AJIAN EK KONO OMI REGI R ONA AL KA Prrovinsi Su umate era Barat
Triwulan I - 2012 antor Perwak P kilan Ba ank Ind donesiia Wila ayah VIIII Ka
Triwullan I-2 012
KANTOR R PERWA KILAN BA ANK IND ONESIA WILAYAH H VIII TIM KAJ IAN EKONOMI Jl. Jend. J Sudirrman No. 22 2 Padang Telp p. 0751-317 700 Fax. 0 751-27313 3
Penerbit : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII Divisi Ekonomi Moneter – Tim Kajian Ekonomi Jl. Jenderal Sudirman 22 PADANG Telp : 0751-31700 Fax : 0751-27313 E-Mail : Mardy Fery (
[email protected]) M. Setyawan Santoso (
[email protected]) Gaffari Ramadhan (
[email protected]) Dini Nur Setiawati (
[email protected]) Cover : Depan Belakang Bagian Atas & Bawah Design
: Gedung Eks. Bank Indonesia Muaro, Padang : Jam Gadang, Bukittinggi dan Tari Piring Sumatera Barat : Corak Batik Tanah Liat Khas Sumatera Barat : Gaffari Ramadhan
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penyusunan Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Triwulan I-2012 dapat diterbitkan. Penyusunan KER Provinsi Sumbar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Bank Indonesia dalam mempertajam informasi tentang perekonomian regional sehingga dapat mendukung formulasi kebijakan moneter Bank Indonesia. Lebih lanjut, KER juga ditujukan sebagai informasi dan bahan masukan bagi pemerintah daerah, kalangan perbankan di daerah, kalangan akademisi serta semua pihak yang membutuhkan informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. KER ini selain diterbitkan dalam bentuk buku, juga didiseminasikan dalam bentuk soft copy yang dapat diakses melalui www.bi.go.id. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan I-2012 menunjukkan perkembangan yang membaik. Kinerja ekonomi Sumbar mencatatkan pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, dari semula tumbuh 4,5% (yoy) menjadi 4,9% (yoy). Sementara itu, laju inflasi di awal tahun 2012 cenderung menurun dan berada pada level yang cukup rendah. Inflasi tahunan kota Padang pada triwulan I-2012 mencapai 3,95% (yoy) turun dari sebelumnya 5,37% di akhir tahun 2011. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Tim Pengelolaan Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan laju inflasi di Sumatera Barat. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga terbitnya KER ini. Kami berharap semoga KER ini bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kami senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritik untuk perbaikan KER ke depan.
PADANG, 9 MEI 2012 Kepala Perwakilan
Joko Wardoyo Direktur Eksekutif
Bank Indonesia Padang
i
Ringkasan Eksekutif
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR....................................................................................................... i DAFTAR ISI........................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF...................................................................................... 1 TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH SUMATERA BARAT........................... 4 BAB I 1.1. 1.2.
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO SUMATERA BARAT............. Perkembangan Sisi Permintaan.................................................................... Perkembangan Sisi Penawaran....................................................................
5 6 14
BAB II 2.1. 2.2.
PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL................................................ Perkembangan Inflasi Kota Padang.................................................................. Perkembangan Inflasi Nasional, Kota Padang dan Kota-kota di Provinsi Tetangga...................................................................................................... Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang dan Jasa................................................. Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Daerah Sumatera Barat: Beras.........................................................................................................
19 19 21 26
BAB III 3.1. 3.2. 3.3.
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH............................................. Perkembangan Bank Umum......................................................................... Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).............................................. Perkembangan Bank Umum Syariah................................................................
34 35 40 42
BAB IV 4.1. 4.2.
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH............................................... Keuangan Pemerintah Daerah......................................................................... Keuangan Pemerintah Pusat di Daerah............................................................
46 47 49
BAB V 5.1. 5.2. 5.3.
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN............................................ Transaksi Tunai........................................................................................... Transaksi Kliring........................................................................................... Transaksi BI-RTGS.........................................................................................
53 54 56 57
B AB V I 6.1. 6.2.
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH.................................................................................................... Ketenagakerjaan Daerah.................................................................................... Kesejahteraan.....................................................................................................
59 59 61
BAB VII 7.1. 7.2.
PERKIRAAN EKONOMI DAN INFLASI DAERAH................................. Perkiraan Ekonomi..................................................................................... Perkiraan Inflasi.............................................................................................
63 63 64
2.3. Boks 1.
ii
Bank Indonesia Padang
30
Ringkasan Eksekutif
RINGKASAN EKSEKUTIF KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN I – 2012
Pertumbuhan ekonomi Sumbar sedikit meningkat
Ekspor mendorong pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I-2012 mencatatkan sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian Sumbar tumbuh 4,9% (yoy) pada triwulan I-2012, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,5% (yoy). Namun pertumbuhan ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama mencapai 6,3% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan bersumber dari membaiknya kinerja ekspor. Ekspor pada triwulan I-2012 tumbuh 16,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,0% (yoy). Sementara di sisi lain pertumbuhan konsumsi secara umum melambat dari semula tumbuh 7,0% (yoy) menjadi 3,3% (yoy) terkait konsumsi pemerintah yang masih terbatas dan konsumsi rumah tangga yang sedikit meningkat.
Sektor pertanian dan perkebunan membaik
Di sisi penawaran, peningkatan berasal dari pertumbuhan bersumber dari membaiknya pertumbuhan sektor pertanian seiring membaiknya produksi bahan makanan dan perkebunan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) juga tumbuh meningkat disertai dukungan sektor pengangkutan dan komunikasi dalam aktivitas perdagangan antar daerah. Sedangkan sektor industri pengolahan masih tumbuh rendah dan melambat.
Inflasi Kota Padang menurun dan terkendali
Memasuki tahun 2012, inflasi tahunan kota Padang triwulan I2012 terus menurun dan berada di level 3,95%. Kondisi ini disebabkan oleh pengaruh inflasi dari sisi permintaan (demand side) yang relatif minimal sementara pasokan bahan makanan cukup terjaga. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan kapasitas pengeluaran konsumsi masyarakat di akhir triwulan I-2012 cenderung menurun. Sementara rencana kebijakan pemerintah di bidang energi melalui kenaikan harga BBM ataupun pembatasan BBM mendorong kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat. Sementara itu, tekanan inflasi di sisi penawaran cukup terkendali sejalan dengan pasokan bahan makanan yang memadai.
Pertumbuhan kredit relatif lambat
Perbankan di Sumbar pada triwulan I-2012 menunjukkan perkembangan yang relatif terbatas seiring belum banyaknya pergerakan kegiatan ekonomi di awal tahun. Pertumbuhan aset secara umum baik bank umum maupun BPR di triwulan I menunjukkan perlambatan. Penyaluran kredit oleh bank umum di awal tahun relatif tinggi, meskipun pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut salah Bank Indonesia Padang
1
Ringkasan Eksekutif satunya bersumber dari masih terbatasnya konsumsi masyarakat dengan melihat melambat drastisnya pertumbuhan kredit konsumsi yang triwulan sebelum tumbuh 43,8% (yoy) menjadi 19,9% (yoy). Kredit modal kerja mengalami perlambatan menjadi 24,9% (yoy), penyaluran kredit investasi justru mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 19,2% (yoy).
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 17.73%
Transaksi tunai menunjukkan peningkatan net inflow
Dari sisi APBD, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan I-2012 mencapai 17,73%. Realisasi ini terutama bersumber dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, belanja operasional masih mendominasi total belanja APBD Sumbar. Porsi belanja operasional mencapai 76,45% dari total belanja dengan realisasi pada 2011 mencapai 14,53% dari anggaran. Sebagian besar belanja operasional digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai. Di sisi lain realisasi belanja modal hanya mencapai 7,32% dari anggaran. Perkembangan transaksi tunai di Sumatera Barat pada triwulan I-2012 menunjukkan terjadi peningkatan net inflow. Banyaknya jumlah uang yang disetorkan oleh perbankan pada triwulan I sebagai implikasi banyaknya uang tunai yang beredar pada akhir tahun 2011 mengingat banyaknya penggunaan uang tunai terkait liburan dan perayaan akhir tahun. Sejalan dengan dengan perkembangan transaksi tunai, transaksi non-tunai melalui kliring secara nominal juga mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.
Sejalan dengan perekonomian Sumbar yang meningkat, tingkat pengangguran di Sumbar terus menurun. Sepanjang Tingkat Februari 2011-Februari 2012, jumlah penduduk yang menganggur pengangguran mengalami penurunan dari 162,5 ribu orang menjadi 146,97 ribu menurun orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 7,14% menjadi 6,25%. TPT Sumbar tersebut berada dibawah angka TPT nasional pada periode terakhir di 2011 yang mencapai 6,56%. Sebaliknya, bila dibandingkan dengan daerah di sekitar Sumbar, angka pengangguran tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran di Jambi dan Riau yang masing-masing mencapai 3,65% dan 5,17%.
Ekonomi Sumbar di triwulan II2012 tumbuh meningkat
2
Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan II-2012 diprakirakan akan sedikit mengalami peningkatan. Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekspor diperkirakan masih berlanjut. Hal ini didasarkan oleh kecenderungan harga CPO dan karet di pasar internasional yang diprakirakan masih dalam trend meningkat hingga triwulan II-2012. Sementara di sisi lain, konsumsi rumah tangga diprakirakan juga dapat tumbuh meningkat meski dengan besaran yang terbatas. Dari sisi penawaran, sektor pertanian diprakirakan tumbuh relatif stabil pada kisaran pertumbuhan di triwulan sebelumnya. Pola pertanian tanaman bahan makanan khususnya padi yang memiliki masa panen sepanjang tahun diprakirakan mampu mendukung stabilnya produksi pangan di Sumbar.
Bank Indonesia Padang
Ringkasan Eksekutif
Inflasi Kota Padang diperkirakan meningkat
Tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada triwulan II-2012. Tekanan inflasi sisi permintaan masih cukup tinggi, terutama terkait dengan kenaikan ekspektasi masyarakat. Belum adanya kepastian mengenai rencana kebijakan pemerintah di bidang energi (khususnya BBM bersubsidi) hingga saat ini memberikan dampak psikologis terhadap masyarakat dan terus mendorong kenaikan ekspektasi masyarakat. Pada akhir triwulan II-2012, inflasi kota Padang diperkirakan berada pada kisaran 4,5%±1%(yoy). Keberadaan Tim Pengelolaan Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat diharapkan dapat menahan pergerakan laju inflasi di kota padang, dengan melakukan berbagai upaya koordinasi, antara lain melalui rapat tim teknis TPID yang dilaksanakan setiap bulan dan rapat tim ahli (high level meeting) setiap triwulan.
Bank Indonesia Padang
3
Ringkasan Eksekutif Indikator Ekonomi Terpilih Sumatera Barat INDIKATOR
2010 I
II
2011 III
IV
I
II
III
IV
MAKRO
IHK Kota Padang**) Laju Inflasi Tahunan (y‐o‐y %) PDRB ‐ harga konstan (miliar Rp) ‐ Pertanian ‐ Pertambangan dan Penggalian ‐ Industri Pengolahan ‐ Listrik, Gas, dan Air Bersih ‐ Bangunan ‐ Perdagangan, Hotel, dan Restoran ‐ Pengangkutan dan Komunikasi ‐ Keuangan, Persewaan, dan Jasa ‐ Jasa Pertumbuhan PDRB (yoy %) Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)*** Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)*** Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)*** Volume Impor Nonmigas (ribu ton)***
119.62 122.50 123.41 127.69 129.55 128.40 123.41 134.547561 3.05 6.96 4.83 7.84 8.30 4.82 7.34 5.37 9,356.42 9,554.83 9,882.86 10,066.08 10,120.85 10,201.48 10,433.29 10,520.79 2,245.76 2263.00 2,291.07 2,294.41 2,321.67 2325.83 2,382.37 2,384.78 294.48 298.71 303.33 307.29 308.57 310.49 315.48 317.72 1,156.21 1172.92 1,216.98 1,241.73 1,242.01 1245.21 1,260.78 1,262.65 107.33 108.76 111.70 113.56 114.11 114.39 114.90 115.02 480.17 505.34 534.31 552.60 556.29 558.89 569.02 577.34 1,634.24 1694.54 1,788.46 1,823.75 1,827.94 1833.00 1,868.20 1,890.09 1,383.02 1409.61 1,469.10 1,515.77 1,525.44 1548.24 1,602.34 1,617.84 489.48 496.00 509.30 516.62 518.85 521.77 531.21 538.44 1,565.73 1605.90 1,658.61 1,700.34 1,705.96 1743.66 1,788.99 1,816.90 3.29 4.80 5.48 10.15 8.17 6.77 5.57 4.52 355.09 404.75 516.85 621.61 524.12 790.45 627.88 401.02 571.20 623.53 884.68 822.13 760.07 859.06 802.11 495.93 34.64 29.33 11.28 40.04 34.93 37.85 55.76 45.39 82.63 75.38 49.60 66.73 84.69 137.91 98.29 99.06
PERBANKAN**** Bank Umum
Total Aset (Rp triliun) DPK (Rp Triliun) ‐ Tabungan (Rp Triliun) ‐ Giro (Rp Triliun) ‐ Deposito (Rp Triliun) Kredit (Rp Triliun) ‐ berdasarkan lokasi proyek ‐ Modal Kerja ‐ Investasi ‐ Konsumsi ‐ LDR (%) NPL (gross, %)
24.95 16.00 6.66 4.79 4.54 18.35 7.60 3.63 7.11 114.68 2.53
26.16 18.44 8.24 5.50 4.71 20.47 7.14 3.91 9.43 110.99 2.42
28.31 19.85 8.83 5.88 5.14 20.97 7.40 3.68 9.89 105.61 2.82
30.30 20.93 11.79 3.64 5.50 21.57 7.49 4.45 9.63 103.05 2.07
31.17 20.39 9.98 4.68 5.72 24.25 8.36 4.24 11.64 118.92 2.13
31.78 21.17 10.03 4.82 6.31 26.52 9.39 4.51 12.62 125.30 2.14
34.52 22.35 10.74 5.05 6.55 27.76 9.81 4.64 13.31 124.21 2.32
34.67 22.90 10.91 4.98 7.01 28.89 10.31 4.88 13.70 126.15 2.32
BPR
Total Aset (Rp triliun) 1.07 1.14 1.15 1.26 1.30 1.33 1.33 1.39 DPK (Rp Triliun) 0.71 0.74 0.74 0.82 0.88 0.89 0.85 0.88 ‐ Tabungan (Rp Triliun) 0.41 0.43 0.42 0.50 0.54 0.55 0.51 0.53 ‐ Deposito (Rp Triliun) 0.30 0.31 0.31 0.32 0.34 0.34 0.34 0.35 Kredit (Rp Triliun) ‐ berdasarkan lokasi proyek 0.77 0.82 0.82 0.81 0.85 0.91 0.93 0.97 ‐ Modal Kerja 0.51 0.53 0.54 0.52 0.55 0.59 0.61 0.63 ‐ Investasi 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 ‐ Konsumsi 0.19 0.20 0.21 0.20 0.21 0.23 0.23 0.23 Rasio NPL Gross (%) 7.88 9.11 10.34 9.90 10.24 9.38 8.04 8.18 LDR (%) 109.14 110.50 111.47 99.14 96.48 102.16 109.69 110.26 Keterangan : * Angka PDRB Tw.IV‐2011 merupakan angka rilis BPS ** Menggunakan tahun dasar 2007=100 *** Angka impor dan ekspor Tw. IV‐2011 angka sementara, posisi November 2011, open file **** Data Perbankan untuk Triwulan IV‐2011 menggunakan posisi akhir November 2011 Sumber : ‐ Data IHK, Laju Inflasi, PDRB berasal dari BPS ‐ Data Ekspor Impor berasal dari DSM‐BI ‐ Data Perbankan berasal dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (Sekda) ‐ BI
4
Bank Indonesia Padang
BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO SUMATERA BARAT Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I-2012 mencatatkan sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian Sumbar tumbuh 4,9% (yoy) pada triwulan I-2012, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,5% (yoy). Namun pertumbuhan ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama mencapai 6,3% (yoy).
Dari
sisi
permintaan,
peningkatan
pertumbuhan
bersumber
dari
membaiknya kinerja ekspor. Perbaikan kinerja ekspor terutama didorong oleh peningkatan ekspor non-migas dari minyak kelapa sawit seiring dengan membaik kembalinya pergerakan harga di pasar internasional. Ekspor pada triwulan I-2012 tumbuh 16,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,0% (yoy). Sementara di sisi lain pertumbuhan konsumsi secara umum melambat dari semula tumbuh 7,0% (yoy) menjadi 3,3% (yoy) terkait konsumsi pemerintah yang masih terbatas dan konsumsi rumah tangga yang sedikit meningkat. Di sisi lain, pertumbuhan investasi melalui pembentukan modal tetap bruto tumbuh relatif stabil.
Di sisi penawaran, peningkatan berasal dari pertumbuhan bersumber dari membaiknya pertumbuhan sektor pertanian seiring membaiknya produksi bahan makanan dan perkebunan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) juga tumbuh meningkat disertai dukungan sektor pengangkutan dan komunikasi dalam aktivitas perdagangan antar daerah. Sedangkan sektor industri pengolahan masih tumbuh rendah dan melambat.
Bank Indonesia Padang
5
Bab I: Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
12%
Nasional Sumatera Barat Rata‐Rata Pertumbuhan Sumbar
10%
2012 ‐ Q4
8,00
2012 ‐ Q1
6,00
6% 4%
5,00
7,86
7,407,37
7,00
Persen
8%
9,00
6,30 4,52 4,94
6,69
4,805,03 4,10
4,00 3,00 2,00
2%
1,00 0%
0,00 I
II
III
IV
I
2009
II
III 2010
IV
I
II
III 2011
IV
I 2012
Sumber: BPS
Sumbar
Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat (yoy)
Riau
Riau (Non‐ Migas)
Kepri
Jambi
Sumber: BPS
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Bagian Tengah (yoy)
Pertumbuhan ekonomi Sumbar tumbuh pada triwulan ini di bawah ratarata pertumbuhan tiga tahun terakhir. Meskipun Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I-2012 tumbuh 4,9% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,5% (yoy), namun pertumbuhan tersebut berada di bawah rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun terakhir yang mencapai 5,5% (yoy). Sementara bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng), tingkat pertumbuhan ekonomi Sumbar masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Riau dan Kepulauan Riau, namun berada di atas pertumbuhan ekonomi Jambi.
1.1. Perkembangan Sisi Permintaan Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Sisi Permintaan (yoy) 2010
Konsumsi Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Investasi (PMTB) Net Ekspor (Impor) Ekspor (Impor) PDRB Sumber: BPS, diolah
6
Bank Indonesia Padang
3.8% 1.1% 15.5% 11.3% 23.4% 16.6% 7.5% 5.9%
2011 I
10.5% 7.0% 14.0% 15.5% 8.4% 3.6% 5.4% 8.2%
II
9.3% 5.7% 12.9% 11.1% 38.1% 25.4% 17.3% 6.8%
III
8.1% 3.1% 23.0% 10.3% 4.1% 7.6% 12.8% 5.6%
IV
7.0% 2.4% 21.7% 7.0% ‐4.4% 7.0% 23.6% 4.5%
2011
7.8% 5.2% 18.1% 10.8% 7.9% 10.8% 15.1% 6.2%
2012 I
3.3% 3.0% 4.7% 6.9% 13.8% 16.0% 19.3% 4.9%
Bab I : Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi
rumah
tangga
tumbuh
meningkat,
meskipun
dengan
peningkatan yang masih relatif terbatas. Pertumbuhan konsumsi sepanjang periode triwulan IV-2011 dan I-2012 hanya mengalami peningkatan dari 2,4% (yoy) menjadi 3,0% (yoy). Konsumsi makanan, yang dominan sebesar 65% dari pengeluaran konsumsi rumah tangga di Sumbar, pada triwulan I hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,5%(yoy). Sedangkan konsumsi non makanan mampu tumbuh 5,7% (yoy). Hal ini menunjukkan selain tingkat konsumsi rumah tangga yang masih terbatas di awal tahun, juga secara perlahan terjadi pergeseran
konsumsi
rumah
tangga
ke
konsumsi
non-makanan
dengan
kecenderungan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Masih terbatasnya konsumsi rumah tangga terlihat pada indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Survei Konsumen di mana pada triwulan I berada pada posisi 83,5 sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 86,3, dan secara umum masih di bawah area optimis (100). 80%
25%
Net Ekspor (Impor) Ekspor (Impor)
Investasi (PMTB) Konsumsi Rumah Tangga
20%
60%
Konsumsi Pemerintah 15%
40%
10%
20%
5%
0% 1
0% 1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
‐20%
1
2
3
4
1
2009
2
3
4
2010
1
2
3
2011
4
1 2012
‐5% 2009
2010
2011
2012
Sumber: BPS
Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Sisi Permintaan Domestik (yoy)
160 140
Indeks Penghasilan Saat Ini Indeks Keyakinan Konsumen Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama Batas Area Positif
Sumber: BPS
Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Sisi Permintaan Eksternal (yoy) 140% 120%
Sepeda Motor
Minibus
100%
120
80%
100
Indeks
‐40%
60%
80
40%
60
20%
40 20
0%
0
‐20% 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 2009
2010
2011
2012
Sumber: Survei Konsumen, KBI Padang
Grafik 1.5. Survei Konsumen Sumatera Barat
‐40%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 2009
2010
2011
2012
‐60%
Sumber: DPKD, Sumbar
Grafik 1.6. Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor
Bank Indonesia Padang
7
Bab I: Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
Peningkatan Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumbar diperkirakan menjadi salah satu pendorong bertahannya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pada awal tahun 2012 diberlakukan kenaikan UMP Sumbar dari sebelumnya pada tahun lalu sebesar Rp1.055.000 menjadi Rp1.150.000, atau meningkat sebesar 9,0%. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi triwulan I-2012 sebesar 3,95% (yoy). Indikator survei Konsumen melalui Indeks Penghasilan Saat Ini menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya 117 menjadi 120,5. Peningkatan konsumsi terjadi pada kelompok konsumsi nonmakanan. Meskipun demikian, kenaikan konsumsi tersebut terbatas, yang tercermin dari terbatasnya pertumbuhan kredit konsumsi rumah dan kendaraan bermotor. Miliar Rupiah
15
Konsumsi Makanan Konsumsi Non Makanan
10
3,000
Rumah Tinggal
2,500
Kendaraan Bermotor
2,000 1,500
Persen
5
1,000 0
I
II
III
IV
I
2009
‐5
II
III
IV
2010
I
II
III 2011
IV
500
1
0
2011
‐10
Sumber: BPS
Grafik 1.7. Pertumbuhan PDRB Konsumsi Berdasarkan Kelompok Barang
Sumber: SEKDA, BI
Grafik 1.8. Kredit Konsumsi Rumah dan Kendaraan Bermotor Lokasi Proyek Sumbar
Miliar Rupiah
1.1.2. Konsumsi Pemerintah
4,000
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Konsumsi belanja pemerintah masih terbatas di awal tahun.
