JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN

Vol. 8 No. 3, September 2013

ISSN. 1907-9737

JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN PENGUJIAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) SEBAGAI PREDICTOR PENGEMBALIAN SAHAM YANG DIHARAPKAN ( STUDI KASUS PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) Oleh Fanda Daisy Prully Rundengan, Tommy Parengkuan, Ivonne Saerang PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, MOTIVASI DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Oleh Titien Marthin, David Paul Elia Saerang, Sifrid S. Pangemanan ANALISIS PENERIMAAN RETIBUSI PARKIR KOTA MANADO TAHUN 2008-2012 Oleh Edward Ricardo Go, Jullie Sondakh, Heince Wokas ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MANADO Oleh Hendrik Ricart Pangemanan, Inggriani Elim, Stanley Kho Walandouw PENERAPAN BIAYA KUALITAS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI PADA PT. PERTANI (PERSERO) CABANG SULAWESI UTARA Oleh Dwi Nugraha Pratiwi Bawon, Jullie J. Sondakh, Lidia Mawikere PENERAPAN BIAYA KUALITAS DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI PADA PT. TROPICA COCOPRIMA Oleh Nilisye Debora Ratag, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA PROPINSI SULAWESI UTARA Oleh Justonly Lengkong, David Paul Elia Saerang, Stanly Alexander ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI (Studi Kasus Pada PT. TROPICA COCOPRIMA) Oleh Paula. C. A. Rotinsulu, David P.E. Saerang, Dhullo Affandi ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA TETAP (MESIN) UNTUK MENJAGA KELANCARAN PRODUKSI PADA PT. TROPICA COCOPRIMA Oleh Anggreanny Pratiwi Walukow, Agus Poputra, Harijanto Sabijono ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN DAN PENGGUNAAN INTUISI AUDITOR DALAM MENDETEKSI KEKELIRUAN Oleh Novitha Rosaliana Mariane Wuisan, Agus T. Poputra, Victorina Z. Tirayoh EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG Oleh Mochammad Eko S. Kamba, David P.E. Saerang, Rudy J. Pusung PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP BITUNG Oleh Regina Laurensana Tuwaidan, Jullie J. Sondakh, Inggriani Elim PERENCANAAN PENJUALAN UNTUK MENCAPAI LABA MINIMUM CV. JAWA INDAH DENGAN MENGGUNAKAN BREAK EVENT POINT Oleh Ignatiar Keyko Diana Mewoh, David P.E Saerang, Victorina Tirajoh PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJER PERHOTELAN Oleh Merry Christy Pasla, Ventje Ilat, Sherly Pinatik ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERN KAS PADA DINAS PERBUHUNGAN KOTA MANADO Oleh Demmi P.R.D Buchari, Ventje Ilat, Inggriani Elim PENERAPAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT MANADO TOWN SQUARE) Oleh Stephany Ch. Pelleng, Herman Karamoy, Victorina Tirajoh

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

Vol.8,No.3,September 2013

ISSN.1907-9737

GOING CONCERN JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN Pelindung

Rektor Universitas Sam Ratulangi

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT

Pemimpin Redaksi

Prof. DR. David. P.E. Saerang,SE,M.Com(Hons)

Redaksi Pelaksana

Harijanto Sabijono,SE,MSi,Ak Lidia Mawikere,SE,MSi,Ak Hendrik Manossoh,SE,MSi,Ak Imelda Najoan,SE,MSi,Ak

Dewan Redaksi

DR. Grace Nangoy,SE,MSAc,Ak,CPA Sifrid S. Pangemanan,SE,MSA DR. Jullie J. Sondakh,SE,MSi,Ak,CPA DR.Ventje Ilat,SE,MSi DR. Herman Karamoy,SE,MSi,Ak DR. Jenny Morasa,SE,MSi,Ak DR. Agus T. Poputra,SE,MM,MA,Ak Victorina Tirayoh,SE,MM,Ak Linda Lambey,SE,MBA,MA,Ak Margaretha Bolang,SE,MA,Ak Peter Kapojos,SE,MSi,Ak

Administrasi & Sirkulasi

DR. Jantje Tinangon,SE,MM,Ak DR. Lintje Kalangi,SE,ME,Ak Winston Pontoh,SE,MM,Ak Christian Datu,SE,MSA,Ak

Alamat Redaksi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Jl. Kampus Bahu – Manado, Sulawesi Utara Telp. (0431) 847472, Fax. (0431) 853584

Jurnal Riset Akuntansi Going Concern diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi, penelitian dan karya ilmiah antara pengajar, alumni, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Jurnal ini terbit empat kali setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, Desember. Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan oleh media dan tinjauan atas buku-buku akuntansi terbitan dalam dan luar negeri yang baru serta catatan/komentar atas artikel yang dimuat dalam jurnal ini. Surat menyurat mengenai naskah yang akan diterbitkan langganan, keagenan, dan lainnya dapat dialamatkan langsung ke alamat redaksi atau melalui email : [email protected]

Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSRAT

i

Vol.8,No.3,September 2013

ISSN.1907-9737

GOING CONCERN JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN DAFTAR ISI PENGUJIAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) SEBAGAI PREDICTOR PENGEMBALIAN SAHAM YANG DIHARAPKAN (STUDI KASUS PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) Oleh Fanda Daisy Prully Rundengan, Tommy Parengkuan, Ivonne Saerang…………………………………………………………..

1-12

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, MOTIVASI DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Oleh Titien Marthin, David Paul Elia Saerang, Sifrid S. Pangemanan…………………………………………………………………… 13 - 25 ANALISIS PENERIMAAN RETIBUSI PARKIR KOTA MANADO TAHUN 2008-2012 Oleh Edward Ricardo Go, Jullie Sondakh, Heince Wokas………………………………………………………………………………………

26 - 36

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MANADO Oleh Hendrik Ricart Pangemanan, Inggriani Elim, Stanley Kho Walandouw…………………………………………………………. 37 - 47 PENERAPAN BIAYA KUALITAS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI PADA PT. PERTANI (PERSERO) CABANG SULAWESI UTARA Oleh Dwi Nugraha Pratiwi Bawon, Jullie J. Sondakh, Lidia Mawikere…………………………………………………………………… 48 - 57 PENERAPAN BIAYA KUALITAS DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI PADA PT. TROPICA COCOPRIMA Oleh Nilisye Debora Ratag, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere…………………………………………………………………

58 - 68

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA PROPINSI SULAWESI UTARA Oleh Justonly Lengkong, David Paul Elia Saerang, Stanly Alexander………………………………………………………………….

69 – 76

ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI (Studi Kasus Pada PT. TROPICA COCOPRIMA) Oleh Paula. C. A. Rotinsulu, David P.E. Saerang, Dhullo Affandi ………………………………………………………………………..

77 – 86

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA TETAP (MESIN) UNTUK MENJAGA KELANCARAN PRODUKSI PADA PT. TROPICA COCOPRIMA Oleh Anggreanny Pratiwi Walukow, Agus Poputra, Harijanto Sabijono……………………………………………………………….

87 -95

ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN DAN PENGGUNAAN INTUISI AUDITOR DALAM MENDETEKSI KEKELIRUAN Oleh Novitha Rosaliana Mariane Wuisan, Agus T. Poputra, Victorina Z. Tirayoh………………………………………………….. 96 - 103 EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG Oleh Mochammad Eko S. Kamba, David P.E. Saerang, Rudy J. Pusung………………………………………………………………

104 - 114

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP BITUNG Oleh Regina Laurensana Tuwaidan, Jullie J. Sondakh, Inggriani Elim………………………………………………………………… 115 - 123 PERENCANAAN PENJUALAN UNTUK MENCAPAI LABA MINIMUM CV. JAWA INDAH DENGAN MENGGUNAKAN BREAK EVENT POINT Oleh Ignatiar Keyko Diana Mewoh, David P.E Saerang, Victorina Tirajoh ……………………………………………………. 124 - 133 PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJER PERHOTELAN Oleh Merry Christy Pasla, Ventje Ilat, Sherly Pinatik……………………………………………………………………………………… 134 - 142 ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERN KAS PADA DINAS PERBUHUNGAN KOTA MANADO Oleh Demmi P.R.D Buchari, Ventje Ilat, Inggriani Elim…………………………………………………………………………………

143 - 150

PENERAPAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT MANADO TOWN SQUARE) Oleh Stephany Ch. Pelleng, Herman Karamoy, Victorina Tirajoh……………………………………………………………….…. 151 - 158


ii

PENGUJIAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) SEBAGAI PREDICTOR PENGEMBALIAN SAHAM YANG DIHARAPKAN ( STUDI KASUS PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) Oleh : Fanda Daisy Prully Rundengan Tommy Parengkuan Ivonne Saerang Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado email : [email protected] ABSTRAK Dampak krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan para investor mengalami kesulitan dalam menganalisis dan memprediksi pendapatan saham perusahaan. Tidak terkecuali saham -saham industri perbankan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia (BEI). Dalam memprediksi pendapatan saham yang diharapkan, ada dua model yang sering digunak an para investor, yaitu capital asset pricing model (CAPM) dan arbitrase pricing theory (APT). APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Konsep yang dipergunakan adalah hukum satu harga (the law of one price). Analisa yang digunakan dalam penelitian adalah analisis uji beda dua rata-rata. Dimana membandingkan sepuluh industri perbankan yang terdaftar diBursa Erfek Indonesia (BEI). Setelah melakukan uji hipotesa menggunakan SPSS maka di peroleh output berupa hasil pengujian beda dua rata-rata dependent samples, bahwa thitung untuk pengujian APT dengan membandingkan actual return (Ri) dan expected return (ERi) saham dengan equal variance asumet. Hasil penelitian menunjukan bahwa expected return tidak berbeda signifikan dengan actual return ini berarti hipotesis menyatakan diduga expected return hasil prediksi model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual return pada industri perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia ditolak, oleh karena expected return tidak berbeda signifikan dengan actual return maka model Arbitrage Pricing Theory Akurat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menyatakan bahwa pengujian APT (Arbitrase Pricing Theory) dengan membandingkan Actual return (Ri) dengan Expected return (ERi) untuk mengukur tingkat pengembalian saham adalah tidak terdapat perbedaan. Ini berarti bahwa APT tidak memberikan dampak tingkat pengembalian saham pada industri perbankan yang go public di bursa efek Indonesia. Kata Kunci: Arbitrage Pricing Theory, Expected return, Actual return.

ABSTRACT The impact of the economic crisis caused investors have difficulty in analyzing and predicting stock returns of the company. No exception to the banking industry shares are listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). In predicting stock returns are expected, there are two models that are often used by investors, the capital asset pricing model (CAPM) and the arbitrage pricing theory (APT). APT basically use reasoning stating that two investment opportunities that have the same characteristics identical bias not sold with different prices. The concept used is hokum one price (the law of one price). Analysis used in the study is the analysis of two different test average. Where comparing ten banking industry Stock Exchange Securities registered Indonesian (IDX). After conducting a hypothesis test using the SPSS output in the form of test results obtained bedadua average dependent samples, bahwathitung for APT testing by comparing the actual return (Ri) and expected return (ERI) stock with a variance equal to propabilitas assumet is 0.290 0,1.620. Therefore, P-value 0.290> 0.05, results showed that the expected return is not berbedas ignifikan with actual return (significant 0.290) This means that the hypothesis stated:. "Allegedly expected return results Arbitrage Pricing Theory model predictions with actual return on the banking industry that went public in the Indonesia Stock Exchange rejected. Therefore, the expected return does not differ significantly from the actual return the Arbitrage Pricing Theory Accurate models. Results of research conducted by the author, states that testing APT (Arbitrage Pricing Theory) by comparing Actual return (Ri) with Expected return (ERI) to measure stock returns is no difference. This means that the APT does not affect stock returns padaindustri banks that went public on the stock exchanges of Indonesia. Key Words: Arbitrage Pricing Theory, Expected return, Actual Return


1

PENDAHULUAN Latar Belakang Dampak krisis ekonomi global sangat dirasakan oleh para pelaku pasar modal karena pasar modal merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara. Ketidakstabilan ekonomi pada masa krisis membuat pelaku pasar modal terutama para investor mengalami ke sulitan dalam menganalisis dan memprediksi pendapatan saham perusahaan yang berfluktuasi. Dalam memprediksi pendapatan saham yang diharapkan dalam ilmu investasi terdapat dua model keseimbangan yang sering digunakan para investor, yaitu Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrase Pricing Theory (APT).Capital Assets Pricing Model (CAPM) menjelaskan tentang hubungan antara return dan beta yang diperkenalkan oleh Sharp (1964) dan lintner (1965) model untuk menentukan harga suatu assets pada kondisi equilibrium. Kelemahan-kelemahan empiris yang terjadi pada model Capital Asset Pricing Model mendorong para ahli manajemen keuangan untuk mencari model alternatif yang menerangkan hubungan pendapatan dengan resiko saham. Pada tahun 1976 Ross merumuskan sebuah teori yang disebut dengan Arbitrase Pricing Theory (APT), yang merupakan sebuah model keseimbangan alternative lebih kompleks di banding Capital Asset Pricing Model dikatakan demikian karena Arbitrase Pricing Theory (APT) mengunakan sekian banyak variable pengukur risiko untuk melihat hubungan risiko dan return. Meskipun model ini tidak bisa secara keseluruhan memecahkan kekurangan yang terjadi pada model Capital Asset Pricing Model, tetapi model inilah yang pertama kali dikembangkan perbandingan keakuratan capital assets pricing model dengan Arbitrage Pricing Theory dalam memprediksi tingkat pendapatan saham industri manufaktur sebelum dan semasa krisis ekonomi (Premananto dan Madyan, 2002) Dengan melihat latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebi h lanjut tentang Arbitrase Pricing Theory, apakah dapat mempengaruhi tingkat pengembalian saham atau tidak. Untuk itu peneliti mengambil judul dalam penelitian ini Pengujian Arbitrase Pricing Theory (APT) sebagai predictor pengembalian saham yang diharapkan. Industri Perbankan yang di teliti dalam penelitian ini adalah 10 Perbankan dari 38 perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Kesepuluh Perbankan tersebut adalah : 1. PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk 2. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 3. PT. Bank Central Asia, Tbk 4. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 5. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk 6. PT. Bank Danamon, Tbk 7. PT. Bank Permata, Tbk 8. PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk 9. PT. Bank OCBC NSIP, Tbk 10. PT. Bank Mega Tbk Adapun indikator yang diukur adalah harga saham dari masing-masing perusahaan antara bulan januari sampai desember 2011 yang tercermin pada tabel dibawah ini :


2

Tabel 1. Harga Saham NAMA PERUSAHAAN PT. Bank Mandiri Tbk

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS T

SEP

OKT

NOV

DES

Satuan

5950

5800

6800

7150

7200

7200

7850

6850

6300

750

6400

6750

Rupiah

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk PT. Bank Central Asia, Tbk PT. Bank Negara Indonesia, Tbk PT. Bank CIMB Niaga, Tbk PT. Bank Danamon, Tbk PT. Bank Permata, Tbk PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk PT. Bank OCBC NISP, Tbk PT. Bank Mega, Tbk

4850

4700

6450

6350

6500

6900

6550

5850

6750

6500

5850

6750

Rupiah

5650

6300

6950

7400

7100

7650

8300

8000

7700

8100

7900

8000

Rupiah

3225

3550

3975

4050

3875

3875

4450

4125

3725

4025

3800

3800

Rupiah

1320

1260

1430

1400

1320

1300

1240

1210

1100

1100

1080

1080

Rupiah

5950

6400

6550

6200

6200

6000

5450

5200

4600

4975

4400

4100

Rupiah

1350

1670

1840

1750

1700

1620

1680

1570

1540

1470

1430

1360

Rupiah

12800

11800

2500

2975

3125

3250

3800

3775

3325

3750

3400

3400

Rupiah

1360

1260

1430

1400

1320

1300

1240

1210

1100

1100

1080

1080

Rupiah

3150

3000

3100

3800

3550

3525

2700

3500

3500

3500

3500

3500

Rupiah

Sumber : Indonesia Stock Exchange (IDX), Jurnal of Economic(gur huberman “a simple approace to arbitrase pricing theory, october 1982:183 – 191”) Sejak kelahirannya pada pertengahan tahun 1970-an, teori penentuan harga Arbitrage Pricing Theory telah memberikan kerangka kerja yang intuitif dan fleksibel bagi periset dan praktisi sehingga mereka mampu mengatasi isu manajemen investasi yang penting. Berlawanan dengan Capital Asset Pricing Model yang memerlukan asumsi-asumsi spesifik mengenai pilihan investor dan juga peranan penting yang diperankan oleh portofolio pasar, Arbitrage Pricing Theoryberoperasi dibawah asumsi yang relatif lebih sedikit. Karena penekanannya pada berbagai sumber dari resiko sistematis, Arbitrage Pricing Theory telah menarik banyak perhatian sebagai perangkat yang dalam dengan lebih baik menjelaskan hasil investasi dan mengontrol resiko portofolio dengan lebih efektif. Dalam memprediksi akurasi model Arbitrage Pricing Theorydi lakukan dengan membandingkan expected return dan actual return dimana expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dengan asumsi yang tidak pasti,pada awal periode factor risiko tidak dapat diprediksi oleh pasar karena factor risiko mengandung informasi yang tidak diharapkan atau bersifat mengejutkan pasar sedangkan actual return adalah keuntungan yang diharapkan. Dalam memprediksi akurasi model Arbitrage Pricing Theory dengan membandingkan expected return dan actual return maka jika expected return tidak sama dengan actual return maka tidak akurat sedangkan jika expected return sama dengan actual return maka akurat.Arbitrage Pricing Theorydidasari oleh pandangan bahwa expected return akan di pengaruhi oleh beberapa faktor risiko Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan expected return hasil prediksi model apt dengan actual return pada industri perbankan yang go public di bursa efek Indonesia. TINJAUAN PUSTAKA Teori Arbitrase Harga ( APT ) Capital Asset Pricing Model bukanlah satu-satunya teori yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu aktiva ditentukan harganya oleh pasar. Ross (1976:259) merumuskan suatu teori yang disebut sebagai Arbitrage Pricing Theory (APT). Proses arbitrage terjadi karena adanya perbedaan harga sekuritas


3

yang disebabkan oleh ketidak pastian harga (mispricing) sehingga investor dapat menjual asset yang mahal dan membeli asset yang murah. Suatu asset dinilai mispriced bila harganya berbeda dari harga yang diprediksikan menggunakan model valuasi di mana harga suatu asset adalah nilai sekarang dari cash flow di masa akan datang yang didiskontokan dengan biaya modal. Pendekatan Arbitrage Pricing Theorymenyatakan bahwa expected return suatu asset merupakan fungsi linear dari berbagai faktor ekonomi makro dan sensitifitas perubahan setiap faktor dinyatakan oleh koefisien beta masing-masing factor tersebut. Jadi Arbitrage Pricing Theory adalah sebuah pendekatan dalam menentukan harga suatu asset yang tidakbhanya didasarkan pada suatu vaiabel saja, tetapi banyak variabel maka dari itu Tandelilin (2010) menyatakan salah satu model keseimbangan selain CAPM adalah Arbitrage Pricing Theory sama seperti CAPM, Arbitrage Pricing Theory menggambarkan hubungan antara risiko dan return tetapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. Arbitrage Pricing Theory didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas akan dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko. Faktor-faktor risiko tersebut akan menunjukkan kondisi ekonomi secara umum dan bukan merupakan karekteristik seperti beikut ini: 1. Masing- masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham di pasar. Kejadian- kejadian khusus yang berkaitan dengan kondisi perusahaan bukan merupakan factor risiko Arbitrage Pricing Theory 2. Faktor-faktor tersebut harus mempengaruhi return harapan. Untuk itu perlu dilakukan pengujian secara empiris dengan cara menganalisis return saham secara statistik untuk melihat bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh secara luas terhadap return saham 3. Pada awal periode, faktor risiko dapat diprediksi oleh pasar karena faktor-faktor risiko tersebut mengandung informasi yang tidak diharapkan atau sifat mengejutkan pasar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indeks Harga saham gabungan (IHSG) atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Jakarta Composite Index (JCI) atau JSX Composite diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983, sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ, Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Fahmi dan Hadi (2008:72) faktor-faktor yang mempengaruhi suatu saham naik atau turun adalah: 1. Kondisi mikro dan makroekonomi. 2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan usaha). 3. Pergantian direksi secara tiba-tiba. 4. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya. 5. Resiko sistematis, yaitu suatu bentuk resiko yang terjadi secara menyeluruh dan telah menyebabkan perusahaan terlibat didalamnya. 6. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham. 7. Kondisi eksternal, pengaruh dunia luar. Dari uraian diatas bahwa IHSG dipengaruhi olah berbagai faktor yang sangat kompleks baik ekternal maupun internal yang mana IHSG merupakan indikator investor dalam menilai baik buruknya suatu pasar saham di suatu negara. Sensivitas dari IHSG karena adanya shock dari external factor maupun internal factor menunjukkan kondisi pasar saham yang masih sangat rentan dan belum mempunyai kepastian untuk meyakinkan investor. Nilai Tukar Shapiro (2005: 36) mendefinisikan “an exchange rate is simply, the price of one nation’s currency in terms of another currency” atau nilai tukar adalah nilai suatu mata uang tertentu dinilai dengan mata uang negara lain misalkan Rupiah yang dinilai dari USD. Dimana nilai tukar ini dapat digolongkan menjadi spot rate dan forward rate. Spot rate adalah nilai tukar saat ini ketika sedang dilakukan transaksi, misalkan nilai mata uang rupiah (contohnya di bank komersial), sell Rp 9.020/USD sedangkan buy 9.000/USD. Sedangkan forward rate adalah nilai tukar mata uang dimasa yang akan datang yang telah ditentukan misalkan 2 bulan kedepan, yang dinilai saat ini. Dalam forward rate, dilakukan hedging terhadap nilai tukar dengan mempertimbangkan variabel fundamental ekonomi maupun situasi politik dan keamanan yang berpotensi untuk memberikan tekanan atau goncangan terhadap keseimbangan nilai tukar.


4

Inflasi Inflasi adalah suatu keadaan dimana nilai uang meneurun secara terbuka akibat harga barang yang cenderung naik. Ibbotson dan Brinson menyatakan “inflation is a sustained increase in the general price level over time”. Pengaruh inflasi sangat besar bagi masyarakat di mana inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung yang adil dan benar. Inflasi dan devlasi adalah keadaan yang menggambarkan perubahantingkat harga dalam sebuah perekonomian. Dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan dimana menurunya nilai mata uang pada suatu Negara dan naiknya harga barang yang berlangsung secara sistematis. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inflasi merupakan keadaan yang membayangkan bagi perekonomian suatu Negara dan mampu menimbulkan pengaruh yang besar serta sulit untuk diatasi dengan cepat Ketika konsep pertumbuhan ekonomi dirancang dan diaplikasikan maka ini selalu berhubungan dengan inflasi dikarenakan adanya trade-off inflasi di satu pihak dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dipihak lain. Apabila inflasi diturunkan maka pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. Suatu efek target inflasi yang ditetapkan tidak tercapai adalah menurunnya minat berinvestasi dikalangan investor, efek lain bagi publik adalah menurunya daya beli dikarenakan pasar yang lesu. Bagi kalangan investor sangat penting untuk menurunkan inflasi di karenakan peningkatkan inflasi secara relatif merupakan signal negative bagi pemodal di pasar modal. Secara spesifik inflasi bias meningkatkan pendapatan dan biaya bagi perusahaan. Suku Bunga Suku bunga (interest rate) adlah kompensasi yang dibayar oleh peminjam yang meminjamkan.Bagi peminjam suku bunga merupakan biaya pinjaman atau harga yang harus di bayarkan atas uang yang dipinjamkan.Yang merupakan tingkat pertukaran dari konsumsi sekarang untuk konsumsi masa dating atau harga rupiah sekarang dalam ukuran rupiah masa datang. Konsep suku bunga sangat berhubungan dengan inflasi karena inflasi yang sangat tinggi tanpa di imbangi dengan kenaikan suku bunga maka akan bias terjadi keuntungan investasi terutama dipasar uang yang tidak menarik lagi sehingga dapat mengakibatkan melemahnya nilai tukar mata uang. Pihak yang berwenang menentukan suku bunga adalah Bank Sentral. Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga Pertumbuhan Ekonomi

Permintaan atas dana pinjaman

Inflasi Perilaku menabung

Suku Bunga

Penawaran atas dana pinjaman

Kebijakan Moneter

Expected return Expected return adalah rata-rata dari suatu distribusi hasil yang mungkin. (Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas : 2008). Expected return adalah hasil yang diharapkan dari suau investasi. (Muslich,1997 :56). Expected return merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. (Triatyati dan Husnan, 2004 : 65).

K

Ki.Pi

i=1 K = tingkat keuntungan yang diharapkan ( Expected return ) Ki = tingkat keuntungan pada kondisi I Pi =probabilitas kondisi i terjadi Pi =probabilitas kondisi i terjadi


5

Actual return Keuntungan yang nyata dari suatu investasi bagi investor, hasil yang nyata bagi investor dari apa yang benar-benar mereka harapkan dari investasi mereka. (Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas ; 2008:161) Actual return adalah hasl yang nyata bagi investor dari suatu investasi, (Muslich, 1997 : 97). Untuk mencari actual return Actual Re trun

Pt

Pt 1 Pt 1

Dimana : Harga saham hari ini ( Pt ) dikurangi harga saham kemarin ( Pt-1 ) dibagi dengan harga saham kemarin, ini berlaku untuk return pasar atau return actual. Ross et al. ( 2003 : 238 ), dan pernah digunakan oleh Suharli (2005:12 ) Minyak Bumi Minyak merupakan komodi tas utama didalam perekonomian modern. Seluruh aktivitas perekonomian serta industri tergantung dari stabilitas harga minyak. Hal ini d i k a r e n a k a n p e r a n a n v i t a l m i n y a k s e b a g a i s u m b e r e n e r g i u t a m a b a g i s e b a g i a n b e s a r proses produksi dan kegiatan perekonomian di seluruh belahan bumi. Fluktuasi harga minyak memiliki pengaruh besar terhadap seluruh rangkaian proses produksi maupun aktivitas modern, sehingga kenaikan atau penurunan kehidupan masyarakat dunia. Dalam era industri saat ini minyak bumi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Hubungan Antara Konsep Hubungan antara Arbitrage Pricing Theory dengan Harga Minyak Dunia Penelitian yang dilakukan oleh Jayadin (2012) meneliti bahwa hubungan antara prediksi return saham menggunakan model Arbitrage Pricing Theory dengan variabel karakteristik makroekonomi dalam penelitian ini adalah harga minyak mentah mengemukakan bahwa harga minyak mentah berpengaruh positifyang t‐hitungnya (0.0013, 0.0000 dan 0.0000) lebih kecil dari t-tabel (α = 0.05). Hubungan antara Arbitrage Pricing Theory dengan Inflasi Fitrah (2011) meneliti tentang Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Imbal Hasil Saham dengan menggunakan pendekatan Arbitrage Pricing Theory. Ketidak pastian harga-harga saham yang diperdagangkan di bursa efek dari waktu ke waktu merupakan masalah yang ditemui di hampir semua bursa efek pada umumnya. Perubahan harga-harga saham dari periode ke periode menyebabkan imbal hasil saham menjadi tidak pasti. Salah satu model yang menggambarkan hubungan risiko dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan adalah Arbirage Pricing Theory (APT). Penelitian ini membahas pengaruh variabel makro ekonomi laju inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, nilai tukar mata uang, dan aliran dana asing terhadap imbal hasil saham-saham JII yang konsisten selama periode Januari 2007-Mei 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis verifikatif dan deskriftif dengan teknik statistik dan ekonometrika. Penelitian menggunakan data time series dengan estimasi model menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbal hasil saham BUMI, INTP, KLBF dan TLKM signifikan dipengaruhi inflasi, tingkat suku bunga riil, kurs rupiah terhadap USD, jumlah uang beredar dan aliran dana asing. Kurs rupiah terhadap USD merupakan variabel yang dominan mempengaruhi imbal hasil masing-masing saham JII. Sementara itu dengan menggunakan data panel, aliran dana asing merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap imbal hasil saham-saham JII, dimana terdapat hubungan negatif antara aliran dana asing dengan imbal hasil saham JII secara simultan. Hubungan antara Arbitrage Pricing Theory dengan IHSG Penelitian yang dilakukan Khasana (2007) tentang menganalisis return dan risiko saham LQ 45 variabel makroekonomi (kurs,SBI,IHSG,inflasi) dan menggunakan model alat uji Arbitrage Pricing Theory. Dari hasil uji regresi linier berganda penelitian di simpulkan bahwa return aktual saham akan naik jika suku bunga naik, inflasi turun, apresiasi rupiah dan menurunya IHSG dan dari uji t didapat risiko saham hanya dapat terjadi jika depresiasi terhadap rupiah dan peningkatan IHSG


6

Hubungan antara Arbitrage Pricing Theory dengan Nilai Tukar Penelitian yang dilakukan Sakhowi (1999) diperoleh kesimpulan dari hasil uji struktur regresi dari 2 kelompokobservasi yang dibedakan DER tinggi dan DER. rendah dengan menggunakan Chow test menghasilkan nilai F hitung sebesar 717.97 yang lebih besar dari F tabel = 2.51 untuk taraf Selanjutnya hasil pengamatan terhadap return 7 portfolio yang diregresikan dengan variabel nilai tukar rupiah atas US dollar, suku bunga dan inflasi (variabel prediktor) menunjukkan terdapat perbedaan sensitivitas dan pengaruh yang signifikan antara industri yang berbeda terhadap perubahan tiga variabel prediktor. Secara keseluruhan hasil analisis dengan menggunakan model APT ini memiliki kemampuan untuk melakukan estimasi sehingga model yang dihasilkan layak untuk digunakan sebagai model dalam penilaian aset. KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESA Kerangka Pikir Berdasarkan kajian empiris dan kajian teoritis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya dan melihat hasil penelitian terdahulu maka di simpulkan kerangka pemikiran teoritis penelitian di awali dari pemikiran bahwa keadaan pasar modal yang saat ini tidak memiliki kepastian akan expected return membuat para investor merasa takut dan ragu-ragu dalam berinvestasi. Hal ini di karenakan ketidak seimbangan antara return dan beta. Oleh karena itu Arbitrage Pricing Theory dapat dijadikan suatu predictor tingkat pengembalian saham pada industry perbankan yang terdaftar d bursa efek Indonesia Hipotesa Penelitian Berdasarkan kerangka pemikir yang telah diuraikan diatas maka hipotesa dari penelitian ini yaitu : “ Diduga expected return hasil prediksi model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual return pada industry perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia” METODOLOGI PENELITIAN Data dan Sumber data Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti buku dan bacaan lain, hasil analisa pasar yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, harga saham, tingkat inflasi, IHSG, suku harga minyak mentah, dan nilai nilai tukar serta nilai return saham. Data yang digunakan adalah periode tahun 2009 - 2012 Sumber data dalam penelitian ini adalah bursa efek Indonesia data yang diperlukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah : harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2011, IHSG, tingkat inflasi, suku harga minyak mentah, dan nilai kurs. Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan informasi yang dilakukan proses pengumpulan data melalui dokumentasi. Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat salinan dengan cara mengumpulkan arsip dan catatan-catatan perusahaan yang ada.Data yang dibutuhkan terdiri dari data sekunder yaitu data mengenai harga saham tingkat inflasi suku bunga dan nilai kurs diperoleh dari bursa efek Indonesia (BEI) Metode Pengambilan Sampel Populasi adalah seluruh elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan (sekaran, 2003 :273) . Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) sebanyak 25 Perusahaan perbankan. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini diambil dari 10 total perusahaan perbankan di bursa efek indonesia dari total populasi sebanyak 38 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel yang dipilih berdasarkan nilai asset dan harga saham perusahaan perbankan yang ada di bursa efek. Dari tingkat kepemilikan asset dan nilai saham diambil 10 perusahaan perbankan sebagai sampel yaitu : 1. PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk 2. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 3. PT. Bank Central Asia, Tbk 4. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 5. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk


7

6. PT. Bank Danamon, Tbk 7. PT. Bank Permata, Tbk 8. PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk 9. PT. Bank OCBC NSIP, Tbk 10. PT. Bank Mega Tbk Metode Analisis Uji-t berpasangan (paired t-test) Adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas adalah dependen (berpasangan).Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan yaitu suatu individu (objek penelitian) dikenal 2 buah perlakukan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Dengan demikian, suatu pengaruh dapat diketahui dengan cara membandingkan kondisi objek penelitian sebelum dan sesudah perlakukan Pengujian Hipotesis Uji t-test Dalam melakukan pengujian hipotesis dengan t-test : Bila sampel berkorelasi / berpasangan, misalnya membandingkan sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan, maka di gunakan t-test sample related/ berpasangan Rumus-rumus t-test :

f

X1 X 2 S12 n1

(Separated Varians)

S 22 n2

X1 X 2

t (n 2

(Polled Varians)

1) s12 (n 2 1) s 22 1 n1 n 2 2 n1

1 n2

X1 X 2

t 2 1

s n1

2 2

s 2r n2

Untuk sampel berpasangan / related

s1

s1

n1

n2

Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : a. Membuat formulasi uji hipotesis Tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternative H0 : µd =0 Tidak terdapat perbedaan Actual return dan Expected return 1. PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk 2. PT.Bank Danamon, Tbk 3. PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk 4. PT.Bank Negara Indonesia, Tbk 5. PT.Bank Capital Indonesia, TBk 6. PT.Bank Central Asia, Tbk 7. PT.Bank CIMB Niaga, Tbk 8. PT.Permata, Tbk 9. PT.Bank Tabungan Negara, Tbk 10. PT.Bank OCBC NISP, Tbk,Tbk H0 : µd ≠0 terdapat perbedaan Actual return dan Expected return 1. PT.Bank Mandiri (Persero),Tbk


8

2. PT.Bank Danamon, Tbk 3. PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk 4. PT.Bank Negara Indonesia, Tbk 5. PT.Bank Capital Indonesia, TBk 6. PT.Bank Central Asia, Tbk 7. PT.Bank CIMB Niaga, Tbk 8. PT.Permata, Tbk 9. PT.Bank Tabungan Negara, Tbk 10. PT.Bank OCBC NISP, Tbk,Tbk b. Menentukan besarnya α untuk mengetahui tingkat signifikan hasil pengolahan data. Nilai α ditetapkan sebesar 5 % atau signifikan 95 % c. Menghitung nilai t d. Membuat kriteria pengujian hipotesis Ho Ditolak bila : Sig. t < α (α = 0,05) Ho gagal ditolak bila : Sig. t > α (α = 0,05) HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil regresi maka persamaan model Arbitrage Pricing Theory setiap perusahaan di peroleh sebagai berikut: 1. Bank Central Asia adalah ERI = 0.181+ 0.000 X1 -0.130 x2 -0.000001 x3-0.00001x4 2. Bank CIMB adalah ERI= 0.037 + 0.0001 X1 + 0.143 X2 -0.00001 X3 - 0.00001 X4 3. Bank Danamon adalah ERI= 0.095 + 0.000 X1 -0.400 X2 - 0.0000002 X30.0000070 X4 4. Bank Mandiri adalah ERI= 0.367 +0.000 X1 -0.269 X2 -0.0000016 X3-0.0000357 X4 5. Bank Mega adalah ERI= -0.037 + 0.000 X1 +0.393 X2 -0.0000068 X3 -0.0000066 X4 6. Bank Negara Indonesia adalah ERI= 0.49 + 0.0000590 X1 + 0.073 X2 -0.0000169 X3 -0.0000487 X4 7. Bank OCBC NISP adalah ERI = 0.324-0.002X1 -0.213 X2 + 0.0000213 X3 -0.0000257 X4 8. Bank Permata Indonesia adalah ERI = 0.362 + 0.000 X1 -0.456 X2 + 0.0000016 X3 -0.0000363 X4 9. Bank Rakyat Indonesia adalah ERI= 0.261 + 0.000 X1 -0.097 X2 -0.0000040X3 - 0.0000253 X4 10. Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah ERI = -0.181-0.001 X1 -0.125 X2 + 0.0000074 X3 + 0.0000236 X4 Pengujian Hipotesa Tabel 2. Hasil Uji SPSS Paired Sam ples Te st Paired Dif f erences

Mean Pair 1

ERi_Gabung - Ri_Gabung

-.0490655

Std. Deviation

Std. Error Mean

.5061271

.0462029

95% Conf idence Interval of the Dif f erence Low er Upper -.1405518

.0424208

t -1.062

df

Sig. (2-tailed) 119

.290

Setelah melakukan uji hipotesa menggunakan SPSS maka di peroleh output berupa hasil pengujian beda dua rata-rata dependent samples, seperti terlihat pada tabel 2 bahwa thitung untuk pengujian APT dengan membandingkan actual return (Ri) dan expected return (ERi) saham dengan equal variance asumet adalah 0,1.620 dengan propabilitas 0,290. oleh karena nilai –P 0,290> 0,05, Hasil penelitian menunjukan bahwa expected return tidak berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.290) ini berarti hipotesis menyatakan : Diduga expected return hasil prediksi model i sama dengan actual return pada industri perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia ditolak. Oleh karena expected return tidak berbeda signifikan dengan actual return maka model Arbitrage Pricing Theory Akurat. Pengujian Tambahan (antar perusahaan) Pengujian tambahan dilakukan juga pada setiap perusahan dengan menggunakan SPSS diperoleh output berupa hasil pengujian beda dua rata-rata dependent samples, seperti terlihat pada tabel 3 Dengan hasil sebagai berikut:


9

Tabel 3 Hasil Uji Paired Samples Test Paired Sam ples Te st Paired Dif ferences

Pair 1 Pair 2 Pair 3 Pair Pair Pair Pair Pair

4 5 6 7 8

Pair 9 Pair 10

ERi_BCA - RI_BCA ERI_niaga - RI_Niaga ERI_Danamon - RI_ Danamon ERi_Mandiri - RI_Mandiri ERI_Mega - RI_mega ERI_BNI - RI_BNI ERI_NISP - RI_NISP ERI_PErmata - RI_ PErmata ERI_BRI - RI_BRI ERI_BTPN - RI_BTPN

95% Conf idence Interval of the Dif f erence Low er Upper -.02460 .06590 .01409 .14506

t 1.004 2.674

Mean .02065 .07957

Std. Deviation .07121 .10307

Std. Error Mean .02056 .02975

.03361

.07489

.02162

-.01398

.08119

.02472 -.12401 .00636 .00610

.09381 .10914 .09353 .09256

.02708 .03151 .02700 .02672

-.03489 -.19336 -.05306 -.05271

-.19557

1.10209

.31815

-.00650 -.33558

.09841 1.15027

.02841 .33206

df 11 11

Sig. (2-tailed) .337 .022

1.555

11

.148

.08432 -.05467 .06579 .06492

.913 -3.936 .236 .228

11 11 11 11

.381 .002 .818 .824

-.89580

.50466

-.615

11

.551

-.06902 -1.06643

.05603 .39527

-.229 -1.011

11 11

.823 .334

Untuk Bank BCA : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Tidak Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.337) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual return Untuk Bank Niaga : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.022) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory tidak sama dengan actual return Untuk Bank Danamon : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Tidak Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.148) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual return Untuk Bank Mandiri : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Tidak Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.381) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual return Untuk Bank Mega : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.002) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory tidak sama dengan actual return Untuk Bank BNI : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Tidak Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.818) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual return Untuk Bank NISP : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Tidak Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.824) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual return Untuk Bank PERMATA : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Tidak Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.824) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual return Untuk Bank BRI : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Tidak Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.823) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual return Untuk Bank BNI : Hasil Penelitian menunjukan bahwa Expected return Tidak Berbeda signifikan dengan actual return (signifikan 0.334) ini berarti expected return hasil model Arbitrage Pricing Theory sama dengan actual retur Pembahasan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menyatakan bahwa pengujian APT (Arbitrase Pricing Theory) dengan membandingkan Actual return (Ri) dengan Expected return (ERi) untuk mengukur tingkat pengembalian saham adalah tidak terdapat perbedaan. Ini berarti bahwa APT tidak memberikan dampak tingkat pengembalian saham pada perusahaan-perusahaan perbankan yang go public di bursa efek Indonesia.Hasil dan pengujian hipotesis mengenai perbandingan Actual return (Ri) dengan Expected return (ERi) tidak ada perbedaan antara kedua periode ini perhitungan perbandingan Actual return (Ri) dengan Expected return (ERi)


10

atas kedua periode ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang tidak signifikan berdasarkan uji beda dua ratarata. Kuhn (a new approach to testing aset pricing models ‘jurnal of finance 38, 1983:711-743”) mengemukakan bahwa paradikma yang baru dari yang lama menunjukan jumlah bentuk dari fenomena pengamatan yang ganjil kemudian. Dengan alasan ini, kebanyakan tes yang berhasil dilakukan oleh APT menjadi perhatian dengan kemampuan yang dilakukan oleh APT sebagai penunjuk prediksi dari sejumlah hasil yang tidak dapat diprediksi oleh CAPM: dampak dari firma kecil, efek januari, dan yang lainya. Bagian dari DHRYMES kebanyakan menjaga bagian dari seksi II, yang termasuk uji contoh dari resiko prediksi komponen dan resiko pengukuran tak terprediksi dalam penjelasan subsekuen.Menurut saya hasil dari uji ini merupakan bukti yang sangat penting yang harus dikonfrontasi dalam segala asset yang mendukung bagi APT ataupun CAPM. Dengan pertimbangan spesifik dari uji seksi II ini, I harus menyebutkan dua poin yang penting untuk dipertimbangkan.Perhatian pertama haruslah merupakan pemikiran yang tidak terikat.Dampak dari penyebaran ini memperkenalkan korelasi yang negative berdasarkan penutupan penetapan harga yang harus sesuai dengan estimasi variansi dari uji statikkal.Poin 2 merupakan contoh tes mekanisme alternative yang mampu memisakan menjadi dua contoh.Sebuah contoh yang diatur dalam pengamatan, mengunakan semua data untuk menjelaskan pengamatan, penanggulangan dari setiap prosedur pengamatan yang berhasil dan analisa hasil diri prediksi dan kesalahan”. Pengamatan terakhir saya dalam debat mengenai uji APT melalui faktor analisa yang adalah lembaran awal yang terlihat dari pengamatan dalam isu yang terdapat dalam sesi ini yang membuat beberapa posisi terdektesi dalam tahap ini. Situasi ini menempatkan saya dalam posisi yang sama sedikitnya satu potensial, faktor resiko sistimatik yang tidak dapat dianalisa. Sejak faktor analisa ini diperhatikan dari faktor matriks kovariansi dri produk” tersebut yang tidak dapat diambil dalam sistimatik tersebut. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Penelitian ini meneliti pengujian APT dengan membandingkan Actual return (Ri) dan Expected return (ERi) terhadap tingkat pengembalian saham pada 1. PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk 2. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 3. PT. Bank Central Asia, Tbk 4. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 5. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk 6. PT. Bank Danamon, Tbk 7. PT. Bank Permata, Tbk 8. PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara, Tbk 9. PT. Bank OCBC NSIP, Tbk 10. PT. Bank Mega Tbk Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : dari hasil uji beda dua rata-rata ditemukan bahwa selama periode penelitian yaitu Januari – Desember 2011 perbedaan actual return (Ri) dan Expected return (ERi) tidak signifikan Saran Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini adalah : 1. Penilaian prestasi suatu perbankan dapat dilihat dari kemampuan perbankan itu menghasilkan laba. Dengan kata lain, perusahaan harus meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban bagi para penyandang dana (investor) dan perusahaan itu sendiri dalam hal pengembalian return saham 2. Penelitian ini menggunakan perbandingan antara actual return (Ri) dan Expected return (ERi) terhadap tingkat pengembalian return saham. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengganti atau melengkapi variabel yang diuji 3. Hendaknya dilakukan penelitian lanjutan yang sejenis dengan penelitian ini dengan cara memperluas sampel penelitian dan data penelitian DAFTAR PUSTAKA Agus, Sartono. 2001. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. BPEE. Yogyakarta.


11

Kewon, Arthur J., Scott, David F., Martin, Jr. John D., Petty, J. William. 2001. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Buku 1.Salemba Empat. Jakarta. Damodaran, Aswath. 2002. Investment Valuation (second Edition). John Wiley & Sons, Inc. New York. Fama, Eugene F., French, Kenneth R. “The Cross-section of Expected stockReturns”. Journal of finance, Vol. 47, No.2, 1992 : 427-465. Hasan, Iqbal. 2008. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Edisi ketiga. Bumi Aksara. Jakarta. Husnan, Suad., Pudjiastuti, Enny. 2002. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Ketiga. YKPN. Yogyakarta. Indriantoro., Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE UGM. Yogyakarta. Mahmud, M., Abdul Halim. 1996. Analisis Laporan Keuangan. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. Hanafi, Martono., Harjito, D.A. 2004. Manajemen Keuangan. Cetakan Keempat. Eknosia. Yogyakarta. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kedelapan. CV Alfabet. Bandung. Weston, J. Fred., Brigham, Eugene F. 1990. Dasar-dasar ManajemenKeuangan. Jilid 2. Edisi Kesembilan. Terjemahan oleh Alfonsus Sirait. Erlangga. Jakarta. Website : - Bursa Efek Indonesia. www.idx.co.id - www.google.com Aliansyah, M. Noor. 2001. Pengaruh Struktur Modal TerhadapNilaiSaham. Manajemen Usahawan Indonesia. Jakarta. Halim, Abdullah. 2005. Analisis Investasi. Salemba Empat. Jakarta. Haryanto., Sugiharto. 2003.Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Minuman Di Bursa Efek Jakarta. Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. Husnan, Suad. 2004. Manajemen Keuangan Teori dan Penarapan (Keputusan Jangka pendek). Buku 1. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta. Lutfia, Lutfanida. 2006. Pengaruh Return On Investment, Operating CashFlow dan Economic Value Added Terhadap Tingkat PengembalianSaham. Suara Merdeka (Kamis,21oktober 2004) Chairul, Anwar. Studi peristiwa Reaksi Pasar terhadap Pemilihan Umum 5 April 2004 pada Bursa Efek Jakarta. Soetrisno. 2003. Dasar-dasarManajemen Keuangan. Ekonosia Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta. Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofoli. Edisi pertama. BPFE UGM. Yogyakarta. Trisnawati. 2002. Dept of Economic and Development Studies. Salemba Empat. Jakarta. Bank Indonesia. 1997-2010. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Bank Indonesia. Jakarta. Bapepam. 2008. Analsis Kointegrasi dan Kausalitas serta Hubungan Dinamis Antara Aliran Modal Asing, Perubahan Nilai Tukar Dan Pergerakan IHSG Di Pasar Modal Indonesia. Bapepam Dan Departemen Keuangan. Choudhry, Moorad., Joannas, Didier., Pereira, Richard., Pienaar, Rod. 2002. Capital Market Instrument: Analysis and Valuation. Financial Series. Prentice Hall. Great Britain Chieh, Ming. W., Ming, F. S. 2010. Volatility Spillover Dynamic Regional And World Effect. European Journal of Finance and Banking Research Vol. 3. No. 3. Dwipraptono, Agus Harjito.2010. Perubahan Musiman (Seasonality) Pasar Modal Dan Efek Kontagion Di Negara-Negara Asean. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Fabiola, Ravazzolo. 2000. Stock Price and Exchange Rate Dynamics. www.google.com Fahmi, Irham., Hadi, Y. Lavianti. 2008. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Alfabeta. Bandung Gan, C at al .2006. Macroeconomic Variables And Stock Market Interactions: Newzealand Evidence. Investment Management and Financial Innovations, Volume 3, Issue 4 Gujarati, Damodar. 1995. Econometrics, 2nd. McGraw Hill International, Inc. USA. Husnan, Suad, 1998. Pengujian CAPM di BEJ Periode 1994-1997 : Standard CAPM ataukah Zero Beta ?. JurnalEkonomidanBisnis Indonesia, Vol. 13, No. 4, hal: 89-97.


12

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, MOTIVASI DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Oleh : Titien Marthin David Paul Elia Saerang Sifrid S. Pangemanan Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado email : [email protected] ABSTRAK Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh partisipasi, motivasi, pelimpahan wewenang penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi staf, kurangnya perhatian pimpinan kepada staf dan kurang maksimalnya pelimpahan wewenang kepada staf dalam penyusunan anggaran sehingga mempengaruhi kinerja manajerial pada Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Populasi penelitian adalah para pejabat eselon III dan eselon IV selaku pengguna anggaran pada Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebanyak 54 responden. Analisis regresi berganda dengan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS). Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas; partisipasi penyusunan anggaran (X1), motivasi (X2), dan pelimpahan wewenang (X3), dan variabel terikat kinerja manajerial (Y). Sebelum pengujian hipotesis dengan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t), maka dilakukan pengujian instrumen yang meliputi uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja manajerial, sedangkan variabel partisipasi dan pelimpahan wewenang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kata Kunci : Partisipasi penyusunan anggaran, motivasi, pelimpahan wewenang, kinerja manajerial. ABSTRACT The aim of this research is to test the effect of participation in budgeting, motivation, and delegation of authority towards performance managerial at the Regency of Siau Tagulandang Biaro Island. The general problem in this study is the lack of participation in budgeting, motivation and delegation of authority thus affecting the managerial performance at Regency of Siau Tagulandang Biaro Island. The population of this research are the 3rd and 4th echelon as much as 54 respondents. Multiple regression analysis by Statistical Product and Service Solution (SPSS). Independent variables in this research are participation in budgeting (X 1), motivation (X2), and delegation of authority (X3), and dependent variable is performance managerial at The Regency of Siau Tagulandang Biaro Island. Before hypothesis testing with F-test and t-test, it was done instrument testing covering validity test, reliability test, classical assumptions test, multicolinearity test, normality test, heteroscesdastisity test. The study results that motivation within budgeting have a significant and positive impact on managerial performance, while the participation and delegation of authority did not significantly affect the managerial performance at Regency of Siau Tagulandang Biaro Island. Keywords: Participation in budgeting, motivation, delegation of authority, managerial performance.


