PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum Tanggal Penjatahan

: : :

JADWAL 20 Mei 2016 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik 23 – 27 Mei 2016 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 30 Mei 2016

: :

1 Juni 2016 2 Juni 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Kegiatan Usaha: Jasa Pembiayaan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Kantor Pusat Mega Plaza Building Lt. 8 Jl. HR Rasuna Said Kav. C 3 Jakarta 12920 - Indonesia Telepon: (021) 5789 8999 Faksimili: (021) 521 2919 Email: [email protected]

Kantor Cabang Memiliki 30 kantor cabang yang terletak di kota-kota besar yang berada di Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Alamat Website www.tafinance.com

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP 5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) DAN BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP 1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”) Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut : Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2017 untuk Seri A dan 1 Juni 2019 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu (tanpa hak preferen). Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab XVI mengenai Keterangan Tentang Obligasi. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) Obligasi untuk ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (buy back) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali (buy back) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi untuk Pelunasan, maka jumlah obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (buy back) yang dilakukan. Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab XVI mengenai Keterangan Tentang Obligasi. Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI. Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch): AAA(idn)(Triple A; Stable Outlook) Keterangan mengenai Hasil Pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVII mengenai Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi. Penawaran Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA

PT INDO PREMIER SECURITIES

PT MANDIRI SEKURITAS

PT TRIMEGAH SECURITIES TBK

WALI AMANAT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia RISIKO USAHA UTAMA Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, dan apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan. Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V mengenai Risiko Usaha. Risiko lain yang mungkin dihadapi investor pembeli obligasi adalah risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut dipasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini yang disebabkan oleh tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2016

PT Toyota Astra Financial Services (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016” kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat 056/EM/FIN-TAFS/03/06 tanggal 14 Maret 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”). Perseroan akan mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016” dengan nilai pokok sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00002/BEI.PPI/032016 tanggal 11 Maret 2016, yang dibuat antara Perseroan dan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi. PENAWARAN UMUM “OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2016” INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI

i

DEFINISI DAN SINGKATAN

iii

RINGKASAN

xii

I.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1

II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

8

III.

PERNYATAAN UTANG

9

IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

17

1. 2. 3. 4. 5.

17 18 19 21 39

UMUM FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN MANAJEMEN RISIKO

V.

RISIKO USAHA

41

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

44

VII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

45

VIII.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

69

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

69 69 73 74 75 75 77 78 79 80 80 82

UMUM KEGIATAN, STRATEGI, DAN PERSAINGAN USAHA KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG PROSES PEMBIAYAAN PEMASARAN PROSPEK USAHA TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) TRANSAKSI PENTING YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

84

X.

EKUITAS

88

XI.

PERPAJAKAN

89

i

XII.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

90

XIII.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

91

XIV.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

95

XV.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

115

XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

225

XVII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

237

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

239

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

261

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. XX.

PEMESAN YANG BERHAK PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI SATUAN PEMINDAHBUKUAN MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI PENJATAHAN OBLIGASI PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF PEMBATALAN PENAWARAN UMUM LAIN-LAIN

261 261 261 261 261 261 261 261 262 262 262 263 265

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

266

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

266 267 267 268 271 271 272 272 272

UMUM PERMODALAN WALI AMANAT PENGURUS DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA KANTOR CABANG BRI PERIZINAN BRI TUGAS POKOK WALI AMANAT PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT LAPORAN KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA

XXI. AGEN PEMBAYARAN

274

XXII. PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

275

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN “Afiliasi”

: Berarti: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Agen Pembayaran”

: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam bentuk Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pemabayaran untuk dan atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.

“BAPEPAM”

: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“BAPEPAM dan LK”

: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“Bank Kustodian”

: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian.

“Bunga Obligasi”

: Berarti bunga Obligasi yang merupakan bunga pada Obligasi Tahap I, yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Bursa Efek”

: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Daftar Pemegang Obligasi ”

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

iii

Denda

: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian suatu kewajiban Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

“Dokumen Emisi”

: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

“Efektif”

: Berarti seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM telah terpenuhi.

“Ekuitas”

: Berarti keseluruhan dari: (a) nilai modal saham Perseroan pada saat ini, yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau dinyatakan telah disetor; (b) nilai pada posisi kredit atas modal yang dikonsolidasikan dan rekening cadangan pendapatan dari Perseroan (termasuk rekening-rekening premi saham, agio saham, cadangan penebusan modal, kredit/debet pada neraca rugi laba); dan (c) pinjaman yang diberikan kepada Perseroan yang disubordinasikan secara penuh dan efektif terhadap tuntutan-tuntutan dari Wali Amanat atau Perseroan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; tetapi tidak termasuk setiap jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan atas dasar goodwill dan aset tidak berwujud lainnya. Pengertian yang digunakan dalam definisi ini dibuat berdasarkan Prinsipprinsip Akuntansi.

“Emisi”

: Berarti suatu penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

“Formulir Konfirmasi Penjatahan”

pemesan yang diterbitkan : Berarti formulir hasil penjatahan atas nama oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi.

“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi”

: Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.

“Hari Bank”

: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

“Hari Bursa”

: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender”

: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

iv

“Hari Kerja”

: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Hari Kerja biasa.

“Jaminan”

: Berarti hak jaminan berupa seluruh harta Perseroan baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Jumlah Terutang”

: Berarti semua jumlah uang yang pada suatu waktu tertentu harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi pada waktu tersebut, yakni Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi yang belum dilunasi dan denda (jika ada).

“Jumlah Pokok yang Terutang”

: Berarti jumlah Pokok Obligasi yang pada suatu waktu tertentu belum dilunasi dan karenanya wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.

“Konfirmasi Tertulis”

: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)”

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan agar diselenggarakannya RUPO, dengan mana terhitung sejak dikeluarkannya KTUR, maka Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah yang tercantum dalam KTUR dan pencabutan pembekuan Obligasi dilakukan setelah berakhirnya RUPO dan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.

“KSEI”

: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dalam Emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

“Kustodian”

: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

“Masyarakat”

: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

v

“Obligasi”

: Berarti surat berharga bersifat utang sesuai dengan Seri Obligasi, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dengan jangka waktu terlama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI, dalam jumlah sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yaitu : a. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A; b. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”

: Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undangundang OJK) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari BAPEPAM dan/atau BAPEPAM dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“Pemegang Obligasi”

: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.

“Pemeringkat”

: Berarti perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Wali Amanat sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember tahun dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“Pemegang Rekening”

: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

“Penawaran Umum”

: Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

vi

“Penawaran Umum Berkelanjutan”

: Berarti kegiatan penawaran umum Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan tingkat bunga tetap, yang mengacu pada Peraturan No. 36/POJK.04/2014.

“Penawaran Awal (bookbuilding)”

: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan tingkat bunga Obligasi.

“Pengakuan Utang”

: Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Obligasi yang termuat dalam akta yang akan ditandatangani pada saat penandatanganan Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.

“Penjamin Emisi Obligasi”

: Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”

: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan serta penyelenggaraan Penawaran Umum, yaitu PT Trimegah Securities Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, PT Indo Premier Securities, berkedudukan di Jakarta Pusat, PT Mandiri Sekuritas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan PT DBS Vickers Securities Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Peraturan IX.A.2”

: Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2009 (dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.A.7”

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Peraturan VI.C.3”

: Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 (satu) Agustus 2008 (dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

“Peraturan VI.C.4”

: Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 (enam) September 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

“Peraturan IX.C.11”

: Berarti Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-712/BL/2012 tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“Peraturan No. 30/POJK.04/2015”

: Berarti Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

“Peraturan No. 36/POJK.04/2014”

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal : 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

vii

“Perjanjian Agen Pembayaran”

: Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 10 Maret 2016 juncto Addendum I Perjanjian Agen Pembayaran No. 29, yang dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati S.H.

“Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI”

Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI : tertanggal 29 Februari 2016 nomor 049/EM/FIN-TAFS/II/16 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”

: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 29 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 28.

“Perjanjian Perwaliamanatan”

: Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat, sebagaimana termuat dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 28 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 10 dan juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 26.

“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi”

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan efek, Nomor SP-00002/BEI.PPI/03-2016 berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Pernyataan Pendaftaran”

: Berarti pernyataan pendaftaran dan dokumen-dokumen yang berkaitan yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum melakukan Penawaran Umum Obligasi kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulanpembetulan untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Perseroan”

: Berarti PT Toyota Astra Financial Services, berkedudukan di Jakarta Selatan yang melakukan Emisi Obligasi.

“Persyaratan Obligasi”

: Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Perusahaan Asosiasi”

: Berarti perusahaan-perusahaan dimana Perseroan langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor.

“Perusahaan Efek”

: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Obligasi, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

viii

memiliki

Obligasi secara

“Pinjaman”

: Berarti total kewajiban Perseroan pada setiap saat (sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan atau laporan 6 (enam) bulanan Perseroan yang terakhir), tetapi tidak termasuk: a. pinjaman dari para pemegang saham Perseroan yang disubordinasikan terhadap tagihan Bank kepada Perseroan (berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan); b. biaya swap yang timbul (istilah mana dipergunakan dalam laporan keuangan terakhir Perseroan) atau setiap kewajiban Perseroan sehubungan dengan transaksi derivatif yang tidak dicantumkan sebagai kewajiban Perseroan dalam laporan keuangan tahunan atau 6 (enam) bulanan Perseroan yang terakhir; dan oleh karena itu: 1. jumlah tidak boleh dihitung lebih dari 1 (satu) kali dalam perhitungan yang sama; 2. pada saat total jumlah Pinjaman pada hari tertentu sedang ditetapkan: i. jumlah Pinjaman tersebut dalam mata uang lain selain Rupiah adalah jumlah netto Pinjaman setelah dikurangi dana tunai Perseroan dalam mata uang Pinjaman tersebut; dan ii. jumlah netto Pinjaman yang didenominasikan atau dibayar kembali dalam mata uang lain selain Rupiah wajib dikonversi untuk menghitung jumlah yang setara dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar rata-rata tertimbang dari forward, nilai strike call option atau nilai beli cross currency dengan mana Perseroan dapat menukar Rupiah dengan mata uang tersebut berdasarkan kontrak derivatif yang sah dan berlaku.

“Prinsip-prinsip Akuntansi”

: Berarti prinsip-prinsip akuntansi, standar, konvensi dan praktek yang secara umum telah efektif diberlakukan, diterima dan dapat diimplementasikan di Republik Indonesia yang digunakan oleh Perseroan dalam persiapan laporan keuangannya sebagaimana prinsip-prinsip akuntansi, standar, konvensi dan praktek diubah untuk memenuhi perubahan-perubahan prinsip-prinsip akuntansi di Republik Indonesia.

“Pokok Obligasi”

: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi bernilai seluruhnya sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan memperhatikan ketentuan di Perjanjian Perwaliamanatan.

“Prospektus”

: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun agar masyarakat membeli Obligasi.

“Prospektus Awal”

: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah seri dan harga penawaran Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

“Prospektus Ringkas”

: Berarti prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan yang diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pernyataan bahwa Perseroan sudah dapat mengumumkan Prospektus Ringkas dan melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) dalam minimal 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.3.

ix

“Rekening Efek”

: Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.

“RUPO”

: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Satuan Pemindahbukuan”

: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp 1,00- (satu Rupiah) dan kelipatannya,

“Seri Obligasi”

: Berarti: a. Obligasi Seri A sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupuah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri A pada tanggal jatuh tempo. b. Obligasi Seri B sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi seri B pada tanggal jatuh tempo. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Seri Obligasi yang telah jatuh tempo dan/atau dengan pelaksanaan pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

“Sertifikat Jumbo Obligasi”

: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan jumlah Pokok Obligasi yang terutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Suara”

: Berarti hak yang dimiliki setiap Pemegang Obligasi senilai Rp.1,00 (satu Rupiah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Efektif”

: Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadi Efektif, yakni pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran tersebut secara lengkap, atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tanggal Emisi”

: Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.

“Tanggal Pembayaran”

: Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Tanggal Pembayaran Bunga”

: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

x

“Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi”

: Berarti tanggal-tanggal dimana Pokok Obligasi yang terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yakni pada hari yang sama dengan Tanggal Pembayaran Bunga dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Undang-undang OJK”

: Berarti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 (dua puluh dua) November 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya.

“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”

: Berarti Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 (sepuluh) November 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal berikut semua perubahan dan perbaikannya.

“Wali Amanat”

: Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

xi

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta pada tanggal 15 April 1994 dengan nama PT KDLC Bancbali Finance. Perseroan memperoleh lisensi untuk beroperasi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan No. 420/KMK.017/1994 tertanggal 18 Agustus 1994. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan senantiasa berusaha memperluas jaringannya di kota-kota besar seluruh Indonesia, sehingga sampai saat ini Perseroan telah memiliki 30 kantor cabang yang terletak di kota-kota besar yang berada di Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Sejalan dengan strategi dan rencana usaha Perseroan, maka jaringan yang lebih luas akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR PERSEROAN Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, yaitu sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000,- Per Saham Persentase Jumlah Jumlah Nilai Nominal (%) Saham (Rp) 2.000.000.000 2.000.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: a. PT Astra International Tbk b. Toyota Financial Services Corporation Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

400.000.000 400.000.000 800.000.000 1.200.000.000

400.000.000.000 400.000.000.000 800.000.000.000 1.200.000.000.000

50,00 50,00 100,00

Prospek Usaha Perkembangan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan informasi dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (“Gaikindo”), di akhir 2015 pasar otomotif nasional membukukan 1.013.291 unit penjualan. Hal ini disebabkan antara lain karena: Kondisi politik yang relatif stabil dan kondusif Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara umum membaik Meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat di luar pulau Jawa Kondisi transportasi umum yang belum memadai Adanya dukungan dari lembaga pembiayaan Pasar otomotif nasional masih akan terus mencetak rekor yang baru di tahun yang akan datang. Saat ini Indonesia merupakan salah satu pasar terpenting bagi Toyota, dimana Indonesia menjadi pasar kelima terbesar bagi Toyota di seluruh dunia. Keseriusan investasi Toyota sudah berlangsung sejak 2012 dengan total investasi sebesar Rp 13 triliun dengan dibangunnya Pabrik kedua di Karawang untuk merakit kebutuhan Vios domestik dan ekspor. Berdasarkan pada data pencapaian nasional sampai dengan bulan Desember 2015 tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa industri otomotif masih memiliki prospek yang cerah walaupun di tahun 2016 akan menghadapi beberapa tantangan. Hal ini disebabkan karena adanya pengembangan produk yang dilakukan Toyota dalam menjawab pasar di Indonesia.

xii

Selama lebih dari 5 tahun terakhir Toyota konsisten memegang market share terbesar otomotif di Indonesia. kondisi ini terus berlanjut pada tahun 2015 dimana Toyota tetap konsisten memegang market share otomotif terbesar di Indonesia dengan mencapai 31,70% dari total penjualan mobil nasional hingga bulan Desember 2015. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 serta catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012, dan 2011 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 8 April 2016 oleh Drs. M Jusuf Wibisana, M.Ec.,CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal. Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011. Informasi keuangan pada tahun 2012 dan 2011 yang disajikan dibawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan Perseroan yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain dibawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang bukan merupakan bagian dari Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), auditor independen, dan laporannya telah ditandatangani masing-masing pada tanggal 20 Februari 2013 dan 20 Februari 2012 oleh Lucy Luciana Suhenda S.E., dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Uraian Aset Piutang pembiayaan konsumen – bersih - Pihak berelasi - Pihak ketiga Aset tetap – bersih Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas Pendapatan Beban Laba bersih ROAA(%) ROAE(%) Gearing Ratio(x) Financing to Asset Ratio (x) Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor (x)

*

2015

2014*

31 Desember 2013*

15.368.416 120.882 17.804.027 15.547.776 2.256.251 2.173.512 (1.766.572) 306.305 1,81% 15,10% 6,60 0,84

14.136.249 96.302 16.068.327 14.267.524 1.800.803 1.821.606 (1.451.471) 278.482 1,84% 15,80% 7,63 0,86

2,82

2,25

(dalam jutaan Rupiah, kecuali rasio)

2012**

2011**

12.165.022 81.753 14.213.124 12.489.191 1.723.933 1.550.956 (1.195.492) 265.341 2,07% 17,22% 6,97 0,85

10.836.740 77.094 11.464.470 10.106.891 1.357.579 1.404.163 (1.077.422) 243.434 2,32% 20,70% 6,68 0,79

9.142.919 58.598 9.478.406 8.483.868 994.538 1.276.118 (1.046.503) 171.493 1,96% 18,64% 7,05 0,74

2,15

1,70

1,53

Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan ** Perseroan melakukan reklasifikasi dan penyajian kembali atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat halaman 86 - untuk menyesuaikan dengan halaman tentang reklasifikasi dan penyajian kembali dari Prospektus ini mengenai “Reklasifikasi dan penyajian kembali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012”

xiii

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN Nama Obligasi “Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016”. Harga Penawaran 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi. Satuan Pemindahbukuan Rp 1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Satuan Perdagangan Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) terdiri atas: Seri A

:

Seri B

:

Tanggal

Emisi

sebesar

Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri A adalah pada tanggal 11 Juni 2017. Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri B adalah pada tanggal 1 Juni 2019.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2017 untuk Seri A dan 1 Juni 2019 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Penawaran Umum Obligasi Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

xiv

Jaminan Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu (tanpa hak preferen). Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (sinking fund) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini. Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hasil Pemeringkatan Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”). Berdasarkan surat Nomor RC41/DIR/RAT/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah: AAA(idn) (Triple A; Stable Outlook) Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi. RISIKO USAHA Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya dan apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan. Risiko yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Risiko Kredit Risiko Menurunnya Nilai Pasar Risiko Likuiditas Risiko Operasional Risiko Persaingan Risiko Tingkat Bunga Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko atas Kebijakan Moneter Risiko Ekonomi Risiko Pasar

Disamping risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan diatas, terdapat juga risiko investasi bagi investor pembeli Obligasi. Beberapa risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah: 1. Risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang disebabkan tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada saat jatuh tempo, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

xv

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini. STRATEGI USAHA PERSEROAN Sebagai anak perusahaan dari PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation, Perseroan memiliki beberapa strategi dalam menjalankan kegiatan usaha yang sejalan dengan kedua pemegang sahamnya tersebut: Memperkuat mata rantai bisnis Toyota (Toyota Value Chain), dan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan Toyota Astra Motor, main dealer, indirect dealer, perusahaan asuransi dan pihak – pihak terkait lainnya. Menjadi bagian dari Toyota Value Chain dengan meningkatkan market share pembiayaan Toyota, yang dilakukan baik dengan menambah dan memperluas cakupan jaringan selaras dengan perkembangan coverage area dealer (Auto 2000), ataupun dengan melakukan joint financing. Mempersiapkan bisnis baru: Toyota Used Car Financing, Toyota Forklift Financing, Toyota Sharia Financing. Menciptakan produk dan paket pembiayaan yang menarik dan kompetitif, termasuk di dalamnya produk untuk mendukung peluncuran Low Cost Green Car. Menjalankan program retensi bagi customer dengan good track record. Menjalankan proses keputusan kredit < 8 jam. Meningkatkan keunggulan operasional Perseroan dengan cara terus menerus memperbaiki proses kerja selaras dengan semangat Kaizen (continuous improvement). Menanamkan budaya pelayanan/servis di dalam Perseroan serta fokus pada pelanggan. Memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendanaan kompetitif yang diperoleh Perseroan baik dari on-shore maupun off-shore, dan senantiasa berusaha mengelola risiko pendanaan sesuai dengan kebijakan Perseroan. Menambah payment channel baru untuk mempermudah customer dalam melakukan pembayaran angsuran. Menerapkan manajemen risiko yang terpadu untuk meminimalisasi risiko keuangan, risiko pasar, dan risiko operasional. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) untuk memastikan Perseroan dapat memulihkan seluruh fungsi pentingnya dalam waktu yang telah ditetapkan setelah bencana atau gangguan jangka panjang. Menerapkan sistem sumber daya manusia yang sejalan dengan kebijakan SDM Astra International mulai dari perekrutan, pengembangan, manajemen bakat dan imbalan terpadu hingga purna bakti. Senantiasa memonitor dan melakukan pengembangan sistem aplikasi yang sejalan dengan perkembangan bisnis Perseroan dan didukung oleh Disaster Recovery Center (DRC) yang baik. Implementasi IT New Core system yang mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERUTANG HINGGA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN. No.