3,500 3,000
Pertumbuhan
konsumsi
peme-
2,500
rintah pada triwulan I-2012 baru
2,000
tumbuh 4,7% (yoy), melambat
1,500 1,000
dibandingkan triwulan sebelum-
500
nya
0 2009
2010
2011
yang
tumbuh
hingga
2012
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia
Grafik 1.9. Simpanan Pemerintah Daerah di Bank Umum Sumbar
mencapai 21,7% (yoy). Kondisi ini terjadi seiring belum banyaknya realisasi
belanja
konsumsi
pemerintah di awal tahun. Berdasarkan siklus pada tahun-tahun sebelumnya,
8
Bank Indonesia Padang
Bab I : Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
peningkatan signfikan belanja konsumsi pemerintah akan mulai terlihat memasuki triwulan III dan IV. Masih tertahannya belanja konsumsi pemerintah ini terlihat pada simpanan milik pemerintah di perbankan. Jika dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 82,7% dari Rp1,9 triliun menjadi Rp3,4 triliun seiring mulai masuknya aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah.
1.1.3. Investasi Pertumbuhan investasi relatif stabil dengan kecenderungan melambat dibandingkan
triwulan
sebelumnya.
Pertumbuhan
investasi
melalui
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan I-2012 sebesar 6,9% (yoy), relatif stabil meski sedikit mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,0% (yoy). Pertumbuhan investasi didorong oleh kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku swasta mengingat kegiatan investasi pemerintah yang tercermin dari realisasi belanja modal pemerintah masih belum terlihat di awal tahun. Kondisi ini terlihat melalui Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dimana kapasitas produksi terpakai kegiatan usaha di Sumbar mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 69,8% menjadi 70,4%, baik melalui peningkatan kapasitas produksi melalui
74
72.6 71.8
72
Persen
70
Ribu Ton
penambahan mesin maupun tenaga kerja.
69.8
69.8
70.4
Penjualan Semen (LHS) Pertumbuhan (yoy) (RHS)
350
60% 50%
300
40%
250
30%
200
20% 10%
68 66.4
66.0
66
150
0%
100
‐10% ‐20%
50
‐30%
64 ‐
‐40% I
62 III‐2010
IV‐2010
I‐2011
II‐2011
III‐2011
IV‐2011
I‐2012
Sumber: SKDU, BI
II
III
2009
IV
I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011
IV
I 2012
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia
Grafik 1.10. Kapasitas Terpakai Kegiatan Usaha
Grafik 1.11. Konsumsi Semen
Kegiatan investasi secara umum masih belum menunjukkan peningkatan kinerja
secara
signifikan
di
awal
tahun.
Kegiatan
investasi
berupa
pembangunan modal fisik masih cenderung melambat di awal tahun. Beberapa indikator mengkonfirmasi terjadinya hal ini. Tingkat konsumsi penggunaan semen
Bank Indonesia Padang
9
Bab I: Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
pada triwulan I mengalami penurunan sebesar 10,7% (yoy), begitupula penjualan kendaraan niaga pendukung dunia usaha seperti truck yang mengalami
Miliar Rupiah
penurunan sebesar 23,4% (yoy). 6,000 5,000
Kredit Investasi (LHS)
80%
Pertumbuhan (yoy) (RHS)
70%
25% 20%
60% 4,000
50%
3,000
40%
15% 10%
30%
2,000
20% 1,000
10%
0
5% 0%
0%
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 2009
2010
2011
2009
2012
2010
2011
2012
Sumber: SEKDA, BI
Sumber: SEKDA, BI
Grafik 1.12. Kredit Investasi Bank Umum dan BPR Lokasi Proyek di Sumbar
Grafik 1.13. Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan Bangunan Sumbar
Perlambatan pertumbuhan kegiatan investasi fisik juga tercermin pada perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi dan bangunan. Dibandingkan triwulan sebelumnya sektor konstruksi dan bangunan tumbuh melambat dari 4,5% (yoy) menjadi 3,3% (yoy). Namun demikian, kegiatan investasi secara perlahan ke depan akan menunjukan kinerja yang lebih bergairah. Hal ini ditunjukkan dengan penyaluran kredit investasi baik oleh bank umum dan BPR di Sumbar pada triwulan I yang mengalami pertumbuhan sebesar 15,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,4% (yoy).
500%
1,200
Pick up 1,000
400%
250
Daya Tersambung (VA) (sisi kiri) Energi Jual (kWh) (sisi kanan)
200
Truck Juta VA
300% 200%
Juta Kwh
800
150 600
100 400
100% 50
200
0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 ‐100% 2010
2011
‐
2012
‐200%
Sumber: DPKD Sumbar
Grafik 1.14. Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor untuk Kegiatan Usaha
10
‐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3
2009
Bank Indonesia Padang
2009
2010
2011
Sumber: PLN
Grafik 1.15. Konsumsi Listrik
2012
Bab I : Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
1.1.4. Ekspor Kinerja ekspor kembali membaik setelah sempat melesu pada akhir tahun 2011. Ekspor pada triwulan I tumbuh 16,0% (yoy), jauh meningkat dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 7,0% (yoy). Total nilai ekspor Sumbar pada triwulan I mencapai USD238,4 juta atau meningkat 79% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini bersumber dari kembali meningkatnya nilai ekspor CPO, di mana pada triwulan I-2012 nilainya mencapai USD368,8 juta, atau meningkat 17,4% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 14,8% (yoy). 1,400
50
1,200
40
200 30 150 20 100 10
50 0
500
800
400
600
300
400
200
2011
100
‐
‐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 2010
600
1,000
200
0
2009
700
Karet (RHS)
Rata‐Rata Ekspor Per Tahun Impor (sisi kanan)
Juta USD
60
CPO (LHS)
Trade Balance
USD cent/kg
250
Ekspor
USD/metric ton
300
juta USD
350
2009
2012
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia
2010
2011
2012
Sumber: Bloomberg
Grafik 1.16. Ekspor dan Impor Non‐Migas Sumbar
Kembali meningkatnya
Grafik 1.17. Rata‐Rata Harga Internasional CPO dan Karet
harga CPO
di pasar
internasional memicu
peningkatan kinerja ekspor. Dibandingkan akhir tahun 2011, harga rata-rata CPO meningkat dari USD974,5 per metrik ton menjadi USD1.089,3 per metrik ton. Semakin terbatasnya cadangan produksi minyak kelapa sawit di Malaysia sebagai penghasil kedua terbesar memicu kembali meningkatnya harga CPO di pasar internasional
meski
perekonomian
global
masih
diliputi
ketidakpastian.
Perkembangan ekspor ke beberapa mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Eropa dan bahkan Cina pada triwulan I menunjukkan penurunan. Sedangkan di sisi lain permintaan ekspor dari Sumbar ke India masih tinggi, dengan total nilai ekspor mencapai USD170,7 juta, atau meningkat 53,6% (yoy).
Bank Indonesia Padang
11
Bab I: Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
250,000
20,000
400,000
18,000
350,000
16,000 14,000
300,000
200,000
12,000
250,000
Ton
Ribu USD
450,000
150,000
10,000
200,000
8,000
150,000
100,000 50,000
6,000
100,000
4,000
50,000
2,000
0
0
Ton
300,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 2009
2009
2010
2011
2012
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia
2010
2011
2012
Total Lemak, Minyak dan Malam Plastik, Karet, dan Barang dari Plastik dan Karet (sisi kanan)
Total Lemak, Minyak dan Malam Plastik, Karet, dan Barang dari Plastik dan Karet (sisi kanan)
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia
Grafik 1.18. Nilai Ekspor Non‐Migas Sumbar
Grafik 1.19. Volume Ekspor Non‐Migas Sumbar
1.1.5. Impor Kinerja impor secara perlahan mulai menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, namun tetap mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan impor di Sumbar pada triwulan I-2012 mencapai 19,3% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 23,6% (yoy). Total nilai impor Sumbar pada triwulan I mencapai USD352,4 juta atau hanya meningkat sebesar 8,7% (yoy). Berdasarkan hasil survei liaison kepada pelaku perkebunan kelapa sawit di Sumbar, kondisi ini terjadi seiring telah terlewatinya puncak pengadaan impor pupuk untuk pemenuhan kebutuhan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi salah satu faktor melambatnya peningkatan impor. Rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2011 sebesar Rp8.773/USD, kemudian melemah hingga posisi terakhir bergerak di sekitar Rp9.266/USD. 60,000 50,000
140,000
Total Impor Non‐Migas
Total Impor Non‐Migas
120,000
Produk Industri Kimia dan Industri Sejenis
100,000
Produk Industri Kimia dan Industri Sejenis
40,000 Ton
Ribu USD
80,000 30,000
60,000 40,000
20,000
20,000 10,000
0 0
‐20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2
2009
‐10,000 2009
2010
2011
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia
Grafik 1.20. Perkembangan Nilai Impor Non‐ Migas
12
Bank Indonesia Padang
2010
2011
2012
2012
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia
Grafik 1.21. Perkembangan Volume Impor Non‐ Migas
Bab I : Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
Namun demikian, impor bahan bakar mineral (HS 27) pada triwulan I terlihat terjadi peningkatan relatif tinggi. Nilai impor bahan bakar mineral (HS 27) pada triwulan I-2012 mencapai USD234 juta, atau meningkat 43,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi akibat banyaknya impor gas dan barang terkait bahan bakar lainnya. Berdasarkan hasil liaison, pada tahun 2012 akan dilaksanakan konversi minyak tanah ke gas di Sumbar. Menurut informasi dari Pertamina, konversi minyak tanah ke gas akan dilaksanakan di seluruh wilayah di Sumbar, kecuali di Kab. Kepulauan Mentawai, melalui program konversi sebanyak 971.420 paket.
Bank Indonesia Padang
13
Bab I: Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
1.2. Perkembangan Sisi Penawaran Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Sisi Penawaran (yoy) 2011
2010
Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perushaan Jasa ‐ jasa PDRB
I
3.7% 5.8% 2.5% 2.3% 13.7% 3.5% 9.9% 5.8% 9.2% 5.9%
II
3.4% 4.8% 7.4% 6.3% 15.9% 11.9% 10.3% 6.0% 9.0% 8.2%
III
2.8% 3.9% 6.2% 5.2% 10.6% 8.2% 9.8% 5.2% 8.6% 6.8%
IV
4.0% 4.0% 3.6% 2.9% 6.5% 4.5% 9.1% 4.3% 7.9% 5.6%
3.9% 3.4% 1.7% 1.3% 4.5% 3.6% 6.7% 4.2% 6.9% 4.5%
2011
3.5% 4.0% 4.7% 3.9% 9.1% 6.9% 8.9% 4.9% 8.0% 6.2%
2012 I
5.6% 4.1% 1.5% 1.5% 3.3% 4.7% 8.4% 4.1% 4.8% 4.9%
Sumber: BPS, diolah
1.2.1. Sektor Pertanian Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan didorong membaiknya produksi baik pada tanaman bahan makanan maupun perkebunan. Sektor pertanian pada triwulan I-2012 tumbuh 5,6% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 3,9% (yoy). Peningkatan pertumbuhan bersumber dari meningkatnya pertumbuhan pada subsektor pertanian utama di Sumbar. Dibandingkan triwulan sebelumnya, subsektor tanaman bahan makanan tumbuh meningkat dari semula 3,9% (yoy) menjadi 5,7% (yoy), sementara subsektor tanaman perkebunan meningkat dari 4,1% (yoy) menjadi 6,6% (yoy). 8%
140
Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Sektor Pertanian
7% 6%
NTP Tanaman Pangan Hortikultura TPR
130 120 Indeks
5% 4%
110
3% 100
2% 90
1% 0% ‐1%
I
II
III 2009
IV
I
II
III 2010
IV
I
II
III 2011
IV
I
80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3
2012
Sumber: BPS
Grafik 1.22. Pertumbuhan Sektor Pertanian (yoy)
2009
2010
2011
2012
Sumber: BPS
Grafik 1.23. Nilai Tukar Petani (NTP)
Pertanian tanaman bahan makanan dapat berproduksi dengan baik, terutama pada tanaman padi di Sumbar yang dapat berporduksi
14
Bank Indonesia Padang
Bab I : Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
sepanjang tahun tanpa terikat adanya musim tanam maupun musim panen. Indikasi perbaikan produksi dengan banyaknya pasokan pangan yang lebih dari mencukupi dibandingkan permintaan terlihat pada harga rata-rata gabah di tingkat penggilingan yang menunjukkan arah penurunan sebesar 4,1% dari triwulan sebelumnya sebesar Rp4.206/kg menjadi Rp4.076/kg. Produksi padi berdasarkan
Angka
Sementara
2011
mulai
menunjukkan
peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya, dari 2,2 juta ton menjadi sekitarr 2,3 juta ton, peningkatan ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2012. 4500
4000
Luas Panen (Ha)‐LHS
Produksi (Ton)‐RHS
Rata‐rata Harga Gabah GKP
464,000
2,300,000
Trendline MA3
462,000
2,280,000
460,000
2,260,000
3500
Rp/kg
458,000
2,240,000
456,000 3000
2,220,000
454,000
2,200,000
452,000 2500
2000
450,000
2,180,000
448,000
2,160,000
446,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2010
2011
2012
Sumber: BPS
Grafik 1.24. Rata‐Rata Harga Gabah Kualitas Gabah Kering Panen (GKP)
2,140,000 2010
ARAM II‐2011 ARAM III‐2011 ASEM‐2011
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia
Grafik 1.25. Luas Panen dan Produksi Padi
Meningkat kembalinya harga CPO di pasar internasional memicu pelaku perkebunan kelapa sawit untuk kembali meningkatkan produksinya. Kecenderungan peningkatan produksi mulai terlihat pada sepanjang Desember 2012 dan Januari 2012 di mana volume ekspor CPO meningkat dari 124,17 ribu ton menjadi 127,4 ribu ton. Selain itu, peningkatan harga CPO di pasar internasional juga diikuti oleh peningkatan harga kelapa sawit domestik. Ratarata harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit meningkat 13,6% dibandingkan triwulan
sebelumnya
menjadi
Rp1.624/kg.
Peningkatan
harga
ini
juga
memperbaki pendapatan petani di perkebunan kelapa sawit yang tercermin dari bergerak naiknya Indeks Nilai Tukar Petani di Tanaman Perkebunan Rakyat dari 129,2 menjadi 130,9.
Bank Indonesia Padang
15
Bab I: Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
1.2.2. Sektor Industri Pengolahan 15%
18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ‐2% ‐4% ‐6% ‐8%
Sektor Industri Pengolahan 10%
Makanan, Minuman dan Tembakau Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki
5%
Semen & Brg. Galian bukan logam 0%
‐5%
Makanan & Kimia & Barang Karet & Barang Barang Galian Industri Sedang Minuman Bhn Kimia dari Karet & Non‐Logam & Besar Plastik
III‐2011
I
II
III
IV
I
II
2009
III
IV
I
2010
II
III 2011
IV
I 2012
‐10%
IV‐2011 I‐2012*
‐15%
‐20%
Sumber: BPS
Sumber: BPS
Grafik 1.26. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (yoy)
Grafik 1.27. Perkembangan Industri Sedang dan Besar
Pertumbuhan sektor industri pengolahan masih melemah, bersumber dari menurunnya pertumbuhan di subsektor industri makanan, minuman dan tembakau. Pertumbuhan sektor industri pengolahan melambat dari semula pada triwulan sebelumnya tumbuh 1,7% (yoy) menjadi 1,5% (yoy). Perlambatan terutama berasal dari pertumbuhan subsektor makanan, minuman dan tembakau yang terus mengalami kontraksi hingga mengalami penurunan sebesar 5,5% (yoy). Subsektor ini pangsanya mencapai 26,7% dari total nilai tambah sektor industri pengolahan. Data perkembangan industri sedang dan besar di Sumbar juga menunjukkan hal serupa, dimana industri makanan dan minuman mengalami penurunan 5,7% (yoy). Hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh konsumsi rumah tangga berupa makanan dan minuman jadi hasil industri masih terbatas pada triwulan I. Selain itu, realisasi penyaluran kredit di sektor industri oleh perbankan di Sumbar menunjukkan penurunan 0,5% dibandingkan triwulan sebelumnya, dari Rp2,42 triliun menjadi Rp2,41 triliun. Kredit Industri Pengolahan
76.38
76.10
76.85
76 73.91
Persen
74 71.52
72 70
Miliar Rupiah
78.09 78
40
2,500
30
2,000 1,500
68.91
Pertumbuhan (qtq)
3,000
1,000
20
Persen
80
10 0 ‐10
68
500
‐20
66
0
‐30
64 III‐2010
IV‐2010
I‐2011
II‐2011
III‐2011
IV‐2011
I‐2012
Sumber: SKDU, Bank Indonesia
Grafik 1.28. Kapasitas Produksi Terpakai Sektor Industri
16
Bank Indonesia Padang
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia
Grafik 1.29. Pertumbuhan Kredit Sektor Industri Pengolahan (qtq)
Bab I : Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
1.2.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) Maraknya kegiatan perdagangan baik skala besar maupun eceran menjadi
pendorong
utama
peningkatan
pertumbuhan
sektor
perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Sektor PHR pada triwulan I-2012 tumbuh 4,7% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,6% (yoy). Pertumbuhan bersumber dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang meningkat dengan besaran yang sama dari tumbuh 3,6% (yoy) menjadi 4,7% (yoy). Maraknya perdagangan antar daerah juga menjadi salah satu pendorong peningkatan pertumbuhan sektor PHR. Aliran barang melalui aktivitas perdagangan dalam negeri di Pelabuhan Teluk Bayur selama triwulan I mencapai 1,96 juta ton, atau mengalami peningkatan 19,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan pertumbuhan juga terlihat pada subsektor restoran, dari triwulan sebelumnya tumbuh 3,8% (yoy) menjadi 6,9% (yoy). 35%
900
Sektor PHR Perdagangan Besar & Eceran Hotel Restoran
25% 20%
800
Perdagangan Luar Negeri Perdagangan Dalam Negeri
700
Ribu Ton
30%
600 500
15%
400
10%
300 200
5% 100
0% ‐5%
‐
I
II
III 2009
‐10%
IV
I
II
III 2010
IV
I
II
III
IV
2011
Sumber: BPS
Grafik 1.30. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)
I 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 11 12 11 12 11 12
2009
2010
2011
2012
Sumber: PT Pelindo II
Grafik 1.31. Arus Barang di Pelabuhan Teluk Bayur
Pertumbuhan subsektor hotel masih terbatas seiring belum masuknya musim puncak liburan. Subsektor hotel pada triwulan I-2012 hanya tumbuhh 0,9% (yoy), jauh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,5% (yoy). Tingkat okupansi hotel berbintang di Sumbar pada triwulan I baru sebesar 48,6%, lebih rendah dibandingkan akhir tahun lalu sebesar 56,3%. Selain itu jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbar hanya tumbuh 4,3% (yoy), sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya dapat tumbuh hingga 30,7% (yoy).
Bank Indonesia Padang
17
Bab I: Perkembangan Ekonomi Makro Sumatera Barat
70
Tingkat Hunian Hotel Berbintang
150%
8,000
Rata‐Rata
7,000
60
100%
6,000
50
5,000 %
Orang
40 30
50%
4,000 0%
3,000
20
2,000
10
1,000
‐50%
Jumlah Wisman
0
0
2011
‐100%
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3
8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 2010
Pertumbuhan (yoy)
2009
2012
Sumber: BPS
2010
2011
2012
Sumber: BPS
Grafik 1.32. Tingkat Hunian Hotel Berbintang
Grafik 1.33. Jumlah Wisman Melalui Bandara Internasional Minangkabau
1.2.4. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor pengangkutan dan komunikasi terus menunjukkan pertumbuhan tinggi. Pada triwulan I-2012 sektor pengangkutan dan komunkasi mampu tumbuh hingga mencapai 8,4%(yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,7% (yoy). Hal ini didorong oleh tingginya kebutuhan jasa pengangkutan darat untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah dari dan menuju Sumbar. Selain itu, tingkat pengguna jasa penerbangan juga terus menunjukkan peningkatan. Total pengguna jasa penerbangan domestik melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau pada triwulan I meningkat 12,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya meningkat 8,8% (yoy).
14%
250,000
25,000
200,000
20,000
150,000
15,000
100,000
10,000
12%
8% 6% 4%
Domestik (LHS)
50,000
5,000
Internasional (RHS)
2%
0
0 0%
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 I
II
III 2009
IV
I
II
III 2010
IV
I
II
III 2011
IV
I 2012
Sumber: BPS
Grafik 1.35. Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
18
Orang
Orang
10%
Bank Indonesia Padang
2009
2010
2011
2012
Sumber; PT Angkasa Pura
Grafik 1.36. Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional di Bandara International Minangkabau
Bab 3 : Inflasi
BAB II PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL Memasuki tahun 2012, inflasi tahunan kota Padang triwulan I-2012 terus menurun dan berada di level 3,95%. Kondisi ini disebabkan oleh pengaruh inflasi dari sisi permintaan (demand side) yang relatif minimal sementara pasokan bahan
makanan
cukup
terjaga.
Hasil
Survei
Konsumen
Bank
Indonesia
menunjukkan kapasitas pengeluaran konsumsi masyarakat di akhir triwulan I-2012 cenderung menurun. Sementara rencana kebijakan pemerintah di bidang energi melalui kenaikan harga BBM ataupun pembatasan BBM mendorong kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat. Sementara itu, tekanan inflasi di sisi penawaran cukup terkendali sejalan dengan pasokan bahan makanan yang memadai.
2.1. Perkembangan Inflasi Kota Padang Inflasi
tahunan
kota
Padang
di
triwulan
I-2012
tercatat
turun
dibandingkan di triwulan IV-2011 yakni dari 5,37% (yoy) menjadi 3,95% (yoy). Rendahnya angka inflasi ini disebabkan oleh adanya base effect dimana pada tahun sebelumnya Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Padang meningkat cukup tinggi karena adanya peningkatan harga bahan makanan khususnya cabe merah dan beras dan rendahnya tekanan dari kelompok bahan makanan. Tekanan inflasi yang rendah di triwulan I-2012 disebabkan oleh cukup tersedianya pasokan bahan pangan. Ketersediaan bahan pangan yang memadai berdampak pada turunnya indeks harga kelompok bahan makanan secara signifikan di triwulan I-2012 yakni dari 5,25% (yoy) menjadi 1,01% (yoy). Sebaliknya, pergerakan indeks harga kelompok sandang masih cenderung meningkat dan berada pada level yang tinggi, yakni mencapai 14,74% (yoy) pada triwulan I-2012. Pergerakan harga emas internasional yang kembali cenderung meningkat sejak akhir tahun 2011 dan nilai tukar rupiah yang melemah turut mempengaruhi inflasi pada kelompok sandang. Pergerakan harga emas di pasar internasional
Bank Indonesia Padang
23
Bab II : Perkembangan Inflasi Regional
yang masih berfluktuatif merupakan akibat kondisi perekonomian global yang belum pulih, sebagai dampak dari krisis yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Tekanan inflasi dari sisi permintaan relatif minimal. Hal ini tercermin dari pergerakan inflasi inti yang menurun, yaitu dari 5,78% pada triwulan IV-2011 1
menjadi 4,84% pada triwulan I-2012. Daya beli masyarakat masih cukup terjaga, sejalan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) di tahun 2012. Namun demikian, rencana kebijakan pemerintah di bidang energi (kenaikan harga BBM ataupun pembatasan BBM bersubsidi) yang mengemuka sejak awal tahun telah mendorong kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat. Berdasarkan hasil survei pemantauan harga (SPH), salah satu alasan yang mendorong pedagang untuk menaikkan harga barang adalah terkait dengan rencana kenaikan harga BBM. Berbeda dengan pergerakan inflasi nasional yang cenderung memiliki trend meningkat, inflasi kota Padang di awal tahun 2012 bergerak relatif menurun. Inflasi kota Padang di triwulan I-2012 tercatat sebesar 3,95% (yoy) atau turun dibandingkan inflasi triwulan IV-2011 yang sebesar 5,37% (yoy). Sementara itu, inflasi nasional pada triwulan I-2012 tercatat sebesar 3,97% (yoy) atau naik dibandingkan inflasi triwulan IV-2011 yang tercatat sebesar 3,79% (yoy). Inflasi kota Padang triwulan I-2012 berada di bawah inflasi nasional. Sejak tahun 2009 pasca gempa hingga tahun 2011, perkembangan inflasi di Sumatera Barat (kota Padang) cenderung berada diatas inflasi nasional. Namun pada triwulan I-2012, inflasi kota Padang mulai berada di bawah inflasi nasional. Inflasi kota Padang di triwulan I-2012 mencapai 3,95% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 3,97% (yoy). Hal ini tidak terlepas dari terjaganya pasokan bahan makanan. Selama ini, pergerakan inflasi kota Padang sangat dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan, terutama komoditas beras dan cabe merah. Hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia menunjukkan bahwa harga beras pada triwulan I-2012 stabil sementara harga cabe merah masih berfluktuatif.