13

PENDAHULUAN Latar Belakang Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Fungsi anggaran adalah sebagai alat perencanaan yang salah satunya digunakan untuk menentukan indikator kinerja. Dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Pada prinsipnya penyusunan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD terpadu selaras dengan penyusunan anggaran yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Berdasarkan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap LKPD Kabupaten Kepulauan Sitaro. Menurut BPK, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam menyusun laporan keuangan masih terdapat kelemahan yaitu : pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Berdasarkan hasil pengamatan dan kenyataan yang ada, rata-rata Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam partisipasi penyusunan anggaran dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya berjalan efektif, para pelaksana masih kurang berpartisipasi untuk merencanakan anggaran. Sasaran anggaran yang tidak jelas menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpastian dari pegawai yang akan berdampak buruk terhadap kinerja. Kinerja akan dikatakan efektif apabila pihak-pihak bawahan mendapat kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Ketika suatu anggaran dirancang secara partisipatif maka pegawai akan memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapai standar yang ditetapkan karena mereka ikut serta terlibat dalam proses penyusunan yang akan berpengaruh pada tingkat kinerja. Adanya kesenjangan hubungan antara atasan dengan bawahan, sehingga minimbulkan kurangnya komunikasi yang efektif. Ini terjadi karena sering terjadinya pergantian personil dalam Dinas Daerah Kepulauan Sitaro. Jika hubungan antara atasan dengan bawahan terjalin dengan baik dengan memprioritaskan komunikasi yang efektif, maka keserasian dengan motivasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik pula. Adanya rasa kurang percaya dari atasan kepada bawahan pada Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam pelimpahan wewenang. Pada dasarnya penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab,selain itu memberikan sub-bagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut sehingga memaksimalan kinerja manajerial. Kinerja manajerial yang dimaksud disini adalah kinerja para pejabat eselon III dan IV Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro karena mereka terlibat langsung dalam penyusunan anggaran sehingga banyak dilibatkan dalam proses perencanaan/penyusunan anggaran, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pengguna/kuasa pengguna anggaran SKPD, yang menjadikan keberhasilan dan tidak seorang pimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab memimpin dinas. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis pengaruh partisipasi 2. penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. 3. Menganalisis pengaruh motivasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. 4. Menganalisis pengaruh pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran, terhadap kinerja manajerial.


14

TINJAUAN PUSTAKA Partisipasi Penyusunan Anggaran Partisipasi dalam proses penganggaran merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan motivasi manajer. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi cenderung mendorong manajer untuk lebih aktif didalam memahami anggaran dan manajer akan memiliki pemahaman yang baik dalam menghadapi kesulitan pada saat pelaksanaan anggaran. Anggaran yang efektif berhasil harus melibatkan bawahan dalam tanggungjawab pengendalian biaya untuk membuat estimasi anggaran. Garisson dan Noreen dalam Budisantoso (2000) menyatakan bahwa anggaran partisipatif adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan partisipati penuh dari bawahan pada semua tingkatan. Keunggulan yang biasanya diungkapkan atas anggaran partisipatif, yaitu: (1) Setiap orang pada semua tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak, (2) Orang yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas mempunyai kedudukan terpenting dalam pembuatan estimasi anggaran, (3) Orang lebih cenderung untuk mencapai anggaran yang penyusunannya melibatkan orang lain, (4) Suatu anggaran partisipatif mempunyai sistem pengendalian tersendiri sehingga jika tidak mencapai anggaran, maka yang harus disalahkan adalah diri sendiri dan apabila anggaran didrop dari atas, maka selalu berdalih bahwa anggarannya tidak masuk akal atau tidak realistis diterapkan dan dicapai. Motivasi Anwar (2010) menyatakan bahwa motivasi atau dorongan merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi karyawan tersebut untuk mencapai kinerja maksimal. Motivasi sangat penting bagi karyawan, manajer atau para pemimpin karena dengan motivasi yang tinggi, maka pekerjaan (tugas) dilakukan dengan bersemangat dan bergairah sehingga akan dicapai suatu hasil yang optimal (prestasi tinggi) yang tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Pelimpahan Wewenang Mulyadi dan Setyawan (2000) dalam Marani dan Supomo (2003) menyatakan bahwa pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan. Struktur organisasi yang disertai dengan tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting ditentukan pimpinan (manajemen) puncak, sementara manajemen pada tingkat menengah atau bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang dalam pembuatan keputusan. Kinerja Manajerial Anwar (2010) menyatakan bahwa kinerja manajerial merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasannya langsung.


15

Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/ Tahun Utami (2009)

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Pengaruh Pelimpahan Wewenang Dan Motivasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Manajerial (Survey Pada Pejabat Struktural Di Skpd Pemerintah Kabupaten Klaten) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan komitmen organisasi dan locus of control sebagai variabel moderating

Pengembangan deskripsi kasus

Pengaruh pelimpahan wewenang dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja Manajerial Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Manajerial.

Hafiz (2007)

Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja Manajerial pada PT Cakra Compact Aluminium Industries

Deskriptif

Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Manajerial

Desi Winarni 2013

Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Motivasi, Pelimpahan Wewenang, Budaya Organisasi terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Dinas Dilingkungan Kabupaten Muaro Jambi)


Pengaruh pelimpahan wewenang, motivasi, penyusunan anggaran dan budaya organisasi berpengaruh dan motivasi positif terhadap kinerja Manajerial

Hapsari (2010)

Judul



Persamaan

Perbedaan

Peneliti sebelumnya melakukan dengan variabel yang sama yaitu pelimpahan wewenang dan motivasi

Peneliti menambahkan satu variabel independed yaitu partisipasi penyusunan anggaran

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Menguraikan bahwa partisipasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja Manajerial

Peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap motivasi kerja dan pelimbahan wewenang

Peneliti sebelumnya melakukan dengan variabel yang sama yaitu pelimpahan wewenang, motivasi dan partisipasi penyusuhan anggaran

Peneliti mencoba untuk memaparkan lebih lanjut mengenai faktor kinerja Manajerial dalam kaitannya dengan motivasi, dan pelimpahan wewenang. Peneliti menambahkan satu variabel indipenden yaitu budaya organisasi

16

Soetrisno 2010

Pengaruh Partisipasi, Motivasi, dan Pelimpahan Wewenang, Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Studi Empiris Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang. Universitas Diponegoro


Partisipasi anggaran berpengaruh dan pelimpahan wewenang berpengaruh positif terhadap kinerja Manajerial.

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

Peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap motivasi kerja dan pelimpahan wewenang

KERANGKA KONSEPTUAL Kerangka Konseptual Penelitian Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan, maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian (X1) (X2) (X3)

Partisipasi penyusunan anggaran Motivasi penyusunan anggaran Pelimpahan Wewenang penyusunan anggaran

H1 H2

(Y )

Kinerja Manajerial

H3

Sumber data: Data sekunder hasil olahan (2013) Hipotesis Ha1: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro? Ha2: Motivasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro? Ha3: Pelimpahan wewenang penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro? METODE PENELITIAN Jenis/Rancangan Penelitian yang Digunakan Jenis/rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory/confirmatory research), karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah unsur pimpinan dan staf Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 (tiga belas) SKPD yang terdapat di Kabupaten Sitaro. Alasan pemilihan Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai lokasi penelitian adalah karena masih terdapatnya berbagai permasalahan di Dinas Daerah terkait dengan partisipasi, motivasi,dan pelimpahan wewenang para pengguna anggaran. Instrumen Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh para peneliti terdahulu sehingga tidak perlu dilakukan pengujian kembali.


17

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada 13 Dinas Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) pada bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data tentang variabel-variabel yang akan diungkapkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi melalui tahap-tahap sebagai berikut : 1. Menyebarkan kuesioner kepada 70 responden yang ada di SKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan cara mengantar langsung kepada responden. 2. Setelah batas waktu yang ditentukan, kuisioner diambil kembali. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 54 kuisioner. Pengisian kuisioner semuanya lengkap. 3. Melakukan wawancara kepada SKPD yang bersedia untuk mengkonfirmasi kembali kuisioner yang telah diisi. Cara Pengolahan dan Analisis Data 1. Uji Asumsi Klasik 2. Uji Statistik Deskriptif 3. Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis) 4. Uji Hipotesis ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Gambaran Umum Responden Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dikirimkan langsung kepada para pejabat eselon III dan IV dinas daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) pada tanggal 1 November 2012 sampai dengan batas akhir pengembalian yakni tanggal 31 Januari 2013. Dari 70 kuesioner yang telah disebarkan, 54 kuesioner telah dikembalikan dan 16 kuesioner tidak kembali. Tingkat pengembalian (response rate) yang diperoleh adalah 77,2% sedangkan sisanya 22,8% tidak kembali karena alasan yang tidak jelas. Tingkat pengembalian ini relatif tinggi karena penyebaran dan pengambilan kembali kuesioner dilakukan dengan cara diantar dan dijemput langsung. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas oleh Soetrisno (2010) yang dinyatakan valid dan reliabel. Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual menggambarkan penyebaran data tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Uji Heteroskedastisitas Titik-titik grafik plot yang diperoleh tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka hal ini membuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Multikoleniaritas Hasil dari perhitungan menghasilkan nilai VIF untuk variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) adalah sebesar 1,118 < 10 dan nilai tolerance 0,895 > 10, Motivasi (X2) adalah sebesar 1,041 < 10 dan nilai tolerance 0,961 > 0,10, Pelimpahan Wewenang (X3) adalah sebesar 1,131 < 10 dan nilai tolerance 0,884 > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini. Koefisien Korelasi (r) Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam hal ini mengukur ada tidaknya hubungan antara Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1), Motivasi (X2), Pelimpahan Wewenang (X3) terhadap Kinerja Manajerial.


18

Tabel 2. Correlations Kinerja Manajerial

Kinerja Manajerial 1.000

Partisipasi Penyusunan Anggaran Motivasi Pelimpahan Wewenang

.247 .436 .216

Sig. (1-tailed)

Kinerja Manajerial

.

N

Partisipasi Penyusunan Anggaran Motivasi Pelimpahan Wewenang Kinerja Manajerial

.036 .000 .058 54

Partisipasi Penyusunan Anggaran

54

Motivasi Pelimpahan Wewenang

54 54

Pearson Correlation

Sumber Data: Hasil Olahan SPSS (2013) Hasil olahan data menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) mempunyai korelasi sangat lemah, positif dan tidak signifikan dengan Kinerja Manajerial (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi 0,247 < 0,25 artinya apabila Partisipasi Penyusunan Anggaran (X 1) naik, maka Kinerja Manajerial (Y) akan naik pula, demikian sebaliknya. Koefisien korelasi 0,247 bersifat lemah karena Partisipasi Penyusunan Anggaran akan lebih kuat hubungannya apabila terdapat koordinasi yang baik antara penanggungjawab fungsi dan pelaksana fungsi di lapangan. Untuk variabel Motivasi (X2) mempunyai korelasi yang bersifat cukup, positif dan signifikan dengan Kinerja Manajerial (Y) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,436 < 0,500 hal ini berarti apabila Motivasi (X2) naik, maka Kinerja Manajerial (Y) akan naik pula, demikian sebaliknya. Koefisien korelasi 0,436 bersifat cukup karena motivasi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kinerja manajerial dibandingkan partisipasi penyusunan anggaran. Untuk variabel Pelimpahan Wewenang (X3) mempunyai korelasi yang bersifat lemah, positif dan tidak signifikan dengan Kinerja Manajerial (Y) dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,216 < 0,500 hal ini berarti apabila Pelimpahan Wewenang (X3) naik, maka kinerja manajerial (Y) akan naik pula, demikian sebaliknya. Pelimpahan wewenang akan lebih kuat hubungannya dengan kinerja manajerial apabila pemberi wewenang memberikan pelimpahan yang terinci dan jelas kepada penerima wewenang terkait dengan proses penyusunan anggaran Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Koefisien Determinasi Tabel 3. Koefisien Determinasi Model Summaryb Adjusted R Std. Error of Model R R Square Square the Estimate a 1 .483 .233 .187 2.929 Sumber Data: Hasil Olahan SPSS (2013) Besarnya adjusted R2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,187. Nilai ini menunjukkan bahwa 18,7% variasi kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu partisipasi, motivasi, dan pelimpahan wewenang, sedangkan sisanya 82,3% dijelaskan oleh sebab lain di luar model seperti lingkungan kerja, budaya organisasi, kompensasi atau insentif, dan kepuasan kerja. Analisis Regresi Berganda Y = 6.320+ 0,135 X1 + 0,338 X2 + 0,112X


19

Tabel 4. Koefisien Regresi Model 1 (Constant) PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN MOTIVASI PELIMPAHAN WEWENANG

Unstandardized Coefficients B Std. Error 6.320 3.099 .135 .110

.338 .112

.108 .154

Sumber : Data Hasil Olahan SPSS (2013) Nilai koefisien regresi dari variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (b1) adalah positif sebesar 0,135. Nilai koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif dan searah terhadap kinerja manajerial secara statistik. Hal in berarti bahwa apabila partisipasi penyusunan anggaran meningkat, maka kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) akan meningkat pula. Nilai koefisien regresi dari variabel Motivasi atau (b2) adalah positif sebesar 0,338. Nilai koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa pengaruh hubungan variabel motivasi terhadap kinerja manajerial adalah positif dan searah. Dengan demikian, apabila motivasi meningkat, maka kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) akan meningkat. Koefisien regresi dari variabel pelimpahan wewenang (b3) memiliki nilai positif sebesar 0,112 dimana nilai koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa variabel pelimpahan wewenang berpengaruh positif dan searah terhadap kinerja manajerial secara statistik. Dengan demikian apabila terjadi peningkatan pada pelimpahan wewenang, maka kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) akan meningkat. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis Variabel No 1 2 3

Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Motivasi terhadap Kinerja Manajerial Pelimpahan Wewenang terhadap Kinerja Manajerial

Hasil

Keterangan

H1 ditolak

0,223 > 0,05

H2 diterima H3 ditolak

0,03 < 0,05 0,470 > 0,05

Sumber Data: Hasil Olahan SPSS (2013) Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) Tabel 6. ANOVAb Model 1 Regression Residual Total

Sum of Squares 130.380 428.953 559.333

Df 3 50 53

Mean Square 43.460 8.579

F 5.066

Sig. .004a

Sumber Data: Hasil Olahan SPSS (2013) Dari tabel 6 Hasil pengujian statistik secara simultan atau bersama-sama (Uji F) menyangkut Partisipasi Penyusunan Anggaran, Motivasi, dan Pelimpahan Wewenang terhadap Kinerja Manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diperoleh nilai Fhitung = 5,066 2. Angka ini lebih besar dari Ftabel = 2,79 pada tingkat α = 0,05. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti, Partisipasi penyusunan anggaran (X1), Motivasi (X2), Pelimpahan Wewenang (X3), secara bersamasama berpengaruh Kinerja Manajerial (Y). Pembahasan Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Secara parsial, partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).. Hasil Kontribusi terbesar dari kegiatan


20

penganggaran terjadi bila bawahan diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan pimpinan dan staf dalam Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para sekretaris/kepala bidang dan kepala sub bagian/kepala sub bidang untuk bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya sehingga mereka akan meningkatkan kinerja manajerialnya guna mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Akan tetapi, analisis hasil penelitian ini mengumpulkan bukti empirik yang berbeda dengan kondisi ideal tersebut. Kondisi ini bisa dimaklumi karena Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) adalah daerah hasil pemekaran yang baru berkembang sehingga dalam penyusunan anggaran masih kurang melibatkan partisi-pasi dari staf lainnya. Selain itu juga belum ada aturan konkrit yang dibuat untuk menjamin partisipasi dan kerjasama dari pejabat yang berwenang dan staf. Agar mencapai efektivitas partisipasi penyusunan anggaran, maka tingkat partisipasi tersebut harus memiliki indikator input dan output riil terhadap keputusan dan pandangan mereka harus memiliki bobot tertentu dalam hasil akhir. Jika partisipasi penyusunan anggaran mengalami penolakan oleh level pimpinan yang lebih tinggi tanpa penjelasan sama sekali, atau dengan argumen yang nyata bahwa saran tersebut tidak sesuai dengan tujuan, maka partisipasi akan dipandang sebagai suatu kepura-puraan sehingga menimbulkan kekecewaan. Apabila hal ini terjadi, sikap negatif atau bermusuhan terhadap manajemen puncak (top management) akan berkembang sehingga memberikan sinyal adanya penurunan kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sarikoski (2006) yang mengemukakan bahwa penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian Marchant (1981) dalam Ritonga (2008) menyimpulkan terdapat hubungan negatif antara anggaran partisipatif dan kinerja manajerial dapat terjadi akibat tingkat partisipasi yang tinggi berdampak terhadap menurunnya kinerja yang disebabkan oleh adanya pengaruh budgetary slack. Hal ini menunjukkan bahwa para Kepala Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) sering mengikutsertakan pejabat eselon III dan IV dalam proses penyusunan anggaran. Keikutsertaan para sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi ini penting dalam upaya memotivasi bawahan untuk turut serta mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, interaksi satu sama lain serta bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Schuler & Kim (1976), Brownell (1982), Brownell dan Mc. Innes (1986), Nur Indriantoro (1993) sebagaimana dikutip oleh Sardjito dan Muthaher (2007). Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Secara parsial, motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial, dari hasil penelitian nampak betapa motivasi yang diberikan kepala SKPD kepada pejabat eselon III dan IV serta bawahannya sangat mempengaruhi kinerja manajerial. Motivasi yang diberikan dalam bentuk penghargaan/imbalan serta keamanan dan kenyamanan kerja. Berbagai pekerjaan operasional maupun manajerial akan terasa lebih ringan, dengan adanya dukungan dari para staf Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Pentingnya peran staf terhadap pencapaian visi dan misi daerah, mendorong para kepala SKPD untuk selalu memotivasi para staf agar bisa bekerja secara optimal. Sebab, semakin bagus kinerja yang diberikan para karyawan, maka semakin besar pula peluang bagi pemerintah daerah untuk mencapai kesuksesannya. Hasil penelitian menemukan bahwa ke-13 Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biro (Sitaro) telah memiliki bawahan yang mampu, cakap dan terampil serta mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Akan tetapi, kemampuan, kecakapan dan keterampilan karyawan atau pegawai harus ditunjang pula oleh motivasi untuk bekerja keras dengan mempergunakan kemampuan, kecakapan dan ketrampilan yang dimiliki. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi dapat meningkatkan kinerja manajerial dalam suatu organisasi Elemen motivasi ini bisa datang dari dalam diri sendiri dan juga motivasi dari atasan untuk kemajuan kinerja manajerial. Pengaruh motivasi dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pejabat dan staf yang berwenang telah memiliki motivasi yang tinggi sehingga bersedia untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Dengan demikian bahwa tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan dan secara tidak langsung meningkatkan kinerja manajerial dari lembaga terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).


21

Pengaruh Pelimpahan Wewenang terhadap Kinerja Manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Secara parsial, pelimpahan wewenang tidak mempunyai hubungan dengan kinerja manajerial, hasil temuan ini berbeda dari penelitian terdahulu yang menemukan bahwa pelimpahan wewenang mempunyai hubungan dengan kinerja manajerial. Pelimpahan wewenang dalam organisasi berkaitan erat dengan struktur organisasi. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian kekuasaan dalam suatu organisasi. Riyanto (1996) dalam Ardiani, Triyani, dan Lestari (2011) menyatakan bahwa struktur organisasi yang disertai dengan tingkat pelimpahan wewenang yang tinggi menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting akan ditentukan Kepala SKPD untuk menghubungkan sistem anggaran dengan pelimpahan wewenang dalam struktur organisasi yang akan menentukan kinerja manajerial. Menurut Gul et al. (1995) dalam Ardiani, Triyani, dan Lestari (2011) partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi, dan akan berpengaruh negatif dalam organisasi yang bersifat sentralisasi. Elemen pelimpahan wewenang ini, berdasarkan temuan didapati bahwa tidak adanya hubungan sehingga tidak meningkatkan kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Ini terjadi karena kurang maksimalnya pelimpahan wewenang terhadap staff sehingga mengurangi ruang gerak staf untuk lebih kreatif, inovatif dan aktif dalam pemilihan dan pemindahan staf sesuai dengan keahlian (skill). Selain itu, adanya pengalokasian anggaran dan keputusan atasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga kurang memberikan hasil dan manfaat untuk organisasi sehingga kinerja manajerial tidak tercapai dengan maksimal. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Motivasi, dan Pelimpahan Wewenang terhadap Kinerja Manajerial Hasil pengujian statistik uji simultan atau bersama-sama (Uji F) menyangkut pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, motivasi, dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) diperoleh angka F hitung (5,066) > Ftabel (2,79) dengan sig. hitung 0,000 < 0,05 (α: 5%). Hal ini berarti bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran, Motivasi, dan Pelimpahan Wewenang secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Besarnya adjusted R2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,187. Nilai ini menunjukkan bahwa 18,7% variasi kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu partisipasi, motivasi, dan pelimpahan wewenang, sedangkan sisanya 82,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti lingkungan kerja, budaya organisasi, kompensasi atau insentif, dan kepuasan kerja. Berdasarkan hasil uji statistik atas persamaan regresi diketahui bahwa variabel motivasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Variabel berikutnya adalah variabel partisipasi penyusunan anggaran, kemudian variabel pelimpahan wewenang penyusunan anggaran. Dengan kata lain, kinerja manajerial dilatarbelakangi oleh motivasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran. Adanya motivasi akan memacu partisipasi staf dalam proses penyusunan anggaran, namun hal ini harus ditunjang oleh kepercayaan dari atasan berupa pelimpahan wewenang. Dengan demikian, hal ini dapat berkontribusi terhadap kesuksesan dalam jenjang karir guna mendukung pelaksanaan tugas dengan baik dan benar. SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Nilai dari variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran atau b1 adalah positif (0,135). Nilai koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran mempunyai pengaruh hubungan positif dan searah terhadap Kinerja Manajerial secara statistik. 2. Pengujian hipotesis 1, diperoleh hasil thitung < ttabel, dengan demikian Ha1 ditolak atau dengan kata lain variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Siatro. 3. Nilai dari Motivasi atau b2 adalah positif (0,338). Nilai koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa variabel Motivasi mempunyai pengaruh hubungan positif dan searah terhadap Kinerja Manajerial secara statistik. 4. Pengujian hipotesis 2, diperoleh hasil thitung > ttabel, dengan demikian Ha2 diterima atau dengan kata lain variabel Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Siatro.


22

5. Nilai dari variabel Pelimpahan Wewenang atau b3 adalah positif (0,112). Nilai koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa variabel Pelimpahan Wewenang mempunyai pengaruh hubungan positif dan searah terhadap Kinerja Manajerial secara statistik. 6. Pengujian hipotesis 1, diperoleh hasil thitung < ttabel, dengan demikian Ha3 ditolak atau dengan kata lain variabel Pelimpahan Wewenang tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial Dinas Daerah di Kabupaten Siatro. Saran 1. 2.

3. 4.

5.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukan beberapa saran sebagaimana berikut ini: Untuk meningkatkan pengetahuan pegawai perlu diberikan kesempatan kepada para pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti studi lanjut. Dari aspek keterampilan para pegawai dapat diikut-sertakan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan/kursus yang berkaitan dengan bidang tugas. Setiap unit (eselon) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan unit-unit lain, sehingga perlu keterampilan khusus, seperti diklat bendahara, dan lain-lain. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan motivasi seyogyanya mengupayakan peningkatan secara kualitas dan kuantitas reward (remunerasi) berdasarkan pencapaian kinerja pegawai. Penggunaan instrumen tidak hanya berupa kuesioner, juga bisa dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumbernya, agar hasil yang didapa lebih akurat, tidak terjadi persepsi (pandangan) yang berbeda antara responden dengan peneliti, serta menghindari tidak kembalinya kuesioner. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas variasi populasi dan jumlah sampel, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Penelitian yang akan datang juga dapat melibatkan seluruh Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Sitaro. Di samping itu, bisa ditambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja manajerial, seperti lingkungan pekerjaan, lamanya bekerja dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA Anwar Prabu Mangkunegara. 2010. Evaluasi Kinerja SDM. Hal 61-77. Ardiani, Ika S., Dian Triyani, dan Anik Puji Lestari. 2011. PC engaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang). Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS. Brownell.P, 1981a. Participation in Budgeting Process; when it works and itu doesn’t. Journal of Accounting Literature, Vol 1: 124-153. _________ , 1982b. The Role Of Accoutning Data in Performance Evaluation, Budgetery Participation, and Organization Effectivenes. Journal of Accounting Research, Vol 20: 12-27. Brownell, P dan M, Miclines. 1986. Budgetery Participation, Motivation, and Managerial Performance. The Accounting Review. Vol LXI No. 4. October: 587-600. Bryan.J.E A Locke. 1967. Goal Setting as a Means of Increasing Motivation, The of Applied Psycology. (June): 274-277. Depdagri RI. 2007. Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Desi Winarni. 2013. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Motivasi, Pelimpahan Wewenang, Budaya Organisasi terhadap KinerjaManajerial (Studi Kasus Pada Dinas Dilingkungan Kabupaten Muaro Jambi). Depdagri RI. 2006. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ferdinand, Augusty Tae. 2006. Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Frisilia Wihasfina Hafiz. 2007. Pengaruh Partisipasi anggaran terhadap Kinerja Manajerial pada PT Cakra Compact Aluminium Industries. Universitas Negeri Sumatra Utara. Garrison Noorren, diterjemahkan oleh Totok Budi Santoso.2000. Akuntansi Manajerial. Jakarta; Salemba empat. Galbraith, J.1973. Designing Complex Organizations. Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Company. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.


23

Gul. F.A., J.S.L Tsui, S.C.C Fong, and H.Y.L Kwok. 1995. Decentralization as A Moderating Factor in the Budgetary Participation – Performance Relationship; Some Hongkong Evidance, Accounting and Business Reserach. Vol 25:107-113. Goleman, D. 1997. Emotional Intellegence : Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books. Hansen, Don R. and M.M. Mowen. 2000. Management Accounting. 5th Edition Sount-Western College Publishing. Hehanussa. 2001. Pengaruh Locus of Control terhadap Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Kepuasan Kerja dan Kinerja Manajerial.Tesis S2 tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro, Semarang. Indriantoro, Nur. 1993. An Empirical Study of Locus of Control and Cultural Dimensions as Moderating Variabels of The Effect of Participaive Budgeting on Job Performance and Job Satisfaction. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Januari, 15(1), 97-114. Kennis I. 1997. Effect of Budgetery Goal Charactiristics on Managerial Attitudes And Performance. The Accounting Review. Vol. LIV No. 4 October: 707-721. Lotta Saarikoski. 2006. The Effect of Cost Management Knowledge on The Relationship between Budgetary Participation and Managerial Performance. The British Accounting Review 38 (2006) No. 427-440. Mahoney, T A. T,H Jedee & S J Carroll . 1963. Development of Management Performance : A Research Approach. Cincinnati : South Western Publishing. Malayu S.P. Hasibuan. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke-7. Jakarta: PT Bumi Aksara. Marani dan Supomo. 2003. Motivasi dan Pelimpahan Wewenang Sebagai VariabelModerating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Manajerial. Journal Riset Akuntasi Indonesia. Vol 2. Januari 2003. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Meilani Utami. 2009. Pengaruh Pelimpahan Wewenang dan Motivasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Manajerial; Survey Pada Pejabat Struktural di SKPD Pemerintah Kabupaten Klaten. Universitas Muhammadyah Surakarta. Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, & Rekayasa. Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat Munandar.M. 2001. Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Edisi pertama, BPPE Yogyakarta Mia.L. 1988. Managerial Atittude, Motivation and Effectiveness of Budget Participation. Accounting Organization and Society. Vol.13 No 5:465-475. Milani. 1975. The Relationship Of Participation in Budget Setting to Industirial Supervisior Performance and Attitudes: A Field Study. Accounting Review. April P. 274-284. Mitchell, T,R. 1982. Motivation: New Direction For Theory, Research and Practice. Academy Of Management Review. Vol.7 No 1:80-88. Nafarin, M. 2000. Penganggaran Perusahaan Edisi I. Jakarta: Salemba Empat. Nanda Hapsari A R. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi dan Locus of Control sebagai Variabel Moderating.Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Puspaningsih. 2004. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Manajer Perusahaan Manufaktur. JAAI Volume 8 No. 1, Juni 2004. Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. Panduan Praktis Mengontrol APBD. Jakarta: Civic Education and Budget Transperency Advocation (CiBa) and Friedrich Ebert Stiftung (FES). Ritonga, Panangaran. 2008. Pengaruh Budaya Paternalistik dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial pada PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Program Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Riyadi, Slamet. 2000. Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 3 No. 2. Juli. pp. 134-150. Robbins., S.P. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jilid 1 Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Prenhallindo. Sardjito, Bambang dan Osmad Muthaher. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. Artikel yang disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X Universitas Hasanuddin Makassar.


24

Supiyono. 2000. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: BPFE Supomo, B, Nur, Indriantoro. 1998. Pengaruh Struktur dan Kultur Organisasi Terhadap Keefektifan Partisipasi Anggaran dalam Peningkatan Kinerja Manajerial: Studi Empiris Perusahan Manufaktur. Kelolo. No. 18, 61-68. Surya, Dharma. 2005. Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapannya, Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soetrisno. 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi, dan Pelimpahan Wewenang, Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Studi Empiris Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang. Universitas Diponegoro. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemrimbangan Keuangan. Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja Edisi Dua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Wiryono dan Raharjo. 2007. Pengaruh Karakteristik Personalitas Manajer terhadap Hubungan antara Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran dengan Kinerja Manajerial. Kinerja , Vol. 11, No. 1, Tahun 2007 Hal. 50-63. http://manado.bpk.go.id/


25

ANALISIS PENERIMAAN RETIBUSI PARKIR KOTA MANADO TAHUN 2008-2012 Oleh: Edward Ricardo Go Jullie Sondakh Heince Wokas Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi email : [email protected] ABSTRAK Retribusi parkir merupakan salah satu sumber utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berlakukanya otonomi daerah di Indonesia, menjadikan retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Penelititan ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Manado, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan retribusi parkir. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan penerimaan retribusi parkir, meramalkan realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2016-2020, dan memberikan gagasan/wacana untuk meningkatkan efektivitas retribusi parkir dikemudian hari. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPT Perparkiran Dishub Kota Manado telah memenuhi target realisasi penerimaan retribusi parkir oleh Pemkot Manado dengan maksimal dan efektif. Setelah dilakukan analisis efektivitas dapat disimpulkan, realisasi penerimaan retribusi parkir terus mengalami peningkatan mulai dari 61,20 % pada tahun 2008 hingga mencapai 111,46 % pada tahun 2012. Berdasarkan peramalan besarnya realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir terus mengalami peningkatan, dari tahun 2012-2016 meningkat sebesar 385,83%, hingga mencapai 907,7% pada tahun 2020. Berdasarkan peramalan tersebut, untuk meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi parkir, UPT Perparkiran Dishub Kota Manado disarankan melakukan perbaikan mulai dari evaluasi kebijakan tarif, efisiensi dan efektivitas SDM terhadap pengawasan rutin di TKP, dan perbaikan sumber daya atau menggunakan sistem komputerisasi untuk meminimalisasi penyelewengan. Kata kunci

: realisasi efektivitas penerimaan retribusi parkir, analisis trend.

ABSTRACT Parking retribution is one main source for Regional Original Revenue (PAD). The employment of regional autonomy in Indonesia makes parking retribution as one source of regional revenues. This research was done in Transportation Institution Office (DISHUB) Manado City and Parking Technical Executing Units (UPT) that responsible in handling parking retribution management. This research aims to analyze the development of parking retribution revenues, to forecast the realization of parking retribution effectiveness from 2016 until 2020, and to give insight for improving the parking retribution effectiveness in the future. The used analysis method is descriptive analysis method. Based on this research results, it is shown that UPT DISHUB Kota Manado have met the realization target of parking retribution revenues by Regional Government Manado, excellently and effectively. After the effectiveness analysis has been done, it can be concluded that the realization of parking retribution revenues is still increasing, starting from 61.20% at 2008, until reaching 111.46 at 2012. Based on the forecasting of parking retribution revenues amount from 2016 until 20120, it is simplified that the realization of parking retribution is always increasing, between 2012-2016, it has increased up to 385.83% until reach 361.04% at 2020. Based on those forecasting, for improving the effectiveness of this revenues, it is suggested to parking UPT for conducting enhancement, start from fee policy evaluation, HR efficiency and effectiveness to routine monitoring in TKP, and Natural Resources improvement or using computerized system to minimize indiscipline. Keywords

: realization of parking retribution effectiveness, trends analysis.


26

PENDAHULUAN Latar Belakang Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunaan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah retribusi daerah. Dari berbagai alternatif penerimaan Daerah, Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) bersumber dari dalam Daerah itu sendiri. Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Penetapan Undang-Undang di atas, menjadikan sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Manado bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran menjadikan retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah mengakibatkan peningkatan pada jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat. Hal ini tentunya akan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan lahan-lahan parkir, dan akhirnya mampu meningkatkan PAD Kota Manado melalui Retribusi Parkir. Pelayanan dalam bentuk penyediaan fasilitas parkir oleh pemerintah terdiri dari parkir di badan jalan (on street parking) atau biasa disebut parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan Parkir di luar badan jalan (off street parking) atau biasa disebut Tempat Khusus Parkir (TKP). Berdasarkan fenomena dan potensi penerimaan dari retribusi parkir akan semakin besar, seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah mengakibatkan peningkatan pada jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat. Hal ini tentunya akan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan lahan-lahan parkir, dan akhirnya mampu meningkatkan PAD Kota Manado melalui Retribusi Parkir. Namun kondisi ini tidak sejalan dengan kondisi realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Manado. Hal ini disebabkan karena kontroversi yang sering terjadi dititik-titik parkir Kota Manado yang berada dititik pusat perekonomian Kota Manado, dimana masih kurangnya sumber daya yang disediakan oleh pihak Dishub, antara lain belum dibuatkan sistem komputerisasi yang canggih, pengaturan tata letak parkir, juru parkir yang belum memadai Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan retribusi parkir, mengukur penerimaan retribusi parkir yang akan direalisasi pada tahun 2016-2020, dan mengidentifikasi serta memberikan gagasan/wacana untuk meningkatkan efektivitas retribusi parkir pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan di Kota Manado. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Akuntansi Akuntansi menurut Wygandt et al, (2011: 4) adalah “In total, accounting involves the entire process of identifying, recording, and communicating economic event.” “Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan.” Perpajakan Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro dikutip oleh Madiasmo (2009), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa


27

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Ilyas dan Burton, 2011:6). Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011: 18). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Siahaan (2010), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah seseuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilkukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010: 9). Sedangkan Menurut UU No.28 Tahun 2009 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 64 “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Retribusi Parkir Dalam pengelolaan parkir di Kota Manado, Dinas Perhubungan (DISHUB) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran yang mengelolah retribusi parkir baik pada parkir di badan jalan (on street parking) atau biasa disebut parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan Parkir di luar badan jalan (off street parking) atau biasa disebut Tempat Khusus Parkir (TKP). Retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari daerah itu sendiri, sehinggasStrategi merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang berkaitan dengan keunggulan strategi. Keunggulan strategi dirancang sesuai dengan tantangan lingkungan sehingga tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh daerah. Dalam upaya meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan perencanaan strategis terkait dengan peningkatan penerimaan retribusi daerah. Definisi Efektivitas Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus E = R/T. E:Efektivitas, R:Realisasi, T:Target. R adalah proses dalam hal ini proses produksi, dan setiap proses terdiri dari input, throughput dan output. Berdasarkan teori tersebut, efektivitas merupakan penilaian terhadap hubungan target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Dengan adanya target yang diberikan maka tentunya ada usaha yang akan dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan agar dalam menjalankan organisasinya terdapat tujuan yang jelas sehingga target tersebut dapat direalisasi dengan sebaik-baiknya ke suatu titik yang bisa dikatakan efektif. Analisis Trend Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoristis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data


28

yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. Metode yang digunakan untuk analisis time series adalah : 1. Metode Semi Rata-rata (semi average method) Dalam metode ini data dibagi menjadi 2 bagian secara rata (K1 dan K2), dengan persamaan linear Y= a + bX a1= K1 untuk kelompok 1 a2= K2 untuk kelompok 2 b= k2 – k1/ th dsr 2 – th dsr 1 2. Metode Kuadrat Terkecil (least square method) Dalam metode ini data juga dibagi dalam 2 kelompok yakni kelompok data ganjil dan genap, dengan persamaan linear Y= a + bX a = ΣY b =ΣXY 3. Metode Trend Kuadratis (quadratic trend method) Dalam metode ini keseluruhan data diukur untuk menemukan trend dari suatu deret waktu,dengan persamaan non linear Y = a + bX + cX Untuk mencari koefisien a, b dan c digunakan rumus :

4. Metode Trend Eksponensial (exponential trend method) Dalam metode ini persamaan Y= a (1+b), LnY= Ln a + X Ln (1+b) Untuk mencari koefisien a dan b : a= anti Ln (∑ Ln Y) / n b= anti Ln (∑ Ln Y) – 1 ∑(X) Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Peneliti

Judul

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Yunus (2012)

Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)

Letak kesamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya mengenai pengelolaan penerimaan retribusi parkir

Dalam penelititan ini membahas tingkat penerimaan retribusi parkir namun pada objek yang berbeda

Rumagit (2011)

Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh datadata yang akurat mengenai kawasan-kawasan parkir liar yang dimanfaatkan orang-orang untuk meraup keuntungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado sangat bergantung pada penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Hastuti (2008)

Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) Kabupaten Bogor.

Letak kesamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya mengenai Retribusi Daerah. Penelitian ini pembahasannya mengenai penerimaan retribusi parkir

Perbedaannya, objeknya hanya membahas Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP). Perbedaannya, objeknya hanya membahas Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan oleh swasta lebih efisien dari pada penyelenggaran dan pengelolaan secara swakelola


29

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini berbentuk analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan. Jenis dan Sumber Data Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Kuncoro, 2004). Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai. Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha dan data kuantitatif berupa Laporan Rekapitulasi Penyetoran Retribusi PAD Perparkiran Dinaas Perhubungan Kota Manado periode 2008-2012. Sampel dan Populasi Populasi adalah suatu sebaran atau himpunan seluruh elemen sejenis dari suatu objek penelitian, yang diharapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Soeparno, 2009: 7). Dalam penelitian ini tidak menggunakan himpunan elemen atau populasi. Sampel dalam statistik diartikan sebagai kelompok elemen yang menjadi bagian dari suatu populasi (Soeparno, 2009: 8). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Laporan Rekapitulasi Penyetoran Retribusi PAD Perparkiran Dishub Kota Manado Tahun 2008-2012. Metode Analisis Data Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan. Dalam hal ini analisis yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini dengan menggunakan Teori Efektivitas = Realisasi / Target, dimana Efektivitas realisasi penerimaan retribusi parkir diukur dengan Realisasi retribusi parkir dibagi dengan Target penerimaan retribusi parkir yang langsung diberikan oleh Pemerintah Kota Manado. Analisis Trend atau peramalan tingkat penerimaan realisasi retribusi parkir berdasarkan laporan rekapitulasi Retribusi PAD Perparkiran Dishub Kota Manado dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2008-2012), menjadi bahan uji analisis. Dengan Persamaan Kuadratisnya : Y = a + bX + cX Untuk mencari koefisien a, b dan c digunakan rumus :

Dengan mencari nilai koefisien a,b dan c dapat diramalkan Realisasi Retribusi Parkir pada beberapa tahun ke depan sebagai peramalan target dimasa yang akan datang. Dalam hal ini diambil tahun 2016-2020 sebagai tahun yang akan kita uji peramalan realisasi retribusi parkir Dengan menggunakan analisis tersebut kita bisa melihat efektivitas penerimaan retribusi tempat khusus parkir dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar kedepannya kita bisa memberikan gagasan atau wacana kepada pihak UPT Perparkiran Dishub Kota Manado mengenai fenomena yang akan dibahas. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Dalam rangka otonomi daerah, Pemkot Manado telah melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan, melalui Perda No.4 dan 5 tahun 2005 sehingga jumlah kelurahan menjadi 87 kelurahan. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan, mengakibatkan jumlah kecamatan bertambah menjadi 9 kecamatan.


30

Tabel 2 Luas Kota Manado Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kecamatan

Luas (Km2)

%

Malalayang Sario Wanea Wenang Tikala Mapanget Singkil Tuminting Bunaken JUMLAH

17,12 1,75 7,85 3,64 15,12 58,21 4,68 4,31 44,58 157,26

10,88 1,11 4,99 2,31 9,61 37,01 2,97 2,74 28,35 100

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Manado 2010) Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Manado khususnya bagian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran yang mengelola Retribusi Parkir baik pada parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yakni parkir di badan jalan (on street parking), dan Tempat Khusus Parkir (TKP) yakni parkir di luar badan jalan (off street parking). Dilihat dari keberadaan TKP dan TJU dalam ruang lingkup perparkiran, maka Dinas Perhubungan Kota Manado khususnya UPT Perparkiran diberikan kewenangan untuk mengelolah dan merealisasi target yang setiap tahunnya diberikan oleh pihak Pemerintah Kota Manado. Dinas Perhubungan Kota Manado melalui Peraturan Walikota Manado nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Manado, memutuskan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi: a. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran b. Unit Pelaksana Teknis Terminal c. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Sedangkan perparkiran yang berada di wilayah ruko, mall, manado town square, ataupun disektor industri lainnya dikelola oleh Dinas Penadapatan Daerah (DISPENDA) dan tidak ada kaitannya dengan retribusi parkir yang akan dibahas dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan yang signifikan, dan baik bagi perkembangan retribusi daerah khususnya pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan. Berdasarkan penggolongan tempat parkir tersebut, maka penerimaan retribusi parkir dan target realisasi dari penerimaan retribusi parkir oleh UPT Perparkiran, dapat kita lihat dalam tabel Laporan Rekapitulasi Penyetoran Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) PAD Perparkiran Dishub Kota Manado yang menjadi data untuk dibahas dalam penelitian ini (tahun 2008-2012) berikut. Tabel 3 Laporan Rekapitulasi Penyetoran Retribusi PAD Perparkiran Dishub Kota Manado tahun 20082012 Tahun

Target

Ret.TJU

Ret.TKP

Jumlah

2008

Retribusi TJU Rp 42.650.000,Retribusi TKP Rp 812.400.000,Retribusi TJU Rp 45.000.000,Retribusi TKP Rp 500.000.000,Retribusi TJU Rp 76.400.000,Retribusi TKP Rp 802.500.000,Retribusi TJU Rp 71,254,767,Retribusi TKP Rp 915.000.000,Retribusi TJU Rp 100.000.000,Retribusi TKP Rp 1.491.000.000,Rp 4.856.204.767,-.

Rp 47.757.000,-

Rp 474.527.800,-

Rp 523.284.800,-

Rp 56.615.000,-

Rp 467.736.100,-

Rp 519.351.100,-

Rp 57.055.500,-

Rp 618.152.700,-

Rp 675.208.200,-

Rp 58.155.000,-

Rp 904.976.925,-

Rp 963.131.925,-

Rp 100.610.000,-

Rp 1.672.719.000,-

Rp 1.773.329.000,-

Rp 320.192.500,-

Rp 4.138.112.525,-

Rp 4.458.305.025,-

2009 2010 2011 2012 Total

(Sumber: UPT Perparkiran, 2013) Berdasarkan tabel 3, Data Laporan Rekapitulasi Penyetoran Retribusi PAD Perparkiran Dishub Kota Manado penerimaan realisasi retribusi parkir khususnya untuk tahun 2008-2012 adalah Rp 4.458.305.025,- dari total keseluruhan target realisasi penerimaan retribusi parkir yang diberikan oleh Pemerintah Kota Manado tahun 2008-2012 adalah Rp 4.856.204.767,-.


31

Penerapan Pungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan peraturan daerah serta peraturan pemungutan pajak yang ditetapkan oleh UPT Perparkiran. Beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi antara lain, kendaraan roda dua yang lalu lalang melewati TKP di Taman Kesatuan Bangsa, hampir semuanya tidak membayar retribusi sebagaimana jelas tertera dalam Perda tarif kendaran roda dua 3 jam pertama sebesar Rp 1.000,-. Hal ini tentu saja sering terjadi dan bisa dikatakan Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota, diabaikan oleh masyarakat pengguna jalan dikarenakan tidak adanya sanksi bagi pelanggar peraturan daerah tersebut. Sementara itu, tagihan karcis masuk kawasan Taman Kesatuan Bangsa (TKB) di pusat kota kembali menuai sorotan. Bahkan oleh sebagian kalangan, karcis untuk retribusi yang diberlakukan kepada setiap kendaraan yang memasuki kawasan tersebut, dinilai belum tepat. Sebab kebanyakan kendaraan yang hanya melewati kawasan TKB dan tidak menggunakan jasa parkir serta TKB merupakan akses jalan utama yang menghubungkan pusat kota. Hal ini tentunya sangat memberatkan sebagian besar masyarakat yang setiap harinya diharuskan untuk melewati area Tempat Khusus Parkir seperti kawasan TKB. Bahkan petugas juru parkir diarea TKB sering meminta lagi tagihan parkir di dalam kawasan, sehingga menimbulkan pungutan berganda. Penerapan Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan observasi, penerapan pungutan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) belum memiliki peraturan dan kawasan yang jelas, sehingga kebanyakan juru parkir yang bertugas tidak profesional serta kebanyakan hanya warga daerah setempat yang bertugas. Berdasarkan hal tersebut, pemungutan retribusi parkir di TJU kurang maksimal dan masih menimbulkan kemacetan dibeberapa titik TJU. Sementara itu, tarif parkir di TJU belum memiliki tarif yang jelas sehingga tarif yang dipungut dibeberapa lokasi berbeda-beda dan kejelasan aliran dana oleh juru parkir tidak jelas. Berdasarkan tata cara pemungutan retribusi parkir dan kelancaran lalu lintas sebaiknya UPT Perparkiran mengevaluasi serta memperbaiki tata cara pemungutan parkir, sehingga menciptakan kenyamanan bagi para pelaku jasa parkir di kota Manado serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Pembahasan Tabel 4. Laporan Rekapitulasi Penyetoran Retribusi Parkir PAD Perparkiran Dishub Kota Manado tahun 2008-2012 Tahun

Target

Realisasi

Presentase (%) R/T

2008 2009 2010 2011 2012

Rp855.050.000,Rp 545.000.000,Rp 878.900.000,Rp 986.254.767,Rp 1.591.000.000,-

Rp 523.284.800,Rp 519.351.100.,Rp 675.208.200,Rp 963.131.925,Rp 1.773.329.000,-

61,20 95,29 76,82 97,66 111,46

Jumlah

Rp 4.856.204.767,-.

Rp 4.458.305.025,-

91.53

(Sumber: Olahan, 2013) Berdasarkan tabel 4, Data Laporan Rekapitulasi Penyetoran Retribusi PAD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado penerimaan realisasi retribusi parkir khususnya untuk tahun 2008-2012 adalah Rp 4.458.305.025,- dari total keseluruhan target realisasi penerimaan retribusi parkir yang diberikan oleh Pemerintah Kota Manado tahun 2008-2012 adalah Rp 4.856.204.767,-. Untuk mengukur apakah data tersebut bisa dikatakan efektif maka akan digunakan rumus Efektivitas = Realisasi / Target atau Rp 4.458.305.025,- / Rp 4.856.204.767,- adalah 91,8% maka kesimpulan yang bisa ditarik bahwa Dinas Perhubungan Kota Manado khususnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perparkiran telah merealisasi target yang diberikan oleh Pemerintah Kota Manado dengan efektif.