Nama Obligasi

1

Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015

2

3

4

Seri

Jumlah Nominal (Rp)

Tingkat Bunga

Jangka Waktu

Pering kat

Tanggal Efektif

Jatuh Tempo

B

700.000.000.000

7,60%

36 Bulan

AAAidn

8 Mei 2013

17 Mei 2016

700.000.000.000

C

100.000.000.000

7,65%

48 Bulan

AAAidn

8 Mei 2013

17 Mei 2017

100.000.000.000

B

512.000.000.000

10,50%

36 Bulan

AAAidn

6 Februari 2014

13 Februari 2017

512.000.000.000

A

698.000.000.000

8,50%

370 Hari

AAAidn

6 Februari 2014

21 Juni 2016

698.000.000.000

xvi

Jumlah yang Terutang (Rp)

No.

Nama Obligasi

5

Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2015

6

7

Seri

Jumlah Nominal (Rp)

Tingkat Bunga

Jangka Waktu

Pering kat

Tanggal Efektif

Jatuh Tempo

Jumlah yang Terutang (Rp)

B

811.000.000.000

9,25%

36 Bulan

AAAidn

6 Februari 2014

11 Juni 2018

811.000.000.000

A

170.000.000.000

8,75%

370 Hari

AAAidn

6 Februari 2014

16 Nopember 2016

170.000.000.000

B

1.498.000.000.000

9,50%

36 Bulan

AAAidn

6 Februari 2014

6 Nopember 2018

1.498.000.000.000

4.489.000.000.000

Total jumlah obligasi yang terutang hingga saat Prospektus ini diterbitkan

xvii

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

xviii

I.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP 5.000.000.000.000,(LIMA TRILIUN RUPIAH) DAN Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN II TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP 1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut: Seri A

:

Seri B

:

Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri A adalah pada tanggal 11 Juni 2017. Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,(satu triliun Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri B adalah pada tanggal 1 Juni 2019.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2017 untuk Seri A dan 1 Juni 2019 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch): AAA(idn)(Triple A; Stable Outlook)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVI Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Kegiatan Usaha: Jasa Pembiayaan Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Kantor Cabang:

Mega Plaza Building Lt. 8 Jl. HR Rasuna Said Kav. C 3 Jakarta 12920 - Indonesia Telepon: (021) 5789 8999 Faksimili: (021) 521 2919

Memiliki 30 kantor cabang yang terletak di kota-kota besar yang berada di Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Email: [email protected]

www.tafinance.com

Alamat Website

RISIKO USAHA UTAMA Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, dan apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan.

1

Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V mengenai Risiko Usaha. Risiko lain yang mungkin dihadapi investor pembeli obligasi adalah risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut dipasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini yang disebabkan oleh tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang. Keterangan mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab V mengenai Risiko Usaha.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, sebagai berikut :  Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.  Merupakan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun;  Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan No. 059/EM/FIN-TAFS/03/06 tanggal 10 Maret 2016 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik No. OL2016031403/MJW/SON/HAS/gy tanggal 14 Maret 2016. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap II dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014. NAMA OBLIGASI Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016. JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG Perseroan diperkenankan menambah utang baru di masa yang akan datang dengan memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 6.b (vii) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10:1 (sepuluh berbanding satu) atau jumlah rasio lainnya dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. HARGA PENAWARAN 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

2

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

pada

Tanggal

Emisi

sebesar

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah. Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut: Seri A

:

Seri B

:

Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri A adalah pada tanggal 11 Juni 2017. Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri B adalah pada tanggal 1 Juni 2019.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2017 untuk Seri A dan 1 Juni 2019 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Bunga ke: 1 2 3 4 5

Seri A

Seri B

1 September 2016 1 Desember 2016 1 Maret 2017 11 Juni 2017

1 September 2016 1 Desember 2016 1 Maret 2017 1 Juni 2017 1 September 2017 1 Desember 2017 1 Maret 2018 1 Juni 2018 1 September 2018 1 Desember 2018 1 Maret 2019 1 Juni 2019

6 7

-

8 9

-

10 11

-

12

-

3

JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu (tanpa hak preferen). PENCATATAN OBLIGASI Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini. KELALAIAN (WANPRESTASI) Sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Perwaliamanatan apabila terjadi kelalaian (wanprestasi), maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan dalam 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian (wanprestasi) dapat dilihat pada Bab XVI mengenai Keterangan Tentang Obligasi. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya. WALI AMANAT Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 28 tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 10 tanggal 7 April 2016 dan juncto Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 26 tanggal 11 Mei 2016 antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat. Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Divisi Investment Services Gedung BRI II, Lantai 30 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44 – 46 Jakarta 10210 – Indonesia Telepon: (021) 250 0124, 575 8144 Faksimili: (021) 251 0316, 575 2444

4

PROSEDUR PEMESANAN Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi. PERPAJAKAN Diuraikan dalam Bab XI mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini. HASIL PEMERINGKATAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (“FITCH”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC41/DIR/RAT/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 telah mendapat peringkat: AAA(idn) (Triple A; Stable Outlook) Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. Pertimbangan (Rationale) dari Fitch Peringkat Perseroan mencerminkan dukungan kuat dari salah satu pemegang saham mayoritasnya yaitu Toyota Financial Services Corporation (TFSC). TFSC adalah anak usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh Toyota Motor Corporation (TMC; A/Stable), salah satu pabrikan otomotif terbesar di dunia. Sebagai bagian dari grup Toyota, Perseroan mendapatkan keuntungan dari pengetahuan soal produk dan dukungan pendanaan. Dukungan pendanaan ini datang dari relasi kuat dengan perbankan Jepang dan institusi keuangan yang didukung pemerintah Jepang. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran. Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai seluruh jumlah yang tidak dibayar telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah

5

30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya. d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya,dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. e. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan). HAK SENIORITAS ATAS HUTANG Obligasi ini memiliki peringkat (rank) yang sama dengan utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan (tidak ada senioritas atau tidak memiliki hak preferen). PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (buy back) Obligasi, maka berlaku ketentuanketentuan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Pembelian kembali (buy back) Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; Pelaksanaan pembelian kembali (buy back) Obligasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; Pembelian kembali (buy back) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; Pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; Pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO; Pembelian kembali (buy back) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi; Rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut di surat kabar; Pembelian kembali (buy back) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi dimulai; Rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang a. periode penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi; b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (buy back); c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi; e. tata cara penyelesaian transaksi; f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; h. tata cara pembelian kembali (buy back) Obligasi; dan i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

6

10. 11. 12.

13.

14. 15. 16. 17.

18.

Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi; Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali(buyback) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan : a. jumlah pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan; c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali (buy back) Obligasi; Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (buy back) Obligasi, informasi yang meliputi antara lain : a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli; b. rincian Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; c. harga pembelian kembali(buy back) Obligasi yang telah terjadi; d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi; Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali (buy back) Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin; Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut; Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut; dan Pembelian kembali (buy back) Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak Suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak Suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (buyback) tersebut untuk pelunasan, maka jumlah Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (buy back) Obligasi yang dilakukan.

7

II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasar Modal. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum dipergunakan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAPEPAM dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sesudah pajak adalah kurang lebih setara dengan 0,4850% dari Pokok Obligasi yang meliputi: 1. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek 0,2574% yang terdiri dari: a. biaya jasa penjamin pelaksana emisi (management fee) 0,2034%; b. biaya jasa penjaminan emisi (underwriting fee) 0,0270%; c. biaya jasa penjualan (selling fee) 0,0270%; 2. Biaya profesi penunjang pasar modal: 0,0761% (terdiri dari biaya jasa Akuntan 0,0552%; Konsultan Hukum 0,0121%; dan Notaris 0,0088%). 3. Biaya lembaga penunjang pasar modal: 0,0704% (terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,0044% dan Pemeringkat Efek 0,0660%. 4. Biaya pencatatan: 0,0121% (terdiri dari biaya KSEI 0,0011% dan BEI 0,0110%). 5. Biaya pernyataan pendaftaran ke OJK: 0,0500%. 6. Biaya lain-Lain (percetakan, iklan, public expose dan lain-lain): 0,0190%. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO. Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Dengan Tingkat Bunga Tetap seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana masing-masing Obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK dengan surat Laporan Obligasi No. 305/EM/Fin-TAFS/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

8

III.

PERNYATAAN UTANG

A. UTANG PENYALUR KENDARAAN Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, yang merupakan bagian dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 8 April 2016 oleh Drs. M Jusuf Wibisana, M.Ec.,CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal. (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Jumlah

Utang penyalur kendaraan - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Akrual - Pihak ketiga Utang pajak - Pajak penghasilan - Pajak lain-lain Liabilitas derivatif Liabilitas pajak tangguhan - bersih Pinjaman - Pihak ketiga Surat berharga yang diterbitkan - Obligasi Imbalan kerja Jumlah liabilitas

103.240 73.790 105.825 145.000 123.642 10.640 8.578 20.011 10.081 7.671.746 7.230.569 44.654 15.547.776

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikan hak-hak pemegang obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut. Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013. Perseroan memiliki komitmen dalam bentuk perjanjian dengan PT Megaplaza untuk menyewa gedung Kantor Pusat di HR Rasuna Said, Jakarta untuk periode 2012-2017. Komitmen sewa pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 adalah sebagai berikut: Uraian < 1 tahun 1-2 tahun > 2 tahun

2015 2.454 1.898 384 4.736

2014 1.469 1.126 559 3.154

(dalam jutaan Rupiah)

2013 1.711 338 2.049

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi. B. UTANG PENYALUR KENDARAAN Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang penyalur kendaraan berjumlah Rp 177.030 juta yang terdiri dari utang ke pihak ketiga sebesar Rp 103.240 juta dan utang ke pihak berelasi sebesar Rp 73.790 juta. Utang ini merupakan porsi pembiayaan yang belum dibayarkan pada penyalur kendaraan.

9

C. UTANG LAIN-LAIN Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang lain-lain Perseroan berjumlah Rp 250.825 juta yang terdiri dari utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp 105.825 juta dan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 145.000 juta. Utang lain-lain kepada pihak ketiga sebagian besar merupakan utang titipan konsumen sebesar Rp 49.045 juta dan utang premi asuransi sebesar Rp 20.342 juta. D. AKRUAL Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo akrual Perseroan berjumlah Rp 123.642 juta yang seluruhnya merupakan akrual kepada pihak ketiga dan sebagian besar merupakan beban bunga dan keuangan sebesar Rp 91.193 juta, beban operasional sebesar Rp 27.432 juta, promosi sebesar Rp 3.544 juta dan jasa profesional sebesar Rp 1.473 juta. E. UTANG PAJAK Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 19.218 juta dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Utang pajak penghasilan Pasal 25 Pasal 29 Utang pajak lain-lain Pasal 21 Pasal 23 Pasal 26 Pasal 4 (2) Total Utang Pajak

Jumlah

9.761 879 8.279 264 35 19.218

F. LIABILITAS DERIVATIF Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo liabilitas derivatif Perseroan berjumlah Rp 20.011 juta yang terdiri dari beberapa kontrak cross currency interest rate swap (CCIRS) dengan nilai wajar sejumlah Rp 20.011 juta. Liabilitas ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar atas pinjaman bank dalam mata uang asing. Instrumen derivatif ini memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 55 (Revisi 2011). Pada tanggal 31 Desember 2015 laba bersih yang belum direalisasi dari asset dan liabilitas derivatif, sesudah memperhitungkan perubahan kurs utang bank dan utang obligasi yang dilindung-nilai adalah sebesar Rp 82.717 juta dicatat sebagai “Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya” setelah dikurangi pajak tangguhan pada ekuitas. Perseroan telah melakukan transaksi lindung nilai atas seluruh pinjaman Perseroan dalam mata uang asing dan tingkat suku bunga mengambang, sehingga seluruh pinjaman Perseroan diperhitungkan menggunakan mata uang Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap. G. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN – BERSIH Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo liabilitas pajak tangguhan - bersih berjumlah Rp 10.081 juta (debit) yang terdiri dari penyusutan aset tetap sebesar Rp 2.116 juta, provisi beban operasional sebesar Rp 1.088 juta (debit), imbalan kerja karyawan sebesar Rp 7.014 juta (debit), provisi bonus sebesar Rp 4.148 juta (debit), lindung nilai arus kas sebesar Rp 27.571 (kredit) juta dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.124 juta (debit).

10

H. PINJAMAN Pinjaman Perseroan berasal dari pinjaman bank. Pinjaman seluruhnya digunakan untuk aktivitas pembiayaan konsumen. Saldo pinjaman Perseroan dari bank pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 7.671.746 juta yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Pihak ketiga/Third parties Rupiah/Rupiah The Bank of Tokyo - Mitsubishi,UFJ, Ltd, Jakarta Citibank, N.A., Jakarta Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta PT Bank Mizuho Indonesia The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Deutche Bank A.G., Jakarta (Cerukan/Overdraft) PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Dolar AS/US Dolar Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Citibank N.A., Jakarta PT Bank Mizuho Indonesia Chiba Bank Shizuoka Bank Japan Bank for International Corporation The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Biaya provisi yang belum diamortisasi Total Jumlah

2015

950.000 709.400 100.000 100.000 100.000 515 1.931.300 958.122 896.675 827.700 567.705 258.656 137.950 137.950 7.675.973 (4.227) 7.671.746

Untuk periode 2015, pinjaman-pinjaman tersebut di atas dikenakan tingkat suku bunga per tahun antara 6,55% - 10,35% untuk mata yang Rupiah dan 0,55% - 1,50% untuk mata uang Dolar AS. Tidak ada aset Perseroan yang dijaminkan untuk pinjaman ini. Fasilitas pinjaman dari beberapa bank ini mensyaratkan Perseroan, antara lain, untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal perubahan pemegang saham mayoritas, perubahan susunan direksi serta komisaris dan perubahan kegiatan usaha. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menjaga gearing ratio maksimal 10:1 dan menyampaikan laporan lainnya. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Pada tanggal 5 September 2007, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 110.000.000 (nilai penuh), atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2016. Pada tanggal 5 September 2007, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 1 triliun, atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp nihil dan Dolar AS 69.454.277 (nilai penuh) (2014: Rp 200.000 juta dan Dolar AS 69.454.277 (nilai penuh) dan 2013: Rp 300.000 juta dan Dolar AS 83.454.278 (nilai penuh)). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebesar Rp 650.000 juta.

11

Citibank, N. A., Jakarta Pada tanggal 16 April 2007, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dari Citibank N.A., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 45.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Dolar AS 355.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2020. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 709.400 juta dan Dolar AS 41.152.960 (nilai penuh) dan (2014: Rp 217.000 juta dan Dolar AS 107.063.974 (nilai penuh) dan 2013: Rp 217.000 juta dan Dolar AS 143.093.799 (nilai penuh)). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Citibank, N.A., Jakarta sebesar Rp 972.400 juta.

The Bank of Tokyo – Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta Pada tanggal 21 Mei 2008, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 600.000 juta atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 19 Mei 2016. Pada tanggal 17 Juli 2009, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 400.000 juta atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 19 Mei 2016. Pada tanggal 11 Desember 2013, Perseroan juga mendapatkan fasilitas pinjaman dengan SBLC berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 5 Juni 2017. Pada tanggal 20 Februari 2015, Perseroan juga mendapatkan fasilitas pinjaman dengan SBLC berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 100.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 Februari 2017. Pada tanggal 31 Desember 2015 jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 950.000 juta dan Dolar AS 60.000.000 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi (2014: Rp nihil dan Dolar AS 149.943.986 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi dan 2013: Rp 400.000 juta dan Dolar AS 159.000.000 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta sebesar Rp 1.957.800 juta. PT Bank Mizuho Indonesia Pada tanggal 22 Juni 2006, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 20.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2016. Pada tanggal 28 Februari 2014, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017.

12

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 100.000 juta dan Dolar AS 18.750.000 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi (2014: Rp 550.000 juta dan Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi dan 2013: Rp 470.000 juta sebelum dikurangi biaya provisi). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mizuho Indonesia sebesar Rp 2.380.978 juta. Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta Pada tanggal 25 April 2007, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa modal kerja dari Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 150.000 juta. Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Rp 300.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2016. Pada tanggal 14 Juli 2009, Perseroan juga mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dengan SBLC dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 150.000 juta. Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Rp 288.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015 jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 100.000 juta (2014: Rp 470.000 juta dan 2013: Rp 538.000 juta). Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta sebesar Rp 1.040.000 juta. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 100.000 juta dan Dolar AS nihil (nilai penuh) (2014: AS 61.258.873 (nilai penuh) dan 2013: Rp 610.000 juta). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta sebesar Rp 1.441.000 juta. Shizuoka Bank Pada tanggal 2 Mei 2012, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dari Shizuoka Bank, dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 10.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh) dan telah dicairkan seluruhnya. Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Dolar AS 10.000.000 (nilai penuh) (2014: Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh) dan 2013: Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh)). Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Shizuoka Bank sebesar Rp 613.600 juta. Deutche Bank AG, Jakarta Pada tanggal 23 Februari 2010, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman cerukan dari Deutsche Bank AG, Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 5.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Rp 1.200.000 juta. Fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Rp 514.118 juta (2014: Rp 337.621 juta dan 2013: Rp 620.033 juta). Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar Rp 7.975.400 juta.

13

Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Pada tanggal 26 September 2013, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Sumitomo dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 25 Maret 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Sumitomo dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 29 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Sumitomo dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini belum dicairkan. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Dolar AS 65.000.000 (nilai penuh) (2014: AS 100.000.000 (nilai penuh) dan 2013: Rp 40.000.000 juta). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited sebesar Rp 403.100 juta. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Pada tanggal 8 November 2013, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 28 Februari 2014, Perseroan juga memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 24 Juni 2014, Perseroan juga memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 4 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 17 Desember 2014, Perseroan juga memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 4 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 5 Juni 2015, Perseroan juga memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 4 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Dolar AS 140.000.000 (nilai penuh) (2014: Dolar AS 130.000.000 (nilai penuh) dan 2013: Dollar AS 20.000.000 (nilai penuh)). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation sebesar Rp 617.250 juta.