1
Inflasi inti adalah inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum dan lebih bersifat permanen/menetap.
24
Bank Indonesia Padang
Bab II :Perkembangan Inflasi Regional
20
BBM Naik
persen (%)
15 BBM Naik
BBM Turun
10
Padang Nasional
5
0
I
II
III
2005
IV
I
II
III
IV
2006
I
II
III
2007
IV
I
II
III* IV
2008
I
II
III
2009
IV
I
II
III
IV
2010
I
II
III
2011
IV
I 2012
Nasional 8.81 7.42 9.06 17.1 15.7 15.5 14.6 6.60 6.52 5.77 6.95 6.59 8.16 11 12.1 11.1 7.92 3.65 2.83 2.78 3.43 5.05 5.80 6.96 6.65 5.54 4.61 3.79 4.56 Padang 12.6 8.35 11.6 20.5 14.1 16.5 14.4 8.05 10.7 7.79 9.00 6.90 7.59 12.7 13.0 12.7 9.21 2.8 3.55 2.05 3.05 6.96 4.83 7.84 8.3 4.82 7.34 5.37 3.95
* Mulai menggunakan tahun dasar 2007
Sumber: BPS, diolah
Grafik 2.1: Perkembangan Inflasi Kota Padang & Nasional (y‐o‐y)
Sejalan dengan turunnya inflasi tahunan, inflasi triwulanan kota Padang juga mengalami penurunan dari 1,57% (qtq) menjadi sebesar 0,09% (qtq). Penurunan laju inflasi triwulanan kota Padang berasal dari turunnya pergerakan harga pada kelompok bahan makanan yang cukup signifikan hingga terjadi deflasi sebesar -3,00% (qtq). Demikian pula harga komoditas di kelompok sandang dan kelompok pendidikan bergerak turun, dengan angka inflasi yang cukup rendah dibawah 1%. Sementara itu, pergerakan harga di kelompok pengeluaran lainnya tercatat masih mengalami peningkatan. Kenaikan indeks harga yang cukup tinggi terjadi pada kelompok perumahan terkait dengan adanya kenaikan upah tukang, diikuti oleh kelompok makanan jadi (1,67%), kelompok transpor (1,41%), dan kelompok kesehatan (1,23%).
2.2. Perkembangan Inflasi Nasional, Kota Padang dan Kota-kota di Provinsi Tetangga Inflasi tahunan di sebagian besar kota di wilayah Sumatera Bagian Tengah lebih rendah dibandingkan nasional, kecuali kota Pekanbaru. Pada periode laporan, inflasi tahunan kota Pekanbaru merupakan yang tertinggi dibandingkan seluruh kota di Wilayah Sumbagteng dan lebih tinggi dibandingkan nasional, yakni mencapai 4,20% (yoy). Sementara tingkat inflasi tahunan terendah terjadi di kota Tanjung Pinang sebesar 2,73% (yoy) dan kota Dumai sebesar
Bank Indonesia Padang
25
Bab II : Perkembangan Inflasi Regional
(2,75%). Adapun perkembangan inflasi tahunan di kota Padang dan Jambi relatif sama, dengan inflasi Padang sebesar 3,95% (yoy) dan Jambi sebesar 3,90% (yoy), sedangkan inflasi Batam mencapai 3,27% (yoy).
Sumber: BPS, diolah
Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Nasional, Kota Padang & Kota‐kota di Propinsi Tetangga (y‐o‐y)
Sejalan dengan pergerakan inflasi tahunan, inflasi triwulanan di wilayah Sumbagteng juga memiliki pola pergerakan yang menurun. Inflasi triwulanan terendah di wilayah Sumbagteng terjadi di kota Dumai dengan deflasi sebesar -0,58% (qtq) diikuti oleh kota Padang sebesar 0,09% (qtq), Batam (0,23%), Jambi (0,31), Pekanbaru (0,66%), dan kota Tanjung Pinang (0,71%). Inflasi triwulanan kota-kota tersebut berada di bawah inflasi nasional yang sebesar 0,89% (qtq). Sementara itu, inflasi triwulanan kota Tanjung Pinang dan Pekanbaru relatif tinggi yakni masing-masing sebesar 1,57% (qtq) dan 1,50% (qtq).
2.3. Inflasi Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa 2.3.1. Inflasi Tahunan Sebagian besar pergerakan indeks harga kelompok barang dan jasa mengalami kenaikan di triwulan I-2012. Kenaikan indeks harga terbesar terjadi pada kelompok sandang, yaitu dari 14,24% menjadi 14,71% (yoy), diikuti
26
Bank Indonesia Padang
Bab II :Perkembangan Inflasi Regional
oleh kelompok makanan jadi dari 8,08% menjadi 8,49%, kelompok pendidikan dari 5,95% (yoy) menjadi 6,39% (yoy), kelompok kesehatan dari 5,05% menjadi 5,17%, dan kelompok transpor dari 1,28% (yoy) menjadi 1,83% (yoy). Sebaliknya, kelompok bahan makanan mengalami penurunan inflasi, yaitu dari 5,25% (yoy) di triwulan IV-2011 menjadi 1,01% (yoy) di triwulan I-2012. Demikian pula kelompok perumahan terjadi penurunan inflasi dari 3,72% (yoy) menjadi 1,94% (yoy). Trend peningkatan indeks harga kelompok Sandang terus berlanjut hingga triwulan I-2012. Pergerakan indeks harga tahunan kelompok sandang yang mulai mencapai level dua digit di triwulan III-2011, kini kembali meningkat hingga mencapai 14,74% (yoy) di triwulan I-2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pergerakan harga emas di pasar internasional di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang masih terjadi hingga saat ini. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH), harga rata-rata emas perhiasan pada
bulan
Maret
2012
telah
mengalami
peningkatan
sebesar
24,1%
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ketersediaan pasokan bahan makanan khususnya beras dan cabe merah yang lebih baik dibandingkan tahun lalu membuat pergerakan harga tahunan kelompok bahan makanan mengalami penurunan. Indeks harga kelompok bahan makanan pada triwulan I-2012 tercatat sebesar 1,01% (yoy) atau turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,25% (yoy). Pasokan bahan pangan umumnya cukup stabil di awal tahun, yang didukung oleh kondisi cuaca yang lebih baik. Harga beras sebagai komoditas utama penyumbang inflasi bergerak stabil. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Bulog dalam menjaga kestabilan harga beras. Andil inflasi beras terhadap inflasi tahunan kota padang pun cukup rendah, yaitu sebesar 0,06%. Berdasarkan hasil SPH, rata-rata harga beras kualitas medium di triwulan I-2012 turun sebesar 23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian pula rata-rata harga cabe merah turun sebesar 2,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Padang Menurut Kel. Barang dan Jasa (yoy, %)
Bank Indonesia Padang
27
Bab II : Perkembangan Inflasi Regional
Kelompok Barang & Jasa
Tw. I
2010 Tw. II Tw. III
Tw. IV
Tw. I
2011 Tw. II Tw. III
Tw. IV
2012 Tw. I
UMUM / TOTAL
3.05
6.96
4.83
7.84
8.30
4.82
7.34
5.37
3.95
Bahan Makanan Makanan Jadi
2.42 7.06
16.42 6.93
6.73 7.19
19.13 5.69
19.02 5.11
4.21 7.12
11.63 7.81
5.25 8.08
1.01 8.49
Perumahan
3.53
3.40
3.41
1.74
4.94
5.07
4.50
3.72
1.94
Sandang Kesehatan
0.58 0.80
4.06 0.97
3.16 3.97
3.33 4.00
3.80 4.92
4.87 6.62
11.94 5.29
14.24 5.05
14.71 5.17
‐0.13 1.85
‐0.14 1.62
3.24 2.23
3.88 2.93
3.95 2.37
4.07 2.91
6.06 2.16
5.95 1.28
6.39 1.83
Pendidikan Transportasi & Komk Sumber : BPS Sumbar, diolah.
2.3.2. Inflasi Triwulanan Inflasi triwulanan pada periode laporan cukup rendah, ditopang oleh turunnya inflasi pada kelompok bahan makanan. Inflasi triwulanan kota Padang pada periode laporan tercatat sebesar 0,09% (qtq), turun dari triwulan sebelumnya yang mencapai 1,57% (qtq). Rendahnya inflasi terutama bersumber dari penurunan indeks harga yang cukup signifikan pada kelompok bahan makanan hingga terjadi deflasi sebesar 3% (qtq). Sementara itu, kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan indeks harga yang relatif tinggi. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perumahan sebesar 2,00% (qtq), diikuti oleh kelompok makanan jadi sebesar 1,67% (qtq), kelompok transpor (1,41%), dan kelompok kesehatan (1,23%). Dua kelompok pengeluaran lainnya yaitu kelompok sandang dan kelompok kesehatan tercatat mengalami inflasi yang relatif rendah dibawah 1%. Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Triwulanan Kota Padang Menurut Kel. Barang dan Jasa (qtq, %) Kelompok
2010 Tw. I
Tw. II
2011
Tw. III
Tw. IV
Tw. I
Tw. II
2012
Tw. III
Tw. IV
Tw. I
UMUM / TOTAL
1.02
2.41
0.74
3.47
1.46
‐0.89
3.17
1.57
0.09
Bahan Makanan
1.16
8.30
‐0.91
9.74
1.07
‐5.17
6.14
3.46
‐3.00
Makanan Jadi
1.85
0.25
2.42
1.07
1.29
2.17
3.08
1.32
1.67
Perumahan
0.61
‐0.21
0.20
1.12
3.79
‐0.09
‐0.34
0.38
2.00
‐0.33
1.67
0.03
1.94
0.12
2.71
6.77
4.04
0.54
Kesehatan
0.22
0.27
3.10
0.38
1.11
1.90
1.81
0.15
1.23
Pendidikan
‐0.11
0.03
3.27
0.67
‐0.03
0.14
5.25
0.56
0.38
1.42
‐0.10
1.22
0.37
0.87
0.43
0.48
‐0.49
1.41
Sandang
Transportasi & Komk Sumber : BPS Sumbar, diolah.
Penurunan harga pada kelompok bahan makanan terjadi sejalan dengan penurunan indeks harga yang signifikan pada subkelompok bumbubumbuan. Pada triwulan laporan, subkelompok bumbu-bumbuan tercatat
28
Bank Indonesia Padang
Bab II :Perkembangan Inflasi Regional
mengalami deflasi sebesar -35,41% (qtq), atau turun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 27,75% maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -29,96% (qtq). Subkelompok ini memberikan andil deflasi sebesar 1,44%. Penurunan harga juga terjadi pada subkelompok sayur-sayuran, dengan deflasi sebesar -6,85% dan andil deflasi sebesar 0,18%. Dilihat secara bulanan, deflasi pada kelompok bahan makanan terutama terjadi pada bulan Februari yang mencapai 4% (mtm) dan terus berlanjut hingga bulan Maret 2012 dengan deflasi sebesar -0,07% (mtm). Turunnya harga cabe merah merupakan sumber dari menurunnya indeks harga kelompok bahan makanan. Secara triwulanan indeks harga cabe merah telah mengalami penurunan sebesar 52,49% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan indeks harga beras turun menjadi 3,91% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Cukup melimpahnya pasokan cabe merah menjadi
penyebab
turunnya
harga
pada
subkelompok
bumbu-bumbuan.
Peningkatan pasokan ini terkait dengan masa panen cabe, baik dari hasil produksi lokal Sumbar maupun pasokan dari daerah penghasil lainnya seperti Jawa dan Kerinci. Hal ini terindikasi dari turunnya harga cabe merah pada tingkat produsen di beberapa kabupaten di Sumatera Barat. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, rata-rata harga cabe merah pada tingkat produsen di beberapa kabupaten di Sumatera Barat pada bulan Maret 2012 mengalami penurunan sebesar 51,53% dibandingkan dengan rata-rata harga pada bulan Desember 2011, yaitu dari Rp40.000/kg menjadi Rp19.400/kg. Secara umum, dengan deflasi sebesar 52,49% (qtq), komoditas cabe merah memberikan andil deflasi sebesar 1,36%. Sementara itu, hasil pemantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa rata-rata harga cabe merah di akhir triwulan I-2012 mencapai Rp37.990/kg atau turun 1,67% dibandingkan rata-rata harga di akhir triwulan IV-2011 yang mencapai Rp38.625/kg. Tabel 2.3 Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan (qtq, %)
Bank Indonesia Padang
29
Bab II : Perkembangan Inflasi Regional
Kelompok / Subkelompok Bahan Makanan Padi‐padian, Umbi‐umbian dan Hasilnya Daging dan Hasil‐hasilnya Ikan Segar Ikan Diawetkan Telur, Susu dan Hasil‐hasilnya Sayur‐sayuran Kacang ‐ kacangan Buah ‐ buahan Bumbu ‐ bumbuan Lemak dan Minyak Bahan Makanan Lainnya
TW.I 1.16 10.98 1.82 ‐0.47 ‐0.04 ‐0.24 7.15 ‐0.11 ‐3.03 ‐17.16 0.41 0.45
2010 TW.II TW.III 8.30 ‐0.91 ‐1.99 5.42 2.33 12.32 1.33 3.28 ‐4.72 2.40 2.58 4.43 3.13 0.59 0.27 1.05 2.61 9.56 80.06 ‐32.06 0.04 0.80 0.08 1.51
TW.IV 9.74 5.95 ‐4.40 3.48 7.49 3.28 ‐0.75 ‐0.09 1.31 65.60 6.77 4.14
TW.I 1.07 17.01 1.93 1.84 2.59 2.45 3.53 ‐0.16 2.96 ‐29.96 10.26 3.68
2011 TW.II TW.III ‐5.17 6.14 ‐9.98 2.00 2.17 1.25 6.28 3.57 6.56 0.04 1.05 6.31 2.14 7.57 0.53 0.38 ‐1.64 3.02 ‐32.77 38.27 0.33 4.28 3.46 2.97
TW.IV 3.46 5.77 ‐3.03 ‐6.14 ‐2.00 1.19 0.84 ‐0.03 2.53 27.75 ‐0.71 3.72
2012 TW.I ‐3.00 3.73 1.41 4.74 1.51 3.89 ‐6.85 7.45 0.25 ‐35.41 0.41 0.15
Sumber : BPS Sumbar, diolah.
Pada triwulan laporan, indeks harga kelompok makanan jadi masih mengalami peningkatan sebesar 1,67% (qtq). Peningkatan indeks harga kelompok makanan jadi terjadi seiring dengan peningkatan indeks harga pada subkelompok tembakau dan minuman beralkohol sebesar 5,77% (qtq) dan subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 1,61% (qtq). Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap peningkatan indeks harga pada subkelompok tembakau dan minuman beralkohol adalah kenaikan harga rokok kretek putih sebesar 7,34% (qtq), rokok kretek filter sebesar 4,70% (qtq), dan rokok kretek sebesar 4,16% (qtq). Sementara itu, pada subkelompok minuman yang tidak beralkohol bersumber dari kenaikan harga gula pasir sebesar 5,68% (qtq). Kenaikan harga rokok tersebut dipengaruhi oleh adanya penyesuaian harga rokok sebagai dampak kenaikan cukai rokok 15% di awal tahun. Sementara kenaikan harga gula disebabkan oleh sudah naiknya harga di tingkat produsen dan belum masuknya musim giling pabrik-pabrik gula di Jawa. Berdasarkan data Dinas Koperindag Sumbar, harga gula pasir mulai mengalami kenaikan pada pertengahan bulan Maret 2012, yaitu dari Rp10.500/kg menjadi Rp12.000/kg. Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau (qtq, %) Kelompok / Subkelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Makanan Jadi Minuman yang Tidak Beralkohol Tembakau dan Minuman Beralkohol
TW.I 1,85 1,09 0,53 4,53
2010 TW.II TW.III 0,25 2,42 0,07 2,75 ‐1,45 1,63 1,68 2,07
TW.IV 1,07 0,17 1,07 3,20
TW.I 1,29 1,16 0,93 1,78
2011 TW.II TW.III 2,17 3,08 2,16 1,84 1,63 2,34 2,49 6,31
TW.IV 1,32 0,46 0,18 3,77
2012 TW.I 1,67 0,09 1,61 5,06
Sumber : BPS Sumbar, diolah.
Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar meningkat, didorong oleh kenaikan subkelompok biaya tempat tinggal. Pada triwulan laporan, kenaikan indeks harga pada subkelompok biaya tempat tinggal mencapai 3,41% (qtq), terutama disebabkan oleh kenaikan upah tukang dan
30
Bank Indonesia Padang
Bab II :Perkembangan Inflasi Regional
harga bahan bangunan serta biaya sewa/kontrak rumah. Kenaikan upah tukang tersebut sejalan dengan kenaikan upah minimum propinsi (UMP) Sumatera Barat sebesar 9%, yaitu dari Rp1.055.000 pada tahun 2011 menjadi Rp1.150.000 pada tahun 2012. Dengan inflasi sebesar 12,5% (qtq), upah tukang memberikan andil inflasi sebesar 0,25%. Sementara itu, beberapa bahan bangunan yang mengalami kenaikan harga adalah besi beton dengan inflasi sebesar 5,76% (qtq), kayu lapis (3,02%), semen (1,13%), dan cat tembok (1,09%). Adapun biaya sewa rumah dan kontrak rumah mengalami kenaikan indeks harga masing-masing sebesar 1,90% (qtq) dan 1,02% (qtq). Di sisi lain, indeks harga subkelompok perlengkapan RT mengalami penurunan dan mencapai deflasi -0,14%, sedangkan dua subkelompok lainnya mengalami inflasi yang relatif rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Tabel 2.5 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar (qtq, %) Kelompok / Subkelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Biaya Tempat Tinggal Bahan Bakar, Penerangan dan Air Perlengkapan Rumahtangga Penyelenggaraan Rumahtangga
TW.I 0.61 1.10 0.00 ‐0.01 0.09
2010 TW.II ‐0.21 ‐0.35 0.00 ‐0.13 ‐0.02
TW.III 0.20 ‐0.38 1.36 0.00 0.22
TW.IV 1.12 1.44 1.03 0.02 0.22
TW.I 3.79 6.52 0.40 0.40 0.19
2011 TW.II TW.III ‐0.09 ‐0.34 ‐0.61 ‐0.76 0.00 0.16 2.39 0.22 1.30 0.34
TW.IV 0.38 ‐0.09 1.39 0.00 0.32
2012 TW.I 2.00 3.41 0.08 ‐0.14 0.74
Sumber : BPS Sumbar, diolah.
Pergerakan indeks harga kelompok sandang menurun. Setelah mengalami inflasi yang tinggi dan mencapai level dua digit, inflasi subkelompok barang pribadi dan sandang pada periode laporan mencapai 0,70% (qtq), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 13,81% (qtq). Emas perhiasan masih menjadi komoditas utama yang mempengaruhi pergerakan indeks harga pada subkelompok ini. Kenaikan indeks harga emas perhiasan di triwulan laporan tercatat hanya sebesar 0,82% (qtq). Hal ini sejalan dengan pergerakan harga emas internasional yang menurun di akhir periode laporan. Selama triwulan I-2012, andil inflasi emas perhiasan mencapai 0,01%. Meski sempat terjadi kenaikan di bulan Februari, namun deflasi yang terjadi di bulan Januari dan Maret 2012 cukup menahan pergerakan laju inflasi. Rata-rata harga emas internasional pada triwulan ini mencapai USD 1.690,3/OZ, atau naik sebesar 0,42% (qtq) dibandingkan rata-rata triwulan sebelumnya yang mencapai USD 1.683,2/OZ. Hal ini menyebabkan rata-rata harga emas perhiasan di triwulan I2012 mengalami tidak mengalami kenaikan dan bahkan mengalami penurunan
Bank Indonesia Padang
31
Bab II : Perkembangan Inflasi Regional
sebesar
-19,08%
(qtq)
dibandingkan
triwulan
sebelumnya,
yaitu
dari
Rp496.938/gram menjadi Rp402.125/gram untuk emas 24 karat. Tabel 2.6 Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang (qtq, %) Kelompok / Subkelompok Sandang Sandang Laki‐laki Sandang Wanita Sandang Anak‐anak Barang Pribadi dan Sandang Lain
TW.I ‐0.33 0.63 0.72 0.02 ‐3.00
2010 TW.II 1.67 0.20 0.06 0.03 6.93
TW.III 0.03 0.27 0.02 0.66 ‐0.79
TW.IV 1.94 0.78 0.74 0.46 5.93
TW.I 0.12 0.26 0.37 0.34 ‐0.50
2011 TW.II TW.III 2.71 6.77 3.54 5.38 1.97 1.80 1.68 2.85 3.52 16.91
TW.IV 4.04 0.52 0.11 0.41 13.81
2012 TW.I 0.54 0.90 0.25 0.12 0.70
Sumber : BPS Sumbar, diolah.
Trend pergerakan indeks harga kelompok kesehatan kembali meningkat di triwulan I-2012. Hal ini sejalan dengan pergerakan indeks harga subkelompok jasa kesehatan yang meningkat, sementara subkelompok lainnya relatif stabil dibandingkan triwulan. Komoditas utama yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan indeks harga subkelompok jasa kesehatan adalah kenaikan tarif rumah sakit 7,15% (qtq). Dengan kenaikan tersebut, tarif rumah sakit memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Tabel 2.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan (qtq, %) Kelompok / Subkelompok Kesehatan Jasa Kesehatan Obat‐obatan Jasa Perawatan Jasmani Perawatan Jasmani dan Kosmetika
TW.I 0.22 0.29 0.04 0.00 0.28
2010 TW.II 0.27 0.00 0.00 0.00 0.61
TW.III 3.10 7.94 0.04 0.00 1.56
TW.IV 0.38 0.00 0.03 3.83 0.23
TW.I 1.11 0.18 0.02 0.76 2.25
2011 TW.II TW.III 1.90 1.81 0.00 2.95 6.32 4.70 0.00 0.00 1.86 0.21
TW.IV 0.15 0.00 0.00 1.56 0.07
2012 TW.I 1.23 3.44 0.04 0.00 0.35
Sumber : BPS Sumbar, diolah.
