KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI

Foto oleh: Agus Mulyawan

Mei 2016 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI TRIWULAN I 2016

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Tim Asesmen dan Advisory Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar – Bali, 80234 Tel. (0361) 248982 Fax. (0361) 222988 Email : [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

KEKR Provinsi Bali Triwulan I 2016

1

2


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali triwulan I 2016. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan stakeholders internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali. Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional. Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholders.

Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, stakeholders dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ideide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut. Akhir kata, kami berharap semoga Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 17 Mei 2016 KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI TTD Dewi Setyowati Kepala Perwakilan


3

Daftar Isi Kata Pengantar

3

Ringkasan Umum

12

Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali

15

Bab I Ekonomi Makro Regional

19

1.1. KONDISI UMUM

21

1.2. SISI PENAWARAN

21

1.2.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

23

1.2.2. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

24

1.2.3. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

25

1.2.4. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

27

1.2.5. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

28

1.2.6. Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Real Estate

29

30

1.3. SISI PERMINTAAN

1.3.1. Konsumsi

30

1.3.2. Investasi

31

1.3.3. Neraca Perdagangan

31

34

1.4. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Bab II Perkembangan Inflasi 37 2.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

39

39

2.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

39

2.2.2. Inflasi Menurut Kota

45

47

2.3. DISAGREGASI INFLASI

a) Volatile Food 47 b) Administered Prices 48 c) Core Inflation 48

2.4. PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON SAMPEL INFLASI

49

2.5. INFLASI PEDESAAN

50

Bab III Perbankan dan Sistem Pembayaran 57 3.1. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM

4


59

3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi

60

3.1.2. Non Performing Loan (NPL)

62

3.2. PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

62

3.3. PERKEMBANGAN PERBANKAN KABUPATEN/KOTA

63

3.4. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

64

3.4.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

64

3.4.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Nontunai

66

Bab IV Keuangan Pemerintah 75

4.1 ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

77

4.2 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PROVINSI BALI

77

4.3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN/KOTA DI BALI

78

4.4 PERANAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN BALI

80

Bab V Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 83

5.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN DI BALI

85

5.2 NILAI TUKAR PETANI

88

5.3 TINGKAT KEMISKINAN

88

Bab VI Prospek Perekonomian 93

6.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL

95

6.2. INFLASI BALI TRIWULAN I 2016

98

6.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

99

Daftar Singkatan

101


5

Daftar Grafik Grafik 1. 1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Grafik 1. 2 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan IV 2015 Grafik 1. 3 Sumbangan Lapapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan IV 2015 Grafik 1. 4 Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-rata Lama Menginap di Hotel Grafik 1. 5 Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Grafik 1. 6 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan Grafik 1. 7 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara Grafik 1. 8 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali Grafik 1. 9 Pertumbuhan Komoditas Utama Penjualan Grafik 1. 10 Pertumbuhan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru Grafik 1. 11 Perkembangan Total Penjualan Grafik 1. 12 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Grafik 1. 13 Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Komunikasi Grafik 1. 14 Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa Grafik 1. 15 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Ngurah Rai Grafik 1. 16 Arus Bongkar Muat Pelabuhan Provinsi Bali Grafik 1. 17 Arus Kapal Pelabuhan Provinsi Bali Grafik 1. 18 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan Grafik 1. 19 Indikator Industri Besar Sedang Grafik 1. 20 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1. 21 Kredit Kategori Industri Grafik 1. 22 Perkembangan Produksi Padi di Bali Grafik 1. 23 Perkembangan Penangkapan Ikan PPN Pengambengan Grafik 1. 24 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian Grafik 1. 25 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali Grafik 1. 26 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Grafik 1. 27 Kredit Kategori Konstruksi Grafik 1. 28 Indeks Keyakinan Konsumen Grafik 1. 29 Kredit Konsumsi Grafik 1. 30 Perkembangan Giro Pemerintah Grafik 1. 31 Kredit Investasi Grafik 1. 32 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal Grafik 1. 33 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali Grafik 1. 34 Volume Ekspor Luar Negeri Bali Grafik 1. 35 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw IV 2015 Grafik 1. 36 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

6


21 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 31 31 31 31 32 32 32 32

Grafik 1. 37 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan 33 Grafik 1. 38 Pertumbuhan Ekspor berdasarkan Negara Tujuan 33 Grafik 1. 39 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali 33 Grafik 1. 40 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali 33 Grafik 1. 41 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC 33 Grafik 1. 42 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC 34 Grafik 1. 43 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Bali 34 Grafik 2. 1 Inflasi Kota di Bali (%yoy) 39 Grafik 2. 2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy) 39 Grafik 2. 3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali (% qtq) 40 Grafik 2. 4 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali (% yoy) 40 Grafik 2. 5 Perkembangan Harga Beras (% mtm) 40 Grafik 2. 6 Perkembangan Harga Bawang Merah (% mtm) 40 Grafik 2. 7 Perkembangan Harga Cabe Merah (% mtm) 41 Grafik 2. 8 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras (% mtm) 41 Grafik 2. 9 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras (% mtm) 41 Grafik 2. 10 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali (% qtq) 42 Grafik 2. 11 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali (% yoy) 42 Grafik 2. 12 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali (% qtq) 42 Grafik 2. 13 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali (% yoy) 42 Grafik 2. 14 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali (% qtq) 43 Grafik 2. 15 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali (% yoy) 43 Grafik 2. 16 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali (% qtq) 43 Grafik 2. 17 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali (% yoy) 43 Grafik 2. 18 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali (% qtq) 43 Grafik 2. 19 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali (% yoy) 44 Grafik 2. 20 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali (% qtq) 44 Grafik 2. 21 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali (% yoy) 44 Grafik 2. 22 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar 44 Grafik 2. 23 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja 45 Grafik 2. 24 Disagregasi Inflasi Bulanan Provinsi Bali 47 Grafik 2. 25 Disagregasi Inflasi Tahunan Provinsi Bali 47 Grafik 2. 26 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah 48 Grafik 2. 27 Perbandingan Nilai Tukar Kawasan 48 Grafik 2. 28 Ekspektasi Penjualan 49 Grafik 2. 29 Ekspektasi Konsumen 49 Grafik 2. 30 Pergerakan Harga Komoditas Beras 50 Grafik 2. 31 Pergerakan Harga Komoditas Cabai Merah 50 Grafik 2. 32 Pergerakan Harga Komoditas Cabai Rawit 50


7

Grafik 2. 33 Pergerakan Harga Komoditas Bawang Merah Grafik 2. 34 Perkembangan Inflasi Pedesaan (mtm) Grafik 2. 35 Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd) Grafik 2. 36 Perkembangan Inflasi Pedesaan dan Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Bali Grafik 3. 1 Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit Grafik 3. 2 Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank Grafik 3. 3 Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) Grafik 3. 4 Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank Grafik 3. 5 Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank Grafik 3. 6 Pertumbuhan DPK Grafik 3. 7 Pertumbuhan Kredit Perbankan Grafik 3. 8 Komposisi Kredit Grafik 3. 9 Perkembangan Suku Bunga Grafik 3. 10 Perkembangan NPL Kredit Grafik 3. 11 NPL Berdasarkan Kelompok Bank Grafik 3. 12 Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK

50 51 51 51 59 59 60 60 60 60 61 61 61 62 62

63 Grafik 3. 13 Loan to Deposit Ratio (LDR) 63 Grafik 3. 14 Jumlah Kantor Bank per 1.000 Penduduk Dewasa 64 Grafik 3. 15 Penyebaran Kantor Bank di Provinsi Bali 64 Grafik 3. 16 Jumlah ATM per 1.000 Penduduk Dewasa 64 Grafik 3. 17 Penyebaran ATM di Provinsi Bali 64 Grafik 3. 18 Perkembangan Uang Kartal di Bali 65 Grafik 3. 19 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling 65 Grafik 3. 20 Perkembangan Kliring 67 Grafik 3. 21 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong 67 Grafik 4. 1 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Prov. Bali (%) 79 Grafik 4. 2 Pagu Pendapatan APBD diSeluruh Kab/Kota di Prov. Bali 79 Grafik 4. 3 Pagu BelanjaAPBD diSeluruh Kab/Kota di Prov. Bali 79 Grafik 4. 4 Realisasi Pendapatan APBD di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali 79 Grafik 4. 5 Realisasi Belanja APBD Di Seluruh Kab/Kota di Prov. Bali 80 Grafik 5. 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali 86 Grafik 5. 2. Perkiraan Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU) 86 Grafik 5. 3. Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan usaha yang Akan Datang 88 Grafik 5. 4. NTP Bali dan Komponen Penyusunnya 89 Grafik 5. 5. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali 89 Grafik 5. 6. Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali 89 Grafik 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali 95 Grafik 6. 2 Perkembangan Dunia Usaha 96 Grafik 6. 3 Proyeksi Inflasi Bali 98

8


Grafik 6. 4 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan (ytd) Grafik 6. 5 Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Harga Barang & Jasa

99 99

Daftar Tabel Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy) 22 Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy) 30 Tabel 2. 1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran 45 Tabel 2. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota Denpasar Triwulan IV 2015 46 Tabel 2. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran 46 Tabel 2. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Sumbangan dan Frekuensi Inflasi di Kota Singaraja Triwulan IV 2015 47 Tabel 3. 1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali 59 Tabel 3. 2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori 62 Tabel 3. 3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali 63 Tabel 3. 4 Perkembangan Rekening DPK dan Kredit per Kabupaten di Bali Desember 2015 64 Tabel 3. 5 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali 65 Tabel 3. 6 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong 66 Tabel 4. 1 Rata-rata Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 2012 – 2015 78 Tabel 4. 2 APBD Provinsi Bali 81 Tabel 5. 1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang) 85 Tabel 5. 2 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang) 86 Tabel 5. 3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang) 87 Tabel 5. 4 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang) 87 Tabel 5. 5 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang) 88 Tabel 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penawaran 95 Tabel 6. 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan 96 Tabel 6. 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali 97

Daftar Boks BOKS A SISTEM LOGISTIK DAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BALI 35 BOKS B KALEIDOSKOP PENCAPAIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI 52 BOKS C ASURANSI PERTANIAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI 90

Seri Kebanksentralan DENGAN CARD TO CASH DAN BOOK TO CASH“SEMUANYA JADI MUDAH”


68

9

PERKEMBANGAN TUNAI INFLOW

Rp5,07T Rp2,5T

OUTFLOW

Rp2,9T Rp4T

NET OUTFLOW

Rp2,1T Rp1,51T

NON TUNAI KLIRING

Rp19,8T (633 lembar) Rp18,2T (614 lembar)

Tw I 2016 Tw IV 2015

Perkembangan SISTEM PEMBAYARAN Sistem pembayaran nontunai mengalami peningkatan pada triwulan I 2016

1

2

3

Perkembangan INFLASI

Perkembangan PERBANKAN

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 2,75% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2015 memberikan dampak positif pada kinerja perbankan secara umum

8,81% yoy

2,38 NPL

83,47 LDR

7,12% yoy

4,93% yoy

3,59% yoy SINGARAJA DENPASAR

10


4,42 yoy 3,41 yoy

KREDIT

ASET

DPK

6,04% Tw I 2016

5,96% Tw IV 2015 6,06% - 6,46% yoy

Triwulan II 2016

4% 1% yoy 6,09% - 6,84% yoy

19,28%

7,7%

PENDAPATAN

BELANJA

2016

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

KEUANGAN PEMERINTAH Tw I 2016

PROYEKSI PEREKONOMIAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Bali pada triwulan I 2016 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali diperkirakan berlanjut pada triwulan II 2016

4

5

6

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan sedikit mengalami peningkatan namun kualitas hidup masyarakat terjaga seiring dengan peningkatan IPM dan menurunnya Gini Ratio

5,25%

2,12%

September 2015 TINGKAT KEMISKINAN

4,76% yoy

September 2014

Februari 2016

TENAGA KERJA

1,37% yoy

Februari 2015


11

Ringkasan Umum Pertumbuhan tahunan ekonomi Bali triwulan I 2016 mencapai 6,04% (yoy), lebih

Perekonomian Bali

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 5,96% (yoy).

triwulan I 2016

Meskipun demikian, pertumbuhan Bali triwulan laporan juga lebih tinggi dibandingkan

tumbuh meningkat

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,92% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan

sebesar 6,04% (yoy)

tersebut didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB (investasi), dan meningkatnya kinerja ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, perekonomian Bali pada triwulan I 2016 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Bali, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Transportasi, Konstruksi, Jasa keuangan, Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial. Inflasi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,59% (yoy), mengalami peningkatan

Tekanan inflasi Provinsi

dibandingkan dengan pencapaian inflasi triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 2,75%

Bali pada triwulan I

(yoy). Namun demikian, pencapaian inflasi Bali triwulan I 2016 masih lebih rendah

2016 tercatat sebesar

dibanding inflasi Nasional yang sebesar 4,45% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan

3,59% lebih tinggi

dengan inflasi triwulan I 2015 yang sebesar 6,42% (yoy). Secara spasial, pada triwulan I

dibanding triwulan IV

2016 inflasi di Kota Singaraja tercatat sebesar 4,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan

2015

dengan inflasi periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,99% (yoy). Sementara itu, Kota Denpasar pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,41% (yoy), jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,88% (yoy). Berdasarkan kelompok penyumbang inflasi, tekanan inflasi pada triwulan I 2016 terutama disebabkan oleh kelompok inti dan volatile food. Sementara itu, kelompok administered prices tercatat sebagai penahan kenaikan laju inflasi seiring dengan kebijakan Pemerintah terkait penurunan harga BBM, tarif angkutan, dan harga LPG 12 kg pada awal Tahun 2016. Pada triwulan I 2016, kinerja bank umum di Provinsi Bali masi terjaga. Asset bank

Peningkatan

umum masih mencatat pertumbuhan positif meski terjadi perlambatan. Perlambatan

pertumbuhan ekonomi

tersebut bersumber dari perlambatan pertumbuhan DPK yang dihimpun bank umum.

pada triwulan I 2016

Demikian pula penyaluran kredit bank umum juga masih mengalami perlambatan

memberikan dampak

sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit nasional. Di sisi lain, BPR mencatat

positif pada kinerja

peningkatan seiring dengan peningkatan pertumbuhan DPK. Sementara, pertumbuhan kredit masih mencatat perlambatan sejalan. Secara spasial, penyebaran penyaluran kredit perkabupaten/kota di Provinsi Bali masih menunjukkan konsentrasi pada daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (SARBAGITA). Sejalan peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Bali pada periode triwulan I 2016, penyaluran kredit korporasi juga menunjukkan peningkatan di triwulan I 2016 dibanding triwulan

12


perbankan secara umum

Kinerja kredit korporasi

sebelumnya (berdasarkan lokasi proyek), yaitu tumbuh dari 11,63% (yoy) di triwulan

dan rumah tangga

IV 2015 menjadi 12,29% di triwulan I 2016. Meskipun terjadi peningkatan penyaluran

Provinsi Bali triwulan I

kredit korporasi, kualitas kredit korporasi menunjukkan penurunan, tercermin dari rasio

2016 masih terjaga

Non Peforming Loan (NPL) yang menunjukkan peningkatan pada periode triwulan I 2016 dengan nilai NPL sebesar 3,90%, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 3,22%. Perkembangan kinerja kredit sektor rumah tangga (RT) pada triwulan I 2016 menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 10,89% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 10,16% (yoy) pada triwulan I 2016. Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit rumah tangga, rasio NPL menunjukan peningkatan yang signifikan dari 0,64% di triwulan IV 2015 menjadi 0,87% pada triwulan I 2016.

Sistem pembayaran nontunai tercatat

Aktivitas transaksi sistem pembayaran tunai Provinsi Bali triwulan I 2016 berada pada posisi net inflow

sesuai dengan pola musimannya. Sementara itu, transaksi

mengalami

pembayaran nontunai (dengan mekanisme kliring) mengalami peningkatan baik secara

peningkatan pada

nominal maupun jumlah transaksi. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan

triwulan I 2016.

pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan.

Realisasi Belanja

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Bali hingga triwulan I 2016 tercatat sebesar

daerah Provinsi Bali

19,28% dari total pendapatan yang ditargetkan, lebih rendah dibandingkan periode

pada triwulan I 2016

yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,58%. Realisasi belanja Pemerintah Provinsi

tercatat lebih tinggi

Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 7,7%, lebih tinggi dibandingkan periode

dibandingkan dengan

yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,29%. Secara keseluruhan kabupaten/kota di

periode yang sama

Provinsi Bali pada triwulan I 2016, realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota mencapai

tahun sebelumnya.

19,76%. Sementara, realisasi belanja kabupaten/kota di Provinsi Bali pada triwulan I 2016 sebesar 8,91% atau senilai Rp 1,55 triliun.

Tingkat Pengangguran

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali pada Semester I 2016 mengalami perlambatan

Terbuka (TPT) dan

dibanding Semester II 2015, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan jumlah penduduk

kemiskinan sedikit

yang menganggur (6,76%) lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah penduduk yang

mengalami penurunan

bekerja (0,31%). Kondisi ini berdampak kepada meningkatnya Tingkat Pengangguran

namun kualitas hidup

Terbuka (TPT) yang pada Februari 2016 tercatat sebesar 2,12%, lebih tinggi dari Agustus

masyarakat terjaga seiring dengan peningkatan IPM dan menurunnya Gini Ratio

2015 yang sebesar 1,99%. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,23%. Meskipun melambat, namun kondisi ketenagakerjaan di Bali masih lebih Baik dibanding Nasional. Pada periode yang sama, TPT nasional tercatat sebesar 5,05% dan TPAK sebesar 68,06%. Dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Bali pada triwulan I-2016 mengalami penurunan dibanding triwulan IV-2015, mengindikasikan penurunan tingkat kemampuan/daya beli petani. Penurunan tersebut terjadi pada subsektor Tanaman


13

pangan, Perkebunan rakyat, dan Perikanan. Sementara NTP subsektor hortikultura dan subsektor peternakan menunjukkan peningkatan pada periode yang sama. Selanjutnya dari sisi distribusi, kesejahteraan antar penduduk mengalami perbaikan sebagaimana tercermin dari menurunnya angka gini ratio. Disisi lain, pembangunan manusia di Provinsi Bali berada dalam kondisi yang baik, tercermin dari nilai IPM yang jauh di atas rata-rata nasional dan merupakan IPM terbesar ke-5 di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2016 diperkirakan mengalami

Perekonomian Bali

peningkatan, dibanding triwulan I 2016, yaitu tumbuh pada kisaran 6,06% - 6,46%

triwulan II 2016

(yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan

diperkirakan tumbuh

kinerja konsumsi pemerintah, investasi dan kinerja ekspor. Sementara itu dari sisi

kisaran 6,06% -

penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan sebagian besar lapangan usaha

6,46% (yoy)

antara lain lapangan usaha pertanian, lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi makan dan minum, dan transportasi dan pergudangan. Dengan perkembangan terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2016

Perekonomian Bali tahun 2016

diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan perekonomian Bali tahun

diperkirakan tumbuh

2015 yang tumbuh sebesar 6,04% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2016

pada kisaran 6,08% -

diperkirakan berada pada kisaran 6,08%-6,84% (yoy). Dari sisi permintaan, perbaikan

6,84% (yoy)

perkiraan perekonomian global di tahun 2016 akan berdampak pada perbaikan kinerja ekspor luar negeri seiring dengan upaya ekspansi beberapa industri pengolahan. Dari sisi penawaran, perkiraan peningkatan perekonomian bersumber dari perkiraan peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian seiring dengan dukungan program pengembangan peningkatan produktivitas pertanian oleh pemerintah, serta perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yang diperkirakan terjadi seiring dengan perkiraan peningkatan industri pariwisata dan industri pengolahan. Berdasarkan hasil tracking sampai dengan triwulan I 2016, inflasi Bali diperkirakan

Inflasi Bali 2016

akan sebesar 3,72%±1% (yoy) pada tahun 2016, dan diharapkan dapat mendukung

diperkirakan berada

tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 4±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya,

dalam kisaran

secara tahunan, inflasi pada triwulan I 2016 terutama bersumber dari kelompok inti dan

3,72%±1% (yoy).

volatile food. Sementara itu, tekanan kelompok administered prices tercatat menahan laju inflasi seiring dengan kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM. Pada triwulan II 2016, kelompok volatile food diperkirakan melandai seiring dengan masuknya musim panen padi dan tekanan demand yang relatif tidak setinggi triwulan III 2016. Namun demikian, komoditas bawang merah masih perlu menjadi perhatian seiring dengan peningkatan harga yang terjadi secara nasional dan ketergantungan Provinsi Bali terkait pasokan komoditas bumbu-bumbuan.

14


Tabel Indikator PDRB DAN INFLASI


15

PERBANKAN – BANK UMUM

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA

16


SISTEM PEMBAYARAN


17

Halaman ini sengaja dikosongkan

18

Ekonomi Makro Regional

BAB I

Makro Ekonomi Regional Foto oleh: Agus Mulyawan


19

20


KONDISI UMUM gPDRB (skala kanan)

%,yoy

PDRB

34

RP TRILIUN

33

6.04

32 31

5.96

30 29 28 27

I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

2015

I

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Bali

8.00 7.00 %,YOY

1.1.

NASIONAL 7.73

6.74

6.00

6.20 6.22

5.00

5.14 4.96 4.97 5.04

4.00

2016

I

II

III

5.99 5.92

IV

5.96 6.04

4.73 4.66 4.74

I

2014

6.30

II

III

5.04 4.92

IV

2015

I 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun dasar 2010 Grafik 1. 1 Nominal PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun dasar 2010 Grafik 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2016

1.2.

mencatat peningkatan pertumbuhan yaitu sebesar

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan

6,04% (yoy) dengan output riil mencapai Rp

I 2016 dari sisi permintaan terutama didorong oleh

32 triliun. Dibandingkan dengan pertumbuhan

peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga seiring

triwulan sebelumnya, capaian tersebut lebih tinggi

dengan penurunan harga BBM, LPG, dan TTL yang

dibandingkan

triwulan

terjadi sepanjang triwulan I 2016. Komponen ekspor

sebelumnya (triwulan IV 2015) yang sebesar 5,96%

luar negeri, mengalami peningkatan pada triwulan

(yoy). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan I

laporan, didorong oleh perbaikan perekonomian

2016 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan angka

negara

pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,92%

peningkatan permintaan dan upaya diversifikasi

(yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan tersebut

pasar oleh pelaku ekspor. Peningkatan kinerja ekspor

didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah

luar negeri tersebut juga didukung oleh peningkatan

tangga, PMTB (investasi), dan meningkatnya kinerja

ekspor jasa, seiring dengan kinerja industri pariwisata

ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran,

yang mengalami peningkatan. Perbaikan kinerja

perekonomian Bali pada triwulan I 2016 didorong

pariwisata didorong oleh adanya event hari raya dan

oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha

liburan antara lain imlek, paskah, Galungan, dan

yang memiliki share besar terhadap perekonomian

Kuningan sepanjang triwulan I 2016. Sementara itu,

Bali, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan

investasi (pmtb) mengalami peningkatan, didorong

Akomodasi

Transportasi,

oleh peningkatan kinerja investasi non bangunan

Konstruksi, Jasa keuangan, Jasa kesehatan dan

yang tergambar dari impor barang modal yang

Kegiatan Sosial.

mengalami peningkatan di akhir triwulan I 2016,

dengan

Makan

dan

pertumbuhan

Minum,

SISI PERMINTAAN

mitra

dagang

sehingga

mendorong

dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan PMTB juga didorong oleh optimisme pelaku usaha


21

Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (%, yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

terhadap perkembangan ekonomi seiring dengan

(IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks

penurunan BI Rate dan perbaikan kondisi makro

Kondisi Ekonomi (IKE) yang menunjukkan rata-rata

ekonommi regional.

indeks sepanjang triwulan I 2016 yang mengalami peningkatan. Sejalan dengan kondisi tersebut, Indeks

1.2.1. Konsumsi

Tendensi Konsumen (ITK) berdasarkan hasil survei BPS,

Konsumsi Rumah Tangga

pada triwulan I 2016 juga menunjukkan peningkatan

Konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen

dibandingkan triwulan sebelumnya. Adanya aktivitas

terbesar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

musiman berupa perayaan hari raya keagamaan yaitu

Provinsi Bali dengan share sebesar 54%, yang

Paskah, Galungan, Kuningan, dan Nyepi yang diiringi

pada triwulan laporan mengalami peningkatan

dengan penurunan harga BBM, TTL, dan LPG pada

pertumbuhan dari 7,04% (yoy) dari triwulan IV

triwulan laporan diperkirakan menjadi pendorong

2015 menjadi sebesar 9,05% (yoy) pada triwulan I

peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga.

2016. Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia di ketiga indeksnya yaitu Indeks Keyakinan Konsumsen

22


108.4

Kabupaten (UMK) 105.84

111.66

105.42

102.36

113.13

111.9

116.75

INDEKS

114.98

Selain itu, peningkatan Upah Minimum Kota/ awal tahun turut mendorong

peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga seperti terlihat dari peningkatan indeks ketepatan waktu pembelian barang tahan lama (survei konsumen) dari 87 pada triwulan IV 2015, menjadi 87,67 pada triwulan I 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut, Hasil survei dan liaison yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan I 2016, turut mengkonfirmasi

Sumber : BPS

peningkatan tersebut, sebagaimana terlihat dari

Grafik 1. 3 Indeks Tendensi Konsumen

peningkatan signifikan nilai likert scale penjualan domestik pada triwulan laporan, yaitu dari sebesar -0,13 pada triwulan IV 2015, menjadi sebesar 1,73 di triwulan I 2016.

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Grafik 1. 4 Indeks Keyakinan Konsumen

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Grafik 1. 6 Indeks Ketepatan Waktu Pembelian Barang Tahan Lama LS 2

1.73

1.5 1 0.5

0

0 -0.5

-0.13 III

IV

2013

Sumber : PLN

I

II

III

IV

2014

I

II

III

IV

2015

I 2016

Sumber : Liaison KPwBI Bali, diolah Grafik 1. 5 Konsumsi Listrik RT

Grafik 1. 7 Likert Scale Penjualan Domestik


23

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga juga

laporan. Konsumsi LNPRT mengalami perlambatan

terkonfirmasi oleh peningakatan pertumbuhan kredit

dari sebesar 14,80% (yoy) pada triwulan IV 2015

konsumsi dari sebesar 12,86% (yoy) pada triwulan

menjadi sebesar 13,30% (yoy) di triwulan I 2016.