32

Gambar 1 Trend Efektivitas Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

Trend Efektivitas Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir 150 100

95.29

Realisasi (%)

61.2

50

97.66

111.46

76.82

0 2008

2009

2010

2011

2012

Trend Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

(Sumber: Olahan, 2013) Berdasarkan Gambar 1, trend efektivitas realisasi penerimaan retribusi parkir, grafik nilai presentase realisasi pada tahun 2008 sebesar 61,20%, pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni nilai presentasinya sebesar 95,29%, sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan nilai presentase 76,82% dan pada tahun berikutnya yakni tahun 2011 kembali meningkat dinilai 97,66%. Kemudian tahun 2012 mencapai nilai presentase tertinggi sebesar 111,46%. Analisis Trend Kuadratis Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Berdasarkan data rekapitulasi penyetoran retibusi penyetoran retribusi PAD Perparkiran Dishub Kota Manado selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dapat diukur analisis trend atau peramalan ke depan realisasi penerimaan retribusi parkir yang dapat dicapai oleh UPT Perparkiran. Hasil analisis trend dapat dilihat dalam gambar tabel berikut ini. Tabel 5 Analisis Trend Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado dari tahun 2008-2012 Tahun

Realisasi (Y)

X

XY

X²

X²Y

2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah

523.284.800 519.351.100 675.208.200 963.131.925 1.773.329.000 4.458.305.025

-2 -1 0 1 2

-1.046.569.600 -519.351.100 0 963.131.925 3.546.658.000 2.943.869.225

4 1 0 1 4 10

2.093.139.200 519.351.100 0 963.131.925 7.093.316.000 10.668.938.225

16 1 0 1 16 34

(Sumber: Olahan, 2013) Dengan Persamaan Kuadratisnya : Y = a + bX + cX Untuk mencari koefisien a, b dan c digunakan rumus :

Dengan mencari nilai koefisien a,b dan c dapat diramalkan Realisasi Retribusi Parkir pada beberapa tahun ke depan sebagai peramalan target dimasa yang akan datang. Dalam hal ini diambil tahun 2016-2020 sebagai tahun yang akan kita uji peramalan realisasi retribusi parkir. Penyelesaian:

= = 573.840.337,14


33

= 283.362.322,5

= 126.891.083.92 Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan Realisasi Retribusi Parkir UPT Perparkiran dari tahun 2016-2020. Jadi pada tahun 2016 diperkirakan realisasi retribusi parkir bisa mencapai Rp 6.842.093.293,Jadi pada tahun 2017 diperkirakan realisasi retribusi parkir bisa mencapai Rp 8.775.039.706,72,Jadi pada tahun 2018 diperkirakan realisasi retribusi parkir bisa mencapai Rp 10.961.768.288,02,Jadi pada tahun 2019 diperkirakan realisasi retribusi parkir bisa mencapai Rp 13.402.279.037,16,Jadi pada tahun 2020 diperkirakan realisasi retribusi parkir bisa mencapai Rp 16.096.571.954,14,Gambar 2 Trend Peramalan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

Trend Peramalan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir 20.00 16.09

15.00 Jumlah dalam (Miliaran)

13.40

10.00 5.00

6.84

8.78

10.96

0.00 2008

2009

2010

2011

2012

Trend Peramalan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

(Sumber : Olahan, 2013) Menurut trend Gambar 2, dapat dlihat hasil tersebut realisasi penerimaan retribusi parkir di kota Manado terus mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun. Dengan perkembangan ini tentu sangat baik bagi perkembangan PAD Kota Manado dan tentu saja jalanan maupun lahan parkir harus ditata dan diatur dengan sebaik-baiknya agar realisasi penerimaan retribusi parkir akan semakin meningkat. Bila dilihat dari realisasi retribusi parkir pada tahun 2012, sebesar Rp 1.773.329.000,- mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada angka 907,7% pada tahun 2020, yakni sebesar Rp 16.096.571.954,14,-. Berdasarkan hasil peramalan tersebut, dapat menjadi acuan bagi pihak Pemerintah Kota Manado dalam pemberian target realisasi penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya, sehingga dalam penentuan dan pelaksanaannya dilapangan pihak UPT Perparkiran dapat meningkatkan kinerjanya. Apabila mengacu pada teori efektivitas, pemberian target yang optimal dan dengan perhitungan yang baik, maka tentunya ada usaha yang akan dilakukan agar dalam menjalankan tugasnya terdapat tujuan yang jelas sehingga target tersebut dapat direalisasi dengan optimal dan bisa dikategorikan efektif. Hasil analisis dari keseluruhan data menunjukkan, bahwa UPT Perparkiran Dishub Kota Manado telah merealisasi target dari Pemerintah Kota Manado dengan baik dan apabila setiap tahunnya target dari Pemerintah semakin meningkat maka akan sangat baik bagi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado yang akan juga semakin meningkat. Kemudian pada tahun 2012 setelah terjadi pergantian Kepala UPT Perparkiran, nilai presentase realisasi retribusi parkir mencapai nilai tertinggi dan mencapai nilai presentasi sebesar 111,46%. Tentu dari hasil tersebut dan dengan sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya seperti sekarang, UPT Perparkiran Dishub Kota Manado telah merealisasi target dari Pemkot Manado dengan efektif. Sedangkan perbaikan SDM sangat diperlukan untuk memaksimalkan sumber penerimaan retribusi parkir, mulai dari profesionalisme juru parkir, tarif parkir TJU yang diatur dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Sedangkan perbaikan sumber daya dimulai dengan menggunakan sistem komputerisasi yang


34

lebih canggih, sehingga nilai presentasi diyakini dapat lebih ditingkatkan dan penyelewengan pemungutan retribusi parkir dan pemungutan ganda di dalam kawasan bisa diminimalisasi serta keadaan lalu lintas di Kota Manado akan semakin lebih baik. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dishub Kota Manado, maka dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. UPT Perparkiran Dishub Kota Manado telah merealisasi target realisasi penerimaan retribusi parkir yang diberikan oleh Pemerintah Kota Manado secara maksimal dan efektif. Setelah dilakukan analisis efektivitas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir terus mengalami peningkatan mulai dari 61,20 % pada tahun 2008 hingga mencapai 111,46 % pada tahun 2012. Target yang diberikan oleh Pemerintah Kota Manado yang semakin meningkat setiap tahunnya sangat dan harus dibarengi dengan perbaikan sumber daya yang ada. 2. Target retribusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Manado cenderung belum menggunakan suatu metode yang tepat. Contohnya target TKP tahun 2008 Rp 812.400.000,- tetapi tahun 2009 mengalami penurunan hingga Rp 500.000.000,- sehingga realisasi retribusi parkir masih mengalami fluktuasi yang belum beraturan atau naik turun. Kemudian setelah melakukan analisis trend atau peramalan pada tahun 2016-2020 diperkirakan realisasi retribusi parkir oleh UPT Dishub Kota Manado akan terus mengalami peningkatan mulai dari Rp 6.842.093.293,26,- pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan dari Rp 1.773.329.000,pada tahun 2012 sebesar 385,83%, hingga mencapai angka Rp 16.096.571.954,14,- pada tahun 2020 atau meningkat 907,7% dari tahun 2012. 3. Sementara itu, tarif parkir dan sistem pemungutan retribusi parkir belum memiliki tarif yang jelas dan tata cara pemungutan yang belum maksimal kejelasan aliran dana oleh juru parkir masih belum jelas. Berdasarkan tata cara pemungutan retribusi parkir dan kelancaran lalu lintas sebaiknya UPT Perparkiran Dishub Kota Manado mengevaluasi serta memperbaiki tata cara pemungutan parkir, sehingga menciptakan kenyamanan bagi para pelaku jasa parkir di kota Manado serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Saran 1. Berdasarkan teori efektivitas, pemberian target yang optimal dan dengan perhitungan yang baik, maka tentunya ada usaha yang akan dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan agar dalam menjalankan organisasinya terdapat tujuan yang jelas sehingga target tersebut dapat direalisasi dengan sebaik-baiknya ke suatu titik yang bisa dikatakan efektif 2. Penulis menyarankan kepada pihak UPT Perparkiran Dishub Kota Manado untuk lebih berupaya meningkatkan realisasi penerimaan retribusi parkir terus ditingkatkan, mulai dari evaluasi kebijakan tarif, efisiensi dan efektivitas SDM pengelola, pengawasan pengelolaan TKP, komputerisasi, dan perbaikan sistem dalam melakukan pengawasan rutin untuk meminimalisasi penyelewengan uang retribusi. 3. Melihat keadaan jumlah kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang semakin meningkat, sebaiknya pihak UPT Perparkiran Dishub Kota Manado melakukan penambahan jumlah lahan parkir yang baru agar perparkiran bisa lebih terkendali dan tidak menimbulkan kemacetan serta penambahan juru parkir yang memadai DAFTAR PUSTAKA Hastuti. 2008. Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) Kabupaten Bogor. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor Ilyas., Burton. 2011. Hukum Pajak. edisi 5. Salemba Empat. Jakarta Kuncoro, Mudrajad. 2004. Metode Kuantitatif. Edisi Kedua. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. edisi revisi 2009. Andi. Yogyakarta Rumagit, Melanie. 2011. Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado Siahaan. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. edisi revisi 2010. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Soeparno. 2009. Analisis Forecasting dan Keputusan Manajemen. Salemba Empat. Jakarta


35

UU RI No.28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. SL Media. Jakarta Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. edisi 10 buku 1. Salemba Empat. Jakarta Yunus, Sartika. 2012. Pengelolaaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus diPerusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar Weygandt., Kimmel., Kieso. 2011. Financial Accounting IFRS Edition. John Wiley & Sons, Inc. USA


36

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MANADO Oleh: Hendrik Ricart Pangemanan Inggriani Elim Stanley Kho Walandouw Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email: [email protected] ABSTRAK Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang sangat diandalkan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan Pajak BPHTB tahun 2011 dan 2012 dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak BPHTB tahun 2011 belum mencapai target, sebab hanya mencapai 70,99% dan pada tahun 2012 sudah mencapai target dengan persentase 116,95% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sejak dialihkan menjadi Pajak Daerah tahun 2011, kontribusi Pajak BPHTB menunjukkan kriteria kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan Pajak Daerah tahun 2011 dan 2012. Tahun 2011 persentase kontribusinya sebesar 30,25% dan tahun 2012 naik menjadi 30,72%. Kata kunci : pajak bphtb, pajak daerah, efektivitas,kontribusi ABSTRACT Local Taxes are one source of financing local development a very reliable to support the implementation of regional autonomy. One type of regional tax levied by the City Government is Customs on Acquisition of Land and Building (BPHTB). BPHTB tax is a tax on acquisition of land and / or buildings. This study aims to determine the effectiveness and contribution of BPHTB tax to the revenue of Manado City Local Tax. The research was conducted at the Department of Revenue the city of Manado. Method of analysis used is descriptive quantitative method, namely analyzing the data of the target and realization receipts of BPHTB Tax in 2011 and 2012 by using the ratio of effectiveness and contribution ratio. The results showed that the rate of effectiveness BPHTB Tax in 2011 has not reached the target, because only reached 70.99% and in 2012 already reached the target with the percentage 116.95% which is included in the criteria is very effective. Within a period of 2 years since transitioned into Local Taxes in 2011, contributing of BPHTB tax showed a fairly good criterion contribution for Local Tax revenues in 2011 and 2012. In 2011 the percentage its contribution amounting 30.25% and in 2012 increased to 30.72%. Keywords: bphtb tax, local taxes, effectiveness, contribution


37

PENDAHULUAN Latar Belakang Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai dan mampu membiayai pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan di suatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Dewasa ini, Pajak Daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Pajak BPHTB semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan Pajak Pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan dalam upaya menata kembali sistem perpajakan nasional yang dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : PER-47/PJ/2010 tertanggal 22 Oktober 2010 ditegaskan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2011, BPHTB berubah menjadi pajak daerah. Artinya Pemerintah Kabupaten/Kota mulai tahun 2011 dapat mengelola sepenuhnya pengenaan Pajak BPHTB dan menjadikannya sebagai Pajak Daerah. Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara turut mengambil bagian dalam melaksanakan sistem perpajakan daerah yang sejalan dengan sistem perpajakan nasional. Potensi pajak BPHTB di Kota Manado didukung pula dengan pesatnya peningkatan kegiatan pembangunan di segala bidang dimana keperluan akan tersedianya tanah dan/atau bangunan meningkat tajam. Mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pajak yang dimaksud adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk mengukur dan menilai apakah penerimaan Pajak BPTHB di Kota Manado sudah efektif, dapat diketahui dengan melakukan analisis efektivitas. Efektivitas menunjukkan perbandingan antara output dengan tujuan. Realisasi penerimaan pajak sebagai output dan tujuannya sebagai target yang telah ditetapkan. Efektivitas pemungutan Pajak BPHTB akan berpengaruh dalam memaksimalkan penerimaan pajak BPHTB yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa: 1. Efektivitas Pajak BPHTB yang dipungut oleh Pemerintah Kota Manado. 2. Kontribusi Pajak BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Akuntansi Horngren dan Harison (2007: 4) mengungkapkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Yadiati dan Wahyudi (2006: 1) menjelaskan akuntansi adalah merupakan suatu “ilmu” yang di dalamnya berisi tentang bagaimana proses pemikiran sehingga dihasilkan suatu kerangka konseptual yang berisi tentang prinsip, standar, asumsi, dan teknik serta prosedur yang akan dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan. Adapun Kieso, et al. (2007: 2) menyatakan bahwa karakteristik penting akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian, informasi keuangan tentang;


38

2. Entitas ekonomi kepada; 3. Pihak yang berkepentingan. Akuntansi Perpajakan Muljono (2010: 2) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Akuntansi pajak berfungsi mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pembilan keputusan. Konsep Pajak Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2011: 1) mengemukakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Siahaan (2010: 7) menjelaskan bahwa secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan Pajak Nurksel yang dikutip Rahayu (2011: 37) mengungkapkan tujuan diberlakukannya pajak antara lain sebagai berikut. 1. Untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara 2. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi 3. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal 4. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah 5. Untuk memodifikasi pola investasi 6. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi 7. Untuk memobilisasi surplus ekonomi Fungsi Pajak Mardiasmo (2011: 1-2) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari dua fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sistem Pemungutan Pajak Mardiasmo (2011: 7) menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 1. Official Assessment System 2. Self Assessment System 3. With Holding System Penggolongan Jenis Pajak Ilyas dan Burton (2008: 29) mengungkapkan jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut. 1. Menurut Sifatnya a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.


39

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. 2. Menurut Sasaran/Objeknya a. Pajak subjektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). b. Pajak objektif, adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. 3. Menurut Lembaga Pemungutnya a. Pajak pusat, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). b. Pajak daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsep Pajak Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mendefinisikan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis dan Tarif Pajak Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis dan tarif pajak daerah antara lain sebagai berikut. 1. Jenis dan tarif Pajak Provinsi adalah sebagai berikut. a. Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20% (duapuluh persen); c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); d. Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); e. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 2. Jenis dan tarif Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut. a. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); b. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); c. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen); d. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); e. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen); g. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen); h. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen); i. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen). Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah Devas yang dikutip Rahayu (2011: 34) menyatakan bahwa penilaian suatu pajak daerah dapat digunakan dengan menggunakan beberapa tolak ukur antara lain sebagai berikut. 1. Hasil (Yield) 2. Keadilan (Equity) 3. Daya Guna Ekonomi (Economic Eficiency) 4. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Revenue Source) 5. Kemampuan Melaksanakan (Ability to implement) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum


40

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Objek Pajak BPHTB Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjelaskan Pajak BPHTB dikenakan kepada peristiwa hukum atau perbuatan hukum atas transaksi/peralihan haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Adapun yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu sebagai berikut. 1. Tanah, termasuk tanaman di atasnya; 2. Tanah dan bangunan; 3. Bangunan. Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Subjek dan Wajib Pajak BPHTB Siahaan (2010: 587) menyatakan bahwa pada pengenaan Pajak BPHTB, subjek pajak dan Wajib Pajak merujuk pada diri orang atau badan yang sama, dimana subjek dan Wajib Pajak BPHTB Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak BPHTB Siahaan (2010: 588) menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP yang dimaksud terdiri atas dua, yaitu harga transaksi dan nilai pasar. Harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan, nilai pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau bangunan. Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga, NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tarif Pajak BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Perhitungan Pajak BPHTB Siahaan (2010: 591-592) menyatakan bahwa perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut. BPHTB = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x (NPOP – NPOPTKP) Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih kecil daripada NJOP, maka perhitungan Pajak BPHTB sebagai berikut. BPHTB = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x (NJOP – NPOPTKP) Efektivitas Pajak BPHTB Mardiasmo (2009: 132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input dan output. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dalam penelitian ini, analisis efektivitas merupakan suatu analisa atas perbandingan realisasi penerimaan Pajak BPHTB dengan target Pajak BPHTB yang telah ditetapkan. Dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan Pajak BPHTB yang telah berjalan dengan target yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kontribusi Pajak BPHTB Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu jenis Pajak Daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak Daerah dengan cara membandingkan penerimaan jenis Pajak Daerah periode tertentu dengan total penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan jenis Pajak Daerah terhadap total penerimaan Pajak Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan jenis Pajak Daerah terhadap total penerimaan Pajak Daerah juga


41

kecil. (Mahmudi, 2010: 145). Dalam penelitian ini, konteks kontribusi merupakan seberapa besar sumbangan penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pos penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. Diharapkan dengan semakin tinggi kontribusi penerimaan Pajak BPHTB, maka akan semakin besar pula Pajak Daerah Kota Manado. Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/ Tahun Fauzan dan Ardiyanto (2012)

Judul

Tujuan

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011

Bertujuan untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pemungutan BPHTB dan kontribusinya terhadap PAD Kota Semarang

Deskriptif Kuantitatif

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap variabel yang sama yaitu BPHTB dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

Objek penelitian sebelumnya berada di Kota Semarang, sedangkan peneliti mengguna-kan objek penelitian di Kota Manado.

Sari (2010)

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung

Bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi yang diperoleh dari penerimaan PBB di Kota Bandung

Deskriptif kuantitatif

Tingkat efektivitas pemungutan BPHTB yang dilakukan pada tahun 20082011 didapatkan nilai tertinggi pada tahun 2011 dengan kriteria sangat efektif. Namun, ratarata kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Daerah tahun 2008-2011 sebesar 9,18% yang berarti sangat kurang atau rendah. Pengelolaan PBB pada Pemkot Bandung telah dilaksanakan secara memadai. Namun, kontribusi yang diberikan oleh PBB terhadap PAD masih sangat kurang/ rendah

Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan rasio efektivitas dan kontribusi untuk mengukur penerimaan pajak. Hal yang sama juga digunakan peneliti.

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap variabel yang berbeda yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. (Kuncoro, 2009: 10). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dengan melakukan penghitungan, pengukuran dan penilaian terhadap tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado tahun 2011 dan 2012.


42

Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Manado yang bertempat di Jl. Balai Kota II Manado. Proses penelitian dilakukan pada bulan Mei 2013. Prosedur Penelitian Adapun prosedur yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengajukan Permohonan Penelitian, yaitu mengajukan permohonan penelitian dengan persetujuan fakultas untuk melakukan penelitian pada objek tersebut dan menunggu proses selanjutnya apakah diizinkan atau tidak. 2. Disposisi Pimpinan, yaitu menindaklanjuti memo atau perintah dari pimpinan ke bawahan yang menjelaskan tentang pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dan siapa penanggungjawabnya sesuai keinginan pimpinan sehubungan dengan adanya surat yang masuk dari luar instansi (surat permohonan penelitian yang peneliti masukkan). 3. Pengumpulan Data, yaitu melakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan penelitian, di antaranya adalah Daftar Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado Tahun 2011 – 2012. 4. Analisa Data Penelitian, yaitu melakukan analisa data dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dengan menguraikan secara jelas hasil penelitian yang telah diperoleh. 5. Kesimpulan dan Saran, yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis efektivitas penerimaan Pajak BPHTB dan kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Daerah, serta memberikan saransaran yang dianggap perlu. Metode Pengumpulan Data Kuncoro (2009: 145) menyebutkan bahwa jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Data Kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka) atau data disajikan dalam bentuk angka-angka. 2. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (angka) dan disajikan secara deskriptif. Dalam penelitian ini sebagian besar data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Daftar Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado tahun 2011 dan 2012. Kuncoro (2009: 148) menyatakan bahwa sumber data yang digunakan dalam penelitian umumnya ada dua, yaitu sebagai berikut. 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Pejabat dan staf pegawai Dinas Pendapatan Kota Manado yang menangani pengelolaan Pajak BPHTB. 2. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. a. Gambaran umum objek penelitian; b. Daftar Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado tahun 2011 dan 2012. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan pada Dinas Pendapatan Kota Manado yang merupakan objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan serta peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini, penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Pendapatan Kota Manado dan mendapatkan data berupa Daftar Rincian Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado tahun 2011-2012. Metode Analisis Kuncoro (2009: 185) menyatakan bahwa analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menerapkan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk


43

kuantitatif berdasarkan analisis rasio efektivitas dan kontribusi yang kemudian dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis data antara lain sebagai berikut. 1. Menyusun tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dari Dinas Pendapatan Kota Manado tahun 2011 dan 2012. 2. Menyusun tabel analisis efektivitas penerimaan Pajak BPHTB dengan rumus sebagai berikut.

Dengan kriteria efektivitas sebagai berikut. Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas Persentase Kriteria > 100% Sangat Efektif 90 – 100% Efektif 80 – 90% Cukup Efektif 60 – 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (Halim, dikutip dalam Sari, 2010) 3. Menyusun tabel analisis kontribusi realisasi penerimaan Pajak BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah. Analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah, dengan rumus sebagai berikut.

Dengan asumsi sebagai berikut. Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00% – 10% Sangat Kurang 10,10% - 20% Kurang 20,10% - 30% Sedang 30,10% - 40% Cukup Baik 40,10% - 50% Baik Di atas 50% Sangat Baik Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 (Halim, dikutip dalam Sari, 2010) 4. Membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada. 5. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.


44

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 dan 2012 No.

Jenis Pajak Daerah

1. 2. 3. 4. 5.

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Burung Walet Pajak BPHTB Pajak Penerangan Jalan Total

6. 7. 8. 9. 10.

Tahun 2011 (Rupiah) Target Realisasi 12.063.820.000 10.424.824.091 27.292.000.000 26.715.829.539 4.250.000.000 3.389.256.027 3.649.987.500 2.334.703.597

Tahun 2012 (Rupiah) Target Realisasi 14.170.223.000 14.385.737.651 32.918.172.500 35.362.827.656 5.400.000.000 5.498.904.721 4.200.000.000 2.760.872.514

150.012.000 2.000.000.000 80.000.000 7.500.000 42.500.000.000 30.000.000.000 121.993.319.500

100.000.000 2.100.000.000 500.000.000 20.000.000 35.781.001.690 32.612.449.465 127.801.846.655

49.391.634 1.784.533.037 9.719.800 30.169.578.345 24.855.630.304 99.733.466.374

12.490.678 3.273.738.607 457.154.778 41.846.497.614 32.628.188.165 136.226.412.384

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Manado, 2013 Pada tabel di atas terlihat jelas bahwa realisasi Pajak BPHTB dalam dua tahun terakhir yakni tahun 2011 – 2012 sangat mendominasi tingkat realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. Walaupun baru menjadi Pajak Daerah, namun secara nominal penerimaan Pajak BPHTB dapat melampaui penerimaan jenis Pajak Daerah lainnya yang dikelola Pemerintah Kota Manado. Pembahasan Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB Kota Manado Berikut ini perhitungan efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Manado tahun anggaran 2011 dan 2012. 1. Efektivitas Tahun 2011 = x 100% = 70,99% 2. Efektivitas Tahun 2012 =

x 100% = 116,95%

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB Kota Manado Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Tahun Anggaran Target Pajak Realisasi Pajak Persentase Kriteria BPHTB (Rupiah) BPHTB (Rupiah) (%) 2011 42.500.000.000 30.169.578.345 70,99 Cukup Efektif 2012 35.781.001.690 41.846.497.614 116,95 Sangat Efektif Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 Dari tabel di atas dapat dilihat untuk tahun 2011 tingkat efektivitas penerimaan pajak BPHTB Kota Manado sebesar 70,99%. Untuk tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan Pajak BPHTB Kota Manado sebesar 116,95%, naik 45,96% dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan tabel di atas bahwa pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak BPHTB belum mencapai target dengan kriteria “Cukup Efektif” yakni sebesar 70,99%, sedangkan pada tahun 2012, realisasi penerimaan Pajak BPHTB sudah melebihi target dengan kriteria “Sangat Efektif” yakni sebesar 116,95%. Dari data ini dapat dilihat bahwa dalam tahun 2011 – 2012 terjadi peningkatan realisasi penerimaan Pajak BPHTB di Kota Manado. Hasil analisis efektivitas penerimaan Pajak BPHTB tahun 2012 menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kota Manado telah berhasil dalam merealisasikan Pajak BPHTB lebih dari target yang ditentukan. Analisis Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado Adapun cara perhitungan kontribusi Pajak BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Manado tahun anggaran 2011 dan 2012 sebagai berikut. 1. Kontribusi Tahun 2011 = x 100% = 30,35%


45

2. Kontribusi Tahun 2012 =

x 100% = 30,72%

Tabel 6. Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Tahun Anggaran Realisasi Pajak Realisasi Pajak Kontribusi Kriteria BPHTB (Rupiah) Daerah (Rupiah) (%) 2011 30.169.578.345 99.733.466.374 30,25 Cukup Baik 2012 41.846.497.614 136.226.412.384 30,72 Cukup Baik Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 Dari tabel di atas, realisasi penerimaan Pajak BPHTB untuk tahun 2011 sebesar Rp. 30.169.578.345 dengan persentase kontribusinya 30,25% dan tahun 2012 sebesar Rp. 41.846.497.614 dengan persentase kontribusinya 30,72%. Hasil tersebut didapat berdasarkan perhitungan kontribusi Pajak BPHTB terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. Dari hasil analisis ini diketahui bahwa kontribusi Pajak BPHTB masuk dalam kriteria “Cukup Baik” dengan sumbangan terbesar terhadap penerimaan Pajak Daerah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 30,72 % dan yang terendah pada tahun 2011 yang hanya sebesar 30,25%. Pada sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ada peningkatan realisasi penerimaan Pajak BPHTB sebesar Rp. 11.676.919.269 dengan persentase 0,47%. Peningkatan kontribusi tersebut diperoleh dengan cara membandingkan jumlah nominal dan persentase kontribusi setiap tahunnya, yaitu dari tahun 2011 – 2012. Dengan demikian dapat diketahui perkembangan penerimaan Pajak BPHTB pada Dinas Pendapatan Kota Manado. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Dari hasil uji efektivitas penerimaan Pajak BPHTB di Kota Manado pada tahun 2011, realisasi Pajak BPHTB belum mencapai target dengan persentase 70,99% dan pada tahun 2012 sudah melampaui target dengan persentase 116,95%. Sesuai dengan kriteria yang digunakan, maka tingkat efektivitas penerimaan Pajak BPHTB tahun 2011 masih tergolong cukup efektif, sedangkan pada tahun 2012 sudah sangat efektif karena telah mencapai persentase lebih dari 100%. 2. Secara keseluruhan penerimaan Pajak BPHTB sudah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Manado tahun 2011 dan 2012 sehingga dapat mempengaruhi jumlah Pajak Daerah yang diterima. Untuk tahun 2011 persentase kontribusinya sebesar 30,25% dan tahun 2012 sebesar 30,72%. Walaupun persentase kenaikan hanya mencapai 0,47%, namun secara nominal mengalami kenaikan yang signifikan. 3. Sesuai dengan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Manado Tahun 2011 dan 2012, realisasi penerimaan Pajak BPHTB merupakan pos paling dominan di antara jenis pajak lainnya dalam struktur penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. Meski baru dua tahun dipungut oleh Pemerintah Kota, namun hasil penerimaan Pajak BPHTB sudah mengungguli hasil penerimaan jenis Pajak Daerah lainnya. Saran Saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut. 1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Manado perlu melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu. Mengingat potensi Pajak BPHTB senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah, maka target Pajak BPHTB untuk tahuntahun berikutnya perlu dinaikan. 2. Perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peran sertanya dalam pembayaran Pajak BPHTB, sehingga dengan demikian penerimaan daerah dari Pajak BPHTB akan semakin meningkat.


46

DAFTAR PUSTAKA Fauzan, Muhammad., Ardiyanto, Didik M. 2012. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011. Jurnal. Volume 1. No. 2. Universitas Diponegoro. Semarang. Horngren., Harison. 2007. Akuntansi. Erlangga. Jakarta. Ilyas, Wirawan B., Burton, Richard. 2008. Hukum Pajak Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta. Kieso, D., Weygandt, J., Warfield, T. 2007. Akuntansi Intermediate. Edisi Keduabelas. Jilid 1. Erlangga. Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi 3. Erlangga. Jakarta. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Andi. Yogyakarta. Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak, Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Andi. Yogyakarta. Rahayu, Betty. 2011. Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Garut. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jakarta. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. Sari, Anggara Yulia. 2010. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. Jurnal. Volume 13. No. 2. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Yadiati, Winwin., Wahyudi, Ilham. 2006. Pengantar Akuntansi. Kencana. Jakarta.


47

PENERAPAN BIAYA KUALITAS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA PRODUKSI PADA PT. PERTANI (PERSERO) CABANG SULAWESI UTARA Oleh: Dwi Nugraha Pratiwi Bawon Jullie J. Sondakh Lidia Mawikere Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email: [email protected] ABSTRAK Kualitas merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk dapat bertahan di tengah persaingan. Dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan akan mengurangi biaya kualitas yang terjadi akibat rendahnya kualitas produk, pengerjaan ulang suatu produk karena ketidaksesuaian dengan standar dan lain-lain. Penurunan biaya kualitas akan meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya terutama biaya produksi. Itu karena biaya kualitas merupakan bagian dari biaya produksi . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan dan melaporkan biaya kualitas dan untuk mengetahui apakah Apakah penerapan biaya kualitas dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi pada PT Pertani (Persero) Cabang Sulawesi Utara. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pada tahun 2011 biaya kualitas unit produksi PT Pertani (Persero) Cabang Sulawesi Utara Rp365,390,718. Dengan melakukan perbaikan, maka biaya kualitas akan turun sebesar Rp 127,657,118. Oleh karena itu apabila perusahaan menerapkan dan melaporkan biaya kualitas maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi. Kata kunci: Biaya kualitas, Biaya Produksi, Efisiensi ABSTRACT Quality is one of the main factors that must be considered by the company to be able to survive in the competition. By Continuous quality improvement, it will reduce the cost of quality that occurs due to low quality product, rework a product for conformance to standards and others. Decrease in quality costs will increase profits and reduce costs, especially the cost of production. This is because the cost of quality is part of the cost of production. The purpose of this study was to determine whether the company has implemented and report quality costs and to find out if Is the application of quality costs can increase the cost efficiency of production at PT Pertani branch north sulawesi. Data analysis tool used is descriptive analysis method of analysis with a quantitative approach. Research shows that in 2011 the cost of quality production unit PT Pertani branch north Sulawesi amounting to Rp 365,390,718. By doing repairs, the cost of quality will be decreased by Rp 127,657,118. Therefore, if companies implement and report quality costs companies can improve efficiency of production costs. Keywords: Cost of quality, Production Cost, Efficiency.


48

PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Keberhasilan suatu perusahaan tidak dapat dicapai begitu saja tanpa adanya usaha yang maksimal dari usaha perusahaan yang bersangkutan. Kualitas merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar tetap dapat bertahan di tengah persaingan yang kompetitif. Dengan meningkatkan kualitas secara berkesinambungan diharapkan akan mengurangi biaya karena terjadi pemborosan akibat rendahnya kualitas, pengerjaan ulang suatu produk karena ketidak sesuaian dengan standar dan biaya lain-lain, sehingga akan dapat meningkatkan keuntungan dari penjualan dan mengurangi biaya. Untuk meningkatkan kualitas selalu dibutuhkan biaya, yang disebut dengan biaya kualitas. dengan menganalisis biaya kualitas dapat diketahui berapa besar biaya sebenarnya yang dikeluarkan perusahaan dalam pengendalian kualitasnya dan kegiatan apa saja yang mengefisienkan biaya yang terjadi tanpa menurunkan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan melakukan pencegahan terhadap timbulnya produk cacat maka biaya produksi akan menjadi lebih efisien karena perusahaan tidak perlu menurunkan harga jual produknya karena cacat dan tidak perlu mengerjakan ulang produk cacat, sehingga bahan baku dan tenaga kerja yang ada dapat digunakan seefisien mungkin. PT. Pertani (Persero) cabang Sulut merupakan salah satu perusahaan yang menunjang kebutuhan pangan nasional. Oleh karena itu produksi benih terutama padi yang dihasilkan haruslah berkualitas agar ketersediaan bahan pangan nasional akan tercapai. Produksi PT. Pertani (Persero) sebagian besar merupakan proyek pemerintah yang dianggarkan sehingga biaya produksi tidak boleh melebihi anggaran yang telah di tetapkan. Perusahaan harus meminimalisasi biaya produksi tanpa menurunkan standar kualitas benih yang dihasilkan, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan biaya kualitas untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Apakah PT Pertani (Persero) telah menerapkan dan melaporkan biaya kualitas? b. Apakah penerapan biaya kualitas dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi pada PT Pertani (Persero)? Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui apakah PT Pertani (Persero) telah menerapkan dan melaporkan biaya kualitas. b. Untuk mengetahui apakah Apakah penerapan biaya kualitas dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi pada PT Pertani (Persero). Manfaat Penelitian a. Diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan terapan khususnya dalam bidang biaya kualitas dan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau pembanding yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian sejenis. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal implementasi dan penerapan teori-teori akuntansi manajemen terutama mengenai penerapan biaya kualitas untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi. c. Menjadi masukan berkaitan dengan biaya kualitas yang dapat digunakan dalam menetapkan kebijakankebijakan di masa yang akan datang terhadap biaya produksi perusahaan. TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Menurut Firdaus Ahmad dan Wasila Abdullah (2012:17), akuntansi (accounting) merupakan suatu kegiatan atau jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Horngren dan Harrison (2007:4) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat atau pengambil keputusan.


49

Akuntansi Biaya Menurut Mulyadi (2012:7) “Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya”. Menurut Horngren, et al. (2008:3) “Akuntansi biaya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi. Biaya Menurut Mulyadi (2012:8) biaya dalam arti luas yaitu sebagai berikut : “Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.Menurut Hansen, Mowen (2009:40), mendefinisikan biaya sebagai berikut: ”Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa datang bagi organisasi”. Biaya Kualitas Krismiaji dan Aryani (2011:390) menyatakan bahwa Biaya Kualitas adalah biaya yang terjadi karena kualitas produk yang dihasilkan rendah. Dengan demikian biaya kualitas berhubungan dengan kreasi, identifikasi, reparasi dan pencegahan terjadinya produk yang tidak sempurna. Horngren, et al. (2008:288) mengidentifikasi biaya kualitas yaitu biaya yang mengacu pada biaya-biaya yang terjadi untuk mencegah atau biaya-biaya yang timbul sebagai hasil dari memproduksi suatu produk yang berkualitas rendah. Penggolongan Biaya kualitas Horngren, et al. (2008:288)menyatakan bahwa komponen biaya kualitas dapat diklasifikasikan ke dalam 4 klasifikasi, yaitu: a. Biaya pencegahan (Prevention cost) Biaya pencegahan terjadi untuk menghindari kualitas yang buruk. Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk menghalangi produksi dari produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Item biaya pencegahan antara lain biaya rancangan desain, rancangan proses, evaluasi pemasok, pemeliharaan perlengkapan, pencegahan, dan pelatihan kualitas.Jika biaya pencegahan naik diharapkan cost of failure turun. Dengan demikian biaya pencegahan dikeluarkan untuk menurunkan jumlah produk yang tidak memenuhi syarat (nonconforming unit). Contoh biaya pencegahan terdiri dari rekayasa ulang kualitas, pelatihan kualitas, perencanaan kualitas, audit kualitas, pengkajian rancangan, dan quality circles. b. Biaya penilaian (Appraisal cost) Biaya penilaian sebagai biaya yang terjadi untuk mendeteksi unit individu mana yang tidak memenuhi spesifikasi. Contohnya biaya inspeksi dan biaya pengujian produk. c. Biaya kegagalan internal (Internal failure cost) Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi pada suatu produk yang cacat sebelum di kirim ke pelanggan. Contohnya yaitu biaya cacat produksi, pengerjaan kembali, biaya sisa, pemeliharaan dari kerusakan dan kegagalan internal pada rancangan produksi/proses. d. Biaya kegagalan eksternal (External failure cost) Biaya kegagalan eksternal yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan kualitas setelah produk atau jasa yang tidak dapat diterima mencapai pelanggan serta kehilangan peluang laba yang disebabkan oleh penyerahan produk atau jasa yang tidak dapat diterima pelanggan. Contoh biaya kegagalan eksternal yaitu biaya penanganan keluhan dan klaim pelanggan, biaya penggantian garansi, biaya perbaikan dan ongkos kirim produk yang dikembalikan, biaya tuntutan lebih jauh dari pelanggan karena menerima produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Manfaat Informasi Biaya Kualitas Penggunaan informasi biaya kualitas untuk keputusan-keputusan implementasi program kualitas dan untuk mengevaluasi efektifitas program tersebut, setelah diimplementasikan, hanya merupakan salah satu potensi penggunaan dari sistem biaya kualitas. Penggunaan-penggunaan pentingnya juga diidentifikasi. a. Penetapan Harga Strategis


50

Informasi biaya kualitas dan implementasi program pengendalian kualitas total berguna untuk pengambilan keputusan strategis yang signifikan. Meningkatkan kualitas bukanlah sebuah obat yang mujarab. Pengurangan biaya yang ditawarkan ternyata tidak mampu menutupi penurunan harga sacara sekaligus. b. Analisis Produk Baru Pentingnya pengklasifikasian lebih lanjut dari biaya kualitas menurut perilaku. Penting identifikasi dan pelaporan biaya kualitas secara terpisah. Produk baru dirancang untuk mengurangi biaya kualitas dan hanya dengan mengetahui teknik penetapan biaya kualitaslah dapat menemukan kesalahan dalam analisis laba rugi siklus hidup. Biaya Produksi Biaya produksi merupakan biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyedia jasa. Wijaja (2011:38) mendefinisikan biaya produksi sebagai jumlah dari tiga elemen biaya: bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, keduanya disebut biaya utama (prime cost). Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik keduanya disebut biaya konversi. Unsur-unsur Biaya Produksi Unsur-unsur biaya menurut Hansen dan Mowen (2009:42), dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu: a. Biaya Bahan Baku Bahan baku merupakan dasar yang akan digunakan untuk membentuk bagian yang menyeluruh menjadi produk jadi. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi dapat diperoleh melalui pembelian lokal, impor atau dari pengolahan sendiri. Biaya bahan baku meliputi harga pokok semua bahan yang dapat diidentifikasi dengan pembuatan suatu jenis produk, dengan mudah dapat ditelusuri atau dilihat perwujudannya di dalam produk selesai. Biaya bahan baku memiliki bagian yang signifikan dari total biaya suatu produk. b. Biaya Tenaga Kerja Langsung Tenaga kerja merupakan kegiatan fisik yang dilakukan oleh karyawan untuk mengolah suatu produk. Biaya tenaga kerja langsung meliputi biaya-biaya yang berkaitan dengan penghargaan dalam bentuk upah yang diberikan kepada semua tenaga kerja yang secara langsung ikut serta dalam pengerjaan produk yang hasilnya kerjanya dapat ditelusuri secara langsung pada produk dan upah yang diberikan merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. c. Biaya Overhead Pada umumnya dalam suatu perusahaan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya produksi langsung. Semua biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi adalah biaya produksi tidak langsung. Istilah ini sesuai dengan sifat biaya overhead yang tidak dapat atau sulit untuk ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas-aktivitas pekerjaan. Biaya tidak langsung ini terkumpul dalam suatu kategori yang disebut biaya overhead pabrik (BOP) dan membutuhkan suatu proses alokasi yang adil untuk tujuan perhitungan harga pokok produksi atau jasa. Hubungan Biaya Kualitas dengan Efisiensi Biaya Produksi Biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan kembali produk yang gagal yang disebabkan karena pengendalian kualitas dari produk yang tidak baik atau yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan, akan lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kegagalan produk tersebut terjadi. Oleh karena itu, jika kegiatan pengendalian kualitas dapat berjalan dengan baik, tanpa menghasilkan produk cacat dalam proses produksi. Maka pengulangan kerja akan berkurang karena menurunnya unit produk cacat. Hansen Mowen (2009:31) mengatakan bahwa: ”Dengan menurunnya unit produk cacat maka sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sementara pengurangan jumlah input yang digunakan meningkatkan efisiensi produksi”. Dengan adanya penurunan biaya kualitas maka efisiensi produksi meningkat maupun sebalikya apabila biaya kualitas menurun maka efisiensi produksi menurun. Penelitian Terdahulu Haslim (2011) dalam skripsinya berjudul peranan analisis biaya produksi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi di PT. Nusantara VIII teh ciater. berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap timbulnya produk cacat maka biaya produksi akan menjadi lebih efisien karena


51

perusahaan tidak perlu menurunkan harga jual produknya karena cacat dan tidak perlu mengerjakan ulang produk cacat, sehingga bahan baku dan tenaga kerja yang ada dapat digunakan seefisien mungkin. Fentri Sitanggang (2010), dalam skripsinya berjudul “Pengaruh biaya kualitas terhadap tigkat profitabilitas pada PT. Majesty hotel dan apartement ” berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara biaya kualitas terhadap tingkat profitabilitas perusahaan METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Menurut Mudrajat Kuncoro (2009:12), penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap organisasi, ataupun prosedur. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan selama bulan April-Mei 2013 bertempat di Unit Produksi Benih PT Pertani (Persero) berada di Kabupaten Bolaang Mongondow yang beralamat di Jl. AKD Km 30 Desa Siniyung, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow. Prosedur Penelitian 1. Mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan biaya kualitas dan teori pendukung lainnya dan melakukan survey awal pada perusahaan yang diteliti untuk mengetahui gambaran umum perusahaan. 2. Mengumpulkan data pendukung penelitian yang akan digunakan, yaitu data mengenai profil perusahaan yang berisi visi dan misi, struktur organisasi, berbagai produk yang dihasilkan, biaya produksi yang ada.Membandingkan data hasil penelitian dan data hasil dokumen serta teori. 3. Menghitung biaya dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan biaya kualitas dan membandingkan biaya kualitas dengan taksiran perubahan biaya kualitas , serta menganalisis efisiensi biaya produksi. Data yang di olah adalah data biaya produksi tahun 2011. 4. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Jenis Data 1. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, dan proses pelaksanaan produksi. 2. Data kuantitatif dipakai adalah biaya-biaya produksi perusahaan pada tahun 2011, biaya dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam proses produksi, banyaknya jumlah produksi. Sumber Data Dalam hal ini peneliti menggunakan data primer , dimana data yang dikumpulkan berupa gambaran perusahaan visi dan misi, struktur organisasi, dan informasi biaya-biaya dalam memproduksi produk jadi yang siap dijual. Teknik Pengumpulan Data 1. Penelitian Lapangan (Field Research) a. Dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen perusahaan mengenai data yang terkait dalam hal ini yaitu data tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, data produksi dan data biaya yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode. b. Wawancara Langsung yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti 2. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur dan referensi lainnya, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh landasan teori yang dapat mendukung analisis yang dilakukan.


52

Metode Analisis Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numeric (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum PT Pertani (Persero) merupakan BUMN yang memenuhi kebutuhan domestic maupun ekspor, mengintensifkan pertanian dalam rangka membangun ekonomi nasional yang kuat dan kokoh. Untuk Sulawesi Utara Unit Produksi Benih yang dimiliki oleh PT Pertani (Persero) berkapasitas produksi 2.000 ton per tahun,yang dilengkapi dengan Unit Prosesing dan Gudang penyimpanan. Sejak diresmikan tahun 1989, telah banyak memproduksi benih yang dibutuhkan para petani di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Wilayah kerja saat ini mencakup Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara. Tujuan dari PT Pertani (Persero) adalah turut melaksanakan dan menunjang Kebijaksanaan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, serta Pembangunan di bidang Pertanian pada khususnya dengan menerapkan prinsipprinsip Perseroan Terbatas. Visi dan Misi 1. Visi Perusahaan yaitu Perusahaan Agribisnis terpercaya, pendukung ketahanan pangan nasional 2. Misi Perusahaan yaitu: a. Menghasilkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa yang bermutu dan berdaya. b. Memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa dengan pelayanan prima c. Mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan untuk menghasilkan produksi yang tinggi serta berperan aktif dalam ketahanan pangan nasional Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan perusahaan belum menerapkan dan melaporkan biaya kualitas. Walaupun belum menerapkan dan melaporkan biaya kualitas terdapat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan biaya kualitas. Jenis-jenis biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Data biaya produksi Unit Prooduksi PT. Pertani (Persero) Cabang Sulut yaitu sebagai berikut. Tabel 1. Biaya Bahan Baku UPB PT. Pertani tahun 2011 Varietas Cigelis Inpari 8 Ciherang Mekongga Inpari 13 Way apo buru Jumlah

Jumlah (Rp) 767,340,000 514,800,000 268,020,000 1,496,016,000 46,800,000 99,108,000 3,192,084,000

Sumber: PT. Pertani cabang sulut Tabel 2. Biaya Tenaga Kerja Langsung UPB PT. Pertani (Persero) Tahun 2011 Biaya Varietas Cigelis Inpari 8 Ciherang Mekongga Inpari 13 Way apo buru Jumlah

Jemur/ timbang/ bongkar (Rp)

Blower/ sortasi/ stafel (Rp)

Packing (Rp)

Total biaya TKL (Rp)

12,789,000 10,725,000 5,956,000 35,322,600 1,040,000 2,340,050 68,172,650

11,723,250 9,295,000 4,839,250 29,089,200 845,000 2,202,400 57,994,100

12,789,000 10,725,000 5,956,000 33,244,800 1,105,000 2,202,400 66,022,200

37,301,250 30,745,000 16,751,250 97,656,600 2,990,000 6,744,850 192,188,950

Sumber: PT. Pertani Cabang Sulut


53

Tabel 3. Biaya Overhead Produksi UPB PT. Pertani tahun 2011 Komponen biaya Angkutan

Jumlah (Rp) 21,054,250

Karung CBKB

43,732,850

Solar dan Oli

46,998,500

Susut bahan baku (rendemen75%)

1,143,345,450

Label

20,898,850

Labolatorium

10,594,050

Kantong plastik Karung BBDK Bunga bank

130,883,550 45,376,050 399,010,500

Pemeliharaan & Perbaikan Penyusutan mesin Gaji karyawan Total Biaya

6,937,250 44,334,500 266,007,000 2,179,172,800

Sumber: PT. Pertani Cabang Sulut Hasil Pembahasan Biaya kualitas Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan biaya kualitas. Penggolongan biaya-biaya yang merupakan biaya kualitas pada Unit Produksi Benih PT. Pertani tahun 2011 yaitu sebagai berikut: 1. Biaya Pencegahan (Prevention Costs) a) Biaya tenaga kerja pemeliharaan dan perbaikan mesin merupakan b) Biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin 2. Biaya Penilaian (Appraisal Costs) a) Biaya tenaga kerja pengawas/mandor produksi b) Biaya pengujian labolatorium c) Biaya pemeriksaan bahan baku dan bahan pembantu 3. Biaya Kegagalan Intern (Internal Failure Costs) a) Biaya pengerjaan kembali (rework) b) Biaya pengujian ulang Berdasarkan penggolongan tersebut laporan biaya kualitas untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut. Tabel 4. Biaya Kualitas UPB PT. Pertani tahun 2011 Jenis Biaya Biaya Pencegahan

Jumlah (Rp)

Persentase (%)

Biaya tenaga kerja pemeliharaan dan perbaikan mesin Biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin

36,600,000 6,937,250

10.0 1.9

Jumlah biaya pencegahan Biaya Penilaian Biaya tenaga kerja pengawas/mandor produksi

43,537,250

11.9

11,430,000

3.1

Biaya pengujian labolatorium Biaya pemeriksaan bahan baku dan bahan pembantu Jumlah biaya penilaian

10,594,050 19,800,000 41,824,050

2.9 5.4 11.4

Biaya kegagalan internal Biaya pengujian ulang Biaya pengerjaan ulang Jumlah biaya kegagalan internal Jumlah Biaya kualitas

1,857,130 278,172,288 280,029,418 365,390,718

0.5 76.1 76.6 100.0

Sumber: Data Olahan


54

Berdasarkan tabel 4 dapat terlihat bahwa biaya kualitas yang paling tinggi merupakan biaya kegagalan internal yaitu sebesar Rp 280,029,418 atau 76.6% dari total biaya kualitas yang ada diikuti oleh biaya pencegahan sebesar Rp 43,537,250 atau 11.9% dan biaya penilaian sebesar Rp 41,824,050 atau 11.4%. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu menangani penyebab terjadinya produk cacat/tidak sesuai standar lebih dulu agar produk cacat yang terjadi dapat berkurang sehingga biaya kegagalan intern dapat ditekan. Taksiran Biaya Kualitas Setelah Dilakukan Perbaikan Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menyarankan agar perusahaan melakukan perbaikan untuk kualitas dengan asumsi bahwa dengan meningkatkan kegiatan dalam bidang pencegahan produk cacat membuat proses produksi lebih efektif. Kegiatan ini meningkatkan biaya pencegahan, namun diharapkan dapat menurunkan biaya kegagalan internal sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Taksiran Biaya pencegahan yang ditambahkan untuk mengurangi biaya produksi yaitu: 1. Biaya pengujian awal pengujian awal berupa kadar air calon benih bahan baku diharapkan kadar air calon benih tidak terlalu tinggi sehingga meminimalisasi biaya produksi atau mengurangi biaya pengujian ulang karena tidak sesuai spesifikasi. 2. Biaya evaluasi pyaitu biaya kegiatan evaluasi terhadap pemasok baik bahan baku maupun bahan pembantu diharapkan dapat mengurangi biaya kegagalan karena bahan baku dan bahan pembantu yang tidak sesuai spesifikasi. Setelah dilakukan Perbaikan diharapkan laporan biaya kualitas di perkirakan sebagai berikut. Tabel 5. Rincian Taksiran Perubahan Biaya Kualitas Setelah di Lakukan Perbaikan Jenis Biaya

Jumlah (Rp)

Biaya Pencegahan Biaya pengujian awal Biaya evaluasi pemasok Biaya tenaga kerja pemeliharaan dan perbaikan mesin Biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin Jumlah biaya pencegahan Biaya Penilaian Biaya tenaga kerja pengawas/mandor produksi Biaya pengujian labolatorium Biaya pemeriksaan bahan baku dan bahan pembantu Jumlah biaya penilaian Biaya kegagalan internal Biaya pengujian ulang Biaya pengerjaan ulang Jumlah biaya kegagalan internal Jumlah Biaya kualitas

5,565,000 33,700,000

Persentase (%) 2.3 14.2

36,600,000 6,937,250 82,802,250

15.4 2.9 34.8

11,430,000 10,594,050

4.8 4.5

19,800,000 41,824,050

8.3 17.6

567,000 112,540,300 113,107,300 237,733,600

0.2 47.3 47.6 100.0

Sumber: Data Olahan Efisiensi biaya kualitas terhadap biaya produksi Biaya kualitas merupakan bagian dari biaya produksi. Sehingga penurunan maupun kenaikan biaya kualitas akan berakibat pada penurunan ataupun kenaikan biaya produksi. Dengan adanya perbaikan dengan menambahkan biaya penegahan penurunan dan kenaikan biaya kualitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 6. Penurunan dan Kenaikan Biaya Produksi Jenis Biaya

2011 (Rp)

Taksiran (Rp)

Penurunan (-)/ kenaikan(+) biaya

Biaya pencegahan

43,537,250

82,802,250

(+)39,265,000

Biaya penilaian

41,824,050

41,824,050

-

Biaya kegagalan internal

280,029,418

113,107,300

(-)166,922,118

Jumlah Biaya kualitas

365,390,718

237,733,600

(-) 127,657,118

Biaya produksi

5,563,445,750

5,435,788,633

(-)127,657,118

Sumber: Data Olahan


55

Berdasarkan tabel 6 biaya kualitas mengalami penurunan sebesar Rp 127,657,118. Penurunan biaya ini merupakan bagian dari biaya produksi. Jadi, biaya kualitas dapat membuat biaya produksi lebih efisien sebesar Rp 127,657,118. Table diatas dapat di ringkaskan sebagai berikut. Tabel 7. Efisiensi Biaya Produksi Jenis Biaya Biaya kualitas Biaya produksi Presentase (%) Sumber: Data Olahan

2011 (Rp) 365,390,718 5,563,445,750 6.57

Taksiran (Rp) 237,733,600 5,435,788,633 4.37

Efisiensi (Rp) 127,657,118 127,657,118

Persentase (%) 34.9 2.29

PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. UPB PT. Pertani cabang Sulawesi utara belum menerapkan biaya kualitas, tetapi biaya kualitas termasuk dalam biaya produksi perusahaan. Pada periode penelitian tahun 2011, biaya kualitas di UPB PT. Pertani yang proporsinya terbesar adalah biaya kegagalan internal diikuti oleh biaya pencegahan dan biaya penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih menekankan pada kegiatan yang mencegah sampainya produk cacat ke tangan konsumen dibandingkan dengan mencegah terjadinya produk cacat itu sendiri. Kegiatan mencegah sampainya produk cacat ke tangan konsumen akan mengakibatkan kurang efisiennya biaya produksi, sedangkan kegiatan mencegah terjadinya produk cacat itu akan membuat biaya produksi menjadi lebih efisien. 2. Dengan melakukan pencegahan terhadap timbulnya produk cacat dengan melakukan pengujian awal dan evaluasi pemasok, maka diharapkan biaya kegagalan internal dapat ditekan. Hal ini membuat Biaya Produksi menjadi lebih efisien karena perusahaan tidak perlu menurunkan harga jual produknya karena cacat dan tidak perlu mengerjakan ulang produk cacat, sehingga bahan baku dan tenaga kerja yang ada dapat digunakan seefisien mungkin. Saran Penerapan biaya kualitas sebaiknya dilakukan secara teratur dan periodik oleh Perusahaan agar perkembangan yang terjadi pada biaya kualitas dapat segera diketahui dan dievaluasi. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat mengambil tindakan yang akan menurunkan biaya kegagalan internal yang terlalu besar dengan menambah biaya pencegahan yang diperlukan tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Diharapkan penurunan biaya yang akan terjadi lebih besar dari kenaikan biaya. DAFTAR PUSTAKA Dunia, Firdaus Ahmad dan Wasilah Abdullah, 2012, Akuntansi Biaya Edisi Ketiga, Jakarta, Salemba Empat. Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen, 2009, Akuntansi Manjerial Terjemahan Deny Arnos Edisi Kedelapan Jilid 1, Jakarta, Salemba Empat. Hansen, Don R. dan Maryanne M. Mowen, 2009, Akuntansi Manjerial Terjemahan Deny Arnos Edisi kedelapan Jilid 2, Jakarta, Salemba Empat. Horngren, Charles.T., Harisson, Wolter.T. 2007. Akuntansi Jilid Satu, Edisi tujuh Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Horngren, Charles T., Srikant M. Datar dan George Foster. 2008, Akuntansi Biaya Terjemahan Desi Adhariani Edisi Kesebelas Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta. Haslim Simora, 2011, Skripsi Peranan Analisis Biaya Produksi Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi, Universitas Kristen Maranatha. Bandung. Krismiaji dan Y Anni. Aryani, 2011, Akuntansi Manajemen Edisi Kedua, Penerbit UPP STIE YKPN, Yogyakarta.