Pergerakan indeks harga kelompok pendidikan pada triwulan laporan relatif stabil. Hampir semua subkelompok dalam kelompok ini tidak mengalami perubahan indeks harga dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali pada subkelompok perlengkapan/peralatan pendidikan yang mengalami inflasi sebesar 2,74% (qtq). Kenaikan indeks harga pada subkelompok ini hanya terjadi pada komoditas personal komputer dan laptop, dengan inflasi masing-masing sebesar 4,92% (qtq) dan 7,96% (qtq). Kedua komoditas tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,01%. Tabel 2.8 Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga (qtq, %)
32
Bank Indonesia Padang
Bab II :Perkembangan Inflasi Regional
Kelompok / Subkelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga Pendidikan Kursus‐kursus / Pelatihan Perlengkapan / Peralatan Pendidikan Rekreasi Olahraga
TW.I ‐0.11 0.00 0.00 ‐0.75 0.00 0.00
2010 TW.II TW.III 0.03 3.27 0.00 5.45 0.00 0.00 0.04 ‐0.50 0.19 0.00 0.00 0.00
TW.IV 0.67 0.00 7.91 0.00 0.56 0.00
TW.I ‐0.03 0.00 0.00 ‐0.29 0.00 0.00
2011 TW.II TW.III 0.14 5.25 0.00 7.85 0.00 0.18 0.84 2.47 0.13 0.00 0.16 0.00
TW.IV 0.56 0.00 0.00 ‐0.60 4.54 0.59
2012 TW.I 0.38 0.00 0.00 2.74 0.02 0.00
Sumber : BPS Sumbar, diolah.
Kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan mengalami kenaikan indeks harga pada triwulan I-2012 sebesar 1,41% (qtq). Kenaikan tarif parkir sebesar 33,33% (qtq) dan biaya perbaikan ringan kendaraan sebesar 20% (qtq) menjadi pendorong naiknya indeks harga pada subkelompok sarana dan penunjang transpor sebesar 4,25% (qtq). Selain itu, kenaikan indeks harga juga terjadi pada subkelompok transpor sebesar 2,10% (qtq), antara lain didorong oleh kenaikan harga angkutan udara sebesar 9,29% (qtq), mobil sebesar 4,99% (qtq), bahan pelumas/oli sebesar 2,83% (qtq), dan sepeda motor sebesar 2,43% (qtq). Sebaliknya, subkelompok komunikasi dan pengiriman mengalami deflasi sebesar 2,92% (qtq), terutama dipengaruhi oleh turunnya harga telepon seluler sebesar 15,44% (qtq). Sementara itu, indeks harga pada subkelompok jasa keuangan tidak mengalami perubahan. Tabel 2.9 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (qtq, %) Kelompok / Subkelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Transpor Komunikasi Dan Pengiriman Sarana dan Penunjang Transpor Jasa Keuangan
TW.I 1.42 1.85 0.00 0.49 0.00
2010 TW.II ‐0.10 ‐0.18 0.00 0.63 0.00
TW.III 1.22 0.49 0.00 13.90 0.00
TW.IV 0.37 0.46 0.00 0.43 0.00
TW.I 0.87 1.00 0.00 1.72 0.00
2011 TW.II TW.III 0.43 0.48 0.61 1.21 ‐0.16 ‐2.66 0.00 0.00 0.00 0.00
TW.IV ‐0.49 ‐0.66 0.00 0.14 0.00
2012 TW.I 1.41 2.10 ‐2.92 4.25 0.00
Sumber : BPS Sumbar, diolah.
Bank Indonesia Padang
33
Bab II : Perkembangan Inflasi Regional
34
Bank Indonesia Padang
BOKS.1
Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Daerah Sumatera Barat: Beras
Latar Belakang Bank Indonesia Padang melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi struktur pasar, pola distribusi, perilaku produsen dan pedagang dalam mekanisme pembentukan harga dan implikasinya terhadap kebijakan pengendalian harganya di daerah. Penelitian tersebut menggunakan metode survei kepada produsen dan pedagang 15 komoditas penyumbang inflasi utama di Sumbar yang tersebar kedalam jenis komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan industri pengolahan. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 318 responden. Salah satu komoditas yang menjadi objek penelitian adalah beras yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan inflasi di Sumatera Barat. Temuan Hasil Survei Adapun beberapa temuan dalam penelitian tersebut terkait dengan komoditas beras sebagai berikut: 1. Jalur Distribusi Pola distribusi beras di Sumbar ternyata tidak mengikuti pola konvensional. Petani dapat menjual gabah/beras langsung ke pengecer bahkan ke konsumen langsung. Hubungan antar rantai distribusi pun cukup cair. Pedagang besar tidak hanya melayani pedagang grosir atau bandar, namun juga menyalurkan kepada pedagang pengecer bahkan langsung ke konsumen. Dengan demikian, jika terjadi permasalahan dalam pasokan barang, pedagang bisa mencari barang langsung ke produsen. Hal ini mengkonfirmasi informasi yang disampaikan Badan Ketahanan Pangan Sumbar dalam berbagai pertemuan Tim Pengelolaan Inflasi Daerah Sumatera Barat. Pada saat pasokan berkurang, pedagang besar, grosir atau pengecer langsung berburu beras hingga sentra-sentra produksi beras seperti Solok, Agam, dan Pesisir Selatan. Gambar Boks 2.1. Jalur Distribusi Beras
Produsen
Pengepul
Pedagang Besar
Grosir
Bandar
Pengecer (tradisional)
Pengecer (pasar modern)
Konsumen
Sumber : Hasil survei, diolah
2. Perilaku Pembentukan Harga 2.1. Penciptaan Nilai Tambah Upaya penciptaan nilai tambah beras baru muncul pada saat proses pengemasan. Upaya pemberian merek dilakukan hanya sebagai metode untuk pembeda produk semata. Konsumen juga belum memilih beras berdasarkan merek dan kualitas. Konsumen memilih beras berdasarkan rasa yang biasanya dikaitkan dengan asal dan jenis beras. Misalnya, beras Solok dipersepsikan memiliki kualitas paling baik dan beras Pesisir Selatan dipersepsikan memiliki kualitas dibawahnya. Gambar Boks 2.2
Sumber : Hasil Survei, diolah
Gambar Boks 2.3.
Sumber : Hasil Survei, diolah
2.2. Fluktuasi Pasokan Sebagaimana produk pertanian lainnya, beras juga mengalami fluktuasi dalam pasokannya. Seorang pedagang besar dapat memiliki omset 4.000 kg/hari pada kondisi normal. Pada kondisi terjadinya peningkatan pasokan, omsetnya bisa naik 20% mencapai 5.000 kg/hari. Namun jika kondisi pasokan menurun, bisa menurun 20% menjadi sekitar 3.000 kg/hari. Hal tersebut juga terjadi pada kelompok pedagang lainnya sesuai dengan skala usahanya masing-masing.
2.3. Margin Berfluktuatif Pada Pedagang Besar dan Pengecer Gambar Boks 2.4.
Sumber : Hasil Survei, diolah
Gambar Boks 2.5.
Sumber : Hasil Survei, diolah
Berdasarkan hasil survei, 92% pedagang menyatakan margin yang diperoleh dari perdagangan beras berfluktuatif. Margin yang diperoleh pedagang besar ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu biaya usaha (42%), biaya hidup (29%), dan harga pesaing (29%). Untuk pedagang pengecer, margin ditentukan oleh biaya usaha (42%), harga pesaing (35%) dan biaya hidup (21%). Hal ini mengindikasikan bahwa situasi pasar berpengaruh terhadap margin yang diperoleh. Selain itu, tingkat inflasi yang diwakili oleh faktor biaya hidup ternyata turut mempengaruhi margin pedagang beras. 2.3. Ketergantungan Pasokan Kepada Satu Pedagang Relatif Kecil Cairnya hubungan antar pelaku perdagangan beras ternyata mengurangi ketergantungan pasokan beras pada satu titik. Sebagian besar pedagang pada berbagai tingkat perdagangan menyatakan tidak terganggu jika mereka mengurangi pasokannnya. Berdasarkan hasil survei, baik pengepul maupun pedagang besar menyatakan tidak terganggu jika mengurangi pasokan. Hanya sebagian dari pemain grosir dan pengecer yang terganggu jika terjadi pengurangan pasokan. Gambar Boks 2.6.
Sumber : Hasil Survei, diolah
Gambar Boks 2.7.
Sumber : Hasil Survei, diolah
2.4. Harga Pesaing Menjadi Penentu Harga Jual Dari beberapa level perdagangan yang disurvey, terlihat bahwa pedagang beras sangat memperhatikan situasi harga pasaran. Bisa dikatakan bahwa baik pedagang besar, pedagang grosir, maupun pengecer adalah price taker. 50% pedagang besar dan 42% pengecer menyatakan menentukan harga mengikuti harga pasar tertinggi. Selanjutnya, 100% grosir, 47% pengecer, dan 33% pedagang besar menyatakan mengikuti harga pesaing. Hanya 17% pedagang besar dan 11% pengecer yang menyatakan penentuan harga jual berdasarkan cost plus margin. Hal ini menggambarkan bahwa pedagang sangat berkepentingan akan informasi harga pasar yang akurat dalam penentuan harga jual.
Gambar Boks 2.8.
Sumber : Hasil Survei, diolah
2.5. Kendala Distribusi Terkait Kondisi Infrastruktur dan Cuaca Faktor kendala distribusi sering menjadi alasan mengapa harga produk meningkat, termasuk beras. Pada tingkat pedagang besar, sebanyak 29% menyatakan cuaca buruk dan kerusakan infrastruktur khususnya jalan menjadi kendala utama dalam distribusi beras. Sementara, masing-masing sebanyak 21% pedagang besar menyatakan kendala dalam distribusi beras disebabkan tingginya biaya pengangkutan dan pungutan liar dalam proses distribusi. 3. Struktur Pasar Berdasarkan hasil temuan survai menunjukkan bahwa komoditas pertanian seperti beras, struktur pasar komoditas tersebut diindikasikan pasar persaingan sempurna baik di tingkat petani, distributor, dan pengecer. Jumlah pemain untuk komoditas relatif banyak untuk tingkat kota Padang serta barang yang diperdagangkan homogen. Tabel Boks 2.1. Komoditas Beras
Peran Produsen Distributor Pengecer
Sumber : Hasil Survei, diolah
Jumlah pemain
Kontrol terhadap harga
Struktur Pasar Kontrol terhadap pasokan
Sifat produk (Merk)
>100 >100 50‐100
Tidak Tidak Tidak
Tidak Tidak Tidak
Tidak Tidak Tidak
Bab III : Perkembangan Perbankan Daerah
BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
Kondisi perbankan di Sumatera Barat pada triwulan I-2012 masih menunjukkan
perkembangan
yang
relatif
terbatas
seiring
belum
banyaknya pergerakan kegiatan ekonomi di awal tahun. Pertumbuhan aset secara umum baik bank umum maupun BPR di triwulan I menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan kredit juga berada dalam kondisi yang sama yang bersumber dari masih terbatasnya kegiatan konsumsi masyarakat maupun kegiatan investasi yang lebih berjangka pendek. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum tumbuh meningkat seiring belum banyaknya penarikan simpanan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat di awal tahun. Perbankan di Sumbar juga masih mengandalkan kebutuhan penyaluran kredit melalui dana dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya dari luar wilayah operasional Sumbar. Loan-to-Deposit Ratio (LDR) bank umum dan BPR secara keseluruhan melebihi 100% yang menandakan realisasi kredit jauh lebih besar dibandingkan pendanaan dari DPK yang berhasil dihimpun di Sumbar. Penyaluran kredit di beberapa kabupaten/kota cenderung membesar mengingat semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Daerah-daerah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit menunjukkan porsi kredit yang disalurkan yang membesar dibandingkan terhadap total kredit yang disalurkan di Sumbar secara keseluruhan. Kab. Pasaman Barat dan Kab. Dharmasraya sebagai daerah sentra perkebunan kelapa sawit semakin bergairah dengan kompetitifnya harga minyak kelapa sawit di pasar internasional yang juga turut mendorong semakin menggeliatnya kegiatan ekonomi di kedua daerah tersebut.
Bank Indonesia Padang
34
Bab III :Perkembangan Perbankan Daerah
3.1. Perkembangan Bank Umum
Tabel 3.1. Indikator Perkembangan Bank Umum di Sumatera Barat (Juta Rupiah) Indikator Perbankan
2011 IV
2012 I*
Pertumbuhan (yoy) IV-2011 I-2012*
Aset
34,075,288
35,017,810
12.5%
12.3%
Giro Tabungan Deposito
4,281,341 11,891,969 6,441,964
4,840,566 10,821,229 6,802,393
17.7% 0.9% 17.0%
3.3% 8.4% 18.8%
Total DPK
22,615,274
22,464,188
8.0%
10.2%
Modal Kerja Investasi Konsumsi
10,606,965 4,945,965 13,840,116
10,447,932 5,058,051 13,957,381
41.6% 11.1% 43.8%
24.9% 19.2% 19.9%
Total Kredit Jenis Penggunaan
29,393,046
29,463,364
36.3%
21.5%
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate & Jasa Perush. Jasa-jasa Lain-lain
3,074,225 317,610 2,403,519 5,333 298,935 6,273,274 331,674 633,324 2,215,037 13,840,116
3,032,297 321,476 2,391,629 3,875 277,608 6,289,444 319,201 632,831 2,237,622 13,957,381
22.0% 30.4% 9.6% -31.5% 16.1% 25.0% -16.7% -18.4% 316.8% 43.8%
7.7% 23.7% 36.9% -31.7% 5.7% 24.6% 20.4% 41.8% 27.4% 19.9%
Total Kredit Sektor Ekonomi
29,393,046
29,463,364
36.3%
21.5%
LDR
130.0%
131.2%
NPL
2.32%
2.06%
Pangsa I-2012*
21.5% 48.2% 30.3%
35.5% 17.2% 47.4%
10.3% 1.1% 8.1% 0.0% 0.9% 21.3% 1.1% 2.1% 7.6% 47.4%
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia *Data sementara hingga bulan Februari 2012
Aset bank umum di Sumbar tumbuh relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah aset bank umum di Sumbar pada triwulan I-2012 mencapai Rp35 triliun, tumbuh sebesar 12,3% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,5% (yoy). Aset pada kelompok bank pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dari semula tumbuh 8,7% (yoy) menjadi 10,7% (yoy). Sedangkan aset kelompok bank swasta nasional mengalami perlambatan pertumbuhan dari semula tumbuh 26,6% (yoy) menjadi 17,9% (yoy). Pertumbuhan aset masih relatif tertahan salah satunya bersumber dari masih belum banyaknya realisasi kredit di awal tahun.
Bank Indonesia Padang
35
Bab III : Perkembangan Perbankan Daerah
50%
60%
Bank Umum Bank Pemerintah Bank Swasta Nasional
40%
50%
DPK
Giro
Tabungan
Deposito
40%
30% 30%
20%
20%
10%
10% 0%
0%
‐10%
‐10%
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.1. Pertumbuhan Aset Bank Umum Menurut Kelompok Bank (yoy)
‐20%
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.2. Pertumbuhan DPK Bank Umum Menurut Jenis Simpanan (yoy)
Setelah mengalami banyak penarikan simpanan pada akhir tahun lalu, jumlah
Dana Pihak
Ketiga
(DPK)
pada triwulan kembali tumbuh
meningkat. Total DPK bank umum pada triwulan I-2012 mencapai Rp22,5 triliun, tumbuh 10,2% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,0% (yoy). Peningkatan pertumbuhan terbesar terjadi pada tabungan dari semula hanya tumbuh 0,9% (yoy) menjadi 8,4% (yoy), disusul deposito dari 17,0% (yoy) menjadi 18,8% (yoy). Hal ini terjadi karena kecenderungan belum banyaknya realisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan melalui penarikan simpanan di bank umum. Sementara di sisi lain jumlah giro masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan dari sebelumnya 17,7% (yoy) menjadi 3,3& (yoy) seiring belum masuk sepenuhnya aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah yang biasanya disimpan dalam bentuk giro di bank umum.
12 10 8 Persen
80%
Tabungan Deposito 1 Bulan Deposito 3 Bulan
70% 60% 50% 40%
6
Total Kredit Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi
30%
4
20%
2
10% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 2009
2010
2011
2012
‐10% ‐20% ‐30%
Sumber: SEKI Bank Indonesia
Grafik 3.3. Perkembangan Rata‐Rata Suku Bunga Simpanan Bank Umum
36
Bank Indonesia Padang
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.4. Pertumbuhan Kredit Bank Umum Menurut Jenis Penggunaan (yoy)
Bab III :Perkembangan Perbankan Daerah
Penyaluran kredit oleh bank umum di awal tahun relatif tinggi, meskipun pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Total kredit yang disalurkan oleh bank umum pada triwulan I-2012 mencapai Rp29,5 triliun dengan pertumbuhan mencapai 21,5% (yoy). Meski pertumbuhan tersebut sudah terbilang tinggi di awal tahun, namun masih cenderung melambat dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh mencapai 36,3% (yoy). Perlambatan tersebut salah satunya bersumber dari masih terbatasnya konsumsi masyarakat dengan melihat melambat drastisnya pertumbuhan kredit konsumsi yang triwulan sebelum tumbuh 43,8% (yoy) menjadi 19,9% (yoy). Kredit modal
kerja
juga
menunjukkan
gejala
serupa,
mengalami
perlambatan
pertumbuhan dari semula tumbuh 41,6% (yoy) menjadi 24,9% (yoy). Sedangkan di sisi lain, penyaluran kredit investasi justru mengalami peningkatan pertumbuhan dari 11,1% (yoy) menjadi 19,2% (yoy). Sejumlah kredit investasi yang diajukan di akhir tahun lalu mulai banyak dicairkan di awal 2012.
Bank Pemerintah danBPD 16
Bank Swasta Nasional
Bank Asing dan Bank Campuran
14 12
Persen
Triliun Rupiah
18
10 8 6 4 2 0
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
Modal Kerja Konsumsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 2009
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.5. Jumlah Kredit Bank Umum Menurut Kelompok Bank
Investasi BI‐rate
2010
2011
2012
Sumber: SEKI, Bank Indonesia
Grafik 3.6. Perkembangan Rata‐Rata Suku Bunga Kredit
Suku bunga kredit mulai menunjukkan arah penurunan meski tingkat penurunannya masih relatif terbatas. Suku bunga acuan BI-rate hingga akhir triwulan I-2012 sudah pada level terendah 5,75%, namun penurunan suku bunga kredit masih bergerak lambat. Jika dibandingkan akhir 2011, rata-rata suku bunga kredit investasi hanya sedikit mengelami penurunan dari 12,16% menjadi 12,02%, sementara suku bunga kredit modal kerja menurun dari 12,04% menjadi 11,62%, dan suku bunga kredit konsumsi dari semula 14,15% menjadi 13,62% (yoy). Dengan demikian cost of fund meminjam kredit ke perbankan relatif sedikit lebih rendah. Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) berupa suku bunga kredit
Bank Indonesia Padang
37
Bab III : Perkembangan Perbankan Daerah
korporasi, kredit ritel dan kredit konsumsi baik KPR dan Non-KPR diperkirakan dapat semakin mendorong kompetitifnya tingkat persaingan suku bunga yang ditawarkan oleh masing-masing perbankan. Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke sektor industri pengolahan
oleh
bank
umum
mengalami
pertumbuhan
tertinggi.
Pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan pada triwulan I-2012 mencapai 36,9% (yoy) menjadi Rp2,39 triliun. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan
triwulan
sebelumnya
sebesar
9,6%
(yoy).
Peningkatan
pertumbuhan kredit sektor industri pengolahan juga diiringi oleh peningkatan pertumbuhan kredit investasi terkait kebutuhan ekspansi kegiatan industri pada tahun 2012. Di sisi lain, pertumbuhan kredit sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) relatif stabil dengan tumbuh 24,6% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 25,0% (yoy). Total kredit sektor PHR yang disalurkan hingga triwulan I mencapai Rp6,29 triliun. Masih bergeraknya kegiatan sektor PHR baik perdagangan antar daerah maupun kegiatan perhotelan yang sedang marak di Sumbar juga didukung oleh kebutuhan pinjaman jangka pendek melalui kredit modal kerja yang tumbuh pada kisaran yang sama sebesar 24,9% (yoy).
Pengangkutan dan Komunikasi
Perdagangan, Hotel dan Restoran
31.6% 52.6%
47.4%
8.3%
IV‐2011
Konstruksi
I‐2012*
0.4%
Industri Pengolahan
0.0%
Pertanian
‐20%
‐10%
7.1%
0%
10%
20%
30%
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.7. Pertumbuhan Kredit Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi
40%
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha
Rumah Tinggal
Flat dan Apartemen
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)
Kendaraan Bermotor
Lainnya
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.8. Komposisi Penyaluran Kredit Menurut Jenis Lapangan Usaha dan Non‐Lapangan Usaha
Penyaluran kredit rumah tinggal (KPR) oleh bank umum di Sumbar terus menunjukkan pertumbuhan tinggi. Total kredit KPR yang disalurkan pada triwulan I-2012 mencapai Rp2,1 triliun, atau sekitar 7,1% dari total kredit yang disalurkan oleh bank umum. Penyaluran KPR secara keseluruhan di triwulan I-2012 sudah mencapai 31,6% (yoy), meskipun relatif melambat dibandingkan triwulan
38
Bank Indonesia Padang
Bab III :Perkembangan Perbankan Daerah
sebelumnya sebesar 39,2% (yoy). Peraturan Bank Indonesia melalui Surat Edaran Ekstern Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor mengatur Loan-to-Value untuk kredit KPR dengan tipe >70 2
m (kecuali program perumahan pemerintah) paling tinggi 70%. Kebijakan ini ke depan akan mempengaruhi pertumbuhan kredit KPR sebagai bagian dari upaya meningkatkan kehati-hatian dari pertumbuhan KPR dan peningkatan harga
Miliar Rupiah
properti yang terlalu tinggi. 2,500
Kredit Rumah Tinggal (Sisi Kiri) Pertumbuhan (yoy)
2,000
90.0%
140.00%
3.00%
80.0%
120.00%
2.50%
70.0%
100.00%
60.0% 1,500
2.00%
80.00% 1.50%
50.0%
60.00%
40.0%
1,000
40.00%
30.0%
II‐2011
III‐2011
IV‐2011
I
I‐2012*
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.9. Perkembangan Kredit Rumah Tinggal (KPR) Bank Umum
0.00%
0.00%
0.0% I‐2011
0.50%
20.00%
10.0% 0
1.00%
NPL (sisi kanan‐RHS)
20.0%
500
LDR (sisi kiri‐LHS)
II
III
2008
IV
I
II
III
2009
IV
I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011
IV
I* 2012
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.10. Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum
Loan-to-Deposit Ratio (LDR) terus meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan penyaluran kredit perbankan di Sumbar. LDR bank umum pada triwulan I-2012 sebesar 131,2% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 130%. Peningkatan pertumbuhan kredit di sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mendorong semakin tingginya kebutuhan kredit bank umum di wilayah operasional Sumbar. Namun pasokan dana dari Sumbar
relatif terbatas,
serta
pertumbuhannya
lebih lambat
dibandingkan pertumbuhan kredit. Dengan demikian, kebutuhan kredit masih perlu dibantu melalui penyaluran dari bank umum maupun lembaga keuangan lainnya dari luar operasional wilayah Sumbar Bank umum di Sumbar mampu mengelola kualitas kredit yang telah disalurkan dengan baik. Rasio Non-Performing Loan (NPL) pada triwulan I=2012 menurun menjadi 2,06% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,32%. Posisi ini masih jauh di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%.
