JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN

Vol. 10 No. 2, Juni 2015

ISSN. 1907-9737

JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN PENERAPAN PSAK NO. 2 TENTANG LAPORAN ARUS KAS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PERUM BULOG DIRVE SULUT DAN GORONTALO Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, Jenny Morasa, Stanly W. Alexander PENGARUH PENERAPAN e-SPT TERHADAP EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Tomohon) Debbie Deborah. S. Mokolinug, Novi S. Budiarso EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS ATAS UANG PERSEDIAAN (UP) PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA Betriana Frisly Polii, Lidia Mawikere ANALISIS POTENSI dan EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH ATAS RUMAH KOS di KOTA MANADO Marsion Immanuel Kant Simangunsong, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA DINASS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Veybie Komaling, Stanley Kho Walandow PENERAPAN PSAK NO. 30 TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA AKTIVA TETAP PADA PT. SINAR KARYA MEGA PERSADA Revine Marni Pangkerego, Novi S Budiarso ANALISIS DIFFERENTIAL COST DAN OPPORTUNITY COST DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMBELI ATAU MEMPRODUKSI SENDIRI PADA INDUSTRI RUMAH PANGGUNG WOLOAN Romeo Fersi Mongdong, Jenny Morasa, Heince Wokas PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA GEREJA GMIM BUKIT ZAITUN WALIAN DUA Leonardo Kumambow, Jantje J. Tinangon, Victorina Z. Tirayoh PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 DALAM PELAPORAN AKUNTANSI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014 Dedy Kurniawan Kiay Demak, Jullie J. Sondakh, Steven Tangkuman EVALUASI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MANADO Theo Rudolf Waney, Jenny Morasa

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

Vol.10,No.2,Juni 2015

ISSN.1907-9737

GOING CONCERN JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN Pelindung

Rektor Universitas Sam Ratulangi

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT

Pemimpin Redaksi

Prof. DR. David. P.E. Saerang,SE,M.Com(Hons)

Redaksi Pelaksana

Harijanto Sabijono,SE,MSi,Ak Lidia Mawikere,SE,MSi,Ak Hendrik Manossoh,SE,MSi,Ak Imelda Najoan,SE,MSi,Ak

Dewan Redaksi

DR. Grace Nangoy,SE,MSAc,Ak,CPA Sifrid S. Pangemanan,SE,MSA DR. Jullie J. Sondakh,SE,MSi,Ak,CPA DR.Ventje Ilat,SE,MSi DR. Herman Karamoy,SE,MSi,Ak DR. Jenny Morasa,SE,MSi,Ak DR. Agus T. Poputra,SE,MM,MA,Ak Victorina Tirayoh,SE,MM,Ak Linda Lambey,SE,MBA,MA,Ak Margaretha Bolang,SE,MA,Ak Peter Kapojos,SE,MSi,Ak

Administrasi & Sirkulasi

DR. Jantje Tinangon,SE,MM,Ak DR. Lintje Kalangi,SE,ME,Ak Winston Pontoh,SE,MM,Ak Christian Datu,SE,MSA,Ak

Alamat Redaksi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Jl. Kampus Bahu – Manado, Sulawesi Utara Telp. (0431) 847472, Fax. (0431) 853584

Jurnal Riset Akuntansi Going Concern diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi, penelitian dan karya ilmiah antara pengajar, alumni, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Jurnal ini terbit empat kali setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, Desember. Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan oleh media dan tinjauan atas buku-buku akuntansi terbitan dalam dan luar negeri yang baru serta catatan/komentar atas artikel yang dimuat dalam jurnal ini. Surat menyurat mengenai naskah yang akan diterbitkan langganan, keagenan, dan lainnya dapat dialamatkan langsung ke alamat redaksi atau melalui email : [email protected]

Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSRAT

i

Vol.10,No.2,Juni 2015

ISSN.1907-9737

GOING CONCERN JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN DAFTAR ISI PENERAPAN PSAK NO. 2 TENTANG LAPORAN ARUS KAS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PERUM BULOG DIRVE SULUT DAN GORONTALO Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, Jenny Morasa, Stanly W. Alexander ............................................ 1-9 PENGARUH PENERAPAN e-SPT TERHADAP EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Tomohon) Debbie Deborah. S. Mokolinug, Novi S. Budiarso ......................................................................... 10-19 EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS ATAS UANG PERSEDIAAN (UP) PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA Betriana Frisly Polii, Lidia Mawikere ............................................................................................. 20-28 ANALISIS POTENSI dan EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH ATAS RUMAH KOS di KOTA MANADO Marsion Immanuel Kant Simangunsong, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim ..................... 29-37 EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA DINASS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA KOTAMOBAGU Veybie Komaling, Stanley Kho Walandow .................................................................................... 38-44 PENERAPAN PSAK NO. 30 TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA AKTIVA TETAP PADA PT. SINAR KARYA MEGA PERSADA Revine Marni Pangkerego, Novi S Budiarso .................................................................................. 45-55 ANALISIS DIFFERENTIAL COST DAN OPPORTUNITY COST DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMBELI ATAU MEMPRODUKSI SENDIRI PADA INDUSTRI RUMAH PANGGUNG WOLOAN Romeo Fersi Mongdong, Jenny Morasa, Heince Wokas ................................................................ 56-65 PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA GEREJA GMIM BUKIT ZAITUN WALIAN DUA Leonardo Kumambow, Jantje J. Tinangon, Victorina Z. Tirayoh................................................... 66-76 PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 DALAM PELAPORAN AKUNTANSI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014 Dedy Kurniawan Kiay Demak, Jullie J. Sondakh, Steven Tangkuman .......................................... 77-84 EVALUASI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MANADO Theo Rudolf Waney, Jenny Morasa ................................................................................................ 85-92

Jurnal Riset Akuntansi Going Concern FEB UNSRAT

ii

PENERAPAN PSAK NO. 2 TENTANG LAPORAN ARUS KAS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PERUM BULOG DIRVE SULUT DAN GORONTALO APPLICATION FSAS NO. 2 ABOUT CASH FLOW STATEMENT IN DECISION MAKING ON BULOG DIVISION NORT SULAWESI AND GORONTALO Oleh: Fanesa Isalia Minanda Syaefudin¹ Jenny Morasa² Stanly W. Alexander³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Email: ¹[email protected] Abstrak: Laporan Keuangan dalam perusahaan merupakan alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehingga, komponen–komponen dalam Laporan Keuangan haruslah benar dan tepat. Dalam pengambilan keputusan perusahaan, sebaiknya menggunakan Laporan Arus Kas karena terkadang Laporan Laba Rugi dan Neraca tidak menampilkan keadaan sesungguhnya dari keuangan perusahaan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapkan laporan arus kas berdasarkan PSAK No. 2 dalam pengambilan keputusan perusahaan.Jenis penelitian adalah Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, kas bersih yang diperoleh perusahaan selama tahun berjalan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan analisis rasio dalam pengambilan keputusan perusahaan.Rasio Arus Kas Operasi Terhadap Total Kewajiban dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan dalam melunasi kewajiban totalnya selama satu tahun operasinya.Rasio Arus Kas Terhadap Kewajiban Lancar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan saat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih.Rasio Arus Kas Terhadap Penjualan perusaaan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas dari penjualan.Sebaiknyapimpinan perum Bulog khususnya bagian keuangan perlu menerapkan Laporan Arus Kas sebagai dasar analisisnya, sehingga perusahaan dapat mengetahui keadaan keuangannya dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan. Kata Kunci: penerapan, arus kas, pengambilan keputusan

Abstact: In the company’s Financial Statements is a means of consideration in decision making so that, componentsin the financial statements must betrue and correct. In thedecision making companies should use the cash Flow Statement because sometimes the income and balance sheet does not show the real state of corporate finance. The purposeof this study to determine the application of the Cash Flow Statement in accordance with SFAS No. 2 in corporate decision. This type of research is quantitative descriptive. The results showed, net cash provided by the company during the year has decreased compared to the previous year. This study uses the ratio analysisin corporate decision making. The Ratio of Operating Cash Flow to Total Liabilities can be used as basis for decision making in the company repay its total Liability for one year of operation. The Ratio of Cash Flow to Current Liabilities can be used as the basis of the decision making companies when measuring the company’s ability to pay Current Liabilities by Net Operating Cash Flow. The Ratio of Cash Flow to Sales companies measure the company’s ability to measure the company’s ability to obtain cash from to sale. Leaders should Perum Bulog particularly the finance department needs to implement the Cash Flow Statement as the basis of its analysis so that can know the financial situation and can be used as a basis for decision making of the company. Keywords: implementation, cash flow, decision making

1

PENDAHULUAN Latar Belakang Kemajuan teknologi yang semakin pesat seiring perkembangan zaman membuat dunia bisnis dan pelaku-pelaku bisnis di zaman ini bergerak lebih aktif.Mampu membaca setiap situasi yang terjadi dan melihat peluang-peluang yang muncul serta cepat dalam bertindak guna perluasan usaha. Jika tidak, maka akan membuat kertertinggalan dalam bisnis itu sendiri. Akuntansi memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat.Sebagai cabang dari ilmu ekonomi, akuntansi menyediakan informasi mengenai perusahaan dan transaksinya untuk memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya oleh para pengguna informasi tersebut.Jika informasi yang dilaporkan dapat diandalkan dan bermanfaat, maka sumber daya yang terbatas itu dapat dialokasikan secara optimal, dan sebaliknya alokasi sumber daya menjadi kurang optimal jika informasi kurang andal dan tidak bermanfaat.Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya.Untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut, maka digunakanlah laporan akuntansi atau yang dikenal sebagai laporan keuangan.Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Bagi suatu perusahaan, Laporan Keuangan merupakan media paling penting untuk menilai prsetasi dan kondisi ekonomi perusahaan. Seorang manajer tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan. Dan seandainya dilakukan, ia pun tidak akan dapat mengetahui banyak tentang situasi perusahaan. Oleh karena itu, yang paling penting adalah media laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi bagi manajer dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang menjadi bahan pertimbangan manajer dalam pengambilan keputusan, diperlukan analisis yang tepat dalam suatu laporan keuangan.Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang terdapat dalam suatu laporan keuangan.Sebagaimana diketahui laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan sesuai, maka dapat membawa suatu perusahaan di situasi yang akan sangat menguntungkan. Laporan keuangan dapat mengambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas disajikan untuk melengkapi kesenjangan informasi yang tidak termuat dalam informasi lain. Laporan arus kas memainkan peranan komplementer bagi neraca dan laporan laba rugi dalam penjabaran secara lengkap mengenai asset dan stuktur keuangan (kewajiban dan ekuitas pemilik) perusahaan serta bagaimana asset, kewajiban, dan ekuitas tersebut berubah dalam periode tertentu. Salah satu alasan dilakukannya penerapan terhadap laporan arus kas adalah sebagai salah satu alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dimana dalam laporan arus kas dapat dilihat laporan kas masuk dan keluar selama periode tertentu.Selain itu, informasi yang terdapat pada laporan arus kas lebih mencerminkan posisi kas yang sebenarnya yang ada di perusahaan.Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan sangatlah tepat bila digunakan informasi yang disajikan dalam laporan arus kas. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Laporan Arus Kas pada suatu perusahaan yang

didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 dalam pengambilan keputusan pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Akuntansi Robert, Patricia, dan Daniel (2007:4), mengungkapkan bahwa akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan dan memroses (menganalisis, menghitung, dan mencatat) informasi keuangan mengenai sebuah organisasi dan melaporkan informasi keuangan mengenai sebuah organisasi dan melaporkan informasi tersebut kepada pengambil keputusan. Warsono (2009:3), mengungkapkan bahwa akuntansi adalah proses sistematis untuk mengelolah transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi para penggunanya. Akuntansi professional bekerja dalam banyak peran serta lingkungan yang berbeda.Oleh karena itu, dalam prakteknya

2

akuntansi dapat dibedakan dengan skope atau ruang lingkup yang tercakup di dalamnya yang meliputi akuntansi public yang bekerja secara independen serta akuntan intern perusahaan. Laporan Keuangan Informasi akuntansi keuangan menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan yang digunakan oleh para pemakainya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan akuntansi ini dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan mampu memberikan banyak informasi yang dapat dipakai oleh para pengguna dalam membuat keputusan ekonomis perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan infromasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu.Laporan keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana susunan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan itu didapat. PSAK No. 1 mengatur bahwa laporan keuangan lengkap harus mencakup komponenkomponen berikut:Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode, Laporan laba rugi komprehensif, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas dan Kebijakan akuntansi serta catatan atas laporan keuangan. Tujuan Laporan Keuangan Hery (2012:4), mengungkapkan bahwa tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Standar akuntansi keuangan (SAK) dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya: “tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Arus Kas Hery (2012:9), mengungkapkan bahwa laporan arus kas (statement of cash flows) adalah sebuah laporan yang menggambarkan aus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/ pembiayaan untuk satu periode tertentu.Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikkan/ penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode. Skousen (2001:8), bahwa sebagai salah satu bagian dari laporan keuangan lainnya, laporan arus kas pada dasarnya adalah sebuah laporan yang melaporkan, untuk interval tertentu, jumlah kas yang ditimbulkan dikonsumsikan oleh suatu perusahaan melalui tipe - tipe aktivitas berikut, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan keuangan.Honrngren (2007:148) laporan arus kas melaporkan arus kas penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode.Laporan ini menunjukkan dari mana asal kas dan bagaimana kas dibelanjakan.Laporan ini menjelaskan sebab-sebab perubahan dalam kas selama suatu periode tertentu. Tujuan dan Manfaat Laporan Arus Kas PSAK No. 2 mengungkapkan bahwa Laporan Arus Kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam asset bersih entitas. Informasi Arus Kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas.Bambang (2014:41), mengungkapkan bahwa manfaat informasi arus kas setidaknya ada tiga. Pertama, sebagai indokator jumlah arus kas dimasa yang akan datang dan menilai kecermatan taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Kedua, laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluarselama periode pelaporan.Ketiga, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih, ekuitas, dan struktur keuangan perusahaan termasuk likuiditas dan solvabilitas. Laporan Arus Kas Dalam Pengambilan Keputusan Wahjono (2010:241) mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusan strategis adalah proses yang terjadi di tingkat organisasi yang melibatkan serangkaian aktivitas organisasi dalam formulasi misi starategis dan tujuan. Proses ini melibatkan proses analisis, perencanaan, pengambilan aspek seperti budaya organisasi, system nilai, dan visi perusahaan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari prosesmental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan

3

dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Informasi yang terdapat dalam laporan arus kas dapat memberikan gambaran untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban, melakukan investasi, menghasilkan laba dan arus kas dimasa yang akan datang. Hal ini karena dalam laporan arus kas terlihat penggunaan kas yang ada dalam perusahaan dan juga arus kas selama periode tertentu.Dalam memprediksi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan Laporan Arus Kas, perusahaan dapat menggunakan analisis Rasio Arus Kas Terhadap Penjualan. Untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dapat dilakukan dengan analisis beberapa rasio yang masih berkaitan dengan arus kas yaitu rasio arus kas operasi terhadap total kewajiban dan rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar. Penelitian Terdahulu Sutarti (2012) dengan judul Penyajian laporan arus kas menurut PSAK 2 guna mendukung pengambilan keputusan investasi pada PT. Pan Brothers Tbk. Tujuannya untuk mengetahui penyajian laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK serta peran laporan arus kas dalam pengambilan keputusan pada PT. Pan Brothers, Tbk. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT. Pan Brothers, Tbk telah menyusun laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 2. Laporan arus kas yang disusun digunakan oleh manajemen sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan investasi. James (2013) dengan judul Analisis laporan arus kas sebagai alat ukur menilai kinerja pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur. Tujuannya untuk mengetahui penggunaan Laporan arus kas sebagai alat ukur menilai kinerja keuangan menilai kinerja keuangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan gadai. Aktivitas perusahaan dalam hal ini adalah baik karena sumber kas yang terbesar berasal dari aktivitas operasi yaitu laba bersih yang merupakan sumber kas utama bagi perusahaan. Pembelian Pembangkit Listrik dan Pemeliharaanya berpotensi mengurangi harta perusahaan, serta jumlah kas yang menganggur pada perusahaan selama 2 tahun METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif.Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena tertentu, dimana peneliti melakukan penelitian langsung ke objek penelitian kemudian mengumpulkan data-data dan menganalisis data-data tersebut berdasarkan fakto-faktor yang sudah ditentukan.Dalam penelitian ini digunakan analisis rasio-rasio yang berhubungan dengan laporan arus kas dalam pengambilan keputusan perusahaan.Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio arus kas operasi terhadap total kewajiban, rasio arus kasterhadap kewajiban lancar, dan rasio arus kas terhadap penjualan. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo yang beralamat di jalan Diponegoro nomor 8-9 Manado.Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Maret tahun 2015. Prosedur Penelitian Tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. 1. Mengsurvei objek penelitian, yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengamati kejadian-kejadian yang terjadi dalam tempat penelitian. Dalam penelitian ini tempat yang akan dijadikan objek penelitian adalah Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. 2. Mengumpulan data-data atau informasi yang diperlukan. Dalam pengumpulan data ini, dapat dilakukan dengan cara mewawancarai karwayan/ staff perusahaan. Selain itu dalam penelitian ini juga memperoleh data melalui media internet yaitu www.bulog.co.id. 3. Menganalisis data tersebut dan dimasukkan dalam laporan. 4. Melaporkan hasil analisis yang sudah dituangkan dalam satu laporan. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

4

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variable atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatanataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Definisi operasional didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati.Definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Dalam penelitian ini, variable yang digunakan adalah: a. Variabel Terikat (Y) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan.Pengambil keputusan dapat lebih tinggi.Istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi.Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data.Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data.Dengan demikinan, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. b. Variabel Bebas (X) Dalam penelitian ini memiliki satu variable bebas (X1) adalah Penerapan PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas. Penerapan Laporan arus kas oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung, dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan dimasa yang akan datang. Laporan Arus Kas dapat digunakan untuk menilai kemungkinan arus kas dimasa yang akan datang, untuk memprediksi kemungkinan perusahaan dalam menghasilkan laba dan melunasi kewajibannya. Jadi, laporan ini sangat diperlukan seorang manajer perusahaan sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak bagi perusahaan dimasa yang akan datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Visi Perusahaan yaitu: Menjadi perusahaan yang unggul dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Visi ini juga mencerminkan misi yang diamanatkan oleh Pemerintah, khususnya berkaitan dengan keberhasilan dan ketahanan pangan nasional. Posisi Bulog sebagai lembaga pangan yang handal mencakup pemantapan kesejahteraan pangan nasional, professional dan kompetitif dalam bidang usaha pangan serta senantiasa memiliki rasa dan nilai kepekaan atas tanggungjawabnya bagi kepentingan masyarakat serta taat dan menjunjungtinggi nilai-nilai etika dalam melaksanakan bisnis Perum Bulog memiliki tiga misi yaitu: 1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. 2. Mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. 3. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Misi yang berfokus pada kompentendesian tujuan/ makna utama (one common purpose) dari keberadaan perum Bulog diharapkan dapat mencerminkan keyakinan atau nilai organisasi serta memberikan makna pada setiap karyawan Bulog sehingga mampu menyatukan organisasi dan membangun komitmen bersama. Kebijakan Akuntansi Perusahaan Laporan keuangan yang disusun oleh Perum Bulog dibuat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikembangkan dalam aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) untuk kantor pusat, dengan melakukan penggabungan antara database Kantor Pusat dengan database Divre Selindo, sehingga seluruh transaksi tergabung dalam satu database. Laporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Bulog disusun mengacu kepada SAK yang penerapannya dituangkan dalam Kebijakan Akuntansi Bulog (KAB) sesuai Keputusan Direksi Perum Bulog nomor: Kep 257/Dir/12/2003 tanggal 24 Desember 2003. Dasar Pengambilan Keputusan Perusahaan

5

Dasar pengambilan keputusan yang di terapkan oleh Perusahaan Umum Bulog adalah menganalisis laporan keuangan secara keseluruhan.Berdasarkan laporan keuangan tersebut maka ditariklah kesimpulan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan perusahaan pada masa yang akan datang. Karena perusahaan belum menerapkan Laporan Arus Kas dalam komponen laporan keuangannya, maka dasar pengambilan keputusan perusahaan belum melibatkan Laporan Arus Kas. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Penerapan arus kas berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi Perum Bulog melibatkan penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban usaha, dan pembayaran pajak penghasilan. 1. Penerimaan kas dari pelanggan dihitung sebagai berikut: Penjualan = Rp. xxx Dikurangi kenaikan piutang usaha = Rp. xxx = Rp. xxx 2. Pemabayaran kas kepada pemasok dan karyawan dihitung sebagai berikut: Harga pokok penjualan = Rp. xxx Ditambah kenaikan persediaan = Rp. xxx Pembelian = Rp. xxx Ditambah pengurangan hutang usaha = Rp. xxx Pembayaran kepada pemasok = Rp. xxx 3. Pembayaran beban usaha dihitung sebagai berikut: Beban operasi = Rp. xxx Ditambah kenaikan pembayaran dimuka = Rp. xxx Pembayaran beban usaha = Rp. xxx 4. Pembayaran pajak penghasilan dihitung sebagai berikut: Tagihan pajak = Rp. xxx Ditambah penurunan hutang pajak = Rp. xxx = Rp. xxx Arus Kas dari Aktivitas Investasi Penerapan arus kas berdasarkan arus kas dari aktivitas investasi melibatkan uang muka yang diberikan perusahaan, biaya yang ditanggunghkan, dan pembelian aktiva tetap. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Penerapan arus kas berdasarkan arus kas dari aktivitas pendanaan melibatkan penerimaan pinjaman bank jangka pendek, Pinjaman bank jangka pendek dihitung sebagai berikut: Hutang Bank tahun 2014 (akhir) = Rp. xxx Hutang Bank tahun 2013 (akhir) = Rp. xxx = Rp. xxx Tabel 1 Laporan Arus Kas Perusahaan Umum Bulog ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan Rp. xxx Pembayaran kepada pemasok Rp. xxx Pembayaran beban usaha Rp. xxx Pembayaran pajak penghasilan Rp. xxx Kas Bersih Yang Di Peroleh Dari Aktivitas Operasi Rp. xxx ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan Uang Muka Rp. xxx Biaya ditangguhkan Rp. xxx Pembelian Aktiva TetapRp. xxx Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Rp. xxx ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

6

Penerimaan pinjaman bank jangka pendek Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Penurunan Bersih Kas Dan Setara Kas Kas dan Setara Kas Awal Tahun Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx Rp. xxx

Sumber: Hasil Olahan Data

Analisis Rasio Laporan Arus Kas Dalam Pengambilan Keputusan Rasio Arus Kas Operasi Terhadap Total Kewajiban Arus Kas Bersih Operasi RAKOTK = x 100% Total Kewajiban Rata - rata Rasio ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan dalam melunasi kewajiban totalnya selama satu tahun operasinya. Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Rasio Arus Kas Terhadap Kewajban Lancar Arus Kas Bersih Operasi RAKOKL = x 100% Kewjiban Lancar Rasio ini, dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan saat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih.Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan dalam menutup hutang lancar dari arus kas operasi. Rasio Arus Kas Terhadap Penjualan Arus Kas Operasi Cash Flow to Sales = x 100% Penjualan Rasio ini, dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan saat mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas dari penjualan.Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kas yang diperoleh dari penjualan serta semakin efiien kegiatan operasi atau penjualan perusahaan. Pembahasan Penerapan Laporan Arus Kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting karena Laporan Arus Kas tersaji pengelolaan arus kas keluar dan arus kas masuk pada suatu perusahaan selama periode tertentu.Laporan arus kas biasanya disajikan dalam satu halaman laporan. Tidak ada bentuk atau format baku yang harus diikuti oleh semua perusahaan dalam penyajian laporan arus kasnya. Dengan demikian, sejauh mana perincian yang disajikan tergantung kebutuhan perusahaan.Sebagai catatan penting yang harus disediakan adalah jika laporan arus kas harus bisa menjadi alat yang efektif untuk menjawab berbagai pertanyaan sehubungan dengan aliran kas perusahaan. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dan juga setara kas (equivalent cash).Laporan jenis ini dianggap lebih informative dari pada laporan perubahan posisi keuangan karena dapat memberikan informasi tentang arus kas historis suatu perusahaan sehingga dapat diketahui arus kas masuk dan arus kas keluar pada masa lalu.Dalam PSAK No. 2 Arus kas adalah arus masuk atau arus keluar kas atau setara kas.Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas penyajian Arus Kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis entitas tersebut. Informasi yang terdapat dalam laporan arus kas dapat memberikan gambaran untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban, melakukan investasi, menghasilkan laba dan arus kas dimasa yang akan datang. Hal ini karena dalam laporan arus kas terlihat penggunaan kas yang ada dalam perusahaan dan juga arus kas selama periode tertentu. Dalam penelitian ini digunakan analisis rasio arus kas sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan yaitu: rasio arus kas operasi terhadap total kewajiban dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan dalam melunasi kewajiban totalnya selama satu tahun operasinya, rasio arus kas terhadap kewajiban lancar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan saat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih, dan rasio arus kas terhadap penjualan dapat

