JADWAL PENAWARAN UMUM

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum

: :

Tanggal Penjatahan

:

31 Desember 2013 3 Januari dan 6 – 9 Januari 2014 13 Januari 2014

Tanggal Distribusi Saham Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan

: :

15 Januari 2014 15 Januari 2014

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

:

16 Januari 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk Bidang Usaha : Pelayaran (Pengangkutan Laut) Berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia Kantor Pusat :

Kantor Perwakilan:

Jl. Pangeran Suriansyah No. 30-34 APL Tower Lt. 35 Suite T3 Samarinda – 75113 Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 Kalimantan Timur, Indonesia Jakarta Barat 11540 Telp : 0541-732893/ 732897/ 731898/ 741921 Telp : 021 -29339369 Faksimili : 0541 – 732891/ 738324 Faksimili : 021 – 29339372/ 29339373 Email : [email protected] Website : www.cani.co.id PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sebanyak 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp41.672.000.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah). Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA KONTRAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. PERSEROAN TIDAK MENJAMIN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG AKAN DICATATKAN DI BEI AKAN DIPERDAGANGKAN SECARA AKTIF OLEH SEBAGIAN BESAR PEMEGANG SAHAM DI PASAR SEKUNDER. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PELAYARAN TERDAPAT PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 49% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No.36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Trimegah Securities Tbk

PT OCBC Sekuritas Indonesia Para Penjamin Emisi Efek

PT Erdhika Elit Sekuritas, PT Madani Securities, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Reliance Securities Tbk, PT Sucorinvest Central Gani dan PT Yulie Sekurindo Tbk Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (full Commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham ini

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2014

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 40/CNI/ACC-X/13-Rd tanggal 4 November 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”). Saham-saham yang ditawarkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI No. S-02329/BEI.PPJ/11-2013 tanggal 1 November 2013, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. Lembaga serta profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masingmasing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “afiliasi” dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................................... i DEFINISI DAN SINGKATAN ............................................................................................................................................. ii RINGKASAN .................................................................................................................................................................. ix I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ........................................................................................................... 1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA......................................................................................................................... 4 III. PERNYATAAN HUTANG ...................................................................................................................................... 5 IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ........................................................................................... 12 1. Umum........................................................................................................................................................ 12 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Operasi Perseroan ........................................... 14 3. Analisa Keuangan ...................................................................................................................................... 15 4. Tujuan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan ....................................................................................... 25 V. RISIKO USAHA ................................................................................................................................................... 27 VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .................................................... 30 VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .............................................................................................................. 31 1. Riwayat Singkat Perseroan ........................................................................................................................ 31 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan......................................................................................... 34 3. Struktur Organisasi .................................................................................................................................... 36 4. Pengurusan Dan Pengawasan ................................................................................................................... 36 5. Sumber Daya Manusia .............................................................................................................................. 40 6. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .......................................................................................................................... 42 7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum ........................................... 43 8. Aset Perseroan .......................................................................................................................................... 47 9. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi .................................................................................. 49 10. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga .................................................................................. 56 11. Asuransi ..................................................................................................................................................... 93 12. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan .................................................................................. 123 VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN............................................................................................... 125 1. Umum...................................................................................................................................................... 125 2. Keunggulan Kompetitif ............................................................................................................................ 125 3. Strategi Perseroan ................................................................................................................................... 126 4. Kegiatan Operasional Perseroan ............................................................................................................. 127 5. Pemeliharaan .......................................................................................................................................... 133 6. Kebijakan Keselamatan ........................................................................................................................... 133 7. Persaingan Usaha .................................................................................................................................... 133 8. Prospek Usaha Perseroan ....................................................................................................................... 133 9. Kepatuhan Atas Ketentuan Lingkungan Hidup........................................................................................ 134 10. Tata Kelola Perseroan ............................................................................................................................. 134 IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ............................................................................................................ 136 X. EKUITAS .......................................................................................................................................................... 139 XI. KEBIJAKAN DIVIDEN ....................................................................................................................................... 141 XII. PERPAJAKAN ................................................................................................................................................... 142 XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK ............................................................................................................................... 144 XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ................................................................................... 146 XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ....................................................................................................................... 149 XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ................................................. 150 XVIII. LAPORAN PENILAIAN AKTIVA TETAP .............................................................................................................. 151 XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN .................................................................................................................... 152 XXI. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ......................................................................................... 177 XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .................................. 182

-i-

DEFINISI DAN SINGKATAN Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: ”Agen Penjualan”

berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.

“Afiliasi”

berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

”BAPEPAM dan LK”

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan penerus Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal tiga puluh Desember dua ribu lima (30-12-2005) nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010), nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.

”BAPEPAM”

berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pasar Modal.

”Biro Administrasi Efek” atau “BAE”

berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum.

“BNRI”

berarti Berita Negara Republik Indonesia.

“Bursa Efek” atau “BEI”

berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.

“CNA”

berarti PT Cipta Nusantara Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Barat.

”Daftar Pemegang Saham”

berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan Tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif

- ii -

di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. ”Efektif”

berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan (29-5-2009), nomor Kep-122/BL/2009 (untuk selanjutnya disebut “Peraturan Nomor IX.A.2”), yaitu : 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni : a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan EMITEN atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Efek”

berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

“Emisi Saham”

berarti Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Dimana Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp41.672.000.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).

“Hari Bank”

berarti hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.

”Hari Bursa”

berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

”Hari Kalender”

berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorian Calender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

”Hari Kerja”

berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

”KSEI”

berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.

- iii -

“Manajer Penjatahan”

berarti perseroan terbatas PT Trimegah Securities Tbk yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK, tertanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas (3012-2011), nomor Kep-691/BL/2011.

”Masyarakat”

berarti Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.

“Menkumham”

berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”

berarti lembaga independen yang menjadi penerus BAPEPAM dan LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.

”Pemegang Rekening”

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

“Penawaran Awal”

berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000), nomor Kep-41/PM/2000.

“Penawaran Umum”

berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

“Penitipan Kolektif”

berarti Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

”Perseroan”

berarti PT Capitol Nusantara Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia.

”Perusahaan Efek”

berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Penjamin Emisi Efek”

berarti Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- iv -

“Peraturan Nomor IX.A.2”

berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana.


berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 200 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.


berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 4 tanggal 1 November 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, Notaris di Jakarta, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 260 tanggal 27 Desember 2013, yang dibuat hadapan Lim Robbyson Halim, notaris pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, Notaris di Jakarta.

“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”

berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Admisnistrasi Saham No. 5 tanggal 1 November 2013, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, Notaris di Jakarta, segenap pengubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.

“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas”

berarti Perjanjian antara KSEI dan Perseroan No. SP-0038/PE/KSEI/1013 tanggal 30 Oktober 2013.

“Pernyataan Efektif”

berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek bisa menawarkan dan menjual Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat.

“Pernyataan Pendaftaran”

berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

”Prospektus”

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli saham sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pasar Modal, juncto Peraturan Nomor IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tanggal 17 Januari 1996 No. KEP 51/PM/1996.

“Prospektus Awal”

berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM, tertanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-102000), Nomor Kep-41/PM/2000.

-v-

“Prospektus Ringkas”

berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

“RUPS”

berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“RUPSLB”

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

“Saham”

berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta diambilbagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.

“Saham Baru”

berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan dalam jumlah sebanyak 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.

“Sertifikat Jumbo”

berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

“Saham Yang Ditawarkan”

berarti saham biasa atas nama, yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini, dengan jumlah sebanyak 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Saham Baru, yang dilakukan menurut Perjanjian Penjamin Emisi Efek dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.

“Surat Kolektif Saham”

berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

“Surat Konfirmasi Pencatatan Saham”

berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI

“Tanggal Pembayaran”

berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

“Tanggal Pencatatan”

berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek

“Tanggal Pengembalian”

berarti tanggal pengembalian uang pemesanan atas Efek yang sudah dibayar jika pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya atau jika terjadi pembatalan Penawaran Umum oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

“Tanggal Penjatahan”

berarti tanggal penjatahan sesuai Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran

- vi -

Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK, tertanggal tiga puluh Desember dua ribu sebelas (30-12-2011), nomor Kep-691/BL/2011, yaitu selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penutupan masa Penawaran Umum, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan Penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan melalui Pemegang Rekening. “Tanggal Penyerahan Efek”

berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan, yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan, dan telah diterima di dalam Rekening Penerima, secara elektronik ke dalam rekening efek Pemesan.

“Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan”

berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan pula Tanggal Penyerahan Efek.

“USD”

berarti Dollar Amerika Serikat

“UUPM”

berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturanperaturan pelaksananya atau segala perubahan dan/atau penambahannya di kemudian hari.

- vii -

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN “AHT” atau “AHTS”

berarti Anchor Handling Tug atau Anchor Handling Tug Supply yaitu salah satu jenis kapal tunda Perseroan yang ukurannya lebih besar untuk membantu rig untuk migas lepas pantai.

“Awak Kapal”

berarti orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum di dalam Buku Sijil.

“Barges”

berarti tongkang.

“Buku Sijil”

berdasarkan PP No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim pasal 4 ayat 1, buku sijil adalah buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya setelah memenuhi persyaratan tertentu.

”Floating Crane”

berarti mesin pengangkat dan pengangkut di atas sungai/laut.

- viii -

RINGKASAN Ringkasan dibawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang USDkecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1.

Ringkasan tentang Perseroan

Umum Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Capitol Nusantara Indonesia No. 96, tanggal 31 Agustus 2004, dibuat di hadapan Indrawan Adhi Bakti, S.H., Notaris di Balikpapan. Akta pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C00376.HT.01.01.TH.2005, tanggal 6 Januari 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda No. 14/BH.17.01/II/06, tanggal 8 Februari 2006, serta diumumkan dalam BNRI No. 44, tanggal 2 Juni 2006, Tambahan No. 5949. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-40530 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091035.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40531 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091036.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013, RUPS Perseroan menyetujui: 1.

Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.

2.

Perubahan nama Perseroan menjadi perseroan terbatas PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.

3.

Perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

4.

Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp62.508.000.000 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan juta Rupiah).

5.

Dalam peningkatan modal tersebut, Perseroan menerbitkan sebanyak 600.080.000 (enam ratus juta delapan puluh ribu) saham baru yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai berikut: (i) CNA sebanyak 288.038.400 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham, dan (ii) PT Anugrah Semesta Langgeng sebanyak 312.041.600 (tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam ratus) saham, sehingga setelah peningkatan modal tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: (i) CNA sebanyak 300.038.400 (tiga ratus juta tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham, dan (ii) PT Anugrah Semesta Langgeng sebanyak 325.041.600 (tiga ratus dua puluh lima juta empat puluh satu ribu enam ratus) saham.

6.

Untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyakbanyaknya 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- ix -

7.

Untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

8.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.

9.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: (a) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, (b) mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut, dan (c) hal-hal lain yang berkaitan.

10. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum saham kepada Masyarakat. 11. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, termasuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Maksud dan tujuan Perseroan diatur dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, Pasal 3, adalah berusaha dalam bidang pelayaran (pengangkutan laut). Sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut, saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha pada pelayaran dan pengangkutan laut dalam negeri serta jasa penyewaan dan keagenan kapal. Struktur Permodalan Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-40530 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091035.AH.01.09.Tahun-2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40531 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091036.AH.01.09.Tahun-2013 tanggal 1 Oktober 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Cipta Nusantara Abadi 2. PT Anugrah Semesta Langgeng Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Saham 2.500.000.000 300.038.400 325.041.600 625.080.000 1.874.920.000

-x-

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Nominal (Rp) 250.000.000.000 30.003.840.000 32.504.160.000 62.508.000.000 187.492.000.000

Persentase (%)

48 52 100

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.6, terdapat penerbitan saham Perseroan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yaitu sebanyak 600.080.000 (enam ratus juta delapan puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar Rp60.008.000.000 (enam puluh milyar delapan puluh juta Rupiah) yang merupakan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Saham tersebut dibagikan kepada CNA dan PT Anugrah Semesta Langgeng secara proporsional berdasarkan persentase kepemilikan sahamnya. Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.6 tersebut dan Surat Pernyataan dari CNA dan PT Anugrah Semesta Langgeng yang keduanya tertanggal 28 November 2013, maka CNA dan PT Anugrah Semesta Langgeng tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 serta 30 Juni 2013. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2009 telah diaudit oleh KAP Drs Bernadi & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan tertentu secara restropektif berdasarkan laporan No. 4780 tanggal 29 Agustus 2013. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 telah diaudit oleh KAP Drs Bernadi & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan No. 4782 tanggal 30 Agustus 2013. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 telah diaudit oleh KAP Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan yang diterbitkan kembali No. RPC4646/PSS/2013 tanggal 27 November 2013. Laporan Keuangan untuk dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 telah direviu oleh KAP Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young), dengan laporan yang diterbitkan kembali No. RPC864/PSS/2013/DAU tanggal 27 November 2013. Laporan Posisi Keuangan (dalam USD) Keterangan

Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas

30 Juni 2013

81.655.272 69.585.114 12.070.158

31 Desember 2010

2012

2011

74.556.118 63.030.182 11.525.936

74.357.396 62.517.683 11.839.713

55.052.477 47.892.373 7.160.104

2009

2008

23.402.168 17.780.657 5.621.511

8.211.585 4.995.339 3.216.246

Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam USD) Keterangan

Pendapatan Beban Usaha Total laba/(rugi) komprehensif

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2013 2012*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

2011

2010

2009

2008

10.543.355 (671.564)

9.699.068 (1.904.810)

19.859.397 (3.055.289)

18.991.841 (572.941)

13.108.684 (1.718.888)

6.600.208 (380.715)

4.117.441 (217.743)

544.222

(271.082)

(313.777)

4.679.609

1.538.593

2.405.265

2.099.219

* tidak diaudit

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

- xi -

2.

Ringkasan tentang Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut adalah ringkasan mengenai Penawaran Umum Perdana Saham: a. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Saham Biasa b. Persentase saham yang ditawarkan : Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham c. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham d. Harga Penawaran : Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham e. Nilai Emisi : Sebesar Rp41.672.000.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut : Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Cipta Nusantara Abadi 2. PT Anugrah Semesta Langgeng 3. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham Jumlah Jumlah Nominal Jumlah Jumlah Nominal (%) (%) Saham (Rp) Saham (Rp) 2.500.000.000 250.000.000.000 2.500.000.000 250.000.000.000 300.038.400 325.041.600 -

30.003.840.000 32.504.160.000 -

48 52 0

300.038.400 325.041.600 208.360.000

30.003.840.000 32.504.160.000 20.836.000.000

36 39 25

625.080.000

62.508.000.000

100

833.440.000

83.344.000.000

100

1.874.920.000

187.492.000.000

1.666.560.000

166.656.000.000

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3.

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya untuk membiayai pembelian sebuah kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan, dimana sisanya akan dibiayai menggunakan sumber dana internal Perseroan dan/atau pinjaman bank. Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4.

Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Risiko usaha berikut merupakan risiko-risiko usaha yang material bagi Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan: a. b. c. d. e. f.

Risiko Ketergantungan pada Kontrak Risiko atas Kerusakan Armada dan Peningkatan Biaya Pemeliharaan Risiko Penundaan dan/atau Ketidakmampuan Pelanggan untuk melakukan Pembayaran Risiko Persaingan Usaha Risiko Ketergantungan pada Industri Migas Risiko terkait Asuransi

- xii -

g. h. i. j.

Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing Risiko Tingkat Bunga Risiko Kondisi Umum Ekonomi, Sosial dan Politik yang dapat berdampak pada kegiatan Perseroan

Selanjutnya, risiko yang mungkin dihadapi oleh investor terkait kepemilikan atas saham Perseroan antara lain: a. Risiko Tidak Likuidnya saham yang Saham Ditawarkan b. Risiko Fluktuasi Harga Saham setelah Penawaran Umum Perdana c. Risiko Ketidakmampuan Perseroan dalam Membagikan Dividen Risiko usaha Perseroan selengkapnya pada Bab V dalam Prospektus ini.

5.

Kebijakan Dividen

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi. Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada para pemegang saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen tunai. Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2013, mulai tahun 2014 berdasarkan laba bersih tahun buku 2013, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum 30% dari laba komprehensif tahun berjalan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Keterangan mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus.

- xiii -

I.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp41.672.000.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemengangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Kegiatan Usaha : Pelayaran (Pengangkutan Laut) Berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur

Kantor Pusat :

Kantor Perwakilan:

Jl. Pangeran Suriansyah No. 30-34 Samarinda – 75113 Kalimantan Timur, Indonesia Telp : 0541-732893/ 732897/ 731898/ 741921 Faksimili : 0541 – 732891/ 738324 Email : [email protected] Website : www.cani.co.id

APL Tower Lt. 35 Suite T3 Jl. Letjend S. Parman Kav. 28 Jakarta Utara 11540 Telp : 021 -29339369 Faksimili : 021 – 29339372/ 29339373

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA KONTRAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SAHAM ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. PERSEROAN TIDAK MENJAMIN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG AKAN DICATATKAN DI BEI AKAN DIPERDAGANGKAN SECARA AKTIF OLEH SEBAGIAN BESAR PEMEGANG SAHAM DI PASAR SEKUNDER. TERHADAP BIDANG USAHA PERSEROAN DI BIDANG PELAYARAN TERDAPAT PEMBATASAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBESAR MAKSIMAL 49% SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No.36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

-1-

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-40530 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091035.AH.01.09.Tahun-2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40531 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091036.AH.01.09.Tahun-2013 tanggal 1 Oktober 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Keterangan

Jumlah Saham 2.500.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Cipta Nusantara Abadi 2. PT Anugrah Semesta Langgeng Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Nominal (Rp) 250.000.000.000

300.038.400 325.041.600 625.080.000 1.874.920.000

Persentase (%)

30.003.840.000 32.504.160.000 62.508.000.000 187.492.000.000

48 52 100

Apabila seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini terjual, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut :

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Cipta Nusantara Abadi 2. PT Anugrah Semesta Langgeng 3. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100 per saham Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham Jumlah Jumlah Nominal Jumlah Jumlah Nominal (%) (%) Saham (Rp) Saham (Rp) 2.500.000.000 250.000.000.000 2.500.000.000 250.000.000.000 300.038.400 325.041.600 -

30.003.840.000 32.504.160.000 -

48 52 0

625.080.000

62.508.000.000

100

1.874.920.000

187.492.000.000

300.038.400 325.041.600 208.360.000

30.003.840.000 32.504.160.000 20.836.000.000

36 39 25

833.440.000

83.344.000.000

100

1.666.560.000

166.656.000.000

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.6, berikut adalah keterangan mengenai penerbitan saham Perseroan sebanyak 600.080.000 (enam ratus juta delapan puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar Rp60.008.000.000 (enam puluh milyar delapan puluh juta Rupiah) yang merupakan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut: a. Nama pemegang saham - PT Cipta Nusantara Abadi - PT Anugrah Semesta Langgeng b. Jumlah saham yang dimiliki oleh PT Cipta Nusantara Abadi dan PT Anugrah Semesta Langgeng:

No

Nama Pemegang Saham

1 PT Cipta Nusantara Abadi 2 PT Anugrah Semesta Langgeng Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Sebelum Pembagian Saham Bonus (Nominal Rp1.000.000/saham) Jumlah Jumlah Nominal Saham (Rp) 1.200 1.200.000.000 1.300 1.300.000.000 2.500 2.500.000.000

Setelah Pembagian Saham Bonus (Nominal Rp100/saham) Jumlah Saham 300.038.400 325.041.600 625.080.000

c. Nilai yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham

-2-

Jumlah Nominal (Rp) 30.003.840.000 32.504.160.000 62.508.000.000

Persentase (%) 48 52 100

Penerbitan saham tersebut berasal dari kapitalisasi laba ditahan Perseroan sejumlah Rp60.008.000.000 (enam puluh milyar delapan juta Rupiah), sehingga tidak ada nilai Rupiah yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham tersebut. d. Bentuk pembayaran dan metode penilaian Tidak terdapat pembayaran oleh Pemegang Saham kepada Perseroan karena penerbitan saham tersebut berasal dari kapitalisasi laba ditahan dan saham diterbitkan pada nilai nominal saham. e. Tanggal pembagian saham bonus dan pelaksanaannya Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, transaksi pembagian saham bonus dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2013 yang bersamaan dengan tanggal diberitahukannya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40531. f. Rencana pengalihan kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Tidak terdapat rencana pengalihan kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.6 tersebut dan Surat Pernyataan dari CNA dan PT Anugrah Semesta Langgeng yang keduanya tertanggal 28 November 2013, maka CNA dan PT Anugrah Semesta Langgeng tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Pembelian Saham Jatah Pasti Karyawan diberikan hak untuk membeli saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat dengan jatah pasti (fixed allotment) secara tunai pada saat Penawaran Umum dengan harga yang sama dengan harga Penawaran umum yang harus dibayar secara penuh oleh karyawan (“Pembelian Saham Jatah Pasti Karyawan”). Besar saham yang dibeli melalui Pembelian Saham Jatah Pasti Karyawan maksimum sebesar 1% yang harus dibayar penuh sesuai dengan harga saham perdana. Saham yang dibeli melalui Pembelian Saham Jatah Pasti Karyawan dapat diperjual-belikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah saham-saham Perseroan dicatatkan di BEI.

Pencatatan Saham di BEI Perseroan akan mencatatkan sebanyak 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) saham biasa atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) berasal dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel dan sebanyak 625.080.000 (enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu) atau sebesar 75% saham yang merupakan saham lama yang telah disetor sebelum Penawaran Umum Perdana. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan adalah sebanyak 833.440.000 (delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana. Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan dan/atau mencatatkan saham lain atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham Perseroan.

-3-

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya untuk membeli sebuah kapal AHTS untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan, dimana apabila terdapat kekurangan dana atas pembelian tersebut maka akan dibiayai oleh sumber dana internal Perseroan dan/atau pinjaman bank. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam penjajakan proses pemilihan pihak penjual kapal AHTS tersebut. Salah satu pihak yang sedang dalam proses penjajakan adalah PT ASL Shipyard Indonesia yang merupakan afiliasi Perseroan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri migas lepas pantai1, Perseroan berencana ke depannya akan memfokuskan pelayanannya ke industri ini. Pada industri tersebut, sebagian besar konsumen membutuhkan kapal AHTS yaitu jenis kapal tunda dengan ukuran lebih besar dan biasanya digunakan untuk membantu operasional rig perusahaan migas di lepas pantai. Oleh sebab itu, Perseroan berencana untuk membeli kapal jenis ini dari dana hasil Penawaran Umum. Harga kapal yang akan dibeli dapat berfluktuasi tergantung dari kurs yang berlaku saat pembelian. Rencana penggunaan dana tersebut diperkirakan akan dapat direalisasikan selambat-lambatnya pada tahun 2014. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK, sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana. Dalam penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, Perseroan akan mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, Perseroan wajib melaporkan rencana tersebut terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham. Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana, total perkiraan biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 9,44% (sembilan koma empat puluh empat persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi: 1. Biaya Penjamin Emisi Efek a. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) b. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) c. Biaya jasa penjualan (selling fee) 2. Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal a. Akuntan b. Konsultan Hukum c. Penilai Independen d. Biro Administrasi Efek e. Notaris 3. Biaya pencatatan dan biaya pendaftaran saham Perseroan 4. Biaya Lain-lain (percetakan, iklan, paparan publik, dan lain-lain)

1

: 3,0% : 2,0% : 0,5% : 0,5% : 2,34% : 1,40% : 0,96% : 0,20% : 0,18% : 0,42% : 0,94%

Presentasi Indonesia Oil and Gas Sector Outlook, Frost and Sullivan (25 April 2012), diakses melalui http://www.slideshare.net/FrostandSullivan/indonesia-2012-energy-power-outlook-briefingss, 27 September 2013

-4-

III.

PERNYATAAN HUTANG

Pernyataan hutang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan yang diterbitkan kembali No. RPC-4646/PSS/2013 tanggal 27 November 2013. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah USD69.585.114, terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar USD61.033.104 dan liabilitas jangka panjang sebesar USD8.552.010, dengan perincian sebagai berikut: (dalam USD) Uraian

Jumlah

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha: - Pihak ketiga - Pihak berelasi Beban akrual Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Utang pajak Utang lain-lain kepada pihak berelasi Pinjaman bank jangka pendek Utang kepada pemegang saham Pinjaman bank jangka panjang bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

1.812.936 166.607 379.239 114.442 336.966 33.217.336 2.500.000 3.087.386 19.418.192 61.033.104

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas pajak tangguhan Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Liabilitas jangka panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

833.501 7.704.000 14.509 8.552.010 69.585.114

JUMLAH LIABILITAS

1.

Utang Usaha

Utang usaha merupakan utang usaha sehubungan dengan: (i) pembelian persediaan dan suku cadang yang digunakan untuk keperluan kapal (ii) jasa perbaikan kapal (iii) biaya sewa kapal oleh Perseroan dan (iv) premi asuransi atas kapal-kapal yang dimiliki oleh Perseroan. Utang usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD1.979.543 dengan rincian utang usaha ke pihak ketiga sebesar USD1.812.936 dan utang usaha ke pihak berelasi sebesar USD166.607. Rincian utang usaha sebagai berikut: a. Berdasarkan mata uang (dalam USD) Uraian

Jumlah 629.177

Rupiah Dollar AS Dollar Singapura Euro Jumlah Utang Usaha

1.283.940 62.997 3.429 1.979.543

-5-

b.

Berdasarkan umur (dalam USD) Uraian

Jumlah 574.312

Belum jatuh tempo Telah jatuh tempo: - 1 - 30 hari - 31 - 60 hari - 61 - 90 hari - Lebih dari 90 hari Jumlah Utang Usaha

2.

160.745 274.473 309.671 660.342 1.979.543

Beban Akrual

Beban akrual Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD379.239 dengan rincian sebagai berikut: (dalam USD) Uraian

Jumlah 192.649

Biaya operasional kapal Jasa profesional Bunga Pembelian bahan bakar Keagenan Pemeliharaan Lain-lain Jumlah Beban Akrual

3.

41.337 40.977 32.367 30.652 30.019 11.238 379.239

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD114.442 dengan rincian sebagai berikut: (dalam USD) Uraian

Jumlah

Jamsostek Gaji karyawan Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

4.

7.620 106.822 114.442

Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD336.966 dengan rincian sebagai berikut: (dalam USD) Uraian

Jumlah 144.688

PPh Badan Utang pajak lain: Pajak Pertambahan Nilai PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 21 Jumlah Utang Pajak

5.

175.613 14.457 2.208 336.966

Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi

Utang lain-lain kepada pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD33.217.336 dengan rincian sebagai berikut:

-6-

(dalam USD) Uraian

Jumlah

Pemegang saham pengendali dari pemegang saham Perseroan, ASL Marine Holdings Ltd (“ASLM”)

6.

1.931.078

Entitas di bawah kendali ASLM: PT ASL Shipyard Indonesia ASL Shipyard Pte. Ltd. ASL Triaksa Offshore Pte Ltd. Capitol Aquaria Pte. Ltd. Capitol Shippings Pte. Ltd. Lightmode Pte. Ltd. ASL Offshore & Marine Pte. Ltd.

11.609.327 1.224.055 2.838.912 2.551.339 2.811.280 5.776.912 3.205.796

Pihak berelasi lainnya PT Agus Suta Line Jumlah Utang Lain-lain Kepada Pihak Berelasi

1.268.637 33.217.336

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD2.500.000 dengan rincian sebagai berikut: (dalam USD) Uraian

Jumlah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kredit agunan deposito 1 Kredit agunan deposito 2 Jumlah Pinjaman Bank Jangka Pendek

1.000.000 1.500.000 2.500.000

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk a. Kredit Agunan Deposito 1 Berdasarkan Perjanjian Kredit Agunan Deposito tanggal 19 Desember 2012 dan telah mengalami perubahan tanggal 18 Juni 2013, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Mandiri”) setuju untuk memberikan Kredit Agunan Deposito I (“KAD 1”) kepada Perseroan dengan nilai maksimum sebesar USD1.000.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 September 2013 dan selanjutnya diperpanjang berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Kredit Agunan Deposito No. CRO.SMR/0319/KAD/2012 tanggal 17 September 2013 yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2014. KAD 1 dikenakan tingkat bunga 1,5% diatas tingkat suku bunga deposito per tahun dengan tingkat bunga efektif sebesar 3,5% per tahun (2012: 3,25% per tahun). KAD 1 dijamin oleh deposito berjangka sebesar USD1.000.000 yang ditempatkan oleh PT Agus Suta Line, pihak berelasi. b. Kredit Agunan Deposito 2 Berdasarkan Perjanjian Kredit Agunan Deposito tanggal 20 Desember 2012 dan telah mengalami perubahan terakhir kali tanggal 18 Juni 2013, Mandiri setuju untuk memberikan Kredit Agunan Deposito 2 (“KAD 2”) kepada Perseroan dengan nilai maksimum sebesar USD1.500.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 September 2013 dan selanjutnya diperpanjang berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Kredit Agunan Deposito No. CRO.SMR/0324/KAD/2012 tanggal 17 September 2013 yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2014. KAD 2 dikenakan tingkat bunga 1,5% diatas tingkat suku bunga deposito per tahun dengan tingkat bunga efektif sebesar 3,5% per tahun (2012: 3,25% per tahun). KAD 2 dijamin oleh deposito berjangka sebesar USD1.500.000 yang ditempatkan oleh Suta Wijaya, pihak berelasi. Pada tanggal 30 Juni 2013, Perusahaan telah menarik seluruh KAD 2. Saldo terutang untuk KAD 2 pada tanggal 30 Juni 2013 sebesar USD1.500.000.

7.

Utang Kepada Pemegang Saham

Utang kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD3.087.386 dengan rincian sebagai berikut:

-7-

(dalam USD) Uraian

Jumlah

Suta Wijaya Agus Sudimen Jumlah Pinjaman Bank Jangka Pendek

8.

1.543.693 1.543.693 3.087.386

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Pinjaman bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD27.122.192 dengan rincian sebagai berikut: (dalam USD) Jumlah

Uraian Jatuh tempo dalam setahun: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapura Jumlah Pinjaman Bank Jangka Panjang – Jatuh tempo dalam setahun

16.418.192 3.000.000 19.418.192

Jatuh tempo lebih dari setahun: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapura Jumlah Pinjaman Bank Jangka Panjang – Jatuh tempo lebih dari setahun Jumlah Pinjaman Bank Jangka Panjang

7.704.000 7.704.000 27.122.192

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Berdasarkan perjanjian-perjanjian Kredit Investasi yang ditandatangani Perseroan dan Mandiri yang bertanggal berkisar antara tanggal 14 April 2011 sampai dengan 28 Desember 2012, Mandiri setuju untuk memberikan beberapa Kredit Investasi (“KI”) kepada Perseroan dengan total nilai maksimum sebesar USD28.253.860 untuk pembiayaan pembelian kapal-kapal yang telah dibeli oleh Perusahaan. KI jatuh tempo berkisar antara 36 bulan sampai dengan 60 bulan sejak masing-masing tanggal pencairan fasilitas kredit. KI dikenakan tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 berkisar antara 5% sampai 6,5% (2012: 5% sampai 6,5%; 2011: 5% sampai 7%) per tahun. Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dengan, diantaranya: 1. Hipotik Prioritas Pertama atas 21 buah kapal dan 1 buah crane milik Perseroan yang didanai oleh fasilitas pinjaman kredit diatas. 2. Jaminan Perusahaan dari PT Agus Suta Line. 3. Jaminan Pribadi dari Suta Wijaya dan Agus Sudimen. Berdasarkan Perjanjian KI tersebut, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi beberapa pembatasan yang dipersyaratkan oleh Mandiri, antara lain, Perseroan tidak diperbolehkan tanpa persetujuan Mandiri untuk merubah Anggaran Dasar Perusahaan termasuk merubah komposisi pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi, membagikan dividen, memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain dan mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan aset milik Perusahaan kepada pihak lain. Sehubungan dengan tindakan-tindakan tersebut di atas, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Mandiri berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Mandiri No. CBC.BLP/SMD.172/SPPK/2013 tanggal 27 September 2013 dan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Negative Covenant dari Mandiri No. CBC.BLP/SMD.180/2013 tanggal 8 Oktober 2013. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, terdapat KI dengan total nilai fasiltas sebesar USD19.130.821 yang telah dilunasi oleh Perusahaan. Jumlah pembayaran cicilan yang dilakukan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD2.847.495. Dalam hal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Perseroan, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai berikut: (i) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terkait dengan permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus; dan (ii) Pembagian dividen, Perseroan dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut dengan terlebih

-8-

dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Mandiri No. CBC.BLP/SMD.172/SPPK/2013 tanggal 27 September 2013 dan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Negative Covenant dari Mandiri No. CBC.BLP/SMD.180/2013 tanggal 8 Oktober 2013. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapura Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 14 Maret 2011 dan telah mengalami perubahan terakhir kali tanggal 8 Desember 2011, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapura (“OCBC”) setuju untuk memberikan beberapa fasilitas pinjaman berjangka kepada Perseroan sebagai berikut: a. Fasilitas Pinjaman Berjangka 1 Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka (“FPB 1”) dari OCBC dengan nilai maksimum sebesar USD9.120.000 untuk pembiayaan pembelian 1 buah Floating Crane Barge dan 3 buah kapal tunda. FPB 1 akan jatuh tempo selama 5 tahun sejak tanggal pencairan fasilitas atau berkisar antara tanggal 9 September 2016 dan 30 Juni 2017. FPB 1 dikenakan tingkat bunga sebesar SIBOR + 1,75% per tahun; tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 berkisar antara 2,10% sampai 2,21% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan telah menarik seluruh FPB 1. Saldo terutang untuk FPB 1 pada tanggal 30 Juni 2013 sebesar USD6.612.000. Jumlah pembayaran cicilan yang dilakukan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD760.000. b. Fasilitas Pinjaman Berjangka 2 Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka 2 (“FPB 2”) dari OCBC dengan nilai maksimum sebesar USD3.800.000 untuk pembiayaan pembelian 6 buah kapal. FPB 2 akan jatuh tempo selama 5 tahun sejak tanggal pencairan fasilitas atau tanggal 7 September 2016. FPB 2 dikenakan tingkat bunga sebesar SIBOR + 1,75% per tahun; tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 sebesar 2,10% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan telah menarik seluruh FPB 2. Saldo terutang untuk FPB 2 pada tanggal 30 Juni 2013 sebesar USD2.477.000. Jumlah pembayaran cicilan yang dilakukan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD315.000. c. Fasilitas Pinjaman Berjangka 3 Perseroan memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka 3 (“FPB 3”) dari OCBC dengan nilai maksimum sebesar USD2.100.000 untuk pembiayaan pembelian 3 buah kapal. FPB 3 akan jatuh tempo selama 5 tahun sejak tanggal pencairan fasilitas atau tanggal 7 September 2016. FPB 3 dikenakan tingkat bunga sebesar SIBOR + 1,75% per tahun; tingkat bunga efektif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 sebesar 2,21% (2012: 2,07% sampai 2,21%; 2011: 1,43% sampai 2,37%) per tahun. Selain fasilitas-fasilitas pinjaman berjangka diatas, Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit lain dari OCBC yaitu: Fasilitas Selisih Kurs dan Fasilitas Suku Bunga Derivatif dengan nilai maksimum masing-masing sebesar USD10.000.000 dan USD15.000.000. Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas tersebut. Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin dengan, diantaranya: 1. Hipotik Prioritas Pertama atas 13 buah kapal milik Perseroan yang didanai oleh fasilitas pinjaman kredit diatas. 2. Jaminan Perusahaan dari ASL Marine Holdings Ltd. dan PT Agus Suta Line pihak - pihak berelasi dengan nilai masing-masing sebesar 60% dan 40% dari nilai fasilitas pinjaman. 3. Sinking fund yang ditempatkan di OCBC dengan nilai minimum sebesar USD580.000 Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi beberapa pembatasan yang dipersyaratkan oleh OCBC, antara lain, menjaga beberapa rasio keuangan, menjaga Adjusted Tangible Networth sebesar minimum Rp80 milyar setiap saat; menjaga Adjusted Leverage Ratio tidak lebih dari 2 kali setiap saat; menjaga Interest Coverage Ratio minimum sebesar 5 kali setiap saat; ASL Marine Holdings Ltd. leverage tidak lebih dari 2,75 kali setiap saat.

9.

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD833.501 yang merupakan penyusutan aset tetap.