Bank Indonesia Padang
39
Bab III : Perkembangan Perbankan Daerah
Hal ini menunjukkan bahwa
peningkatan akses kredit ke masyarakat oleh
perbankan di Sumatera Barat tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential) dalam penyaluran kredit.
3.2. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat
Perlambatan pertumbuhan aser Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih berlangsung. Pada triwulan I-2012 pertumbuhan aset BPR sebesar 10,3% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,4% (yoy). Total aset hingga triwulan I mencapai Rp1,43 triliun. Perlambatan salah satunya bersumber dari penutupan satu unit BPR yang berpusat dan beroperasi di wilayah Sumbar. Selain itu, ekspansi kredit oleh BPR juga menunjukkan gejala perlambatan pertumbuhan.
Tabel 3.2. Indikator Perkembangan BPR di Sumatera Barat (Juta Rupiah) Indikator Perbankan Aset
2012 I*
Pertumbuhan (yoy) IV-2011 I-2012*
Pangsa I-2012*
1,416,425
1,429,576
12.4%
10.3%
Tabungan Deposito Total DPK
556,456 345,263 901,719
553,709 350,447 904,156
11.7% 7.9% 10.2%
1.8% 3.5% 2.4%
61.2% 38.8%
Modal Kerja Investasi Konsumsi Total Kredit Jenis Penggunaan
620,926 106,288 234,168 961,383
633,892 110,365 241,932 986,188
18.7% 25.8% 15.0% 18.5%
15.5% 25.8% 12.6% 15.8%
64.3% 11.2% 24.5%
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate & Jasa Perush. Jasa-jasa Lain-lain Total Kredit Sektor Ekonomi
167,099 2,403 18,853 900 9,531 434,776 27,002 3,083 63,567 234,168 961,383
172,251 2,625 19,437 913 8,246 434,804 27,798 2,938 75,244 241,932 986,188
25.0% 93.7% 37.5% 379.3% 115.4% 18.0% 65.3% 9.1% -4.7% 15.0% 18.5%
19.9% 47.3% 23.5% 218.0% 56.8% 12.6% 39.3% 41.2% 21.8% 12.6% 15.8%
17.5% 0.3% 2.0% 0.1% 0.8% 44.1% 2.8% 0.3% 7.6% 24.5%
LDR
106.62%
109.07%
NPL
8.61%
9.64%
*Data sementara Februari 2012 Sumber: SEKDA, Bank Indonesia
40
2011 IV
Bank Indonesia Padang
Bab III :Perkembangan Perbankan Daerah
35%
35.00%
30%
30.00%
Total Kredit Kredit Modal Kerja
25.00%
25%
Kredit Investasi
20.00%
20%
15.00%
15%
10.00%
10%
5.00%
Kredit Konsumsi
0.00%
5%
‐5.00%
0%
‐10.00% ‐15.00% ‐20.00%
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.11. Pertumbuhan Aset Bank Perkreditan Rakyat di Sumbar (yoy)
Grafik 3.12. Pertumbuhan Kredit BPR Menurut Jenis Penggunaan
Pertumbuhan kredit oleh BPR mengalami perlambatan. Pada triwulan I2012 jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR di Sumbar mencapai Rp986,2 miliar, atau mengalami pertumbuhan sebesar 15,8% (yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan
pada
triwulan
sebelumnya
sebesar
18,5%
(yoy).
Sumber
perlambatan berasal dari kredit konsumsi dan kredit modal kerja yan dibandingkan triwulan sebelumnya masing-masing mengalami perlambatan. Kredit konsumsi melambat dari semula 15,0% (yoy) menjadi 12,6% (yoy), dan kredit modal kerja melambat dari 18,7% (yoy) menjadi 15,5% (yoy). Kondisi ini terjadi seiring dengan konsumsi masyarakat yang masih terbatas pemenuhannya menggunakan kredit, serta melambatnya kebutuhan kredit modal kerja untuk sektor perdagangan. Penyaluran kredit di sektor perdagangan melambat dari semula tumbuh 18,0% (yoy) menjadi 12,6% (yoy). 35%
140.00%
30%
130.00%
12.00% 10.00%
120.00%
25%
8.00%
110.00%
20%
100.00%
15% 10% 5% 0%
Tabungan Simpanan Berjangka Total DPK
NPL (RHS)
70.00%
4.00% 2.00% 0.00%
60.00%
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Grafik 3.13. Pertumbuhan DPK BPR Menurut Jenis Simpanan
DPK
LDR (LHS)
80.00%
*Data sementara Sumber: SEKDA Sumbar, Bank Indonesia
Pengumpulan
6.00%
90.00%
oleh
BPR
Grafik 3.14. Perkembangan Loan‐to‐Deposit Ratio (LDR) dan Non‐Performing Loan (NPL) BPR
relatif
belum
banyak
mengalami
peningkatan. Pertumbuhan DPK pada triwulan I-2012 hanya tumbuh 2,4% (yoy)
Bank Indonesia Padang
41
Bab III : Perkembangan Perbankan Daerah
dengan jumlah mencapai Rp904,2 miliar. Pertumbuhan tersebut jauh lebih lambat dibandingkan
triwulan
sebelumnya
yang
mampu
tumbuh
10,2%
(yoy).
Perkembangan jumlah tabungan masyarakat di BPR hanya tumbuh 1,8% (yoy), sedangkan yang lebih berjangka panjang melalui deposito hanya tumbuh 3,5% (yoy). Peningkatan simpanan masyarakat di BPR belum banyak terlihat di awal tahun. Dengan pertumbuhan DPK yang terus melambat mendorong pemenuhan kredit di BPR memerlukan aliran dari perbankan maupun lembaga keuangan lain di luar wilayah Sumbar. Kondisi ini terlihat dengan LDR BPR yang semakin meningkat dari semula 106,6% menjadi 109,1%. Permintaan kredit melalui BPR masih terus meningkat sementara kemampuan pengumpulan DPK oleh BPR masih terbatas. Pengelolaan kualitas kredit yang telah disalurkan oleh BPR semakin perlu mendapat perhatian. Rasio NPL mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 8,61% menjadi 9,64%, lebih tinggi dibandingkan ambang batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kredit oleh BPR perlu secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
3.3. Perkembangan Bank Umum Syariah Aset bank umum syariah di Sumbar terus mengalami peningkatan pertumbuhan. Jumlah aset bank umum syariah mencapai Rp3,15 triliun pada triwulan I-2012 atau mengalami pertumbuhan sebesar 57% (yoy), melanjutkan pertumbuhan tinggi di triwulan sebelumnya yang mencapai 54,2% (yoy). Hal ini menunjukkan keseriusan bank umum syariah di Sumbar dalam meningkatkan ekspansi operasionalnya dengan peningkatan aset yang signifikan. Salah satu Sumber peningkatan aset berasal dari peningkatan pertumbuhan pembiayaan yang juga mencatatkan pertumbuhan tinggi. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah meningkat pesat. Pertumbuhan pembiayaan pada triwulan I-2012 mencapai 53,4% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,2% (yoy). Jumlah
42
pembiayaan
Bank Indonesia Padang
yang
disalurkan
mencapai
Rp2,64
triliun.
Sumber
Bab III :Perkembangan Perbankan Daerah
peningkatan pembiayaan berasal dari akselerasi pertumbuhan pembiayaan konsumsi yang mencapai 61,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 25,1% (yoy). Pembiayaan konsumsi mencapai Rp1,67 triliun dengan kontribusi mencapai 63,4% dari total pembiayaan yang disalurkan. Sementara di sisi lain, pembiayaan untuk kegiatan produktif juga mencatatkan pertumbuhan yang terus meningkat. Pembiayaan modal kerja tumbuh 37,5% (yoy), dam pembiayaan investasi tumbuh 52,9% (yoy). Namun demikian, porsi pembiayaan untuk kegiatan produktif oleh bank umum syariah masih terbatas, atau sekitar 36,6% dari total pembiayaan, relatif lebih rendah dibandingkan untuk pembiayaan kegiatan konsumtif. Tabel 3.3 Perkembangan Bank Umum Syariah di Sumatera Barat (Juta Rupiah) 2011 IV
2012 I
Aset
2,790,871
3,152,758
54.2%
57.0%
DPK Giro Tabungan Deposito
1,726,768 98,969 752,288 875,511
1,825,065 102,158 818,046 904,861
34.1% 1.1% 13.1% 67.0%
46.9% 10.7% 32.6% 69.6%
5.6% 44.8% 49.6%
Pembiayaan Menurut Jenis Penggunaan Modal Kerja Investasi Konsumsi
2,425,632 686,326 204,474 1,534,832
2,641,952 735,323 232,921 1,673,708
19.2% 10.4% 9.3% 25.1%
53.4% 37.5% 52.9% 61.6%
27.8% 8.8% 63.4%
Pembiayaan Menurut Sektor Ekonomi Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan Transportasi dan Komunikasi Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Lain-Lain
2,425,632 53,625 784 59,209 5,864 295,276 6,856 386,006 83,180 1,534,832
2,641,952 58,941 545 56,937 4,122 352,004 9,735 398,145 87,815 1,673,708
19.2% 48.4% -67.1% 348.8% -0.2% -8.2% -13.3% 9.5% 20.3% 25.1%
53.4% 102.0% -69.9% 474.3% 1 -5.2% 59.5% 85.3% 15.4% 52.2% 59.6%
2.2% 0.0% 2.2% 0.0% 0.2% 13.3% 0.4% 15.1% 3.3% 63.4%
Financing-to-Deposit Ratio (FDR)
140.5%
144.8%
Non-Performing Financing (NPF)
1.23%
1.06%
Pertumbuhan (yoy) IV-2011 I-2012
Pangsa I-2012
Sumber: LBU, Bank Indonesia
Sektor perdagangan dan sektor jasa dunia usaha menjadi target utama penyaluran pembiayaan bank umum syariah untuk kegiatan produktif. Penyaluran pembiayaan di kedua sektor tersebut masing-masing mencapai 13,3% dan 15,1% dari total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan untuk sektor-sektor
Bank Indonesia Padang
43
Bab III : Perkembangan Perbankan Daerah
lainnya, salah satunya sektor pertanian yang merupakan basis ekonomi Sumbar, porsi pembiayaan yang disalurkan masih relatif kecil dengan hanya 2,2% dari total pembiayaan. Bank umum syariah ke depan dapat memiliki perhatian lebih besar dalam lebih mengembangkan sektor-sektor ekonomi produktif utama di Sumbar. Tidak hanya pembiayaan, jumlah DPK yang dihimpun oleh bank umum syariah juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan DPK pada triwulan I-2012 mencapai 46,9% (yoy) dengan jumlah mencapai Rp1,83 triliun. Peningkatan bersumber dari derasnya jumlah simpanan deposito yang tumbuh hingga mencapai 61,6% (yoy). Salah satu faktor peningkatan ini bersumber dari tingkat return deposito yang ditawarkan bank umum syariah cenderung lebih kompetitif dibandingkan bank umum konvensional. Sementara itu, jumlah tabungan juga tumbuh meningkat dari triwulan sebelumnya semula 13,1% (yoy) menjadi 32,6% (yoy). Sedangkan pertumbuhan giro masih sekitar 10,7% (yoy) terkait belum banyaknya penggunaan giro bank umum syariah baik oleh lembaga korporasi maupun pemerintahan dalam menyimpan sejumlah dananya. 100.0
80.0
Persen
70.0
3.50%
180.00%
Asset DPK Pembiayaan
90.0
160.00%
3.00%
140.00% 2.50%
120.00%
60.0 50.0 40.0
100.00%
2.00%
80.00%
1.50%
60.00%
30.0
40.00%
FDR (%) (LHS)
1.00%
20.0 10.0
20.00%
NPF (%)
0.50%
0.0
0.00%
Sumber: LBBU, Bank Indonesia
Sumber: LBBU, Bank Indonesia
Grafik 3.15. Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan Bank Umum Syariah (yoy)
Tingginya
permintaan
0.00%
Grafik 3.16. Perkembangan Financing‐to‐Deposit Ratio (FDR) dan Non‐Performing Loan (NPL) Bank Umum Syariah
pembiayaan
kepada
bank
umum
syariah
mendorong aliran dana dari luar wilayah Sumbar. Pemenuhan pembiayaan oleh bank umum syariah belum dapat dipenuhi melalui pendanaan di wilayah operasional Sumbar mengingat jumlahnya masih terbatas. Hal ini menyebabkan Financing-to-Deposit Ratio (FDR) terus mengalami peningkatan hingga 144,8%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 140,5%. Meskipun penyaluran pembiayaan sangat ekspansif, namun kualitas pembiayaan yang
44
Bank Indonesia Padang
Bab III :Perkembangan Perbankan Daerah
disalurkan masih relatif terjaga dengan Non-Performing Financing (NPF) hanya sebesar 1,06%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,23%.
3.4. Perkembangan Kredit di Kabupaten/Kota Sumatera Barat Pertumbuhan
kredit
oleh
bank
umum
dan
BPR
berdasarkan
kabupaten/kota di Sumbar secara umum menunjukkan pertumbuhan tinggi. Hampir semua kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan lebih dari 20% (yoy), hanya di Kab. Padang Pariaman tumbuh relatif rendah dengan hanya sebesar 7,8% (yoy). Dominasi penyaluran kredit di Kota Padang perlahan semakin menurun. Pada triwulan I-2012 porsi penyaluran kredit oleh bank umum dan BPR di Kota Padang sebesar 36,3% dari total kredit di Sumbar, menurun secara perlahan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 37,6%. Hal ini terjadi seiring dengan mulai berkembangnya ekonomi beberapa kab/kota di Sumbar, terutama yang memiliki sentra perkebunan kelapa sawit seperti Kab. Pasaman Barat dan Kab. Dharmasraya yang diuntungkan dengan kompetitifnya harga minyak kelapa sawit di pasar internasional. Tabel 3.4. Perkembangan Penyaluran Kredit oleh Bank Umum dan BPR di Kabupaten/Kota Sumatera Barat (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota
1 Kab. Agam 2 Kab. Pasaman 3 Kab. Limapuluh Koto 4 Kab. Solok Selatan 5 Kab. Padang Pariaman 6 Kab. Pesisir Selatan 7 Kab. Tanah Datar 8 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 9 Kab. Kepulauan Mentawai 10 Kab. Pasaman Barat 11 Kab. Dharmasraya 12 Kab. Solok 13 Kota Bukittinggi 14 Kota Padang 15 Kota Sawahlunto 16 Kota Padang Panjang 17 Kota Solok 18 Kota Payakumbuh 19 Kota Pariaman SUMATERA BARAT
2011
I 1,021,120 2,078,370 879,183 1,213,970 759,418 1,825,113 890,634 1,311,740 90,029 426,976 534,882 420,473 1,503,080 9,441,669 294,956 367,533 722,975 812,336 504,046 25,098,505
IV 1,513,894 2,490,899 1,082,144 1,365,531 1,145,478 1,950,446 1,061,557 1,630,205 117,753 620,654 650,694 561,409 1,800,951 11,090,459 344,996 401,841 920,237 973,483 631,796 30,354,429
2012
Pertumbuhan (yoy) % Total Kredit Sumbar
I* IV‐2011 I‐2012* 1,481,355 62.7 60.2 2,484,322 70.1 71.3 1,088,579 43.3 45.3 1,349,800 31.7 28.7 1,167,175 5.6 7.8 1,958,939 19.2 18.9 1,060,771 46.9 45.4 1,638,244 47.1 45.1 120,601 65.8 70.4 649,160 69.9 77.0 692,164 50.6 56.4 591,552 57.4 64.8 1,810,501 42.2 42.7 11,051,329 26.9 27.4 347,710 46.4 50.6 393,680 26.4 26.5 913,608 36.6 37.3 1,010,407 37.1 42.0 639,655 32.6 34.3 30,449,552 35.6 36.3
I‐2011 4.1 8.3 3.5 4.8 3.0 7.3 3.5 5.2 0.4 1.7 2.1 1.7 6.0 37.6 1.2 1.5 2.9 3.2 2.0 100.0
I‐2012* 4.9 8.2 3.6 4.4 3.8 6.4 3.5 5.4 0.4 2.1 2.3 1.9 5.9 36.3 1.1 1.3 3.0 3.3 2.1 100.0
Sumber: SEKDA, Bank Indonesia, *Data terakhir Februari 2012
Bank Indonesia Padang
45
Bab 2 : Keuangan Pemerintah Daerah
BAB IV PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH
Realisasi penerimaan pemerintah pusat di wilayah Sumatera Barat terus mengalami peningkatan seiring dengan tumbuhnya kegiatan ekonomi di daerah. Peningkatan penerimaan ditopang oleh semakin tingginya penerimaan pajak dalam negeri, sementara penerimaan pajak perdagangan luar negeri menurun. Kenaikan penerimaan pajak bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sejalan dengan tingkat inflasi yang cukup rendah, masih tingginya konsumsi masyarakat mendorong kenaikan realisasi penerimaan PPN. Sementara itu, kinerja ekspor yang menurun berdampak pada turunnya realisasi penerimaan pajak perdagangan luar negeri. Dari sisi APBD, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan I2012 mencapai 17,73%. Realisasi ini terutama bersumber dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sementara itu, belanja operasional masih mendominasi total belanja APBD Sumbar. Porsi belanja operasional mencapai 76,45% dari total belanja dengan realisasi pada 2011 mencapai 14,53% dari anggaran. Sebagian besar belanja operasional digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai. Di sisi lain realisasi belanja modal hanya mencapai 7,32% dari anggaran.
Bank Indonesia Padang
46
Bab IV : Perkembangan Keuangan Daerah
4.1. Keuangan Pemerintah Daerah
triwulan
I-2012
masih
rendah.
Sesuai dengan pola realisasi pada
Miliar Rp
Realisasi pendapatan APBD pada
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000
sebelumnya,
realisasi
belanja daerah pada awal tahun masih rendah. Rendahnya realisasi keuangan
daerah
terindikasi
dari
meningkatnya simpanan pemerintah
1.500 1.000 500 0 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb
tahun-tahun
2009
2010
2011
2012
Sumber : Data SEKDA, Bank Indonesia
Grafik 4.1. Simpanan Pemerintah Daerah di Bank
daerah yang ada di bank, yaitu dari Rp1,88 triliun pada triwulan IV-2011 menjadi Rp3,44 triliun pada triwulan I-2012 (posisi Februari 2011). Realisasi total pendapatan ABPD Sumbar pada triwulan I-2012 mencapai 23,77% atau sebesar Rp693,60 miliar. Dalam struktur APBD Sumbar 2012, sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp1,28 triliun atau 44,04% dari total pendapatan daerah, diikuti dengan dana perimbangan yang mencapai Rp1,05 triliun atau 36,14% dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD pada triwulan I-2012 baru mencapai 17,73%. Realisasi ini terutama bersumber dari penerimaan pendapatan pajak dengan realisasi sebesar 19,69% dari anggaran, dan retribusi daerah dengan realisasi sebesar 15,95% dari anggaran. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah dengan memberikan keringanan dalam mutasi plat nomor kendaraan, yaitu dengan menggratiskan biaya mutasi kendaraan (untuk jangka waktu tertentu) dari plat nomor luar daerah (non BA) menjadi plat nomor kendaraan Sumatera Barat (BA). Kebijakan ini dilakukan agar kendaraan berplat nomor luar daerah yang ada di Sumbar dapat dipungut pajaknya. Tabel 4.1. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sumbar Triwulan I‐2012*
Bank Indonesia Padang
47
Bab IV :Perkembangan Keuangan Daerah
Anggaran 2012
Realisasi
%
Triwulan I-2012
Pendapatan Daerah
2.917.855.223.000
693.602.163.510
23,77
Pendapatan Asli Daerah
1.284.980.234.000
227.837.218.185
17,73
1.070.509.747.000
210.781.572.556
19,69
Retribusi Daerah
37.437.645.000
5.970.616.181
15,95
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan
89.304.643.000
Lain-Lain PAD
87.828.208.000
11.085.029.448
12,62 30,91
Pajak Daerah
Dana Perimbangan
-
0,00
1.054.459.770.000
325.980.705.325
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
103.398.685.000
19.370.444.808
18,73
Dana Alokasi Umum
918.560.365.000
306.610.260.517
33,38
Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah
32.500.720.000
-
0,00
578.415.210.000
139.784.240.000
24,17
578.415.210.000
139.784.240.000
24,17
*Angka sementara Sumber: DPKD Prov. Sumbar
Persentase Dana Perimbangan terhadap total pendapatan APBD masih yang terbesar. Dalam struktur APBD 2012, dana Perimbangan berupa transfer dari pemerintah berkontribusi 47% dari total pendapatan APBD. Pada triwulan I2012, realisasi dana perimbangan pada ABPD mencapai Rp325,98 miliar, dimana sebagian besar merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang nilainya mencapai Rp306,6 miliar atau 33,38% dari total pendapatan APBD Sumbar. Proporsi DAU dalam pendapatan daerah secara perlahan berkurang seiring dengan semakin meningkatnya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, baik melalui peningkatan objek pajak daerah maupun merupakan implikasi dari pengalihan pajak pemerintah pusat menjadi pajak pemerintah daerah, seperti halnya pada penerimaan pajak BPHTB maupun PBB yang baru akan dialihkan selambatlambatnya tahun 2014.
Tabel 4.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Sumbar Triwulan I‐2012* Anggaran 2012
%
Belanja Daerah
3.121.122.930.500
321.019.246.991
10,29
Belanja Tidak Langsung
1.688.934.647.040
245.423.669.622
14,53
Belanja Pegawai
564.311.003.000
97.751.889.372
17,32
Belanja Hibah
692.218.294.000
144.211.830.000
20,83
Belanja Bantuan Sosial
9.157.545.000
1.168.936.250
12,76
406.556.947.000
-
0,00
10.253.900.000
-
0,00
6.436.958.040
2.291.014.000
35,59
1.432.188.283.460
75.595.577.369
5,28
98.833.754.900
4.048.259.128
4,10
Belanja Barang dan Jasa
607.492.087.809
18.408.597.390
3,03
Belanja Modal
725.862.440.751
53.138.720.851
7,32
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota & Pem. Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota & Pem. Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai
*Data Sementara Sumber: DPKD Prov.Sumbar
48
Realisasi Triwulan I-2012
Bank Indonesia Padang
Bab IV : Perkembangan Keuangan Daerah
Belanja APBD mampu selama triwulan I-2012 masih cukup terbatas, dengan realisasi sebesar 10,29%. Realisasi belanja tidak langsung pada triwulan I-2012 sebesar Rp245,42 miliar atau 14,53% dari yang dianggarkan. Belanja tidak langsung atau merupakan belanja operasional mendominasi total belanja hingga 76,45%, termasuknya di dalamnya belanja pegawai yang porsinya mencapai 30,45%. Di sisi lain, persentase realisasi belanja modal masih rendah, hanya mencapai 7,32% dari anggaran atau sebesar Rp53,14 miliar. Dalam struktur APBD 2012, proporsi belanja modal terhadap total belanja mencapai 23,26%.