IV 2015 menjadi sebesar 13,14% (yoy) di triwulan I

Kondisi tersebut merupakan dampak base effect

2016. Peningkatan kredit konsumsi, terutama terjadi

tingginya kinerja konsumsi LNPRT di triwulan IV

di kredit multiguna yang mencatat peningkatan

2015 seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan

pertumbuhan yang signifikan dari 20,56% (yoy)

Kepala Daerah Langsung (Pilkada), di 6 Kabupaten/

pada di triwulan IV 2015 menjadi 20,84% (yoy)

Kota di Bali. Sementara itu, perkembangan konsumsi

pada triwulan I 2016. Kondisi tersebut, sejalan

Pemerintah hanya mencatat pertumbuhan sebesar

dengan peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap

3,45% (yoy) di triwulan I 2016, jauh lebih rendah

perekonomian (IEK mengalami peningkatan dari

dibandingkan triwulan IV 2015 yang mencatat

sebesar 105,28 di triwulan IV 2015 menjadi 107,39

pertumbuhan sebesar 12,2% (yoy). Perlambatan ini

pada triwulan I 2016).

sesuai dengan pola musiman konsumsi pemerintah yang realisasinya masih terbatas di pada triwulan I. Kondisi ini juga terkonfirmasi oleh peningkatan posisi

Grafik 1. 8 Kredit Konsumsi

Grafik 1. 10 Perkembangan Giro Pemerintah

Grafik 1. 9 Kredit Multiguna

Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah Di sisi lain, konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi pemerintah mengalami perlambatan pada triwulan

24


Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali Grafik 1. 11 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali

giro pemerintah pada triwulan laporan yang tercatat

jalan, jembatan, irigasi dan penyediaan air minum

mengalami peningkatan. Perlambatan tersebut juga

serta pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali dan

tercermin dari realisasi belanja total APBD Provinsi Bali

Rumah Sakit Mata Indera yang ditargetkan selesai di

yang masih terbatas pada triwulan laporan, tercatat

tahun 2016.

sebesar 8%. Berdasarkan hasil survei dan liaison Bank Indonesia, 1.2.2. Investasi

peningkatan kinerja investasi juga didorong oleh

Kinerja investasi Provinsi Bali triwulan I 2016

optimisme pelaku usaha

mencatat pertumbuhan sebesar 9,54% (yoy), jauh

ekonomi regional dan beberapa faktor pendukung

lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar

lainnya yang antara lain meliputi sebagai berikut:

5,76% (yoy). Peningkatan tersebut juga tercermin

i) perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi

dari likert investasi (hasil survei dan liaison Kantor

regional Provinsi Bali pada tahun 2016; ii) peluang

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali) dari sebesar

penguatan

permintaan

1 poin pada triwulan IV 2015, menjadi 1,41poin di

sepanjang

tahun

triwulan I 2016. Selain itu, hasil Survei Kegiatan Dunia

kinerja perekonomian global pada tahun berjalan

Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia

dibandingkan

Provinsi Bali pada triwulan I 2016 juga menunjukkan

Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran

perbaikan perkembangan investasi dari sebesar

pembangunan infrastruktur, iv)Rancangan Peraturan

-3,71% pada triwulan IV 2015 menjadi -2,82%

Daerah (Ranperda) tentang pemberian insentif dan

pada triwulan I 2016. Peningkatan kinerja investasi

kemudahan berinvestasi untuk Wilayah Bali Utara dan

tersebut

peningkatan

Bali Timur, v) Paket deregulasi kebijakan pemerintah

kinerja investasi non bangunan yang terlihat dari

yang telah diterbitkan sejumlah 11 paket khususnya

peningkatan pertumbuhan impor barang modal dari

terkait dengan dihapuskannya Bidang Usaha Restoran

sebesar -91,5% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi

dari daftar Negatif Investasi, vi) tendensi penurunan

sebesar 23,67% (yoy) pada triwulan I 2016. Tingginya

tingkat suku bunga kredit perbankan seiring dengan

pertumbuhan tersebut bersumber dari impor kapal

penurunan BI Rate, yang diyakini akan mendorong

senilai USD 18,2 juta dari Korea Selatan di triwulan

akselerasi peningkatan kinerj dunia usaha.

terutama

didorong

oleh

tahun

terhadap perkembangan

(domestik

2016

dan

didukung

sebelumnya;

iii)

ekspor)

perbaikan kebijakan

I-2016. Peningkatan kinerja investasi pada periode triwulan I 2016 juga didorong oleh peningkatan realisasi kinerja proyek infrastruktur pemerintah yang menunjukkan peningkatan tergambar dari realisasi belanja modal pemerintah pada triwulan I 2016 dengan nilai realisasi sebesar 6,79%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 dan dibandingkan pola hostorisnya dalam 2 tahun terakhir. Kondisi tersebut seiring pengadaan pekerjaan yang telah dilakukan pada akhir tahun 2015,

peningkatan

anggaran

untuk

proyek

infrastruktur strategis berupa peningkatan kapasitas

Sumber : Survei dan Liaison Bank Indonesia, diolah Grafik 1. 12 Likert Investasi (SBT)


25

%

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan surplus

16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00

triwulan IV 2015 (Rp 1,5 triliun). Peningkatan nilai surplus tersebutdidorong oleh penurunan defisit neraca perdagangan antar daerah dari sebesar Rp 12,6 triliun di triwulan IV-2015 menjadi sebesar Rp 8,09 triliun pada triwulan laporan. Sementara itu, pada I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

2015

I

periode yang sama, neraca perdagangan luar negeri

2016

mencatatkan penurunan surplus dari Rp 14,14 triliun (triwulan IV 2015) menjadi sebesar Rp 12,98 triliun di

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha BI

triwulan I2016. kondisi ini menyebabkan tertahannya laju peningkatan surplus neraca perdagangan pada

Grafik 1. 13 Perkembangan Investasi (SBT)

periode triwulan laporan. Ribu Ton

%, yoy

Net Ekspor antar Daerah Kinerja

net

ekspor

antar

daerah

menunjukan

perbaikan, dengan pertumbuhan pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 18,97% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar -2,24% (yoy). Perbaikan tersebut diindikasikan oleh perbaikan posisi persediaan stok barang di Provinsi Bali, seiring dengan adanya periode musiman Grafik 1. 14 Perkembangan Nilai Impor Barang Modal

berupa perayaan hari keagamaan pada periode I 2016, yang mendorong peningkatan permintaan konsumsi rumah tangga pada periode triwulan laporan,

sehingga

mendorong

pelaku

usaha

perdagangan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan melalui peningkatan persediaan dan stok. Peningkatan stok juga sejalan dengan upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga ketersediaan stok ditengah peningkatan permintaan. . Perbaikan kinerja Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah Grafik 1. 15 Penjualan Semen Provinsi Bali

net ekspor antar daerah juga terlihat dari semakin dalamnya

pendalaman

kontraksi

pertumbuhan

volume arus barang masuk di Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang, yaitu dari kontraksi

1.2.3. Neraca Perdagangan

sebesar -10,46% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi

NPerkembangan neraca perdagangan Provinsi Bali

sebesar -13,36% (yoy) di triwulan I 2016.

triwulan I 2016, mencatat peningkatan kinerja yang tergambar dari nilai surplus sebesar Rp 4,89 triliun,

26


perkembangan ekspor barang yang pada triwulan I 2016, turut mengalami peningkatan yng terkonfirmasi oleh peningkatan pertumbuhan volume ekspor barang dari sebesar 183,7% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 215,3%(yoy). Peningkatan tersebut, seiring dengan mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi beberapa negara tujuan ekspor Provinsi Bali, seperti kawasan Eropa dan Asia (China, Jepang dan ASEAN), serta Amerika Serikat). Selain itu, Sumber : Pelindo 3

dihapuskannya penerapan Sistem Verifikasi Legalitas

Grafik 1. 16 Arus Barang Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang

Kayu (SVLK) yang berlaku sejak triwulan IV-2015 (Permendag nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang

Ekspor Luar Negeri

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan), turut

Pada triwulan I 2016, perkembangankinerja ekspor

berdampak pada penurunan biaya pengiriman ekspor

luar negeri (barang dan jasa) Provinsi Bali mencatat

produk olahan kayu. Hal ini mendorong peningkatan

peningkatan kinerja di triwulan I 2016 yang tumbuh

volume ekspor khususnya produk olahan kayu yang

sebesar 11,86% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan

merupakan salah satu komoditas ekspor utama

IV 2015 yang sebesar -2,74%(yoy). Peningkatan

Provinsi Bali pada periode triwulan laporan. Di

tersebut,

kinerja

samping itu, berdasarkan hasil survei dan liaison

ekspor barang dan ekspor jasa pada triwulan

Bank Indonesia, peningkatan kinerja pertumbuhan

laporan,didorong oleh adanya faktor musiman

ekspor Provinsi Bali juga didorong oleh upaya pelaku

seperti perayaan imlek dan semakin membaiknya

usaha untuk terus mencarpasar ekspor alternatif,

kinerja ekonomi negara-negara tujuan ekspor serta

sebagai upaya dalam rangka perluasan akses pasar

perekonomian global yang tumbuh lebih baik pada

menghadapi tingkat kompetisi yang terus meningkat.

triwulan I 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya.

Selain itu, beberapa pelaku usaha ekspor juga telah

Perayaan imlek mendorong peningkatan jumlah

menjajaki customer/pembeli lama yang sebelumnya

wisman asal Tiongkok ke Bali sejalan dengan

telah cukup lama tidak aktif melakukan pemesanan

peningkatan direct flight dan chartered flight dari dan

akibat perlambatan kinerja ekonomi global di tahun-

ke Bali dari beberapa kota di Tiongkok pada periode

tahun sebelumnya.

selaras

dengan

peningkatan

triwulan laporan. Sementara itu, beberapa periode hari raya keagamaan lain seperti Paskah, Nyepi,

%, yoy

Ribu Ton

Galungan dan Kuningan juga ikut turut mendorong peningkatan kinerja ekspor jasa. Sementara itu, beberapa kegiatan Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE) khususnya yang dilakukan oleh korporate asing sepanjang triwulan , juga mendorong peningkatan ekspor jasa di triwulan laporan. Membaiknya kinerja ekspor, juga tergambar dari

Grafik 1. 17 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali


27

% yoy 60 40 20 0 (20)

I

II

III

IV

2013

I

II

III

IV

I

II

2014

III

2015

IV

i 2016

(40) (60)

Perikanan

Perhiasan

Pakaian Jadi

Wood Manufacture

Furniture

Grafik 1. 18 Volume Ekspor Luar Negeri Bali

Secara

garis

besar,

pertumbuhan

Negara tujuan ekspor Provinsi Bali, masih didominasi

volume ekspor Provinsi Bali, terutama didorong oleh

oleh Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura,

peningkatan kinerja volume ekspor untuk komoditas

dan Hongkong, dengan share masing-masing sebesar

perikanan, komoditas produk olahan kayu, dan

24,5%, 9,3%, 8,53%, dan 4,9%. Bila dilihat dari

komoditas furniture yang memiliki share terhadap

pertumbuhannya, pertumbuhan volume ekspor ke

total ekspor Provinsi Bali masing-masing sebesar

negara tujuan tersebut sepanjang triwulan I 2016

26,6%; 9,32%; dan 6,87% di periode triwulan

menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan

laporan. Sementara itu, pertumbuhan kinerja ekspor

dengan triwulan sebelumnya., Membaiknya volume

komoditas perhiasan dan pakaian jadi (yang memiliki

kinerja pertumbuhan ekspor di Provinsi Bali terutama

share masing-masing sebesar 15,75% dan 18,33%)

terjadi untuk volume ekspor dengan negara tujuan ke

masih

Amerika Serikat, yang mulai mengalami peningkatan

pertumbuhan

peningkatan

Grafik 1. 20 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

volume

ekspornya

masih

cenderung tertahan.

dengan pertumbuhan dari sebesar 9,41% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 12,12% (yoy) di triwulan I 2016., Peningkatan volume ekspor ke Amerika Serikat terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekspor komoditas pakaian jadi dan perhiasan pada periode triwulan laporan. Sementara itu, negara lain yang juga menunjukkan peningkatan volume kinerja ekspor dari Bali adalah Jepang, dengan pertumbuhan sebesar -14,14% (yoy), tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh membaiknya volume ekspor komoditas

Grafik 1. 19 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw I 2016

28


perikanan di periode triwulan laporan.

Peningkatan nilai impor terbesar terjadi pada Other Countries 23.31%

US 24.56%

Germany 2.64%

kelompok jenis capital goods (dengan share sebesar 48%) dan tumbuh sebesar 441,12% (yoy) di triwulan

Australia 9.30%

I 2016, lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan

Spanyol 4.34%

Cina 4.59% Belanda 2.46% Inggris 2.18%

pada triwulan IV 2015 yang sebsar -85,67% (yoy) Peningkatan nilai impor tersebut, didorong oleh

Japan 8.53%

France 4.54% Thailand 2.06%

Hongkong 4.90%

adanya peningkatan nilai impor kapal yang mencapai nilai USD 18 juta pada periode triwulan I-2016,

Singapore 6.59%

yang berasal dari Korea Selatan untuk kebutuhan

Grafik 1. 21 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

pariwisata. Sejalan dengan kondisi tersebut, impor nilai raw material (dengan share sebesar 28%), turut mengalami peningkatan dari sebesar -73,72% (yoy) pada triulan IV 2015 menjadi sebesar -35,28% (yoy) di triwulan I 2016. Sementara itu, peningkatan nilai impor capital goods dan raw materials tersebut juga sejalan dengan peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap prospek perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan tumbuh lebih baik, sehingga pelaku usaha melakukan penambahan investasi dan bahan persediaan,. Sementara itu, nilai Consumption goods yang memiliki share sebesar 5%, turut mengalami

Grafik 1. 22 Pertumbuhan Ekspor berdasarkan Negara Tujuan

peningkatan dari kontraksi sebesar -58,66% (yoy)

Impor Luar Negeri

di triwulan IV 2015 menjadi sebesar 35,18%(yoy)

Perkembangan kinerja impor luar negeri pada triwulan

pada triwulan I 2016, seiring dengan peningkatan

I 2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar 34,68% (yoy),,

konsumsi di periode triwulan berjalan yang didorong

lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar

oleh peningkatan kunjungan wisman dan wisnus

12,49% (yoy). Peningkatan tersebut terlihat dari

serta adanya faktor musiman berupa perayaan hari

peningkatan pertumbuhan nilai impor barang

keagamaan pada sepanjang periode triwulan laporan.

di

Provinsi Bali dari sebesar -74,7%(yoy) pada triwulan IV 2015, menjadi sebesar 42,93%(yoy) di triwulan I 2016. Seiring dengan peningkatan nilai impor barang, volume impor barang di periode yang sama juga menunjukkan peningkatan di triwulan laporan. Volume impor barang tumbuh sebesar -72,5% (yoy) pada triwulan IV 2015, sementara pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar -41,88% (yoy). Peningkatan kinerja volume dan nilai impor terjadi

di seluruh

kelompok barang impor baik untuk jenis capital goods, consumption goods, maupun raw material.

Grafik 1. 23 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali


29

didorong oleh faktor musiman berupa perayaan hari 700

keagamaan seperti hari raya antara lain Imlek, Paskah,

600 500

Nyepi dan Galungan yang diiringi dengan kegiatan

400

MICE. Kondisi tersebut mendorong peningkatan

300 200 100 0

174.65 109.74 55.08 47.26 70.15 (6.31) (35.28) (36.87)(21.98)(22.87) (48.90)(45.41) (73.72) I

(100)

II

III

IV

2013

(200)

I

II

III

IV

2014

g Consumption Goods

g Raw Material

I

II

III 2015

IV

I 2016

g Capital Goods

Grafik 1. 26 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

kinerja lapangan usaha terkait yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta lapangan transportasi dan pergudangan. Sementara itu, dengan meningkatnya kinerja investasi, lapangan usaha konstruksi turut menunjukkan peningkatan pada periode triwulan laporan sehingga ikut mendorong peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Bali

% yoy

Ribu Ton

di triwulan laporan. Di sisi lain, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan, terutama terjadidi subsektor tabama, yang disebabkan oleh

mundurnya masa panen

padi sebagai dampak El Nino di tahun 2015 yang menyebakan terjadi pemunduran masa tanam untuk periode musim tanam pertama

Grafik 1. 24 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali

Consumpti on Goods 5%

Capital Goods 48%

Raw Material & Auxiliary Goods 28% Grafik 1. 25 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

1.3.

SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, Peningkatan perekonomian Provinsi Bali di triwulan laporan, didorong oleh meningkatnya kinerja industri pariwisata

30


yang

Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (%, yoy)*

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali * Tahun Dasar 2010

Struktur perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I

perikanan (14%), (3) konstruksi (9%), (4) transportasi

2016, didominasi oleh 5 komponen lapangan usaha

dan pergudangan (9%), dan (5) perdagangan besar

utama antara lain: (1) penyediaan akomodasi makan

dan eceran (8%). Dominasi industri pariwisata

dan minum (23%), (2) pertanian, kehutanan dan

masih terlihat dari total pangsa lapangan usaha


31

terkait dengan industri pariwisata yang mencapai

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi

31%. Sementara itu, berdasarkan dari sumbangan

pertumbuhan

usaha

Perkembangan lapangan usaha penyediaan akomodasi

penyediaan akomodasi makan dan minum serta

dan makan minum mengalami peningkatan kinerja

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

pada triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar 6,61%

menjadi lapangan usaha yang memiliki sumbangan

(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan

tertinggi masing-masing sebesar 1,31% dan 0,78%.

IV 2015 yang sebesar 4,87% (yoy). Peningkatan

Kondisi

peningkatan

kinerja lapangan usaha ini terkonfirmasi oleh hasil

pariwisata. Sementara itu Di sisi

Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilakukan Kantor

lain, lapangan usaha pertanian yang mengalami

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di triwulan

perlambatan pertumbuhan, mengalami penurunan

I 2016 yang menunjukkan peningkatan nilai saldo

sumbangan secara signifikan menjadi hanya sebesar

bersih tertimbang (SBT) untuk lapangan usaha inidari

0,02% dibandingkan triwulan sebelumnya yang

sebesar -9,45% (SBT) pada triwulan IV 2015, menjadi

mencapai 0,51%

sebesar -4,54% (SBT) di triwulan I 2016. Peningkatan

ekonominya,

tersebut,

kinerja industri

sejalan

lapangan

dengan

dan Makan Minum

kinerja lapanagan usaha ini juga didorong oleh adanya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4%

Jasa Pendidikan 5%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2%

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 14%

Jasa lainnya 2%

Jasa Perusahaan 1%

Pertambanga n dan Penggalian 1% Industri Pengolahan 7%

faktor musiman, yaitu perayaan hari raya keagamaan

Pengadaan Listrik dan Gas 0%

galungan, kuningan, dan imlek yang mendorong

Real Estate 4% Jasa Keuangan dan Asuransi 4%

Informasi dan Komunikasi 5%

Konstruksi 9% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 23%

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0% Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8%

Transportasi dan Pergudangan 9%

sepanjang triwulan I 2016 antara lain paskah, nyepi, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik (wisdom) dan wisatawan mancanega (wisman). Peningkatan wisman tertinggi terutama wisman yang berasal dari asal Tiongkok ke Bali (dari pertumbuhan 1,32%(yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebasar 29,01% (yoy) pada triwulan I 2016). Faktor lain


yang juga mendukung peningkatan adalah direct

Grafik 1. 27 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan I 2016

flight

dan chartered flight dari dan ke Bali dari

beberapa kota di Tiongkok dan beberapa negara asal wisman lainnya. Selain itu adanya beberapa kegiatan

JASA LAINNYA JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL JASA PENDIDIKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN… JASA PERUSAHAAN REAL ESTATE

JASA KEUANGAN DAN ASURANSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

0.12 0.22 0.16 0.11 0.28 0.36

0.46

TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN KONSTRUKSI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH…

PENGADAAN LISTRIK DAN GAS INDUSTRI PENGOLAHAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

0.02 0.01 0.33 0.06 0.02

0.00

0.20

sepanjang triwulan laporan, beberapa diantaranya adalah Bali Clean Energy Forum, ICOPE 2016, dan

0.59

PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, DAN REPARASI …

Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE)

0.50

0.40

AMWAY China International.

1.31

0.78 0.71

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 1. 28 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan I 2016

32


II

III 2014

IV -5.44

I

-1.83 II

III

IV

2015

I -4.54 2016

-9.45

Miliar Rp

-0.76 I

2.26

1.41

g Kr. Akmamin (skala kanan)

16,000

40

14,000

35

12,000

30

10,000

25

8,000

20

6,000

15

4,000

10

2,000

5

-15.86

0

I

II

III

IV

I

II

2014

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1. 29 Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (SBT)

Peningkatan kinerja lapangan usaha ini terkonfirmasi dari peningkatan kunjungan wisman pada triwulan laporan tercatat sebesar 15,25%(yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 2,55%(yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, kredit lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 13,77% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 19,64% (yoy), mengkonfirmasi hasil survei dan liaison yang menunjukkan peningkatan investasi pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan usahanya.

III

IV

2015

%,yoy

Kr. Akmamin

8.08

0

I 2016

Grafik 1. 31 Kredit Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Provinsi Bali

Peningkatan kunjungan wisman pada triwulan I 2016 terjadi pada sebagian besar negara utama asal wisman antara lain Australia, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang. Sementara itu berdasarkan share negara asal wisman, kunjungan wisman asal Tiongkok menempati peringkat pertama yang pada triwulan laporan tercatat sebesar 23%. Sementara, Australia yang sebelumnya menempati peringkat pertama negara asal wisman menempati peringkat kedua dengan share sebesar 22%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan konsumsi Australia serta depresiasi nilai tukar Australia Dollar (AUD) yang menyebabkan biaya berwisata ke Bali menjadi relatif lebih mahal. Lebih lanjut, beberapa wisatawan Australia diindikasikan melakukan pengalihan wisata ke Thailand dengan biaya wisata yang relatif lebih murah disbanding biaya wisata di Provinsi Bali. 100 80

%,yoy

60 40 20 0 -20 -40

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Grafik 1. 30 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

I

II

III

2013

IV

I

II

III

IV

I

II

2014

Australia

PRC

Japan

South of Korea

III

IV

2015

I 2016

Malaysia

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah Grafik 1. 32 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara

1

Statement On Monetary Policy Reserve Bank of Australia (RBA) Mei 2016 : Household perceptions of personal finances menunjukkan penurunan pada awal tahun 2016.


33

LS 2

1.73

1.5 1 0.5

0

0

-0.13

-0.5

III

IV

I

2013

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

2016

Sumber : Liaison KPwBI Bali, diolah

Grafik 1. 33 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali

Grafik 1. 34 Likert Scale Penjualan Domestik

1.3.2. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan

Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang

dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor

Provinsi Bali, peningkatan pertumbuhan penjualan

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan lapangan

terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman,

usaha penyediaan akomodasi makan dan minum,

dan

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,

serta barang kerajinan dan mainan. Data kredit

reparasi mobil dan sepeda motor turut menunjukkan

perdagangan besar turut menunjukkan peningkatan

peningkatan pertumbuhan dari sebesar 7,60%

pertumbuhan dari sebesar 16,55% (yoy) pada

(yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 8,78%

triwulan IV 2015 menjadi sebesar 19,43% (yoy) pada

(yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut

triwulan I 2016.

terkonfirmasi

dari

hasil

likert

scale

tembakau,

perlengkapan

rumah

tangga,

penjualan

domestik dari sebesar -0,13% pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 1,73% pada triwulan I 2016. Peningkatan lapangan usaha ini terutama mengikuti tendensi peningkatan industri pariwisata (tendensi peningkatan kunjungan wisnus & wisman) seiring dengan Nyepi, liburan panjang Paskah, Galungan dan Kuningan serta intensitas MICE.

Selain itu,

penurunan harga BBM, LPG dan TTL pada triwulan laporan diindikasikan turut menjadi faktor pendorong lapangan usaha ini.

Sumber : Survei Penjualan Eceran Grafik 1. 35 Perkembangan Total Penjualan Kelompok Komoditas

34


Grafik 1. 36 Penyaluran Kredit Kategori Perdagangan Besar dan Eceran

Peningkatan juga terkonfirmasi dari berkurangnya kontraksi

pertumbuhan

penjualan

kendaraan

bermotor pada triwulan laporan yang tercatat sebesar -11,59%(yoy), dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -15,81%(yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan penjualan mobil dari sebesar -14,85%(yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 36,21%(yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan penurunan suku bunga KKB pada triwulan berjalan serta peningkatan upaya promosi penjual kendaraan bermotor untuk menghabiskan sisa stok tahun 2015.

Sumber : DISPENDA Provinsi Bali Grafik 1. 38 Pertumbuhan Penjualan Sepeda Motor dan Mobil

1.3.3. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Kategori transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan mencapai 6,25%(yoy) pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 3,63% (yoy). Peningkatan tersebut searah dengan peningkatan kinerja industri pariwisata yang

mendorong

peningkatan

penggunaan

transportasi ke Pulau Bali baik transportasi udara maupun

transportasi

laut.

Peningkatan

kinerja

lapangan usaha ini juga selaras dengan hasil Survei Kegiatan

Dunia

Usaha

Bank

Indonesia

sektor

pengangkutan dan komunikasi yang menunjukkan perbaikan dari kontraksi dari sebesar -2,26% pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar -2,06% pada triwulan I 2016. Kondisi tersebut juga sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kredit transportasi dan pergudangan pada triwulan I 2016 yang mencapai 32,02% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2015 yang sebesar 3,13% Sumber : DISPENDA Provinsi Bali

(yoy).

Grafik 1. 37 Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor


35

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015

I 2016

Sumber : BUMN

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha Grafik 1. 39 Kegiatan Dunia Usaha Pengangkutan dan Komunikasi Kr. Transportasi dan Pergudangan

40

g Kr. Transportasi dan Pergudangan

30

Rp miliar

800

20

600

10

400

0 -10

200 0

%,yoy

1,000

Grafik 1. 41 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai

-20 I

II

III

IV

I

2014

II

III 2015

IV

I

-30

2016

Grafik 1. 40 Penyaluran Kredit Transportasi dan Pergudangan

Transportasi Udara

Sumber : BUMN Grafik 1. 42 Jumlah Kedatangan Kargo Internasional Bandara Ngurah Rai

Peningkatan kinerja lapangan Usaha transportasi

Transportasi Laut

terkonfirmasi dari peningkatan kinerja transportasi

Pada

udara baik penumpang, maupun kargo, seiring

transportasi laut turut mengalami peningkatan, salah

dengan peningkatan kedatangan wisatawan dengan

satunya terkait dengan penyediaan empat armada baru

adanya libur panjang paskah dan hari raya imlek,

oleh PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

serta meningkatnya direct flight dan chartered flight

(ASDP) Indonesia Ferry, Tbk. yang dipersiapkan untuk

dari dan ke Bali dari beberapa kota di Tiongkok,

potensi peningkatan arus penyebrangan saat Hari

pertumbuhan

penumpang

Raya Nyepi dan Paskah. Peningkatan tersebut terlihat

mengalami peningkatan dari sebesar -1,7% (yoy)

dari peningkatan pertumbuhan arus penumpang

pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 18,3%


(yoy) pada triwulan I 2016. Selaras dengan jumlah

menjadi sebesar 26,82% (yoy) pada triwulan I 2016.

kedatangan penumpang, kargo internasional turut

Kondisi tersebut juga sejalan dengan peningkatan

mengalami peningkatan pertumbuhan dari sebesar

pertumbuhan arus kapal dari sebesar -1,68% (yoy)

-0,38% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar

pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 23,47% (yoy)

0,85% (yoy) pada triwulan I 2016.

pada triwulan I 2016.

36

kedatangan


jumlah

triwulan

I

2016

perkembangan

kinerja

pengolahan turut mengalami perlambatan dari sebesar 21,72% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 20,43% (yoy) pada triwulan I 2016. Di sisi lain, pertumbuhan indeks Industri Manufaktur Mikro dan Kecil mengalami peningkatan dari sebesar 10,48% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 12,34% (yoy) pada triwulan I 2016. Kondisi tersebut juga didukung oleh optimisme peningkatan kinerja industri pengolahan yang terindikasi dari peningkatan Sumber : BUMN, diolah

volume ekspor beberapa industri pengolahan Provinsi Bali terutama pada komoditas produk olahan kayu

Grafik 1. 43 Arus Penumpang Laut Pelabuhan Benoa

dan furniture pada triwulan I 2016.

g Unit Kapal (skala kanan) 2,500

23.74

0

1,000 -1.68

500 I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

2013

2014

2015

-10

%,yoy

Unit

10

1,500

0

30 20

2,000

-20 -30

30 25 20 15 10 5 0 -5

%,yoy

Unit Kapal

I

II III IV

I

2013

Grafik 1. 44 Arus Kapal Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Celukan Bawang Provinsi Bali

I

2014 IBS

2016

Sumber : BUMN

II III IV

II III IV 2015

I 2016

IMK

Sumber : BPS Provinsi Bali Grafik 1. 45 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

1.3.4. Lapangan Usaha Industri Pengolahan Pada triwulan I 2016, pertumbuhan lapangan industri pengolahan tercatat sebesar 4,76% (yoy), lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,34%(yoy). Perlambatan ini terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan indeks Indikator Industri Besar Sedang (IBS) yang mengalami perlambatan dari sebesar 2,78% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 0,41%(yoy) pada triwulan I 2016. Perlambatan tersebut juga terkonfirmasi dari perlambatan konsumsi listrik industri dari

Sumber : PLN Distribusi Bali Grafik 1. 46 Konsumsi Listrik Industri

sebesar 9,5% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 7,75% (yoy) pada triwulan I 2016. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan kredit industri


37

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1. 47 Kredit Kategori Industri

Grafik 1. 49 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali

1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi dan

triwulan I 2016 yang sebesar 9%, jauh lebih tinggi

Lapangan Usaha Real Estate

Seiring dengan peningkatan kinerja komponen

dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu

investasi, lapangan usaha konstruksi, dan real estate

sebesar 1%.

mengalami peningkatan. Lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan dari sebesar 5,09% (yoy)

Sejalan dengan perkembangan lapangan usaha

pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 5,79% (yoy)

konstruksi,

pada triwulan I 2016. Peningkatan ini diindikasikan

menunjukkan

oleh peningkatan penjualan semen pada triwulan IV

usaha real estate tercatat mengalami peningkatan

2015 mencapai 9,2% (yoy), lebih tinggi dibanding


triwulan

(yoy)

menjadi sebesar 5,79% (yoy) pada triwulan I

(pembelian semen di triwulan IV 2015 digunakan

2016. Peningkatan kinerja tersebut terindikasi dari

untuk stok pembangunan infrastruktur di triwulan I

peningkatan pertumbuhan kredit KP Apartemen

2016). Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha

dan KPR rumah tinggal. KP Apartemen mengalami

ini juga diindikasikan oleh realisasi belanja modal di

peningkatan dari sebesar 7,61% (yoy) pada triwulan

III

2015

yang

sebesar

2,38%

lapangan

usaha

perkembangan

real

estate

positif.

turut

Lapangan

IV 2015 menjadi sebesar 18,16% (yoy) pada triwulan I 2016. Sementara KPR rumah tinggal tipe s.d. 70 mengalami peningkatan dari 2,98% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 3,54% (yoy) pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut diindikasikan terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat serta mulai menurunnya suku bunga sebagai dampak diturunkannya BI rate selama triwulan berjalan. Meskipun demikian, seiring dengan Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali Grafik 1. 48 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali

38


optimisme dunia properti ke depan, indeks harga properti residensial primer menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2016.

terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan kegiatan dunia usaha sektor pertanian dari sebesar -8,22% pada triwulan IV 2015 mejadi sebesar -8,27% (yoy) pada triwulan I 2016. Perlambatan tersebut terutama terjadi pada subkategori tabama dan subkategori perikanan. Pada subkategori tabama, komoditas padi jagung dan kedelai mengalami kemunduran pola tanam sebagai dampak EL Nino Grafik 1. 50 Kredit KP Apartemen

di tahun 2015, sehingga 40% produksi pertanian mengalami kemunduran masa panen dari triwulan I 2016 menjadi triwulan II 2016. Kondisi tersebut terindikasi dari kontraksi pertumbuhan produksi padi dari sebesar 0,87% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar -7,60% (yoy) pada triwulan I 2016.

Grafik 1. 51 Kredit KPR Tipe s.d. 70

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1. 52 Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

1.3.6. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,

dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan dari sebesaar 2,81% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 0,15% (yoy) pada triwulan I 2016. Perlambatan tersebut

350,000

15

300,000

10

250,000

5 0

200,000

-5

150,000

-10

100,000

-15

50,000 0

%,yoy

Sumber : Survei Harga Properti Residensial, Bank Indonesia

Ton

Grafik 1. 53 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian

-20 I

II

III 2015

IV

I

-25

2016

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Grafik 1. 54 Perkembangan Produksi Padi di Bali


39

Sejalan

dengan

perkembangan

subkategori

yang mencapai lebih dari 30% selama

beberapa

pertanian, subkategori perikanan turut mengalami

tahun terakhir. Sejalan dengan berkembangnya

perlambatan dari sebesar -42% (yoy) pada triwulan

pariwisata di Provinsi Bali, dominasi pendapatan

IV 2015 menjadi sebesar -61% (yoy) pada triwulan

ekonomi di Provinsi Bali juga terjadi pada Kabupaten/

I 2016. Kredit lapangan usaha pertanian turut

Kota dengan dukungan infrastruktur pariwisata

mengkonfirmasi perlambatan tersebut terlihat dari

dan lokasi pariwisata yang dominan dimiliki oleh

perlambatan pertumbuhan kredit pertanian dari

daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan

sebesar 20,86% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi

atau sering disebut SARBAGITA. SARBAGITA sendiri

19,13% (yoy) pada triwulan I 2016.

mendominasi

ton

8,000 6,000 4,000 2,000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 2012

2013

2014

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 -200

Provinsi

Bali

18%, 27%, 13%, dan 11%. Sementara share terkecil dimiliki oleh Kabupaten Bangli sebesar 3%.Meskipun demikian, kabupaten yang berada di %,yoy

g. Prod. Ikan(skala kanan)

10,000

0

PDRB

dengan share sebesar 69% masing-masing sebesar

Prod. Ikan 12,000

pertumbuhan

2015 2016

Sumber : PPN Pengambengan Grafik 1. 55 Perkembangan Produksi Ikan Pengambengan

Bali Utara kecuali Buleleng, yaitu Karangasem, Bangli, dan Klungkung berhasil mencatat peningkatan pertumbuhan pada tahun 2015 berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang secara total mengalami perlambatan di tahun 2015. Kabupaten Karangasem bahkan mencatat angka pertumbuhan tertinggi sebesar 6,22% (yoy) pada tahun 2015, di atas angka pertumbuhan Provinsi Bali yang sebesar 6,04% (yoy) dan Kabupaten Badung yang memiliki pangsa

terbesar

tercatat

sebesar

6,2%

(yoy).

