PEDOMAN BANTUAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI DAN KELOMPOK USAHA DI JAWA BARAT TAHUN 2011 2011
PEMERINTAH PROV PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jl. Soekarno Hatta 705 Telp. (022) 7302775-7320913 Fax.(022) 7331978 Bandung Kode Pos : 40286
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 – 2013
TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA
1 Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing
5 MISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2008 - 2013
5 Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi
2
4
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal
Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
3 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
MAKSUD DAN TUJUAN : MAKSUD • Terfasilitasinya kebutuhan dan kepentingan Koperasi/ Kelompok bagi pengembangan usaha.
TUJUAN •
•
•
Mendorong, memperkuat dan meningkatkan produktivitas Koperasi/Kelompok Usaha; Meningkatkan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja; Mendorong penyerapan dan perluasan pelaksanaan KUR melalui Linkage Koperasi.
SASARAN • •
Koperasi Wanita Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro
•
Koperasi Penerima KUR Linkage.
II
SUMBER DANA, ALOKASI & JENIS BANTUAN SOSIAL
SUMBER DAN ALOKASI DANA : 1. Sumber : APBD Prov.Jabar Th 2011 (dalam jenis belanja bantuan sosial. 2. Jumlah dana bantuan sosial yang tersedia : Rp. 10.000.000.000,- yang diperuntukkan bagi Koperasi Wanita, Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro, Koperasi Penerima KUR Linkage.
JENIS BANTUAN SOSIAL : 1. Bantuan Pengembangan Usaha bagi Koperasi Wanita (Rp. 625.000.000,-) : • Besarnya bantuan untuk masin-masing koperasi sebesar Rp. 25.000.000,2. Bantuan Pengembangan Usaha bagi Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro sebesar (Rp. 4.875.000.000,-) : • Besarnya bantuan untuk masin-masing kelompok sebesar Rp. 15.000.000,-
1. Bantuan Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage (Rp. 4.500.000.000,-) terdiri dari: • Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp. 20.000.000,- s.d. kurang dari Rp. 50.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,-; • Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.50.000.000,00 s.d. kurang dari Rp. 100.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,-; • Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.100.000.000,00 s.d. kurang dari Rp. 200.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-; • Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.200.000.000,00 s.d. kurang dari Rp. 500.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 30.000.000,-; • Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.500.000.000,00 s.d. kurang dari Rp. 1.000.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 40.000.000,-; • Bagi Koperasi Penerima KUR Linkage sebesar Rp.1.000.000.000,00 s.d. Rp. 2.000.000.000,- diberikan bantuan sebesar Rp. 50.000.000,-;
Usulan Koperasi/Kelompok Sasaran Per Kabupaten/Kota yang Akan Dilakukan Seleksi Administrasi dan Verifikasi Lapangan KELOMPOK PEREMPUAN PENGUSAHA MIKRO
KOPERASI WANITA
KOPERASI PENERIMA KUR LINKAGE
NO
KABUPATEN/KOTA
Juml Kec.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
Kota Banjar
4
3
2
1
16
13
8
12
9
6
2
Kab. Ciamis
36
3
2
1
108
74
57
78
55
51
3
Kota Tasikmalaya
10
3
2
1
32
25
20
30
27
24
4
Kab. Tasikmalaya
39
5
4
3
117
80
63
87
64
59
5
Kab. Garut
42
3
2
1
126
86
69
96
72
67
6
Kab. Sumedang
26
6
5
4
78
54
37
48
45
41
7
Kab. Bandung
31
3
2
1
93
64
47
73
50
46
8
Kota Bandung
30
6
5
4
92
62
60
70
47
43
9
Kab. Bandung Barat
15
3
2
2
45
32
15
45
42
38
10 Kota Cimahi
3
3
2
1
13
11
6
9
6
3
11 Kab. Cirebon
40
5
4
3
120
82
65
90
67
62
12 Kota Cirebon
5
6
5
4
19
15
10
15
12
9
13 Kab. Indramayu
31
3
2
1
93
64
47
73