56

Kuncoro, Mudrajat, 2009, Metode Riset Penelitian Bisnis dan Ekonomi Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta. Mulyadi, 2012, Akuntansi Biaya Edisi Kelima, Penerbit UPP STIE YKPN, Yogyakarta. Sitanggang, Fentri, 2010, Skripsi Pengaruh biaya kualitas terhadap tigkat profitabilitas pada PT. Majesty hotel dan apartement, Universitas Kristen Maranatha, bandung. Tunggal, Amin Wijaja, 2012, Akuntansi Biaya dan Manajemen, Penerbit Harvarindo, Jakarta. Witjaksono, Armanto. 2013. Akuntansi Biaya. Yogyakarta : Graha Ilmu.


57

PENERAPAN BIAYA KUALITAS DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI PADA PT. TROPICA COCOPRIMA Oleh: Nilisye Debora Ratag David Paul Elia Saerang Lidia Mawikere Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email: [email protected] ABSTRAK Persaingan dalam dunia usaha menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dalam peningkatan kualitas itu sendiri menimbulkan biaya yang disebut biaya kualitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan biaya kualitas dalam meningkatkan efisiensi produksi pada PT. Tropica Cocoprima. Unsur-unsur biaya kualitas pada umumnya ada empat akan tetapi biaya kualitas yang terdapat pada PT. Tropica Cocoprima ada tiga unsur biaya kualitas yaitu, biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, sedangkan biaya kegagalan ekternal tidak terdapat pada perusahaan. Biaya kualitas yang terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.070.883.790,00 atau 6,81% dari total penjualan aktualnya. Dari hasil taksiran yang diperoleh dengan penambahan biaya pada kategori biaya pencegahan, biaya kualitas menurun sebesar Rp. 2.074.880.147,00 dibandingkan sebelumnya Rp.2.770.496.414,00 atau sebesar 2,65% dari total penjualan aktualnya. Sehingga dapat disimpulkan dengan menetapkan biaya kualitas dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi produk cacat. Kata kunci : kualitas, biaya kualitas, efisiensi produksi ABSTRACT Competition in the bussines world demanded the company to produce a quality product. In the improvement of quality itself raises the cost called quality cost. The purpose of this study is to know the applying of quality cost in increasing the efficiency production of PT. Tropica Cocoprima. Cost elements quality in general there are four but quality cost at PT. Tropica Cocoprima has three cost elements quality namely; cost of prevention, cost of appraisal, internal failure cost, while the cost of failure is not found on the external company. The biggest quality cost accur in 2011 amounting to Rp. 3.070.883.790,00 or 6,81% from total actual sale. The result show that estimate obtained with the addition cost on cost categories prevention, quality cost decreased amounting to Rp. 2.770.496.414,00 or 2,65% from total actual sale. So, it can be concluded quality cost can improve production efficiency and reduce produce defects. Keywords: quality, cost of quality, production efficiency


58

PENDAHULUAN Latar Belakang Semakin meningkatnya persaingan dalam dunia usaha maka semakin banyak perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Bagi perusahaan yang profit oriented, laba merupakan hal penting yang ingin dicapai perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Dengan meningkatkan kualitas dapat menjadi kunci perjuangan hidup perusahaan. Karena, dengan meningkatnya kualitas dapat memperbaiki keuangan perusahaan dan posisi persaingan. Hal ini membuat perusahaan untuk tidak dapat memilih alternative lain selain memperbaiki kembali produk untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan tetap mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Berbicara mengenai kualitas, maka terdapat sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi pencapaian kualitas yang diinginkan (Yuri dan Rahmat:2013). Biaya kualitas merupakan biaya yang timbul karena atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk (Hansen dan Mowen:2009). PT. Tropica Cocoprima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kelapa yang mengolahnya menjadi produk jadi yaitu Tepung Kelapa. Aktifitas penting pada perusahaan manufaktur adalah aktifitas mengubah bahan baku (material) menjadi produk jadi (finished goods) dengan tenaga kerja dan fasilitas produksi. Agar dapat bersaing, perusahaan sangat membutuhkan proses produksi yang efektif dan efisien, yang dapat dicapai dengan perencanaan dan pengendalian kualitas produk yang optimal. Selain sebagai elemen penting dalam operasi, kualitas juga memiliki pengaruh lain. Ada tiga alasan lain penyebab kualitas itu penting yaitu; reputasi perusahaan, kehandalan produk, dan keterlibatan global (Heizer dan Render:2009). Adapun unsur-unsur yang terdapat pada biaya kualitas yaitu, biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Dengan adanya penetapan biaya kualitas, dapat dilihat biaya apa saja yang seringkali dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga perusahaan dapat mengurangi atau meminimalisasi pengeluaran biaya untuk perbaikan produk (produk cacat), biaya tersebut terdapat pada biaya kegagalan internal dan ekternal akan tetapi jika perusahaan mengalokasikan biaya tersebut dengan cara menambahkan biaya pada kategori biaya pencegahan, kemungkinan besar dapat diantisipasi terjadinya kegagalan produk. Sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan produksi menjadi lebih efisien. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan biaya kualitas dalam meningkatkan efisiensi produksi pada PT. Tropica Cocoprima. TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Manajemen Akuntansi manajemen adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang menghasilkan informasi untuk manajemen atau pihak intern perusahaan, Krismiaji dan Aryani (2011). Biaya Hansen dan Mowen (2009) menyatakan biaya merupakan jumlah kas atau setara dengan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi perusahaan di masa sekarang maupun di masa mendatang. Prawironegoro dan Purwanti (2009) menyatakan bahwa biaya adalah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat atau keuntungan dimasa mendatang. Kualitas Hansen dan Mowen (2009) mendefinisikan kualitas sebagai derajat atau tingkat kesempurnaan; dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relative dari kebaikan (goodness). Kualitas juga dapat didefinisikan sebagai kecocokan atau melebihi kebutuhan konsumen akan penggunaan produk, Daryanto (2012). Biaya Kualitas Horngren et al (2010) biaya kualitas dapat didefinisikan “Cost Of Quality (COQ) are the costs incurred to prevent, or the costs arising as a result of the production of low quality product”. Yuri dan Rahmat (2013) Biaya kualitas didefinisikan sebagai segala biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi tingkat kualitas yang diinginkan dan yang diakibatkan tidak tercapainya tingkat kualitas yang diinginkan tersebut.


59

Biaya kualitas dapat dipilah menjadi empat kategori. Horngren et al (2010), biaya kualitas dibagi empat golongan yaitu: 1. Prevention costs – costs incurred to preclude the production of product that do not conform to specifications. 2. Appraisal costs - costs incurred to detect which of individual units of products do not conform to specifications. 3. Internal failure costs - costs incurred on a defective product before it is shippesd to customers. 4. External failure costs - costs incurred on a defective product after it is shippesd to customers. Berikut ini adalah penjelasan dari keempat golongan biaya kualitas: 1. Prevention costs (Biaya Pencegahan) Adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mencegah dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. 2. Appraisal costs (Biaya Penilaian) Adalah biaya-biaya yang terjadi dalam mendeteksi unit-unit produk mana yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Dengan kata lain, biaya yang terjadi karena usaha untuk memastikan bahwa bahan baku dan produk memenuhi standar kualitas. 3. Internal failure costs (Biaya Kegagalan Internal) Adalah biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat memproduksi produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan ditemukan sebelum dikirim ke pelanggan. 4. External failure costs (Biaya Kegagalan Eksternal) Adalah biaya-biaya terjadi karena mengirimkan produk yang tidak memenuhi standar kualitas kepada pelanggan. Analisis Biaya kualitas Dalam menganalisis biaya kualitas ada bermacam-macam teknik yang dapat digunakan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menetukan kesempatan untuk perbaikan kualitas. Besterfield (2009) mengungkapkan bahwa teknik menganalisis biaya kualitas, secara umum dibagi dua, yaitu analisis trend dan analisis pareto. Efisisensi Horngren et al (2010) mendefinisikan Efisiensi“the relative amount of inputs used to achieve a given output level”. Fahmi (2012) menyebutkan efisiensi adalah pengukuran kinerja yang melihat dari segi pengerjaan sesuai dengan waktu (time) yang direncanakan, bahkan akan lebih baik jika bisa dilakukan penghematan secara lebih intensif. Produksi Fahmi (2012) mendefinisikian produksi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik berbentuk barang (goods) maupun jasa (service) dalam suatu periode waktu yang selanjutnya dihitung sebagai nilai tambah bagi perusahaan. Jika ditelaah lebih lanjut, pengertian produksi dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu: 1. Pengertian produksi dalam arti sempit, yaitu mengubah bentuk barang menjadi barang baru, ini menimbulkan form utility. 2. Pengertian produksi dalam arti luas, yaitu usaha yang menimbulkan kegunaan karena place, time, dan possession. Efisiensi Produksi Berdasarkan pengertian di atas, Maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi produksi adalah bagaimana sumbersumber daya (input) digunakan dengan baik dan benar tanpa adanya pemborosan biaya dalam proses produksi dalam menghasilkan output.


60

Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/ Tahun Martusa dan Haslim (2011)

Vidiyatni (2013)

Judul

Tujuan

Peranan Analisis Biaya Produksi dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi (Studi Kasus pada PTP Nusantara VIII Kebun Ciater)

Bertujuan untuk mengetahui: 1. Aktifitas pengendalian kualitas produk yang dilakukan di PT. Nusantara VIII the ciater. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan oleh PT. Nusantara VIII the ciater. 3. Biaya-biaya yang timbul dari pengendalian kualitas produk di PT. Nusantara VIII the ciater. 4. Peranan analisis biaya kualitas dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi terhadap penjualan. Bertujuan untuk mengetahui: 1. Pengaruh biaya kualitas terhadap produk rusak, 2. Pengaruh biaya kualitas terhadap volume penjualan, 3. Pengaruh produk rusak terhadapa volume penjualan, 4. Pengaruh biaya kualitas dan produk rusak pada volume penjualan

Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Produk rusak dan Dampaknya pada Volume penjualan (studi kasus pada PD Zunzun Tasikmalaya)

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Deskriptif analitis

Deskriptif analisis

Persamaan

Perbedaan

Dengan dilakukannya analisis biaya kualitas terhadap biaya produksi, dapat diketahui bahwa total biaya kualitas 2009 adalah sebesar 20,99% dari biaya produksi. Hal ini menunjukkan biaya kualitas cukup berpengaruh pada biaya produksi.

Telah mengeluarkan biaya-biaya yang termasuk dalam kategori biaya kualitas

Belum melaporkan biaya kualitas secara tersendiri.

Biaya kualitas dan produk rusak secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan sebesar 89,1%.

Teknik pengumpulan data diperoleh langsung dari sumber data dengan cara mendokument asikan data time series/analisis tren.

peneliti lebih menekankan bagaimana keterkaitan antara biaya kualitas dengan pengaruhnya terhadap produk rusak dan dampaknya bagi volume penjualan.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis Penelitian adalah penelitian deskriptif. Sekaran dan Bougie (2009) mendefinisikan “a descripive study is undertaken in order to ascertain and be able to describe the characteristics of the variables of interest in a situation”. Tempat dan Jangka Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di PT. Tropica Cocoprima yang beralamat di Jl. Balai Kota No.12 Manado (Kantor Pusat) dan di desa Lelema Kec Tumpaan (Pabrik). Sedangkan jadwal penelitian ini dilaksanakan selama bulan April 2013.


61

Jenis dan Sumber Data 1. Jenis Data Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (Kuncoro:2009). Data kualitatif yang digunakan berupa gambaran umum PT. Tropica Cocoprima, sejarah berdirinya perusahaan, perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, dan lain sebagainya. 2. Sumber Data a. Data primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ilmiah selain survei yaitu observasi langsung, yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh perorangan atau organisasi perusahaan yang merupakan obyek penelitian dimana data tersebut merupakan data yang belum di olah dan di ambil langsung. b. Data sekunder, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro:2009). Data sekunder yang di ambil, diperoleh dari hasil literatur kuliah, makalah, jurnal, serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian serta referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang diperoleh adalah sebagai berikut. 1. Teknik Wawancara 2. Teknik Dokumentasi Teknik Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Menggolongkan biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya kualitas. 2. Melakukan perhitungan biaya kualitas yang terjadi selama 3 tahun berjalan. 3. Melakukan pelaporan terhadap perhitungan biaya kualitas. 4. Melakukan perbandingan terhadap biaya kualitas sesungguhnya dengan taksiran. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Objek Penelitian PT. Tropica Cocoprima mulai dibangun pada tahun 1997 dan memulai produksi awal pada bulan mei tahun 1998. Visi perusahaan adalah untuk dikenal dan diakui sebagai salah satu penghasil (produsen) tepung kelapa yang berkualitas tinggi. Sedangkan misi perusahaan adalah PT. Tropica Coco Prima berkomitmen untuk menjadi pemasok produk tepung kelapa yang terbaik dan berkualitas tinggi kepada para konsumen dan dengan proses yang menguntungkan. Lokasi atau tempat usaha dari perusahaan yang berkecimpung dalam usaha produksi tepung kelapa ini dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi berdasarkan tempat usahanya yaitu di Desa Lelema Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, lokasi berdasarkan kedudukan yaitu lokasi atau tempat perusahaan melakukan koordinasi dan pengendalian seluruh aktivitas usahanya, baik itu menyangkut kegiatan pemasarannya, maupun urusan administrasi dan penjualan berkedudukan di Jl. Balai Kota No.12 Manado 95124. Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PT. Tropica Cocoprima belum menerapkan biaya kualitas atau belum menghitung seberapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil gambaran bagaimana biaya kualitas tersebut dapat meningkatkan efisiensi produksi perusahaan, dengan data-data yang telah diperoleh selama tiga tahun berjalan, menggunakan laporan perhitungan Laba Rugi dan perincian biaya overhead pabrik. PT. Tropica Cocoprima memiliki laporan perhitungan Laba Rugi dan perincian biaya overhead pabrik sebagai berikut. Kegiatan Pengendalian Kualitas Produk dapat dikatakan berkualitas jika produk tersebut sesuai dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Melalui pengendalian, suatu perusahaan berusaha memberikan jaminan agar pelaksanaan rencana produksi sesuai dengan yang telah ditetapkan, Pada umumnya proses pembuatan tepung kelapa dapat diuraikan sebagai berikut:


62

1. Receiving & Inspection: buah kelapa di terima di pabrik kemudian mendeteksi kondisi bahan baku yang berkualitas untuk digunakan. 2. Shelling & Paring: proses pengupasan kulit kelapa, pada saat kelapa akan diproses maka dilakukan pemisahan antara tepung (batok) dengan daging kelapa serta daging kelapa dengan kulit ari (warna kecoklatan pada kulit kelapa daging). 3. Washing:setelah daging kelapa dipisahkan dari tempurungnya kemudian diantar ke tempat pembersihan. 4. Pasteurizing: dalam proses pencucian yang dilakukan selanjutnya dilakukan control/pengawasan setiap jam, hal ini dimaksudkan untuk memeriksa larutan pada tangki yang diberi bahan kimia untuk memberantas kuman-kuman penyakit. Atau disebut juga proses sterilisasi pada suhu 95° c sampai dengan 100° c. 5. Grinding: setelah selesai pada proses sterilisasi, maka daging kelapa tersebut dilakukan penggilingan sesuai dengan ukuran yang diinginkan (medium dan fine). 6. Drying: setelah selesai penggilingan, maka dilakukan pengeringan melalui mesin pengering sesuai standard. 7. Screening: pada proses ini dilakukan penyaringan serta untuk menguji kualitas untuk kadar basah, besarannya, ukurannya,volume, warna dan rasa baunya. 8. Packaging: selanjutnya proses pengepakan/pengemasan tepung kelapa yang telah jadi sesuai dengan jenis dan jumlah tertentu sebelum produk dikirm ke pembeli. Penggolongan Biaya Kualitas pada PT. Tropica Cocoprima Unsur-unsur biaya kualitas dapat digolongkan ke dalam empat golongan. 1. Biaya Pencegahan (Prevention Costs) Biaya ini terjadi sehubungan dengan usaha menghindarkan terjadinya kerusakan atau kecacatan dan membatasi biaya kegagalan serta biaya penilaian. Yang termasuk biaya pencegahan adalah: a. Biaya program pelatihan b. Biaya kebersihan c. Biaya pemeliharaan mesin 2. Biaya Penilaian (Appraisal Costs) Biaya penilaian dikeluarkan sehubungan dengan usaha menemukan dan mendeteksi kondisi dari produk dan bahan baku. yang termasuk pada kategori biaya ini adalah: a. Biaya pemeriksaan kualitas b. Biaya Upah Tenaga kerja langsung 3. Biaya kegagalan internal (internal failure costs) Merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya kerusakan atau kecacatan pada produk sebelum barang dikirimkan kepada pelanggan. Yang termasuk ke dalam kategori biaya ini: a. Biaya pengerjaan kembali (rework) b. Biaya perbaikan mesin 4. Biaya kegagalan eksternal (external failure costs) Biaya ini terjadi akibat adanya produk yang cacat atau rusak, dimana kerusakan itu baru ditemukan setelah barang dikirmkan kepada pelanggan. Pada PT. Tropica Cocoprima tidak terdapat biaya ini karena tidak menerima adanya retur dan keluhan dari pelanggan.


63

Biaya Kualitas pada PT. Tropica Cocoprima Tabel 2. Perincian Biaya Kualitas PT. Tropica Cocoprima Tahun 2010-2012 Deskripsi

Jumlah (2010)

Biaya Pencegahan: Biaya perjalanan dinas/pelatihan Biaya pemeliharaan mesin Biaya kebersihan Biaya pencegahan total Biaya Penilaian: Biaya upah tenaga kerja harian Biaya upah tenaga kerja borongan Biaya pemeriksaan kualitas Biaya penilaian total Biaya Kegagalan Internal: Biaya perbaikan mesin Biaya pengerjaan kembali (rework) Biaya kegagalan internal total Total Biaya Kualitas

Jumlah (2011)

Jumlah (2012)

110.438.000,00 91.290.852,50 84.470.530,00 286.199.382,5

28.245.180,00 126.681.101,00 121.493.053,00 276.419.334,00

31.661.673,00 214.174.900,00 109.638.770,00 355.475.343,00

1.241.087.638,00 1.221.425.582,00 28.027.500,00 2.490.540.720,00

1.384.129.251,00 1.284.360.357,00 19.995.600,00 2.688.485.208,00

1.123.801.501,00 1.149.033.996,00 49.746.000,00 2.322.581.497,00

56.629.006,00 31.960.134,50 88.589.140,50 2.865.329.243,00

65.690.500,00 40.288.748,30 105.979.248,3 3.070.883.790,00

42.100.000,00 50.339.574,30 92.439.574,30 2.770.496.414,00

Sumber: Data Hasil Olahan Laporan Biaya Kualitas PT.Tropica Cocoprima Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kemajuan program kualitas yang diterapkan, maka dibuat laporan biaya kualitas. Pengaruh keuangan dari biaya kualitas dapat diketahui secara lebih mudah dengan menjadikan jumlah biaya kualitas itu dalam bentuk presentase dari total penjualan. Tabel 3. PT. Tropica Cocoprima Laporan Biaya Kualitas Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Deskripsi

Jumlah (Rp)

Biaya

Biaya Pencegahan: Biaya perjalanan dinas/pelatihan 110.438.000,00 Biaya pemeliharaan mesin 91.290.852,50 Biaya kebersihan 84.470.530,00 Biaya pencegahan total 286.199.382,5 Biaya Penilaian: Biaya upah tenaga kerja harian 1.241.087.638,00 Biaya upah tenaga kerja borongan 1.221.425.582,00 Biaya pemeriksaan kualitas 28.027.500,00 Biaya penilaian total 2.490.540.720,00 Biaya Kegagalan Internal: Biaya perbaikan mesin 56.629.006,00 Biaya pengerjaan kembali (rework) 31.960.134,50 Biaya kegagalan internal total 88.589.140,50 Total Biaya Kualitas 2.865.329.243,00 Ket: pendapatan penjualan aktualnya adalah Rp. 24.651.796.509,62

Kualitas

Persentase dari penjualan (%)

1,16

10,10

0,36 11,62

Sumber: Data hasil olahan


64

total

Tabel 4. PT. Tropica Cocoprima Laporan Biaya Kualitas Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 Jumlah (Rp)

Deskripsi

Biaya

Kualitas



total

0,61

5,97

0,23 6,81

Sumber: Data hasil olahan Tabel 5. PT. Tropica Cocoprima Laporan Biaya Kualitas Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 Jumlah (Rp)

Deskripsi

Biaya


Kualitas


total

1,35

8,85

0,35 10,55

Sumber: Data hasil olahan Tabel 6. Laporan Kinerja Biaya Kualitas, Beberapa Periode Tahun

Biaya Kualitas

Total Penjualan

2010 2011 2012

Rp 2.865.329.243,00 3.070.883.790,00 2.770.496.414,00

Rp 24.651.796.509,00 45.025.047.703,00 26.257.706.094,00

Persentase Biaya Kualitas dari Penjualan (%) 11,62 6,81 10,55

Sumber: Data hasil olahan


65

Tabel 7. Laporan Kinerja Biaya Kualitas untuk Tiap Kategori Biaya Kualitas, Beberapa Periode Tahun

Biaya (%)

2010 2011 2012

1,16 0,61 1,35

Pencegahan

Biaya Penilaian (%) 10,10 5,97 8,85

Biaya Kegagalan Internal (%) 0,36 0,23 0,35

Biaya Kegagalan Eksternal (%) 0 0 0

Sumber: Data hasil olahan Pembahasan Kegiatan Pengendalian Kualitas Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kegiatan pengendalian produk yang dilakukan oleh PT. Tropica Cocoprima ada delapan tahap yang penting untuk menghasilkan produk yang berkualitas berdasarkan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Penggolongan Biaya Kualitas Biaya kualitas dapat digolongkan ke dalam empat golongan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya biaya kualitas terdiri atas biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan ekternal. Akan tetapi biaya yang termasuk pada PT. Tropica Cocoprima hanya 3 golongan saja, karena tidak terdapat biaya kegagalan ekternal atau perusahaan tidak menerima adanya retur dan keluhan dari pelanggan. Biaya Kualitas pada PT. Tropica Cocoprima Berdasarkan pada tabel 2, perusahaan mengalami kenaikan biaya kualitas atau biaya kualitas yang terbesar pada tahun 2011 yaitu Rp. 3.070.883.790,00. Dan penurunan atau yang terkecil ada pada tahun 2012 sebesar Rp 2.770.496.414,00, dibandingkan pada tahun 2010 biaya kualitas yang terjadi adalah sebesar Rp. 2.865.329.243,00. Laporan Biaya Kualitas PT.Tropica Cocoprima Pengaruh keuangan dari biaya kualitas dapat diketahui secara lebih mudah dengan menjadikan jumlah biaya kualitas itu dalam bentuk persentase dari total penjualan. Pada tabel 3 sudah di paparkan pelaporan biaya kualitas PT. Tropica Cocoprima pada tahun 2010. Menurut laporan itu, biaya kualitas PT. Tropica Cocoprima mencapai 11,62% dari total penjualan. Selanjutnya pada tabel 4 laporan biaya kualitas yang terjadi pada tahun 2011 adalah sekitar 6,81%, sedangkan pada tabel 5 tahun 2012 biaya kualitas mencapai 10,55% dari total penjualan. Disamping laporan itu, adapun laporan kinerja biaya kualitas yang menyajikan informasi mengenai perubahan dalam biaya kualitas selama beberapa periode (3 tahun). Seperti yang ditunjukkan pada tabel 6 persentase biaya kualitas dari total penjualan, biaya kualitas mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 11,62% dan mengalami penurunan sebesar 6,81% tahun 2011 sedangkan pada tahun 2012 biaya kualitas kembali naik 10,55%. Adapun informasi biaya kualitas beberapa periode untuk tiap kategori biaya kualitas, berdasarkan laporan pada tabel 7 biaya pencegahan pada tahun 2012 mengalami kenaikan 1,35% dibandingkan 2 tahun sebelumnya, pada tahun 2011 biaya penilaian mengalami penurunan 5,97% dibandingkan tahun sebelumnya (2010) dan tahun sesudahnya (2012). Taksiran Biaya Kualitas PT. Tropica Cocoprima Tabel 8 menunjukkan biaya penilaian (appraisal cost) mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya biaya pencegahan (prevention cost) berdasarkan teori yang ada bahwa biaya prevention dan appraisal cost merupakan biaya kualitas yang dapat dikendalikan oleh produsen (controllable quality cost). Biaya kegagalan internal (internal failure cost), merupakan biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh produsen (uncontrollable quality cost). Dengan asumsi perencanaan dan proses produksi berjalan dengan baik sehingga tingkat defect (cacat) semakin rendah. Defect yang semakin rendah ini secara otomatis akan mengurangi internal dan external failure cost yang tidak dapat dikendalikan oleh produsen, karena biaya ini timbul karena adanya defect (cacat).


66

Tabel 8. Taksiran Biaya Kualitas PT. Tropica Cocoprima (2012) Deskripsi

Jumlah (Rp)

Biaya Pencegahan: Biaya perjalanan dinas/pelatihan Biaya pemeliharaan mesin Biaya kebersihan Biaya kesehatan Biaya pemakaian bahan penolong Biaya pencegahan total Biaya Penilaian: Biaya upah tenaga kerja harian Biaya upah tenaga kerja borongan Biaya pemeriksaan kualitas Biaya penilaian total Biaya Kegagalan Internal: Biaya perbaikan mesin Biaya kegagalan internal total Total Biaya Kualitas Ket: pendapatan penjualan aktualnya adalah Rp. 26.257.706.094,00

Persentase dari total penjualan (%)

31.661.673,00 214.174.900,00 109.638.770,00 129.045.756,00 362.095.300,00 846.616.399,00

3,22

561.900.750,00 574.516.998,00 49.746.000,00 1.186.163.748,00

4,52

42.100.000,00 42.100.000,00 2.074.880.147,00

0,16 7,90

Sumber: Data hasil olahan Tabel berikut ini akan menunjukkan perbandingan biaya kualitas setelah dilakukan penambahan biaya/ taksiran biaya terhadap total penjualan. Dapat dilihat pada tabel 9, total biaya kualitas sebelum dilakukan taksiran biaya adalah Rp. 2.770.496.414,00 dibandingkan setelah dilakukan penambahan biaya/taksiran biaya, total biaya kualitas menurun sebesar Rp. 2.074.880.147,00 atau sebesar 2,65% dari total penjualan. Tabel 9. Persentase biaya kualitas terhadap total penjualan Deskripsi

2012 (Rp)

Perkiraan (Rp)

Efisiensi (Rp)

Total Biaya Kualitas

2.770.496.414,00

2.074.880.147,00

695.616.267,00

Persentase Terhadap penjualan (%) 2,65%

Ket: pendapatan penjualan aktualnya adalah Rp. 26.257.706.094,00

Sumber: Data hasil olahan PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. PT. Tropica Cocoprima belum menetapkan dan mengukur biaya kualitasnya, sehingga perusahaan belum mengetahui biaya-biaya apa saja yang termasuk ke dalam biaya kualitas dalam proses produksi. Dengan menetapkan biaya kualitas perusahaan dapat mengetahui jenis dan proporsi biaya kualitas yang terjadi dalam kegiatan pengendalian kualitasnya, dan perusahaan dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai biaya kualitas dan produksi lebih efisien. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan saran penelitian sebagai berikut. PT. Tropica Cocoprima sebaiknya melakukan analisis biaya kualitas secara teratur. agar perkembangan yang terjadi pada biaya kualitas dapat segera diketahui dan dievaluasi. Hal ini perlu dilakukan agar para manajer dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian kualitas serta perusahaan dapat mengambil tindakan yang akan menurunkan biaya-biaya yang terlalu besar dengan menambah biaya pencegahan yang diperlukan tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Yang diharapkan penurunan biaya yang akan terjadi lebih besar dari kenaikan biaya.


67

DAFTAR PUSTAKA Besterfield. 2009. Quality Control. Edisi 8. Prentice-Hall Inc. New Jersey. Daryanto. 2012. Manajemen Produksi. Edisi 1. PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera. Bandung. Fahmi, I. 2012. Manajemen Produksi dan Operasi. Edisi 1. Alfabeta. Bandung. Hansen, Don R., Mowen, Maryanne, M. 2009. Akuntansi Manajerial Jilid 2. Edisi Kedelapan. Salemba empat. Jakarta. Heizer, J., Render, B. 2009. Manajemen Operasi Jilid 1. Edisi Kesembilan. Salemba empat. Jakarta. Horngren, C., Foster, G., Datar, S. 2010. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Thirteenth edition. Prentice-Hall Inc. Upper Saddle River, New Jersey. Krismiaji., Aryani, A. 2011. Akuntansi Manajemen. Edisi Kedua. UPP STIE YKPN, Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajat. 2009. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi 3. Erlangga. Jakarta. Martusa, R., Haslim, H., 2011. Peranan Analisis Biaya Kualitas dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi (studi kasus pada PTP Nusantara VIII kebun ciater). Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 04 Tahun ke-2 Januari-April. Universitas Kristen Maranatha. Bandung. Prawironegoro., Purwanti, Ari. 2009. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Mitrawacanamedia. Jakarta. Sekaran., Bougie. 2009. “Research Method for business: a skill building approach”. John Wiley and Sons ltd. United Kingdom. Vidiyatni, Gitami. 2013. Pengaruh Biaya Kualitas terhadap Produk rusak dan Dampaknya pada Volume penjualan (studi kasus pada PD Zunzun Tasikmalaya). Jurnal volume 2, nomor 1. Universitas Siliwangi. Tasikmalaya. Yuri., Nurcahyo, R. 2013. TQM: Manajemen Kualitas Total dalam Perspektif Teknik Industri. Edisi 1. Indeks. Jakarta.


68

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA PROPINSI SULAWESI UTARA Oleh : Justonly Lengkong David P.E. Saerang Stanly Alexander Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email : [email protected] ABSTRAK Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama dari wilayah daerah itu sendiri. PAD diharapkan mampu menunjang Belanja Modal (BM),karena PAD yang meningkat diharapkan akan menambah pendapatan daerah dari pembangunan infrastuktur yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap BM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD dan BM. Data penelitian berupa data kuantitatif dan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik di Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode regresi sederhana yang dibantu oleh uji asumsi klasik. Hal inimenunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap BM. Hasil penelitian ini menunjukkan PAD ternyata belum mampu untuk menunjang Belanja Modal karena masih terlalu minim penerimaan daerah. Saran penelitian ini pemerintah diharapkan lebih memperhatikan dan mengembangkan lagi potensi dari wilayah Sulawesi Utara untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari daerah. Kata kunci: pendapatan asli daerah dan belanja modal ABSTRACT Regional Original Income is the main source of income of the local region itself. Regional Original Income is expected to be able to support Expense of Capital, because the Regional Original Income will increase is expected to add more revenue from existing infrasturcture development. This research aimed to determine the effect of Regional Original Income for Expense of Capital. Variables used in this research Is the Regional Original Income and Expense of Capital. The research data in the form of quantitative data and a secondary data obtained from the Central Board of Statistic in North Sulawesi. In this research has used simple regression method assisted by classical assumption. This research showed that the Regional Original Income has no effect on Expense of Capital. Keywords : regional original income and expense of capital


69

PENDAHULUAN Latar Belakang Otonomi daerah dalam UU No.32 thn 2004 menjelaskan tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dalam mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, oleh karena itu otonomi yang berwawasan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pemahaman akan kebutuhan yang menjadi landasan berpikir pada bagian mengoperasikan otonomi tersebut sehingga mencapai sasaran untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup bermasyarakat melalui pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mardiasmo, (2009:73)mengungkapkan bahwa dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langkah untuk menggerakan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Melalui pendapatan daerah juga, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digabungkannyaanggaran dengan sumber-sumber pendapatan daerah maka pelaksanaan otonomi daerah bisa memaksimalkan akan kebutuhan dan meningkatkan akan kesejahteraan dari masyarakat daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Peran pemerintah didalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai(Abdul dan Halim, 2004:237). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui PAD.PAD merupakan hal yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dilain pihak, pemerintah daerah juga bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari PAD tersebut, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan pada daerahnya. Karena itu dalam menjalani otonomi daerah yang sukses tergantung pada pimpinan-pimpinan daerah atau Pemerintah Daerah (Pemda) yang memotorisasi dengan baik demi kesejahtraan masyarakat dan peningkatan dalam hal ekonomi daerah tersebut. Setiap daerah saat ini seolah-olah berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya sendiri, dan salah satu faktor pendukung kesejahteraan daerah adalah dengan tersedianya infrasruktur yang memadai. Peran PAD dalam meningkatkan kesejahteraan pada daerahnya sendiri adalah dengan meningkatkan investasi Belanja Modal (BM) pada pemerintah daerah sehingga kualitas layanan publik daerah semakin baik.Seiring meningkatnya investasi BM, pemerintah mendorong daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan pada masyarakat demi mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dengan membangun lapangan kerja yang baru dan mencapai tingkat PAD yang membaik atau meningkat. Sembiring, (2009:13) mengungkapkan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, BM sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari BM tersebut. Pemerintah harus beradaptasi untuk mengupayakan mutu pelayanan publik dan perbaikan berbagai sektor yang berpotensi agar mengubah struktur belanja semakin baik. Pemerintah juga harus memberikan proporsi BM yang lebih besar, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik, pergeseran ini ditujukan untuk meningkatkan investasi BM. Peningkatan alokasi BM dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur memang sangat penting untuk meningkatkan produktivitsa perekonomian, dan diharapkan akan bertambahnya pendapatan daerah. Solikin, (2007:7) menyatakan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas BM pun akan semakin tinggi, artinya temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan BM. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sembiring, (2009) dan Solikin, (2007) tentang PAD yang berpengaruh terhadap BM.


70

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Otonomi Daerah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwaotonomi derah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan(www.sarjanaku.com, 2012). Suparmoko (2002:61) dalam www.sarjanaku.com (2012) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan adalah pendapatan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun dan menetapkan (APBD) adalah sebagai alat utama untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan merupakan rencana operasional keuangan daerah yang menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan keseharian dan proyek pembangunan daerah dalam satu anggaran tertentu dan sumber penerimaan daerah dari hasil pajak daerah, retribusi pajak daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil usaha lain yang sah untuk menutupi pengeluaran tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halim (2009:62) menyatakan bahwa PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumbersumber ddalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004, pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahyang menyatakan bahwa untuk mengumpulkan dana, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD bersumber dari : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Belanja Modal (BM) BM adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori yaitu : 1. Belanja Modal Tanah 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Belanja Modal Fisik Lainnya


71

Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama/Tahun

Judul

Variabel

Hasil

Persamaan

Perbedaan

Solikin (2007)

Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat

Pendapatan Asli Daerah

Peneliti menggunakan korelasi product moment pearson menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD atau DAU yang diterima, maka semakin tinggi pula belanja modal dikeluarkan. Selain itu, dengan menggunakan korelasi berganda maka PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal, berarti apabila PAD dan DAU meningkat maka belanja modal pun akan meningkat.

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang pengaruh PAD terhadap BM

Penelitian yang dilakukan bertempat pada kabupaten dan kota se Jawa Barat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya DAU yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap pengaruh PAD pada BM

Peneliti melakukan penelitian pengaruh PAD terhadap pengalokasian anggaran BM di Propinsi Jawa Tengah

Dana Alokasi Umum Belanja Modal

Putro (2010)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Belanja Modal

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 Hubungan PAD dengan Belanja Modal Mardiasmo, (2009:46) menyatakan bahwa selama ini PAD memiliki peran untuk pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelengaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal(Solikin, 2007). PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan (Solikin, dikutip dalam Saragih, 2003:49). Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah (Solikin, dikutip dalam Saragih, 2003:49) sehingga daerah masih membutuhkan bantuan dana yang lain misalnya Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor lain yang dapat memenuhi kebutuhan daerah. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan adalah metode Asosiasi. Jenis penelitian ini digunakan karena menurut (Sugiyono, 2003:33), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antar dua variabel atau lebih. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, PADdalam hal ini adalahpendapatan daerah kabupaten dan kota yang bersumber dari hasil pajak daerah (HPD), hasil retribusi daerah (HRD), hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah (HPKD) dan lain-lain pendapatan yang sah (LPS). Variabel ini di ukur dengan satuan Rupiah dan jugadiposisikan sebagai variabel independen dan variabel brikutnya adalahBM, BMdalam penelitian ini diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menambah aset atau kekayaan daerah kabupaten dan kota yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran, yang meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan juga belanja aset lainnya. Variabel ini di ukur dengan satuan Rupiah dan juga diposisikan sebagai variabel dependen.


72

Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data melalui bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporanlaporan yang relevan dengan objek penelitian (Dokumentasi). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 15 (seluruh) Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulaweisi Utara. Metode Analisis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi sederhana melalui persamaan sebagai berikut: Y = α + bX Keterangan : Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksi) X = Variabel independen α = Konstanta b = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Tabel 2. Standar Deviasi Variabel Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Valid N(listwise)

N 45 45 45

Minimum 414.798 5.948.027

Maximum 134.721.720 178.968.83

Mean 18.833.196,93 105.702.437,1

Std.Deviation 27.389.407,24 44.840.070,83

Sumber : Data olah, 2013 Tabel 2 diatas menjelaskan tentang populasi sebanyak 45 data dan memperoleh data deskripsi sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah maksimum yang dimiliki oleh Propinsi Sulawesi Utara Rp.134.721.720 ribu, minimum Rp.424.798 ribu, dan rata-rata adalah Rp.18.833.916,93 ribu dengan standar deviasi Rp.27.389.407,24 ribu. 2. Belanja Modal maksimum yang dimiliki oleh Propinsi Sulawesi Utara adalah Rp.178.968.835 ribu, minimum Rp. 5.948.027 ribu dan rata-rata Rp. 105.702.437,18 ribu dengan standar deviasi Rp. 44.840.070,83


73

Tabel 3. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal menurut BPS tahun 2009-2011 Kabupaten dan Kota

Tahun

Bolaang Mongondow Minahasa Kep. Sangihe Talaud Kep. Talaud Minahasa Selatan Minahasa Utara Bolmong Utara Sitaro Mitra Bolmong Selatan Bolmong Timur Manado Bitung Tomohon Kotamobagu Bolaang Mongondow Minahasa Kep. Sangihe Talaud Kep. Talaud Minahasa Selatan Minahasa Utara Bolmong Utara Sitaro Mitra Bolmong Selatan Bolmong Timur Manado Bitung Tomohon Kotamobagu Bolaang Mongondow Minahasa Kep. Sangihe Talaud Kep. Talaud Minahasa Selatan Minahasa Utara Bolmong Utara Sitaro Mitra Bolmong Selatan Bolmong Timur Manado Bitung Tomohon Kotamobagu

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 Jumlah

Pendapatan Asli Daerah 79.870.10 23.746.219 33.076.684 5.152.506 6.598.234 11.755.840 4.366.699 8.477.802 2.705.000 858.691 414.798 72.404.996 16.822.774 14.991.099 6.142.246 98.494.245 24.660.934 23.768.306 7.704.136 5.594.269 10.982.002 9.090.042 12.027.487 4.430.162 2.376.960 2.871.281 90.828.484 18.763.528 5.713.312 8.957.374 5.535.929 23.809.005 28.506.001 8.735.988 9.407.000 15.720.000 7.318.745 13.703.246 4.956.000 5.481.338 4.992.038 134.721.720 25.394.063 8.095.030 9.354.639 847.493.862

Belanja Modal 138.045.907 153.960.182 161.273.533 78.506.962 92.252.916 39.984.975 147.114.182 126.143.361 161.808.201 22.224.894 14.594.928 60.648.654 96.790.462 138.226.282 131.972.797 5.948.027 72.584.187 122.420.734 79.881.090 31.979.532 72.584.187 160.088.367 148.049.899 79.524.066 103.601.273 115.593.388 97.490.453 113.573.131 59.235.695 149.644.788 83.860.407 97.987.506 95.738.052 62.651.657 84.390.000 96.971.000 178.968.835 177.258.164 140.499.000 130.030.217 170.553.681 165.582.485 103.257.610 76.564.107 116.549.899 4. 756.609.673

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2013 Jumlah keseluruhan PAD tahun 2009-2011 adalah Rp.847.493.862 dan BM dari tahun 2009-2011 adalah 4.756.609.673. Terlihat dari jumlah keseluruhan bahwa biaya pengeluaran BMjauh lebih meningkat dibandingkan PAD


74

Pembahasan Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana dan hasilnya sebagai berikut: Tabel 4. Hasil Uji Regresi Variabel Pendapatan Daerah

Asli

Beta -0,029

t hitung -0,175

Sig 0,862

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 Hasil pengujian Hipotesis menyatakan PAD tidak berpengaruh terhadap BM dengan nilai t sebesar 0,175 dengan signifikan 0,862. Nilai pengujian tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian maka ditujukan bahwa pada taraf signifikan 5% PAD secara signifikan tidak berpengaruh terhadap BM. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika nilai variabel PAD meningkat tidak akan berdampak pada meningkatnya nilai dari variabel BM. Hal ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak. Persamaan Regresi ; Y = α + bX Y = 10081,313 + -0,029X Y = 10081,313 – 0,029X Nilai b yang merupakan koefisien variabel PAD (X) pada persamaan tersebut adalah sebesar minus 0,029 dengan tingkat signifikan 0,862. Hali ini berarti variabel PAD (X) tidak berpengaruh signifikan pada level signifikan sebesar 5% terhadap variabel BM (Y). Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika nilai variabel PAD (X) meningkat, maka tidak akan berdampak pada nilai dari variabel BM (Y). PENUTUP Kesimpulan Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap BM yang artinya PAD belum cukup mampu untuk menunjang BM karena terlalu kecil Pendapatan daerahnya. Karena juga untuk BM, pemerintah daerah masih mengharapkan bantuan/transfer dana dari pemerintah Pusat. Saran Penulis memberi saran yaitu pemerintah daerah lebih melihat lagi potensi daerahnya sendiri agar bisa di manfaatkan dan dapat menambah pendapatan daerah agar bisa dapat menunjang BM dalam hal ini pembangunan infrastruktur bangunan dengan harapan dapat meningkatnya pendapatan daerah dari penambahan infrastruktur tersebut. DAFTAR PUSTAKA Abdul., Halim. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN. Jogjakarta. Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/kota. Jakarta Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Jogjakarta. Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. Sembiring, Sri Hayati BR. 2009. Analisis Pengaruh Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemeliharaan dalam Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatra Utara. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. Medan. Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.Jurnal Eksklusif Vol.4 No.4. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Slipi. Jakarta. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Andi. Jogjakarta. Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia. Jakarta. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Pusat Bahasa Depdiknas. Bandung.


75

Yasin, Sanjaya. 2012. Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan,. Prinsip, Undang-undang. Jakarta. htttp://sarjanaku.com. diunggah 11 juli 2013. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. ________________ UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.


76

ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI (Studi Kasus Pada PT. TROPICA COCOPRIMA) Oleh: Paula C. A. Rotinsulu David P.E. Saerang Dhullo Affandi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email: [email protected] ABSTRAK Pergerakkan kemajuan perusahaan di nilai dari kesanggupan perusahaan dapat bertahan didalam persaingan bisnis yang sangat ketat untuk itu perlu adanya pengelolan biaya yang baik yaitu dengan cara mengendalikan biaya. PT. Tropica Cocoprima adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk tepung kelapa sebagai hasil akhir dari proses produksi, yang dapat bertahan dalam persaingan. Dalam kegiatan proses produksinya, biaya produksi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam segala aspek, oleh karena itu pengendalian biaya produksi merupakan salah satu tolak ukur sebagai pemicu kemajuan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengendalian biaya produksi di PT. Tropica Cocoprima. Dengan menggunakan analisis varians diperoleh bahwa pengendalian biaya sudah memadai karena dapat dikaregorikan favorable (menguntungkan) secara keseluruhan. Secara signifikan pada bahan baku di bulan november 2012 dapat diperoleh realisasi rataan sebesar Rp.901/kg, dan berdasarkan analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 30.950.716 dengan rataan presentase varians sebesar 27,9% dan dapat dikategorikan Favorable (F) atau menguntungkan. Kata kunci: biaya produksi, pengendalian biaya ABSTRACT The movement of the improvement is valued from the capacity of the enterteinment wich can endure in the verry stiff business competition, that is why it needs a good management cost by managing the cost. PT. Tropica Cocoprima is a manufacturing firm producing coconut flour as the final product of the production process that can endure in competition. In the production process activity, the production cost is a factor most influencing in every aspects, and that is why the production cost control measuring standard as the cock of the performance progress of the firm managerial. The goal of this research is to an analyze the efficiency of the controlling production cost at PT. Tropica Cocoprima. By using analysis variance we can get that the cost control is sufficient because it can be categorized over all favorable. Raw material in November 2012 significantly can be found that the realization of the cost wa Rp. 901/kg, and according to analysis variance was Rp. 30.950.716, at the average of 27,9% and it can be kategorizied as favorable. Keywords: Production cost, cost controll.


77

PENDAHULUAN Latar Belakang PT. Tropica Coco Prima merupakan perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrikasi yang mengelolah bahan pokok yang terbuat dari bahan baku yaitu kelapa biji. Perusahaan ini mengelolah kelapa biji menjadi tepung. Pada dasarnya pengeluaran perusahaan mengikuti alur produksi, biaya yang tidak terkontrol pasti akan sangat merugikan perusahaan. Apalagi untuk perkembangan perusahaan di tengah persaingan yang cukup besar, begitu juga dengan bahan baku yang tidak terkontrol pemasukannya pasti akan membuat perusahaan bergerak lambat untuk mencapai tujuan bisnis dan keberlangsungannya (going concern) . PT. Tropica Coco Prima bergerak dalam bisnis bahan pokok yang bergerak dibidang eksport. Untuk dalam negeri mereka hanya bekerja sama dengan beberapa kalangan bisnis dan sangat terbatas. Oleh karena itu pengendalian biaya sangat dibutuhkan agar tidak terjadi bisnis yang gagal apalagi kerja sama yang gagal antara produsen dan pelanggan, oleh karena perusahaan ini bergerak di bidang bahan pokok tepung yang terbuat dari kelapa biji. Pengendalian biaya yang memadai akan memberi keuntungan bagi perusahaan. Secara garis besar pengendalian biaya di perusahaan ini berdasarkan pada pengeluaran biaya produktivitas yang ada, jadi dalam periode tertentu perusahaan menekan biaya dengan membuat tolak ukur biaya dan mengakumulasi biaya. Seperti pada bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya-biaya lain. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efisiensi pengendalian biaya produksi di PT. Tropica Coco Prima. TINJAUAN PUSTAKA Definisi Biaya Hansen dan Mowen (2009), biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Simamora (2012) menyatakan biaya adalah kas atau setara kas yang dikorbankan (dibayarkan) untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat (pendapatan) pada saat ini atau di masa depan bagi perusahaan. Pengertian Biaya produksi Mulyadi (2009) menyatakan bahwa, Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi juga merupakan biaya yang melekat pada atau berhubungan dengan produk, Krismaji dan Aryani (2011). Unsur Biaya produksi Jenis-jenis biaya produksi menurut Samryn (2012) adalah sebagai berikut : 1. Biaya bahan langsung, yang terdiri dari bahan-bahan baku yang menjadi bagian yang integral dari produksi jadi dan dapat diteluuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Misalnya untuk membuat sebuah meja kayu sederhana, secara fisik bahan baku kayu dapat dilihat dengan mudah sebagai komponen produk yang dihasilkan. 2. Biaya tenaga kerja langsung, yang terdiri dari biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk-produk tertentu. Biaya ini juga sering disebut touched labor karena biaya ini dibayarkan kepada para pegawai atau buruh yang secara langsung melaksanakan proses produksi biaya ini terjadi karena adanya penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. 3. Biaya overhead pabrik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Konsep Pengendalian Pengendalian dibutuhkan dalam setiap pekerjaan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan agar sesuai dengan yang direncanakan semula. Hansen dan Mowen (2009) menyatakan Pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Pengendalian di capai dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil biaya secara periodik.


78

Pengendalian Biaya Mulyadi (2007) menyebutkan pengendalian biaya mencakup dalam arti luas juga penurunan biaya. Tetapi, dalam arti sempit, pengendalian biaya dapat dianggap sebagai usaha manajemen untuk memperoleh sasaran biaya dalam lingkungan operasi tertentu. Mulyadi (2009) mengungkapkan bahwa dalam pengendalian biaya ada yang dengan menggunakan biaya standar dan ada juga yang menggunakan taksiran biaya. Pengendalian Biaya produksi Dengan Biaya Standar Witjaksono (2013) menyatakan bahwa biaya Standar adalah patok duga (bencmark) yang secara efektif dan efisien ditetapkan dimuka untuk biaya-biaya yang seharusnya dikonsumsi oleh suatu produk. Mursyidi (2010) Manfaat biaya standar adalah sebagai berikut (Mursyidi: 1. Penetapan harga. Proses penganggaran akan lebih cepat, dan reliabel apabila menggunakan biaya standar. Cepat, karena penentuan volume yang lebih rinci dan harga yang lebih kurat sudah tersedia; reliabel, karena, anggaran disusun secara rinci dengan menggunkan hasil analisis atas biaya yang telah terjadi, dengan memperlihatkan efisiensi dan penyebab terjadinya selisih. 2. Pengendaliam biaya. Sistem biaya standar memberikan motivasi kepada para tenaga kerja, karena tingkat efisiensi akan dan dapat diukur, sehingga dapat ditetapkan tingkat kinerja yang baik. Melalui analisis selisih, biaya akan dihitung dan diukur tingkat efisiensi, sehingga dapat mengetahui efektifitas tenaga kerja, mana yang lebih memperhatikan sasaran pembiayaan dan mana yang tidak. 3. Penyederhanaan prosedur dan pelaporan biaya. Sistem biaya standar akan menguraki pekerjaan klerikal. Kalkulasi biaya dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat diperoleh datanya; dan secara segera dapat dibuat dan disajikan laporannya, sehingga ekspedisi dapat segera dilakukan. 4. Penetapan harga pokok bahan, barang dalam proses dan barang jadi. Umumnya perusahaan tidak menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok persediaan-persediaan tersebut. Tetapi sistem biaya standar akan memberikan panduan yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pekerjaan klerikal akuntansi. 5. Dasar untuk melakukan kontrak dan penetapan harga. Pengendalian Biaya produksi Dengan Biaya Taksiran Mulyadi (2009) menyatakan bahwa biaya taksiran (estimated cost) merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum di produksi di lakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Mulyadi (2009) mengungkapkan pula bahwa penentuan biaya taksiran dipecah menjadi tiga unsur: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia atau matematis, atau secara sderhana dengan taksiran. Biaya taksiran ditentukan untuk setiap jenis produkyang diproduksi, pada awal masa produksi atau pada awal tahun anggaran. Analisis Varians Varians atau selisih adalah perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. Varian memberikan indikasi atau suatu peringatan bahwa operasi tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Analisis varian adalah melakukan dekomposisi atas perbedaan-perbedaan antara biaya aktual dan rencana menjadi jumlah-jumlah yang terkait pada suatu realitas dan rencana. (Witjaksono:2013)


79

Peneltian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/ Tahun Pamungkas dan Afrianti (2006)

Judul

Martusa dan Jennie (2010)

Evaluasi Biaya Standar dalam pengendalian biaya produksi (Studi Kasus Pada PT. PG. Rajawali, Subang)

Tujuan

Evaluasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen dalam pengendalian biaya (Studi Kasus pada PT. Cahaya Buana Intitama)

1. untuk mengetahui apakah biaya standar telah diterapkan diperusahaan; 2. untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengendalikan biaya produksi; 3. untuk mengetahui apakah evaluasi biaya standar di perusahaan telah memadai.