-9-

Komitmen Perseroan yang Timbul dari Perjanjian Sewa Pada tanggal 30 Juni 2013, Perseroan memiliki beberapa komitmen (ikatan) yang timbul dari perjanjian-perjanjian sewa berikut ini: 1. Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Agus Suta Line, pihak berelasi a. Perjanjian sewa menyewa dua unit kapal (BG AKT 151 dan BG AKT 152) dengan tonase kotor masing-masing 513 ton) No.007-CNI/VII/10 tanggal 25 Juli 2010 dengan harga sewa USD266 per hari per kapal terhitung sejak 25 Juli 2010 sampai tanggal 24 Juli 2013. b. Perjanjian sewa menyewa crawler crane Kobelco dengan kapasitas 250 ton No.001-ASL-CNI/I/12 tanggal 1 Januari 2012 dengan harga sewa Rp450 juta per bulan terhitung sejak 1 Januari 2012 sampai tanggal 16 Mei 2014. c. Perjanjian sewa menyewa satu unit kapal (TB Karya Abadi 3 dengan tonase kotor 118 ton) No.006/SC/ASLCNI/7/12 Addendum tanggal 5 Juli 2012 dengan harga sewa USD830 per hari terhitung sejak 1 September 2012 sampai tanggal 31 Oktober 2013. d. Perjanjian sewa menyewa satu unit kapal (ASL Mulia dengan tonase kotor 474 ton) No.007/ASL-CNI/11/12 tanggal 1 Oktober 2012 dengan harga sewa USD6.000 per hari terhitung sejak 1 November 2012 sampai tanggal 31 Oktober 2013. e. Perjanjian sewa menyewa satu set kapal (TB Karya Abadi 6 dan BG AKT 231 dengan tonase kotor 150 ton dan 1.441 ton) No.004/ASL-CNI/11/12 tanggal 14 November 2012 dengan harga sewa USD1.500 per hari terhitung sejak 14 November 2012 sampai tanggal 8 April 2014. f. Perjanjian sewa menyewa tiga unit kapal (BG AST 2401, BG AST 2402, dan BG AST 2403 dengan tonase kotor 1.894 ton, masing-masing) No.001/ASL-CNI/V/13 tanggal 3 Mei 2013 dengan harga sewa USD1.350 per hari per kapal terhitung sejak 5 Mei 2013 sampai tanggal 31 Desember 2013. g. Perjanjian sewa menyewa dua unit kapal (TB Trisakti II dan TB ASL Abadi II dengan tonase kotor 186 ton dan 157 ton) No.002/ASL-CNI/5/13 tanggal 1 Mei 2013 dengan harga sewa USD1.850 per hari terhitung sejak 10 Mei 2013 sampai tanggal 1 Agustus 2013. h. Perjanjian sewa menyewa satu unit kapal (TB Nusantara Abadi I dengan tonase kotor 323 ton) No.003/ASLCNI/6/13 tanggal 3 Juni 2013 dengan harga sewa USD3.000 per hari terhitung sejak 3 Juni 2013 sampai tanggal 31 Desember 2013. i. Perjanjian sewa menyewa satu unit kapal (ASL Mantrus dengan tonase kotor 474 ton) No.004/ASL-CNI/6/13 tanggal 4 Juni 2013 dengan harga sewa USD6.000 per hari terhitung sejak 4 Junl 2013 sampal tanggal 31 Desember 2013. 2. PT Surya Bahau Mandiri, pihak ketiga Perjanjian sewa menyewa satu unit kapal (TMN 30 P dengan tonase kotor 2.356 ton) berdasarkan akta notaris No. 26 tanggal 4 September 2012 dari Khairu Subhan, SH, Notaris di Samarinda, dengan harga sewa sebesar USD3.780.000 terhitung sejak 4 April 2011 sampal dengan tanggal 10 September 2014. 3. PT McConnell Dowell Indonesia, pihak ketiga a. Perjanjian sewa kapal (BG Capitol 1802 dengan tonase kotor 919 ton) No. AOM/PTCNIBG/2K13-025 tanggal 22 Febuari 2013 dengan harga sewa sebesar USD45.000 per bulan selama periode enam bulan terhitung tanggal 7 Maret 2013 dan diperpanjang dengan opsi dari penyewa. b. Perjanjlan sewa kapal (ASL Abadi 1 dengan tonase kotor 157 ton) No-AOM/PTCNITG/2K13-025-1 tanggal 5 Maret 2013 dengan harga sewa sebesar USD27.000 per bulan selama periode enam bulan terhitung tanggal 7 Maret 2013 dan diperpanjang dengan opsi dari penyewa.

Pada tanggal 30 Juni 2013 tidak terdapat kontijensi yang dimiliki oleh Perseroan. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa per tanggal 30 Juni 2013, Perseroan tidak memiliki liabilitas dan ikatan lain kecuali yang telah dinyatakan diatas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan serta disajikan dalam Prospektus ini.

- 10 -

Setelah tanggal 30 Juni 2013 hingga tanggal laporan auditor independen serta dari tanggal laporan auditor independen hingga tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan memiliki liabilitas baru berupa hutang lain-lain kepada PT Agus Suta Line, pihak berelasi sebesar USD6.739.120 sehubungan dengan pengadaan kapal QAL Ranger (spesifikasi: isi kotor 1575 GT, isi bersih 472 NT, dan tanda selar GT. 1575 Nomor 2931/Iik) sesuai dengan perjanjian tanggal 3 September 2013. Perseroan juga menyelesaian hutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar USD231.731 dengan melakukan perjumpaan utang dengan pihak berelasi terkait pada tanggal 26 Nopember 2013. Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibankewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

- 11 -

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatancatatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVI pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan yang diterbitkan kembali No. RPC-4646/PSS/2013 tanggal 27 November 2013, laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 yang telah direview oleh KAP Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young), dengan laporan yang diterbitkan kembali No. RPC-864/PSS/2013/DAU tanggal 27 November 2013, serta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP Drs Bernadi & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan no. 4782 tanggal 30 Agustus 2013. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia.

1. Umum Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Capitol Nusantara Indonesia No. 96, tanggal 31 Agustus 2004, dibuat di hadapan Indrawan Adhi Bakti, S.H., Notaris di Balikpapan. Akta pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C00376.HT.01.01.TH.2005, tanggal 6 Januari 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda No. 14/BH.17.01/II/06, tanggal 8 Februari 2006, serta diumumkan dalam BNRI No. 44, tanggal 2 Juni 2006, Tambahan No. 5949. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-40530 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091035.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40531 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091036.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013, RUPS Perseroan menyetujui: 1.

2. 3. 4.

5.

Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka. Perubahan nama Perseroan menjadi perseroan terbatas PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. Perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah). Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp62.508.000.000 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan juta Rupiah). Dalam peningkatan modal tersebut, Perseroan menerbitkan sebanyak 600.080.000 (enam ratus juta delapan puluh ribu) saham baru yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai berikut: (i) CNA sebanyak 288.038.400 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham, dan (ii) PT Anugrah Semesta Langgeng sebanyak 312.041.600 (tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam ratus) saham, sehingga setelah peningkatan modal tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: (i) CNA sebanyak 300.038.400 (tiga ratus juta tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham, dan (ii) PT Anugrah Semesta Langgeng sebanyak 325.041.600 (tiga ratus dua puluh lima juta empat puluh satu ribu enam ratus) saham.

- 12 -

6.

Untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyakbanyaknya 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. 7. Untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia. 8. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. 9. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: (a) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, (b) mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut, dan (c) hal-hal lain yang berkaitan. 10. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum saham kepada Masyarakat. 11. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, termasuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Maksud dan tujuan Perseroan diatur dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, Pasal 3, adalah berusaha dalam bidang pelayaran (pengangkutan laut). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain: 1.

Kegiatan usaha utama: menjalankan usaha di bidang pelayaran (pengangkutan laut) dalam negeri yang meliputi: (a) pelayaran dan pengangkutan laut, yaitu menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang, hewan maupun barang, maupun minyak/gas menggunakan tanker, (b) pelayaran dalam negeri, yaitu menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur (liner) dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal, (c) keagenan kapal, yaitu menjalankan usaha sebagai agen kapal-kapal atau perusahaan-perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri, (d) jasa penyewaan kapal laut, yaitu menjalankan usaha penyewaan kapal laut (chartering), (e) jasa penyewaan peralatan pelayaran, yaitu menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup data-processing, equipment part list serta kegiatan usaha yang terkait, (f) perwakilan pelayaran (perusahaan angkutan laut), yaitu menjalankan usaha sebagai perwakilan/owner’s representative dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri, dan

- 13 -

(g) usaha penundaan kapal, yaitu menjalankan usaha penundaan kapal. 2.

Kegiatan usaha penunjang antara lain: (a) menjalankan usaha angkutan perairan pelabuhan, merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan, (b) menjalankan usaha bongkar muat barang, yaitu kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya, (c) menjalankan usaha tally, yang meliputi cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping peti kemas untuk kepentingan sendiri, dan (d) menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berdiri pada tahun 2004 dengan dengan kegiatan utama adalah berusaha dalam bidang pelayaran (pengangkutan laut). Perseroan memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan No. BXXV-105/AL58 tanggal 7 Maret 2005 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP – Besar) No. 503/00417/17-01/PB/BPPTSP-C/IX/2012 tanggal 28 September 2012. Berdasarkan surat keterangan domisili No. 145/470/KM/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009, Perseroan berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Operasi Perseroan Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar Perekonomian Indonesia pada triwulan II tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan positif yang memberikan peluang cukup menjanjikan bagi Perseroan. Berdasarkan informasi dari BPS tanggal 2 Agustus 2013, Pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga mencapai Rp2.210,1 triliun. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi (yoy) adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,46% (sebelas koma empat puluh enam persen) dan sektor Listrik, Gas dan Air sebesar 4,84% (empat koma delapan puluh empat persen). Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menggerakan berbagai bidang termasuk didalamnya permintaan jasa Perseroan dibidang pelayaran. Melihat pertumbuhan perekonomian dan kondisi yang positif diatas, Perseroan optimis kegiatan usaha Perseroan akan semakin berkembang. Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan Kebijakan Pemerintah dalam industri perkapalan, industri keuangan dan pertambangan juga mempengaruhi Perseroan. Kebijakan Pemerintah dalam industri perkapalan seperti asas cabotage sangat berdampak positif bagi Perseroan. Kebijakan dalam sektor keuangan seperti kebijakan moneter dan fiskal akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara umum. Kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga pinjaman bisa menjadi pendorong iklim investasi sehingga meningkatkan permintaan pelanggan terhadap jasa Perseroan. Sebaliknya kebijakan moneter yang ketat seperti meningkatkan suku bunga akan menurunkan permintaan dari pelanggan Perseroan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) Pemerintah. Kebijakan fiskal dapat berupa tax holiday, penurunan tarif pajak serta penurunan bea masuk dan lain-lain. Kebijakan tersebut akan berdampak kepada Perseroan. Selain itu kebijakan Pemerintah dalam industri pertambangan batu bara dan mineral lainnya dapat berdampak pada pendapatan Perseroan karena sebagian pelanggan Perseroan adalah konsumen pemakai batubara. Kapasitas dan Jumlah Armada Perseroan Jumlah kapal dalam armada Perseroan merupakan faktor tunggal yang sangat penting yang dapat secara langsung mempengaruhi hasil operasi. Sejalan dengan bertambahnya jumlah kapal dalam armada Perseroan maka pendapatan akan meningkat, namun sebaliknya beban operasional Perseroan juga akan meningkat.

- 14 -

Konsumen terbesar Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah PT Hai Yin dan PT Agus Suta Line (“ASL”). ASL merupakan afiliasi dari Perseroan yang didirikan sejak tahun 1988 dengan kegiatan utama penyewaan kapal ke perusahaan-perusahaan minyak dan gas. Konsumen terbesar ASL adalah Total E&P Indonesia. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 kapal AHT/AHTS, 27 kapal tunda, 28 kapal tongkang dan 2 crawler crane.

3. Analisa Keuangan A. Laporan Laba Rugi Komprehensif Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan. (dalam USD) Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 2011 2010


Keterangan

Pendapatan Beban pokok pendapatan Laba Bruto

10.543.355 (8.879.103) 1.664.252

9.699.068 (7.343.934) 2.355.134

19.859.397 (15.428.267) 4.431.130

18.991.841 (13.448.898) 5.542.943

13.108.684 (9.477.336) 3.631.348

Beban umum dan administrasi Pendapatan operasi lainnya Beban operasi lainnya Laba Usaha

(671.564) 687.331 1.680.019

(1.180.619) 201.654 (724.191) 651.978

(1.602.124) 243.210 (1.453.165) 1.619.051

(572.941) 938.880 5.908.882

(175.551) (1.543.337) 1.912.460

Pendapatan keuangan Biaya keuangan Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan

8.744 (674.980) 1.013.783 (469.561)

38.306 (581.302) 108.982 (380.064)

14.649 (1.288.875) 344.825 (658.602)

6.559 (630.477) 5.284.964 (605.355)

1.215 (293.019) 1.620.656 (82.063)

Laba/(rugi) periode/tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak

544.222

(271.082)

(313.777)

4.679.609

1.538.593

-

-

-

-

-

Total laba/(rugi) komprehensif

544.222

(271.082)

(313.777)

4.679.609

1.538.593

218

(108)

(126)

1.872

615

Laba/(rugi) per saham dasar *tidak diaudit

Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Beban Pokok Penjualan dan Laba Bruto Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 – 2012 serta Periode 6 Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2013 (dalam USD) 25,000,000

20,000,000 15,000,000

Pendapatan Beban pokok pendapatan

10,000,000

Laba bruto

5,000,000 0 Des-10

Des-11

Des-12

Jun-12

- 15 -

Jun-13

a. Pendapatan Pendapatan Perseroan terdiri dari sewa kapal dan jasa keagenan. Berikut adalah perkembangan pendapatan Perseroan selama 3 tahun terakhir. (dalam USD) Keterangan


Sewa kapal Jasa keagenan Jumlah pendapatan

10.472.318 71.037 10.543.355

9.688.302 10.766 9.699.068

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 19.771.994 87.403 19.859.397

2011 18.902.070 89.771 18.991.841

2010 13.055.834 52.850 13.108.684

*tidak diaudit

Perbandingan Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dengan 30 Juni 2012 Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD10.543.355, mengalami kenaikan sebesar USD844.287 atau 8,70% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 sebesar USD9.699.068. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan sewa kapal Perseroan sebesar USD784.016 atau 8,09% yang disebabkan oleh adanya kontrak baru untuk penyewaan kapal pada bulan Januari, Maret, dan April 2013. Perbandingan Pendapatan tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 Pendapatan tahun 2012 adalah sebesar USD19.859.397, mengalami kenaikan sebesar USD867.556 atau 4,57% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2011 sebesar USD18.991.841. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan sewa kapal Perseroan sebesar USD869.924 atau 4,60%. Kenaikan pendapatan tidak terlalu signifikan disebabkan oleh berakhirnya kontrak pemakaian beberapa kapal. Namun, Perseroan tetap memperoleh kontrak baru untuk 5 unit Kapal Tunda pada Februari 2012 serta 8 Kapal Tunda dan Barge pada Maret 2012. Perbandingan Pendapatan tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 Pendapatan tahun 2011 adalah sebesar USD18.991.841, mengalami kenaikan sebesar USD5.883.157 atau 44,88% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010 sebesar USD13.108.684. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan sewa kapal Perseroan sebesar USD5.846.236 atau 44,78% yang disebabkan oleh adanya kontrak baru untuk penyewaan kapal tunda dan tongkan pada April, Mei, dan September 2011 yang cukup besar untuk mendongkrak pendapatan Perseroan. b. Beban Pokok Pendapatan Beban pokok pendapatan Perseroan terdiri dari: (dalam USD) Keterangan

Penyusutan dan penurunan nilai Sewa kapal Bahan bakar kapal Biaya gaji awak kapal Biaya awak kapal Biaya pemasaran Biaya perjalanan dinas Biaya keagenan Biaya operasional kapal lainnya Jumlah beban pokok pendapatan

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 2012*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

2011

2010

3.782.900 1.452.050 750.666 420.738 325.754 323.711 61.908 31.979 1.729.397

3.550.037 883.090 462.039 299.993 210.471 423.577 113.537 10.628 1.390.562

7.021.684 1.878.612 1.170.663 688.914 490.432 1.041.760 193.699 71.210 2.871.293

5.891.222 1.841.874 561.194 1.116.080 331.087 444.533 672.481 78.293 2.512.134

4.787.557 1.997.166 46.364 2.646.249

8.879.103

7.343.934

15.428.267

13.448.898

9.477.336

*tidak diaudit

- 16 -

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dengan 30 Juni 2012 Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD8.879.103, mengalami kenaikan sebesar USD1.535.169 atau 20,90% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 sebesar USD7.343.934. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya (a) kenaikan sewa kapal sebesar USD568.960 atau 64,43% yang disebabkan oleh penambahan jumlah kapal yang disewa oleh Perseroan dari 10 unit menjadi 14 unit karena pertambahan permintaan dari konsumen dan (b) biaya bahan bakar kapal sebesar USD288.627 atau 62,47% karena adanya pertambahan kapal Perseroan. Perbandingan Beban Pokok Pendapatan tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 Beban pokok pendapatan Perseroan tahun 2012 adalah sebesar USD15.428.267, mengalami kenaikan sebesar USD1.979.369 atau 14,72% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2011 sebesar USD13.448.898. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan (a) biaya penyusutan dan penurunan nilai sebesar USD 1.130.462 atau 19,19% yang disebabkan pembelian 2 unit tug boat dan 1 unit bangunan kantor di Jakarta beserta inventaris kantornya, (b) kenaikan bahan bakar kapal sebesar USD609.469 atau 108,60% karena adanya kontrak dimana biaya bahan bakarnya ditanggung oleh Perseroan, serta (c) kenaikan biaya pemasaran sebesar USD 597.227 atau 134,55% karena gencarnya pemasaran yang dilakukan Perseroan ke perusahaan-perusahaan migas. Perbandingan Beban Pokok Pendapatan tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 Beban pokok pendapatan tahun 2011 adalah sebesar USD13.448.898, mengalami kenaikan sebesar USD3.971.562 atau 41,91% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan tahun 2010 sebesar USD9.477.336. Hal ini terutama disebabkan biaya peyusutan sebesar USD1.103.665 atau 23,05% dari total beban pokok pendapatan. c. Beban Umum dan Administrasi Berikut adalah rincian dari Beban Umum dan Administrasi Perseroan: (dalam USD) Keterangan

Cadangan kerugian penurunan nilai Gaji dan tunjangan lainnya Jasa profesional Hiburan Perjalanan dinas Lainnya Jumlah Beban Umum dan Administrasi



2011

2010

252.705 107.379 86.898 48.774 19.756 156.052

790.275 97.099 27.569 167.435 32.193 66.048

1.017.731 161.702 44.177 180.681 67.667 130.166

126.920 218.562 56.977 31.060 139.422

99.648 11.201 24.958 10.359 29.385

671.564

1.180.619

1.602.124

572.941

175.551

*tidak diaudit

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 dengan 30 Juni 2012 Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD671.564, mengalami penurunan sebesar USD509.055 atau 43,12% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 sebesar USD1.180.619. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar USD537.570 atau 68,02%. Perbandingan Beban Umum dan Administrasi tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 Beban umum dan administrasi tahun 2012 adalah sebesar USD1.602.124, mengalami kenaikan sebesar USD1.029.183 atau 179,63% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi tahun 2011 sebesar USD572.941. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya cadangan kerugian penurunan nilai sebesar USD1.017.731 sebagai akibat tingginya jumlah piutang usaha yang memiliki usia lebih dari 90 hari, sedangkan pada tahun 2011, berdasarkan umur piutang usaha, jumlah piutang usaha yang berusia lebih dari 90 hari relatif lebih kecil.

- 17 -

Perbandingan Beban Umum dan Administrasi tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 Beban umum dan administrasi tahun 2011 adalah sebesar USD572.941, mengalami kenaikan sebesar USD 397.390 atau 226,37% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2010 sebesar USD175.551. Hal ini terutama disebabkan (a) kenaikan biaya jasa profesional sebesar USD207.361 atau 1.851,27% karena Perseroan melakukan pemeriksaan kapal-kapalnya ke surveyor kapal dan (b) kenaikan biaya lainnya sebesar USD 110.037 atau sebesar 374,47% karena adanya biaya perikatan kredit yang besar sehubungan dengan meningkatnya pembiayaan dari bank dari tahun 2010 ke tahun 2011. d. Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Laba (rugi) periode/tahun berjalan Perseroan merupakan Laba sebelum Beban Pajak dikurangi dengan Beban Pajak seperti pada tabel berikut:

Keterangan

Pendapatan Beban pokok pendapatan Laba bruto Laba usaha Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN


(dalam USD) Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 2011 2010

10.543.355 (8.879.103) 1.664.252 1.680.019 1.013.783 (469.561)

9.699.068 (7.343.934) 2.355.134 651.978 108.982 (380.064)

19.859.397 (15.428.267) 4.431.130 1.619.051 344.825 (658.602)

18.991.841 (13.448.898) 5.542.943 5.908.882 5.284.964 (605.355)

13.108.684 (9.477.336) 3.631.348 1.912.460 1.620.656 (82.063)

544.222

(271.082)

(313.777)

4.679.609

1.538.593

*tidak diaudit

Perbandingan Laba (Rugi) Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dengan 30 Juni 2012 Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD544.222, mengalami kenaikan sebesar USD815.304 jika dibandingkan dengan rugi yang terjadi pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 sebesar USD(271.082) atau 300,76%. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar USD844.287 atau 8,7% dan kenaikan laba usaha sebesar USD1.028.041 atau 157,68% yang disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi serta beban operasi lainnya. Perbandingan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 Rugi tahun berjalan Perseroan pada tahun 2012 adalah sebesar USD(313.777), mengalami penurunan sebesar USD4.993.386 atau 106,71% jika dibandingkan dengan laba tahun 2011 sebesar USD4.679.609. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan sebesar USD1.979.369, kenaikan beban umum dan administrasi sebesar USD 1.029.183, dan adanya tambahan beban operasi lainnya sebesar USD1.453.165 pada tahun 2012. Perbandingan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar USD4.679.609, mengalami kenaikan sebesar USD3.141.016 atau 204,15% dibandingkan dengan laba tahun 2010 sebesar USD1.538.593. Hal ini terutama disebabkan kenaikan pendapatan sebesar USD5.883.157 pada tahun 2011 dan nihilnya beban operasi lainnya pada tahun 2011 dari USD 1.543.337 pada tahun 2010.

B. Laporan Posisi Keuangan Grafik berikut menggambarkan perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan dari tahun 2010 hingga 30 Juni 2013.

- 18 -

Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan 31 Desember 2010-2012 dan 30 Juni 2013 (dalam USD) 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000

Total Aset

40,000,000

Total Liabilitas Total Ekuitas

30,000,000

20,000,000 10,000,000 0 Des-10

Des-11

Des-12

Jun-13

a. Aset Berikut adalah rincian dari Aset Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari Laporan Keuangan Perseroan: (dalam USD) 30 Juni 2013

Keterangan ASET LANCAR Kas dan bank Piutang usaha: - Pihak ketiga, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai - Pihak berelasi Pajak dibayar dimuka Piutang lain-lain: - Pihak Ketiga - Pihak berelasi Biaya dibayar dimuka Aset lancar lainnya

2012

31 Desember 2011

2010

104.153

1.177.408

1.307.982

867.808

6.609.439

5.155.487

4.194.878

4.762.001

4.759.283 -

2.874.206 -

2.225.407 -

1.323.659 8.014

5.711 231.731 183.742 -

9.807 222.936 339.874 -

13.092 237.736 267.752 64.887

10.397 238.825 273.174 194.056

Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Estimasi tagihan pajak Aset pajak tangguhan Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Uang muka pembelian aset tetap: - Pihak Ketiga - Pihak berelasi Aset keuangan tidak lancar Aset tidak lancar lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar

11.894.059

9.779.718

8.311.734

7.677.934

25.789 68.804.544

26.480 60.346.762

65.106.222

166.046 47.208.497

714.513 216.367 69.761.213

3.593.582 114.227 610.850 84.499 64.776.400

156.933 114.227 591.729 76.551 66.045.662

47.374.543

JUMLAH ASET

81.655.272

74.556.118

74.357.396

55.052.477

Perbandingan Aset 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 Aset Perseroan 30 Juni 2013 adalah sebesar USD81.655.272, mengalami kenaikan sebesar USD7.099.154 atau 9,52% dibandingkan dengan 31 Desember 2012 sebesar USD74.556.118. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar USD 4.984.813 atau 7,70%. Kenaikan aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap (setelah dikurangi penyusutan) sebesar USD8.457.782 atau 14,02% karena kenaikan jumlah kapal. Perbandingan Aset 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

- 19 -

Aset Perseroan 31 Desember 2012 adalah sebesar USD74.556.118, mengalami kenaikan sebesar USD 198.722 atau 0,27% dibandingkan dengan 31 Desember 2011 sebesar USD74.357.396. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tidak lancar sebesar USD1.269.262 atau 1,92% dari tahun 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap (setelah dikurangi penyusutan) sebesar USD 4.759.460 atau 7,31% dari tahun 2011 karena adanya penurunan jumlah kapal. Namun, pada 31 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pembelian dengan uang muka sebesar USD3.593.582 untuk pembelian kapal dari pihak ketiga. Perbandingan Aset 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 Aset Perseroan 31 Desember 2011 adalah sebesar USD74.357.396, mengalami kenaikan sebesar USD19.304.919 atau 35,07% dibandingkan dengan 31 Desember 2010 sebesar USD55.052.477. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar USD18.671.119 atau 39,41% yang disebabkan oleh kenaikan aset tetap (setelah dikurangi penyusutan) sebesar USD 17.897.725 atau 37,91% akibat adanya penambahan jumlah kapal. b. Liabilitas Berikut adalah rincian dari Liabilitas Pereroan yang angka-angkanya dikutip dari Laporan Keuangan Perseroan: (dalam USD) 30 Juni 2013

Keterangan LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha: - Pihak ketiga - Pihak berelasi Beban akrual

1.812.936 166.607 379.239

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

114.442

2012

942.603 44.978 357.767

31 Desember 2011

2010

442.061 155.799 448.010

923.255 26.467 223.949

6.010

27.159

336.978 35.220.102 1.287.386

74.268 41.996.353 1.287.386

Utang pajak Utang lain-lain kepada pihak berelasi Pinjaman bank jangka pendek Utang kepada pemegang saham Pinjaman bank jangka panjang bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun

336.966 33.217.336 2.500.000 3.087.386

5.630 403.262 25.754.953 2.500.000 1.287.386

19.418.192

22.265.682

6.536.456

1.666.464

Total Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas pajak tangguhan Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Liabilitas jangka panjang lainnya Total Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS

61.033.104

53.562.261

44.432.802

46.225.301

833.501

500.142

130.350

-

7.704.000

8.954.000

17.954.531

1.667.072

14.509 8.552.010 69.585.114

13.779 9.467.921 63.030.182

18.084.881 62.517.683

1.667.072 47.892.373

Perbandingan Liabilitas 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 Liabilitas Perseroan 30 Juni 2013 adalah sebesar USD69.585.114, mengalami kenaikan sebesar USD 6.554.932 atau 10,40% dibandingkan dengan 31 Desember 2012 sebesar USD63.030.182. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar USD 7.470.843 atau 13,95% karena penambahan utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar USD 7.462.383 atau 28,97% yaitu terutama kepada PT ASL Shipyard Indonesia. Perbandingan Liabilitas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 Liabilitas Perseroan 31 Desember 2012 adalah sebesar USD63.030.182, mengalami kenaikan sebesar USD512.499 atau hanya 0,82% dibandingkan dengan 31 Desember 2011 sebesar USD 62.517.683. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar USD 9.465.149 atau 26,87% yaitu terutama pembayaran utang kepada pihak berelasi walaupun ada peningkatan pinjaman bank sebesar USD9.228.695.

- 20 -

Perbandingan Liabilitas 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 Liabilitas Perseroan 31 Desember 2011 adalah sebesar USD 62.517.683, mengalami kenaikan sebesar USD14.625.310 atau 30,54% dibandingkan dengan 31 Desember 2010 sebesar USD47.892.373. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan pinjaman bank untuk pembelian kapal sebesar USD4.869.992 untuk bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun dan USD 16.287.459 untuk bagian yang jatuh tempo di atas satu tahun. Sedangkan, utang pihak berelasi Perseroan mengalami penurunan karena adanya pembayaran sebesar USD6.776.251 atau 16,14%. c. Ekuitas Berikut adalah rincian dari Ekuitas Pereroan yang angka-angkanya dikutip dari Laporan Keuangan Perseroan: (dalam USD) 30 Juni 2013

2012

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 2.500 saham Saldo Laba – belum ditentukan penggunaannya

267.809 11.802.349

267.809 11.258.127

267.809 11.571.904

267.809 6.892.295

TOTAL EKUITAS

12.070.158

11.525.936

11.839.713

7.160.104

Keterangan

31 Desember 2011

2010

Perbandingan Ekuitas 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 Ekuitas Perseroan per 30 Juni 2013 adalah sebesar USD12.070.158, mengalami kenaikan sebesar USD544.222 atau 4,72% dibandingkan dengan 31 Desember 2012 sebesar USD11.525.936. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba akibat laba periode berjalan Perseroan sebesar USD544.222 dari 31 Desember 2012 ke 30 Juni 2013. Perbandingan Ekuitas 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 Ekuitas Perseroan 31 Desember 2012 adalah sebesar USD11.525.936, mengalami peurunan sebesar USD313.777 atau 2,65% dibandingkan dengan 31 Desember 2011 sebesar USD. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba akibat rugi tahun berjalan Perseroan sebesar USD313.777 selama tahun 2012. Perbandingan Ekuitas 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 Ekuitas Perseroan 31 Desember 2011 adalah sebesar USD11.839.713, mengalami kenaikan sebesar USD 4.679.609 atau 65,36% dibandingkan dengan 31 Desember 2010 sebesar USD7.160.104. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba akibat laba tahun berjalan Perseroan sebesar USD 4.679.609 selama tahun 2011. C.

Arus Kas

Berikut adalah Arus Kas Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari Laporan Keuangan Perseroan:

Keterangan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI: Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok Pembayaran kepada karyawan Penghasilan bunga yang diterima Pembayaran pajak penghasilan Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI: Perolehan aset tetap Uang muka pembelian aset tetap, neto Penerimaan dari penjualan aset tetap Pembayaran pengedokan kapal Penambahan dana yang dibatasi penggunaannya Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni Jun-13 Jun-12*

(dalam USD) Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember Des-12 Des-11 Des-10

6.942.825 (2.610.384) (740.963) 5.081 (88.062) 3.508.497

8.311.650 (3.452.625) (572.525) 1.980 (148.395) 4.140.085

17.247.058 (7.594.845)

18.658.305 (6.680.021)

(1.351.923) 3.981 (312.297) 7.991.974

(1.597.931) 8.160 (283.596) 10.104.917

9.931.548 (4.822.903) (85.691) 1.215 (241.906) 4.782.263

(2.144.189) (199.480) (100.000) (2.443.669)

(13.080.369) 1.766.010 (67.137) (11.381.496)

(14.322.834) (3.593.582) 1.766.010 (80.390) (16.230.796)

(29.403.598) (271.160) (121.510) (591.729) (30.387.997)

(7.316.467) (7.316.467)

- 21 -

Keterangan Penerimaan pinjaman bank jangka pendek Pinjaman bank jangka panjang: - Penerimaan - Pembayaran Pembayaran bunga Penerimaan utang dari pemegang saham Penerimaan hutang lain-lain dari pihak berelasi Arus kas neto yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni Jun-13 Jun-12* -

(dalam USD) Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember Des-12 Des-11 Des-10 2.500.000 -

(4.097.490) (638.987) 1.800.000 800.000

11.855.148 (3.340.231) (483.986) -

14.735.150 (8.006.455) (1.105.713) -

23.538.710 (2.381.258) (423.135) -

(1.666.464) (290.000) -

(2.136.477)

8.030.931

8.122.982

20.734.317

(1.956.464)

(1.606)

(7.657)

(14.734)

(11.063)

3.459

(1.073.255)

781.863

(130.574)

440.174

(4.487.209)

1.177.408 104.153

1.307.982 2.089.845

1.307.982 1.177.408

867.808 1.307.982

5.355.017 867.808

* tidak diaudit a. Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perbandingan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD3.508.497, mengalami penurunan sebesar USD631.588 atau 15,26% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 sebesar USD4.140.085. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD 1.368.825 atau 16,47%. Perbandingan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi tahun 2012 dan 2011 Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun 2012 adalah sebesar USD7.991.974, mengalami penurunan sebesar USD2.112.943 atau 20,91% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar USD 10.104.917. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.411.247 atau 7,56%. Perbandingan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi tahun 2011 dan 2010 Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar USD10.104.917, mengalami kenaikan sebesar USD5.322.654 atau 111,30% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar USD4.782.263. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD8.726.757 atau 87,87%. b. Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perbandingan Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD(2.443.669), mengalami penurunan sebesar USD8.937.827 atau 78,53% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 sebesar USD(11.381.496). Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap sebesar USD10.936.180 atau sebesar 83,61%. Perbandingan Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2012 dan 2011 Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun 2012 adalah sebesar USD(16.230.796), mengalami penurunan sebesar USD14.157.201 atau 46,59% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar USD(30.387.997). Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap sebesar USD15.080.764 atau sebesar 51,29%. Perbandingan Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2011 dan 2010 Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar USD(30.387.997), mengalami kenaikan sebesar USD23.071.530 atau 315,34% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar

- 22 -

USD(7.316.467). Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap sebesar USD(22.087.131) atau sebesar 301,88%. c. Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perbandingan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 30 Juni 2012 Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD(2.136.477), mengalami penurunan sebesar USD10.167.408 atau 126,60% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 sebesar USD8.030.931. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD11.855.148 pada periode 6 (enam) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013. Perbandingan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2012 dan 2011 Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun 2012 adalah sebesar USD8.122.982, mengalami penurunan sebesar USD12.611.335 atau 60,82% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar USD20.734.317. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD8.803.560 atau 37,40% dan kenaikan pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar USD5.625.197 atau 236,23%. Perbandingan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2011 dan 2010 Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar USD20.734.317, mengalami kenaikan sebesar USD22.690.781 atau 1.159,79%% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar USD(1.956.464). Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar USD23.538.710. D. Rasio Keuangan a. Solvabilitas

Keterangan Liabilitas Ekuitas Aset Solvabilitas Ekuitas (Debt to Equity Ratio) Solvabilitas Aset (Debt to Asset Ratio)

30 Juni 2013 69.585.114 12.070.158 81.655.272

2012 63.030.182 11.525.936 74.556.118

5,77 x 0,85 x

5,47 x 0,85 x

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain) 31 Desember 2011 2010 62.517.683 47.892.373 11.839.713 7.160.104 74.357.396 55.052.477 5,28 x 0,84 x

6,69 x 0,87 x

Tingkat solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya dengan menggunakan modal sendiri maupun seluruh aset yang dimiliki. Tingkat solvabilitas diukur dengan perbandingan seluruh liabilitas dengan ekuitas atau dengan seluruh aset. Solvabilitas Ekuitas Perseroan dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas untuk per 30 Juni 2013 dan per 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing adalah 5,77x, 5,47x, 5,28x, dan 6,69x. Solvabilitas Aset Perseroan dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset untuk per 30 Juni 2013 dan per 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing adalah 0,85x, 0,85x, 0,84x, dan 0,87x. Angka-angka di atas menunjukkan rata-rata solvabilitas yang stabil. b. Imbal Hasil

Laba Periode/Tahun Berjalan Ekuitas Aset

30 Juni 2013 544.222 12.070.158 81.655.272

2012 (313.777) 11.525.936 74.556.118

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas Imbal Hasil Rata-rata Aset

4,61% 0,70%

-2,69% -0,42%

Keterangan

- 23 -

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain) 31 Desember 2011 2010 4.679.609 1.538.593 11.839.713 7.160.104 74.357.396 55.052.477 49,26% 7,23%

24,59% 18,25%

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan rata-rata ekuitas Perseroan. Rata-rata Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, dan 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masingmasing adalah 4,61%, -2,69%, 49,26%, dan 24,59%. Imbal Hasil Rata-rata Investasi adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata aset Perseroan. Rata-rata Imbal Hasil Investasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2013, dan 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masingmasing adalah 0,70%, -0,42%, 7,23%, dan 18,25%.

c. Likuiditas

Keterangan Aset Lancar Liabilitas Jangka Pendek Tingkat Likuiditas

30 Juni 2013 11.894.059 61.033.104 0,19 x

2012

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain) 31 Desember 2011 2013

9.779.718 53.562.261 0,18 x

8.311.734 44.432.802 0,19 x

7.677.934 46.225.301 0,17 x

Tingkat likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya, yang terutama bersumber pada arus kas dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Perseroan diharapkan dapat menjaga likuiditasnya melalui dana kas yang memadai dan penempatan jangka pendek, dan ketersediaan dana dalam bentuk kredit yang memadai. Tingkat likuiditas dihitung berdasarkan perbandingan antara aset lancar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas-liabilitas jangka pendeknya. Rasio likuiditas per 30 Juni 2013 serta per 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 masing-masing adalah 0,19x, 0,18x, 0,19x, dan 0,17x. E.