14

The Chiba Bank Pada tanggal 22 April 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari The Chiba Bank dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 10.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 10.000.000 (nilai penuh). Selama tahun 2015, tidak terdapat pembayaran atas pinjaman ini. Nobu Bank Pada tanggal 29 September 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Nobu Bank dengan maksimum penarikan sebesar Rp 75.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp nihil. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Nobu Bank sebesar Rp 50.000 juta. I. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OBLIGASI Perseroan mempunyai utang Obligasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.489.000 juta dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah)

Nilai Nominal (dalam jutaan Rp)

Tingkat Bunga Tetap

Jatuh Tempo

Obligasi Seri B

700.000

7,60%

17 Mei 2016

Obligasi Seri C

100.000

7,65%

17 Mei 2017

512.000

10,5%

13 Februari 2017

Obligasi Seri A

698.000

8,5%

21 Juni 2016

Obligasi Seri B

811.000

9,25%

11 Juni 2018

Obligasi Seri A

170.000

8,75%

Obligasi Seri B

1.498.000

9,50%

Obligasi TAFS III

TAFS I Tahap I Obligasi Seri B TAFS I Tahap II

TAFS I Tahap III

16 Nopember 2016 6 Nopember 2018

Cicilan Pokok Obligasi Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga dilakukan triwulanan. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga dilakukan triwulanan. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga dilakukan triwulanan. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga dilakukan triwulanan. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga dilakukan triwulanan. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga dilakukan triwulanan. Pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga dilakukan triwulanan.

J. IMBALAN KERJA Imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dihitung oleh aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan menggunakan metode projected unit credit. Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo imbalan kerja jangka pendek, imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya Perseroan masing-masing sebesar Rp 16.593 juta, Rp 18.285 juta dan Rp 9.776 juta. SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DIATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN

15

KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI. DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

16

IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM Perseroan didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1994 dengan nama PT KDLC Bancbali Finance. Perseroan memperoleh lisensi untuk beroperasi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan No. 420/KMK.017/1994 tertanggal 18 Agustus 1994. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan senantiasa berusaha memperluas jaringannya di kota-kota besar seluruh Indonesia, sehingga sampai saat ini Perseroan telah memiliki memiliki 30 kantor cabang dan 2 kantor subcabang yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan untuk menunjang kelompok usaha Astra sebagai produsen dan distributor otomotif, khususnya kendaraan bermotor merek Toyota di Indonesia, melalui pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan oleh Toyota kepada para konsumen. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelanggannya dalam melakukan pembayaran, Perseroan memberikan beberapa alternatif pembayaran kepada konsumen, diantaranya melalui auto debet, virtual account, Post Dated Cheque (PDC), kantor pos dan pembayaran secara tunai. Kerjasama tersebut dilakukan dengan beberapa bank besar di Indonesia, antara lain: PT Bank Permata Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan memiliki jaringan pembayaran di seluruh Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berlogo Alto, Prima dan ATM Bersama; serta seluruh Kantor Pos di Indonesia. Perekonomian global yang saat ini tengah menghadapi gejolak berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2015. Pelemahan ekonomi terjadi pada sebagian besar negara termasuk negara-negara tujuan ekspor Indonesia menunjukkan penurunan permintaan. Perbaikan ekonomi Amerika membuat investasi dan dana berpindah dari Indonesia yang berdampak pada pelemahan nilai Rupiah. Harga komoditas berbagai produk andalan Indonesia seperti batubara dan minyak kelapa sawit juga sangat rendah sebagai akibat dari penemuan energi alternatif baru yang lebih murah, turunnya permintaan dan berbagai situasi lainnya. Pelemahan pertumbuhan perekonomian Indonesia berpengaruh terhadap industri otomotif, dimana di tahun 2015, industri otomotif 4W mengalami penurunan sebesar 14% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, selama lebih dari 5 tahun terakhir Toyota konsisten memegang market share terbesar otomotif di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 31.7% dari total penjualan mobil nasional atau sebesar 326.587 unit. Dalam kondisi ekonomi dan situasi bisnis yang sulit, Perseroan berkeyakinan bahwa pembiayaan mobil Toyota masih memiliki prospek yang baik dengan adanya penyegaran model mobil yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan serta dengan berbagai inisiatif bisnis lainnya dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Toyota. Dari segi pendanaan, likuiditas perbankan masih terjaga dengan baik sehingga perusahaan pembiayaan tidak mengalami masalah untuk menopang penjualan mobil secara kredit. Dalam hal penjualan kredit, Perseroan didukung oleh Astra International Tbk. yang mengendalikan produksi, ATPM sekaligus pemegang dealership Toyota di Indonesia yang merupakan pemegang saham Perseroan. Seleksi yang benar dan penanganan kredit bermasalah merupakan faktor yang penting untuk perusahaan pembiayaan. Perseroan saat ini sudah mempunyai manajemen risiko kredit yang baik, terbukti dari lebih rendahnya kredit bermasalah Perseroan dibandingkan dengan industri rata-rata. Pelatihan dan perbaikan juga terus dilakukan di setiap aspek manajemen risiko sehingga Perseroan bisa melakukan ekspansi secara organik. Risiko pasar juga merupakan hal yang penting untuk Perseroan dimana penerapan Asset and Liability Management sudah diterapkan dari pertama kali Perseroan berdiri, didukung oleh pengalaman Toyota Financial Services Corporation yang merupakan captive finance terbesar di dunia yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.

17

Pendanaan merupakan faktor yang penting untuk perusahaan pembiayaan baik dari segi ketersediaan dana dan rendahnya sumber dana relatif dengan kompetitor. Competitive advantage dari Perseroan adalah dukungan perbankan terutama dari bank-bank Jepang yang bisa menyediakan dana dengan bunga yang relatif rendah. Hal ini dimungkinan dengan adanya dukungan dari Toyota yang mempunyai hubungan istimewa dengan bank-bank internasional secara umum dan bank-bank Jepang secara khususnya. Perseroan juga mendapatkan dukungan dana dari sebuah institusi pembiayaan yang dipunyai oleh pemerintah Jepang. Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank yang bermain di produk kredit kepemilikan mobil yang menawarkan bunga rendah kepada konsumen. Hal ini dimungkinkan karena bank bisa mendapatkan dana murah dari masyarakat. Untuk mengatasi hal ini Perseroan selalu melakukan inovasi dan menawarkan servis yang lebih baik sehingga memberikan nilai tambah untuk konsumen. Continuous improvement selalu dilakukan di semua lini bisnis sehingga Perseroan bisa menjaga biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank. Selain itu, Perseroan juga lebih aktif dalam hal menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar dengan dealer-dealer. Perubahan nilai surat berharga tidak mempengaruhi Perseroan. Perubahan nilai tukar mata uang asing juga tidak memberikan pengaruh karena Perseroaan melakukan lindung nilai (hedging) semua hutang dalam mata uang asing menggunakan Cross Currency Swap. Perubahan suku bunga untuk hutang yang sudah dibukukan tidak mempengaruhi Perseroan karena Perseroan melakukan lindung nilai (hedging) dengan menggunakan Interest Rate Swap atau Cross Currency Swap. Perseroan selalu memonitor pergerakan kondisi pasar dan Cost of Fund yang akan mempengaruhi tingkat suku bunga penjualan kredit. Perseroan selalu membukukan hutang dan piutang pembiayaan konsumen dengan tingkat suku bunga tetap. Perseroan telah melakukan transaksi lindung nilai atas seluruh pinjaman Perseroan dalam mata uang asing dan tingkat suku bunga mengambang, sehingga seluruh pinjaman Perseroan diperhitungkan menggunakan mata uang Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap. Perseroan selalu melakukan manajemen sumber daya manusia yang berkesinambungan sesuai dengan arahan Astra Group yang selalu menempatkan karyawan sebagi aset utama sebuah perusahaan. Semangat Kaizen yang menekankan Continuous Improvement juga sudah menjadi budaya Perseroan yang terbukti membuat Toyota menjadi perusahaan otomotif paling sukses di dunia. Perseroan juga mempunyai strategi-strategi usaha untuk meningkatkan kinerja: Meningkatkan pelayanan mutu (quality service) kepada konsumen Perluasan jaringan usaha dan jenis usaha yang didukung oleh SDM yang handal Meningkatkan produktifitas and efisiensi dengan Kaizen Pengembangan teknologi informasi sebagai competitive advantage Penerapan Asset Liability Management yang baik dan konsisten 2. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN Perseroan menghadapi kondisi perekonomian yang kurang kondusif di semester II tahun 2008 yang berlanjut hingga semester I tahun 2009, yaitu kenaikan tingkat suku bunga bank yang diakibatkan oleh likuiditas pasar dan depresiasi nilai Rupiah terhadap Dolar AS dan Yen Jepang. Sebagai akibatnya, Perseroan harus menghadapi kenaikan harga-harga mobil baru dan menyesuaikan kenaikan suku bunga bank dengan suku bunga pembiayaan kepada konsumen. Pada saat itu Perseroan menjadi salah satu dari sedikit perusahaan pembiayaan yang tetap mampu melayani konsumen, sementara pada saat yang bersamaan banyak perusahaan pesaing mengalami kesulitan likuiditas. Dari awal berdirinya, Perseroan berhasil meningkatkan nilai penjualan dari tahun ke tahun. Walaupun kondisi ekonomi kurang kondusif, Perseroan tetap dapat mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Perseroan berhasil mencetak tingkat penjualan dan membukukan rekor laba bersih tertingginya sepanjang berdirinya. 18

Kenaikan atau penurunan penjualan kendaraan roda empat dalam jangka pendek tidak mempunyai dampak langsung terhadap hasil usaha dan/atau hasil operasi Perseroan, karena kenaikan/penurunan penjualan kendaraan bermotor tidak selalu diiringi dengan peningkatan/penurunan kegiatan usaha Perseroan. Ada hal lain yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yaitu likuiditas pasar dan tingkat suku bunga pembiayaan Perseroan. Akan tetapi dalam jangka panjang, kenaikan atau penurunan penjualan kendaraan roda empat tersebut memang mempunyai dampak yang cukup erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Perubahan perilaku pelanggan mempunyai dampak langsung yang tidak terlalu signifikan terhadap hasil usaha dan/atau hasil operasi Perseroan. Biasanya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri atau pun di akhir tahun, terjadi pelonjakan pembiayaan kendaraan bermotor dikarenakan kebutuhan pelanggan yang meningkat di bidang transportasi dan adanya kegiatan pemasaran khusus dan/atau harga spesial akhir tahun. Perkembangan aktivitas pemasaran berdampak langsung terhadap hasil usaha dan/atau hasil operasi Perseroan. Hal ini terlihat dari usaha Perseroan untuk memperluas area pemasaran yang diiringi dengan peningkatan usaha pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada pesaing/competitor berdampak tidak langsung terhadap hasil usaha dan/atau hasil operasi Perseroan. Adanya kompetitor merupakan alat untuk pemacu Perseroan untuk menjadi perusahaan yang lebih baik lagi sehingga Perseroan membuka diri untuk senantiasa melakukan perubahan demi kebaikan Perseroan dan stakeholder-nya. Pengembangan produk-produk baru Perseroan berdampak langsung terhadap hasil usaha dan/atau hasil operasi Perseroan. Pengembangan produk-produk tersebut antara lain paket-paket pembiayaan yang menarik bagi pelanggan diciptakan dengan mempertimbangkan ketersediaan kendaraan dari Toyota dan minat konsumen. 3. KEBIJAKAN AKUNTANSI A. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 sebagai berikut: -

PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan”; PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri”; PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama”; PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja”; PSAK 46 (revisi 2014) “Pajak Penghasilan”; PSAK 48 (revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”; PSAK 50 (revisi 2014) “Instrumen keuangan: penyajian”; PSAK 55 (revisi 2014) “Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran”; PSAK 60 (revisi 2014) “Instrumen keuangan: pengungkapan”; PSAK 65 (revisi 2013) “Laporan keuangan konsolidasian”; PSAK 66 (revisi 2013) “Pengaturan bersama”; PSAK 67 (revisi 2013) “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain”; PSAK 68 (revisi 2013) “Pengukuran nilai wajar”; ISAK 15 – “Batas Aset Imbalan Pasti (Revisi 2015)”; dan ISAK 26 (revisi 2014) “Penilaian ulang derivatif melekat”.

PSAK dan ISAK tersebut di atas berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015. B. ASET KEUANGAN Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Perseroan tidak memiliki aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. 19

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perseroan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short-term profit taking) yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Perseroan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diperdagangkan. b.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: -

yang dimaksudkan oleh Perseroan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau dalam hal Perseroan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah pendapatan administrasi dan biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan. Selanjutnya, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai “Pendapatan pembiayaan konsumen” dan “Pendapatan sewa pembiayaan”. C. LIABILITAS KEUANGAN Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. a.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: (i) liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan; dan (ii) liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan Perseroan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portfolio instrument keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar kecuali liabilitas derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

20

b.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas penerbitan liabilitas keuangan. Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai beban keuangan. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang penyalur kendaraan, utang lain-lain, akrual, pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan. 4. KEUANGAN Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 8 April 2016 oleh Drs. M Jusuf Wibisana, M.Ec.,CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal. Uraian Jumlah pendapatan Jumlah beban Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Laba bersih

2015 2.173.512 (1.766.572)

31 Desember 2014* 1.821.606 (1.451.471)

406.940 (100.635) 306.305

370.135 (91.653) 278.482

(dalam jutaan Rupiah)

2013* 1.550.956 (1.195.492) 355.464 (90.123) 265.341

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan

21

PENDAPATAN DAN LABA BERSIH (dalam jutaan Rupiah)

A. PENDAPATAN Uraian Pendapatan Pembiayaan konsumen - Konvensional - Murabahah Sewa pembiayaan Bunga bank Lain-lain Jumlah

2015

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2014* % Jumlah

Δ(%)

Jumlah

2013* %

Δ(%)

%

Δ(%)

89,68% 0,05%

20,36% 309,70%

1.619.426 268

88,90% 0,01%

14,27% 4366,7%

1.417.229 6

91,38% 0,00%

6,25% 100%

78.157

3,59%

25,93%

62.064

3,41%

128,50%

27.162

1,75%

2680,14%

24.097 121.022 2.173.512

1,11% 5,57% 100,00%

-7,76% 6,42% 19,32%

26.123 113.725

1,43% 6,25% 100,00%

94,50% 22,12% 17,45%

13.431 93.128

0,87% 6,00% 100,00%

72,63% 51,19% 10,45%

Jumlah

1.949.138 1.098

1.821.606 1.550.956 * Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang memberikan kontribusi 89,7% dari total pendapatan bersih untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, merupakan pendapatan utama dari kegiatan usaha yang telah diperoleh Perseroan. Dalam rangka menjaga kualitas piutang pembiayaan, Perseroan menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang hati-hati (prudent), yaitu melalui perbaikan terus-menerus terhadap kualitas analisis kredit serta kualitas survei sebelum perjanjian kredit dengan pelanggan ditandatangani. Peningkatan atau penurunan pendapatan Perseroan banyak dipengaruhi oleh faktor dari luar, diantaranya kenaikan ataupun penurunan penjualan kendaraan roda empat, tingkat suku bunga yang berfluktuasi dan kondisi ekonomi. Bila terjadi perubahan harga, Perseroan akan melakukan penyesuaian pembiayaan konsumen mengikuti kondisi pasar. Terhadap perubahan yang terjadi, Perseroan berusaha untuk tetap menjaga pendapatan bersih Perseroan yang akan diterima pada periode berjalan.

22

B. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PEMBIAYAAN KONSUMEN (dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan pembiayaan konsumen untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.950.236 juta, mengalami peningkatan sebesar 20,4% dibandingkan dengan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang nilainya berjumlah Rp 1.619.694 juta. Hal ini terutama disebabkan karena pertumbuhan penjualan Toyota dan pertambahan coverage area Perseroan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan pembiayaan konsumen untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 1.619.694 juta, mengalami peningkatan sebesar 14,3% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang nilainya berjumlah Rp 1.417.235 juta. Hal ini terutama disebabkan karena pertumbuhan penjualan Toyota dan pertambahan coverage area Perseroan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan pembiayaan konsumen untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.417.235 juta, mengalami peningkatan sebesar 6,3% dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang nilainya berjumlah Rp 1.333.809 juta. Hal ini terutama disebabkan karena pertumbuhan penjualan Toyota dan pertambahan coverage area Perseroan.

23

C. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN SEWA PEMBIAYAAN (dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan sewa pembiayaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 78.157 juta, mengalami kenaikan sebesar 25,9% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 62.064 juta. Hal ini disebabkan karena permintaan konsumen untuk produk sewa pembiayaan yang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah mengenai batas minimum pembayaran uang pada bisnis pembiayaan konsumen. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan sewa pembiayaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 62.064 juta, mengalami kenaikan signifikan sebesar 128,5% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 27.162 juta. Hal ini disebabkan karena permintaan konsumen untuk produk sewa pembiayaan yang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah mengenai batas minimum pembayaran uang pada bisnis pembiayaan konsumen. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan sewa pembiayaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 27.162 juta, mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar 2680,1% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 977 juta. Hal ini disebabkan karena permintaan konsumen untuk produk sewa pembiayaan yang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah mengenai batas minimum pembayaran uang pada bisnis pembiayaan konsumen.

24

D. PENDAPATAN DARI BUNGA BANK BUNGA BANK (BUNGA BANK (dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan Perseroan dari bunga bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 24.097 juta, mengalami penurunan sebesar 7,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp 26.123 juta. Penurunan ini disebabkan karena penurunan saldo kas di tahun 2015. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan Perseroan dari bunga bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 26.123 juta, mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 94,5% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp 13.431 juta. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan saldo kas di 2014 sehubungan dengan kebijakan internal perseroan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan Perseroan dari bunga bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 13.431 juta, mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 72,6% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp 7.780 juta. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan tingkat suku bunga pada current account sehubungan dengan peningkatan suku bunga Bank Indonesia di 2013.