50
46
Keterangan: A = Nomor Urut B = Nama Kabupaten/Kota C = Jumlah Kecamatan D = Usulan Koperasi Wanita E = Hasil Seleksi Administrasi Koperasi Wanita F = Hasil Verifikasi Koperasi Wanita G = Usulan Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro H = Hasil Seleksi Administrasi Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro I = Hasil Verifikasi Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro J = Usulan Koperasi Penerima KUR Linkage K = Hasil Seleksi Administrasi Koperasi Penerima KUR Linkage L = Hasil Verifikasi Koperasi Penerima KUR Linkage
Usulan Koperasi/Kelompok Sasaran Per Kabupaten/Kota yang Akan Dilakukan Seleksi Administrasi dan Verifikasi Lapangan KELOMPOK PEREMPUAN PENGUSAHA MIKRO
KABUPATEN/KOTA
Juml Kec.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
14 Kab. Kuningan
32
5
4
3
96
66
49
76
53
49
15 Kab. Majalengka
26
3
2
1
78
54
37
58
35
31
16 Kab. Purwakarta
17
3
2
1
51
36
24
51
28
25
17 Kab. Subang
30
6
6
5
90
62
45
70
47
43
18 Kab. Karawang
30
3
2
1
90
62
45
70
47
43
19 Kab. Bekasi
23
3
2
1
69
48
31
69
46
42
20 Kota Bekasi
12
3
2
1
38
28
24
36
33
30
21 Kota Depok
11
5
4
3
35
27
22
33
30
27
22 Kota Bogor
6
3
2
1
21
17
12
18
15
12
23 Kab. Bogor
40
3
2
1
120
82
65
90
67
63
24 Kab. Sukabumi
47
3
2
1
141
96
79
106
82
76
25 Kota Sukabumi
7
5
4
3
23
19
14
21
18
15
26 Kab. Cianjur
32
3
2
1
96
66
49
76
53
49
625
100
75
50
1900
1325
1000
Jumlah
KOPERASI WANITA
KOPERASI PENERIMA KUR LINKAGE
NO
1500 1100 1000
Keterangan: A = Nomor Urut B = Nama Kabupaten/Kota C = Jumlah Kecamatan D = Usulan Koperasi Wanita E = Hasil Seleksi Administrasi Koperasi Wanita F = Hasil Verifikasi Koperasi Wanita G = Usulan Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro H = Hasil Seleksi Administrasi Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro I = Hasil Verifikasi Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro J = Usulan Koperasi Penerima KUR Linkage K = Hasil Seleksi Administrasi Koperasi Penerima KUR Linkage L = Hasil Verifikasi Koperasi Penerima KUR Linkage
III
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
1.Koperasi Wanita : a. Koperasi primer Kabupaten/Kota dan Provinsi; b. Koperasi calon penerima bantuan sosial hanya mengajukan satu jenis bantuan sosial dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; c. Telah melaksanakan RAT minimal tahun buku 2009 atau 2010; d. Memiliki kantor (milik sendiri, sewa/kontrak atau pinjaman) dan sarana kerja serta alamat yang jelas; e. Mengajukan surat permohonan secara tertulis (contoh Surat Permohonan Format Lampiran 1) ditujukan kepada Kepala OPD Provinsi melalui Kepala OPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Profil Koperasi (Format Lampiran 2); Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi; Foto copy KTP pengurus dan pengawas koperasi; Foto copy NPWP atas nama koperasi; Foto copy Profil KoBuku RAT Tahun Buku 2009 atau 2010;
6) Rencana penggunaan dana, dilengkapi dengan daftar anggota koperasi wanita calon penerima bantuan sosial, minimal 20 (dua puluh) orang (Format Lampiran 4); 7) Surat pernyataan bahwa bantuan sosial hanya akan disalurkan kepada anggota koperasi yang memiliki usaha produktif (Format Lampiran 5); 8) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya (Format Lampiran 6); 9) Surat pernyataan kesediaan melaporkan perkembangan usaha Koperasi penerima bantuan kepada Kepala OPD Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Kepala OPD Provinsi (Format Lampiran 7); f. Usulan disampaikan kepada OPD Provinsi melalui OPD Kabupaten/Kota sesuai domisili/kedudukan kantor koperasi tersebut (baik untuk Koperasi primer provinsi maupun koperasi primer Kabupaten/Kota); g. Koperasi memiliki rekening di Bank BJB, ditandatangani atas nama Ketua dan Bendahara (dipenuhi setelah ditetapkan).
2. Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro : a. Memiliki nama kelompok, tempat, dan alamat yang jelas; b. Kelompok calon penerima bantuan sosial hanya mengajukan satu jenis bantuan sosial dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; c. Kelompok sudah berdiri minimal 2 (dua) tahun; d. Mengajukan surat permohonan secara tertulis (contoh Surat Permohonan Format Lampiran 1) ditujukan kepada Kepala OPD Provinsi melalui Kepala OPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan : 1) Profil Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro (Format Lampiran 3); 2) Daftar susunan pengurus kelompok; 3) Foto copy KTP pengurus kelompok; 4) Rencana penggunaan dana, dilengkapi daftar nama anggota kelompok perempuan pengusaha mikro calon penerima bantuan sosial, minimal 20 (dua puluh) orang (Format Lampiran 4); 5) Surat pernyataan bahwa bantuan sosial hanya akan diberikan kepada perempuan pengusaha mikro anggota kelompok yang memiliki usaha produktif (Format Lampiran 5);
6) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya (Format Lampiran 6); 7) Surat pernyataan kesediaan melaporkan perkembangan usaha Kelompok dan anggota penerima bantuan kepada Kepala OPD Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada Kepala OPD Provinsi (Format Lampiran 7); 8) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan tentang keberadaan Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro (Format Lampiran 8). e. Usulan disampaikan kepada OPD Provinsi melalui OPD Kabupaten/Kota sesuai domisili/kedudukan kelompok tersebut; f. Kelompok memiliki rekening di Bank BJB, ditandatangani atas nama Ketua dan Bendahara (dipenuhi setelah ditetapkan).
2. Koperasi Penerima KUR Linkage : a. Telah memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Linkage pada tahun 2010 dan 2011, dan pada tahun 2011 masih memiliki sisa pinjaman (outstanding) ke Bank Pelaksana; b. Koperasi calon penerima bantuan sosial hanya mengajukan satu jenis bantuan sosial dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial baik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; c. Membuat surat permohonan tertulis (contoh Surat Permohonan Format Lampiran 1) ditujukan kepada Kepala OPD Provinsi melalui Kepala OPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan : 1) Foto copy Akad Kredit yang dilegalisasi oleh Bank Pelaksana; 2) Profil usaha koperasi calon penerima bantuan (Format Lampiran 2); 3) Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi; 4) Foto copy KTP pengurus dan pengawas koperasi; 5) Foto copy NPWP atas nama koperasi; 6) Foto copy Buku RAT Tahun Buku 2009 atau 2010; 7) Surat Keterangan dari Bank Pelaksana tentang jumlah outstanding kredit dan beban bunga yang harus dibayar pada tahun 2011, untuk Koperasi calon penerima bantuan (Format lampiran 9);
8) Surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM RI maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial sesuai dengan peruntukannya (Format Lampiran 6); 9) Surat pernyataan kesediaan melaporkan perkembangan usaha Koperasi penerima bantuan sosial kepada OPD Kabupaten/Kota, dan ditembuskan kepada OPD Provinsi (Format Lampiran 7); d. Koperasi memilki rekening di Bank BJB, ditandatangani atas nama Ketua dan Bendahara (dipenuhi setelah ditetapkan).
TATA CARA SELEKSI, PENETAPAN, REALISASI DAN PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL
IV
Kelompok/ Koperasi USULAN (Hanya 1 jenis bansos bansos))
OPD KAB/KOTA
Seleksi Adminidtrasi & Verifikasi Lapangan
Tatacara Seleksi
Penilaian atas : Kelengkapan dokumen, performance KUMK, serta rencana renc ana pemanfaatan
Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi & Verifikasi Lapangan
Daftar & Berkas Nominasi Calon
OPD PROV
Tim Seleksi
SETDA c.q. c.q. Biro Adminitrasi Pembangunan (Penetapan Gubernur) Gubernur) Rapat penentuan calon penerima terpilih sementara (Berita Acara Rapat) Rapat)
Penilaian dan Perankingan atas hasil verifikasi lapangan
Verifikasi ke lapangan