7

dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan saat mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas dari penjualan. Laporan arus kas dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung, dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan dimasa yang akan datang. Dengan membandingkan laporan arus kas selama beberapa periode, dapat digunakan untuk menilai kemungkinan arus kas dimasa yang akan datang dan juga untuk memprediksi kemungkinan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi, laporan ini sangat diperlukan seorang manajer perusahaan sebelum mengambil keputusan yang akanberdampak bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh James (2013) yaitu analisis laporan arus kas sebagai alat ukur menilai kinerja pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah sama-sama menggunakan perhitungan rasio arus kas, sedangkan perbedaannya pada penelitian tersebut perusahaan sudah menggunakan laporan arus kas, sedangkan pada penelitian kali ini baru menerapkan arus kas. PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Dalam PSAK No. 2 salah satu komponen dalam Laporan Keuangan adalah Laporan Arus Kas.PSAK No. 2 menjelaskan bahwa dalam menerapkan Laporan Arus Kas perlu diketahui komponen - komponen penting yang terdapat dalam Laporan Arus Kas, yaitu Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan. Melalui ketiga komponen utama dalam arus kas ini, perusahaan dapat melihat lebih rinci mengenai pengeluaran-pengeluaran dan pendapatan-pendapatan perusahaan selama periode aktivitas tertentu pada perusahaan. 2. Penerapan Laporan arus kas oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung, dan merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan dimasa yang akan datang. Laporan Arus Kas dapat digunakan untuk menilai kemungkinan arus kas dimasa yang akan datang dan juga untuk memprediksi kemungkinan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jadi, laporan ini sangat diperlukan seorang manajer perusahaan sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Saran Saran penelitian ini adalah: 1. Pimpinan Perum Bulog khususnya bagian keuangan perlu menerapkan Laporan Arus Kas untuk perusahaan sebagai dasar analisisnya. Hal ini dilihat karena laporan laba rugi dan neraca terkadang tidak menampilkan keadaan sesungguhnya dari keuangan perusahaan. 2. Rasio-rasio yang berhubungan dengan arus kas, ada baiknya dilakukan analisis secara terus-menerus agar perusahaan dapat mengetahui keadaan keuangannya dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang nantinya akan berdampak bagi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA Horngren 2007, Akuntansi – Jilid Satu Edisi Kesepuluh. Penerbit Erlangga, Jakarta. Hery 2012, Analisis Laporan Keuangan– Edisi Pertama. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia.PSAK No. 1 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan – edisi revisi 2013. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.PSAK No. 2 Tentang Laporan Arus Kas– edisi revisi 2013. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

8

Indrawan Rully dan Yaniawati Poppy (2014), Metodologi PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung. Kaunang, James M. 2013. Analisis Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Menilai Kinerja Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal Emba. Vol. 1. No. 3. (2013) http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108758&val=1025. Diakses Maret, 15, 2015. Hal.455-464. Robert, Patricia, dan Daniel 2007, Akuntansi Keuangan.–edisi kelima. Penerbit Andi, Yogyakarta Sutarti. 2012. Penyajian Laporan Arus Kas Menurut PSAK 2 Guna Mendukung Pengambilan Keputusan Investasi Pada PT. Pan Brothers Tbk. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan. Bogor. Jurnal Ilmiah Kesatuan. Vol. 14. No. 1. (2012) http://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/jik/article/viewFile/282/307. Diakses Maret, 15, 2015. Hal.87-92 Skousen 2001, Akuntansi Keuangan Menengah– Buku Satu. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Warsono, Darmawan dan Ridha 2009, Akuntansi Ternyata Logis dan Mudah.Penerbit Asgard Chapter, Yogyakarta. Wahjono Imam Sentot 2010, Perilaku Organisasi – Edisi Pertama. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. Wahyudiono Bambang 2014. Mudah Membaca Laporan Keuangan. Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta. www.bulog.co.id

9

PENGARUH PENERAPAN e-SPT TERHADAP EFISIENSI PEMROSESAN DATA PERPAJAKAN (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Tomohon) E-SPT EFFECT OFAPPLICATIONOFEFFICIENCYTAXDATAPROCESSING (Survey AgainstTaxable Personon STOTomohon)

Oleh : Debbie Deborah. S. Mokolinug1 Novi S. Budiarso2 1,2

FakultasEkonomidanBisnis, JurusanAkuntansi Universitas Sam Ratulangi email :[email protected] 2 [email protected]

Abstrak: Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan teknologi informasi yang diterapkan. Hal tersebut terkait dengan penelitian ini yang juga menganalisis kesuksesan teknologi informasi yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu e-SPT. Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi kesuksesan sistem eSPT yang digunakan oleh pengusaha kena pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepraktisan, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan dan keandalan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.Metode analisis yang digunakan adalah analisa regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepraktisan dan kemudahan perhitungan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon sedangkan kemudahan pelaporan dan kepraktisan e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon. Kata Kunci: kepraktisan, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan keandalan, pemrosesan data dan perpajakan

e-SPT, efisiensi

Abstract:Breakthroughs related to the application of Information Technology in taxation activity continues to be done in order to facilitate, improve and optimize the service to taxpayers. There are many factors that influence the success of applied information technology. It is associated with a recent study also analyzes the success of information technology established by the Directorate General of Taxation (DGT) is an e-SPT This study was conducted to verify the success of e-SPT system used by employers taxable. The purpose of this study was to determine the effect of practicality, ease of calculation, the ease of reporting and reliability of e-tax return on tax data processing efficiency. The analytical method used is multiple regression analysis. The results showed that the practicality and ease of calculation significantly affect the efficiency of data processing tax on taxable employers in Tomohon while reporting the ease and convenience of e-SPT does not significantly affect the efficiency of data processing tax on taxable employers in Tomohon

Keywords: practicality, ease of calculation, the ease of reporting reliability, e-SPT, the efficiency of data processing and taxation

10

PENDAHULUAN LatarBelakang Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT).Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (hardcopy) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (human error) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Sementara itu pelaporan menggunakan e-SPT lebih dinilai lebih efisien tetapi, kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem pelaporan digital (e SPT) menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau menggunakan e-SPT dan lebih memilih menggunakan SPT manual, padahal penggunaan e-SPT mengurangi terjadinya penumpukan data yang harus direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu penggunaan e-SPT pada dasarnya membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT lebih cepat, aman dan efisien karena lampiran dalam bentuk CD/flash disk. Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai penerapan aplikasi e-SPT karena secara tidak langsung berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil. Apabila persepsi wajib pajak mengenai penerapan e-SPT selama ini dianggap telah membantu dalam pemrosesan data perpajakan maka dapat dikatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannnya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (software) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkanagar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat Pemrosesan data perpajakan merupakan salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Badan/Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengingat PKP yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi lebih dari 25 transaksi diwajibkan untuk menggunakan e-SPT sebagaimana tercantum dalam PER-45/PJ/2010 tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang menerbitkan nota retur atau nota pembatalan dengan jumlah lebih dari 25 dokumen dalam 1 masa pajak, diwajibkan menggunakan e-SPT sesuai dengan PER-45/PJ/2010. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (input) data dan mempercepat pembentukan database pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak). Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan teknologi informasi yang diterapkan.Hal tersebut terkait dengan penelitian ini yang juga menganalisis kesuksesan teknologi informasi yang dibentuk oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu e-SPT Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi kesuksesan sistem e-SPT yang digunakan oleh pengusaha kena pajak. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengaruh kepraktisan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. 2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan perhitungan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. 3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan pelaporan e-SPT berpengaruh terhadapefisiensi pemrosesan data perpajakan. 4. Untuk mengetahui pengaruh keandalan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

11

TINJAUAN PUSTAKA KonsepAkuntansi Simamora (2013:1) mendefinisikan akuntansi sebagai seni untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat dan menghasilkan laporan, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) baik pihak di dalam perusahaan ataupun pihak di luar perusahaan. AkuntansiPajak Simamora (2013:35) mendefinisikan akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Pajak Bohari (2006:23-24) mendefiniskan pajak adalah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan. Wajib Pajak Wajib pajak menurut undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (selanjutnya ditulis dengan singkatan Undang-Undang KUP) pasal 1 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak (Lingga, 2012 : 37), yaitu sebagai berikut: 1. Wajib Pajak Penghasilan a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang. b. Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak. c. Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku. 2. Pengusaha Kena Pajak a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang. b. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran c. Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Pemotong/Pemungut Pajak Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/ dipungut dan disetorkannya. Jenis SPT SPT dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) atau e-SPT. Berdasarkan waktu pelaporan, SPT dibedakan menjadi dua (Lingga, 2012:47) yaitu: 1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. 2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

12

Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) Pandiangan, Liberti (2008:35) menyatakan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tata Cara Pelaporan e-SPT Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut: 1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya. 2. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain: a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan. b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh. c. Faktur Pajak d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT. e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak. 3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT. 4. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut. 5. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT. 6. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT. 7. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (CD, flash disk). 8. Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib terdaftar dengan cara: a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau b. Melalui e-filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. b. Atas penyampaian melalui e-filling diberikan bukti penerimaan elektronik. Hipotesis H1:Kepraktisan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan H2: Kemudahan perhitungan e-SPT berpengaruh terhadapefisiensi pemrosesan data perpajakan H3: Kemudahan pelaporan e-SPT berpengaruh terhadapefisiensi pemrosesan data perpajakan H4: Keandalan e-SPT berpengaruh terhadapefisiensi pemrosesan data perpajakan Penelitian Terdahulu 1. Lingga (2012) menelititentangPengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. Kesimpulandaripenelitiantersebutadalah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data

13

perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 36,4%, sisanya 63,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. PersamaandenganpenelitianpenulisadalahPenggunaan Variabel independen dan variabel dependen, sedangkanperbedaanyaterletakpadaobjekpenelitian. 2. Tamboto (2013)menelititentangPengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Manado. Kesimpulandaripenelitiantersebutadalahpenerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.Persamaandenganpenelitianpenulisadalahpenempatanvariabel independen serta alat analisissedangkanperbedaanyaterletakpadaobjekpenelitian. METODE PENELITIAN JenisPenelitian Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2010:100) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih. TempatdanWaktuPenelitian Penelitian ini dilakukan di Kota Tomohon dengan objek penelitian yaitu wajib pajak badan/pengusaha kena pajak di Kota Tomohon. Tempat Penelitian adalah Kantor Pelayanan Penyuluhandan Konsultan Perpajakan (KP2KP) Tomohon yang bertempat di Jl Raya Manado – Tomohon, Kakaskasen III. Periode waktu penelitian dimulai dari awal Desember 2014. ProsedurPenelitian Prosedur penelitian yang dilakukan penulis adalah 1. Melakukan kajian awal dengan melakukan studi literatur baik studi kepustakaan maupun membaca melalui internet. 2. Melakukan pengidentifikasian tentang masalah 3. Merumuskannya 4. Menetapkan tujuan/ manfaat penelitian 5. Membatasi masalah ke lingkup yang disesuaikan dengan penelitian saat ini. Populasi dan Sampel Populasi dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan seluruh karakteristik yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini wajib pajak badan/pengusaha di kota Tomohon yang terdaftar di KPP Pratama Tomohon tahun 2014 sebanyak 199 badan usaha kena pajak dan kusioner yang dibagikan sebanyak 90 eksemplar kepada badan usaha/pengusaha kena pajak. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 60 responden sesuai dengan jumlah kusioner yang dikembalikan dengan metode pengambilan sampel adalah metode purposive sampling atau sampel dipilih secara sengaja. Adapun klasifikasi jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1. sebagai berikut : MetodePengumpulan Data Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis (Kuncoro 2006: 24) yaitu : 1. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian 2. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang di kuantitatifkan dengan skala likert. Dimana data tersebut berupa Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan pada Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Kota Tomohondiukur dengan menggunakan kuesiner berskala likert Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari badan/pengusaha kena pajak yang di terdaftar di KPP Pratama Tomohon dengan cara memberikan kuisioner

14

2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2006:137) Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelitian lapangan (field Research method) yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian degan cara: 1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 2. Kuesioner yaitu merupakan daftar yang diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pemasalahan yang akan diteliti. Kuesioner ini dibagikan kepada pengusaha/badan kena pajak di kota Tomohon 3. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pengusaha/badan kena pajak di kota Tomohon. MetodeAnalisis Metode analisis yang digunakan adalahanalisisregresi linear berganda. Definisi Operasional 1. e-SPT adalah SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer 2. Pengisian e-SPT PPN adalah pengisian aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan. 3. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu - Variabel Penerapan e-SPT PPN Terdiri dari a. Kepraktisan (X1) b. Kemudahan Perhitungan (X2) c. Kemudahan pelaporan (X3) d. Keandalan (X4) - Variabel efisiensi pemrosesan data perpajakan: (Y) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Objek Penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak di bawah Kantor Wilaya DJP Sulawesi Bagian Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Repoblik Indonesia.Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah malaksanakan tugas Pokok Direktorat Jendral Pajak dalam penerimaan Negara. Hasil Penelitian Untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dalam hal ini mengukur pengaruh kepraktisan, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan dan keandalan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensipemrosesan data perpajakanpadapengusahakenapajak di KPP Kota Tomohon dapat dilhat dalam tabel berikut ini: Tabel 1Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Variabel B t Hitung Sig Keterangan (Constant) 4.315 Kepraktisan (X1) 0,342 2.824 0,007 Signifikan Kemudahanperhitungan(X2) 0.429 3.863 0.001 Signifikan Kemudahan pelaporan (X3) 0.105 1.137 0.260 Tidak Signifikan Keandalan e-SPT (X4) 0.029 0.278 0.782 Tidak signifikan Koefisien Hasil Uji F Hasil R 0,913 F hitung 68.779 R Square (R2) 0,883

15

Adj R Square (Adj R2) Sumber: Hasil Olahan Data Primer

0.821

Sig. F

0,000

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut: Y = 4.315 + 0.342X1 + 0.429X2 + 0.105X3+ 0.029 X4 Interprestasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut : a. α = 4.315, nilai konstanta ini menunjukan apabila kepraktisan, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan dan keandalane-SPT sama dengan 0, maka efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohona dalah sebesar 4.315 b. B1 = +0.342, koefisien regresi ini menunjukan bahwa kepraktisan e-SPT naik 1% maka akan meningkatkan efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon 0.342% dengan asumsivariabel lainnya tetap atau sama dengan nol. c. Β2 = +0.429, koefisien regresi ini menunjukan bahwa kemudahan perhitungan naik 1% maka akan meningkatkan efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon senilai 0.429% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol. d. Β3 = +0.105, koefisien regresi ini menunjukan bahwa kemudahan pelaporan naik 1% maka akan meningkatkan efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon senilai 0.105% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol. e. Β4 = +0.029, koefisien regresi ini menunjukan bahwa keandalan e-SPT naik 1% maka akan meningkatkan efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon senilai 0.029% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing – masing variabel independen, yaitu kepraktisan, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan dan keandalan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. . Kepraktisan mempunyai nilai signifkasi 0.007 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05, dengan t hitung 2.826> t tabel 2.000, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa secara parsial kepraktisan berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon. Kemudahan perhitunganmempunyai nilai signifkasi 0,001 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05 dengan t hitung 3.683 >2.000, t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa secara parsial kemudahan perhitungan berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon. Kemudahan pelaporan mempunyai nilai signifkasi 0,260 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0.05 dengan t hitung 1.137 < 2.000, t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa secara parsial kemudahan pelaporan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon. Keandalan e-SPT mempunyai nilai signifkasi 0,782 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0.05 dengan t hitung 0.278 < 2.000, t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa secara parsial keandalan e-SPT tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel kepraktisan, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan dan keandalan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon secara bersama– sama. Berdasarkan hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 68.779 dengan tingkat signifikansi 0.000, yang jauh lebih kecil dari 0.05, maka Ha diterima dan Ho ditolak, dengan demikian kepraktisan, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan dan keandalan e-SPT berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon. Angka R sebesar 0.913 menunjukan bahwa korelasi atau hubungan variabel dependen dengan variabel independen cukup kuat yaitu sebesar 91.3%, sedangkan nilai R Square atau koefisien determinasi adalah 0.833, nilai ini mengindikasikan bahwa 83.3% variasi atau perubahan dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel dependen. Sedangkan sisanya 16.7% dijelaskan oleh sebab – sebab lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian.

16

Pembahasan Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan untuk melihat pengaruh kepraktisan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon diketahui bahwa nilai thitung kepraktisan mempunyai nilai signifkasi 0.007 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05, dengan t hitung 2.824 > 2.000 tabel, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial kepraktisan berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon. Hasil uji t yang dilakukan untuk melihat pengaruh kemudahan perhitungan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon diketahui bahwa nilai thitung kemudahan perhitungan mempunyai nilai signifkasi 0.001 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05, dengan t hitung 3.683 > 2.000 tabel, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial kemudahan perhitungan berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon. Hasil uji t yang dilakukan untuk melihat pengaruh kemudahan pelaporan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon diketahui bahwa nilai t hitungkemudahan pelaporan mempunyai nilai signifkasi 0.260 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0.05, dengan t hitung 1.137 < 2.000 tabel, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial kemudahan pelaporan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon. Hasil uji t yang dilakukan untuk melihat pengaruh keandalan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon diketahui bahwa nilai t hitungkeandalan e-SPT mempunyai nilai signifkasi 0.782 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0.05, dengan t hitung 0.278 < 2.000 tabel, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial keandalan e-SPT tidak berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena di Kota Tomohon. Pajak menjadi tulang punggung pendapatan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan kehidupan bangsa ini.Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi dan adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas layanan perpajakan yang diberikan selama ini. Oleh karena itu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan, hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih. Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah elektronik SPT (e-SPT) merupakan aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dimana aplikasi e-SPT memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Data-data perpajakandapatterorganisasidenganbaikdansistematis. 2. Mempermudahdalammenghitung SPT dan pembuatanlaporanperpajakan. 3. Mudahdanefisiendalampelaporanperpajakan. Tetapi aplikasi e-SPT ini juga memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain: 1. Kurangmampudalammelakukansinkronisasi format data dengan format data yang diinginkanolehsistem ASP (Application Services Provider) dansistem DJP (DirektoratJenderalPajak). 2. Tidakadanyalayanantambahanuntukmengkonversi data yang diperlukanolehWajibPajak. 3. Pelaksanaansosialisasimengenaie-SPT tidakmerata, sehinggakurangnyainformasimengenaikegunaandancaramenggunakanaplikasi e-SPT. 4. Saranadanprasarana yang belummemadaidari DJP. 5. Masihrendahnyakemampuansumberdayamanusia DJP dalampengoperasiansistem e-SPT. Adalah penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital karena secara tidak langsung, hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil. Jika menurut persepsi para Wajib Pajak penerapan e-SPT selama ini bermanfaat dalam proses pengisian SPT maka penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT sehingga pengisian SPT menjadi efisien. Penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu Salim, Puspa dan Darmayanti (2013)menelititentangFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas e-Filling oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime.(Studi empiris Pada Wajib Pajak Badan di

17

KPP Madya Jakarta Pusat). Kesimpulandaripenelitiantersebutadalahfaktor-faktor yang mempengaruhi intensitas perilaku dalam penggunaan e-filling sebagai saranapelaporan pajak secara online dan realtimepada KPP Madya Jakarta Pusat adalahpersepsi kemudahan, keamanan dankerahasiaan data.Persamaandenganpenelitianpenulisadalahalatanalisissedangkanperbedaanyaterletakpada penempatan variabel independen dan dependen. PENUTUP Kesimpulan Kesimpulandalampenelitianiniadalah 1. Hasil analisis menunjukan bahwa kepraktisan, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan dan keandalan e-SPTsecara bersama-sama berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena pajak di Kota Tomohon. 2. Kepraktisan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena pajak di Kota Tomohon. 3. Kemudahan perhitungan berpengaruh secara signifikan terhadapefisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena pajak di Kota Tomohon. 4 Kemudahan pelaporan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapefisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena pajak di Kota Tomohon. 5 Kepraktisan e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadapefisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena pajak di Kota Tomohon. Saran Saran dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Kantor Pajak Pratama Kota Tomohon agar supaya terus melakukan sosialisasi berupa penjelasan kepada seluruh masyarakat yang menjadi Wajib Pajak akan pentingnya dan manfaat membayar pajak seperti penyuluhan serta memberikan training pengisian SPT dengan menggunakan media online yang diberikan secara berkesinambungan. 2. Aturan perpajakan mengenai Tata Cara Pelaporan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan perlu diperbaiki, dibuat semudah mungkin dan tidak rumit, sehingga WP mau menggunakan sistem e-filing untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak DAFTAR PUSTAKA Bohari, 2006. Pengantar Hukum Pajak, Penerbi PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta. Lingga, Ita Salsalina 2012.Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 hal 101114Diakses 27 November 2014 Kuncoro, Mudrajad 2006. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. FE Universitas Gadjah Mada Penerbit Erlangga, Jogyakarta. Lubis, Irsan, 2010. Akuntansi Perpajakan. LPMB/STEI, Ciledu Salim Emil, Dwi Fitri Puspa dan Yeasy Darmayanti 2013 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas e-Filling oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime.(Studi empiris Pada Wajib Pajak Badan di KPP Madya Jakarta Pusat). www/hhttp/ jurnal akuntansipajak.ac.id. 2 hal315-345 Diakses 27 November 2014 Simamora Hendry 2013. Akuntansi Pajak. Stard Date Publiser, Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Perpajakan.

18

Tamboto, Falerian R.A 2013 Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama ManadoJurnal EMBA 2059 Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2059-2068. Diakses 27 November 2014.

19

EVALUASI EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS ATAS UANG PERSEDIAAN (UP) PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM OF CASH EXPENDITURE ON THE MONEY SUPPLY IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY IN NORTH SULAWESI PROVINCE Oleh : Betriana Frisly Polii1 Lidia Mawikere2 1,2

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi email: [email protected] 2 [email protected]

Abstrak: Peranan pemerintah daerah yang mengelolah keuangan daerahnya sendiri sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pada tiap-tiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas atas Uang Persediaan (UP) di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan sesuai dengan teori sistem akuntansi pengeluaran kas serta aturan yang ada.Diharapkan adanya pelatihan dalam bidang akuntansi agar dalam proses kinerja dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas, Uang persediaan, Efektivitas Penerapan.

Abstract: The role of local governments that manage their own regional finance in an effort to optimize the revenue potential of each region in order to enhance the development of the area. This study aims to determine the application of the accounting system of cash expenditure on Money Supply (UP) in the Department of Agriculture and Animal Husbandry of North Sulawesi Province. The method used is descriptive qualitative. The results showed the implementation of the accounting system of cash expenditure on the money supply in the Department of Agriculture and Animal Husbandry of North Sulawesi province has been conducted in accordance with the theory of cashexpenditure accounting system as well as the existing rules. Expected training in accounting in order to process performance can be run as expected. Keywords:Accounting, Accounts Payable, Moneysupply, Effectiveness Ofimplementation.

20

PENDAHULUAN Latar Belakang Peranan pemerintah daerah yang mengelolah keuangan daerahnya sendiri sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pada tiap-tiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah tersebut, pendapatan pada tiap-tiap daerah tersebut harus maksimal. Seperti ditegaskan dalam UU No. 32 Tahunn 2004 bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dalam membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Tanjung 2012 :23) Penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerahyang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu daerah untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).APBD disusun oleh Badan Eksekutif (Pemerintah Provinsi) dan Legislatif (DPRD).Salah satu tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD adalah proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi ini kemudian selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Gubernur kepada DPRD Provinsi untuk diberikan penilaian. Instansi pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan proses penganggaran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Kemudian menyusun dan melaksanakan kegiatan APBD dengan mengacu pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 sebagai pedoman pelaksanaan, penatausahaan hingga laporan keuangan dimana mencakup kebijakan akuntansi yang merupakan dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan. Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam kegiatannya menggunakan dana APBN dan APBD. Dana APBD yang tertuang dalam DPA diupayakan semaksimal mungkin untuk pencapaian realisasinya disesuaikan dengan anggaran kas dan target yang ditentukan.Fenomena yang terjadi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara adalah terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran khususnya dalam penggantian penggunaan uang persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU). Dimana dalam memulai aktivitasnya, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara mendapat Uang Persediaan (UP) yang bentuk pertanggungjawabannya dalam bentuk Ganti Uang (GU). Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan (UP) di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Akuntansi menurut Accounting Principle Board (APB) Statement no. 4 dalam Sofyan Syafri Harahap (2009:4) sebagai berikut : Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.

21

Akuntansi Sektor Publik Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (ikatan akuntansi Indonesia). Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas terbagi menjadi dua bagian yaitu sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem dana kas kecil. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah pengeluaran kas dengan menggunakan cek dan pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya karena jumlahnya relatif besar. (Mulyadi 2008) Catatan Yang Digunakan a. Jurnal pengeluaran kas (Cash Disbursement Journal) b. Register Cek (Check Register) Dokumen-Dokumen Yang Digunakan 1. Bukti kas keluar 2. Cek 3. Permintaan cek (Check Request) Prosedur Pengeluaran Kas Menurut Soemarso S.R (2009) untuk dapat menghasilkan sistem pengawasan yang baik, prosedur pengeluaran uang harus memprhatikan hal sebagai berikut: 1. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek, pengeluaran-pengeluaran dalam jumlahkecil dilakukan melalui dana kas kecil. 2. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu. 3. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran kas serta yang mencatat pengeluaran kas. Penelitian Terdahulu Umbuan V, 2012, Perancangan Sistem Informasi akuntansi, kasus pada PT Permata Bangun Perkasa Mandiri Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk bagan alir dan dokumen-dokumen pendukung kegiatan operasional. Metode serta teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data dari perusahaan yang berupa data kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan mengelolanya sesuai dengan landasan teori Diharapkan perancangan Sistem Informasi akuntansi tersebut dapat membantu perusahaan dalam menerapkan sistem akuntansi yang tepat dan sesuai. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitianini menggunakan metode yang deskriptif kualitatif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka.Studi kasus dilakukan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari literature-literatur yang relevan dengan permasalahan Akuntansi Pengeluaran Kas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara mencari,mengumpulkan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi pada subjek penelitian sehingga memberikan gambaran lengkap permasalahan penelitian dan cara penyelesaiannya. Dengan cara data dan keterangan yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang relevan. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Periode waktu dimulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan skripsi diseminarkan

22

Prosedur Penelitian Dalam upaya mengevaluasipenerapan sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan (UP) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.Maka prosedur penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi dinasPertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. 2. Mengetahui proses serta akuntansi pengeluaran kas. 3. Menganalisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran 4.

Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan analisis kinerja belanjan dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode dimana data yang dikumpulkan disusun, dikelompokkan, diinterprestasikan, dan dianalisis untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan (UP) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara.Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Data kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian atau penjelasan serta tidak dapat diukur dalam angka-angka dan Data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam skala numeric (angka). Sumber data dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.Teknik pengumpulan data yaitu Penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan observasi.Arsyad (2010) mengemukakan Data adalah keterangan mengenai sesuatu yang berguna untuk menganalisa suatu permasalahan dan selanjutnya mencari alternatif pemecahan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian atau penjelasan serta tidak dapat diukur dalam angka-angka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Perusahaan “DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA” dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut. Struktur Organisasi Secara umum, susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Bidang-Bidang 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 5. Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Sub Bagian Umum Bagian Sekretariat dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala. Bidang-Bidang, terdiri dari : a. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air membawakan : 1. Seksi Pengelolaan Air 2. Seksi Pengelolaan Lahan

23

3. Seksi Perluasan Areal b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawakan : 1. Seksi Tanaman Pangan 2. Seksi Hortikultura 3. Seksi Sarana Produksi c. Bidang Peternakan membawakan : 1. Seksi Ternak Ruminansia 2. Seksi Ternak Non Ruminansia 3. Seksi Pengamanan Ternak dan Bahan Asal Ternak d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil membawakan : 1. Seksi Penanganan Pasca Panen 2. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian 3. Seksi Pemasaran Hasil Pertanian e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari : 1. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) 2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) 3. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) 4. Balai Pengembangan Bibit dan Pakan Ternak (BPBPT) 5. Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan Kesmavet) 6. Balai Pelatihan Teknis Pertanian 7. Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri f. Kelompok Jabatan Fungsional 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; 4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan peternakan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan; b) Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian,pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas; c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan peternakan; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang pertanian dan peternakan. Visi dan Misi a. Visi Terwujudnya pertanian unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan produksi pangan, nilai tambah, daya saing serta kesejahteraan petani. b. Misi 1. Menciptakan system pertanian yang efisien, berbasis iptek dan sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan kualitas produk segar melalui pengembangan pertanian organik serta pengembangan diversifikasi produk olahan. 3. Mengamankan plasma-nuftah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan 4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi. 5. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri. 6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

24

Hasil Penelitian Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Dinas Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas 4 sub sistem yaitu : a. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Uang Persediaan (UP) b. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU) c. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Tambahan Uang Persediaan (UP) d. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Pembebanan Langsung (LS) Dalam penelitian ini dibatasi pada Sub Sistem Akuntansi Penegeluaran Kas-Pembebanan Ganti Uang (GU) Persediaan. Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Pembebanan Ganti Uang (GU), terdiri atas : 1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam rangka manajemen kas daerah. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan. SPD yang diterbitkan terdiri atas 3 (tiga) lembar, terdiri atas : (1) Lembar 1 diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu-SKPD; (2) Lembar 2 diterima oleh Bendahara Pengeluaran –SKPD; (3) Lembar 3 sebagai arsip PPKD selaku BUD. Pihak Terkait : a. Kuasa BUD Dalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai tugas : 1) Menganalisa DPA-SKPD yang ada di database 2) Menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya data per SKPD 3) Menyiapkan draft SPD 4) Mendistribusikan SPD kepada para pengguna anggaran b. PPKD Dalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas : 1) Meneliti draft SPD yang diajukan kuasa BUD 2) Melakukan otorisasi SPD Prosedur pengajuan SPD-GU secara rinci adalah : a. Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD, berdasarkan surat permintaan dari SKPD b. SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD c. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD 2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Berdasarkan SPD atau dokumen lain atau yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). SPP Uang Persediaan (SPP-UP) dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP-GU. SPP Ganti Uang (SPP-GU) dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai.Diajukan ketika UP habis. SPP UP yang diajukan dibuat rangkap 3 (tiga) : (1) Lembar 1 dan 2 untuk Bendahara Pengeluaran yang akan diteruskan ke PPK-SKPD dan PPKD, setelah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. (2) Lembar 3 diarsip oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Sedangkan SPP-GU yang diajukan dibuat rangkap 2 yang duaduanya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran. Pihak Terkait : a. Bendahara Pengeluaran Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas : 1) Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya

25

2) Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD b. PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan-SKPD) Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD mempunyai tugas : 1) Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran Prosedur pertanggungjawaban dan pengajuan SPP-GU secara rinci adalah : a. Bersamaan dengan membuat SPJ-UP, Bendahara Pengeluaran juga membuat Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-UP) b. Bendahara Pengeluaran kemudian menandatangani SPP-GU dan menyerahkannya ke PPK-SKPD. c. Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri atas : 1) Surat Pengantar SPP-GU 2) Ringkasan SPP-GU 3) Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu 4) Bukti transaksi yang sah dan lengkap 5) Salinan SPD 6) Draf surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain ganti uang persediaan (UP) 7) Lampiran lain yang diperlukan

3. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM) Proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS. SPM dapat diterbitkan jika : a. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan Waktu pelaksanaan penerbitan SPM : a. Diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari sejak SPP diterima b. Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima SPP SPM yang diajukan dibuat rangkap 3 (tiga), antara lain : a. Lembar 1 dan 2 untuk Kepala SKPD/Pengguna Anggaran yang diteruskan ke PPKD dan PPK SKPD, setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran b. Lembar 3 diarsip oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Pihak Terkait : a. PPK-SKPD Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut : 1) Menguji SPP beserta kelengkapannya 2) Membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukan ke Pengguna Anggaran 3) Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara SKPD tidak lengkap 4) Membuat register SPM b. Pengguna Anggaran Dalam kegiatan ini, Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut : 1) Mengotorisasi dan menerbitkan SPM 2) Mengotorisasi Surat Penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap. Pembahasan Evaluasi atas sistem akuntansi dimaksudkan agar penulis dapat memahami setiap dokumen, catatan akuntansi, pihak yang terkait dan prosedur yang digunakan dalam proses Pengeluaran Kas Atas Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Ganti Uang (GU), pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Mekanisme penggunaan Uang Persediaan (UP) hanya dapat digunakan untuk pengeluaran rutin SKPD dan pengeluaran – pengeluaran pada program dan kegiatan pada pos Belanja Barang dan Jasa yang bersifat kecil dengan nominal < 10 Juta. UP (Uang Persediaan) diisi kembali dengan mekanisme Ganti Uang (GU).

26

Adapun pengeluaran-pengeluaran rutin SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara yang tertata dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2014 terdiri atas : A. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 1. Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi umum 2. Kegiatan penyediaan kebutuhan admistrasi keuangan 3. Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi barang/jasa 4. Kegiatan penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian 5. Kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Christien Natalia Supit, 2014, Evaluasi Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Pencairan Kredit, kasus pada PT. BANK BUKOPIN, Tbk.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi pengeluaran kas atas pencairan kredit yang meliputi evaluasi fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur pencairan kredit dan bagan alir yang digunakan pada Bank Bukopin. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, yaitu suatu metodepenelitian yangmelakukan penjelasan, evaluasi dan mengklasifikasikan data dan informasi yang diperoleh dengan berbagai teknik yaitu wawancara, observasi dan lain-lain sehingga sampai pada satu kesimpulan yang relevan dengan teori. Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi akuntansi pengeluaran kas atas pencairan kredit pada Bank Bukopin telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi masingmasing bagian yang telah ditetapkan yaitu adanya pemisahan tugas dimasing-masing unit kerja dan telah sesuai dengan Prosedur dan Pedoman Kerja Operasi (PKO) Bank. Sistem akuntansi pengeluaran kas atas pencairan kredit pada PT Bank Bukopin Tbk sudah memiliki flowchart yang baku, namun seringkali tidak dijalankan dengan baik. Pencairan kredit dilakukan sesuai dengan prosedur dan pedoman kerja yang telah ditetapkan. PT Bank Bukopin, Tbk harus selalu menjalankan fungsi pada unit kerjanya sesuai dengan prosedur dan harus selalu mengikuti bagan alir flowchart yang ada agar tidak terjadi kesalahpahaman antar karyawan sehingga proses yang ada menjadi lebih cepat. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan sesuai dengan teori sistem akuntansi pengeluaran kas serta aturan yang ada mencakup fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan dan jaringan prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas. 2. Sistem akuntansi pengeluaran kas atas uang persediaan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, sudah memiliki flowchart yang baku, namun seringkali tidak dijalankan dengan baik. . Saran 1. Dalam pelaksanaan sistem penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan tenaga sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas tersebut. Sehubungan dengan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan program tersendiri, maka dibutuhkan lebih banyak pegawai yang mengerti dengan baik dan dapat menjalankan secara benar program aplikasi tersebut. 2. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas membutuhkan perangkat pendukung teknis yang mampu bekerja dan digunakan optimal sehingga penyusunan laporan dapat dilakukan dengan baik. Perangkat pendukung teknis merupakan unit komputer yang mampu melaksanakan perhitungan-perhitungan dengan cepat dan akurat. 3. Diharapkan adanya pelatihan dalam bidang akuntansi agar dalam proses kinerja dapat berjalan sesuai yang diharapkan. DAFTAR PUSTAKA Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta Mulyadi, 2010.Sistem Akuntansi edisi 3: Salemba Empat : Jakarta

27

Umbuan V, 2012. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi.Yogjakarta Christien Natalia Supit, 2014. Evaluasi Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Pencairan Kredit. Pemerintah Republik Indonesia (2008) Peraturan Gubernur Nomor 57 tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Pemerintah Republik Indonesia (2007) Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 57 Mulyadi. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Kedua. PT. Indeks. Jakarta. Tanjung, Abdul Hafiz., 2012 Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Alfabeta. Bandung. Soemarso, 2009. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Arsyad, 2010 Pemerintah Republik Indonesia 2007.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia 2010.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

28

ANALISIS POTENSI dan EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH ATAS RUMAH KOS di KOTA MANADO ANALYZES THE POTENTIAL AND EFFECTIVENESS OF LOCAL TAX ON BOARDING HOUSE IN MANADO CITY Oleh : Marsion Immanuel Kant Simangunsong David Paul Elia Saerang Inggriani Elim Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi e-mail: [email protected] Abstrak:Dalam Undang-undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu self assessment sistem yang mulai berlaku pada tahun 1984. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi dan realisasi pajak daerah atas rumah kos terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. Penelitiaan ini menjelaskan potensi dan efektifitas dari pajak daerah atas rumah kos di kota Manado. Apakah rumah kos yang ada di kota Manado berpotensi dan efektif atas penerapan pajak daerah yang dikenakan terhadap rumah kos diatas 10 kamar. Metode Analisis data yang digunakan penelitiaan ini adalah metode analisis deskriptif dimana penelitiaan dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta member keterangan-keterangan yang dihadapi. Dari hasil penelitiaan dapat disimpulkan bahwa potensi dari pajak rumah kos tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan oleh PEMKOT Manado khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, dimana dengan dipungutnya pajak dari rumah kos tersebut dapat meningkatkan PAD dari Kota Manado secarainovatif. Dan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak rumah kos sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi triwulan kepada masyarakat bagi yang ingin membuka usaha rumah kos tersebut. Kata kunci :analisispenerapan, peraturanpemerintah, akuntansibelanja. ABSTRACT This regulation introduce the new system of taxation that is self assessment system occurred since 1984. This study determine how potential and realization of local taxes on boarding house toward original local income in Manado. This study explains potential and effectiveness of local tax toward boarding house in Manado. Whether the existing boarding house in Manado city and potentially effective for the implementation of local taxes imposed on the above 10 room boarding house. This study used a descriptive analysis method i9n which the research is done by collecting and analyzing the data collected and also explanation. This study concludes that the potential of the tax boarding house has great potential to be developed by the city of Manado especially department of regional income, where to impose a tax on the boarding house can increase regional real income of Manado in innovative way. To increase revenue from imposing tax of boarding house, is important to do socialization every three months to society who wants to open that business. Keywords: Implementation analysis, Goverment rule,Accounting Shopping

29

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak.Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.. Dalam Undang-Undang tersebut dikenalkan sistem pemungutan pajak yang baru yaitu self assessment sistem yang mulai berlaku pada tahun 1984. Dengan sistem tersebut bertujuan memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan.Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pajak kos adalah salah satu usaha yang banyak digemari para pengusaha pengusaha d kota kota Indonesia. Selain daripada keuntungan yang lumayan menghasilkan usaha dari pajak ini tidak terlalu beresiko bagi para pemilik usaha rumah kos tersebut. Tidak terlalu heran mengapa disaat era sekarang ini banya para masyarakat sudah melirik ataupun beralih perhatiannya kepada usaha rumah kos tersebut. Asal mula kos ini berawal atau inovasi dari rumah susun. Di Ibukota Negara rumah susun merupakan usaha yang sempat marak di era tahun 1980. Hanya saja seiring perkembangan jaman dan kebijakan pemerintah rumah susun sudah mulai pudar dari perminatan para pengusaha. Untuk itu dalam beberapa 10 tahun belakang, sudah mulai banyak para pengusaha-pengusaha rumah susun yang beralih ke usaha rumah kos. Dikarenakan pajak yang dikenakan oleh Fiskus sudah tidak lagi sebanding dengan selera masyarakat dalam meraup keuntungan atas usaha rumah kontrakan ataupun rumah sewa (rumah susun), serta dalam minat konsumen akan menempati rumah susun lebih menyukai rumah kos ketimbang rumah susun. Dalam hal ini fungsi pemerintah dalam memungut pajak atas rumah susun juga menjadi suatu permasalahn yang perlu diteliti dalam kebijakan maupun implementasi dalam proses perpajakan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana potensi dan efektifitas pajak daerah atas rumah kos terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) di kota Manado. TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Perpajakan Akuntansi perpajakan adalah ilmu akuntansi yang mempelajari tata cara perpajakan. Dalam akuntansi perpajakan lebih dikonsentrasikan kepada cara pembukuan atau pencatatan dalam penagihan atau dalam menghitung tarif pajak yang dikenakan kepada badan atau perseorangan dalam wajib pajak. Konsep Pajak Menurut R.Santoso Brotodiharjo (dalam Waluyo dan Wirawan B.Iiyas, 2002:4) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarakan pengertian di muka, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak

30

Pajak dalamsuatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan terdapat dua fungsi yaitu: Fungsi Penerimaan (budgetair) Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.Contoh:Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum. Fungsi Mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.Contoh:Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Sistem Pungutan Pajak Menurut S. Munawir (2005: 41) menyebutkan ada tiga sistem pungutan pajak yang berlaku, yaitu: Official Assesment System Adalah suatu pungutan dimana besarnya pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak , ditentukan sendiri oleh fiskus atau operator pajak, dalam Undang-undang Wajib Pajak bersifat pasif, justru fiskuslah yang bersifat aktif. Self Assesment System Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memeberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga dalam sistem ini Wajib Pajak harus lebih aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada inspeksi pajak, sedang fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikator. With Holding System Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.Sebelum tahun 1968, kita menganut cara yang pertama. Tetapi mulai tahun 1968 kita menganut cara kedua dan ketiga. Tetapi karena cara Self Assesment System maupun With Holding System belum disadari benar-benar oleh wajib pajak, maka dalam pelaksanaannya masih dilengkapi dengan cara yang pertama, jadi merupakan semi Self Assesment System. Dasar Hukum Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Paal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan; 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Tarif Pajak Tarif Pajak Penghasilan Pajak 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah: PPh Pasal 4 ayat (2) = 10% X jumlah bruto nilai persewaan Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan service chargebaik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002). Service charge adalah balas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyewa yang diantaranya adalah biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi. Penelitian Terdahulu Randy J.R.Walakandou (2013) Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)di Kota Manado. Letak kesamaan dengan penelitian ini adalah Meneliti Bahwa potensi pajak daerah

31

terhadap rumah kos d kota manado memberikan pengaruh yg signifikan terhadap penghasilan asli daerah (PAD). Jihan Rosa LesmanaM. Nizarul AlimErfan Muhammad(2012). Potensi dan Realisasi Pajak DaerahAtas Rumah KosDi Bangkalan. Peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang meneliti seberapa besar potensi dari pengenaan pajak atas rumah kos untuk dikembangkan pemerintah demi memperbesar penghasilan asli daerah (PAD). METODE PENELITIAN JenisPenelitian Penelitian ini menjelaskan potensi dan efektifitas dari pajak daerah atas rumah kos di kota Manado.Apakah rumah kos yang ada di kota manado berpotensi dan efektif atas penerapan pajak daerah yang dikenakan terhadap rumah kos diatas 10 kamar. Tempat dan Waktu Penelitian Tempat Penelitian dilakukan di beberapa rumah kos yang ada di kota Manado,serta Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kota Manado.Waktu Penelitian dilakukan pada Bulan Februari 2014 sampai dengan selesainya penelitian ini dilakukan.Alasan penelitian ini dilakukan bulan Februari agar supaya data dan sample yang diteliti bisa akurat dengan hipotesis yang telah disusun,karena pada bulan yang berjalan pendapatan pemilik rumah kos sangat kondusif terhadap pajak yang akan dibayar. Metode Pengumpulan Data Untuk mendukung keakuratan data dan objektifitas dari hasil penelitian ini,maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara lansung dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang ada.Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait. Metode Analisis Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta memberi keteranganketerangan yang dihadapi. Definis dan Pengukuran Variabel 1. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuannya dan diciptakan oleh daerah diukur dalam rupiah per tahun. 2. Potensi Potensi adalah segala sumber daya yang terdapat didalam maupun diatas bumi yang bernilai ekonomi (mempunyai kekuatan dan kemampuan ) dan berguna serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya Pajak Daerah. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Dinas Pendapatan Daerah Manado yang d bentuk bersama Badan, Dinas, dan kantor lainnya dengan peraturan Daerah Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Paal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata 4Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

32

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Tabel 1 Daftar Jumlah Rumah Kos yang terdaftar oleh DISPENDA Tahun 2012-2014 Tahun 2012 2013 2014 Unit

63

73

120

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Dinas Pendapatan Daerah mendata para pemilik pengusaha rumah kos yang ada di kota Manado.Pada table berikut ini bisa kita lihat berapa banyak daftar rumah kos yang terdaftar di kota Manado.Dengan memiliki data ini kita bisa melihat sebagian dari potensi PAD yang di dapat oleh pemerintah kota atas realisasi dari pemungutan dari Pajak Rumah Kos sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam Tabel ini adalah data yang para pengusaha rumah kos yang memiliki jumlah di atas 10 kamar. Tabel 2 Daftar pemerimaan pajak kos tahun 2014 No Nama Usaha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Alamat

Anugerah Rumah Kost Kairagi I Aulia Rumah Kost Kel. Lawangirung Cie Hoa Kost Kel. Kleak Comfort Kost Jl. Kartini COZYHOME PAAL II Deasmara Rumah Kost Kel. Karame Lingk. 1 Dewi Rumah Kost Kel. Sario Utara Earl Dama Kost Kel. Malalayang II Edelweis Kost Kel. Lawangirung Green House Kel. Bahu Heti Muliawan Rumah Kost Kel. Kairagi Lingk. 6 Istanaku Guesthouse Jl. WR. Supratman Johanes Laoh Kost Kel. Sario Kanaka Guest House Jl. Walanda Maramis Kirey Ismaya Kel. Malalayang Kost Full House Kel. Kairagi I Lestari Kost Kampus Della Salle Makmur Kost Kel. Paniki Mawar Kost Kel. Malalayang Palm Residence Kel. Malalayang I Peltia Rumah Kost Kel. Malalayang I Queen Kost Kel. Bahu R. Kost Thamrin Rahim Kel. Komo Luar Radiva Kost Kel. Dendal Raflesia Rumah Kost Kel. Malalayang I Barat Rajawali Kost Kel. Lawangirung Rumah Kost Paal 2 INN Kel. Paal 2

NPWPD

Pajak Kost (Rp)

3.2028440.10.07 3,078,300 3.20284141.04.03 400,000 3.2028295.04.05 2,795,000 3.2041635.07.04 3,350,000 3.2028416.04.04 3,090,000 3.2021035.08.01 3,600,000 3.2031016.11.07 2,510,000 3.2028220.04.10 4,836,000 3.2032226.11.02 2,770,000 3.2034545.10.08 2,327,000 3.2026846.04.01 1,767,500 3.2031040.08.04 20,928,830 3.2000122.04.07 3,647,000 9,510,496 3.2028454.08.08 1,113,000 3.2028845.03.08 1,424,100 6,765,150 3.2031736.11.06 1,000,000 3,202484,11,01 1,635,700 3.2030987.11.02 27,118,000 414,500 3.2031066.04.11 1,525,000 3.2031020.05.01 1,055,000 9,210,000 3.2030583.05.10 428,400 2,2034465,07,04 3,025,000

33

28 29 30

Simple Rumah Kost Yenny Rumah Kost Berkat Rumah Kost

Kel. Malalayang I 3.30033189.11.01 881,000 Jl. Garuda 3.2031966.05.05 20,467,653 Jl. Samratulangi / Tjg Batu 2,750,000

31 32 33 34 35

400,000 400,000 700,000 1,400,000 360,000

36 37 38 39

Zubaidah Rumah Kost Kel. Lawangirung 3,2036082,05,10 Rumah Kost Sindulang I Sindulang Lingk II 3,2036083,03,05 Bolo-bolo Rumah Kost Kairagi 3,2036086,10,08 Rumah Kost Cie Ci Cat Sindulang I 3.2036088.03.05 Warteg Malalayang Rumah Kel. Malalayang I 3,2036095,11,01 Kost Audy Rumah Kost Jl. A. Yani 3,2036100,08,03 Kost Palma Kel. Kairagi II 3,2034206,10,08 Moy Residence Kel.Bahu 3,2034959,11,02 Bless Kost Kel.Malalayang I Ling. VIII

40

Bless Kost

Kel.Malalayang I Ling. VIII

312,500

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

R. Kost Cie Hoa R. Kost Jabalnur / Kaspoeri R. Kost Kleak R. Kost Deasmara R. Kost Ang Bun Liong R. Kost Glorya R. Kost Mervin / Batu Kota R. Kost Comfort R. Kost Eddi Tempat Kost Sofie Opit R. Kost Santosa II R. Kost Lestari R. Kost Margareta Mogot R. Kost Angelos R. Kost Handrik K R. Kost Edelweis R. Kost Santosa I R. Kost Syamsudin R. Kost Nelly R. Kost (Du. Kaligis) R. Kost (Pondok Blesing) R. Kost Pink House / Weol R. Kost Radiva R. Kost House Of Joyfull R. Kost Tulus Pambudi R. Kost Raflesia R.Kost Rajawali R. Kost Kembar R. Kost K.P.Pondaag R. Kost Edison Rumengan

Kel. Kleak Kel. Bahu Kampus Karame Lingk. IV Bahu Kel. Teling Atas Batu Kota Jl. Kartini Kel. Bahu Jl. Samrat Kel. Bahu Kel. Kombos Kel. Ternate Tanjung Kel. Bahu Kel. Malalayang Kel. Lawangirung Kel. Bahu Kel. Malalayang Kel. Ranotana Kel. Ranotana Kel. Buha Kel. Kairagi I Kel. Banjer Kel. Bahu Kel. Karame Kel. Kombos Kel. Lawangirung Kel. Bahu Lingk. IV Kel. Kleak Kel. Calaca

3,000,000 855,000 125,000 4,320,000 200,000 921,400 910,000 3,512,500 3,000,000 1,300,000 1,125,000 6,360,000 977,000 560,000 1,250,000 3,310,000 1,042,500 450,000 3,332,500 1,060,000 1,425,000 825,000 8,750,000 9,418,950 720,000 1,800,000 3,055,000 350,000 853,200 3,050,000

3.2028414.09.03 3.2028418.09.02 3.2028416.03.04 3.2028412.09.02 3.2028784.07.06 3.2028436.09.04 3.2028295.04.05 3.2028420.09.02 3.2028184.04.06 3.2028610.09.01 3.2028845.03.08 3.2029027.03.01 3.2028856.09.01 3.2031034.09.01 3.2028220.04.10 3.2028611.09.01 3.2030246.09.01 3.2030277.07.03 3.2030285.06.07 3.2030428.08.05 3.2030335.08.08 3.2028688.05.11 3.2030265.09.02 3.2028156.03.04 3.2030251.03.08 3.2030383.00.00 3.2031050.09.02 3.2031029.09.03 3.2031014.04.08