Pembelanjaan Modal

Tabel berikut ini merupakan belanja modal Perseroan dalam tiga tahun terakhir: (dalam USD) Keterangan Kapal Tunda Tongkang Alat Berat Kendaraan Peralatan Kantor Bangunan Total

30 Juni 2013 8.554.075 3.672.385 41.086 12.267.546

2012 3.101.917 51.376 713.848

31 Desember 2011 17.334.689 6.454.586 282 -

2010 13.906.673 21.855.364 1.394.352 998 -

3.867.141

23.789.557

37.157.387

Hingga sampai Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat masalah mengingat tidak pernah terjadi pembelian belanja modal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Pembelian barang modal berdampak positif terhadap kinerja Perseroan karena sebagian besar belanja modal Perseroan adalah kapal tunda, tongkang, dan alat berat yang dapat meningkatkan volume pengangkutan dan nilai pendapatan Perseroan. Sumber dana untuk belanja modal pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 berasal dari kas Perseroan, utang bank, serta utang kepada pihak berelasi.

- 24 -

4. Manajemen Risiko Perseroan Dalam menjalankan aktivitasnya, Perseroan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko pasar, risiko mata uang asing, risiko tingkat bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen Perusahaan selalu mengawasi risiko tersebut dengan mengelola sesuai dengan kebijkan manajemen risiko keuangan Perseroan. Berikut adalah kebijakan risiko utama Perseroan:  Perseroan tidak memiliki kebijakan formal lindung nilai sehubungan dengan eksposur valuta asing. Eksposur terhadap risiko nilai tukar tersebut dipantau secara berkelanjutan.  Perseroan tidak ada kebijakan formal lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat bunga, namun eksposur terhadap risiko tingkat bunga ini dipantau secara berkelanjutan oleh Perseroan.  Risiko kredit pelanggan dikelola oleh manajemen Pereroan sesuai kebijakan Pereroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur.  Saat mengambil pinjaman, Perseroan senantiasa mencari sumber pendanaan dengan bunga yang minimal  Memantau arus kas Perseroan secara seksama dan berkala  Melakukan pemantauan risiko baik keuangan maupun operasional pada kantor pusat Selain risiko terkait dengan keuangan, Perseroan juga memiliki risiko terkait dengan kegiatan usahanya dimana manajemen risiko yang dilakukan adalah sebagai berikut: a.

Risiko Ketergantungan pada Kontrak Untuk menghindari terjadinya risiko ini, Perseroan senantiasa melakukan penyeleksian terhadap calon pelanggan secara seksama sesuai dengan standar Perseroan.

b. Risiko atas Kerusakan Armada dan Peningkatan Biaya Pemeliharaan Untuk menghindari terjadinya risiko ini Perseroan selalu menjaga kondisi kapal agar terawat dengan baik dan dalam kondisi prima serta dioperasikan oleh awak kapal yang kompeten, didukung oleh petugas darat yang profesional. c.

Risiko Penundaan dan/atau Ketidakmampuan Pelanggan untuk melakukan Pembayaran Untuk menghindari terjadinya risiko ini Perseroan menerapkan penyeleksian secara ketat kepada calon pelanggan Perseroan. Jika terdapat pelanggan yang menunda pembayaran, Perseroan menerapkan sanksi/denda ataupun perubahan kontrak.

d. Risiko Persaingan Usaha Sebagai perusahaan pelayaran lokal yang telah lama berdiri, Perseroan senantiasa melakukan efisiensi proses pelayanan sehingga dapat memberikan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Perseroan senantiasa melakukan pemantauan jika terdapat perubahan regulasi baik nasional maupun internasional. Perubahan peraturan yang terjadi akan segera diterapkan oleh Perseroan. e.

Risiko Ketergantungan pada Industri Migas Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan melakukan diversifikasi atas pelanggannya pada industri lain selain migas antara lain, pengangkutan bahan tambang lain, bidang reklamasi dan pengerukan serta galangan kapal.

f.

Risiko terkait Asuransi Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan mempekerjakan awak kapal yang profesional dan berpengalaman serta memiliki sertifikasi berkaitan dengan kualitas manajemen dan perlindungan lingkungan, supaya kapal dioperasikan dengan baik untuk menghindari terjadinya kecelakaan.

g.

Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia Perseroan memiliki hubungan baik dengan karyawan-karyawannya serta senantiasa berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kesejahteraan karyawan baik dari segi remunerasi maupun pemberian jaminan sosial.

h. Risiko Kondisi Umum Ekonomi, Sosial dan Politik yang dapat berdampak pada kegiatan Perseroan

- 25 -

Risiko ini adalah risiko eksternal Perseroan dimana Perseroan tidak dapat mengendalikan terjadinya risiko ini, namun dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perseroan senantisa memantau risiko-risiko ekonomi, sosial dan politik yang mungkin berdampak ke Perseroan.

- 26 -

V.

RISIKO USAHA

Investasi pada saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka para calon investor harus secara berhati-hati mempertimbangkan seluruh informasi dalam Prospektus ini, terutama berbagai risiko dibawah ini dalam mengevaluasi untuk membeli saham Perseroan. Risiko lainnya yang pada saat ini tidak diketahui Perseroan atau yang pada saat ini dianggap tidak material dapat juga mengganggu kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan secara material. Harga pasar saham Perseroan juga dapat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh risiko-risiko ini sehingga dapat menyebabkan kerugian investasi. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan sebagai berikut: a.

Risiko Ketergantungan pada Kontrak Meskipun telah memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan penyewa kapal sebagai pelanggan utama Perseroan, hal ini tidak menjamin bahwa penyewa kapal akan meneruskan penggunaan kapal Perseroan. Dalam beberapa kontrak, jika dalam masa penyewaan kapal terjadi gangguan pada aktivitas bisnis penyewa kapal, maka penyewa kapal akan membayar tarif sewa stand by, yaitu tarif sewa kapal dalam keadaan tidak beroperasional, denda atau bahkan menghentikan kontrak kapal. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan pendapatan.

b. Risiko atas Kerusakan Armada dan Peningkatan Biaya Pemeliharaan Kapal-kapal yang dimiliki Perseroan, seiring dengan bertambah usia kapal, maka kemungkinan dapat mengalami kerusakan saat beroperasi di laut sehingga menyebabkan adanya tambahan biaya perbaikan dan potensi kehilangan pendapatan atas munculnya hal tersebut. Dampak tersebut dapat terjadi saat kapal berada di bawah kontrol Perseroan maupun saat disewa oleh pihak ketiga. Jika kapal masih disewa, Perseroan akan mengganti kapal tersebut dengan kapal yang hampir sama, dimana hal ini akan menyebabkan meningkatkan biaya karena Perseroan akan menanggung kerugian yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan usaha dan arus kas Perseroan. c.

Risiko Penundaan dan/atau Ketidakmampuan Pelanggan untuk melakukan Pembayaran Jika Perseroan mengalami penundaan pembayaran dari pelanggan, hal ini akan berdampak negatif terhadap Perseroan. Hal ini disebabkan karena tidak ada jaminan ketepatan waktu pembayaran dari pelanggan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Ketidakmampuan pelanggan untuk dalam melakukan pembayaran untuk jasa yang diberikan Perseroan dapat mempengaruhi penurunan kinerja keuangan dan arus kas operasi.

d. Risiko Persaingan Usaha Persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan umumnya berkaitan dengan ketersediaan kapal dalam suatu area tertentu atau untuk rute dan harga tertentu serta kehandalan dan reputasi. Beberapa pesaing Perseroan memiliki keunggulan dalam sumber daya, biaya operasi yang lebih rendah sehingga dapat menawarkan harga yang yang lebih murah, sehingga mengharuskan Perseroan untuk menurunkan harga secara signifikan guna mengamankan kontrak. Hal ini akan mengakibatkan pendapatan Perseroan menurun dan menyebabkan margin keuntungan yang lebih rendah. Selain itu, persaingan usaha Perseroan sebagai perusahaan pelayaran juga dipengaruhi oleh regulasi pelayaran nasional terutama UU Nomor 20 tahun 2010 tentang pelayaran yang penerapannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 48 tahun 2011 dimana pada bagian kedua paragraf 1 Angkutan Laut Dalam Negri Pasal 5, butir (1), dikatakan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Walaupun regulasi ini sangat memihak kepada perusahaan pelayaran nasional termasuk Perseroan, namun regulasi ini juga menyebabkan pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran berbendera Indonesia terutama

- 27 -

kapal tunda dan tongkang sehingga persaingan menjadi semakin ketat dan mengakibatkan penurunan permintaan pengangkutan Perseroan yang berpengaruh pada penurunan pendapatan Perseroan, kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, maupun prospek usaha Perseroan. Selain itu, regulasi pelayaran internasional yang menjadi acuan perusahaan migas asing yang menjadi pelanggan Perseroan, seperti persyaratan terkait jenis, umur, maupun kelengkapan dokumen kapal dapat menyebabkan semakin kompetitifnya tender yang dilakukan Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. e.

Risiko Ketergantungan pada Industri Migas Bidang usaha Perseroan yang terkait dengan industri migas, sangat dipengaruhi oleh aktivitas dari perusahaanperusahaan migas. Pengeluaran modal oleh perusahaan-perusahaan migas akan menentukan lokasi dari ladangladang migas yang akan dikerjakan. Jika terjadi penghentian dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas, maka akan berdampak negatif pada kinerja keuangan, dan tentunya juga pendapatan Perseroan.

f.

Risiko terkait Asuransi Aktivitas usaha Perseroan terkait dengan risiko kerugian maritim dan/atau kecelakaan laut yang dapat disebabkan oleh bencana alam, cuaca buruk, tabrakan, kerusakan mesin, kelalaian manusia dan kebocoran, yang dapat menyebabkan timbulnya klaim dari pihak ketiga. Disamping risiko-risiko tersebut, operasional kapal dapat terganggu karena kecelakaan, masalah pekerja, pemogokan, terorisme dan penyelundupan melalui kapal Perseroan. Sesuai dengan ketentuan asuransi kapal, terdapat batasan tertentu klaim pertanggungan yang ditanggung oleh asuransi seperti pada Asuransi Lambung dan Mesin Kapal (Marine Hull and Machinery) jika nilai klaim di bawah rata-rata 1% dari nilai Marine Hull, maka klaim tersebut menjadi menjadi tanggungan Perseroan. Batasan mengenai nilai klaim tersebut berbeda pada setiap asuransi dan jika terjadi klaim, klaim tersebut akan dinilai terlebih dahulu oleh Surveyor sebelum diputuskan akan dibayar oleh asuransi atau tidak. Jika nilai klaim tersebut tidak dibayar oleh asuransi, maka akan ditanggung Perseroan dimana dapat menimbulkan dampak negatif bagi kinerja Perseroan sehubungan dengan naiknya menaikkan biaya operasional. Selain itu, untuk kerugian dengan dalam jumlah besar, Perseroan memiliki risiko waktu klaim asuransi terkait dengan proses penilaian oleh surveyor maupun masalah administrasi asuransi. Hal ini dapat berdampak negatif pada arus kas Perseroan.

g.

Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki ketergantungan pada komisaris dan direktur utama dimana jika mereka tidak ada akan menyebabkan terganggunya operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan memiliki seorang karyawan kunci yaitu Kapten Ansarullah yang merupakan kapten untuk kapal-kapal yang belum memiliki kapten atau kapal yang kaptennya mengundurkan diri sampai ada kapten tetap di atas kapal tersebut. Dengan adanya karyawan kunci tersebut, Perseroan memiliki risiko kehilangan karyawan tersebut yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan seperti berhentinya operasional pelayaran kapal-kapal yang tidak memiliki kapten dimana hal ini akan berpengaruh negatif kepada kinerja dan pendapatan Perseroan.

h. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing Sebagian besar pendapatan Perseroan dalam mata uang USDsedangkan biaya operasional Perseroan dalam mata uang Rupiah serta dolar Singapura. Perseroan tidak memiliki lindung nilai transaksi dalam mata uang asing. Fluktuasi terhadap mata uang asing tersebut di atas dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan. Mengingat sifat bisnis yang dijalankan Perseroan, valuta asing akan terus menjadi aspek integral dari profil risiko Perseroan di masa depan. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi pada biaya operasional Perseroan yang dapat menyebabkan fluktuasi pada laba bersih Perseroan. i.

Risiko Tingkat Bunga Risiko tingkat bunga adalah risiko bahwa nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat bunga pasar. Eksposur Perseroan untuk risiko tingkat bunga timbul

- 28 -

terutama dari pinjaman bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila terjadi peningkatan suku bunga bank yang cukup besar, dapat menyebabkan terganggunya arus kas Perseroan. j.

Risiko Kondisi Umum Ekonomi, Sosial dan Politik yang dapat berdampak pada kegiatan Perseroan Kondisi perekonomian, sosial dan politik Indonesia dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan. Jika perekonomian Indonesia mengalami penurunan, maka akan berdampak pada pelanggan-pelanggan Perseroan, dimana pelanggan tersebut dapat mengurangi bahkan memutuskan kerjasamanya dengan Perseroan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kondisi keuangan dan operasional serta prospek Perseroan. Demikian juga jika pada suatu daerah di Indonesia mengalami kondisi sosial dan politik yang tidak stabil, maka akan berdampak pada pelayanan Perseroan kepada pelanggan-pelanggan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil pendapatan usaha Perseroan.

Risiko yang mungkin dihadapi oleh investor terkait kepemilikan atas saham Perseroan a.

Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Dengan penerbitan jumlah saham baru sebanyak 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) saham, Perseroan tidak menjamin bahwa saham Perseroan yang akan dicatatkan di BEI akan diperdagangkan secara aktif oleh sebagian besar pemegang saham di pasar sekunder. Hal ini dapat menyebabkan sulitnya investor dalam memperjual-belikan saham yang dimiliki.

b. Risiko Fluktuasi Harga Saham setelah Penawaran Umum Perdana Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk: - Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis; - Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia; - Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan; - Penambahan atau pemberhentian personil kunci; - Keterlibatan Perseroan dalam litigasi; - Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia; - Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia. c.

Risiko Ketidakmampuan Perseroan dalam Membagikan Dividen Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan dan harga produk, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak menjamin akan dapat selalu membagi dividen. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa Direksi Perseroan tidak akan merekomendasikan pembagian dividen terkait dengan keadaan keuangan Perseroan, ataupun tidak diperolehnya persetujuan pemegang saham (melalui RUPS) untuk pembayaran dividen.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTOR RISIKO YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN DAN INDUSTRINYA YANG SECARA MATERIAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN OPERASIONAL DAN PROSPEK PERSEROAN SECARA NEGATIF.

- 29 -

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen No. RPC-4646/PSS/2013 tanggal 27 November 2013 atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

- 30 -

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Capitol Nusantara Indonesia No. 96, tanggal 31 Agustus 2004, dibuat di hadapan Indrawan Adhi Bakti, S.H., Notaris di Balikpapan. Akta pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-00376.HT.01.01.TH.2005, tanggal 6 Januari 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda No. 14/BH.17.01/II/06, tanggal 8 Februari 2006, serta diumumkan dalam BNRI No. 44, tanggal 2 Juni 2006, Tambahan No. 5949. Berikut adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari setelah Pendirian: a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 2 Februari 2006, dibuat dihadapan Achmad Abid, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 tentang Modal, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-07719 HT.01.04.TH.2006, tanggal 16 Maret 2006, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda dengan No. 34/BH.17.01/IV/06, tanggal 12 April 2006, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50, tanggal 23 Juni 2006, Tambahan No. 6713. b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1, tanggal 6 Mei 2009, dibuat dihadapan Indrawan Adhi Bakti, S.H., Notaris di Balikpapan, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-55192.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 13 November 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0075286.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 13 November 2009, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda No. 0071/IX/2013 tanggal 9 September 2013, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, tanggal 13 Agustus 2013, Tambahan No. 78398. c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10, tanggal 16 Juli 2012, dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tentang Tempat Kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Kota Samarinda menjadi berkedudukan di Jakarta Barat, dengan alamat di APL Tower lantai 35, Central Park Office Tower, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-45316.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 24 Agustus 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0076355.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 24 Agustus 2012. Perubahan domisili tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Surat Keterangan No. 17/004/14/19/4/13, tanggal 2 Agustus 2013 dan telah disetujui oleh Mandiri berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Negative Covenant No. CBC.BLP/SMD.180/2013 tanggal 8 Oktober 2013. d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 57, tanggal 26 Desember 2012, dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 19 ayat (3) tentang Rencana Kerja, Tahunan Buku, dan Laporan Tahunan yang semula berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember menjadi dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juni. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-02235, tanggal 29 Januari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0005489.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 29 Januari 2013 dan telah disetujui oleh Mandiri berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Negative Covenant No. CBC.BLP/SMD.180/2013 tanggal 8 Oktober 2013. e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 164, tanggal 25 Juli 2013, dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar tentang tempat kedudukan Perseroan menjadi berkedudukan di Samarinda. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-

- 31 -

40934.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 29 Juli 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU0072235.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 29 Juli 2013. Berdasarkan Surat Keterangan No. 937/SI.Not/IX//2013, tanggal 16 September 2013 yang diterbitkan oleh Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta No. 164/2013 sedang dalam proses pengurusan. Perubahan domisili tersebut telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan Surat Keterangan No. 17/004/15/20/2/13, tanggal 4 September 2013 dan telah disetujui oleh Mandiri berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Negative Covenant No. CBC.BLP/SMD.180/2013 tanggal 8 Oktober 2013. f. Terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-40530 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0091035.AH.01.09.Tahun-2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40531 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0091036.AH.01.09.Tahun-2013 tanggal 1 Oktober 2013, RUPS Perseroan menyetujui:  Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.  Perubahan nama Perseroan menjadi perseroan terbatas PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.  Perubahan nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp100 (seratus Rupiah).  Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp62.508.000.000 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan juta Rupiah).  Dalam peningkatan modal tersebut, Perseroan menerbitkan sebanyak 600.080.000 (enam ratus juta delapan puluh ribu) saham baru yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai berikut: (i) CNA sebanyak 288.038.400 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham, dan (ii) PT Anugrah Semesta Langgeng sebanyak 312.041.600 (tiga ratus dua belas juta empat puluh satu ribu enam ratus) saham, sehingga setelah peningkatan modal tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: (i) CNA sebanyak 300.038.400 (tiga ratus juta tiga puluh delapan ribu empat ratus) saham, dan (ii) PT Anugrah Semesta Langgeng sebanyak 325.041.600 (tiga ratus dua puluh lima juta empat puluh satu ribu enam ratus) saham.  Untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.  Untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.  Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru.  Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:

- 32 -

-

-

untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut, dan hal-hal lain yang berkaitan.

 Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum saham kepada Masyarakat.  Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan, termasuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Maksud dan tujuan Perseroan diatur dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, Pasal 3, adalah berusaha dalam bidang pelayaran (pengangkutan laut). Sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut, saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha pada pelayaran dan pengangkutan laut dalam negeri serta jasa penyewaan dan keagenan kapal. Berikut adalah kejadian-kejadian penting yang dihadapi Perseroan sejak pendiriannya:  Pada tahun 2009, Perseroan menandatangani kontrak penyewaan kapal pertama untuk 5 (lima) set kapal tunda dan tongkang dengan PT Agus Suta Line. Pada tahun itu pula Perseroan untuk pertama kalinya memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri sebesar USD11.370.000 yang digunakan untuk perolehan 1 (satu) unit kapal tunda, 3 (tiga) unit kapal tongkang, dan 2 (dua) unit alat berat. Kemudian Perseroan menambah sebanyak 10 (sepuluh) unit kapal tongkang, dan 2 (dua) unit kapal tunda.  Pada tahun 2010, Perseroan kembali memperoleh kredit investasi dari Bank Mandiri masing-masing sebesar USD1.708.710 dan USD11.370.000, masing-masing untuk pembelian 2 (dua) unit kapal tunda, 1 (satu) unit kapal tongkang, 1 (satu) unit alat berat; 5 (lima) unit kapal tongkang, dan 4 (empat) unit kapal tunda. Kemudian Perseroan menambah pembelian sebanyak 9 (sembilan) set kapal tongkang dan tunda, dan tambahan 1 (satu) unit kapal tunda.  Pada tahun 2011, Perseroan memperoleh Term Loan dari OCBC Bank, Singapore untuk perolehan 13 (tiga belas) unit kapal tunda dan tongkang, terdiri dari 8 (delapan) unit kapal tongkang dan 5 (lima) unit kapal tunda. Di saat yang sama, Perseroan juga menambah sebanyak 6 (enam) set kapal tunda dan tongkang, dan tambahan 4 (empat) unit kapal tunda.  Pada tahun 2011, Perseroan kembali menandatangani kontrak penyewaan beberapa kapal dengan beberapa pelanggan utama, diantaranya adalah PT Asmin Koalindo Tuhup, PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk., PT Hafar Daya Samudera, dan PT ASL Shipyard Indonesia.  Pada tahun 2012, Perseroan memperoleh kredit investasi dari Bank Mandiri sebesar USD7.295.150 untuk perolehan 4 (empat) set kapal tunda dan tongkang dan USD2.880.000 untuk perolehan 1 (satu) unit kapal tunda (ASL Mantrus). Di luar itu, Perseroan juga membeli sebanyak 2 unit kapal tunda. Kapal-kapal tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan seiring dengan meningkatnya kotrak penyewaan kapal, beberapa pelanggan utama yang menandatangani kontrak di tahun ini antara lain PT Hai Yin, PT Muji Lines, PT Multi Agung Sarana Ananda, dan PT Bahtera Marina Perkasa.  Pada tahun 2013, Perseroan menambah sebanyak 3 (tiga) set kapal tunda dan tongkang, dan tambahan 3 (tiga) unit kapal tunda. Selanjutnya Perseroan mulai memasuki wilayah penyewaan kapal lepas pantai dengan ditandatanganinya kontrak dengan PT Pelayaran Nasional Tanjungriau Servis, PT McConnel Dowell Indonesia, dan ASL Offshore & Marine Pte. Ltd.

2.

Perizinan yang Wajib Dimiliki oleh Perseroan

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan wajib memiliki perizinan:

- 33 -

a.

b.

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan No. BXXV-105/AL58 tanggal 7 Maret 2005. SIUPAL ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pelayaran (angkutan laut). Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (SIUP – Besar) No. 503/00417/17-01/PB/BPPTSP-C/IX/2012 tanggal 28 September 2012. SIUP Besar tersebut berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2017.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Tahun 2004 Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 96, tanggal 31 Agustus 2004, dibuat di hadapan Indrawan Adhi Bakti, S.H., Notaris di Balikpapan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-00376.HT.01.01.TH.2005, tanggal 6 Januari 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda No. 14/BH.17.01/II/06, tanggal 8 Februari 2006, serta diumumkan dalam BNRI No. 44, tanggal 2 Juni 2006, Tambahan No. 5949, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Suta Wijaya 2. Agus Sudimen 3. Yanuar Chayadi Wijaya Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 1.000 1.000.000.000 150 250 100 500 500

150.000.000 250.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000

Persentase (%)

30 50 20 100

Bentuk setoran modal pada saat pendirian sesuai dengan Akta Pendirian sebagaimana dijelaskan diatas adalah berupa uang tunai sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) yang disetorkan oleh ketiga pemegang saham sesuai dengan porsi masing-masing. Tahun 2006 Sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 1 tanggal 2 Februari 2006, dibuat dihadapan Achmad Abid, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perbaikan No. 10 tanggal 26 April 2006, dibuat dihadapan Achmad Abid, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dilakukan pengalihan saham milik Yanuar Chayadi Wijaya sejumlah 100 (seratus) saham atau senilai Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) kepada Suta Wijaya sehingga total kepemilikan saham Suta Wijaya menjadi 250 (dua ratus lima puluh) saham atau senilai Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Selain itu, Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan menerbitkan 2.000 (dua ribu) saham baru yang seluruhnya diambil oleh CNA. Hal tersebut dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 2 Februari 2006, dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-07719 HT.01.04.TH.2006, tanggal 16 Maret 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda No. 34/BH.17.01/IV/06, tanggal 12 April 2006, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.02.01.5533, tanggal 5 April 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda, tanggal 24 Mei 2006, dan diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2006, Tambahan No. 6713, sehingga susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan Modal Dasar

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 2.500 2.500.000.000

- 34 -

Persentase (%)

Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Suta Wijaya 2. Agus Sudimen 3. PT Cipta Nusantara Abadi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

250 250 2.000 2.500 0

250.000.000 250.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 0

Persentase (%) 10 10 80 100

Bentuk setoran modal pada saat masuknya CNA adalah berupa uang tunai Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) yang disetorkan oleh CNA kepada Perseroan. Tahun 2012 Pada akhir 2012, dilakukan pengalihan saham dari CNA kepada Agus Sudimen dan Suta Wijaya sebanyak masingmasing 400 saham senilai Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah). Pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4, tanggal 3 Desember 2012, dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10.44468, tanggal 13 Desember 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0108518.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012, sehingga susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Cipta Nusantara Abadi 2. Suta Wijaya 3. Agus Sudimen Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 2.500 2.500.000.000 1.200 650 650 2.500 0

1.200.000.000 650.000.000 650.000.000 2.500.000.000 0

Persentase (%)

48 26 26 100

Tahun 2013 – Perubahan Pemegang Saham Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 164, tanggal 25 Juli 2013, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-32062, tanggal 31 Juli 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0073700.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013, Agus Sudimen dan Suta Wijaya melakukan pengalihan seluruh saham mereka ke PT Anugrah Semesta Langgeng, sehingga susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Cipta Nusantara Abadi 2. PT Anugrah Semesta Langgeng Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 2.500 2.500.000.000 1.200 1.300 2.500 0

1.200.000.000 1.300.000.000 2.500.000.000 0

Persentase (%)

48 52 100

Tahun 2013 – Kapitalisasi Saldo Laba dan Pemecahan Nilai Nominal Hingga akhir tahun buku 2012, Perseroan mencatatkan jumlah saldo laba ditahan yang cukup besar yaitu USD11.258.127 atau ekuivalen dengan Rp108.866.088.0902). Untuk meningkatkan jumlah saham, Perseroan kemudian melakukan kapitalisasi saldo laba ditahan tersebut sebesar Rp60.008.000.000 yang dibagikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan kepada masing-masing pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000/saham menjadi Rp100/saham.

2)

Kurs 2012 1 USD= Rp9.670, kurs sesuai dengan laporan keuangan Perseroan

- 35 -

Kapitalisasi Saldo Laba dan Pemecahan Nilai Nominal tersebut dilakukan Perseroan untuk memenuhi Peraturan BEI No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Kapitalisasi saldo laba ditahan dan pemecahan nilai nominal saham tersebut dilakukan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-40530 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091035.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40531 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091036.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 2.500.000.000 250.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Cipta Nusantara Abadi 2. PT Anugrah Semesta Langgeng Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

300.038.400 325.041.600 625.080.000 1.874.920.000

30.003.840.000 32.504.160.000 62.508.000.000 187.492.000.000

Persentase (%)

48 52 100

4. Struktur Organisasi

5. Pengurusan Dan Pengawasan Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40531 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091036.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen

: Agus Sudimen : Yanuar Chayadi Wijaya : Heryanto Cokro

- 36 -

Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Tidak Terafiliasi

: Suta Wijaya : Ang Kok Tian : Ang Ah Nui : Jansen O.R. Warokka

Berikut ini adalah keterangan dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi: DEWAN KOMISARIS Agus Sudimen, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 68 tahun. Pendidikan terakhir SMU Katolik WR. Supratman di Samarinda tahun 1963. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2004.

Jabatan lain yang sedang/pernah dipegang:  PT. Bina Kontinental Lestari – Jakarta Barat, Direktur (2012—sekarang)  PT. Awak Samudera Transportasi – Jakarta Barat, Direktur (2012—sekarang)  PT. Cipta Nusantara Abadi – Jakarta Barat, Komisaris (2012—sekarang)  PT. Trimanunggal Nugraha – Samarinda, Komisaris (2000 – 2005)  PT Galangan Teluk Bajau Kaltim – Samarinda, Direktur Utama (1992—sekarang)  PT. Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera – Balikpapan, Direktur Utama (1992—sekarang)  PT. Agus Suta Line – Samarinda, Wakil Direktur (1989 – sekarang)  PT. Miramar Utama Corporation, Direktur (1979—1992)  CV.Miramar Samarinda, Direktur (1975—1979) Yanuar C. Wijaya, Komisaris Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 38 tahun. Pendidikan terakhir SMA Negeri 5 Bandung tahun 1993. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011.

Jabatan lain yang sedang/pernah dipegang antara lain:  PT Aesel Indonesia – Samarinda, Direktur (2010 – sekarang)  PT Ulet Bulu Mining– Samarinda, Komisaris (2009 – sekarang)  PT Trimanunggal Nugraha – Samarinda, Direktur (2005 – sekarang)  PT Agus Suta Line – Samarinda, Direktur Operasi (2003 – sekarang)  Perseroan – Samarinda, Direktur Utama (2004 – 2011)  PT Boskalis International Indonesia – Jakarta, Supervisor untuk Proyek Pengerukan dan Pemasangan Pipa Bawah Laut (2001 – 2003)

- 37 -

Heryanto Cokro, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 66 tahun. Pendidikan terakhir SMU Katolik WR. Supratman di Samarinda tahun 1965. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:  PT Golden Spring – Kepulauan Salomon, Manajer Umum (2000 – 2007)  PT Surya Graha Sakti – Samarinda, Manajer (1987 – 1998) DEWAN DIREKSI Suta Wijaya, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 64 tahun. Pendidikan terakhir SMP Tjong Hwa Tjong Hui, Samarinda tahun 1965. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2011.

Jabatan lain yang sedang/pernah dipegang antara lain:  PT Awak Samudra Transportasi – Jakarta Barat, Komisaris (2012 – sekarang)  PT Cipta Nusantara Abadi – Jakarta Barat, Direktur (2012 – sekarang)  PT Maritim Ready Mix – Samarinda, Komisaris (2009 – sekarang)  PT Aesel Indonesia – Samarinda, Komisaris (2007 – sekarang)  Perseroan – Samarinda, Komisaris (2004 – 2011)  PT Trimanunggal Nugraha– Samarinda, Direktur (2000 – 2005)  PT Agus Suta Line– Samarinda, Direktur (1989 – sekarang)  PT Tri Dharma Wahana – Samarinda, Kepala Cabang (1985 – 1990)  PT Kayu Mas Timber Dockyard – Loa Kulu, Kutai (Kalimantan Timur), Kepala Galangan (1972 – 1985) Ang Kok Tian, Direktur Warga Negara Singapura, saat ini berusia 52 tahun. Memperoleh gelar Bachelor Degree untuk bidang Science dari National University of Singapore pada tahun 1986. Menjabat sebagai Direktur Operasi Perseroan sejak tahun 2013.

Jabatan lain yang sedang/pernah dipegang antara lain:  ASL Marine Holdings Ltd, Singapura, Direktur Pelaksana (2003 – sekarang)

- 38 -

 

Capitol Marine Pte, Singapura, Direktur Pelaksana (1990 – sekarang) ASL Marine Holdings Ltd, Singapura, Direktur Eksekutif (2000 – 2003)

Ang Ah Nui, Direktur Warga Negara Singapura, saat ini berusia 50 tahun. Memperoleh GCE O Level dari Thomson Secondary School di Singapura (setara SMP di Indonesia) pada tahun 1979. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak tahun 2013.

Jabatan lain yang sedang/pernah dipegang antara lain:  ASL Marine Holdings Ltd, Singapura, Wakil Direktur Pelaksana (2003 – sekarang)  ASL Marine Holdings Ltd, Singapura, Direktur Eksekutif (2000 – 2003) Jansen O.R. Warokka, Direktur Tidak Terafiliasi Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun. Memperoleh gelar Master untuk bidang Business Administration dari Newport University-Los Angeles, USA pada tahun 1998, gelar Sarjana bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Balikpapan tahun 1986 dan gelar Sarjana Muda bidang Manajemen Industri dari AKPRIND, Yogyakarta pada tahun 1982. Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2013. Jansen O.R. Warokka juga merupakan direktur tidak terafiliasi sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Kep-305/BEJ/07-2004 perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:  PT Pandusena Primasetia – Jakarta, Direktur Proyek (1999 – Juli 2013)  PT Jaya Beton Indonesia – Jakarta, Wakil Direktur Pemasaran (1995 – 1999)  PT Chiyoda International Indonesia – Jakarta, Manajer (1993 – 1995)  PT Chiyoda International Indonesia – Jakarta, Manajer Administrasi Lapangan (1992 – 1993)  Printed Circuits International Pte. Ltd. – Singapura, Asisten Manajer Produksi (1990 – 1991)  PT Wira Sakti Utama – Jakarta, Manajer Pemasaran (1987 – 1990)  PT Astra International Inc. MVD – Balikpapan, Pemasaran (1984 – 1987) Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 adalah sebesar USD43.307, sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar USD96.536, USD81.606 dan USD72.406. Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 030/CNI/DIR/VIII/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Riduwan Kosasih sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dengan tanggung jawab sebagai berikut: a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar modal; b. memberikan pelayanan kepada Masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;

- 39 -

c. d.

memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan Masyarakat.