2. Realisasi Pencairan a. Mekanisme pencairan dan penyaluran bantuan bagi Koperasi/Kelompok dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) OPD Provinsi menetapkan pedoman teknis bantuan sosial untuk Koperasi/Kelompok; 2) Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala OPD Provinsi dengan melampirkan: a) Surat permohonan pencairan dari calon penerima kepada Gubernur; b) Proposal perencanaan penggunaan bantuan sosial; c) Kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh penerima bantuan sosial yang bersangkutan; d) Fotocopy rekening Bank BJB atas nama Koperasi/Kelompok penerima bantuan sosial, yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara; e) Fotocopy KTP pengurus Koperasi/Kelompok penerima bantuan sosial; f) Surat Pernyataan pertanggungjawaban dari Koperasi/Kelompok penerima bantuan sosial 3) OPD Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen usulan pencairan dana bantuan sosial untuk Koperasi/Kelompok sebagaimana dimaksud dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur; dan 4) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memproses pemindahbukuan dana bantuan sosial untuk Koperasi/Kelompok penerima bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Koperasi/Kelompok penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi: 1) Realisasi pelaksanaan sesuai rencana; 2) Laporan pertanggungjawaban; 3) Laporan kegiatan. c. Pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial untuk Koperasi/Kelompok dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan bantuan sosial untuk Koperasi/Kelompok; dan 2) Pengawan terhadap pemberian bantuan sosial untuk Koperasi/Kelompok dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang undangan. 3. Pemanfaatan Bantuan sosial yang diterima oleh Koperasi/Kelompok penerima, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dan dilaporkan kepala Kepala OPD Kabupaten/Kota, ditembuskan kepada Kepala OPD Provinsi. Apabila terjadi penyalahgunaan peruntukan bantuan, maka Koperasi/Kelompok penerima bantuan bertanggung jawab atas pemanfaatan dan bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
V
KOORDINASI PELAKSANAAN
1. Organisasi Pelaksana a. Tim Provinsi 1) Tim Penyusun Pedoman: Penanggung Jawab : Kepala OPD Provinsi Ketua : Kepala Bidang Pembiayaan dan Teknologi Anggota : • Kepala Bidang Koperasi • Kepala Bidang Pengawasan • Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk • Kepala Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM • A Jajang W. Mahri, Drs., MSi. (UPI) • Indra Fahmi, Ir., MSi (IKOPIN) • Agus Thanjung Wangsaatmaja (HU Pikiran Rakyat) • Miftah Budiman, SE, MM. (Konsultan Pengembangan UKM) • Ismail Solihin, SE. (Univ. Widyatama) • Hadianto Tanjung, S.IP, MM. (Widyaiswara) • Adam Yaih, SE., MM. (Widyaiswara) • H. Agus Yusuf, S.IP., MM (Widyaiswara) • Hj. Robyana Mertasudira, SE. (Widyaiswara)
2) Kesekretariatan: Ketua : Sekretaris I : Sekretaris II :
Sekretaris OPD Provinsi Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Teknologi KUMKM
• 3) Tim Verifikasi : Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Wanita dan Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro terdiri dari: • • • • • • • • • • • •
Kepala Bidang Koperasi (Koordinator) Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM Kepala Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Kepala Seksi Penilaian Pembiayaan UMKM Kepala Seksi Kemitraan UMKM Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Produk UMKM Kepala Seksi Penyuluhan Koperasi Hj. Robyana Mertasudira, SE, (Widyaiswara) Adam Yaih, SE.,MM. (Widyaiswara) Drs. A. Jajang Mahri, MSi. (UPI) Ir. H. Indra Fahmi, M.Si (IKOPIN)
• • • • • • • • • • • • •
Ismail Solihin, SE. (Univ. Widyatama) Ir. Nanang Sunardi (DEKOPINWIL Jawa Barat) Boyke Hendrasah, SE. (DEKOPINWIL Jawa Barat) Ir. Hj. Lilis Solehati (BKWK Jawa Barat) Bastian Annas Saputra, ST. (PUPUK) Dra. Ana Suzana (PUSKOWAN Jawa Barat) Dr. Ir. Yusman Taufik, MS. (UNPAS) Dr. Ir. H. Ery Supriadi, MT (IKOPIN) Dudung Abdurrahman, SE., M.Si. (UNISBA) Drs. P.C. Suroso, MSP., Lic., Rer Reg (UNPAR) Dr. Ir. Dewi Sawitri Tjokropandoyo (ITB) Sunjoyo, SE., M.Si. (Univ. Maranatha) H. Baedarus (Inovatif)
Bantuan Angsuran bagi Koperasi Penerima KUR Linkage terdiri dari: • • • • • • • • • • • •
b.