1,740,000 780,000 600,000 4,500,000

34

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

R.KostAn. Mikel TandusangKel. Sario Utara R. Kost Johanes Laoh Kel. Sario Utara R.Kost Erly Dama / FilfanusKel. Malalayang II R. Kost Dewi Kel. Sario Utara R. Kost Magaretah Mogot Kel. Ternate Tanjung R. Kost Sunny Kel. Kleak R. Kost Mawey Lasut Kel. Kleak R. Kost Glory Kel. Buha R. Kost Syenny Kel. Kleak R. Kost Sabar Menanti Kel. Calaca R. Kost Thamrin Rahim Kel. Komo Luar R.Kost Pondok Harmonis Kel. Buha R. Kost Chandra Lisanto Kel. Wenang Selatan R. Kost Yenny Langi Kel. Wenang Utara R. Kost Maria T. Dimpudus Kel. Sario Kota Baru R. Kost Gracia Kel. Kleak R. Kost Nesli Tampi Kel. Kleak R. Kost Charles Sanger Kel. Istiqlal R. Kost Magaretah Mogot Kel. Ternate Tanjung R. Kost Sunny Kel. Kleak R. Kost Mawey Lasut Kel. Kleak R. Kost Glory Kel. Buha R. Kost Syenny Kel. Kleak R. Kost Sabar Menanti Kel. Calaca R. Kost Thamrin Rahim Kel. Komo Luar R.Kost Pondok Harmonis Kel. Buha R. Kost Chandra Lisanto Kel. Wenang Selatan R. Kost Yenny Langi Kel. Wenang Utara R. Kost Maria T. Dimpudus Kel. Sario Kota Baru R. Kost Gracia Kel. Kleak R. Kost Nesli Tampi Kel. Kleak R. Kost Charles Sanger Kel. Istiqlal R. Kost Christian Mandagi Kel. Lawangirung R. Kost R. Malonda R.KostSwanstu/BesouwTampi Kel. Wenang Selatan Queen Kel. Bahu Juri Papia Kel. Kleal Ang Bun Liong Karel Paat Coxy Home Paal II R.Kost Saminah Kel. Sario Utara R. Kost Garuda Jl. Garuda R.Kost Yeni Kel. Wenang Utara R.Kost Mawar Kel.Mal Barat Palm Residence Kel. Malalayang I R.Kost Berti / Pink House Kel. Kairagi I

3.2031020.06.01 3.2031040.06.01 3.2031016.09.07 3.2021035.06.01 3.2029027.03.01 3.2030996.09.03 3.3031007.09.03 3.2030981.08.05 3.2030989.09.03 3.2030307.04.08 3.2031066.04.11 3.2030301.08.01 3.2031271.04.06 3.2031114.04.05 3.2031121.06.02 3.2031094.09.03 3.2031183.09.03 3.3000071.04.09 3.2029027.03.01 3.2030996.09.03 3.3031007.09.03 3.2030981.08.05 3.2030989.09.03 3.2030307.04.08 3.2031066.04.11 3.2030301.08.01 3.2031271.04.06 3.2031114.04.05 3.2031121.06.02 3.2031094.09.03 3.2031183.09.03 3.3000071.04.09 3.2030583.04.10 3.2031097.04.06 3.2030514.01.02

3.2041635.07.04 3,2031040,06,01 3,2031966,05,05 3,2031966,05,05 3,2031736,11,06 3,202484,11,01 3,2030335,08,08

465,000 875,000 4,640,000 830,500 977,000 1,891,500 300,000 225,000 1,200,000 357,500 1,704,000 600,000 1,500,000 1,500,000 161,250 840,000 1,035,000 2,844,500 1,380,000 750,000 282,474 1,000,000 0 0 1,380,000 0 1,052,500 1,500,000 0 0 0 0 280,500 0 0 2,600,000 0 0 0 4,928,400 210,000 250,000 2,505,000 1,357,500 12,605,000 390,000

35

117 118 119 120

R. Kost Single Malalayang I 3.30033148.04.01 2,317,142 Rumah Kost Raflesia Kel. Malalayang 1 680,400 Amanda Nemba 0 R. Kost Waraney Kel. Ranotana 3.2031056.06.07 0 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

Pembahasan Tabel 3 Kontribusi Pajak Kost terhadap PAD Kota Manado Tahun (Rp) 2012 (Rp) 2013 PAD 150.984.148.000 181.832.626.000 Pajak Kost 237.876.000 298.043.000 Persentase 0,1575 % 0,1639% Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

(Rp) 2014 248.480.328.000 374.327.000 0,1706%

Seperti data diatas,bisa kita analisa bahwa persentase kontribusi dari pajak kost yang dibandingkan dengan PAD kota Manado berada dibawah 1 persen.Pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami kenaikan dlm persentase 0,1 persen serta memiliki selisih pemasukan pajak Rp.60.167.000.Pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan pemasukan pajak sebesar Rp.76.284.000 .Hal ini dikarenakan perbandingan antara PAD dengan pemasukan pajak kost yang lumayan besar. Dan juga jika dilihat dari persentase dari tahun 2012 ke 2013 mengalami kenaikan 0,936. Dan pada tahun 2013 ke 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,67. Dalam persentase memang mengalami kondisi stabil,namun dalam penelitiaan ini focus data adalah realisasi penghasilan yang didapat dari Pajak Kost. Penelitian ini didukung oleh Jihan Rosa LesmanaM. Nizarul AlimErfan Muhammad(2012). Potensi dan Realisasi Pajak DaerahAtas Rumah KosDi Bangkalan. Peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang meneliti seberapa besar potensi dari pengenaan pajak atas rumah kos untuk dikembangkan pemerintah demi memperbesar penghasilan asli daerah (PAD).

Tabel 4 Target Dinas Pendapatan Daerah Tahun (Rp) 2012 Target 200.000.000 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado

(Rp) 2013 200.000.000

(Rp) 2014 200.000.000

Seperti data yang di dapat dari DISPENDA target pemungutan Pajak Rumah Kost di kota Manado mengalami peningkatan pada tahun terakhir ini.Bila dibandingkan dari tahun sebelumnya potensi pajak atas Rumah Kost dapat di perhatikan kembali dari pemerintah untuk dikembangkan secara structural.Dari hasil penjelasan diatas bisa diartikan bahwa Pemungutan Pajak dari Pajak Rumah Kost memiliki potensi yang baik untuk di perhatikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Manado. PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan dari penilitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang merupakan hasil dari pengambilan data sesuai dengan pemungutan pajak yang di pungut oleh fiskus yang dimana pemerintah kota itu sendiri (Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado).Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari DISPENDA dan menganalisis data pensentase kontribusi dari pajak kos yang dibandingkan dengan PAD kota Manado berada dibawah 1 persen. Yang dimana pemungutan pajak kos ini sudah dipungut dari 3 tahun terakhir. Selama 3 tahun terakhir peneliti dapat menyimpulkan bahwa persentase pajak kos dengan PAD kota manado mengalami kenaikan. Serta target pemungutan pajak rumah kos di Kota Manado mengalami peningkatan

36

dalam 3 tahun terakhir. Peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa potensi dari pajak rumah kost tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan oleh PEMKOT Manado yang dimana Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri,dengan dipungutnya pajak dari rumah kost tersebut dapat meningkatkan PAD dari kota Manado secara inovatif.Selain dari pada itu sistem pemungutan pajak rumah kost dapat memberikan dorongan juga kepada masyarakat setempat untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif serta mempengaruhi peningkatan pendapatan perkapita.

Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka penulis memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak rumah kost,yaitu sebagai berikut:Untuk meningkatkan pemasukan dari pajak rumah kost sebaiknya perlu dilakukan sensus atas pengusaha-pengusaha yang mendirikan rumah kos.Perlu dilakukan sosialisasi triwulan kepada masyarakat bagi yang ingin membuka usaha rumah kost tersebut,agar supaya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pajak rumah kost dapat dimengerti oleh banyak kalangan.

DAFTAR PUSTAKA Guritno,1999,”Perpajakan danAplikasi dalam Praktek”,Bandung; CV. Cahaya Press. Indonesian Tax,2004. “Prosedur Perpajakan Indonesia”, Jakarta:Biro Perpajakan Indonesia Mardiasmo.2009.Perpajakan Edisi Mardiasmo.2002.Perpajakan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah R.Santoso Brotodiharjo,2002,”Tata Cara Akuntansi Perpajakan” Surabaya;Kompas Gramedia. Sulaqiman Munawir,2004,”Belajar pajak untuk orang awam” Jakarta;Kompas gramedia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

37

EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA DINASS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA KOTAMOBAGU EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMDA) AT THE DEPARTMENT OF REVENUE, FINANCE AND ASSET MANAGEMENT OF URBAN KOTAMOBAGU Oleh: Veybie Komaling1 Stanley Kho Walandow2 1,2

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado e-mail: [email protected] 2 [email protected]

Abstrak:Program aplikasicomputer SIMDA adalah suatu program aplikasi yang ditunjukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Adapun yang menjadi tujuan atas penlitian yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi penerapan SIMDA pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Kotamobagu. Metode penelitian yang digunakan adalah data kualitatif , yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang berbentuk kaimat atau uraian, sketsa maupun gambar dan data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh objek penelitaian yang menyimpulkan bahwa Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Kotamobagu belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena prosedur pengeluaran kas belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Derah. Kata kunci: simda, penerapan simda

Abstract: Computer Applications SIMDA program is an application program that is intended to assist local governments in the area of financial management. As for the above purpose of the research is to evaluate the application of SIMDA at the Department of Revenue, Finance and Asset Management Regional Kotamobagu. Research methods using qualitative data, that is data obtained from the object of research in the form of sentences or descriptions, sketches and drawings and quantitative data, ie data obtained from the object of research in the form of numbers or numbers that have been processed further. From this study, the researchers concluded that SIMDA Application Evaluation in the Department of Revenue, Finance and Asset Management Regional Kotamobagu not fully in accordance with the Legislation in force, because the procedure is not in accordance with the cash outlay Minister Regulation No. 13 Year 2006 on Guidelines for Financial Management area. Keywords: simda, evaluationsimda

38

PENDAHULUAN Latar Belakang Untuk mendukung terwujudnya Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Good Governance merupakan isu relevan dalam pengelolaan administrasi publik.Pola-pola lama pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah.Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Dalam Pengelolaan Data Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah, perkembangan teknologi yang berkembang pesat merupakan salah satu faktor utama yang melatar belakangi dikembangkannya suatu sistem informasi berbasis komputer. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan pada organisasi Pemerintah Daerah maka dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau SIMDA Keuangan. Program Aplikasi Komputer SIMDA adalah suatu program aplikasi yang ditunjukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Aplikasi SIMDA telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai sistem informasi pengelolaan dan pelaporan keuangan dan barang milik daerah. Dan sejak diterapkan dapat dilihat adanya kemajuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pengelolaan SIMDA Keuangan. Minimnya SDM yang bisa mengoperasikan komputer menjadi salah satu penyebab terjadinya perangkapan tugas dan ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur dalam proses pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi SIMDA Keuangan. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan atas penelitian yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi penerapan SIMDA pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. Tinjauan Pustaka Kieso dan Weygand menyatakan definisi akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikakan kejadian dari suatu ekonomidari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Dalam ABP (Acoounting Principle Board) statement No.4 akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran meteri (uang), mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkam untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dimana digunakan dalam memilih beberapa alternarif. Menurut AICPA (American Institute Of Certified Public Accountant) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadiankejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya (ASOBAT). Menurut American Accounting Assosiation, “Accounting as the process identifying, measuring and communicating economic information”. Akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur dan 39

melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. (Wilopo, 2005:9) Akuntansi menurut Charles T. Horngren dan Walter T.Harisson adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memroses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Horngren Harisson, 2007:4). Pelaporan Keuangan Akuntansi lahir dengan maksud tertentu, yaitu untuk memberikan jasa kepada penggunanya berupa informasi keuangan yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan. Pada umumnya, laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, serta laporan perubahan modal, tetapi dalam praktik keseharian sering pula diikut sertakan kelompok lain yang sifatnya membantu memperoleh penjelasan, seperti laporan sumber dan penggunaan kas atau arus kas, laporan biaya produksi, dan lain-lain. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dipakai sebagai alat berkomunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan dengan data keuangan perusahaan, 40ank arena itulah sering juga disebut sebagai language of business. Menurut Surono Subekti (2006:9) menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan perusahaan yang terpenting.” Menurut Munawir (2010:31) mengatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.” Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung.Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:1.2) menyatakan “Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima, yakni laporan laba/rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan Laporan Keuangan menurut PAI adalah sebagai berikut : a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengnai aktibitas pembiayaan dan investasi. e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 232 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006:76), menyatakan bahwa “Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah merupakan serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.” Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya meliputi : 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas; 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas; 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah; dan 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

40

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Konsep Sistem Informasi Manajemen Daerah Sistem Informasi merupakan suatu sistem yang cukup kompleks. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya yang berkualitas dan yang paling penting komitmen perusahaan. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat (level) manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Penelitian Terdahulu Yunie Melka Kalantouw dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAP (PP Nomor 24 Tahun 2005) Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang dipakai yaitu Metode Analisis Deskriptif yaitu dengan membandingkan penyusunan Laporan keuangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan PSAP (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) yang berlaku di Indonesia sebagai acuan penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Hasil penelitian adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan basis kas menuju akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan standar akuntansi pada masa transisi dari kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintah Daerah. Namun ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menganalisa penerapan akuntansi terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan dengan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sedangkan penulis mengevaluasi prosedur pengeluaran kas melalui aplikasi SIMDA Keuangan yang telah diterapkan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Data yang digunakan adalah data kualitatif. Data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang berbentuk kalimat atau uraian, sketsa maupun gambar, seperti company profile (sejarah perusahaan, struktur organisasi dan salinan copy berkas perusahaan) dan tanya-jawab. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Kotamobagu yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 02 Kota Kotamobagu (95711).Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Desember 2014 s/d 12 Februari 2015.

Metode Pengumpulan Data Observasi (Obserrvation), yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu untuk memperoleh data dan informasi tentang penerapan SIMDA Keuangan di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan SIMDA Keuangan, antaralain PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dan staf pembantu PPK. Metode Analisis Data

41

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode dimana data yang dikumpulkan disusun, dikelompokkan, diinterprestasikan, dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian Deskripsi Objek Penelitian Kota Kotamobagu merupakan wilayah hasil Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Undang – undang Nomor 04 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu. Secara Geografis Kota Kotamobagu terletak pada posisi 1240 15’ 9,56” – 1240 21’ 1,93” Lintang Utara dan 00 41’ 16,29” – 00 46’ 14,8” Bujur Timur. Batas–batasnya meliputi sebagai berikut: – Sebelah utara : Kec. Bilalang Kab. Bolaang Mongondow – Sebelah timur : Kec. Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur – Sebelah selatan : Kec. Lolayan Kab. Bolaang Mongondow – Sebelah barat : Kec. Passi Barat Kab. Bolaang Mongondow Kota Kotamobagu secara administratif memiliki luas wilayah 184,43 km2 atau 9,92 % dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow. Wilayah tersebut terbagi 4 Kecamatan, 14 Desa dan 18 Kelurahan. Sedangkan Penduduk Kota Kotamobagu hingga akhir tahun 2007 berjumlah 99.068 jiwa. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Kota Kotamobagu, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 02 Kota Kotamobagu 95711. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset daerah 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sebagai berikut. 1. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah 2. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas 3. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala dinas bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah. Untuk menyelenggarakan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Merumuskan program kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah 2. Menyelenggarakan urusan administrasi kesekretariatan instansi 3. Mengkaji dan menggali potensi sumber pendapatan asli daerah 4. Menyelenggarakan urusan pendaftaran usaha–usaha investasi sebagai sumber pendapatan retribusi 5. Menyelenggarakan kegiatan penagihan retribusi sebagai sumber pemasukan keuangan 6. Menyelenggarakan kegiatan manajemen dan akuntansi keuangan yang sistematis dan terpadu sesuai norma,

42

standar dan pengelolaan keuangan yang berlaku Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan aset daerah. Menyelenggarakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kegiatan perubahan terhadap APBD 9. Melasanakan monitoring dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah 10. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan bagi para pelaksana bendahara keuangan disetiap SKPD 11. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pimpinan 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Hasil Penelitian 7. 8.

Laporan Keuangan 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. 3. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD, prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD, prosedur akuntansi asset pada SKPD dan prosedur akuntansi selain kas pada SKPD. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Pada SKPD Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Prosedur Pengeluaran Kas terdiri atas 4 prosedur, yaitu 1. Prosedur Pengeluaran Kas – Uang Persediaan (UP) 2. Prosedur Pengeluaran Kas – Ganti Uang (GU) 3. Prosedur Pengeluaran Kas – Tambahan Uang (TU) 4. Prosedur Pengeluaran Kas – Pembebanan Langsung (LS) Pembahasan Setelah melakukan penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu, peneliti melihat bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas yang diterapkan secara umum sudah berjalan dengan baik, namun belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga sekalipun penatausahaan keuangan telah berjalan dengan baik, tetapi masih kurang efektif dan efisien. Khususnya karena masih terdapat fungsi-fungsi dari beberapa unsur yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas yang belum berjalan dengan semestinya. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan)” pada tahun 2009.Metode penelitian yang dipakai yaitu Metode Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tata Kota Tata Bangunan Kota Medan telah menerapkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimulai untuk Tahun Anggaran 2007. Persamaan dengan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama memakai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006.Namun ada perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang terdahulu tidak mengevaluasi penerapan sistem informasi akuntansi tetapi menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan. PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, karena prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan

43

Aset Daerah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Saran Saran dalam penelitian ini: 1. Untuk prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu, setiap unsur yang terlibat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal dari masing-masing unsur dapat berjalan baik, efektif dan efisien. 2. Agar setiap unsur yang terlibat dalam prosedur pengeluaran kas dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, perlu didukung dengan SDM yang handal dan terampil khususnya dibidang pengoperasian komputer, untuk itu perlu upaya pengembangan potensi PNS di lingkungan Setda Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melalui kursus atau pelatihan komputer ataupun dengan cara merekrut pegawai baru yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. 3. Untuk Tahun Anggaran selanjutnya hendaknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam proses Pengeluaran Kas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA Kieso, Donald, Weygand, dan Warfield, (2008). Akuntansi Intermediate Edisi Keduabelas - Jilid 1, Erlangga, Jakarta. Mulyadi (2005), “Akuntansi Biaya”, Edisi Kelima, Cetakan Ketujuh, Penerbit Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Akademi

Manajemen

Pemerintah Republik Indonesia. 2006.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Harahap, Sofyan Safri (2011). Teori Akuntansi, Cetakan ke-11, Penerbit : Jakarta. Wilopo. 2005.Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi, Edisi Dua,

PT. Radjagrafindo Persada,

Penerbit FE UI, Jakarta.\

Surono. 2006. Akuntansi : Penekanan Managerial, Edisi ke sebelas, Salemba Empat, Jakarta. Munawir. 2010. Akuntansi, Edisi Ketujuh Jilid 1, Lembaga

Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mulyadi. 2005. Akuntansi Biaya”, Edisi Kelima, Cetakan Ketujuh, Penerbit Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Akademi

Manajemen

44

PENERAPAN PSAK NO. 30 TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA AKTIVA TETAP PADA PT. SINAR KARYA MEGA PERSADA IMPLEMENTATION OF PSAK NO . 30 LEASE ACCOUNTING TREATMENT OF FIXED ASSETS IN PT. SINAR KARYA MEGA PERSADA Oleh: Revine Marni Pangkerego¹ Novi S Budiarso2

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi e-mail: ¹[email protected] 2 [email protected]

Abstrak:Perusahaan dalam perjalanan bisnisnya relatif memilih menyewa peralatan untuk menjalankan operasinya daripada harus membeli peralatan yang baru dengan tujuan untuk meminimalkan biaya. Untuk itu PT. Sinar Karya Mega Persada yang bergerak dalam usaha konstruksi dan memiliki beberapa peralatan memilih untuk menyewakan aktiva tetap berupa alat berat sebagai bisnis tambahan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Seringkali pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan PSAK No. 30 tentang sewa aktiva tetap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan pada PT. Sinar Karya Mega Persada apakah sudah sesuai dengan PSAK No.30. Metode yang digunakan yaitu studi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap menggunakan metode sewa operasi (operating lease) dimana pada akhir masa sewa, peralatan tetap menjadi hak milik dari lessor dalam hal ini PT. Sinar Karya Mega Persada. Perusahaan belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi menurut PSAK No.30 tentang sewa aktiva tetap. Sebaiknya pimpinan perusahaan secara konsisten menerapkan perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap yang sesuai dengan PSAK No. 30, agar pelaporan keuangan menjadi lebih akurat. Kata kunci: sewa, aktiva tetap

Abstract:Companies in the course of its business relative to lease equipment to run its operations rather than having to buy new equipment with the aim of minimizing costs. For the PT. Sinar Karya MegaPersada engaged in construction business and has opted to rent some equipment fixed assets in the form of heavy equipment as additional business to earn more income. Often the records maintained by the company is not in accordance with PSAK No. 30 of the lease of fixed assets. The purpose of this study to determine the accounting treatment applied to the PT. Sinar Karya Mega Persada is already in line with PSAK No. 30. The method used is descriptive study. The results showed lease accounting treatment of fixed assets using operating leases where the end of the lease, the equipment remains the property of the lessor in this case PT. Sinar KaryaMega Persada. The Company has not fully follow accounting standards in accordance with PSAK NO. 30 on leases of fixed assets. Head of the company should consistently apply the lease accounting treatment of fixed assets in accordance with PSAK No. 30, to be more accurate financial reporting. Keywords:leasing, fixed assets

45

PENDAHULUAN Latar Belakang Aktiva tetap merupakan kekayaan terpenting dalam suatu perusahaan,baik berupa tanah, bangunan, perlengkapan, mesin, dan lain sebagainya. Untuk pengembangan perusahaan, biasanya perusahaan ingin selalu berusaha untuk mengembangkannya dengan mengganti aktiva tetap yang sudah lama atau ketinggalan dengan yang baru yang lebih moderen. Aktiva tetap memiliki umur ekonomis sehingga aktiva tersebut tidak bisa digunakan terus-menerus dalam aktivitas operasional perusahaan, sehingga mengharuskan perusahaan untuk ,menggantinya dengan aktiva yang baru. Bagi perusahaan ini alat berat merupakan aktiva tetap perusahaan. Untuk itu dalam kegiatannya perusahaan harus mampu mempertahankan aktiva tetap dalam hal ini alat berat untuk tetap terjaga karena dari situlah perusahaan bisa mendapatkan pendapatan. Kegiatan sewa-menyewa alat berat harus memiliki ketentuan-ketentuan dalam setiap proses transaksi sewanya. Hal itu dibutuhkan agar perusahaan dapat mencatat dan melaporkan transaksi sewa dalam laporan keuangan, sehingga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Melihat perkembangan kegiatan sewa guna usaha, maka perlu adanya suatu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang sewa guna usaha yang dapat dijadikan pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi sewa guna usaha dalam pelaporan, sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 yaitu tentang sewa. Dalam PSAK No. 30 dijelaskan tentang kriteria pengelompokan transaksi sewa, perlakuan akuntansi oleh perusahaan sewa (lessor), perlakuan akuntansi penyewa (lessee), pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa oleh perusahaan sewa, serta pelaporan dan pengungkapan transaksi sewa oleh perusahaan penyewa. Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi tersebut harus dapat memberikan suatu rangkaian historis dari sumber-sumber ekonomi, kewajiban-kewajiban perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut akan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan untuk periode akuntansi berikutnya. Perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa aktiva tetap perlu diterapkan secara konsisten pada PT. Sinar Karya Mega Persada yang bergerak pada konstruksi dan sewa alat berat, sesuai dengan PSAK No.30 dalam rangka penyusunan laporan keuangan perusahaan. Untuk itu guna menjawab berbagai pertentangan dan menjelaskan praktek sewa perlu pengkajian dari sisi konsep akuntansi yang mendasar, sehingga dapat ditentukan perlakuan setiap transaksi sewa secara tepat, dapat dimengerti, dapat diperbandingkan dan sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Sinar Karya Mega Persada.