25

E. PENDAPATAN LAIN-LAIN

LAIN-LAIN (dalam jutaan Rupiah)

F. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 121.022 juta, mengalami peningkatan sebesar 6,4% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp 113.725 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan denda keterlambatan pembayaran, seiring dengan meningkatnya piutang pembiayan konsumen. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 113.725 juta, mengalami peningkatan sebesar 22,1% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp 93.128 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan denda keterlambatan pembayaran, seiring dengan peningkatan piutang pembiayaan konsumen. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 93.128 juta, mengalami peningkatan signifikan sebesar 51,2% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp 61.597 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan denda keterlambatan pembayaran, seiring dengan peningkatan piutang pembiayaan konsumen. G. BEBAN Uraian Beban Umum dan administrasi Bunga dan keuangan Cadangan kerugian penurunan nilai Laba/(rugi) selisih kurs – bersih Lain-lain Jumlah beban

2015

%

Δ(%)

31 Desember 2014*

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %) %

Δ(%)

2013*

%

Δ(%)

(302.214) (1.184.854)

17,11% 67,07%

6,19% 19,25%

(284.606) (993.598)

19,61% 68,45%

8,05% 24,74%

(263.402) (796.553)

22,03% 66,63%

4,78% 9,64%

(193.824)

10,97%

77,35%

(109.286)

7,53%

25,54%

(87.055)

7,28%

13,55%

(31)

0,002%

-111,83%

262

-0,02% 2281,82%

11

0,001%

-60,71%

(85.649) (1.766.572)

4,85% 100,00%

(48.493) (1.195.492)

4,06% 100,00%

112,09% 10,96%

33,32% (64.243) 21,71% (1.451.471)

4,43% 100,00%

32,48% 21,41%

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen da n Laporan Keuangan Perseroan

26

JUMLAH BEBAN (dalam jutaan Rupiah)

H. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 302.214 juta, mengalami peningkatan sebesar 6,2% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp 284.606 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan iklan dan promosi dan imbalan seiring dengan perluasan coverage area dan peningkatan kapasitas Perseroan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah karyawan.

27

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 284.606 juta, mengalami peningkatan sebesar 8,1% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp 263.402 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan iklan dan promosi dan imbalan seiring dengan perluasan coverage area dan peningkatan kapasitas Perseroan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah karyawan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 263.402 juta, mengalami peningkatan sebesar 4,8% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp 251.388 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan iklan dan promosi dan imbalan seiring dengan perluasan coverage area dan peningkatan kapasitas Perseroan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah karyawan. I.

BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Beban bunga dan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 1.184.854 juta, mengalami peningkatan sebesar 19,3% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp 993.598 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dari pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Beban bunga dan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 993.598 juta, mengalami peningkatan sebesar 24,7% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp 796.553 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dari pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

28

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Beban bunga dan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 796.553 juta, mengalami peningkatan sebesar 9,6% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp 726.530 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman dari pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. J. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (dalam jutaan Rupiah)

Uraian

2015

Saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Tahun Berjalan Saldo Akhir Tahun Saldo Pokok Piutang Pembiayaan Persentase Penyisihan Piutang Ragu-Ragu dari Saldo Pokok Piutang Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2014* 2013*

193.824

109.286

87.055

226.859 15.595.275

182.297 14.318.546

159.023 12.324.045

1,45%

1,27%

1,29%

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan

Perseroan menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan evaluasi penurunan nilai secara individual untuk piutang yang memiliki nilai signifikan dan kolektif untuk piutang yang nilainya tidak signifikan. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, piutang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit dan kerugiannya ditentukan berdasarkan data kerugian historis. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 150 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih. Penerimaan kemudian dari piutang yang telah dihapusbukukan pada periode sebelumnya ataupun periode berjalan, dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Beban cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2015 sebesar Rp 193.824 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 84.538 juta atau 77,4% dibandingkan tahun 2014, yang berjumlah Rp 109.286 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai pada piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 1.232.167 juta seiring dengan peningkatan volume Pembiayaan konsumen. 29

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Beban cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2014 sebesar Rp 109.286 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 22.231 juta atau 25,5% dibandingkan tahun 2013, yang berjumlah Rp 87.055 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai pada piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 1.971.227 juta seiring dengan peningkatan volume Pembiayaan konsumen. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Beban cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun 2013 sebesar Rp 87.055 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 10.387 juta atau 13,5% dibandingkan tahun 2012, yang berjumlah Rp 76.668 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai pada piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 1.328.282 juta seiring dengan peningkatan volume Pembiayaan konsumen. K. LABA BERSIH LABA BERSIH (dalam jutaan Rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 306.305 juta, mengalami peningkatan sebesar 10,0% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp 278.482 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai pada piutang pembiayaan konsumen seiring dengan peningkatan volume pembiayaan konsumen. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 278.482 juta, mengalami peningkatan sebesar 5,0% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang berjumlah Rp 265.341 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai pada piutang pembiayaan konsumen seiring dengan peningkatan volume pembiayaan konsumen.

30

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 265.341 juta, mengalami peningkatan sebesar 9,0% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang berjumlah Rp 243.434 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai pada piutang pembiayaan konsumen seiring dengan peningkatan volume pembiayaan konsumen. L. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS Uraian Aset Liabilitas Ekuitas

31 Desember 2014* 16.068.327 14.267.524 1.800.803

2015 17.804.027 15.547.776 2.256.251

(dalam Jutaan Rupiah)

2013* 14.213.124 12.489.191 1.723.933

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS (dalam jutaan Rupiah)

a.

Aset

Komposisi aset Perseroan adalah sebagai berikut: ASET

Uraian Aset Kas dan setara kas - Pihak ketiga - Pihak berelasi Piutang pembiayaan konsumen – bersih - Pihak ketiga - Pihak berelasi Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bersih - Pihak ketiga Beban dibayar dimuka - Pihak ketiga - Pihak berelasi Pajak dibayar dimuka Piutang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Aset derivatif Aset pajak tangguhan – bersih Aset tetap – bersih Aset lain-lain - Pihak ketiga Jumlah aset

(dalam jutaan Rupiah)

2015

31 Desember 2014*

243.304 124.553

246.554 76.194

242.272 64.944

15.368.416 -

14.136.249 -

12.165.022 -

617.127

668.589

418.946

10.645 227

13.231 300

4.533 209

47.111 12.093 1.248.597 120.882

27.786 3.337 760.790 35.411 96.302

21.655 2.975 1.206.493 2.359 81.753

11.072 17.804.027

3.584 16.068.327

1.963 14.213.124

2013*

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen da n Laporan Keuangan Perseroan

31

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 17.804.027 juta, mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan sebesar 10,8% terutama disebabkan oleh: a) peningkatan peningkatan piutang pembiayaan konsumen yaitu sebesar Rp 1.232.167 juta atau sebesar 8,7% karena adanya peningkatan jumlah Pembiayaan kendaraan bermotor yang disalurkan oleh Perseroan dan juga peningkatan harga rata-rata pemberian kredit kendaraan bermotor, b) kenaikan aset derivatif yaitu sebesar Rp 487.807 juta atau sebesar 64,1%, c) kenaikan kas dan setara kas dari pihak berelasi sebesar Rp 48.359 juta atau sebesar 63,5%, dan d) kenaikan piutang lain-lain sebesar Rp 28.081 juta atau sebesar 90,2%. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 16.068.327 juta, mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2013. Kenaikan sebesar 13,1% terutama disebabkan oleh: a) peningkatan piutang pembiayaan konsumen yaitu sebesar Rp 1.971.227 juta atau sebesar 16,2% karena adanya peningkatan jumlah Pembiayaan kendaraan bermotor yang disalurkan oleh Perseroan dan juga peningkatan harga rata-rata pemberian kredit kendaraan bermotor, b) kenaikan investasi bersih dalam sewa Pembiayaan yaitu sebesar Rp 249.643 juta atau sebesar 59,6%, c) kenaikan aset pajak tangguhan sebesar Rp 33.052 juta atau sebesar 1401,1%, dan d) kenaikan aset tetap sebesar 14.549 juta atau sebesar 17,8%. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 14.213.124 juta, mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012. Kenaikan sebesar 24,0% terutama disebabkan disebabkan oleh: a) peningkatan piutang pembiayaan konsumen yaitu sebesar Rp 1.328.282 juta atau sebesar 12,3% karena adanya peningkatan jumlah Pembiayaan kendaraan bermotor yang disalurkan oleh Perseroan dan juga peningkatan harga rata-rata pemberian kredit kendaraan bermotor, b) kenaikan aset derivatif yaitu sebesar Rp 1.093.949 atau sebesar 972,0%, c) kenaikan investasi bersih dalam sewa Pembiayaan yaitu sebesar Rp 321.878 atau sebesar 331,6%, dan d) kenaikan asset tetap sebesar 4.659 juta atau sebesar 6,0%. -

Piutang pembiayaan konsumen – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan konsumen terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Saldo piutang pembiayaan konsumen - cadangan kerugian penurunan nilai - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 15.368.416 juta, meningkat sebesar 8,7% dibandingkan saldo piutang pembiayaan konsumen – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Perseroan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Saldo piutang pembiayaan konsumen - cadangan kerugian penurunan nilai - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 14.136.249 juta, meningkat sebesar 16,2% dibandingkan saldo piutang pembiayaan konsumen – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Perseroan.

32

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Saldo piutang pembiayaan konsumen - cadangan kerugian penurunan nilai - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 12.165.022 juta, meningkat sebesar 12,3% dibandingkan saldo piutang pembiayaan konsumen – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Perseroan. -

Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Saldo aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 120.882 juta, meningkat sebesar 25,5% dibandingkan saldo aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh perluasan jaringan usaha Perseroan di beberapa area untuk tahap awal masih menggunakan strategi sewa gedung untuk mengurangi risiko bisnis. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Saldo aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 96.302 juta, meningkat sebesar 17,8% dibandingkan saldo aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini disebabkan oleh perluasan jaringan usaha Perseroan di beberapa area untuk tahap awal masih menggunakan strategi sewa gedung untuk mengurangi risiko bisnis. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Saldo aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 81.753 juta, meningkat sebesar 6,0% dibandingkan saldo aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini disebabkan oleh perluasan jaringan usaha Perseroan di beberapa area untuk tahap awal masih menggunakan strategi sewa gedung untuk mengurangi risiko bisnis. b.

Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut: LIABILITAS

Uraian Liabilitas Utang penyalur kendaraan - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Akrual - Pihak ketiga Utang pajak - Pajak penghasilan - Pajak lain-lain Liabilitas derivatif Liabilitas pajak tangguhan - bersih Pinjaman - Pihak ketiga Surat berharga yang diterbitkan - Medium Term Notes (MTN) - Obligasi Imbalan kerja Jumlah liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

2015

31 Desember 2014*

103.240 73.790

50.260 76.694

1.251 98.416

105.825 145.000

88.078 143.814

75.049 134.497

123.642

62.512

86.543

10.640 8.578 20.011 10.081

13.178 8.832 47.312

12.559 7.587 14.092

7.671.746

10.201.569

9.435.926

7.230.569 44.654 15.547.776

3.540.497 34.778 14.267.524

2.587.221 36.050 12.489.191

2013*

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen da n Laporan Keuangan Perseroan

33

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 15.547.776 juta, meningkat sebesar 9,0% dari tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surat berharga yang diterbitkan Perseroan meningkat dengan Obligasi Berkelanjutan Toyota Astra Financial Services I Tahun 2015. Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 14.267.524 juta, meningkat sebesar 14,2% dari tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surat berharga yang diterbitkan Perseroan meningkat dengan Obligasi Berkelanjutan Toyota Astra Financial Services I Tahun 2014 dan peningkatan pinjaman bank. Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar 12.489.191 juta, meningkat sebesar 23,6% dari tanggal 31 Desember. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh surat berharga yang diterbitkan Perseroan meningkat dengan Obligasi Toyota Astra Financial Services III tahun 2013 dan peningkatan pinjaman bank. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Posisi saldo pinjaman – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 7.671.746 juta, menurun sebesar 24,8% dibandingkan saldo pinjaman – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan pinjaman jangka pendek ke pihak pemberi pinjaman. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Posisi saldo pinjaman – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 10.201.569 juta, meningkat sebesar 8,1% dibandingkan saldo pinjaman – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pinjaman bank untuk keperluan ekspansi pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Posisi saldo pinjaman – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 9.435.926 juta, meningkat sebesar 31,5% dibandingkan saldo pinjaman – pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pinjaman bank untuk keperluan ekspansi pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. -

Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan terdiri dari Obligasi. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pada tanggal 4 Juni 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services Tahap II 2015 seri A dan seri B, masing-masing sebesar Rp 698.000 juta dan Rp 811.000 juta. Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services Tahap III 2015 seri A dan seri B, masing-masing sebesar Rp 170.000 juta dan Rp. 1.498.000 juta. Beban bunga atas obligasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah Rp 424.960 juta. Tidak ada pembayaran pokok dan bunga obligasi yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pada tanggal 6 Februari 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services Tahap I 2014 seri A dan seri B, masing-masing sebesar Rp 88.000 juta dan Rp 512.000 juta. 34

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Pada tanggal 8 Mei 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi PT Toyota Astra Financial Services III 2013 seri A, B, dan C, masing-masing sebesar Rp 400.000 juta, Rp 700.000 juta, dan Rp 100.000 juta. c.

Ekuitas

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2.256.251 juta. EKUITAS

Uraian Ekuitas Modal ditempatkan dan disetor penuh Saldo laba: - Cadangan wajib - Belum dicadangkan Cadangan lindung nilai arus kas Jumlah ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

2015

31 Desember 2014*

800.000

800.000

800.000

16.000 1.357.534

8.000 1.057.836

2.000 888.102

82.717 2.256.251

(65.033) 1.800.803

33.831 1.723.933

2013*

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Posisi ekuitas Perseroan diluar akumulasi pendapatan komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 2.256.251 juta, mengalami peningkatan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan sebesar 25,3% disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp 299.698 atau 28,3% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan peningkatan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai tukar mata uang asing Dolar AS terhadap Rupiah pada tanggal 31 Desember 2015 dan pada saat pinjaman diterima. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Posisi ekuitas Perseroan diluar akumulasi pendapatan komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 1.800.803 juta, mengalami peningkatan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan sebesar 4,5% disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp 169.734 atau 19,1% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2013. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Posisi ekuitas Perseroan diluar akumulasi pendapatan komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 1.723.933 juta, mengalami peningkatan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan sebesar 27,0% disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp 232.494 atau 35,5% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2012 dan peningkatan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai tukar mata uang asing Dolar AS terhadap Rupiah pada tanggal 31 Desember 2015 dan pada saat pinjaman diterima.

35

M. INSTRUMEN KEUANGAN DALAM MATA UANG ASING INSTRUMEN KEUANGAN DALAM MATA UANG ASING (dalam Dollar Amerika Serikat)

31 Desember 2015 2014

2013

1.144

905

2.306

5.716.058 2.759.000 (8.475.058) 1.144

8.430.851 1.244.000 (9.674.851) 905

6.284.015 (6.284.015) 2.306

Uraian Aset

- Kas dan setara kas Liabilitas - Pinjaman - Surat berharga yang diterbitkan - Dikurangi: Lindung nilai Aset bersih

(dalam Yen Jepang)

Uraian Aset - Kas dan setara kas Aset bersih

31 Desember 2015 2014 2013 3 3

3 3

3 3

Instrumen keuangan dalam mata uang asing bersih yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.144 juta dan Rp 3 juta, Rp 905 juta dan Rp 3 juta, serta Rp 2.306 juta dan, Rp 3 juta. Dalam hal pinjaman mata uang asing, Perseroan telah melakukan lindung nilai melalui transaksi cross currency swaps dan interest rate swap untuk mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar atas pinjaman dalam mata uang asing. N. SOLVABILITAS Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti: Gearing ratio dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset (debt to total asset ratio). Gearing ratio adalah tingkat perbandingan liabilitas yang memiliki beban bunga (interest bearing debt) dengan ekuitas Peseroan. Rasio tersebut pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 berturut-turut adalah sebesar 6,6 kali, 7,6 kali, dan 7,0 kali. Posisi Gearing Ratio Perseroan masih jauh dibawah ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menetapkan jumlah maksimum gearing ratio adalah sebesar 10 kali dari total modal. Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Menteri Keuangan. O. RATA-RATA IMBAL HASIL EKUITAS (ROAE) DAN RATA-RATA IMBAL HASIL INVESTASI (ROAA) RASIO-RASIO

Uraian Laba bersih Ekuitas Aset ROAE ROAA

2015 306.305 2.256.251 17.804.027 15,10% 1,81%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali ROAE dan ROAA

31 Desember

2014* 278.482 1.800.803 16.068.327 15,80% 1,84%

2013* 265.341 1.723.933 14.213.124 17,22% 2,07%

1) Perhitungan ROAA = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkan dengan rata-rata total aset tersebut ditambah dengan tahun sebelumnya 2) Perhitungan ROAE = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkan dengan rata-rata total ekuitas tersebut ditambah dengan tahun sebelumnya * Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan

Rata-rata imbal hasil ekuitas (ROAE) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari rata-rata ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan rata-rata ekuitas. Rata-rata imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan, 2013 masing-masing adalah sebesar 15,1%, 15,8%, dan 17,2%. Rata-rata imbal hasil ekuitas yang cukup tinggi ini disebabkan oleh kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih. 36

Rata-rata imbal hasil investasi (ROAA) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari rata-rata aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset rata-rata. Rata-rata imbal hasil investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan, 2013 masing-masing adalah sebesar 1,8%, 1,8%, dan 2,1%. Sumber Pendanaan Selain dari ekuitas, Perseroan juga menggunakan sumber pendanaan berupa pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan untuk disalurkan sebagai pembiayaan. Sebagian besar sumber pendanaan Perseroan berasal dari pinjaman bank. P. PEMBELIAN ASET TETAP (CAPITAL EXPENDITURE) Capital expenditure merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset-aset Perseroan berupa hak atas tanah, bangunan dan prasarana, peralatan kantor, perabotan dan kendaraan. Capital expenditure untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 adalah sebesar Rp 41.682 juta, Rp 31.160 juta, dan Rp 17.640 juta. Sumber dana pembelian aset tetap Perseroan diperoleh dari Laba Ditahan Perseroan. Capital expenditure yang dilakukan oleh Perseroan untuk kepentingan ekspansi usaha hanya terbatas untuk teknologi informasi dan perolehan tanah dan bangunan sehubungan dengan ekspansi Perseroan dalam pembukaan cabang baru sehingga tidak terdapat pembelian barang modal yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Q. LIKUIDITAS PERSEROAN Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk (cash inflow) ataupun arus Kas Keluar (cash outflow). Dalam mencukupi kebutuhan dana yang digunakan untuk aktivitas operasional Perseroan membutuhkan dana dari luar, diantaranya melalui pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan. Perseroan memiliki beberapa fasilitas pinjaman bank, telah menerbitkan 2 seri Medium Term Notes pada tahun 2010 dan 2 seri Obligasi Yen Jepang dalam kurun waktu tahun 2007 – 2010, 3 seri Obligsi PT Toyota Astra Financial Services (“TAFS I”) tahun 2011, 2 seri Obligasi PT Toyota Astra Financial Services (“TAFS II”) tahun 2012, 3 seri Obligasi PT Toyota Astra Financial Services (“TAFS III”) tahun 2013, 2 seri Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services Tahap I tahun 2015, 2 seri Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services Tahap II tahun 2015, dan 2 seri Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services Tahap III tahun 2015. Perseroan selalu menjaga tingkat likuiditas Perseroan, termasuk antisipasi untuk perkembangan penyaluran kredit, risiko kredit dari pelanggan dan ketersediaan dana sendiri maupun berupa pinjaman untuk menjamin kelancaran operasional Perseroan. Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran pelanggan, dan pinjaman bank dan penerbitan surat berharga. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar utang kepada penyalur kendaraan (dealer), pelunasan pinjaman bank dan surat berharga. Rincian arus kas Perseroan berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut: LAPORAN ARUS KAS

Uraian Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

(dalam jutaan Rupiah)

31 Des 2015 (765.546)

31 Desember 31 Des 2014 (1.880.168)

(40.950)

(29.933)

(16.879)

851.636

1.925.371

1.554.288

37

31 Des 2013 (1.445.177)

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 765.546 juta, mengalami penurunan sebesar 59,3% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini terutama disebabkan terjadinya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 1.880.168 juta, mengalami peningkatan sebesar 30,1% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini terutama disebabkan terjadinya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.445.177 juta, mengalami peningkatan sebesar 8,3% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terutama disebabkan terjadinya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pada tahun 2015 arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan berjumlah sebesar Rp 40.950 juta, mengalami peningkatan sebesar 36,8% dibandingkan dengan tahun 2014. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya pembelian aset tetap Perseroan seiring dengan perluasan jaringan usaha. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pada tahun 2014 arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan berjumlah sebesar Rp 29.933 juta, mengalami peningkatan sebesar 77,3% dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya pembelian aset tetap Perseroan seiring dengan perluasan jaringan usaha. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Pada tahun 2013 arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan berjumlah sebesar Rp 16.879 juta, mengalami penurunan sebesar 42,8% dibandingkan dengan tahun 2012. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya pembelian aset tetap Perseroan seiring dengan perluasan jaringan usaha.