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Deskriptif

Untuk biaya bahan baku menggunakan unit ratio, sehingga dapat memudahkan penentuan harga jual per unit, tetapi batasan untuk menetukan efisiensi digunakan analisis varians. Membandingkan anggaran dan realisasinya. Menunjukkan bahwa PT. PG. Rajawali telah menetapkan anggaran standar bahan baku langsung. tenaga kerja langsung, dan anggran overhead pabrik. Dengan menggunakan metode selisih, maka dari hasil selisih yang terjadi antara anggaran dan realisasinya tidak terjadi penyimpangan yang kritis.

Memiliki salah satu variabel penelitian yang sama yaitu pengendalian biaya

Peneliti yang sebelumnya mengambil menggunakan akuntansi pertanggungjaw aban sebagai alat pengendalian biaya.

Melakukan penelitian pada faktor yang sama yaitu pengendalian biaya produksi.

Penelitian yang sebelumnya menggunakan metode selisih sedangkan peneliti menggunakan analisis varians

Deskriptif

Sumber: Berbagai sumber yang diolah METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sekaran dan Bougie (2009) mendefinisikan: “a descriptive study is undertaken in order to ascertain and be able to describe the characteristics of the variables of interest in a situation”. Peneliti mengumpulkan data, mencari fakta tentang penelitian pada perusahaan, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat yang menjadi penelitian dari penulis adalah PT. Tropica Coco Prima yang bertempat di Jl. Balai Kota No.12 Manado sebagai Kantor di Manado, dengan pabrik yang berlokasi di Desa Lelema kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari bulan April sampai dengan selesai. Metode Pengumpulan data 1. Jenis Data Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini adalah data kuantitatif, yaitu laporan perusahaan yang berupa angka-angka seperti laporan-laporan biaya perusahaan dan laporan-laporan sejenis


80

yang merupakan hasil perhitungan selama beberapa tahun. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik. (Kuncoro:2009) 2. Sumber Data a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ilmiah selain survei yaitu observasi langsung, yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh perorangan atau organisasi perusahaan yang merupakan obyek penelitian dimana data tersebut merupakan data yang belum di olah dan di ambil langsung. Dalam penelitian ini penulis mengambil data langsung dari perusahaan yaitu data hasil laporan keuangan yang berupa hasil laporan perhitungan rugi/laba yang di dalamnya terlampir objek biaya-biaya yang akan diteliti atau analisis, laporan biaya produksi. b. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. (Kuncoro:2009). Data sekunder yang di ambil, diperoleh dari hasil literatur kuliah, makalah, jurnal, majalah, koran, serta literaturliteratur lainnya yang berhubungan dengan penelitian serta referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Untuk itu sebagai salah satu bahan dasar untuk penelitian ini, penulis pun mengambil beberapa literatur kuliah dan juga jurnal-jurnal yang terlampir dalam daftar pustaka, begitu juga beberapa referensi lain yang diambil dalam blog atau dengan kecanggihan teknologi masa kini yaitu internet yang merupakan suatu masukan yang relevan bagi skripsi ini. Teknik Pengumpulan Data 1. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu metode yang dilakukan di lapangan dengan cara wawancara,survei lapangan, observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian, dan pengambilan data perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. 2. Browse Internet, dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang merupakan gambaran umum perusahaan yaitu bagaimana keadaan perusahaan secara keseluruhan, dan perkembangan perusahaan melalui internet. Metode Analisis Data Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif dimana metode ini membahas permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan dan melukiskan suatu data atau keadaan sedemikian rupa sehingga ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis varians yaitu membandingkan biaya yang terealisasi dengan biaya yang telah dianggarkan perusahaan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Objek Penelitian PT Tropica Cocoprima merupakan perusahaan yang memproduksi tepung kelapa yang berkualitas yang sudah memiliki penghargaan mengenai kualitas tepungnya. PT.Tropica Cocoprima dibangun pada tahun 1997 dan memulai operasi komersial pada bulan Mei 1998. Perusahaan memiliki laboratorium sendiri, Visi PT. Tropica Cocoprima adalah untuk dikenal dan diakui sebagai salah satu penghasil (produsen) Tepung Kelapa yang berkualitas. Sedangkan Misi PT. Tropica Cocoprima adalah Perusahaan berkomitmen untuk menjadi pemasok produk Tepung Kelapa yang terbaik dan berkualitas tinggi kepada para konsumen dan dengan proses yang menguntungkan. Perusahaan pun selalu melakukan pengujian baik bahan baku dan produk jadi dilakukan secara profesional. Lokasi Pabrik PT. Tropica Cocoprima dimana kegiatan proses produksinya dijalankan pada saat ini berlokasi di Desa Lelema Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil Penelitian Metode Pengumpulan Biaya Produksi Yang Digunakan PT. Tropica Cocoprima. PT. Tropica Coco Prima menggunakan metode harga pokok pesanan atau Job Order Costing. Pada dasarnya PT. Tropica Coco Prima memproduksi produk berdasarkan pesanan dari pelanggan sesuai dengan jenis tepung kelapa yang dimintakan oleh pelanggan. Secara keseluruhan jenis permintaan atau pesanan yang tetap adalah jenis Medium dengan ukuran 100 lbs atau 45,36 kg. Sesuai dengan metode job order costing biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok berikut ini yaitu biaya produkusi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku


81

dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Penggolongan Biaya Produksi Pada PT. Tropica Cocoprima Data mengenai biaya produksi di PT. Tropica Coco Prima meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. PT. Tropica coco Prima memproduksi tepung kelapa dengan berbagai macam jenis dan ukuran seperti Medium, Fine, Extra Fine, ada juga jenis khusus seperti Fancy Shred, dan Chips, jenis tepung kelapa yang sangat halus. Biaya Bahan Baku Langsung Tabel 2. PT. Tropica Cocoprima Laporan Biaya Bahan Baku Aktual Per Januari 2012-31 Desember 2012 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Berat Bersih (kg) 722.153 1.243.901 1.762.442 1.927.170 1.769.205 1.769.962 1.028.501 1.559.270 1.481.671 1.544.461 1.862.368 1.503.098

Total

18.174.202

Bulan

Jumlah (Rp) 863.619.440 1.576.569.430 2.359.146.595 2.549.832.000 2.115.616.330 1.821.130.365 946.983.495 1.424.151.075 1.312.539.935 1.470.910.590 1.678.129.190 1.227.951.195 19.346.579.640

Tabel 3. Laporan Biaya Produksi PT.Tropica Cocoprima Per Januari 2012-31 Desember 2012

-

Jenis Biaya Biaya Produksi Biaya Bahan Baku Pemakaian Kelapa Biji Biaya Pembelian Kelapa Upah Harian Upah Borongan Biaya Pemakaian Pembungkus Biaya Pemakaian Bahan Penolong Biaya Pengolahan Kopra/Paring/Arang Biaya Overhead Pabrik: Biaya Listrik Biaya Bahan Bakar Kendaraan/Mesin Biaya Kendaraan Biaya Gaji Karyawan Biaya Pemakaian Suku Cadang Biaya Angkut Kelapa Biaya Pelumas Kendaraan/Mesin Biaya Jalan Kendaraan Biaya Bongkar Muat Kelapa Biaya Perlengkapan Pabrik Biaya Perbaikan Kendaran/Mesin Biaya Kebersihan Biaya Perjalanan Dinas/Pelatihan Biaya Oksigen Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap Biaya Kesehatan Biaya Penyusutan Mesin Biaya Penyusutan Kendaraan Biaya Penyusutan Sarana


Jumlah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp.

10.183.579.640,00 844.122.170,00 1.123.801.501,00 Rp. 1.149.033.996,00 391.394.600,00 Rp. 362.095.300,00 902.793.243,00 471.253.664,00 516.952.201,00 Rp. 235.651.391,00 2.099.308.624,00 811.822.245,00 272.017.440,00 Rp. 70.858.440,00 77.477.500,00 74.751.730,00 199.763.855,00 Rp. 42.100.000,00 Rp. 109.638.770,00 Rp. 31.661.673,00 Rp. 32.495.000,00 Rp. 428.349.800,00 Rp. 129.045.756,00 Rp. 79.413.427,04 21.678.293,75 Rp. 3.012.010,63

82

Biaya Penyusutan Peralatan Pabrik/Laboratorium Biaya Penyusutan Bangunan Total Biaya Produksi

Rp. Rp. Rp.

7.559.470,26 4.391.452,62 20.676.083.233,30

Analisis Pengendalian Biaya Produkusi pada PT. Tropica Cocoprima Umumnya perusahaan dapat menggunakan sistem penentuan biaya untuk pengendalian biaya yakni sistem biaya standar atau sistem biaya historis. PT. Tropica Coco Prima menggunakan sistem biaya standar dan biaya taksiran dalam penentuan biayanya sebagai alat pengendalian biaya. Penetapan standar taksiran biaya merupakan alat pengendalian biaya produksi yang di pakai oleh perusahaan. Analisis Varians Pengendalian biaya produksi apakah sudah memadai dengan kata lain sudah efisien atau belum efisien dapat diperoleh melalui analisis varians. Tabel 4. PT. Tropica Cocoprima Analisis Varians Rata-rata harga Bahan Baku Langsung Per Januari-31 Desember 2012 Analisis Varians Rata-rata Harga Bahan Baku (Rp) Bulan

Nama Bahan Baku

Standar

Realisasi

Kuantitas

Analisis

Harga

Harga

Aktual

Varians

(SP)

(AP)

(AQ)

(MPV)

U/F

Varians

Januari

Kelapa

1.250

1.158,60

80.239

7.333.845

F

Februari

Kelapa

1.250

1.267,50

62.195

1088412,5

U

Maret

Kelapa

1.250

1.338,60

83.925

7435755

U

April

Kelapa

1.250

1.323

87.598

6394654

U

7,32% 1,40% 7,09% 5,84%

Mei

Kelapa

1.250

1.196

80.418

F

4,34%

Juni

Kelapa

1.250

1.029

84.283

F

17,68%

Juli

Kelapa

1.250

920

93.500

F

26,40%

Agustus

Kelapa

1.250

913

74.251

F

26,96%

September

Kelapa

1.250

886

92.604

F

21,7%

Oktober

Kelapa

1.250

952

81.287

F

23,8%

November

Kelapa

1.250

901

88.684

F

27,9%

Desember

Kelapa

1.250

817

93.943

-4358656 18626543 30855000 25022587 33717116 24191011 30950716 40677319

F

34,64%

Tabel diatas menunjukkan standar harga bahan baku langsung kelapa pada tahun 2012 mulai dari bulan Januari-Desember sebesar Rp.1250/kg dengan rataan realisasi sebesar Rp.1.158,6/kg. Berdasarkan hasil analisis varians, varians yang terjadi pada sebesar Rp. 7.381.988,- dengan rataan presentase varians sebesar 7,32% yang dapat diketegorikan Favorable (F) atau menguntungkan, pada bulan Januari. Sedangkan berdasarkan tabel diatas pada bulan berikutnya terjadi peningkatan harga secara aktual. Pada bulan Februari, dengan rataan realisasi sebesar Rp. 1.267,5/kg. Berdasarkan analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 1.088.412,dengan rataan presentase varians sebesar 1,40% yang dapat di kategorikan Unfavorable (U) atau tidak menguntungkan. Karena melebihi standar harga perusahaan. Pada bulan berikutnya bulan Maret, dengan rataan realisasi sebesar Rp. 1338,6/kg. berdasarkan analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 7.435.755,dengan rataan presentase varians sebesar 7,09% yang dapat diketegorikan Unfavorable (U) atau tidak menguntungkan. Pada bulan April, dengan rataan realisasi sebesar Rp. 1.323/kg. Berdasarkan analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 6.394.654,- dengan rataan presentase varians sebesar 5,84% yang dapat dikategorikan Unfavorable (U) atau tidak menguntungkan, kerena melebihi standar harga perusahaan. Tetapi pada bulan berikutnya berdasarkan tabel yang ada, terjadi penurunan harga bahan baku mulai dari bulan Mei


83

hingga Desember. Hal ini menyebabkan keuntungan yang sudah terealisasi bagi perusahaan. Berdasarkan tabel ini, pada bulan Mei dengan rataan realisasi sebesar Rp. 1195,8/kg. Dengan berdasarkan analisis variannya, varians yang terjadi sebesar Rp. 4.358.655,6 dengan rataan presentase varians sebesar 4,34% yang dapat di kategorikan Favorable (F) atau menguntungkan, karena harga aktual tersebut kurang dari standar yanf ditetapkan oleh perusahaan. Berikutnya bulan Juni, dengan rataan realisasi sebesar Rp.1.029/kg. Berdasarkan analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 18.626.43 dengan rataan presentase varians sebesar 17,68% yang dapat dikategorikan Favorable (F) atau menguntungkan. Pada bulan Juli, dengan ratan realisasi sebesar Rp. 920/kg. Berdasarkan analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 30.855.000 dengan rataan presentase varians sebesar 26,40% yang dapat diketegorikan Favorable (F) atau menguntungkan, karena harga aktualnya kurang dari standar harga perusahaan. Berikutnya pada bulan Agustus dengan rataan realisasi sebesar Rp. 913/kg berdasarkan analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 25.022.587,- dengan rataan presentase varians sebesar 26,96% yang dapat di kategorikan Favaorable (F) atau menguntungkan. Tabel 5. PT. Tropica Cocoprima Analisis Varians Rata-rata Efisiensi Bahan Baku Langsung Per Januari-31 Desember 2012 Analisis Varians Rata-rata Efisiensi Bahan Baku (Kg) Bulan

Nama Bahan Baku

Standar

Realisasi

Standar

Analisis

Kuantitas

Kuantitas

Harga

Varians

(SQ)

(AQ)

(SP)

(MUV)

Januari

Kelapa

85.000

80.239

1.250

Februari

Kelapa

85.000

62.195

Maret

Kelapa

85.000

83.925

April

Kelapa

85.000

Mei

Kelapa

Juni Juli

U/F

Varians

F

5,6%

1.250

-5951250 28506250

F

26,83%

1.250

-1343750

F

87.598

1.250

3247500

U

1,27% 3,06%

85.000

80.418

1.250

-5727500

F

5,39%

Kelapa

85.000

84.283

1.250

-896250

F

0,85%

Kelapa

85.000

93.500

1.250

U

-10,00%

Agustus

Kelapa

85.000

74.251

1.250

10625000 13436250

F

September

Kelapa

85.000

92.604

1.250

9505000

U

12,65% 8,95%

Oktober

Kelapa

85.000

81.287

1.250

-4641250

F

November

Kelapa

85.000

88.684

1.250

4605000

U

4,37% 4,34%

Desember

Kelapa

85.000

93.943

1.250

11178750

F

10,53%

Tabel 5 menujukkan, standar efisiensi bahan baku langsung kelapa selama tahun 2012 dari bulan JanuariDesember memiliki rataan sebesar 85.000 kg per hari per produksi. Pada bulan Januari, memiliki rataan realisasi sebesar 85.239,3 kg per hari per produksi. berdasarkan hasil analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 5.951.250,- dengan rataan presentase varians sebesar 5,6% yang dapat dikategorikan Favorable (F) atau menguntungkan. Pada bulan Februari terjadi penurunan kuantitas, dibandingkan dengan bulan Januari. Pada bulan ini, dengan rataan realisasi sebesar 62.195 kg per produksi per hari. Berdasarkan hasil analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp.28.506.250 dengan rataan presentase varians sebesar 26,83 % yang dapat dikategorikan Favorable (F) atau menguntungkan. Pada bulan berikutnya bulan Maret, dengan rataan realisasi sebesar 80.925,8 kg per produksi per hari. Berdasarkan hasil analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 28.506.250 dengan rataan presentase varians sebesar 1,27% yang dapat dikategorikan Favorable (F) atau menguntungkan. Pada bulan berikutnya bulan April, dengan rataan realisasi sebesar 87.598,7 kg per produksi per hari. Berdasarkan hasil analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 3.247.500 dengan rataan presentase varians sebesar. 3,06 % yang dapat dikategorikan Favorable (F) atau menguntungkan. Pada bulan berikutnya bulan Mei, dengan rataan realisasi sebesar 80.418,4 kg per produksi per hari. Berdasarkan hasil analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 5.727.500 dengan rataan presentase varians sebesar 5,39 % yang dapat dikategorikan Favorable (F) atau menguntungkan. Pada bulan Juni, dengan rataan realisasi sebesar 84.283,9 kg


84

per produksi per hari. Berdasarkan hasil analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 896.250 dengan rataan presentase varians sebesar 0,85 % yang dapat dikategorikan Favorable (F) atau menguntungkan. Pada bulan Juli terjadi kenaikan kuantitas bahan baku yaitu dengan rataan realisasi sebesar 93.500 kg per produksi per hari. Berdasarkan hasil analisis varians, varians yang terjadi sebesar Rp. 10.625.000 dengan rataan presentase varians sebesar 10 % yang dapat dikategorikan Unfavorable (U) atau tidak menguntungkan. Tabel 6. PT. Tropica Cocoprima Analisis Varians Rata-rata Efisiensi Tenaga Kerja Langsung Per Januari-31 Desember 2012 Jam TKL Jenis Varians

Analisis Varians Rata-rata Efisiensi TKL Jam TKL Tarif Upah Analisis

Standar

Aktual

Standar

(SH)

(AH)

(SR)

Varians

U/F

Varians

Tarif TKL: Upah Harian(Perer)

2304

2160

35,5

-5112

F

0,62%

Upah Harian(Sheller)

2304

2160

26

-3744

F

0,62%

Upah Borongan

2304

2160

42.000

-6048000

F

0,62%

Berdasarkan tabel diatas jam tenaga kerja langsung aktual per tahun yaitu 2.160 jam, karena jam kerja aktual per orang per hari adalah 7,5 jam. Berarti berdasarkan analisis varians, varians yang terjadi pada upah harian Perer sebesar Rp.5112 dengan presentase varians sebesar 6,2 % dan dikategorikan favorable (F) atau menguntungkan. Varians yg terjadi pada upah harian Sheller sebesar Rp. 3744 dengan presentase varians sebesar 6,2 % sedangkan pada upah borongan sebesar Rp. 6.048.000 varians yang terjadi, dengan presentase varians sebesar 6,2% dan dikategorikan Favorable (F) atau menguntungkan. Analisis Varians Overhead Pabrik Tabel 7. PT. Tropica Cocoprima Per Desember 2012 Analisis Variansi Pengeluaran Overhead Tetap Biaya Overhead Tetap

Biaya Aktual

Biaya Yang

Varians

Dianggarkan

Pengeluaran

Biaya Penyusutan Mesin

Rp.

79.413.427,04

Rp.

79.413.427,04

0

Biaya Penyusutan Kendaraan

Rp.

21.678.293,75

Rp.

21.678.293,75

0

Biaya Penyusutan Sarana

Rp.

3.012.010,63

Rp.

3.012.010,63

0

Biaya Penyusutan Peralatan Pabrik

Rp.

7.559.470,26

Rp.

7.559.470,26

0

Biaya Penyusutan Bangunan

Rp.

4.391.452,62

Rp.

4.391.452,62

0

Biaya Gaji Karyawan

Rp. 2.099.308.624,00

Rp. 1.731.330.136,00

Rp. 367.978.448

Total

Rp. 2.215.363.278,30

Rp. 1.847.384.790,30

Rp. 367.978.448

Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa biaya yang dianggarkan pada overhead tetap ini lebih besar keseluruhan totalnya dibandingkan dengan total aktualnya yaitu total biaya yang dianggarkan sebesar Rp. 1.847.384.790,30 dan total aktual overhead pabrik tetap sebesar Rp. 2.215.363.278,30, dengan hasil total varians sebesar Rp. 367.978.448, maka dapat diketahui bahwa varians ini dikategorikan favorable (F) atau menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh biaya gaji karyawan lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan. Karena pada tahun 2012, adanya kenaikan gaji karyawan dan tambahan bonus/insentif, serta adanya penambahan karyawan. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


85

1) PT. Tropica Cocoprima telah membuat suatu kebijakan untuk mengendalikan biaya khususnya pada biaya produksi karena berdasarkan analisis varians yang terjadi dikategorikan favorable (menguntungkan). Diantaranya pada harga bahan baku per Januari-31 Desember 2012 secara signifikan yang terjadi yaitu tidak ada varians yang digolongkan merugikan, karena dikategorikan sebagai favorable atau menguntungkan. 2) Perusahaan sudah mengendalikan biaya secara efisien karena diperoleh pada biaya overhead pabrik, perusahaan mengeluarkan lebih sedikit biaya overhead variabelnya daripada kapasitas normalnya, yaitu biaya overhead variabel yang dikeluarkan sebesar Rp. 3.503.899.495 secara aktual sedangkan kapasitas normalnya sebesar Rp. 3.671.449.278 berarti tidak terjadi varians yang merugikan dan dikategorikan favorable atau menguntungkan, dengan begitu secara keseluruhan biaya produksi dapat terkendali dengan memadai karena tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau biaya yang berlebihan Saran Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat membantu perusahaan di masa mendatang, yaitu sebagai berikut: 1) Perusahaan juga harus memperhatikan cost driver dalam penentuan sistem biaya. Karena cost driver termasuk hal yang penting untuk diketahui. 2) Sebaiknya perusahaan mempertimbangkan dengan menggunakan historis cost sebagai alat pengendalian biaya juga. Karena mungkin dapat membantu perusahaan dalam menanggapi biaya. 3) Pengendalian biaya produksi dalam perusahaan seharusnya lebih difokuskan lagi. Mengingat faktor-faktor tertentu yang dapat memicu biaya pada waktu-waktu tertentu. DAFTAR PUSTAKA Hansen, Don R., Mowen, Maryanne M. 2009. Akuntansi Manajerial. Edisi Kedelapan. (Diterjemahkan oleh: Deny Arnos Kwary). Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Krismaji., Aryani. Y. A. 2011. Akuntansi Manajemen. Edisi Kedua. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta. Kuncoro, M. 2009. Metode Riset. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta. Martusa, Riki, dan Marsiana Jennie. 2010. Evaluasi Biaya Standar dalam Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus pada PT. PG. RAJAWALI SUBANG). Jurnal Bisnis Manajemen & Ekonomi. Vol. 9, No.11. ISSN: 1693-8305. Universitas Kristen Maranatha. Bandung. Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta. Mulyadi. 2009. Akuntansi Biaya. Edisi Kelima. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta. Mursyidi. 2010. Akuntansi Biaya: Conventional Costing, Just in Time, dan Activity-Based Costing. PT. Refika Aditama. Bandung. Samryn, L. M. 2012. Akuntansi Manajemen. Edisi Pertama. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Sekaran., Bougie,R. 2009. Research Method For Business: A Skill Building Aproach. John wiley and sons. Ltd. United Kingdom Simamora, H. 2012. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Penerbit Star Gate Publisher. Riau. Witjaksono, A. 2013. Akutansi Biaya. Edisi Revisi. Graha Ilmu. Yogyakarta. Pamungkas., Vera Afrianti. 2006. Evaluasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Pengendalian Biaya. (Studi Kasus pada PT. Cahaya Buana Intitama). Jurnal Ilmiah Ranggagading. Vol. 6, No. 1, April 2006:7-13. Sekolah Tinggi Ilmun Ekonomi Kesatuan Bogor. Bogor.


86

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN BIAYA PEMELIHARAAN AKTIVA TETAP (MESIN) UNTUK MENJAGA KELANCARAN PRODUKSI PADA PT. TROPICA COCOPRIMA Oleh: Anggreanny Pratiwi Walukow Agus Poputra Harijanto Sabijono Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Tropica Cocoprima dengan judul, “Analisis Perencanaan dan Pengendalian Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap (Mesin) Untuk Menjaga Kelancaran Produksi”. PT. Tropica Cocoprima adalah perusahaan yang menghasilkan tepung sebagai produk akhir dari proses produksi. Dalam proses produksi, mesin produksi memegang peranan penting dalam menghasilkan produk oleh karena itu sangat dibutuhkan perawatan agar terhindar dari sering terjadinya kerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya rutin biaya pemeliharaan mesin dalam rangka perencanaan dan pengendalian pada PT. Tropica Cocoprima. Untuk merencanakan dan mengendalikan biaya perlu diadakannya pemisahan antara biaya variabel dan biaya tetap. Pada penelitian ini, digunakan metode kuadrat terkecil untuk memisahkan biaya tetap dan biaya vaiabel. Perhitungan dengan menggunakan analisis selisih varian yaitu analisis tiga selisih, didapati bahwa perusahaan mendapatkan selisih menguntungkan untuk biaya pemeliharaan mesin tetap yaitu pada selisih efisiensikarena unit yang diproduksi yaitu 1.750.000 kg lebih besar dari unit yang direncanakan yaitu sebesar 1.166.415 kg. Kata kunci : analisis perencanaan,pengendalian ABSTRACT This researchwas case studyon PT. Tropica Cocoprima, the title is “Analysis of Planning and Contolling Maintenance Cost of Fixed Assets (Mechanical) To Maintain Smooth Production”. PT. Tropica Cocoprima is a company that produces flour as the end product of the production process. In the production process, production machinery plays an important rolein providing products there for eurgently needed care in order to avoid frequent damage. This purpose of research is to analysis routin cost of eengine maintenance cost for planning and control at PT. Tropica Cocoprima. To plan and controlling cost , need to the holding of separation between variable cost and fixed cost. This research used the least squares method for separate the variable cost and fixed cost. Calculations with using analysis three difference, was found that the companies getting difference inprofitable for costs maintenance of machine fixed namely on difference efficiency because the unit that produced is 1.750.000 kg greater than the planned unit is 1.166.415 kg. Keywords : analysis planning,control


87

PENDAHULUAN Latar Belakang Suatu perusahaan agar dapat mempertahankan aktivitas operasi dan manajemen yang baik, maka harus terus melakukan perbaikan dari periode ke periode. Perbaikan itu diantaranya adalah mutu produk, inovasi, ketepatan waktu saat produksi, dan memangkas biaya yang tidak perlu terjadi. Perolehan laba sangat ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu, maka perencanaan dan pengendalian biaya mutlak diperlukan agar tidak terjadi pemborosan. Pengeluaran biaya tersebut benar-benar diarahkan untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Perencanaan dan pengendalian biaya memiliki peranan yang besar bagi perusahaan. Proses perencanaan akan memberikan arah atau dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, sedangkan pengendalian akan menjamin terjadinya keselarasan antara tujuan-tujuan dan rencana perusahaan. Perencanaan dan pengendalian akan sangat membantu dan bermanfaat bagi perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif, dimana kondisi ini akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. PT. Tropica Cocoprima merupakan perusahaan yang memproduksi tepung yang mempunyai banyak mesin dalam kegiatan produksinya yaitu untuk mengubah bahan baku yaitu kelapa menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Mesin-mesin yang digunakan akan mengalami kerusakan jika tidak adanya kegiatan pemeliharaan dan hal ini bisa mengganggu jalannya proses produksi. Tentu saja kegiatan pemeliharaan atau perawatan mesin akan berjalan dengan efektif dan efisien jika manajemen bisa merencanakan dan mengendalikan biaya yang akan dikeluarkan dengan tepat, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perencanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan aktiva tetap (mesin) untuk menjaga kelancaran produksi pada PT. Tropica Cocoprima. Tujuan Penelitian Untuk menganalisis biaya rutin pemeliharaan mesin dalam rangka perencanaan dan pengendalian pada PT. Tropica Cocoprima. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Biaya Carter (2009:30) yang diterjemahkan oleh Krista, menyatakan bahwa biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Mulyadi (2009: 23),menyatakan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Prawironegoro dan Purwanti(2008: 49),menyatakan biaya adalah kas dan setara kas yang dikorbankan untuk memproduksi dan memperoleh barang atau jasa yang diharapkan akan memperoleh manfaat atau keuntungan dimasa mendatang. Selanjutnya Widilestariningtyas, dkk (2010:10), menyatakan bahwa biaya adalah biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Pengertian dan Tujuan Pemeliharaan Mesin Setiawan (2008:12), menyatakan bahwa pemeliharaan adalah tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik dengan memperbaharui umur masa pakai dan kegagalan/kerusakan mesin. Tujuan pemeliharaan yang utama dapat didefenisikan sebagai berikut. a. untuk memperpanjang kegunaan asset, b. untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi dan mendapatkan laba investasi maksimum yang mungkin,3 c. untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu, d. untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Perencanaan dan Pengendalian Biaya Dharmanegara (2010:5), menyatakan bahwa perencanaan diperlukan agar perusahaan dapat mengoperasikan departemen dan mencapai keberhasilan segmen. Ini melihat kepada apa yang harus dilakukan, bagaimana ini harus dilakukan, kapan ini harus dilakukan, oleh siapa. Carter (2009:5), menyatakan bahwa terdapat tiga jenis rencana yang dapat diidentifikasikan dalam entitas bisnis yaitu rencana strategik, rencana jangka pendek, dan rencana jangka panjang. Nafirin (2007:4), menyatakan bahwa perencanaan merupakan


88

tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana strategik diformulasikan di tingkat manajemen tertinggi, memerlukan pandangan luas atas perusahaan dan lingkungannya, paling tidak dapat diukur, dan diformulasikan pada interval waktu yang tidak teratur melalui proses yang pada dasarnya tidak sistematis, yang dimulai dengan pengidentifikasian kesempatan atau ancamaneksternal. Rencana jangka pendek, seringkali disebut anggaran, cukup terperinci guna memungkinkan disusunnya laporan keuangan proforma bagi entitas tersebut untuk suatu periode di masa depan (biasanya akhir dari periode anggaran). Rencana ini disusun melalui proses sistematis, sangat terukur, dinyatakan dalam ukuran finansial, terutama fokus pada perusahaan itu sendiridengan menganggap bahwa lingkungan eksternal seperti apa adanya, dan biasanya dipersiapkan untuk periode bulanan, kuartalan, atau tahunan. Selanjutnya, rencana jangka panjang atau anggaran jangka panjang, biasanya mencakup periode tiga sampai lima tahun ke depan. Dalam hal tingkat rincian dan keterukuran, rencana jangka panjang berada di antara rencana jangka pendek dan rencanan strategik. Selain perencanaan biaya, aktivitas pengendalian biaya juga mempunyai peran yang penting bagi perusahaan. Carter (2009:6),menyatakan bahwa pengendalian adalah usaha sistematis manajemen untuk mencapai tujuan. Aktivitas dimonitor secara kontinu untuk memastikan bahwa hasilnya akan berada dalam batasan yang diinginkan. Dharmanegara (2010:108), menyatakan bahwa perencanaan dan pengendalian dari item overhead memiliki dua tujuan utama yaitu sebagai berikut: 1. Untuk memperkecil biaya umum di manapun mereka terjadi 2. Untuk memastikan bahwa biaya overhead dialokasikan, dalam hal kebanyakan masalah akurasi, terhadap berbagai pekerjaan dan produk telah dibuat. Penelitian Terdahulu Tabel 1 Penelitian Terdahulu Nama/ Tahun Wijayanti/ 2008

Judul

Tujuan

Metode

Hasil

Persamaan

Perbedaan

Analisis perencanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan mesin dan instalasi pada PG. Kebon Agung.

Bertujuan untuk menganalisis pengendalian biaya pemeliharaan mesin dan instalasi PG. Kebon Agung.

Deskriptif

Hasil varians melaporkan bahwa tingkat efisiensi yang tidak maksimal karena tingkat sumberdaya manusia yang masih rendah dan juga untuk membuat rencana anggaran pada staf TUK tidak diimbangi dengan faktor eksternal seperti tingkat inflasi.

Peneliti sebelumnya menguraikan faktor yang sama yaitu perencanaan biaya pemeliharaan mesin.

Artiningrum /2003

Evaluasi perencanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan aktiva tetap (mesin) pada PG. Krebet Baru Bululawang

untuk mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan mesin yang dilaksanakan oleh PG. Krebet Baru Bululawang

Deskriptif

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis selisih, untuk selisih terkendali pada tahun 1999 yang terjadi adalah selisih yang tidak menguntungkan, sedangkan pada tahun 2000 adalah selisih yang menguntungkan. Untuk tahun 1999 dan 2000 selisih volume yang terjadi adalah selisih menguntungkan. Pada analisis tiga selisih diketahui selisih pengeluaran yang terjadi pada tahun 1999 adalah selisih yang tidak menguntungkan, sedangkan pada tahun 2000 selisih pengeluaran yang terjadi adalah selisih yang menguntungkan. Kemudian untuk selisih efisiensi yang terjadi pada tahun 1999 dan2000 adalah selisih yang menguntungkan.

Melakukan penelitian pada faktor yang sama yaitu perencanaan biaya pemeliharaan mesin.

Penelitian sebelumnya mengendalikan dengan menggunakan analisis empat varians sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis tiga selisih. Penelitian sebelumnya melakukan evaluasi dalam perncanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan sedangkan peneliti melakukan analisis data dalam merencanakan biaya pemeliharaan mesin.


89

METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Jenis Data 1. Data kuatitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya pemeliharaan mesin yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu PT. Tropica Cocoprima 2. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur organisasi. Sumber Data 1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber aslinya, data primer ini berupa hasil wawancara dengan manajer personalia dan staf bagian keuangan PT. Tropica Cocoprima. 2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak luar obyek penelitian yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan, literatur kuliah, makalah, jurnal, majalah dan koran serta literatur-litreratur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Prosedur Penelitian 1. Mengambil data biaya pemeliharaan mesin, pada PT. Tropica Cocoprima tahun 2011 dan 2012 2. Memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya pemeliharaan mesin 3. Menggunakan analisis selisih varian untuk mengetahui selisih kerugian dan keuntungan pada biaya pemeliharaan mesin Teknik Pengumpulan Data 1. Survei Lapangan, dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data-data yang diperlukan, dalam hal ini tentang biaya pemeliharaan mesin pada PT. Tropica Cocoprima. 2. Studi Kepustakaan, dimaksudkan untuk mendapatkan data yang sifatnya teoritis melalui penelaahan pada teori-teori yang telah dipelajari serta mencari sumber-sumber lain berdasarkan kepustakaan. 3. Dokumentasi, untuk memperoleh data-data dengan berdasarkan sejumlah dokumen-dokumen dan laporanlaporan tertulis yang dimiliki oleh PT. Tropica Cocoprima, khususnya yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan mesin tahun 2011 dan 2012. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah least squares method atau metode kuadrat terkecil untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian analisis data selanjutmya yaitu dengan menggunakan metode analisis tiga selisih. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum PT. Tropica Cocoprima adalah perusahaan dalam negeri yang konsisten dengan memproduksi tepung kelapa sejak awal berdirinya perusahaan. Pabrik ini dibangun pada tahun 1997dan mulaioperasi komersialpada bulan Mei1998.Sebanyak278personelbekerjadan kapasitaspabrik adalah275MTper bulanDC. Filosofi perusahaanselaluuntuk memproduksi dan memasokproduk-produkberkualitasyangaman dikonsumsi manusia. Perusahaan terletak di wilayah kelapa hasil tinggi Indonesia dan dilengkapi dengan keadaan fasilitas seni manufaktur. Produk kami diproses secara higienis dibawah control kualitas yang ketat dan operasi kami diawaki oleh personil yang berpengalaman, berdedikasi dan professional. Kami memiliki laboratorium sendiri, Independen kami di pabrik di mana pengujian baik bahan baku dan produk jadi dilakukan. Visi dan Misi 1. Adapun visi perusahaan adalah Our vision to be rocognized and respected as one of the premier high-quality Desiccated Coconut Producer (visi kami adalah untuk dikenal dan diakui sebagi salah satu penghasil (produsen) Tepung Kelapa yang berkualitas tinggi) 2. Dan misi perusahaan adalah PT. Tropica Cocoprima is committed to supplying the consumer and our costumer with finest high-quality sesiccated coconut products and be profitable in the process. PT. Tropica Cocoprima supports this goal with a corporate philosophy of adhering to highest ethical conduct in all its business dealings, treatment of its employees, social and environmental policies (PT. Tropica Cocoprima berkomitmen untuk menjadi pemasok produk Tepung Kelapa yang terbaik dan berkualitas tinggi kepada para


90

konsumen dan dengan proses yang menguntungkan. PT.Tropica Cocoprima mendukung tujuan ini dengan filosofi perusahaan yang menjunjung tinggi semua etika bisnis yang berlaku, mencakup perilaku karyawan, sosial dan kebijakan lingkungan). Hasil Penelitian Mesin Produksi Perusahaan membutuhkan mesin produksi untuk mengolah bahan baku yang digunakan untuk membantu tenaga kerja dalam menghasilkan output yang diharapkan dalam menunjang kegiatan produksinya. Mesin produksi yang digunakan oleh PT. Tropica Cocoprima adalah sebagai berikut: 1. Bagian Opening a. Mesin Nuts Cunter, untuk mengangkut kelapa biji ke box-box sheller. b. Mesin Sheller, mesin yang dipakai untuk mengupas tempurung dari kelapa. c. Mesin Conveyor tempurung, untuk mengangkut tempurung-tempurung yang sudah dikupas dari kelapa. d. Mesin Conveyer kelapa putih, untuk mengangkut daging kelapa putih yang sudah dikupas kulit arinya masuk ke bagian Wet. 2. Bagian Wet a. Mesin-mesin Screw-Daging Kelapa Putih (DKP) yang dari opening diangkut ke bagian penampungan DKP. Dari penampungan DKP ke tretment bak 5 di bak 5 ada mesin yang menunjukkan Screw untuk menaikkan DKP ke grinder (penggilingan). 3. Bagian Grinder a. Mesin Grinder, untuk menggiling DKP menjadi White Meet kemudian menuju mesin blancher alat untuk mematikan kuman/ bakteri. 4. Bagian Dryer a. Mesin Dryer, untuk pengeringan White Meet b. Mesin Rotex, untuk memisahkan produk yang dihasilkan c. Mesin pengepakan, produk akan siap untuk di packing sesuai ukuran produk. 5. Mesin Boiler, mesin yang mengubah air menjadi panas atau steam. Air panas atau steam dengan tekanan tertentu kemudian digunakan untuk mengalirkan panas pada proses produksi. Biaya Pemeliharaan Mesin Perusahaan membutuhkan biaya untuk kelancaran operasionalnya. Salah satu biaya yang penting bagi perusahaan adalah biaya pemeliharaan mesin yang adalah biaya menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan kemungkinan–kemungkinan yang menimbulkan kemacetan yang disebabkan karena kondisi fasilitas produksi yang tidak baik. Biaya pemeliharaan mesin yang terjadi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 109.545.000,00 dengan jam kerja mesin yaitu 3.168 jam. Selanjutnya pada tahun 2012 biaya pemeliharaan mesin adalah sebesar 133.545.000,00 dan jam kerja mesin adalah 3.516 jam. Pembahasan Analisis Perencanaan Biaya Pemeliharaan Mesin Tujuan proses anggaran adalah untuk mengarahkan pernyataan tujuan umum ke fokus perencanan biaya pemeliharaan aktiva tetap atau dalam hal ini lebih di khususkan kepada mesin produksi. Pihak manajemen harus melaksanakan kepemimpinan pada tahap perencanaan ini agar ada kerangka kerja yang nyata, jelas dan realistis dalam operasi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran yang bersifat khusus. Hal ini akan memberikan suatu dasar bagi pengukuran kinerja. Biaya variabel harus dipisahkan dengan biaya tetap untuk keakuratan hasil keputusan, untuk mengambil suatu keputusan yang memuaskan bagi perencanaan biaya pemeliharaan mesin dalam perusahaan. Data tahun 2011 akan menjadi standar atau patokan anggaran untuk menganalisis biaya perencanaan pemeliharaan mesin di tahun 2012. Penulis menggunakan metode analisis kuadrat terkecil (dengan bantuan Microsoft Excel 2010) untuk memisahkan biaya variabel dan biaya tetap, yang akan diuraikan pada tabel 2. Carter (2009:77), metode kuadrat terkecil (least squares method), kadang kala disebut analisis regresi, menentukan secara matematis garis yang paling sesuai, atau garis regresi linear, melalui sekelompok titik. Biaya variabel, b, dapat dihitung sebagai berikut. b= ∑(xi-x)(y1-y) = total kolom 6 ∑(xi-x)² total kolom 5


91

Biaya tetap, a, dapat dihitung menggunakan rumus untuk garis lurus sebagai berikut. y=a+bx Tabel 2 Perhitungan Biaya Pemeliharaan Mesin

Bulan

(1)

(2)

(3)

Y1

(Y1-Y) X1

(X1-X)

Biaya Pemeliharaan

Selisih dari Rata-rata Biaya Rp. 9.128.750,00

Jam Kerja Mesin

(4)

(5)

(6)

Selisih dari Ratarata 264 Jam

(4) Dikuadratkan

(4)x(2)

Januari

4.800.000,00

(4.328.750,00)

138

(126)

15.876

545.422.500,00

Febuari

10.570.000,00

1.441.250,00

128

(136)

18.496

(196.010.000,00)

Maret

12.150.000,00

3.021.250,00

349

85

7.225

256.806.250,00

April

8.350.000,00

(778.750,00)

286

22

484

(17.132.500,00)

Mei

10.100.000,00

971.250,00

318

54

2.916

52.447.500,00

Juni

12.150.000,00

3.021.250,00

349

85

7.225

256.806.250,00

Juli

7.430.000,00

(1.698.750,00)

271

7

49

(11.891.250,00)

Agustus

7.605.000,00

(1.523.750,00)

274

10

100

(15.237.500,00)

3,171,250.00

251

(13)

169

(41.226.250,00)

September

12.300.000,00

Oktober

8.620.000,00

(508,750.00)

264

-

-

-

November

8.350.000,00

(778,750.00)

286

22

484

(17.132.500,00)

Desember

7.120.000,00

(2,008,750.00)

254

(10)

100

20.087.500,00

109.545.000,00

-

3.168

-

53.124

832.940.000,00

Jumlah

Sumber : hasil olahan penulis Analisis Pengendalian Biaya Pemeliharaan Mesin Analisis selisih dibutuhkan dalam rangka untuk menetapkan penyebab terjadi selisih biaya, dan mengoreksi situasi yang merugikan. Dalam biaya pemeliharaan mesin dimungkinkan terjadi selisih, karena situasi atau standar yang tidak tepat sehingga terjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari situasi yang sesungguhnya terjadi. Mursyidi (2007:264), menyatakan bahwa proses penyusunan BOP standar sama dengan perhitungan BOP pada sistem normal (normal costing system) yang membedakan antara normal costing system dan standard costing system adalah bahwa dalam normal costing system membebankan BOP ke produk berdasarkan kapasitas sesungguhnya, sedangkan pada sistem biaya standar, BOP dibebankan ke produk berdasarkan kapasitas standar. Penelitian ini, akan digunakan data tahun 2011 sebagai patokan biaya atau standar sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya pada analisis perencanaan biaya pemeliharaan mesin dan akan digunakan dalam metode analisis tiga selisih. Untuk tahun 2011 yang merupakan patokan atau standar perencanaan dan pengendalian biaya, jumlah output yang dihasilkan perusahaan adalah sebanyak 1.750.000 kg. Selanjutnya pada tahun 2012, perusahaan menghasilkan output sebanyak 1.166.415 kg. a. Untuk biaya pemeliharaan mesin variabel a) Selisih tarif biaya pemeliharaan mesin variabel


92

(Tarif standar – tarif aktual) x Jam standar = (Rp. 109.545.000,00 - 133.545.000,00) x 3.168 = -76.032.000.000,00 (rugi) b) Selisih Efisiensi (jam standar – jam aktual) x tarif standar = (3.168 – 3.516) x 109.545.000,00 = -38.121.660.000,00 (rugi) c) Selisih tarif dan efisiensi (jam standar – jam aktual) x (tarif standar – tarif aktual) = (3.168 - 3.516) x (109.545.000 – 133.545.000) = -348 x -24.000.000 = -8.352.000.000,00 b. Untuk biaya pemeliharaan mesin tetap a) Selisih tarif biaya pemeliharaan mesin tetap (tarif standar – tarif aktual) x aktual output (unit) = (Rp. 109.545.000,00 - 133.545.000,00) x 1.166.415 kg = -27.993.960.000.000,00 (rugi) b) Selisih Efisiensi (standar unit yang diproduksi – aktual unit) x tarif standar = (1.750.000-1.166.415) x 109.545.000 = 583.585 x 109.545.000 = 63.928.818.825.000 (laba) c) Selisih tarif dan efisiensi (standar unit yang diproduksi – aktual unit) x (tarif standar –tarif aktual) = (1.750.000-1.166.415) x (Rp. 109.545.000,00 - 133.545.000,00) = 583.585 x -24.000.000 = -14.006.040.000.000 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis tiga selisih di atas, maka perhitungan selisih biaya pemeliharaan mesin dapat diuraikan sebagai berikut. a. Untuk biaya pemeliharaan mesin variabel terdapat selisih kerugian pada tarif biaya pemeliharaan mesin variabel, selisih efisiensi, dam selisih tarif dan efisiensi selisih kerugian ini diakibatkan karena yang biaya sesungguhnya terjadi atau biaya aktual lebih besar daripada rencana yang telah ditetapkan. b. Untuk biaya pemeliharaan mesin tetap, terdapat juga selisih kerugian pada perhitungan selisih tarif biaya pemeliharaan tetap dan selisih tarif dan efisiensi. Seperti pada biaya pemeliharaan mesin variabel, selisih kerugian diakibatkan oleh karena biaya aktual lebih besar dibandingkan rencana biaya direncanakan. Namun untuk perhitungan selisih efisiensi terdapat selisih menguntungkan karena standar unit yang diproduksi lebih besar daripada aktual unit sesungguhnya. Usulan Perencanaan Biaya Pemeliharaan Mesin Analisis regresi yang menggunakan rumus untuk garis lurus Y= a + bx digunakan dalam merencanakan biaya pemeliharaan mesin untuk periode tahun 2013. Usulan perencanaan biaya pemeliharaan mesin akan diuraikan pada tabel berikut ini.


93

Tabel 3 PT. Tropica Cocoprima Usulan Perencanaan Biaya Pemeliharaan Mesin Tahun 2013 Bulan

Biaya Pemeliharaan (Y)

X

X. Y

X²

Januari

6,800,000.00

-5

(34,000,000.00)

25

Febuari

12,570,000.00

-4

(50,280,000.00)

16

Maret

14,150,000.00

-3

(42,450,000.00)

9

April

10,350,000.00

-2

(20,700,000.00)

4

Mei

12,100,000.00

-1

(12,100,000.00)

1

Juni

14,150,000.00

0

-

0

Juli

9,430,000.00

1

9,430,000.00

1

2

19,210,000.00

4

Agustus September

9,605,000.00 14,300,000.00

3

42,900,000.00

9

Oktober

10,620,000.00

4

42,480,000.00

16

November

10,350,000.00

5

51,750,000.00

25

Desember

9,120,000.00

6

54,720,000.00

36

60,960,000.00

146

Jumlah

133,545,000.00

a = ∑Y = 133,545,000.00 = Rp. 11.128.750,00 N 12 b = ∑XY = 60,960,000.00 = Rp. 417.534,24 ∑X² 146 Y= a+bx Yjanuari2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (7) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 2.922.739,68 = Rp. 14,051,489.68 Yfebuari2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (8) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 3.340.273,92 = Rp. 14.469.023,92 Ymaret2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (9) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 3.757.808,16 = Rp. 14,886,558.16 Yapril2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (10) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 4.175.342,40 = Rp. 15.304.092,40 Ymei2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (11) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 4.592.876,64 = Rp. 15.721.626,64 Yjuni2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (12) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 5.010.410,88 = Rp. 16.139.160,88 Yjuli2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (13) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 5.427.945,12 = Rp. 16.556.695,12 Yagustus2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (14) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 5.845.479,36 = Rp. 16.974.229,36 Ysept2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (15) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 6.263.013,60 = Rp. 17,391,763.60


94

Yoktober2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (16) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 6.680.547,84 = Rp. 17.809.297,84 Ynov2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (17) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 7.098.082,08 = Rp. 18.226.832,08 Ydes2013 = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 417.534,24 (18) = Rp. 11.128.750,00 + Rp. 7.515.616,32 = Rp. 18.644.366,32 Berdasarkan perhitungan yang menggunakan analisis metode kuadrat terkecil tejadi peningkatan setiap bulannya. Dimana biaya pemeliharaan mesin pada bulan januari 2013 sebesar Rp.14,051,489.68. Hingga pada bulan desember 2013 sebesar mencapai Rp. 18.644.366,32. PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam menggunakan analisis tiga selisih, didapati bahwa perusahaan mendapatkan selisih menguntungkan untuk biaya pemeliharaan mesin tetap yaitu pada selisih efisiensi karena unit yang diproduksi yaitu 1.750.000 kg lebih besar dari unit yang direncanakan yaitu sebesar 1.166.415 kg. Saran Saran dari penelitian ini adalah perusahaan bisa menggunakan analisis varian untuk pengendalian biaya agar dapat mengetahui seberapa jauh selisih aktual dengan selisih yang direncanakan. DAFTAR PUSTAKA Artiningrum, Nurochmani. 2003. Evaluasi perencanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan aktiva tetap (mesin) pada PG. Krebet Baru Bululawang. Skripsi Unikom. Bandung. Carter, Wiliam. K., Milton, F, Usry. 2009. Akuntansi Biaya. Salemba Empat, Jakarta Dharmanegara Ida Bagus Agung. 2010. Penganggaran Perusahaan Teori dan Aplikasi. Graha Ilmu. Yogyakarta. Mulyadi. 2009. Akuntansi Biaya. UPP-Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.Yogyakarta Mursyidi. 2007. Akuntansi Biaya (Convertion Costing, Just in Time, dan Activity-Based Costing). Refika Aditama. Bandung Nafirin,M. 2007. Penganggaran Perusahaan. Salemba Empat. Jakarta Prawironegoro Darsono., Purwanti Ari. 2008. Akuntansi Manajemen. Mitra Wacana Media. Jakarta. Setiawan, F.D. 2008. Perawatan Mekanikal Mesin Produksi. Maximus. Yogyakarta. Widilestarinigtyas Ony., Sony W.F., dan Anggadhini Sri Dewi. 2010. Akuntansi Biaya. Graha Ilmu.Yogyakarta. Wijayanti, Finis. 2008. Analisis perencanaan dan pengendalian biaya pemeliharaan mesin dan instalasi pada PG. Kebon Agung. Skripsi Universitas Muhamadiyah. Malang.