Sementara, angka pertumbuhan ekonomi terendah dimiliki oleh Kabupaten Tabanan yang sebesar 6,03% (yoy) pada tahun 2015.

Denpasar 18% Grafik 1. 56 Perkembangan Kredit Kategori Pertanian

1.4.

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN

EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Provinsi Bali yang juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, telah berhasil mencuri perhatian

Sumber : BPS Provinsi Bali

wisatawan domestik dan internasional sebagaimana terlihat dari kontribusi pendapatan sektor pariwisata

40


Badung 27%

Buleleng 16% Karangase m 8% Bangli 3%

BALI

Tabanan 11%

Klungkung 4%

Gianyar 13%

Grafik 1. 57 Share PDRB Kab/Kota Provinsi Bali

Tabel 1. 3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (%,yoy)

Kabupaten Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar

2011

2012 6.11 7.07 7.15 6.11 6.14 5.43 6.44 7.16

2013 6.12 7.64 7.08 6.25 6.20 5.93 6.78 7.51

Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Ket : **) angka sangat sementara

2014 6.41 6.82 6.84 6.05 5.94 6.16 7.15 6.96

Secara

2015 6.54 6.97 6.80 5.98 5.82 6.01 6.96 7.00

umum,

sejalan

dengan

6.03 6.20 6.06 6.13 6.09 6.22 6.05 6.15 pertumbuhan

perekonomian Provinsi Bali secara keseluruhan, share PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali didominasi oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan 7.30

minum dan lapangan usaha pertanian, kehutanan

6.80

dan perikanan dengan rata-rata masing-masing sebesar 19,7% dan 18,7%. Kabupaten Bangli yang

6.30

mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup

5.80

2012

2013

2014

signifikan dari 5,82%(yoy) pada tahun 2014 menjadi

2015

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Buleleng

Denpasar

sebesar 6,09%(yoy) pada tahun 2015. Peningkatan tersebut didorong oleh share lapangan usaha

Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Ket : **) angka sangat sementara Grafik 1. 58 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali

pertanian yang mendominasi sebesar 27,3% dan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan minum sebesar 12,9%.

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Industri Pengolahan

Transportasi dan Pergudangan

BANGLI

28.1

KARANGASEM

BULELENG

7.1 9.3 9.2 6.7 3.1 4.7

17.8 8.6 11.5 5.8 1.2 5.1

10.8 5.7 5.2 4.0 7.5

KLUNGKUNG

1.3

GIANYAR

8.7 8.1 9.1 3.1 5.4

13.5

17.8

22.9

26.4

23.3

24.7

25.1

BADUNG

13.3 11.4 7.5 11.9 0.9 5.1

TABANAN

6.7 8.4 6.4 4.0 3.2

9.7 8.7 6.0 1.6 7.0

21.5 22.7

28.4

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

27.3

2011

12.9 7.4 10.5 9.8 11.0

5.30

DENPASAR

Sumber : BPS Provinsi Bali,diolah Ket : **) angka sangat sementara Grafik 1. 59 Share Lapangan Usaha Utama PDRB Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali


41

BOKS A SURVEI HARGA PROPERTI RESIDENSIAL PRIMER TRIWULAN I-2016 : HARGA PROPERTI RESIDENSIAL TERUS MENUNJUKKAN PENINGKATAN

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) di

pembiayaan pembangunan properti residensial yang

Provinsi Bali triwulan I 2016 mengindikasikan adanya

berasal dari konsumen (melalui down payment)

peningkatan pertumbuhan harga properti residensial

hanya sebesar 6%. Dari sisi konsumen, fasilitas Kredit

di pasar primer. Indeks Harga Properti Residensial

Pemilikan Rumah (KPR) tetap menjadi pilihan utama

Provinsi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar

pembiayaan konsumen untuk semua tipe rumah.

186,57,

Peningkatan

Untuk tipe rumah kecil (s.d. tipe 36), persentase

tersebut lebih tinggi dari triwulan IV 2015 yang sebesar

konsumen yang menggunakan fasilitas KPR mencapai

0,34% (qtq). Berdasarkan tipe rumah, peningkatan

80,53%, tipe rumah menengah (tipe >36 - 70)

harga (secara triwulanan) terjadi pada semua tipe

82,86% dan tipe rumah besar (Tipe > 70) 73,33%.

rumah (kecil, menengah dan besar). Peningkatan

Selain pembiayaan melalui KPR, pembiayaan dengan

harga tertinggi, terjadi pada rumah tipe kecil dengan

cash secara bertahap juga menjadi salah satu alternatif

kenaikan sebesar 0,57% (qtq), diikuti rumah tipe

pembiayaan yang dipilih oleh konsumen.

menengah (0,36%, qtq) dan besar (0,16%,qtq).

Harga properti residensial di pasar primer, diperkirakan

Sementara secara tahunan, pertumbuhan harga

tumbuh lebih tinggi pada triwulan II 2016 sebesar

properti residensial primer di triwulan berjalan, juga

1,14% (qtq). Kondisi ini menunjukkan bahwa

menunjukkan peningkatan dari 1,77% (yoy) di

responden optimis perkembangan properti akan

triwulan IV 2015 menjadi 1,87% (yoy) pada triwulan I

semakin membaik pada triwulan II 2016. Peningkatan

2016. Berdasarkan tipe rumah, peningkatan kenaikan

harga properti residensial di pasar primer tertinggi

harga terjadi pada semua tipe rumah dengan kenaikan

diperkirakan terjadi pada jenis rumah tipe menengah

harga terbesar terjadi pada rumah tipe menengah,

yang mencapai 1,95% (qtq), sementara untuk tipe

yaitu sebesar 2,19 % (yoy). Berdasarkan hasil survei,

rumah besar dan kecil masing-masing diperkirakan

beberapa faktor yang mendorong kenaikan harga

meningkat sebesar 0,83% (qtq) dan 0,65%(qtq).

properti residensial di pasar primer pada triwulan I

Kenaikan harga secara tahunan, juga diperkirakan

2016 adalah kenaikan harga bahan bangunan (30%),

terjadi pada triwulan II 2016. Secara keseluruhan,

kenaikan upah pekerja (27%), biaya perizinan (25%),

harga properti residensial di pasar primer diperkirakan

adanya penambahan fasilitas umum di perumahan

tumbuh 2,48% (yoy) pada triwulan II 2016.

(9%) dan faktor lainnya (9%).

Pertumbuhan tertinggi diperkirakan terjadi pada

meningkat

Hasil

survei

0,36%

(qtq).

mengkonfirmasi

bahwa

rumah tipe menengah (3,82%, yoy) diikuti rumah

pembiayaan bank dan dana internal perusahaan tetap

tipe kecil (2,21%, yoy) dan tipe besar (1,43%, yoy).

menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan

Perkembangan penyaluran kredit perbankan untuk

properti residensial, dengan share masing-masing

kepemilikan rumah tinggal tipe kecil (s.d. tipe 21)

sebesar 59% dan 35%. Sementara komposisi

dan menengah (s.d. tipe 70) pada triwulan I 2016

42

turut

menunjukkan

peningkatan.

Pertumbuhan

triwulan IV 2015 menjadi 8,38% (yoy) pada triwulan

penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tipe kecil

I 2016. Hal ini sejalan dengan hasil SHPR Primer

pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar -3,92% (yoy),

triwulan I 2016 yang mengindikasikan bahwa properti

namun masih lebih tinggi dibanding triwulan IV 2016

residensial tipe kecil dan menengah lebih diminati

yang sebesar -4,45%(yoy). Sementara penyaluran

dibanding properti residensial tipe besar. Dilihat dari

KPR tipe menengah tumbuh sebesar 10,22% (yoy)

nominalnya, total kredit untuk kepemilikan rumah

pada triwulan I-2016, lebih tinggi dibanding triwulan

tinggal di triwulan I 2016 tercatat sebesar Rp 11,087

IV-2015 yang sebesar 9,84%(yoy). Namun demikian,

triliun, meningkat 0,2% (qtq) dibanding triwulan IV

pertumbuhan penyaluran KPR tipe besar mengalami

2015 yang sebesar Rp 11,065 triliun.

perlambatan pertumbuhan, dari 10,76%(yoy) pada Tabel 1. Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

*) Angka Perkiraan Tabel 2. Growth (YoY) Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

*) Angka Perkiraan Tabel 3. Growth (qtq) Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

*) Angka Perkiraan

43

Metodologi: Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer, bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai perkembangan properti residensial, khususnya rumah primer di Indonesia, guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melalui peningkatan kualitas data. Survei harga properti residensial di pasar primer dilakukan terhadap perusahaan pengembang perumahan yang melakukan transaksi penjualan di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, yang dilakukan secara triwulanan. Data yang dikumpulkan meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual, informasiinformasi tambahan seperti penyebab kenaikan harga, kondisi permintaan dan penawaran serta pembiayaan properti.

44

BAB II

PERKEMBANGAN INFLASI Foto oleh: Umran Usman


45

46

Perkembangan Inflasi

2.1.

PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

9.00 8.00

9.00

7.00

8.00

6.00

7.00

5.00

6.00

4.00

5.00

2014

4.00

2015

3.00

2016

2.00

2014 2015

3.00

2016

2.00 1.00 0.00 -1.00

1.00

-2.00

(1.00)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 2 Inflasi Kumulatif Nasional (%ytd)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 1 Inflasi Kumulatif Bali (%ytd)

Secara spasial, dari 2 kota sampel inflasi di Provinsi

Inflasi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,59% (yoy), meningkat dibanding pencapaian inflasi triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 2,75% (yoy). Namun demikian, pencapaian inflasi Bali triwulan I 2016 masih lebih rendah dibanding inflasi nasional yang sebesar 4,45% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan I 2015 yang sebesar 6,42% (yoy).

dalam kisaran proyeksi Kajian Ekonomi Regional (KEKR) triwulan sebelumnya dan diharapkan dapat tercapainya

sampel inflasi yang cukup tinggi pada triwulan I 2016 yaitu sebesar 4,42% (yoy). Meskipun pencapaian inflasi ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,99% (yoy). Namun, secara kumulatif inflasi Kota Singaraja pada triwulan I 2016 (Januari-Maret) telah mencapai 1,56% (ytd), jauh lebih tinggi dari tahun 2015 yang hanya mencapai 0,15% (ytd) pada

Pencapaian inflasi Bali pada triwulan I 2016 masih

mendukung

Bali, Kota Singaraja masih tercatat sebagai kota

target

inflasi

nasional

yang sebesar 4%±1% (yoy). Meski tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional, secara kumulatif inflasi Bali hingga triwulan I 2016 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi kumulatif pada periode yang sama di tahun 2015. Pada Maret 2016, inflasi kumulatif Bali tercatat sebesar 0,79% (ytd) sementara periode yang sama tahun sebelumnya hanya mencapai -0,04% (ytd).

triwulan I 2015. Sementara itu, inflasi Kota Denpasar pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 3,41% (yoy), jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,88% (yoy). Secara kumulatif, inflasi Kota Denpasar pada triwulan I 2016 (Januari-Maret) adalah sebesar 0,62% (ytd), juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2015 yang tercatat sebesar -0,08% (ytd). Berdasarkan kelompok penyumbang inflasi, tekanan inflasi pada triwulan I 2016 terutama disebabkan oleh kelompok inti dan volatile food. Sementara itu, kelompok administered prices tercatat sebagai penahan

kenaikan

laju

inflasi

seiring

dengan

kebijakan Pemerintah terkait penurunan harga BBM, tarif angkutan, dan harga LPG 12 kg pada awal Tahun 2016.


47

pangan di Provinsi Bali. Selain itu, peningkatan

10

indeks harga pada kelompok bahan makanan pada

9 8

triwulan I 2016 disebabkan oleh adanya peningkatan

7 6 5

Denpasar

permintaan menjelang Tahun Baru Imlek serta

Singaraja

perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang

4

Bali

3

Nasional

Kelompok inti seperti kelompok sandang juga

2 1 0

jatuh pada tanggal 8, 10, dan 20 Februari 2016. menunjukkan adanya peningkatan harga pada

Tw II 2015

Tw III 2015

Tw IV 2015

Tw I 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 3 Inflasi Kota di Bali (%yoy)

triwulan I 2016 yang disebabkan oleh penetapan harga baru oleh pelaku usaha seiring pergantian tahun dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sementara itu, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menunjukkan pergerakan melandai yang dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga dan minyak serta tariff adjustment listrik oleh PT. PLN (Persero). a)

Kelompok Bahan Makanan

Secara tahunan, kelompok bahan makanan pada triwulan I 2016 kembali tercatat sebagai kelompok penyumbang inflasi tertinggi di Bali. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 7,70% (yoy) pada Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Maret 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan

Grafik 2. 4 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)

inflasi Maret 2015 yang sebesar 7,43% (yoy). Secara spasial, kelompok bahan makanan juga menjadi kelompok penyumbang inflasi tertinggi di kedua

2.2.

ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

kota sampel inflasi di Provinsi Bali. Di Kota Denpasar,

2.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan

inflasi kelompok bahan makanan tercatat mencapai

Jasa

6,93% (yoy) pada triwulan I 2016, sementara di Kota

Pada triwulan I 2016, penyebab utama inflasi

Singaraja tercatat sebesar 11,56% (yoy). Sementara

Provinsi Bali masih didominasi oleh kelompok bahan

secara triwulanan, kelompok bahan makanan tercatat

makanan yang dipicu oleh kenaikan harga bawang

sebesar 4,08% (qtq) lebih tinggi dibandingkan dengan

merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai

triwulan sebelumnya yang sebesar 1,44% (qtq).

rawit sebagai pendorong utama inflasi volatile food. Tren kenaikan harga komoditas tersebut merupakan dampak dari pergeseran musim panen akibat berlanjutnya anomali cuaca yang mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian secara nasional sehingga turut mempengaruhi pasokan komoditas

48


16.00

%, mtm

14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 Bali

2.00 0.00 -2.00

Denpasar

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2014

2015

Singaraja

2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 5 Inflasi Bulanan Kelompok Bahan Makanan Denpasar, Singaraja, dan Prov. Bali

%, qtq

Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok bahan makanan ditunjukkan terutama pada pergerakan harga bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Kondisi tersebut telah ditindaklanjuti dengan rangkaian penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah di bawah koordinasi TPID Provinsi Bali. Selain beras, komoditas lainnya yang menjadi penyumbang utama inflasi pada kelompok bahan makanan adalah bawang merah, daging ayam


ras, dan cabai merah. Sementara komoditas beras

Grafik 2. 6 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

menunjukkan pergerakan melandai meskipun terjadi penurunan produksi padi pada periode Januari-Maret 2016.

%, yoy

40.00

Bawang Merah

%, mtm

30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00

Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb 2014

2015

2016

-20.00 -30.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 7 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

Sumber : Bank Indonesia, diolah Grafik 2. 8 Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Merah


49

14.00

Bawang Putih

%, mtm

Daging Sapi

%, mtm

4.00

12.00

3.00

10.00 8.00

2.00

6.00 4.00

1.00

2.00 0.00 -2.00 Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb 2014

-4.00

2015

2016

0.00

Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb

-1.00

2014

-6.00 -8.00

2016

-2.00

Sumber : Bank Indonesia, diolah


Grafik 2. 9 Pergerakan Inflasi Bulanan Bawang Putih

15.00

2015

Telur Ayam Ras

%, mtm

Grafik 2. 12 Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Sapi

Beras

%, mtm

10.00 8.00 6.00

10.00

4.00 5.00

2.00

0.00

-2.00

0.00 Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb 2014

-5.00

2015

2016

Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb 2014

-4.00

2015

2016

-6.00 -8.00

-10.00

-10.00



Grafik 2. 10 Pergerakan Inflasi Bulanan Telur Ayam Ras

15.00

Kenaikan harga komoditas pada kelompok ini

Daging Ayam Ras

%, mtm

merupakan

10.00

-5.00

dampak

dari

pergeseran

musim

panen akibat berlanjutnya anomali cuaca yang

5.00 0.00

Grafik 2. 13 Pergerakan Inflasi Bulanan Beras

mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb 2014

2015

2016

secara

nasional

sehingga

turut

mempengaruhi

pasokan komoditas pangan di Provinsi Bali. Selain

-10.00

itu, peningkatan indeks harga pada kelompok bahan

-15.00

makanan juga disebabkan oleh adanya peningkatan

-20.00

permintaan menjelang Tahun Baru Imlek serta

Sumber : Bank Indonesia, diolah Grafik 2. 11 Pergerakan Inflasi Bulanan Daging Ayam Ras

perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan jatuh pada tanggal 8, 10, dan 20 Februari 2016. Nampak pada grafik, bahwa pergerakan harga beras sebagai kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali melandai di tengah penurunan produksi di Provinsi Bali.

50


Tabel 2.1 Produksi Padi (Ton)

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, diolah

b)

Kelompok Makanan Jadi, Minuman,

Rokok dan Tembakau

%, qtq


%, yoy


Grafik 2. 14 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

Grafik 2. 15 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali

Pada triwulan I 2016 tekanan inflasi kelompok

tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,65%

makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau

(yoy). Sementara itu, mengikuti pola pergerakan

tercatat 4,07% (yoy), meningkat dari triwulan

triwulanan, kelompok ini mengalami penurunan dan

sebelumnya yang sebesar 3,66% (yoy) setelah terus

tercatat sebesar 1,14% (qtq) pada triwulan I 2016,

melandai sejak triwulan IV 2014. Namun demikian,

atau lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang

secara tahunan, inflasi kelompok ini juga lebih tinggi

sebesar 1,48% (qtq).

dibandingkan dengan dengan periode yang sama


51

c)

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas

Inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan

dan Bahan Bakar

Bahan Bakar pada triwulan I 2016 tercatat relatif jauh lebih rendah. Pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 0,91% (yoy) yang pada triwulan sebelumnya tercatat

%, qtq

sebesar 4,79% (yoy). Sementara secara triwulan, kelompok ini tercatat deflasi sebesar -1,12% (qtq) pada triwulan I 2016 lebih rendah dari triwulan IV 2015 yang tercatat inflasi sebesar 0,62% (qtq). Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penurunan harga BBM, tarif angkutan, dan harga LPG 12 kg berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.2K/12/MEM/2016 yang diberlakukan sejak tanggal


5 Januari 2016. Kondisi ini juga merupakan dampak Grafik 2. 16 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

berlanjutnya penurunan harga minyak dunia, yang berpengaruh pada melandainya harga bensin serta penurunan harga Bahan Bakar Khusus (Pertamax

%, yoy

dan Pertalite). Tertahannya inflasi pada kelompok ini juga didukung adanya tariff adjustment listrik oleh PT. PLN Persero sejak Januari 2016 yang terus bertahap sampai Maret 2016 terutama golongan R-1, R-2, R-3, P-1, dan P-2.

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 17 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali Rp

%

60% 40% 20% 0%

2015

Sumber : Bank Indonesia, diolah Grafik 2. 18 Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi


01 April

05 Januari

28 Maret

2014

01 Maret

2013

19 Januari

18 November

2009

01 Januari

22 Juni

2008

15 Desember

01 Desember

24 Mei

01 Oktober

2005

15 Januari

2003

01 Maret

21 Januari

01 Januari

-20%

2002

52

100% 80%

17 Januari

9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -

2016

190

Indeks

(%) 20

180 170

15

160 150

10

140 130

1.87

1.77

120 110 90

0.36

0.34

100 I

II

III

IV

2013 IHPR - Total

I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

Growth qtq (RHS)

5 0 -5

2016

Growth yoy (RHS)

Sumber : Bank Indonesia, diolah Grafik 2. 19 Indeks Harga Properti Residensial (SHPR) Primer

Di sisi lain, pada triwulan I 2016 Survei Harga Properti Residensial (SHPR) primer Kantor Perwakilan Bank

%, qtq

Indonesia Provinsi Bali tercatat relatif stabil meski pada Januari 2016 terdapat gejolak harga pada komoditas sewa rumah di Denpasar. SHPR tercatat mengalami sedikit peningkatan dari 1,77% (yoy) atau 0,34% (qtq) pada triwulan IV 2015 menjadi 1,87% (yoy) atau 0,36% (qtq) pada triwulan I 2016. d)

Kelompok Sandang

Inflasi pada kelompok sandang tercatat mengalami peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 20 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali

setelah pada triwulan sebelumnya turun cukup dalam. Pada Maret 2016 kelompok ini tercatat

%, yoy

mengalami inflasi sebesar 3,30% (qtq), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 0,06% (qtq). Sementara itu, secara tahunan kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 6,69% (yoy), juga lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,31% (yoy). Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 21 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali


53

e)

Kelompok Kesehatan

f)

Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah

Sejalan dengan kelompok sandang, tekanan inflasi

Raga

kelompok kesehatan turut mengalami peningkatan

Sesuai dengan pola historis, secara triwulanan, inflasi

baik secara triwulanan maupun secara tahunan.

pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga

Pada Maret 2015, kelompok ini tercatat mengalami

tercatat mengalami peningkatan dari 0,07% (qtq)

inflasi sebesar 5,71% (yoy), meningkat dibandingkan

pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 0,35% (qtq)

dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang

pada triwulan I 2016. Namun secara tahunan, pada

sebesar 4,81% (yoy). Sementara secara triwulanan

triwulan I 2016 kelompok pendidikan, rekreasi dan

tercatat mengalami inflasi sebesar 1,57% (qtq) atau

olah raga tercatat relatif stabil dengan inflasi sebesar

meningkat dibandingkan dengan inflasi triwulan lalu

4,05% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan

yang sebesar 0,99% (qtq).

dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,07% (yoy).

%, qtq

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 22 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

%, yoy

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 23 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

54


%, qtq

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 24 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

%, yoy

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 25 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

g)

Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa

2.2.2. Inflasi Menurut Kota

Keuangan %, qtq

26% 19% 19% 16% 9%


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 2. 26 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

Grafik 2. 28 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

%, yoy

27% 26% 19% 12% 6% 5% 4% Sumber : Bank Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Grafik 2. 27 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

Grafik 2. 29 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

Secara triwulanan, inflasi pada kelompok transpor,

Sejak Tahun 2013 inflasi Provinsi Bali ditentukan

komunikasi

mengalami

berdasarkan inflasi dari 2 (dua) kota sampel inflasi,

penurunan yang cukup dalam dibandingkan dengan

yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja. Karakteristik

triwulan sebelumnya dari 0,001% (qtq) pada triwulan

inflasi Kota Denpasar maupun Kota Singaraja

sebelumnya menjadi -1,45% (qtq) pada periode

terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran

laporan. Sementara itu, secara tahunan inflasi

bahan makanan, makanan jadi dan perumahan

kelompok ini tercatat sebesar 0,34% (yoy), lebih tinggi

sebagaimana tercermin pada dominannya bobot

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK

mengalami deflasi sebesar -1,18% (yoy). Rendahnya

Kota Denpasar maupun Kota Singaraja.

dan

jasa

keuangan

inflasi kelompok ini didukung adanya penyesuaian harga Bahan Bakar sehingga tercatat deflasi pada komoditas Angkutan Antar Kota, Angkutan Dalam Kota, Angkutan Udara, Bensin, dan Solar.


55

a)

Kota Denpasar Tabel 2.2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran


Pada triwulan I 2016, laju inflasi Kota Denpasar

adanya potensi kenaikan, pada Maret 2016 kembali

mengalami peningkatan dari 2,75% (yoy) pada

dilakukan rangkaian upaya koordinasi pengendalian

triwulan IV 2015 menjadi 3,41% (yoy) pada triwulan

inflasi oleh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi

I 2016. Peningkatan tekanan inflasi tertinggi terjadi

Bali antara lain melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah

pada kelompok bahan makanan (6,93%, yoy),

serta kegiatan pemantauan harga. Selain kelompok

kelompok sandang (6,24%, yoy), dan kelompok

bahan makanan, kelompok sandang dan kesehatan

kesehatan (6,24%, yoy). Inflasi kelompok bahan

pada triwulan I 2016 juga merupakan pendorong

makanan triwulan I 2016 tercatat lebih rendah dari

inflasi Kota Denpasar. Adanya peningkatan pada

inflasi triwulan I 2015 yang sebesar 7,65% (yoy). Sama

kedua kelompok ini didorong oleh peningkatan UMK

halnya dengan kondisi Bali secara umum, peningkatan

Denpasar sebesar 11,5% sesuai dengan Peraturan

inflasi kelompok ini pada periode pelaporan di Kota

Gubernur Bali No.1 Tahun 2016 tentang Upah

Denpasar disebabkan karena adanya hambatan

Minimum Kabupaten/Kota.

produksi pada komoditas utama penyumbang inflasi (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) yang

Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, gas,

terjadi pada lingkup nasional dan juga berkurangnya

dan bahan bakar menunjukkan penurunan yang

stok/pasokan yang tersedia di pasar tradisional. Hal ini

cukup dalam dibandingkan triwulan IV 2015 tercatat

juga tidak lepas dari masih tingginya ketergantungan

sebesar 5,09% (yoy) sehingga menjadi sebesar

pasokan dari daerah lainnya sehingga harga relatif

1,07% (yoy) pada triwulan I 2016. Apabila ditinjau

berfluktuasi. Selain itu, tekanan inflasi kelompok

pergerakannya sepanjang triwulan I 2016, maka top

bahan makanan juga didorong oleh terjadinya

5 komoditas yang tercatat mengalami inflasi di Kota

bencana kebakaran di salah satu pasar tradisional

Denpasar masih didominasi oleh komoditas pada

terbesar di Denpasar, yaitu Pasar Badung. Menyikapi

kelompok volatile food.

56


Tabel 2.3 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Denpasar

No

Komoditas

Januari Inflasi 1 Bawang Merah

(%, mtm)

Kontribusi (%,mtm)

33,17

0,18

No

Komoditas

Deflasi 1 Bensin

(%, mtm)

Kontribusi (%,mtm)

-3,73

-0,20

2

Daging Ayam Ras

6,80

0,13

2

Buncis

-55,75

-0,09

3

Telur Ayam Ras

14,45

0,10

3

-25,00

-0,04

4

Angkutan Udara

10,18

0,09

4

-17,49

-0,04

54,02

0,08

5

Kasur Angkutan Antar Kota Semangka

-19,16

-0,03

57,10

0,12

5 Baju Kaos Berkerah Februari Inflasi 1 Cabai Merah

Deflasi 1 Tarif Listrik

-3,81

-0,16

2

Pisang

16,58

0,05

2

Bensin

-1,13

-0,06

3

Emas Perhiasan

4,92

0,04

3

Cabai Rawit

-30,24

-0,04

4

Rokok Kretek Filter

5 Tomat Sayur Maret Inflasi 1 Cabai Rawit

2,45

0,03

4

Bawang Merah

-6,82

-0,04

56,47

0,03

5

Angkutan Udara

-2,65

-0,02

80,70

0,12

-12,82

-0,24

Deflasi 1 Daging Ayam Ras

2

Sawi Hijau

65,60

0,09

2

Tarif Listrik

-1,80

-0,07

3

Mobil

2,17

0,06

3

Angkutan Udara

-5,22

-0,05

4

Buncis

38,39

0,06

4

Bensin

-0,72

-0,04

5

Tongkol Pindang

10,26

0,04

5

Telur Ayam Ras

-5,01

-0,03


b)

Kota Singaraja Tabel 2.4 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran



57

Tabel 2.5 Top 5 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi Kota Singaraja

No

Komoditas

(%, mtm)

Kontribusi (%,mtm)

No

Komoditas

(%, mtm)

Kontribusi (%,mtm)

Januari Inflasi

Deflasi

1

Cabai Rawit

46,40

0,53

1

Buncis

-46,32

-0,22

2

Bawang Merah

32,03

0,31

2

Bensin

-3,92

-0,16

3

Kentang

51,27

0,08

3

Minyak Goreng

-2,54

-0,03

4

Telur Ayam Ras

7,14

0,07

4

Salak

-20,83

-0,02

5

Tongkol/Ambu-ambu

19,20

0,04

5

Angkutan Antar Kota

-3,85

-0,01

Februari Inflasi

Deflasi

1

Mie Kering Instant

17,40

0,21

1

Cabai Rawit

-23,28

-0,26

2

Pisang

12,61

0,09

2

Bawang Merah

-23,93

-0,23

3

Daging Ayam Ras

2,10

0,05

3

Buncis

-19,91

-0,09

4

Tomat Sayur

47,57

0,04

4

Tarip Listrik

-2,70

-0,08

5

Cabai Merah

24,44

0,04

5

Kacang Panjang

-13,70

-0,04

1

Cabai Rawit

49,67

0,56

1

Daging Ayam Ras

-13,37

-0,33

2

Bawang Merah

29,52

0,28

2

Pisang

-4,77

-0,03

3

Buncis

52,38

0,25

3

Kentang

-19,93

-0,03

4

Kacang Panjang

22,94

0,07

4

Tarip Listrik

-1,09

-0,03

5

Bayam

21,67

0,05

5

Udang Basah

-7,57

-0,02

Maret Inflasi

Deflasi


Inflasi Kota Singaraja tercatat mengalami peningkatan

Singaraja mengalami peningkatan kecuali kelompok

yang cukup tinggi dari 2,97% (yoy) pada triwulan

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar,

IV 2015 menjadi 4,42% (yoy) pada triwulan I 2016.

sejalan dengan kondisi Kota Denpasar. Jika ditinjau

Namun demikian, capaian inflasi ini tercatat lebih

berdasarkan pergerakannya sepanjang Januari sampai

rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya

Maret 2016, maka komoditas yang mendorong laju

yang tercatat sebesar 8,99% (yoy). Realisasi inflasi

inflasi di Singaraja didominasi oleh kelompok volatile

Kota Singaraja pada triwulan I 2016 masih berada

food.

di atas inflasi Kota Denpasar. Jalur distribusi Bali Selatan dan Bali Utara masih perlu menjadi perhatian

2.3.

untuk menjaga ketersediaan pasokan pada kedua

Pada triwulan I 2016, tekanan inflasi kelompok

kota sampel inflasi di Provinsi Bali. Berdasarkan

volatile food kembali menunjukkan peningkatan.

kelompoknya, peningkatan tertinggi terjadi pada

Kenaikan harga bawang merah yang terjadi secara

kelompok bahan makanan yang meningkat tajam

nasional, harga cabai merah, cabai rawit, dan daging


ayam ras mendorong terjadinya inflasi pada kelompok

menjadi sebesar 11,56% (yoy) pada triwulan I 2016.

volatile food. Tren kenaikan harga komoditas tersebut

Hampir seluruh kelompok pengeluaran di Kota

merupakan dampak dari peningkatan permintaan

58


DISAGREGASI INFLASI

masyarakat sehubungan dengan rangkaian perayaan

tahun terakhir yang sebesar 8,64% (yoy). Adanya

Imlek, Galungan, dan Kuningan, serta terhambatnya

peningkatan harga pada kelompok ini langsung

distribusi bahan pangan akibat terbakarnya Pasar

disikapi oleh TPID baik pada tingkat Provinsi maupun

Induk di Bali, Pasar Badung.