4.2. Keuangan Pemerintah Pusat di Daerah Penerimaan pemerintah pusat di wilayah Sumbar relatif menurun. Pada triwulan I-2012 total penerimaan pemerintah pusat di Sumbar mencapai Rp7,36 triliun, atau meningkat sebesar 21,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, persentase tersebut jauh lebih rendah dibandingkan persentase penerimaan di triwulan I-2011 yang mencapai 79,03%. Hal ini sejalan dengan telah dialihkannya beberapa jenis pajak yang sebelumnya merupakan pajak Pemerintah Pusat menjadi Pajak Daerah seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah diberlakukan sejak tahun 2011. Persentase penerimaan pajak perdagangan internasional terhadap total pendapatan makin menurun. Persentase pajak perdagangan internasional pada triwulan I-2012 terhadap total pendapatan mencapai 26,36%, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 43,09%. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan pajak yang bersumber dari perdagangan internasional sebesar 25,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari Rp641,45 miliar menjadi Rp475,37 miliar. Hal ini disebabkan oleh turunnya kinerja ekspor Sumbar seiring dengan turunnya permintaan ekspor dari luar negeri akibat kondisi perekonomian global yang masih cenderung melambat. Pada triwulan I-2012, volume ekspor Sumbar turun sebesar 25,82% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, aktivitas perekonomian Sumbar yang terus membaik mendorong peningkatan
Bank Indonesia Padang
49
Bab IV :Perkembangan Keuangan Daerah
penerimaan bea masuk, sejalan dengan meningkatnya impor kebutuhan barang modal. Selain itu, aktivitas pertambangan batubara yang terus meningkat juga mendorong peningkatan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup tinggi
50% 40%
1,000 300
800
I‐2007
I‐2008
I‐2009
92.64%
400
30% 20%
600
200
26.36%
70%
50.00%
80% 60%
1,200
7.87%
43.09%
500
0.87%
50.26%
Pajak Perdagangan Internasional (aksis kanan)
1,400
0.62%
3.01%
84.26%
1,600
600
1.40%
90%
90.59%
Pajak Dalam Negeri
100%
91.30%
Total Pendapatan 1,800
90.81%
700
2,000
Miliar Rp
Miliar Rp
sebesar 60,37%, dari semula Rp9,42 miliar menjadi Rp15,1 miliar.
10% 0%
400
I‐2006
100
200 ‐ I‐2006
I‐2007
I‐2008
I‐2009
I‐2010
I‐2011
I‐2011
I‐2012
Rasio Pajak Perdagangan Internasional thd Total Pendapatan
I‐2012
Sumber : Kemenkeu RI, diolah
I‐2010
Rasio Pajak Dalam Negeri thd Total Pendapatan
‐
Sumber : Kemenkeu RI, diolah
Grafik 4.2. Penerimaan Pajak APBN di Sumbar
Grafik 4.3. Persentase Penerimaan Pajak APBN di Sumbar
Penerimaan pajak dalam negeri meningkat. Penerimaan pajak dalam negeri selama triwulan I-2012 meningkat sebesar 20,50%, jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada triwulan I-2011 yang sebesar 6,78%. Peningkatan ini bersumber dari kenaikan penerimaan PBB sebesar 91,94% dari tahun sebelumnya, terutama dari penerimaan PBB perkotaan dan perkebunan. Naiknya penerimaan PBB perkebunan yang signifikan sebesar 129,89% sejalan dengan adanya penambahan area perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat. Sementara itu, penerimaan PBB perkotaan naik sebesar 77,07%, seiring dengan banyak berdirinya bangunanbangunan baru seperti hotel, ruko, dan komplek perumahan. Hal ini terindikasi pula dengan meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi pada triwulan I-2012 yang mencapai 3,31% (yoy). Meski meningkat, namun persentase penerimaan PBB terhadap terhadap penerimaan pajak dalam negeri relatif kecil, hanya sebesar
364
350
Pajak Penghasilan
70%
Pajak Pertambahan Nilai
60%
Pajak Bumi dan Bangunan
50%
Pendapatan Pajak Lainnya
40%
0.37%
0.40%
0.64%
47.34%
381
376
0.40%
48.68%
80%
0.74%
38.51%
427
410
400
0.16%
34.89%
450
0.26%
27.33%
90%
457
29.80%
100%
Miliar Rp 500
31.65%
0,64%.
350
6 12
3 ‐
3 10
1 6
1 6
20%
‐ I‐2006
I‐2007
I‐2008
I‐2009
I‐2010
Sumber : Kemenkeu RI, diolah
50
Pajak Pertambahan Nilai
Bank Indonesia Padang
I‐2011
I‐2012
50.69%
101
2 8
84
50
4 8
100
30%
50.91%
148
150
58.55%
196
200
Pendapatan Pajak Lainnya
Pajak Bumi dan Bangunan
62.31%
201
69.54%
240
250
70.79%
270
75.71%
300
I‐2011
I‐2012
10% 0% I‐2006
I‐2007
I‐2008
I‐2009
Sumber : Kemenkeu RI, diolah
I‐2010
Pajak Penghasilan
Bab IV : Perkembangan Keuangan Daerah
Grafik 4.4. Penerimaan Pajak Dalam Negeri APBN di Sumbar
Grafik 4.5. Persentase Penerimaan Pajak Dalam Negeri APBN di Sumbar
Persentase Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap total penerimaan pajak dalam negeri sedikit menurun. Persentase PPN terhadap total penerimaan pajak dalam negeri turun dari 48,68% pada tahun sebelumnya menjadi 47,34%. Dalam periode yang sama terjadi peningkatan yang relatif signifikan sebesar 17,18,% dari semula Rp364,25 miliar menjadi Rp426,84 miliar. Cukup tingginya penerimaan PPN terutama berasal dari barang-barang konsumsi. Berdasarkan data BPS, pengeluaran konsumsi RT pada triwulan I-2012 meningkat sebesar 3% (yoy). Hal ini didukung oleh tingkat inflasi yang relatif rendah sebesar 3,95% (yoy) dan kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar 9% dari semula
Belanja Investasi
600
571
593 555
110
62
71
43
13
38
I‐2007
I‐2008
I‐2009
I‐2010
I‐2011
I‐2012
20%
I‐2009
6.43%
13.51% 86.49%
I‐2012
500
800
Belanja Pegawai
450 Belanja Barang
700
Belanja Bantuan Sosial
600
400 350 Belanja Lain‐Lain
Belanja Lain‐Lain
67.27%
76.16%
67.37%
53.43%
72.06%
69.05%
60.38%
30%
I‐2008
Grafik 4.7. Persentase Belanja APBN di Sumbar
Miliar Rp
19.67% 11.30%
20.71%
0.61%
50% 40%
I‐2007
Sumber : Kemenkeu RI, diolah
14.16% 17.73%
10.79% 16.31%
26.28%
11.71% 19.47%
60%
10.78% 19.90%
70%
9.40%
80%
6.99%
50%
Grafik 4.6. Belanja APBN di Sumbar
90%
I‐2011
60%
I‐2006
Sumber : Kemenkeu RI, diolah
100%
I‐2010
Belanja Operasional
55%
‐ I‐2006
Belanja Investasi
Miliar Rp
45
93.57%
200
93.01%
65%
90.76%
300
85.07%
75% 70%
100
9.24%
80%
405
389 376
96.62%
377 331
90% 85%
476
500 400
707
14.93%
674 612 614
3.38%
95%
Belanja Operasional
700
100%
818
Total Belanja
800
12.01%
900
87.99%
Miliar Rp
Rp1.055.000 per bulan menjadi Rp1.150.000 per bulan.
500
300
Belanja Bantuan Sosial
250
Belanja Barang
200
Belanja Pegawai
150
400 300 200
100 100
50
10% ‐
0%
0 I‐2006
I‐2006
I‐2007
I‐2008
I‐2009
I‐2010
I‐2011
I‐2007
I‐2008
I‐2009
I‐2010
I‐2011
I‐2012
I‐2012
Sumber : Kemenkeu RI, diolah
Grafik 4.8. Persentase Belanja Operasional APBN di Sumbar
Sumber : Kemenkeu RI, diolah
Grafik 4.9. Belanja Operasional APBN di Sumbar
Peningkatan realisasi belanja modal berkontribusi pada lebih tingginya realisasi belanja APBN di Sumbar dibandingkan tahun lalu. Persentase belanja modal meski masih relatif kecil dibandingkan belanja operasional, namun
Bank Indonesia Padang
51
Bab IV :Perkembangan Keuangan Daerah
menunjukkan kenaikan persentase dari 6,43% menjadi 13,51% dari total belanja. Sebaliknya belanja operasional menurun dari 93,57% menjadi 86,49%. Realisasi belanja modal meningkat secara signifikan sebesar 190,08% dibandingkan tahun lalu dari Rp38,09 miliar menjadi Rp110,49 miliar terkait dengan realisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan maupun irigasi di beberapa wilayah Sumbar yang meningkat sebesar 323,44% dari Rp23,39 miliar menjadi Rp99,04 miliar. Perbaikan infrastruktur tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa antar daerah. Selain itu, pembangunan gedung/bangunan juga meningkat sangat signifikan sebesar 411,71%, dari Rp507 juta menjadi Rp2,59 miliar. Demikian pula belanja modal fisik lainnya juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 157,89% dari Rp154,6 miliar menjadi Rp416,5 miliar. Realisasi belanja operasional sebagian besar masih terserap untuk pemenuhan belanja pegawai. Persentase belanja pegawai terhadap total belanja operasional mencapai 67,27%. Dibandingkan tahun lalu realisasinya mengalami kenaikan sebesar 12,6% dari Rp422,42 miliar menjadi Rp475,64 miliar antara lain disebabkan oleh adanya penyesuaian gaji dan tunjangan pada 2012. Di sisi lain, pos belanja barang juga mengalami peningkatan sebesar 21,11%. Kenaikan yang signifikan terjadi pada belanja sosial, yaitu dari Rp3,39 miliar menjadi Rp79,89 miliar terkait dengan penambahan pos bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
52
Bank Indonesia Padang
Bab 2 : Keuangan Pemerintah Daerah
BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Perkembangan transaksi tunai di Sumatera Barat pada triwulan I-2012 menunjukkan terjadi peningkatan net inflow. Kondisi ini terjadi seiring dengan terjadinya peningkatan setoran dari perbankan di Sumbar sebagai implikasi dari peningkatan kebutuhan transaksi tunai pada triwulan sebelumnya terkait liburan dan perayaan akhir tahun. Jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang dimusnahkan turut mengalami peningkatan seiring tingginya penggunaan uang tunai pada triwulan sebelumnya. Hal ini sesuai siklus peredaran uang, dimana pada periode sebelumnya jumlah peredaran uang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan transaksi konsumsi masyarakat. Seiring transaksi tunai yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, temuan uang palsu yang ditemukan melalui setoran perbankan dan loket penukaran uang di Bank Indonesia turut menurun. Transaksi
non
tunai
secara
nominal
juga
mengalami
penurunan
dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi melalui kliring melalui sejumlah bank peserta kliring di Sumbar secara nominal menunjukkan penurunan. Begitupula transaksi BI-RTGS yang juga menunjukkan penurunan terkait dengan belum begitu banyaknya transaksi ekonomi di awal tahun.
Bank Indonesia Padang
53
Bab V : Perkembangan Sistem Pembayaran
5.1 Transaksi Tunai Perkembangan transaksi tunai di Sumatera Barat pada triwulan I-2012 terjadi peningkatan net inflow yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Net inflow pada triwulan I mencapai Rp1,92 trilun, atau meningkat hampir mencapai 100% dibandingkan tahun lalu. Jumlah transaksi inflow mencapai Rp2,81 triliun, sedangkan outflow hanya mencapai Rp887 miliar. Inflow terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp1,11 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh perbankan di Sumbar ke Kantor Bank Indonesia Wilayah VIII jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah yang ditarik. Banyaknya jumlah uang yang disetorkan oleh perbankan pada triwulan I sebagai implikasi banyaknya uang tunai yang beredar pada akhir tahun 2011 mengingat banyaknya penggunaan uang tunai terkait liburan dan perayaan akhir tahun. 4.0
Inflow
3.5
Outflow
2.5
Net Inflow
Inflow
2.5
Net Inflow
1.5 Triliun Rp
Triliun Rp
Outflow
2.0
3.0
2.0 1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
‐0.5
I
II
III
IV
2009
I
II
III 2010
IV
I
II
III 2011
IV
I 2012
‐0.5
2010
2011
2012
‐1.0
Sumber : BI
Sumber : BI
Grafik 5.1. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk (inflow) dan Keluar (outflow)
Grafik 5.2. Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk (inflow) dan Keluar (outflow) setiap bulan
Seiring dengan banyaknya uang tunai yang disetorkan oleh perbankan di Sumbar ke Bank Indonesia, jumlah Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang dimusnahkan
juga
turut
meningkat.
Meskipun Bank Indonesia telah
mengeluarkan ketentuan berupa Surat Edaran (SE) BI No.13/9/DPU tanggal 5 April 2011 perihal Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia diberi kelonggaran dalam hal penyetoran Uang Layak Edar (ULE) dan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) ke Bank Indonesia. Namun perbankan juga tetap mempertimbangkan
bagaimana
menjaga kualitas uang yang
beredar di
masyarakat semakin baik. Implikasi besarnya transaksi penggunaan uang rupiah pada akhir tahun 2011 berujung pada semakin banyaknya UTLE yang disetorkan ke Bank Indonesia. UTLE yang dimusnahkan pada triwulan I-2012 mencapai
54
Bank Indonesia Padang
Bab V : Perkembangan Sistem Pembayaran
Rp1,92 triliun, atau 68,26% dari total inflow uang tunai rupiah yang disetorkan perbankan. Jumlah UTLE yang dimusnakan tersebut meningkat sebesar 23,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio PTTB terhadap inflow
2.5
PTTB (Sisi Kanan)
9
165
Lembar (sisi kanan)
145
7
125
6 Juta Rp
1.5
Triliun Rp
2.0
70 60 % 50 40 30 20 10 0
Nominal (sisi kiri)
8
1.0
105
5
85
4
65
3 0.5 0.0 I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
2
45
1
25 5
0
I
I 2009
2010
2011
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
2012
2009
Sumber : BI
2010
2011
2012
Sumber : BI
Grafik 5.3. Perkembangan Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (PTTB)
Temuan
Lembar
100 90 80
uang
palsu
mengalami
Grafik 5.4. Jumlah Temuan Uang Palsu Menurut Pecahan Triwulan I‐2012 di Sumatera Barat
penurunan
dibandingkan
triwulan
sebelumnya. Pada triwulan I-2012 uang palsu yang ditemukan melalui uang rupiah yang disetorkan perbankan dan loket penukaran uang di Kantor Bank Indonesia Wilayah VIII sejumlah 106 lembar, menurun dibandingkan pada triwulan sebelumnya yang ditemukan sejumlah 142 lembar. Jumlah uang palsu ini ditemukan melalui proses Hitung Ulang Manual (HUM) dan Mesin Sortasi Uang Kertas (MSUK), namun tidak termasuk uang palsu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di wilayah operasional Sumbar. Penurunan
temuan
uang
palsu
terjadi
seiring
dengan
transaksi
penggunaan uang tunai pada triwulan I 2012 lebih rendah dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Peredaran uang palsu sangat terkait dengan tingginya peredaran dan kebutuhan transaksi tunai. Jumlah uang palsu terbanyak ditemukan berupa pecahan Rp50.000 sebanyak 66 lembar, pecahan Rp100.000 sebanyak 35 lembar dan 5 lembar pecahan Rp20.000. Bank Indonesia terus berupaya untuk menekan jumlah peredaran uang palsu di masyarakat dengan terus melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah ke berbagai level masyarakat maupun kalangan perbankan dengan tujuan agar peredaran uang palsu dapat semakin ditekan.
Bank Indonesia Padang
55
Bab V : Perkembangan Sistem Pembayaran
5.2 Transaksi Kliring Sejalan dengan dengan perkembangan transaksi tunai, transaksi nontunai
melalui
kliring
secara
nominal
juga
mengalami
penurunan
dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun rata-rata harian perputaran kliring pada triwulan I sebanyak 1.587 lembar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 1.497 lembar, namun secara nominal mengalami penurunan dari semula rata-rata sebesar Rp68,7 miliar menjadi Rp63,2 miliar. Secara keseluruhan pada triwulan I terjadi transaksi kliring dengan volume sebanyak 99,97 ribu lembar dengan nominal mencapai Rp3,98 triliun, sedangkan triwulan sebelumnya sebanyak 95,8 ribu lembar dengan nominal transaksi sebesar Rp4,12 triliun. Tabel 5.1 ‐ Perputaran Kliring dan Cek/Bilyet Giro Kosong 2012 I
Pertumbuhan qtq yoy
95.8 4,122.0
99.97 3,983.6
4.4% -3.4%
4.4% 7.3%
3,232.0 83.1
2,972 78.7
-8.0% -5.3%
25.5% 43.9%
2011
Keterangan
I
II
III
IV
Perputaran Kliring Volume (ribu lembar) Nominal (miliar Rp)
95.8 3,711.2
96.6 3,929.0
92.6 4,047.6
Penolakan Cek/BG Kosong - Volume (lembar) - Nominal (miliar Rp)
2,369.0 54.7
3,234.0 70.4
3,021.0 73.0
Sumber : Bank Indonesia
Nominal
80
2.5%
Volume (sisi kanan)
14.0
60
12.0
50
10.0
Ratus Lembar
16.0
70 Miliar Rp
Volume (sisi kanan)
18.0
40 8.0 30
4.00%
Nominal
3.50%
2.0%
3.00% 2.50%
1.5%
2.00% 1.0%
1.50%
6.0
20
4.0
10
2.0 0.0
‐ I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
1.00%
0.5%
0.50% 0.00%
0.0% I
II
III 2009
2009
2010
2011
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
2010
2011
2012
2012
Sumber : BI
Grafik 5.5. Rata‐rata Harian Perputaran Kliring di KBI Padang
Sumber : BI
Grafik 5.6. Rasio Cek/BG Kosong terhadap Transaksi Kliring
Rasio penolakan Cek/Bilyet Giro (BG) kosong relatif kecil dan terjadi penurunan. Presentase perbandingan penolakan Cek/BG kosong dengan seluruh transaksi kliring di Sumbar relatif kecil dimana dari sisi volume hanya sebesar 2,97%, sementara secara nominal sebesar 1,98%. Nilai tersebut menurun jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dimana rasio penolakan Cek/BG kosong tercatat masing-masing sebesar 3,37% (volume) dan 2,02% (nominal).
56
Bank Indonesia Padang
Bab V : Perkembangan Sistem Pembayaran
Setiap harinya, rata-rata jumlah cek/BG kosong yang ditolak sekitar 50 lembar dengan nilai transaksi Rp1,31 miliar.
5.3 Transaksi BI-RTGS (Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement)
50
Nominal
Volume (sisi kanan)
60
Volume transaksi melalui BI-
50
RTGS menurun dibandingkan
40 35
40
30 30
25
Ribu Lembar
Triliun Rp
45
20 20
15 10
10
5 0
0 I
II
III
IV
I
II
2009
III
IV
I
2010
II
III
IV
I
2011
2012
Sumber : BI
Grafik 5.7. Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Barat
triwulan
sebelumnya.
Pada
triwulan I-2012 volume BI-RTGS di Sumbar mencapai 34,3 ribu transaksi, atau menurun 18,5% dibandingkan
triwulan
sebelumnya. Total nilai transaksi BI-RTGS selama triwulan I-2012
mencapai Rp17,68 triliun. Transaksi BI-RTGS dari wilayah Sumbar untuk pengiriman dana non-tunai baik ditujukan ke internal maupun keluar Sumbar mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan kegiatan ekonomi yang relatif terbatas pada awal tahun. Tabel 5.2 ‐ Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Barat
Keterangan
2010 I
II
2011 III
IV
I
qtq
yoy
-12.62%
-37.71%
1,470.87 7,312.48
-7.11% 8.05%
-60.43% -37.16%
11,562 14,677.54 11,340.05
-22.74%
-33.10%
2.22%
-16.23%
II
III
IV
RTGS (Rp Miliar) Dari Sumbar Ke Sumbar (f-t) Ke Luar Sumbar (f) Ke Sumbar Dari luar Sumbar (t)
31,429.72 43,197.72 46,442.94 32,303.67 21,031.07 22,158.89 23,028.65 20,123.40
RTGS (volume) Dari Sumbar Ke Sumbar (f-t) Ke Luar Sumbar (f) Ke Sumbar Dari luar Sumbar (t)
37,288.0
38,212.0
37,174.0
50,305.0
38,512.0
3,428 14,812
3,207 14,379
3,281 16,055
4,029 19,498
3,121 16,290
2,918 3,047.00 16,125 16,210.00
3,096 16,845
1.61% 3.92%
-23.16% -13.61%
19,048
20,626
17,838
26,778
19,101
19,734 21,965.00
22,198
1.06%
-17.10%
4,841.16 4,734.46 4,679.04 3,717.28 1,568.51 9,609.74 15,840.33 12,903.82 11,636.64 7,440.73 16,978.82 22,622.93 28,860.08 16,949.75 12,021.83
1,413 9,183
38,777.0
1,583.40 6,767.71
41,222.0
42,139.0
Sumber : Bank Indonesia
Bank Indonesia Padang
57
Bab V : Perkembangan Sistem Pembayaran
Halaman ini sengaja dikosongkan
58
Bank Indonesia Padang
Bab VI : Perkembangan Ketenagakerjaan Daerah dan Kesejahteraan
BAB VI PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH
Terus
berkembangnya
ekonomi
Sumbar
turut
berdampak
pada
penyerapan tenaga kerja yang lebih baik di sektor formal, khususnya sektor perdagangan. Hal ini diindikasikan juga dengan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang semakin menurun, di mana sebagian besar merupakan kegiatan sektor ekonomi informal. Penyerapan sektor formal yang membaik mendorong peningkatan penduduk usia produktif yang bekerja, disertai dengan jumlah pengangguran yang terus menurun. Sejalan dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok, Upah Minimum Propinsi (UMP) mengalami kenaikan di tahun 2012. Peningkatan UMP semakin mendekati kebutuhan hidup layak (KHL). Dengan penyesuaian ini, diharapkan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga.
6.1. Ketenagakerjaan Daerah Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja di Sumbar mengalami peningkatan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Sumbar pada periode Februari 2012 tercatat 2.204.218 orang, meningkat 4,29% atau bertambah 90.712 orang dibandingkan tahun lalu (Februari 2011). Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Menurut Kegiatan
Bank Indonesia Padang
59
Bab VI : Perkembangan Ketenagakerjaan & Kesejahteraan Daerah
KEGIATAN UTAM A
FEBRUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
2010
2011
2012
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
3,423,721
3,326,730
3362735
Angkatan Kerja
2,273,111
2,275,996
2351192
2,101,027
2,113,506
2204218
172,084
162,490
146.974
1,150,610
1,050,734
1,011,543
66,39
68,42
69,92
7,57
7,14
6,25
a. Bekerja b. P engangguran Bukan Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Barat, BPS
Sejalan
dengan
perekonomian
Sumbar
yang
meningkat,
tingkat
pengangguran di Sumbar terus menurun. Sepanjang Februari 2011-Februari 2012, jumlah penduduk yang menganggur mengalami penurunan dari 162,5 ribu orang menjadi 146,97 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 7,14% menjadi 6,25%. TPT Sumbar tersebut berada dibawah angka TPT nasional pada periode terakhir di 2011 yang mencapai 6,56%. Sebaliknya, bila dibandingkan dengan daerah di sekitar Sumbar, angka pengangguran tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran di Jambi dan Riau yang masing-masing mencapai 3,65% dan 5,17%. Sebagian besar penduduk yang bekerja terserap di sektor pertanian. Lapangan pekerjaan di sektor pertanian mampu menyerap 42,4% dari tenaga kerja yang ada.