Komite Audit Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan BEI No.I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/007-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Berdasarkan angka III.1.7 Peraturan BEI No.I-A tersebut, Perseroan wajib membentuk Komite Audit paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit tanggal 9 September 2013 perihal Informasi Penunjukan Komite Audit Perseroan, Perseroan menyatakan dan berjanji untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau RUPS berikutnya, mana yang lebih dulu. Audit Internal Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 033/CNI/DIR/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah menunjuk Rudi Rintedi sebagai Kepala Unit Audit Internal. Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal. Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan; menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan; melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris; memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan bekerja sama dengan Komite Audit; menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan; melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Adapun wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain: a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya; b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

6. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya. Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan dimana yang berlaku pada saat ini adalah Peraturan Perusahaan PT Capitol Nusantara Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dengan Nomor: KEP.568.107/DTK.III-C/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013. Peraturan Perusahaan ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perseroan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan baik dan harmonis antara Perseroan dan karyawan dalam usaha bersama

- 40 -

meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan Perseroan. Peraturan Perusahaan ini berlaku selama 2 tahun hingga 16 Juli 2015. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja dengan Nomor Sertifikat Kepesertaan: 871S1001 tanggal 12 Desember 1999. Tenaga kerja laut Perseroan telah diberikan dan diikutsertakan jaminan sosial berupa asuransi Protection and Indemnity yang melekat pada aset kapal-kapal Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Kecelakaan Pelaut 1940 (Schepelingen Ongevallen-Regeling Stbl. No. 447-1940) dan Peraturan Pelaksanaannya (Schepelingen-ongevallenverordening – Stbl. No. 534-1940) serta Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, disebutkan bahwa tenaga kerja laut diberikan hak atas lembur, waktu istirahat minimimal harian, cuti tahunan, minuman makanan dan alat-alat pelayanan, biaya pemulangan ke tempat domisili atau tempat ditandatanganinya perjanjian kerja laut, uang pesangon dalam hal pemutusan hubungan kerja oleh Perseroan, biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cidera selama berada di atas kapal maupun apabila harus diturunkan ke darat, ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, santunan atas cacat tetap akibat kecelakaan kerja, biaya pemulangan dan penguburan jenazah serta santunan kematian dalam hal meninggal di atas kapal, yang seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab Perseroan. Fasilitas yang diberikan kepada karyawan meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, program keluarga berencana, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal. Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Berikut adalah komposisi karyawan Perseroan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, menurut kelompok usia, jenjang manajemen, tingkat pendidikan, dan status kerja hingga saat Prospektus ini diterbitkan: Karyawan Darat Tabel komposisi karyawan darat Perseroan menurut Kelompok Usia: Usia <30 tahun 30-39 tahun 40-49 tahun >50 tahun Total

31 Oktober 2013 Jumlah % 2 14,29 6 42,86 2 14,29 4 28,57 14 100

30 Juni 2013 Jumlah % 0 0 2 40 1 20 2 40 5 100

31 Desember 2012 Jumlah % 0 0 6 60 2 20 2 20 10 100

31 Desember 2011 Jumlah % 0 0 3 42,86 2 28,57 2 28,57 7 100

31 Desember 2010 Jumlah % 0 0 3 42,86 2 28,57 2 28,57 7 100

Tabel komposisi karyawan darat Perseroan menurut Jenjang Manajemen: Manajemen Komisaris Direksi Manajer Staff Darat Total

31 Oktober 2013 Jumlah % 2 14,29 2 14,29 5 35,71 5 35,71 14 100

30 Juni 2013 Jumlah % 2 40 1 20 2 40 0 0 5 100

31 Desember 2012 Jumlah % 2 20 1 10 2 20 5 50 10 100

31 Desember 2011 Jumlah % 2 28,57 1 14,29 2 28,57 2 28,57 7 100

31 Desember 2010 Jumlah % 2 28,57 1 14,29 2 28,57 2 28,57 7 100

31 Desember 2011 Jumlah % 3 42,86 3 42,86 1 14,29 7 100

31 Desember 2010 Jumlah % 4 57,14 2 28,57 1 14,29 7 100

Tabel komposisi karyawan darat Perseroan menurut Tingkat Pendidikan: Pendidikan SD, SMP, SMA Diploma Sarjana Total

31 Oktober 2013 Jumlah % 5 35,71 4 28,57 5 35,71 14 100

30 Juni 2013 Jumlah % 3 60 1 20 1 20 5 100

31 Desember 2012 Jumlah % 5 50 3 30 2 20 10 100

Tabel komposisi karyawan darat Perseroan menurut Status Kerja:

- 41 -

Status Kerja Tetap Tidak Tetap Total

31 Oktober 2013 Jumlah % 13 92,86 1 7,14 14 100

30 Juni 2013 Jumlah % 5 100 0 0 5 100

31 Desember 2012 Jumlah % 5 50 5 50 10 100

31 Desember 2011 Jumlah % 5 71,43 2 28,57 7 100

31 Desember 2010 Jumlah % 5 71,43 2 28,57 7 100

Karyawan Laut Jumlah keseluruhan awak kapal Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni dan 31 Oktober 2013 serta 31 Desember 2010, 2011 dan 2013 berturut-turut adalah 465, 284, 285, 174 dan 134 orang. Seluruh awak kapal Perseroan merupakan karyawan tidak tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT). Tabel komposisi karyawan laut Perseroan menurut Kelompok Usia: Usia <30 tahun 30-39 tahun 40-49 tahun >50 tahun Total

31 Oktober 2013 Jumlah % 209 55,05 190 30,32 43 9,68 23 4,95 465 100,00

30 Juni 2013 Jumlah % 94 33,10 124 45,42 43 14,08 23 7,39 284 100,00

31 Desember 2012 Jumlah % 95 30,88 122 44,56 47 16,49 21 8,07 285 100,00

31 Desember 2011 Jumlah % 31 20,11 95 53,45 27 15,52 21 10,92 174 100,00

31 Desember 2010 Jumlah % 15 11,19 81 60,45 22 16,42 16 11,94 134 100,00

Tabel komposisi karyawan laut Perseroan menurut Jenjang Manajemen: Manajemen Nahkoda/Master Chief Officer Anak Buah Kapal (ABK) Total

31 Oktober 2013 Jumlah % 38 8,17 47 10,11 380 81,72 465 100,00

30 Juni 2013 Jumlah % 30 10,56 44 15,49 210 73,94 284 100,00

31 Desember 2012 Jumlah % 27 9,47 32 11,23 226 79,30 285 100,00

31 Desember 2011 Jumlah % 17 9,77 20 11,49 137 78,74 174 100,00

31 Desember 2010 Jumlah % 15 11,19 27 20,15 92 68,66 134 100,00

Tabel komposisi karyawan laut Perseroan menurut Tingkat Pendidikan: Pendidikan SD, SMP, SMA Diploma Sarjana Total

31 Oktober 2013 Jumlah % 428 91,61 23 4,95 14 3,44 465 100,00

30 Juni 2013 Jumlah % 256 90,14 17 5,99 11 3,87 284 100,00

31 Desember 2012 Jumlah % 255 88,77 24 8,42 6 2,81 285 100,00

31 Desember 2011 Jumlah % 158 87,93 13 9,20 3 2,87 174 100,00

31 Desember 2010 Jumlah % 121 87,31 10 8,96 3 3,73 134 100,00

Selain komisaris dan direktur utama, Perseroan memiliki seorang karyawan kunci yaitu Kapten Ansarullah yang merupakan kapten untuk kapal-kapal yang belum memiliki kapten atau kapal yang kaptennya mengundurkan diri sampai ada kapten tetap di atas kapal tersebut dimana jika karyawan tersebut tidak ada, dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tenaga kerja asing yaitu: No 1 2

Nama Ang Kok Tian Ang Ah Nui

No. Paspor E2997510F E1089337J

Masa Berlaku Paspor 1 September 2017 9 Januari 2014

Saat ini Perseroan sedang melakukan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA") yang akan menjadi dasar untuk mendapatkan IMTA ke Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Surat Tanda Terima Permohonan RPTKA tanggal 29 November 2013. Sedangkan untuk KITAS, oleh karena Ang Kok Tian dan Ang Ah Nui tidak akan menetap di Indonesia, maka tidak diperlukan KITAS. Perseroan tidak memiliki pembatasan tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan tertentu selain yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.40 tanggal 29 Februari 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

- 42 -

7. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Hubungan Kepemilikan Saham Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak tergabung dalam grup perusahaan tertentu. Berikut hubungan kepemilikan saham Perseroan hingga level individu:

Pihak Pengendali Perseroan Pihak yang menjadi pengendali Perseroan adalah Agus Sudimen dan Suta Wijaya. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum: Nama Agus Sudimen Yanuar Chayadi Wijaya Heryanto Cokro Suta Wijaya Ang Kok Tian Ang Ah Nui Jansen O.R. Warokka Keterangan: KU : Komisaris Utama K : Komisaris

Perseroan Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Tidak Terafiliasi DU D

Anugrah Semesta Langgeng

Cipta Nusantara Abadi

KU D

K

K

D

: Direktur Utama : Direktur

8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum A. PT Cipta Nusantara Abadi CNA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian CNA No. 1, tanggal 12 Juli 2005, yang dibuat dihadapan Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-30352 HT.01.01.TH.2005, tanggal 15 November 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 121/BH.09.05/I/2006, tanggal 20 Januari 2006, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 41, tanggal 23 Mei 2006, Tambahan No. 5519.

- 43 -

Anggaran dasar CNA telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4, tanggal 4 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-59156.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 22 November 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100297.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 22 November 2012 dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02845 tanggal 30 Januari 2012, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007466.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012. CNA berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jl. Tanjung Duren Raya Nomor 5-9 APL Tower Lantai 35 Unit T3, Jl. S.Parman Kav.28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Nomor telepon 021-29339368 dan nomor faksimili 021-29339372. Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4, tanggal 4 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-02845, tanggal 30 Januari 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007466.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 30 Januari 2012, susunan pengurus dan pengawas CNA pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut : Komisaris Direktur

: Agus Sudimen : Suta Wijaya

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan CNA diatur dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 179, tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-80266.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 31 Oktober 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103146.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 31 Oktober 2008 adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen bisnis. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, CNA belum beroperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas CNA dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain: (a) melakukan perencanaan dan pembuatan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada manajemen bisnis dibidang pelayaran, (b) konsultasi berbagai fungsi manajemen, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi manajemen bidang pelayaran, (c) pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait, termasuk usaha dibidang pelayaran, (d) bertindak sebagai manajer kapal untuk mengelola dan merawat kapal demi kepentingan pemilik kapal dengan antara lain menyediakan awak kapal yang sesuai dengan kualifikasi, menyediakan manajemen teknis untuk mengawasi pemeliharaan dan efisiensi pada umumnya atas kapal-kapal tersebut, (e) mengatur pergudangan, suku cadang dan minyak pelumas, menyediakan bantuan pengoperasian komersial jika diminta oleh pemilik kapal antara lain mencari tenaga kerja untuk bekerja di kapal dan mengatur asuransi untuk kapal, (f) menjadi agen/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Struktur Permodalan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 179, tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-80266.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 31 Oktober 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103146.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 31 Oktober 2008, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh serta susunan pemegang saham CNA pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar

Nilai Nominal Rp50.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 40.400 2.020.000.000

- 44 -

Persentase (%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Capitol Marine Pte Ltd 2. Suta Wijaya 3. Agus Sudimen Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

30.300 5.050 5.050 40.400

1.515.000.000 252.500.000 252.500.000 2.020.000.000

75,0 12,5 12,5 100

B. PT Anugrah Semesta Langgeng PT Anugrah Semesta Langgeng adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian PT Anugrah Semesta Langgeng No. 155, tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-40334.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071044.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013. PT Anugrah Semesta Langgeng berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jl. Tanjung Duren Raya Nomor 5-9 APL Tower Lantai 35 Unit T3, Jl. S.Parman Kav.28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Nomor telepon 02129339368 dan nomor faksimili 021-29339373. Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pendirian PT Anugrah Semesta Langgeng No. 155, tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-40334.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0071044.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, susunan pengurus dan pengawas PT Anugrah Semesta Langgeng pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Agus Sudimen Komisaris : Suta Wijaya Direktur : Yanuar Chayadi Wijaya Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan PT Anugrah Semesta Langgeng diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian PT Anugrah Semesta Langgeng No. 155, tanggal 22 Juli 2013, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-40334.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0071044.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, PT Anugrah Semesta Langgeng belum beroperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT Anugrah Semesta Langgeng dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain: (a) Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya. (b) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal. (c) Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri antara lain industri elektronika. (d) Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi darat, termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang, ekspedisi dan pergudangan. (e) Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa, yang meliputi berbagai macam jasa antara lain jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa bidang manajemen pertambangan umum, jasa penunjang kegiatan dalam bidang industri minyak dan gas bumi. Struktur Permodalan Berdasarkan Akta Pendirian PT Anugrah Semesta Langgeng No. 155, tanggal 22 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat

- 45 -

Keputusan No. AHU-40334.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0071044.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh serta susunan pemegang saham PT Anugrah Semesta Langgeng pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Suta Wijaya 2. Agus Sudimen Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 5.000 5.000.000.000 1.250 1.250 2.500

- 46 -

1.250.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000

Persentase (%)

50 50 100

9.

Aset Tetap Perseroan

Berikut merupakan aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan: Kapal AHT No 1. 2. 3. 4. 5.

Nama

Tahun Pembuatan

Grosse Akta

Kedudukan Tercatat

2004 2006 2009 2006 1998

4904 1259 6483 1354 6796

Samarinda Batam Samarinda Batam Samarinda

ASL Triaksa ASL Mulia ASL Mantrus ASL Sentosa QAL Ranger

Berat (GT/NT) 537/162 537/162 474 /143 537 /162 1671/502 TOTAL

Tenaga (HP) 2x1203 2x1800 2x1425 2x1324 2x1117

Panjang (M) 35,01 37,40 33,20 37,40 51,50

Lebar (M) 11,80 10,00 10,40 10,00 16,00

No. dan Tanggal Surat Tanda Kebangsaan Kapal PK.674/2315/SL-PM/DK-09, tanggal 27 Oktober 2009 PK.674/1086/SL-PM/DK-10, tanggal 23 Juni 2010 PK.205/515/SL-PM/DK-13, tanggal 1 Maret 2013 PK.674/1677/SL-PM/DK-10, tanggal 27 September 2010 PK.205/4979/SL-PM/DK-13, tanggal 17 September 2013

Kapal Tunda No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nama Winny Segara Lestari ASL Marine 9 Capitol T2005 Whale 3 Whale 5 Whale 7 ASL Prospect Capitol T2001 Capitol T2002 Trisakti II Karya Abadi 3 ASL Marine 8 Karya Abadi 5 ASL Celine ASL Victory Nusantara Abadi 1 ASL Falcon ASL Calypso ASL Crest ASL Celeste ASL Delta Karya Abadi - 6 ASL Abadi 1 ASL Abadi 2 ASL Abadi 3 ASL Abadi 4

Tahun Pembuatan

Grosse Akta

Kedudukan Tercatat

2004 1997 2005 2005 2005 2005 1996 2004 2005 2010 2010 1994 2010 1993 2004 2004 2007 1981 1982 1993 2007 2011 2012 2012 2012 2012

610 4884 6367 6471 6437 6438 1536 1818 2205 5454 5549 1152 5643 2157 2030 2164 2206 2158 2155 2156 2207 6025 6546 6547 6650 6651

Balikpapan Samarinda Tanjung Pinang Tanjung Pinang Tanjung Pinang Tanjung Pinang Batam Batam Batam Samarinda Samarinda Batam Samarinda Batam Batam Batam Batam Batam Batam Batam Batam Samarinda Samarinda Samarinda Samarinda Samarinda

Berat (GT/NT) 280/84 139/42 197/60 227/69 227/69 227/69 128/39 276/83 259/78 168/51 118/36 116/35 232/70 492/148 389/117 323/97 366/110 297/90 263/79 492/148 269/81 150/45 157/48 157/48 159/48 159/48

- 47 -

Tenaga (HP) 2x1500 2x447 2x745 2x632 2x632 2x632 2x403 2x758 2x1200 2x600 2x600 2x403 2x1030 2x1850 2x1445 2x746 2x1192 2x1300 2x1119 2x1850 2x759 2x600 2x600 2x600 2x600 2x600

Panjang (M) 29,52 21,92 24,26 25,18 25,18 25,18 22,40 27,42 28,04 23,92 22,87 21,76 27,14 35,76 29,15 28,66 29,66 28,32 29,85 35,76 28,03 23,55 20,98 20,98 21,95 21,95

Lebar (M) 9,00 7,30 8,00 8,53 8,53 8,53 7,32 9,00 8,60 7,30 6,50 7,00 8,50 11,00 10,20 9,15 9,76 8,80 8,80 11,00 8,60 7,00 7,80 7,80 7,80 7,80

No. dan Tanggal Surat Tanda Kebangsaan Kapal 31 Agustus 2006 3 Desember 2012 PK.674/1350/SL-PM/DK-10, tanggal 3 Agustus 2010 PK.674/1700/SL-PM/DK-10, tanggal 20 September 2010 PK.674/1533/SL-PM/DK-10, tanggal 26 Agustus 2010 PK.674/1534/SL-PM/DK-10, tanggal 26 Agustus 2010 25 Oktober 2013 PK.205/798/SL-PM/DK-11, tanggal 19 September 2011 PK.205/919/SL-PM/DK-12, tanggal 26 April 2012 27 Desember 2012 20 Maret 2013 3 Desember 2012 PK.205/331/SL-PM/DK-11, tanggal 27 Juni 2011 PK.205/659/SL-PM/DK-12, tanggal 19 Maret 2012 PK.205/120/SL-PM/DK-12, tanggal 16 Januari 2012 PK.205/655/SL-PM/DK-12, tanggal 19 Maret 2012 PK.205/810/SL-PM/DK-12, tanggal 13 April 2012 PK.205/656/SL-PM/DK-12, tanggal 19 Maret 2012 PK.205/657/SL-PM/DK-12, tanggal 19 Maret 2012 PK.205/658/SL-PM/DK-12, tanggal 19 Maret 2012 PK.205/874/SL-PM/DK-12, tanggal 26 April 2012 15 April 2013 10 April 2013 10 April 2013 31 Mei 2013 31 Mei 2013

No 27.

Nama

Tahun Pembuatan

Grosse Akta

Kedudukan Tercatat

2012

6652

Samarinda

ASL Abadi 5

Berat (GT/NT) 159/48 TOTAL

Tenaga (HP) 2x600

Panjang (M) 21,95

Lebar (M) 7,80

No. dan Tanggal Surat Tanda Kebangsaan Kapal 31 Mei 2013

Floating Barge No 1. 2.

Nama

Tahun Pembuatan

Grosse Akta

Kedudukan Tercatat

2008 2008

1091 1092

Batam Batam

TMN 30P TMN 30S

Berat (GT/NT) 2356/707 2356/707 TOTAL

Panjang (M) 57.60 M 57.60 M

Lebar (M) 22.00 22.00

No. dan Tanggal Surat Tanda Kebangsaan Kapal PK. 674/2459/SL-PM/DK-09, tanggal 20 November 2009 PK.674/2460/SL-PM/DK-09, tanggal 20 November 2009

Kapal Tongkang (Barge) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Nama Intan 36 - 07 Intan 36 - 06 AKT 233 Eks. Ocean Star 8 Bina 86 AKT 231 Eks. MKM 230.02 AMH 36 - 05 AKT 151 AKT 152 AKT 153 AKT 232 Capitol 8002 Capitol 1801 Intan 7506 Intan 7507 CA 80 - 01 Nusantara Abadi 2 Intan 10001 Capitol 4503 AST 2401 AST 2402 AST 2403 AMH 4504 Uni Haul 332 AST 2405 Capitol 1802 Limin 3301

Tahun Pembuatan

Grosse Akta

Kedudukan Tercatat

2006 2006 2005 2003 2008 2006 2009 2009 2009 2008 2004 2010 2008 2008 2004 2004 2006 2005 2011 2011 2011 2005 2005 2011 2012 2008

4781 4780 2808 2930 936 1063 4788 4789 4790 4920 6368 5422 6457 6456 6439 1919 1819 6708 5812 5813 5912 6738 1937 6437 6438 2980

Samarinda Samarinda Banjarmasin Banjarmasin Batam Batam Samarinda Samarinda Samarinda Samarinda Tanjung Pinang Samarinda Tanjung Pinang Tanjung Pinang Tanjung Pinang Batam Batam Tanjung Pinang Samarinda Samarinda Samarinda Tanjung Pinang Batam Samarinda Samarinda Batam TOTAL

- 48 -

Berat (GT/NT) 1471/442 1471/442 1529/459 1439/432 1441/433 1438/432 513/154 513/154 513/154 1441/433 3137/942 919/176 3230/969 3230/969 3117/936 3642/1093 4437/1332 1716/515 1894/569 1894/569 1838/552 1742/523 4200/1261 1877/564 884/266 4537/1362

Panjang (M) 67,30 67,30 70,23 67,30 67,30 67,30 43,89 43,89 43,89 67,30 87,78 52,67 87,84 87,84 87,78 95,97 100,95 73,15 70,22 70,22 70,22 73,15 96,56 70,22 52,67 96,31

Lebar (M) 19,51 19,51 19,51 19,51 19,51 19,51 15,24 15,24 15,24 19,51 24,38 18,29 24,40 24,40 24,38 25,60 27,43 21,34 21,34 21,34 21,34 20,73 27,43 21,34 18,29 27,40

No. dan Tanggal Surat Tanda Kebangsaan Kapal PK.674/1819/SL-PM/DK-09, tanggal 24 Agustus 2009 PK.674/1820/SL-PM/DK-09, tanggal 24 Agustus 2009 PK. 674/939/SL-PM/DK-09, tanggal 26 Mei 2009 PK. 674/2581/SL-PM/DK-09, tanggal 11 Desember 2009 PK. 674/539/SL-PM/DK-09, tanggal 16 April 2009 PK. 674/135/SL-PM/DK-10, tanggal 28 Januari 2010 PK. 674/1064/SL-PM/DK-09, tanggal 18 Juni 2009 PK. 674/1065/SL-PM/DK-09, tanggal 18 Juni 2009 PK. 674/1066/SL-PM/DK-09, tanggal 18 Juni 2009 PK. 674/2335/SL-PM/DK-09, tanggal 29 Oktober 2009 PK. 674/1356/SL-PM/DK-10, tanggal 3 Agustus 2010 PK. 647/2176/SL-PM/DK-10, tanggal 21 Desember 2010 PK.674/1847/SL-PM/DK-10, tanggal 22 Oktober 2010 PK.674/1846/SL-PM/DK-10, tanggal 22 Oktober 2010 PK. 674/1535/SL-PM/DK-10, tanggal 26 Agustus 2010 PK. 205/1331/SL-PM/DK-11, tanggal 24 November 2011 PK. 205/799/SL-PM/DK-11, tanggal 19 September 2011 PK.205/855/SL-PM/DK-11, tanggal 27 September 2011 PK.205/1176/SL-PM/DK-11, tanggal 7 November 2011 PK.205/1161/SL-PM/DK-11, tanggal 2 November 2011 PK.205/110/SL-PM/DK-12, tanggal 16 Januari 2012 PK.205/1380/SL-PM/DK-11, tanggal 25 November 2011 PK.205/1542/SL-PM/DK-11, tanggal 14 Desember 2011 PK.205/245/SL-PM/DK-13, tanggal 31 Januari 2013 PK.205/246/SL-PM/DK-13, tanggal 31 Januari 2013 PK.205/2563/SL-PM/DK-12, tanggal 12 November 2012

Crawler Crane No 1. 2.

Jenis Crawler Crane – Hitachi Crawler Crane – Kobelco

Merk Hitachi Sumitomo Kobelco Crane Co Ltd

Tipe/ No. Seri SCX 2000 SHH 7250-2F/JD04-02530 TOTAL

Tahun 2003 2010

Kapasitas (Ton) 200 250

Panjang Boom (M) 73,15 Lattice Boom 48

Ruang dan Peralatan Kantor No

Jenis

1

Ruang Kantor

2

Furniture dan Peralatan Kantor

Perjanjian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 00180 tanggal 3 Januari 2012 -

Luas Semi Gross/Net (m2)

Lokasi APL Tower lantai 35, No. T3, Central Park, Podomoro City, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat TOTAL

325,07/292,50 -

Kendaraan Bermotor No 1

Jenis

Merk/Tipe

Mobil penumpang (Jeep)

No. BPKB J-05716419

Toyota Fortuner 2.5 G A/T

10. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak Afiliasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Perseroan mendapatkan manfaat dan dampak dari perjanjian-perjanjian afiliasi yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan seperti perjanjian peminjaman dana dengan pendanaan tanpa bunga, serta perjanjian sewa kapal untuk mendukung pendapatan Perseroan. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Afiliasi (dalam USD) 30 Juni 2013

30 November 2013*)

Keterangan Piutang Usaha PT ASL Shipyard Indonesia ASL Shipyard Pte. Ltd. ASL Offshore & Marine Pte. Ltd. PT Agus Suta Line Total Piutang Usaha dengan pihak Afiliasi Piutang Lain-lain ASL Triaksa Offshore Pte. Ltd. PT Awak Samudera Transportasi Capitol Logistics Pte. Ltd. Lightmode Pte. Ltd. ASL Offshore & Marine Pte. Ltd. Total Piutang lain-lain dengan pihak Afiliasi

- 49 -

1,955,914 233,294 1,134,936 3,324,144

2.039.041 233.293 1.041.164 1.445.785 4.759.283

-

97.246 14.610 7.572 2.236 110.067 231.731

Utang Usaha PT ASL Shipyard Indonesia Utang lain-lain dengan pihak Afiliasi ASL Marine Holdings Ltd. PT ASL Shipyard Indonesia ASL Shipyard Pte. Ltd. ASL Triaksa Offshore Pte. Ltd. Capitol Aquaria Pte. Ltd. Capitol Shippings Pte. Ltd. Lightmode Pte. Ltd. ASL Offshore & Marine Pte. Ltd. PT Agus Suta Line Total utang lain-lain dengan pihak Afiliasi *)

(dalam USD) 30 Juni 2013

30 November 2013*)

Keterangan

-

166.607

1,931,078 12,021,202 1,793,627 2,758,373 2,572,565 2,834,667 5,823,118 2,898,392 7,544,929 40,177,952

1.931.078 11.609.327 1.224.055 2.838.912 2.551.339 2.811.280. 5.776.912 3.205.796 1.268.637 33.217.336

Berdasarkan Perjanjian Perjumpaan Utang yang dibuat oleh dan antara para pihak dibawah ini:  Perseroan dengan ASL Triaksa Offshore Pte Ltd tanggal 26 November 2013;  Perseroan dengan Lightmode Pte Ltd tanggal 26 November 2013; dan  Perseroan dengan ASL Offshore & Marine Pte Ltd tanggal 26 November 2013, para pihak telah menyetujui untuk melakukan perjumpaan utang atas utang yang dimilikinya masing-masing, sehingga masing-masing pihak tidak lagi memiliki utang terhadap pihak yang lainnya sehingga pada tanggal 30 November 2013 seluruh piutang lain-lain pihak afiliasi tidak mempunyai saldo.

Sifat Hubungan Afiliasi Nama Pihak PT Agus Suta Line ASL Marine Holdings Ltd. (“ASLM”) a. PT ASL Shipyard Indonesia b. ASL Shipyard Pte. Ltd. c. ASL Offshore & Marine Pte. Ltd. d. ASL Triaksa Offshore Pte. Ltd. e. PT Awak Samudera Transportasi f. Capitol Logistics Pte. Ltd. g. Lightmode Pte. Ltd. h. Capitol Aquaria Pte. Ltd. i. Capitol Shippings Pte. Ltd. Suta Wijaya Agus Sudimen

Sifat Hubungan Pemegang saham PT Agus Suta Line merupakan pihak pengendali Perseroan Pemegang saham utama dari Capitol Marine Pte Ltd yang merupakan pemegang saham pengendali CNA Hubungan pengurus/pengawas yang sama dengan Perseroan

Pihak Pengendali Perseroan Pihak Pengendali Perseroan - 50 -

Perjanjian dengan Pihak Afiliasi 1. Perjanjian Sewa Kapal No. 1.

2.

Nama Pihak Terafiliasi PT Agus Suta Line

PT Agus Suta Line

Nama Perjanjian/ Kontrak

Isi Pokok Perjanjian

Perjanjian Sewa Menyewa TB Karya Abadi 3 No. 006/SC/ASL-CNI/7/12 sebagaimana diubah dengan Addendum tanggal 1 September 2012.

Perseroan menyewakan kapal TB Karya Abadi 3 (”Objek Perjanjian”) kepada PT Agus Suta Line dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: a. Nilai perjanjian : biaya sewa USD750 / hari. Namun sejak per tanggal 1 September 2012, biaya sewa kapal menjadi USD830 / hari b. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. PT Agus Suta Line berhak untuk mengatur penggunaan dan atau pemanfaatan Objek Perjanjian untuk kepentingannya termasuk jadwal, pengawasan dan pengecekan kondisi Objek Perjanjian; 2. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menanggung asuransi barang/muatan; 3. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menjamin keabsahan barang/dokumen muatan yang dimuat di atas Objek Perjanjian; 4. Perseroan berkewajiban untuk menjamin kelancaran operasional Objek Perjanjian selama perjanjian ini berlangsung; dan 5. Perseroan berkewajiban untuk menjamin bahwa Objek Perjanjian dalam keadaan baik, layak laut (Sea Worthy) dan dilengkapi dengan surat-surat (Ship Paper) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. c. Pengakhiran perjanjian: Ketentuan mengenai pengakhiran dalam perjanjian ini adalah antara lain: 1. Perjanjian ini gugur demi hukum dalam hal Objek Perjanjian sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja atau karena bencana alam atau dapat dibatalkan oleh karena keadaan menurut undang-undang atau keputusan Pemerintah menjadi tidak bisa dilaksanakan atau dilarang untuk dilaksanakan; 2. PT Agus Suta Line dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan menggunakan pernyataan pengakhiran, dalam hal Perseroan telah menyewakan Objek Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Agus Suta Line; dan 3. Atas gugurnya perjanjian atau pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak hanya berkewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sampai dengan perjanjian atau dilakukannya pengakhiran tersebut. d. Ketentuan tentang pembatasan/larangan dan perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Perseroan menyewakan kapal TB Karya Abadi 6 dan BG AKT 231 (”Objek Perjanjian”) kepada PT Agus Suta Line dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: a. Nilai perjanjian : biaya sewa USD1.500/ hari b. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. PT Agus Suta Line berhak untuk mengatur penggunaan dan atau pemanfaatan Objek Perjanjian untuk kepentingannya termasuk jadwal, pengawasan dan pengecekan kondisi Objek Perjanjian; 2. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menanggung asuransi barang/muatan; 3. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menjamin keabsahan barang/dokumen muatan yang dimuat di atas Objek Perjanjian; 4. Perseroan berkewajiban untuk menjamin kelancaran operasional Objek

Perjanjian Sewa Menyewa TB Karya Abadi 6 Tow BG AKT 231 No. 004/ASLCNI/11.12 tanggal 14 November 2012

- 51 -

Tanggal Perjanjian 1 September 2012

Jangka Waktu dan Status Perjanjian 5 Juli 2012 26 Oktober 2012 diperpanjang sampai dengan 31 Oktober 2014

Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

14 November 2012

14 November 2012 – 8 April 2014

Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini

No.

Nama Pihak Terafiliasi


Isi Pokok Perjanjian Perjanjian selama perjanjian ini berlangsung; dan Perseroan berkewajiban untuk menjamin bahwa Objek Perjanjian dalam keadaan baik, layak laut (Sea Worthy) dan dilengkapi dengan surat-surat (Ship Paper) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. c. Pengakhiran perjanjian: Ketentuan mengenai pengakhiran dalam perjanjian ini adalah antara lain: 1. Perjanjian ini gugur demi hukum dalam hal Objek Perjanjian sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja atau karena bencana alam atau dapat dibatalkan oleh karena keadaan menurut undang-undang atau keputusan Pemerintah menjadi tidak bisa dilaksanakan atau dilarang untuk dilaksanakan; 2. PT Agus Suta Line dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan menggunakan pernyataan pengakhiran, dalam hal Perseroan telah menyewakan Objek Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Agus Suta Line; dan 3. Atas gugurnya perjanjian atau pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak hanya berkewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sampai dengan perjanjian atau dilakukannya pengakhiran tersebut. d. Ketentuan tentang pembatasan/larangan dan perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Perseroan menyewakan Crawler Crane Kobelco 7250 (“Objek Perjanjian”) kepada PT Agus Suta Line dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: a. Nilai perjanjian : biaya sewa Rp450.000.000 / bulan b. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. PT Agus Suta Line berhak untuk mengatur penggunaan dan atau pemanfaatan Objek Perjanjian untuk kepentingannya termasuk jadwal, pengawasan dan pengecekan kondisi Objek Perjanjian; 2. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menanggung asuransi barang/muatan; 3. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menjamin kelancaran operasional Objek Perjanjian selama perjanjian ini berlangsung; dan 4. Perseroan berkewajiban untuk mengganti dengan crawler crane lain yang sejenis (kapasitas, ukuran dan kelaikannya) dalam hal Obyek Perjanjian tidak dapat dioperasikan dan atau karena ada kerusakan. c. Pengakhiran perjanjian: Ketentuan mengenai pengakhiran dalam perjanjian ini adalah antara lain: 1. Perjanjian ini gugur demi hukum dalam hal Objek Perjanjian sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja atau karena bencana alam atau dapat dibatalkan oleh karena keadaan menurut undang-undang atau keputusan Pemerintah menjadi tidak bisa dilaksanakan atau dilarang untuk dilaksanakan; 2. PT Agus Suta Line dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan menggunakan pernyataan pengakhiran, dalam hal Perseroan telah menyewakan Objek Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Agus Suta Line; dan 3. Atas gugurnya perjanjian atau pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak hanya berkewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sampai dengan perjanjian atau dilakukannya pengakhiran tersebut.

Tanggal Perjanjian

5.

3.

PT Agus Suta Line

Perjanjian Sewa Menyewa Crawler Crane Kobelco 7250 No. 001-ASLCNI/I/12 tanggal 1 Januari 2012

- 52 -

1 Januari 2012

Jangka Waktu dan Status Perjanjian masih berlaku.

1 Januari 2012 – 16 Mei 2014


No.




Jangka Waktu dan Status Perjanjian

d. 4.

5.

PT Agus Suta Line

PT Agus Suta Line

Perjanjian Sewa Menyewa BG AST 2401, BG AST2402, BG AST 2403 No. 001/ASL-CNI/5/13 tanggal 3 Mei 2013

Perjanjian Sewa Menyewa TB Nusantara Abadi I No. 003/ASLCNI/6/13 tanggal 3 Juni 2013

Ketentuan tentang pembatasan/larangan dan perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Perseroan menyewakan kapal BG AST 2401, BG AST2402, BG AST 2403 (“Objek Perjanjian”) kepada PT Agus Suta Line dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: a. Nilai perjanjian : biaya sewa USD1.350 / hari / per kapal b. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. PT Agus Suta Line berhak untuk mengatur penggunaan dan atau pemanfaatan Objek Perjanjian untuk kepentingannya termasuk jadwal, pengawasan dan pengecekan kondisi Objek Perjanjian; 2. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menanggung asuransi barang/muatan; 3. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menjamin keabsahan barang/dokumen muatan yang dimuat di atas Objek Perjanjian; 4. Perseroan berkewajiban untuk menjamin kelancaran operasional Objek Perjanjian selama perjanjian ini berlangsung; dan 5. Perseroan berkewajiban untuk menjamin bahwa Objek Perjanjian dalam keadaan baik, layak laut (Sea Worthy) dan dilengkapi dengan surat-surat (Ship Paper) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. c. Pengakhiran perjanjian: Ketentuan mengenai pengakhiran dalam perjanjian ini adalah antara lain: 1. Perjanjian ini gugur demi hukum dalam hal Objek Perjanjian sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja atau karena bencana alam atau dapat dibatalkan oleh karena keadaan menurut undang-undang atau keputusan Pemerintah menjadi tidak bisa dilaksanakan atau dilarang untuk dilaksanakan; 2. PT Agus Suta Line dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan menggunakan pernyataan pengakhiran, dalam hal Perseroan telah menyewakan Objek Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Agus Suta Line; dan 3. Atas gugurnya perjanjian atau pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak hanya berkewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sampai dengan perjanjian atau dilakukannya pengakhiran tersebut. d. Ketentuan tentang pembatasan/larangan dan perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Perseroan menyewakan TB Nusantara Abadi I (”Objek Perjanjian”) kepada PT Agus Suta Line dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: a. Nilai perjanjian : biaya sewa USD3.000 / hari b. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. PT Agus Suta Line berhak untuk mengatur penggunaan dan atau pemanfaatan Objek Perjanjian untuk kepentingannya termasuk jadwal, pengawasan dan pengecekan kondisi Objek Perjanjian; 2. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menanggung asuransi barang/muatan; 3. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menjamin keabsahan barang/dokumen muatan yang dimuat di atas Objek Perjanjian; 4. Perseroan berkewajiban untuk menjamin kelancaran operasional Objek Perjanjian selama perjanjian ini berlangsung; dan

Tanggal Perjanjian

- 53 -

3 Mei 2013

5 Mei 2013 – 31 Desember 2013 Perjanjian ini akan diperpanjang oleh Perseroan. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

3 Juni 2013

3 Juni 2013 – 31 Desember 2013 Perjanjian ini akan diperpanjang oleh Perseroan. Sampai Prospektus diterbitkan,

No.



Isi Pokok Perjanjian 5.

6.

PT Agus Suta Line

Perjanjian Sewa Menyewa TB ASL Mantrus No. 004/ASL-CNI/6/13 tanggal 4 Juni 2013

Perseroan berkewajiban untuk menjamin bahwa Objek Perjanjian dalam keadaan baik, layak laut (Sea Worthy) dan dilengkapi dengan surat-surat (Ship Paper) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. c. Pengakhiran perjanjian: Ketentuan mengenai pengakhiran dalam perjanjian ini adalah antara lain: 1. Perjanjian ini gugur demi hukum dalam hal Objek Perjanjian sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja atau karena bencana alam atau dapat dibatalkan oleh karena keadaan menurut undang-undang atau keputusan Pemerintah menjadi tidak bisa dilaksanakan atau dilarang untuk dilaksanakan; 2. PT Agus Suta Line dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan menggunakan pernyataan pengakhiran, dalam hal Perseroan telah menyewakan Objek Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Agus Suta Line; dan 3. Atas gugurnya perjanjian atau pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak hanya berkewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sampai dengan perjanjian atau dilakukannya pengakhiran tersebut. d. Ketentuan tentang pembatasan/larangan dan perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Perseroan menyewakan TB ASL Mantrus (”Objek Perjanjian”) kepada PT Agus Suta Line dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: a. Nilai perjanjian : biaya sewa USD6.000 / hari b. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. PT Agus Suta Line berhak untuk mengatur penggunaan dan atau pemanfaatan Objek Perjanjian untuk kepentingannya termasuk jadwal, pengawasan dan pengecekan kondisi Objek Perjanjian; 2. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menanggung asuransi barang/muatan; 3. PT Agus Suta Line berkewajiban untuk menjamin keabsahan barang/dokumen muatan yang dimuat di atas Objek Perjanjian; 4. Perseroan berkewajiban untuk menjamin kelancaran operasional Objek Perjanjian selama perjanjian ini berlangsung; dan 5. Perseroan berkewajiban untuk menjamin bahwa Objek Perjanjian dalam keadaan baik, layak laut (Sea Worthy) dan dilengkapi dengan surat-surat (Ship Paper) dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. c. Pengakhiran perjanjian: Ketentuan mengenai pengakhiran dalam perjanjian ini adalah antara lain: 1. Perjanjian ini gugur demi hukum dalam hal Objek Perjanjian sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja atau karena bencana alam atau dapat dibatalkan oleh karena keadaan menurut undang-undang atau keputusan Pemerintah menjadi tidak bisa dilaksanakan atau dilarang untuk dilaksanakan; 2. PT Agus Suta Line dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan menggunakan pernyataan pengakhiran, dalam hal Perseroan telah menyewakan Objek Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PT Agus Suta Line; 3. Atas gugurnya perjanjian atau pengakhiran perjanjian, masing-masing pihak hanya berkewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sampai dengan perjanjian atau dilakukannya pengakhiran tersebut.