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali melalui rangkaian upaya pengendalian inflasi. Pengendalian harga oleh TPID dalam jangka pendek antara lain adalah

8

melalui pelaksanaan Pasar Murah dan pelaksanaan

6 4

pemantauan lapangan dan kecukupan stok untuk

2

merespon peningkatan harga.

0 -2

1

3

5

7

9 11 1

3

5

2013

7

2014

9 11 1

3

5

7

9 11 1

2015

3

2016

Pada triwulan I 2016, kenaikan harga terjadi pada komoditas bawang merah, cabai merah, cabai rawit,

-4

Series4

CORE

dan daging ayam ras. Sementara itu, komoditas yang

-6

VOLATILE

ADMINISTERED

tercatat mengalami penurunan indeks harga pada triwulan I 2016 adalah daging babi (-0,054%, yoy)


dan beras (-0,052%, yoy).

Grafik 2. 30 Disagregasi Inflasi Bulanan Provinsi Bali

b)

Administered Prices

Tekanan inflasi kelompok administered prices pada triwulan I 2016 kembali tercatat melandai lebih 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

% yoy

dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kelompok administered prices pada triwulan I 2016 mencatat inflasi sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2015 yang 1,01% (yoy). Komoditas yang menyumbang inflasi administered prices cukup signifikan pada triwulan I 2016 adalah komoditas

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013 2014 2015 2016 yoy VOLATILE

CORE ADMINISTERED


rokok kretek filter dan angkutan udara. Namun demikian, laju inflasi tertahan oleh penurunan indeks harga bahan bakar bensin (-0,046%, yoy) solar (-0,009, yoy), angkutan antar kota (-0,021%, yoy),

Grafik 2. 31 Disagregasi Inflasi Tahunan Provinsi Bali

dan tarif listrik (-0,034%, yoy). Rendahnya inflasi pada kelompok administered prices pada triwulan

a)

Volatile Food

I 2016 merupakan dampak dari penurunan harga

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pada

minyak dunia, yang berpengaruh pada melandainya

triwulan I 2016, inflasi volatile food di Provinsi Bali

harga bensin dan solar.

tercatat lebih tinggi dengan capaian inflasi tahunan

c)

sebesar 6,93% (yoy) setelah pada triwulan IV

Tekanan inflasi kelompok inti tercatat relatif stabil.

2015 tercatat sebesar 3,10% (yoy). Tekanan inflasi

Rupiah kembali mengalami penguatan pada Maret

kelompok ini pada triwulan I 2016 masih tercatat lebih

2016 yang secara year to date (ytd), nilai tukar rupiah

rendah dibandingkan rata-rata historisnya selama 3

menguat sebesar 3,96% atau secara point-to-point

Core Inflation

(ptp) menguat sebesar 0,84% (mtm) ke level Rp


59

13.260 per dolar AS. Ke depan, Bank Indonesia terus

IV 2016. Sementara dari hasil Survei Konsumen

menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan

Bank Indonesia mengindikasikan bahwa konsumen

fundamentalnya,

mendukung

optimis terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I

keuangan.

2016 adalah sebesar 99,43 menurun dibandingkan

sehingga

dapat

dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 100,42 pada Desember 2015. Penurunan IKK triwulan I 2016 tersebut terutama disebabkan oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE), khususnya melemahnya persepsi konsumen terhadap penghasilan saat ini. Ekspektasi Inflasi Hasil

Survei

Konsumen

Bank

Indonesia

juga

menunjukkan bahwa konsumen memperkirakan tekanan kenaikan harga yang meningkat pada Juni 2016. Hal ini terindikasi dari Indeks Ekspektasi Harga Sumber : Bank Indonesia, diolah Grafik 2. 32 Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

(IEH) 3 bulan mendatang yang tercatat naik menjadi 185,50 pada triwulan I 2016. Meningkatnya tekanan kenaikan harga diperkirakan terjadi utamanya pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau seiring dengan perkiraan meningkatnya permintaan selama bulan puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri. Laju inflasi kelompok inti cukup stabil didukung oleh masih memadainya sisi suplai dan ekspektasi inflasi yang terjaga (baik dari sisi konsumen maupun pedagang). Pengendalian ekspektasi inflasi menjadi sangat penting untuk dilaksanakan untuk mengurangi

Sumber : Bank Indonesia, diolah Grafik 2. 33 Perbandingan Nilai Tukar Kawasan

ketidakpastian dan ekspektasi inflasi yang berlebihan. Berkaitan dengan itu, langkah strategis TPID Provinsi Bali menjaga ekspektasi melalui press release, talkshow, dan gerakan operasi pasar serta pasar

Interaksi permintaan dan penawaran Tekanan permintaan dapat direspon dengan baik oleh sisi penawaran meskipun terdapat sedikit penurunan indeks perkiraan total penjualan secara umum pada 3 bulan yang akan datang dari hasil Survei Pedagang Eceran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada triwulan I 2016 dibandingkan dengan triwulan

60


murah di Tahun 2016 secara aktif dilaksanakan.

200.00

50%

180.00

143 141

160.00 140.00

40% 30%

120.00

20%

100.00

10%

80.00

0%

60.00

-13%-10% -14% -20%

40.00 20.00 0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2015 Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan yad Growth Indeks Ekspektasi Harga 3 Bulan yad

10

11

12

1

2

-30%

3

2016 Indeks Ekspektasi Harga 6 Bulan yad Growth Indeks Ekspektasi Harga 6 Bulan yad

Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia Grafik 2. 34 Ekspektasi Penjualan

205

50%

200

194

195 190

30%

185.5

185

20%

180

10%

175

3% 0% 2%

170 165

-10%

160 155

40%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2015 Indeks Ekspektasi harga 3 bulan yad Growth Ekspektasi harga 3 bulan yad

11

12

1

2

3

-20%

2016 Indeks Ekspektasi harga 6 bulan yad Growth Ekspektasi harga 6 bulan yad

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia Grafik 2. 35 Ekspektasi Konsumen

2.4.

PERGERAKAN HARGA DI KOTA NON

Hasil pemantauan harga terhadap 6 komoditas

SAMPEL INFLASI

(penyumbang utama inflasi Bali) di Provinsi Bali

Pemantauan pergerakan harga di kota-kota non

menunjukkan pergerakan harga yang searah dengan

sampel inflasi di Bali dilakukan oleh Tim Pengendali

pergerakan harga di kedua kota sampel inflasi.

Inflasi Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi

Peningkatan harga terjadi pada komoditas bawang

Bali melalui Sistem Informasi Harga Komoditas Pangan

merah yang masih terus tinggi sejak minggu pertama

Strategis (SiGapura) Provinsi Bali. Sesuai dengan butir

Februari

kesepakatan Capacity Building PIHPS Provinsi Bali

penurunan harga antara lain komoditas aneka cabai

SiGapura, per tanggal 1 April 2016, kontributor data

seiring dengan masuknya musim panen. Sementara

SiGapura di tingkat konsumen adalah seluruh Dinas

komoditas beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras

Perindustrian dan Perdagangan pada 9 (sembilan)

terpantau relatif stabil pada triwulan I 2016.

2016.

Komoditas

yang

menunjukkan

Kabupaten/Kota dengan total 15 pasar tradisional dan 2 pasar modern yang tersebar di Provinsi Bali.


61

Rp

14,000

30,000

12,000

Badung

10,000

Bangli

8,000

Buleleng

6,000

Denpasar

4,000

Gianyar

2,000

Jembrana Karangasem

0

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV Oktober November Desember Januari 2016 Februari 2015 2015 2015 2016

Maret 2016

Bangli

20,000

Buleleng

15,000

Denpasar

10,000

Gianyar Jembrana

5,000 0

Tabanan

Karangasem MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV Oktober November Desember Januari 2016 Februari 2015 2015 2015 2016

Maret 2016

Klungkung Tabanan

Sumber :SiGapura, diolah

Grafik 2. 36 Pergerakan Harga Komoditas Beras

70,000

Badung

25,000

Klungkung


Rp

Rp

Grafik 2. 39 Pergerakan Harga Komoditas Telur Ayam Ras

90,000

Rp

80,000

60,000

Badung

50,000

Bangli

40,000

Buleleng

30,000

Denpasar

40,000

Denpasar

Gianyar

30,000

Gianyar

Jembrana

20,000

Jembrana

20,000 10,000 0


Maret 2016

Klungkung

Buleleng

50,000

10,000 0


Maret 2016

Klungkung Tabanan


Grafik 2. 37 Pergerakan Harga Komoditas Cabai Merah

60,000

Bangli

60,000

Tabanan


Badung

70,000

Rp

Grafik 2. 40 Pergerakan Harga Komoditas Cabai Rawit

50,000 Badung

50,000 40,000 30,000

Rp

45,000

Badung

40,000

Bangli

35,000

Bangli

Buleleng

30,000

Buleleng

Denpasar

25,000

Denpasar

20,000

20,000

Gianyar

15,000

Gianyar

10,000

Jembrana

10,000

Jembrana

0


Maret 2016

Klungkung Tabanan

Sumber :SiGapura, diolah Grafik 2. 38 Pergerakan Harga Komoditas Daging Ayam Ras

62


5,000 0


Maret 2016

Klungkung Tabanan

Sumber :SiGapura, diolah Grafik 2. 41 Pergerakan Harga Komoditas Bawang Merah

2.5.

INFLASI PEDESAAN

perdesaan Bali meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,55% (ytd).

%, mtm

Sejalan dengan masih terjadinya inflasi perdesaan di Bali, pada triwulan I 2016 rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami sedikit penurunan dari 105,15 pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 105,08.

Sumber : BPS, diolah Grafik 2. 42 Perkembangan Inflasi Pedesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)

10

%, ytd

8 6 4 2 0 -2 -4

1

3

5

7

9 11 1

2013

3

5

7

2014 Bali

9 11 1

3

5

7

2015

9 11 1

3

2016

Nasional

Sumber : BPS, diolah Grafik 2. 43 Perkembangan Inflasi Pedesaan (ytd)

Berbeda halnya dengan inflasi di kota-kota sampel perhitungan inflasi di Bali, tekanan inflasi perdesaan Bali sampai dengan triwulan I 2016 justru mengalami penurunan dibandingkan inflasi triwulan IV 2015. Laju inflasi perdesaan Bali pada Maret 2016 tercatat sebesar 0,33% (mtm) lebih rendah dari inflasi perdesaan nasional sebesar 0,95% (mtm). Secara kumulatif, inflasi perdesaan Bali tercatat sebesar 1,72% (ytd) sedikit berada di bawah inflasi perdesaan nasional yang mencapai 1,87% (ytd). Namun, inflasi


63

BOKS B

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI BALI

Dalam upaya menjaga inflasi Bali yang rendah

3. Melakukan

penajaman

langkah

Pemerintah

dan stabil, TPID Provinsi Bali bersama 9 (sembilan)

Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan

TPID Kabupaten/Kota kembali melakukan langkah

anggaran.

koordinatif

dalam

pengendalian

inflasi

jangka

pendek dan menengah dengan menyusun Roadmap

Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan

Pengendalian inflasi Provinsi Bali 2016 -2018.

Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali disusun dengan

Penyusunan Roadmap ini dilaksanakan sebagai tindak

mengacu dan telah diselaraskan dengan Roadmap

lanjut amanah Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo

Pengendalian Inflasi 2015 -2017 yang disusun

dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian

oleh Pokjanas TPID. Roadmap Pengendalian Inflasi

Inflasi Daerah VI di Jakarta pada 27 Mei 2015 dengan

Daerah Provinsi Bali 2018 disusun untuk mendukung

3 (tiga) rekomendasi utama yang dihasilkan sebagai

pencapaian target inflasi sebagaimana tercantum

berikut:

dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran

1. Mempertegas komitmen daerah dalam menjaga

Inflasi sebesar 3,5±1% di 2018. Roadmap ini

stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K

merupakan guideline terkoordinasi dan terencana

(Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga,

serta diharapkan menjadi komitmen penuh dari

Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang

seluruh stakeholders dengan susunan yang terdiri

efektif),

dari:

2. Melakukan infrastruktur

percepatan dan

pangan di daerah,

64

pembangunan

mewujudkan

kedaulatan

Identifikasi permasalahan pokok di masing-masing kelompok inflasi (volatile food, administered prices, core) di Bali

4. Langkah-langkah pengendalian inflasi jangka

pengendalian inflasi Provinsi Bali untuk kelompok

pendek 2016, dan jangka menengah (2017-

penyumbang inflasi baik jangka pendek maupun

2018)

jangka panjang yang menjadi permasalahan struktural

5. Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah

adalah sebagai berikut:

pusat serta Kementerian/Instansi terkait. Melalui serangkaian langkah koordinasi, sinkronisasi berbagai kegiatan dan rencana kerja pemerintah daerah di masing-masing leading sektor (SKPD terkait) serta dengan mensinergikan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya yang berada dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Bali, yang dimulai sejak Januari – Maret 2016 guna menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pada tanggal 5 April 2016 telah disepakati dan ditandatangani bersama Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Bali oleh seluruh ketua TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota di Bali. Dalam upaya mencapai inflasi yang rendah dan stabil, Provinsi Bali masih dihadapkan dengan berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian. Tantangan

65

• •

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • •

66

Untuk mensinergikan berbagai kebijakan Pemerintah

bangunan, (ii) mengarahkan ekspektasi inflasi untuk

Pusat dan Daerah serta kebijakan Bank Indonesia

mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil.,

dalam

inflasi

(iii) penyediaan fasilitas asrama (mahasiswa) atau

nasional telah disusun berbagai usulan rekomendasi

rumah dinas (pekerja) bagi penduduk pendatang, (iv)

pengendalian

perbaikan tata ruang wilayah dengan membangun

mengawal

pencapaian

inflasi.

Usulan

sasaran

rekomendasi

pengendalian inflasi dalam jangka pendek adalah:

pusat ekonomi di daerah sub-urban/penyangga.

(a) pengendalian inflasi pangan diarahkan pada:

Sementara usulan rekomendasi kebijakan jangka

(i) menjaga ketersediaan pasokan pangan di pasar

menengah adalah: (a) pengendalian inflasi pangan

dalam jumlah yang memadai (ii) mengkomunikasikan

diarahkan pada: (i) mengefisienkan tata niaga

kepada publik tentang kondisi dan prognosa pangan

perdagangan pangan pokok (ii) mengefektifkan

pokok serta langkah-langkah antisipasi yang akan

kebijakan harga referensi melalui dukungan system

dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga

informasi

pangan pokok (iii) memperkuat peran Bulog dalam

dan review harga referensi mengacu pada cost of

stabilisasi harga pangan pokok. (b) pengendalian

production (iii) menyediakan instrument intervensi

inflasi kelompok administered prices khususnya

melalui stok pangan pemerintah (iv) mensinergikan

energi diarahkan: (i) meningkatkan transparansi

program

dan menjaga konsistensi penetapan tarif angkutan

dengan RKPD pada SKPD terkait untuk mendukung

darat dalam dan luar kota (iii) melakukan review atas

kedaulatan

adjustment tarif listrik khususnya terkait penggunaan

kelompok administered prices khususnya energi

variabel inflasi. (iv) menjaga stabilitas nilai tukar

diarahkan: (i) mempersiapkan diversifikasi energi (ii)

antara lain dengan mendorong penggunakan Rupiah

memperkuat infrastruktur distribusi sektor energi (iii)

dalam bertransaksi. (c) pengendalian kelompok

meningkatkan efiiensi penggunaan energi di daerah,

inti diarahkan pada (i) melakukan pertemuan

(c) pengendalian kelompok inti diarahkan pada (i)

secara berkala dengan Real Estate Indonesia (REI)/

mengembangkan daerah-daerah penyangga sebagai

Pelaku Usaha dan instansi terkait guna memantau

supply untuk memenuhi kebutuhan sewa rumah/

perkembangan harga dan merumuskan kebijakan

kontrak rumah yang meningkat.

harga

yang

Roadmap pangan.

akurat

jangka (b)

(PIHPS-SiGapura)

menengah pengendalian

panjang inflasi

yang dapat menekan inflasi di sektor perumahan/

67


68


BAB III

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN


69

70

Perbankan dan Sistem Pembayaran

3.1.

PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA

BANK UMUM Tabel 3.1 Perkembangan Usaha Bank Umum di Bali

Grafik 3. 1 Pertumbuhan Tahunan Asset, DPK dan Kredit

Grafik 3. 2 Komposisi dan Pertumbuhan Asset Menurut Kelompok Bank

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Bali pada triwulan

dan

I 2016 masih terjaga sebagaimana tercermin dari

terbesar dicatat kelompok bank asing campuran dari

peningkatan aset, dan fungsi intermediasi perbankan

sebesar 29,07% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi

(kenaikan LDR) serta terjaganya rasio kredit Non

kontraksi sebesar -7,63% (yoy) pada triwulan I 2016.

Performing Loan di periode triwulan I 2016. Aset bank

Berdasarkan share-nya, share asset kelompok bank

umum pada triwulan I 2016 mencapai Rp 91,4 triliun

pemerintah mengalami peningkatan dari sebesar

atau tumbuh sebesar 7,12% (yoy), sedikit melambat

59,94% pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar

dibanding

sebelumnya

60,83%, seiring dengan masih tertahannya kinerja

(8,23%, yoy). Perlambatan pertumbuhan dialami

konsumsi Pemerintah. Sementara itu, share asset

oleh seluruh kelompok bank antara lain kelompok

kelompok bank umum swasta nasional dan kelompok

bank asing campuran, bank umum swasta nasional

bank asing campuran cenderung stabil masing-

pertumbuhan

triwulan

kelompok

bank

pemerintah.

Perlambatan

masing sebesar 37,33% dan 1,84%.


71

3.1.1. Pelaksanaan Fungsi Intermediasi

(yoy), namun mengalami perlambatan dibanding

Fungsi intermediasi bank umum pada triwulan I

pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai

2016 menunjukkan kinerja yang membaik tercermin

7,09% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi

dari peningkatan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR)

di semua jenis DPK dengan perlambatan terdalam

dari 83,24% pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar

pada pertumbuhan deposito. Perlambatan tersebut

83,47% pada triwulan I 2016. Peningkatan tersebut

disebabkan oleh upaya perbankan untuk mendukung

antara lain didorong oleh perlambatan DPK pada

tercapainya suku bunga single digit sehingga

triwulan laporan. Berdasarkan kelompok bank, LDR

perbankan cenderung melepas deposito (dengan

terbesar terdapat pada kelompok bank pemerintah

share sebesar 36,81%) yang memiliki bunga yang

yaitu sebesar 89,25%. Sedangkan LDR kelompok

tinggi. Kondisi tersebut terlihat dari perlambatan

bank umum swasta nasional dan bank asing campuran

pertumbuhan deposito dari sebesar 7,36% (yoy) pada

masing-masing tercatat sebesar 76,42% (sebelumnya

triwulan IV 2015 menjadi sebesar 4,23% (yoy) pada

75,53%) dan 46,42% (sebelumnya 42,44%).

triwulan I 2016 atau tercatat sebesar Rp 27,8 triliun. Perlambatan pertumbuhan DPK yang dalam terjadi pada semua kelompok bank, dimana pertumbuhan terdalam terjadi pada kelompok asing dan campuran yang mengalami kontraksi sebesar -6,49% (yoy) pada triwulan laporan. Bank Swasta Nasional Bank Pemerintah

%

Grafik 3. 3 Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR)

35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

I

II

III 2014

IV

Bank Asing & Campuran DPK

I

II

III 2015

IV

I 2016

Grafik 3. 5 Pertumbuhan DPK Menurut Kelompok Bank

Grafik 3. 4 Perkembangan LDR menurut Kelompok Bank

3.1.1.1 Penghimpunan Dana Pada triwulan I 2016 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp75,5 triliun, tumbuh 4,93%

72


Grafik 3. 6 Pertumbuhan DPK

3.1.1.2. Penyaluran Kredit Penyaluran kredit bank umum pada triwulan I 2016 kembali mengalami perlambatan yang tercatat sebesar 8,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 9,87% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, share kredit modal kerja masih menjadi yang terbesar mencapai 38,71% dari total kredit. Pada triwulan I 2016, kredit modal kerja tercatat sebesar Rp24,4 triliun atau tumbuh Grafik 3. 7 Pertumbuhan Kredit Perbankan

sebesar 6,43% (yoy) sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 7,72% (yoy). Sementara itu, share kredit investasi pada triwulan I 2016 mencapai 22,9% dari total kredit yaitu sebesar Rp14,4 triliun atau tumbuh sebesar 6,01%(yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding triwulan IV 2015 yang tumbuh sebesar 8,83% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi dengan share 38,39% sedikit meningkat dari 12,86% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi 13,14% (yoy) pada triwulan I 2016 dengan nominal sebesar Rp. 24,2

Grafik 3. 8 Komposisi Kredit

triliun. Peningkatan pertumbuhan kredit konsumsi terjadi seiring dengan peningkatan kinerja konsumsi pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan daya beli sebagai dampak dari kenaikan UMR serta penurunan harga BBM, LPG, dan TTL, dan penurunan suku bunga BI Rate pada triwulan laporan yang mendorong tendensi penurunan suku bunga.

Grafik 3. 9 Perkembangan Suku Bunga Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Menurut Kategori

Perdagangan Besar dan Eceran Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan Industri Pengolahan Perantara Keuangan Jasa Kemasyarakatan Konstruksi Pertanian Lainnya

14,736 5,614 1,689 1,619 2,227 1,330 1,825 948 20,342

15,865 5,825 1,616 1,669 2,130 1,475 2,090 1,011 21,145

16,574 5,969 1,678 1,886 2,140 1,692 2,206 1,075 21,868

17,460 6,252 1,779 1,935 2,185 1,452 2,230 1,146 22,768

17,966 6,515 1,775 1,838 2,168 1,310 2,167 1,219 23,008

18,747 6,439 1,789 1,813 2,262 1,345 2,282 1,286 23,813

19,008 6,295 1,851 1,807 2,367 1,310 2,333 1,346 24,655

19,776 6,455 1,771 1,914 2,321 1,344 2,120 1,388 25,767

19,440 6,366 1,754 1,555 2,240 1,268 2,069 1,399 26,983


73

Berdasarkan

kategori

share

ekonomi,

kredit

(yoy) pada triwulan laporan. Sementara berdasarkan

secara sektoral masih diominasi oleh sektor yang

kelompok bank, peningkatan NPL tertinggi terjadi

mendominasi

pada kelompok bank pemerintah sebesar 2,73%

perekonomian

Bali,

yaitu

pelaku

usaha kategori perdagangan besar dan eceran,

pada triwulan I 2016.

serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Share kredit kategori perdagangan besar dan eceran mencapai 30,82%. Sedangkan share kredit kategori penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat sebesar 10,09%. 3.1.2. Non Performing Loan (NPL) Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan Provinsi Bali masih terjaga di bawah 5%. NPL pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 2,38%, sedikit Grafik 3. 11 NPL Berdasarkan Kelompok Bank

meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,06%. Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan NPL tersebut terutama didorong oleh peningkatan NPL investasi yang mencapai 5,55%

3.2.

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN

RAKYAT (BPR)

Sejalan dengan perkembangan bank umum, kinerja NPL Total Kredit

NPL Kredit Modal Kerja

NPL Kredit Investasi

NPL Kredit Konsumsi

BPR pada triwulan I 2016 masih terjaga. Asset BPR pada triwulan I 2015 tumbuh 20,74%(yoy),

6.00

sedikit lebih tinggi dibanding triwulan IV 2015 yang

5.00 4.00

sebesar 20,61% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan

3.00

dengan peningkatan pertumbuhan DPK dari sebesar

2.00

18,66% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar

1.00 0.00

I

II

III 2014

IV

I

II

III

IV

2015

Grafik 3. 10 Perkembangan NPL Kredit

I 2016

19,87%(yoy) pada triwulan I 2016. Perbaikan tersebut juga didukung oleh peningkatan LDR dari sebesar 76,33 pada triwulan IV 2015 menjadi sebesar 76,98 pada triwulan I 2016.

Tabel 3.3 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali

74


Sementara itu, pertumbuhan penyaluran kredit BPR

Kondisi tersebut sejalan dengan persebaran DPK

pada triwulan I 2016 mengalami sedikit perlambatan

kabupaten kota di Provinsi Bali yang terkonsentrasi di 4

dari 16,28%(yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi

(empat) kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki

14,18%(yoy) dengan nominal Rp8,3 triliun. Secara

pangsa mencapai 90%, yaitu meliputi Denpasar,

klasifikasi jenis penggunaan, kredit yang disalurkan

Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dari pertumbuhan

oleh BPR didominasi oleh kredit produktif yaitu kredit

kreditnya, kabupaten yang mengalami peningkatan

modal kerja dengan porsi sebesar 51% dan kredit

pertumbuhan adalah Kabupaten Tabanan, Kabupaten

investasi sebesar 13% dari total kredit, sedangkan

Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Sementara dari

kredit konsumsi mencapai 36%.

sisi kualitas kredit, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki NPL yang terjaga di bawah batas 5%.

Rp Miliar 14,000

Aset

g Asset (%, yoy)

30

12,000

g Kredit (%, yoy)

g DPK (%, yoy)

25

10,000

NPL tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar mencapai 3,37% pada triwulan I 2016.

15

6,000

%,yoy

20

8,000

Buleleng 7%

10

4,000

Jembrana 3%

Tabanan 6% Badung 12%

5

2,000 -

I

II

III

IV

I

II

2014

III

IV

2015

Gianyar 5%

0

I

Denpasar 59%

2016

Klungkung 2%

Grafik 3. 12 Pertumbuhan Asset, Kredit dan DPK Karangasem 4%

82.57 82.71

Grafik 3. 14 Proporsi Kredit Bank Umum Spasial

84.13

78.96

80.11

81.67

80.54 76.33

I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

2015

76.98

Buleleng 4%

2016

PERKEMBANGAN PERBANKAN

KABUPATEN/KOTA

Jembrana Tabanan 2% 3%

Badung 16% Gianyar 4%

I

Grafik 3. 13 Loan to Deposit Ratio (LDR)

3.3.

Bangli 2%

Denpasar 67%

Klungkung 1% Bangli Karangasem 1% 2%

Grafik 3. 15 Proporsi DPK Bank Umum Spasial

Secara spasial, penyaluran kredit bank umum masih terkonsentrasi di 4 (empat) kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memiliki pangsa mencapai 82%, yaitu meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.


75

Tabel 3.4 Perkembangan Rekening DPK dan Kredit per Kabupaten di Bali Maret 2016

ketersediaan layanan perbankan di Provinsi Bali.

60

Kondisi ini terlihat dari jumlah kantor bank di Kota

50

%,yoy

40

Denpasar yang mencapai 301 kantor dibanding

30

Kabupaten Bangli yang hanya 24 kantor bank.

20 10 0

Sementara ketersediaan layanan ATM di Kota I

II

III

IV

I

2014

II

III

IV

I

2015

2016

Buleleng

Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem

Denpasar

Bangli yang hanya 28 ATM. Kondisi tersebut merupakan kondisi umum ketika bank follows the trade di mana pusat perkembangan perekonomian

Grafik 3. 16 Pertumbuhan kredit lokasi bank kabupaten/ kota di Provinsi Bali

3.37

1.14

Denpasar mencapai 1.293 dibanding Kabupaten

1.69 1.06 0.94 0.67 0.64 0.22 0.87

Provinsi Bali terkonsentrasi di Bali Selatan.

DENPASAR KARANGASEM BANGLI KLUNGKUNG GIANYAR BADUNG TABANAN JEMBRANA BULELENG

0.15 0.11 0.25 0.27

Terkonsentrasinya sebaran kredit dan DPK di empat kabupaten/kota tersebut juga tercermin dari sebaran

76


0.62

0.25 0.22 0.17 0.00

Grafik 3. 17 NPL Kabupaten/Kota Maret 2016

0.48

0.20

0.40

0.60

0.80

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Grafik 3. 18 Jumlah Kantor Bank per 1.000 Penduduk Dewasa

3.4. DENPASAR KARANGASEM BANGLI KLUNGKUNG GIANYAR BADUNG TABANAN JEMBRANA BULELENG

51 24 37 100 82 43 78 0

301

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

3.4.1. Ketahanan Sektor Korporasi Sejalan peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Bali pada periode triwulan I 2016, penyaluran kredit korporasi juga menunjukkan peningkatan di triwulan

193

I 2016 dibanding triwulan sebelumnya (berdasarkan lokasi proyek), yaitu tumbuh dari 11,63% (yoy)

100

200

300

400

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

di triwulan IV 2015 menjadi 12,29% di triwulan I 2016. Peningkatan kinerja sektor korporasi, terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan kredit

Grafik 3. 19 Penyebaran Kantor Bank di Provinsi Bali

pedagangan besar dan eceran yang memiliki pangsa terbesar (40,35%) dari total penyaluran kredit korporasi, yaitu dari 16,11% (yoy) di triwulan IV

KOTA DENPASAR

2015 menjadi 17,60% (yoy) pada triwulan I 2016,

2.01

KAB. KARANGASEM

0.24

sehingga mendorong peningkatan kinerja kredit

KAB. BANGLI

0.17

KAB. KLUNGKUNG

0.30

sektor korporasi pada triwulan I 2016.