Namun demikian, persentase penyerapan ini makin menurun
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 44%. Sementara itu, persentase penduduk bekerja yang terserap di sektor perdagangan kembali meningkat, dari sebelumnya 18,5% pada Februari 2011 menjadi 19,8% pada Februari 2012. Demikian pula penyerapan di sektor jasa mengalami kenaikan, yaitu dari 16,7% menjadi 17,4%. Di sisi lain, daya serap di sektor-sektor lainnya relatif rendah, yaitu berkisar 4% - 7,2%. Tabel 6.2. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama LAPANGAN PEKERJAAN UTAM A
FEBRUARI 2010
FEBRUARI 2011
FEBRUARI 2012
P ertanian
925,302
932,979
933,434
Industri
135,445
160,602
158,404
99,232
103,269
101,414
452,104
389,933
437,031
Bangunan P erdagangan Angkutan
107,233
91,360
101,151
Jasa
300,337
352,080
383,520
Lainnya TOTAL
81,374 2,101,027
83,283 2,113,506
89,264 2,204,218
Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Sumatera Barat, BPS
60
Bank Indonesia Padang
Bab VI : Perkembangan Ketenagakerjaan & Kesejahteraan Daerah
Peluang lapangan kerja di sektor formal yang mampu menyerap tenaga kerja semakin meningkat. Penyerapan tenaga kerja sektor formal terus meningkat dari 634 ribu orang pada Februari 2011 menjadi 716 ribu orang pada Februari 2012, atau meningkat 12,98%. Sedangkan penyerapan sektor informal relatif relatif stabil dengan kenaikan sebesar 0,57% atau dari 1,48 juta orang menjadi 1,49 juta orang. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor formal terutama bersumber dari peningkatan penyerapan di sektor perdagangan dari 18,45% menjadi 19,83% dan sektor jasa meningkat dari 16,66% menjadi 17,40%. Kenaikan penyerapan tenaga kerja di sektor informal yang sangat rendah terutama berasal dari lambatnya peningkatan penyerapan di beberapa sektor. Hal ini menyebabkan penurunan proporsi penyerapan kerja di sektor pertanian dari 44,14% menjadi 42,35%, sektor industri dari 7,60 menjadi 7,19%, dan sektor
Ribu orang
bangunan dari 4,89% menjadi 4,60%. 1,800 1,574
1,600
Angkutan 5%
1,488
1,480
Lainnya 4%
Jasa 17%
1,400 Perdagangan 20%
1,200 1,000
Formal
800 600
634
716
Pertanian 42%
Informal
527
400
Bangunan 5%
200
Industri 7%
0 FEBRUARI 2010
FEBRUARI 2011
FEBRUARI 2012
Sumber : BPS
Grafik 6.1. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan : Formal dan Informal
Sumber : BPS
Grafik 6.2. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2012
6.2. Kesejahteraan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) penduduk di Sumatera Barat meningkat. Berdasarkan data BPS sebelumnya, rata-rata pengeluaran penduduk Sumbar pada 2011 mencapai Rp640.348 per kapita/bulan, dimana sebagian besar pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, yaitu mencapai Rp358.338 per kapita/bulan. Secara keseluruhan, KHL penduduk Sumbar di tahun 2011 mencapai
Bank Indonesia Padang
61
Bab VI : Perkembangan Ketenagakerjaan & Kesejahteraan Daerah
Rp1.153.456 per bulan, atau naik sebesar 4,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.099.227 per bulan. Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumbar mengalami peningkatan sebesar 9%. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup layak, pemerintah daerah melakukan penyesuaian upah minimum. Di tahun 2012, UMP Sumbar mengalami kenaikan sebesar 9%, yaitu dari Rp1.055.000 per bulan menjadi Rp1.500.000 per bulan. Kenaikan ini berada dibawah rata-rata kenaikan UMP secara nasional yang mencapai 12%. Meski masih berada di bawah angka KHL, namun persentasenya semakin meningkat mendekati UMP, yaitu mencapai 99,7% dari KHL.
Tabel 6.7. Perkembangan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Barat Tahun 2009 2010 2011 2012
KHL (Rp) 896.920 979.000 1.099.227 1.153.456
% 9,15 12,28 4,93
UMP (Rp) 880.000 940.000 1.055.000 1.150.000
% 6,82 12,23 9,00
UMP/KHL (%) 98,11 96,02 95,98 99,70
Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RI
Dibandingkan dengan daerah lain, perkembangan UMP Sumbar di tahun 2012 ini sedikit berada di atas rata-rata UMP di seluruh provinsi yang mencapai Rp1.146.574 per bulan. Namun demikian, UMP Sumbar masih berada di bawah UMP Provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.
1.260.000
Rp
Rp
1.400.000
1.240.000
Riau; 1.312.888
Sumsel; 1 .311.000
1.300.000
Riau; 1.238.000
1.220.000
1.200.000
1.200.000
Sumsel; 1.195.220
Sumut; 1.200.000
1.180.000
Sumbar; 1.153.456
Sumut; 1.035.028
900.000
1.140.000
Jambi; 1.142.500
1.120.000
0
1
2
3
4
800.000
5
Grafik 6.3. Perbandingan UMP Tahun 2012
62
1.000.000
Sumbar; 1.150.000
Rata‐rata Propinsi: 1.146.574
1.160.000
Jambi; 1.143.576
1.100.000
Bank Indonesia Padang
6
0
1
2
3
4
5
Grafik 6.4. Perbandingan KHL Tahun 2012
6
Bab VII: Perkiraan Ekonomi dan Inflasi Daerah
BAB VII PERKIRAAN EKONOMI DAN INFLASI DAERAH 7.1. Perkiraan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan II-2012 diprakirakan akan sedikit mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Sumbar diprakirakan dapat tumbuh pada kisaran 5,1±1% (yoy) dengan kecenderungan meningkat dibandingkan pada triwulan I-2012 yang tumbuh sebesar 4,9% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekspor diperkirakan masih berlanjut. Hal ini didasarkan oleh kecenderungan harga CPO dan karet di pasar internasional yang diprakirakan masih dalam trend meningkat hingga triwulan II-2012. Sementara di sisi lain, konsumsi rumah tangga diprakirakan juga dapat tumbuh meningkat meski dengan besaran yang terbatas. Pembatasan minimal down-payment kredit perumahan dan kredit kendaraan bermotor terutama pada penjualan sepeda motor diprakirakan mulai terlihat sedikit mengerem laju konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, pertumbuhan investasi diprakirakan juga akan tumbuh meningkat ditopang selain dari pelaku ekonomi swasta juga ada sedikit realisasi belanja modal pemerintah di triwulan II.
Indeks Penghasilan Konsumen
1,200
Indeks Kegiatan Usaha
150
1,000
Batas Positif (100) USD/metric ton
140 130
Indeks
120 110 100 90
700
CPO (LHS) Karet (RHS) Trendline CPO‐MA3 Trendline Karet‐MA3
600 500
800
400
600
300
400
200
200
100
USD cent/kg
1,400
Indeks Ketersediaan Ketersediaan Lap. Kerja
80 70 60
‐
‐
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2010
2011
2012
Sumber: Bank Indonesia, Survei Konsumen
Grafik 7.1. Ekspektasi Kondisi Ekonomi 6 Bulan Yang Akan Datang Dibandingkan Saat Ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 2009
2010
2011
2012
Sumber: Bloomberg, hasil estimasi
Grafik 7.2. Proyeksi Harga CPO dan Karet Dunia
Bank Indonesia Padang
63 64
Bab VII: Perkiraan Ekonomi dan Inflasi Daerah
Dari sisi penawaran, sektor pertanian diprakirakan tumbuh relatif stabil pada kisaran pertumbuhan di triwulan sebelumnya. Pola pertanian tanaman bahan makanan khususnya padi yang memiliki masa panen sepanjang tahun diprakirakan mampu mendukung stabilnya produksi pangan di Sumbar. Selain itu, meningkatnya harga kelapa sawit di pasar internasional mendorong peningkatan insentif bagi pelaku perkebunan untuk meningkatkan produksinya. Pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, diprakirakan pertumbuhannya pada triwulan II tidak hanya banyak bersumber dari aktivitas perdagangan, namun juga semakin bergairahnya subsektor hotel mengingat mulai masuknya peak season terkait masa liburan sekolah. Sementara itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan khusunya subsektor industri makanan, minuman dan tembakau diperkirakan sedikit membaik dengan mulai kembali meningkatnya konsumsi rumah tangga, khususnya dalam pemenuhan barang makanan dan minuman hasil produksi industri.
7.2. Perkiraan Inflasi
Tekanan inflasi diperkirakan meningkat pada triwulan II-2012. Tekanan inflasi sisi permintaan masih cukup tinggi, terutama terkait dengan kenaikan ekspektasi masyarakat. Belum adanya kepastian mengenai rencana kebijakan pemerintah di bidang energi (khususnya BBM bersubsidi) hingga saat ini memberikan dampak psikologis terhadap masyarakat dan terus mendorong kenaikan ekspektasi masyarakat. Selain itu, dimulainya masa liburan sekolah pada pertengahan tahun akan
turut mempengaruhi pergerakan inflasi. Di sisi lain,
potensi tekanan inflasi dari volatile food diperkirakan masih cukup terkendali. Pasokan bahan makanan akan relatif aman, terutama didukung dengan pola produksi pertanian tanaman bahan makanan khususnya padi yang memiliki masa panen sepanjang tahun. Sementara dari sisi administered, tekanan inflasi masih berpotensi meningkat. Hasil rapat paripurna DPR tanggal 30 Maret 2012 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM apabila harga minyak mentah mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 15% dalam waktu 6 bulan berjalan dibandingkan asumsi harga ICP (Indonesia Crude
Bank Indonesia Padang
64
Bab VII: Perkiraan Ekonomi dan Inflasi Daerah
Price) dalam APBN-P 2012 (USD105/barrel) akan terus membuka peluang kenaikan harga BBM. Dari sisi eksternal, tekanan inflasi diperkirakan cukup berfluktuatif, mengingat kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. Ekspektasi masyarakat akan mempengaruhi kenaikan inflasi. Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan adanya kenaikan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Indeks ekspektasi harga 3 bulan yang akan datang tercatat mengalami kenaikan sebesar 12,50 poin yakni dari 168.0 menjadi 180,5. Kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi, menurunnya ketersediaan barang dan jasa, dan situasi keamanan/sosial politik yang tidak stabil antara lain akibat banyaknya demo penolakan kenaikan atau pencabutan BBM bersubsidi oleh masyarakat. Kenaikan harga tertinggi diperkirakan terjadi pada kelompok bahan makanan. Hasil survei juga menunjukkan bahwa kenaikan tekanan harga akan terjadi pada 6 bulan mendatang.
Inflasi (%)
Indeks 225
8,00
200
7,00
175
6,00
150
5,00
125
4,00
100
3,00
75
2,00
50
1,00
25
0,00
0
‐1,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010
2011
Inflasi Kota Padang (year‐to‐date, %) Indeks Ekspektasi Harga 6 bln mendatang
2012 Indeks Ekspektasi Harga 3 bln mendatang
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Padang
Grafik 7.3 Ekspektasi Harga 3 bulan ke Depan
Pasokan bahan pangan cukup tersedia. Berbeda dengan daerah lain yang memiliki masa panen raya, pola pertanian padi di Sumatera Barat memiliki masa panen sepanjang tahun sehingga dapat menunjang ketahanan pangan. Selain itu, berdasarkan data Dinas Koperindag Sumatera Barat, pasokan bahan makanan
Bank Indonesia Padang
65 64
Bab VII: Perkiraan Ekonomi dan Inflasi Daerah
cukup tersedia. Pemerintah daerah pun telah melakukan beberapa langkah antisipatif, antara lain dengan : 1. Melakukan pemantauan kebutuhan pokok setiap hari dan melaporkan ke Kementerian Perdagangan, sebagai bahan kebijakan
bagi pemerintah
secara nasional. 2. Bersama kabupaten/kota melakukan pemantauan terhadap kemungkinan adanya indikasi, spekulasi/ penimbunan barang yang dapat berakibat pada instabilitas harga. 3. Mempersiapkan pasar murah yang diprogramkan oleh Kementerian Perdagangan
sebagai
upaya
meringankan
beban
masyarakat
berpenghasilan rendah bila terjadi kenaikan harga. 4. Khusus untuk beras, apabila terjadi kenaikan harga beras yang dirasakan sudah memberatkan masyarakat maka Bulog secara langsung akan melakukan Operasi Pasar. Sementara itu, Survei Pemantauan Harga oleh Bank Indonesia Padang di bulan April 2012 menunjukkan pergerakan harga beberapa komoditas bahan makanan yang cukup stabil, kecuali cabe merah yang bergerak cukup fluktuatif. Persediaan beras yang ada di gudang Bulog pun cukup memadai untuk kebutuhan beras beberapa bulan ke depan.
58.000
‐ M IV M III M II M I M IV M III M II M I M IV M III M II M I M V M IV M III M II M I M IV M III M II M I M IV M III M II MI M V M IV M III M II M I M IV M III M II M I M V M IV M III M II M I M IV M III M II M I M IV M III M II M I M V M IV M III M II M I M IV M III M II M I M V M IV M III M II M I
Mar‐11
Apr‐11
Feb‐11
Jun‐11
Jul‐11
Aug‐11
Sep‐11
Oct‐11
Nov‐11 Dec‐11
Jan‐12
2008
2009
2010
2011
Tw.I
Tw II
Tw III
0,00 Tw IV
60.000
Tw.I
Beras Solok
5.000
Tw II
64.000 62.000
10.000
Tw III
15.000
5,00
Tw IV
Bawang Merah
Tw.I
68.000 66.000
20.000
Tw II
Ayam ras potong
25.000
Tw III
30.000
10,00
Tw IV
70.000
Tw.I
72.000
35.000
Tw II
74.000
Tw IV
Cabe Merah 40.000
15,00
76.000
Tw III*
Daging Sapi
45.000
Tw.I
Rp/kg
Inflasi tahunan (yoy ‐ %)
50.000
Rp/kg
Tw II
2012
Feb‐12 Mar‐12 Apr‐12
*Mulai menggunakan tahun dasar 2007
Sumber: SPH KBI Padang Grafik 7.4. Perkembangan Komoditas Volatile Food di Kota Padang
Sumber: BPS dan Estimasi Bank Indonesia Grafik 7.5. Proyeksi Inflasi Sumbar
Pada akhir triwulan II-2012, inflasi kota Padang diperkirakan berada pada kisaran 4,5%±1%(yoy). Keberadaan Tim Pengelolaan Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat diharapkan dapat menahan pergerakan laju inflasi di kota padang, dengan melakukan berbagai upaya koordinasi, antara lain melalui rapat
Bank Indonesia Padang
66 64
Bab VII: Perkiraan Ekonomi dan Inflasi Daerah
tim teknis TPID yang dilaksanakan setiap bulan dan rapat tim ahli (high level meeting) setiap triwulan. Untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi, TPID akan melakukan transparansi informasi mengenai inflasi dan data pasokan, antara lain dengan melakukan konferensi pers mengenai kecukupan pasokan dan memberikan informasi harga komoditas strategis kepada masyarakat, antara lain dengan membentuk Pusat Informasi Harga Pangan (PIHPS).
Bank Indonesia Padang
67 64
Bab VII: Perkiraan Ekonomi dan Inflasi Daerah
Halaman ini sengaja dikosongkan
Bank Indonesia Padang
68 64
Lampiran
LAMPIRAN 1 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU PROVINSI SUMBAR TRIWULANAN TAHUN 2010‐2012 LAPANGAN USAHA 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas 1. Pengilangan Minyak Bumi 2. Gas Alam Cair b. Industri Tanpa Migas **) 1. Makanan, Minuman dan Tembakau 2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki 3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya 4. Kertas dan Barang Cetakan 5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet 6. Semen & Brg. Galian bukan logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Gas c. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1. Angkutan Rel 2. Angkutan Jalan Raya 3. Angkutan Laut 4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr. 5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan 2. Jasa Pemerintah lainnya b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan & Rekreasi 3. Perorangan & Rumahtangga PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Sumbar Catatan : * angka sementara
2010 IV
2011 Jumlah
I
II
2012
III
IV
Jumlah
I*
5.514.959,62 2.883.881,95 1.199.145,22 456.309,26 325.347,80
20.792.321,90 10.859.709,93 4.519.449,90 1.718.459,63 1.244.841,30
5.661.266,92 2.976.579,79 1.224.220,13 466.611,08 330.804,57
5.684.666,54 2.985.462,26 1.228.982,00 468.312,36 332.379,08
5.934.208,57 3.124.908,95 1.283.508,81 494.235,43 338.483,18
5.963.650,34 3.104.973,76 1.303.766,33 508.875,48 343.009,93
23.243.792,37 12.191.924,76 5.040.477,27 1.938.034,35 1.344.676,76
6.126.805,55 3.192.750,46 1.353.622,15 521.079,78 351.310,87
650.275,37 716.243,35 0,00 87.833,21 628.410,13 2.733.642,12 0,00 0,00 0,00 2.733.642,12 760.149,93
2.449.861,14 2.763.856,08 0,00 344.053,97 2.419.802,11 10.197.209,32 0,00 0,00 0,00 10.197.209,32 2.734.801,09
663.051,35 720.895,22 0,00 88.056,05 632.839,17 2.760.476,29 0,00 0,00 0,00 2.760.476,29 768.201,91
669.530,84 725.738,34 0,00 88.546,05 637.192,28 2.772.647,76 0,00 0,00 0,00 2.772.647,76 772.316,58
693.072,20 747.100,84 0,00 90.723,73 656.377,11 2.850.986,50 0,00 0,00 0,00 2.850.986,50 788.344,19
703.024,84 753.853,20 0,00 91.665,65 662.187,55 2.881.261,30 0,00 0,00 0,00 2.881.261,30 783.528,95
2.728.679,22 2.947.587,59 0,00 358.991,47 2.588.596,12 11.265.371,85 0,00 0,00 0,00 11.265.371,85 3.112.391,63
708.042,29 770.370,62 0,00 94.067,86 676.302,76 2.916.691,93 0,00 0,00 0,00 2.916.691,93 750.779,57
1.109.910,58 85.511,92 6.167,75 140.389,57 585.399,46
4.107.331,61 329.369,40 23.933,45 556.243,09 2.264.085,13
1.126.660,69 86.275,68 6.220,85 141.026,61 585.909,79
1.132.334,11 86.611,80 6.237,01 141.372,65 587.436,16
1.168.236,36 86.854,83 6.264,85 143.318,88 611.000,96
1.196.393,10 87.026,18 6.264,30 142.418,88 618.494,49
4.623.624,27 346.768,49 24.987,00 568.137,02 2.402.841,39
1.229.427,35 87.806,23 6.314,50 139.208,47 656.596,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.354,18 758,73 237.984,92 216.528,30
178.460,68 2.984,86 924.623,75 841.217,13
45.419,93 760,83 239.185,09 217.572,81
45.576,73 762,72 239.805,70 218.105,09
46.187,19 779,24 242.821,65 220.678,74
46.351,83 783,58 243.937,29 221.520,39
183.535,68 3.086,37 965.749,73 877.877,04
45.769,98 789,67 246.749,86 223.977,67
0,00 21.456,62
0,00 83.406,62
0,00 21.612,28
0,00 21.700,60
0,00 22.142,91
0,00 22.416,90
0,00 87.872,70
0,00 22.772,19
1.539.045,24 4.273.479,37 4.135.354,15 38.529,45 99.595,77
5.498.725,09 15.474.820,99 14.974.362,58 137.871,13 362.587,28
1.591.740,95 4.327.154,61 4.187.180,52 39.090,25 100.883,84
1.601.207,88 4.348.462,62 4.207.655,87 39.463,28 101.343,47
1.645.106,59 4.547.093,70 4.400.197,97 41.160,59 105.735,14
1.690.717,80 4.613.940,32 4.464.823,26 41.562,03 107.555,03
6.528.773,24 17.836.651,25 17.259.857,62 161.276,14 415.517,49
1.700.862,84 4.708.213,75 4.555.903,33 40.104,25 112.206,16
3.653.761,07 2.996.344,24 15.057,16 2.131.829,62 157.343,89 72.823,69
13.439.310,29 11.050.824,73 58.169,24 7.817.973,53 622.599,37 281.850,63
3.721.194,61 3.054.540,91 15.221,21 2.178.018,58 159.058,72 73.316,00
3.789.335,49 3.115.971,90 15.336,81 2.229.102,50 159.579,27 73.504,29
3.969.220,86 3.282.592,28 15.451,72 2.346.783,52 162.910,50 73.973,44
4.033.547,12 3.334.318,54 15.477,48 2.375.830,47 164.392,65 74.436,67
15.513.298,07 12.787.423,62 61.487,22 9.129.735,07 645.941,14 295.230,40
4.167.135,18 3.451.086,08 15.372,36 2.451.667,92 168.138,72 76.490,62
377.251,61 242.038,28 657.416,83 0,00 0,00 1.079.262,53 341.585,24 269.039,45
1.347.794,96 922.437,00 2.388.485,56 0,00 0,00 4.145.204,69 1.299.458,91 1.029.253,29
382.072,91 246.853,49 666.653,71 0,00 0,00 1.094.404,96 345.275,57 272.249,40
390.854,56 247.594,48 673.363,59 0,00 0,00 1.101.515,30 347.209,23 274.668,24
422.974,49 260.498,61 686.628,58 0,00 0,00 1.130.926,88 358.442,55 282.428,07
437.584,49 266.596,76 699.228,58 0,00 0,00 1.155.945,39 367.931,66 289.946,87
1.633.486,46 1.021.543,34 2.725.874,45 0,00 0,00 4.482.792,53 1.418.859,02 1.119.292,57
459.820,91 279.595,56 716.049,10 0,00 0,00 1.174.585,69 368.079,17 299.495,06
0,00 439.588,04 29.049,79 3.788.771,51 2.632.737,88 1.662.267,28 970.470,60
0,00 1.703.364,35 113.128,13 13.985.181,93 9.693.594,56 6.099.703,01 3.593.891,54