Kepala Bidang Pembiayaan dan Teknolgi (Koordinator) Kepala Bidang Pengawasan Kepala Seksi Penilaian Pembiayaan Koperasi Kepala Seksi Usaha Koperasi Kepala Seksi Pelatihan UPTD Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan UMKM H. Agus Yusup, SIP., MM (Widyaiswara) Hadianto Tanjung, SIP, MM (Widyaiswara) Drs. Iwan Gunawan, MM. (KADIN Jawa Barat) H. Agus Suwarno, SE. (ICMI Jawa Barat) Rodiah Ruslan (IWAPI Jawa Barat) Drs. Asep Sutikno (APKA Jawa Barat) Herry Sutanto, SE., MM (APINDO)
• • • • • • • • • •
H. Nugraha (APRINDO Jawa Barat) Drs. H. Aa Syafrudin (AIKMA Jawa Barat) Kapt. Lilis Suhanah (PUSKOPAD A DAM III/Siliwangi) Rahman Supriadi (GKSI Jawa Barat) H. Asep Nurdin (PUSKOPTI Jawa Barat) Mohamad Mustofa, SE. (KMBT Barrah) Nanang Rusliana, SE., M.Si. (UNSIL) Andre R. Daud, S.Pt., M.Si. (UNPAD) Miftah Budiman, SE, MM (Konsultan P3UKM) Agus Thanjung Wangsaatmaja (Pikiran Rakyat)
Tim Kabupaten/Kota Tim Kabupaten/Kota adalah Tim Seleksi dan Verifikasi Lapangan yang terdiri Ketua (Kepala OPD Kabupaten/Kota), 2 (dua) orang Anggota dan 2 (dua) orang Pelaksana.
2. Uraian Tugas a. Tim Provinsi 1) Merumuskan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan bantuan sosial; 2) Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan hasil rumusan pedoman teknis pelaksanaan bantuan sosial; 3) Melaksanakan verifikasi lapangan dan membuat Berita Acara hasil verifikasi lapangan; 4) Melakukan skoring dan perankingan hasil verifikasi lapangan; 5) Menetapkan calon penerima untuk diusulkan kepada Gubernur, berdasarkan rapat hasil verifikasi dan penilaian lapangan dengan melibatkan Tim Kabupaten/Kota; 6) Melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan, dan pengendalian bantuan sosial; 7) Melaporkan hasil pelaksanaan bantuan sosial kepada Gubernur setiap semester.
b.
Tim Kabupaten/Kota bertugas 1) Membantu melakukan sosialisasi tentang bantuan sosial kepada Koperasi/Kelompok dan pihak terkait setempat; 2) Memberikan bimbingan kepada Koperasi/Kelompok calon penerima bantuan sosial tentang tata cara usulan bantuan sosial; 3) Melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan Koperasi/Kelompok calon penerima beserta kelengkapan dokumen persyaratan. 4) Melaksanakan skoring dan menetapkan nominatif calon penerima; 5) Membuat usulan calon penerima ke OPD Provinsi dilengkapi dengan berkas persyaratan calon penerima yang diusulkan; 6) Mendampingi Tim Verifikasi Provinsi melakukan verifikasi lapangan; 7) Memantau pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial; 8) Melakukan pembinaan kepada Koperasi/Kelompok penerima bantuan sosial; 9) Melaporkan hasil pelaksanaan bantuan sosial setiap triwulan kepada Kepala OPD Provinsi.
c.
Koperasi/Kelompok calon penerima bantuan sosial berkewajiban 1) Mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi persyaratan dengan benar dan jujur; 2) Membuka rekening di Bank BJB (apabila sudah ditetapkan); 3) Menerima dan membukukan bantuan sosial disertai bukti-bukti; 4) Memanfaatkan dan menggunakan seluruh bantuan sosial sesuai peruntukannya; 5) Membuat laporan pemanfaatan bantuan sosial setelah diterimanya bantuan sosial tersebut kepada Biro Keungan Setda Jawa Barat dan ditembuskan kepada OPD Provinsi dan OPD Kabupaten/Kota, selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya bantuan; 6) Membuat laporan perkembangan usaha kepada OPD Kabupaten/Kota, dan ditembuskan kepada OPD Provinsi setiap Bulan.
3. Jadwal Pelaksanaan : NO 1 1.
URAIAN 2 Penyusunan pedoman teknis bantuan sosial
WAKTU 3
2.
Sosialisasi dan penyebarluasan program bantuan sosial
28-02-2011 s/d 15-03-2011
Tim Penyusun
3.
Permohonan usulan Koperasi/Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro calon penerima bantuan sosial ke OPD Kabupaten/Kota
01-03-2011 s/d 31-03-2011
Tim Kabupaten/Kota
4.