KAB. GIANYAR

0.72

KAB. BADUNG

2.28

KAB. TABANAN

0.34

KAB. JEMBRANA

0.29

KAB. BULELENG

0.30 0.00

25,000

GROWTH (YOY)

NOMINAL KREDIT (RP MILIAR)

60 50

20,000

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

40

15,000

30

10,000

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Grafik 3. 20 Jumlah ATM per 1.000 Penduduk Dewasa

20

5,000

10

-

0

I

II

III

2014

KOTA DENPASAR KAB. KARANGASEM KAB. BANGLI KAB. KLUNGKUNG KAB. GIANYAR KAB. BADUNG KAB. TABANAN KAB. JEMBRANA KAB. BULELENG

1293

I

II

III

2015

IV

I 2016

Grafik 3. 22 Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Provinsi Bali

72 28 40 270

Pertanian

1018

Pertambangan

117 58 140 0

IV

Industri Pengolahan LGA Konstruksi

500

1000

1500

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Perdagangan Akomodasi Makan Minum Transportasi Keuangan

Grafik 3. 21 Penyebaran ATM di Provinsi Bali

Real estate Administrasi Pemerintahan

Grafik 3. 23 Proporsi Kredit Sektoral Korporasi


77

Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit REAL ESTATE

didorong oleh terjadinya peningkatan pertumbuhan modal kerja yang memiliki pangsa terbesar dalam penyaluran kredit korporasi. Kredit modal kerja tumbuh dari 7,40% (yoy) pada triwulan IV 2015 menjadi 10,26% (yoy) di triwulan I 2016. Sementara

AKMAMIN PERDAGANGAN KONSTRUKSI INDUSTRI PENGOLAHAN -

pada periode yang sama, kredit investasi justru

%

mengalami perlambatan yaitu tumbuh menjadi

2016 I

14,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 16,31% (yoy). Meningkatnya kinerja

kredit

modal

kerja

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

2015 IV

2015 III

2015 II

2015 I

Grafik 3. 24 Posisi NPL Kredit Korporasi Sektor Provinsi Bali

mengkonfirmasi

peningkatan kinerja dunia usaha Provinsi Bali pada

Peningkatan pertumbuhan kredit pada periode

periode triwulan I 2016.

triwulan

laporan

diperkirakan

didorong

oleh

penurunan suku bunga kredit korporasi untuk jenis Meskipun terjadi peningkatan penyaluran kredit

penggunaan modal kerja dari 12,75% pa di triwulan

korporasi, kualitas kredit korporasi menunjukkan

IV 2015 menjadi 12,53% di triwulan I 2016. Sejalan

penurunan, tercermin dari rasio Non Peforming Loan

dengan itu, perkembangan suku bunga kredit

(NPL) yang menunjukkan peningkatan pada periode

investasi juga menunjukkan penurunan di periode

triwulan I 2016 dengan nilai NPL sebesar 3,90%, lebih

yang sama yaitu dari 12,68% di triwulan IV 2015

tinggi dibandingkan triwulan IV 2015 yang tercatat

menjadi 12,46% pada triwulan I 2016. Perbaikan

sebesar 3,22%. Sebagian besar sektor usaha utama,

kinerja dunia usaha yang tergambar dari hasil SKDU

menunjukkan peningkatan NPL diantaranya sektor

Bank Indonesia triwulan I 2016

usaha penyediaan akomodasi makan minum (dari

SBT, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya

4,64% menjadi 6,48%), sektor usaha perdagangan

yang sebesar -21,88% SBT, juga merupakan faktor

besar dan eceran (dari 2,90% menjadi 3,56%) dan

yang mendorong peningkatan pertumbuhan kredit

sektor usaha industri pengolahan (dari 2,50% menjadi

korporasi di triwulan laporan. Semakin membaiknya

2,66%). Sementara itu, pada periode yang sama sektor

kinerja dunia usaha juga didorong oleh penurunan

usaha utama lainnya menunjukkan perbaikan kualitas

harga BBM, LPG dan TTL pada periode triwulan laporan

NPL yaitu sektor konstruksi NPL turun dari 5,37%

serta nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Selain

menjadi 3,76% dan sektor real estate, persewaan dan

itu, faktor keamanan yang kondusif dan peningkatan

jasa perusahaan yang juga menunjukkan penurunan

jumlah kunjungan wisman dan wisdom seiring dengan

NPL yaitu dari 2,15% menjadi 2,05%. Meskipun

adanya beberapa faktor musiman yaitu perayaan

mengalami peningkatan yang signifikan, namun

hari keagamaan seperti imlek, nyepi, kuningan dan

nilai NPL kredit korporasi secara keseluruhan masih

galungan juga ikut mendorong pertumbuhan kredit

terjaga di bawah batas toleransi 5%. Oleh karena

korporasi sejalan dengan peningkatan kinerja industri

itu, stabilitas sistem keuangan yang bersumber dari

pariwisata di triwulan laporan.

sebesar -13,03%

korporasi masih dikategorikan aman, namun khusus untuk sektor dengan nilai NPL diatas 5% tetap harus

3.4.2. Ketahanan Sektor Rumah Tangga

mendapatkan perhatian.

Perkembangan kinerja kredit sektor rumah tangga

78


(RT) pada triwulan I 2016 menunjukkan perlambatan

2016 sehingga menahan laju penjualan rumah tipe

dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 10,89%

besar. Perlambatan kredit pada KPR tipe besar (di atas

(yoy) di triwulan IV 2015 menjadi 10,16% (yoy)

70), juga disebabkan oleh masih tingginya tingkat

pada triwulan I 2016. Perlambatan ini, terutama

suku bunga perbankan di periode triwulan laporan

didorong oleh perlambatan kredit pemilikan rumah-

yang berada dalam kisaran 11,82% pa. Sementara

KPR yang memiliki share terbesar dalam penyaluran

berdasarkan hasil SHPR primer pada periode triwulan

kredit rumah tangga (pangsa 42%) yang tumbuh

laporan, sejumlah 73% responden mengkonfirmasi

dari 5,96% di triwulan IV 2015 menjadi 4,79%

pembelian rumah dengan menggunakan pembiayaan

pada triwulan I 2016. Perlambatan juga terjadi pada

KPR, sehingga tingkat suku bunga sangat sensitif

jenis kredit kendaraan bermotor, yang mengalami

mempengaruhi pembelian rumah untuk tipe besar di

kontraksi pada triwulan laporan, dibandingkan

periode triwulan laporan.

triwulan sebelumnya yang tumbuh positif, yaitu dari 1,37% (yoy) di triwulan IV 2015 menjadi kontraksi

Sementara itu, KPR tipe 21 dan KPR tipe 22-70

sebesar -4,31% (yoy) pada triwulan I 2016. Meskipun

menunjukkan

demikian, jenis kredit rumah tangga lainnya yaitu

tinggi di periode triwulan laporan, dibandingkan

kredit multiguna, kredit pemilikan rumah toko/

triwulan sebelumnya didorong oleh masih tingginya

rumah kantor dan kredit pemilikan apartemen tetap

kebutuhan hunian untuk masyarakat untuk tipe kecil

menunjukkan peningkatan pertumbuhan di triwulan

dan menengah.

pertumbuhan

kredit

yang

lebih

laporan. Perkembangan kredit multiguna (share terbesar kedua 39,40%) terus tumbuh signifikan pada

Kontraksi

triwulan laporan sebesar 19,62% (yoy), lebih tinggi

penurunan pertumbuhan penyaluran KKB untuk

dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 19,30%.

hampir

Peningkatan pertumbuhan kredit multiguna, sejalan

KKB mobil, KKB sepeda motor dan KKB truk dan

dengan peningkatan kinerja pertumbuhan komponen

kendaraan bermotor roda enam atau lebih. KKB

konsumsi rumah tangga yang juga menunjukkan

mobil mengalami penurunan yang signifikan pada

peningkatan kinerja di periode triwulan laporan.

periode triwulan laporan yaitu dari 2,78% (yoy) di

penyaluran semua

jenis

KKB

dipengaruhi

kendaraan

yang

oleh

meliputi

triwulan IV 2015 menjadi kontraksi -3,08% (yoy) Perlambatan kredit KPR terutama disebabkan oleh

pada triwulan I 2016. Sementara itu, KKB sepeda

perlambatan KPR tipe di atas 70 yang turun secara

motor mengalami kontraksi yang semakin dalam di

signifikan dari 10,59% (yoy) pada triwulan IV 2015

triwulan laporan yaitu dari kontraksi -19,69% (yoy)

menjadi 6,74% (yoy) di triwulan I 2016. Perlambatan

menjadi -22,84% (yoy) pada triwulan I 2016. Kondisi

KPR tipe di atas 70 terutama disebabkan oleh

ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank

peningkatan harga rumah yang signifikan untuk

Indonesia Provinsi Bali, dimana indeks pengeluaran

tipe besar, yang terkonfirmasi oleh hasil Survei

masyarakat untuk pembelian barang tahan lama turun

Properti Residensial (SHPR) Primer Bank Indonesia

dari 88,5 di Desember 2015 menjadi 88 pada Maret

di triwulan laporan yaitu dengan peningkatan nilai

2016. Hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia

Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) untuk

di periode triwulan laporan juga mengkonfirmasi

tipe besar pada triwulan laporan yaitu 156,83 di

bahwa pengeluaran masyarakat di periode triwulan

triwulan IV 2015 menjadi 158,38 pada triwulan I

I 2016, lebih ditujukan untuk pembelian bahan


79

makanan dan peralatan rumah tangga. Sementara

triwulan laporan yaitu dari kontraksi -6,99% (yoy)

untuk kendaraan dan suku cadang justru mengalami

triwulan IV 2015 menjadi -6,10% (yoy) pada triwulan

penurunan omset penjualan yang signifikan rata-

I 2016. Penurunan pertumbuhan kredit KPA terutama

rata diatas 50% sepanjang triwulan I 2016. Kondisi

disebabkan oleh penurunan KPA tipe di atas 70 dari

ini juga didorong oleh aktivitas musiman berupa

kontraksi -10,96% (yoy) menjadi kontraksi -19,17%

perayaan hari raya keagamaan berupa imlek, nyepi,

(yoy). Perlambatan penyaluran kredit pada KPA di

galungan dan kuningan sepanjang triwulan I 2016.

periode triwulan laporan terindikasi disebabkan oleh terjadinya peningkatan suku bunga untuk seluruh

G-MULTIGUNA

G-KKB

G-KPA

G-KPR

jenis tipe KPA, sehingga menahan laju penjualan

G-RUKAN

apartemen. KPA untuk tipe kecil naik dari 13,38% pa menjadi 14,28% pa, sementara itu KPA tipe

80 70

menengah naik dari 12,34% pa menjadi 12,52%

60

%,yoy

50

sedangkan KPA tipe besar naik dari 11,57% pa

40 30

menjadi 11,92% pa.

20 10 0

I

-10

II

III

IV

I

II

2014

-20

III

IV

I

2015

2016

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Tipe 21

Tipe 22 s.d. 70

Tipe Diatas 70

G_Tipe Diatas 70

G_Tipe 22 s.d. 70

G_Tipe 21

Rp triliun

KKB

KREDIT MULTIGUNA

KP-RUKAN

KPA

I

II

III

II

IV

14 12 10 6 4

30 25 20

2 0

IV

I

2014

15

III

I

2015

2016

10 5

Grafik 3. 27 Posisi Kredit Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan

0 -5 I

II

III

IV

I

2014

II

III 2015

IV

I

-10

2016

Grafik 3. 26 Pertumbuhan KPR per Tipe

pertumbuhan

kredit

multiguna

di

perayaan hari keagamaan dan stabilnya tingkat harga barang di periode triwulan laporan yang terindikasi oleh tingkat inflasi tahunan yang mencapai 3,59% (yoy). Sementara itu, kredit pemilikan apartemenKPA meskipun masih mengalami kontraksi, namun menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi di


NPL_RUKAN

NPL_MULTIGUNA

NPL_KPA (skala kanan)

NPL_KKB

0.012

0.14

0.01

0.12 0.1

0.008 %

periode triwulan laporan diperkirakan didorong oleh peningkatan adanya faktor musiman yaitu

NPL_KPR

%

Peningkatan

80

KPR

8

%,yoy

Rp triliun

Grafik 3. 25 Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga Perjenis Penggunaan

0.08

0.006

0.06

0.004

0.04

0.002 0

0.02 I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

0

2016

Grafik 3. 28 NPL Sektor Rumah Tangga per Jenis Penggunaan

Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit rumah

uang kartal pada triwulan I 2016 menunjukkan posisi

tangga, rasio NPL menunjukan peningkatan yang

net inflow tercatat sebesar Rp 2,1 triliun, dengan

signifikan dari 0,64% di triwulan IV 2015 menjadi

Inflow tercatat sebesar Rp 5,07 triliun, jauh lebih tinggi

0,87% pada triwulan I 2016. Penurunan ini terutama

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

disebabkan oleh peningkatan NPL untuk KPA yang

sebesar Rp 2,5 triliun. Sementara outflow tercatat

meningkat signifikan dari 6,70% di triwulan IV 2015

sebesar Rp 2,9 triliun pada triwulan laporan, lebih

menjadi 12,16% pada triwulan I 2016. Kondisi perlu

rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

mendapatkan perhatian, meskipun KPA memiliki share

yang sebesar Rp 4,01 triliun.

yang rendah sebesar 0,78% terhadap total kredit RT, namun kondisi tetap perlu diwaspadai. Sementara itu, jenis kredit RT lainnya yaitu KPR, kredit pemilikan rukan dan kredit multiguna meskipun menunjukkan peningkatan namun tingkat NPL masih relatif kecil, berada dalam kisaran dibawah 1 % (kecuali KPR tercatat sebesar 1,07%). Kondisi tersebut sejalan dengan NPL KKB yang menunjukkan peningkatan namun juga persentasenya masih dibawah 1%. Secara keseluruhan, kondisi ketahanan sektor rumah tangga masih relatif aman dan ke depan diharapkan

Grafik 3. 29 Perkembangan Uang Kartal di Bali

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang akan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2016, kualitas kredit rumah tangga juga akan lebih baik. 3.5.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

3.5.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai 3.5.1.1. Perkembangan Aliran Masuk (Inflow)

dan Keluar (Outflow) serta Kegiatan

Penukaran Sejalan dengan perkembangan perekonomian, aliran

Grafik 3. 30 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling

Tabel 3.5 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali


81

3.5.1.2. Penyediaan Uang Layak Edar Bank

Indonesia

terus

berkomitmen

terus dilakukan kepada masyarakat umum dan pelaku dalam

usaha di Bali untuk meminimalisir peredaran uang

meningkatkan kualitas uang layak edar di masyarakat

palsu. Di samping itu, Bank Indonesia senantiasa

(clean money policy), dengan menarik uang lusuh/

mengintensifkan kerjasama dengan pihak kepolisian

rusak dari aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia

dalam menekan peredaran uang palsu.

(inflow). Penyediaan uang layak edar tersebut dilakukan dengan kegiatan penukaran uang dan

3.5.2. Perkembangan Transaksi Pembayaran

kegiatan kas keliling. Di Provinsi Bali, kegiatan kas

Nontunai

keliling dilakukan hingga ke Nusa Penida (Kabupaten

3.5.2.1. Perkembangan Kliring

Klungkung) yang merupakan salah satu daerah

Seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian,

terpencil di Provinsi Bali. Frekuensi layanan kas keliling

aktivitas transaksi nontunai menunjukkan peningkatan

pada triwulan I 2016 mencapai 18 kali.

baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Pada

Jumlah

uang

palsu

yang

teridentifikasi

pada

triwulan I 2016 jumlah nominal perputaran kliring

triwulan I 2016 sebanyak 1.934 lembar, meningkat

mencapai Rp 19 triliun, meningkat sebesar 8,14%

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar

(qtq). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi

1.372 lembar. Sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah

lembar kliring pada triwulan I 2016 juga menunjukkan

oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

peningkatan sebesar 3,09% (qtq).

Tabel 3.6 Perkembangan Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong

82


Pada triwulan I 2016 jumlah tolakan cek/bilyet giro kosong tercatat sebesar 8,3 ribu lembar dengan nominal sebesar Rp 430 miliar. Jumlah lembar tolakan tersebut mengalami penurunan sebesar -6,04%(qtq) dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,3 ribu lembar. Lembar tolakan tersebut mencapai 1,3% dari total lembar kliring yang ditransaksikan pada triwulan I 2016. Sedangkan secara nominal, tolakan cek/bilyet giro kosong mengalami penurunan mencapai -67,49% (qtq). Nominal tolakan tersebut mencapai 2,16% dari keseluruhan nominal transaksi kliring triwulan I 2015.

Grafik 3. 31 Perkembangan Kliring

Grafik 3. 32 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong


83

SERI KEBANKSENTRALAN

BI 7- DAY REPO RATE Bank Indonesia mereformulasi suku bunga kebijakan,

sebagai suku bunga kebijakan. Dalam periode yang

dari BI Rate menjadi BI 7-day (Reverse) Repo Rate.

sama, BI akan mulai mengumumkan BI 7-day Repo

Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas

Rate sebagai bagian dari suku bunga operasi moneter

transmisi kebijakan moneter. Meskipun demikian,

(term structure). Penguatan operasi moneter ini telah

penguatan operasi moneter ini tidak mengubah sikap

melalui kajian yang lama dan mendalam serta sejalan

(stance) kebijakan moneter yang sedang diterapkan.

dengan praktik terbaik (best practice) di berbagai

Perubahan suku bunga kebijakan ini akan berlaku

bank sentral di dunia.

efektif sejak tanggal 19 Agustus 2016. Dalam masa

transisi sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016,

tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama,

Bank Indonesia akan tetap menggunakan BI Rate

memperkuat sinyal kebijakan moneter dengan suku

84

Penguatan

kerangka

operasi

moneter

bunga (Reverse) Repo Rate 7 hari sebagai acuan

sebagai suku bunga kebijakan, namun nantinya BI

utama di pasar keuangan. Kedua, memperkuat

7-day Repo Rate-lah yang akan dipergunakan sebagai

efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui

suku bunga acuan (suku bunga kebijakan). Dengan

pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar

demikian, dalam struktur tenor operasi moneter, suku

uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, mendorong

bunga kebijakan akan bergeser dari tenor 1 tahun

pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi

(360 hari) menjadi tenor yang lebih pendek yakni 7

dan pembentukan struktur suku bunga di Pasar Uang

hari.

Antarbank (PUAB) untuk tenor 3 bulan hingga 12

bulan. Untuk itu, penguatan operasi moneter akan

BI 7-day Repo Rate merupakan kebijakan Bank

disertai dengan langkah-langkah untuk percepatan

Indonesia yang akan menurunkan bunga secara

pendalaman pasar uang.

drastis adalah tidak benar. Yang dilakukan oleh Bank

Dalam menentukan suku bunga kebijakan,

Indonesia adalah memperkuat kerangka operasi

Bank Indonesia menggunakan sejumlah kriteria

moneter, bukan mengubah sikap (stance) kebijakan.

yaitu bersifat transaksional (antara BI dengan

Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat

perbankan), memiliki pasar yang relatif dalam,

efektivitas kebijakan moneter, sehingga setiap ada

dan memiliki hubungan yang kuat dengan sasaran

perubahan tingkat suku bunga kebijakan, baik

operasional kebijakan moneter. BI Rate sebagai suku

kenaikan maupun penurunan, dampaknya terhadap

bunga kebijakan tidak mengacu kepada instrumen

suku bunga pasar uang dan perbankan, baik deposito

manapun di pasar uang. Sementara BI 7-Day Repo

maupun kredit, akan menjadi semakin cepat.

Rate mengacu kepada instrumen operasi moneter

yang aktif ditransaksikan antara BI dengan perbankan

telah dilakukan oleh Bank Indonesia dari 7,50% pada

(transaksional) setiap hari. Selain itu, pilihan untuk

Desember 2015 menjadi 6,75% pada Maret 2016,

menggunakan instrumen repo juga ditujukan untuk

telah memberikan dampak terhadap penurunan suku

mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya

bunga kredit di Provinsi Bali. Rata-rata suku bunga

instrumen repo.

kredit modal kerja pada Maret 2016 tercatat sebesar

Bank Indonesia tidak menghapus suku bunga

12,53% (pa), turun dibanding Desember 2015 yang

kebijakan. Yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah

sebesar 12,75% (pa). Penurunan rata-rata suku

memperkenalkan suku bunga kebijakan baru, yaitu

bunga kredit juga terjadi pada suku bunga kredit

BI 7-day Repo Rate, menggantikan BI Rate yang saat

investasi yang turun dari 12,68% (pa) di Desember

ini berlaku sebagai suku bunga kebijakan. Adapun

2015 menjadi 12,46% (pa) di Maret 2016. Penurunan

perbedaan antara BI Rate dengan BI 7-day Repo Rate

juga terjadi pada rata-rata suku bunga kredit UMKM

adalah BI Rate saat ini berada pada level 6,75% (setara

yang turun dari 13,03% (pa) pada Desember 2015

dengan suku bunga 12 bulan dalam struktur suku

menjadi 12,67% (pa) di Maret 2016. Kondisi tersebut

bunga operasi moneter). Sementara BI 7-day Repo

juga diperkuat produk kredit beberapa bank dengan

Rate saat ini berada pada level 5,50% (setara dengan

suku bunga yang dapat dijangkau masyarakat.

Informasi yang menyatakan bahwa kebijakan

Sejalan dengan penurunan BI Rate yang

suku bunga operasi meneter 7 hari). Sampai dengan sebelum 19 Agustus 2016, BI Rate masih tetap ada

85

BOKS C

GERAKAN PEDULI KOIN RUPIAH I.

LATAR BELAKANG

Dalam

rangka

menjalankan

survei kepada masyarakat Kota Denpasar mengenai amanat

Undang-

perlakuan terhadap uang logam. Berdasarkan survei,

undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

38 % dari responden menggunakan uang logam

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6

untuk bertransaksi atau ditabung di bank, sementara

tahun 2009 dan pelaksanaan visi dan misi KPwDN,

62 % responden lainnya memperlakukan uang

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali telah

logam dengan menyimpan/mengumpulkan di tempat

melaksanakan kebijakan pengedaran uang Rupiah

khusus penyimpanan uang (celengan), laci, dan

ke seluruh wilayah Provinsi Bali. Terlebih lagi dengan

tempat tertentu di rumah. Awareness masyarakat

dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 2011

yang masih kurang tersebut menjadi salah satu

tentang Mata Uang yang mewajibkan semua transaksi

faktor yang menyebabkan perputaran uang logam di

di wilayah NKRI mempergunakan Rupiah, sehingga

masyarakat tidak berjalan dengan optimal.

kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah harus dapat dipenuhi dengan baik.

II.

Berdasarkan data 2015, aliran uang keluar (outflow)

Menindaklanjuti latar belakang tersebut, dan dalam

KPw BI Provinsi Bali sebesar Rp14,47 Triliun yang

rangka melakukan edukasi kepada masyarakat

terdiri dari uang kertas dan uang logam. Dari jumlah

untuk memperlakukan uang logam dengan baik,

tersebut, kebutuhan terhadap uang logam mencapai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

97,2 juta keping dengan nominal sebesar Rp41,8

menyelenggarakan kegiatan Gerakan Peduli Koin

miliar atau naik 30 % dari tahun 2014 yang tercatat

Rupiah yang dirangkaikan juga dengan penukaran

sebesar Rp32,1 miliar. Hal tersebut menunjukkan

uang lusuh pada hari Minggu tanggal 17 April 2016

peningkatan kebutuhan uang logam di Provinsi Bali.

dalam area Car Free Day di lapangan Renon Denpasar.

Namun demikian, selama ini tidak ada aliran uang

Kegiatan ini melibatkan kasir/teller perbankan di Kota

logam layak edar masuk (inflow) dari perbankan ke

Denpasar dengan didukung pula oleh para Duta

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Hal

Rupiah yang terpilih melalui ajang pemilihan Duta

yang sama juga terjadi di masyarakat, dimana hanya

Rupiah yang diikuti oleh kasir/teller perbankan pada

sedikit yang menukarkan ataupun menyetorkan uang

tahun 2015. Kegiatan yang berlangsung dari pukul

logam ke perbankan. Dengan kata lain uang logam

06.00 – 10.00 Wita mendapatkan animo yang tinggi

yang selama ini dikeluarkan dan diedarkan oleh

dari pengunjung Car Free Day di Lapangan Renon

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melalui

maupun masyarakat yang sengaja datang untuk

perbankan terserap sepenuhnya oleh masyarakat.

melakukan penukaran uang logam yang dimiliki.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Pada kegiatan tersebut, tercatat lebih dari 300

Provinsi Bali pada tahun 2015 telah melakukan

orang melakukan penukaran uang logam dengan

86

PELAKSANAAN KEGIATAN

berbagai pecahan mulai dari pecahan Rp50,00 s.d.

Sedangkan

Rp1.000,00. Jumlah uang logam yang terkumpul

menukarkan uang lusuh mencapai 100 orang dengan

sebanyak 149.146 keping dengan nilai sebesar

jumlah

Rp.45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh

(seratus dua puluh enam juta enam ratus empat

ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel

puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari berbagai

berikut :

pecahan uang kertas.

masyarakat

penukaran

yang

sebesar

datang

untuk

Rp.126.647.000,00

87

III.

RENCANA KEDEPAN

kegiatan serupa di beberapa lokasi khususnya

Mempertimbangkan animo dan antusias masyarakat

kantong-kantong uang logam di luar kota Denpasar.

dalam melakukan penukaran uang logam, maka

Selain itu edukasi Rupiah berupa sosialisasi ciri-ciri


keaslian uang Rupiah, tata cara pelaporan uang yang

akan terus memberikan edukasi tentang tata cara

diragukan keasliannya dan kewajiban penggunaan

memperlakukan uang Rupiah khususnya uang logam

Rupiah juga diperlukan agar menjadikan Rupiah

kepada

berdaulat di wilayah NKRI.

88

masyarakat

dengan

menyelenggarakan

BOKS D

KPwBI PROVINSI BALI BERKERJASAMA DENGAN DESA ADAT DALAM UPAYA MENERTIBKAN KUPVA BB Bali sebagai salah satu lokasi favorit di dunia

BB di Provinsi Bali saat ini mencapai 594 kantor layanan

setiap tahunnya dikunjungi oleh jutaan wisatawan

dengan 132 diantaranya merupakan kantor pusat.

mancanegara.

industri

Dominasi sebaran terbesar ada di Kabupaten Badung

terhadap

dengan persentase sebesar 67% atau sebanyak 418

perekonomian Bali. Citra positif yang telah terbentuk

kantor, diantaranya sebanyak 300 kantor terdapat di

di mata wisatawan asing sebagai manifestasi layanan

wilayah Kuta. Selanjutnya diikuti oleh Kota Denpasar

prima yang diberikan selama ini hendaknya dapat

sebesar 21% atau 81 kantor dan Kabupaten Gianyar

dipertahankan dan ditingkatkan.

sebesar 9% atau 63 kantor.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi

Melalui

Setyowati, dalam sambutannya mengatakan bahwa

PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang

perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan

Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di Provinsi Bali

Bank,

mengalami peningkatan yang cukup pesat. Selama

KUPVA BB. Pengaturan dilakukan baik terhadap

tahun 2015 jumlah KUPVA BB yang memperoleh izin

aspek perizinan, penyelenggaraan dan pengawasan.

usaha dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan yang

Bali mencapai 81 kantor layanan KUPVA. Total KUPVA

mungkin muncul di bidang sistem pembayaran, BI

pariwisata

Selama

telah

ini

kemajuan

berkontribusi

besar

Peraturan

Bank

Bank

Indonesia

Indonesia

mendorong

No.16/15/

penguatan

89

telah berkerja sama dengan POLRI, baik pada tingkat

tersebut

pusat dengan Mabes POLRI maupun di tingkat daerah

bertambahnya KUPVA BB di Wilayah Desa Adat Kuta,

dengan POLDA. Salah satu bidang tugas yang telah

dipandang perlu untuk membuat suatu Pernyataan

disepakati untuk disinergikan antara Bank Indonesia

Bersama antara para pihak mengenai Kerjasama dan

dengan Kepolisian adalah penanggulangan tindak

Koordinasi terhadap KUPVA BB guna terciptanya

pidana di bidang sistem pembayaran dan KUPVA BB.

ketentraman dan kenyamanan masyarakat dan para

disimpulkan

bahwa

dengan

semakin

wisatawan. Selain

kerjasama

dengan

kepolisian,

berbagai

upaya telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, pada

Indonesia Provinsi Bali antara lain melalui penyebaran

tanggal 16 Maret 2016 di Kantor Perwakilan Bank

leaflet Himbauan Penggunaan KUPVA BB Berizin,

Indonesia Provinsi Bali dilaksanakan penandatanganan

Daftar KUPVA Berizin di Provinsi Bali dan Modus

Pernyataan Bersama Kerjasama dan Koordinasi terkait

Penipuan KUPVA BB dalam 3 (tiga) bahasa (Indonesia,

KUPVA BB antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Inggris dan Cina). Disamping itu, dilakukan juga

Provinsi Bali dan Desa Adat Kuta serta Sosialisasi

pengembangan Aplikasi Edukasi Rupiah di Android

Peraturan

yang memuat daftar KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

tentang KUPVA BB. Acara diikuti oleh Anggota

per Kabupaten/Kota.

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik

Bank

Indonesia

No.

16/15/PBI/2014

Indonesia, DR. SHRI I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Pada tanggal 25 Januari 2016 lalu telah diadakan

M. Wedasteraputra Suyasa, Kasubdit 2 Ditreskrimsus

pertemuan antara DPD RI bersama jajaran pimpinan

Polda Bali, Komisaris Polisi I Made Witaya, Bendesa

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dengan

Adat Kuta, Bp. I Wayan Swarsa, Ketua Asosiasi

komponen Desa Adat Kuta terkait penertiban KUPVA

Pedagang Valuta Asing Provinsi Bali, Ibu Ayu Astuti

BB di palemahan Desa Adat Kuta yang dilaksanakan

Dharma dan Komponen Desa Adat Kuta.

di Gedung KPw BI Provinsi Bali. Dari hasil pertemuan

90

BOKS E

PENURUNAN BI RATE BERDAMPAK PADA PENURUNAN SUKU BUNGA PERBANKAN Sejak Januari hingga Maret 2016, Bank Indonesia

berada pada kisaran 6,09% (yoy)-6,84% (yoy), seiring

telah menurunkan BI Rate sebanyak 3 kali. Melalui

dengan peningkatan konsumsi pemerintah dan

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia

rumah tangga, ekspor, serta investasi. Dari sisi supply,

pada 16-17 Maret 2016, Bank Indonesia kembali

pertumbuhan ekonomi Bali akan didorong oleh

memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25

peningkatan kinerja semua lapangan usaha. Seperti

basis point (bps) menjadi 6,75%, dengan suku bunga

halnya nasional, tekanan inflasi di Provinsi Bali pada

Deposit Facility menjadi sebesar 4,75% dan Lending

tahun 2016 diperkirakan melemah seiring dengan

Facility menjadi sebesar 7,25%. Beberapa faktor yang

berbagai upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah

melatarbelakangi keputusan tersebut adalah masih

(TPID) Provinsi Bali dalam menjaga kestabilan harga

terbukanya ruang pelonggaran kebijakan moneter

barang.

sejalan dengan terjaganya stabilitas makroekonomi,

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Bali yang

terutama terus menurunnya tekanan inflasi di

lebih tinggi di tahun 2016 tersebut, peran industri

2016 dan 2017, serta meredanya ketidakpastian

perbankan

di pasar keuangan global. Pertumbuhan ekonomi

merupakan faktor yang krusial. Namun demikian,

dunia pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan

penyaluran kredit perbankan secara umum masih

lebih lambat dari sebelumnya, dengan pemulihan

mengalami perlambatan. Pada triwulan I 2016,

ekonomi yang belum kuat di sejumlah negara maju

pertumbuhan penyaluran kredit bank umum tercatat

dan perlambatan ekonomi di negara berkembang.

sebesar 8,81% (yoy), lebih rendah dari triwulan I

Di tengah masih lemahnya pertumbuhan ekonomi

2015 yang sebesar 15,18% (yoy). Tren perlambatan

global tersebut, kebijakan penurunan BI Rate

penyaluran kredit tersebut telah dimulai sejak tahun

diharapkan dapat memperkuat upaya peningkatan

2015, sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 1.

dalam

menyalurkan

pembiayaan

permintaan domestik untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dan pada saat yang sama menjaga stabilitas makroekonomi. Sejalan dengan kondisi makroekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2016 turut menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2016 tercatat sebesar 6,04% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2015 yang sebesar 5,96% (yoy), dan lebih tinggi dari triwulan I 2016 yang sebesar 5,99% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2016 kemudian diperkirakan

Grafik 1. Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Provinsi Bali

91

Melalui liaison terhadap beberapa pelaku usaha

hingga Maret 2016 tersebut dapat menjadi peluang

dari triwulan I 2015 hingga triwulan I 2016, dapat

pelaku usaha untuk memperoleh sumber pembiayaan

diketahui bahwa salah satu penyebab melambatnya

yang

penyaluran kredit tersebut adalah karena tingginya

umumnya penurunan BI Rate tidak langsung direspon

tingkat suku bunga kredit. Mayoritas contact liaison

oleh penurunan tingkat suku bunga kredit oleh

lebih memilih sumber pembiayaan dari dana internal

perbankan, namun penurunan cost of funds dari

untuk modal kerja dan investasinya dibanding

perbankan sebagai dampak dari 3 kali penurunan BI

pembiayaan yang bersumber dari perbankan. Oleh

Rate mulai berpengaruh terhadap penurunan suku

karena itu, penurunan BI Rate sejak Januari 2016

bunga kredit, seperti ditunjukkan oleh Grafik 2.

lebih

murah

Grafik 2. Perkembangan BI Rate dan Suku Bunga Perbankan

92

dari

perbankan.