38

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pada tahun 2015 arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah sebesar Rp 851.636 juta, mengalami penurunan sebesar 55,8% dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan ini terutama disebabkan terdapat pelunasan dari surat berharga yang diterbitkan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pada tahun 2014 arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah sebesar Rp 1.925.371 juta, mengalami peningkatan sebesar 23,9% dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan terdapat penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 Pada tahun 2013 arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah sebesar Rp 1.554.288 juta, mengalami peningkatan sebesar 202,8% dibandingkan dengan tahun 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan terdapat penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan. 5. MANAJEMEN RISIKO Perseroan menghadapi sejumlah risiko yang harus dikelola dengan baik, yang diuraikan dalam Bab V Prospektus mengenai Risiko Usaha. Dalam menghadapi risiko-risiko usaha tersebut, Perseroan menerapkan manajemen risiko sebagai berikut: a. Risiko Kredit, dikelola dengan cara: Menerapkan kebijakan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan portofolio secara berkesinambungan dan melakukan pengelolaan atas penagihan angsuran untuk meminimalisasi risiko kredit. Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan. Melakukan pemberian kredit dengan prinsip kehati-hatian dimulai dengan proses “know your customer” dengan melakukan survey lapangan dan analisis kredit yang memadai. Perseroan juga menjalankan manajemen collection dengan baik, yang dimulai dengan proses mengingatkan konsumen melalui pesan layanan singkat dan per telepon. Selain itu, Perseroan juga memiliki sejumlah sumber daya manusia yang handal untuk melakukan penagihan bilamana konsumen terlambat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Selebihnya, Perseroan akan melakukan pengambilalihan atas kendaraan yang dijadikan jaminan. Terakhir, Perseroan akan melakukan lelang terbuka atas kendaraan yang diambil alih guna meminimalkan kerugian yang diderita dan melindungi hak-hak konsumen yang kendaraannya diambil alih. b. Risiko Menurunnya Nilai Pasar, dikelola dengan cara: Menerapkan aspek kehati-hatian dalam memberikan kredit dengan uang muka, rata-rata sebesar 25% dari harga kendaraan on the road. c. Risiko Likuiditas, dikelola dengan cara: Melakukan evaluasi dan menelaah struktur neraca dan melakukan analisis serta pengukuran risiko likuiditas berdasarkan Pedoman Pengendalian Intern Perseroan dan Pedoman Pengelolaan Aset dan Liabilitas dari pemegang saham.

39

Menerapkan strategi diversifikasi sumber pendanaan diantaranya, bersumber dari penerimaan pembiayaan angsuran konsumen, pinjaman perbankan baik dalam maupun luar negeri, serta penerbitan surat utang seperti Obligasi dan Medium Term Notes, sehingga tercapai struktur pendanaan yang optimal serta penyelarasan jangka waktu dan mata uang. Adanya dukungan kuat dari pihak Toyota Financial Services Corporation dalam mendapatkan pinjaman bank tersebut dengan tingkat bunga kompetitif. d. Risiko Operasional, dikelola dengan cara: Melakukan pengendalian operasional secara terpusat dan secara konsisten melaksanakan audit operasional sehingga tercipta kontrol yang baik secara kontinu memberikan pelatihan kepada karyawan khususnya karyawan tenaga lapangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga lapangan dalam melakukan survey atau verifikasi, penagihan (collection) hingga penarikan kendaraan atas kredit yang bermasalah. e. Risiko Persaingan Usaha, dikelola dengan cara: Meningkatkan pelayanan kepada konsumen, sehingga dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh Perseroan selalu meningkat. Selain itu, Perseroan juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga perbankan maupun pasar modal. f.

Risiko Tingkat Bunga, dikelola dengan cara:

Menerapkan strategi diversifikasi sumber pendanaan sehingga bisa diperoleh tingkat suku bunga yang kompetitif dari berbagai sumber pendanaan yang berbeda. Melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan. Perseroan juga mengantisipasi risiko tingkat bunga dengan melakukan aktivitas lindung nilai 100% terhadap seluruh pinjamannya, baik cross currency swap maupun interest rate swap. g. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing, dikelola dengan cara: Menerapkan strategi lindung nilai (fully hedge policy) secara konsisten dengan melakukan transaksi cross currency swap sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap perubahan kurs yang terjadi di pasar. h. Risiko Atas Kebijakan Moneter, dikelola dengan cara: Menerapkan kebijakan keselarasan antara profil jatuh tempo piutang dengan profil jatuh tempo liabilitas (match funding gap policy). Melakukan kebijakan lindung nilai (hedging policy) dalam mengelola aset dan liabilitas Perseroan, sehingga walaupun terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga di pasar tidak akan menghambat Perseroan dalam memperoleh sumber dana dan mempengaruhi aktivitas maupun hasil usaha Perseroan. i.

Risiko Ekonomi, dikelola dengan cara:

Menerapkan aspek kehati-hatian dalam seluruh proses bisnisnya sesuai dengan etika bisnis yang ada, termasuk dengan menjalankan good corporate governance dan compliance.

40

V.

RISIKO USAHA

Dalam usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum telah disusun berdasarkan bobot tertinggi ke bobot terendah, yaitu: 1. Risiko Kredit Perseroan menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Adapun kendalakendala yang dihadapi oleh Perseroan dalam mengelola fasilitas pembiayaan kepada konsumen antara lain hilangnya unit kendaraan dan konsumen menunggak atau tidak membayar angsuran. Risiko ini timbul jika pembiayaan kepada konsumen tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen yang menurunkan pendapatan/kinerja Perseroan. 2. Risiko Menurunnya Nilai Pasar Risiko ini timbul apabila harga jual kembali kendaraan yang diambil alih lebih rendah dan pada nilai penjaminan konsumen sehingga hasil penjualan kendaraan yang diambil alih tersebut tidak dapat menutup seluruh kewajiban konsumen yang masih terutang sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan. 3. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga berupa ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembiayaan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan pembiayaan dapat mengakibatkan ketidaksesuaian pendanaan yang selanjutnya berpotensi menurunkan marjin pendapatan Perseroan. 4. Risiko Operasional Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perusahaan pembiayaan. Risiko ini mempengaruhi operasi dalam memproses transaksi usaha yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan kualitas pelayanan kepada konsumen dan dealer kendaraan bermotor yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan daya saing Perseroan. Di samping itu, Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya manusia yang sebagian besar terdiri dari analis kredit dan penagih yang jika tidak dikendalikan akan mempengaruhi operasi Perseroan yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan. 5. Risiko Persaingan Sektor usaha pembiayaan konsumen, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor makin diminati oleh para investor, mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini. Beralihnya fokus bisnis beberapa perusahaan pembiayaan dengan menitikberatkan pada sektor usaha pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor serta diijinkannya bank-bank untuk langsung memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan akan menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan ini. Semakin ketatnya persaingan akan menurunkan pendapatan Perseroan.

41

6. Risiko Tingkat Bunga Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, Perseroan memiliki hubungan yang erat terkait sumber dan kualitas pendanaan. Apabila terjadi kenaikan tingkat bunga pinjaman secara signifikan, akan mengakibatkan peningkatan beban operasional khususnya biaya dana. Kenaikan tingkat bunga pinjaman ini dapat mengakibatkan penurunan pasar otomotif, dimana sebagian besar pembelian kendaraan bermotor adalah secara kredit, yang sensitif terhadap perubahan suku bunga kredit dan dapat menurunkan pendapatan/kinerja Perseroan. 7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Perseroan menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi pada fluktuasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS dan Yen Jepang; sehingga Perseroan melakukan transaksi cross currency swap untuk mengubah pinjaman dengan suku bunga mengambang menjadi pinjaman dengan suku bunga tetap dan dari pinjaman dalam mata uang asing menjadi pinjaman dalam rupiah; dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian suku bunga dan mata uang asing yang timbul atas ketidakpastian arus kas dari pokok dan bunga atas pinjaman dan utang obligasi. Namun, peningkatan nilai tukar mata uang asing juga dapat menaikkan biaya lindung nilai yang mengakibatkan peningkatan beban bunga pembiayaan yang dapat menurunkan pendapatan/kinerja Perseroan. 8. Risiko atas Kebijakan Moneter Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Pemerintah mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Kebijakan uang ketat mengakibatkan sumber dana yang mengecil yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Sedangkan deregulasi akan melonggarkan sumber dana yang selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat bunga. Apabila Perseroan tidak melakukan upayaupaya untuk mengantisipasi perubahan kebijakan moneter, Perseroan mengalami hambatan dalam memperoleh sumber dana pada tingkat bunga yang menguntungkan. Situasi tersebut menurunkan aktivitas Perseroan maupun hasil usaha yang diperoleh. 9. Risiko Ekonomi Risiko ekonomi timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, terutama tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi, dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi nasional akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang akan mempengaruhi pendapatan Perseroan. Disamping risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan diatas, terdapat juga risiko investasi bagi investor pembeli Obligasi. Beberapa risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah : 1. Risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang disebabkan tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada saat jatuh tempo, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. 10. Risiko Pasar Perseroan menerapkan kebijakan risiko pasar, membangun sistem manajemen, mengawasi dan memitigasi risiko akibat perubahan terhadap suku bunga pinjaman dan nilai tukar. Perseroan juga menerapkan kebijakan Asset Liabilities Management (ALM), serta melakukan evaluasi secara periodik agar optimal dan risiko dapat dikelola dengan baik. ALM ini menjadi panduan penting bagi Perseroan dalam menghadapi gejolak pasar keuangan.

42

Perseroan menjaga likuiditas dengan cara mengelola aset dan hutang dengan sebaik-baiknya. Perseroan menjalin hubungan dengan berbagai bank dan pihak penyedia pinjaman, serta membangun alternatif pendanaan yang efektif, dengan cara memanfaatkan sumber-sumber dana dan instrumen keuangan yang sesuai dengan tujuan Perseroan. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I di awal 2016 sebagai alternative sumber pendanaan, untuk memanfaatkan pasar keuangan serta untuk memperkuat struktur keuangan Perseoran. Disamping itu Perseroan juga menjajaki kemungkinan joint financing dengan salah satu bank, untuk memperkuat pembiayaan dan menyebar risiko pembiayaan. MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

43

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH AUDITOR INDEPENDEN

TANGGAL

LAPORAN

Setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 8 April 2016 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan kejadian penting yang material dan relevan: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Randy Herjanto, SH., M.Kn. selaku pengganti dari Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta (“Akta PKR No.38/2016”), Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris: Wakil Presiden Komisaris: Komisaris Independen

Yasuhiro Yomoda Gunawan Geniusahardja Wiltarsa Halim*)

Direksi: Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Pemasaran Direktur Pemasaran Direktur Operasional Direktur Keuangan Dan Resiko *)

David Iskandar Naoki Tokuhisa Kurnadi Tandudjaja Shigeru Takayanagi*) Bambang Bodhianto Ryusuke Taniyama

Pengangkatan Wiltarsa Halim selaku komisaris independen Perseroan dan Shigeru Takayanagi selaku direktur Perseroan yang baru dimana akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).

Dewan Pengawas Syariah Ketua: Anggota: Anggota:

Hasanudin H. Basri Bermanda Siti Ma’rifah

Berdasarkan Resolusi circular Dewan Komisaris No 006/CommApp/Leg/IV/2016 14 April 2016, Dewan Komisaris telah menunjuk komite audit Perseroan sebagai berikut: Komite Audit: Ketua: Wiltarsa Halim Anggota: Benny Redjo Anggota: Thomas H. Secokusumo

44

tanggal

VII. 1.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN RIWAYAT SINGKAT

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT KDLC Bancbali Finance, berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 15 April 1994 yang dibuat di hadapan Ny. Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C2-7949 HT.01.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994 dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 850/A.PT/HKM/1994/ PN.JAK.SEL pada tanggal 28 Mei 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 19 Agustus 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5656/1994. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-06037 HT.01.04.TH.2006 tanggal 2 Maret 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 357/RUB 09-03/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, yang perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. C-06550 HT.01.04.TH.2006 tanggal 7 Maret 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 358/RUB.09.03/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 13 April 2006, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3909/2006, yang merubah isi seluruh anggaran dasar Perseroan, termasuk perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar mengenai perubahan nama Perseroan dari PT KDLC Bancbali Finance menjadi PT Toyota Astra Financial Services dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar mengenai modal dengan dilakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 277 tanggal 16 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-68514.AH.01.02.Tahun2008 tanggal 23 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0090566.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 14 November 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23728/2008 juncto Ralat Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23728a/2009 yang mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 72 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No. AHU-AH.01.10-11932 tanggal 9 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029750.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 April 2012, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada tanggal 1 Mei 2012 (“Akta PK No. 72/2012”), yang berisikan mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 85 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-08097.40.21.2014 tertanggal 4 Nopember 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar

45

Perseroan di bawah No. AHU-0114330.40.80.2014 tertanggal 4 Nopember 2014 yang mengubah Pasal 17 ayat 4 anggaran dasar mengenai kewenangan Direksi juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 59 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHUAH.01.03-0955325 tertanggal 7 Agustus 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3539293.AH.01.11.TAHUN 2015 tertanggal 7 Agustus 2015 (“Akta PK No. 59/2015”), yang mengubah antara lain pasal 14 ayat 1 mengenai Pimpinan Dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan pasal 19 ayat 1 dan 2 mengenai Dewan Komisaris juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU0942243.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 15 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3554212.AH.01. 11.TAHUN 2015 tanggal 15 September 2015 serta telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.03-0964699 tanggal 15 September 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU3554212.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 15 September 2015 (“Akta PK No. 41/2015”) yang mengubah pasal 3 ayat 1 dan 2 mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dan pasal 19 ayat 12 mengenai Dewan Pengawas Syariah juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 08 tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.030991163 tertanggal 23 Desember 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3598083.AH.01.11.TAHUN 2015 tertanggal 23 Desember 2015 (“Akta PK No. 08/2015”), yang mengubah pasal. 18 mengenai Rapat Direksi dan Pasal 21 mengenai Rapat Dewan Komisaris Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 420/ KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance. Perseroan telah mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, yang kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No. 13/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama Perseroan dari PT KDLC Bancbali Finance menjadi PT Toyota Astra Financial Services. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan mengutamakan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor merek Toyota yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation dan/atau afiliasinya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran kembali secara angsuran oleh konsumen. Perseroan memiliki izin usaha dalam bidang lembaga pembiayaan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 dinyatakan masih tetap berlaku bagi Perseroan dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-004/KM.12/ 2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT KDLC Bancbali Finance. 2.

PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 telah diungkapkan pada Prospektus sebelumnya dan Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015. Berdasarkan Akta Pernyataan PK No. 277/2008 juncto Akta Pernyataan PK No. 72/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

46

Nilai Nominal Rp 1.000 Per Saham Persentase Jumlah Nilai Nominal (%) Jumlah Saham (Rp) 2.000.000.000 2.000.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: a. PT Astra International Tbk b. Toyota Financial Services Corporation Jumlah Modal Ditempatkan Jumlah Modal Disetor Jumlah Saham Dalam Portepel

400.000.000 400.000.000 800.000.000 800.000.000 1.200.000.000

400.000.000.000 400.000.000.000 800.000.000.000 800.000.000.000 1.200.000.000.000

50,00 50,00 100,00

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak dilaksanakannya peningkatan modal tersebut tidak mengalami perubahan hingga pada tanggal penerbitan Prospektus ini. 3.

MANAJEMEN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Rapat No.38 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Randy Herjanto, SH., M.Kn., selaku pengganti dari Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta (“Akta PKR No.38/2016”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal penerbitan Prospektus ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Independen

: Yasuhiro Yomoda : Gunawan Geniusahardja : Wiltarsa Halim*)

Direksi Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: David Iskandar : Naoki Tokuhisa : Kurnadi Tandudjaja : Ryusuke Taniyama : Bambang Bodhianto : Shigeru Takayanagi*)

*) Pengangkatan Wiltarsa Halim selaku komisaris independen Perseroan dan Shigeru Takayanagi selaku direktur Perseroan yang baru dimana akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).

Berdasarkan Surat Keterangan No.38/IV/2016 tertanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Randy Herjanto, SH., M.Kn., selaku pengganti dari Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta, dinyatakan bahwa pemberitahuan atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang baru akan dilakukan setelah Shigeru Takayanagi dan Wiltarsa Halim memperoleh penetapan kelulusan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi terhadap ketentuan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dari para anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.05/2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (“Peraturan OJK No.30/2014”), kecuali Shigeru Takayanagi selaku direktur dan Wiltarsa Halim selaku Komisaris Independen PERSEROAN yang belum efektif berlaku dikarenakan belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

47

Dewan Komisaris Yasuhiro Yomoda Presiden Komisaris, 60 tahun. Warga Negara Jepang. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2015 sekarang. Bergabung dengan Grup Toyota sejak 1978 dan pernah menjabat berbagai jabatan di Toyota Group sebagai Domestic Sales Division Head Toyota Motor Corporation Company (1978-1983); Manager Toyota Motor Corporation Company (1983-1999); Executive Managing Director Toyota Motor Thailand (2000-2002); General Manager Toyota Motor Corporation (2003-2011); dan Senior Vice President di Toyota Financial Services Corporation (2012-2013). Saat ini menjabat sebagai Managing Officer of Toyota Financial Services Corporation (2013-sekarang). Menyelesaikan pendidikan jurusan Sociology di Hitotsubashi University pada tahun 1978. Gunawan Geniusahardja Wakil Presiden Komisaris, 60 tahun. Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2010. Bergabung dengan salah satu perusahaan dalam Astra Group, Astra Motor Sales (1981-1982). Menjabat berbagai jabatan di Astra Group, antara lain: Kepala Departemen Parts di Astra Motor Sales, Chief Executive Isuzu Sales Operation dan Daihatsu Sales Operation (1982-1997) dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director PT Astra Daihatsu Motor. Saat ini menjabat antara lain sebagai: Direktur PT Astra International Tbk. (2001-sekarang), Komisaris PT Toyota Astra Motor (2005-sekarang), Presiden Komisaris PT Astra Sedaya Finance (2006-sekarang) Wakil Komisaris Utama PT Bank Permata Tbk (2008-sekarang), PT Astra Honda Motor (2010-sekarang) dan PT Asuransi Astra Buana (2013-sekarang). Menyelesaikan pendidikan jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1981.