0,00 447.482,17 29.397,82 3.862.998,80 2.689.946,43 1.699.170,70 990.775,73
0,00 450.074,77 29.563,05 3.951.623,50 2.758.853,23 1.742.764,41 1.016.088,82
0,00 459.986,08 30.070,18 4.107.894,85 2.861.331,64 1.803.692,42 1.057.639,22
0,00 467.338,78 30.728,09 4.210.735,62 2.947.490,23 1.849.791,13 1.097.699,10
0,00 1.824.881,79 119.759,14 16.133.252,77 11.257.621,53 7.095.418,66 4.162.202,87
0,00 475.218,55 31.792,92 4.152.143,10 2.872.063,30 1.751.397,07 1.120.666,23
1.156.033,63 468.457,11 108.154,29 579.422,24
4.291.587,38 1.741.165,44 398.904,77 2.151.517,17
1.173.052,37 474.625,76 110.009,04 588.417,56
1.192.770,27 482.620,96 111.787,54 598.361,77
1.246.563,21 504.894,71 117.256,18 624.412,31
1.263.245,39 510.659,91 119.842,42 632.743,06
4.875.631,24 1.972.801,35 458.895,19 2.443.934,70
1.280.079,81 518.003,30 121.416,62 640.659,89
23.537.149,72
87.221.254,05
23.979.317,44
24.215.003,13
25.175.360,44
25.547.588,38
98.917.269,39
25.963.558,53
LAMPIRAN 2 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN PROVINSI SUMBAR TRIWULANAN TAHUN 2010‐2011 LAPANGAN USAHA
2010 IV
2011 Jumlah
I
II
III
2012 IV*
Jumlah
I
1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan
2.294.409,31 1.142.770,89 582.859,99
9.094.245,77 4.544.386,56 2.302.820,11
2.321.671,03 1.168.274,90 583.928,02
2.325.830,04 1.169.135,77 585.581,94
2.382.366,80 1.199.366,59 598.952,18
2.384.778,51 1.187.070,04 606.869,68
9.414.646,38 4.723.847,30 2.375.331,82
2.452.763,21 1.232.060,00 622.405,55
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi b. Pertambangan tanpa Migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas 1. Pengilangan Minyak Bumi 2. Gas Alam Cair b. Industri Tanpa Migas **) 1. Makanan, Minuman dan Tembakau 2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki 3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya 4. Kertas dan Barang Cetakan
185.012,19 127.564,59 256.201,65 307.290,59 0,00 54.728,36 252.562,23 1.241.732,73 0,00 0,00 0,00 1.241.732,73 357.081,55 484.194,47 37.400,93 3.765,29
731.310,22 502.124,78 1.013.604,10 1.203.809,02 0,00 215.143,65 988.665,36 4.787.847,71 0,00 0,00 0,00 4.787.847,71 1.344.484,30 1.862.779,00 147.742,94 14.853,38
185.241,17 127.707,86 256.519,09 308.567,64 0,00 54.867,21 253.700,43 1.242.012,73 0,00 0,00 0,00 1.242.012,73 356.239,87 485.978,90 37.449,94 3.774,16
185.655,68 128.106,70 257.349,95 310.492,43 0,00 55.155,46 255.336,96 1.245.206,68 0,00 0,00 0,00 1.245.206,68 356.644,46 488.101,91 37.529,74 3.782,60
191.826,42 128.891,11 263.330,51 315.483,37 0,00 55.172,44 260.310,93 1.260.782,58 0,00 0,00 0,00 1.260.782,58 359.965,72 493.043,30 37.573,58 3.794,79
195.320,03 129.113,07 266.405,68 317.720,78 0,00 55.217,15 262.503,63 1.262.654,27 0,00 0,00 0,00 1.262.654,27 357.001,14 499.315,96 37.586,21 3.789,77
758.043,30 513.818,73 1.043.605,23 1.252.264,21 0,00 220.412,26 1.031.851,95 5.010.656,26 0,00 0,00 0,00 5.010.656,26 1.429.851,19 1.966.440,07 150.139,46 15.141,32
197.978,80 130.559,14 269.759,73 321.156,37 0,00 55.909,41 265.246,97 1.261.104,69 0,00 0,00 0,00 1.261.104,69
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet 6. Semen & Brg. Galian bukan logam 7. Logam Dasar Besi & Baja 8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya 9. Barang lainnya 4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH a. Listrik b. Gas c. Air Bersih 5. BANGUNAN 6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan
80.204,80 254.350,37 0,00 24.340,95 394,38 113.560,45 102.463,36 0,00 11.097,09 552.603,64 1.823.747,93 1.757.124,76 18.147,48 48.475,69 1.515.771,78 1.101.190,40
319.850,04 999.623,56 0,00 96.951,24 1.563,25 441.350,12 398.199,50 0,00 43.150,63 2.072.420,52 6.940.990,93 6.687.269,41 68.568,60 185.152,92 5.777.504,58 4.226.516,05
80.402,57 253.428,82 0,00 24.344,00 394,47 114.110,17 102.937,04 0,00 11.173,13 556.293,95 1.827.938,94 1.761.150,38 18.190,02 48.598,54 1.525.444,43 1.108.904,01
80.583,20 253.774,07 0,00 24.395,74 394,95 114.392,86 103.178,55 0,00 11.214,30 558.890,62 1.832.999,58 1.765.986,14 18.357,70 48.655,75 1.548.241,91 1.128.067,05
80.707,83 260.800,42 0,00 24.498,77 398,17 114.900,21 103.608,64 0,00 11.291,57 569.019,50 1.868.202,06 1.799.754,96 18.747,53 49.699,57 1.602.338,33 1.174.454,47
78.881,94 261.146,19 0,00 24.533,61 399,45 115.024,81 103.730,57 0,00 11.294,24 577.340,74 1.890.087,03 1.820.977,28 18.787,34 50.322,41 1.617.843,20 1.184.759,35
320.575,55 1.029.149,50 0,00 97.772,12 1.587,04 458.428,05 413.454,80 0,00 44.973,25 2.261.544,81 7.419.227,61 7.147.868,76 74.082,57 197.276,28 6.293.867,86 4.596.184,88
7.882,21 730.221,31 67.422,60 20.263,17
30.855,40 2.798.780,88 268.022,70 79.842,15
7.910,12 736.992,98 67.586,13 20.310,25
7.960,38 752.671,37 67.750,05 20.357,44
7.986,21 783.852,54 68.277,78 20.461,91
7.988,81 787.093,20 68.809,62 20.566,92
31.845,51 3.060.610,09 272.423,58 81.696,52
159.974,59 115.426,52 414.581,38 0,00 0,00 516.618,35 183.457,50 125.453,71 0,00 193.061,33 14.645,82 1.700.341,86 1.142.650,90 727.239,59
600.155,81 448.859,11 1.550.988,53 0,00 0,00 2.011.441,28 708.313,38 487.438,16 0,00 757.991,15 57.698,59 6.530.577,74 4.378.252,61 2.780.079,60
160.394,88 115.709,66 416.540,41 0,00 0,00 518.847,20 184.234,07 125.987,43 0,00 193.901,54 14.724,16 1.705.960,66 1.146.162,73 729.772,35
163.334,32 115.993,50 420.174,86 0,00 0,00 521.770,25 185.198,17 127.038,49 0,00 194.745,40 14.788,19 1.743.657,18 1.174.752,71 748.270,81
173.098,98 120.777,05 427.883,86 0,00 0,00 531.206,52 189.247,92 129.303,77 0,00 197.818,68 14.836,15 1.788.992,19 1.202.832,12 765.161,18
178.166,24 122.134,55 433.083,84 0,00 0,00 538.440,11 192.311,22 131.400,85 0,00 199.753,54 14.974,49 1.816.897,09 1.223.919,59 776.067,39
674.994,41 474.614,76 1.697.682,98 0,00 0,00 2.110.264,07 750.991,38 513.730,54 0,00 786.219,16 59.322,99 7.055.507,12 4.747.667,15 3.019.271,73
415.411,30 557.690,96 212.209,67 61.475,17
1.598.173,01 2.152.325,13 818.262,99 236.455,06
416.390,39 559.797,93 212.849,05 61.737,92
426.481,89 568.904,47 216.318,77 62.690,37
437.670,94 586.160,07 222.295,69 64.653,37
447.852,20 592.977,50 224.380,00 66.031,29
1.728.395,42 2.307.839,96 875.843,51 255.112,95
285.210,96
289.895,33
299.211,01
302.566,20
1.176.883,51
595.554,64 225.325,31 66.379,54 303.849,78
10.120.846,74 10.201.481,54 10.433.291,55
10.520.786,52
41.276.406,36
10.620.936,55
1. 2. 3. 4.
Angkutan Rel Angkutan Jalan Raya Angkutan Laut Angk. Sungai, Danau & Penyebr.
5. Angkutan Udara 6. Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi 8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. a. Bank b. Lembaga Keuangan tanpa Bank c. Jasa Penunjang Keuangan d. Sewa Bangunan e. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan 2. Jasa Pemerintah lainnya b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan & Rekreasi 3. Perorangan & Rumahtangga PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO Sumber : BPS Provinsi Sumbar Catatan : * angka sementara
284.006,12
1.097.607,09
10.066.076,64
38.860.187,68
336.786,46 506.149,27 37.627,94 3.785,17 76.410,99 275.988,75
0,00 23.956,56 399,54 115.784,44 104.338,67
0,00 11.445,78 574.725,39 1.913.669,40 1.843.358,96 18.350,82 51.959,62 1.653.877,85 1.214.416,71 7.915,81 803.088,44 69.702,05 21.044,84 185.506,69 127.158,88 439.461,14 0,00 0,00 540.153,08 189.977,78 134.191,06 0,00 200.622,88 15.361,35 1.787.702,12 1.192.147,48 743.239,74 448.907,74
LAMPIRAN 3 PDRB MENURUT PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU PROVINSI SUMBAR TRIWULANAN TAHUN 2010‐2012 JENIS PENGGUNAAN
1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/ Private Consumption Expenditure A. MAKANAN/Food B. NON MAKANAN/Non-Food 2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ Non-profit Institution
2010
IV
2011
Jumlah
I
II
III
2012
IV
Jumlah
I*
12.669.356,60
47.358.437,98
12.671.211,45
12.735.993,89
13.674.676,06
13.929.549,82
53.011.431,23
14.044.280,99
8.279.991,96 4.389.364,64
30.977.192,33 16.381.245,65
8.285.828,31 4.385.383,14
8.287.899,77 4.448.094,12
8.956.171,02 4.718.505,05
9.129.607,98 4.799.941,84
34.659.507,08 18.351.924,14
9.135.711,21 4.908.569,78
206.131,96
796.543,29
210.492,10
214.450,28
223.311,49
230.234,14
878.488,00
233.261,00
3.138.396,95
11.411.965,14
3.263.118,61
3.500.983,40
4.058.094,33
4.225.797,15
15.047.993,49
3.649.798,16
4.713.225,82
17.033.874,25
4.767.693,43
4.831.677,04
5.144.625,45
5.296.063,43
20.040.059,34
5.356.001,34
-417.334,21
-1.191.776,40
-14.244,19
-1.191.215,17
-1.193.678,54
-1.117.505,66
-3.516.643,56
-900.263,36
6.626.653,66
24.140.386,50
6.177.384,61
7.787.931,64
7.169.229,54
7.498.343,12
28.632.888,91
7.508.170,12
5.025.255,22 1.601.398,44
18.305.269,63 5.835.116,87
4.575.772,75 1.601.611,86
5.690.445,20 2.097.486,44
5.027.751,55 2.141.477,98
5.253.471,20 2.244.871,92
20.547.440,72 8.085.448,19
5.274.485,09 2.233.685,03
Consumption Expenditure 3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ Government Consumption Expenditure 4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ Gross Domestic Fixed capital Formation 5. PERUBAHAN STOK/Change in Stock 6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Export of Goods and Services Antar Daerah Antar Negara 7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN
3.399.281,06
12.328.176,71
3.096.338,56
3.664.817,95
3.900.897,89
4.514.893,62
15.176.948,01
3.927.689,72
JASA-JASA/ Less Import of Goods and Services Antar Daerah Antar Negara
Jumlah/ Total Sumber : BPS Provinsi Sumbar Catatan : * angka sementara
1.112.331,30 2.286.949,76
4.060.353,53 8.267.823,18
1.079.871,05 2.016.467,51
1.288.209,72 2.376.608,23
1.601.179,92 2.299.717,97
1.525.260,26 2.989.633,36
5.494.520,95 9.682.427,06
1.550.274,53 2.377.415,19
23.537.149,72
87.221.254,05
23.979.317,44
24.215.003,13
25.175.360,44
25.547.588,38
98.917.269,39
25.963.558,53
LAMPIRAN 4 PDRB MENURUT PENGGUNAAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN PROVINSI SUMBAR TRIWULANAN TAHUN 2011‐2012 2010
JENIS PENGGUNAAN
IV 1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA/
2011
Jumlah
I
II
III
2012
IV
Jumlah
I*
4.940.669,88
19.123.578,70
4.975.229,03
4.986.595,66
5.071.342,74
5.093.161,97
20.126.329,39
5.124.583,84
3.203.762,69 1.736.907,20
12.393.462,90 6.730.115,80
3.204.215,73 1.771.013,30
3.210.153,02 1.776.442,63
3.243.566,71 1.827.776,03
3.250.790,12 1.842.371,84
12.908.725,58 7.217.603,81
3.253.226,70 1.871.357,14
88.730,54
349.182,60
89.374,02
89.804,30
90.542,32
91.158,00
360.878,64
91.853,12
1.340.557,61
5.016.264,24
1.339.413,37
1.384.036,65
1.568.342,89
1.631.894,09
5.923.687,00
1.401.935,22
1.924.711,76
7.161.096,17
1.931.557,01
1.937.427,28
2.008.147,58
2.058.576,22
7.935.708,08
2.063.969,69
-343.844,61
-831.256,43
-180.570,68
-735.980,56
-452.874,56
-377.054,26
-1.746.480,06
-298.736,97
3.550.441,57
13.322.761,90
3.250.546,24
4.010.474,66
3.697.292,49
3.797.583,60
14.755.897,00
3.769.345,41
2.814.006,17 736.435,40
10.529.141,08 2.793.620,81
2.542.425,21 708.121,04
3.074.879,24 935.595,42
2.771.155,11 926.137,38
2.841.737,63 955.845,97
11.230.197,18 3.525.699,82
2.843.081,66 926.263,75
1.435.190,14
5.281.439,51
1.284.702,26
1.470.876,44
1.549.501,90
1.774.533,10
6.079.613,71
513.926,30 921.263,84
1.868.831,77 3.412.607,74
442.570,10 842.132,16
509.670,38 961.206,07
647.709,94 901.791,96
620.324,63 1.154.208,47
2.220.275,05 3.859.338,66
625.918,33 906.095,42
10.066.076,63
38.860.187,68
10.120.846,74 10.201.481,54
10.433.291,55
10.520.786,52
41.276.406,36
10.620.936,55
Private Consumption Expenditure A. MAKANAN/Food B. NON MAKANAN/Non-Food 2. PENGELUARAN KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA/ Non-profit Institution Consumption Expenditure 3. PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH/ Government Consumption Expenditure 4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO/ Gross Domestic Fixed capital Formation 5. PERUBAHAN STOK/Change in Stock 6. EKSPOR BARANG-BARANG DAN JASA-JASA/ Export of Goods and Services Antar Daerah Antar Negara 7. DIKURANGI IMPOR BARANG-BARANG DAN
1.532.013,76
JASA-JASA/ Less Import of Goods and Services Antar Daerah Antar Negara Jumlah/Total Sumber : BPS Provinsi Sumbar Catatan : * angka sementara
Lampiran 5 Indeks Harga Konsumen Kota Padang
Akhir Periode 2009 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 2010 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jul‐05 Jan Feb Mar
BAHAN MAKANAN MAKANAN JADI PERUMAHAN SANDANG KESEHATAN PENDIDIKAN TRANSPORT
IHK
U M U M Perub.(%)
127,90 129,73 126,41 122,73 121,44 120,44 123,37 125,10 130,18 135,40 132,54 127,99
119,57 120,64 121,04 121,34 121,38 121,50 122,06 123,21 124,14 126,38 126,29 127,24
110,59 110,74 110,79 110,79 110,72 110,70 110,68 110,86 110,91 113,23 113,47 114,00
107,87 110,61 111,14 109,33 108,89 109,22 109,30 108,96 110,20 110,66 111,63 112,15
109,97 110,18 110,57 110,55 110,74 110,69 110,77 110,64 110,82 110,84 110,96 111,21
110,54 110,71 110,71 110,74 110,75 110,75 110,54 110,64 110,64 110,65 110,69 110,69
108,14 107,63 108,03 108,71 108,17 108,17 108,29 107,57 108,83 108,09 108,13 108,49
115,94 116,73 116,03 115,20 114,75 114,53 115,39 115,91 117,72 119,82 119,19 118,41
‐0,08% 0,68% ‐0,60% ‐0,72% ‐0,39% ‐0,19% 0,75% 0.45% 1,56% 1,78% ‐0,53% ‐0,65%
133,17 133,25 129,47 130,46 132,74 140,22 145,39 141,68 138,94 138,22 144,05 152,47
129,53 129,60 129,59 130,14 130,01 129,92 131,57 132,10 133,06 133,29 133,68 134,48
114,14 114,79 114,70 114,39 114,44 114,46 114,37 114,73 114,69 115,34 115,41 115,98
111,92 111,66 111,78 111,87 112,77 113,65 113,08 113,07 113,68 114,63 115,04 115,89
111,25 111,26 111,46 112,02 112,09 111,76 113,90 115,15 115,22 115,45 115,62 115,66
110,69 110,57 110,57 110,57 110,57 110,60 110,60 114,22 114,22 114,89 114,98 114,98
109,20 109,49 110,03 110,06 110,12 109,92 110,88 111,04 111,26 111,10 111,53 111,67
120,29 120,50 119,62 119,94 120,59 122,50 124,33 123,87 123,41 123,48 125,19 127,69
1,59% 0,17% ‐0,73% 0,27% 0,54% 1,58% 1,49% ‐0,37% ‐0,37% 0,06% 1,38% 2,00%
169,48 168,52 154,10 147,61 147,07 146,13 147,43 150,86 155,10 157,76 158,97 160,47
135,54 136,09 136,21 137,23 137,20 139,17 141,77 143,04 143,45 145,06 145,08 145,34
116,76 119,83 120,37 120,20 120,45 120,26 119,81 119,96 119,85 120,03 120,29 120,30
115,69 115,60 116,03 116,88 118,43 119,18 119,83 123,68 127,25 126,59 129,15 132,39
115,79 116,72 116,94 117,74 118,89 119,16 119,16 119,25 121,32 121,50 121,50 121,50
114,98 114,69 114,94 114,76 114,96 115,10 119,59 120,08 121,14 120,88 121,80 121,82
111,84 112,29 112,64 112,93 113,10 113,12 112,87 113,08 113,66 113,04 113,10 113,10
132,42 133,00 129,55 128,16 128,26 128,40 129,39 130,85 132,47 133,30 133,91 134,55
3,70% 0,44% ‐2,59% ‐1,07% ‐1,00% 0,11% 0,77% 1,13% 1,24% 0,63% 0,46% 0,48%
162,25 155,76 155,65
145,38 145,49 147,77
122,01 122,00 122,70
132,43 133,15 133,10
122,82 122,90 122,99
121,82 121,89 122,28
112,58 114,49 114,70
135,31 134,09 134,67
0,57% ‐0,90% 0,43%
Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, * Mulai Menggunakan tahun dasar 2007 = 100
LAMPIRAN 6 Inflasi Kota Padang Berdasarkan Kelompok Barang & Jasa (Tahun Dasar 2007)
Kelompok / Subkelompok
UMUM
IHK Sep 2011
Des 2011
Perubahan q-t-q
Perubahan y-o-y
IHK Des 2011
Mar-12
Perubahan q-t-q
Perubahan y-o-y
132,47
134,55
1,57%
5,37%
134,55
134,67
0,09%
3,95%
155,1 158,93 148,4 162,9 168,39 159,27 151,34 117,19 149,64 142,98 172,56 131
160,47 168,10 143,91 152,89 165,03 161,17 152,61 117,15 153,43 182,65 171,34 135,87
8,38% -9,45% 3,03% 1,31% -4,29% -4,18% -22,59% 30,92% 22,06% 19,83% -21,26% -100,00%
5,25% 13,63% 2,25% 5,21% 7,18% 11,37% 14,71% 0,71% 6,96% -16,82% 14,55% 14,55%
160,47 168,10 143,91 152,89 165,03 161,17 152,61 117,15 153,43 182,65 171,34 135,87
155,65 174,37 145,94 160,13 167,53 167,44 142,16 125,88 153,82 117,98 172,04 136,08
8,66% -13,18% 11,27% 9,58% 1,46% -11,79% -17,52% 31,30% -23,10% -5,81% -20,58% -100,00%
1,01% 0,73% 1,74% 8,20% 6,05% 12,94% 3,21% 8,40% 4,16% -23,29% 4,31% 10,66%
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU Makanan Jadi Minuman yang Tidak Beralkohol Tembakau & Minuman Beralkohol
143,45 140,37 140,55 152,42
145,34 141,02 140,80 158,17
-1,69% 0,31% 12,54% -100,00%
8,08% 5,74% 5,15% 15,07%
145,34 141,02 140,80 158,17
147,77 141,14 143,07 166,17
-2,89% 1,45% 18,02% -100,00%
8,49% 4,61% 5,87% 18,79%
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR Biaya Tempat Tinggal Bahan Bakar, Penerangan & Air Perlengkapan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rumah Tangga
119,85 124,79 112,27 130,18 108,5
120,30 124,68 113,83 130,18 108,85
4,03% -8,78% 15,95% -16,39% -100,00%
3,72% 4,98% 1,96% 3,01% 2,17%
120,30 124,68 113,83 130,18 108,85
122,70 128,93 113,92 130,00 109,66
7,17% -8,63% 14,21% -15,76% -100,00%
1,94% 1,91% 1,63% 2,47% 2,74%
SANDANG Sandang Laki-laki Sandang Wanita Sandang Anak-anak Barang Pribadi, Sandang lainnya
127,25 118,09 114,02 113,04 175,71
132,39 118,70 114,15 113,50 199,97
-6,72% -3,34% -0,46% 76,90% -100,00%
14,24% 9,96% 4,31% 5,37% 37,04%
132,39 118,70 114,15 113,50 199,97
133,10 119,77 114,44 113,64 201,37
-9,53% -3,59% -0,45% 77,42% -100,00%
14,71% 10,66% 4,19% 5,13% 38,69%
KESEHATAN Jasa Kesehatan Obat-obatan Jasa Perawatan & Jasmani Perawatan Jasmani & Kosmetik
121,32 116,39 134,67 110,88 121,86
121,50 116,39 134,67 112,61 121,95
-4,06% 15,71% -16,38% 9,98% -100,00%
5,05% 3,13% 11,34% 2,34% 4,45%
121,50 116,39 134,67 112,61 121,95
122,99 120,39 134,73 112,61 122,38
-0,91% 15,76% -16,38% 8,68% -100,00%
5,17% 6,48% 11,37% 1,56% 2,51%
PENDIDIKAN, REKREASI & OLAHRAGA Jasa Pendidikan Kursus Pelatihan Perlengkapan/Peralatan Pendidikan Rekreasi Olahraga
121,14 128,69 125,61 107,66 105,18 104,02
121,82 128,69 125,61 107,01 109,96 104,63
6,23% -2,39% -14,81% 2,14% -0,52% -100,00%
5,95% 7,85% 0,18% 2,42% 4,68% 0,75%
121,82 128,69 125,61 107,01 109,96 104,63
122,28 128,69 125,61 109,94 109,98 104,63
5,64% -2,39% -12,48% 2,78% -4,85% -100,00%
6,39% 7,85% 0,18% 5,53% 4,70% 0,75%
TRANSPORT, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN Transportasi Komunikasi & Pengiriman Sarana & Penunjang Transportasi Jasa Keuangan
113,66 123,63 80,05 124,59 108,46
113,10 122,81 80,05 124,76 108,46
-0,49% -0,66% 0,00% 0,14% 0,00%
1,28% 2,16% -2,82% 1,86% 0,00%
113,10 122,81 80,05 124,76 108,46
114,70 125,39 77,71 130,06 108,46
1,41% 2,10% -2,92% 4,25% 0,00%
1,83% 3,28% -5,66% 4,39% 0,00%
BAHAN MAKANAN Padi-padian, Ubi-ubian dan Hasil-hasilnya Daging dan Hasil-hasilnya Ikan Segar Ikan Diawetkan Telur, Susu & Hasil-hasilnya Sayur-sayuran Kacang-kacangan Buah-buahan Bumbu-bumbuan Lemak & Minyak Bahan makanan lainnya
Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, * Menggunakan tahun dasar 2007 = 100
Halaman ini sengaja dikosongkan