Meskipun

Seperti dapat dilihat pada Grafik 2, suku bunga

target kredit single digit oleh pemerintah (Grafik 3).

kredit bank umum di Provinsi Bali mulai menunjukkan

memperlihatkan penurunan suku bunga kredit bank

penurunan seiring dengan penurunan cost of

umum di Provinsi Bali terjadi sejak bulan Februari 2016,

funds perbankan (diindikasikan oleh penurunan

untuk suku bunga kredit modal kerja dan investasi.

suku bunga deposito). Hal ini juga sejalan dengan

Namun demikian, suku bunga kredit konsumsi belum

sasaran pemerintah dalam mencapai tingkat suku

menunjukkan penurunan. Penurunan suku bunga

bunga kredit single digit sebagai upaya untuk

kredit, khususnya untuk kredit produktif dari bank

mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan

umum ini diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat

hasil liaison, industri perbankan khususnya bank

menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di

umum pemerintah juga secara umum mendukung

Provinsi Bali.

Grafik 3. Perkembangan Suku Bunga Kredit Bank Umum di Provinsi Bali

93


94


BAB IV

KEUANGAN PEMERINTAH Foto oleh: Agus Mulyawan


95

96

Keuangan Pemerintah

4.1

GAMBARAN UMUM

Bali semakin membaik, sebagaimana tergambar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

pada realisasi belanja modal yang berada diatas rata-

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

ratanya selama 5 tahun terakhir.

dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD)

merupakan

rencana

keuangan

Realisasi APBD Provinsi Bali pada triwulan I-2016 untuk

tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh

sisi pendapatan daerah menunjukkan penurunan nilai

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD

realisasi pada triwulan I-2016 yaitu sebesar 19,38%

secara garis besar terdiri atas pendapatan daerah

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

dan belanja-transfer daerah. APBD menggambarkan

yang sebesar 23,58%. Sementara itu, realisasi

arah dan skala prirotas serta kebijakan Pemerintah

belanja di triwulan I-2016 tercatat sebesar 7,70%,

Daerah dalam melaksanakan pembangunan di

menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan

daerahnya. Dalam penyusunan APBD, diharapkan

I-2015 yang sebesar 6,29%.

setiap daerah dapat melakukan sinergi dengan kebijakan penganggaran dengan berbagai kebijakan

4.2.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pemerintah Pusat.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

Sejalan dengan perkembangan asumsi makroekonomi Pagu nilai APBD Provinsi Bali dari sisi pendapatan

regional, khususnya pertumbuhan ekonomi yang

untuk tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar

diperkirakan akan tumbuh lebih baik pada tahun

14,66%, bila dibandingkan dengan tahun 2015,

2016 dibandingkan tahun 2015, nilai APBD Provinsi

yaitu dari Rp 4,9 triliun di tahun 2015 menjadi Rp

Bali terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada

5,62 triliun di tahun 2016. Peningkatan nilai APBD

tahun 2016, pagu anggaran pendapatan daerah

tersebut, didukung oleh peningkatan pendapatan

mencapai Rp 5,62 triliun, meningkat sebesar 14,62%

baik pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan

bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat

maupun peningkatan lain-lain pendapatan daerah

sebesar Rp 4,90 triliun. Sementara itu anggaran

yang sah. Sementara itu, peningkatan juga terjadi

belanja daerah di tahun 2016 juga menunjukkan

dari sisi belanja, baik belanja langsung maupun

peningkatan sebesar 6,96%, dibandingkan triwulan

belanja tidak langsung dengan peningkatan sebesar

sebelumnya, yaitu dari Rp 5,56 triliun (2015) menjadi

6,96%. Dukungan fiskal terhadap perekonomian

Rp 5,95 triliun (2016).

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Grafik 4. 1 Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Bali 2011-2016

Keuangan Pemerintah

97

4.1.1. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi

Peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan

Bali

pada tahun 2016 didorong oleh meningkatnya

Nilai pagu anggaran pendapatan Daerah Provinsi

pendapatan pajak daerah yang ditargetkan sebesar

Bali pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 5,62 triliun

14,37% pada tahun 2016 atau dengan target nominal

atau meningkat sebesar 14,66% dibandingkan pagu

sebesar Rp 3,05 triliun, lebih tinggi dibandingkan

anggaran tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 4,90

tahun 2015 yang sebesar Rp 2,67 triliun. Kondisi

triliun. Peningkatan pagu anggaran pendapatan pada

ini didukung oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi

tahun 2016 terutama didorong oleh peningkatan

Bali yang lebih baik pada tahun 2016 dibandingkan

pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat sebesar

tahun 2015 dan tendensi peningkatan kinerja dunia

13,08% di tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp 3,38

usaha sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi

triliun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 2,99

serta potensi peningkatan jumlah kunjungan wisman.

triliun. Selain karena peningkatan PAD, peningkatan

Kondisi ini juga seiring dengan kebijakan pembebasan

pendapatan daerah juga didorong oleh peningkatan

visa 174 negara oleh Pemerintah di tahun 2016, yang

dana transfer sebesar 71,66% pada tahun 2016

akan mendorong peningkatan aktivitas beberapa

dibandingkan tahun 2015. Sementara pendapatan

lapangan usaha meliputi lapangan usaha transportasi

lain-lain yang sah justru mengalami penurunan

dan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan-

sebesar 62,25% pada tahun 2016 dibandingkan

minum serta lapangan usaha perdagangan besar dan

tahun 2015.

eceran. Kondisi ini diperkirakan akan mendorong peningkatan setoran pajak dari pelaku usaha. Sementara itu, penurunan pendapatan lain-lain yang Tabel 4. 1 Perkembangan Pagu Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali

98

Keuangan Pemerintah

sah pada tahun 2016 disebabkan oleh terjadinya

langsung), menunjukkan peningkatan pagu anggaran

penurunan untuk pendapatan hibah dan penurunan

yang tercatat sebesar Rp 941 miliar atau meningkat

dana penyesuaian dan otonomi khusus yang menurun

sebesar 17,02 % (yoy) dibandingkan tahun 2015.

signifikan pada tahun 2016 dibanding tahun 2015.

Peningkatan belanja bantuan keuangan kepada Prov/ Kab/Kota/Desa sebesar 7,70% (yoy), yaitu dari Rp

4.2.2. Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali

699,61 miliar (2015) menjadi Rp 753,48 miliar (2016),

Nilai pagu anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali pada

juga ikut mendorong peningkatan pagu anggaran

tahun 2016 tercatat sebesar Rp 5,95 triliun, mengalami

belanja tidak langsung pada Sementara itu, pagu

peningkatan sebesar 6,96%, dibandingkan dengan

anggaran belanja bantuan sosial menurun sebesar

pagu anggaran tahun 2015 yang tercatat sebesar

-57,88% (yoy) pada tahun 2016 dibandingkan tahun

Rp 5,56 triliun. Peningkatan pagu anggaran belanja

sebelumnya, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp

di tahun 2016 terutama didorong oleh peningkatan

179 miliar.

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk

Peningkatan belanja daerah pada tahun 2016, juga

belanja tidak langsung, peningkatan pagu anggaran

didorong oleh peningkatan pagu anggaran belanja

tertinggi terjadi pada anggaran belanja hibah yang

tidak langsung. Peningkatan ini terutama didorong

menunjukkan peningkatan signifikan di tahun berjalan

oleh adanya peningkatan pagu anggaran untuk

dengan peningkatan pagu sebesar 46,57% (yoy).

komponen belanja modal yang tumbuh sebesar

Peningkatan belanja tidak langsung juga didorong

26,60% (yoy) atau tumbuh dari Rp 635,83 miliar

oleh peningkatan pagu anggaran belanja belanja

(2015) menjadi Rp 804,95 miliar (2016). Peningkatan

pegawai (share terbesar kedua pada belanja tidak

ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah untuk

Tabel 4. 2 Perkembangan Pagu Anggaran Belanja APBD Provinsi Bali 2015-2016


Keuangan Pemerintah

99

meningkatkan konektivitas antar daerah di Bali melalui

lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang sebesar

pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan

53,73%.

kapasitas jalan dan jembatan. Selain itu, peningkatan pagu anggaran belanja modal juga pada tahun 2016

4.2.3. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali

ditujukan untuk perbaikan sarana irigasi di beberapa

Pada triwulan I-2016, realisasi pendapatan mencapai

wilayah untuk mendorong peningkatan produksi dan

Rp 1,089 triliun atau dengan persentase sebesar

ketahanan pangan, selain itu peingkatan pagu belanja

19,38% dari pagu anggaran. Nilai realisasi ini, lebih

modal juga ditujukan untuk pembangunan dan

rendah bila dibandingkan dengan realisasi triwulan

peningkatan kapasitas sistem penyediaan ari minum

I-2015

(SPAM) di beberapa wilayah. Peningkatan pagu

nilai nominal sebesar Rp 1,156 triliun. Realisasi

belanja modal juga didorong oleh upaya Pemerintah

pendapatan pada triwulan I-2016 juga merupakan

Daerah untuk menyelesaikan pembangunan Rumah

realisasi terendah dalam kurun waktu 5 (lima)

Sakit Provinsi Bali dan Rumah Sakit Mata Indera.

tahun terakhir untuk periode triwulan yang sama,

Peningkatan belanja langsung, juga didorong oleh

dengan rata-rata persentase realisasi selalu diatas

peningkatan pagu belanja pegawai yang pada

23%. Penurunan realisasi pendapatan pada periode

tahun 2016 tercatat sebesar Rp Rp 102 miliar atau

triwulan I-2016, disebabkan oleh penurunan realisasi

meningkat sebesar 12,63% (yoy) dibandingkan tahun

pada 3 komponen utama pendapatan dibandingkan

sebelumnya.

tahun sebelumnya, yaitu realisasi pendapatan asli

yang

mencapai

23,58%

atau

dengan

daerah, realisasi pendapatan transfer dan realisasi Dari sisi kemandirian fiskal, kemampuan Pemerintah

lain-lain pendapatan yang sah.

Provinsi Bali dalam membiayai Belanja Daerahnya

Pada periode triwulan I-2016, sebagian besar

semakin

sebagaimana

komponen pendapatan menunjukkan realisasi yang

tercermin pada rasio pagu anggaran PAD terhadap

lebih rendah dibandingkan pola historisnya. Adapun

total pagu anggaran belanja daerah yang terus

komponen yang menunjukkan realisasi tertinggi

menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada

adalah realisasi dana alokasi umum (DAU), yaitu

tahun 2016, rasio pagu anggaran PAD terhadap total

sebesar 33,33% dan dengan share yang cukup

pagu anggaran belanja daerah mencapai 56,81%,

signifikan pada pendapatan daerah (nominal sebesar

menunjukkan

perbaikan,

Rp 283 miliar), sehingga berkonstribusi besar terhadap

Sumber : Biro Keuangan Pemda Provinsi Bali Grafik 4. 2 Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016

100

Keuangan Pemerintah

Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016

Sumber : Biro Keuangan Pemda Provinsi Bali

realisasi pendapatan daerah pada triwulan I-2016.

dengan konsumsi rumah tangga dan kegiatan pelaku

Sementara itu, komponen pendapatan dengan

usaha seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak

realisasi terendah adalah realisasi retribusi daerah

bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan

yaitu sebesar 14,99%, meskipun demikian share

restoran dan sebagainya. Meskipun konsumsi rumah

komponen ini relatif terhadap pendapatan daerah

tangga dan lapangan usaha penyediaan akomodasi

bila dibandingkan dengan komponen pendapatan

makan minum menunjukkan peningkatan kinerja

lainnya. Sementara itu, PAD mengalami realisasi yang

pada periode triwulan I-2016 dibanding triwulan

rendah bila dibandingkan dengan pola historisnya

sebelumnya,

dengan realisasi sebesar 15,61%, terendah dalam 5

peningkatan realisasi peningkatan PAD realisasi PAD

(lima) tahun terakhir yang selalu berada di atas 20%.

pada periode triwulan I-2016. Rasio realisasi PAD

Penurunan volume penjualan kendaraan bermotor

terhadap total realisasi pendapatan sebesar 48,44%,

pada triwulan I-2016 yang mengalami kontraksi

lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama

sebesar -11,59%, lebih rendah dibandingkan triwulan

tahun 2015 yang mencapai 58,83% dan lebih rendah

I-2015 yang sebesar kontraksi -6,09%, merupakan

bila dibandingkan dengan target anggaran dalam

salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi PAD.

APBD yang sebesar 60,13%. Meskipun demikian,

Selain faktor tersebut, penurunan harga BBM pada

sejalan dengan potensi membaiknya kondisi dunia

triwulan I-2016 juga ikut mendorong penurunan PAD

usaha khususnya industri pariwisata seiring dengan

pada periode triwulan tersebut.

kebijakan

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa rendahnya

mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisman,

realisasi pendapatan daerah pada triwulan

I-2016

penurunan tingkat suku bunga perbankan untuk

terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi PAD.

kredit kendaraan bermotor (KKB) dan perusahaan

Secara keseluruhan, seluruh komponen PAD yaitu

pembiayaan serta potensi meningkatkanya kegiatan

pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan

MICE

lain-lain PAD yang sah memiliki realisasi dibawah

domestik antara lain liburan sekolah diperkirakan

periode yang sama tahun 2015. Sebagaimana yang

akan mendorong peningkatan PAD pada triwulan ke

diketahui, bahwa pajak provinsi umumnya terkait

depan.

namun

bebas

domestik

visa

dan

tidak

yang

dapat

mendorong

diperkirakan

meningkatnya

akan

kunjungan

Keuangan Pemerintah

101

Pada sisi yang lain, pendapatan transfer dari

peningkatan, namun realisasi belanja ini masih

pemerintah pusat memiliki realisasi yang cukup tinggi

menunjukkan pola yang sama dengan tahun-tahun

yaitu sebesar 26,19% dan dengan share sebesar 47%

sebelumnya, dengan persentase realisasi yang akan

terhadap total pendapatan, sehingga memberikan

menunjukkan peningkatan yang signifikan pada

kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian

triwulan III & IV, seiring dengan telah terealisasinya

realisasi anggaran pada triwulan I-2016. Selain

beberapa

pencapaian realisasi yang tinggi, pendapatan transfer

belanja modal. Sementara untuk realisasi triwulan

juga mengalami peningkatan dari sisi realisasi nominal

I, umumnya cenderung relatif kecil seiring dengan

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

masih dilakukannya pemenuhan administrasi dan

yaitu meningkat sebsar 59%. Peningkatan ini

pelelangangn untuk pengadaan infrastruktur, barang

terutama didorong oleh peningkatan realisasi dana

dan jasa.

proyek

pengadaan

alokasi umum yang sangat signifikan dari Rp 13 miliar pada triwulan 1-2015 menjadi Rp 183 miliar di triwulan 1-2016. Dana perimbangan terkait erat dengan realisasi pendapatan pajak pemerintah pusat. 4.2.4. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Realisasi belanja APBD Provinsi Bali di triwulan I-2016 tercatat sebesar 7,70%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2015 yang mencapai 6,29%. Meskipun menunjukkan

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Bali Grafik 4. 3 Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016

102

Keuangan Pemerintah

infrastruktur

dan

Tabel 4. 4 Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2012 – 2016


Pola realisasi belanja APBD pada tahun 2016 ini tidak

jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama

berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,

tahun 2015. Kondisi ini seiring dengan kebijakan

dimana pada triwulan I, realisasi belanja APBD

program lelang yang lebih awal dilakukan untuk

cenderung masih terbatas khususnya untuk belanja

tahun anggaran 2016 yang telah mulai dilaksanakan

barang dan jasa serta belanja modal. Sementara itu,

pada akhir tahun 2015, sehingga realisasi proyek

realisasi belanja pegawai juga telah memiliki pola

khususnya infrastruktur dapat dimulai lebih awal.

historis yang berulang, dimana aktivitas kegiatan kedinasan dan rapat serta acara yang terkait dengan

Secara umum, belanja APBD didorong oleh tingginya

MICE, biasanya akan mulai meningkat pada periode

realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

triwulan II. Pada periode triwulan I 2016, realisasi

Pada komponen realisasi belanja tidak langsung,

belanja tidak langsung tercatat sebesar 7,90%,

realisasi tertinggi terjadi pada komponen belanja hibah

sedangkan belanja langsung tercatat sebesar 7,20%.

dengan nilai realisasi mencapai 15,73%, meskipun

Realisasi kedua komponen belanja APBD tersebut

lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama

lebih tinggi dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya yang mencapai 17,02%, namun

tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar

secara nominal menunjukkan peningkatan yang

7,29% dan 3,72%. Meskipun pada triwulan ini,

signifikan sebesar 35,48% dibandingkan periode

pola realisasi belanja APBD relatif sama dengan

yang sama tahun sebelumnya dengan nilai nominal

tahun-tahun sebelumnya, namun pada triwulan I

mencapai Rp 192 miliar atau sebesar 42% dari total

2016 pola realisasi belanja cenderung relatif lebih

realisasi belanja APBD di triwulan I 2016. Peningkatan

merata diantara masing-masing komponen belanja

realisasi belanja hibah didorong oleh adanya aktivitas

APBD dibandingkan periode yang sama tahun-

perayaan keagamaan pada triwulan I 2016 berupa

tahun sebelumnya. Diharapkan ke depannya pola

nyepi, kuningan dan galungan.

realisasi belanja pemerintah yang lebih merata dapat dilakukan khususnya di tahun 2016, seiring dengan

Belanja modal APBD Provinsi Bali pada periode triwulan

akselerasi percepatan belanja barang dan jasa serta

I 2016 memiliki realisasi yang tinggi tercatat sebesar

belanja modal yang realisasinya pada triwulan I 2016

6,79% atau dengan nominal Rp 55 miliar. Realisasi

Keuangan Pemerintah

103

ini jauh lebih tinggi dibandingkan pola historisnya

total anggaran pendapatan APBD 9 Kabupaten/Kota

dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yang persentase

di tahun 2016. Sementara anggaran pendapatan yang

realisasinya selalu berada di bawah 1%. Realisasi

terkecil adalah Kabupaten Bangli dengan nilai sebesar

nominal belanja modal tersebut mencapai 12% dari

Rp 908 miliar dan share sebesar 5,68% terhadap total

realisasi total belanja APBD pada periode triwulan

anggaran pendapatan APBD 9 Kabupaten/Kota.

berjalan. Peningkatan realisasi belanja modal tersebut, mendorong peningkatan akselerasi pertumbuhan PMTB pada triwulan I 2016 yang tumbuh sebesar 9,54% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan triwulan IV 2015 yang sebesar 6,69% (yoy) dan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 7,43% (yoy). Selain itu, peningkatan realisasi belanja modal juga mendorong peningkatan kinerja konstruksi dari sisi penawaran, yang pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar 7,62% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,01% (yoy) dan periode yang sama triwulan sebelumnya yang sebesar 2,67%

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Bali Grafik 4. 4 Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2016

(yoy). Pada tahun 2016, terdapat beberapa proyek

Pendapatan

transfer

merupakan

komponen

infrastruktur yang telah dianggarkan dalam APBD

pendapatan yang memiliki alokasi anggaran terbesar

Provinsi Bali yang meliputi peningkatan kapasitas,

yaitu mencapai Rp 8,6 triliun atau dengan share sebesar

pelebaran, pembangunan serta pemeliharaan jalan

53,75% terhadap total seluruh anggaran pendapatan

Provinsi di beberapa Kabupaten/Kota, perbaikan

9 Kabupaten/Kota di Bali. Besarnya pendapatan

dan peningkatan kapasitas saluran irigasi untuk

transfer ini menandakan ketergantungan fiskal

meningkatkan ketahanan pangan, pembangunan

pemerintah kabupaten/kota yang masih cukup tinggi

dan peningkatan kapasitas salauran penyediaaan air

terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

minum serta pembangunan rumah sakit provinsi dan

Secara keseluruhan, rata-rata derajat desentralisasi

rumah sakit mata Indera.

fiskal untuk pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar 23,62%. Berdasarkan data anggaran

4.3

APBD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI

pendapatan tahun 2016, derajat desentralisasi fiskal

BALI

tertinggi diraih oleh Kabupaten Badung dengan rasio

4.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

mencapai 76,64% dan terendah di Kabupaten Bangli

dengan rasio sebesar 8,36%. Rendahnya pendapatan

APBD Kabupaten/Kota

Total anggaran pendapatan yang dialokasikan oleh 9

berupa pajak yang dianggarkan oleh Pemerintah

Kabupeten/Kota di Provinsi Bali mencapai Rp 15,96

Kabupaten Bangli disebabkan karena masih relatif

triliun. Total nilai APBD ini jauh lebih besar dibanding

terbatasnya perkembangan aktivitas usaha di Kab.

anggaran pendapatan APBD Provinsi dan APBN yang

Bangli dan merupakan salah satu wilayah dengan

dialokasikan untuk Provinsi Bali. Anggaran terbesar

tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu mencapai 5,45%

dimiliki oleh Kabupaten Badung dengan nilai sebesar

(berdasarkan data 2013), sehingga ketergantungan

Rp 3,83 triliun dan share sebesar 23,97% terhadap

kabupaten tersebut terhadap pendapatan transfer

104

Keuangan Pemerintah

Tabel 4. 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali 2016

Jenis Pendapatan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Anggaran 2016 (Rp Miliar) 15.995 5.165 8.598 2.232

Realisasi Tw 1 2016 (Rp Miliar) 3.161 940 2.140 81

% Realisasi 19,76 18,20 24,89 3,63


dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi

mencapai 12,5% dan pendapatan transfer sebesar

masih tergolong tinggi.

33,40%,

merupakan

faktor

pendorong

utama

tingginya realisasi pendapatan kabupaten tersebut. Secara Keseluruhan pada triwulan I 2016, realisasi

Berdasarkan informasi anekdotal, Pemerintah Daerah

pendapatan

mencapai

Kabupaten Bangli selalu berupaya untuk menggali

19,76%. Capaian realisasi ini terhitung cukup tinggi,

peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak

bahkan lebih tinggi bila dibanding dengan realisasi

daerah, antara lain pajak dari kepemilikan tanah yang

pendapatan Provinsi Bali di periode yang sama.

belum terdaftar. Selama ini penerimaan pajak daerah

Tingginya realisasi pendapatan kabupaten/kota di

bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

triwulan I 2016 ini, terutama didorong oleh realisasi

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

pendapatan

dan pajak atas penerangan jalan.

APBD

transfer

kabupaten/kota

yang

mencapai

24,89%.

Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

4.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja APBD

capaian realisasi pendapatan di triwulan laporan,

Kabupaten/Kota

dengan tingkat realisasi sebesar 18,20%. Salah satu

Anggaran belanja dan transfer kabupaten/kota di Bali

komponen yang mendorong cukup tingginya realisasi

pada tahun 2016 mencapai Rp 17,36 triliun, dengan

PAD adalah pendapatan pajak daerah khususnya

share sebesar 59,56% dari total anggaran merupakan

terkait dengan pendapatan pajak hotel dan restoran,

belanja tidak langsung dengan nilai nominal sebesar

seiring dengan peningkatan kinerja lapangan usaha

Rp 10,34 triliun, sedangkan belanja langsung

penyediaan akomodasi makan minum yang tumbuh

memiliki share sebesar 40,44% dari total anggaran

signifikan pada periode triwulan laporan sebesar

belanja. Dengan nilai anggaran sebesar Rp 3,8 triliun,

6,61% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya

Kabupaten

yang sebesar 4,87% (yoy). Tingginya pertumbuhan

anggaran belanja daerah terbesar dibandingkan

lapangan usaha ini diindikasikan ikut membantu

wilayah lainnya. Sementara itu, Kabupaten Jembrana

peningkatan penerimaan kabupaten/kota di Bali pada

merupakan kabupaten dengan anggaran belanja

triwulan laporan.

daerah terendah yang hanya sebesar Rp 1,09 triliun.

Realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan I 2016

Secara agregat, belanja modal APBD kabupaten/kota

dicapai oleh Kabupaten Bangli dengan capaian

mencapai Rp 3,35 triliun atau sebesar 19,31% dari

sebesar 25,19%. Sementara itu, realisasi PAD yang

total anggaran belanja. Rasio belanja modal tertinggi

Badung merupakan wilayah dengan

Keuangan Pemerintah

105

Tabel 4. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, 2016

Jenis Belanja Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Modal

Anggaran 2016 (Rp Miliar) 17.360 10.340 7.020 3.353

Realisasi Tw 1 2016 (Rp Miliar) 1.546 1.268 278 15

% Realisasi 8,91 12,26 3,96 0,44

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Provinsi bali

dicapai oleh Kabupaten Badung yakni sebesar

bantuan keuangan. Realisasi belanja barang dan jasa

28,41%. Tingginya rasio belanja modal di Kabupaten

telah mencapai 10,78%, sedangkan realisasi belanja

Badung ini diharapkan dapat membantu mendorong

pegawai mencapai 15,68%, sementara realisasi

pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang dan

belanja bantuan keuangan mencapai 10,56% di

mendukung perkembangan kinerja industri pariwisata

Kabupaten Tabanan di periode triwulan laporan.

di Provinsi Bali, dengan Kabupaten Badung sebagai salah satu sentra pengembangan pariwisata di Bali.

Sementara itu, Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan realisasi belanja terendah di

Realisasi belanja kabupaten/kota di Provinsi Bali

triwulan I 2016 yang baru mencapai 5,61%. Realisasi

pada triwulan I 2016 sebesar 8,91% atau senilai

belanja modal yang rendah (share plafon anggaran

Rp 1,55 triliun. Realisasi belanja ini lebih tinggi bila

belanja modal sebesar 28,41% terhadap total

dibandingkan dengan realisasi belanja Provinsi Bali

anggaran belanja Kabupaten Badung), menjadi salah

di periode yang sama yang hanya sebesar 7,70%.

satu penyebab utama rendahnya realisasi belanja

Realisasi belanja tidak langsung kabupaten/kota di

Kabupaten Badung di periode triwulan laporan.

Provinsi Bali yang mencapai 12,26% dan realisasi

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Badung

belanja modal yang mencapai 3,96% di triwulan

telah menyediakan anggaran yang besar yaitu Rp

laporan, ikut mendorong peningkatan realisasi

1,15 triliun untuk membiayai beberapa proyek

belanja kabupaten/kota di triwulan laporan. Meskipun

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung.

demikian, realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali masih menunjukkan capaian yang

(%) 30

rendah yang baru mencapai 0,44% dikarenakan

25

pembangunan proyek infrastruktur, sebagian besar

20

masih dalam proses lelang dan penyiapan administrasi

15 10

serta perencanaan.

5

Dengan realisasi belanja sebesar 12,33%,

0

Kabupaten Tabanan merupakan wilayah dengan realisasi belanja terbesar diantara seluruh kabupaten/ kota di Bali pada triwulan I 2016. Tingginya realisasi


tersebut terutama didorong oleh tingginya realisasi belanja barang dan jasa, belanja pegawai serta belanja

106

Keuangan Pemerintah

Grafik 4. 5 Anggaran belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2016

4.4

ALOKASI APBN DI PROVINSI BALI

triliun yang terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp

Dalam rangka membiayai belanja daerah, pemerintah

3,5 triliun, belanja barang sebesar Rp 3,2 triliun dan

pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran APBN

belanja modal sebesar Rp 1,75 triliun serta belanja

untuk direalisasikan di Bali. Anggaran penerimaan

bantuan sosial sebesar Rp 7,6 miliar. Penurunan pagu

APBN tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri

anggaran terbesar pada tahun 2016, terutama terjadi

yang bersumber dari pajak, Penerimaan Negara

pada anggaran belanja modal yang mencapai Rp

Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Pada sisi yang

626 miliar atau turun sebesar 26,31% dibandingkan

lain, belanja APBN disalurkan dalam bentuk belanja

tahun 2015.

pemerintah pusat dan transfer ke daerah melalui dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja

Sementara itu, realisasi belanja anggaran APBN pada

pemerintah pusat digunakan untuk membiayai

triwulan I 2016 tercatat sebesar 13,40% atau dengan

gaji pegawai kementrian atau instansi pemerintah

nilai nominal mencapai Rp 1,138 triliun. Capaian

pusat yang beroperasi di Bali. Selain itu, anggaran

realisasi ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan

ini dipergunakan juga untuk membiayai proyek-

periode yang sama tahun 2015 yang hanya mencapai

proyek infrastruktur strategis yang dicanangkan oleh

10,63%. Peningkatan capaian realisasi belanja APBN

pemerintah pusat yang dikelola antara lain oleh balai

di triwulan laporan terutama didorong oleh tingginya

jalan dan balai sungai.

realisasi belanja pegawai yang mencapai 21,26% dan realisasi belanja barang yang mencapai 9,39%

Jumlah pagu anggaran APBN untuk Provinsi Bali pada

di triwulan laporan, jauh lebih tinggi dibandingkan

tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,50%

periode yang sama tahun sebelumnya yang masing-

atau dengan nilai nominal sebesar Rp 891 miliar. Nilai

masing sebesar 19,13% dan 7,93%.

pagu APBN pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 8,49 Tabel 4. 7 Pagu dan Realisasi Anggaran APBN 2015-2016 Untuk Provinsi Bali

Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Total

Pagu (Rp Miliar) 3.523 3.292 2.379 188 9.382

Tahun 2015 Realisasi (Rp Miliar) 674 261 18 44 997

Realisasi (%) 19,13 7,93 0,76 23,40 10,63

Pagu (Rp Miliar) 3.523 3.207 1.753 7,6 8.491

Tahun 2016 Realisasi (Rp Miliar) 749 301 88,00 1.138

Realisasi (%) 21,26 9,39 5,02 13,40

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Provinsi bali

Keuangan Pemerintah

107

BOKS F

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BALI Infrastruktur

dalam

rangka

meningkatkan

konektivitas antar wilayah di Provinsi Bali Pembangunan

infrastruktur

Badung, sehingga Kabupaten Badung dan wilayah salah

sekitarnya akan menjadi target utama lokasi investasi

satu aspek penting untuk mempercepat proses

dari investor. Berdasarkan hasil FGD dengan Badan

pembangunan di suatu wilayah, tidak terkecuali

Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi

di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali tidak

Bali, investor umumnya selalu mempertimbangkan

dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastrukturnya.

infrastruktur sebagai hal yang krusial dalam penetapan

Pembangunan di bidang infrastruktur akan menjadi

keputusan investasi. Ketersediaan infrastruktur yang

pondasi dari pertumbuhan ekonomi Bali di masa

mendukung akan mendorong peningkatan investasi

yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan

pada suatu daerah yang akan menjadi salah satu

infrastruktur

atau

sumber pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut,

sasaran yang ingin dicapai oleh stakeholders terkait

dan sebaliknya. Oleh karena itu, belum optimalnya

(pemerintah daerah) dalam setiap program tahunan

konektivitas dari Bali Selatan dan non Selatan.

yang

pembangunan

Sebagai contoh : Kabupaten Badung dan Kabupaten

infrastruktur yang vital dalam mencapai pertumbuhan

Buleleng, akan berdampak pula terhadap rendahnya

ekonomi yang stabil dan berkelanjutan adalah

penyebaran investasi dari Bali selatan ke nono selatan.

pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas

Peningkatan konektivitas antara wilayah Bali selatan

antar wilayah di Provinsi Bali.