46

TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Keuangan Akuntansi keuangan (financial accounting) sangat terkait dengan pencatatan dan pelaporan data dan aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Selain laporan ini berguna bagi manajer, laporan tersebut juga menjadi laporan utama bagi pemilik usaha, kreditor, badan pemerintah, dan masyarakat (Reeve, et al. 2009:10). Akuntansi dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai (a) kegiatan jasa, (b) bidang studi, dan (c) proses atau kegiatan. Sebagai kegiatan jasa, akuntansi merupakan kegiatan jasa penyedia informasi (kuantitatif dan kualitatif) mengenai unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi keuangan (financial accounting) adalah proses yang berkulminasi pada penyiapan dan pengkomunikasian laporan keuangan suatu entitas untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Keluaran utama akuntansi keuangan adalah laporan keuangan (Giri, 2012:4).Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antara yang satu dan lainnya (Tunggal, 2012:14). Pengertian Aktiva Tetap Herry (2011:148) menyatakan bahwa asset tetap (fixed assets) adalah asset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relative permanen serta memiliki masa kegunaan (useful life) yang panjang. Asset tetap merupakan asset yang berwujud (tangible assets). Aset tetap berasal dari aktivitas investasi perusahaan. Perolehan aset dilakukan melalui pembelian, penciptaan sendiri, pertukaran maupun penyerahan oleh pemegang saham sebagai pemyetoran modal. Aset tetap dapat terdiri dari hak atas tanah, bangunan, mesin, peralatan dan lain-lain. Aset tetap dapat didefinisikan sebagai aset yang memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang sifatnya non-moneter dan jangka panjang. Sifat non-moneter dan jangka panjang mengakibatkan nilai aset tersebut bersifat tetap, sehingga disebut aset tetap (Marisi, 2013). PSAK No. 16 paragraf 06 menyatakan bahwa aktiva atau aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Klasifikasi aktiva tetap Klasifikasi aktiva tetap menurut Informasi-pendidikan.com, yaitu sebagai berikut. a. Tanah : seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan b. Perbaikan tanah : seperti jalan-jalan diseputar lokasi perusahaan, tempat parkir, pagar dan saluran air bawah tanah. c. Gedung : seperti gedung yang digunakan untuk kantor, took, pabrik dan gedung d. Peralatan : seperti peralatan kantor, mesin pabrik, peralatan pabrik, kendaraan dan mebel. Depresiasi Aktiva Tetap Depresiasi menurut PSAK No. 16 paragraf 06 adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya atau pengalokasian harga perolehan menjadi beban operasional akibat penggunaan aktiva tersebut. Dalam standar akuntansi keuangan yang sudah diterima umum terdapat 4 metode yang paling sering digunakan dalam menghitung beban depresiasi yaitu sebagai berikut (Suhayati dan Anggadini, 2009:252). 1. Metode Garis Lurus (straight line methods). 2. Metode dengan angka-angka tahunan (sum of the year digit methods). 3. Metode saldo menurun (declining balance methods). 4. Metode unit produksi (unit productive methods). Pengertian Sewa Sewa menurut PSAK No.30 paragraf 04 adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

47

Bragg (2011:333) menjelaskan bahwasebuah sewa (lease) adalah suatu perjanjian, dimana lessor menyetujui untuk memberikan lessee untuk menggunakan suatu asset untuk periode waktu yang dinyatakan dalam pertukaran, untuk sebuah atau lebih pembayaran. Kieso dan Weygandt (2002:91) menyatakan bahwa Lease adalah suatu perjanjian kontraktual antara seorang lessordan seorang lessee yang memberi hak kepada lesseeuntuk menggunakan harta tertentuyang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa pembayaran tunai yang biasanya periodik. Jenis-jenis Sewa Sugiono (2009:182-185) mengungkapkan ada berbagai jenis sewa dalam dunia perusahaan, yaitu sebagai berikut: 1. Sewa Pembiayaan (capital lease) Dalam sewa jenis ini, perusahaan sewa adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa. Selama masa sewa itu berjalan, penyewa melakukan pembayaran sewa secara berkala yang jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (kalau ada), yang akan mencakupi pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan perusahaan sewa. 2. Sewa Biasa (operating lease) sewa ini, perusahaan sewa membeli barang modal dan selanjutnya menyewakan kepada penyewa. Berbeda dengan sewa pembiayaan, jumlah seluruh pembayaran sewa berkala dalam sewa biasa tidak mencakupi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. 3. Sewa Penjualan (sales-typed lease) Sewa jenis ini merupakan financial lease, tetapi dalam hal ini barang modal yang disewakan pada saat awal masa sewa, mempunyai nilai yang berbeda denganbiaya atau cost yang ditanggung oleh lessor. Sewa jenis ini merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. 4. Sewa Berbagi (leverage lease) Transaksi sewa jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak yakni penyewa, perusahaan sewa dan kreditur jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 30 Tujuan Pernyataan ini adalah untuk mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessee maupun lessor dalam hubungannya dengan sewa. Ruang Lingkup:Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi untuk semua jenis sewa selain: a. sewa dalam rangka eksplorasi atau penambanganmineral, minyak, gas alam dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui; dan b. perjanjian lisensi untuk hal-hal seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten, dan hak cipta. Namun demikian, Pernyataan ini tidak diterapkan sebagai dasar pengukuran untuk: a. properti yang dikuasai oleh lessee yang dicatat sebagai properti investasi (PSAK 13 (revisi 2011): PropertiInvestasi); b. properti investasi yang diserahkan olehlessoryangdicatat sebagai sewa operasi (PSAK 13 (revisi 2011); c. aset biolojik yang dikuasai olehlesseedalam sewapembiayaan; atau d. aset biolojik yang diserahkan oleh lessor dalam sewa operasi.

48

Tujuan Laporan Keuangan PSAK No.1 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antara yang satu dan lainnya (Tunggal, 2012:14). Laporan keuangan terdiri dari: 1. Laporan laba rugi, yaitu laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. 2. Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba/rugi dan transaksi pemilik. 3. Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban dan ekuitas pada suatu saat tertentu. 4. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Referensi Standar akuntansi dan pelaporan keuangan aset tetap, aset tak berwujud, sewa pembiayaan dan hak atas tanah. Ada empat permasalahan akuntansi keuangan yang ditekankan pada akuntansi keuangan aset tetap, aset tak berwujud, aset sewa, dan hak atas tanah. Empat permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jumlah biaya yang harus diakui sebagai harga perolehan aset tetap pada saat awal hingga aset dapat digunakan atau dioperasikan; 2. Perubahan nilai aset tetap baik yang terkait dengan revaluasi maupun penurunan nilai (impairment); 3. Alokasi nilai aset tetap kedalam beban penyusutan atau amortisasi setiap periode pelaporan keuangan selama masa manfaat aset tetap tersebut. 4. Pencatatan pelepasan aset. Penelitian Terdahulu Izati (2014), dengan judul AnalisisAkuntansi SewaBerdasarkan PSAK No.30Pada PT. MAF-MCF Tanjungpinang. Tujuannya untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi penjualan barang/kendaraanyang ditarik dari konsumen menurut PSAK No.30 tentangLeasing (Sewa Guna Usaha). Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya transaksi Sewa Guna Usaha yang dilakukan olehPT.MAF-MCF Cabang Tanjungpinang adalah Sewa Pembiayaan (Capital Lease). Kombaitan (2013), dengan judul Penerapan PSAK No. 30 tentang perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap pada PD. Bangun Bitung. Tujuannya untuk mengetahui perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap oleh PD. Bangun Bitung selama periode sewa dibandingkan dengan PSAK No.30. metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya dilihat dari criteria-kriteria sewa pembiayaan perlakuan akuntansi swa tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut sehingga perlakuan akuntansi sewa yang dilakukan diklasifikasian sebagai sewa operasi. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat studi deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif (Descriptive Research) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 2009: 26). Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada PT. Sinar Karya Mega Persada, yang berlokasi di kel. Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Bitung. Penelitian ini dilaksanakan selama jangka waktu penyusunan skripsi untuk memperoleh semua data yang diperlukan. (Desember 2014 - Maret 2015)

49

Prosedur Penelitian Prosedur penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Permohonan mengadakan penelitian pada PT. Sinar Karya Mega Persada yang berlokasi di kel. Manembonembo Tengah, Kec. Matuari, Bitung. 2. Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan mengenai perlakuan sewa yang diterapkan dalam perusahaan tersebut dan meminta data yang diperlukan. 3. Pengolahan data 4. Penarikan kesimpulan. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan sebagai berikut ini. a. Gambaran umum PT. Sinar Karya Mega Persada yang berupa riwayat singkat perusahaan. b. Struktur Organisasi PT. Sinar Karya Mega Persada. c. Dokumen perjanjian sewa untuk jenis aktiva truk dan alat berat. d. Sistem dan prosedur akuntansi PT. Sinar Karya Mega Persada termasuk didalamnya adalah jurnal pencatatan untuk transaksi sewa oleh perusahaan. e. Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) PT. Sinar Karya Mega Persada selama periode sewa tahun 2014. Metode Analisis Data Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut. 1. Melihat dokumen perjanjian sewa PT. Sinar Karya Mega Persada yang akan dijadikan bahan penelitian. 2. Mengidentifikasi jurnal yang dibuat oleh PT. Sinar Karya Mega Persada khususnya pencatatan untuk transaksi sewa aktiva tetap. 3. Melihat laporan keuangan (Neraca dan Laporan laba rugi) selama periode sewaatas pelaporan pencatatan aktiva tetap yang disewakan dan depresiasi aktiva tetap yang disewakan. 4. Melakukan identifikasi atau pengujian atas kriteria pengelompokkan transaksi sewa aktiva tetap sesuai dengan PSAK No.30. 5. Melakukan evaluasi terhadap pengakuan dan pengukuran transaksi sewa aktiva tetap yang disesuaikan dengan ketentuan dalam PSAK No.30. 6. Melakukan evaluasi pengungkapan dan penyajian sewa oleh PT. Sinar Karya Mega Persada terhadap laporan keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) selama periode sewa tahun 2014. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian PT. Sinar Karya Mega Persada selain merupakan perusahaan jasa konstruksi juga memiliki aktiva tetap yang dapat disewakan untuk mendapatkan profit yang lebih. Untuk itu dalam prosedur penyewaan terlebih dahulu harus ada komunikasi, konfirmasi dan kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa (lessee & lessor). Tahap awalnya adalah komunikasi antara pihak lessor dan lessee untuk membicarakan jangka waktu penggunaan Truk/alat berat yang akan disewa. Kemudian konfirmasi kepastian dari penyewaan alat tersebut, dan selanjutnya memutuskan kesepakatan tentang penyewaan alat dengan mengisi surat kontrak dari lessor dalam hal ini PT. Sinar Karya Mega Persada.Untuk itu, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa (lessee) yaitu sebagai berikut. 1. Mengisi dan menandatangani formulir atau surat kontrak yang dibuat oleh pihak lessor untuk bertanggung jawab atas peralatan yang di sewa. 2. Membayar 50% dari nilai sewa aktiva tetap yang tertera dalam suran kontrak. 3. Tepat waktu dalam pengembalian peralatan yang di sewa. Perlakuan Akuntansi

50

Perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap pada PT. Sinar Karya Mega Persada di sesuaikan dengan jangka waktu dan jenis alat yang disewakan karena ada bermacam-macam jenis alat yang disewakan yang dihitung per jam untuk sewa jangka pendek dan per bulan atau per tahun untuk jangka panjang, yaitu sebagai berikut. Tabel 1. Daftar Harga Sewa Alat No. Jenis Alat Harga /Jam 1. Motor Grader Rp. 636.496,09 2. Vibratory Roller Rp. 66.041,54 3. Stone Crusher Rp. 800.642,40 4. Wheel Loader Rp. 551.888,62 5. Asphalt Mixing Plant Rp.3.473.091, 24 6. Dump Truk Rp. 484.928,67 7. Asphalt Spayer Rp. 69.450,74 8. Asphalt Finisher Rp. 387.494,06 9. Tyre Roller Rp. 248.878,69 10. Tandem Roller Rp. 310.894,90 11. Excavator Rp. 593.566,62 PT. Sinar Karya Mega Persada juga memiliki aktiva tetap berupa alat berat exavator dan truk yang disewakan pada CV. X dengan jangka waktu 36 bulan atau tiga tahun. Pencatatan transaksi yang berkaitan dengan sewa yang dilakukan oleh PT. Sinar Karya Mega Persada adalah sebagai berikut. 1. Pencatatan aktiva tetap sebagai modal sewa, jurnalnya adalah sebagai berikut. Peralatan Rp. 17.384.320.133 Modal Rp. 17.384.320.133 (untuk mencatat aktiva tetap peralatan sebagai modal (sewa) dalam kegiatan sewa) Perusahaan mencatat sewa sebagai peralatan pada kelompok aktiva tetap karena peralatan merupakan aktiva tetap perusahaan yang disewakan. 2. Pada saat penerimaan 50% dari nilai sewa peralatan yang disewa oleh lessee jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Kas Rp. xxx Pendapatan sewa Rp. xxx Disini perusahaan mencatat penerimaan kas yaitu uang muka yang diberikan oleh lessee dan mencatat kredit pendapatan sewa. 3. Pada saat penerimaan pembayaran sewa 25% dari lesseedan selanjutnya dibayar per bulan jurnal yang dibuat sebagai berikut. Kas Rp. xxx Pendapatan Sewa Rp. xxx Perusahaan mencatat pendapatan sewa sebagai penerimaan dari sewa peralatan dari lessee, dan akun kas karena langsung di terima tunai. Pembayaran yang dilakukan dihitung per bulan. Pelaporan dan Pengungkapan Transaksi Sewa dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi Perusahaan Setelah perusahaan melakukan pencatatan transaksi atas sewa yang dilakukan oleh pihak lessor, selanjutnya perusahaan membuat laporan keuangan yang mencantumkan transaksi sewa yang telah dibuat. Laporan keuangan berupa Neraca dan laporan Laba Rugi akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai perusahaan dalam kegiatan sewa. Tabel 2. Neraca PT. Sinar Karya Mega Persada (31 Desember 2014) Aktiva Lancar Kas dan setara kas

Rp. 12.010.890.468

Kewajiban dan Ekuitas Hutang Bank Rp. 16.433.426.339

51

Piutang Usaha

Rp. 4.521.852.800

Hutang Usaha Rp. 1.401.497.866

Aktiva Tetap

Rp. 17.384.320.133

Modal

Rp. 30.327.504. 214

Sumber: PT. Sinar Karya Mega Persada Laporan keuangan dalam hal ini neraca yang di sajikan oleh penulis hanya sebagian saja yang berkaitan dengan pembahasan. Aktiva tetap yang di sajikan dalam Neraca yaitu sebesar Rp. 17.384.320.133 sudah termasuk dengan pengurangan akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2014. Peralatan yang disewakan di laporkan sebagai aktiva tetap dan belum di pisahkan dengan aktiva tetap yang di sewakan. Tabel 3. Laporan Laba Rugi PT. Sinar Karya Mega Persada (31 Desember 2014) Pendapatan: Pendapatan sewa

Jumlah Rp. 1.327.624.000

Biaya Operasional: Beban Penyusutan Aktiva Tetap Rp. 19.749.305.720 Biaya pemeliharaa Aktiva tetap Rp. 64.749.300 Sumber :PT. Sinar Karya Mega Persada Laporan Laba Rugi PT. Sinar Karya Mega Persada yang penulis sajikan hanya sebagian yang berkaitan dengan transaksi sewa perusahaan. Penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan metode garis lurus. Penyusutan yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah penyusutan seluruh aktiva tetap yang belum dipisahkan dengan aktiva tetap yang disewakan. Pembahasan Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Sinar Karya Mega Persada terlihat bahwa perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap tergolong pada jenis sewa operasi (operating leasing). Hal ini disebabkan karena dalam perlakuan akuntansi sewa yang dilakukan oleh perusahaan dimana pada akhir periode sewa peralatan yang disewakan tetap menjadi milik perusahaan dan tidak untuk dijual. Terlihat jelas dalam pelaporan akuntansi capital lease menurut PSAK No. 30 bahwa: 1. Aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. 2. Pengungkapan yang layak harus di cantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) Jumlah pembayaran sewa guna usahakan yang paling tidak untuk dua tahun berikutnya. 2) Penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan yang dibebankan dalam tahun berjalan. 3) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 4) Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi penjualan dan penyewaan kembali. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha. Sedangkan dalam pencatatan dan pengungkapan akuntansi sewa yang dilakukan oleh PT. Sinar Karya Mega Persada selain aktiva yang disewakan tidak dipisahkan dengan aktiva tetap, juga sewa yang dilakukan oleh perusahaan tidak menyertakan simpanan jaminan dari pihak lessee dan mengakuinya sebagai pendapatan sewa. Dan pada akhir periode penyewaan lessor tidak memberikan aktiva yang disewakan untuk dijual kepada lessee. Setelah mengetahui bahwa perlakuan akuntansi sewa yang dilakukan oleh PT. Sinar Karya Mega Persada tidak sesuai dengan kriteria yang dijabarkan dalam jenis akuntansi sewa pembiayaan, maka dapat diklasifikasikan bahwa perlakuan akuntansi oleh PT. Sinar Karya Mega Persada digolongkan sebagai sewa operasi (operating lessee).

52

Hasil penelitian ini berhubungan dengan hasil penelitian oleh Samudra (2008) yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi sewa apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, namun pada hasil penelitian sebelumnya sewa guna usaha tergolong pada jenis sewa pembiayaan (capital lease). Hubungan penelitian ini dengan Ria Kombaitan (2013), yaitu hasil penelitian terhadap perusahaan yang di teliti merupakan jenis sewa operasi (operating lease) dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode deskriptif. Perlakuan Akuntansi Sewa Operasi Menurut PSAK No. 30 Dalam penggunaan metode sewa operasi, perusahaan dalam hal ini akan mencatat perolehan peralatan sebagai aktiva tetap berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dalam penyajian aktiva sewa perusahaan telah menjurnal peralatan yang disewakan sebagai kelompok aktiva tetap yang tidak dipisahkan dengan aktiva tetap lain yang tidak disewakan. Pencatatan perolehan yang tepat menurut PSAK No. 30 seharusnya dijurnal terpisah dari kelompok aktiva tetap yang tidak disewakan, yaitu sebagai berikut. Untuk mencatat pemisahan antara aktiva tetap sewa dengan aktiva tetap yang tidak disewakan diperlukan jurnal koreksi yaitu sebagai berikut. Aktiva tetap sewa xxx Aktiva Tetap xxx Selanjutnya untuk mencatat aktiva tetap sebagai modal sewa yaitu sebagai berikut. Aktiva Tetap Sewa xxx Modal Sewa xxx Dan pada saat pihak lessee memberikan uang muka sebesar 50% dari nilai sewa jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Kas xxx Pendapatan Sewa xxx Selanjutnya pada saat penerimaan kas dari pihak lessee untuk pembayaran 25% dan selanjutnya pembayaran rutin perbulan atas sewa aktiva tetap, dijurnal sebagai berikut. Kas xxx Pendapatan Sewa xxx

PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini:Kegiatan sewa yang dilakukan PT. Sinar Karya Mega Persada tergolong pada sewa operasi (operating lease), karena kegiatan-kegiatan sewa yang dilakukan oleh perusahaan tidak menggambarkan perusahaan melakukan kegiatan sewa pembiayaan (capital lease). Pada akhir masa sewa tidak ada opsi dari lessor untuk menyerahkan peralatan yang di sewa menjadi milik dari lessee, melainkan peralatan sewa tersebut ditarik kembali dari lessee sesuai dengan perjanjian sewa. perbandingan akuntansi sewa aktiva tetap antara perusahaan dan PSAK No. 30 tidaklah jauh berbeda. Hanya masih ada sedikit perbedaan-perbedaan dalam hal pencatatan dan pengungkapan pada perusahaan, antara lain tidak dipisahkannya aktiva tetap sewa dengan aktiva tetap yang disewakan dan tidak ada pemisahan antara penyusutan aktiva tetap yang disewakan dan aktiva tetap yang tidak disewakan. Saran Saran yang dapat diberikan yaitu: Perusahaan dapat mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan mencatat serta menyajikan perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap sesuai dengan PSAK No. 30. Untuk itu penulis memberikan bahan masukan sebagai saran bagi perusahaan supaya dapat menyajikan laporan keuangan yang wajar dan lebih dapat dipahami, yaitu sebagai berikut. 1. Mencatat secara terpisah peralatan atau aktiva tetap yang disewakan dengan yang tidak disewakan, agar dapat terlihat jelas dalam laporan keuangan perusahaan.

53

2. Menghitung akumulasi penyusutan secara terpisah antara penyusutan peralatan yang disewakan dengan yang tidak disewakan. Dan melaporkannya dalam laporan keuangan perusahaan. 3. Menyertakan asuransi atas aktiva tetap yang disewakan dengan tanggungan penyewa atau lessee, agar tidak terjadi kekeliruan bila ada kerusakan atau kejadian yang disebabkan oleh kelalaian dalam pemakaian aktiva dari lessee. 4. Membuat Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan dan menurut PSAK No. 30. 5. Selalu mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang wajar dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Bragg, Steven M. 2011. IFRS Made Easy. PT. Indeks. Jakarta Giri, Efraim Ferdinan. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah 1. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Hery. 2014. Akuntansi Aset, Liabilitas, dan Eakuitas. Grasindo. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Selemba empat. Jakarta. Indriantoro, Nur., Bambang Supomo, 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Izati, Nur. 2014.Analisis Akuntansi Sewa Berdasarkan PSAK No.30 Pada PT. Maf-Mcf Tanjungpinang. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kepulauan Riau. http://jurnal.umrah.ac.id/?p=3296. Di akses 28 Mei 2015. Kieso, Donald E, Weygandt, Jery. 2002. Akuntansi Intermediate. Terjemahan Emil Salim. Jilid III. Edisi Kesepuluh. Erlangga. Jakarta.

Kombaitan, Ria C. 2013. Penerapan PSAK No. 30 tentang perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap pada PD. Bangun Bitung. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108884&val=1025. Diakses 14 Oktober 2014. Hal 1-11. Purba, Marisi P. 2013. Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. Reeve, James M., Carl S, Warren., Jonathan E, Duchac., Ersa Tri, Wahyuni., Gatot, Soepriyanto., Amir Abadi, Jusuf & Chaerul D, Djakman. 2009. Principles of Accounting–Indonesia Adaption. Buku Pertama. Salemba Empat, Jakarta. Sugiono, Arief. 2009. Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan. Grasindo, Jakarta. Suhayati, Eli., Anggadini, Sri Dewi. 2009. Akuntansi Keuangan. Graha Ilmu. Bandung. Tunggal, Amin Widjaja. 2012. Pengantar Akuntansi Keuangan. Harvarindo. Jakarta. http://www.informasi-pendidikan.com/2014/03/akuntansi-aktiva-tetap.html. diakses pada 12 Desember 2014.

54

55

ANALISIS DIFFERENTIAL COST DAN OPPORTUNITY COST DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MEMBELI ATAU MEMPRODUKSI SENDIRI PADA INDUSTRI RUMAH PANGGUNG WOLOAN ANALYSIS OF DIFFERENTIAL COST AND OPPORTUNITY COST IN THE DECISION TO PURCHASE OR PRODUCE THEMSELVE ON STAGE INDUSTRI RUMAH PANGGUNG WOLOAN Oleh: Romeo Fersi Mongdong1 Jenny Morasa2 Heince Wokas3 1

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi email: [email protected]

Abstrak:Dunia usaha dewasa ini ditandai dengan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan yang ada.Persaingan ini terjadi di dalam semua sektor perekonomian baik industri, perdagangan dan jasa. Salah satu keputusan yang harus di ambil dalam perencanaan pada setiap alternatif adalah membeli atau memproduksi sendiri suatu komponenbahan baku. Biaya Diferensial mempunyai hubungan dengan biaya peluang, dimana biaya diferensial adalah biaya yang timbul akibat adanya keputusan tertentu sedangkan biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu keputusan.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis biaya diferensial dan biaya peluang dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri pada Industri Rumah Panggung Woloan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.Hasil analisis biaya diferensial menunjukkan keputusan yang tepat yang dapat diambil oleh manajemen perusahaan yaitu memproduksi sendiri karena mendapatkan laba diferensial yang lebih tinggi, dibandingkan membeli dari luar. Sedangkan dari biaya peluang membeli bahan baku dari luar lebih menguntungkan, dengan demikian memproduksi sendiri menjadi lebih mahal. Sebaiknya pimpinan Industri Rumah Panggung Woloan memproduksi sendiri Kayu dari luar karena akan lebih menguntungkan, dibandingkan dengan mengambil kayu yang di tanam sendiri. Kata Kunci :biaya diferensial, biaya peluang, membeli atau memproduksi sendiri

Abstract: The business world today is characterized by increasing competition among existing companies. Competition occurs in all sectors of the economy both industry, trade, and services. One of the decisions that must be taken in planning at every alternative is to buy or produce itself a component of raw materials. Differential cost are related to the opportunity cost, which is the differential cost incurred costs as a result of certain decisions while the opportunity cost is the cost incurred when choosing a decision. The purpose of this study to analyze the differential costs and opportunity costs in the decision to buy or produce their own on Industri Rumah Panggung Woloan. The analytical method used is descreptive quantitative. Result of the differential cost analysis showed that the right decisions can be taken by the management company the manufactures its own because getting a hihgter differential gain, compared to buying from outside. While the opportunity cost of the buying raw materials from outside is more profitable, thus producing itself becomes more expensive. Should the leadership Industri Rumah Panggung Woloan produce their own wood from the outside becauseit would be more adventageous, compared to taking wood there are kept alone. Keywords: differential cost, opportunity cost, to buy or produce its own