Tanggal Perjanjian

- 54 -

4 Juni 2013

Jangka Waktu dan Status Perjanjian perjanjian ini masih berlaku.

4 Juni 2013 – 31 Desember 2013 Perjanjian ini akan diperpanjang oleh Perseroan. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

No.



Tanggal Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian d.


Ketentuan tentang pembatasan/larangan dan perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

2. Perjanjian Peminjaman Dana No. 1.

Nama Pihak Terafiliasi Agus Sudimen

Nama Perjanjian/ Kontrak Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 1 April 2006

Isi Pokok Perjanjian Agus Sudimen (“Kreditor”) dan Perseroan (“Debitor”) sepakat untuk mengadakan perjanjian peminjaman dana sebesar USD643.693.

Tanggal Perjanjian 1 April 2006

Ketentuan tentang hak dan kewajiban, pembatasan/larangan, pengakhiran, dan perpanjangan tidak terdapat dalam perjanjian ini.

2.

Suta Wijaya

Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 1 April 2006

Suta Wijaya (“Kreditor”) dan Perseroan (“Debitor”) sepakat untuk mengadakan perjanjian peminjaman dana sebesar USD643.693.

1 April 2006


3.

Suta Wijaya/ Agus Sudimen

Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 8 April 2013

Suta Wijaya/ Agus Sudimen (“Kreditor”) dan Perseroan (“Debitor”) sepakat untuk mengadakan perjanjian peminjaman dana sebesar USD1.800.000 yang akan dipergunakan untuk membeli kapal TK Limin 3301. Ketentuan tentang hak dan kewajiban, pembatasan/larangan, pengakhiran, dan perpanjangan tidak terdapat dalam perjanjian ini.

- 55 -

8 April 2013

Jangka Waktu dan Status Perjanjian Peminjaman dana akan dikembalikan/dibayarkan kembali pada saat Kreditor memerlukan dana tersebut dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya oleh Kreditor kepada Debitor dan dengan tidak dikenakan bunga. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku. Peminjaman dana akan dikembalikan/dibayarkan kembali pada saat Kreditor memerlukan dana tersebut dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya oleh Kreditor kepada Debitor dan dengan tidak dikenakan bunga. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku. Peminjaman dana akan dikembalikan/dibayarkan kembali pada saat Kreditor memerlukan dana tersebut dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 1 (satu)

No.

4.


PT Agus Suta Line


Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 28 Juni 2013


PT Agus Suta Line (“Kreditor”) dan Perseroan (“Debitor”) sepakat untuk mengadakan perjanjian peminjaman dana operasional usaha sebesar USD300.000

Tanggal Perjanjian

28 Juni 2013


Jangka Waktu dan Status Perjanjian bulan sebelumnya oleh Kreditor kepada Debitor dan dengan tidak dikenakan bunga. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku. Peminjaman dana akan dikembalikan/dibayarkan kembali pada saat Kreditor memerlukan dana tersebut dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 1 (satu) bulan sebelumnya oleh Kreditor kepada Debitor dan dengan tidak dikenakan bunga. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

11. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Berikut adalah perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan mendapatkan manfaat dan dampak dari perjanjian-perjanjian tersebut terutama perjanjian kredit dengan manfaat pendanaan dan dampak pembayaran bunga, serta perjanjian kapal untuk mendukung peningkatan kinerja Perseroan. 1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1.

Nama Pihak Ketiga PT Agung Podomoro Land, Tbk (“Agung Podomoro”)

Nama Perjanjian/ Kontrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian (APL Tower) di Podomoro City No. 00180, tanggal 3 Januari 2012.

Isi Pokok Perjanjian Pembelian atas objek perjanjian berupa 1 (satu) unit kantor di APL Tower Lantai 35 Nomor T3 terletak di Podomoro City, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta (“Objek Perjanjian”) dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: a. Nilai perjanjian : Rp5.134.120.000 b. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. Agung Podomoro berjanji untuk melaksanakan pembangunan Objek Perjanjian menurut gambar denah bangunan dan spesifikasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- 56 -

Tanggal Perjanjian


3 Januari 2012

Tidak terdapat ketentuan tentang jangka waktu perjanjian. Berdasarkan Surat Keterangan No. 003/STP/PT.APL/IX/2013 tanggal 9 September 2013, Agung Podomoro

No.

Nama Pihak Ketiga


Isi Pokok Perjanjian 2.

c.

d.

e.

Agung Podomoro bertanggung jawab terhadap segala kerusakan akibat dari kesalahan konstruksi Objek Perjanjian selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima. 3. Sejak tanggal serah terima maka segala resiko dan tanggung jawab termasuk kewajiban pembayaran PBB, biaya pemeliharaan, biaya penggunaan akan beralih menjadi beban dan wajib dibayar oleh Perseroan. 4. Pengalihan hak dan tanggung jawab atas seluruh atau sebagian Objek Perjanjian kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh Perseroan setelah mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Agung Podomoro. Pembatasan/Larangan: 1. Selama Perseroan belum menyelesaikan pembayaran, denda, dan biaya yang terhutang kepada Agung Podomoro, maka Perseroan tidak akan dan tidak boleh menyewakan, meminjamkan atau menyerahkan/membiarkan atau menjaminkan/mempertanggungkan kepada pihak lain atas seluruh atau sebagian Objek Perjanjian tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Agung Podomoro. 2. Selama Perseroan belum menyelesaikan pembayaran, denda, dan biaya, maka Perseroan tidak akan dan tidak boleh melakukan perubahan konstruksi, bentuk, atau perubahan yang bersifat bagaimanapun atas Objek Perjanjian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Agung Podomoro. 3. Perseroan tidak berhak untuk menjual atau mengalihkan Objek Perjanjian dengan cara apapun kepada pihak lain kecuali dalam hal, antara lain: Perseroan lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya-biaya dan/atau kewajiban pembayaran lain selama 2 bulan berturutturut; atau Pembayaran dilakukan melalui bank dengan fasilitas kredit dan dikemudian hari Perseroan wanprestasi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang berakibat Agung Podomoro harus membayar sisa hutang kepada bank; atau Pembatalan perjanjian diminta oleh Perseroan dan disetujui secara tertulis oleh Agung Podomoro. Pengakhiran perjanjian: Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali pembatalan perjanjian oleh Agung Podomoro terjadi karena, antara lain: 1. Perseroan lalai atau tidak membayar angsuran, denda, biaya-biaya dan/atau kewajiban pembayaran lain selama 2 bulan berturut-turut; atau 2. Pembayaran dilakukan melalui bank dengan fasilitas kredit dan dikemudian hari Perseroan wanprestasi dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang berakibat Agung Podomoro harus membayar sisa hutang kepada bank. Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

- 57 -

Tanggal Perjanjian

Jangka Waktu dan Status Perjanjian menerangkan bahwa Perseroan adalah benar pembeli unit Office Tower Lantai 35 No. T3 berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Non Hunian (APL Tower) di Podomoro City No. 00180 tanggal 3 Januari 2012 dan saat ini sertifikat atas unit tersebut masih dalam proses pemecahan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat dan diperkirakan akan terbit pada bulan Desember 2015.

2. Perjanjian Kapal No. 1.

2.

Nama Pihak Ketiga PT Surya Bahau Mandiri

PT Surya Bahau Mandiri



Akta Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tongkang No. 86, tanggal 4 September 2012

Penyewaan satu buah kapal milik Perseroan bernama TMN 30P dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: a. Nilai perjanjian: USD90.000/bulan sehingga berjumlah USD3.780.000. b. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. Perseroan menjamin dan bertangung jawab sepenuhnya kepada PT Surya Bahau Mandiri bahwa PT Surya Bahau Mandiri selama menggunakan objek perjanjian tidak akan mendapatkan tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan objek perjanjian sepanjang yang menjadi tanggung jawab Perseroan. 2. PT Surya Bahau Mandiri berkewajiban untuk memperhatikan dan memenuhi semua peraturanperaturan dan undang-undang tentang pemakaian objek perjanjian. 3. Selama masa sewa, segala hal yang berhubungan dengan kelayakan dan kebutuhan objek perjanjian menjadi tanggung jawab PT Surya Bahau Mandiri. c. Pembatasan/Larangan: 1. PT Surya Bahau Mandiri harus menggunakan objek perjanjian dengan baik, serta dilarang untuk menyewakan kembali objek perjanjian kepada pihak lain. 2. Selama jangka waktu sewa, Perseroan tidak diperbolehkan untuk menjual dan mengalihkan objek perjanjian. d. Pengakhiran perjanjian: 1. Perjanjian ini tidak akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia atau haknya dijaminkan dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain melainkan akan mengikat ahli waris ataupun pengganti hak dari masing-masing pihak. 2. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu perjanjian kecuali para pihak sepakat untuk memperpanjang kembali jangka waktu perjanjian. e. Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Penyewaan satu buah kapal bernama TMN 30P dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Akta Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tongkang No. 26, tanggal 5 September 2012, dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda.

- 58 -


Jangka Waktu dan Status Perjanjian 4 April 2011 – 10 September 2014 (42 Bulan). Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

5 September 2012

42 bulan terhitung sejak 4 April 2011 sampai dengan 10 September 2014.

No.

Nama Pihak Ketiga




a.

3.

PT McConnel Dowell Indonesia

Contract No. AOM/PTCNIBG/2K13-025

Nilai perjanjian : USD90.000/bulan sehingga berjumlah USD3.780.000. b. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. Perseroan menjamin dan bertangung jawab sepenuhnya kepada PT Surya Bahau Mandiri bahwa PT Surya Bahau Mandiri selama menggunakan objek perjanjian tidak akan mendapatkan tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan objek perjanjian sepanjang yang menjadi tanggung jawab Perseroan. 2. Perseroan mempunyai hak untuk menyewakan lagi hak atas kapal kepada pihak lain. 3. PT Surya Bahau Mandiri berkewajiban untuk mengurus segala perpanjangan surat-surat dan dokumen kapal, mengasuransikan kapal dan muatan kapal, menyediakan tug assist, menyediakan dokumen muatan, membayar biaya clearance in/out, biaya pelabuhan, biaya keagenan dan biaya operasional terkait lainnya serta menyediakan bahan bakar/solar dan air tawar. 4. PT Surya Bahau Mandiri dengan izin tertulis dari Perseroan, diperkenankan merubah dan/atau memodifikasi objek perjanjian yang disewanya itu beserta peralatan-peralatan yang berada di atasnya tersebut, dengan biaya-biaya dan ongkos-ongkos dipikul dan dibayar oleh PT Surya Bahau Mandiri. c. Pembatasan/Larangan: 1. Perseroan tidak diperbolehkan untuk menjual dan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT Surya Bahau Mandiri. 2. PT Surya Bahau Mandiri dilarang untuk menyewakan lagi kepada orang lain atau menyerahkan sewamenyewa ini kepada orang lain, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan. d. Pengakhiran dan perpanjangan perjanjian: Perjanjian ini akan berakhir dengan sendiri apabila jangka waktu terebut telah habis kecuali para pihak sepakat untuk memperpanjang kembali untuk jangka waktu berikutnya dan dengan uang sewa yang akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak. Perseroan menyewakan kapal bernama Capitol 1802 dengan Crawler Crane Hitachi Sumitomo dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: a. Nilai perjanjian : USD45.000/bulan

Tanggal Perjanjian

- 59 -


22 Februari 2013

6 Bulan dan dapat diperpanjang atas opsi dari PT McConnel Dowell

No.

Nama Pihak Ketiga


Isi Pokok Perjanjian b.

c.

4.

PT McConnel Dowell Indonesia

Time Charter Party for Offshore Service Vessels Code Name – SUPPLYTIME 2005 AOM/PTCNITG/2K13-025-1

Tanggal Perjanjian

Hak dan kewajiban para pihak, antara lain: 1. PT McConnel Dowell Indonesia mengasuransikan objek perjanjian dengan asuransi jenis Protection and Indemnity. 2. Perseroan mengasuransikan objek perjanjian dengan asuransi jenis Hull and Machinery dan War Risk. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, pengakhiran, dan perpanjangan tidak terdapat dalam perjanjian ini.

Perseroan menyewakan Kapal bernama ASL ABADI 1 dengan nilai perjanjian USD27.000/bulan dan pembayaran dilakukan setelah PT McConnel Dowell Indonesia memperoleh invoice.

Jangka Waktu dan Status Perjanjian Indonesia sebagai Charterer Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini dalam proses perpanjangan oleh Perseroan dan masih berlaku.

5 Maret 2013

Ketentuan tentang pembatasan/larangan, pengakhiran, dan perpanjangan tidak terdapat dalam perjanjian ini.

6 Bulan dan dapat diperpanjang atas opsi dari PT McConnel Dowell Indonesia sebagai Charterer Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini dalam proses perpanjangan oleh Perseroan dan masih berlaku.

5.

PT Multi Agung Sarana Ananda

Kontrak Sewa Kapal No. 063/S-MASA/VII-13

Perseroan menyewakan kapal AHT Vessel MV. ASL Mulia dengan biaya sewa USD4.000 / hari, tidak termasuk fuel dan PPN 10%. Nilai tersebut termasuk crew dengan kualifikasi dan standard safety dari Total Indonesie serta maintenance kapal.

10 Juli 2013

Pembayaran untuk periode pemakaian pertama akan dibayarkan paling lambat dalam satu minggu setelah penerimaan invoice dari PT Multi Agung Sarana Ananda.

18 Juli 2013 sampai dengan beroperasinya kapal milik PT Multi Agung Sarana Ananda, yaitu MV. MASA Premier. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Ketentuan tentang pembatasan/larangan, pengakhiran, dan perpanjangan tidak terdapat dalam perjanjian ini.

3. Perjanjian Kredit Bank Mandiri No.

Nama Perjanjian dengan Bank Mandiri (sebagai “Kreditor”)


1.

Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BPNSMD/SPPK/044/2011, tanggal 24 Maret 2011, sebagaimana

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang perubahan Kredit Investasi senilai maksimum USD1.708.710 untuk tujuan pembiayaan Asset Eksisting dibawah ini beserta dengan limit kredit sebagai berikut:

- 60 -

Tanggal Perjanjian 24 Maret 2011

Jangka Waktu dan Status Perjanjian 60 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk

No.

Nama Perjanjian dengan Bank Mandiri (sebagai “Kreditor”) diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.172/SPPK/2013, tanggal 27 September 2013.

Isi Pokok Perjanjian a. b. c. d.

KI-1: untuk TK.AMH 36 – 05 dengan limit USD461.100; KI-2: untuk TB ASL Marine 9 dengan limit USD154.375; KI-3: untuk TB ASL Marine 8 dengan limit USD162.500; dan KI-4 : untuk Crawler Crane Kobelco 250 T dengan limit USD930.735.

Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib untuk: a. Menyampaikan laporan keuangan in house setiap semester dan laporan keuangan audited tahunan; b. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; c. Mengizinkan Kreditor atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Perseroan; dan d. Menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri. Pembatasan/Larangan: Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor tidak diperkenankan: a. Memindahtangankan barang agunan. b. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. b. Membagikan deviden. c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). d. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Pengakhiran perjanjian: Kreditor dapat membatalkan secara sepihak apabila: a. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat persetujuan ini Perseroan tidak mengembalikan surat pemberitahuan ini sebagai tanda persetujuan; dan/atau b. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dan syarat-syarat kredit yang ditentukan dalam surat pemberitahuan ini; dan/atau c. Setelah penerbitan surat pemberitahuan ini terdapat fasilitas penyediaan dana lainnya yang diperoleh Perseroan dari Kreditor ternyata berubah statusnya menjadi penyediaan dana bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku di Kreditor atau penyediaan dana tersebut dinyatakan jatuh tempo seketika oleh Kreditor dengan alasan apapun; dan/atau

- 61 -

Tanggal Perjanjian

Jangka Waktu dan Status Perjanjian grace period 2 bulan), kecuali untuk kapal TB ASL Marine 9 dan kapal TB ASL Marine 8 masing – masing 48 bulan dan 36 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (termasuk grace period 2 bulan). Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

No.



e.

a.

Akta Perjanjian Kredit Investasi Refinancing 1 Unit Kapal Tongkang AMH 36-05 dengan Nomor Register CRO.SMR/0034/KI/2011 No. 12, tanggal 14 April 2011, yang dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 12 tanggal 14 April 2011, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Grosse Akta Hipotik Pertama No. 169/2011, tanggal 25 Juli 2011.

Tanggal Perjanjian


14 April 2011

60 (enam puluh) bulan (termasuk grace period 2 bulan), terhitung sejak tanggal 14 April 2011 sehingga akan berakhir pada tanggal 13 April 2016.

Setelah penerbitan surat pemberitahuan ini ternyata Perseroan menerima fasilitas penyediaan dana dari kreditor/bank lain dan fasilitas tersebut tergolong dana bermasalah; dan/atau Setelah penerbitan surat pemberitahuan ini, terdapat kondisi yang sematamata menurut penilaian Kreditor akan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan usaha maupun kemampuan keuangan Perseroan.

Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD461.100 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang AMH 3605 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta No. 1063, tanggal 16 September 2009. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan keuangan. c. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. d. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.


Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6,5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang AMH 36-05; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Jaminan Pribadi Agus Sudimen; dan d. Jaminan Pribadi Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran dan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. b.

Akta Perjanjian Kredit Investasi Refinancing 1 Unit Kapal Motor/Tug Boat ASL Marine 9 dengan Nomor Register CRO.SMR/0035/KI/2011 No. 14, tanggal 14 April 2011,

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD154.375 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor/Tug Boat

- 62 -

14 April 2011

48 (empat puluh delapan) bulan) (termasuk grace period 2 bulan), terhitung

No.

Nama Perjanjian dengan Bank Mandiri (sebagai “Kreditor”) yang dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 14 tanggal 14 April 2011, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Akta Kuasa Memasang Hipotik Atas Kapal Motor/Tug Boat ASL Marine 9 No. 15, tanggal 14 April 2011, dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda.


Tanggal Perjanjian

ASL Marine 9 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta No. 4884, tanggal 9 September 2009. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan keuangan. c. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. d. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Jangka Waktu dan Status Perjanjian sejak tanggal 14 April 2011 sehingga akan berakhir pada tanggal 13 April 2015. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6,5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor ASL Marine 9; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Jaminan Pribadi Agus Sudimen; dan d. Jaminan Pribadi Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. c.

Akta Perjanjian Kredit Investasi Refinancing 1 Unit Kapal Motor/Tug Boat ASL Marine 8 Dengan Nomor Register CRO.SMR/0036/KI/2011 No. 16, tanggal 14 April 2011, yang dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 16 tanggal 14 April 2011, tertanggal 8 Oktober 2013 dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Akta Kuasa Memasang Hipotik Atas Kapal Motor/Tug Boat ASL Marine 8 No. 17, tanggal 14 April 2011, dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD162.500 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor/Tug Boat ASL Marine 8 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta No. 1152, tanggal 5 Februari 2010. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan keuangan. c. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan.

- 63 -

14 April 2011

36 (tiga puluh enam bulan) (termasuk grace period 2 bulan), terhitung sejak tanggal 14 April 2011 sehingga akan berakhir pada tanggal 13 April 2014. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

No.



Tanggal Perjanjian


14 April 2011

60 (enam puluh) bulan (termasuk grace period 2 bulan), terhitung sejak tanggal 14 April 2011 sehingga akan berakhir pada tanggal 13 April 2016.

2.

d.

Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6,5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor ASL Marine 8; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Jaminan Pribadi Agus Sudimen; dan d. Jaminan Pribadi Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. d.

Akta Perjanjian Kredit Investasi Refinancing 1 Unit Crawler Crane Kobelco 250T Dengan Nomor Register CRO.SMR/0027/KI/2011 No. 18, tanggal 14 April 2011, yang dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 18 tanggal 14 April 2011, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Akta Jaminan Fidusia Atas Crawler Crane Kobelco 250T No. 19, tanggal 14 April 2011, dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD930.735 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Crawler Crane Kobelco 250T dengan bukti kepemilikan Invoice No. SHS/2010/0206, tanggal 18 Februari 2010. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan keuangan. c. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud.

- 64 -


No.



Tanggal Perjanjian


14 April 2011

Tidak terdapat ketentuan tentang jangka waktu perjanjian.

Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6,5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Crawler Crane Kobelco 250T; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Jaminan Pribadi Agus Sudimen; dan d. Jaminan Pribadi Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. e.

f.

Akta Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 20, tanggal 14 April 2011, dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda.

Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 21, tanggal 14 April 2011, dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda.

PT Agus Suta Line (sebagai “Penjamin”) menjamin pembayaran lunas dari seluruh hutang yang harus dibayar oleh Perseroan, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, biaya, denda, dan kewajiban lain yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang termuat dalam: 1. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BPN-SMD/SPPK/258/2010, tanggal 18 November 2010; dan 2. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BPN-SMD/SPPK/044/2011, tanggal 24 Maret 2011; atau 3. Perjanjian kredit yang telah atau yang akan dibuat antara Perseroan dengan Kreditor beserta perpanjangan, penambahan maupun perubahan. Penjamin melepaskan segala hak dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang yaitu: 1. Hak untuk meminta kepada Kreditor supaya harta benda Perseroan disita dan dijual terlebih dahulu untuk membayar semua apa yang harus dibayar oleh Perseroan. 2. Hak untuk meminta kepada Kreditor supaya membagi hutang tersebut diantara (para) penjamin. 3. Hak-hak lain serta eksepsi (tangkisan-tangkisan) yang dapat membebaskan kewajiban (para) Perseroan. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Agus Sudimen (sebagai “Penjamin”) menjamin pembayaran lunas dari seluruh hutang yang harus dibayar oleh Perseroan, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, biaya, denda, dan kewajiban lain yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang termuat dalam: 1. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BPN-SMD/SPPK/258/2010, tanggal 18 November 2010; dan 2. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BPN-SMD/SPPK/044/2011, tanggal 24 Maret 2011; atau 3. Perjanjian kredit yang telah atau yang akan dibuat antara Perseroan dengan Kreditor beserta perpanjangan, penambahan maupun perubahan.

- 65 -


14 April 2011

Tidak terdapat ketentuan tentang jangka waktu perjanjian. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

No.


g.

Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 22, tanggal 14 April 2011, dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda.

Isi Pokok Perjanjian Penjamin melepaskan segala hak dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang yaitu: 1. Hak untuk meminta kepada Kreditor supaya harta benda Perseroan disita dan dijual terlebih dahulu untuk membayar semua apa yang harus dibayar oleh Perseroan. 2. Hak untuk meminta kepada Kreditor supaya membagi hutang tersebut diantara (para) penjamin. 3. Hak-hak lain serta eksepsi (tangkisan-tangkisan) yang dapat membebaskan kewajiban (para) Perseroan. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Suta Wijaya (sebagai “Penjamin”) menjamin pembayaran lunas dari seluruh hutang yang harus dibayar oleh Perseroan, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, biaya, denda, dan kewajiban lain yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang termuat dalam: 1. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BPN-SMD/SPPK/258/2010, tanggal 18 November 2010; dan 2. Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BPN-SMD/SPPK/044/2011, tanggal 24 Maret 2011; atau 3. Perjanjian kredit yang telah atau yang akan dibuat antara Perseroan dengan Kreditor beserta perpanjangan, penambahan maupun perubahan.

Tanggal Perjanjian


14 April 2011


Penjamin melepaskan segala hak dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang yaitu: 1. Hak untuk meminta kepada Kreditor supaya harta benda Perseroan disita dan dijual terlebih dahulu untuk membayar semua apa yang harus dibayar oleh Perseroan. 2. Hak untuk meminta kepada Kreditor supaya membagi hutang tersebut diantara (para) penjamin. 3. Hak-hak lain serta eksepsi (tangkisan-tangkisan) yang dapat membebaskan kewajiban (para) Perseroan. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. 2.

Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.170/2011, tanggal 22 Agustus 2011, sebagaimana diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.172/SPPK/2013, tanggal 27 September 2013.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang Kredit Investasi senilai maksimum USD11.370.000 untuk tujuan pembiayaan Aset Eksisting dibawah ini beserta dengan limit kredit sebagai berikut: a. KI-1: untuk TK CA 8001 dengan limit USD985.000; b. KI-2: untuk TB Whale 3 dengan limit USD915.000; c. KI-3: untuk TB Whale 5 dengan limit USD935.000; d. KI-4: untuk TB Whale 7 dengan limit USD935.000; e. KI-5: untuk TK Intan 7506 dengan limit USD1.595.000; f. KI-6: untuk TK Intan 7507 dengan limit USD1.595.000; g. KI-7: untuk TK Nusantara Abadi 2 dengan limit USD1.460.000; h. KI-8: untuk TK Intan 10001 dengan limit USD1.900.000; dan

- 66 -

22 Agustus 2011

Periode ketersediaan masa penarikan 3 bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani, dan masa angsuran 57 bulan sejak penarikan kredit untuk setiap rekening. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

No.


Isi Pokok Perjanjian i.

KI-9: untuk TB Capitol T2001 dengan limit USD1.050.000.

Seluruh fasilitas KI tersebut sebesar USD11.370.000 telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2011. Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib untuk: a. Menyampaikan laporan penjualan, piutang dan stock setiap bulan; b. Menyampaikan laporan keuangan in house setiap semester dan laporan keuangan audited (long form) tahunan; c. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; d. Mengijinkan Kreditor atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; dan e. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan Perseroan melalui Kreditor. Pembatasan/Larangan: Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor tidak diperkenankan: a. Memindahtangankan barang agunan. b. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. b. Membagikan deviden. c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). d. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Pengakhiran perjanjian: Kreditor dapat membatalkan secara sepihak apabila: a. Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat persetujuan ini Perseroan tidak mengembalikan surat pemberitahuan ini sebagai tanda persetujuan; dan/atau b. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dan syarat-syarat kredit yang ditentukan dalam surat pemberitahuan ini; dan/atau c. Setelah penerbitan surat pemberitahuan ini terdapat fasilitas penyediaan dana lainnya yang diperoleh Perseroan dari Kreditor ternyata berubah statusnya menjadi penyediaan dana bermasalah sesuai ketentuan yang berlaku di Kreditor atau penyediaan dana tersebut dinyatakan jatuh tempo seketika oleh Kreditor dengan alasan apapun; dan/atau

- 67 -

Tanggal Perjanjian


No.



e.

Tanggal Perjanjian


19 September 2011

Periode ketersediaan masa penarikan 3 bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani, dan masa angsuran 57 bulan sejak penarikan kredit untuk setiap rekening.

Setelah penerbitan surat pemberitahuan ini ternyata Perseroan menerima fasilitas penyediaan dana dari kreditor/bank lain dan fasilitas tersebut tergolong dana bermasalah; dan/atau Setelah penerbitan surat pemberitahuan ini, terdapat kondisi yang sematamata menurut penilaian Kreditor akan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan usaha maupun kemampuan keuangan Perseroan.

Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. a.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 18, tanggal 19 September 2011, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 18 tanggal 19 September 2011, tertanggal 8 Oktober 2013 dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Akta Hipotik No. 114/2011, tanggal 12 Oktober 2011.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD985.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang CA 8001 dengan bukti kepemilikan Akta Pendaftaran No. 6439, tanggal 15 Juli 2010 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan. Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang CA 80-01; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen; dan d. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut.

- 68 -


No.

Nama Perjanjian dengan Bank Mandiri (sebagai “Kreditor”) b.

Akta Perjanjian Kredit Investasi 1No. 20, tanggal 19 September 2011, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 20 tanggal 19 September 2011, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Akta Hipotik No. 117/2011, tanggal 12 Oktober 2011.

Isi Pokok Perjanjian Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD915.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Tunda bernama Whale 3 dengan bukti kepemilikan Akta Pendaftaran No. 6471, tanggal 13 Agustus 2010 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.


Jangka Waktu dan Status Perjanjian Periode ketersediaan masa penarikan 3 bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani, dan masa angsuran 57 bulan sejak penarikan kredit untuk setiap rekening. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor Whale 3; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen; dan d. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. c.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 22, tanggal 19 September 2011, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 22 tanggal 19 September 2011, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Akta Hipotik No. 118/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD935.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Tunda Whale 5 dengan bukti kepemilikan Akta Pendaftaran No. 6437, tanggal 15 Juli 2010 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan.

- 69 -

19 September 2011


No.



e.

Tanggal Perjanjian

Jangka Waktu dan Status Perjanjian Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

19 September 2011


Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor Whale 5; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen; dan d. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. d.


Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD935.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Tunda bernama Whale 7 dengan bukti kepemilikan Akta Pendaftaran No. 6438, tanggal 15 Juli 2010 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen.

- 70 -


No.



Tanggal Perjanjian


19 September 2011


3.

e.

Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor Whale 7; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen; dan d. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. e.


Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD1.595.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang bernama Intan 7506 dengan bukti kepemilikan Akta Pendaftaran No. 6457, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan. Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang Intan 7506;

- 71 -


No.



Tanggal Perjanjian


19 September 2011


b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen; dan d. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. f.


Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD1.595.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang bernama Intan 7507 dengan bukti kepemilikan Akta Pendaftaran No. 6456, tanggal 29 Juli 2010 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.


Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang Intan 7507; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen; dan d. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. g.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 30, tanggal 19 September 2011, dibuat dihadapan Soetanto Ambar

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD1.460.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang bernama

- 72 -

19 September 2011

Periode ketersediaan masa penarikan 3 bulan sejak

No.

Nama Perjanjian dengan Bank Mandiri (sebagai “Kreditor”) Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 30 tanggal 19 September 2011, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Grosse Akta Hipotik Pertama No. 345/2011 tanggal 22 Desember 2011.


Tanggal Perjanjian

Nusantara Abadi 2 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1919, tanggal 15 November 2011 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Jangka Waktu dan Status Perjanjian Perjanjian Kredit ditandatangani, dan masa angsuran 57 bulan sejak penarikan kredit untuk setiap rekening. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang Nusantara Abadi 2; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen; dan d. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. h.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 31, tanggal 19 September 2011, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 31 tanggal 19 September 2011, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Grosse Akta Hipotik Pertama No. 338/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD1.900.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang bernama Intan 10001 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1819, tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan:

- 73 -

19 September 2011


No.



Tanggal Perjanjian


19 September 2011


1. 2.

e.

Memindahtangankan barang agunan. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang Intan 10001; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen; dan d. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. i.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 33, tanggal 19 September 2011, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 33 tanggal 19 September 2011, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Grosse Akta Hipotik Pertama No. 337/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD1.050.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor bernama Capitol T2001 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 1818, tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini).

- 74 -


No.



e.

Tanggal Perjanjian


19 September 2011

Tidak terdapat ketentuan tentang jangka waktu perjanjian

4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 5% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor Capitol T2001; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen; dan d. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. j.

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan No. 35, tanggal 19 September 2011, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda.

PT Agus Suta Line (sebagai “Penjamin”) menjamin pembayaran lunas dari seluruh jumlah hutang senilai USD11.370.000 ditambah bunga, biaya penagihan dan pengadilan, dan biaya lain-lain yang wajib dibayar Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 18, No. 20, No. 22, No. 24, No. 26, No. 28, No. 30, No. 31, dan No. 33 tanggal 19 September 2011 beserta perubahan dan penggantiannya.


Penjamin melepaskan segala hak-hak utama yang diberikan oleh hukum kepada Penjamin, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) hak-hak yang ditetapkan dalam Pasal 1831, Pasal 1837, Pasal 1847, dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjamin melepaskan hak untuk meminta kepada Kreditor agar mengeksekusi barang-barang jaminan lainnya terlebih dahulu sebelum kewajiban berdasarkan penjaminan hutang dilaksanakan. Penanggungan diberikan terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai ada pemberitahuan secara tertulis dari Kreditor yang menghapuskannya. Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. k.

Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 36, tanggal 19 September 2011, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda.

Agus Sudimen (sebagai “Penjamin”) menanggung dan mengikatkan diri untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Kreditor atas permintaan pertama Kreditor untuk semua dan setiap hutang yang telah ada atau akan ada dikemudian hari, yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada kreditor, baik hutang pokok, bunga, provisi, dan lainnya yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 18, No. 20, No. 22, No. 24, No. 26, No. 28, No. 30, No. 31, dan No. 33, tanggal 19 September 2011 berikut perikatan yang diberikan Kreditor dikemudian hari, perubahan, perpanjangan, penambahan, dan/atau pembaharuannya. Penjamin melepaskan hak istimewa dan hak eksepsi yang diberikan oleh peraturan hukum kepada penanggung, antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1837, Pasal 1843, Pasal 1847, dan Pasal 1849 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

- 75 -

19 September 2011

Penanggungan yang diberikan oleh Penanggung akan berlaku secara terus menerus selama Perseroan masih mempunyai hutang kepada Kreditor. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

No.



Tanggal Perjanjian


19 September 2011

Penanggungan yang diberikan oleh Penanggung akan berlaku secara terus menerus selama Perseroan masih mempunyai hutang kepada Kreditor.

Pemberian tanggungan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh Penanggung tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor. Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. l.

Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 37, tanggal 19 September 2011, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda.

Suta Wijaya (sebagai “Penjamin”) menanggung dan mengikatkan diri untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Kreditor atas permintaan pertama Kreditor untuk semua dan setiap hutang yang telah ada atau akan ada dikemudian hari, yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada kreditor, baik hutang pokok, bunga, provisi, dan lainnya yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 18, No. 20, No. 22, No. 24, No. 26, No. 28, No. 30, No. 31, dan No. 33, tanggal 19 September 2011 berikut perikatan yang diberikan Kreditor dikemudian hari, perubahan, perpanjangan, penambahan, dan/atau pembaharuannya.


Penjamin melepaskan hak istimewa dan hak eksepsi yang diberikan oleh peraturan hukum kepada penanggung, antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1837, Pasal 1843, Pasal 1847, dan Pasal 1849 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pemberian tanggungan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh Penanggung tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor. Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. 3.

Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.139/SPPK/2012, tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.172/SPPK/2013, tanggal 27 September 2013.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang Kredit Investasi senilai maksimum USD7.295.150 untuk tujuan pembiayaan Aset Eksisting dibawah ini beserta dengan limit kredit sebagai berikut: a. KI-1: untuk TB Trisakti II dengan limit USD725.050; b. KI-2: untuk TB Karya Abadi 3 dengan limit USD697.150; c. KI-3: untuk TB Karya Abadi 5 dengan limit USD1.022.500; d. KI-4: untuk TB Karya Abadi 6 dengan limit USD660.000; e. KI-5: untuk TK Uni Haul 332 dengan limit USD1.226.450; f. KI-6: untuk TK AST 2401 dengan limit USD988.000; g. KI-7: untuk TK AST 2402 dengan limit USD988.000; dan h. KI-8: untuk TK AST 2403 dengan limit USD988.000. Seluruh fasilitas KI tersebut sebesar USD7.295.150 telah ditarik oleh Perseroan pada tanggal 20 Juni 2012. Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib untuk: a. Menyampaikan laporan penjualan, piutang dan stock setiap bulan; b. Menyampaikan laporan keuangan in house setiap semester dan laporan keuangan audited (long form) tahunan; c. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.

- 76 -

12 Juni 2012


No.



e.

Tanggal Perjanjian


15 Juni 2012


Mengijinkan Kreditor atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; dan Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan Perseroan melalui Kreditor.