(pusat aktivitas ekonomi) dengan Bali non selatan

selalu

dicanangkan.

menjadi

Salah

merupakan

infrastruktur Bandar Udara Internasional di Kabupaten

isu

satu

stategis

akan mampu mendorong pemerataan aktivitas Sebagaimana telah diketahui dari pelaksanaan Focus

ekonomi, yang pada akhirnya akan mendorong

Group Discussion (FGD) dengan stakeholders terkait

pemerataan kesejahteraan masyarakat Bali.

(contoh: Dinas Pembangunan Umum Provinsi Bali), salah satu isu utama dalam pertumbuhan ekonomi

Dalam kaitannya dengan peningkatan konektivitas

Bali adalah tidak meratanya pembangunan antara

antara Bali selatan dan non selatan, Direktorat

wilayah Bali selatan (Kota Denpasar, Kabupaten

Jenderal Bina Marga, c.q. Balai Pelaksanaan Jalan

Badung, dan Gianyar) dengan wilayah Bali non

Nasional (BPJN) VIII berencana untuk meningkatkan

selatan (Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli,

jaringan jalan utara – selatan di Provinsi Bali. Melalui

Klungkung, Jembrana, dan Tabanan). Pertumbuhan

studi yang dilakukan oleh BPJN VIII, Ketimpangan

ekonomi Bali sebagian besar masih terpusat di

pembangunan pariwisata di daerah Bali selatan

wilayah Bali selatan, mengingat kondisi infrastruktur

dengan daerah Bali utara yang diakibatkan oleh

di wilayah Bali selatan lebih memadai dibanding

terbatasnya akses dan lamanya waktu tempuh yang

non selatan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan

diperlukan oleh para wisatawan untuk mengakses

108

Tabel 1. Perkiraan Jarak dan Waktu Tempuh Mengwitani – Singaraja setelah Pembuatan Shortcut

Sumber: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII (diolah)

objek-objek wisata di daerah Bali utara harus dicarikan

tersebut juga mendesak mengingat kondisi lalu lintas

solusi dan penanganan sehingga terjadi pemerataan

eksisting yang dalam waktu singkat diperkirakan

pembangunan antara Bali utara dan Bali selatan. Solusi

akan semakin parah. Pembangunan shortcut tersebut

dan penanganan tersebut akan diwujudkan dalam

akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan

pembangunan shortcut Mengwitani – Singaraja,

konektivitas Bali selatan dan Bali utara. Selain

Bali. Gambaran umum dari rencana pembangunan

rencana pengembangan shortcut Mengwitani –

shortcut tersebut, seperti terangkum pada Tabel 1 di

Singaraja tersebut, pemerintah Provinsi Bali juga

atas.

telah merealisasikan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan di setiap Kota/Kabupaten di

Pengembangan jalan poros Bali utara – Bali selatan

Provinsi Bali. Rincian kegiatan dan nilai realisasi dari

tersebut

pengembangan tersebut adalah sebagai berikut :

perlu

disinergikan

dengan

rencana

pembangunan jalur kereta api, jalan tol dan akses bandara di Bali utara. Pengembangan jalan poros

109

Tabel 2. Realisasi dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan di Provinsi Bali

9,750,000,000

110

Sumber: Dinas Pembangunan Umum Pemerintah Provinsi Bali – Bidang Bina Marga (diolah)

Total dana APBD untuk Dinas PU Provinsi Bali c.q.

kawasan hotel menjadi penyebab menyusutnya lahan

Bidang Bina Marga di tahun 2016 adalah sebesar

pertanian di Bali. Rata-rata alih fungsi lahan sawah

Rp299.846.514.120,- lebih tinggi dari total dana

dari 2009 – 2013 tercatat mencapai 350 ha/tahun.

APBD yang direalisasikan pada tahun 2015 yang

Target luasan tanam di Bali tahun 2015 sebesar

sebesar Rp 214.402.963.450,-. Hal ini seiring dengan

150.000 ha juga tidak tercapai dan hanya terealisasi

usaha pemerintah untuk mewujudkan mantapnya

135.000 ha, sehingga menyebabkan target produksi

kondisi infrastruktur yang merupakan salah satu

padi sebesar 901.000 ton tidak tercapai dan hanya

sasaran strategis tahun 2014-2018.

terealisasi 850.000 ton. Dengan kondisi tersebut, Bali membutuhkan pasokan pangan dari provinsi lain.

Infrastruktur

dalam

rangka

mendukung

Bali mengimpor komoditas beras, gula pasir, tepung

ketahanan pangan di Provinsi Bali

terigu, minyak goreng dan kedelai impor dari Jawa

Selain infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas

Timur. Sedangkan untuk komoditas bawang merah

antar

diimpor dari NTB.

wilayah,

infrastruktur

untuk

mendukung

ketahanan pangan juga merupakan infrastruktur vital

Sumber Daya Air (SDA) merupakan salah satu

di Provinsi Bali. Dengan karakteristik pertumbuhan

faktor vital untuk meningkatkan ketahanan pangan

ekonominya yang didominasi oleh industri pariwisata,

di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil FGD dengan

peningkatan demand akan produk hasil pertanian

stakeholder terkait (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida)

didorong oleh rata-rata jumlah kunjungan wisatawan

isu-isu strategis dari pengelolaan SDA di Bali meliputi:

yang mencapai 10 juta orang (wisman dan wisnus)

1. Tidak meratanya Potensi Sumber Daya Air pada

setiap tahunnya. Selain itu, alih fungsi lahan yang cukup tinggi dari lahan pertanian menjadi beberapa

tiap Daerah Aliran Sungai (DAS) 2. Terganggunya kuantitas air dan menurunnya

111

kualitas air di kawasan sumber air (Danau, Mata

manfaat antara lain: 1) Menambah Menambah

air dan Badan Sungai)

intensitas tanam 169% menjadi 275% seluas

3. Belum optimalnya upaya pemanfaatan potensi

1794,82 Ha, dan memberikan pasokan air baku

Sumber Daya Air dan adanya konflik kepentingan

350 liter/detik, dengan keandalan 250 liter/detik, 2)

antar pemanfaat air

Menambah pasokan listrik sebesar 1,5 MW, dan 3)

4. Ancaman banjir, kekeringan dan abrasi pantai pada kawasan pesisir, dan

Selain bendungan Titab, pemerintah juga berencana

5. Perlu peningkatan peran lembaga dan pemangku kepentingan

dalam

Dapat dikembangkan menjadi kawasan tujuan wisata.

sinergisitas

pengelolaan

Sumber Daya Air

membangun infrastruktur berupa waduk/bendungan lainnya

untuk

meningkatkan

kapasitas

irigasi.

Pembangunan waduk-waduk tersebut diharapkan

Dalam mendukung upaya ketahanan pangan Provinsi

dapat meningkatkan produktivitas pertanian di

Bali, pemerintah telah merealisasikan pembangunan

Provinsi Bali sehingga supply komoditas-komoditas

bendungan Titab di Kabupaten Buleleng. Dengan

pangan strategis dari dalam pulau Bali sendiri

nilai pembangunan sebesar Rp400,78 miliar (APBN),

dapat meningkat. Berikut rencana pembangunan

pembangunan bendungan Titab akan memberikan

infrastruktur waduk di Provinsi Bali :

Tabel 3. Rencana Pembangunan Waduk/Bendungan di Provinsi Bali

Sumber: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida (diolah)

112

Pembangunan

8

(delapan)

waduk/bendungan

pasokan air baku untuk mendukung pertanian di Bali.

tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu faktor

Rincian perkiraan manfaat apabila pembangunan

pendorong utama untuk mewujudkan ketahanan

8

pangan di Provinsi Bali, mengingat manfaat utama dari

direalisasikan dapat dilihat pada tabel berikut:

(delapan)

waduk/bendungan

tersebut

telah

pembangunan waduk/bendungan tersebut adalah Tabel 4. Manfaat Pembangunan Waduk/Bendungan di Provinsi Bali

Sumber: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida (diolah)

113


114


BAB V

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN


115

116

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1.

KONDISI KETENAGAKERJAAN

2016 tercatat sebesar 50,4 juta jiwa, atau meningkat

Pasokan tenaga kerja Provinsi Bali mengalami

sebesar 6,76% dibanding Agustus 2015. Peningkatan

peningkatan, terlihat dari jumlah penduduk usia kerja

jumlah pengangguran yang lebih besar daripada

pada Februari 2016 yang mengalami peningkatan

peningkatan jumlah angkatan kerja berdampak pada

baik secara tahunan maupun dibanding Agustus

meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2015. Pada Februari 2016 jumlah penduduk usia

pada Februari 2016. TPT Provinsi Bali pada Februari

kerja di Bali tercatat sebesar 3,16 juta orang,

2016 tercatat sebesar 2,12%, lebih tinggi dari TPT

atau meningkat 1,50% dibanding Februari 2015

Agustus 2015 yang sebesar 1,99% dan TPT Februari

dan meningkat 0,74% dibanding Agustus 2015.

2015 yang sebesar 1,37%. Meskipun mengalami

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut

peningkatan, namun TPT Bali tersebut masih jauh

dapat menjadi indikasi peningkatan potensi tenaga

lebih rendah dibanding TPT Nasional yang sebesar

kerja di Bali. Seiring dengan peningkatan usia kerja,

5,50% pada Februari 2016.

jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 tercatat meningkat dibanding Agustus 2015. Jumlah angkatan

Tingkat

Partisipasi

Angkatan

kerja

(TPAK)

kerja pada Februari 2016 tercatat sebesar 2,38 juta

menunjukkan penurunan. TPAK yang mencerminkan

jiwa atau meningkat 0,44% dibanding Agustus

besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif

2015. Seiring dengan hal tersebut, angkatan kerja

secara ekonomi, mengalami penurunan dibandingkan

yang bekerja juga mengalami peningkatan sebesar

Agustus 2015. TPAK pada Februari 2016 tercatat

0,31% dibanding Agustus 2015. Namun demikian,

sebesar 75,28%, lebih rendah dibanding Agustus

peningkatan jumlah penduduk usia kerja tersebut

2015 yang sebesar 75,51%. Meskipun mengalami

tidak dapat diserap secara optimal oleh lapangan kerja

sedikit penurunan, TPAK tersebut masih jauh lebih

yang tersedia. Hal ini tercermin dari meningkatnya

tinggi dari TPAK nasional yang pada Februari 2016

pengangguran di Bali pada Februari 2016. Jumlah

tercatat sebesar 68,06%.

angkatan kerja yang menganggur pada Februari Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang)



117

1.99

1.9

2.12

1.37

Sumber: BPS Provinsi Bali Grafik 5.1. Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali

Seiring

dengan

perbaikan

optimisme

kondisi

perekonomian ke depan, kondisi ketenagakerjaan diperkirakan akan mengalami perbaikan. Hal ini terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha KPwBI Provinsi Bali triwulan I-2016 yang menunjukkan adanya optimisme penambahan tenaga kerja oleh dunia usaha pada triwulan yang akan datang, terutama pada sektor Industri Pengolahan, Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor Jasajasa. Optimisme terkait kondisi ketenagakerjaan ditunjukkan juga oleh hasil Survei Konsumen di Provinsi Bali triwulan I-2016. Berdasarkan hasil SK, terlihat bahwa tingkat keyakinan konsumen akan Ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang akan datang cenderung optimis, yaitu sebesar 102,5 (indeks diatas 100 menunjukkan optimisme konsumen).

Sumber : SK KPw BI Provinsi Bali Grafik 5.3 Indeks Kondisi Ketenagakerjaan, Penghasilan, dan Kegiatan usaha yang Akan Datang

Struktur lapangan pekerjaan secara umum tidak mengalami perubahan. Sektor perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Pada Februari 2016, lapangan usaha perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali, yaitu sebesar 708 ribu orang, atau 30,45% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Lapangan usaha pertanian kemudian menempati posisi kedua dengan 511,86 ribu orang bekerja pada lapangan usaha ini, atau sebesar 22,02% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Sementara lapangan usaha jasa kemasyarakatan menempati posisi ketiga dengan menyerap 418,86

Sumber: SKDU KPw BI Provinsi Bali Grafik 5.2. Perkiraan Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU)

118


ribu orang atau 18,02% penduduk yang bekerja di Bali. Terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada

Tabel 5.2. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (orang)


lapangan

pekerjaan

yang

selama

ini

menjadi

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2016

penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di

adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan

Bali. Pada Februari 2016, penyerapan tenaga kerja

informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan

pada lapangan pekerjaan perdagangan mengalami

informal tercatat sebanyak 1,24 juta jiwa atau

penurunan sebesar 7,82% dibanding Agustus 2015,

sebesar 53,07% dari total penduduk yang bekerja,

sementara lapangan pekerjaan pertanian turun

sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan formal

sebesar 1,71%, lapangan pekerjaan konstruksi turun

tercatat sebanyak 1,09 juta jiwa atau sebesar 46,93%

sebesar 14,16%, dan lapangan pekerjaan lainnya

pada periode yang sama. Komposisi tersebut relatif

turun sebesar -51,1%. Disisi lain, penyerapan tenaga

sama dengan kondisi pada Agustus 2015. Hal ini

kerja dari lapangan pekerjaan industri, transportasi,

mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk

pergudangan dan komunikasi, keuangan, serta

Bali yang bekerja masih tergantung pada kegiatan

jasa kemasyarakatan pada Februari 2016 tercatat

informal.

meningkat dibanding Agustus 2015. Tabel 5.3. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan (Orang)



119

Tabel 5.4. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja (Orang)


Penyerapan tenaga kerja di Bali masih didominasi

Kualitas

pendidikan

penduduk

yang

bekerja

oleh penduduk yang tergolong pekerja penuh waktu

mengalami sedikit perbaikan. Kondisi ini tercermin

(full time worker), yaitu penduduk yang bekerja pada

dari meningkatnya penduduk yang bekerja tingkat

kelompok 35 jam ke atas per minggu. Jumlah pekerja

SMA/SMK keatas sebesar 4,2% pada Februari 2016

penuh waktu di Bali pada Februari 2016 tercatat

dibanding Agustus 2015. Disisi lain, jumlah penduduk

sebanyak 1,36 juta jiwa atau sebesar 58,39% dari

yang bekerja dengan tingkat pendidikan sampai

total penduduk yang bekerja di Bali. Jumlah tersebut

dengan SMP mengalami penurunan sebesar 2,96%

lebih rendah dibanding Agustus 2015 yang tercatat

pada periode yang sama. Namun demikian, dari sisi

sebanyak 1,84 juta orang atau 79,39% dari total

penyerapan tenaga, sebagian besar masih didominasi

penduduk yang bekerja. Pada periode yang sama,

oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD ke

jumlah pekerja berwaktu tidak penuh mengalami

bawah), dengan porsi sekitar 36,8% dari keseluruhan

peningkatan, dari 479 ribu jiwa pada Agustus 2015

jumlah penduduk yang bekerja. Sementara pekerja

menjadi 970 ribu jiwa pada Februari 2016.

berpendidikan tinggi mencakup 17,6%, dan sisanya merupakan pekerja berpendidikan menengah yang memilliki porsi sebesar 45,6%.

Tabel 5.5. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Orang)


120


5.2

NILAI TUKAR PETANI

Selanjutnya, NTP subsektor perikanan menurun

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2016

sebesar 1% (qtq), atau dari 102,16 di triwulan IV-

mengalami

dengan

2015 menjadi 101,13 di triwulan I-2016. Sementara

triwulan IV 2015. Penurunan NTP mengindikasikan

NTP subsektor perkebunan rakyat menurun sebesar

menurunnya kesejahteraan petani dengan penurunan

0,9% pada periode yang sama. Penurunan NTP pada

daya beli petani di pedesaan. Apabila dibandingkan

ketiga subsektor ini terjadi karena laju kenaikan Indeks

dengan triwulan sebelumnya, penurunan NTP terjadi

Yang Dibayar Petani (IB) lebih tinggi dibandingkan

pada subsektor tanaman pangan, Perkebunan rakyat,

dengan Indeks Yang Diterima Petani (IT). Di sisi lain,

dan Perikanan. Penurunan NTP terdalam terjadi pada

NTP subsektor hortikultura dan subsektor peternakan

subsektor tanaman pangan, yaitu sebesar 2,4%

mengalami peningkatan masing masing sebesar

(qtq) pada triwulan I-2016, atau turun dari 100,48 di

1,1% dan 0,7% pada periode yang sama.

penurunan

dibandingkan

triwulan IV-2015 menjadi 98,04 di triwulan I-2016. Tabel 5.6. Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Bali

Sumber: BPS Provinsi Bali (diolah) Ket: *) NTP April 2016


121

*

Sumber: BPS Provinsi Bali Ket: *) NTP April 2016 Grafik 5.4. NTP Bali dan Komponen Penyusunnya

5.3 TINGKAT KEMISKINAN

pada September 2015. Meskipun mengalami sedikit

Angka kemiskinan di Provinsi Bali pada September

peningkatan, angka kemiskinan di Bali tersebut

2015 mengalami peningkatan dibanding periode

masih jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang

yang sama tahun lalu. Tingkat kemiskinan Bali per

tercatat sebesar 11,13% pada September 2015.

September 2015 tercatat sebanyak 219 ribu jiwa atau 5,25% dari jumlah penduduk Bali. Angka

Dari

sisi

pemerataan

pendapatan,

disparitas

ini meningkat dibandingkan periode yang sama

pendapatan di Provinsi Bali mengalami perbaikan

tahun lalu, yang tercatat sebesar 4,76% dari jumlah

yang tercermin dari penurunan Gini Ratio pada

penduduk. Peningkatan jumlah penduduk miskin

tahun 2015. Gini Ratio Bali pada tahun 2015 tercatat

tersebut didorong oleh peningkatan jumlah penduduk

sebesar 0,38, jauh lebih rendah jika dibandingkan

miskin yang berada di pedesaan dan perkotaan.

dengan Gini Ratio tahun 2015 yang sebesar 0,42 dan

Jumlah penduduk miskin di desa meningkat dari

nasional sebesar 0,41.

86,76 ribu jiwa pada September 2014 menjadi 102,99 ribu jiwa pada September 2015. Sementara jumlah penduduk miskin di kota meningkat dari 109,2 ribu jiwa pada September 2014 menjadi 115,9 ribu jiwa

Sumber: BPS Provinsi Bali Grafik 5.5. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali

122


Sumber: BPS Provinsi Bali Grafik 5.6. Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali

Pembangunan manusia di Provinsi Bali masih berada

terakhir menyebutkan IPM Provinsi Bali di tahun 2015

dalam kondisi yang baik dan mengalami peningkatan.

sebesar 72,48, meningkat dibanding IPM Bali tahun

Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Pembangunan

2014 yang tercatat sebesar 72,09 dan IPM nasional

Manusia (IPM) Provinsi Bali yang secara historis selalu

tahun 2015 yang sebesar 68,90. IPM Bali juga tercatat

lebih tinggi dibandingkan dengan IPM nasional. Data

sebagai IPM tertinggi ke 5 di Indonesia.

Sumber: BPS Provinsi Bali Grafik 5.7. Perbandingan IPM Provinsi Bali Dengan Daerah Lain


123


124

Prospek Perekonomian

BAB VI

PROSPEK PEREKONOMIAN Foto oleh: Putriana Nurman


125

126


6.1.

MAKRO EKONOMI REGIONAL

peningkatan kapasitas jalan, jembatan, irigasi dan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II

penyediaan air minum serta pembangunan Rumah

2016 diperkirakan mengalami peningkatan, dibanding

Sakit Provinsi Bali dan Rumah Sakit Mata Indera yang

triwulan I 2016, yaitu tumbuh pada kisaran 6,06%

ditargetkan selesai di tahun 2016 Selain itu, konsumsi

- 6,46% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan

pemerintah pada triwulan II 2016 juga akan didorong

terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi

oleh realisasi pembayaran gaji ke13 dan 14 untuk PNS

pemerintah, investasi dan kinerja ekspor. Sementara

dan pensiunan. Sementara itu, terdapat risiko yang

itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh

berpotensi menahan peningkatan kinerja konsumsi

peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha

pemerintah di triwulan II 2016, yaitu pemotongan

utama antara lain lapangan usaha pertanian, lapangan

anggaran Kementerian dan Lembaga sebesar 10%

usaha industri pengolahan, konstruksi, penyediaan

seiring dengan pesimisme tercapainya target realisasi

akomodasi makan dan minum, dan transportasi dan

penerimaan pajak di tahun 2016.

pergudangan.

35,000 34,000 33,000 32,000 31,000 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000

I

II

III

2014

IV

I

II

Sejalan

PDRB

III

2015

9 8 6.06-6.46 7 6 6.04 5 4 3 2 1 0 IV I II*)

dengan

realisasi

pembangunan

proyek

infrastruktur oleh pemerintah pada triwulan II 2016, kinerja

investasi

diperkirakan

akan

mengalami

peningkatan yang dikontribusikan oleh pengerjaan %,YOY

RP MILIAR

gPDRB(skala kanan)

2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi Bank Indonesia Grafik 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali

proyek Pemerintah dan swasta. Kondisi tersebut terkonfirmasi oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, yang menunjukkan peningkatan

perkiraan

perkembangan

investasi

pelaku usaha dari sebesar -2,82% (SBT) pada triwulan I 2016 menjadi sebesar -1,66% (SBT) di triwulan II 2016. Peningkatan tersebut, sejalan dengan semakin

Sisi permintaan

tingginya optimisme pelaku usaha ke depan terhadap

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali

perkembangan kondisi ekonomi makro regional,

pada Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi

sehingga berdampak pada semakin kondusifnya

Bali pada triwulan II 2016, didorong oleh perkiraan

perkembangan usaha. Selain itu, optimisme pelaku

peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, investasi

usaha juga didorong oleh tendensi penurunan suku

(PMTB), serta ekspor. Peningkatan kinerja konsumsi

bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di

pemerintah diperkirakan terindikasi oleh peningkatan

Provinsi Bali menuju suku bunga single digit sebagai

tren realisasi fisik APBD Provinsi Bali mengikuti

respon terhadap penurunan suku bunga BI Rate.

pola historisnya, seiring mulai berjalannya realisasi pembangunan fisik beberapa proyek infrastruktur,

Di samping itu, perkiraan peningkatan kinerja

setelah pada triwulan I sebagian besar proyek

komponen ekspor1 pada triwulan depan, didorong

infrastruktur melakukan proses pelelangan dan

oleh perkiraan perbaikan perekonomian negara tujuan

melengkapi administrasi. Proyek infrastruktur yang

ekspor dan upaya eksportir untuk terus melakukan

akan berlangsung pada tahun 2016 antara lain adalah

diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan kualitas

1

Salah satu negara utama tujuan ekspor Provinsi Bali, USA menunjukkan peningkatan permintaan ekspor terutama untuk komoditas garmen.


127

produk agar dapat bersaing ditengah semakin ketatnya persaingan. Selain itu, kinerja ekspor jasa diperkirakan turut mengalami peningkatan seiring dengan berakhirnya periode low season pariwisata dan upaya beberapa hotel untuk meningkatan promosi serta penjualan melalui online booking, sales call, dan program discount. Sementara itu, ditengah minimnya event perayaan keagamaan pada triwulan berjalan, konsumsi rumah

Sumber : Survei Konsumen (SK), Bank Indonesia

tangga masih berpotensi mengalami peningkatan

Grafik 6. 3 Indeks Ekspektasi Konsumen

sebagai dampak dari adanya penurunan harga BBM ( yang terkonfirmasi oleh peningkatan indeks ekspektasi

konsumen).

Selain

itu,

peningkatan

kinerja konsumsi rumah tangga juga didorong oleh masuknya bulan Ramadhan pada akhir triwulan berjalan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menahan laju peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan berjalan antara lain adalah adanya persiapan memasuki tahun ajaran baru sehingga konsumen mengalokasikan sebagian dana konsumsinya untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran pada bulan Mei 2016 yang menunjukkan peningkatan omset penjualan untuk peralan tulis dengan pertumbuhan sebesar 1,8% (mtm).

Sisi Penawaran Dari

sisi

penawaran,

optimisme

peningkatan

pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016 terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan perkiraan sebesar

peningkatan

kegiatan

usaha

dari

-13,73% (SBT) pada triwulan I 2016,

menjadi sebesar 17,74% (SBT) di triwulan II 2016. Peningkatan tersebut juga didorong oleh perkiraan peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha, antara lain lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan peternakan, industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta transportasi dan pergudangan. Perkiraan peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan perkiraan peningkatan kegiatan usaha dari sebesar

Total

Perdagangan, hotel dan restoran

Industri pengolahan

15

%

oleh adanya panen komoditas tabama yang mulai terjadi di beberapa daerah di Provinsi Bali (sebagai

5

-5

dampak mundurnya masa tanam, sehingga masa I

II

III

IV

2014

I

II

III 2015

IV

I

II* -1.66 -2.82 2016

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia Grafik 6. 2 Perkiraan Perkembangan Investasi

128

triwulan I 2016, menjadi sebesar 2,09% (SBT) di triwulan II 2016. Peningkatan tersebut juga didorong

10

0

-8,27% (SBT) pada


panen mundur ke triwulan II 2016). Selain komoditas tabama, komoditas perkebunan (manggis) juga telah memasuki masa panen dengan peningkatan volume produksi khususnya di daerah sentra yaitu Kabupaten Jembrana. Meskipun demikian, terdapat faktor yang

berpotensi menjadi penahan peningkatan kinerja

salah satunya pelaksanaan Musyarawah Nasional

lapangan usaha

pertanian, yaitu resiko kemarau

Luar Biasa (MUNASLUB) Golkar pada minggu

yang diperkirakan mulai berlangsung pada bulan Juni

ketiga Mei 2016, Bali Interhash 2016 pada minggu

2016.

ketiga Mei 2016 yang diikuti oleh 6.000 wisatawan mancanegara dan 19th Bali Coaltrans pada awal Juni

Perkembangan lapangan usaha industri pengolahan

2016 sehingga berpotensi mendorong peningkatan

pada triwulan II 2016 diperkirakan mengalami

kunjungan wisdom dan wisman. Sementara itu,

peningkatan, terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang

peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan

menunjukkan

kegiatan

pergudangan juga didorong oleh faktor musiman

-0,41% (SBT) pada triwulan

seiring dengan berlangsungnya bulan Ramadhan

I 2016, menjadi sebesar 1,16% (SBT) di triwulan

pada akhir triwulan II 2016 yang akan mendorong

II 2016. Perkiraan peningkatan kinerja lapangan

peningkatan penggunaan transportasi darat, laut,

usaha industri pengolahan juga didorong oleh

dan udara untuk persiapan mudik.

perkiraan

usaha dari sebesar

peningkatan

potensi semakin baiknya perkembangan ekonomi global (yang berorientasi ekspor luar negeri) dan

Di sisi lain, risiko perlambatan pada triwulan II 2016,

masuknya bulan Ramadhan pada akhir triwulan II

berpotensi bersumber dari perlambatan kinerja

2016 sehingga berpotensi mendorong peningkatan

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran

volume

(khususnya

sebagai dampak dari minimnya event perayaan hari

untuk industri pengolahan ikan kaleng dan daging

keagamaan sepanjang triwulan II 2016 dan upaya

kaleng). Sementara itu, lapangan usaha konstruksi

konsumen untuk memenuhi kebutuhan pendidikan

diperkirakan akan turut mengalami peningkatan

dengan mengurangi alokasi anggaran konsumsi

seiring dengan realisasi akselerasi pengerjaan proyek

rumah tangga.

perdagangan

antar

daerah

infrastruktur pemerintah dan swasta. Seiring dengan berakhirnya periode low season pariwisata, kinerja industri pariwisata pada triwulan II

2016

diperkirakan

mengalami

peningkatan.

Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha terkait, yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum serta

I

II

III 2014

IV

I

II

III 2015

IV

I

II* 2016

lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Peningkatan tersebut juga terkonfirmasi oleh hasil SKDU yang menunjukkan perkiraan peningkatan kegiatan usaha sektor perdagangan, hotel, dan

Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia Grafik 6. 4 Perkembangan Dunia Usaha

restoran dari sebesar -4,45% (SBT) pada triwulan I 2016, menjadi sebesar 6,24% (SBT) di triwulan II 2016.

Peningkatan lapangan usaha penyediaan

akomodasi makan dan minum juga didorong oleh peningkatan frekuensi MICE pada triwulan II 2016,


129

peningkatan

kinerja

lapangan

usaha

pertanian

seiring dengan dukungan program pengembangan peningkatan produktivitas pertanian oleh pemerintah, serta perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yang diperkirakan terjadi seiring dengan perkiraan peningkatan industri pariwisata dan

industri

diperkirakan

pengolahan. mengalami

Industri

pariwisata

peningkatan

seiring

dengan upaya pemerintah dalam me-rebranding Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Bank Indonesia Grafik 6. 5 Perkembangan Dunia Usaha : Sektoral

dan mempromosikan Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata. Sementara, perkiraan peningkatan industri pengolahan didorong oleh upaya pelaku usaha dalam

Perkiraan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016

meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan

Dengan

perekonomian

alternatif segmen pasar baru (domestik dan ekspor).

Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan

Optimisme meningkatnya pertumbuhan ekonomi

akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan

Provinsi Bali tersebut masih menghadapi resiko

perekonomian Bali tahun 2015 (6,04% (yoy)).

antara lain risiko, berkembangnya isu keamanan

Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2016 diperkirakan

yang berdampak terhadap industri pariwisata, risiko

berada pada kisaran 6,08%-6,84% (yoy). Dari sisi

anomali cuaca dan bencana alam, serta resiko seiring

permintaan,

dengan revisi ke bawah perkiraan pertumbuhan

perkembangan

perbaikan

terakhir,

perkiraan

perekonomian

global di tahun 2016, akan berpotensi mendorong

ekonomi global.

perbaikan kinerja ekspor luar negeri, seiring dengan

Meskipun prospek perekonomian dunia pada tahun

upaya ekspansi pasar beberapa industri pengolahan.

2016 diperkirakan masih mengalami peningkatan,

Selain itu, konsumsi rumah tangga di tahun 2016

namun update perkiraan pertumbuhan ekonomi

diperkirakan mulai mengalami perbaikan seiring

dunia tahun 2016 terakhir ( April 2016 ), mengalami

dengan kenaikan UMP dan potensi menurunnya harga

revisi ke bawah. Perkiraan pertumbuhan ekonomi

BBM dan LPG, serta terjaganya TTL sepanjang tahun

dunia tahun 2016 yang sebelumnya diperkirakan

2016. Sementara itu, komitmen Pemerintah Daerah

sebesar 3,4%(yoy), direvisi ke bawah menjadi sebesar

dalam mendukung pembangunan perekonomian,

3,2%(yoy), tetap lebih tinggi dibandingkan realisasi

terutama pembangunan infrastruktur diperkirakan

tahun 2015. Penyesuaian proyeksi (revisi ke bawah)

akan mendorong akselerasi peningkatan kinerja

juga terjadi pada beberapa negara tujuan utama

konsumsi pemerintah dan investasi. Sejalan dengan

ekspor Provinsi Bali yaitu USA, Jepang, Australia,

itu, peningkatan kinerja investasi juga didorong oleh

Singapura, dan Hongkong. Revisi ke bawah tersebut,

optimisme pelaku usaha seiring dengan tendensi

terjadi seiring dengan divergensi perkembangan

penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi

perekonomian di berbagai belahan dunia, antara lain

dan modal kerja) di Provinsi Bali menuju suku bunga

perlambatan dan rebalancing Tiongkok, berlanjutnya

single digit sebagai respon terhadap penurunan

penurunan harga komoditas terutama minyak dunia,

suku bunga BI Rate. Dari sisi penawaran, perkiraan

perlambatan investasi dan perdagangan terutama di

peningkatan perekonomian bersumber dari perkiraan

negara maju, serta tekanan geopolitik di beberapa

130


Tabel 6. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) April 2016 Keterangan : *) angka estimasi IMF **) angka proyeksi IMF

negara. Meskipun demikian, berdasarkan World

sebesar 4%±1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya,

Economic Outlook April 2016, perkembangan ekspor

secara tahunan, inflasi pada triwulan I 2016 terutama

negara emerging market and developing economies,

bersumber dari kelompok inti dan volatile food.

termasuk didalamnya Indonesia diperkirakan akan

Sementara itu, tekanan kelompok administered prices

mengalami peningkatan dari sebesar 1,7% (yoy)

tercatat menahan laju inflasi seiring dengan kebijakan

pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,85% (yoy) di

Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM.

tahun 2016. Kondisi tersebut memberikan optimisme

Pada triwulan II 2016, kelompok volatile food

terhadap ekspektasi peningkatan kinerja ekonomi

diperkirakan melandai seiring dengan masuknya

nasional dan regional Bali pada tahun 2016.

musim panen padi dan tekanan demand yang relatif tidak setinggi triwulan III 2016. Namun demikian,

6.2.

INFLASI BALI TRIWULAN II 2016

komoditas bawang merah masih perlu menjadi perhatian seiring dengan peningkatan harga yang terjadi secara nasional dan ketergantungan Provinsi Bali terkait pasokan komoditas bumbu-bumbuan. Selain itu, resiko tekanan inflasi juga disebabkan oleh

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Keterangan : *) Angka Proyeksi BI Grafik 6. 6 Proyeksi Inflasi Bali

Berdasarkan hasil tracking sampai dengan triwulan I 2016, inflasi Bali diperkirakan akan sebesar 3,72%±1% (yoy) pada tahun 2016, dan diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang

Sumber : Bank Indonesia Grafik 6. 7 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Kawasan (ytd)


131

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2012

2013

2014

2015

2016

Perkiraan rata-rata perkembangan harga barang dan jasa secara umum 3 bulan yang akan datang Perkiraan rata-rata perkembangan harga barang dan jasa secara umum 6 bulan yang akan datang

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia Grafik 6. 8 Ekspektasi Konsumen terhadap Perubahan Harga Barang & Jasa

perkiraan masuknya musim kemarau pada Juni 2016

Sementara itu, tekanan inflasi kelompok administered

yang mengancam kinerja produksi bahan pangan.

prices diperkirakan masih dalam tendensi penurunan seiring dengan penyesuaian harga Bahan Bakar

Tekanan inflasi kelompok inti juga diperkirakan stabil,

Khusus (pertamax, pertalite, pertadex, dan bio solar)

seiring dengan mulai membaiknya nilai tukar Rupiah,

pada 31 Maret. Selain itu, pada April 2016, telah

dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Terkendalinya

disepakati penurunan tarif Angkutan Antar Kota

tekanan inflasi inti pada triwulan I 2016 didukung

Dalam Provinsi (AKDP) di Bali turun sebesar 3,5%.

oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih

Namun demikian yang dapat mendorong laju inflasi

kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan.

pada triwulan II 2016 adalah adanya rencana kenaikan

. Namun demikian, tren peningkatan komoditas emas

tarif listrik (tariff adjusment) di triwulan mendatang.

dunia yang mulai merangkak naik pada Februari 2016

Namun demikian, terjadinya kebakaran hutan di

berpotensi mendorong peningkatan inflasi kelompok

Kanada dalam skala yang lebih besar menyebabkan

inti. Selain itu, perlu diwaspadai adanya peningkatan

penurunan volume produksi minyak mencapai 1,2

ekspektasi konsumen terhadap perubahan harga ke

juta barel perhari di pasar internasional, sehingga

depan yang nampak Survei Konsumen (SK) periode

mendorong kenaikan harga minyak dunia mendekati

Maret 2016. Survei tersebut menunjukkan indeks

USD 50/barrel.

ekspektasi perubahan harga periode 3 bulan ke depan sebesar 173,37, meningkat dibandingkan triwulan

Ke depan, masih terdapat sejumlah risiko (upward

lalu yang sebesar 169,5. Meningkatnya tekanan

risk) yang perlu diwaspadai, diantaranya: (i) Masih

kenaikan harga diperkirakan terjadi pada kelompok

tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan

sandang dan kelompok bahan makanan, didorong

dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Bali,

oleh perkiraan meningkatnya permintaan menjelang

(ii) Masih belum optimalnya utilisasi sarana pelabuhan

hari raya Idul Fitri.

yang tersedia (arus barang dan penumpang terpusat di pelabuhan Gilimanuk), dan (iii) struktur pasar yang

132


belum efisien dan pola perdagangan yang masih

melakukan berbagai kegiatan pengendalian. Upaya

rentan gejolak harga.

pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Provinsi Bali mengacu pada amanah Bapak Presiden RI Ir. H.

1800

Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim

1700 1600

Pengendalian Inflasi Daerah VI di Jakarta pada 27 Mei

1500

2015 dan tiga rekomendasi utama yang dihasilkan,

1400

yaitu:

1300 1200

1. Mempertegas komitmen daerah dalam menjaga

1100

stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K

1000

(Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga,

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013

2014

2015

2016

Sumber : Bloomberg, diolah

Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif); 2. Melakukan infrastruktur

Grafik 6. 9 Pergerakan Harga Dunia Komoditas Emas

mewujudkan

kedaulatan

penajaman

langkah

Pemerintah

Pusat & Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran. Mencermati perlu adanya suatu rujukan/guideline dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali di tahuntahun mendatang, yang akan menjadi komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang tergabung dalam wadah TPID Provinsi/Kabupaten/ 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 2013

2014

2015

2016

Sumber : Bloomberg, diolah Grafik 6. 10 Pergerakan Harga Dunia Komoditas Minyak WTI

6.3.

dan

pembangunan

pangan di daerah; dan, 3. Melakukan

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20

percepatan

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Provinsi Bali terus melakukan berbagai upaya pengendalian harga untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Upaya-upaya pengendalian inflasi secara intensif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dalam wadah

Kota se-Provinsi Bali, maka pada 5 April 2016 telah disepakati bersama Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah se-Provinsi Bali. Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah disusun untuk mendukung pencapaian target inflasi sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi sebesar 3,5±1% di 2018. Roadmap ini merupakan guideline terkoordinasi dan terencana serta diharapkan menjadi komitmen penuh dari seluruh stakeholders yang terdiri dari: •

masing

Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali selama triwulan I 2016. Dalam

kelompok

inflasi

(volatile

food,

administered prices, core) di Bali •

Langkah-langkah pengendalian inflasi jangka pendek 2016, dan jangka menengah (2017-

upaya mengendalikan inflasi, TPID Provinsi Bali bersama 9 (sembilan) TPID Kabupaten/Kota kembali

Identifikasi permasalahan pokok di masing-

2018) •

Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah


133

pusat serta Kementerian/Instansi terkait

komunikasi

dengan

berbagai

pihak

terkait

Berbagai langkah kegiatan pengendalian inflasi

dengan antisipasi dan upaya stabilisasi harga

lainnya yang telah dilakukan, antara lain adalah

serta pemenuhan kecukupan pasokan melalui

sebagai berikut:

Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan

1. Melakukan pertemuan rutin melalui forum

sehubungan dengan antisipasi gejolak harga.

koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk

4. Intensifikasi penyampaian informasi harga dan

tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun se-

ketersediaan stok melalui Sistem Harga Pangan

Provinsi Bali, baik rapat tim teknis maupun rapat

Utama Komoditas Strategis (SiGapura) dalam

tim kebijakan dalam menyusun langkah – langkah

rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat

responsif menyikapi gejolak harga.

dan dalam rangka mendukung integrasi PIHPS

2. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui talk show dan press release atau media lainnya. 3. Menghimpun

134

informasi


dan

membangun

nasional produsen.

serta

updating

harga

pada

level

BOKS G

KINERJA USAHA DIPERKIRAKAN TUMBUH LEBIH BAIK

Hasil

Survei

Kegiatan

Dunia

Usaha

(SKDU)

tercermin dari saldo bersih akses kredit selama 3 (tiga)


bulan terakhir sebesar - 3%, naik dibanding triwulan

mengindikasikan kegiatan usaha pada triwulan I-2016

IV 2015 yang sebesar -22%. Hasil survei mencatat

secara triwulanan, tumbuh lebih tinggi dibanding

sebesar 19% responden menilai akses terhadap

periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari Saldo

kredit perbankan lebih mudah, meningkat dibanding

Bersih Tertimbang (SBT) sebesar -13,73%, yang

triwulan sebelumnya yang sebesar 0%. Sementara

meskipun mengalami kontraksi namun lebih tinggi

59% responden berpendapat akses terhadap kredit

dibanding triwulan IV 2015 yang sebesar -21,88%.

perbankan berada dalam kondisi normal dan 22%

Peningkatan kegiatan usaha terindikasi terjadi pada

yang menyatakan lebih sulit.

sebagian besar sektor, terutama industri pengolahan yang menunjukkan kenaikan SBT dari -1,24%

Peningkatan kegiatan usaha juga terindikasi pada

pada triwulan IV 2015 menjadi 0,41% di triwulan

tingkat penggunaan tenaga kerja yang tercermin dari

I 2016 dan sektor perdagangan hotel dan restoran

SBT penggunaan tenaga kerja triwulan I 2016 sebesar

dari -9,45% menjadi -4,54% pada triwulan I 2016.

-7,89%, meningkat dibanding triwulan sebelumnya

Sektor lain yang menunjukkan peningkatan adalah

yang sebesar -20,14%. Peningkatan penggunaan

sektor jasa-jasa dengan nilai SBT sebesar -0,30%

tenaga kerja sebagian besar terjadi pada sektor

pada triwulan I 2016, lebih tinggi dibanding triwulan

perdagangan hotel dan restoran dengan nilai SBT

sebelumnya yang sebesar -6,15%.

0,41%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai -5,42%. Sejalan dengan peningkatan

Peningkatan kinerja dunia usaha juga terindikasi

kegiatan

dari semakin membaiknya kondisi likuiditas dan

terpakai pada triwulan I 2016 juga menunjukkan

rentabilitas dibanding triwulan sebelumnya. Saldo

peningkatan yaitu pada level 76,20%, lebih tinggi

bersih kondisi likuiditas selama 3 bulan terakhir

dibanding 69,93% pada triwulan sebelumnya.

tercatat sebesar 29%, meningkat dari triwulan IV

Peningkatan kapasitas produksi terutama terjadi

2015 yang sebesar 23%. Selain itu, kemampuan

pada sektor industri pengolahan yaitu 79,16%, lebih

perusahaan

(rentabilitas)

tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar

juga terindikasi meningkat, seperti tercermin dari

70,29%. Seiring dengan peningkatan kinerja dunia

saldo bersih kondisi rentabilitas sebesar 23%, naik

usaha, perkembangan investasi juga menunjukkan

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 20%.

peningkatan dari -3,71% di triwulan IV 2015

Sementara dari sisi pembiayaan, dunia usaha menilai

menjadi -2,82% pada triwulan I 2016. Sektor utama

akses kredit perbankan relatif lebih mudah pada

yang menunjukkan peningkatan investasi adalah

triwulan I 2016 dibanding triwulan sebelumnya, yang

industri pengolahan (nilai SBT naik dari -1,09% pada

untuk

mencetak

laba

usaha,

rata-rata

kapasitas

produksi


135

triwulan IV-2015 menjadi -0,07% di triwulan I 2016).

17,74%. Ekspansi kegiatan dunia usaha terutama

Peningkatan juga terjadi pada sektor pertanian yang

diperkirakan terjadi pada sektor pertanian, sektor

mengalami kenaikan SBT dari -6,88% di triwulan IV

industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan

2015 menjadi -4,09% pada triwulan I 2016.

restoran serta sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Sejalan dengan ekspektasi peningkatan

Sementara tekanan harga jual pada triwulan I 2016

kinerja usaha pada triwulan II 2016, penggunaan

terindikasi menurun, tercermin dari nilai SBT yang

tenaga

mengalami kontraksi sebesar -0,91%, lebih rendah

peningkatan dengan nilai SBT perkiraan tenaga kerja

dibanding triwulan sebelumnya yang

sebesar

sebesar -4,85%,meskipun masih mengalami kontraksi

18,48%. Penurunan harga jual terutama terjadi pada

namun tumbuh lebih baik dibanding triwulan

sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel

sebelumnya. Perkiraan peningkatan penggunaan

dan restoran dengan nilai SBT pada triwulan I 2016

tenaga kerja terutama terjadi pada sektor industri

masing-masing sebesar -4,88% dan 0,19%, lebih

pengolahan dan sektor keuangan, sejalan dengan

rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar

perkiraan ekspansi usaha yang dilakukan oleh pelaku

11,46% dan 1,79%. Secara rata-rata responden

usaha di kedua sektor tersebut. Dengan ekspektasi

memperkirakan inflasi pada tahun 2016 sebesar

peningkatan kinerja pada triwulan II 2016 tersebut,

4,75% (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi inflasi

beberapa pelaku usaha berencana meningkatkan

tahun 2015 yang sebesar 2,75%, namun masih

investasi yang terindikasi dari peningkatan nilai SBT

dalam rentang sasaran inflasi nasional tahun 2016

triwulan II 2016 sebesar -1,66%, lebih tinggi dibanding

yang sebesar 4% ± 1%.

triwulan sebelumnya yang sebesar -2,82%. Pelaku

kerja

juga

terindikasi

menunjukkan

usaha juga memperkirakan terjadinya peningkatan Peningkatan

kinerja

akan

harga jual seiring perkiraan meningkatnya volume

berlanjut pada triwulan II 2016. Secara triwulanan,

penjualan pada triwulan II 2016 yang tergambar dari

perkembangan

mengalami

nilai SBT perkiraan harga jual sebesar 3,32% lebih

ekspansi pada triwulan II 2016 seperti tercermin dari

tinggi dibanding realisasi SBT triwulan I 2016 yang

SBT perkiraan kinerja usaha triwulan II 2016 sebesar

sebesar -0,91%.

usaha

usaha

diperkirakan

diperkirakan

Tabel 1. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Kegiatan Usaha (Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

136

Tabel 2. Perkembangan Kapasitas Produksi Terpakai (Persentase)

Tabel 3. Perkembangan Indikator Lainnya (Persentase)

Tabel 4. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan Penggunaan Tenaga Kerja (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

137

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Investasi (Persentase Saldo Bersih Tertimbang-SBT)

Tabel 6. Perkembangan Realisasi dan Perkiraan harga Jual (Persentase Saldo Bersih Tertimbang- SBT)

Tabel 7. Perkiraan Inflasi Tahunan (% yoy)

Metodologi: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) merupakan survei triwulanan yang dilaksanakan sejak tahun 2008. Pada triwulan I-2016, jumlah responden mencapai 130 responden yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Bali dan dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden baik melalui hardcopy kuesioner maupun secara online melalui website. Metode perhitungan dilakukan dengan metode saldo bersih (SB-net balance), yakni dengan menghitung selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”. Khusus untuk perhitungan saldo bersih kegiatan usaha, harga jual, penggunaan tenaga kerja, kondisi investasi dilakukan dengan metode saldo bersih tertimbang (SBT-Weighted net balance) yang diperoleh dari hasil perkalian sakdo bersih sektor/sub sektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/sub sektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.

138

BOKS H

PENGEMBANGAN SMART CITY DENPASAR

Definisi Smart City Tidak terdapat definisi baku terkait dengan smart city. Penerapan pengembangan smart city dapat berbeda pada satu kota dengan kota lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing kota. Konsep dasar smart city adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pengembangan dapat dilakukan pada berbagai aspek untuk menjadi solusi terhadap permasalahan terkait pelayanan masyarakat, sumber daya, kemacetan, dan permasalahan sosial lainnya dalam suatu kota.

Sumber: Prof. Suhono Harso Supangkat Gambar. Garuda Smart City Model (GSCM)

Melalui pengembangan smart city, masyarakat dapat turut berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi

Dalam Strategi Pengembangan Smart City 2015-2045

membangun perkotaan yang nyaman sebagai tempat

oleh Kementerian PPN/ Bappenas, telah disampaikan

tinggal, tempat bekerja, dan tempat untuk dikunjungi.

25 strategi pada 6 (enam) komponen smart city di

Garuda Smart City Model (GSCM) adalah sebuah

Indonesia, yang terdiri atas smart infrastructure,

konsep atau metode awal yang dikembangkan

smart economy, smart living, smart environment,

untuk mengukur tingkat kematangan (maturity level)

smart governance, dan smart people.

pengembangan smart city. Dalam penentuan maturity level, GSCM memiliki 3 karakteristik (Ekonomi, Sosial, Lingkungan), 3 Enabler (Teknologi, Tata Kelola, People), 12 faktor (Pusat Ekonomi, Industri, Pendidikan, Sumberdaya Alam, Keamanan dan Bencana, Kesehatan, Transportasi, Pelayanan Publik, Sosial Digital, Energi, Lingkungan, dan Tata Ruang).

139

mulai terintegrasi 5. Cerdas atau smart, pada level kematangan tertinggi ini komponen kota cerdas telah semakin terintegrasi dan mudah ditemukan banyak SKPD dan juga di seluruh bagian kota. Smart City – Kota Denpasar, Bali Kota Denpasar yang memiliki motto Puradhiva Bhara Bhavana (Kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat), telah berkomitmen untuk menjadikan Denpasar sebagai Smart City yang mengutamakan

pelayanan

masyarakat.

Dengan

jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan mencapai 880,6 ribu jiwa, yang diiringi dengan peningkatan urbanisasi dan kunjungan wisatawan, berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap ketersediaan fasilitas penunjang, terutama terhadap kesiapan dan ketersediaan infrastruktur yang semakin mendesak. Oleh karena itu, upaya menjadikan Kota Denpasar menjadi smart city yang mengutamakan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan fasilitas penunjang dan efisiensi, merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam upaya mewujudkan Kota Denpasar menjadi smart city, Pemerintah Daerah Kota Denpasar telah melakukan langkah-langkah dan tahapan serta Smart City Maturity Level.

telah memberikan capaian progress yang nyata,

Tingkat kematangan (maturity level) smart city dibagi

berdasarkan

dalam 5 (lima) level antara lain (Suhono, 2016):

diperoleh, meliputi:

1. Dasar atau ad hoc, pada level ini belum ada

1. Smart City Award 2011

beberapa penghargaan yang telah

inisiatif kota untuk berkembang menuju smart

a. Terbaik pertama kategori smart living

city

b. Terbaik pertama kategori smart economy

2. Inisiatif atau initiative, kota sudah mulai memiliki inisiatif

menerapkan

konsep

kota

cerdas

meskipun masih parsial

c. Terbaik ketiga kategori smart governance d. Terbaik kedua kategori smart environtment 2. Piagam

Information

&

Communication

3. Tersebar atau scattered, kota sudah secara

Technologi (ICT) Pura 2011. Denpasar sebagai

intensif menerapkan konsep-konsep kota cerdas

kota berpredikat Utama memiliki kemampuan

4. Integratif atau integrative, komponen smart city

140

daya saing di era ekonomi digital

3. Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2014 2nd runner up government category. 4. Sementara berdasarkan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) tahun 2015, yang disusun oleh

pengaduan masyarakat) •

E-Government (est. 2005)

•

E-Musrenbang

4) Smart living

Kompas bekerjasama dengan ITB, menempatkan

•

Smart Digital Lounge

Kota Denpasar pada peringkat 7 dengan kategori

•

Rumah Pintar Denpasar

Kota Sedang.

•

Wifi corner di taman edukasi Lumintang

•

Safe Community BPBD (Call center)

•

Rujukan online antara Puskesmas dan RS

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar sebagai smart city, Pemerintah Kota Denpasar sedang dalam proses penyususunan blue print/roadmap pengembangan smart city Denpasar. Namun demikian, Pemerintah Kota Denpasar telah

Wangaya (30 Mei 2015) •

Aplikasi android Denpasar Sightseeing

5) Smart environtment •

"Sustainable Resource Management" yakni

menetapkan dan melaksanakan seluruh komponen

Sistem Peringatan Dini Bencana/Early Warning

pengembangan smart city Denpasar yang telah

System

dipilih, yaitu :

•

Bank dan ATM sampah (31 Juli 2015)

1) Smart economy

•

Sistem Informasi Distribusi Air Bersih (SIDAB)

6) Smart people

•

Pengembangan wirausaha muda Denpasar

•

Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional

•

Denpasar kreatif

•

Pengembangan e-commerce UKM di tingkat

•

Denpasar design center

kecamatan (balidenpasartrading.com)

•

Bali Creative Industry (15 subsektor)

Perluasan Layanan Keuangan Digital (LKD)

•

Smart Education

•

berkerjasama

dengan

perbankan

yang

Dalam pengembangannya selain dengan menjadi

beroperasi di Kota Denpasar, dengan jumlah

kerjasama dengan sister city di Haikou, China, Kota

agen telah mencapai sebanyak 812.

Denpasar telah menjadi kerjasama dengan provider

2) Smart mobility •

Area

Traffic

telekomunikasi dan teknologi, antara lain dalam Control

System

(ATCS)

:

pemantauan kepadatan lalu lintas di Kota

pengembangan : 1) Denpasar sightseeing

Denpasar

Aplikasi sarana informasi dan panduan bagi

RPKD 92,6 FM : Informasi kemacetan di ruas

wisatawan yang ingin menulusuri dan menemukan

jalan di Kota Denpasar

spot-spot menawan di Denpasar hasil kerjasama

•

Ketersediaan feeder transarbagita

dengan Gamatechno

•

Absensi wajah di sekolah (SMA 3 dan SMK Bali

•

Dewata) 3) Smart government •

Aplikasi berbasis website online (Pro Denpasar)

•

Pro Denpasar + (aplikasi smartphone untuk koordinasi kepala desa dan dusun serta

141

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar, sebagai basis pengembangan IT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar di tahun 2016 untuk dukungan pengembangan smart city di Kota Denpasar, yang diperuntukan untuk pelaksanaan Seminar Internasional Smart City di Denpasar, pembangunan infrastruktur ruangan kontrol, pembangunan jaringan fiber optic serta pengembangan sistem. Gambar 2. Komponen Smart City Denpasar

Perbandingan Implementasi Smart City di Kawasan Timur Indonesia Dengan pencapaian saat ini, Kota Denpasar telah

2) Taman lumintang (wifi corner)

mencapai

tingkat

kematangan

tersebar

scattered,

dimana

kota

secara

sudah

atau intensif

Akses wifi corner di taman kota Lumintang

menerapkan konsep-konsep kota cerdas. Sementara

Denpasar dan beberapa area publik lainnya

dua kota lainnya di Kawasan Timur Indonesia yang

berkerjasama dengan Telkom Indonesia.

telah menerapkan konsep smart city

yaitu Kota

Manado dan Kota Makassar masih berada pada

3) ATM Sampah 27 ATM sampah (TOMRA) di area pasar tradisional,

tahapan Initiative, yaitu kota sudah mulai memiliki

pusat perbelanjaan, pelabuhan, terminal, dan

inisiatif menerapkan konsep kota cerdas meskipun

gedung-gedung

masih parsial.

perkantoran

berkerjasama

dengan PT. Inditech Ecojos Plastindo. 4) BPD Mobile

Lebih tingginya tingkat kematangan pengembangan smart city di Kota Denpasar juga terlihat dari hasil

Pembayaran PBB oleh wajib pajak dapat dilakukan

benchmarking

antara smart city di KTI dengan

melalui aplikasi BPD Mobile.

program smart city

di Surabaya. Seperti terlihat

pada tabel yang menunjukkan ketersediaan program smart city di Kota Denpasar relatif lebih lengkap dibandingkan dengan Kota Makassar dan Manado.

142

Tabel Benchmarking Smart City di KTI dengan Surabaya

Smart City Program Surabaya

Denpasar

Makassar

Manado

Analisis SWOT Implementasi smart city di Kota

City

mencapai

Denpasar dan Rekomendasi

smart, dimana pada level kematangan tertinggi ini

Berdasarkan hasil analisis SWOT pengembangan

komponen kota cerdas telah semakin terintegrasi

Kota Denpasar sebagai Smart City, didukung oleh

dan mudah ditemukan banyak SKPD dan juga di

kekuatan Kota Denpasar yang telah didukung

seluruh bagian kota. Maka komitmen bersama antar

oleh komitmen pemerintah dan infrastruktur yang

Pemerintah dan SKPD terkait perlu ditingkatkan

memadai. Namun

demikian, tantangan masih

untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada dan

datang dari permasalahan pembebasan lahan kota

mentransformasi tantangan dan weakness menjadi

Denpasar

kelebihan untuk dapat mewujudkan Denpasar smart

Smart Government Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah E-SDM E-Monitoring E-Education E-Office E-Permit E-Health Media Center Elektronifikasi Transaksi Website SKPD Smart Environment Ketersediaan RTH Taman Pada Tempat Umum & Kantor Pemerintah Pemanfaatan Panel Surya Pemanfaatan Sampah Smart Economy Pemberdayaan Komunitas Usaha Program Pemasaran Online Elektronifikasi Transaksi Smart People Learning Center Berbasis IT Edukasi Berbasis IT & Dapat Diakses Publik Inklusive Society melalui CFD Smart Mobility Pengembangan Intelligent Transportation System Sistem Jaringan Handy Talky Pembangunan Jalan Lingkar Luar Smart Living Program E-Kios (Kependudukan, Kesehatan, Perijinan)

untuk pembangunan dukungan jaringan

telekomunikasi dan ICT.

Denpasar

tingkat

kematangan

city.

Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan Smart

143

Grafik Analisis SWOT Smart City Denpasar

144


Daftar Singkatan ADHB

Atas Dasar Harga Berlaku

Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah

ADHK

Atas Dasar Harga Konstan

PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja

PMD

Pembangunan Masyarakat Desa

Daerah

PMTB

Pembentukan Modal Tetap Bruto

ATM

Anjungan Tunai Mandiri

PPN

Pelabuhan Perikanan Nusantara

BBM

Bahan Bakar Minyak

qtq

quarter to quarter

BPR

Bank Perkreditan Rakyat

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka

CGE

Computable General Equilibrium

Menengah Daerah

DAK

Dana Alokasi Khusus

RT

Rumah Tangga

DAU

Dana Alokasi Umum

RTGS

Real Time Gross Settlement

DOC

Day Old Chicks

SBT

Saldo Bersi Tertimbang

FGD

Focus Group Discussion

SK

Survei Konsumen

GKG

Gabah Kering Giling

SKDU

Survei Kegiatan Dunia Usaha

HPP

Harga Pokok Penjualan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

IB

Indeks Yang Dibayar Petani

SMA

Sekolah Menengah Atas

IHK

Indeks Harga Konsumen

SMK

Sekolah Menengah Kejuruan

IHKP

Indeks Harga Konsumen Perdesaan

TDL

Tarif Dasar Listrik

IKRT

Indeks Konsumsi Rumah Tangga

TPID

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

IPM

Indeks Pembangunan Manusia

TPK

Tingkat Penghunian Kamar

IT

Indeks Yang Diterima Petani

TPT

Tingkat Pengangguran Terbuka

JITUT

Jaringan Irigasi Usaha Tani

TTL

Tarif Tenaga Listrik

LDR

Loan to Deposit Ratio

USD

United States Dollar

LGA

Listrik Air dan Gas

yoy

year on year

LNPRT

Lembaga Non Profit Rumah Tangga

mtm

month to month

NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia

NPL

Non Performing Loan

NTB

Nilai Tambah Bruto

NTP

Nilai Tukar Petani

PAD

Pendapatan Asli Daerah

PBI

Peraturan Bank Indonesia

PDB

Produk Domestik Bruto

PDRB

Pertumbuhan Domestik Regional

Bruto PHR

Perdagangan Hotel dan Restoran

PIHPS

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis


145

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 80234 Telp : 62-361-248982, Fax : 62-361-248993 - 222988,

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Recommend Documents