95

ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN DAN PENGGUNAAN INTUISI AUDITOR DALAM MENDETEKSI KEKELIRUAN Oleh: Novitha Rosaliana Mariane Wuisan Agus T. Poputra Victorina Z. Tirayoh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email:[email protected] ABSTRAK Profesi akuntan merupakan profesi yang dilandaskan kepercayaan dari masyarakat. Namun dengan terjadinya kasus-kasus laporan keuangan oleh indikator serta terungkapnya solusi antara Kantor Akuntan Publik dengan kliennya agar lolos go publik menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap profesi akuntan latar belakang institusional dan hukum yang berbeda yang membedakan audit sektor publik dengan sektor swasta, dimana audit sektor publik mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibandingkan audit sektor swasta. Hal ini dapat diketahui bahwa auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintah terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan penggunaan intuisi auditor dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengalaman dan penggunaan intuisi auditor berpengaruh dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Hasil analisa korelasi ganda yang diperoleh bahwa hubungan antara variabel pengalaman dan penggunaan intuisi auditor dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara cukup kuat dan saling berpengaruh. Kata kunci : pengalaman, penggunaan intuisi dan mendeteksi kekeliruan ABSTRACT Accounting profession is aprofession that is based on the public trust. But with the case - the case of the financial statements and the disclosure of the indicator solutions between the public account firm and its clien in order to qualify to go public that the commmunity is not fully confident in the accounting profession. Institutional background and different laws that distinguish public sector audit by the private sector, where public sector auditing procedures and have different responsibilities and a broader role than the private sector audit. It can be seen that govemment auditor in carrying out their duties not only examine and assess the fairness of the financial statment of the public sector but also govemmen officials to assess compliance laws - laws and regulations. Purpose of this study was determine the effect of auditor experience and use intuition in detecting errors in the North Sulawesi Provincial Inspectorate. Methodes of analysis used in this study is multiple regression analysis. Result showed that experience and use intuition influential auditors in detecting errors in the North sulawesi Provincial Inspectorate. Multiple correlation analysis shows that the relationship between the variables of experience and use intuition auditors in detecting errors in the North Sulawesi Provincial Inspectorate strong enough. Keywords : experience, the use of intuition and detecting errors


96

PENDAHULUAN Latar Belakang Pemberian otonomi dan desentralisasi menurut UU RI No 32 tahun 2004 yang luas nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah kota dan juga provinsi tidak hanya membawa konsekuensi terhadap perubahan pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan, tetapi juga memberikan tuntutan kepada aparatur pemerintah kota dan provinsi untuk lebih terbuka, transparan dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Maka dalam pemerintahan sendiri juga sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan. Hal ini mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan – kebijakan yang dilakukan pemerintah. Noviyani dan Bandi (2009) menyatakan pengalaman sangat penting diperlukan dalam rangka kewajiban seorang pemeriksa terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit. Untuk membuktikan keahliannya atau profesionalisme seorang auditor harus memiliki pengalaman dalam praktek audit, karena auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Auditor–auditor yang berpengalaman dapat ditemui pada ihnstansi pemerintah terutama pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Instansi ini merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab langsung pada gubernur. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. 2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan intuisi auditor dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. TINJAUAN PUSTAKA Auditing (Pemeriksaan) Arens (2010:2) menyatakan bahwa auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaianinformasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang kompeten dan independen. Definisi audit yang berasal dari ASOBAC (A statement of Basic Auditing Concept) yang dikutip dari (Halim 2004:1) adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi buktibukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Soekrisno (2002:1) menyatakan bahwa auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta tataran-tataran pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Pemeriksaan akuntansi menurut Mulyadi (2004 : 9) yaitu suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Auditing menurut Yusuf (2004 : 11) adalah proses yang di tempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satu) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan yang telah ditetapkan. Jenis – jenis Audit Ada 3 jenis audit menurut Arens (2010:2). 1. Audit atas laporan keuangan/Financial Audit adalah yang bertujuan untuk menentukan kesesuaian informasi terukur yang akan diverifikasi dengan kriteria tertentu seperti standat akuntansi yang berlaku umum (PSAK).


97

2. Audit Operasional adalah penelaahan bagian dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. 3. Audit ketaatan adalah audit atas ketaatan auditee terhadap prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan baik aturan yang ditetapkan perusahaan maupun aturan yang ditetapkan oleh atau dengan pihak luar seperti pemerintah, bank, kreditor, atau pihak lainnya. Mulyadi (2004:82) menyatakan, jenis-jenis audit berdasarkan luas pemeriksaannya dibagi menjadi. 1. General Audit (Pemeriksaan Umum) Suatu pemeriksaan umum atas laporan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Spesial Audit (Pemeriksaan Khusus) Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara menyeluruh. Jenis audit berdasarkan jenis pemeriksaannya (Mulyadi 2004:83). a. Manajemen Audit (Operational Audit) Suatu pemeriksaan terhadap suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan, untuk mengetahui apakah kegiatan opersi tersebut sudah secara efektif, efisien dan ekonomis. b. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern. c. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) Pemeriksaan dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan rataan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Tunggal (2005:1) menyatakan internal audit adalah serangkaian proses dan teknik yang dilakukan oleh karyawan intern suatu organisasi untuk meyakinkan manajemen, secara tangan pertama, observasi di tempat, apakah. a. Pengendalian manajemen yang ada telah cukup memuaskan dan dibina secaa efektif. b. Catatan dan laporan keuangan, akuntansi dan lainnya menggambarkan dengan tepat dan segera kegiatan dan hasil yang sebenarnya. c. Setiap bagian, seksi atau unit lainnya bekerja sesuai rencana, kebijakan dan prosedur yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Mulyadi (2004:86-87) menyatakan prosedur audit terdiri. Inspeksi Pengamatan (Observation) Permintaan Keterangan (Enquing) Konfirmasi Penelusuran (Tracing) Pemeriksaan Bukti Pendukung (Voucing) Penghitungan (Counting) Scanning Pelaksanaan Ulang (Reperforming) Teknik Audit Berbantuan Komputer (Computer Assiten Audit Techniques).

Arens (2010:3) menyatakan, jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut: 1. Kantor akuntan publik terdaftar, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan dari semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan dibursa saham, mayoritas perusahan besar lainnya, serta banyak perusahaan berskala kecil dan organisasi non komersil. 2. Auditor pemerintah, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab mengevaluasi efisiensi, efektifitas, dan keekonomisan dari program atau proyek permerintah. 3. Auditor pajak, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan.


98

4. Auditor intern, yaitu auditor yang bekerja disuatu perusahaan untuk melaksanaan audit bagi kepentingan manejemen perusahaan. Auditor Sektor Publik Bastian (2003:66) menyatakan, audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka bayar. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintah daerah (Pemda), BUMN, BUMD dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Sedangkan kalau audit pada sektor bisnis, dilakukan pada perusahaan-perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Media akuntansi (2005:37), dalam pengertian yang umum khususnya bagi dunia akuntansi di negaranegara maju, organisasi sektor publik terbagi dalam tiga kelompok besar, yaitu. a. Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Departemen dan Badan-badan di bawah Pemerintah Eksekutif. b. Industri atau perusahaan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. c. Pemerintah Daerah, baik ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota, serta lembaga-lembaganya. Arens (2010:4) mengungkapkan Standar Profesional Akuntan Publik adalah sebagai berikut. a. Standar Umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam pelaksanaan audit dan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnyadengan cermat dan seksama. b. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bahan bukti kompeten yang memadai harus melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi, sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan hasil audit. c. Standar Pelaporan 1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. 4. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Pengaruh Pengalaman Terhadap Kekeliruan Pengaruh pengalaman dan pengetahuan sangat penting diperlukan dalam rangka kewajiban seorang pemeriksa terhadap tugasnya untuk memenuhi standar umum audit.Pengetahuan seorang auditor dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit.Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup Noviyani dan Bandi (2009). Berdasarkan penelitian bahwa pengalaman audit dapat mengurangi efek keyakinan pada pertimbangan auditor. Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa auditor yang lebih berpengalaman tidak sensitif terhadap tipe bukti tertentu, dalam hal bukti yang bersifat negatif atau positif. Hasil penelitian itu memiliki manfaat bagi praktik audit yang sudah seharusnya kantor akuntan menekankan pada aspek telaah kepada setiap staf auditor, sehingga pertimbangan yang dibuatnya bisa bebas dari faktor urutan bukti. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Noviyani dan Bandi(2009)yang menyimpulkan bahwa pengalaman akan berpengaruh terhadap pengetahuan auditor tentang jenis kekeliruan. Keahlian audit merupakan suatu kemampuan untuk mengetahui kekeliruan yang merupakan salah satu bagian dari kompetensi auditor.


99

Penggunaan Intuisi Dalam Mendeteksi Kekeliruan Pengalaman juga berpengaruh pada tingkat penggunaan intuisi individu dalam mengambil keputusan. Intuisi menuju pada kemampuan memberi kode, menyortir, dan mengakses kebermaknaan atau relevansi hasil keputusan masa lalu secara efisien. Intuisi bukan merupakan suatu daya kognitif yang terlahir atau kemampuan yang digunakan sesuai kehendak, melainkan suatu kemampuan belajar dari pengalaman Noviyani dan Bandi (2009). Konsep Kemampuan Mendeteksi Kekeliruan Noviyani dan Bandi (2009) menyatakan faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi perkembangan pengetahuan auditor itu adalah pengalaman audit, diskusi mengenai audit dengan rekan sekerja, pengawasan dan review pekerjaan oleh akuntan pemeriksa pengawas, program pelatihan, tindak lanjut perencanaan audit, dan penggunaan pedoman audit. Penelitian Terdahulu Tabel.1. Penelitian Terdahulu Nama peneliti/ Tahun Herawaty dan Susanto (2009)

Judul penelitian Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik

Noviyani Pengaruh dan Bandi Pengalaman dan (2009) Pelatihan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor Tentang Kekeliriuan

Tujuan

Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan

Metode Penelitian Regresi berganda

Untuk Regresi mengetahui berganda pengaruh Pengalaman dan pelatihan terhadap struktur pengetahuan Auditor tentang Kekeliriuan.

Hasil Penelitian

profesionalisme, pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan

Perbedaan

Persamaan

Peneliti sebelumnya Alat analisis meneliti profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam proses pemeriksaan laporan keuangan

Pengalaman Penelitian ini tidak Alat analisis mempunyai pengaruh meneliti tentang yang positif dan pelatihan auditor signifikan terhadap pengendalian jika suatu kekeliruan terjadi. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelatihan dengan jenis-jenis kekeliruan yang berbeda yang diketahui auditor

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. Sugiyono (2010:100) menyatakan penelitian kausalitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih.


100

Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang berada di Jalan 17 Agustus Manado, Sulawesi Utara. Periode waktu penelitian dimulai dari Januari sampai dengan April 2013. Prosedur Penelitian 1. Penulis melakukan kajian awal dengan melakukan studi literatur baik studi kepustakaan maupun membaca melalui internet. 2. Kemudian melakukan pengidentifikasian tentang masalah, merumuskannya, menetapkan tujuan/ manfaat penelitian, kemudian membatasi masalah ke lingkup yang disesuaikan dengan penelitian saat ini. 3. Perancangan dan persiapan survai pada objek penelitian yang telah ditentukan, kemudian pengumpulan data baik primer maupun sekunder. 4. Melakukan pengolahan data, dan membahasnya. 5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran guna melengkapi penelitian. Populasi dan Sampel Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para auditor pemerintah yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Sugiyono (2010:56) menyatakan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya dari jumlah populasi yang ada kemudian diambil sampel sebanyak 50 orang responden berdasarkan asumsi atau pendapat yang menyatakan bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, maka minimal diambil sampel sebanyak 30 subjek secara metode acak sederhana (simple random sampling). Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini diperlukan melalui beberapa kegiatan yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dan membagikan kuisioner pada auditor pemerintah yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Metode Analisa Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi ganda dengan menggunakan data yang diperoleh dengan bantuan kuesioner dari responden penelitian. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Sesuai dengan sumber data yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian, bahwa populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Secara keseluruhan proses pengambilan data dalam penelitian ini berjalan cukup baik, dalam arti bahwa setiap responden cukup responsif dan bersikap sangat koperatif dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, pada umumnya responden memberikan jawaban yang objektif sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang sangat akurat. Hasil uji Validitas dan Reliabilitas Uji validitas dan reliabilitas dilakukan sebelum analisis regresi. Berikut akan disajikan hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas variabel pengalaman auiditor (X1) yang terdiri dari 5 pernyataan atau itemternyata hasil uji validitas untuk variabel pengalaman auditor dengan 5 butir item ternyata semuanya valid karena berada diatas nilai kritisnya rtabel = 0,3610 sehingga butir instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh Alpha Cronbach = 0,837atau berada diatas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel pengalaman auditor dinyatakan reliabel. Hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas variabel penguunaan intuisiauditor (X2) yang terdiri dari 5 pernyataan atau item ternyata hasil uji validitas untuk variabel penggunaan intuisi auditor dengan 5 butir item ternyata semuanya valid karena berada diatas nilai kritisnya rtabel = 0,3610 sehingga butir instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh Alpha Cronbach = 0,750 atau berada diatas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel penggunaan intuisi auditor dinyatakan reliabel. Hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas variabel mendeteksi kekeliruan (Y) yang terdiri dari 5 pernyataan atau item ternyata hasil uji validitas untuk variabel mendeteksi kekeliruan dengan 5 butir item ternyata semuanya valid karena berada diatas nilai kritisnya rtabel = 0,3610 sehingga butir instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur


101

variabel penelitian. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh Alpha Cronbach = 0,912 atau berada diatas nilai kritis yang disarankan sebesar 0,6 sehingga variabel mendeteksi kekeliruan dinyatakan reliabel. Hasil Pengujian Hipotesis Uji t ini digunakan untuk mnegetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel (Y). Berdasarkan hasil uji t ini didapat: 1. Variabel pengalaman auditor, nilai thitung > ttabel (5,612> 1,685) dan nilai signifikansi P = 0,000< α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya pengalaman auditorberpengaruh dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. 2. Variabel penggunaan intuisi auditor, nilai thitung > ttabel (1.838> 1,685) .dan nilai signifikansi P = 0,032< α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya penggunaan intuisi auditorberpengaruh dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Pengujian hipótesis secara bersama (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Didapat bahwa nilai Fhitung >Ftabel (18,312>2,370) .dan nilai signifikansi P = 0,000< α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya pengalaman dan penggunaan intuisi auditorsecara bersama-sama berpengaruh dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Pembahasan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) diketahui bahwa pengalaman auditor memiliki nilai thitung > ttabel (5,612> 1,685)dan nilai signifikansi P = 0,000< α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya pengalaman auditorberpengaruh dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Penggunaan intuisi auditormemiliki nilai thitung > ttabel (1.838> 1,685) .dan nilai signifikansi P = 0,032< α = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya penggunaan intuisi auditorberpengaruh dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Dan koefisien korelasi yang dihasilkanantara pengalaman auditor (X 1) dan penggunan intuisi auditor (X2) dengan mendeteksi kekeliruan (Y) adalah sebesar 0,663 artinya pengalaman dan penggunaan intuisi auditor memiliki hubungan yang kuat dengan mendeteksi kekeliruan yaitu sebesar 66,2%. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa pengalaman dan penggunaan intuisi auditorberpengaruh dalam mendeteksi kekeliruan padaInspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Pengalaman dan penggunaan intuisiauditor memiliki kontribusi tersendiri dalam usaha auditor untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi kekeliruan dalam lingkungan audit. Dengan menyadari pernyatan tersebut maka sebagian besar auditor berusaha untuk manambahkan unsur pengalaman pada pengetahuan yang dimiliki dan penggunaan intuisi dalam proses audit. Hasil penelitian ini didukung teori dari Agus Hardjana (2001:46) yang menunjukkan bahwa ketika akuntan pemeriksa menjadi lebih berpengalaman maka, pertama, auditor menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan. Kedua, auditor memiliki salah pengertian yang lebih sedikit terhadap kekeliruan. Ketiga, auditor menjadi sadar mengenai kekeliruan yang lebih tidak lazim. Keempat, hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruan seperti departemen tempat terjadi kekeliruan dan pelanggaran tujuan pengendalian internal menjadi relatif lebih menonjol. Auditor yang berpengalaman mampu mengingat lebih banyak kekeliruan-kekeliruan dan lebih sedikit jumlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Auditor berpengalaman juga mengingat lebih banyak kekeliruankekeliruan yang tak lazim. Sedangkan penggunaan intuisi merujuk pada kemampuan untuk memberi kode, menyortir dan mengakses kebermaknaan atau relevansi hasil keputusan masa lalu secara efisien. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengalaman auditor berpengaruh dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. 2. Penggunaan intuisi berpengaruh dalam mendeteksi kekeliruan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut. 1. Menambah pengalaman agar auditor lebih tahu tentang jenis-jenis kekeliruan yang mungkin terjadi di lapangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kekeliruan.


102

2 Jika ingin lebih mendeteksi kekeliruan maka yang perlu diperhatikan adalah tingkat pendidikan harus ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. DAFTAR PUSTAKA Herawaty, Arleen ., Susanto, Yulius Kurnia. 2009. Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik. Skripsi. Trisakti School of Management. Jakarta. Arens, Alvin A. 2010. Auditing. Prentice Hall. New Jersey. Bastian, Indra. 2003. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi 7. BPFE. Yogyakarta. Halim Abdul. 2004. Teori Akuntansi. Edisi kedua. Erlangga. Jakarta. Media akuntansi. 2005 Edisi Juni Hal 37. Jakarta. Mulyadi. 2004. Auditing. Salemba Empat. Jakarta. Noviyani ., Bandi. 2009. Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor Tentang Kekeliriuan. Skripsi. UNS. Surakarta. Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 thn 2004 tentang Otonomi Daerah. Jakarta. Soekrisno, Agoes. 2002. Auditing oleh KAP. Jilid II. FE-UI. Jakarta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian. CV Alfabeta. Bandung. Tunggal, Amin Widjaja. 2005. Akuntansi Biaya, Ringkasan Teori Soal dan Jawab. Rineka Cipta. Jakarta. Yusuf, Amir Abdi. 2004. Analisis Laporan Keuanagan. Liberty. Jakarta.


103

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG Oleh: Mochammad Eko S. Kamba David P.E. Saerang Rudy J. Pusung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado e-mail: [email protected] ABSTRAK Bangsa yang sukses terlihat dari kemampuan bangsa itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka diperlukan dana, salah satunya melalui pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan tidak sepenuhnya tertagih dengan baik sehingga masih adanya beberapa tunggakan. Untuk menagih tunggakan tersebut diperlukan suatu pelaksanaan sistem penagihan yang baik dan terorganisir. Objek Penelitian ini dilakukan di Kantor pelayanan pajak pratama bitung, dimana dalam penelitian ini membahas tentang Evaluasi pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di kantor pelayanan pajak pratama Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung, (2) mengetahui tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung, (3) untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung tahun 2009-2011 sudah baik terlihat dari penerimaan Pajak Bumi dan bangunan yang selalu mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak kantor. Kata kunci : penagihan pajak bumi dan bangunan ABSTRACT The success of the ability of the nation itself in increasing the welfare of the people. To improve the wellbeing of its people, then the necessary funds, one of them through the Earth and building tax. The Earth and building taxes not fully collectible that still lack some of the arrears. To collect the arrears required an exercise of good collection system and organized. Object of the research was conducted at the KPP Pratama Bitung, which retail in this study discusses the evaluation of the implementation of the system of earth and building tax collection at KPP Pratama Bitung. The purpose of the this research is (1) to find out how the implementation of the system of earth and building tax collection at KPP Pratama Bitung, (2) know the level of tax revenues at KPP Pratama Bitung, (3) to find out how well implementation of the Tax collection system at KPP Pratama Bitung. This research uses qualitative data and quantitative data. Analytical method used is descriptive analysis method. The results showed that the implementation of the system of KPP Pratama Bitung in 2009-2011 is already good visible from Earth and building tax receipts that always hit the target set by the Office. Key words : earth and building tax collection


104

PENDAHULUAN Latar Belakang Bangsa yang sukses terlihat dari kemampuan bangsa itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka dibutuhkan dana untuk pembiayaan pembangunan. Usaha untuk mendapatkan dana tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Soemitro, dalam Mardiasmo (2011 : 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Meskipun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan hanya memberikan kontribusi yang tergolong kecil atau sedikit, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah. Sebagai salah satu pajak langsung, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya di daerah, maka daerah mendapat bagian yang besar. Meskipun membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, namun dalam realisasinya, setiap orang sukar untuk membayar pajak. Hal ini dapat diketahui dengan timbulnya tunggakan pajak. Dengan demikian, akan dilaksanakan penagihan pajak dengan dikeluarkannya Surat himbauan, Surat Teguran yang kemudian akan diterbitkannya Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, dan apabila pajak belum dilunasi akan diterbitkan Surat Paksa yang dilanjutkan dengan pelaksanaan sita, pengajuan/permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan, dilanjutkan dengan pengumuman lelang kemudian penjualan barang sitaan secara lelang menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990. Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung, hanya mencapai proses penyitaan belum mencapai proses pelelangan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP14/PJ.6/1990, dengan alasan jangka waktu yang diberikan KPP cukup lama sehingga wajib pajak dapat menyelesaikan tunggakan pajaknya sebelum barang wajib pajak yang disita akan dilelang. Kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan di kantor pelayanan pajak kota Bitung memerlukan adanya suatu pelaksanaan sistem yang baik dan terorganisir apabila angka persentase tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak tertagih ada yang meningkat. Untuk itu sistem yang diberlakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung perlu dikaji kembali untuk melihat kinerja dari sistem tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka judul penelitian ini adalah ‘’Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung’’. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. 2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. 3. Untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. TINJAUAN PUSTAKA Pajak Pajak dipungut secara paksa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007/KUP pasal 1 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keprluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.


105

Syarat Pemungutan Pajak Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan (Sumarsan, 2012 : 7), yaitu : 1. Pemungutan pajak harus adil. 2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. 3. Pemungutan pajak harus efisien. 4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (Widyaningsih, 2011 : 190) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Objek Pajak PBB Objek pajak PBB menurut Mardiasmo (2011 : 313) adalah bumi dan bangunan, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahakan penghitungan pajak yang terutang. Subjek Pajak PBB Subjek pajak PBB menurut Casavera (2009 : 232) pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Penagihan Pajak Mardiasmo (2011 : 125), menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000). Sistem Sistem (Gaol, 2008 : 9) adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan menuju suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/ Tahun Kurniawan (2006)

Judul

Tujuan

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus

Untuk mengungkap tingkat sosialisasi dan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kudus

Metode angket dan metode dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan tingkat sosialisasi pajak bumi dan bangunan sebesar 70,25% (tinggi) dan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 75,70% (tinggi)

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Metode analisis sebelumnya menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Sedangkan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif


106

Sari (2010)

Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung

Untuk menambah pengetahuan tentang Efektivitas pendapatan pajak bumi dan bangunan berdasarkan target pajak dan kontribusi berdasarkan pendapatan daerah di kota Bandung

Metode Deskriptif

Dari tahun 2002 sampai dengan 2008 realisasi pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2002, 2003, 2007, dan 2008 penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang PBB dan peneliti menggunakan metode deskriptif

Peneliti sebelumnya melihat kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau membandingkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2008 : 5). Tempat dan Waktu Pengumpulan Data Tempat dan waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Tempat Penelitian Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung Jalan Sam Ratulangi. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Mei 2013. Prosedur Penelitian Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sebagai berikut. 1. Mengajukan permohonan penelitian. Memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi untuk melakukan penelitian pada objek yang dipakai, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bitung. 2. Disposisi Pimpinan. Tindakan atau lanjutan dari pihak instansi dalam hal ini Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung untuk membuat dan memberikan surat perintah yang menjelasakan tentang izin penelitian pada instansi tersebut. 3. Pengumpulan Data. Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data penelitian, yaitu data mengenai Objek Pajak PBB dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. 4. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan Pada tahap ini dilakukan analisis data yang akan dipakai sesuai dengan judul penelitian untuk melengkapi dan menentukan hasil penelitian dan membahas masalah dalam penelitian. 5. Menarik Kesimpulan Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai akhir dari penelitian tersebut. Sumber Data Kuncoro (2009 : 148) menjelaskan sumber data merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli. Sumber Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.


107

a. Observasi Peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. b. wawancara Pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pegawai-pegawai pemerintah yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penelitian. c. Dokumentasi Pengumpulan data dengan cara menyalin laporan, data maupun catatan yang berkaitan dengan Objek Pajak PBB, Penerimaan Pajak PBB dan Prosedur Sistem Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini. 2. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Jumlah Objek Pajak PBB dan Realisasi Penerimaan PBB tahun 2009-2011, prosedur pelaksanaan sistem penagihan PBB, serta sejarah dari KPP Bitung, visi dan misi, dan struktur organisasi. Metode Analisis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu objek yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sangadji dan Sopiah, 2010: 21). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Gambaran Umum Objek Penelitian Kantor pelayanan pajak pratama Bitung merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak Kanwil XXI yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pokok Direktorat Jendral Pajak dalam mengelola penerimaan negara yang berasal dari pajak-pajak negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kantor pelayanan pajak Pratama Bitung diresmikan pada tahun 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung mulai beroperasi sejak tanggal 1 desember 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2006 dan surat edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE – 19/PJ/2007. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung Kantor pelayanan pjak pratama Bitung adalah urusan pelaksana Direktorat Jendral Pajak dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah yang dipimpin oleh kepala Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut. Wilayah kerja KPP Pratama Bitung yaitu Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara. Prosedur Penagihan Pajak berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 Prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Keputusan Direktorat Jendaral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 sebagai berikut. 1. Penerbitan Surat Teguran Penerbitan surat teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran STP BB atau SK. Pembetulan/SK, keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 2. Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus Surat peneribitan penagihan pajak seketika dan sekaligus diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran STP PBB dan SK. Pembetulan/SK, Keberatan/Putusan Banding yanng menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila. a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasainya. c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya. d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.


108

Dalam hal terdapat penanggung pajak telah diterbitkan surat teguran, maka penagihan seketika dan sekaligus dilakukan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum peneribitan surat paksa. Oleh karena itu, pengecualian jadwal waktu penagihan tersebut hanya berlaku sebelum diterbitkannya surat paksa, sedangkan jadwal waktu penagihan surat paksa mengikuti jadwal waktu normal. 3. Penerbitan Surat Paksa. Surat paksa diterbitkan segera setelah lewat (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. 4. Pelaksanaan Sita Penyitaan atas barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh juru sita pajak berdasarkan surat perintah melaksankan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. 5. Pengajuan/Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan kepada kantor lelang dengan menggunakan surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan apabila utang pajak dan atau biaya penagihannya tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Dalam jangka waktu antara pengajuan permintaan dan ditetapkannya jadwal waktu dan tempat pelelangan, kepala kantor pelayanan PBB dapat memberitahukan kesempatan terakhir kepada wajib pajak/penanggung pajak dan biaya penagihannya. 6. Pengumuman Lelang Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan (P2) membuat konsep pengumuman lelang dan menerusknnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk selanjutnya diumumkan di surat kabar, kemudian mencatat tanggal pemuatannya di dalam daftar pengawasan tindakan penagihan pajak bumi dan bangunan, setelah mendapat kepastian jadwal waktu dan tempat pelelangan dari Kepala Kantor, pengumuman lelang dilaksaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan sekurangkurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. 7. Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan Secara Lelang Ketentuan pelaksanaan penjualan barang sitaan secara lelang mengacu pada Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. SE-214/PJ/1990 Jo. SE-17/PN/1999 tanggal 25 agustus 1999 tentang lelang Eksekusi pajak. Pada dasarnya, tujuan utama lelang untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak. Akan tetapi lelang tidak dilaksanakan atas : a. Apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. b. Berdasarkan keputusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita. c. Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang mengabulkan gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak. d. Apabila objek sita yang akan di lelang musnah karena terbakar atau bencana alam. e. Pelaksanaan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang. Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan Objek pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang meliputi wilayah kerja Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara dapat dilihat dalam Tabel 2 - 4. Tabel 2. Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bitung Tahun 2009 – 2011 Tahun 2009 2010 2011 Jumlah

Objek Pajak 38.565 39.573 40.530 118.668

Sumber : KPP Pratama Bitung Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kota Bitung dari tahun 2009 – 2011 berbeda-beda dan mengalami peningkatan. Di tahun 2009 jumlah objek pajak di kota Bitung adalah sebanyak 38.565. Sedangkan Pada tahun 2010 objek pajak bumi dan bangunan di Kota Bitung adalah sebanyak 39.573. Dan pada tahun 2011 objek pajak bumi dan bangunan di Kota Bitung adalah sebanyak 40.530. Jadi, jumlah keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Bitung dari tahun 2009-2011 adalah sebanyak 118.668.


109

Tabel 3. Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Tahun 2009 – 2011 Tahun 2009 2010 2011 Jumlah

Objek Pajak 83.383 115.993 120.606 319.982

Sumber : KPP Pratama Bitung Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa dari tahun 2009 – 2011 juga berbeda-beda dan mengalami peningkatan. Di tahun 2009 jumlah objek pajak di Kabupaten Minahasa adalah sebanyak 83.383. Sedangkan Pada tahun 2010 objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa adalah sebanyak 115.993. Dan pada tahun 2011 objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa adalah sebanyak 120.606. jadi, jumlah keseluruhan objek pajak yang ada di Kabupaten Minahasa dari tahu 2009-2011 adalah sebanyak 319.982. Tabel 4. Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2009 – 2011 Tahun 2009 2010 2011 Jumlah

Objek Pajak 59.225 60.693 60.753 180.671

Sumber : KPP Pratama Bitung Dari Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2009 – 2011 juga berbeda-beda dan mengalami peningkatan. Di tahun 2009 jumlah objek pajak di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebanyak 59.225. Sedangkan Pada tahun 2010 objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebanyak 60.693. Dan pada tahun 2011 objek pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebanyak 60.753. jadi, jumlah keseluruhan objek pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2009-2011 adalah sebanyak 180.671. Dilihat dari dari jumlah objek pajak, wilayah kabupaten Minahasa merupakan wilayah yang memiliki objek pajak yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa utara.


110

Pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Bitung Gambar 1. Pelaksanaan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Bitung Pencabutan Sita

LUNAS (6 bulan ) 7 hari SP PT ST P

21 hari Surat Himba uan

Surat Tegura n

2x24 jam

SPMP/ Penyita an

SP

Jatuh tempo 14 hari tidak lunas Pengumuma n Lelang

14 hari Pelaksanaa n Lelang

Sumber : KPP Pratama Bitung Dasar penagihan pajak dan pelaksanaan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan setiap tahun berjalan, dengan sistem yang diberlakukan sebagai berikut. 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak bumi dan bangunan jatuh tempo pada tanggal 30 september tahun berjalan, di bulan ini diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jangka waktu jatuh tempo pembayaran adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Pemeberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tagihan Pajak oleh KPP Pratama Bitung. Selama kurun waktu (enam) bulan atau sekitar bulan maret tahun berjalan wajib pajak belum membayar pajak yang ditetapkan sebagai tunggakan pajak maka dalam 7 hari atau 1 minggu seksi penagihan akan menerbitkan surat himbauan. 2. Surat Himbauan Surat himbauan hanya akan diberikan kepada wajib pajak yang tercatat selama masa pembyaran pajaknya belum pernah menunggak, hal ini dikarenakan sebagai bahan pertimbangan dari kantor pajak bahwa wajib pajak yang bersangkutan mungkin tidak berniat untuk belum membayarkan tagihan pajaknya, hanya saja wajib pajak berhalangan untuk membayar pajak karena ada alasan tertentu. Surat himbauan hanya berisi himbauan kepada wajib pajak agar secepatnya melunasi tunggakan pajaknya. Karena itu tidak semua wajib pajak bumi dan bangunan mendapatkan surat himbuan, bagi wajib pajak yang tagihan pajaknya sering menunggak atau yang masi menunggak di tahun-tahun sebelumnya tidak perlu menerima surat ini karena kantor pajak akan memberikan surat teguran. Surat himbuan ini merupakan surat yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, oleh karena itu surat ini tidak berlandaskan undang-undang atau tidak berdasar hukum. 3. Surat Teguran Seksi penagihan akan mengeluarkan Surat Teguran apabila wajib pajak yang telah dikirimkan surat himbauan tidak menghiraukan dan tidak segera membayar tunggakan pajaknya. Surat teguran berisi teguran secara keras pada wajib pajak agar segera melunasi tunggakan pajaknya. Dalam surat teguran, wajib pajak akan deberikan waktu selama 21 hari sejak diterbitkannya surat wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya maka seksi penagihan akan menerbitkan Surat Paksa.


111

4. Surat Paksa Seksi penagihan akan mengeluarkan surat paksa apabila sampai dengan jatuh tempo 21 hari wajib pajak tidak mengindahkan surat teguran tersebut atau tidak secepatnya melunasi tunggakan pajaknya. Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berarti telah mempunyai hukum tetap, serta jangka waktu yang diberikan kepada wajib pajak hanya 2x24 jam sejak surat paksa diterbitkan. 5. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Surat Sita Seksi penagihan akan melaksankan penyitaan, dan menerbitkan surat sita setelah 2x24 jam wajib pajak belum juga melunasi tunggakan. Kedua surat ini bertujuan untuk menyampaikan kepada wajib pajak bahwa karena tunggakan pajaknya maka kantor pajak akan mengadakan penyitaan. Surat perintah melaksanakan penyitaan dan surat sita jatuh tempo 14 hari sejak surat diterbitkan. Pencabutan sita akan dilakukan dengan menerbitkan surat pencabutan sita oleh seksi penagihan apabila dalam 14 hari itu wajib pajak sudah melunasi tunggakan pajaknya Sebaliknya, jika dalam waktu 14 hari sejak diterbitknnya surat wajib pajak belum melunasi tunggakan pajaknya, maka dari pihak kantor pajak akan diadakan pengumuman lelang atas barang-barang yang akan disita. 6. Pelelangan Pihak pajak akan melaksanakan pelelangan atas barang sitaan karena pihak pajak mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan pelelangan atas barang- barang sitaan dari wajib pajak yang ditidak membayar tunggakan pajaknya setelah 14 hari pelelangan diumumkan. Pembahasan Setiap warga Negara pasti akan berurusan dengan yang namanya pajak. Pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara, namun setiap warga Negara ada yang sukar untuk membayar pajak sehingga akan menimbulkan adanya utang pajak dalam hal ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Utang pajak yang timbul atau kurang dibayar atau tidak dibayarnya pajak pada tanggal jatuh tempo merupakan penyebab dilakukannya tindakan penagihan pajak bumi dan bangunan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung harus melakukan tindakan penagihan atas pajak yang tertunggak atau kurang dibayar atau tidak dibayar. Pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Bitung didasarkan atas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tagihan Pajak pada saat jatuh tempo. Seksi penagihan akan mengirimkan surat himbauan apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SPPT dan STP, wajib pajak belum membayar tunggakan pajaknya Surat himbauan ini hanya ditujukan kepada wajib pajak tertentu atau wajib pajak yang belum pernah menunggak semasa tagihan pajak sebelumnya. Namun bagi wajib pajak yang sering menunggak, akan langsung diberikan surat teguran dengan cara dikirim langsung kepada penanggung pajak. Seksi penagihan akan menerbitkan surat paksa atau pemberitahuan dari jurusita pajak, kemudian dibuat BAP Surat paksa apabila saat jatuh tempo surat teguran yaitu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan, wajib pajak belum juga membayar tunggakan pajaknya Setelah 2x24 jam wajib pajak tidak mengiraukannya, maka seksi penagihan akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) dan surat sita. Surat sita jatuh tempo sejak 2x14 hari saejak diterbitkan. Bila dalam waktu tersebut wajib pajak sudah melunasi tunggakan pajaknya maka dari pihak kantor pajak akan melakukan pencabutan sita. Namun bila sebaliknya, dalam 14 (empat belas) hari wajib pajak belum juga melunasi tunggakan pajaknya maka dari pihak kantor pajak akan melakukan pengumuman lelang. Untuk barang yang bergerak, pengumuman lelang dilakukan sebanyak 1 kali sedangkan untuk barang yang tidak bergerak, pengumuman lelang dilakukan sebanyak 2 kali. Dilakukan pengumuman lelang dalam waktu 14 (empat belas) hari, wajib pajak belum membayar tunggakan pajaknya maka pihak kantor pajak akan melaksanakan lelang. Pada KPP Pratama Bitung, sejauh ini pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan hanya sampai pada proses penyitaan karena saat kantor pajak melakukan pengumuman lelang, kebanyakan dari wajib pajak telah melunasi tunggakan pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Bitung sudah baik namun masih ada sedikit kelemahan dalam menjalankan kegiatan penagihan pajak yaitu kurang adanya sosialisasi dan kurangnya sanksi yang cukup berat dari KPP Pratama Bitung, sehingga pelaksanaan sistem di KPP Pratama Bitung menjadi sedikit kurang baik. Berdasarkan tindakan penagihan yang ada di KPP Pratama Bitung dapat dilihat tingkat penerimaan PBB di KPP Bitung pada tahun 2009 – 2011 pada Tabel 5 di bawah ini.


112

Tabel 5. Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung Tahun 2009-2011 Tahun Target Realisasi Persentase 2009 Rp. 53.410.103.000 Rp. 60.260.165.000 112 % 2010 Rp. 54.441.879.512 Rp. 66.210.161.734 121 % 2011 Rp. 69.892.999.605 Rp. 72.829.102.077 104 % Sumber : KPP Pratama Bitung Tabel 5 menunjukan bahwa persentase angka penerimaan atas pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami naik turun. Pada tahun 2009-2011 penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bitung mencapai target yaitu Pada tahun 2009 target penerimaan pajak sebesar Rp. 53.410.103.000 dan terealisasi sebesar Rp. 60.260.165.000 sehingga persentasenya mencapai 112%, pada tahun 2010 target penerimaan pajak sebesar Rp. 54.441.879.512 dan terealisasi sebesar Rp. 66.210.161.734 sehingga persentasenya mencapai 121%, dan pada pada tahun 2011 target penerimaan pajak sebesar Rp. 69.892.999.605 dan terealisasi sebesar Rp. 72.829.102.077 sehingga persentasenya 104%. Di tahun 2009 - 2011 tersebut, walaupun presentase angka mengalami naik turun terlihat bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sudah bisa mencapai target penerimaan karena pencapaiannya telah melebihi dari 100%. Dapat terlihat bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung sangat serius dalam melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan yang terutang atau kurang dibayar. Hal ini dibuktikan dengan belum pernah ada penerimaan PBB yang tidak mencapai target dalam tahun 2009 – 2011 dan belum pernah juga dilakukannya pelelangan atas barang-barang wajib pajak yang disita. Proses penagihan pajak hanya sampai pada proses penyitaan. Pada saat pihak KPP Pratama Bitung melakukan pengumuman lelang, para penanggung pajak telah melunasi tunggakan pajaknya. Hal yang terpenting dilakukannya penagihan pajak yaitu agar setiap penanggung pajak dapat membayar dan melunasi utang pajak beserta dengan biaya-biaya penagihan pajak, sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditentukan dan dapat meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap berpegang pada undang-undang yang berlaku yang menjadi dasar dari penagihan pajak bumi dan bangunan yaitu UndangUndang No. 12 tahun 1994. Adapun Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 yang menjadi acuan dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan. Isi dalam UU No. 12 tahun 1994, dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak maka sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung dapat disimpulkan sudah baik walaupun terdapat sedikit kekurangan. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. 1. SPPT dan STP merupakan dasar dari penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan PBB dimulai dari proses penerbitan Surat Himbauan, Surat Teguran (21 hari), kemudian Surat Paksa (2 x 24 jam), kemudian Surat Sita (14 hari), setelah itu Pengumuman Lelang (14 hari) hingga melaksanakan Pelelangan. 2. Tingkat penerimaan PBB di Kator Pelayanan Pajak Pratama Bitung pada tahun 2009 – 2011 telah mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak kantor, yang mana pada tahun 2009 mencapai 112 %, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 121 % dan pada tahun 2011 mencapai 104 %. 3. Secara keseluruhan pelaksanaan sistem penagihan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Bitung sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan ketaatan dari penanggung pajak dan meningkatkan penerimaan pajak, hal ini terlihat dari tahun 2009 hingga tahun 2011 bahwa penerimaan di KPP Pratama Bitung selalu mencapai target yang telah ditentukan dan proses penagihan hanya sampai pada proses penyitaan, belum adanya proses pelelangan. 4. Besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat bergantung dari pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan. Apabila Kantor Pelayanan Pajak melaksanankan penagihan pajak dengan baik dan tegas, maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak kantor, namun sebaliknya Apabila Kantor Pelayanan Pajak belum melaksanankan penagihan pajak dengan baik dan tegas, maka penerimaan pajak bumi dan bangunan tentu tidak akan bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Bitung tersebut. Saran Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.


113

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung disarankan harus meningkatkan kegiatan sosialisasi di setiap daerah baik kepada wajib pajak yang telah terdaftar maupun belum terdaftar bahwa membayar pajak tepat waktu itu sangat baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. 2. Sanksi denda yang diberikan kepada penanggung pajak yang sering menunggak sebaiknya ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera kepada setiap penanggung pajak yang sering menunggak. 3. KPP Pratama Bitung sebaiknya memberikan penghargaan lebih kepada petugas pajak yang menjalankan tugas penagihannya dengan baik agar mereka lebih termotivasi untuk menjalankan tugas penagihan yang diberikan oleh pimpinan kantor. 4. KPP Pratama Bitung juga disarankan memberikan satu penghargaan khusus setiap tahunnya kepada wajib pajak yang selalu membayar pajak tepat waktu sehingga tidak akan adanya penunggakan. DAFTAR PUSTAKA Casavera. 2009. Perpajakan. Graha ilmu. Yogyakarta. Gaol, Chr. Jimmy L. 2008. Sistem Imformasi manajemen : Pemahaman dan Aplikasi. Grasindo. Jakarta. Kuncoro, Mudrajat. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Erlangga. Jakarta Kurniawan, Dhani. 2006. Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang. Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta. Sangadji., Sopiah. 2010. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Andi. Yogyakarta. Sari, Yulia Anggara. 2010. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. Jurnal Wacana Kinerja Volume 13 No.2 November 2010 (173-185). Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung Sumarsan, Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan UndangUndang Terbaru. Edisi 2. Indeks: Jakarta. Widyaningsih, Aristanti. 2011. Hukum Pajak Dan Perpajakan. Alfabeta. Bandung. Republik Indonesia . Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990. Jakarta. ________________ . Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum perpajakan. Jakarta. ________________ . Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta.


114

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP BITUNG Oleh: Regina Laurensana Tuwaidan Jullie J. Sondakh Inggriani Elim Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado e-mail: [email protected] ABSTRAK Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25. Objek penelitian skripsi ini adalah kantor pelayanan pajak pratama Bitung. Tugas dari Kantor pelayanan pajak Bitung adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan analisis stastistik regresi linier sederhana serta menggunakan data sekunder yaitu surat setoran pajak yang masuk tepat waktu dan jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dikantor pelayanan pajak Bitung dari bulan januari 2009 sampai dengan juli 2012. Hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25. Hal ini disebabkan karena masih kurang adanya kesadaran masyarakat di kota Bitung terhadap pentingya membayar pajak secara tepat waktu dan jumlah surat setoran pajak (SSP) yang masuk tepat waktu terdapat laporan perhitungan pajaknya yang nihil. Kata kunci : wajib pajak, penerimaan pajak, PPh. ABSTRACT State Revenue sources used to funance goverment ecpenditure and development one of which is taxes. Tax revenues indirectly aimed at improving the welfare and prosperity of the community. Thus study aimed to determine the influence of level of private taxpayer to the receipt of income tax article . The duty of Manado Primary Tax Office is to perform the basic tasks of Directorate General Of Taxation in Country’s revenue. This study uses is the analytical method used is simple linier regression statical analysis and also use the secondary data is the tax letter of incoming payment on time and the amount of income tax article payer which is registered in Bitung Primary Tax Office from january 2009 until july 2012. The research results reveals that the level of complience of private taxpayer amount has no significant effect to the receipt of income tax article . This is because they lack the awareness of the public in the Bitung city the importance of paying on time and the tax letter of incoming payment on time there are reports of naught calculation tax. Keywords : taxpayers,tax revenue, income tax.


115

PENDAHULUAN Latar Belakang Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Adriani menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Widyaningsih, 2011 : 2). Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessement. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sesuai dengan sistem self assessement, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (Casavera, 2009 : 3). Kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), fiskus sebagai aparatur pajak, maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri. Kriteria wajib pajak dikatakan patuh, yakni tepat waktu dalam membayar pajak, tidak mempunyai tunggakan pajak, dan pengisian SSP mendekati kebenaran, atau tidak melenceng jauh dari pada semestinya . Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak di Bitung, disebabkan oleh karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada atau terdaftar pada KPP di Bitung masih rendah. Bisa dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2009 sebesar 44.319 dan wajib pajak yang menyetor pajak atau mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) hanya sebesar 8.152 atau 18% dari wajib pajak yang menyetor pajaknya , pada tahun 2010 jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2010 sebesar 14.084 dan wajib pajak yang menyetor pajak atau mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) hanya sebesar 11.201 atau 79% dari wajib pajak yang menyetor pajaknya, dan pada tahun 2011 jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2011 sebesar 10.213 dan wajib pajak yang menyetor pajak atau mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 9.966 atau 97% dari wajib pajak yang menyetor pajaknya, serta tahun 2012 jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2012 sebesar 6.355 dan wajib pajak yang menyetor pajak atau mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar 5.322 atau 83% dari wajib pajak yang menyetor pajaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009 wajib pajak yang membayar pajak tidak lebih dari setengah atau hanya 18% dari wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bitung dan pada tahun 2010 sebesar 79%, pada tahun 2011 sebesar 97%, dan sampai dengan tahun 2012 sebesar 83% wajib pajak yang membayar pajak sudah lebih dari setengah tetapi tidak mencapai jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bitung. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Bitung masih rendah. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Bitung. TINJAUAN PUSTAKA Pajak Adriani menyatakan pajak adalah iuran masyarkat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayaranya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan ( Pudyatmoko,2009 : 3 ). Syarat Pemungutan Pajak Pembebanan pajak pada masyarakat tidaklah mudah. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan (Sumarsan, 2012 : 7), yaitu :


116

1. 2. 3. 4.

Pemungutan pajak harus adil. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus efisien. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Tarif Pajak Struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal 4 ( empat) macam tarif, (Waluyo, 2011 : 18) adalah sebagai berikut : 1. Tarif Pajak Proposional/Sebanding. Tarif pajak proposional yaitu tarif pajak yang berupa presentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. 2. Tarif Pajak Progresif. Tarif pajak progresif yaitu tarif pajak yang prensentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. 3. Tarif Pajak Degresif. Tarif pajak degresif adalah presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 4. Tarif Pajak Tetap. Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang teruatang adalah tetap. Surat Setoran Pajak (SSP) UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui Kantor Pos dan Bank Persepsi (Sumarsan, 2012 : 53). PPh Pasal 25 Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak yang berjalan (Waluyo, 2011 : 305). Angsuran pajak pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (Lubis, et al. 2010 : 144). Kepatuhan Wajib Pajak Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah self assessment maka wajib pajak harus aktif memenuhi kewaiban perpajakannya mulai dari mendaftrakan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik benar sampai dengan melunasi pajak terutang (Rahman, 2010 : 23). Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu.


117

Penelitian Terdahulu Tabel.1 Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/Tahun Lainutu (2013)

Judul

Tujuan

Pengaruh jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 terhadap penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Manado

Pangemanan (2013)

Hubungan jumah dan kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan PPh KPP Pratama Manado

Untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak PPh pasal 21 orang pribadi terhadap penerimaan PPh pasal 21. Untuk melihat seberapa kuat hubungan antara jumlah dan kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan PPh di KPP Pratama Manado

Metode Penelitian Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Jumlah wajib pajak PPH pasal 21 Orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21

Peneliti sebelumnya menggunakan pembahasan tentang wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama

Objek peneliti sebelumnya menggunakan variabel terikat yauti penerimaan PPh Pasal 21

Analisis korelasi berganda

Kepatuhan wajib pajak badan dalam hal ini pelaporasn SPT Tahunan tidak mendukung adanya variabel tersebut dengan alasan kemungkinan adanya pelaporan yang terlambat dan tidak riil

Penelitian sebelumnya pembhasan mengenai halhal yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak

Peneliti sebelumnya menggunakan kepatuhan wajib pajak badan dan objek tempat yang berbeda.

Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : H1 : Tingkat Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Data adalah keterangan mengenai sesuatu yang diperoleh dalam suatu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan dan memecahkan masalah-masalah sesuai dengan konteks judul yang diambil dengan maksud tujuan tersebut. 1. Penelitian Eksploratif (Eksploratory Research) Penelitian eksploratif (eksploratory research) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. 2. Penelitian konklusif (Conclusive Research) Penelitian konklusif (conclusive research) adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji atau membuktikan sesuatu dan untuk membantu peneliti dalam memilih tindakan khusus selanjutnya. Penelitian konklusif dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu studi deskriptif (descriptive study) dan studi eksperimen (eksperimental study). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian konklusif dengan menggunakan studi eksperimental, dimana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengujian yang tepat dalam menarik kesimpulan hubungan sebab akibat antar variabel. Teknik Pengumpulan Data 1. Survey


118

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk mendapatkan dan mencatat data yang diperlukan, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak. 2. Interview Pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pegawai-pegawai pemerintah yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak yang dapat memberikan informasi untuk keperluan penelitian. 3. Dokumentasi Pengumpulan data dengan cara menyalin laporan, data maupun catatan yang berkaitan dengan pelaporan SSP masa yang masuk tepat waktu dan penerimaan pajak dan data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi liniear sederhana dengan menggunakan program komputerisasi yaitu program SPSS 17 for Windows (Statistical Product and Service Solution). Program ini digunakan untuk mencari pengaruh variabel independent, yaitu Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan variabel dependent yaitu Penerimaan Pajak PPh Pasal 25. Persamaan umum regresi liniear sederhana adalah sebagai berikut. Y = a + bX Dimana: Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 a = Nilai konstanta b = Koefisien regresi X = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Uji Asumsi Klasik Pengujian Asumsi Klasik bertujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator liniear tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbiased Estimator/ BLUE). Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Uji Normalitas Uji normalitas data yang digunakan untuk melakukan pengujian data observasi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ada cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas pada model regresi yaitu dengan uji Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov, konsep dasar dari uji Kolmogorov Smirnorv adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. 2. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi adalah terjadinya hubungan antara variabel independent digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, cross section atau time series. 3. Uji Heteroskedastisitas Semua model dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Uji Regresi Linier Sederhana 1. Uji t Dilakukan unutk mengetahui pengaruh variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel independen. 2. Korelasi dan Determinasi Korelasi adalah mengukur keeratan suatu hubungan, keeratan suatu hubungan ini dinyatakan dengan besaran nilai korelasi (R) yang nilainya berada dalam rentang -1 sampai dengan 1 (Thrihendradi, 2009 : 197). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bitung Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) masa yang masuk tepat waktu dan penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 masih rendah. Bisa dilihat dari tabel 1.2 dimana pada tahun 2009 wajib pajak yang terdaftar sebesar 44.319 dan wajib pajak yang membayar pajak hanya 8.152 atau 18% wajib pajak yang membayar pajak. Dan pada tahun


119

2010 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan dalam wajib pajak membayar pajaknya, jumlah wajib pajak yang terdaftar 2010 sebesar 14.084 dan yang membayar pajaknya sebesar 11.201 atau 79% dari wajib pajak membayar pajaknya dan pada tahun 2011 wajib pajak yang terdaftar membayar pajaknya mencapai 97% dilihat dari wajib pajak yang membayar pajak sebesar 10.213 dan membayar pajak sebesar 9.996 tapi di tahun 2012 mengalami penurunan dari wajib pajak terdaftar sebesar 6.355 dan yang membayar pajaknya 5.322 atau 83% wajib pajak yang membayar pajaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Bitung masih rendah. Pembahasan Analisis Statistik 1. Hasil uji Asumsi klasik a. Uji Normalitas Uji normalitas digunakan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Dengan menggunakan data yang sudah ada, penulis akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov . Uji Kolmogorov Smirnov dengan kaidah keputusan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 (taraf kesalahan 5%), maka dapat dikatakan residual model berdistribusi normal. Diambil keluaran yang ada nilai kolmogorov smirnov pada tabel Test of Normality sebagai berikut : Tabel 2. Uji Normalitas Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov Statistic

Unstandardized Residual

df

.107

42

a

Sig. .200 *

Shapiro-Wilk

Statistic .898

df 42

Sig. .011

*. This is a lower bound of the true significance. a. Lilliefors Significance Correction

(sumber : Hasil olah SPSS) Hasil output di atas, dapat dilihat bahwa uji kolmogorov smirnov nilai sig sebesar 0,011 lebih besar dari dari 0,05 didasarkan pada ketentuan, maka data berdistribusi normal b. Uji Autokorelasi Uji Durbin-Watson digunakan untuk melihat apakah terdapat autokorelasi atau tidak pada tabel output Model Summary. Tabel. 3. Uji Autokorelasi b M o d e l Su m m ar y

Dur binWa ts on 1.60 3a

Mod el 1

a. Pr e dictor s: ( Co nsta nt) , SPT b. Depe nd ent V ar ia ble: PPh

(sumber : Hasil olah SPSS) Suatu model dapat dinyatakan tidak terjadi gejala autokorelasi, jika probabilitas nilai Durbin-Watson lebih dari 0,05. Pada tabel 3. Model Summary di atas probabilitas nilai Durbin-Watson adalah 1,603, angka tersebut 1,603 0,05. Maka dapat dipastikan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi. c. Uji Heteroskedistisitas Penelitian ini untuk menguji heteroskedastitas akan digunakan uji Glesyer. Pada tabel dibawah ini merupakan hasil output Coefficient untuk menguji heteroskedastisitas.


120

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas Coefficents Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1

(Constant)

B .268

SSP

.012

Standardized Coefficients

Std. Error .569 .087

Beta

t .021

.470

Sig. .640

.142

.888

a. Dependent Variable: AR

(sumber : Hasil olah SPSS) Suatu model dapat dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas jika nilai probabilitas atau signifikasi 0,05. Tabel 4. di atas menunjukan bahwa probabilitas atau taraf signifikasi memiliki nilai sebesar 0,888. Dengan menggunkan uji Glesyer , maka variabel independen memiliki tingkat signifikasi diatas 0,05 terhadap absolut residualnya sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data penelitian tidak terjadi efek heteroskedistisitas. 2. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana a. Uji t Hasil uji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap jumlah penerimaan pajak PPh pasal 25 dapat dilihat pada tabel 5. di bawah ini. Tabel 5. Uji t a Coe fficien ts

Model 1

(Cons tant) SSP

Unstandardiz ed Coef f icients B Std. Error 18.453 .859 .070 .131

Standardized Coef f icients Beta .079

t 21.485 .538

Sig. .000 .593

a. Dependent Variable: PPh

(Sumber : Hasil olah SPSS) Hipotesis yang telah dirumuskan : H0 0,Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh signifikanterhadap Penerimaan Pajak Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. Ha 0, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pasal 25 Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. Dengan ketentuan pada uji t sebagai berikut : 1. Berdasarkan perbandingan dengan a. Jika maka H0 ditolak dan Ha diterima. b. Jika , maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hasil output tabel 5. Coefficients di atas, nilai yaitu variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari surat setoran pajak (SSP) yang masuk tepat waktu adalah sebesar 0,538 dan yang menggunakan degree of freedom (df) jumlah data -2-1 atau 42-1-2=40 maka hasil yang diperoleh sebesar 1,683 (dilihat pada lampiran) sehingga atau 0,538 1,683 , maka H0 diterima dan Ha ditolak. 2. Berdasarkan tingkat signifikasi a. Jika signifikasi/probabilitas 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. . b. Jika signifikasi/probabilitas 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan tingkat signifikasi maka variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari surat setoran pajak (SSP) yang masuk tepat waktu sebesar 0,593. Sehingga nilai signifikasi 0,593 0,05 maka H0 diterima, Ha ditolak artinya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 orang pribadi di KPP Pratama Bitung. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis yang menduga bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 di KPP Pratama Bitung adalah tidak terbukti. a. Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi (Uji R dan )


121

Untuk melihat besarnya koefisien korelasi dan determinasi, yaitu dengan melihat tabel 6 hasil output Model Summary seperti terlihat dalam tabel berikut : Tabel 6. Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi M o d el Su m m ary Model 1

R .079 a

R Square .006

A djusted R Square -.015

Std. Error of the Estimate .47488

a. Predictors: (Constant), SSP

Koefisien korelasi (R) yaitu sebuah nilai untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel respon atau variabel dependen dengan variabel predictor atau variabel independent (penjelas), hubungan ini dinyatakan dengan besaran nilai korelasi (R) yang nilainya berada dalam rentang -1 sampai dengan 1. Angka koefisien R yaitu 0,079 maka hubungan cukup kuat dan arah hubungan tersebut berkebalikan. Koefisien determinasi (R Square) yaitu nilai yang digunakan untuk melihat sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi sebenarnya. Angka R square yaitu 0,006 merupakan angka pengkuadratan dari koefisien korelasi atau ( 0.079 x 0.079 = 0.006). R square biasa disebut dengan koefisien determinasi angka tersebut berarti 0.06% penerimaan PPh pasal 25 WPOP pada KPP di Bitung dpat dijelaskan oleh variabel tingkat kepatuhan WPOP, sedangkan sisanya (100%-0.06% = 99,94%) disebabkan oleh faktor atau variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pembahasan Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pajak adalah salah satu elemen penting untuk menyokong atau bahkan menyukseskan pembangunan di setiap kota atau provinsi, dikarenakan peranan penting dari penerimaan pajak untuk setiap sektor pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pajak selanjutnya bisa didapatkan dari setiap individu atau badan usaha yang ada/beroperasi di suatu kota atau provinsi, yang mana nominal dari setiap orang atau perusahaan/lembaga tersebut bisa sangat bervariasi. Penerimaan pajak tersebut akan bermanfaat untuk setiap rencana pembangunan yang ada di setiap kota atau provinsi, mulai dari pembangunan fisik fasilitas umum sampai dengan peningkatan pendidikan di daerah tersebut. Sehubungan dengan peranan penting dari pajak untuk pembangunan suatu daerah, ada satu konsep khusus yang mesti diperhatikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah di setiap kota atau provinsi di Indonesia, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menjadi penting karena di setiap kota atau provinsi pasti terdapat banyak orang dengan pekerjaan yang berbeda-beda dan akan menyetorkan nominal pajak yang tidak sama setiap bulan atau tahun. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selanjutnya mempengaruhi oleh Penerimaan pajak. Secara khusus, hubungan penting di antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penerimaan pajak dari masyarakat yang ada di Kota Bitung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil analisis uji parsial Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak pada KPP di Bitung dengan tingkat probabilitas adalah 0,593 itu berarti H 0 diterima artinya tingkat kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena masih kurang adanya kesadaran masyarakat di kota tersebut terhadap pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan jumlah surat setoran pajak (SSP) yang masuk tepat waktu terdapat laporan perhitungan pajaknya yang nihil. Tapi kewajiban untuk membayar lunas perhitungan atas jumlah pajak yang terhutang tetap dibayar oleh WPOP. Hasil dari koefisien determinasi disesuaikan (R Square) sebesar 0,06 %. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan PPh pasal 25 orang pribadi di KPP Bitung mempengaruhi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.006 sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar penelitian ini. PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dengan jumlah surat setoran pajak (SSP) yang masuk tepat waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 2. Tingkat Kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dikota tersebut terhadap pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan jumlah surat setoran pajak (SSP) yang masuk tepat waktu terdapat laporan perhitungan pajaknya yang


122

nihil tetapi kewajiban untuk membayar lunas perhitungan atas jumlah pajak yang terhutang tetap dibayar oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP). 3. Penerimaan PPh pasal 25 orang pribadi di KPP Bitung mempengaruhi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.006 sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain di luar penelitian ini. Saran Saran yang dapat diberikan setelah melakukan peneltian ini yaitu peningkatan mutu pelayanan aparat pajak pada KPP Pratama Bitung yang berarti bahwa aparat pajak harus memudahkan wajib pajaknya untuk dapat memenuhi kewajibannya. Misalnya meningkatkan sosialisasi dalam pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi sehingga wajib pajak lebih memahami dan mudah untuk menggunakan teknologi dalam membayar pajak. Dan terhadap wajib pajak terdaftar tetapi tidak dimasukkan kembali agar dikenai sanksi denda administrasi dan aparat lebih tegas dalam memberikan sanksi. DAFTAR PUSTAKA Casavera. 2009. Perpajakan. Graha ilmu. Yogyakarta. Lainutu, Amina. 2013. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Lubis, Ardiansyah.,Gustian, Djuanda. 2010. Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing. Salemba Empat . Jakarta. Pangemanan, Rima Naomi. 2013. Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Pudyatmoko, Sri Y. 2009. Pengantar Hukum Pajak. Andi. Yogyakarta. Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Nuansa. Bandung. Sumarsan, Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan UndangUndang Terbaru. Edisi 2. Indeks. Jakarta. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Salemba Empat. Jakarta. Widyaningsih, Aristanti. 2011. Hukum Pajak Dan Perpajakan. Alfabeta. Bandung. Trihendradi, C. 2009. 7 Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik Menggunakan SPSS 17. Andi. Yogyakarta.


123

PERENCANAAN PENJUALAN UNTUK MENCAPAI LABA MINIMUM CV. JAWA INDAH DENGAN MENGGUNAKAN BREAK EVENT POINT Oleh : Ignatiar Keyko Diana Mewoh David P.E Saerang Victorina Tirajoh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi email : [email protected] ABSTRAK Kenaikan harga kedelai di tahun 2013 mengerdilkan industri tahu-tempe untuk berproduksi, akibatnya muncul seruan untuk mogok produksi ini dikarenakan perusahaan mengalami kerugian akibat dampak kenaikan harga kedelai. Hal ini tentu sangat disesalkan karena mengingat tahu dan tempe merupakan makan khas negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah penjualan yang harus dipertahankan,penjualan yang minimal harus dicapai perusahaan serta memprediksi akibat dari perubahan elemen penentu break event point. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode studi kasus pada CV. Jawa Indah yang terletak di desa Tumpaan I, Kabupaten Minahasa Selatan dan variabel yang diteliti tidak dikenai suatu tindakan manipulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan yang harus dipertahankan oleh perusahaan adalah produk tahu dengan penjualan minimal Rp. 608.766.084 di tahun 2013 selain itu perubahan elemen penentu break even berpengaruh terhadap perencanaan laba yaitu bila harga jual naik mengakibatkan break even point naik dan laba turun. Kata kunci : break event point, perencanaan laba ABSTRACT Rise in soybean prices in 2013 dwarfed the industry for producing tofu, tempeh, consequently emerged a call for strike is due to production losses due to the impact of rising soybean prices. This is very regrettable because remember eating tofu and tempeh are typical of Indonesia. The purpose of this study was to determine the amount of sales that must be maintained, at least have achieved sales companies as well as predict the effect of changes in critical elements of break-even point. This type of research is descriptive quantitative case study using the CV. Java Indah village of Tumpaan I, South Minahasa regency and the variables studied are not subject to an act of manipulation. The results showed that the sales should be maintained by the company is selling the product out with a minimum of Rp. 608.766.084 in the year 2013 than it changes the defining element of planning the break-even effect on the profit when selling price rise resulted in the break-even point and profit climbed down. Keywords : break event point, profit planning


124

PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba yang dapat di pergunakan untuk kelangsungan hidup. Mendapatkan keuntungan atau laba dan besar kecilnya laba sering menjadi ukuran kesuksesan suatu manajemen. Hal tersebut didukung oleh kemampuan manajemen di dalam melihat kemungkinan dan kesempatan dimasa yang akan datang. Manajemen dituntut untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan serta mempercepat perkembangan perusahaan. Manajemen memerlukan suatu perencanaan untuk perusahaan dalam mencapai tujuannya tersebut. Ukuran yang sering dipakai untuk menilai sukses tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dari laba yang diperoleh perusahaan. Analisis break even menyajikan informasi hubungan biaya, volume dan laba kepada manajemen. Sehingga memudahkan dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi pencapaian laba perusahaan dimasa yang akan datang. CV. Jawa Indah adalah perusahaan yang melakukan berbagai upaya ke arah peningkatan volume penjualan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian tahun 2013. 2. Mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dicapai pada jumlah laba yang direncanakan CV.Jawa Indah pada tahun 2013 3. Mengetahui akibat dari perubahan elemen penentu break even point terhadap perencanaan laba pada CV.Jawa Indah tahun 2013 TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Manajeman Akuntansi Manajemen atau Akuntansi Manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Akuntansi Biaya Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat bagi manajemen untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Perencanaan Laba Perencanaan laba dapat didefinisikan sebagai himpunan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Definisi dan Pengertian Break Event Point Break event point adalah suatu keadaan dimana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi/ impas (penghasilan = total biaya). Berikut adalah pengertian - pengertian Break Even Point menurut para ahli. 1. Munawir (2002), menyatakan titik break even point atau titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi (total penghasilan = Total biaya). 2. Harahap (2004) Menyatakan Break even point berarti suatu keadaan dimana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi ini dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Total biaya (biaya tetap dan biaya variabel) sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba tidak ada rugi. ( Zone,2009) Manfaat dan Kegunaan Break Event Point Analisa break even point sangat penting bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui pada tingkat produksi berapa jumlah biaya akan sama dengan jumlah penjualan atau dengan kata lain dengan mengetahui


125

break even point kita akan mengetahui hubungan antara penjualan, produksi, harga jual, biaya, rugi atau laba, sehingga memudahkan bagi pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan. Harahap (2004) menyatakan dalam analisa laporan keuangan kita dapat menggunakan rumus break even point untuk mengetahui : 1. Hubungan antara penjualan biaya dan laba. 2. Untuk mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel. 3. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas dimana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi. 4. Untuk mengetahui hubungan antara cost, volume, harga dan laba. Jenis Biaya Berdasarkan Break Even Point (Titik Impas) Hongren, et al (2008) menyatakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Variabel Cost (biaya Variabel) Variabel cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, dimana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. 2. Fixed Cost (biaya tetap) Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan melainkan dihubungkan dengan waktu (function of time) sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. 3. Semi Variabel Cost Semi variabel cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadangkadang disebut dengan semi fixed cost. Dasar Asumsi Analisis Break Event Point Analisis break even mempunyai beberapa asumsi yang tercermin dalam anggaran perusahaan masa yang akan datang. Dasar asumsi yang mendasari analisis break even menurut Halim dan Supomo (2005:58) sebagai berikut. a. Harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. b. Perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang secara relatif konstan. c. Biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap jumlahnya tidak berubah dalam jarak kapasitas tertentu, sedangkan biaya variabel berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. d. Jumlah perubahan persedaiaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. e. Jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Perhitungan Break Event Point (BEP) Break even point (BEP) dapat dihitung menggunakan metode persamaan dan metode marjin kontribusi. Kedua metode tersebut memberikan hasil yang sama . a. Pendekatan Persamaan Laba = Penjualan − (Biaya Variabel + Biaya Tetap) Penjualan = Biaya Variabel + Biaya Tetap + Laba (Garrison, 2006 : 334) b. Pendekatan Margin Kontribusi. Total Biaya Tetap Impas Rupiah = 1− Total BV Total harga jual Total Biaya Tetap Impas Rupiah = Rasio Margin Kontribusi Total Biaya Tetap Impas Unit = Harga Jual per Unit − Biaya Variabel per Unit


126

Penggolongan Biaya Atas Dasar Tingkah Laku 1. Biaya Tetap Carter dan Usry (2006:58) “Biaya tetap adalah sebagai biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun”. Jika dalam semua aktivitas bisnis menurun sampai ke titik nol, perusahaan akan melikuidasi dan menghindari semua biaya 2. Biaya Variabel Carter dan Usry (2006:59) “Biaya variabel adalah sebagai biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proposional terhadap penurunan dalam aktivitas”. 3. Biaya Semi Variabel Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. (Mulyadi,2012:469).Unsur biaya tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk penyediaan jasa, sedangkan unsur biaya variable merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Analisis Biaya, Volume dan Laba Analisis hubungan biaya, volume dan laba terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laba dapat dibuat dengan menggunakan persamaan biaya, volume dan laba sebagai berikut. Total Penghasilan = Total Biaya Tetap + Total Biaya Variabel + Laba Px = a + bx + c Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/ Tahun Eri / 2007

Khasanah/ 2007

Judul

Tujuan

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

“Analisis Cost,Volume,Pr ofit sebagai Alat Bantu Perencanaan Laba Pada Perusahaan Tempe Murni Pedro di Yogyakarta”

“Untuk mengetahui pengaruh perubahan setiap elemen penentu break event point”

Deskriptif kualitatif

Memiliki tujuan yang sama salah satunya yaitu untuk mengetahui pengaruh perubahan elemen break even terhadap perencanaan laba perusahaan.

Metode sebelumnya menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif

“ Analisis Break Even untuk Merencanakan Laba pada PT. Tambi Wonosobo”

Membanding kan perolehan laba,bila elemen BEP berubah

Deskriptif kuantitatif

Perubahan laba dihitung menggunakan analisis tingkat operating laverage yaitu saat volume penjualan bertambah 5% maka laba akan meningkat sebesar 5,70% yaitu sebesar Rp 9.476.136,00 sehingga laba menjadi Rp 175.724.136 Perubahan elemen penentu break even berpengaruh terhadap perencanaan Laba.

Analisis data menggunakan rumus break even dan margin of safety.

Penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder, untuk penelitian kali ini adalah data primer

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus pada perusahaan. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto karena variabel yang diteliti tidak dikenai suatu tindakan, perlakuan atau manipulasi, melainkan hanya meneliti dan mengungkapkan faktor-faktor yang diteliti berdasarkan keadaan yang sudah ada (Kuncoro,2009:89). Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di CV Jawa Indah yang berlokasi di Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan; Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja karena


127

CV Jawa Indah bergerak di bidang manufaktur yaitu memproduksi dan memasarkan tahu sehingga cocok sebagai tempat penelitian mengenai harga pokok produksi serta adanya kesediaan dari pemilik untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Mei 2013-Juni 2013. Prosedur Penelitian Adapun prosedur penelitian kami kali ini yaitu. 1. Studi pendahuluan 2. Menentukan Permasalahan 3. Penelitian; Observasi,Wawancara dan Dokumentasi 4. Analisa data 5. Hasil dan Kesimpulan Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan sebagai berikut. Jenis Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah. 1. Data Kualitatif terdiri dari. 1) Sejarah Perusahaan 2) Kegiatan Perusahaan 3) Tugas masing-masing bagian dalam perusahaan. 2. Data Kuantitatif yaitu laporan penjualan Sumber Data Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah. Data Primer Data yang di peroleh langsung dari perusahaan CV. Jawa Indah yaitu. 1) Sejarah Perusahaan 2) Kegiatan Usaha Perusahaan 3) Tugas masing-masing bagian dalam perusahaan 4) Laporan penjualan Teknik Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : 1. Wawancara : Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu dengan pemilik dan karyawan CV Jawa Indah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai perencanaan laba pada CV Jawa Indah 2. Pengamatan (Observasi) secara langsung terhadap aktivitas produksi tahu. Penulis mengamati bagaimana proses produksi CV Jawa Indah dan mengidentifikasi biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi. 3. Dokumentasi; Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pencatatan, pengumpulan bahan-bahan tertulis, yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang tengah peneliti amati. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu. 1. Untuk menentukan besarnya tingkat penjualan dalam keadaan break even dengan rumus: Total Biaya Tetap Impas rupiah = 1

−

Total BV

Total harga jual Atau Total Biaya Tetap Impas unit = Harga Jual per Unit − Biaya Variabel per Unit


128

2.

Analisis Margin Pengaman (Margin of Safety)

MS = SB

%MS = SB 3. Untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan perubahan harga jual, biaya dan volume terhadap laba perusahaan Contribution Margin = Penjualan − Biaya Variabel. Untuk mengetahui contribution margin sebagai akibat perubahan setiap rupiah penjualan CM Rasio CM = Penjualan 4.

Untuk menentukan penjualan minimal pada laba yang telah ditetapkan Biaya tetap + Laba yang direncanakan

Penjualan Minimal

= Rasio Contribution Margin

5. Untuk memisahkan biaya tetap dan variable, pada biaya semi variable menggunakan metode kuadrat terkecil y= a + bx b= 2 2 nΣ× − (Σx) a= Σy − bΣx n HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian Objek penelitian kali ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang usaha tahu dan tempe milik Bapak Iman, yang berlokasi di desa Tumpaan Satu, Kec. Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Hasil Penelitian Laba yang diinginkan dapat diperoleh jika manajer perusahaan dapat membuat perencanaan secara terpadu atas semua aktivitas yang sedang maupun akan dilakukan dalam upaya mencapai laba yang diharapkan. Dalam perencanaan maupun realisasinya manajer dapat memperbesar laba. Laba merupakan tujuan utama dari perusahaan karena laba merupakan selisih antara pendapatan yang diterima (dari hasil penjualan) dengan biaya yang dikeluarkan, maka perencanaan laba dipengaruhi oleh perencanaan penjualan dan perencanaan biaya. CV. Jawa Indah tidak mengklafikasikan biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu mengklafikasikan biaya tetap dan biaya variabelnya. Berikut ini adalah tabel klafikasi biaya tetap dan biaya variabel.


129

Tabel 2. Klasifikasi Biaya Tetap dan Biaya Variabel a. 1. 2. 3. a) b) c) d) e) b. 1. a) b) 2. a)

Jenis Biaya Biaya Produksi Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya overhead pabrik Bahan Penolong Biaya Listrik Biaya reparasi & pemeliharaan BBM genset Depresiasi Biaya Non Produksi Biaya administrasi & umum Biaya Gaji Biaya Telepon Biaya Pemasaran Biaya Pengiriman

Sifat Biaya Biaya Variabel Biaya Variabel Biaya Variabel Semi Variabel Semi Variabel Biaya Variabel Biaya Tetap

Biaya Tetap Biaya Tetap Semi Variabel

Pembahasan Rencana laporan laba dapat dihitung dengan menggunakan metode kontrubusi margin setelah data anggaran penjualan diketahui. Ratio Contribution Margin (RCM) Rasio Contribution Margin (RCM) sangat penting dalam menentukan kebijakan bisnis, karena RCM dapat menunjukan bagaimana contrubution margin akan dipengaruhi oleh total penjualan. Untuk mengetahui RCM pada tahun 2011, maka dapat dihitung seperti berikut. CM RCM = Penjualan Rp. 592.270.902 RCM Total = x 100% = 50% Rp. 1.187.798.500 Tahun 2011 CV. Jawa Indah memiliki Ratio contribution margin sebesar 50%, ini berarti CV. Jawa Indah merencanakan peingkatan penjualan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.187.798.500, selain itu manajemen dapat menentukan contribution margin sebesar Rp. 592.270.902 dengan perolehan laba sebesar Rp. 342.225.123. Ratio Contribution Margin (RCM) untuk tahun 2012 dapat dihitung sebagai berikut. CM RCM = Penjualan Rp. 1.462.882.793 RCM Total =

x 100% = 67% Rp. 2.180.396.500 Tahun 2012 CV. Jawa Indah memperoleh Ratio Contribution Margin (RCM) 67% dengan rencana peningkatan penjualan sebesar Rp. 2.180.396.500 dengan contribution margin yang direncanakan manajemen adalah sebesar Rp. 1.462.882.793 dengan laba Rp. 1.109.821.293. Ratio Contribution Margin (RCM) untuk tahun 2013 dapat dihitung sebagai berikut. CM RCM = Penjualan Rp. 1.055.368.460 RCM Total = x 100% = 57% Rp. 1.859.287.500


130

Tahun 2013 Ratio Contribution Margin (RCM) yang diperoleh adalah sebesar 57% dengan total perencanaan penjualan sebesar Rp. 1.859.287.500 dengan demikian manajemen dapat menentukan contribution margin sebesar Rp. 1.055.368.460 dan perolehan laba Rp. 861.514.030. Break Event Point (BEP) a. Break Event Point (BEP) total tahun 2011 adalah. Biaya Tetap BEP = RCM Rp. 250.045.734 BEP Total= = Rp. 500.091.468 50% b. Break Event Point (BEP) total tahun 2012 adalah sebagai berikut. Biaya Tetap BEP = RCM Rp. 353.061.500 BEP Total= = Rp. 526.957.462 67% c. Break Event Point (BEP) total tahun 2013 adalah sebagai berikut. Biaya Tetap BEP = RCM Rp. 193.854.430 BEP Total = = Rp. 340.095.491 57% Break Event Point (BEP) menunjukan penjualan perusahaan yang tidak mengalami laba atau rugi. Pada tahun 2011 BEP yang diperoleh CV. Jawa Indah adalah sebesar Rp. 500.091.468. Sedangkan perhitungan BEP masing-masing produk yaitu untuk tahu sebesar Rp. 296.350.498 sedangkan tempe BEP nya yaitu sebesar Rp. 219.552.353. Analisis tersebut menunjukan bahwa lebih baik CV. Jawa Indah memperbanyak produksi tempe, karena BEP tempe lebih sedikit dibandingkan dengan tahu. Tahun 2012 BEP total yang diperoleh perusahaan adalah Rp. 526.957.462. Sedangkan untuk masingmasing produk, BEP yang dihitung yaitu untuk tahu BEP sebesar Rp. 308.228.293 dan untuk tempe BEP sebesar Rp. 226.968.107. Analisis ini menunjukan bahwa lebih baik CV. Jawa Indah lebih banyak meproduksi tempe karena BEP dari tempe lebih sedikit dibandingkan dengan tahu. BEP yang diperoleh CV. Jawa Indah pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 340.095.491 dan untuk masingmasing produk BEP yang diperoleh yaitu untuk tahu sebesar Rp. 155.670.981 dan untuk tempe sebesar Rp. 207.071.777. Berdasarkan analisi BEP dari masing-masing produk, lebih baik CV. Jawa Indah memproduksi lebih banyak tahu karena BEP tahu lebih sedikit dibandingkan BEP dari produk tempe. Penentuan Penjualan Minimal Menentukan target keuntungan atau profit margin adalah salah satu perencanaan yang harus dilakukan suatu perusahaan. Hal yang sama juga harus dilakukan CV. Jawa Indah yaitu merencanakan keuntungan yang harus dicapai dimasa depan. CV. Jawa Indah dalam usahanya ini,menargetkan profit margin sebesar 25%. Dengan target keuntungan 25% di tahun 2011 dapat kita hitung seperti berikut. Biaya Tetap + Laba yang direncankan Penjualan Minimal = Rasio Contribution Margin (awal) Penjualan Minimal = X 250.045.734 + 25% X = 50% 50% x = Rp. 250.045.734 + 25% 50%-25% x = Rp. 250.045.734 25% x = Rp. 250.045.734


131

X = Rp. 1.000.182.936 Keuntungan 25% ditahun 2011 dapat diperoleh dari penjualan, oleh karena itu perusahaan harus dapat menjual dan memproduksi produk sebesar Rp. 1.000.182.936. Tahun 2012 perusahaan menetapkan target keuntungan sebesar 20%, target keuntungan 20% dapat dihitung seperti berikut ini. Biaya Tetap + Laba yang direncankan Penjualan Minimal = Rasio Contribution Margin (awal) Penjualan Minimal = X Rp. 353.061.500 + 20% X = 67% 67% x = Rp. 353.061.500 + 20% 67%-20% x = Rp. 353.061.500 47% x = Rp. 353.061.500 X = Rp. 751.194.680 Keuntungan 20% dapat diperoleh ditahun 2012 dari penjualan, oleh karena itu perusahaan harus dapat menjual dan memproduksi produk sebesar Rp. 751.194.680. Tahun 2013 perusahaan menetapkan target keuntungan sebesar 15% karena mengingat tahun 2013 harga bahan baku tiba-tiba melonjak sangat drastis. Target keuntungan 15% dapat dihitung seperti berikut ini. Biaya Tetap + Laba yang direncankan Penjualan Minimal = Rasio Contribution Margin (awal) Penjualan Minimal = X Rp. 193.854.430 + 15% X = 57% 57% x = Rp. 193.854.430 + 15% 57%-15% x = Rp. 193.854.430 42% x = Rp. 193.854.430 X = Rp. 461.558.166 Keuntungan 15% dapat diperoleh ditahun 2013 dari penjualan, oleh karena itu perusahaan harus dapat menjual dan memproduksi produk sebesar Rp. 461.558.166. Proyeksi BEP Untuk tahun 2014 Gambar 1 Sales Cost 6

PROFIT 5

(BEP) 4 Total Cost

3 2

LOSS

Total Sales/Revenue Fixed Cost

1

Output Sales

0 500,000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.500.000

Skala 1:100.000.000


132

Dari hasil grafik di atas, CV. Jawa Indah akan memperoleh profit yang diinginkan apabila perusahaan mampu menjual produk lebih dari 2.000.000 potong atau dengan perolehan laba minimal Rp. 300.000.000 selama tahun 2014 mendatang. PENUTUP Kesimpulan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa penjualan produk yang harus dipertahankan oleh CV. Jawa Indah adalah produk tahu. Hal ini dikarenakan produk tahu merupakan produk yang paling banyak memberikan kontribusi dan perolehan laba yang besar pada perusahaan. Apabila perusahaan ingin memperoleh laba yang sesuai dengan target, perusahaan harus memperoleh laba penjualan minimal Rp. 1.000.182.936 pada tahun 2011, Rp. 751.194.680 pada tahun 2012 dan Rp.461.558.166 pada tahun 2013. Apabila komposisi penjualan produk berubah dari semula, maka komposisi contribution margin pun ikut berubah. Hal ini akan menyebabkan BEP berubah total dan berdampak besar pada profit perusahaan Saran Saran penelitian ini adalah : 1. Apabila ingin merencanakan laba dengan menggunakan analisis break event point sebaiknya perusahaan memisahkan biaya tetap, biaya variabel dan biaya semi variabel. Dan khusus untuk biaya semi variabel perusahaan harus mengubahnya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. 2. Melihat perkembangan yang terjadi pada CV. Jawa Indah dalam melakukan produksi tahu serta dukungan fasilitas yang ada, sebaiknya CV. Jawa Indah lebih meningkatkan produksinya dan melakukan gebrakan baru, misalnya melakukan inovasi pada produk tahu dengan menambah satu jenis produk tahu yakni tahu kuning mengingat produk tahu lah yang banyak diminati konsumen dan mengurangi produksi tempe. 3. Kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memproduksi produk cukup tinggi, hal ini menjadi nilai plus perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk menaikan jumlah produksi dan memperluas distribusi produk,mengingat lokasi tempat perusahaan berdiri merupakan lokasi yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar apalagi sejauh ini perusahaan belum terlalu banyak pesaingnya DAFTAR PUSTAKA Carter, William. K., Usry, Milton F. 2006. Akuntansi Biaya. Edisi Ketigabelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta. Eri, Oktavianti W. 2007. Analisis Cost, Volume, Profit sebagai Alat Perencanaan Laba pada Perusahaan Tempe Murni Pedro di Yogyakarta. Skripsi. Universitas Yogyakarta. Yogyakarta Garrison, Ray. H., Noreen, Eric W. 2006. Akuntansi Manajerial. Edisi Kesebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta. Halim, Abdul., Supomo, Bambang. 2005. Akuntansi Manajemen. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta. Harahap., Sofyan, Syafri. 2004. Analisis Krisis atas Laporan Keuangan. Rajawali Pers. Jakarta Horngren., Datar., Foster. 2008. Akuntansi Biaya : Penekanan Manajerial. Edisi Kesebelas. Buku Satu. Indeks. Jakarta. Khasanah, Tati Uswatun. 2007. Analisis Break Event Point. Skripsi. Universitas Yogyakarta. Yogyakarta Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 3. Erlangga. Jakarta. Mulyadi. 2012. Akuntansi Biaya. Edisi kelima. Cetakan Kesebelas. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Jogjakarta. Zone,Franky.2009. Analisis Break Event Point. Blogspot. Jakarta http://frenkymay.blogspot.com/2011/06/analisis-break-even-point.html . Juni 2011


133

PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJER PERHOTELAN Oleh: Merry Christy Pasla Ventje Ilat Sherly Pinatik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email: [email protected] ABSTRAK Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu perusahaan tergantung pada sistem informasi yang digunakan. Salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen adalah informasi akuntansi manajemen. Dengan menggunakan informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan secara efektif, mengurangi ketidakpastian dan mengurangi resiko dalam memilih alternatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer perhotelan di Manado.Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang dikuantifikasikan dengan menggunakan skala likert yang diperoleh dari respon tertulis dari manajer hotel yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.Peneliti juga menggunakan studi penelitian lapangan dengan melakukan peninjauan langsung pada objek penelitian.Hasil penelitian variabel informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajer perhotelan dan mempunyai hubungan yang positif. Hal ini berarti apabila informasi akuntansi manajemen meningkat maka kinerja manajer perhotelan akan meningkat, dengan asumsi citeris paribus. menunjukkan bahwa besarnya kontribusi atau sumbangan dari informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap variasi naik turunnya kinerja manajer pada perhotelan di Manado. Kata kunci : informasi akuntansi manajemen, partisipasi penyusunan anggaran, kinerja manajer ABSTRACT Survival and growth of a company depends on information systems used. One of information required by management is management accounting information. By using management accounting information for decision making, effectively decrease uncertaintly and reduce risk in choosing alternative. This research purpose to know how influential management accounting information and budget participation for hospitality manager performance especially in Manado. The type of data, that is data in quantitative by using likert scale obtained from hotel manager written response whom participating in budgeting. Research study with direct observation to the object. The results show management accounting information variables are influential to the hospitality manager performance and both of them have a positive relationship. This means that if that management accounting information are increases, then hospitality manager performance are also increases. Based on cateris paribus assumption, show that the impact of contribution or subscription from management accouting information and budget participation the fluctuations of manager performance in Manado. Keywords :management accounting information, budget participation for hospitality, manager performance


134

PENDAHULUAN Latar Belakang Dewasa ini, kemajuan zaman dan pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi mengakibatkan peningkatan taraf hidup rakyat dan juga persaingan dalam bisnis jasa. Banyak perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi, dan struktur organisasi. Dari sisi perusahaan sendiri, dengan adanya tuntutan tersebut mengharuskan perusahaan untuk berorientasi pada fungsi pelayanan yang semakin efektif, efisien, representatif dan respontif. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu menetapkan berbagai langkah dan kebijakan dengan lebih seksama agar setiap target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Perusahaan merupakan suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif keuntungan. Dengan kata lain, tujuan utama perusahaan bisnis diarahakan untuk mencapai keuntungan. Dalam kehidupan organisasi terdapat pemimpin yang menggerakkan dan mengatur bawahannya serta sumber-sumber ke arah pencapaian tujuan, pemimpin harus mampu memainkan peranan yang sangat penting serta menentukan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Pada umumnya keberhasilan atau tidak suatu perusahaan tergantung pada faktor-faktor kepemimpinan. Kompleksitas bidang usaha modern telah memperluas tanggung jawab pimpinan/manajemen. Manajemen pada dasarnya merupakan proses pemanfaatan sumber daya-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Para manajer harus dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dengan baik sehingga sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Informasi yang berupa laporan kegiatan/operasional yang sesungguhnya sangat diperlukan untuk dijadikan alat evaluasi atas hasil kegiatannya, baik untuk tiap-tiap unit maupun kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam dunia bisnis, informasi merupakan alat yang penting bagi manajemen untuk membantu menggerakkan dan mengembangkan kegiatan perusahaan. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu perusahaan tergantung pada sistem informasi yang digunakan. Salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen adalah informasi akuntansi manajemen.(Mulyadi, 2002:16). Dengan menggunakan informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan secara efektif, mengurangi ketidakpastian dan mengurangi risiko dalam memilih alternative. Dengan menggunakan informasi akuntansi manajemen ini, biasa di lakukan pengendalian manajemen. Hal ini di sebabkan informasi akuntansi manajemen menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanannya. Informasi akuntansi manajemen sangat diperlukan oleh manajemen untuk menilai kinerja bawahannya. Untuk menilai kinerja manajer diperlakukan sistem evaluasi kinerja manajer. Penyediaan anggaran bagi manajer berarti mereka harus bekerja untuk mencapai sasaran anggarannya, karena disinilah kinerja diuji. Seorang manajer yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan lebih termotivasi untuk mencapai sasaran anggaran sehingga kinerjanya akan lebih baik bila di bandingkan dengan manajer yang tidak berpartisipasi dalam penganggaran. Dalam penilaian kinerja, manajer puncak memerlukan suatu alat yang disebut: Sistem Evaluasi Kinerja Manajemen (Managerial Performance Evaluation System). System penilaian kinerja manajer yang tepat, tergantung kepada tujuan penilaian itu sendiri. Di dalam dalam merancang system penilaian kinerja ini, manajer puncak biasanya mempunyai beberapa alternative. Berkaitan dengan masalah perencanaan ini, sangat terkait dengan masalah anggaran perusahaan, karena dari anggaran inilah dapat dilihat apa yang ingin di capai oleh perusahaan di masa depan. Dengan tersedianya anggaran bagi seorang manajer, berarti seorang manajer siap bekerja untuk mencapai sasaran anggaran. Manajer bekerja dengan cara mengefektifkan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan usaha, pimpinan perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan pada kemampuan diri sendiri namun memerlukan partisipasi para manajer untuk menyusun rencana dan mengawasi kegiatan secara formal. Hotel dapat dikatakan salah satu sarana pendukung dalam program pemerintah yang memusatkan perhatian pada perkembangan dunia pariwisata dan akan mendatangkan pendapatan bagi kota Manado tentunya dan juga bagi hotel-hotel tersebut. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer perhotelan di Manado.


135

TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi manajemen Kusnadi (2002:8), menyatakan bahwa Akuntansi manajemen adalah suatu seni atau ketrampilan mengolah berbagai kejadian atau transaksi keuangan yang dapat diukur dengan uang menjadi berbagai laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen yang akan digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi berbagai aktivitas yang ada dalam organisasi bisnis dengan tujuan menghasilkan laba serta membantu manajemen dalam mengambil berbagai keputusan bisnis. Hansen dan Mowen (2004:5), menjelaskan tidak dapat di pungkiri begitu pentingnya informasi bagi manajemen yang pada tugasnya selalu di perhadapkan pada masalah entitas ekonomi perusahaan. Informasi merupakan alat yang di gunakan manajemen sebagai input perencanaan, pengendalian, serta proses pengambilan keputusan agar sumber-sumber ekonomi atau kegiatan perusahaan yang di kuasai dapat di alokasikan dan di transformasikan secara efektif. Hansen dan Mowen (2004:7), menjelaskan proses manajemen (management process) didefinisikan sebagai aktifitas-aktifitas : perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kamaruddin (2005:2) mengungkapkan akuntansi manajemen merupakan penerapan teknik-teknik dan konsep yang tepat dalam pengolahan data ekonomi historical dan dapat diproyeksikan dari suatusatuan usaha untuk membantu manajemen dalam penyusunan rencana untuk tujuan-tujuan ekonomi yang rasional dan dalam membuat keputusan-keputusan rasional dengan suatu pandangan kearah pencapaian tujuan tersebut. Sunarto (2003:8-9),menyatakan apabila seorang manajer tidak menguasai akuntansi bahasa bisnis, maka manajer tersebut tidak dapat berpikir secara bisnis. Seorang manajer puncak yang tidak tahu tentang peranakuntansi ini akan dapat mempengaruhi keadaan perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu tolok ukur kinerja yang menggunakan informasi akuntansi sehingga tujuan strategis perusahaan dapat tercapai. Informasi Mulyadi (2002 : 9),menerapkan bahwa “informasi merupakan fakta, data, pengamatan, persepsi atau sesuatu yang lain yang menambah pengetahuan”. Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pengertian informasi menurut Burch dan Berunnitski yang di kutip oleh Mulyadi (2002 : 23), menjelaskan bahwa data yang telah ditetapkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan dalam pembuatan keputusan. Informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus relefan dan berhubungan dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai. Informasi merupakan hasil akhir suatu keluaran suatu sistem informasi dan setiap organisasi/perusahaan bisnis memerlukan sistem informasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan) manajemen. Sistem informasi akuntansi sebagai salah satu subsistem perusahaan harus dapa berintegrasi dengan subsistem lainnya, sehingga sasaran dari sistem informasi akuntansi tercapai dan tujuan dari perusahaan yang tercapai. Sistem informasi Romney dan Steinbard (2004:2) mengemukakan definisi sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Bodnar dan Hopwood (2003:2) menjelaskan sistem informasi adalah mengarah pada pengguna teknologi komputer di dalam organisasi, untuk menyajikan informasi kepada pemakai.Sistem informasi menurut Mukhtar (2002:3) dapat diartikan sebagai suatu pengoperasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol, dan melaporkan informasi untuk mencapai tujuan perusahaan.Sistem Informasi Akuntansi menurut Bodnar dan. Hopwood (2003:27) adalah sistem informasi akuntansi sebagai sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Namun demikian kita menggunakan istilah sistem informasi akuntansi secara lebih luas yaitu mencakup input pemrosesan transaksi, menggunakan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi. Mukhtar (2002:3),menjelaskan untuk mengubah data menjadi informasi diperlukan tahap-tahap dimana tahapan ini harus dilalui oleh setiap data yang masuk. Tahap-tahap tersebut adalah input data, proses data, penyimpanan data dan output informasi.Mukhtar (2002:4), mengemukakan agar suatu informasi bisa berguna haruslah memiliki karakteristik berikut ini : 1. Reliable (dapat dipercaya). Informasi ini haruslah bebas dari kesalahan dan haruslah akurat dalam mempresentasikan suatu kejadian atau kegiatan dari suatu organisasi. 2. Relevan (cocok atau sesuai). Informasi yang relevan harus memberikan arti kepada pembuat keputusan. Informasi ini bisa mengurangi ketidakpastian dan bisa meningkatkan nilai dari suatu keputusan. 3. Timely (tepat waktu). Informasi yang disajikan tepat waktu pada suatu saat dibutuhkan dan bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan.


136

4. Complete (lengkap). Informasi yang disajikan termasuk di dalamnya sama data yang relevan dan tidak mengabaikan kepentingan yang diharapkan oleh pembuat keputusan. 5. Understandable (dimengerti). Informasi yang disajikan hendaknya dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pembuat keputusan. Kinerja Mulyadi (2002:16), mendefinisikan kinerja manajemen adalah suatu proses kombinasi yang terus menerus di lakukan dalam kerangka kerja sama antara seorang karyawan dan aturan langsung yang melibatkan penerapan pengharapan dan pengertian tentang fungsi kerja karyawan. Penilaian kinerja adalah penilaian secara periodic efektifitas organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya organisasi di jalankan oleh manusia, oleh karena itu maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka jalani dalam organisasi. Beberapa alasan mengapa perlu mengevaluasi kinerja. Yaitu, penilaian memberikan informasi tentang dapat di lakukannya promosi dan penetapan gaji, penilaian memberikan satu peluang bagi manajer dan karyawan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerjabawahannya, memungkinkan atasan dengan bawahan bersama-sama mengembangkan suatu rencana untuk memperbaiki kemerosotan apa saja yang mungkin sudah digali oleh penilaian dan mendorong hal-hal baik yang sudah dilakukan bawahannya. Sadeli (2004 : 65), menjelaskan faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain faktor kemampuan dan faktor motivasi. Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya. Kerangka Konseptual Informasi akuntansi manajemen dan partisipasi dalam penganggaran saling berhubungan dengan kinerja manajer. Salah satu tujuan informasi akuntansi manajemen adalah untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang telah ditetapkan ini dituangkan dalam bentuk anggaran, karena anggaran disusun dengan partisipasi manajer, sudah tentu datanya dari informasi akuntansi manajer. Dengan adanya partisipasi manajer dalam penganggaran serta di dukung oleh informasi akuntansi manajemen yang baik, maka dapat diyakini bahwa akan terjadi efektivitas dalam penganggaran tersebut. Terjadinya efektivitas anggaran diharapkanakan mampu meningkatkan kinerja manajer tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam kerangka konseptual pada gambar1 berikut ini Gambar1.KerangkaKonseptual Informasi Akuntansi Manajemen (X1) Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2)

Kinerja Manajer (Y)

Keterangan : X1 dan X2 merupakan varibel yang mempengaruhi atau independent yakni Informasi Akuntansi Manjemen dan Partisipasi Penyusunan Anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi varibel Y yakni Kinerja Manajer.


137

Penelitian Terdahulu Tabel.1 Penelitian Terdahulu Nama peneliti/ tahun Kiagus (2004)

Judul

Metode penelitian

Hasil penelitian

Persamaan

Perbedaan

Pengaruh informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajer produksi

Menggunakan metode analisis regresi berganda

Hasil penelitian menunjukkan informasi akuntansi manajemen, partisipasi manajer dalam penganggaran dan efektifitas penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajer

Penelitian ini menggunakan variabel informasi akuntansi manajemen dan variabel kinerja manajer

Peneliti sebelumnya tidak meneliti variabel partisipasi manajer dalam pengganggaran, objek penelitian berbeda sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur sedangkan sekarang perhotelan

METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian yang mencakup : 1. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis berbentuk uraian. Data kualitatif berbentuk uraian yang menggambarkan keadaan suatu objek. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum mengenai hotel-hotel yang menjadi objek penelitian. Misalnya kapan berdirinya hotel, berapa departemen dan manajer di hotel tersebut serta lokasi hotel tersebut. 2. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dikuantifikasikan dengan menggunakan skala likert yang di peroleh dari respon tertulis (kuesioner) dari manajer hotel di Kota Manado yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: 1. Data primer adalah data yang diperolehlangsungdarisumbernyadengan survey lapangan, diamatidandicatatolehpenelitidenganmenggunakansemuametodepengumpulan data original.Sumber data yang digunakandalampenelitianiniadalah data primer. Data primer yang dibutuhkanmerupakan data yang diperolehlangsungdaripararespondenmanajer hotel diManado yang berpartisipasidalampenyusunananggaran yang telahmengisikuesioner. 2. Data sekunder adalah data penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : Metode penelitian lapangan (field research method). Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada objek penelitian dengan cara : 1. Observasi Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi perusahaan. 2. Kuesioner Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis guna menunjang wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan 3. Wawancara


138

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian-bagian yang berkepentingan dan terlibat langsungdengan masalah yang dibuat dalam penelitian ini. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel bintang tiga sampai bintang lima yang ada di Manado dan sekitarnya kurang lebih berjumlah 10. Sintesa Peninsula Hotel, Aryaduta Hotel, Novotel Hotel, Gran Puri Hotel, Aston City Hotel, Swisbeell Maleosan Hotel, Quality Hotel, Sahid Kawanua Hotel, Sahid Manado Hotel, Formosa Hotel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri dan keberadaannya diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-ciri dan populasi yang sebenarnya. Suatu sampel yang baik akan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang populasi tersebut. Namun untuk memudahkan penelitian maka penulis mengambil 4 hotel berbintang 3-5 sebagai sampel yang terdapat didalam yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah semua manajer yang merupakan pimpinan dari tiap departemen yang ada di hotel berbintang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (Judgement Sampling), sebagai berikut. 1. Hotel Berbintang 3-5 diManado 2. MendudukijabatansebagaiManajerDepartemenselama paling rendah 2 tahun 3. Terlibatdalampenyusunananggaran Metode Analisis Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang adalah suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel independen dengan beberapa variabel dependen. Dan pemrosesan data menggunakan program komputer SPSS versi 20.0. Dengan menggunakan rumus : Y = a + β1X1 + β2X2 + e Dimana, Y : Kinerja Manajer Perhotelan a : Konstanta yang menyatakan bahwa jka tidak ada variabel informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusunan anggaran maka skor kinerja manajer akan sebesar a satuan. b1 : Koefisien yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan skor pada informasi akuntansi manajemen akan mempengaruhi skor kinerja manajer sebesar b1satuan skor. X1 : Informasi Akuntansi Manajemen b2 : Koefisien yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan skor pada partisipasi penyusuanan anggaran akan mempengaruhi skor kinerja manajer sebesar b2 satuan skor (Sulaiman, 2004). X2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran e : error Teknik Analisis Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data adalah sebagai berikut : 1. Menentukan variabel mana yang merupakan variabel independen (X) dan mana yang merupakan variabel dependen (Y). 2. Melakukan pengujian validitas dan reabilitas data. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 3. Melakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator / BLUE 4. Menentukan besarnya koefisien determinasi (R Square/R2). Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 (nol) besarnya koefisien determinasi (R2) suatu persamaan regresi, semakin kecil hubungan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya semakin mendekati 1 (satu) besarnya koefisien determinasi (R2) suatu persamaan regresi, semakin besar hubungan semua variabel independen terhadap variabel dependen. 5. Menentukan uji simultan (uji F). Uji simultan (uji F) ini dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara bersama – sama (simultan) terhadap variabel dependen. Adapun langkah – langkah dalam melakukan uj F adalah sebagai berikut : 1) Merumuskan hipotesis.


139

2) 3) 4) 1. 2. 5) 6.

1) 2) 3) 4) 1. 2. 5) 7.