56

PENDAHULUAN Latar Belakang Dunia usaha dewasa ini ditandai dengan semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan - perusahaan yang ada.Persaingan ini terjadi di dalam semua sektor perekonomian baik industri, perdagangan maupun jasa.Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat perubahan ke arah kompetisi yang semakin ketat.Persaingan bisnis dalam perebutan pasar telah menuntut unit usaha untuk memiliki kelebihan dalam unit usahanya baik dari segi efisiensi, kualitas produk, teknologi dan tentu saja kualitas sumber daya manusianya Perusahaan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan laba, agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya serta memperluas usahanya.Analisis diferensial mengukur berapa besar pendapatan dan biaya diferensial yang terjadi jika manajemen memilih suatu alternatif.Apabila laba diferensial akibat pemilihan alternatif membeli lebih besar dari pada laba diferensial akibat pemilihan alternatif memproduksi sendiri, maka manajemen harus mengambil keputusan membeli. Dengan diharapkan laba perusahaan akan meningkat karena biaya produksi lebih rendah. Perkembangan industri produk makanan di Indonesia terus menunjukkan peningkatan bahkan mampu bersaing dipasar nasional. Perusahaan harus berusaha mencari cara bagaimana untuk dapat menghasilkan produk dengan biaya serendah mungkin dan tentu dengan kualitas yang sebaik mungkin agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Pihak manajemen harus mengambil keputusan yang tepat dari berbagai alternatif – alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tersebut.Pembuatan keputusan ini harus dilakukan oleh manajemen dengan dukungan berbagai informasi yang memadai agar dapat menghasilkan keputusan yang baik untuk menghasilkan keputusan yang baik untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan dapat meningkatkan laba perusahaan. Salah satu keputusan yang perlu di ambil dalam perencanaan pada setiap alternatif adalah membeli atau memproduksi sendiri suatu komponen bahan baku. Keputusan membuat atau memproduksi sendiri adalah keputusan manajemen menyangkut apakah sebuah komponen harus diproduksi sendiri ataukah dibeli dari pemasok lain. Karena berbagai macam alasan, sebuah perusahaan dapat memproduksi sebuah produk atau suatu jasa lebih murah dari pada perusahaan lain (Simamora, 2012:235). Biaya diferensial mempunyai hubungan dengan biaya peluang, dimana biaya diferensial adalah biaya yang timbul akibat adanya keputusan tertentu sedangkan biaya peluang adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu keputusan jadi dalam perusahaan apabila biaya diferensialnya mengambil keputusan memproduksi sendiri maka biaya peluang yaitu membeli dari luar bahan baku. Industri Rumah Panggung Woloan adalah produksi rumah kayu yang bergerak di bidang usaha produksi rumah panggung,di mana dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan memerlukan bahan baku yang diperoleh dari luar perusahaan sehingga dapat dilihat dari kelancaran proses produksi dalam perusahaan, maka perusahaan harus berusaha menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya diferensial dan biaya peluang dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri pada Industri rumah panggung woloan. Dimana industri rumah panggung woloan melihat mana yang paling menguntungkan diantara membeli kayu dari luar atau memproduksi sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA Konsep Akuntansi Horgren (2009:4), akuntansi adalah sistem akuntansi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Selanjutnya menurut Arfan (2009:2), akuntansi dapat di pandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengiktisaran dan 57

penyajian data keuangan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam pengambilan keputusan Akuntansi Manajemen Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, penghimpunan, penganalisisan, penyusunan, penafsiran, dan pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan usaha di dalam sebuah organisasi, serta untuk memastikan penggunaan dan akuntabilitas sumber daya yang tepat (Simamora, 2012:13). Dalam konten ini informasi keuangan meliputi semua informasi, keuangan maupun nonkeuangan, yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan dampak peristiwa ekonomik atau konsekuensi keputusan bisnis .Selanjutnya menurut (Arfan, 2009:3) menyatakan akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang berhubungan dengan penyediaan spesialisasi informasi internal bagi para manajer yang secara langsung bertanggung jawab dan mengendalikan operasi bisnis.Dan menurut (Krismiaji, 2011:1) juga mengatakan akuntansi manajemen adalah salah satu cabang ilmu akuntansi yang menghasilkan informasi untuk manajemen atau pihak intern perusahaan.Pengguna utama informasi akuntansi manajemen adalah para manajer, yang bertugas merencanakan kegiatan, menerapkan rencana, dan mengarahkan serta mengendalikan kegiatan organisasi tersebut atau berjalan sesuai rencana. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah proses memasok informasi yang relevan kepada manajer dan tenaga kerja,baik informasi keuangan maupun non keuangan, untuk pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, dan pemonitoran, pengevaluasian, dan pemberian imbalan terhadap kinerja. Biaya Kautsar (2013:20) mendifinisikan biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat.Widilestariningtyas (2012:25) menyatakan biaya adalah nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat lebih baik.Sedangkan menurut Krismiaji, (2011:17) menyatakan biaya adalah kas atau ekuivalen yang dikorbankan untuk membeli barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan saat sekarang atau untuk periode mendatang. Istilah biaya dalam akuntansi, didefinisikan sebagai pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau jasa, pengorbanan mungkin diukur dalam kas, aktiva yang ditransfer, jasa yang diberikan dan lain-lain, hal ini diperkuat oleh pendapat (Witjaksono, 2006:6) mengemukakan bahwa Biaya adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Akuntansi biaya adalah ilmu, dalam pengertian bahwa akuntansi biaya merupakan hal yang dapat dipelajari dan tentu saja telah memenuhi kaidah-kaidah tertentu untuk dapat diakui sebagai suatu disiplin ilmu; anatara lain logis, dan telah diterima serta dipraktekkan oleh banyak orang. (Witjaksono, 2006:2). Biaya Diferensial (Differential Cost) Supomo (2012 : 11) pengertian akuntansi adalah adalah sebagai berikut: “Akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya dan atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih, dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain” Biaya Peluang (Opportunity Cost) Opportunity cost ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi penggunaan sumber daya, misalnya suatu gedung milik perusahaan dapat disewakan 10 juta per tahun, bila gedung tersebut digunakan sendiri oleh perusahaan maka opportunity costnya adalah 10 juta. Menurut Darsono (2005 : 22) Opportunity Cost(biaya kesempatan) yaitu manfaat yang dikorbankan pada saat memilih satu diantara beberapa alternaitf kesempatan untuk memperoleh benefit laba atau keuntungan. Seiring dengan peluang/kesempatan, maka akan berpengaruh terhadap biaya pengeluaran. Biaya Pengeluaran dapat diartikan pengeluaran berupa uang tunai untuk dibayarkan selama periode tertentu.Pengeluaran dapat juga diartikan sebagai suatu nilai yang dibayarkan atau dikonsumsi.

58

Keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri Manajemen sering dihadapkan pada persoalan yang berkaitan erat dengan penggunaan bahan produksi. Di satu pihak perusahaan mempunyai fasilitas untuk memproduksi suku cadang tertentu, di pihak lain perusahaan dapat membeli suku cadang tersebut dari perusahaan lain. Jika fasilitas perusahaan untuk memproduksi suku cadang tersebut telah mencapai kapasitas penuh, maka untuk memenuhi kebutuhan proses produksi karena meningkatnya volume penjualan perusahaan, barangkali dapat dibenarkan jika perusahaan memutuskan untuk membeli kekurangan suku cadang yang diperlukan dari perusahaan lain. Akan tetapi dalam hal kapasitas perusahaan perusahaan untuk memproduksi suku cadang masih cukup tersedia, maka keputusan untuk membeli suku cadang dari luar harus mempertimbangkan biaya diferensial dan kemungkinan fasilitas perusahaan yang menganggur.Pada dasarnya pengambilan keputusan yang menyangkut beberapa alternatif harus mempertimbangkan aspek kualitatif dan aspek kuantitatif dari pemilihan alternatif tersebut.Aspek kualitatif adalah segi yang tidak dapat diukur dari satuan uang dalam pengambilan keputusan.Misalnya dalam hal perusahaan memutuskan untuk membeli suku cadang dari luar sementara kapasitas perusahaan menganggur. Penelitian Terdahulu Dewinta (2014) Melakukan penelitian berjudul Penerapan biaya diferensial dalam pengambilan keputusan membeli atau meproduksi sendiri pada RM. Pangsit Tompaso.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan biaya diferensial dalam pengambilan keputusan membeli atau meproduksi sendiri.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukan keputusan yang tepat yang dapat diambil manajemen adalah meproduksi sendiri.Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian yang berbeda juga bukan hanya menganalisis biaya diferensial tetapi juga menganalisis biaya peluang atau kesempatan. Iqbal (2013) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh biaya diferensial terhadap proses pengambilan keputusan manajemen memproduksi sendiri atau membeli produk studi pada PT. Fintex. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh biaya diferensial terhadap pengambilan keputusan membeli atau meproduksi sendiri produk pada PT. Fintex. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya diferensial sangat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode penilitian deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang menganalisis masalah dengan cara mendeskripsikannya pada data-data yang sudah ada, berupa tabel perhitungan biaya produksi untuk mengetahui perbandingan biaya produksi kayu yang dapat memberikan gambaran maupun uraian jelas mengenai analisis biaya diferensial dan biaya peluang dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri kayu pada Industri Rumah Panggung Woloan. Jenis Data Dan Sumber Data 1. Jenis Data Menurut Kuncoro (2004:25), data berdasarkan jenis data terbagi dua,yaitu sebagai berikut 1. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematik atau statistika. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data biaya produksi dalam usaha tersebut. 2. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam wawancara,analisis dokumen, atau observasi. Data kualitatif yang akan diambil seperti wawancara mengenai proses pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri. 59

2. Sumber Data Indrianto dan Supomo (2009:146) menyatakan bahwa sumber data penelitian terdiri atas 2, yaitu : 1. Data primer Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 2. Data Sekunder Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara Teknik Pengumpulan Data Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan dat sebagai berikut : 1. Penelitian Awal Suatu penelitian dimana hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian sehingga dapat mengetahui dan menentukan permasalahan yang dihadapi 2. Penelitian Lapangan (Field Search) Suatu penelitian dimana data diperoleh melalui penelitian yang langsung dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan dimana diambil sebagian besar diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a) Observasi Metode Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang diteliti dengan mengamati apa yang menjadi sasaran dalam pengambilan data sesuai dengan apa yang diperlukan b) Wawancara Metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait guna memperoleh keterangan tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian dan mengharapkan memperoleh gambaran objek yang diteliti. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif.Metode ini merupakan suatu metode yang bertujuan menguraikan, membandingkan, memberikan gambaran perusahaan, dan menerangkan suatu data kemudian dianalisa sehingga dapat membuat kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah ada. Penelitian ini juga menggunakan analisa. Kuantitatif, dan analisis kuantitatif yang digunakan yaitu informasi akuntansi diferensial karena menghitung biaya produksi perusahaan,dengan cara membandingkan biaya produksi pada saat memproduksi sendiri kayu tersebut dengan harga kayu yang ditawarkan oleh pemasok.

Definisi Operasional Penelitian ini berjudul Analisis Biaya Diferensial dan Opportunity cost dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri pada Industri Rumah Panggung Woloan. Dimana akan dijelaskan maksud dari penelitian yang diteliti : 1. Biaya diferensial merupakan perbedaanbiaya yang timbul akibat adanya keputusan tertentu.Misalnya manajemen melakukan penambahan volume produksi manajemen memilih alternatif proses produksi. Jika biaya diferensial itu disebabkan karena adanya penambahan volume produksi maka perbedaan itu dapat disebut dengan biaya incremental(Incremental Cost) atau biaya marginal(Marginal Cost) 2. Biaya peluang adalah manfaat yang dikorbankan pada saat memilih satu diantara beberapa alternaitf kesempatan untuk memperoleh benefit laba atau keuntungan. Misalnya, suatu gedung milik perusahaan dapat disewakan 10 juta per tahun, bila gedung tersebut digunakan sendiri oleh perusahaan maka biaya peluangnya adalah 10 juta. 3. Keputusan membeli atau memproduksi sendiri merupakan suatu keadaan dimana manajemen diperhadapkan dengan pertimbangan untuk penawaran harga dari pemasok luar untuk suatu komponen produk yang berada dibawah biaya produksi sendiri komponen tersebut.

60

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Gambaran Umum Perusahaan Industri Rumah Panggung Woloan adalah tempat memproduksi rumah panggung yang sudah terkenal diberbagai daerah Tomohon dan sekitarnya.Industri Rumah Panggung Woloan ini dibuka sejak 01 Maret 2010 dan masih beroperasi sampai saat ini.Industri Rumah Panggung Woloan ini berlokasi di Woloan Utara, kecamatan Tomohon Barat.Usaha Produksi rumah panggung ini adalah usaha keluarga. Awalnya Industri Rumah ini hanya memproduksi rumah panggung berukuran biasa-biasa saja baik 1 tingkat maupun 2 tingkat, tetapi seiring berjalannya waktu dengan persaingan dalam dunia usaha produksi rumah panggung yang semakin ketat, maka Industri Rumah Panggung Woloan dengan kreatifitasnya menciptakan ide lainnya seperti gazebo depan rumah. Industri rumah panggung woloan sebagai salah satu industri produksi ruma panggung yang terkenal dan memiliki banyak peminat. Industri rumah panggung woloan ini terkenal dengan produksi rumah kayu 1 tingkat, 2 tingkat , setiap rumah yang di produksi harganya beragam, tergantung peminat yang menyukai bentuk dan kualitas rumah, harga yang ditawarkan mulai dari Rp. 40.000.000 hingga ratusan juta. Seiring berjalannya waktu dengan persaingan dalam usaha perindustrian yang semakin ketat, maka Industri Rumah Panggung Woloan ini dengan kreatifitasnya menciptakan Produksi Gazebo. Tabel 1. Biaya Bahan Baku Kayu Periode 2014 Keterangan

Jumlah Unit

Bahan Baku Langsung

Kayu

Biaya Mesin

Senso Kayu Skap Kayu Mesin Bor Duduk

Biaya Tenaga Kerja langsung Biaya Overhead Pabrik

Harga per Unit

984 2 2 2

Total

Rp.600.000

Rp. 590.400.000

Rp.5.000.000 Rp.4.200.000 Rp.1.800.000

Rp. 10.000.000 Rp. 8.400.000 Rp. 3.600.000 Rp. 945.000.000

Penyusutan Peralatan

Rp.59.318.000

Biaya Listrik

Rp. 12.480.000

TOTAL

Rp. 1.629.198.000

Sumber :Industri Rumah Panggung Woloan Tabel 1 ini menjelaskan biaya untuk mengokah bahan baku kayu berjumlah Rp. 1.629.198.000 dimana biaya-biaya produksi berupa biaya bahan baku langsung sebesar Rp. 590.400.000, Biaya mesin sebesar Rp. 22.000.000, Biaya tenaga kerja langsung Rp. 945.000.000, Biaya overhead pabrik Rp. 71.798.000. Hasil Penelitian Ditinjau dari Biaya Diferensial Tabel 2. Perbandingan Biaya Diferensial Membeli atau Memproduksi sendiri Periode 2014 Keterangan Kayu Siap Pakai Kayu Setengah Jadi Biaya Bahan Baku Langsung Biaya Mesin

Rp. 590.400.000 Rp. 71.789.000

61

Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Overhead Pabrik Harga Beli (984 x Rp. 800.000) Total Biaya Diferensial

Rp. 945.000.000 Rp.

59.318.000

Rp. 787.200.000 Rp. 787.200.000

Penghematan Biaya

Rp. 1.666.507.000

Rp. 879.307.000

Sumber : Hasil data olahan 2014 Perbandingan biaya diferensial yang telah disajikan pada tabel 2, diketahui bahwa ada beberapa biaya diferensial yang muncul saat perusahaan memilih alternatif untuk membuat sendiri yaitu, biaya bahan baku langsung, biaya mesin, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Total biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan jika memutuskan untuk memproduksi sendiri kayu setiap tahunnya yaitu sejumlah Rp. 1.666.507.000. Sedangkan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan jika memilih alternatif untuk membeli kayu yang siap pakai dari luar yaitu sejumlah Rp. 787.200.000 sehingga terjadi penghematan biaya sebesar Rp. 879.307.000. Tetapi dalam kenyataannya Industri Rumah Panggung Woloan memilih alternatif membeli kayu siap pakai karena dalam mengolah kayu membutuhkan jangka waktu yang cukup lama sehingga tidak memungkinkan untuk pengelolaan kayu untuk kebutuhan sehari-hari dalam pembuatan rumah panggung Hasil Penelitian Ditinnjau dari Laba Diferensial Laba differensial adalah biaya yang akan datang yang berbeda diantara berbagai macam alternatif yang mungkin dipilih. Besarnya laba differensial dihitung dari perbedaan antara laba pada alternatif tertentu dibandingkan dengan laba pada alternatef lainnya. Besarnya laba differensial dinyatakan dengan rumus : Laba Differensial = Pendapatan Differensial – Biaya Differensial. Pedoman untuk menentukannya ada tiga macam cara yaitu : 1. Jika alternatif keputusan mempunyai pendapatan differensial dan biaya differensial dan biaya differensial yang berbeda, maka laba differensial adalah sebesar selisih antara pendapatan differensial dengan biaya differensial. 2. Jika pendapatan pada alternatif keputusan besarnya sama, maka laba differensialnya adalah sebesar biaya differensialnya yaitu penghematan biaya antara alternatif yang satu dibandingkan dengan alternatif lainnya. 3. Biaya pada alternatif keputusan besarnya sama, maka laba differensial adalah sebesar pendapatan differensialnya yaitu perbedaan antara pendapatan pada alternatif yang satu dibandingkan dengan pendapatan pada alternatif lainnya. Dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri tersebut informasi akuntansi yang relevan adalah dengan menggunakan laba diferensialnya, yaitu :

Tabel 3. Laporan Laba/Rugi Membeli atau Memproduksi Sendiri Periode 2014 Keterangan Siap Pakai Setengah Jadi Penjualan Biaya Bahan Baku Langsung Biaya Mesin

Rp. 39.360.000.000

Rp. 39.360.000.000 Rp.

590.400.000

Rp.

71.789.000

62

Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya Overhead Pabrik

Rp.

945.000.000

Rp.

59.318.000

Harga Beli (984 x Rp. 800.000)

Rp. 787.200.000

Total Biaya Diferensial

Rp. 787.200.000

Rp. 1.666.507.000

Rp. 5.314.800.000

Rp. 3.776.528.200

Penjualan Biaya Diferensial Penghematan Biaya Sumber : Hasil Data Olahan 2014

Rp. 879.307.000

Seluruh penjualan dengan total biaya diferensial yang didapatkan perusahaan jika membeli dari luar adalah Rp 5.314.800.000, sedangkan jika membuat sendiri sebesar Rp. 3.776.528.200, sehingga mendapatkan laba differensial sebesar Rp 807.518.000.Berdasarkan analisis biaya differensial dapat diputuskan bahwa perusahaan lebih baik membuat sendiri karena mendapatkan selisih laba yang lebih tinggi dibandingkan membeli dari luar yaitu sebesar Rp. 879.307.000. Pengaruh Biaya Peluang Jika Industri Rumah Panggung Woloan membeli kayu yang siap pakai, maka sebagian fasilitas menganggur seperti peralatan mesin, selama menganggur terdapat peluang untuk disewakan kepada pihak lain sebesar Rp. 1.000.000.000. Dengan asumsi ini berarti akan terjadi biaya peluang sebesar Rp. 1.000.000.000 sehingga biaya untuk memproduksi sendiri menjadi : Total Biaya produksi sendiri Rp. 1.666.507.000 Biaya Peluang Rp. 1.000.000.000 Total Biaya diperhitungkan Rp. 666.507.000 Jika dibandingkan dengan biaya membeli kayu setengah jadi sebesar Rp. 787.200.000 maka memproduksi sendiri menduduki posisi lebih mahal sehingga pada posisi ini keputusan akan beralih menjadi membeli dari luar. Pembahasan Hasil analisis biayadifferensial adalah berbagai perbedaan biaya antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Analisis biaya differensial digunakan untuk menentukan kenaikan pendapatan, biaya, laba sehubungan dengan beberapa kemungkinan cara untuk menngunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Analisis biaya differensial ditujukan untuk mengamati perilaku yang terjadi antara biaya tetap (fixed cost) dengan biaya variabel (variable cost) apabila dikaitkan dengan estimasi kenaikan pendapatan (earning).Jadi konsep dasar dari analisis ini (increasing) adalah untuk mengetahui apakah terjadinya kenaikan pendapatan diiringi kenaikan biaya yang proporsional.Dalam lingkup manajemen analisis ini bisa digunakan dalam pengambilan keputusan membuat sendiri produk atau membeli dari luar. Dan Hasil penelitian dari Dewinta (2014) Melakukan penelitian berjudul Penerapan biaya diferensial dalam pengambilan keputusan membeli atau memproduksi sendiri pada RM. Pangsit Tompaso. Dan hasilnya ,menunjukkan keputusan yang tepat yang dapat diambil manajemen adalah memproduksi sendiri. PENUTUP Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

63

1. Hasil penelitian bila ditinjau dari biaya diferensial adalah sebaiknya Industri Rumah Panggung Woloan memilih alternatif membeli kayu setengah jadi dari pada membeli kayu siap pakai karena dengan membeli kayu setengah jadi terjadi penghematan biaya yang cukup besar sehingga bisa lebih menguntungkan usaha Industri Rumah Panggung Woloan 2. Hasil penilitian ditinjau dari laba diferensial adalah sebaiknya Industri Rumah Panggung Woloan membeli kayu setengah jadi karena mendapatkan selisih laba yang tinggi dibandingkan membeli kayu siap pakai agar supaya menguntungkan perusahaan Terdapat pengaruh biaya peluang yang muncul jika Industri Rumah Panggung Woloan menyewakan peralatan mesin mereka. Jika Industri Rumah Panggung Woloan menyewakan peralatan mesin mereka maka membeli kayu setengah jadi menduduki posisi lebih mahal sehingga pada posisi ini keputusan akan beralih menjadi membeli kayu siap pakai Saran Adapun saran yang penulis dapat berikan sebaagai bahan pertimbangan perusahaan yaitu sebaiknya Industri Rumah Panggung Woloan membeli kayu setengah jadi mengingat biaya yang dikeluarkan lebih rendah dari pada membeli kayu siap pakai karena dapat melakukan penghematan biaya dan juga lebih menguntungkan. Tetapi juga, kalau ada orang yang ingin menyewa peralatan mesin sebaiknya disewakan karena dengan disewakan peralatan mesin maka Industri Rumah Panggung Woloan tidak akan membayar tenaga kerja untuk mengelolah serta merawat mesin atau biaya membeli kayu setengah jadi tidak ada karena dari hasil sewa tersebut Industri Rumah Panggung Woloan bisa membeli kayu siap pakai.

DAFTAR PUSTAKA Arfan, ikhsan. 2009, Pengantar Praktis Akuntansi. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta. Darsono Prawironegoro, Purwanti, Ari. 2009. Akuntansi Manajemen. Jilid 1. Edisi ke empat. Erlangga, Jakarta Horngren, Datar, Foster, George, 2009. Akuntansi Biaya dengan Penekanan Manajerial Jilid 1. Edisi keduabelas.Erlangga. Jakarta Iqbal, Mohammad, 2013. Pengaruh Biaya Diferensial Terhadap proses pengambilan keputusan manajemen Memproduksi sendiri atau Membeli Produk (Studi pada PT. Fintex). Krismiaji,Aryani, 2011. Akuntansi Manajemen. UPP STIM YKPN. Yogyakarta Pengambilan Keputusan. Edisi Revisi kelima, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta Rantung, Dewinta, 2014. Penerapan Biaya Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri paa RM. Pangsit Tompaso. Jurnal EMBA ISSN 2303-1174 Vol.2 http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/6067/4585. Diakses 12 Maret 2015. Hal 030-037.

Simamora, Henry. 2012. Akuntansi Manajemen. Edisi III. Star Gate Publisher. Duri, Riau. Supomo, Bambang. 2012. Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandan.Penerbit: BPFE, Yogyakarta

64

Widilestariningtyas, Ony, Anggraini Sri, Firdaus, Dony. 2012. Akuntansi Biaya. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Witjaksono, Armanto, 2006. Akuntansi Biaya. Edisi pertama, cetakan petama. Graha Ilmu.Jogyakarta.

65

PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA GEREJA GMIM BUKIT ZAITUN WALIAN DUA THE APPLICATION PSAK NO. 45 OF THE CHURCH GMIM BUKIT ZAITUN WALIAN DUA Oleh: Leonardo Kumambow1 Jantje J. Tinangon2 Victorina Z. Tirayoh3 Fakultas Ekonomi & Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado email :[email protected]

Abstrak: Keterbukaan laporan keuangan Gereja sangatlah penting sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas, dan dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan umat yang telah memberikan amalnya kepada Gereja untuk mengelola dana tersebut. Tuntutan akan akuntabilitas memadai, untuk organisasi nirlaba khususnya Gereja dapat diatasi dengan menerapkan standar umum yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Laporan Keuangan Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua apabila menerapkan PSAK No 45. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Tata Gereja, dimana laporan keuangan dibuat dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang berisi pemasukan dan pengeluaran Gereja selama tahun berjalan. Sebaiknya Gereja GMIM Bukit Zaitun menerapkan PSAK No. 45 agar supaya laporan keuangannya akan lebih relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan sehingga akuntabilitas dari laporan keuangan tersebut lebih memadai. Kata kunci: PSAK, nirlaba, laporankeuangan

Abstract: Disclosure of financial statements of the Church so important that financial accountability becomes clear, and can increase the confidence of donors and people who have given charity to the Church to manage the fund. Demands for accountability are adequate, especially for non-profit organizations of the Church can be overcome by applying general standards that apply in Indonesia, PSAK No. 45 on financial reporting nonprofits. The purpose of this study was to determine how the Financial Statements GMIM Olivet Church Walian Two when applying PSAK No. 45. The method used is descriptive qualitative method. The results obtained GMIM Olivet Church Walian Two prepare financial statements based on Tata's Church, where the financial statements prepared in the form of a report containing the budget realization of revenue and expenditure of the Church during the year. GMIM Olivet Church should apply PSAK No. 45 so that the financial statements would be more relevant, reliable, and can be compared to the accountability of the financial statements is adequate. Keywords: PSAK, nonprofit, financial statements

66

PENDAHULUAN Latar Belakang Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuannya organisasi dibedakan atas organisasi berorientasi laba dan organisasi berorientasi non laba atau organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Seiring berkembangnya zamanmenyebabkan semakin terstrukturnya suatu pengelolaan badan usaha atau perusahaan. Semakin banyaknya peningkatan aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan dirasakan sebagai beban yang berat. Oleh karena itu agar supaya kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan membutuhkan suatu informasi mengenai perusahaan dengan baik dan akurat serta dapat diandalkan melalui laporan keuangan. Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi berorientasi laba. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya, berbeda dengan organisasi nirlaba. Tetapi sama halnya dengan organisasi laba, organisasi nirlaba juga harus memberikan dan menyajikan informasi keuangan kepada publik internal ataupun eksternal melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk utama dari akuntansi. Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan dan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas. Menurut Setiawan (2007) Keterbukaan laporan keuangan Gereja sangatlah penting sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas, dan dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan umat yang telah memberikan amalnya kepada Gereja untuk mengelola dana tersebut. Dampak suatu penyajian pelaporan keuangan yang tidak faktual dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu kehilangan kepercayaan. Hal ini merupakan kerugian terbesar yang dihadapi sebuah organisasi, baik dalam hal kegiatan di masyarakat maupun proses pertanggungjawaban keuangan ke lembaga donor. Tuntutan akan akuntabilitas memadai, untuk organisasi nirlaba khususnya Gereja bukanlah hal yang mudah. Adanya bermacam tuntutan bentuk laporan keuangan tersebut sebenarnya tidak menghalangi penerapan standar umum yang berlaku di Indonesia. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) telah mengakomodir hal tersebut dengan menerbitkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Sesuai dengan PSAK tersebut, laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Laporan Keuangan Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua apabila menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Akuntansi Pada saat ini akuntansi bukanlah sebuah cabang ilmu ekonomi yang baru. Akuntansi telah dikenal secara umum dan merupakan sebuah keahlian yang sangat diperlukan. Akan tetapi perlu kiranya untuk mengetahui apa makna akuntansi sebenarnya. Jenis Akuntansi