Pembatasan/Larangan: Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor tidak diperkenankan: a. Memindahtangankan barang agunan. b. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. b. Membagikan deviden. c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). d. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Pengakhiran perjanjian: Jika dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditandatanganinnya SPPK, Perseroan belum memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit yang telah Perseroan tandatangani, maka Kreditor berhak membatalkan pemberian kredit dan mengakhiri Perjanjian Kredit. Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. a.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 35, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 35 tanggal 15 Juni 2012, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Grosse Akta Hipotik Pertama No. 235/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD725.050 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor bernama Trisakti II dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Baliknama No. 5454, tanggal 27 Januari 2011 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk:

- 77 -


No.



Tanggal Perjanjian


15 Juni 2012


1.

e.

Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor Trisakti II; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya; dan d. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. b.


Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD697.150 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor bernama Karya Abadi 3 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Baliknama No. 5549, tanggal 4 April 2011 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

- 78 -


No.



Tanggal Perjanjian


15 Juni 2012


Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor Karya Abadi 3; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya; dan d. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. c.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 39, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Grosse Akta Hipotik Pertama No. 237/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD1.022.500 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor bernama Karya Abadi 5 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Baliknama No. 5643, tanggal 16 Juni 2011 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan. Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor Karya Abadi 5; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya; dan d. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

- 79 -


No.



Tanggal Perjanjian


15 Juni 2012


Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. d.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No.41, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 41 tanggal 15 Juni 2012, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Grosse Akta Hipotik Pertama No. 241/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD660.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Motor bernama Karya Abadi 6 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran No. 6025, tanggal 27 Maret 2012 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.


Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Motor Karya Abadi 6; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya; dan d. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. e.

Akta Perjanjian Kredit Investasi 1 Unit Kapal Tongkang Uni Haul 332 No. 43, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 43 tanggal 15 Juni 2012, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD1.226.450 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang bernama Uni Haul 332 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran No. 1937, tanggal 24 November 2011 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya.

- 80 -

15 Juni 2012


No.

Nama Perjanjian dengan Bank Mandiri (sebagai “Kreditor”) i.

Akta Pemberian Jaminan Dengan Kuasa Memasang Hipotik Atas Kapal No. 44, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda.

Isi Pokok Perjanjian b. c. d.

e.

Tanggal Perjanjian

Menyampaikan laporan kegiatan usaha. Menyampaikan laporan keuangan. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.


Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang Uni Haul 332; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya; dan d. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. f.


Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD988.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang bernama AST 2401 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran No. 5812, tanggal 20 Oktober 2011 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk:

- 81 -

15 Juni 2012


No.



Tanggal Perjanjian


15 Juni 2012


1.

e.

Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang AST 2401; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya; dan d. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. g.


Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD988.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang bernama AST 2402 dengan bukti kepemilikan Akta Pendaftaran No. 5813, tanggal 20 Oktober 2011 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan.

- 82 -


No.



Tanggal Perjanjian


15 Juni 2012


Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang AST 2402; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya; dan d. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. h.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 49, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 49 tanggal 15 Juni 2012, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Grosse Akta Hipotik Pertama No.240/2012 tanggal 23 Juli 2012.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi Refinancing senilai maksimum USD988.000 untuk tujuan Pembiayaan Aset Eksisting berupa 1 (satu) unit Kapal Tongkang bernama AST 2403 dengan bukti kepemilikan Grosse Akta Pendaftaran No. 5912, tanggal 6 Januari 2012 atas nama Perseroan. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya. b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha. c. Menyampaikan laporan keuangan. d. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. e. Sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan. Adapun bunga atas Baki Debet Pokok sebesar 6% per tahun. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Kapal Tongkang AST 2403; b. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; c. Perjanjian Penanggungan Suta Wijaya; dan d. Perjanjian Penanggungan Agus Sudimen. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

- 83 -


No.



Tanggal Perjanjian


15 Juni 2012

Tidak terdapat ketentuan tentang jangka waktu perjanjian

Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut. i.

Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan No. 51, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda.

PT Agus Suta Line (sebagai “Penjamin”) menjamin pembayaran lunas dari seluruh jumlah hutang senilai USD7.295.150 ditambah bunga, biaya penagihan dan pengadilan, dan biaya lain-lain yang wajib dibayar Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 35, No. 37, No. 39, No. 41, No. 43, No. 45, No. 47, dan No. 49, tanggal 15 Juni 2012 beserta perubahan dan penggantiannya.


Penjamin melepaskan segala hak-hak utama yang diberikan oleh hukum kepada Penjamin, antara lain (tetapi tidak terbatas pada hak-hak yang ditetapkan dalam Pasal 1831, Pasal 1837, Pasal 1847, dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjamin melepaskan hak untuk meminta kepada Kreditor agar mengeksekusi barang-barang jaminan lainnya terlebih dahulu sebelum kewajiban berdasarkan penjaminan hutang dilaksanakan. Penjaminan hutang diberikan Penjamin kepada Kreditor terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini sampai ada pemberitahuan tertulis dari Kreditor yang menghapuskannya. Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. j.

Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 52, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda.

Suta Wijaya (sebagai “Penjamin”) menanggung dan mengikatkan diri untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Kreditor atas permintaan pertama Kreditor untuk semua dan setiap hutang yang telah ada atau akan ada dikemudian hari, yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada kreditor, baik hutang pokok, bunga, provisi, dan lainnya yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 35, No. 37, No. 39, No. 41, No. 43, No. 45, No. 47, dan No. 49, tanggal 15 Juni 2012 berikut perikatan yang diberikan Kreditor dikemudian hari, perubahan, perpanjangan, penambahan, dan/atau pembaharuannya.

15 Juni 2012

Penanggungan yang diberikan oleh Penanggung akan berlaku secara terus menerus selama Perseroan masih mempunyai hutang kepada Kreditor. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Penjamin melepaskan hak istimewa dan hak eksepsi yang diberikan oleh peraturan hukum kepada penanggung, antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1837, Pasal 1843, Pasal 1847, dan Pasal 1849 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pemberian tanggungan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh Penanggung tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor. Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. k.

Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 53, tanggal 15 Juni 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda.

Agus Sudimen (sebagai “Penjamin”) menanggung dan mengikatkan diri untuk membayar sekaligus dan seketika kepada Kreditor atas permintaan pertama Kreditor untuk semua dan setiap hutang yang telah ada atau akan ada dikemudian hari, yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada kreditor, baik hutang pokok, bunga, provisi, dan lainnya yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 35, No. 37, No. 39, No. 41, No. 43, No. 45, No. 47, dan No. 49, tanggal 15 Juni 2012 berikut perikatan

- 84 -

15 Juni 2012

Penanggungan yang diberikan oleh Penanggung akan berlaku secara terus menerus selama Perseroan masih mempunyai hutang kepada Kreditor.

No.



Tanggal Perjanjian

yang diberikan Kreditor dikemudian hari, perubahan, perpanjangan, penambahan, dan/atau pembaharuannya.


Penjamin melepaskan hak istimewa dan hak eksepsi yang diberikan oleh peraturan hukum kepada penanggung, antara lain tetapi tidak terbatas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1430, Pasal 1831, Pasal 1837, Pasal 1843, Pasal 1847, dan Pasal 1849 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pemberian tanggungan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh Penanggung tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor. Ketentuan tentang perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. 4.

Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.299/SPPK/2012, tanggal 17 Desember 2012, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.154/SPPK/2013, tanggal 16 September 2013.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang Kredit Agunan Deposito senilai maksimum USD1.000.000 untuk tujuan produktif dengan suku bunga 1,50% p.a. diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar efektif setiap bulan. Syarat Pencairan Kredit oleh Perseroan, antara lain: a. Telah menandatangani Perjanjian Kredit Agunan Deposito; dan b. Agunan deposito telah diikat secara gadai. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan, dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

17 Desember 2012

a. Akta Perjanjian Kredit Agunan Deposito No. CRO.SMR/0319/KAD/2012, tanggal 19 Desember 2012, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Kredit Agunan Deposito (Addendum Kedua) tanggal 17 September 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Perjanjian Gadai Deposito No. CRO.SMR/0043/GDKAD/2012, tanggal 19 Desember 2012.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi senilai maksimum USD1.000.000 dengan jaminan berupa Deposito berjangka atas nama PT Agus Suta Line, Bilyet No. B 105569, Nomor rekening 148-0204438256, nominal USD1.000.000.

19 Desember 2012

Objek dari perjanjian adalah Kredit Agunan Deposito Non Revolving. Perseroan berjanji, antara lain: a. Membayar biaya administrasi yang ditentukan oleh Kreditor. b. Membayar provisi dan servicing fee sebesar 0,25% pertahun dari limit kredit selambat-lambatnya pada saat penandatanganan perjanjian kredit. c. Melakukan pembayaran kembali (pelunasan pokok) Kredit Agunan Deposito sesuai dengan ketentuan yaitu paling lambat tanggal 18 Januari 2014. Adapun bunga pinjaman sebesar 1,5% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar efektif setiap bulan. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Perseroan dan Pemilik Deposito dengan ini mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian. Untuk pengakhiran Perjanjian ini oleh Kreditor, Kreditor tidak dapat diwajibkan atau dituntut untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan dan/atau Pemilik Deposito. Ketentuan tentang pembatasan/larangan dan perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

- 85 -

19 September 2013 sampai dengan 18 Januari 2014. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.


No. 5.



Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.303/SPPK/2012, tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.154/SPPK/2013, tanggal 16 September 2013.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang Kredit Agunan Deposito senilai maksimum USD1.500.000 untuk tujuan produktif dengan suku bunga 1,50% p.a. diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar efektif setiap bulan. Syarat Pencairan Kredit oleh Perseroan, antara lain: a. Telah menandatangani Perjanjian Kredit Agunan Deposito; dan b. Agunan deposito telah diikat secara gadai. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan, dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

a.

Akta Perjanjian Kredit Agunan Deposito No. CRO.SMR/0324/KAD/2012, tanggal 20 Desember 2012, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Kredit Agunan Deposito (Addendum Kedua) tanggal 17 September 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Perjanjian Gadai Deposito No. CRO.SMR/0045/GDKAD/2012, tanggal 20 Desember 2012.

Perseroan memperoleh Kredit Investasi senilai maksimum USD1.500.000 dengan jaminan berupa: i. Deposito berjangka atas nama Suta Wijaya, Bilyet No. B 105571, Rek. No. 1480204438579, nominal USD900.000; dan ii. Deposito berjangka atas nama Suta Wijaya, Bilyet No. B 105570, Rek. No. 1480204438587, nominal USD600.000.

Tanggal Perjanjian 19 Desember 2012

Jangka Waktu dan Status Perjanjian 19 September 2013 sampai dengan 18 Januari 2014. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

20 Desember 2012


Objek dari perjanjian adalah Kredit Agunan Deposito Non Revolving. Perseroan berjanji, antara lain: a. Membayar biaya administrasi yang ditentukan oleh Kreditor. b. Membayar provisi dan servicing fee sebesar 0,25% pertahun dari limit kredit selambat-lambatnya pada saat penandatanganan perjanjian kredit. c. Melakukan pembayaran kembali (pelunasan pokok) Kredit Agunan Deposito sesuai dengan ketentuan yaitu paling lambat tanggal 18 Januari 2014. Adapun bunga pinjaman sebesar 1,5% diatas tingkat suku bunga deposito yang menjadi agunan, dibayar efektif setiap bulan. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Perseroan dan Pemilik Deposito dengan ini mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian. Untuk pengakhiran Perjanjian ini oleh Kreditor, Kreditor tidak dapat diwajibkan atau dituntut untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada Perseroan dan/atau Pemilik Deposito. Ketentuan tentang pembatasan/larangan dan perpanjangan perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

6.

Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.305/SPPK/2012, tanggal 27 Desember 2012, sebagaimana diubah dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBC.BLP/SMD.172/SPPK/2013, tanggal 27 September 2013.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang Kredit Investasi senilai maksimum USD2.880.000 untuk tujuan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kapal Anchor Handling/Utility Vessel “ASL Mantrus” sesuai Memorandum of Agreement No. CSSSBMOA-1012-CEL0613, tanggal 13 Oktober 2012 dengan suku bunga 6,0% p.a. dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. Selama kredit belum lunas, Perseroan wajib untuk antara lain: a. Menyampaikan laporan kegiatan usaha; b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan dan laporan keuangan audited (long form) tahunan;

- 86 -

27 Desember 2012

39 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, termasuk 3 bulan grace period. Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

No.


Isi Pokok Perjanjian c. d.

e.

Tanggal Perjanjian


28 Desember 2012

39 (tiga puluh sembilan) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, termasuk 3 (tiga) bulan grace period.

Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit. Mengijinkan Kreditor atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; dan Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan Perseroan melalui Kreditor.

Pembatasan/Larangan: Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor tidak diperkenankan: a. Memindahtangankan barang agunan. b. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. b. Membagikan deviden. c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). d. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

a.

Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 27 tanggal 28 Desember 2012 dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda, sebagaimana diubah dengan Addendum Kesatu Perjanjian Kredit Investasi Akta Notarial No. 27 tanggal 28 Desember 2012, tertanggal 8 Oktober 2013, dengan dokumen pendukung sebagai berikut: i. Grosse Akta Hipotik Pertama No. 103/2013 tanggal 28 Maret 2013; ii. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan No. 33, tanggal 27 Maret 2013, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda; iii. Akta Pernyataan Deficit Cashflow Guarantee No. 3, tanggal 1 April 2013, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda; iv. Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 29, tanggal 28 Desember 2012, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda; dan

Perseroan memperoleh Kredit Investasi senilai maksimum USD2.880.000 untuk tujuan Pembelian berupa 1 (satu) unit Anchor Handling/Utility Tug Boat ASL Mantrus. Perseroan berjanji, antara lain: a. Mengadakan catatan atau pembukuan yang jelas mengenai aktivitas usahausahanya; b. Menyampaikan laporan keuangan; c. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Kreditor, Perseroan tidak diperkenankan: 1. Memindahtangankan barang agunan. 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. Kecuali untuk: 1. Melakukan perubahaan Anggaran Dasar Perseroan yaitu terkait permodalan, nilai saham, perubahan nama, dan pengurus. 2. Membagikan dividen. 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain (diluar yang telah ada saat ini). 4. Melunasi hutang Perseroan kepada pemilik/pemegang saham. dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan dimaksud.

- 87 -


No.

Nama Perjanjian dengan Bank Mandiri (sebagai “Kreditor”) v.

Akta Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) No. 2, tanggal 1 April 2013, dibuat dihadapan Soetanto Ambar Riatmadji, S.H., Notaris di Samarinda.


Tanggal Perjanjian


Menjaga dan memelihara nilai agunan.

Adapun bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun yang dihitung dari saldo debet pokok harian rekening Perseroan. Jaminan terhadap akta ini berupa: a. Agunan Objek Kredit Investasi: Kapal ASL Mantrus. b. Agunan Fixed Asset Lainnya (Pengganti Sementara): i. Kapal Tongkang ASL Triaksa; ii. Kapal Tongkang AKT 151; iii. Kapal Tongkang AKT 152; dan iv. Kapal Tongkang AKT 153; c. Agunan Lainnya: i. Jaminan Perusahaan PT Agus Suta Line; ii. Deficit Cashflow Guarantee dari PT Agus Suta Line; iii. Perjanjian Penanggungan No. 29, tanggal 28 Desember 2012 atas nama Suta Wijaya; dan iv. Jaminan Pribadi atas nama Agus Sudimen. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. Ketentuan-ketentuan lain seperti kewajiban-kewajiban, cidera janji dan syarat-syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, Bank Mandiri memberikan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Negative Covenant No.CBC.BLP/SMD.180/2013 tanggal 8 Oktober 2013. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited No. 1.

Nama Perjanjian Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (sebagai “Kreditor”) Credit Facilities Letter No. E/2010/034489/CP/JT/JL tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Revision of Terms and Conditions of Credit Facilities No. E/2011/045816/CP/JTKW/JL tanggal 8 Desember 2011.

Isi Pokok Perjanjian Perseroan memperoleh pinjaman senilai USD40.020.000 dengan tujuan berikut ini: a. Term Loan 1: pembiayaan 1 floating crane barge dan 3 tugboat sampai dengan 80% dari Harga Pasar yang Wajar untuk kapal atau kuantum pinjaman, yang manapun yang lebih rendah. b. Term Loan 2: pembiayaan 6 kapal sampai dengan 70% dari Harga Pasar yang Wajar atau kuantum pinjaman, yang manapun yang lebih rendah. c. Term Loan 3: pembiayaan 3 kapal sampai dengan 70% dari Harga Pasar yang Wajar atau kuantum pinjaman, yang manapun yang lebih rendah. d. Foreign Exchange: untuk forward contract termasuk non-deliverable. Hak dan Kewajiban Perseroan dalam Term Loan, antara lain: a. Melakukan penarikan atas Term Loan 1, Term Loan 2, dan Term Loan 3 dalam satu kali penarikan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank dengan menggunakan bentuk Pemberitahuan Penarikan yang terdapat dalam Facility Letter.

- 88 -

Tanggal Perjanjian 14 Maret 2011 dan 8 Desember 2011

Jangka Waktu dan Status Perjanjian a. Term Loan 1: 5 tahun b. Term Loan 2: 5 tahun c. Term Loan 3: 5 tahun d. Foreign Exchange: e. Interest Rate Derivatives: Sampai Prospektus diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Nama Perjanjian Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (sebagai “Kreditor”)

No.

Isi Pokok Perjanjian b. c.

d.

e.

f. g.

Tanggal Perjanjian


7 Desember 2011


Setiap pembayaran kembali yang dilakukan secara keseluruhan atau sebagian, harus dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis. Term Loan 1 harus dibayarkan sebanyak 60 angsuran bulanan dengan nilai yang sama atau dengan jumlah angsuran lainnya yang dapat ditentukan atau ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu. Term Loan 2 harus dibayarkan sebanyak 59 angsuran bulanan dengan nilai yang sama atau dengan jumlah angsuran lainnya yang dapat ditentukan atau ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu. Term Loan 3 harus dibayarkan sebanyak 60 angsuran bulanan dengan nilai yang sama atau dengan jumlah angsuran lainnya yang dapat ditentukan atau ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu. Fasilitas Foreign Exchange tergantung pada ketersediaan valuta asing yang ditentukan sepenuhnya oleh Bank. Fasilitas Suku Bunga Derivatif, sehubungan dengan transaksi hedging terkait dengan fasilitas yang diberikan, Perseroan harus mengizinkan Bank untuk menggunakan hak penolakan pertama dalam pelaksanakan transaksi hedging tersebut.

Pembatasan/Larangan: Perseroan akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 1% apabila lebih dari 95% dari total Term Loan 1, Term Loan 2 dan Term Loan 3 belum ditarik dan harus dibayarkan pada akhir periode ketersediaan. Bagian dari Term Loan 1, 2, dan 3 yang tidak digunakan pada akhir periode ketersediaan akan dibatalkan. Ketentuan tentang perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

a.

Grosse Akta Hipotik Pertama No. 320/2011 tanggal 7 Desember 2011.

Pemasangan hipotik senilai USD5.700.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Facility Documents dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178 ayat 2, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297, 298, 315 sub c, d, dan e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.


Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Tongkang TMN 30P dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. b.

Grosse Akta Hipotik Pertama No. 075/2011 tanggal 15 Desember 2011

Pemasangan hipotik senilai USD700.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Facility Letter tertanggal 14 Maret 2011, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan dengan Supplementary Facility Letter, yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal 28 Juli 2011, Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Atas Kapal No. 11 tanggal 23 September 2011 dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang

- 89 -

15 Desember 2011



No.


Tanggal Perjanjian


7 November 2011


lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Tongkang AKT 233 Eks Ocean Star 8 dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. c.

Grosse Akta Hipotik Pertama No. 257/2011 tanggal 7 November 2011

Pemasangan hipotik senilai USD800.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Facility Letter tertanggal 14 Juli 2011, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan dengan Supplementary Facility Letter, yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal 28 Juli 2011, Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Atas Kapal No. 14 tanggal 23 September 2011 dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178 ayat 2, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.


Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Tongkang Intan 36-06 dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. d.



7 November 2011


Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Tongkang Intan 36-07 dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. e.


Pemasangan hipotik senilai USD900.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Facility Documents dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-

- 90 -

7 Desember 2011

Tidak terdapat ketentuan tentang


No.


Tanggal Perjanjian

syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178 ayat 2, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297, 298, 315 sub c, d, dan e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.


Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Tongkang AKT 231 Eks MKM 230.02 dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. f.



Jangka Waktu dan Status Perjanjian jangka waktu perjanjian.

7 November 2011


Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Tongkang AKT 232 dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. g.

Akta Hipotik Pertama No. 121/2011 tanggal 24 Oktober 2011

Pemasangan hipotik senilai USD1.250.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Facility Documents, Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Atas Kapal No. 10 tanggal 23 September 2011 dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

24 Oktober 2011


Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Motor Tunda Capitol T2005 dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. h.


Pemasangan hipotik senilai USD2.000.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Facility Letter tertanggal 14 Maret 2011, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan dengan Supplementary Facility Letter, yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal 28 Juli 2011, Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Atas Kapal No. 12 tanggal 23 September 2011 dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang

- 91 -

3 November 2011



No.


Tanggal Perjanjian


24 Oktober 2011


lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Motor (tug boat) Winny Segara Lestari dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. i.

Akta Hipotik Pertama No. 120/2011 tanggal 24 Oktober 2011

Pemasangan hipotik senilai USD1.200.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Facility Documents, Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Atas Kapal No. 5 tanggal 23 September 2011 dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.


Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Tongkang Capitol 8002 dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. j.


Pemasangan hipotik senilai USD630.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Facility Letter tertanggal 14 Maret 2011, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan dengan Supplementary Facility Letter, yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal 28 Juli 2011, Akta Kuasa Untuk Memasang Hipotik Atas Kapal No. 9 tanggal 23 September 2011 dibuat dihadapan Putut Mahendra, SH, Notaris di Jakarta, dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

15 Desember 2011


Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Tongkang Bina 86 dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. k.

Grosse Akta Hipotik Pertama No. 177/2012 tanggal 22 Juni 2012

Pemasangan hipotik senilai USD2.300.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercanum dalam Perjanjian Kredit dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178 ayat 2, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297, 298, 315 sub c, d, dan e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

- 92 -

22 Juni 2012



No.

Tanggal Perjanjian

Isi Pokok Perjanjian Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Motor ASL Victory dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

l.


Pemasangan hipotik senilai USD1.500.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178 ayat 2, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297, 298, 315 sub c, d, dan e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

22 Juni 2012



Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Motor Nusantara Abadi 1 dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan. Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini. m.


Pemasangan hipotik senilai USD2.800.000 ini dilakukan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Kredit dan juga memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang lazim dipergunakan untuk memasang Hipotik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terutama syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1178 ayat 2, Pasal 1185, dan Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 297, 298, 315 sub c, d, dan e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

22 Juni 2012

Berdasarkan catatan dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal pada waktu pemasangan Hipotik ini, Kapal Motor ASL Falcon Eks Swiber Falcon dalam keadaan tidak dibebani dengan hipotik atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain, serta bebas dari segala sitaan.


Ketentuan tentang pembatasan/larangan, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian ini.

12. Asuransi Berikut ini rincian mengenai Asuransi Kapal yang dimiliki oleh Perseroan: No. 1.

Jenis Asuransi Increased Value

Nomor Polis 8-M0149480-MCH-R002

Nama Penanggung QBE Insurance (international) Limited

Nama Tertanggung Setiap nama yang tercantum sebagai Pemilik sebagaimana terdapat dalam lampiran dan/atau Manajer dan/atau Asosiasi

- 93 -

Tanggal Penerbitan 19 Juli 2013

Jangka Waktu Jangka waktu Asuransi ini adalah sejak 1 Juli 2013

Obyek Tanggungan Tongkang Baja “ASL DELTA”

Nilai Pertanggungan Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 360.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dari ASL Group dan/atau Charterers dan/atau SubCharterers dan/atau OverseaChinese Banking Corporation Ltd. sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya.

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

sampai dengan 30 Juni 2014.

Kapal Tunda Baja “ASL CALYPSO EX SEACALYPSO”

Kapal Tunda Baja “ASL CELESTE EX SVITZER CELESTE”

Kapal Tunda Baja “ASL CELINE EX SVITZER CELINE”

Kapal Tunda “CAPITOL T2002 (EX ASL PEARL)”

2.

Hull and Machinery

8-M0165295-MCH-R002

QBE Insurance (international) Limited

Setiap nama yang tercantum sebagai Pemilik sebagaimana terdapat dalam lampiran dan/atau Manajer dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dari ASL Group dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau Oversea-

- 94 -

19 Juli 2013

Jangka waktu Asuransi ini adalah sejak 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2014.

Tongkang “AKT 233 EX OCEAN STAR 8”

Tongkang Baja “INTAN 36-06”

Nilai Pertanggungan Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 300.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 440.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 440.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 300.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD600.000;

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

Chinese Banking Corporation Ltd. sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya Tongkang Baja “INTAN 36-07”

Kapal Tunda Baja “CAPITOL T2005”

Kapal Tunda “WINNY SEGARA LESTARI”

Tongkang “CAPITOL 8002”

Tongkang Baja “BINA 86”

Tongkang Derek Terapung “TMN 30P”

Tongkang “AKT 232”

- 95 -

Nilai Pertanggungan Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD750.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 3.600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin,

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan


Kapal Tunda “ASL VICTORY”

Kapal Tunda “ASL FALCON”

Kapal Tunda “Nusantara Abadi 1”

3.

Hull and Machinery

8-M0220142-MCH-R001


Setiap nama yang tercantum sebagai Pemilik sebagaimana terdapat dalam lampiran dan/atau Manajer dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dari ASL Group dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau OverseaChinese Banking Corporation Ltd. sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya

19 Juli 2013

Jangka waktu Asuransi adalah sejak 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2014.

Tug “ASL PROSPECT”

Tongkang Baja “AMH 4504 EX A.M.S. SWISSCO”

- 96 -

Nilai Pertanggungan Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD2.080.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 350.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Catatan: Dalam asuransi ini, terdapat pertanggungan pada Protection & Indemnity atas kapal ini dengan nilai pertanggungan sebesar SGD 500.000. Namun asuransi ini tidak mencakup tanggung jawab kepada crew, cargo dan pollution liability. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 700.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin,

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

Tongkang Baja “CAPITOL 4503”

Kapal Tunda Baja “ASL CREST”

Kapal Tunda Baja “ASL DELTA”

Kapal Tunda Baja “ASL CALYPSO EX SEACALYPSO”

Kapal Pemasok “ASL RAIDER”

- 97 -

Nilai Pertanggungan Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.440.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 400.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Catatan: Dalam asuransi ini, terdapat pertanggungan pada Protection & Indemnity atas kapal ini dengan nilai pertanggungan sebesar SGD 550.000. Namun asuransi ini tidak mencakup tanggung jawab kepada crew, cargo dan pollution liability. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 7 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, kapal ASL Raider telah dijual oleh

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

Kapal Tunda Baja “ASL CELESTE EX SVITZER CELESTE” Kapal Tunda Baja “ASL CELINE EX SVITZER CELINE” Kapal Tunda “CAPITOL T2002 (EX-ASL PEARL)” Tongkang ”CAPITOL 1802” dan crane

4.

War Risk

8-M0165399-MCH-R002


Setiap nama yang tercantum sebagai Pemilik sebagaimana terdapat dalam lampiran dan/atau Manajer dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dari ASL Group dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau OverseaChinese Banking Corporation Ltd. sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya

19 Juli 2013


Tongkang “ AKT 233 EX OCEAN STAR 8” Tongkang Baja “INTAN 36-06”

Tongkang Baja “INTAN 36-07”

Kapal Tunda Baja “CAPITOL T2005”

- 98 -

Nilai Pertanggungan Perseroan kepada PT Rajawali Maritim Indonesia. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1. 760.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1. 760.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1. 200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 2.600.000 (SGD 800.000 dan SGD 1.800.000); Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Nilai pertanggungan adalah sebesar USD500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks).

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan Kapal Tunda Baja “WINNY SEGARA LESTARI” Tongkang “CAPITOL 8002” Tongkang Baja “BINA 86”

Tongkang Derek Terapung “TMN 30P” Tongkang “AKT 232”




Kapal Tunda “NUSANTARA ABADI 1” 5.

War Risk

8-M0220790-MCH-R001


Setiap nama yang tercantum sebagai Pemilik sebagaimana terdapat dalam lampiran dan/atau Manajer dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dari ASL Group dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau Oversea-

- 99 -

19 Juli 2013


Kapal Tunda “ASL PROSPECT” Tongkang Baja “AMH 4504 EX A.M.S. SWISSCO”

Nilai Pertanggungan Nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD750.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD4.500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD2.600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 350.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 700.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks).

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung Chinese Banking Corporation Ltd. sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan Tongkang Baja “CAPITOL 4503” Kapal Tunda Baja “ASL CREST” Kapal Tunda Baja “ASL DELTA” Kapal Tunda Baja “ASL CALYPSO EX SEACALYPSO” Supply Vessel ‘ASL RAIDER

Kapal Tunda Baja “ASL CELESTE EX SVITZER CELESTE” Kapal Tunda Baja “ASL CELINE EX SVITZER CELINE” Kapal Tunda “CAPITOL T2002 (EX ASL PEARL)”

- 100 -

Nilai Pertanggungan Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1. 800.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1. 500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 400.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Catatan: Berdasarkan Akta Jual Beli No. 7 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, kapal ASL Raider telah dijual oleh Perseroan kepada PT Rajawali Maritim Indonesia. Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 2.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 2.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks).

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan Tongkang “CAPITOL 1802” dan Crane Kobelco 7250 2F (Serial No. JD04-02685)

6.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00375/000/000

PT Asuransi Jasa Indonesia

Perseroan

7 Oktober 2013

7.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00365/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

8.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00368/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

9.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00373/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

10.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00376/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

11.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00367/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

12.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00371/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

13.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00361/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

14.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00358/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

- 101 -

16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai

Tongkang “AMH 36-05”

Kapal Tunda “ASL TRIAKSA”

Kapal Tunda “ASL MARINE 8” Kapal Tunda “ASL MARINE 9” Kapal Tunda “CAPITOL T2001” Kapal Tunda “KARYA ABADI 3” Kapal Tunda “KARYA ABADI 5” Kapal Tunda “KARYA ABADI 6” Kapal Tunda “WHALE 3”

Nilai Pertanggungan Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 2.600.000 (SGD 800.000 dan SGD 1.800.000); Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). USD720.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). USD3.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). USD350.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). USD360.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp10.662.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp7.800.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp11.000.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp7.100.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp9.224.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

15.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00349/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

16.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00359/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

17.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00348/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

18.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00357/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

19.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00366/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

20.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00364/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

21.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00351/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

22.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00355/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

23.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00372/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

24.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00356/000/000


Perseroan

7 Oktober 2013

- 102 -

Jangka Waktu dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014

Obyek Tanggungan

Kapal Tunda “WHALE 5”

Kapal Tunda “WHALE 7”

Tongkang “AST 2405”

Tongkang “CA 80-01”

Tongkang “CAPITOL 1801” Tongkang “CAPITOL 1802” Tongkang “INTAN 7506”

Tongkang “INTAN 7507”

Tongkang “INTAN 10001”

Tongkang “NUSANTARA ABADI 2”

Nilai Pertanggungan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp9.363.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp9.356.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp10.043.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp9.495.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal) USD600.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp6.708.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp15.388.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal) Rp15.388.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp19.260.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). Rp14.789.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal).

No. 25.

Jenis Asuransi Hull and Machinery

Nomor Polis 506.501.200.13.00362/000/000

Nama Penanggung PT Asuransi Jasa Indonesia

26.

War Risk

B007646/2013/TUGU

Tugu Insurance Company Limited

27.

Increased Value

B007645/2013/TUGU


28.

Hull and Machinery

B007644/2013/TUGU


29.

Hull and Machinery

B007827/2013/TUGU


Nama Tertanggung Perseroan

Perseroan sebagai Pemilik dan/atau ASL Offshore & Marine Pte. Ltd. sebagai Manager dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau Malayan Banking Berhad sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya. Perseroan sebagai Pemilik dan/atau ASL Offshore & Marine Pte. Ltd. sebagai Manager dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau Malayan Banking Berhad sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya. Perseroan sebagai Pemilik dan/atau ASL Offshore & Marine Pte. Ltd. sebagai Manager dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau Malayan Banking Berhad sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya Perseroan sebagai Pemilik dan/atau ASL Offshore & Marine Pte. Ltd. sebagai Manajer dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau Malayan Banking Berhad sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya

- 103 -

Tanggal Penerbitan 7 Oktober 2013

18 Juli 2013

Jangka Waktu 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 25 Agustus 2013 Pukul 00:00 Sampai 24 Agustus 2014 Pukul 24:00 waktu setempat.

Obyek Tanggungan Tongkang “UNI HAUL 332”

Kapal Tunda Baja “ASL SENTOSA”

Nilai Pertanggungan Rp12.500.000.000 (Lambung, Material, Mesin, perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal). SGD 4.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks).

24 Juli 2013

25 Agustus 2013 Pukul 00:00 Sampai 24 Agustus 2014 Pukul 24:00 waktu setempat.


SGD 800.000; Cakupan Pertanggungan adalah Kenaikan Harga dan/atau Pencairan Dana (Increased Value and/or Disbursement).

22 Juli 2013



SGD 3.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery).

18 Juli 2013


Kapal Tunda Baja “ASL MULIA”

SGD 3.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery).

No. 30.

31.

Jenis Asuransi War Risk

Increased Value

Nomor Polis B007809/2013/TUGU

B007828/2013/TUGU

Nama Penanggung Tugu Insurance Company Limited


Nama Tertanggung Perseroan sebagai Pemilik dan/atau ASL Pffshore & Marine Pte. Ltd. sebagai Manajer dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau Malayan Banking Berhad sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya Perseroan sebagai Pemilik dan/atau ASL Offshore & Marine Pte. Ltd. sebagai Manager dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Charterer dan/atau SubCharterer dan/atau Malayan Banking Berhad sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya. Perseroan (sebagai Pemilik)

Tanggal Penerbitan 18 Juli 2013

24 Juli 2013

32.

Protection & Indemnity

50007186

RaetsMarine Insurance B.V

33.


50007188


Perseroan (sebagai Pemilik)

29 Januari 2013

34.


50007187



29 Januari 2013

35.


00476000

Carina Insurance


21 November 2013

36.


50007020



11 Desember 2012

- 104 -

29 Januari 2013

Jangka Waktu 25 Agustus 2013 Pukul 00:00 Sampai 24 Agustus 2014 Pukul 24:00 waktu setempat.

Obyek Tanggungan Kapal Tunda Baja “ASL MULIA”

Nilai Pertanggungan SGD 4.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks).


Kapal Tunda Baja “ASL MULIA”

SGD 800.000;

Asuransi ini berlaku untuk 12 bulan sejak 21 Januari 2013 jam 12.00 Asuransi ini berlaku untuk 12 bulan sejak 21 Januari 2013 jam 12.00 Asuransi ini berlaku untuk 12 bulan sejak 21 Januari 2013 jam 12.00 Asuransi ini berlaku sejak 20 November 2013 jam sampai 1 Juli 2014 Asuransi ini berlaku untuk 12 bulan sejak

AST 2401

USD5.000.000/kecelakaan

AST 2402


AST 2403


AST 2405

Batas maksimal nilai pertanggungan adalah USD500.000.000

ASL Triaksa


Cakupan Pertanggungan adalah Kenaikan Harga dan/atau Pencairan Dana (Increased Value and/or Disbursement).

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

Nilai Pertanggungan

Karya Abadi 3


Karya Abadi 5


Karya Abadi 6


10 Desember 2012 jam 12.00

37.

38.

39.




50007021

50007022

50007023







12 Desember 2012

12 Desember 2012

12 Desember 2012

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan. Asuransi ini berlaku untuk 12 bulan sejak 11 Desember 2012 jam 12.00 Hingga Prospektus ini diterbitkan, Asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan. Asuransi ini berlaku untuk 12 bulan sejak 11 Desember 2012 jam 12.00 Hingga Prospektus ini diterbitkan, Asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan. Asuransi ini berlaku untuk 12 bulan sejak 11 Desember 2012 jam 12.00 Hingga Prospektus ini diterbitkan,

- 105 -

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

40.

Hull and Machinery

506.508.200.13.00370/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

41.

Hull and Machinery

506.508.200.13.00369/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

42.