Permohonan usulan Koperasi calon penerima bantuan sosial Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage ke OPD Kabupaten/Kota
01-03-2011 s/d 15-07-2011
Tim Kabupaten/Kota
5.
Seleksi administrasi Koperasi/Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro calon penerima bantuan sosial oleh OPD Kabupaten/ Kota
01-03-2011 s/d 15-04-2011
Tim Kabupaten/Kota
6.
Seleksi Administrasi Koperasi calon penerima bantuan sosial Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage oleh OPD Kabupaten/Kota
01-03-2011 s/d 31-07-2011
Tim Kabupaten/Kota
12-01-2011 s/d 27-02-2011
KETERANGAN 4 Tim Penyusun
NO
URAIAN
WAKTU
KETERANGAN
1 7.
2 Rekapitulasi hasil seleksi administrasi dan berita acara hasil penilaian oleh Tim kabupaten/kota terhadap Koperasi/Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro calon penerima bantuan sosial Rekapitulasi hasil seleksi administrasi dan berita acara hasil penilaian oleh Tim kabupaten/kota terhadap Koperasi calon penerima bantuan sosial Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage Pengajuan Usulan Koperasi/Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro calon penerima bantuan sosial ke OPD Provinsi
3
4 Tim Kabupaten/Kota
8.
9
15-04-2011 s/d 17-04-2011 31-07-2011 s/d 02-08-2011
Tim Kabupaten/Kota
18-04-2011 s/d 20-04-2011
Tim Kabupaten/Kota
10
Pengajuan Usulan Koperasi calon penerima bantuan sosial Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage ke OPD Provinsi
03-08-2011 s/d 05-08-2011
Tim Kabupaten/Kota
11.
Verifikasi lapangan terhadap Koperasi/ Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro calon penerima bansos yang diusulkan OPD Kabupaten/ Kota Verifikasi lapangan terhadap Koperasi calon penerima bantuan sosial Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage yang diusulkan OPD Kabupaten/ Kota
21-04-2011 s/d 05-05-2011
Tim provinsi didampingi Tim Kab/Kota Tim provinsi didampingi Tim Kab/Kota
12.
06-08-2011 s/d 14-08-2011
NO
URAIAN
WAKTU
KETERANGAN
1 13.
2 Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan serta perankingan bagi Koperasi/ Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro calon penerima bansos
3 05-05-2011 s/d 07-05-2011
4 Tim Provinsi
14.
Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan serta perankingan bagi Koperasi calon penerima bantuan sosial Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage
15-08-2011 s/d 16-08-2011
15.
Penetapan calon penerima oleh OPD Provinsi bagi Koperasi/Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro calon penerima bansos
16.
17
18.
Penetapan calon penerima oleh OPD Provinsi bagi Koperasi calon penerima bantuan sosial Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage Pengusulan dan proses penetapan Koperasi/ Kelompok Perempuan Pengusaha Mikro calon penerima bansos kepada Gubernur Pengusulan dan proses penetapan Koperasi calon penerima bantuan sosial Angsuran Kredit bagi Koperasi Penerima KUR Linkage kepada Gubernur
Tim Provinsi
Tim Provinsi 08-05-2011 Tim Provinsi 18-08-2011 Tim Provinsi 09-05-2011 Tim Provinsi 19-08-2011
VI
MONITORING, MON ITORING, EVALUASI EVALUASI DAN PELAPORAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik oleh Koperasi/Kelompok penerima bantuan sosial, OPD Kabupaten/Kota, dan OPD Provinsi sebagai berikut : • Koperasi/Kelompok penerima bantuan sosial melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan sosial kepada Biro Keuangan Setda Jawa Barat melalui OPD Provinsi, dan ditembuskan kepada OPD Kabupaten/Kota setiap triwulan; • OPD KabupatenKota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial dan melaporkannya kepada Kepala OPD Provinsi setiap triwulan; • OPD Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial dan melaporkannya kepada Gubernur Jawa Barat setiap triwulan
VII
PENUTUP
• Apabila usulan Koperasi/Kelompok Calon Penerima Bantuan Sosial sebagaimana pada Tabel 1 tidak bisa terpenuhi oleh Kabupaten/Kota bersangkutan, maka usulan tersebut akan dialihkan kepada Kabupaten/Kota lainnya. • Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD Provinsi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman ini. • Pedoman Bantuan Pembiayaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sebagai panduan pihak terkait dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun 2011