67

Dengan melihat pengguna informasi akuntansi tersebut, maka akuntansi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) Akuntansi Keuangan merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan secara berkala untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Soemarso, 2009:15). Pemakai laporan keuangan ini meliputi investor, kreditor, manajer, serikat pekerja, dan badan-badan pemerintah. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan untuk pihak – pihak ini adalah aturan-aturan yang disetujui bersama. Informasi akuntansi keuangan dihasilkan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 2. Akuntansi Manajemen (Managerial Accounting) Akuntansi Manajemen merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, dan pengomunikasian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi sebuah organisasi (Kieso, et al. 2007:2). Informasi akuntansi manajemen yang dihasilkan tidak harus berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU), akan tetapi dapat berdasarkan asumsi atau kebijakan dari internal organisasi guna mendukung proses pengambilan keputusan sebuah divisi dalam internal organisasi. Dalam menghasilkan informasi yang diperlukan, akuntansi manajemen tidak membatasi diri pada data historis saja. Ada kalanya digunakan data baru yang terjadi dan bahkan data taksiran di masa datang. Definisi Organisasi Nirlaba Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian public untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa adan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencarin laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi professional, institute, riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Ciri Ciri Organisasi Nirlaba Organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sumber daya entitas Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 2. Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan menumpuk laba Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan memupuk laba, kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para atau pemilik entitas tersebut. 3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada suatu likuidasi atau pembubaran entitas. (Hasana, 2011) Manfaat Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Manfaat laporan keuangan adalah untuk membantu para pengguna laporan keuangan menilai : 1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; 2. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

68

Dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT), seperti yang dikutip dan diterjemahkan oleh Harahap, S.S (2007:126) merumuskan empat tujuan laporan keuangan sebagai berikut. 1. Membuat keputusan yang menyangkut pengunaan kekayaan yang terbatas dan untuk mencapai tujuan 2. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif Sumber Daya Manusia dan faktor produksi lainnya 3. Memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan 4. Membantu fungsi dan pengawasan social Unsur-unsur Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45 a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Aktivitas c. Laporan Arus Kas d. Catatan Arus Laporan Keuangan Penelitian Terdahulu Pontoh (2013) dengan judul Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Gereja Bukit Zaitun Luwuk Sulawesi Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan Gereja Bukit Zaitun Luwuk Sulawesi Tengah apakah telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam PSAK No. 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja Bukit Zaitun Luwuk Belum menerapkan PSAK No 45. Mamesah (2013) dengan judul Penerapan PSAK No. 45 Pada GMIM Efrata Sentrum Sonder Kaitannya Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui Apakah GMIM Efrata Sentrum Sonder sudah menerapkan PSAK No. 45 Pada Penyajian Laporan Keuangannya dan Untuk Mengetahui Apakah GMIM Efrata Sentrum Sonder Memiliki Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Memenuhi Syarat Dalam Memberi Penjelasan Bagi Para Pemakai Laporan Keuangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMIM Efrata Sentrum Sonder belum menerapkan PSAK No.45. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Menurut Sugiyono (2010a) jenis-jenis metode penelitian dikelompokkan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian adalah di Gereja GMIM Bukit Zaitun yang berada di Kelurahan Walian Dua, Tomohon, Sulawesi Utara. Periode waktu penelitian dimulai dari pertengahan bulan Februari sampai dengan Maret 2015. Prosedur Penelitian 1. Studi literatur baik studi kepustakaan maupun membaca melalui internet. 2. Pengidentifikasian tentang masalah, merumuskannya, menetapkan tujuan/ manfaat penelitian, kemudian membatasi masalah ke lingkup yang disesuaikan dengan penelitian saat ini. 3. Perancangan dan persiapan survei pada objek penelitian yang telah ditentukan, kemudian pengumpulan data baik primer melalui wawancara kepada anggota jemaat yang terdaftar di

69

Gereja GMIM Bukit Zaitun maupun data sekunder dengan memperoleh laporan keuangan Gereja GMIM Bukit Zaitun. 4. Melakukan pengolahan data, membahasnya kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran guna melengkapi penelitian. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, survey lapangan dan studi kepustakaan. Metode Analisis Data Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian Jemaat Bukit Zaitun BWB adalah hasil pemekaran dari jemaat Imanuel Walian. Awalnya warga Gereja (warga GMIM dan Katolik) yang bermukim di perumnas BWB masih terdiri dari beberapa keluarga (belasan keluarga) mengadakan ibadah bersama yang dilaksanakan di rumah-rumah pada pertengahan tahun 1997 sampai awal tahun 1998. Kelompok ini disebut kelompok Oikumene. Pdt. F. A. Menajang, STh dipercayakan menjadi pelayan pada kelompok tersebut sejak dicanangkan ibadah awal yang bertempat dirumah keluarga Supit-Potu. Selanjutnya mengingat warga GMIM semakin bertambah maka mulai mengikuti ibadah bersama dengan jemaat Imanuel di Walian. Kemudian setelah mempertimbangkan bahwa sudah selayaknya warga GMIM yang bermukim di perumnas BWB menjadi salah satu kolom dari jemaat Imanuel Walian, sehingga hal ini dikomunikasikan oleh Pdt. F. A. Menajang dengan BPMJ Imanuel Walian yang pada saat itu ketuanya PDT. G. Paendong-Rawis, STh dan sekretarisnya Pnt. K. Siwi. Upaya tersebut direspon positif dan diproses oleh BPMJ Imanuel Walian, sehingga akhirnya warga GMIM yang bermukim di BWB menjadi satu kolom, yaitu kolom XVI dari Jemaat Imanuel Walian. Dalam pemilihan maka yang terpilih menjadi penatua adalah Felix Mantiri dan syamas adalah John Runtu pada akhir tahun 1998. Seiring dengan pesatnya pemukiman dari warga GMIM, maka awal tahun 1999 kolom XVI ini dimekarkan menjadi tiga kolom, yaitu kolom XVI, XVII, dan XVIII dari jemaat Imanuel Walian. Selanjutnya untuk mengkoordinir pelayanan di tiga kolom di BWB, oleh BPS GMIM melalui BPMJ Imanuel Walian dengan mempertimbangkan aspek geografis maka dianggap perlu menunjuk koordinator pelayanan yang dipercayakan kepada Pdt. F. A Menajang, STh. Dengan demikian pelaksanaan ibadah minggu dari ketiga kolom ini dilaksanakan di Kanisah (sekarang lokasi dari Gereja Jemaat Bukit Zaitun BWB). Berdirinya Jemaat Dengan semakin bertambahnya warga jemaat maka pelayan khusus bersama warga berobsesi untuk menjadikan ketiga kolom ini menjadi satu jemaat yang mandiri. Keinginan tersebut dikomukasikan kepada BPMJ Imanuel Walian pada pertengahan tahu 1999 yang pada saat itu ketuanya adalah Pdt. Ny. N. MapalieyMonde, STh dan disambut positif oleh mereka. Selanjutnya oleh coordinator pelayanan dikomunikasikan hal tersebut dengan BPS GMIM melalui wakil ketua bidang territorial Pdt. M. L. H. Mosal, STh. Beliau menyambut baik asalkan memenuhi syarat Tata Gereja GMIM, yaitu harus ada BPMJ bersama Komisi Pelayanan Kategorial. Hal ini ditindaklanjuti oleh BPMJ Imanuel Walian melalui panitia pemilihan pada awal bulan September 1999. Dari hasil pemilihan diatas dikonsultasikan kembali ke BPS GMIM oleh Ketua dan Sekretaris terpilih tersebut di atas, oleh BPS GMIM meminta dilengkapi dengan nama jemaat. Untuk menindaklanjuti permintaan BPS GMIM tentang nama jemaat, maka sebagai ketua terpilih mengumpulkan pelayan khusus bertempat di 70

rumah kel. Baali-Pompana dengan maksud membicarakan nama jemaat yang baru. Terinspirasi dengan pembacaan dari Mazmur 128, maka kami sepakat memberi nama bagi calon jemaat yang baru dengan nama Jemaat Bukit Zaitun Bumi Walian Baru. Setelah semua persyaratan menjadi satu jemaat dipenuhi, yaitu: BPMJ, Majelis Kolom, Komisi Kategorial, dan Nama Jemaat, maka berita acara pemilihan oleh Ketua dan Sekretaris BPMJ diteruskan ke BPS GMIM untuk diproses. Selanjutnya pada hari Minggu, 26 September 1999 diteguhkanlah Komisi Kategorial, pelantikan BPMJ BPS GMIM Pdt. M. L. H. Mosal, STh. Dengan demikian Jemaat Bukit Zaitun BWB berdiri pada tanggal tersebut periode pelayanan 1999-2000. Kemudia nama Gereja GMIM Bukit Zaitun Bumi Walian Baru berubah nama menjadi GMIM Bukit Zaitun Walian Dua, sesuai dengan kelurahan dimana Gereja GMIM Bukit Zaitun berada. Hasil Penelitian Dalam PSAK No. 45, Laporan keuangan yang harus dibuat adalah (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Aktivitas, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan pada transaksi yang terjadi selama tahun 2014, akan dibuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45. Untuk itu, pada Tabel 1 dapat dilihat laporan posisi keuangan Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua untuk tahun 2014. Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 (dalam Rp Juta) ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas Aset Tidak Lancar Jumlah Aset LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas ASET NETO Tidak Terikat Terikat Temporer (Catatan B) Terikat Permanen Jumlah Aset Neto Jumlah Liabilitas dan Aset Neto

34.292.144 34.292.144 22.383.448 11.908.696 34.292.144 34.292.144

Sumber: Data Olahan Tabel 1 terdapat akun-akun yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Aset Kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan Tahun 2014 merupakan total atau jumlah dari aset bersih pada akhir tahun. Aset untuk Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua hanya terdiri dari aset dan setara kas, karena Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua tidak memiliki piutang dan persediaan, sedangkan untuk aset tetap dan perlengkapan Gereja laporannya hanya berupa jumlah unit yang disusun dalam daftar inventaris sehingga tidak diketahui berapa nilai buku dari aset tetap dan perlengkapan. Dalam laporan keuangan khususnya kelompok aset tidak disajikan nilai dari investasi dan surat berharga yang dimiliki dalam laporan tahunan Gereja sehingga tidak diketahui berapa nilai dari investasi dan surat berharga. 2. Liabilitas dan Aset Neto

71

Gereja GMIM Bukit Zaitun tidak memiliki saldo kewajiban pada akhir tahun karena telah melunasi kewajibannya sebelum tanggal 31 Desember 2014. Aset bersih Gereja terdiri dari Aset Bersih Terikat dan Aset Bersih Terikat Temporer. Nilai aset bersih terikat temporer dalam laporan posisi keuangan merupakan saldo akhir yang merupakan hasil dari perhitungan sumbangan terikat dikurangi penggunaan untuk biaya-biaya sesuai pembatasan dalam satu periode pelaporan, perhitungannya disajikan dalam catatan laporan keuangan. Sedangkan untuk nilai aset bersih tidak terikat yang disajikan dalam laporan posisi keuangan merupakan hasil perhitungan jumlah pendapatan dan peghasilan tidak terikat dikurangi jumlah beban dan pengeluaran. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, Sumbangan tidak terikat tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk biaya dan kewajiban yang tidak termasuk dalam pembatasan, dan nilai tersebut oleh Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua dipenuhi dengan sumbangan terikat temporer. Setelah membuat laporan posisi keuangan, selanjutnya membuat laporan aktivitas berdasarkan aktivitas Gereja GMIM Bukit Zaitu Walian Dua selama Tahun 2014. Untuk itu, pada Tabel 2 dapat dilihat Laporan Aktivitas Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua. Tabel 2. Laporan Aktivitas Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua Laporan Aktivitas Untuk Tahun Pelayanan yang Berakhir pada 31 Desember 2014 (dalam Rp Juta) PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT Pendapatan Sumbangan 24.104.500 Jasa Layanan 638.034.767 Penghasilan dari Investasi 7.071.000 Lain-lain 7.894.000 Jumlah 677.104.267 Aset Neto yang Berakhir Pembatasannya (Catatan C): Pemenuhan Program Pembatasan 46.299.500 46.299.500 Jumlah Jumlah Pendapatan 723.403.767 Beban Keesaan/ Persekutuan (Koinonia) 540.513.550 Pelayanan Kesaksian (Marturia) 21.142.800 Diakonia dan Pendidikan 46.299.500 Belanja Lain-lain 69.230.721 Jumlah 677.186.571 Kenaikan Aset Neto Tidak Terikat 46.217.196 PENURUNAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER Sumbangan 11.991.000 Aset Neto Terbebaskan Dari Pembatasan (Catatan C) 46.299.500 Penurunan Aset Neto Terikat Temporer (34.308.500) KENAIKAN ASET NETO 11.908.696 ASET NETO AWAL TAHUN 22.383.448 ASET NETO AKHIR TAHUN 34.292.144 Sumber: Data Olahan Tabel 2 terdapat akun-akun yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat Dalam laporan Gereja GMIM Bukit Zaitun Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat terdiri dari Sumbangan, Jasa Layanan, Penghasilan Dari Investasi, dan Lain-lain. Nilai sumbangan yang disajikan merupakan total sumbangan dari dana yang dikumpulkan jemaat melalui kegiatan usahan dana Gereja, dan sumbangan dari Kel./ Lembaga/ Pemerintah. Jasa layanan merupakan total dari Penerimaan Koinonia dan Marturia. Untuk nilai yang disajikan pada akun Penghasilan dari Investasi merupakan total nilai hasil investasi Gereja yaitu dari pembayaran SPP TK GMIM Bukit Zaitun Walian Dua. Sedangkan untuk pendapatan lain-lain adalah total penerimaan lain-lain Gereja. 72

2. Aset yang Dibebaskan dari Pembatasan Pemenuhan program pembatasan yang termasuk dalam aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan merupakan total aset yang dikeluarkan untuk program pembatasan, nilai ini juga secara langsung merupakan jumlah aset yang pembatasannya telah berakhir karena telah digunakan untuk pemenuhan program yang telah dibatasi. Perhitungannya dapat dilihat dalam Catatan C di Catatan Atas Laporan Keuangan. 3. Jumlah Pendapatan Merupakan total dari penjumlahan jumlah aset yang telah berakhir pembatasannya dengan jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikat. 4. Beban Yang termasuk dalam beban adalah semua penggunaan dana untuk membiayai program setiap bidang. 5. Pemenuhan Program Pembatasan Yang disajikan dalam pemenuhan program pembatasan adalah total sumbangan terikat, dan aset bersih yang terbebaskan dari pembatasan. Setelah laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas adalah membuat laporan arus kas berdasarkan pada arus kas masuk dan arus keluar yang terjadi selama Tahun 2014 pada Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua. Pada Tabel 3 dapat dilihat Laporan Arus Kas Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua. Tabel 3. Laporan Arus Kas Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua Laporan Arus Kas Untuk Tahun Pelayanan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014 (dalam Rp Juta) Arus Kas dari Aktivitas Operasi : Kas dari Pendapatan Jasa 638.034.767 Kas dari Pemberi Sumber Daya 24.104.500 Penerimaan lain-lain 7.894.000 670.033.267 Biaya Persekutuan (Koinonia) 540.513.550 Biaya Kesaksian (Marturia) 21.142.800 Biaya Lain-lain 69.230.721 (630.887.071) Kas neto yang diterima untuk aktivitas operasi 39.146.196

AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan dari investasi Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari kontribusi berbatas dari: Diakonia Aktivitas Pendanaan Lain: Diakonia & Pendidikan Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN Sumber: Data Olahan.

7.071.000 7.071.000

11.991.000 11.991.000 46.299.500 (34.308.500) 11.908.696 22.383.448 34.292.144

Penjelasan Tabel 3 adalah sebagai berikut. 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Akun-akun yang disajikan adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional Gereja seperti Kas dari Pendapatan Jasa, Kas dari Pemberi Sumber Daya,

73

Penerimaan Lain-lain, Biaya Persekutuan, Biaya Kesaksian, dan Biaya Lain-lain yang terkait dengan kegiatan operasional Gereja. GMIM Bukit Zaitun Walian Dua. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Yang termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan investasi Gereja. Untuk tahun 2014 hanya terjadi penerimaan dari investasi, tidak ada pengeluaran. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perkiraan yang termasuk dalam aktivitas pendanaan adalah perkiraan penerimaan dari kontribusi jemaat yang penggunaannya dibatasi, pelunasan kewajiban, dan aktivitas pendanaan lain. Laporan Keuangan yang terakhir adalah Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan penjelasan untuk beberapa akun pada laporan sebelumnya. Untuk itu, pada Tabel 4 dapat dilihat Catatan Atas Laporan Keuangan pada Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua.

Tabel 4. Catatan Atas Laporan Keuangan Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua Catatan Atas Laporan Keuangan 2014 (dalam Rp Juta) Catatan A menguraikan kebijakan Gereja yang menyebabkan Catatan B dan C disajikan Catatan A Jemaat Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua menyajikan sumbangan terikat dalam 2 akun yaitu tanggung jawab pelayanan (Wilayah/ Sinode/ BS) dan Diakonia & Pendidikan. Jika kebutuhan untuk 2 akun tersebut telah terpenuhi, maka dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan aktivitas lain Gereja. Apabila sumbangan terikat tersebut tidak cukup membiayai kebutuhan tanggung jawab pelayanan (Wilayah/ Sinode/ BS) dan diakonia & Pendidikan maka kebutuhan dana tersebut dipenuhi dengan sumbangan lainnya. Catatan B Tanggung Jawab Pel. (Wilayah/ Sinode/ BS) Kotak Pelayanan Tanggung Jawab Pel. (Wilayah/ Sinode/ BS) Diakonia & Pendidikan Diakonia Diakonia Karitatif Dana Sehat 32.690.000 Diakonia Duka Jemaat 9.325.000 Bantuan Bencana Alam 64.500 Bantuan Lainnya/ Pendidikan 150.000 Diakonia (Puasa Diakonal) 2.270.000 Diakonia Natal Pendidikan Konven, Pentaloka, Seminar 1.500.000 Katekisasi Baptisan/ Sidi/ 300.000 Pernikahan Katekisasi Pelayan Khusus LATPIM Komisi BIPRA -

260.816.917 (145.369.000) 115.447.917 11.991.000

(46.299.500) Total Aset Terikat Belanja Lain-lain Gereja Aset Neto Terikat Temporer Catatan C

(34.308.500) 81.139.417 (69.230.721) 11.908.696

74

Aset neto yang dibebaskan dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali melalui terjadinya beban tertentu atau terjadinya kondisi yang diisyaratkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali: Tujuan pembatasan yang dicapai: Diakonia 46.299.500 Pembatasan yang telah terpenuhi 46.299.500 Sumber: Data Olahan Catatan atas Laporan Keuangan Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua berupa. 1. Kebijakan Majelis Jemaat Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua dan Sinode GMIM. 2. Catatan Aset Bersih Terikat Temporer. 3. Catatan Aset Bersih yang Dibebaskan dari Pembatasan.

Pembahasan Gereja GMIM Bukit Zaitun membuatAPBJmengacu pada Tata Gereja GMIM 2007 dan Adendum Tata Gereja Tahun 2012, Ketetapan-ketetapan Sidang Majelis Sinode, Program umum GMIM, Keputusan-keputusan Sidang Majelis Jemaat, serta usul-usul dan saran-saran dari anggota jemaat Kolom I-X. Program Jemaat GMIM Bukit Zaitun Walian Dua tahun pelayanan 2014 mencakup 3 tugas panggilan Gereja yaitu keesaan/ Persekutuan (Koinonia), Kesaksian (Marturia), dan Diakonia serta pranatalayanan di bawa sorotan tema GMIM (sesuai tema PGI) dimana pelaksanaan program. Gereja GMIM Bukit Zaitun juga membuat daftar inventaris, walaupun hanya mencantumkan nama inventaris dan jumlahnya. Laporan keuangan Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua sederhana dan cukup jelas, namun sebaiknya menggunakan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 agar supaya laporan keuangan Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan penyumbang, jemaat, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya organisasi nirlaba. Walaupun tidak meminta pengembalian, namun para donatur sebagai salah satu stakeholder utama organisasi nirlaba tentunya mengharapkan adanya pengembalian atas sumbangan yang mereka berikan. Para donatur ini, baik mempersyaratkan atau tidak, tentu tetap menginginkan pelaporan serta pertanggungjawaban yang transparan atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk memberi manfaat bagi kepentingan publik. PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Laporan keuangan berdasarkan Tata Gereja yang dibuat oleh Gereja lebih sederhana, terdiri atas 2 laporan yaitu: Laporan Kas Umum dan Laporan Laporan Realisasi Anggaran. Setiap kas masuk yang diperoleh dari ibadah akan dicatat kedalam bukti kas setoran yang dipegang oleh pihak terkait yang bertanggungjawab dalam ibadah tersebut. Selain itu, ketika terjadi transaksi yang menyebabkan kas berkurang juga dibuatkan bukti kas keluar. Bukti kas setoran dan bukti kas keluar ini yang diinput kedalam laporan kas umum setiap bulannya, dan menjadi dasar pembuatan laporan realisasi anggaran untuk tahun berjalan. 2. Penerapan PSAK no. 45 ke dalam Laporan keuangan Gereja akan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri atas: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan menerapkan standar umum ini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan sehingga akuntabilitas dari laporan keuangan tersebut lebih memadai. Saran Saran yang dapat diberikan adalah:

75

1. Sebaiknya Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua menerapkan PSAK No. 45 dalam penyajian laporan keuangannya sehingga Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua memiliki laporan keuangan yang berkualitas. 2. Sebaiknya Gereja GMIM Bukit Zaitun Walian Dua melakukan penilaian aset sehingga aset tidak lancar seperti aset tetap dan perlengkapan disajikan lengkap dengan nilai buku atau harga perolehannya. 3. Untuk Aset Terikat Temporer sebaiknya hanya digunakan untuk membiayai program sesuai dengan tujuan pemberian sumbangan, tidak untuk memenuhi dana untuk program lainnya. 4. Sebaiknya Badan Pekerja Majelis Sinode dan GMIM Bukit Zaitun Walian Dua mulai melakukan pelatihan dalam menerapkan PSAK No. 45 dalam penyajian laporan keuangannya. DAFTAR PUSTAKA Harahap, Sofyan Syafri.2011. Teori Akuntansi. Edisi Revisi 2011. Raja GrafindoPersada. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45.Menteng. Jakarta Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J. & Warfield, Terry D., 2007. Akuntansi Intermediate Jilid 1. Edisi Keduabelas. Alih Bahasa Elim Salim. Erlangga. Jakarta Libby, R., Libby, P. & Short, Daniel G., 2008. Akuntansi Keuangan. Edisi Kelima. Alih Bahasa J. Agung Seputro. Andi. Yogyakarta Mamesah, Melisa.2013. Penerapan PSAK NO. 45 Pada GMIM Efrata SentrumSonder Kaitannya Dengan Kualitas Informasi LaporanKeuangan.Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. Vol. 1. No. 4. (2013) http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/469. Diakses pada 13 Maret 2015. Hal 462-581. R., Soemarso S, 2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta. Reeve, James M., Warren, Carl S., Duchac, Jonathan E., Wahyuni, Ersa Tri., Soepriyanto, Gatot., Jusuf, Amir Abadi. & Djakman, Chaerul D., 2009. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Salemba Empat. Jakarta. Setiawan Komang Adi. 2007. Mengelola Organisasi Nonprofit. 10 Februari 2015. http://komangadi.wordpress.com/2007/11/22/mengelola-organisasi-nonprofit/. Sugiyono.2010a. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung. Pontoh, Chenly Ribka S.2013. Penerapan Penyusunan Laporan KeuanganOrganisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Gereja Bukit Zaitun LuwukSulawesi Tengah.Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. Vol. 1. No. 3. (2013) http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/362. Diakses pada 13 Maret 2015. Hal 110-229. http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi

76

PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010 DALAM PELAPORAN AKUNTANSI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014 THE APPLICATION OF GOVERMNMENT REGULATION NO.71 2010 IN REPORTING EXPENDITURE ACCOUNTING ON KOTAMOBAGU CITY DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS BUDGET YEAR 2014 Oleh: Dedy Kurniawan Kiay Demak1 Jullie J. Sondakh2 Steven Tangkuman3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Email: [email protected]

Abstrak: Direvisinya PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membawa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan belanja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyajian dan pelaporan akuntansi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010 untuk tahun anggaran 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu tahun anggaran 2013 dan 2014 Dinas Pekerjan Umum Kota Kotamobagu dalam penyajian laporan belanja belum menerapkan PP No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Perbedaan terletak pada pencatatan transaksi belanja dan laporan keuangan yang dihasilkan. Sehingga diharapkan pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Dinas Pekerjaan Umum telah berpedoman penuh pada Permendagri No 64 Tahun 2013 dan menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan khususnya mengenai akuntansi belanja. Kata kunci : penerapan, peraturan pemerintah, akuntansi belanja.

Absract: After the revision which takes about five years, Government Regulation in 2005 No.24, now is changed to be the Government Regulation in 2010 No.71 concerning Governmental Accounting Standards, also bring changes in standards and mechanisms in Government especially in expenditure statements. The aims of this research are to determine the form of presenting and reporting of expenditure accounting in Public Works Department in Kotamobagu City with the implementation of Government regulation 2010 No.71. This research uses the method of descriptive analysis. The results are in 2013 to 2014, the Public Works Department in Kotamobagu City has not yet applying the Government Regulation 2010 No.71 in presenting of expenditure reports, however it suits with the Government Regulation in 2005 No.24. The differences are placed in expenditure of transactions recording, also in financial statement. It is expected in the next year of budgets, Public Works Department is supposed to be fully guided by the regulation of Ministry of Home Affairs 2013 No.64, and also apply the Government Regulation 2010 No.71 in presenting the financial statement especially for expenditure. Keywords: implementation, government regulation, accounting of expenditure.