48

Wiltarsa Halim Komisaris Independen, 67 tahun. Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2016. Memulai karirnya sebagai Manager di PT United Tractors (1973-1986), Direktur Keuangan PT Komatsu Indonesia (1986-1991), Managing Director PT Swadaya Harapan Nusantara (1991-1993), Managing Director PT Tractor Nusantara (1991-1993), Direktur Keuangan & Administrasi PT Astra Daihatsu Motor (1993-2008), Ketua Komite Audit PT Astra Sedaya Finance (2008-April 2012), Komisaris Independen PT Astra Sedaya Finance (2008-April 2012), Ketua Komite Audit PT Federal International Finance (April 2012-April 2016), dan Komisaris Independen PT Federal International Finance (April 2012-April 2016). Saat ini menjabat antara lain sebagai: Anggota Komite Audit PT Astra Honda Motor (2008-sekarang), Anggota Komite Audit PT United Tractors (April 2012-sekarang), Anggota Komite Audit PT Asuransi Astra Buana (Agustus 2013-sekarang), Anggota Komite Kebijakan Resiko PT Asuransi Astra Buana (Agustus 2013-sekarang), Direktur Independen PT Acset Indonusa Tbk (April 2015-sekarang), dan Komisaris Independen PT Toyota Astra Financial Services (April 2016-sekarang). Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Akademi Teknik Nasional (ISTN) pada tahun 1973. Direksi David Iskandar Presiden Direktur, 51 tahun. Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Memulai karirnya sebagai Audit Senior Staff di Prasetio, Utomo & Co. (1987-1989); sebagai Internal Audit Department Head di PT Kalbe Farma Tbk. (1990-1991); sebagai Accounting Department Head di PT Kalbe Farma, Tbk. (1992-1993); lalu bergabung dengan Astra Group di PT Astra International, Tbk (sebagai Corporate Accounting Department Head (1994-1997) dan Accounting & Tax Division Head (1999-2003); serta pernah menjabat berbagai jabatan di Astra Group, antara lain: Finance & Administration Department Head PT Astra Sedaya Finance (2003-2005); Direktur PT Sedaya Pratama Finance (d/h. Estika Sedaya Finance) (2004-2006); Direktur Perseroan(20062010); Direktur PT Federal International Finance (2010-2014); Komisaris PT Astra Multi Finance (2010-sekarang); dan Presiden Direktur PT Matra Graha Sarana (2013-sekarang) Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1989.

49

Naoki Tokuhisa Wakil Presiden Direktur, 44 tahun. Warga Negara Jepang. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Memulai karirnya sebagai Officer di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (1994-2001); Senior Manager di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta Branch (2001-2007); Senior Manager di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.(2007-2008); Senior Manager di Toyota Financial Services Corporation (2008-2011); dan CFO and SVP Business Strategy di Toyota Financial Services India Ltd. (2011-2013). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Politik dari Waseda University pada tahun 1994. Kurnadi Tandudjaja Direktur, 54 tahun. Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006. Membawahi bidang Pemasaran dan Operasional. Bergabung dengan Astra Group di PT Astra International sebagai Salesman (1988-1989); Supervisor (1989-1991); Branch Manager (1991-2000); Deputy Operation Manager (2000-2002); Operation Manager (2002-2006), dan di Perseroan sebagai Marketing and Operation Director (2006-sekarang). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran dari Universitas Indonusa Esa Unggul pada tahun 2003. Ryusuke Taniyama Direktur, 35 tahun. Warga Negara Jepang. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015. Membawahi bidang Keuangan dan Resiko. Memulai karirnya sebagai Systems Engineer di Nomura Research Institute, Ltd (2003-2005), lalu bergabung dengan SBI Mortgage Co., sebagai member of Corporate Planning (2005); member of Audit Division di Deloitte Touche Tohmatsu LLC (2007-2011); dan sebagai Manager of Corporate Planning Group di Toyota Financial Services Corporation (2011 – 2014) dan sebagai Direktur Keuangan Perseroan(2015– sekarang). Memperoleh gelar Bachelor of Economics dari Keio University pada tahun 2003.

50

Bambang Bodhianto Direktur, 51 tahun. Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Bergabung dengan Grup Astra di Astra Credit Company sebagai Operation Manager Indonesia Timur (1997-2001); Retail Division Head (2001-2002); General Affair Head (2002-2005); Deputy GM (VP) Consumer Loan Division di PT BNI 46 Tbk (2005-2006); Risk Division Head di Perseroan(2006-2014); dan Human Resources Division Head di Perseroan(2010-2014). Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989.

Shigeru Takayanagi Direktur, 62 tahun. Warga Negara Jepang. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016. Memulai karirnya di Toyota Motor Corporation sebagai Staff (1976-1993) dan Manager (1984-1997), Executive Vice President Toyota Motor Philippines (1997-2000), Assistant General Manager Toyota Motor Corporation (2000-2003), Executive Vice President Toyota Motor Asia Pacific Singapore (2003-2008), dan Group Vice President Toyota Motor Sales USA (2008-2016). Memperoleh gelar Bachelor of Law di Keio University pada tahun 1976. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain. Sekretaris Perusahaan Sehubungan pemenuhan Peraturan Bapepam dan LK No. IX. I.4, Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 025/SK-DIR/HRD/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 juncto surat keputusan No. TAFS-HRD/0758/06/2015 tanggal 23 Juni 2015, dimana Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Ferdinan Agustinus sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2014, tugas pokok Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut: Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat, penyampaian laporan kepada OJK, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS serta rapat Direksi/Dewan Komisaris, dan pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi/Dewan Komisaris. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi UUPM. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

51

Komite Audit Pembentukan Komite Audit Perseroan yang saat ini menjabat sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2014 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang perubahan terakhir kali dilakukan pada tanggal 15 Februari 2013. Pada tanggal Prospektus, berdasarkan Circular Written Resolutions of The Board of Commissioners of PT Toyota Astra Financial Services No. 006/CommApp/Leg/IV/2016 tanggal 14 April 2016, Komisaris Perseroan telah membentuk komite audit yang terdiri dari: Ketua Anggota Anggota

: : :

Wiltarsa Halim Benny Redjo Thomas H. Secokusumo

Komite audit tersebut berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018. Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan: Benny Redjo Anggota Komite Audit, 55 tahun. Warga Negara Indonesia. Menjadi Anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2016. Memulai karirnya sebagai General Manager di PT Astra International Tbk. (1992–1997), lalu sebagai Director of Finance di PT Astra Autoparts Tbk. (1997–2000), Director of Finance and Administration Support di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (2000-2003), anggota Komite Audit di PT Unilever Indonesia Tbk, (2004sekarang), Secretary General di Association of Priority Channel Companies (2006-2012), Founder/anggota Dewan Penasihat di Yayasan Bhakti ILUNI FE UI (2007-sekarang), Advisor di PT Argo Manunggal International (2012-sekarang), Komisaris di PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills (2012-2014), dan Komisaris Independen di PT Astra Aviva Life (2014-sekarang). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi – Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985, Master of Business Administration dari University of Southern California, USA pada tahun 1991, dan Master of Accounting dari University of Southern California, USA pada tahun 1992. Thomas H. Secokusumo Anggota Komite Audit, 51 tahun. Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak April 2016. Memulai karirnya sebagai External Auditor di SGV Utomo (1986–1988), lalu sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Indonesia (1987–Sekarang), Dosen di Magister Manajemen Universitas Indonesia (1990sekarang), Direktur Keuangan dan Administrasi di Magister Akuntansi Universitas Indonesia (19972003), Academic Secretary for Quality for Undergraduate Project in Accounting Program di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1998-2003), Dosen di Magister Manajemen Universitas Udaya (1998-2006), Dosen di Pelatihan Sistem Manajemen Biaya Universitas Sumatera Utara (1998-2013), Anggota Komite Audit di PT Dirgantara Indonesia (Oktober 2003-Oktober 2005), Dosen di Magister Akuntansi Universitas Riau (2006-2011), Dosen di Blemba Program School of Business Management Institut Teknologi Bandung (2009-sekarang), Dosen di Magister Akuntansi Universitas Indonesia (2006-sekarang), anggota Komite Audit di PT Federal International Finance (Juli 2010-2012), anggota Komite Audit di PT Surya Artha Nusantara Finance (Juni 2011-2014), anggota Komite Audit di PT Astra Autoparts Tbk. (Juni 2011-2015), anggota Komite Audit di PT Tigaraksa Satria Tbk. (Maret 2006-Maret 2013 dan Maret 2014-sekarang), Komisaris Independen di PT Adi Sarana Armada (September 2012-sekarang), Komisaris Independen di PT Astra Aviva Life (November 2015-sekarang), dan anggota Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional Ikatan Akuntan Indonesia (2015-sekarang). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi - Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1982-1987, Master of Business Administration in Finance dari University of Wisconsin, USA pada tahun 1988-1990, dan Master of Science in Marketing dari University of Wisconsin, USA pada tahun 1988-1990.

52

Dalam menjalankan fungsinya. Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan kuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan; Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee; melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut: Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Audit Internal Perseroan telah memiliki piagam audit internal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan berdasarkan Toyota Astra Financial Services Internal Audit Charter tertanggal 1 April 2015 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, dan Perseroan telah mengoperasikan satu unit Audit Internal atau Satuan Pemeriksa Internal (SPI) yang dipimpin oleh seorang Corporate Internal Audit Departement Head, dijabat oleh Syafitri sejak tahun 2011 sampai sekarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 011A/SKDIR/HRD/IV/2011 tanggal 8 April 2011. Dalam melaksanakan tugasnya, unit Audit Internal ini berpedoman pada Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter). Internal Audit Charter ini adalah otorisasi manajemen Perseroan dalam pelaksanaan audit internal. Piagam ini menjelaskan pelaporan Audit Internal organisasi dan mendefinisikan perannya dalam grup Toyota Financial Services selaku pemegang saham. Standar, kebijakan, prosedur dan praktik administratif Internal Audit lainnya didokumentasikan dalam Internal Control Manual. Tanggung jawab utama unit Audit Internal adalah: Membantu manajemen Perseroan dalam menyusun perencanaan tahunan Perseroan, termasuk identifikasi audit, memberi fleksibiltas dalam rangka mengakomodasi pelaksanaan proyek khusus dan menentukan alokasi waktu agar dapat berpartisipasi dalam audit global. Melakukan pemeriksaan audit tepat waktu secara efisien dan efektif. Melapokan isu-isu yang signifikan, meneliti, mengevaluasi serta melaporkan kelemahan pengendalian internal maupun peluang yang ada.

53

Menindak lanjuti dan melaporkan status dari recana tindakan manajemen dalam pengendalian terhadap isu-isu yang material serta memberikan saran dan solusi untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal. Mengkoordinasikan tugas team audit internal dengan pihak audit eksternal sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan. Melaporkan status rencana dan implementasi audit tahunan. Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK No. 34/2014”), berdasarkan PT Toyota Astra Financial Services Guidelines For Nomination And Remuneration Functions dinyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab komite nominasi dan remunerasi dipegang oleh Dewan Komisaris Perseroan. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp 267 juta, Rp 267 juta, dan Rp 246 juta. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp 18.509 juta, Rp 17.374 juta, dan Rp 15.206 juta. Hal ini ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Dewan Pengawas Syariah Merujuk pada surat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia No. U393/DSN-MUI/XI/2012 tanggal 17 Nopember 2012 (Surat Rekomendasi) Perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, Perseroan telah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang dibentuk berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Rapat No.38 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Randy Herjanto, SH, M.Kn pengganti dari Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, dimana susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: Ketua Anggota Anggota

: Hasanudin; : Siti Ma’rifah; : H. Basri Bermanda.

Masa berlaku Dewan Pengawas Syariah adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2018. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan OJK No.30/POJK/2015 dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilakukan oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Peraturan OJK No.30/POJK/2015. 4.

SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Desember 2015 Perseroan memiliki karyawan sebanyak 899 orang. Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut: a. Menurut Jenjang Pendidikan: Jenjang Pendidikan

31 Desember 2011

2012

2013

2014

2015

13

20

20

20

19

Diploma (D3)

159

117

117

115

117

Sarjana (S1) & Pasca Sarjana (S2)

514

586

617

672

764

Jumlah

686

723

754

807

890

SLTA

54

b. Menurut Jenjang Manajemen 31 Desember

Jenjang Manajemen

2011

2012

2013

2014

2015

4

4

4

6

6

Managerial

26

27

29

28

29

Supervisor

102

126

138

140

159

Staf

554

566

583

633

696

Jumlah

686

723

754

807

890

Direksi

c.

Menurut Jenjang Usia: (2015 di sebelah kiri) 31 Desember

Jenjang Usia

2011

2012

2013

2014

2015

18 – 25 tahun

61

97

95

135

173

26 – 35 tahun

552

558

563

539

552

36 – 45 tahun

65

61

87

121

151

46 – 55 tahun

7

6

8

12

14

Lebih dari 55 tahun

1

1

1

0

686

723

754

807

890

Jumlah

d. Menurut Status Karyawan 31 Desember

Status Karyawan

2011

2012

2013

2014

2015

Karyawan Tetap

531

615

639

665

723

Karyawan Kontrak

155

108

115

142

167

Jumlah

686

723

754

807

890

Saat ini Perseroan memiliki 3 (tiga) orang tenaga kerja asing berkedudukan di Indonesia dalam jabatannya selaku direksi Perseroan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tenaga kerja asing tersebut: No.

Nama

Jabatan

Warga Negara

No. Surat Ijin

1

Naoki Tokuhisa

Wakil Presiden Direktur

Jepang

KITAS: 2C21JD1169-Q IMTA: 466/11.5IMTA/ODS/31/ 1.837/2016

2

Ryusuke Taniyama

Direktur

Jepang

KITAS: J1U1NPT36788 IMTA: 31/11.5 IMTA/31/-1.837/2016

3

Shigeru Takayanagi

Direktur

Jepang

KITAS dan IMTA sedang dalam Proses Permohonan

Masa Berlaku

14 April 2017

5 Februari 2017

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan telah menyesuaikan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) pada masing-masing Kantor Cabang. Selain itu dalam upaya pengelolaan Sumber Daya Manusia, Perseroan secara intensif menyelenggarakan program pengembangan kompetensi dan keahlian karyawan. Untuk mewujudkan sistem remunerasi yang kompetitif dan mengacu kepada Undang-undang/Peraturan Pemerintah yang berlaku, Perseroan juga menyediakan berbagai tunjangan, fasilitas dan sarana fisik lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan yaitu:

55

      

Tunjangan makan dan transportasi; Tunjangan dan fasilitas kesehatan berupa, penggantian uang pengobatan dan perawatan bagi karyawan serta anggota keluarganya; Program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi seluruh karyawan; Dana Pensiun; Fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor; Fasilitas olah raga dan kegiatan rekreasi; serta Fasilitas tempat dan kegiatan peribadatan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep.460/PHIJSK-PKKAD/PP/V/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan yang mulai berlaku tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. 5.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

BOC

Sharia Advisory Council (DPS)

Audit Committee

President Commissioner Yasuhiro Yomoda

Chairman DR H. Hasanuddin, M.Ag

Members 1.Drs. H. Basri Bermanda, MBA 2.Dra. Hj. Siti Ma’rifah,MM,MH.

Chairman Harry Wiguna

Vice President Commissioner Gunawan Geniushardja

Audit Committee 1. Candelario Tambis 2. Lindawati Gani

Independent Commissioner Harry Wiguna

President Director David Iskandar Vice President Director Naoki Tokuhisa

Corp. Legal Secretary

Marketing Director Kurniadi Tandudjaja

Compliance Dept

Operation Director Bambang Bodhianto

Deputy Marketing Director Wisnu Kusumawardhana

Marketing Division

Corp. Planning & Improvement

Service Experience & Cust Retention Division

Business & Product Development Dept

Service Experience Dept

Marketing Com & Channel Dev Dept

Customer Retention Dept

Risk Director Ryusuke Taniyama

Nat Acquisition Dept

Nat AR Mgt Dept

Sharia Business Unit

Nat Recovery Dept

Operation Division Area 1

Operation Division Area 2

Corp.Internal Audit

Risk Mgmt Division

Operation Division Area 3

Fleet Dept

HR & ITGA Director David Iskandar

Finance Director Ryusuke Taniyama

Finance & Treasury Division

FPA & Accounting Division

IT & GA Division

HR Division

Credit Risk Dept

Treasury Dept

Fin Plan Analysis Dept

IT App Dev Dept

HR Org & Performance Dept

Market & Operation Risk Dept

FAD Dept

Accounting & Tax Dept

IT Infra & Operation Dept

HR Recruitment & PD Dept

IT Planning & Governance Dept

HR Reward & Relation Dept

Procurement & Asset Mgt Dept

Daihatsu DRM Dept

Toyota DRM Dept

56

6.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

6.1. PT Astra International Tbk. (“AI”) a. Pendirian AI didirikan dengan nama PT Astra International Incorporated berdasarkan Akta Pendirian No. 67, tanggal 20 Februari 1957 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, dahulu Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan ketetapan No. J.A.5/53/5, tanggal 1 Juli 1957 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1289, tanggal 20 Juli 1957 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1117. Anggaran Dasar PT Astra International Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 21 tanggal 17 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHUAH.01.03-0989934 tanggal 21 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3596221.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015. b. Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 28 April 2015, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0930356 tanggal 7 Mei 2015; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU3502216.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Astra International Tbk yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkan Prospektus ini adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen

: : : : : : : : : : :

Budi Setiadharma Anthony John Liddell Nightingale Mark Spencer Greenberg Benjamin William Keswick Chiew Sin Cheok David Alexander Newbigging Jonathan Chang Sidharta Utama Mari Elka Pangestu Muhamad Chatib Basri Kyoichi Tanada

Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen Presiden Direktur

: : : : : : : : : : :

Prijono Sugiarto Suparno Djasmin Djoko Pranoto Santoso Widya Wiryawan Sudirman Maman Rusdi Simon Collier Dixon Johannes Loman Djony Bunarto Tjondro Bambang Widjanarko Eddy Santoso Gunawan Geniusahardja Prijono Sugiarto

57

c. Permodalan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra International Tbk No. 61, tanggal 27 April 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., Mkn., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHUAH.01.03-0930356 tanggal 7 Mei 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0041696.AH.01.09.Tahun 2012 pada tanggal 09 Mei 2012 dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham PT Astra International Tbk pada tanggal 31 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek PT Astra International Tbk, struktur permodalan dan susunan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor: a. Jardine Cycle & Carriage Limited b. Masyarakat lainnya Jumlah Modal Ditempatkan Jumlah Modal Disetor Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp 50,- per Saham Jumlah Nilai Jumlah Saham Nominal (Rp) 60.000.000.000 3.000.000.000.000 20.288.255.040 20.195.298.100 40.483.553.140 40.483.553.140 19.516.446.860

1.014.412.752.000 1.009.764.905.000 2.024.177.657.000 2.024.177.657.000 975.822.343.000

Persentas e (%) 50,11 49,89 100,00

d. Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 24 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Masjuki, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan No. 012/AN. 01.03/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008, pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana perubahannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-56114.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0076736.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 17 Maret 2009 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7879/2009, maksud dan tujuan PT Astra International Tbk adalah berusaha dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, AI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: i.

ii.

iii. iv. v. vi. vii.

Menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau, daerah serta lokal, bergerak dalam bidang ekspor-impor, franchise (waralaba) bertindak sebagai penyalur dari berbagai macam barang dagangan dan bertindak sebagai grosir, leveransir/pemasok, agen, komisioner, distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali keagenan dalam bidang perjalanan; Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang perindustrian antara lain industri kendaraan bermotor, industri komponen kendaraan bermotor, industri alat-alat berat, industri perkayuan, industri elektronik, industri sepatu, industri batu bara, industri teknologi informasi dan industri telekomunikasi, komputer (perangkat lunak dan keras) serta agro industri; Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertambangan pada umumnya; Mengusahakan pengangkutan umum, antara lain dengan mempergunakan bus dan truk serta kendaraan bermotor lainnya; Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan; Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, penjualan, penatausahaan dan jasa gedung-gedung perkantoran, perumahan dan bangunanbangunan lainnya termasuk segala fasilitasnya serta pembangunan jalan-jalan; Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan, kecuali jasa dan konsultan dalam bidang hukum dan pajak.

58

e. Ikhtisar Keuangan Pokok Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Astra International pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011 yang diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian Astra Internasional yang telah diaudit yang tidak tercakup dalam Prospektus. Laporan keuangan konsolidasian Astra Internasional untuk periode yang disebut di atas adalah dokumen yang tersedia untuk umum yang dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). (dalam jutaan Rupiah, kecuali Rasio keuangan)

Keterangan Jumlah aset Jumlah liabilitas Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Jumlah ekuitas Pendapatan bersih Laba tahun/periode berjalan Laba yang diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Rasio keuangan: Laba bersih terhadap ekuitas(%) Laba bersih terhadap aset(%)

2011 154.319 78.481

2012 182.274 92.46

31 Desember 2013 213.994 107.806

60.449

71.201

83.938

95.494

102.043

15.389 75.838 162.564 21.077

18.613 89.814 188.053 22.742

22.250 106.188 193.88 22.297

24.490 120.187 201.701 22.131

24.693 126.533 184.196 15.613

17.785 3.292

19.421 3.321

19.417 2.88

19.191 2.940

14.464 1.149

28%

25%

21%

18%

12%

14%

12%

10%

9%

6%

2014* 236.027 115.840

2015 245.435 118.902

*Disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) - Imbalan Kerja

6.2. Toyota Financial Services Corporation (“TFSC”) a. Pendirian TFSC didirikan dengan akta Certificate of Corporate Registration No. 1800-01049410 tanggal 7 Juli 2000 berdasarkan Hukum Negara Jepang dan memiliki domisili hukum di Nagoya, Jepang. b.

Pengurusan dan Pengawasan Susunan Direksi dan Komisaris TFSC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Anggota Anggota Anggota Anggota

: : : :

Eizo Sugiura Masaki Nakatsugawa Masakuni Mori Toyomitsu Ikeshima

Direksi Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur

: Riki Inuzuka : Takuji Ikuta : Takahiko Ijichi : Tetsuya Otake

59

c. Permodalan Struktur permodalan TFSC adalah sebagai berikut: a. Modal Dasar terdiri dari 4.680.000 saham b. Modal Ditempatkan terdiri dari 1.570.500 saham dengan nilai ¥78,525,000,000 c. Modal Setor terdiri dari 1.570.500 saham dengan nilai ¥78,525,000,000 Susunan pemegang saham TFSC adalah sebagai berikut: Keterangan

Jumlah Saham

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Toyota Motor Corporation Jumlah Modal Ditempatkan Jumlah Saham Dalam Portepel

4.680.000 1.570.500 1.570.500 3.109.500

Jumlah Nilai Nominal (¥) 78.525.000.000 78.525.000.000

Persentase (%)

100,00 100,00

d. Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha Maksud dan Tujuan TFSC berdasarkan akta Certificate of Corporate Registration No. 180001049410 tanggal 7 Juli 2001 adalah untuk memegang saham dari setiap anak perusahaan dan afiliasinya yang bergerak di bidang keuangan tertentu serta untuk mengontrol dan mengelola kegiatan usaha dari setiap perusahaan-perusahaan tersebut. Kegiatan usaha utama dari TFSC terfokus pada penyediaan jasa keuangan sehubungan dengan merek Toyota. TFSC melalui anak perusahaan dan afiliasinya telah melakukan kegiatan usaha di berbagai wilayah seperti Jepang, Amerika Utara, Eropa, Asia dan wilayah lainnya. Para pesaing utama TFSC adalah bank umum dan perusahaan/ lembaga jasa keuangan lainnya. Kegiatan usaha dari TFSC sebagai holding company adalah merumuskan rencana dan strategi, keuangan usaha anak perusahaan dan afiliasinya, menerapkan pengelolaan manajemen risiko dan laba anak perusahaan dan afiliasinya serta mempromosikan usaha keuangan yang efisien e. Ikhtisar Keuangan Pokok (dalam jutaan yen, kecuali ROE dan ROA)

Keterangan Jumlah Aset Jumlah Liabilitas Jumlah Ekuitas Jumlah Pendapatan Jumlah Beban Laba Bersih ROE (%) ROA (%)

2013

377.535 59.533 318.001 173.828 8.131 162.949 51,24% 43,16%

60

31 Maret 2014

438.829 8.789 430.039 123.457 9.397 110.478 25,69% 25,18%

2015 542.196 10.014 532.181 114.146 10.197 101.148 19,01% 18,66%

7. STRUKTUR DAN KETERANGAN TENTANG GROUP Diagram hubungan kepemilikan saham Perseroan dengan pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum sampai dengan kepemilikan individu. Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham

*Lainnya (semua <10%)

*Lainnya (semua <10%)

*Lainnya (semua <10%)

*Lainnya (semua <10%)

*Masyarakat

Hubungan Kepengurusan, pengawasan, kepemilikan dan Afiliasi Peseroan dengan pemegang saham Perseroan Nama

PT Toyota Astra Financial Services Yasuhiro Yomoda Presiden Komisaris Gunawan Geniusahardja Wk. Presiden Komisaris Wiltarsa Halim Komisaris Independen David Iskandar Presiden Direktur Naoki Tokuhisa Wakil Presiden Direktur Kurnadi Tandudjaja Direktur Ryusuke Taniyama Direktur Bambang Bodhianto Direktur Shigeru Takayanagi Direktur Riki Inuzuka Takuji Ikuta Takahiko Ijichi Tetsuya Otake Eizo Sugiura Masaki Nakatsugawa Masakuni Mori Toyomitsu Ikeshima Budi Setiadharma Sidharta Utama Mari Elka Pangestu Muhammad Chatib Basri Kyoichi Tanada Anthony John Liddell Nightingale Benjamin William Keswick Mark Spencer Greenberg Chiew Sin Cheok Jonathan Chang -

61

PT Astra International Tbk Direktur Independen Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

Toyota Financial Services Corporation Managing Officer Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Dewan Audit dan Pengawas Dewan Audit dan Pengawas Dewan Audit dan Pengawas Dewan Audit dan Pengawas -

Nama David Alexander Newbigging Prijono Sugiarto Djoko Pranoto Santoso Widya Wiryawan Sudirman Maman Rusdi Simon Collier Dixon Johannes Loman Bambang Widjanarko Santoso Djony Bunarto Tjondro

-

PT Toyota Astra Financial Services

PT Astra International Tbk Komisaris Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

-

Toyota Financial Services Corporation

7.1. PT Astra International Tbk.

- Mobil - Sepeda Motor - Komponen - Lain-lain

- Mesin Konstruksi - Kontraktor Penambangan - Pertambangan

- Pembiayaan Mobil - Pembiayaan Motor - Pembiayaan Alat Berat - Asuransi Umum - Perbankan

- Agribisnis

Nama Perusahaan Astra Motor I – Motorcycle PT Astra Honda Motor PT Suryaraya Rubberindo Industries Astra Motor II – Toyota PT Toyota Astra Motor Astra Motor III - Automotive Non Toyota PT Astra Daihatsu Motor PT Astra Multi Truck Indonesia, d/h PT Astra Nissan Diesel Indonesia PT Fuji Technica Indonesia PT Gaya Motor PT Inti Pantja Press Industri PT Isuzu Astra Motor PT Pulogadung Pawitra Laksana PT Tjahja Sakti Motor Vietindo Daihatsu Automotive Corporation Astra Motor IV – Component PT Astra Otoparts Tbk., beserta anak perusahaannya Astra Heavy Equipment PT United Tractors Tbk., beserta anak perusahaannya PT Traktor Nusantara Astra Resources – Agribusiness PT Astra Agro Lestari Tbk., beserta anak perusahaannya Astra System I – Information Tecnology PT Astra Graphia Tbk. PT Astra Graphia Information Technology

62

-Infrastruktur Umum - Mata Rantai Logistik

-Solusi Dokumen - Solusi IT

Nama Perusahaan Astra System II – Infrastructure & Logistic PT Astratel Nusantara PT Gresik Distribution Terminal PT Indonesia Network PT Intertel Nusaperdana PT Marga Mandalasakti PT Marga Trans Nusantara PT PAM Lyonnaise Jaya PT Sedaya Multi Investama PT Toyofuji Logistics Indonesia PT Transutama Arya Sejahtera PT Balai Lelang Serasi PT Daya Mitra Serasi PT Harmoni Mitra Utama PT Serasi Autoraya (TRAC) PT Serasi Transportasi Nusantara PT Serasi Logistics Indonesia PT Toyofuji Serasi Indonesia PT United Automobil 90 Utama PT Serasi Mitra Mobil PT Serasi Shipping Indonesia Astra Finance PT Astra Auto Finance PT Astra Mitra Ventura PT Astra Multi Finance PT Astra Sedaya Finance PT Asuransi Astra Buana PT Bank Permata Tbk. PT Federal International Finance PT Komatsu Astra Finance PT Pratama Sedaya Finance PT Samadista Karya PT Sedaya Pratama PT Staco Estika Sedaya Finance PT Stacomitra Graha PT Surya Artha Nusantara Finance PT Swadharma Bhati Sedaya Finance PT Toyota Astra Financial Services PT Garda Era Sedaya Lain-Lain

PT Arya Kharisma PT Brahmayasa Bahtera PT Suryaraya Prawira

Perseroan tergabung dalam divisi jasa keuangan Astra Group, yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor.

63

7.2. Toyota Financial Services Corporation Americas • • • • • • •

Toyota Motor Credit Corporation (United States) Toyota Credit Canada Inc. (Canada) Toyota Credit de Puerto Rico Corporation (Puerto Rico) Toyota Services de Mexico, S.A. de C.V. (Mexico) Banco Toyota do Brasil S.A. (Brazil) Toyota Services de Venezuela, C.A. (Venezuela) Toyota Compania Financiera de Argentina S.A. (Argentina)

•

Europe & Africa

TOYOTA FINANCIAL SERVICES CORPORATION

• • • • • • • • • • • • • • •

Toyota Financial Services (U.K.) Plc (United Kingdom) Toyota Kreditbank GmbH (Germany) Toyota Financial Services France (France) Toyota Financial Services Italy (Italy) Toyota Financial Services Espana (Spain) Toyota Financial Service Norway (Norway) Toyota Financial Services Danmark A/S (Denmark) Toyota Financial Services Sweden (Sweden) Toyota Finance Finland Oy (Finland) Toyota Financial Services Czech s.r.o. (Czech Republic) Toyota Financial Services Hungary Rt. (Hungary) Toyota Bank Polska S.A. (Poland) Toyota Financial Services Slovakia s.r.o (Slovakia) Toyota Financial Services South Africa (Pty) Ltd. (South Africa) AO Toyota Bank (Russia)

Asia & Oceania • • • • • • • • • • • • •

Toyota Finance Australia Limited (Australia) Toyota Leasing (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) Toyota Capital Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia) Toyota Finance New Zealand Limited (New Zealand) Toyota Financial Services Philippines Corporation (Philippines) PT Toyota Astra Financial Services (Indonesia) Toyota Motor Finance (China) Company,Limited (China) Toyota Motor Leasing (China) Company Limited (China) Toyota Financial Services Korea Co., Ltd. (South Korea) Hotai Finance Corporation (Taiwan) Toyota Financial Services Vietnam Company Limited (Vietnam) Toyota Financial Services India Ltd (India) Toyota Motor Finance Services Kazakhstan MFO LLP (Kazakhstan)

Japan

• Toyota Finance Corporation

Other Financial Services

• Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (Netherlands)

Perseroan masuk ke dalam zona Asia Pasifik, dimana Perseroan merupakan cabang ke-31 dari Toyota Financial Services yang beroperasi secara global di 34 negara.

64

8.

PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara apapun baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan perpajakan serta tidak terdaftar sebagai termohon dalam perkara kepailitan atau telah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan pihak lain di badan-badan peradilan. Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun yang mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan. 9.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman No.

Keterangan

1

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Tanpa Jaminan IDR 1.2 triliun

2

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 355 juta

3

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 30 juta

4

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 110 juta

5

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Senilai IDR 1 triliun

6

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 50 juta

7

Fasilitas Pinjaman Dengan SBLC Senilai Rp288 miliar

8

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai Rp300 miliar

9

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 120 juta

No.Perjanjian

Pihak Ketiga

Surat tertanggal 30 Juni Deutsche Bank AG 2006 yang diubah terakhir Jakarta dengan Surat tanggal 02 April 2015 Revolving Credit Citibank, N. A., Jakarta Agreement tanggal 16 April 2007 juncto perubahan terakhir Amendment of Revolving Credit Agreement tanggal 13 April 2015 Short Term Revolving The Shizuoka Bank, Credit Facility Letter Ltd. Hong Kong tanggal 2 Mei 2012 juncto Branch Amendment of Short Term Revolving Credit Facility tanggal 29 April 2015 Credit Agreement No.BSMI PT Bank Sumitomo 0089 tanggal 5 September Mitsui Indonesia 2007 juncto perubahan terakhir Credit Ageement tanggal 3 Agustus 2015 schedule 030 Credit Agreement No.BSMI PT Bank Sumitomo 0089 tanggal 5 September Mitsui Indonesia 2007 juncto perubahan terakhir Credit Ageement tanggal 25 Nopember 2015, Schedule 032 Loan Agreement PT Bank Mizuho No.285/LA/MZH/0606 Indonesia tanggal 22 Juni 2006 juncto perubahan terakhir Amendment No.581AMD/MZH/0615 to The Loan Agreement tanggal 22 Juni 2015 Credit Agreement Bangkok Bank, Jakarta No.70/V/09 tanggal 14 Juli 2009 juncto perubahan terakhir Amendment of Credit Agreement No.99/V/2015 tanggal 12 Juni 2015

Jangka Waktu Perpanjangan otomatis

Bentuk Hubungan Afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi

Sampai dengan tanggal 16 April 2020

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Sampai dengan tanggal 1 Mei 2017

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Sampai dengan tanggal 29 Juli 2016

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Sampai dengan tanggal 30 November 2016

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Sampai dengan tanggal 22 Juni 2016

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Sampai dengan tanggal 30 April 2016 (Perseroan berencana akan memperpanjang jangka waktu Perjanjian apabila masa berlakunya telah berakhir) Advice Letter Bangkok Bank, Jakarta Sampai dengan No.JK/CD/07/118 tanggal tanggal 30 April 2016 25 April 2007 juncto (Perseroan berencana perubahan terakhir akan memperpanjang Amendment of Advice jangka waktu Letter No.JK/CD/15/503 Perjanjian apabila tanggal 12 Juni 2015 masa berlakunya telah berakhir) Perjanjian Pemberikan The Hongkong and Sampai dengan Fasilitas Perbankan Shanghai Banking tanggal 30 September Korporasi Corporation Ltd 2016 No.JAK/110024/U/ 101020

Tidak terdapat hubungan afiliasi

65

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Tidak terdapat hubungan afiliasi

No.

10

11

12 13

14 15 16 17

Keterangan

tanggal 18 Januari 2011 jucto Amandment No.JAK/150904/U/ 150826 tanggal 7 Oktober 2015 Fasilitas Pinjaman Credit Agreement tanggal Tanpa Jaminan Senilai 17 Desember 2008 jo Rp600 miliar schedule of the Credit Agreement No.15-0407 L1 tanggal 24 Agustus 2015 Fasilitas Pinjaman Credit Agreement tanggal Tanpa Jaminan Senilai 21 Mei 2008 jo Amendment Rp400 miliar to Schedule of the Credit Agreement No.15-00407 LN tanggal 24 Agustus 2015 Fasilitas Pinjaman Credit Agreement No. 13Jangka Panjang Senilai 08174LT tanggal 11 USD 50 juta Desember 2013 Fasilitas Pinjaman Credit Agrement No.14Jangka Panjang Senilai 1198LN & 14-1199LN USD 100 juta tanggal 20 Februari 2015 jo Amendment to Credit Agrement No.16-0026LN & 16-9002LN tanggal 20 Februari 2016 Fasilitas Pinjaman Long-Term Credit Tanpa Jaminan Senilai Agreement tanggal 26 USD 50 juta September 2013 Fasilitas Pinjaman Uncommitted-Term Loan Tanpa Jaminan Senilai Facility Agreement tanggal USD 50 juta 25 Maret 2014 Fasilitas Pinjaman Uncommitted-Term Loan Tanpa Jaminan Senilai Facility Agreement tanggal USD 50 juta 29 Desember 2015 Fasilitas Pinjaman Long-Term Credit Tanpa Jaminan Senilai Agreement tanggal 8 USD 30 juta November 2013

18

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 30 juta

19

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 50 juta

20

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 50 juta

21

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 50 juta

22

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 10 juta

23

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai IDR 75 miliar

24

Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 20 juta Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 30 juta Fasilitas Pinjaman

25 26

No.Perjanjian

Pihak Ketiga

Jangka Waktu

Bentuk Hubungan Afiliasi

The Bank of TokyoMitsubishi, UFJ, Ltd, Jakarta

Sampai dengan tanggal 19 Mei 2016

Tidak terdapat hubungan afiliasi

The Bank of TokyoMitsubishi, UFJ, Ltd, Jakarta

Sampai dengan tanggal 19 Mei 2016

Tidak terdapat hubungan afiliasi

The Bank of TokyoMitsubishi, UFJ, Ltd, Jakarta The Bank of TokyoMitsubishi, UFJ, Ltd, Jakarta

Sampai dengan 5 Juni 2017

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Sampai dengan 20 Februari 2017

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Sumitomo Mitsui Trust Sampai dengan 29 Bank, Limited. September 2017 Singapore Branch Sumitomo Mitsui Trust Sampai dengan 29 Bank, Limited. Maret 2018 Singapore Branch Sumitomo Mitsui Trust Sampai dengan 30 Bank, Limited. September 2019 Singapore Branch Mitsubishi UFJ Trust Sampai dengan 10 and Banking Januari 2017 Corporation Singapore Branch Long-Term Credit Mitsubishi UFJ Trust Sampai dengan 7 Agreement tanggal 28 and Banking Maret 2017 Februari 2014 Corporation Singapore Branch Long-Term Credit Mitsubishi UFJ Trust Sampai dengan 31 Juli Agreement tanggal 24 Juni and Banking 2018 2014 Corporation Singapore Branch Long-Term Credit Mitsubishi UFJ Trust Sampai dengan 29 Agreement tanggal 17 and Banking Januari 2018 Desember 2014 Corporation Singapore Branch Loan Agreement tanggal 5 Mitsubishi UFJ Trust Sampai dengan 30 Juni 2015 and Banking September 2019 Corporation Singapore Branch Term Loan Agrement The Chiba Bank, Ltd Sampai dengan 22 No.14-1198LN & 14Hong Kong Branch April 2018 1199LN tanggal 22 April 2015 Akta Perjanjian Pemberian PT Bank National Sampai dengan 29 Fasilitas Money Market Nobu Tbk September 2016 No.116 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH, MKn Notaris di Jakarta Utara Credit Agreement No. Bank of America, N.A. Sampai diakhiri oleh 34442-01/VI/2014 tanggal Cabang Jakarta Bank 23 Juni 2014 Credit Facility PT Bank Mizuho 28 Pebruari 2017 No.184/MA/MZH/0214 Indonesia tanggal 28 Februari 2014 Bond Purchase Agreement Sumitomo Mitsui 3 Pebruari 2017

66

Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi

Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat hubungan afiliasi Tidak terdapat

No.