Hull and Machinery

506.508.200.13.00360/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

43.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00363/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

44.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00374/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

45.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00377/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

46.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00352/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

47.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00353/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

48.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00354/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

49.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00350/000/000

Jasindo


7 Oktober 2013

- 106 -

Jangka Waktu Asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan. 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014 16 Oktober 2013 sampai dengan 15 Oktober 2014

Obyek Tanggungan

Tongkang “AKT-151”



Tongkang “AST2401”

Tongkang “AST2402”

Tongkang “AHT.ASL MANTRUS” Tongkang “AST2403”

Kapal Tunda “ASL.ABADI 1”

Kapal Tunda “ASL.ABADI 2”

Kapal Tunda “Trisakti II”

Nilai Pertanggungan

USD500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). USD700.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). USD500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). Rp10.043.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). Rp10.043.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). USD3.600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). Rp10.043.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). USD970.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). USD970.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). Rp7.500.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery).

No. 50.

Jenis Asuransi Protection & Indemnity

Nomor Polis C13/17237

Nama Penanggung Maritime Mutual Insurance

Nama Tertanggung Perseroan (sebagai Pemilik)

Tanggal Penerbitan 11 Maret 2013

Jangka Waktu Asuransi ini berlaku sejak 22 Februari 2013 sampai 21 Februari 2014. Asuransi ini berlaku sejak 20 Februari 2013 sampai 20 Februari 2014.

51.


774182

The Shipowner’s Mutual Protection and Indemnity Association

Perseroan (sebagai Manajer dan Pemilik)

6 Februari 2013

52.


783248



28 Februari 2013

Asuransi ini berlaku sejak 20 Februari 2013 sampai 20 Februari 2014.

53.

Increased Value

HIV 132683/001/007



25 Juni 2013

Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2014

Obyek Tanggungan Kapal Tunda “Trisakti II”

USD5.000.000 untuk salah satu kecelakaan atau kejadian.

AKT 231 AKT 232 AKT 233 Bina 86 Capitol 8002 Intan 36-06 Intan 36-07 TMN 30P Capitol 1802

USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan

ASL VICTORY

Berdasarkan Insurance Cover Note No. HIV 132683/001/007 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD300.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HIV 132683/001/007 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD520.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HIV 132683/001/007 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000;

ASL FALCON

TMN 30P

- 107 -

Nilai Pertanggungan

No.

54.

Jenis Asuransi

Hull and Machinery

Nomor Polis

HMH 132683/001/008

Nama Penanggung


Nama Tertanggung


Tanggal Penerbitan

25 Juni 2013

Jangka Waktu

Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2014

Obyek Tanggungan

ASL VICTORY

ASL FALCON

NUSANTARA ABADI 1

AKT 233

INTAN 36-06

- 108 -

Nilai Pertanggungan Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD2.080.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin,

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

INTAN 36-07

CAPITOL T2005

WINNY SEGARA LESTARI

CAPITOL 8002

BINA 86

TMN 30P

- 109 -

Nilai Pertanggungan Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD750.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

AKT 232

AKT 231

55.

War Risk

HWR 132683/001/008



25 Juni 2013

Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2014.

ASL VICTORY

ASL FALCON

NUSANTARA ABADI 1

AKT 233

- 110 -

Nilai Pertanggungan 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD3.600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD2.600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD500.000;

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

INTAN 36-06

INTAN 36-07

CAPITOL T2005

WINNIY SEGARA LESTARI

CAPITOL 8002

BINA 86

TMN 30P

- 111 -

Nilai Pertanggungan Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD1.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD750.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD4.500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks).

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan AKT 232

AKT 231

56.

57.



774526

774417




Perseroan (sebagai Manajer dan Pemilik) Catatan: Polis asuransi ini juga menanggung beberapa kapal lain yang dimiliki oleh atau berhubungan dengan perusahaan lain sebagai berikut:

          

Angkutlaut LTD ASL Offshore & Marine PTE LTD Capitol Aquaria PTE LTD Capitol Marine PTE LTD Capitol Navigation Pte LTD Capitol Oceans PTE LTD Capitol Offshore PTE LTD Capitol Shipping PTE LTD Capitol Tug & Barge PTE LTD AS Lightmode PTE LTD Penta-Ocean (Malaysia) SDN BHD

 Penta-Ocean Construction Co LTD

- 112 -

6 Februari 2013

18 September 2013

Asuransi ini berlaku sejak 20 Februari 2013 sampai 20 Februari 2014


ASL FALCON ASL VICTORY CAPITOL T2005 NUSANTARA ABADI 1 WINNY SEGARA LESTARI AMH 4504 CA 80-01 CAPITOL 45-03 INTAN 7506 INTAN 7507 NUSANTARA ABADI 2 Capitol 1801

Nilai Pertanggungan Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

Nilai Pertanggungan

ASL CALYPSO ASL CELESTE ASL CELINE ASL CREST ASL DELTA CAPITOL T2001 WHALE 3 WHALE 5 WHALE 7 ASL MULIA ASL SENTOSA

USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan

 PT Awak Samudera Transportasi 58.


774123



6 Februari 2013


59.


774226



6 Februari 2013


6 Februari 2013


CAPITOL T2002


6 Februari 2013


INTAN 10001 UNI HAUL 332

USD500.000.000/kecelakaan USD500.000.000/kecelakaan

 ASL Offshore & Marine PTE LTD  Capitol Navigation PTE LTD 60.


774229



 Capitol Offshore PTE LTD  Capitol Shipping PTE LTD  Capitol Tug & Barge PTE LTD 61.


774189


Perseroan (sebagai Pemilik) Catatan: Polis asuransi ini juga menanggung beberapa kapal lain yang dimiliki oleh atau berhubungan dengan perusahaan lain sebagai berikut:

 Angkutlaut LTD  ASL Offshore & Marine PTE LTD

 Capitol Aquaria PTE LTD  Capitol Navigation PTE LTD - 113 -

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

     

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

Nilai Pertanggungan

Kapal Tongkang “AKT 152”




Kapal Tongkang “AMH 36.05”




Kapal Tunda “ASL Marine 8”


Kapal Tunda “ASL Marine 9”


ASL PROSPECT

Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal

Capitol Oceans PTE LTD Capitol Offshore PTE LTD Capitol Shipping PTE LTD Capitol Tug & Barge PTE LTD Lightmode PTE LTD Penta-Ocean (Malaysia) SDN BHD

 Penta-Ocean Construction Co LT182D. 62.


00222000

Carina Insurance


2 Juli 2013

63.


00223000

Carina Insurance


2 Juli 2013

64.


00220000

Carina Insurance


2 Juli 2013

65.


00221000

Carina Insurance


2 Juli 2013

66.


00224000

Carina Insurance


2 Juli 2013

67.


00225000

Carina Insurance


2 Juli 2013

68.

Hull and Machinery

HMH 132683/001/009


15 Oktober 2012

- 114 -

Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 1 Juli 2014. Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 1 Juli 2014. Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 1 Juli 2014. Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 1 Juli 2014. Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 1 Juli 2014. Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 1 Juli 2014. Asuransi ini berlaku sejak 1

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis


Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

Juli 2013 sampai 30 Juni 2014.

AMH 4504

Capitol 4503

ASL Crest

ASL Delta

ASL Calypso

- 115 -

Nilai Pertanggungan 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 350.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 700.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.440.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin,

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

ASL Raider

Nilai Pertanggungan Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 400.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Catatan: Berdasarkan Akta Jual Beli No. 7 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, kapal ASL Raider telah dijual oleh Perseroan kepada PT Rajawali Maritim Indonesia.

ASL Celeste

ASL Celine

Capitol T2002

- 116 -

Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.760.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.760.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal.

No.

69.

Jenis Asuransi

War Risk

Nomor Polis

HWR 132683/001/009

Nama Penanggung


Nama Tertanggung


Tanggal Penerbitan

15 Oktober 2012

Jangka Waktu

Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2014.

Obyek Tanggungan Capitol 1802 c/w Crane

ASL PROSPECT

AMH 4504

Capitol 4503

ASL Crest

ASL Delta

ASL Calypso

- 117 -

Nilai Pertanggungan Berdasarkan Insurance Cover Note No. HMH 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 2.600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung, Material, Mesin, Perlengkapan, dan setiap peralatan yang terpasang pada kapal. Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 350.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 700.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.800.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks).

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan ASL Raider

Nilai Pertanggungan Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 400.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Catatan: Berdasarkan Akta Jual Beli No. 7 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, kapal ASL Raider telah dijual oleh Perseroan kepada PT Rajawali Maritim Indonesia.

ASL Celeste

ASL Celine

Capitol T2002

Capitol 1802 c/w Crane

70.

Increased Value

HIV 132683/001/008



- 118 -

25 Juni 2013

Asuransi ini berlaku sejak 1 Juli 2013

ASL Delta

Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 2.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 2.200.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 1.500.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HWR 132683/001/009 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar SGD 2.600.000; Cakupan Pertanggungan adalah Resiko Perang (War Risks). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HIV 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD360.000;

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

sampai 30 Juni 2014.

ASL Calypso

ASL Celeste

ASL Celine

Capitol T2002

- 119 -

Nilai Pertanggungan Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HIV 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD300.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HIV 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD440.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HIV 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD440.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Berdasarkan Insurance Cover Note No. HIV 132683/001/008 tanggal 25 Juni 2013, nilai pertanggungan adalah sebesar USD300.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

71.


00336000

Carina Insurance


22 Agustus 2013

72.


00340000

Carina Insurance


27 Agustus 2013

73.


00335000

Carina Insurance


22 Agustus 2013

74.


003340000

Carina Insurance


22 Agustus 2013

75.


00333000

Carina Insurance


22 Agustus 2013

76.


00338000

Carina Insurance


22 Agustus 2013

77.


00337000

Carina Insurance


22 Agustus 2013

78.


00318000

Carina Insurance


21 Agustus 2013

79.

Increased Value

8-M0295953-MCH

Setiap nama yang tercantum sebagai Pemiliki sebagaimana

19 Juli 2013

- 120 -

Jangka Waktu

Asuransi ini berlaku sejak 22 Agustus 2013 sampai 1 Juli 2014 Asuransi ini berlaku sejak 22 Agustus 2013 sampai 1 Juli 2014 Asuransi ini berlaku sejak 22 Agustus 2013 sampai 1 Juli 2014 Asuransi ini berlaku sejak 22 Agustus 2013 sampai 1 Juli 2014 Asuransi ini berlaku sejak 22 Agustus 2013 sampai 1 Juli 2014 Asuransi ini berlaku sejak 22 Agustus 2013 sampai 1 Juli 2014 Asuransi ini berlaku sejak 22 Agustus 2013 sampai 1 Juli 2014 Asuransi ini berlaku sejak 21 Agustus 2013 sampai 1 Juli 2014 Jangka waktu Asuransi ini

Obyek Tanggungan

Nilai Pertanggungan

Kapal Tunda “ASL Abadi 5”

Disbursements including Excess Liabilities). USD500.000.000 untuk salah satu kecelakaan atau kejadian


USD500.000.000 untuk salah satu kecelakaan atau kejadian







Kapal Tunda “TMN 30 S”


Kapal Tunda “Limin 3301”


Kapal Tunda “ASL Mantrus”



Nilai pertanggungan adalah sebesar USD300.000;

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis


Nama Tertanggung

Tanggal Penerbitan

terdapat dalam lampiran dan/atau Manajer dan/atau Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan dari ASL Group dan/atau Charterers dan/atau SubCharterers dan/atau OverseasChinese Banking Corporation Ltd. sebagai Penerima Hipotek untuk setiap hak dan kepentingannya.

Jangka Waktu

Obyek Tanggungan

adalah sejak 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2014.


Tongkang “TMN 30P”

80.


8-M0309274-PNI


Perseroan sebagai pemilik dan/atau ASL Offshore & Marine Pte Ltd sebagai co-assured untuk setiap hak dan kepentingannya.

20 September 2013

19 September 2013 sampai 18 September 2014

ASL Prospect

81.

Hull and Machinery

506.501.200.13.00380/000/000

Jasindo


11 Oktober 2013

16 Oktober 2013 sampai 15 Oktober 2014



Kapal Tongkang “Limin - 3301”

16 Oktober

Kapal Tunda

82.

83.

Hull and Machinery

Hull and

506.501.200.13.00379/000/000

506.501.200.13.00383/000/000

Jasindo

Jasindo



- 121 -

11 Oktober 2013

11 Oktober

Nilai Pertanggungan Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD520.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Nilai pertanggungan adalah sebesar USD900.000; Cakupan Pertanggungan adalah Peningkatan Nilai dan/atau Pencairan termasuk Kelebihan Kewajiban (Increased Value and/or Disbursements including Excess Liabilities). Maksimal sebesar USD10.000.000

Rp10.080.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). Rp20.340.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery). Rp10.080.000.000;

No.

Jenis Asuransi

Nomor Polis

Nama Penanggung

Nama Tertanggung

Machinery

Tanggal Penerbitan

2013

- 122 -

Jangka Waktu

2013 sampai 15 Oktober 2014

Obyek Tanggungan

“ASL Abadi 5”

Nilai Pertanggungan

Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery).

No. 84.

85.

86.

87.

Jenis Asuransi Hull and Machinery

Hull and Machinery



Nomor Polis 506.501.200.13.00382/000/000

506.501.200.13.00381/000/000

C12/17103

00477000

Nama Penanggung Jasindo

Jasindo

Maritime Mutual Insurance

Carina Insurance

Nama Tertanggung Perseroan (sebagai Pemilik)



Perseroan (Sebagai Pemilik)

Tanggal Penerbitan 11 Oktober 2013

11 Oktober 2013

25 Februari 2013

21 November 2013

Jangka Waktu 16 Oktober 2013 sampai 15 Oktober 2014

Obyek Tanggungan Kapal Tunda “ASL Abadi 3”

Nilai Pertanggungan Rp10.080.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery).


Kapal Tongkang “TMN 30 S“

10 Desember 2012 sampai 10 Desember 2013.

Kapal Tunda “QAL Ranger”


Kapal Tongkang “Capitol 1802”

Batas maksimal nilai pertanggungan adalah USD500.000.000

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Asuransi ini sedang dalam proses perpanjangan. 20 November 2013 sampai 1 Juli 2014

Rp45.000.000.000; Cakupan Pertanggungan adalah Lambung dan Mesin (Hull and Machinery).

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa premi yang telah dibayarkan terhadap aset-aset yang diasuransikan telah sesuai dengan nilai pasar aset tersebut. Asuransi yang tersebut di atas cukup untuk menutup pertanggungan atas aset-aset material Perseroan. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan asuransi bersangkutan.

13. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi oleh Perseroan serta Komisaris dan Direksi Perseroan - 123 -

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi perkara hukum dan perkara lainnya maupun somasi yang secara material akan berdampak bagi kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- 124 -

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 1.

Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2004 dengan kegiatan utama menyediakan jasa pengangkutan batu bara dengan kapal tunda dan tongkang. Pada saat itu permintaan untuk pengangkutan batu bara di Kalimantan mengalami perkembangan yang tinggi, khususnya untuk charter kapal dan jasa logistik. Pada awalnya Perseroan masih menyewa kapal tunda dan tongkang dari pihak ketiga, baru pada tahun 2006, Perseroan mulai membeli kapal sendiri. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengoperasikan 5 kapal AHT/AHTS, 27 kapal tunda, 28 kapal tongkang dan 2 crawler crane. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki sebuah kantor pusat di Jl. Pangeran Suriansyah No. 30-34, Samarinda – 75113, Kalimantan Timur dan kantor perwakilan di APL Tower Lt. 35 Suite T3, Jl. Letjend S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11540. Sebagian besar kapal Perseroan banyak digunakan sebagai penunjang industri migas, selebihnya digunakan untuk pengangkutan batubara, pasir serta bahan tambang lainnya. Untuk ke depannya, Perseroan berencana untuk lebih memfokuskan kegiatan usahanya ke industri migas lepas pantai. Perseroan mulai memulai bisnis dengan 9 kapal pada tahun 2006 dan pada tahun 2011 jumlah armada Perseroan telah berkembang menjadi 58 kapal. Pada tahun 2006, Perseroan diberikan 3 tahun kontrak sewa oleh PT Agus Suta Line dengan nilai kontrak sebesar USD9 milyar. Perseroan pada saat ini sedang mengurus beberapa sertifikasi antara lain ISO 9001-2008 untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 18001 untuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan ISM-Code DOC untuk Sistem Manajemen Standart Internasional Perkapalan dimana saat ini sedang dalam proses komunikasi dengan pihak konsultan/lembaga independen. Diharapkan Perseroan akan memperoleh sertifikasi tersebut di tahun 2014. Visi Perseroan: “Terdepan dalam kemitraan yang handal dan terpercaya dalam penyediaan jasa angkutan laut berkualitas dan berdedikasi tinggi dan mengalir menjadi pilihan utama pelanggan, baik dalam skala nasional dan internasional.” Misi Perseroan: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

2.

Menunjang kemajuan dan kemandirian jasa penunjang angkutan laut berkualitas tinggi di dalam negeri dengan berkomitmen teguh pada keselamatan. Mencapai standar profesionalitas yang tinggi dengan pengoptimalan implementasi solusi yang inovatif melalui integritas, kualitas, kerja sama dan efisiensi serta memastikan sinergi jangka panjang demi keuntungan semua pihak yang berkepentingan. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tanggap dan peduli terhadap perkembangan teknologi dan lingkungan hidup.

Keunggulan Kompetitif

a. Hubungan dengan pelanggan tetap Perseroan telah menekuni bisnis kapal carter sejak tahun 2006. Selama bertahun-tahun, Perseroan telah berkembang dan telah menghasilkan keuntungan. Perseroan membangun hubungan bisnis yang baik dengan para pelanggan dari berbagai industri di bidang pertambangan batu bara, minyak dan gas dan sektor/industri lainnya. Pelanggan tetap telah menyumbang kontribusi rata-rata sekitar 89% dari total pendapatan Perseroan selama lima tahun terakhir. Diantara faktor-faktor lain yang penting dalam mempertahankan hubungan ini meliputi orientasi pelanggan , harga yang kompetitif yang kuat, dan layanan berkualitas.

- 125 -

b. Track record yang baik Perseroan beroperasi di Indonesia terutama dalam industri migas, transportasi batubara, bahan sumber daya lepas pantai dan lainnya. Perseroan memiliki kapal-kapal yang sesuai dengan kebutuhan pada pengangkutan batubara maupun sumber daya lainnya dimana dalam pengangkutan tersebut membutuhkan kapal dengan kapasitas tertentu baik dalam hal tonase, jenis, maupun ukuran armada. Hal ini terkait dengan kapal-kapal berukuran besar yang sulit untuk berlabuh di pelabuhan Indonesia. Kapal-kapal tersebut kemudian membuang jangkar pada area jangkar di sekitar pelabuhan dan kemudian memindahkan isi muatannya dengan menggunakan kapal tongkang.3 Perseroan memiliki kapal tongkang dengan ukuran hingga 10.000 ton beserta crawler crane yang dapat membantu perpindahan muatan dari kapal besar ke pelabuhan secara lebih efisien. c. Harga yang kompetitif Manajemen biaya adalah fokus utama kegiatan operasi Perseroan. Sebagai hasilnya, Perseroan dapat memberikan harga layanan yang kompetitif bagi pelanggan-pelanggannya. Biaya pemeliharaan umumnya rendah untuk armada kapal Perseroan dengan rata-rata usia sekitar 8 tahun. Perseroan memeriksa kondisi armada kapal setiap tahun untuk memantau kebutuhan operasional terhadap biaya pemeliharaan kapal. d. Tim manajemen yang berpengalaman Perseroan dipimpin dan didukung oleh manajemen yang berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam industri penyewaan kapal. Kemampuan mereka yang dibuktikan oleh pertumbuhan pendapatan dan laba Perseroan, yang telah menghasilkan keuntungan sejak tahun 2006. e. Berpengalaman dalam jasa pelayaran Perseroan didirikan sejak tahun 2004 dimana saat ini Perseroan memiliki 5 kapal AHT/AHTS, 27 kapal tunda, 28 tongkang dan 2 crawler crane. Sebagian besar pelanggan Perseroan adalah perusahaan besar dan bereputasi baik, antara lain PT Hai Yin, salah satu dari 50 besar perusahaan pelayaran yang melayani jasa Bunkering (proses mengisi bahan bakar kapal) di Singapura dalam 3 tahun terakhir 4 dan PT Asmin Koalindo Tuhup yang merupakan anak perusahaan PT. Borneo Lumbung Energi & Metal. f. Perseroan memiliki kapal dengan usia yang relatif muda Rata-rata umur kapal tunda dan kapal tongkang yang dimiliki oleh Perseroan masih relatif muda. Sampai dengan saat ini umur rata-rata kapal sekitar 7 tahun. g. Perseroan memiliki teknologi untuk melakukan pengecekan online status kapal Setiap pelanggan Perseroan dapat mengecek status kapal yang sedang berlayar melalui vessel tracking system yang dimiliki oleh Perseroan. Sistem ini melaporkan setiap keberadaan kapal Perseroan ke satelit yang dapat diakses melalui internet.

3.

Strategi Perseroan

Berikut adalah strategi usaha yang dilakukan Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya: a. Memperluas atau mengembangkan berbagai sektor jasa yang terkait dalam bidang pelayaran Pelanggan Perseroan sebagian besar beroperasi di transportasi laut untuk industri migas lepas pantai dan batubara serta bahan sumber daya lain di Indonesia. Dalam rangka diversifikasi pendapatan, Perseroan akan memperluas basis pengguna akhir dengan memperluas cakupan layanan bisnis pada berbagai sektor, antara lain dalam bidang reklamasi dan pengerukan dan galangan kapal. b. Memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada Perseroan akan memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada terutama dengan pelanggan tetap, yang menyumbang sebagian besar pendapatan Perseroan selama tiga tahun terakhir. Hal ini akan memungkinkan Perseroan untuk terus memanfaatkan dan mungkin meningkatkan pendapatan Perseroan dari para pelanggan tetap tersebut. c. Menjaga komitmen terhadap kualitas layanan Perseroan berkomitmen untuk penyediaan layanan yang berkualitas dan Perseroan percaya bahwa komitmen ini telah berperan penting dalam mengembangkan pasar Perseroan sebagai penyedia layanan. Perseroan dapat

3 4

http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2011/08/kapal-tongkang-batu-bara-terus-bertambah/, diakses 12 Desember 2013 Maritime Singapore, http://www.mpa.gov.sg diakses pada 28 November 2013

- 126 -

melakukan tindakan jika terdapat kerusakan maupun penggantian kapal secara cepat, terutama karena jumlah armada Perseroan yang cukup banyak. d. Meningkatkan efisiensi biaya Perseroan meningkatkan efisiensi biaya dengan melakukan pemeliharaan rutin pada mesin-mesin kapal sehingga dapat mengurangi biaya konsumsi bahan bakar hingga 25%. Selain itu, Perseroan juga melakukan peremajaan kapal dan perbaikan proses bisnis.

4.

Kegiatan Operasional Perseroan

A. Jasa Pelayanan Perseroan 1) Time Charter dengan pihak ketiga yang merupakan kontraktor dari industri migas maupun non migas Perseroan melakukan penyewaan kapal ke pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut merupakan kontraktor dari industri migas maupun non migas. Perjanjian time charter yang terjadi memperbolehkan pihak ketiga tersebut menyewa kapal Perseroan sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Pada kapal tersebut Perseroan menyediakan kru dan pelayanan lengkap selain bahan bakar. Seringkali Perseroan harus mampu untuk memenuhi regulasi yang diberlakukan pada masing-masing industri. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sebagian besar perjanjian Perseroan berupa time charter atau sekitar 83% dari total perjanian sewa-menyewa yang dimiliki oleh Perseroan. Berikut adalah alur kegiatan jasa pelayanan Time Charter:

sumber: Perseroan, November 2013 a. Perseroan dan pelanggan telah menandatangani perjanjian sewa-menyewa kapal untuk jasa time charter dimana pada pelanggan dapat melakukan pemesanan kapal sewaktu-waktu sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan lain yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. b. Saat pelanggan memerlukan kapal, sesuai dengan perjanjian kemudian Perseroan melakukan persiapan kru dan peralatan kapal. c. Setelah kru dan peralatan kapal siap, kemudian kapal berikut kru dan peralatannya diserahkan kepada pelanggan untuk digunakan. d. Selama kapal berlayar, Perseroan tetap melakukan pemantauan lokasi kapal dan keadaan kapal. Jika terdapat masalah atau kerusakan pada kapal, Perseroan melakukan akan melakukan perawatan sementara di pelabuhan terdekat ataupun menukar dengan kapal baru jika kerusakan tersebut tidak dapat diatasi oleh Perseroan. Selama kapal berlayar, Perseroan mencatat waktu operasional penggunaan kapal tersebut yang mana akan digunakan oleh Perseroan sebagai dasar perhitungan tagihan ke pelanggan yang kemudian akan ditagihkan setiap bulannya. e. Setelah kapal selesai digunakan, kapal beserta kru dan peralatannya dikembalikan kepada Perseroan. 2) Freight Charter dengan pelanggan langsung Selain menyewakan dengan time charter, Perseroan juga memiliki perjanjian berupa freight charter dimana perjanjian ini menyediakan jasa lengkap untuk mengangkut barang dari suatu tempat oleh kapal Perseroan ke kapal induk (mother vessel) pelanggan yang akan membawa barang tersebut ke tempat lain ataupun ke

- 127 -

pelabuhan bongkar. Untuk pelayanan ini, hingga saat ini Perseroan hanya bersedia untuk melayani antar pulau di perairan Indonesia. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kontrak freight charter sekitar 15% dari total kontrak yang dimiliki oleh Perseroan. Berikut adalah alur kegiatan jasa pelayanan Freight Charter:

sumber: Perseroan, November 2013 a. Perseroan dan pelanggan telah menandatangani perjanjian sewa-menyewa kapal untuk jasa freight charter dimana pelanggan dapat melakukan pemesanan kapal sesuai dengan tujuan, jumlah muatan, dan persyaratan lainnya. Sebelum kapal berlayar, Perseroan akan menghitung biaya yang akan ditagihkan sesuai dengan tujuan, jumlah muatan, dan persyaratan lainnya. Perhitungan tersebut menjadi dasar pembayaran pelanggan ke Perseroan. b. Perseroan kemudian menyiapkan kru dan peralatan, bahan bakar, dam dokumen-dokumen keagenan yang dibutuhkan sebelum kapal berlayar. c. Pada pelabuhan muat, Perseroan akan mempersiapkan daftar muatan kapal (Bill of Lading) yang akan diangkut kapal dari pelabuhan muat ke tujuan yang diinginkan. d. Setelah proses pemuatan barang selesai, kapal kemudian berlayar ke tujuannya. Seperti time charter, Perseroan selalu memantau keadaan kapal dan siap jika sewaktu-waktu kapal mengalami kerusakan. e. Setelah sampai di tujuan, Perseroan kemudian membantu proses bongkar muatan. Tujuan dapat berupa transhipment (mother vessel pelanggan) maupun pelabuhan bongkar. Proses pengangkutan ini dapat terjadi beberapa kali jika jumlah muatan tidak dapat diangkut sekaligus. Perseroan akan menagihkan kepada pelanggan biaya pengangkutan sesuai kesepakatan di awal namun tidak menutup kemungkinan jika terjadi tambahan biaya. Jika pengangkutan memakan waktu lebih dari sebulan, Perseroan akan menagihkan biaya pengangkutan secara bulanan. 3) Jasa Keagenan Perseroan juga menyediakan jasa keagenan antara lain dalam mengurusi dokumen keluar masuknya kapal dan perpanjangan sertifikasi kapal yang dimiliki oleh pihak ketiga. Pendapatan dari jasa keagenan ini tidak terlalu signifikan dan pada saat ini tidak menjadi fokus Perseroan. Beberapa jasa keagenan yang diberikan oleh Perseroan antara lain: a. Perpanjangan sertifikasi Konsumen menunjuk Perseroan sebagai agen perusahaan pelayaran dimana kemudian konsumen menyerahkan dokumen-dokumen yang akan diperbaharui. Dokumen tersebut kemudian diurus oleh Perseroan ke instansi terkait dan diserahkan kembali ke konsumen. Biaya jasa kemudian ditagihkan oleh Perseroan sesuai dengan jumlah, jenis, dan tingkat kesulitan pengurusan dokumen.

- 128 -

b. Jasa pengurusan kapal masuk ke pelabuhan Konsumen menunjuk Perseroan sebagai agen perusahaan pelayaran saat kapal sedang dalam perjalanan. Perseroan kemudian mengurus surat ijin berlabuh (clearance in) kapal tersebut dan membantu kapal dalam pemeriksaan oleh syah bandar maupun instansi terkait seperti bea cukai, imigrasi, dan lain-lain. Jika semua dokumen yang dibutuhkan telah dipenuhi, kapal dapat berlabuh. c. Jasa pengurusan kapal keluar dari pelabuhan Konsumen menunjuk Perseroan sebagai agen perusahaan pelayaran saat kapal sedang mempersiapkan keberangkatan. Perseroan kemudian mengurus surat ijin keluar (clearance out) kapal tersebut dan membantu kapal dalam pemeriksaan oleh syah bandar maupun instansi terkait seperti bea cukai, imigrasi, dan lain-lain. Jika semua dokumen yang dibutuhkan telah dipenuhi, kapal dapat berangkat. Berikut kontribusi pendapatan Perseroan dalam 5 tahun terakhir: (dalam USD) Keterangan

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2013

Sewa kapal: - Time Charter - Freight Charter Jasa keagenan Jumlah pendapatan

9.066.234 1.406.084 71.037 10.543.355


2011

2010

2009

2008

18.457.135 1.314.859 87.403 19.859.397

16.525.772 2.376.298 89.771 18.991.841

13.055.834 52.850 13.108.684

6.469.450 130.758 6.600.208

4.070.546 46.895 4.117.441

B. Jenis-jenis Kapal yang Dimiliki oleh Perseroan 1) Kapal Tunda (Tug Boat)

sumber: Perseroan, Agustus 2013 Kapal Tunda (Tug Boat) adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya. Kapal tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Kapal tunda zaman dulu menggunakan mesin uap, saat ini menggunakan mesin diesel. Mesin Induk kapal tunda biasanya berkekuatan antara 750 sampai 3000 tenaga kuda (500 s.d. 2000 kW), tetapi kapal yang lebih besar (digunakan di laut lepas) dapat berkekuatan sampai 25 000 tenaga kuda (20 000 kW). Kebanyakan mesin yang digunakan sama dengan mesin kereta api, tetapi di kapal menggerakkan baling-baling. Dan untuk keselamatan biasanya digunakan minimum dua buah mesin induk. Kapal tunda memiliki kemampuan manuver yang tinggi, tergantung dari unit penggerak. Kapal Tunda dengan penggerak konvensional memiliki baling-baling di belakang, efisien untuk menarik kapal dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jenis penggerak lainnya sering disebut Schottel propulsion system (azimuth thruster/Zpeller) di mana baling-baling di bawah kapal dapat bergerak 360° atau sistem propulsi Voith-Schneider yang menggunakan semacam pisau di bawah kapal yang dapat membuat kapal berputar 360°. 5 Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 27 (dua puluh tujuh) kapal tunda.

5

http://iubtt.kemenperin.go.id/index.php/istilah-istilah-industri/87-perkapalan/306-sin, diakses 11 Desember 2013

- 129 -

2) Kapal AHT/ AHTS

sumber: Perseroan, Agustus 2013 Kapal Anchor Handling Tug (AHT) adalah kapal yang membawa tugas tertentu untuk proses operasional di laut seperti memasang dan memindahkan jangkar, mengangkut alat-alat instalasi pengeboran bawah laut, dan sebagainya.6 Sedangkan Anchor Handling Tug and Supply (AHTS) merupakan kapal AHT yang berukuran lebih besar yang berfungsi sebagai pengatur jangkar yang juga dikombinasikan dengan fungsi kapal suplai.7 AHTS juga membawa tugas tertentu untuk proses operasional di laut seperti memasang dan memindahkan jangkar, mengangkut alat-alat instalasi pengeboran bawah laut, dan sebagainya.8 Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) kapal AHT/AHTS. 3) Kapal Tongkang (Barge)

sumber: Perseroan, Agustus 2013 Tongkang (barge) adalah suatu jenis kapal dengan lambung datar yang digunakan terutama di sungai dan kanal biasanya dibangun untuk transportasi sungai dan kanal degan membawa muatan, seperti batu bara, kayu, dll. Beberapa tongkang tidak memiliki mesin (Propelled) sehingga harus ditarik oleh kapal tunda atau didorong oleh tow boats.9 Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 26 (dua puluh enam) tongkang. 4) Kapal Derek (Floating Crane)

6

http://id.scribd.com/doc/92666372/English-Maritime, diakses 11 Desember 2013 http://www.indonesianship.com/kamuskapal.php?pageNum_db3=4&totalRows_db3=142, diakses 11 Desember 2013 8 http://id.scribd.com/doc/92666372/English-Maritime, diakses 11 Desember 2013 9 http://iubtt.kemenperin.go.id/index.php/istilah-istilah-industri/87-perkapalan/306-sin, diakses 11 Desember 2013 7

- 130 -

sumber: Perseroan, Agustus 2013 Kapal Derek (floating crane) adalah kapal yang khusus dalam mengangkat beban berat. Kapal derek sering digunakan untuk konstruksi lepas pantai. Kapal derek memiliki crane dapat berputar.10 Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) floating crane. C.

Jenis Kontrak Kapal Perseroan

Jenis kontrak penyewaan kapal yang dilakukan Perseroan sebagian besar adalah berdasarkan Time Charter. 1.

Kontrak Jangka Panjang (2 tahun ke atas) Kontrak jangka panjang yang dijalankan Perseroan adalah berbasis time charter dengan periode waktu diatas 2 tahun.

2.

Kontrak Jangka Menengah (6 bulan – 2 tahun) Kontrak jangka menengah yang dijalankan Perseroan adalah berbasis time charter dengan periode waktu antara 6 bulan hingga 2 tahun.

3.

Kontrak Jangka Pendek/Spot Selain sistem kontrak, Perseroan juga menjalankan sistem spot untuk memaksimalkan tingkat utilisasi kapal. Pengangkutan sistem ini, umumnya merupakan pelayaran tunggal dengan tarif sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan dalam jangka waktu yang singkat. Spot dijalankan Perseroan berdasarkan perjanjian yang disepakati setiap kali pengangkutan. Kontrak spot ditujukan kepada pelanggan yang dianggap potensial dan sedang melakukan pengujian pasar atas produknya, atau proyek yang sangat menguntungkan Perseroan secara komersial.

10

http://iubtt.kemenperin.go.id/index.php/istilah-istilah-industri/87-perkapalan/306-sin, diakses 11 Desember 2013

- 131 -

D. Pelanggan Perseroan Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan pelanggan tetap dimana pelanggan tetap tersebut memberi kontribusi rata-rata sekitar 89% dari total pendapatan Perseroan, berikut tabel pertumbuhan jumlah pelanggan dan pelanggan tetap Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir: Periode 10 bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2013 9 99,13% 36

Pelanggan Tetap Kontribusi Pelanggan Tetap terhadap Pendapatan Total Pelanggan

Periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 9 89,16% 21

2012

2011

2010

2009

2008

11 82,65% 30

8 77,76% 33

6 90,80% 16

3 98,53% 7

2 95,32% 5

Berikut adalah nama pelanggan-pelanggan utama Perseroan dengan kontribusi di atas 10%, dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut: Nama Pelanggan Pihak Ketiga: - PT Hai Yin - PT Asmin Koalindo Tuhup - PT Mitra Bahtera Segara Sejati Pihak Afiliasi: - PT Agus Suta Line

Periode 10 bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2013 Jumlah (%) (USD)

Periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2013 Jumlah (%) (USD)

2012

2011

Jumlah (USD)

(%)

Jumlah (USD)

2010 Jumlah (USD)

(%)

2009 Jumlah (USD)

(%)

2008 Jumlah (USD)

(%)

(%)

4.602.160

31,32

2.976.816

28.23

4.289.829

21.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,25

-

-

2.369.932

11.98

4.647.031

24,47

4.396.035

33,54

3.086.462

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.040.239

15.56

-

-

-

-

2.670.858

16,98

1.881.668

17.85

-

-

5.228.693

27.53

4.060.851

30,98

3.053.411

46

3.263.445

79

- 132 -

5.

Pemeliharaan

Pemeliharaan kapal yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut: a.

Pemeliharaan bulanan dan tahunan Secara periodik, departemen teknik Perseroan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kapal sesuai dengan sistem perawatan terencana yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kapal dalam keadaan layak dan baik untuk melaut sehingga kegiatan operasi dapat berjalan lancar dan keselamatan awak kapal terjamin.

b.