77

PENDAHULUAN Latar Belakang Aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan, reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan paket perundang-undangan keuangan negara yang baru, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Entitas pemerintah melakukan pengelolaan keuangannya harus dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja (performance planning) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya dan anggaran kinerja (performance budget) dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (performance report). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga good governance dapat tercapai. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Untuk itu penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian utama, sehingga sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.Dengan pelaksanaan belanja yang baik, transparan dan tepat sasaran kita dapat mengukur sampai sejauh mana sebuah daerah menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerahnya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum. Belanja pemerintah adalah hal yang mutlak diperlukan untuk realisasi pembangunan yaitu pengeluaran yang rutin maupun yang bersifat investasi baik berupa gaji pegawai, pembelian penyediaan serta bahan baku ataupun pembangunan fisik. Pengguna anggaran salah satu yang menjadi perhatian penting dari SKPD yang ada adalah pelaksanaan anggaran belanja. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja jugadikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut, akuntansi belanja pada satuan kerja dilakukan oleh PPK-SKPD. Akuntansi belanja pada satuan kerja ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan)/GU (ganti uang)/TU (tambah uang), dan akuntansi belanja langsung. Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya peraturan menteri dalam negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.Peraturan menteri dalam negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Sesuai pasal 10 ayat 1 permendagri tersebut, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan SAPD tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014. Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyajian dan pelaporan akuntansi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010 untuk tahun anggaran 2014.

78

TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Sektor Publik Mardiasmo (2009:1) menjelaskan bahwa dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya.Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik Mardiasmo (2009: 167) menyebutkan karakteristik akuntansi sektor publik yaitu: 1. Pemerintah tidak berorientasi laba 2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan 3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. 4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional. 5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan di neraca. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pasal 6, PP 8/2006 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan dihasilkan dari suatu sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dari pengeritan sistem akuntansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua komponen laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung dari sistem (proses) akuntansi yaitu neraca dan laporan operasional (LO) atau laporan realisasi anggaran (LRA). Sementara itu, LAK (laporan arus kas), LPE, LP SAL, dihasilkan melalui analisis dari neraca, LO dan LRA; sementara itu, CaLK nyata-nyata tidak dapat dihasilkan secara langsung (otomatis) dari sistem (proses) akuntansi, karena informasi di dalam CaLK bersifat kuantitatif/keuangan maupun kualitatif/deskriptif. Bahkan informasi dalam CaLK juga mencakup informasi non-akuntansi dan bisa dilengkapi dengan berbagai macam tabel maupun grafik yang dianggap relevan. Suatu sistem akuntansi pemerintahan setidak-tidaknya mengatur mengenai format laporan keuangan, kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, bagan akun standar, jurnal standar, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dokumen transaksi yang digunakan.Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) tersebut harus mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak–pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2013:43). Darise (2008:77) menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur, dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai 79

akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Diharapkan setelah Peraturan Pemerintah ini terbit maka akan diikuti dengan aturanaturan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah. Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang akan diterapkan mulai tahun 2015. Belanja Daerah Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 mendefinisikan Belanja Daerah adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yg diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri 13/2006). Klasifikasi Belanja Menurut PP No 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan. Pada Paragraf 34 PSAP Nomor 02 PP 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa Belanja diklasifikasikan menurut Ekonomi (jenis belanja), dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja tak terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memeberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi.Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Peralatan, dan Aset tak Berwujud. Belanja Lain-lain tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bias dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahpusat/daerah. Pengakuan Belanja Menurut PP No71 Tahun 2010 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 selain unsur laporan keuangan belanja, terdapat pula unsur laporan keuangan beban. Paragraf 96 Kerangka Konseptual SAP menjelaskan bahwa beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.Sedangkan paragraf 97 menyatakan bahwa belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Penelitian Terdahulu Cicilia (2012) dengan judul Analisis perlakuan akuntansi belanja pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada belanja daerah pemerintah kabupaten minahasa utara sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara telah menerapkan akuntansi belanja dsesuai denganstandar akuntansi yang berlaku. Maryam (2014) dengan judul Evaluasi penerapan akuntansi untuk belanja modal berdasarkan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sesuai standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi untuk belanja modal pada dinas PU kota Manado telah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah.

80

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pada penyajian laporan belanja pada Dinas PU Kotamobagu. Kuncoro (2009:12) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu yang bertempat di jalan Arif Rahman Hakim No. 22 Kelurahan Kotamobagu. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan November 2014 sampai dengan bulan April 2015. Prosedur Penelitian Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 1. Mengidentifikasi Masalah 2. Identifikasi objek 3. Pengumpulan Data 4. Analisa Data 5. Hasil Penelitian 6. Penarikan Kesimpulan Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu wawancara langsung, studi dokumentasi dan pengamatan/ observasi. Metode Analisis Sugiyono (2011:21) menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Objek Penelitian Kota Kotamobagu merupakan wilayah hasil Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan UU No. 04 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu. Secara Geografis Kota Kotamobagu terletak pada posisi 1240 15’ 9,56” – 1240 21’ 1,93” Lintang Utara dan 00 41’ 16,29” – 00 46’ 14,8” Bujur Timur. Kota Kotamobagu secara administratif memiliki luas wilayah 184,43 km2 atau 9,92 % dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow. Wilayah tersebut terbagi 4 Kecamatan, 14 Desa dan 18 Kelurahan. Sedangkan Penduduk Kota Kotamobagu hingga akhir tahun 2007 berjumlah 99.068 jiwa.

81

Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Kota Kotamobagu, yang berlokasi di jalan Arif Rahman Hakim, Kota Kotamobagu 95711. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai dengan kebijakan Walikota Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu terdiri dari berikut ini: 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat 3. Bidang Cipta Karya 4. Bidang Bina Marga 5. Bidang Pengairan 6. Bidang Peralatan & Laboratorium 7. UPTD Hasil Penelitian Menurut PP no. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yan mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh pemerintah. Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu terdapat 2 penggolongan Belanja yaitu : 1. Belanja Tidak Langsung, terdiri atas belanja pegawai 2. Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Untuk realisasi Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai, PPK Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kotamobagu tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah neto (setelah dikuramgi pajak). PPK Dinas PU tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam subsistem Akuntansi PPKD. Dalam pelaksanaan belanja modal Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu terdapat beberapa belanja yang ada mulai dari biaya perencanaan, pengawasan, administrasi tender yang terdiri dari honor, ATK, pengumuman koran. Untuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan guna memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dicatat dan dianggarkan pada belanja pegawai atau barang dan jasa. Pelaporan Belanja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kotamobagu, Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Pengakuan atas pendapatan dan belanja secara konsisteen dilaksanakan atas dasar kas (Cash Basics) dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang seharusnya diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan. Pembahasan Penerapan PP No 71 Tahun 2010 dalam Pelaporan Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu Dalam PP No 71 Tahun 2010 yang didukung dengan disahkannya Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penyajian laporan keuangan berbasis akrual, maka transaksi akan dicatat ke dalam 2 jenis jurnal, yaitu:

82

1. Jurnal Anggaran merupakan pencatatan yang dilakukan untuk seluruh kegiatan operasional yang bersumber dari anggaran (APBD) selama periode tertentu yang berpengaruh pada akun beban dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih yang akan menghasilkan laporan operasional. 2. Jurnal Finansial merupakan jurnal untuk mencatat kegiatan yang berpengaruh pada akun belanja, rekening kas pejabat pengelola keuangan daerah dan kas di bendahara pengeluaran yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Dalam jurnal tersebut, dapat dilihat hal-hal berikut ini: 1. Muncul akun Estimasi perubahan SAL untuk mencatat jurnal anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di awal tahun anggaran. 2. Terdapat 2 jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung akan dibiayai oleh RK-PPKD sedangkan seluruh belanja langsung akan menggunakan uang dari kas bendahara pengeluaran. Biasanya belanja langsung dalam jumlah yang lebih kecil dibanding dengan belanja tidak langsung. Belanja yang sering dilakukan setiap SKPD yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sebagai beban-beban, terkecuali untuk belanja modal. Berdasarkan Neraca Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu tersebut dapat dilihat aset menunjukkan kekayaan SKPD, sedangkan pasiva menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset atau kekayaan tersebut. Kekayaan dari SKPD bisa berupa aset lancar yang terdiri atas piutang dan persediaan, aset tetap yaitu tanah, gedung & bangunan, peralatan & mesin dan jalan, jaringan serta instalasi.Selain itu juga terdapat aset lainnya yang hanya terdiri atas aset tidak berwujud. Berbagai aset yang dimiliki pemerintah daerah itu tentunya ada sumber dana untuk memperolehnya. Total aset sama dengan total ekuitas yaitu sebesar Rp 419,116,783,700.00 karena pada tahun 2014 tidak terjadi transaksi pembelanjaan secara kredit atau hutang pajak yang belum terbayarkan. Berdasarkan Laporan Realisasi Agggaran di atas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu menunjukkan pencapaian pelaksanaan anggaran Belanja rata–rata 90% kecuali pelaksanaan Belanja Modal Tanah yang hanya sebesar 41.72% dari total yang dianggarkan dalam DPA awal tahun anggaran. Disamping itu Dinas Pekerjaan Umum Kotamobagu telah memperoleh pendapatan yang tidak dianggarkan dalam DPA sebesar Rp. 178,938,657.00. Laporan Realisasi Anggaran di atas menggambarkan bahwa Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu di nilai Baik. Berdasarkan Laporan Operasional yang disajikan dapat terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu memungut pendapatan yang berasal dari Lain–lain PAD yang sah pada tahun 2014 sejumlah Rp 716.981.822,00, terlihat juga pengeluaran beban pegawai juga beban barang dan jasa sebesar Rp 8,037,574,317.00sehingga laporan operasional menghasilkan defisit sebanyak Rp 7,320,592,495.00 disebabkan oleh jumlah beban operasional yang lebih besar dibanding dengan jumlah pendapatan yang diperoleh.

PENUTUP Kesimpulan Kesimpulan dari penelitian ini : 1. Tahun anggaran 2014 Dinas Pekerjan Umum Kota Kotamobagu dalam pelaporan Belanja belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permendagri No 13 Tahun 2006. 2. Pelaksanaan prosedur akuntansi untuk realisasi belanja serta pencatatanya baik belanja langsung maupun tidak langsung sudah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. 3. Pencatatan akuntansi belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 disajikan dalam jurnal anggaran, jurnal finansial dan jurnal umum 4. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 pelaporan belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014 disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 5. Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena Laporan ini hanya akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan investasi yang hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dengan SKPD

83

Saran Saran yang dapat diberikan adalah: 1. Pada Tahun Anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah Kota Kotamobagu khususnya Dinas Pekerjaan Umum telah berpedoman penuh pada Permendagri No 64 Tahun 2013 dan menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan. 2. Pada Tahun Anggaran berikutya Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu hendaknya melakukan pencatatan akuntansi belanja ke dalam Jurnal Finansial dan Jurnal Anggaran, dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan pedoman yang terkandung dalam Permendagri No. 64 tahun 2013. 3. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 Pemerintah Kota Kotamobagu sebaiknya lebih banyak mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pegawai dan staf yang bertugas dalam pembuatan laporan keuangan khususnya di bidang akuntansi Dinas Pekerjaan Umum agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sehingga akan berdampak positif pada laporan keuangan yang akan dihasilkan 4. Diharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap memeperhatikan adanya perubahan-perubahan aturan kedepan.

DAFTAR PUSTAKA Cicilia, V.S Endah. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Darise, Nurlan. 2009. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT. Indeks. Jakarta. Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. ANDI.Yogyakarta. Maryam, Sitty. 2014. Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Jakarta. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta. Bandung

84

EVALUASI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MANADO Evaluation of Entertainment Tax Affect on Local Revenueof Manado

Oleh: Theo Rudolf Waney1 Jenny Morasa2

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Email: [email protected] Pendapatan Asli Daerah merupakan satu diantara sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah, sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun pembangunan. Undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak daerah sebagai penerimaan yang berasal dari daerah dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Kota Manado sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pariwisata memiliki banyak tempat hiburan, karena itu pajak hiburan merupakan satu diantara sumber-sumber pendapatan asli yang penting bagi pemerintah kota Manado. Sejauhmana kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah perlu diteliti. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi pengaruh pajak hiburan terhadap PAD Kota Manado. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode untuk mengevaluasi pengaruh pajak hiburan adalah metode laju pertumbuhan. Data perkembangan pajak hiburan kota Manado antara tahun 2010-2014 memperlihatkan variasi penerimaan pajak hiburan dan belum signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Manado. Variasi penerimaan pajak hiburan kemungkinan besar disebabkan fluktuasi aktivitas hiburan di kota Manado. Penerimaan pajak hiburan yang relatif kecil menunjukkan belum maksimalnya upaya menggali potensi pajak hiburan di kota Manado. Pemerintah kota Manado perlu memberikan kemudahan bagi investasi di sektor-sektor yang berkaitan dengan hiburan dan pada saat yang sama mengoptimalkan penarikan pajak hiburan di Kota Manado. Penelitian selanjutnya perlu memperdalam dan memperluas informasi dan data pajak hiburan di Kota Manado. Kata kunci: pajak, analisis pertumbuhan. Local Revenue is among the sources of funding of local government, and is needed in carrying out the task of government and in development. Act 32 of the local government established local tax as one of the local revenue and can be developed according to the conditions of each region. One of the sources of local revenue for the government of the city of Manado is the entertainment tax. Manado city as the center of government, trade and tourism has many places of entertainment, but the extent of the contribution of the entertainment tax on local revenue need to be investigated. The purpose of this study was to evaluate whether the effect of the entertainment tax to the local revenue of Manado. This study used secondary data obtained from the Revenue Affairs of Manado. The method used to evaluate the influence of the entertainment tax is the rate of growth. Data entertainment tax of Manado city between 2010-2014 was analyzed, and it shows the variation of revenue and was not significantly affect local revenues of Manado. Variations in entertainment tax revenues likely caused by fluctuations in entertainment activities in the city of Manado. Tax entertainment revenues are relatively small shows the effort to seek potential entertainment tax are not fully in the city of Manado. The government need to provide facilities for investment in sectors related to entertainment and at the same time optimizeeffort to seek and to collect entertainment tax in the city of Manado. Future studies need to deepen and broaden the acquisition of information and data relating to entertainment tax in the city of Manado. Keywords :tax , growth analysis.

85

PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakuan dalaam rangka pengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin di capai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdaarkan paancasila dan UUD 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah di tentukan didalam pemerintah negara Indonesia. Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pesiapannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal, pemerintaah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari. a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. PAD yang sah Dana Perimbangan. Pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. . PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendaptan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalian potensi Kota Manado merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan. Jenis jenis pajak daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan jalan; 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir; 8. Pajak Air Tanah; 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Di Kota Manado salah satu pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan yaitu meliputi pajak Hiburan. Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang

86

dikelolah secara efektif dan efisien. Pemerintah Daerah Kota Manado sebagai pelaksana pemerintahan didaerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak hiburan. Berdasarkan pemikiran dan keadaan tersebut maka penulis memilih judul “Evaluasi Pajak Hiburan Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Manado” Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota manado. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Akuntansi Pajak Mulyono (2006:3), menyatakan bahwa Akuntansi Pajak adalah proses kegiatan pencatatan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan/organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Mulyono (2006:3), mengemukakan bahwa Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya. Mulyono (2006:1), menyatakan bahwa Akuntansi (accounting) merupakan suatu kegiatan yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Mulyono (2006:1), mengemukakan bahwa Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat keputusan Pendapatan Asli daerah Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Definisi PAD menurut Mardiasmo (2000) PAD adalah penghasilan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah melalui Perda untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah “ pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2002) bahwah semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan gilirannnya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin daeri adanya peningkatan PAD. Kesinambungan pembangunan daerah semakin lebih terjamin katika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi. Seragih (2003) menyatakan bahwa setiap peningkatan PAD sebenarnya akses dari pertumbuhan ekonomi, daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. PAD adalah semua hasil atau jumlah yang diterima / diperoleh pemerintah daerah baik berupa uang tunai atau nilai uang / material lainya dalam suatu tahun anggaran guna untuk membiayai pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah dihitung satu tahun anggaran yang bersangkutan.

Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan, sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25. Yang dimaksud pajak hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramayaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pemungutannya tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan. Dalam pemngutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut:

87

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis(para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakain dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh WP yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk penonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. tanda masuk disini adalah misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejenisnya Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

Penelitian Terdahulu Sariambong (2010) dengan penelitian mengenai analisis pengaruh pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah di kota tomohon. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap PAD kota tomohon . Penelitian yang dilakukan mengguanakan metode penelitian kuantitatif. Terdapat persamaan dengan penelitian ini yakni pada tujuannya yaitu untuk menganalisis pajak hotel, restooran dan hiburan terhadap PAD di kota tomohon . Perbedaannya peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelti sendiri menggunakan metode pengembangan deskripsi. Nurdin (2012) dengan penelitian mengenai analisis potensi pengaruh pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan PAD dari sektor pajak hotel, restoran dan hiburan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun persamaan penelitian ini terdapat pada metode yang sama, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sekaran (2009:105), mendefinisikan a descriptive study is undertaken in order to ascertain an be able to describe the characteristics of the variables of interest in a situation. Dengan demikian penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan dalam bentuk data dan menganalisa data tersebut. Tempat dan Waktu Penelitian Adapun penelitian ini dilakukan di Kota Manado yaitu pada dinas pendapatan daerah Kota Manado. Dengan waktu penelitian dimulai sejak bulan Desember 2014 Prosedur Penelitian Langkah – langkah yang di lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Mengajukan Permohonan Penelitian 2. Pengumpulan Data 3. Analisa Data Penelitian 4. Kesimpulan dan Saran. Metode Pengumpulan Data

88

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan atau materi pembahasan maka metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dan studi kepustakaan.Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (Kuncoro 2009 : 145). Data kualitatif yang digunakan berupa gambaran umum DISPENDA MANADO, sejarah berdirinya instansi, struktur organisasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, berdasarkan sumbernya data dapat dibedakan menjadi : 1. Data primer Merupakan data yang diperoleh dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ilmiah selain survei yaitu observasi langsung, yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh perorangan atau organisasi perusahaan yang merupakan obyek penelitian dimana data tersebut merupakan data yang belum di olah dan di ambil langsung. 2. Data sekunder Data sekunder adalah data yanng telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2009 : 145). Data sekunder yang diambil, diperoleh dari hasil literatur kuliah, makalah jurnal, serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian serta referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data dan penelitian ini adalah pajak hiburan dan PAD kota manado dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Metode Analisis Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dalam analisis data deskriptif, peneliti hanya terbatas pada, perhitungan, dan mengumpulkan, menyusun, mengolah, serta menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk menghitung pertumbuhan pajak hiburan terhadap PAD di Kota Manado dalam ukuran waktu 2010 sampai dengan 2014 maka digunakan rumus sebagai berikut X1 –X0 Growth = --------------- x 100% X0 Keterangan Growth = Pertumbuhan pajak hiburan X1 = PAD Tahun Sekarang X0 = PAD Tuhun Sebelumnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Sejarah Singkat Disnas Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Dinas Pendapatan (Dipenda) kota manado di bentuk berdasarkan Perda NO.4 tahun 2002. Tugas poko dari Dipenda Kota Manado adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Manado dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi. Fungsi dari Dipenda Kota Manado adalah sebagai berikut. A. Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah ; B. Pelaksanaan pelayan umum; C. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas dalam pendapatan daerah; dan D. Pelaksana tugas pokok sesuai kebijakan yang di tetapkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Manado A. Visi Dipenda adalah Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan dan pelayanan B. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi yaitu. 1. Meningkatkan penerimaan sumber-sumber potensi pendapatan daerah: 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 3. Mengembangkan koordinasi secara sinergis dan pengelolaan pendapatan daerah; dan 4. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya aparatur pendapatan daerah.

89

Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan Dipenda Kota Manado Berikut ini adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di Dipenda Kota Manado pada tahun 2010 sampai dengan 2014 Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Kota Manado tahun 2010 sampai dengan 2014 Tahun

Target pertahun

Realisasi

Capaian

(Rp)

(Rp)

(%)

2010

2.526.000.000

2.897.097.211

14,69

2011

3.625.000.000

3.389.256.027

-6,50

2012

4.200.000.000

5.498.904.721

30,93

2013

7.000.000.000

7.195.289.512

2,79

2014

7.349.999.850

7.280.563.807

-0,94

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Menjelaskan pada tabel 1 realisasi pajak hiburan pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.897.097.211 atau sebesar 14,69 % dari target yang di rencanakan dari awal hanya Rp. 2.526.000.000. Selanjutnya pada tahun 2011 realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 3.389.256.027 atau sebesar -6,50 %. Dan pada tahun 2012 realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 5.498.904.721 atau sebesar 30,93 %. Selanjutnya ditahun 2013 realisasi pajak hiburan sebesar Rp.7.195.289.512 atau sebesar 2,79 %. Kemudian pada tahun 2014 realisasi pajak hiburan sebesar Rp. 7.280.563.807atau sebesar -0,94 % yang pada tahun ini mengalami penurunan pendapatan yang harusnya target pada tahun 2014 adalah Rp. 7.349.999.850 sehingga pencapaian padah tahun 2014 sebesar -0,94 % Pembahasan Untuk menghitung laju pertumbuhan pajak hiburan untuk tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada table2 berikut. Tabel 2 perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Manado Tahun 2010 sampai 2014 TAHUN

TARGET

GROWTH

REALISASI

GROWTH (%)

(Rp)

(%)

(Rp)

2010

2.525.000.000

-

2.897.097.211

-

2011

3.625.000.000

43,50

3.389.256.027

16,98

2012

4.200.000.000

18,66

5.498.904.721

62,24

90

2013

7.000.000.000

66,66

7.195.289.512

30,84

2014

7.349.999.850

4,99

7.280.563.807

1,18

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Menjelaskan tabel2 di atas dapat di ketahui baahwa pertumbuhan pajak hiburan terhadap PAD di Kota Manado untuk tahun 2011 sebesar 16,98% terjadi penurunan penerimaan pajak hiburan. Hal ini sebabkan karena banya masyarakat lebih memilih hiburan yang tidak mengeluarkan biaya/uang. Contohnya banyak masyarakat kota manado lebih memilih tempat hiburan yang berada di mall dari pada tempat hiburan karoke, billiard dll. Karena tempat hiburan seperti mall tidak mengeluarkan biaya dan cukup nyaman yang dapat di nikmati. Ini berarti pertumbuhan penerimaan pajak hiburan terhadap PAD di Kota Manado berkurang. Selanjutnya pada tahun 2012 sebesar 62,24% ini berarti pertumbuhan penerimaan pajak hiburan terhadap PAD di Kota manado meningkat karena petugas penagih pajak hiburan lebih memperketat penagagihannya, sehingga penerimaan pajak hiburan pada tahunn 2012 meningkat. Dengan demikian pertumbuhan pajak hiburan dari tahun 2011 sampai 2012 meningkat sebesar 62,24%. Dan merupakan tingkat pertumbuhan yang sangat besar dalam kurun waktu 2010-2014. Selanjutnya pada tahun 2013 pertumbuhan pajak hiburan menurun sebesar 30,84%. Selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 1,18% dan pada tahun ini penerimaan pajak hiburan paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

PENUTUP Kesimpulan Hasil penelitian pajak hiburan dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan yang cukup signfikan pada tahun 2011. Meskipun penerimaan pajak hiburan tidak memenuhi target tetapi secara jumlah penilaian dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah meningkat. Perkembangan penerimaan pajak hiburan dikota Manado masih rendah ,ini disebabkan masih kurangnya tempat hiburan yang ada dikota Manado. Tempat hiburan yang ada dikota Manado lebih banyak pada tempat yang bersifat karouke, pub, billyard dll yang hanya untuk kalangan tertentu. Sedangkan sebagian besar masyarakat kota Manado lebih memilih tempat hiburan yang lain tidak mengeluarkan biaya.

Saran Dari kesimpulan yang dibuat maka penelitian ini dapat memberikan saran untuk dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan pemerintah kota manado. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2010 sampai 2014 dikota Manado masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan pemerintah kota manado meningkatkan penagihan pajak hiburan di setiap saran pajak hiburan dan menambah sarana hiburan seperti taman hiburan yang cocok untuk semua kalangan. Contohnya seperti Dufan, taman impian Ancol dan lain sebagainya yang ada di jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed Riahi-Belkaoui.2011. Teori Akuntansi. : Salemba Empat, Jakarta Harahap, Sofyan Syafri. 2005 . Teori Akuntansi. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Mardiasmo. 2006. Perpajakan, Edisi Revisi 2006, Yogyakarta. Mardiasmo, 2011, Perpajakan Edisi Revisi 2009, ANDI, Yogyakarta. 91

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi, Jakarta Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Edisi 1. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Soemitro, R.2006. Asas dan Dasar Perpajakan . PT. Eresco Bandung. Sunarto, 2003. Perpajakan I. Penerbit AMUS Yogyakarta dan Mahareiko Total Design. Yogyakarta. Siti, Resmi. 2011, Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi Revisi 2011, Salemba

Empat, Jakarta.

Waluyo. 2011, Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2011, Salemba Empat, Jakarta Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia, Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, 2010. Hukum Pajak. edisi 5.:Salemba Empat, Jakaarta Sariambong , Indri. 2010. Analisis Pengaruh pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Kota Manado. Universitas Samratulangi Manado.

92