Menentukan nilai kritis atau Ftabel Menentukan Fhitung. Mengambil keputusan, dengan langkah sebagai berikut : Membandingkan F hitungdengan F tabel. Jika F hitung> F table makahipotesis 3 diterima. Berdasarkantingkatsignifikansi/probabilitas, jikatingkatsignifikansi/probabilitas< 0,05makahipotesis 3 diterima. Hasilanalisauji F. Kesimpulandiperolehberdasarkanlangkahsebelumnya, yaitupengambilankeputusan. Melakukan uji parsial (uji t), yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Adapun langkah – langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut : Merumuskan hipotesis. Menentukan nilai kritis atau ttabel dengan menggunakan degree of freedom (df) dengan jumlah data dikurangi 2 (n -2) dan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95 %. Menentukan thitung. Mengambil keputusan dengan langkah sebagai berikut : Membandingkan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabelmaka hipotesis 3 diterima. Berdasarkantingkatsignifikansi/probabilitas, jikatingkatsignifikansi/probabilitas> 0,05makahipotesis 3 diterima. HasilanalisaUji t. Kesimpulandiperolehberdasarkanlangkahsebelumnyayaitupengambilankeputusan. Melakukan interpretasi model regresi linier berganda dimana akan diperoleh persamaan regresi :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda Koefisien untuk persamaan regresi dari data yang ditelitiadalahsebagaiberikut : Y = a+ β1X1 + β2X2+ e Y = 1,565 + 0,706 X1 + 0,315X2 Tabel 2. KoefisienRegresiCoefficientsa Model

Unstandardized Standardized T Sig. Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 1.565 1.682 .930 .360

(Constant) INFORMASI .706 .131 .662 5.403 .000 AKUNTANSI 1 PARTISIPASI PENYUSUNAN .315 .128 .301 2.453 .020 ANGGARAN a. Dependent Variable: KINERJA Persamaan diatas menunjukkan pengaruh yang bersifat positif atau searah artinya apabila X mengalami peningkatan maka Y mengalami peningkatan, sebaliknya apabila X mengalami penurunan maka Y juga mengalami penurunan. Pengaruhvariabel informasi akuntansi manajemen (X1) terhadap kinerja manajer perhotelan (Y) adalah sebesar koefisien regresi 0,706 dengan thitung > ttabel (5,403>2,048) pada tingkat α = 0,05. Sedangkan besarnya pengaruh variable partisipasi penyusuan anggaran (X2) terhadap kinerja manajer perhotelan (Y) adalah sebesar koefisien regresi 0,315 dengan thitung > ttabel (2,453> 2,048) pada tingkat α = 0,05. Hipotesis parsial(Uji t)Pengujian T-test bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independent secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji ini dapat dilihat pada tabel Coefficientª .Nilai dari uji t-test dapat dilihat dari p-value (pada kolom Sig) pada masing-masing variabel independen, jika p-value lebih kecil dari level of significant yang ditentukan, atau t-hitung (pada kolom t) lebih besar dari t-tabel


140

Tabel 3. KoefisienRegresiCoefficientsa Model

Unstandardized Coefficients

B (Constant) 1

INFORMASI AKUNTANSI PARTISIPASI MANAJER

Std. Error 1.565

1.682

.706

.131

.315

.128

Standardized Coefficients

t

Sig.

Beta .930

.360

.662

5.403

.000

.301

2.453

.020

a. Dependent Variable: KINERJA Analisis tabel Coefficientª untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: 1. Variabel Informasi Akuntansi memiliki nilai p-value 0,00< 0,05 dan t-hitung 5,403< t-tabel 2,042 artinya HO1 diterima dan Ha1 ditolak. Atau Informasi Akuntasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada manajer perhotelan. 2. Variabel Stress Kerja memiliki nilai p-value 0,000 < 0,05dan t-hitung 2,453> t-tabel 2,042 artinya HO2 ditolak dan Ha2 diterima,. Atau Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada manajer perhotelan. Pembahasan Hasil analisis data dapat persamaan regresi linear berganda untuk menjelaskan pengaruh informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajer perhotelan adalah Y = 1,565 + 0,706 X1 + 0,315 X2. variable informasi akuntansi manajemen (X1) berpengaruh terhadap kinerja manajer perhotelan (Y) dan mempunyai hubungan yang positif. Hal ini berarti apabila informasi akuntansi manajemen meningkat maka kinerja manajer perhotelan akan meningkat, dengan asumsi citeris paribus. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Andi (2006). Dengan demikian, Semakin banyak informasi akuntansi manajemen yang digunakan maka akan semakin tinggi kinerja manajer perhotelan di Manado. Variable partisipasi penyusunan anggaran (X2)memiliki pengaruh terhadap kinerja manajer perhotelan (Y) Hal ini berarti apabila variable partisipasi penyusunan anggaran meningkat maka kinerja manajer perhotelan akan meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi manajer dalam penganggaran akan membantu manajer perhotelan dalam meningkatkan kinerjanya. Secara bersama-sama informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer perhotelan. Hal ini dibuktikan dengan uji F dimana diperoleh nilai F hitung> Ftabel (67,369> 3,32). Besarnya kontribusi atau sumbangan dari informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap variasi naik turunnya kinerja manajer pada perhotelan di Manado adalah sebesar koefisien determinasi R2 = 0,852 atau 85,2%. Sedangkan sisanya sebesar 14,8 %dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusuan anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer perhotelan. Besarnya kontribusi atau sumbangan dari informasi akuntansi manajemen dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap variasi naik turunnya kinerja manajer pada perhotelan. Saran Perhotelan di Manado masih perlu melakukan mengembangan lebih jauh tentang karakteristik informasi akuntansi , manajemen dalam penganggaran terhadap kinerja sehingga dapat diterapkan secara lebih baik dalam perusahaan demi kemajuan perusahaan dikemudian hari.


141

DAFTAR PUSTAKA Bodnar,George. H., Hopwood, William S. 2003.Accounting Information System. Buku Satu.PT. Indeks.Jakarta. Hansen, R.,Mowen,M.2004.Akuntansi Manajemen.Erlangga.Jakarta Kamaruddin, Ahmad.2005. Akuntansi Manajemen: Dasar-Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan. Edisi Revisi 4.PT Raja Grafindo.Jakarta. Kiagus, Andi. 2004. Pengaruh Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajer Produksi. Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan.Jurnal ISSN 1410 – 1831 Volume 9 No. 2. Juli 2004. Universitas Lampung. Lampung Kusnadi. 2002. Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediete) : Prinsip, Prosedur dan Metode. Universitas Brawijaya. Malang. Mukhtar, Ali Masjono. 2002.Audit Sistem Informasi.Rineka Cipta.Jakarta. Mulyadi. 2002.Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Edisi 3.Salemba Empat.Jakarta. Romney, Marshall B.,Steinbart, Paul John.2004.Accounting Information System. Buku Satu. Salemba Empat.Jakarta. Sadeli, Lili M., Siswanto. Bedjo., 2004. Akuntansi Manajemen. PT. Bumi Aksara. Jakarta Sunarto . 2003.Akuntansi Manajemen. BPFE. Yogyakarta.


142

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERN KAS PADA DINAS PERBUHUNGAN KOTA MANADO Oleh : Demmi P.R.D Buchari Ventje Ilat Inggriani Elim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email : [email protected] ABSTRAK Pesatnya teknologi mempengaruhi perkembangan pada setiap perusahaan maupun lembaga, baik swasta dan pemerintah. Khususnya dalam pemerintahan terciptanya akuntabilitas kinerja keuangan merupakan hal mutlak diwujudkan oleh seorang kepaladaerah. Hal tersebut tersirat dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Manado dan membahas pengawasan intern kas. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana Pengawasan Intern Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran, dan Apakah Pengawasan Intern Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Manado telah berjalan efektif. Menggunakan metode analisis data deskriptif dengan cara memahami prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Manado. Menggunakan sumber data sekunder Dinas Perhubungan Kota Manado. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Manado telah menjalankan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran kas dengan baik yang sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan juga penggunaan dokumen-dokumen dan fungsi otorisasiyang sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Kata kunci : analisis, efektivitas, pengawasan ABSTRACT Advancing technology can affect the development of each company or institution, whether private or government. In particular the creation of accountability in government financial performance is an absolute case created by a local chief. Is implicit in the case law (Law) number 17 of 2003 on State Finances, Law number 01 of 2004 on the National Treasury. The research was conducted at the Office of Manado City Relations and discuss the internal control of cash. The purpose of the studywas to determine how the internal controlproceduresrevenues and expenditures and internal control procedures and whether the cash receipts and disbursements made manado city transportation agencies are effective. the analysis method used is the method of analysis of historical data in a way to understand the procedure and the production of cash receipt obtained from the Office of Manado City relationship. use secondary data sources Relations Office of Manado City. Results from this study indicate Relations Office of Manado City has run acceptance procedure and production cash good fit with PP # 24 in 2005 and No. Permendagri. 13th 2006 that is about Government Accounting Standards, and use of the documents and functions are duly authorized. Keywords : analysis, effectiveness, monitoring


143

PENDAHULUAN Latar Belakang Pemerintah yang besar selalu berhadapan dengan kendala-kendala yang berhubungan dengan pengawasan harta bendanya, khususnya masalah kas, dimana sebagian besar transaksi yang dilakukan perusahaan / lembaga selalu melibatkan kas. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang terjadi pada masa sekarang yang memungkinkan masalah penyalahgunaan kas, dengan demikian perusahaan harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan kas (Harianto 2010:1). Mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan, diperlukan suatu upaya intensif yang dilakukan secara berkesinambungan. Tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya PPSPIP maka setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), dan sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Pengawasan dapat diartikan sebagai alat untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas instansi pemerintahan yang sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Salah satu cara untuk melaksanakan pengawasan adalah dengan menyusun sistem pengawasan internal kas yang memadai dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam mengamankan harta suatu instansi pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan mendorong karyawan untuk selalu mematuhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen sehingga kecurangan dan penyalahgunaan kas dapat diminimalisasi atau bahkan dapat dihindari. Dengan kata lain pengawasan internal kas yang baik didalam instansi perusahaan dapat menunjang keberhasilan setiap keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan serta dapat mendukung keberhasilan operasi suatu instansi pemerintahan (Harianto 2010:2). Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Intern Prosedur Penerimaan dan Pegeluaran Kas Dinas Perhubungan Kota Manado 2. Apakah Pengawasan Intern Prsedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang dilakukan Dinas Pehubungan Kota Manado telah berjalan efektif TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan (governmental accounting) banyak yang menyatakan merupakan terminologi lama. Pada perkembangannya bergeser ke istilah akuntamsi sektor publik. Istilah baru ini didasarkan pada pelebaran wilayah kajian dari akuntansi nirlaba, di mana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sementara akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Mursyidi,2009). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “akuntansi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerag yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut ( Halim, dkk, (2010:10). Perbandingan Organisasi Pemerintah dengan Perusahaan Perbedaan akuntansi pemerintahan dengan kondisi akuntansi komersial harus dimulai dengan pemahaman atas karakteristik organisasi pemerintahan. Beberapa karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendirian, pembentukan dan kegiatan organisasi pemerintahan bukan dengan tujuan atau bermotif mengejar keuntungan semata-mata.


144

2. Organisasi pemerintah demiliki secara kolektif oleh rakyat. Dengan demikian, tidak terdapat saham untuk dimiliki secara pribadi yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan. 3. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi pemerintahan tidak harus menerima imbalan langsung atau proporsional, baik berupa barang, uang, atau jasa. 4. Anggota atau masyarakat, sadar atau tidak, kadangkadang dipaksa menyetorkan uang atau jasa kepada pemerintah dimana pemerintah akan menggunakan setoran tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan pcrubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya herupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981. Ciri Khas dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan Nordiawan, dkk (2007:7:8) menjelaskan dengan beragam karakteristik organisasi pemerintahan, akuntansi pemerintahan berkembang dengan ciri-ciri kas sebagai berikut. 1. Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada aset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya. 2. Tidak ada pengungkapan laba, tujuan pemerintah adalah memberikan pelayan kepada masyarakat, bukan pencapaian laba. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima masyarakat. Dengan demikian tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba. 3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan, pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan, dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan. 4. Penggunaan akuntansi dana, dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana. Pengertian Efektivitas Pengertian efektivitas menurut Schemerhon (1986: 35) dalam Danfar (2009) adalah sebagai berikut. “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif”. Pengawasan Intern Sanyoto (2007:259) menyatakan suatu pengawasan intern yang baik dalam perusahaan akan memberikan keuntungan yang sangat berati bagi perusahaan itu sendiri, sebagai berikut ini. 1. Dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang benar. 2. Melindungi atau membatasi kemungkinan terjadi kecurangan dan penggelapan-penggelapan. 3. Kegiatan oeganisasi akan dapat dilakukan dengan efisiensi. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan. 5. Tidak memerlukan detail audit dalam bentuk pengujian subtantif atas bahan bukti atau data perusahaan yang cukup besar oleh akuntan publik. Tujuan Pengawasan Intern Definisi dan tujuan pengendalian intern, pengendalian intern merupakan tindakan pengendalian dan pengamanan bersifat internal perusahaan. Pengendalian intern lemah dan tidak tepat dapat menimbulkan masalah serius. Informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi mungkin sekali tidak dapat diandalkan, tidak lengkap, dan mungkin tidak tepat waktu dan sumber daya perusahaan mungkin tidak bermanfaat secara efektif


145

dan menjadi rentan terhadap kemungkinan rusak atau hilang. Manajemen perlu memperhatikan memadainya tindakan-tindakan pengendalian dan pengamatan yang membentuk pengendalian intern. Prinsip Dasar Pegawasan Intern Sanyoto (2007:256) mengungkapkan ada beberapa asumsi dasar yang perlu dipahami mengenai pengendalian intern bagi suatu perusahaan sebagai berikut. 1. Sistem pengendalian intern merupakan manajemen responsibility. Bahwa sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian intern suatu perusahaan adalah manajemen (lebih tegasnya lagi adalah top manajemen/direksi), karena dengan system pengendalian intern yang baik itulah top manajemen dapat mengharapkan kebijakannya dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan berjalan baik. 2. Top manajemen bertanggung jawab menyusun system pengendalian intern tentu saja dilaksanakan oleh para stafnya. Dalam penyusunan team yang akan ditugaskan untuk merancang system pengendalian intern, harus dipilih anggotanya dari para ahli/kompeten, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi. 3. Sistem pengendalian intern seharusnya bersifat generic, mendasar, dan dapat diterapkan pada tiap perusahaan pada umumnya. 4. Sifat dasar pengendalian intern adalah reasonable assurance, artinya tingkat rancangan yang kita desain adalah yang paling optimal. System pengendalian yang paling baik ialah bukan yang paling maksimal, apalagi harus dipertimbangkan keseimbangan cost benefit-nya. 5. Sistem pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan atau constraints, misalnya adalah sebaikbaiknya control tetapi kalau para pegawai yang melaksanakannya tidak cakap, atau kolusi maka tujuan pengendalian itu mungkin tidak tercapai. 6. Sistem pengendalian intern harus selalu dan terus menerus dievaluasi, diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan teknologi. Kas Kas adalah komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi. Hal ini dikarenakan setiap transaksi memerlukan suatu dasar pengukuran yaitu kas. Bahkan walaupun perkiraan kas tidak langsung terlibat dalam transaksi tersebut besarnya nilai transaksi tetap diukur dengan kas. Kas adalah aktiva yang tidak produktif. Oleh karena itu kas harus dijaga supaya jumlah kas tidak terlalu besar sehingga tidak ada kas yang menganggur. Disamping itu kas merupaka suatu aktiva yang paling mudah diselewengkan dan digunakan dengan tidak semestinya oleh karyawan karena kas merupakan aktiva yang paling bernilai dibandingkan dengan aktiva lainnya serta paling muda dipindahtangankan (IAI 2002:207). Prosedur Penerimaan kas Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah sebagaimana telah berjalan terdapat beberapa ketentuan tambahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut. a. Penyetoran uang ke rekening kas umum daerah dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit dari bank yang bertindak sebagai rekening kas umum daerah. b. Bendahara penerimaan tidak diperbolehkan membuka rekening atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD dan tidak diperbolehkan menyuimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 hari kerja. c. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah, dilakukan dengan cara : 1. Disetor oleh pihak ketiga melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu. 2. Disetor langung oleh pihak ketiga ke bank pada rekening kas umum daerah. 3. Disetor pleh pihak ketiga melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan kantor pos. d. Dokumen yang digunakan didalam prosedur dan penata usaha pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut. 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) 3. Surat Tanda Setoran (STS) 4. Surat tanda bkti pembayaran 5. Bukti penerimaan lainnya yang sah 6. Nota kredit


146

e. Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (Darise 2008:168). Prosedur Pengeluaran Kas Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada SKPD sebagai pengguna anggaran adalah DPA SKPD yang btelah disetujui oleh sekertaris daerah dan disahkan pejabat pengelolaan daerah. Persetujuan sekertaris daerah ditandai dengan penandatanganan pada lembar pertama DPA SKPD sedang lembar berikutnya ditandatangani oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah. Sebagai langkah pertama dari kegiatan pengekuaran uang dari kas umum daerah atas beban APBD berdasarkan surat penyediaan dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dgn SPD. Berdasarkan SPD yang diterima, bendahara pengeluaran /pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa penggua anggaran melalui pejabat penata usaha keuangan (PPK) SKPD. Dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM. Di lain pihak apabila dokumen SPP tidak lengkap atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa menolak menerbitkan SPM. Penyiapan SPM dilakukan oleh PPK SKPD, penandatanganan dilakukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. SPM yang telah diterbitkan oleh pengguna/kuasa pengguna anggaran diajukan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk penerbitan SP2D. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebelum menerbitkan SP2D berkewajiban untuk : a. Meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran. b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah dengan menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima pengguna anggaran paling lama 2 hari kerja sejak SPM diterima (Darise 2008:169). Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Peniliti/ Tahun

Judul

tujuan

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

persamaan

perbedaan

Harinto/ 2010

Analisis pengawasan internal kas pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Meningkatkan efisiensi dan mendorong karyawan untuk selalu mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen sehingga kecurangan dan penyalahgunaan kas dapat diminimalisasi atau bahkam dapat dihindari.

Deskriptif eksploratif

Sistem pengawasan dapat dikatakan efektif

peneliti sebelumnya menggunakan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu pengawasan internal perusahaan

Penelitian sebelumnya dilakukan pada Fakultas Ekonomi di Sumatera Utara

Hartati/ 2009

Analisis pengendalian intern piutang usaha pada PT.SFI Medan

Menjelaskan suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen telah ditetapkan

Deskriptif

Salah satu cara dilakukuan dalam mengantisipasi kecurangan

Peneliti sebelumnya menggunakan faktor yang sama yaitu mengenai pengendalian intern

Peneliti sebelumnya melakukan penelitian mengenai meningkatkan eketfivitas dan efisiensi perusahaan.


147

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan data yang diperoleh dan menganalisis data yang ada. Penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melali daftar pertanyaan dalam survei, wawancara ataupun observasi(Kuncoro 2009:12). Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Manado yang beralamat di jalan Cereme. Dan waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2013. Prosedur Penelitian Penelitian ini menggunakan tahapan penelitian sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. 2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian. 3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum perusahaan dan data mengenai analisis efektifivitas pengawasan intern kas pada dinas perhubungan kota manado. 4. Menganalisis efektivitas pengawasan intern kas pada dinas perhubungan. 5. Membuat kesimpulan dan saran bagi dinas perhubungan. Metode Penelitian Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan keterangan yang lengkap maka harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Untuk itu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini penelitian digunakan dengan 3 cara, yaitu : 1. Wawancara langsung, yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak Dinas Perhubungan pada bagian keuangan. 2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelurusan terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. 3. Pengamatan / observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan kunjungan. HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Sistem pengawasan internal kas di Dinas Perhubungan Kota Manado dijelaskan dalam penjelasan tersebut. Dijelaskan langkah awal dari bendahara pengeluaran membuat surat permintaan pembayaran dibawa ke pejabat keuangan SKPD untuk diverifikasi kemudian diserahkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk diteliti dan diperiksa kemudian ditandatagani. Kemudian bendahara pengeluaran membuat surat perintah membayar untuk diteliti kembali kelengkapan persyaratan berkas setelah dinilai lengkap diajukan kepada kepala dinas untuk ditandatangani. Bendahara pengeluaran membuat dokumen pelengkap atau bukti surat setoran pajak (SSP, daftar bayar), langsung diajukan ke pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk ditandatangani kemudian diajukan lagi ke kepala dinas untuk ditandatangani berkas lengkap diajukan lagi ke kepala bagian keuangan pemerintah kota, untuk menerbitkan surat pencairan dana ke bendahara, kemudian berkas tersebut langsung dikirim ke Bank Sulut, untuk pencairan dana. Dasarnya semua pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado hanya untuk pembayaran kas yang telah diotorisasi sebelumnya. Dalam proses pembuatan surat permintaan pencairan dana (SP2D) yang akan diserahkan pada bendaraha umum, bendahara harus membuat terlebih dahulu beberapa dokumen seperti surat perintah pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM) dan beberapa dokumen pendukung. Pembayaran yang berhubungan dengan pihak ketiga atau suatu pekerjaan yang merupakan hasil dari suatu pelelangan, pembayaran atau pencairannya berdasarkan persentasi hasil dari suatu pekerjaan tersebut, hasil pekerjaan ini pun dapat ditentukan presentasinya adalah berdasarkan penilaian oleh tim yang dibentuk atau ditugaskan oleh Kepala Dinas.


148

Sistem Pengawasan Internal Kas di Dinas Perhubungan Kota Manado Hery ( 2013 : 159 ) menyatakan pengawasan internal adalah seperangkat kebijakan dan proses untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuktindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum / undangundang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Ketentuan yang dimaksud dalam pengertian tersebut meliputi peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, undang-undang anti korupsi, dan terlebih khusus ketentuan dalam kepemerintahan. Aspek perencanaan dan pengawasan internal terhadap kas harus mendapat perhatian yang serius oleh instansi, hal ini dapat dilihat dari sifat-sifat kas dimana setiap pengawasan internal terhadap kas yang harus diciptakan untuk melindungi keamanan dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengguna manajemen. Prosedur Penerimaan Kas Dinas Perhubungan Kota Manado Prosedur penerimaan kas dalam instansi pemerintahan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat atau tidak diterimanya kas yang seharusnya diterima dapat diminimalkan. Prosedur penerimaan kas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Terdapat pemisahan tugas antara yang menyimpan, menerima dan yang mencatat penerimaan kas. b. Setiap penerimaan kas langsung disetor kepada bank bagaimana adanya. Dinas Perhubungan Kota Manado Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya. Ini sudah sesuai dengan Permendagri 13/2006 pasal 187 - 189 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan. Penerimaan Kas pada Dinas Perhubungan Kota Manado bersumber dari Peraturan Daerah (Perda) Meliputi : a) Retribusi Tepi Jalan Umum (TJU) b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) c) Retribusi Jasa Ketata Usahaan (TU) d) Retribusi Terminal Bulanan e) Retribusi Parkir f) Retribusi Ijin g) Retribusi Karcis. Bendahara Penerimaan bertanggungjawab pada Kepala SKPD atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya secara administratif, namun secara fungsional Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung jawab pada PPKD. Prosedur penerimaan kas yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Manado menurut penulis sudah cukup memadai, hal ini ditandai karena : 1) Adanya tanggungjawab pengelolaan dan pengawasan kas 2) Semua surat-surat masuk dibukukan dengan pengawasan yang cukup 3) Dibuatnya catatan oleh yang membukukan surat tentang uang yang diterima dari siapa, jumlahnya, dan untuk siapa 4) Setiap penerimaan menggunakan bukti-bukti penerimaan 5) Bukti setoran kas dicocokkan dengan buku kas dan lembaran buku bank 6) Pengunaan bukti-bukti yang telah dirancang dengan baik, dimana bukti-bukti tersebut berguna untuk membuktikan terjadinya transaksi atau penerimaan kas yang telah dirancang sedemikian rupa. 7) Penyimpanan bukti-bukti pendukung dalam tempat yang rapi dan berurutan. Prosedur Pengeluaran Kas Dinas Perhubungan Kota Manado Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Prosedur pengeluaran kas pada Dinas Perhubungan Kota Manado yang meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban. Adapun prosedur pengeluaran kas secara rinci yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Manado adalah sebagai berikut : 1) Menerima berkas tagihan pembayaran 2) Melampirkan dokumen pendukung pengeluaran uang 3) Membuat bukti pengeluaran kas dan mencetaknya 4) Memaraf/ meminta tanda tangan pengesahan persetujuan pembayaran di bukti pengeluaran kas 5) Meminta pengesahan pejabat yang berhak menyetujui pembayaran di bukti pengeluaran kas


149

6) Mencatatkan segala jenis transaksi pegeluaran kedalam buku kas/buku laporan 7) Melaporkan segala jenis pengeluaran Dinas Perhubungan Kota Manado kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado setiap bulannya 8) Jika terdapat dana yang tidak sempat digunakan berdasarkan program kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tahun berjalan maka dana tersebut tetap berada di APBD induk(Pemkot Manado). Prosedur pengeluaran kas pada Dinas Perhubungan Kota Manado berdasarkan penjelasan diatas diterapkan dengan baik. Penerapan pengeluaran kas telah dilakukan secara sistematis, dimulai dari bendahara kemudian diotorisasi oleh SKPD salah satunya Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado selaku penggunaan anggaran. Pada Dinas Perhubungan kota Manado terdapat berbagai pengeluaran kas seperti : a) Belanja Kesejahteraan Pegawai : Gaji dan Pendapatan Lain yang Sah b) Belanja Operasional Kantor : - ATK - Peralatan Kantor c) Belanja Pembangunan : - Dilaksanakan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja SKPD d) Belanja pemeliharaan : - pemeliharaan perabot/ inventaris - pemeliharaan kendaraan operasional - Pemeliharaan investasi dan peralatan/perabot penunjang - pemeliharaan gedung, Instalasi air dan listrik e) Belanja perjalanan - Melaksanakan perjalanan dinas luar DAFTAR PUSTAKA Danfar .2009. Definisi/Pengertian efektivitas .DF. Bandung. http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/Diakses Mey, 17, 2013 Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. PT.Indeks. Jakarta. Halim Abdul., Yanuar., I Wayan. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Harianto. 2010. Analisis Pengawasan Internal Kas Pada Fakultas Ekonomi Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan. Hartati, Dian. 2009. Analisis Penendalian Intern Piutang Usaha Pada PT.SFI Medan. Skripsi.Universitas Sumatera Utara. Medan. Hery. 2013. Akuntansi Dasar 1 & 2. PT Gramedia Widiarsarana Indonesia. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta. Mursyidi.2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. PT Refika Aditama.Bandung. Nordiawan., Putra., Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta. Republik Indonesia, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang . “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Jakarta. -----------------------, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang . “Perbendaharaan Negara”. Jakarta. Sanyoto. 2007. Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT. Edisi Revisi.Mitra Wacana Media. Jakarta.


150

PENERAPAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. SARIMELATI KENCANA (PIZZA HUT MANADO TOWN SQUARE) Oleh : Stephany Ch. Pelleng Herman Karamoy Victorina Tirajoh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email : [email protected] ABSTRAK Saat ini setiap perusahaan harus memiliki cara yang tepat dan efisien untuk menentukan harga pokok produksi. Semakin baik perusahaan menghitungnya, akan semakin baik pula untuk bersaing di pasar karena metode atau sistem yang tepat akan membuat biaya rendah dan meningkatkan laba. Activity Based Costing / ABC merupakan sistem perhitungan harga pokok produksi yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas dalam perusahaan dengan pemicu biaya yang lebih banyak sehingga hasilnya lebih akurat. Metode ini diharapkan dapat diterapkan pada PT. Sarimelati Kencana yang saat ini masih menggunakan Sistem Tradisional untuk perhitungan harga pokok produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok produksi menggunakan ABC sistem. Terdapat data kualitatif dan kuantitaif dalam penlitian ini, dimana data kualitatif untuk profil perusahaan dan data kuantitatif untuk biaya produksi. Penelitian deskriptif ini menunjukkan hasil perhitungan harga pokok produksi dengan metode ABC dengan kondisi overcost pada pizza hut personal dan undercost pada pizza hut regular dan pizza hut large. Kata Kunci : Harga Pokok Produksi, Sistem Tradisional, Activity Based Costing ABSTRACT Nowadays, every company has to have a right and efficient way to know their own pricing process. The better the company count it, the better it would be to compete in the market because the right method or system will decrease the cost and increase the profit. Activity Based Costing System is a method of calculating the cost of goods manufactured based on activities in a company using more cost driver, so it can calculate more accurate. This method is expected to be applied to the PT. Sarimelati Kencana who still using the traditional system for calculating the cost of goods manufactured. This research has a purpose to know the cost of goods manufactured in the company using activity based costing system. There are qualitative and quantitative data on this project. Qualitative data for company profile and quantitative data for production costs. This is descriptive research and the result shows that the pricing process using ABC method give overcost condition for pizza hut personal and undercost condition for pizza hut regular and large. Keywords : Cost of Goods Manufactured, Traditional System, Activity Based Costing


151

PENDAHULUAN Latar Belakang Suatu perusahaan mempunyai tujuan menjaga kelangsungan hidup perusahaan, melakukan pertumbuhan serta dapat meningkatkan profitabilitas dari waktu ke waktu. Semakin derasnya arus teknologi dan informasi menuntut setiap perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut dalam persaingan global. Pemanfaatan teknologi mengakibatkan biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi besar sehingga berdampak pada harga pokok produksi yang tinggi. Perhitungan Harga Pokok Produksi merupakan semua biaya produksi yang digunakan untuk memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi dalam suatu periode waktu tertentu. Ketidaktepatan dalam perhitungan Harga Pokok Produksi membawa dampak yang merugikan bagi perusahaan, karena Harga Pokok Produksi berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dan laba, sebagai alat untuk mengukur efisiensi pelaksanaan proses produksi serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Oleh karena itu, muncul metode baru dalam perhitungan Harga Pokok Produksi yang dikenal dengan nama Activity-Based Costing (ABC) System. Activity-Based Costing System merupakan suatu metode akuntansi biaya yang memberikan informasi yang berguna bagi controller atau manajer mengenai kontribusi laba dari setiap pelanggan sehingga pada akhirnya perusahaan menghasilkan laba (Sumarsan, 2012). Activity-Based Costing System juga dapat memberikan alokasi Biaya Overhead Pabrik yang lebih akurat dan relevan. Pada metode ini, seluruh Biaya Tidak Langsung dikelompokkan sesuai dengan aktivitas masing-masing, kemudian masing-masing kelompok biaya (Cost Pool) tersebut dihubungkan dengan masing-masing aktivitas dan dialokasikan berdasar aktivitasnya masing-masing. Dasar alokasi yang digunakan adalah jumlah aktivitas dalam setiap Cost Pool tersebut. Metode ini menggunakan jenis pemicu biaya yang lebih banyak sehingga dapat mengukur sumber daya yang digunakan oleh produk secara lebih akurat. PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut) adalah sebuah perusahaan waralaba multinasional yang khusunya menyajikan pizza dan beberapa menu tambahan lainnya. Proses produksi menggunakan berbagai macam mesin sehingga menyerap biaya yang banyak serta memerlukan ketepatan dan kecermatan dalam menghitung dan membebankannya sesuai dengan jumlah yang telah dikonsumsi oleh aktivitas pembuatan produk. Perhitungan biaya produksi sangat penting karena berkaitan dengan penentuan Harga Pokok Produksi suatu produk dan penentuan harga jual produk dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selain itu, Sistem Tradisional dapat menimbulkan distorsi biaya. Distorsi tersebut dalam bentuk pembebanan biaya yang terlalu tinggi (cost overstate atau cost overrun) untuk produk bervolume banyak dan pembebanan biaya yang terlalu rendah untuk (cost understate atau cost underrun) untuk produk yang bervolume sedikit. Konsep Activity Based Costing (ABC) merupakan alternatif solusi yang ditempuh oleh perusahaan untuk mendapatkan informasi akuntansi yang relevan dalam keragaman kondisi dan sistem ABC ini menurut harapan, dapat diterapkan pada PT. Sarimelati Kencana, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi manajemen perusahaan. Manajemen memerlukan informasi untuk memungkinkan mereka melakukan pengelolahan terhadap berbagai aktivitas dalam menghasilkan cost object. Oleh karena itu manajemen harus mampu mengelola sumber daya dengan melakukan perancangan kembali sistem akuntansi manajemen yang mampu mencerminkan sumber daya dalam aktivitas produk/ jasa. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencoba menerapkan perhitungan harga pokok produksi pizzadan untuk menganalisis perbandingan besarnya harga pokok produksi dengan menggunakan metode akuntansi biaya tradisional dan Activity Based Costing System pada PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Mantos). TINJAUAN PUSTAKA Harga Pokok Produksi Hongren et al. (2009) menyebutkan harga pokok produksi (cost of goods manufactured) adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik sebelum maupun selama periode akuntansi berjalan. Elemen biaya sebagai pembentuk harga pokok produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Sistem Tradisional Hansen dan Mowen (2008) menyatakan sistem tradisional adalah sistem akuntansi biaya yang mengasumsikan bahwa semua diklasifikasikan sebagai tetap atau variabel berkaitan dengan perubahan unit atau


152

volume produk yang diproduksi. Sistem tradisional ini hanya membebankan biaya pada produk sebesar biaya produksinya, sehingga biaya pemasaran serta administrasi dan umum tidak diperhitungkan ke dalam kos produk, namun diperlakukan sebagai biaya usaha dan dikurangkan langsung dari laba bruto untuk menghitung laba bersih usaha. Dalam sistem tradisional biaya produknya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Cooper dan Kaplan (2008) menyebutkan sistem tradisional yang tidak banyak menggunakan pemicu biaya (Cost Driver) dalam membebankan Biaya Overhead Pabrik memudahkan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi sehingga hal itu memudahkan auditor untuk melakukan audit. Namun Supriyono (2007) mengemukakan bahwa sistem tradisional memiliki kelemahan, antara lain penawaran sulit dijelaskan karena terjadi distorsi biaya, harga jual terlalu besar dibandingkan pesaing karena produk yang bervolume banyak dibebani biaya per unit yang terlalu besar,dan meskipun labanya nampak tinggi sebenarnya bisa saja rugi. Activity Based Costing Hongren (2009) menyatakan Activity Based Costing sebagai suatu sistem pemdekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Activity-Based Costing System merupakan perhitungan biaya yang menekankan pada aktivitas-aktivitas yang menggunakan jenis pemicu biaya lebih banyak sehingga dapat mengukur sumber daya yang digunakan oleh produk secara lebih akurat dan dapat membantu pihak manajemen dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan perusahaan. Activity-Based Costing System tidak hanya difokuskan dalam perhitungan kos produk secara akurat, namun dimanfaatkan untuk mengendalikan biaya melalui penyediaan informasi tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya. Blocher et al. (2009) menyatakan Activity-Based Costing (ABC) adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas.Garrison et al. (2006) menyebutkan bahwa Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas / Activity Based Costing (ABC) adalah metode perhitungan biaya (costing) yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lainnya yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya ‘tetap’. Mulyadi (2007) mengemukakan dua falsafah utama dalam Activity-Based Costing System yaitu biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas sehingga aktivitas-aktivitas tersebut, dapat dikelola oleh personel perusahaan sehingga dapat mempengaruhi biaya. Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu mengenai Penentuan Harga Pokok Produksi dengan ABC Sistem Nama Peneliti/ Tahun Martusa dan Adie / 2011

Judul

Tujuan

Peranan Activity Based Costing System Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Kain Yang Sebenarnya Untuk Penetapan Harga Jual pada PT. Panca Mitra Sandang Indah

1. Untuk mengetahui apakah perusahaansudah mengelompokkan biaya dengan tepat. 2. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah membebankan biaya dan melakukan perhitungan harga pokok produk dengan tepat. .3 Untuk mengetahui apakah Activity Based Costing System akan menghasilkan perhitungan harga pokok dan harga jual yang berbeda dengan perhitungan yang dilakukan sebelumnya.


Metode Penelitian Deskriptif Analitis

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Menunjukkan bahwa PT. Panca Mitra Sandang Indah hanya mengelompokkan biaya menjadi dua biaya, yaitu biaya bahan baku dan biaya non bahan baku,serta menjalankan sistem pembebanan biaya yang masih sangat sederhana, dan penerapan Activity Based Costing System menghasilkan perhitungan harga pokok produk dan harga jual yang berbeda.

Sama –sama membandingkan penentuan harga pokok produksi dengan penerapan Activity Based Costing System maupun tanpa penerapan ABC sistem.

Penelitian Martusa dan Adie ini juga menghitung harga jual yang dihasilkan, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti hanya membandingkan perhitungan harga pokok produksi sebelum dan sesudah menggunakan metode ABC, tanpa menghitung harga jualnya.

153

Akbar / 2011

Analisis Penerapan Metode Activity Based Costing System dalam Penentuan Harga Pokok Kamar Hotel pada Hotel Coklat Makassar

1. Untuk memperoleh informasi yang akurat melalui pendekatan metode Activity Based Costing System dalam menghitung harga pokok kamar hotel. 2. Untuk mengetahui perbandingan besarnya harga pokok kamar hotel, dengan menggunakan metode tradisional dan metode Activity Based Costing System.

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Penerapan Activity Based Costing System dalam perhitungan harga pokok kamar hotel menghasilkan harga pokok yang berbeda namun lebih akurat karena biaya-biaya dibebankan berdasarkan aktivitasnya.

Keduanya samasama membandingkan bagaimana harga pokok produksi sebelum dan sesudah menerapkan Activity Based Costing System

Penelitian Akbar menggunakan objek penelitian berupa hotel dalam menentukan harga pokok kamar hotel, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang mempoduksi makanan berupa pizza,

Sumber : Berbagai sumber yang diolah METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan data yang diperoleh dan menganalisis data yang ada. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisikondisi yang sekarang ini terjadi (Pabundu, 2006). Jenis dan Sumber Data Data kualitatif adalah data yang berupa huruf, gambar, diagram dan lain sebagainya (bukan angka) yang menjabarkan sesuatu atau kata-kata. Dalam hal ini data yang diperlukan adalah data tentang sejarah PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Manado Town Square) dan perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, sistem produksi, dan lain sebagainya. Dan data kuantitatif adalah data yang berupa angkaangka atau data yang dapat dihitung dengan satuan hitung. Data yang digunakan juga dalam penelitian ini adaah sebagai berikut. 1. Data produksi PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Manado Town Square) tahun 2012. 2. Data pemakaian bahan baku PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Manado Town Square) tahun 2012. 3. Data Biaya Tenaga Kerja Langsung PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Manado Town Suare) tahun 2012 4. Data biaya pada PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Manado Town Square) tahun 2012. 5. Data mengenai jumlah karyawan, jumlah jam kerja, jumlah KWH (untuk pemakaian tenaga listrik), jumlah jam inspeksi, dan luas area pabrik yang digunakan untuk proses produksi. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan untuk menghitung Harga Pokok Produksi dengan Activity-Based Costing System adalah sebagai berikut. 1. Mendokumentasikan tarif dalam perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Tradisional. 2. Menghitung Harga Pokok Produksi menggunakan Activity-Based Costing System dengan langkah-langkah sebagai berikut. a. Tahap pertama Tahap pertama menentukan harga pokok berdasar aktivitas adalah menelusuri biaya dari sumber daya ke aktivitas yang mengkonsumsinya. Tahap ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. a) Mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas ke dalam empat level aktivitas. b) Menghubungkan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas. c) Menentukan Cost Driver yang tepat untuk masing-masing aktivitas. d) Penentuan kelompok-kelompok biaya yang homogeny (Homogeneous Cost Pool). e) Penentuan tarif kelompok (Pool Rate). (Supriyono, 2007) b. Tahap kedua Membebankan tarif kelompok berdasarkan Cost Driver yang digunakan untuk menghitung Biaya Overhead Pabrik yang dibebankan. Biaya untuk setiap kelompok Biaya Overhead Pabrik dilacak ke berbagai jenis produk.


154

3. Menyusun perhitungan Harga Pokok Produksi menurut Activity-Based Costing System. 4. Membandingkan hasil perhitungan Harga Pokok Produksi yang dihitung berdasarkan Sistem Tradisional dengan Harga Pokok Produksi yang dihitung berdasarkan metode Activity-Based Costing System kemudian menghitung selisihnya. 5. Menganalisis sistem yang lebih tepat dalam penentuan Harga Pokok Produksi di PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Manado Town Square). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Hasil perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan sistem tradisional pada PT. Sarimelati Kencana tahun 2012 tersaji dalam tabel 2. Tabel 2. Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Sistem Tradisional PT.Sarimelati Kencana Tahun 2012 Pizza Hut Personal Biaya Total (Rp) 469.953.072 533.743.560 1.003.696.632 Pizza Hut Medium Elemen Biaya Biaya Total (Rp) Biaya Utama 2.349.765.360 Biaya Overhead Pabrik = Rp14.535,5 x 44.280 643.631.940 Jumlah 2.993.397.300 Pizza Hut Large Elemen Biaya Biaya Total (Rp) Biaya Utama 1.879.812.288 Biaya Overhead Pabrik = Rp14.535,5 x 27.720 402.924.060 Jumlah 2.282.736.348 Elemen Biaya Biaya Utama Biaya Overhead Pabrik = Rp14.535,5 x 36.720 Jumlah

Jumlah Unit 36.720 36.720

Biaya per Unit (Rp) 12.798,2 14.535,5 27.333,7


Biaya per Unit (Rp) 53.066 14.535,5 67.601,5


Biaya per Unit (Rp) 67.814,2 14.535,5 82.349,7

Sumber: Data hasil olahan Berdasarkan hasil perhitungan Harga Pokok Produksi Pizza Hut pada PT. Sarimelati Kencana tahun 2012 dengan menggunakan sistem tradisional diperoleh harga pokok produksi untuk jenis Pizza Hut Personal adalah Rp 27.333,7 , untuk Pizza Hut Medium Rp 67.601,5 dan untuk Pizza Hut Large adalah Rp 82.349,7. Pembebanan Biaya Overhead Pabrik dengan Activity-Based Costing System dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.


155

Tabel 3. Pembebanan BOP dengan Activity Based Costing System PT. Sarimelati Kencana tahun 2012 Level aktivitas

Cost Driver

Pizza Hut Personal

Proses pembebanan

4.874,23 x 36.720 4.874,23 x 44.280 4.874,23 x 27.720 14.204,31 x 2. 232 KWH 14.204,31 x 11.160 14.204,31 x 8.928 154.708,49 x 449 Jam 154.708,49 x 2.231 inspeksi 154.708,49 x 1.784 106.800 x 40 Unit 106.800 x 200 Produk 106.800 x 160 Total BOP

Batch

Fasilitas

PizzaHut Large

Jumlah (Rp)

178.981.725,6

Unit produk

Unit

Pizza Hut Reguler

529.926.285,6

215.830.904,4 135.113.655,6 31.704.019,92 158.520.099,6

317.040.199,2 126.816.079,7

69.464.112,01 690.618.699,4

345.154.641,2 275.999.946,2 4.272.000 21.360.000 284.421.857,5

42.720.000 17.088.000 555.017.681,5

740.865.645,2

1.580.305.184

Sumber : Data hasil olahan Berdasarkan pembebanan biaya overhead pabrik yang telah dilakukan di atas, maka perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode Activity Based Costing System pada PT. Sarimelati Kencana tahun 2012 dapat disajikan dalam Tabel 4. Tabel 4. Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan Activity Based Costing System pada PT. Sarimelati Kencana tahun 2012 Keterangan

Pizza Hut Personal

Pizza Hut Reguler

Pizza Hut Large

Biaya Bahan Baku

309.014.856

1.545.074.280

1.236.059.424

Biaya TKL

160.938.216

804.691.080

643.752.864

BOP (pembulatan)

284.421.858

740.865.645

555.017.682

HPP

754.374.930

3.090.631.005

2.434.829.970

36.720

44.280

27.720

20.543,9

69.797,4

87.836,5

Unit Produk HPP per unit (pembulatan)

Sumber : Data hasil olahan Hasil perhitungan Harga Pokok Produksi per unit pada PT. Sarimelati Kencana tahun 2012 menggunakan Activity Based Costing System diperoleh hasil harga pokok produksi untuk pizza hut personal adalah sebesar Rp 20.543,9, untuk pizza hut regular sebesar Rp 69.797,4 dan untuk pizza hut large adalah sebesar Rp 87.836,5. Perbandingan Harga Pokok Produksi Sistem Tradisional dengan Activity-Based Costing System dapat disajikan pada Tabel 5. Tabel 5. Perbandingan Harga Pokok Produksi Sistem Tradisional dengan Activity-Based Costing System pada PT. Sarimelati Kencana tahun 2012 Jenis Produk Pizza Hut Personal

Sistem tradisional 27.333,7

Sistem ABC 20.543,9

Selisih 6.789,8

Nilai kondisi Overcost

Pizza Hut Reguler Pizza Hut Large

67.601,5 82.349,7

69.797,4 87.836,5

-2.195,9 -5.486,8

Undercost Undercost

Sumber :Data hasil olahan Pembahasan PT. Sarimelati Kencana selama ini menggunakan Sistem Tradisional dalam menentukan Harga Pokok Produksi. Dalam menentukan tarif tersebut PT. Sarimelati Kencana mempunyai beberapa pertimbangan yaitu segmen pasar atau daya beli konsumen. Perhitungan Harga Pokok Produksi PT. Sarimelati Kencana adalah dengan cara menjumlahkan semua biaya tetap dan biaya variabel.Sistem Tradisional menggunakan jumlah unit yang diproduksi sebagai dasar dalam perhitungan Harga Pokok Produksi. Dengan Sistem Tradisional diperoleh hasil perhitungan Harga Pokok Produksi per unit pada tahun 2012 diperoleh hasil Harga Pokok Produksi untuk


156

Pizza Hut Personal adalah sebesar Rp 27.333,7, Pizza Hut Regular sebesar Rp 67.601,5 dan untuk Pizza Hut Large sebesar Rp 82.349, 7. Penentuan Harga Pokok Produksi berdasar Activity-Based Costing System terdiri dari dua tahap yaitu prosedur tahap pertama dan prosedur tahap kedua. Activity-Based Costing System menggunakan Cost Driver yang lebih banyak, oleh karena itu Activity-Based Costing System mampu menentukan hasil yang lebih akurat dan tidak menimbulkan distorsi biaya. Selain itu Activity-Based Costing System dapat meningkatkan mutu pengambilan keputusan sehingga dapat membantu pihak manajemen memperbaiki perencanaan strategisnya. Dilihat dari hasil perhitungan Harga Pokok Produksi yang menunjukkan hasil yang lebih besar dari Sistem Tradisional adalah pizza hut regular sebesar Rp 69.797,4 dan pizza hut large sebesar Rp 87.836,5. Activity-Based Costing System merupakan sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi secara akurat sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk penetapan harga jual produk. Berdasarkan kajian teori dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Activity-Based Costing System memberikan hasil yang lebih besar kecuali pada pizza hut personal. Perbedaan yang terjadi antara Harga Pokok Produksi berdasar Sistem Tradisional dan Activity-Based Costing System disebabkan karena pembebanan Biaya Overhead Pabrik pada masing-masing produk. Pada Sistem Tradisional Biaya Overhead Pabrik pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu Cost Driver saja yaitu jumlah unit produksi. Akibatnya terjadi distorsi pada pembebanan Biaya Overhead Pabrik. Pada ActivityBased Costing System Biaya Overhead Pabrik pada masing-masing produk dibebankan pada beberapa Cost Driver sehingga Activity- Based Costing System mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap produk secara tepat berdasar konsumsi masing-masing aktivitas. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Mantos), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Perhitungan Harga Pokok Produksi pada PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Mantos) dengan menggunakan metode Activity-Based Costing System memperoleh hasil perhitungan untuk pizza hut personal adalah sebesar Rp 20.543,9, untuk pizza hut regular sebesar Rp 69.797,4 dan untuk pizza hut large adalah sebesar Rp 87.836,5. 2. Perbandingan Harga Pokok Produksi pada PT. Sarimelati Kencana dengan menggunakan Sistem Tradisional dan Activity- Based Costing System adalah sebagai berikut: a. Perhitungan Harga Pokok Produksi menggunakan Activity-Based Costing System memberikan hasil yang lebih mahal dari Sistem Tradisional pada pizza hut regular dan pizza hut large, sedangkan pizza hut personal memberikan hasil yang jauh lebih murah. b. Perbedaan yang terjadi antara Harga Pokok Produksi dengan menggunakan Sistem Tradisional dengan Activity-Based Costing System disebabkan karena pembebanan Biaya Overhead Pabrik pada masingmasing produk. Pada Sistem Tradisional biaya pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu Cost Driver saja. Akibatnya cenderung terjadi distorsi pada pembebanan Biaya Overhead Pabrik. Pada metode Activity-Based Costing System, Biaya Overhead Pabrik pada masing-masing produk dibebankan pada banyak Cost Driver, sehingga Activity-Based Costing System mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap jenis produk secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, saran tersebut antara lain. 1. Harga Pokok Produksi pada PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Mantos) dengan Activity Based-Costing System menampakkan hasil yang relatif lebih besar daripada Harga Pokok Produksi dengan Sistem Tradisional, namun sebaiknya PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Mantos) mengevaluasi kembali sistem pembebanan biayanya dalam menentukan Harga Pokok Produksi karena Harga Pokok Produksi akan mempengaruhi posisi produk di pasar. 2. PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Mantos) masih dapat menggunakan Sistem Tradisional jika Harga Pokok Produksinya tidak melebihi harga dari perusahaan lain, sehingga dapat bersaing dengan harga di pasaran. PT. Sarimelati Kencana (Pizza Hut Mantos) yang telah menghasilkan produk yang bervariasi dapat mengadopsi Activity- Based Costing System, tetapi harus benar-benar dapat membantu pihak manajemen dalam


157

mengambil keputusan karena penetapan Activity- Based Costing System membutuhkan biaya yang cukup besar. 3. Pihak manajemen sebaiknya mulai mempertimbangkan perhitungan Harga Pokok Produksi dengan menggunakan Activity Based-Costing System dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang lain seperti harga pesaing dan kemampuan masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Blocher, Edward J., Chen, Kung H., Lin, Thomas W. 2009. Manajemen Biaya dengan Tekanan Stratejik. Salemba Empat. Jakarta. Kaplan, R. S., Cooper. R. 2008. Cost and Effect. President and Fellows of Harvad College. United States of America. Garrison, Ray H., Noreen, Eric W., Brewer, Peter C. 2006. Akuntansi Manajerial. Jilid 1. Salemba Empat. Jakarta. Hansen, Don R., Mowen, Maryanne M. 2008. Manajemen Biaya. Salemba Empat. Jakarta. Hongren, Charles T., Datar, Srikant M., Foster, George. 2009. Akuntansi Biaya Pendekatan Manajerial. Jilid 1. Erlangga. Jakarta. Pabundu, Moh. Tika. 2006. Metodologi Riset Bisnis. Bumi Aksara. Jakarta. Mulyadi. 2007. Activity-Based Cost System. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. _______ 2007. Akuntansi Biaya. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Supriyono. 2007. Akuntansi Manajemen I: Konsep Dasar Akuntansi Manajemen Dan Proses Perencanaan. BPFE. Yogyakarta. Sumarsan, Thomas. 2012. Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja. Indeks. Jakarta.


158

JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN

Recommend Documents