Pemeliharaan 2,5 dan 5 tahunan Setiap periode survei antara dan survei khusus yang ditetapkan oleh badan klasifikasi dan departemen perhubungan, Perseroan melakukan docking untuk melakukan proses pemeliharaan yang lebih besar dan menyeluruh. Dengan dilakukannya docking ini, kinerja kapal dapat ditingkatkan.

6.

Kebijakan Keselamatan

Perseroan senantiasa mengutamakan keselamatan kapal, muatan, maupun awak kapal dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk menjamin keselamatan kapal, Perseroan menerapkan beberapa kebijakan keselamatan, antara lain: a.

Kebijakan keselamatan awak kapal Kebijakan ini dilakukan melalui program pelatihan awak kapal dimana melalui pelatihan tersebut, awak kapal Perseroan dapat berlayar (1) dalam kondisi yang fit, (2) dapat menggunakan seluruh peralatan yang diwajibkan sesuai tugas masing-masing, dan (3) mampu menghadapi keadaan darurat.

b.

Kebijakan keselamatan peralatan Kebijakan ini dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan kapal secara rutin baik secara perawatan peralatan bulanan maupun docking kapal secara keseluruhan setiap 2,5 – 5 tahun sekali.

c.

Kebijakan keselamatan muatan kapal Perseroan menjamin setiap muatan yang dititipkan kepadanya dengan berbagai peralatan yang dimiliki seperti vessel tracking system dan mengasuransikan kapal serta awak kapal. Dengan vessel tracking system ini, Perseroan dapat memantau keberadaan dan kecepatan kapal yang sedang berlayar dari kantor pusat. Jika berada pada lokasi yang tidak tepat atau berjalan dengan kecepatan abnormal, dapat segera terdeteksi dan dapat dilakukan penanganan segera.

7.

Persaingan Usaha

Persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan umumnya didasarkan pada ketersediaan kapal dalam suatu area tertentu atau untuk rute dan harga tertentu serta kehandalan dan reputasi dalam industri ini. Pesaing utama Perseroan dalam penyewaan kapal untuk industri migas lepas pantai adalah PT Wintermar Offshore Marine Tbk dan PT Rigs Tender Indonesia Tbk.

8.

Prospek Usaha Perseroan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.11 Komitmen pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur dan perkembangan industri migas lepas pantai membutuhkan transportasi laut yang lebih banyak.12 Berdasarkan Ditjen Migas, pada tahun 2011, terdapat 19 area baru blok migas dimana 90% dari area berada di lepas pantai.13 Sebagian besar dari area tersebut merupakan deepwater area yang berada di bagian timur Indonesia. Pada tahun 2012 belanja modal untuk energi dan migas di Asia Tenggara menjadi sekitar USD38,7miliar, atau sekitar 14% 11

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/06/1930307/Pemerintah.Pertumbuhan.Ekonomi.RI.Tertinggi.Kedua.Setelah.China, diakses 28 November 2013 12 Laporan Tahunan 2012, SKK Migas, diakses melalui http://www.skkmigas.go.id/wp-content/uploads/2012/08/Laporan-Tahunan-2012.pdf pada September 2013 13 Presentasi Development in the Offshore Upstream Oil and Gas Market in Indonesia, Mare Forum 2012 (Maret 2012), diakses melalui http://www.mareforum.com/JAKARTA2012/NOVA_MUGIJANTO.pdf pada September 2013

- 133 -

Compounded Annual Growth Rate (CAGR) untuk tahun 2007 hingga 2012. Untuk Indonesia sendiri, diperkirakan akan menghabiskan sekitar USD23,9miliar dalam 5-6 tahun ke depan dengan fokus pada migas lepas pantai.14

Sumber: Presentasi Development in the Offshore Upstream Oil and Gas Market in Indonesia, Mare Forum 2012 (Maret 2012)

Pengerjaan operasi migas lepas pantai pada deepwater area, membutuhkan kapal yang khusus dengan tim yang handal. Pada tahun 2012, kebutuhan akan kapal pembantu industri migas lepas pantai berjumlah 80 buah 15) dimana saat pada Agustus 2012 terdapat hanya 16 buah kapal berbendera Indonesia yang memiliki spesifikasi yang memadai dengan umur di bawah 15 tahun16). Berdasarkan Peraturan cabotage No. 17 tahun 2008, semua kapal penunjang operasi lepas pantai harus berbendera Indonesia paling lambat pada akhir Desember 2012. Dengan posisi Perseroan sebagai perusahaan lokal yang semua kapalnya berbendera Indonesia dan umur rata-rata kapal sekitar 7 tahun, Perseroan memiliki daya saing yang cukup tinggi diantara para pesaingnya.

9.

Kepatuhan Atas Ketentuan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Perseroan tidak termasuk ke dalam perusahaan yang memiliki jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini menyebabkan Perseroan tidak memerlukan dokumen AMDAL maupun dokumen UKL dan UPL. Namun dalam menjalankan kegiatan operasional kapal sehari-hari, Perseroan memiliki risiko adanya kebocoran atau kecelakaan kapal yang bisa berdampak kepada pencemaran lingkungan. Jika terjadi hal seperti ini, kapal yang dimiliki oleh Perseroan telah dilindungi oleh asuransi Protection & Indemnity yang akan mengatasi dampak pencemaran lingkungan tersebut.

10. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility/ CSR) Hingga saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan belum melakukan CSR. Namun, Perseroan berencana akan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan beberapa rencana kegiatan sebagai berikut: No 1 2

Kerja sama Yayasan Kawal Borneo Lembaga MADANICA

Lokasi kegiatan Bontang, Kaltim Samarinda, Kaltim

Jenis kegiatan Pengembangan UKM Pesisir Pantai Kaltim Pendidikan dan kampanye perdamaian generasi muda

Kegiatan Pelatihan, fasilitasi pemasaran produk, jaringan kerja sama Pelatihan, kunjungan antar sekolah (agama & non agama, kejuruan & non kejuruan, kota & pinggir kota), kampanye melalui radio & bahan cetakan

14)

Presentasi Indonesia Oil and Gas Sector Outlook, Frost and Sullivan (25 April 2012), diakses melalui http://www.slideshare.net/FrostandSullivan/indonesia-2012-energy-power-outlook-briefingss, 27 September 2013 15)

Presentasi Development in the Offshore Upstream Oil and Gas Market in Indonesia, Mare Forum 2012 (Maret 2012), diakses melalui http://www.mareforum.com/JAKARTA2012/NOVA_MUGIJANTO.pdf pada September 2013 16)

Clarksons research, Offshore Intelligence Monthly on August 2012

- 134 -

No 3

4

Kerja sama Yayasan Kawal Borneo

Lokasi kegiatan Balikpapan, Kaltim

Jenis kegiatan Pengelolaan hutan berbasis masyarakat

TBM (Taman Bacaan Masyarakat) Fathimiyyah

Samarinda, Kaltim

Pengadaan buku, kelas inspirasi

Kegiatan Pelatihan, pengembangan demplot agroforestry, penyiapan community REDD (Reducing Emmition from Degradation & Deforestation) Pengadaan buku-buku yang digunakan untuk Taman Bacaan Masyarakat, bedah buku, bedah film, kelas inspirasi yang mengundang tokohtokoh untuk berbicara tentang tema-tema motivasi, wirausaha dll

11. Tata Kelola Perseroan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan/good corporate governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian serta kewajaran dan kesetaraan. a.

Transparansi (Transparancy) Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan relevan mengenai Perseroan. Pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan, yang mencakup informasi kebijakan keuangan, operasi produksi, teknologi, manajemen sumber daya manusia, internal auditor, pengembangan usaha dan keputusan-keputusan penting lain.

b. Akuntabilitas (Accountabilty) Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta penilaian kinerja yang jelas, baik pada tingkatan Pengurus Perseroan serta semua elemen organisasi secara menyeluruh. c.

Pertanggungjawaban (Responsibility) Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Memastikan bahwa Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dan taat pada hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pengendalian.

d. Kemandirian (Independency) Yaitu suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. e.

Kewajaran (Fairness) Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan stakeholder lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 135 -

IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Perseroan yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2013 dan 2012. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 telah diaudit oleh KAP Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan yang diterbitkan kembali No. RPC-4646/PSS/2013 tanggal 27 November 2013. Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 telah direviu oleh KAP Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young) dengan laporan yang diterbitkan kembali No. RPC-864/PSS/2013/DAU tanggal 27 November 2013. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh KAP Drs. Bernadi & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan No. 4782 tanggal 30 Agustus 2013. Sedangkan Laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 telah diaudit oleh Drs. Bernadi & Rekan, dengan pendapat dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali laporan keuangan sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan tertentu secara restropektif berdasarkan laporan No. 4780 tanggal 29 Agustus 2013.

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam USD)

Keterangan

Pendapatan Beban pokok pendapatan Laba bruto Beban umum dan administrasi Pendapatan operasi lainnya Beban operasi lainnya Laba usaha Pendapatan keuangan Biaya keuangan Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Laba/(rugi) periode/tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak Total laba/(rugi) komprehensif Laba/(rugi) per saham dasar

Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2013 2012* 10.543.355 (8.879.103) 1.664.252 (671.564) 687.331 1.680.019 8.744 (674.980)

9.699.068 (7.343.934) 2.355.134 (1.180.619) 201.654 (724.191) 651.978 38.306 (581.302)


2011

2010

2009

2008

19.859.397 (15.428.267) 4.431.130 (1.602.124) 243.210 (1.453.165) 1.619.051 14.649 (1.288.875)

18.991.841 (13.448.898) 5.542.943 (572.941) 938.880 5.908.882 6.559 (630.477)

13.108.684 (9.477.336) 3.631.348 (175.551) (1.543.337) 1.912.460 1.215 (293.019)

6.600.208 (3.992.274) 2.607.934 (380.715) 275.214 2.502.433 3.392 (27.760)

4.117.441 (1.690.231) 2.427.210 (88.212) (129.531) 2.209.467 639 (1.557)

1.013.783

108.982

344.825

5.284.964

1.620.656

2.478.065

2.208.549

(469.561)

(380.064)

(658.602)

(605.355)

(82.063)

(72.800)

(109.330)

544.222

(271.082)

(313.777)

4.679.609

1.538.593

2.405.265

2.099.219

544.222 218

(271.082) (108)

(313.777) (126)

4.679.609 1.872

1.538.593 615

-

-

2.405.265 962

2.099.219 840

*tidak diaudit

2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) (dalam USD) Keterangan ASET Aset Lancar Kas dan bank Piutang usaha: - Pihak ketiga, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai - Pihak berelasi Pajak dibayar dimuka Piutang lain-lain:

30 Juni 2013

31 Desember 2010

2012

2011

104.153

1.177.408

1.307.982

867.808

5.355.017

28.238

6.609.439

5.155.487

4.194.878

4.762.001

2.388.814

304.313

4.759.283 -

2.874.206 -

2.225.407 -

1.323.659 8.014

533.043 4.875

1.939.994 20.133

- 136 -

2009

2008

(dalam USD) Keterangan - Pihak Ketiga - Pihak berelasi Biaya dibayar dimuka Aset lancar lainnya Total Aset Lancar Aset Tidak Lancar Estimasi tagihan pajak Aset pajak tangguhan Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Uang muka pembelian aset tetap: - Pihak Ketiga - Pihak berelasi Aset keuangan tidak lancar Aset tidak lancar lainnya Total Aset Tidak Lancar TOTAL ASET LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang usaha: - Pihak ketiga - Pihak berelasi Beban akrual Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Utang pajak Utang lain-lain kepada pihak berelasi Pinjaman bank jangka pendek Utang kepada pemegang saham Pinjaman bank jangka panjang bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Total Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Liabilitas pajak tangguhan Pinjaman bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Liabilitas jangka panjang lainnya Total Liabilitas Jangka Panjang TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal Saham – nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 2.500 saham Saldo Laba – belum ditentukan penggunaannya TOTAL EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

30 Juni 2013 5.711 231.731 183.742 11.894.059

2011 13.092 237.736 267.752 64.887 8.311.734

31 Desember 2010 10.397 238.825 273.174 194.056 7.677.934

2012 9.807 222.936 339.874 9.779.718

2009 5.712 225.493 29.718 8.542.672

2008 3.983 59.553 7.907 2.364.121

25.789 -

26.480 -

-

166.046

20.206

-

68.804.544

60.346.762

65.106.222

47.208.497

14.839.290

714.513 216.367 69.761.213 81.655.272

3.593.582 114.227 610.850 84.499 64.776.400 74.556.118

156.933 114.227 591.729 76.551 66.045.662 74.357.396

47.374.543 55.052.477

14.859.496 23.402.168

685.961 159.276 5.847.464 8.211.585

1.812.936 166.607 379.239

942.603 44.978 357.767

442.061 155.799 448.010

923.255 26.467 223.949

956.048 167.241

232.543 21.762

114.442

5.630

6.010

27.159

8.517

5.597

336.966

403.262

336.978

74.268

116.520

42.017

33.217.336

25.754.953

35.220.102

41.996.353

10.244.945

3.351.956

2.500.000 3.087.386

2.500.000 1.287.386

1.287.386

1.287.386

1.287.386

1.287.386

19.418.192

22.265.682

6.536.456

1.666.464

1.666.464

-

61.033.104

53.562.261

44.432.802

46.225.301

14.447.121

4.941.261

833.501

500.142

130.350

-

-

54.078

7.704.000

8.954.000

17.954.531

1.667.072

3.333.536

-

14.509 8.552.010 69.585.114

13.779 9.467.921 63.030.182

18.084.881 62.517.683

1.667.072 47.892.373

3.333.536 17.780.657

54.078 4.995.339

267.809

267.809

267.809

267.809

267.809

267.809

11.802.349

11.258.127

11.571.904

6.892.295

5.353.702

2.948.437

12.070.158

11.525.936

11.839.713

7.160.104

5.621.511

3.216.246

81.655.272

74.556.118

74.357.396

55.052.477

23.402.168

8.211.585

5.002.227

3. Rasio-rasio Penting Keterangan Rasio Profitabilitas Marjin Operasi

30 Juni 2013

15,93%

2012

36,54%

- 137 -

2011

106,60%

31 Desember 2010

52,67%

2009

95,95%

2008

91,03%

30 Juni 2013

Keterangan Marjin Laba Periode/Tahun Berjalan Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas17 Imbal Hasil Rata-rata Aset 18 Rasio Likuiditas Rasio Lancar Rasio Solvabilitas Solvabilitas Ekuitas (Debt to Equity Ratio) Solvabilitas Aset (Debt to Asset Ratio) Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Laba Periode/Tahun Berjalan Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas

2012

31 Desember 2010

2011

2009

2008

5,16%

-2,79%

-1,58%

24,64%

11,74%

36,44%

4,61% 0,70%

-2,69% -0,42%

49,26% 7,23%

24,08% 18,25%

54,43% 35,56%

N.A N.A

0,19

0,18

0,19

0,17

0,59

0,48

5,77

5,47

5,28

6,69

3,16

1,55

0,85

0,85

0,84

0,87

0,76

0,61

8,70% 300,76% 9,52% 10,40% 4,72%

4,57% -106,71% 0,27% 0,82% -2,65%

44,88% 204,15% 35,07% 30,54% 65,36%

98,61% -36,03% 135,25% 169,35% 27,37%

60,30% 14,58% 184,99% 255,94% 74,78%

8,70% 300,76% 9,52% 10,40% 4,72%

4. Rasio terkait Perjanjian dan Pemenuhan Utang Perseroan Keterangan Adjusted Tangible Networth (dalam USD) Adjusted leverage ratio (x) Interest coverage ratio (x)

17 18

Tingkat Pemenuhan

30 Juni 2013

Di atas Rp80 Milyar

Memenuhi

Di bawah 2.0 x Di atas 5.0 x

Persyaratan

31 Desember 2010

2012

2011

2009

2008

48.143.149

38.345.33 9

48.109.46 5

N.A

N.A

N.A

Memenuhi

0,76

0,98

0,57

N.A

N.A

N.A

Memenuhi

8,17

7,56

27,41

N.A

N.A

N.A

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas dihitung dengan membandingkan antara Laba Periode/Tahun Berjalan dan rata-rata Ekuitas Imbal Hasil Rata-rata Aset dihitung dengan membandingkan antara Laba Periode/Tahun Berjalan dan rata-rata Aset

- 138 -

X. 1.

EKUITAS Permodalan

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono Suherman & Surja (member of Ernst & Young) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan yang diterbitkan kembali No. RPC-4646/PSS/2013 tanggal 27 November 2013. Sedangkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh KAP Drs. Bernadi & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan laporan No. 4782 tanggal 30 Agustus 2013. (dalam USD) Keterangan Ekuitas Modal Saham – nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 2.500 saham Saldo Laba – belum ditentukan penggunaannya TOTAL EKUITAS

30 Juni

31 Desember

2013

2012

267.809 11.802.349 12.070.158

267.809 11.258.127 11.525.936

2011

267.809 11.571.904 11.839.713

2010

267.809 6.892.295 7.160.104

Perubahan Modal Dasar terakhir - 2013 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jumlah saham 2.500 (dua ribu lima ratus) saham menjadi Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jumlah saham 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham.

2.

Perubahan Struktur Modal Perseroan

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dengan surat No. 40/CNI/ACC-X/13-Rd tanggal 4 November 2013 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak 208.360.000 (dua ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham. Dengan adanya penawaran tersebut, maka proforma Perseroan berubah menjadi: (dalam USD) Uraian Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah saham sebesar 2.500 saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2013  Pemecahan nilai nominal dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham  Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dari Rp2.500.000.000 menjadi Rp62.508.000.00019

19

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Tambahan Modal Disetor/Agio Saham

Saldo Laba

Jumlah Ekuitas

267.809

-

11.802.349

12.070.158

267.809

-

11.802.349

12.070.158

5.514.181

-

6.555.977

12.070.158

Menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 11 September 2013, 1 USD= IDR 11.438

- 139 -

(dalam USD) Uraian Penawaran umum perdana saham sebanyak 208.360.000 saham dengan harga penawaran Rp200,- per saham20 Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana

20

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Tambahan Modal Disetor/Agio Saham

Saldo Laba

Jumlah Ekuitas

1.699.511

-

-

-

7.213.692

1.699.511

6.555.977

15.469.179

Menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 27 Desember 2013, 1 USD= IDR 12.260

- 140 -

XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi. Saham-saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada para pemegang saham sehubungan dengan Penawaran umum perdana saham mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas pembagian dividen tunai. Setelah dilaksanakannya Penawaran umum perdana saham tahun 2013, mulai tahun 2014 berdasarkan laba bersih tahun buku 2013, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum 30% dari laba komprehensif tahun berjalan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pembagian dividen kas dimasa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen kas atau akan membayar dividen saham atau keduanya dimasa yang akan datang. Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen kas dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Pembatasan oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan pembagian dividen telah dicabut, sesuai dengan Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) No.CBC.BLP/SMD.180/2013 tanggal 8 Oktober 2013 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Negative Covenant. Jika Perseroan akan membagikan dividen, maka terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan tanpa memerlukan persetujuan dari Mandiri.

- 141 -

XII. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi :  Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan ; dan  Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetor. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut : 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham; 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/KMK.03/1994 tanggal 29 Desember 2009 tentang “BidangBidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak NO. PER24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangan oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

- 142 -

Kewajiban Perpajakan Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PPB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

- 143 -

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK A. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut: No.

1 2

1 2 3 4 5 6

Nama Para Penjamin Emisi Efek

Jumlah Saham

Nilai (Rupiah)

Persentase

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Trimegah Securities Tbk PT OCBC Sekuritas Indonesia

103.565.000 103.565.000

20.713.000.000 20.713.000.000

49,70% 49,70%

Para Penjamin Emisi Efek PT Erdikha Elit Sekuritas PT Madani Securities PT Minna Padi Investama Tbk PT Reliance Securities Tbk PT Sucorinvest Central Gani PT Yulie Sekurindo Tbk TOTAL

155.000 105.000 155.000 405.000 105.000 305.000 208.360.000

31.000.000 21.000.000 31.000.000 81.000.000 21.000.000 61.000.000 41.672.000.000

0,07% 0,05% 0,07% 0,19% 0,05% 0,15% 100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. B. Penentuan Harga Penawaran Saham Harga Penawaran Saham ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding). Penawaran Awal dilakukan sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013. Dalam masa bookbuilding kisaran harga terendah yang digunakan adalah sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) per saham sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per saham. Jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pada harga Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham. Berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham. Penentuan harga penawaran ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut: - Kondisi pasar dan permintaan investor pada saat Penawaran Awal dilakukan; - Informasi dan kinerja Perseroan saat ini, prospek usaha Perseroan dan industri pelayaran Indonesia - Penilaian terhadap manajemen, operasional dan kinerja keuangan Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan di masa mendatang; - Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan - Pertimbangan terhadap kinerja saham di pasar sekunder.

- 144 -

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

- 145 -

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah sebagai berikut: 1. Akuntan Publik

:

KAP Purwantono, Suherman & Surja (Member of EY) Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Telp : (62 21) – 5289 5000 Fax : (62 21) – 5289 4100 STTD: No. 114/BL/STTD-AP/2010 tanggal 22 Juli 2010 atas nama Moch. Dadang Syachruna. Nomor anggota asosiasi (atas nama Moch. Dadang Syachruna): - Ikatan Akuntan Publik Indonesia No. 1084 - Ikatan Akuntan Indonesia No.11.D6856

Surat Penunjukkan No. 03243/PSS-AS/2013 tanggal 5 Juni 2013. Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Konsultan Hukum

:

Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) Graha CIMB Niaga Lt.24 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Telp : 62 21 – 250 5125 / 5136 Fax : 62 21 – 250 5001 / 5121 / 5122 / 5392 STTD No. 184/STTD-KH/PM/1998 tanggal 5 Juni 1998 atas nama Ricky Setiawan Nazir. Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 89018 atas nama Ricky Setiawan Nazir.

Surat Penunjukkan No. 0011/ABNR-GEN/RT-RSN tanggal 7 Januari 2013 Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan seagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku. 3. Penilai

:

KJPP Rao, Yuhal & Rekan (Truscel Capital) Sudirman Park Office Complex Blok A No. 8 Jl. KH. Mas Mansyur Kav.35 Jakarta 10220 Telp : (62 21) 5794 3736 Fax : (62 21) 5794 3735

- 146 -

STTD No. 65/BL/STTD-P/A/2012 tanggal 18 Januari 2012 atas nama Ir. Yuhal. Ijin Penilaian Properti dari Kementerian Keuangan No. 208/KM.1/2009 atas nama Yuhal. Surat Penunjukan No. 14/SP-PRO/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013. Tugas dan tanggung jawab Penilai dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan secara langsung pada aktiva tetap Perseroan serta memberikan penilaian atas Nilai Pasar aktiva tetap milik Perseroan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2007) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta Peraturan Pasar Modal yang berlaku. 4. Notaris

:

Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si. Jl. KH Zainul Arifin Kompl Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5 Jakarta 11140 Telp : (62 21) 630 1511 Fax : (62 21) 633 7851 STTD No. 31/STTD-N/PM/1996 tanggal 4 Juli 1996 atas nama Irawan Soerodjo, SH. Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 060.2.021.150152.

Surat Penunjukkan No. Ref. 022/CNI/ACC/VII/13-Rr Tanggal 2 Juli 2013 Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. 5. Biro Administrasi Efek

:

PT Adimitra Transferindo Plaza Properti Lantai 2 Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1 Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta 13210 Telp : (62 21) 4744 1515 Fax : (62 21) 470 9697 STTD No. 1400/KMK.010/1990 tanggal 3 Nopember 1990 Anggota Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/VII/2010-003 tanggal 7 Juli 2010

Surat Penunjukan No. PW-47/CNI/072013 tanggal 1 Juli 2013 Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

- 147 -

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

- 148 -

XV.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

- 149 -

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

- 150 -

XVIII. LAPORAN PENILAIAN AKTIVA TETAP

- 151 -

XIX.

ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan anggaran dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73, tanggal 11 September 2013, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU49818.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU0089677.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-40530 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091035.AH.01.09.Tahun-2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-40531 tanggal 1 Oktober 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091036.AH.01.09.Tahun-2013 tanggal 1 Oktober 2013, yang merupakan anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1.

Perseroan Terbatas ini bernama PT. CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda.

2.

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah :  Berusaha dalam bidang pelayaran (pengangkutan laut). 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : i. kegiatan usaha utama :  menjalankan usaha di bidang pelayaran (pengangkutan laut), dalam negeri yang meliputi : a. pelayaran dan pengangkutan laut, yaitu menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang, hewan, maupun barang minyak/gas menggunakan tangker; b. pelayaran dalam negeri, yaitu menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur (liner) dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal; c. keagenan kapal, yaitu menjalankan usaha sebagai agen kapal-kapal atau perusahaan-perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri; d. jasa penyewaan kapal laut, yaitu menjalankan usaha penyewaan kapal laut (chartering); e. jasa penyewaan peralatan pelayaran, yaitu menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat-alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup data-processing, equipment part list serta kegiatan usaha yang terkait; f. perwakilan pelayaran (perusahaan angkutan laut), yaitu menjalankan usaha sebagai perwakilan/owner’s representative dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap untuk pelayaran di dalam negeri dan di luar negeri; g. usaha penundaan kapal, yaitu menjalankan usaha penundaan kapal.

- 152 -

ii.

kegiatan usaha penunjang : a. menjalankan usaha angkutan perairan pelabuhan, merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan; b. menjalankan usaha bongkar muat barang, yaitu kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya; c. menjalankan usaha tally, yang meliputi cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping peti kemas untuk kepentingan sendiri; d. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MODAL Pasal 4

1.

2.

3.

4.

5.

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 625.080.000 (enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp62.508.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan juta Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.  Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

- 153 -

b.

6.

7.

8.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana sahamsaham Perseroan dicatatkan; d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek : i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan

- 154 -

setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini; d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi; e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini. 9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangundangan menentukan lain.  Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. SAHAM Pasal 5 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersamasama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 155 -

SURAT SAHAM Pasal 6 1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai Nominal saham; e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat pemegang saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham; e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan : a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan; b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain; f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis. PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7

1.

2. 3.

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

- 156 -

b.

4. 5. 6.

7.

Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RepubIik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8

1. 2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut, serta; e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah- tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

- 157 -

PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodiantersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

- 158 -

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. 16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

- 159 -

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. DIREKSI Pasal 11

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

- 160 -

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. 2. 3.

4.

5.

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Tugas pokok Direksi adalah : a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasanpembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; c. membeli atau dengan cara apapun memperoleh harta tidak bergerak/harta tetap;

- 161 -

d. e.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 pasal ini;  harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Untuk menjalankan perbuatan hukum : a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

- 162 -

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. RAPAT DIREKSI Pasal 13 1.

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek. 4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. 12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh Ketua

- 163 -

Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan. 13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. DEWAN KOMISARIS Pasal 14 1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya pemanggilan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

- 164 -

10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini ini, maka dengan lampaunya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. 11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut. 12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini; e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 15 1.

2.

3.

4. 5.

Dewan Komisaris bertugas : a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan; b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. c. Member ikan pendapat dan saran kepada Rapat UmumPemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan

- 165 -

Komisaris atas beban Perseroan. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. 7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. 8. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya. 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. 10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. 6.

RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16 1.

2. 3.

4.

5.

6.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah

- 166 -

7. 8.

9.

10. 11.

12.

13.

14.

seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

1. 2.

3.

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Juli dan berakhir pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni tahun berikutnya. Pada akhir bulan Juni tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 167 -

4.

5.

Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1.

2.

Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini. b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktuwaktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 19

1. 2.

3.

4.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan : a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat; b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat; c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar; e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

- 168 -

5.

6.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 20

1. 2.

3.

4.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21

1.

2.

3.

Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di : a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya; atau c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, mengumumkan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana

- 169 -

4.

5.

6.

saham Perseroan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tempat, hari, tanggal dan waktu maupun acara rapat, dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Harus diberitahukan juga bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersangkutan diselenggarakan. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika : a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 22

1.

2.

3.

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

- 170 -

4.

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuatlah risalah rapat oleh Notaris. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN Pasal 23

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat. c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. e. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata sertadiajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

- 171 -

8.

Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 8c Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK, termasuk jumlah suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan peraturan yang belaku di bidang Pasar Modal. 9. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. 11. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang- undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 12. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut : a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah; dan c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA Pasal 24 1.

2.

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.

- 172 -

3.

4.

5.

6.

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ketentuan pengumuman dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkankeputusan Rapat Umum Permegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana sahamsaham Perseroan dicatatkan. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan. PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 25

1.

2.

3.

4.

5.

Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 26

- 173 -

1.

2.

3.

4.

5.

Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 27

1.

2.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut

- 174 -

3.

tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 28

1.

2.

3. 4. 5.

6.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh OJK. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham

- 175 -

berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. 7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. 8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. 10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi : a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. Pembayaran kepada para kreditor; d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) Pasal 29 Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. PERATURAN PENUTUP Pasal 30 Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 176 -

XX.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1.

Pemesan Yang Berhak a. Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Nomor IX.A.7. b. Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2.

Jumlah Pesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

3.

Persyaratan Pengajuan Pemesanan Pembelian a. Pemesanan pembelian saham dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Prospektus dan FPPS. b. Selama masa Penawaran Umum, para Pemesan yang Berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan menggunakan FFPS asli dan harus disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI dalam Prospektus ini. c. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan: i. Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan badan usaha asing, di samping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat tempat domisili hukum yang sah secara lengkap dan jelas. ii. bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan iii. Serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. d. Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan (apabila ada) yang menerima FPPS wajib menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan yaitu tembusan ke 5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan (apabila ada), sebagai bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan. e. Bukti tanda terima pemesanan bukan merupakan bukti dipenuhinya pesanan. f. Setiap Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) harus menyerahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setiap FPPS yang sah dan diisi lengkap sebagaimana mestinya berikut DPPS serta seluruh uang pemesanan sudah tersedia dalam Rekening IPO (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya FPPS dari pemesan kecuali pada hari penutupan masa Penawaran Umum dimana mereka harus menyerahkan selambat-lambatnya pada hari itu juga pukul 15.00 WIB.

4.

Masa Penawaran Umum Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja pada tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan 9 Januari 2014. Jam penawaran setiap harinya akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

5.

Pembayaran a. Seluruh uang pemesanan sudah tersedia dalam Rekening IPO (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Saham dari Pemesan kecuali pada hari penutupan masa Penawaran Umum dimana mereka harus menyerahkan selambat-lambatnya pada hari itu juga pukul 15.00 WIB. b. Masing-masing Penjamin Emisi Efek wajib membayar dan menyetor seluruh dana sesuai dengan pesanan yang masuk (in good funds) kedalam Rekening IPO selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB pada tanggal terakhir masa Penawaran Umum. c. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukan kedalam rekening IPO pada :

- 177 -

Nama Bank : Bank CIMB Niaga Cabang Bursa Efek Indonesia Atas nama : PT Trimegah Securities QQ IPO PT CNI Nomor Rekening : 4800101535009 d. Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 9 Januari 2014 pada pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama. e. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. f. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro. 6.

Penjatahan a. Penjatahan ditentukan oleh Manajer Penjatahan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor IX.A.7. b. Manajer Penjatahan tidak akan mempertimbangkan untuk menerima maupun memberikan penjatahan atas Pemesanan Saham yang: i. FPPSnya tidak diisi dengan sebagaimana mestinya, atau ii. Jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan kurang dari jumlah minimum yang ditentukan dalam Prospektus, atau iii. FPPSnya belum diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada pukul 15.00 WIB pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, atau iv. uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan tidak diterima dengan cukup oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau tidak tersedia dalam Rekening IPO selambatnya pada pukul 15.00 WIB pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum. c. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. d. Penjatahan dilakukan oleh Manajer Penjatahan berdasarkan urutan pesanan dan/atau secara undian dan/atau cara lain yang lazim dilakukan. e. Penjatahan harus sudah selesai selambat-lambatnya pada Tanggal Penjatahan, yaitu 13 Januari 2014. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakuan penjatahan terpusat (pooling). a. Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”) Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut: - Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak dialokasikan kepada yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum antara lain investor baik perseorangan maupun institusi seperti dana pensiun, asuransi, dan lain-lain; - Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri; dan

- 178 -

-

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Adapun untuk penjatahan pasti, Manajer Penjatahan telah mengalokasikan sebagai berikut: - Sebanyak 204.000.000 saham, atau sebesar 97,9% dari jumlah Penawaran Umum , telah dialokasikan kepada investor. - Sebanyak 38.560.000 saham, atau sebesar 0,1% dari jumlah Penawaran Umum, dialokasikan untuk Pembelian Saham Jatah Pasti Karyawan; b. Penjatahan Terpusat (“Pooling”) Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek sebagai berikut: - Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan. - Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada Pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan. Manajer penjatahan, PT Trimegah Securities Tbk akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dan pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep- 17 /PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. 7.

Pengembalian Uang Pemesanan a. Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka setiap Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila ada) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para Pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro atau instruksi surat pembayaran atas nama Pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui instrumen pembayaran lainnya. c. Pengembalian uang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, maka Penjamin Emisi Efek tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan prorata untuk setiap hari keterlambatan, sebesar suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada bank tempat rekening penampungan dana hasil Penawaran Umum. d. Apabila Perseroan menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini sesuai ketentuan Pasal 20.3 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka pengembalian uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. e. Pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian) sehubungan dengan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, menjadi tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan (apabila ada); dengan demikian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek membebaskan Perseroan dari segala tuntutan dan/atau tanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut. f. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian, maka Perseroan

- 179 -

dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran denda kepada para pemesan sehubungan dengan adanya keterlambatan pengambilan uang pemesanan oleh para pemesan yang bersangkutan. 8.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 13 Januari 2014 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE. b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”). c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek. d. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham. f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk. h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek. i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham. j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut. k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

9.

Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.3 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2, dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat : 1. menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran; atau 2. membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini; dengan ketentuan : a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi : i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- 180 -

iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : iv. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; v. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); vi. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan vii. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.7 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 10. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham a. Saham Yang Ditawarkan akan dikreditkan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh para pemesan pada Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atau Tanggal Penyerahan Efek. Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atau Tanggal Penyerahan Efek akan mengeluarkan instruksi, yang telah ditandatangani oleh Perseroan bersama-sama dengan Manajer Penjatahan, ke KSEI untuk mendistribusikan secara elektronik Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan atau pihak yang ditunjuk oleh pemesan di tempat pemesanan semula dilaksanakan. b. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada pemesan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) di tempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh para pemesan dan pemberitahuan sebagaimana mestinya dikirimkan kepada para pemesan oleh Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan (apabila ada) yang bersangkutan, bahwa Formulir Konfirmasi Penjatahan telah tersedia untuk diambil. Konfirmasi Penjatahan Saham hanya dapat diambil dengan mengajukan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan disertai dengan bukti jati diri. c. Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Pembayaran, menyerahkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham atas seluruh Saham Yang Ditawarkan kepada KSEI. Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. 11. Lain-lain a. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian. b. Sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.c. Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. d. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana, Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- 181 -

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Prospektus dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek serta para Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini: Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Trimegah Securities Tbk Gedung Artha Graha, Lantai 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 Jakarta 12190 Telp: (021) 2924 9088 Fax: (021) 2924 9150 Email: [email protected] Website: www.trimegah.com

PT OCBC Sekuritas Indonesia The East Tower, 36th Floor Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 no.1 Jakarta 12950, Indonesia Telp: (021) 5795 8038 Fax: (021) 5795 8039 Email: [email protected] Website: www.ocbcsekuritas.com

Para Penjamin Emisi Efek PT Erdhika Elit Sekuritas Gedung Sucaco, Lantai 3 Jalan Kebon Sirih Nomor 71 Jakarta 10340 Telp: (021) 3983 6421 Fax: (021) 315 2841 Website: www.erdhika.com

PT Madani Securities Menara Prima 25th Floor Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Block 6.2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Telp: (021) 5794 8170 Fax: (021) 5194 8171 Website: www.madanisecurities.com

PT Minna Padi Investama Tbk Equity Tower Lantai 11 (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: (021) 525 5555 Fax: (021) 525 6666

PT Reliance Securities Tbk Reliance Building Jl. Pluit Putra Kencana No. 15A Jakarta 14450 Telp: (021) 661 7768 Fax: (021) 661 9884 Website: www.reliance-securities.com

PT Sucorinvest Central Gani Equity Tower Lantai 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: (021) 2996 09999 Fax: (021) 5797 3938 Website: www.sucorinvest.com

PT Yulie Sekurindo Tbk Plaza ABDA Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Telp: (021) 5140 2180 Fax: (021) 5140 2182 Email: [email protected]

- 182 -

JADWAL PENAWARAN UMUM

Recommend Documents