27 28 29

Keterangan

No.Perjanjian

Pihak Ketiga

Tanpa Jaminan Senilai USD 50 juta Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 50 juta Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 50 juta Fasilitas Pinjaman Tanpa Jaminan Senilai USD 50 juta

Tanggal 29 Januari 2014

Banking Corporation cabang Singapura Sumitomo Mitsui Banking Corporation cabang Singapura Sumitomo Mitsui Banking Corporation cabang Singapura The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd

Bond Purchase Agreement Tanggal 15 Januari 2015 Bond Purchase Agreement Tanggal 28 Januari 2015 Full Amount Subscription Agreement Tanggal 11 Desember 2014

Jangka Waktu

Bentuk Hubungan Afiliasi hubungan afiliasi

19 Januari 2018

Tidak terdapat hubungan afiliasi

2 Pebruari 2018

Tidak terdapat hubungan afiliasi

18 Desember 2017

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan 1. Syndication Credit Agreement tanggal 30 Nopember 2007 yang dibuat dibawah tangan dengan PT Andalan Finance Indonesia juncto First Amendment To The Syndication Credit Agreement tanggal 30 Mei 2008 juncto Second Amendment To The Syndication Credit Agreement tanggal 19 Nopember 2008 juncto Third Amendment To The Syndication Credit Agreement tanggal 1 April 2010 juncto Fourth Amendment To The Syndication Credit Agreement tanggal 1 Nopember 2010 juncto Fifth Amendment To The Syndication Credit Agreement tanggal 7 April 2011 juncto Sixth Amendment To The Syndication Credit Agreement tanggal 1 Juli 2011 juncto Seventh Amendment To The Syndication Credit Agreement tanggal 1 Agustus 2012 juncto Eighth Amendment To The Syndication Credit Agreement tanggal 1 April 2015 juncto Ninth Amendment To The Syndication Credit Agreement tanggal 26 Nopember 2015 yang jangka berlakunya dapat diperpanjang secara otomatis untuk setiap masa 1 tahun berikutnya 2. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan No. 001/CF/FIF HO/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang dibuat dibawah tangan dengan PT Federal International Finance yang jangka berlakunya dapat diperpanjang secara otomatis untuk setiap masa 1 tahun berikutnya. Perjanjian-Perjanjian Sewa Menyewa Perseroan melakukan penyewaan untuk kantor pusat dan beberapa kantor perwakilan/jaringan operasi berdasarkan perjanjian sewa-menyewa sebagaimana berikut: No. 1.

2.

Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa No. MGT.131/410N1/1&8/12-05 tanggal 20 Desember 2005 juncto Lease Extention tanggal 5 Pebruari 2013 dan Lease Extension tanggal 5 Desember 2013 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 7 Oktober 2011

Pihak Ketiga PT Mega Plaza

Individu

Obyek Sewa Jangka Waktu Kantor Pusat Perseroan Lantai dasar sampai Ruangan dan Kantor dengan 30 Juni 2017; Cabang Jakarta Mega Lantai 8 sampai dengan Plaza 31 Maret 2018 Kantor Cabang Bogor

3.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 12 Januari 2012

Individu Kantor Cabang Denpasar

4.

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 24 Juni 2011 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 55 tanggal 29 Maret 2012 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 4 Januari 2013 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41 tanggal 11 Agustus 2010 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 2 Agustus 2012

Individu

Kantor Cabang Surabaya

Individu

Kantor Cabang Cirebon

Individu

Kantor Cabang Jember

Individu

Kantor Cabang Bengkulu

5 6 7 8

Individu Kantor Cabang Bengkalis (Duri)

67

15 November 2011 sampai dengan 15 November 2016 15 Januari 2012 sampai dengan 15 Januari 2017 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2016 29 Maret 2012 s/d 29 Maret 2017 1 Januari 2013 s/d 1 Januari 2017 1 Agustus 2015 s/d 1 Agustus 2020 1 September 2012 s/d 1 September 2017

Perjanjian Kerja Sama Pinjam Pakai Ruang Kantor dengan PT Asuransi Astra Buana sehubungan dengan penggunaan bangunan milik PT Asuransi Astra Buana yang berada di Padang dan Banjarmasin yang dipergunakan oleh Perseroan. No. 1. 2.

Dokumen Surat No. 024/PD-VP.TAFS/X/ 2010 tanggal 29 Oktober 2010 Surat No. 007/AAB/BOD-HMO/I/2013 tanggal 15 Januari 2013

Pihak Ketiga PT Asuransi Astra Buana PT Asuransi Astra Buana

68

Obyek Sewa Kantor Cabang Padang

Jangka Waktu Selama Dipergunakan

Kantor Cabang Banjarmasin

Selama dipergunakan

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 1.

UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1994 dengan nama PT KDLC Bancbali Finance. Kemudian Perseroan mengubah namanya menjadi PT Toyota Astra Financial Services pada tahun 2006. Pada tanggal 18 Agustus 1994, Perseroan memperoleh ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 420/ KMK.017/1994 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-004/KM.12/ 2006 tanggal 19 Juni 2006. Kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan untuk menunjang kelompok usaha Astra sebagai produsen dan distributor otomotif, khususnya kendaraan bermotor Toyota di Indonesia, melalui pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor merek Toyota kepada para konsumennya. 2.

KEGIATAN, STRATEGI, DAN PERSAINGAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan. Sesuai dengan Anggaran Dasarnya dan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan jasa pembiayaan yang meliputi: sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Dari kegiatan pembiayaan tersebut, saat ini Perseroan hanya melakukan kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor merek Toyota di Indonesia dan sewa guna usaha. Tabel berikut ini menunjukkan Pendapatan Perseroan dalam 5 tahun terakhir: Uraian Pendapatan pembiayaan konsumen - Konvensional - Murabahah Sewa pembiayaan Bunga bank Lain-lain Total Pendapatan

2015

%

2014*

%

31 Desember 2013* %

2012**

(dalam jutaan Rupiah, kecuali%)

%

2011**

%

1.949.138 1.098

89,68 0,05

1.619.426 268

88,90 0,01

1.417.229 6

91,38 0,00

1.333.809 -

94,99 0,00

1.210.714 -

94,87 0,00

78.157 24.097 121.022

3,59 1,11 5,57

62.064 26.123 113.725

3,41 1,43 6,25

27.162 13.431 93.128

1,75 0,87 6,00

977 7.780 61.597

0,07 0,55 4,39

23 16.376 49.005

0,002 1,29 3,84

2.173.512

100,00

1.821.606

100,00

1.550.956

100,00

1.404.163

100,00

1.276.118

100,00

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan ** Perseroan melakukan reklasifikasi dan penyajian kembali atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat halaman 86 - untuk menyesuaikan dengan halaman tentang reklasifikasi dan penyajian kembali dari Prospektus ini mengenai “Reklasifikasi dan penyajian kembali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012”

Tabel berikut menunjukkan posisi saldo Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011: Keterangan Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih

2015 15.368.416

% 8,72

2014* 14.136.249

% 16,20

31 Desember 2013* % 12.165.022

12,26

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

2012** 10.836.740

%

2011**

%

18,53

9.142.919

21,50

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan ** Perseroan melakukan reklasifikasi dan penyajian kembali atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat halaman 86 - untuk menyesuaikan dengan halaman tentang reklasifikasi dan penyajian kembali dari Prospektus ini mengenai “Reklasifikasi dan penyajian kembali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012”

Perseroan mengutamakan kegiatan usahanya pada kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang diberikan adalah dalam bentuk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor baru dan bekas dengan fasilitas pembiayaan yang meliputi jangka waktu 1 (satu) sampai 6 (enam) tahun. Kendaraan bermotor tersebut berupa sedan, minibus, jeep, pick-up, dan truk. Selain kendaraan bermotor, Perseroan juga menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan forklift dan alat berat. Fasilitas pembiayaan konsumen untuk kepemilikan kendaraan kondisi baru dan bekas diutamakan untuk kendaraan bermotor merek Toyota.

69

Berikut adalah perkembangan saldo Piutang Pembiayaan Konsumen – Kotor yang dibiayai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011: Keterangan Piutang Pembiayaan Konsumen kotor

2015

%

2014*

%

15.595.275

8,92

14.318.546

16,18

31 Desember 2013* % 12.324.045

11.74

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

2012**

%

2011**

%

11.028.850

17,77

9.364.542

20,42

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan ** Perseroan melakukan reklasifikasi dan penyajian kembali atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat halaman 86 - untuk menyesuaikan dengan halaman tentang reklasifikasi dan penyajian kembali dari Prospektus ini mengenai “Reklasifikasi dan penyajian kembali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012”

Piutang pembiayaan konsumen tersebut termasuk tagihan dari program joint financing (pembiayaan bersama) without recourse yang dijalankan dengan beberapa lembaga non perbankan sebelum dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (without recourse) disajikan di Neraca secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiyaan bersama without recourse tersebut disajikan secara bersih di laporan laba rugi. Grafik berikut ini menggambarkan perkembangan piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015:

Sedangkan nilai pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang disalurkan berdasarkan jenis kendaraan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut: Keterangan Sedan Minibus dan Jeep Pickup Truk Heavy Equipment Jumlah

2011 295.481 9.514.227 201.225 1.014.892 11.025.826

2012 305.483 10.946.525 284.039 1.319.048 12.855.095

31 Desember 2013 308.875 12.565.550 145.862 1.673.807 42.086 14.736.180

(dalam jutaan Rupiah)

2014 305.922 15.583.406 142.607 1.513.160 117.187 17.662.283

2015 423.624 17.453.212 147.102 1.032.545 206.781 19.263.264

Sebagai anak perusahaan dari PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation, Perseroan memiliki beberapa strategi dalam menjalankan kegiatan usaha yang sejalan dengan kedua pemegang sahamnya tersebut: Memperkuat mata rantai bisnis Toyota (Toyota Value Chain), dan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan Toyota Astra Motor, main dealers, indirect dealers, perusahaan asuransi dan pihak – pihak terkait lainnya.

70

Menjadi bagian dari Toyota Value Chain dengan meningkatkan market share pembiayaan Toyota, yang dilakukan baik dengan menambah dan memperluas cakupan jaringan selaras dengan perkembangan coverage area dealers, ataupun dengan melakukan joint financing. Menerapkan inovasi pengembangan sarana distribusi non-cabang (branchless concept) untuk menunjang pelayanan pada area distribusi Toyota terutama di luar kota-kota besar melalui e-kiosk dan mobile branches. Menciptakan produk dan paket pembiayaan yang menarik dan kompetitif, termasuk di dalamnya produk untuk mendukung penyegaran model mobil Toyota. Memperluas pembiayaan untuk pelanggan SME (small medium enterprise) dan korporasi. Mengimplementasikan program Customer Relationship Management untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap Toyota. Menjalankan program retensi bagi pelanggan dengan good track record. Menjalankan proses keputusan kredit < 8 jam. Meningkatkan keunggulan operasional Perseroan dengan cara terus menerus memperbaiki proses kerja selaras dengan semangat Kaizen (continuous improvement). Menanamkan budaya pelayanan/servis di dalam Perseroan serta fokus pada pelanggan. Memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendanaan kompetitif yang diperoleh Perseroan baik dari on-shore maupun off-shore, dan senantiasa berusaha mengelola risiko pendanaan sesuai dengan kebijakan Perseroan. Menerapkan manajemen risiko yang terpadu untuk meminimalisasi risiko keuangan, risiko pasar, dan risiko operasional. Memiliki Business Continuity Plan (BCP) untuk memastikan Perseroan dapat memulihkan seluruh fungsi pentingnya dalam waktu yang telah ditetapkan setelah bencana atau gangguan jangka panjang. Menerapkan sistem sumber daya manusia yang sejalan dengan kebijakan SDM Astra International mulai dari perekrutan, pengembangan, manajemen bakat dan imbalan terpadu hingga purna bakti. Senantiasa memonitor dan melakukan pengembangan sistem aplikasi yang sejalan dengan perkembangan bisnis Perseroan dan didukung oleh Disaster Recovery Center (DRC) yang baik. Mengembangkan sistem IT yang diimplementasikan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk menopang dan membantu penjualan mobil Toyota dengan cara menyediakan jasa pembiayaan yang kompetitif untuk konsumen mobil Toyota. Pada umumnya pemilik mobil Toyota memiliki kondisi finansial yang mapan, sehingga tingkat risiko konsumen relatif rendah. Maka dari itu banyak perusahaan pembiayaan dan bank yang mengincar usaha pembiayaan mobil Toyota, sehingga total risiko kredit dari portofolio mereka pun bisa terjaga. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki beberapa kompetitor, diantaranya PT BCA Finance, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT Sumitomo Mitsui Finance dan Leasing Indonesia. Selain persaingan dari perusahaan multifinance sejenis, Perseroan juga mendapatkan persaingan dari sektor perbankan yang menawarkan pembiayaan kendaraan bermotor antara lain PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Panin Tbk. Untuk mengatasi persaingan usaha tersebut, Perseroan melakukan beberapa pendekatan antara lain membina hubungan yang baik dengan dealer Toyota, menyediakan paket pembiayaan yang kompetitif untuk menunjang penjualan dealer, dan melakukan banyak aktivitas penjualan bersamasama dengan dealer. Penjualan mobil baru nasional selama tahun 2015 menurut data Perseroan adalah sebanyak 1.013.291 unit berakhir 31 Desember 2015. Mobil merek Toyota sendiri terjual 321.818 unit mobil baru atau 31.8% dari pasar mobil nasional. Perseroan berhasil melakukan penetrasi pasar terhadap total penjualan mobil Toyota sebesar 20,26% dengan total penjualan 65.195 unit pada tahun 2015. Sedangkan berdasarkan majalah Infobank pada Agustus 2015, untuk Desember 2013 dan 2014 Perseroan menempati peringkat ke enam diantara Perusahaan Pembiayaan dengan aset Rp10 triliun ke atas.

71

3.

KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Perseroan memiliki secara sah 19 (sembilan belas) bidang tanah yang terletak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Timur dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), 2 dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.891m . Nilai buku bersih atas aset tetap tersebut per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp 106.644 juta. Selain memiliki tanah dan bangunan yang digunakan Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya tersebut di atas, Perseroan juga menyewa gedung atau bangunan dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa menyewa, yang dipergunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari. Seluruh aset tetap yang dimiliki Perseroan telah diasuransikan melalui PT Asuransi Astra Buana, yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan yaitu dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama. Perseroan mendapatkan perlakuan yang wajar atau dengan syarat dan kondisi yang sama (arms’ length) apabila dibandingkan dengan Perseroan mengasuransikan kepada pihak ketiga. Tanah dan Bangunan Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki kantor pusat yang terletak di Mega Plaza Building, Lt. 8, Jakarta 12920, dan memiliki 29 kantor cabang yang terletak di kota-kota besar yang berada di Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang. Daftar dari kantor cabang Perseroan adalah sebagai berikut: Jumlah Kantor Cabang

Status

Jangka Waktu Sewa

Tanggal Jatuh Tempo Sewa

DKI Jakarta - Jakarta Mega Plaza - Jakarta Pondok Indah - Jakarta Mangga Dua - Jakarta Kelapa Gading

1 1 1 1

Sewa Milik Milik Milik

3 tahun -

30 Juni 2017 -

Jawa Barat - Bekasi - Bogor - Bandung - Cirebon - Karawang

1 1 1 1 1

Milik (Proses) Sewa MIlik Sewa MIlik (Proses)

5 tahun 5 Tahun -

15 November 2016 29 Maret 2017 -

Jawa Timur - Surabaya - Malang - Jember - Kediri

1 1 1 1

Sewa Milik Sewa Milik

5 tahun 2 tahun -

30 Juni 2016 1 Januari 2017 -

Bali - Denpasar

1

Sewa

5 tahun

15 Januari 2017

Kalimantan Timur - Balikpapan - Samarinda

1 1

Milik Milik

-

-

Kalimantan Selatan - Banjarmasin

1

Pinjam Pakai

Selama Dipergunakan

-

Sumatera - Medan - Padang

1 1

Milik Pinjam Pakai

Selama Dipergunakan

-

Wilayah/Kota

72

Jumlah Kantor Cabang 1 1 1 1

Status

Jangka Waktu Sewa

Milik Milik Milik Milik

-

- Bengkulu

1

Sewa

5 Tahun

- Batam - Bengkalis (Duri)

1 1

Milik Sewa

5 Tahun

1 September 2017

Banten - Tangerang - Serang

1 1

Milik Milik

-

-

Sulawesi Selatan - Makassar

1

Milik (Proses)

-

-

Wilayah/Kota - Palembang - Lampung - Pekanbaru - Jambi

Tanggal Jatuh Tempo Sewa 1 Agustus 2020

Rincian tanah-tanah yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan

Luas Tanah yang Dimiliki/ Dikuasai (m2)

DKI Jakarta Jl. Margaguna Blok D No. 7, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jl. Gunung Sahari Raya Blok F No. 3, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara Jl. Gunung Sahari Raya Blok F No. 5, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara Jl. Kirana Boutique Avenue 3 Blok E1 No. 5, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara Jawa Barat - Banten Jl. Srimahi No. 205, Kel. Ancol, Kec. Regol, Bandung Jl. BKR No. 118, Kel. Ancol, Kec. Regol, Bandung Ruko Bekasi Square, Pekayon Jaya, Bekasi Banten Tang City Blok E No. 7, Kel Babakan, Kec. Tangerang Kota, Tangeranng Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten Jawa Timur Jl. Letjen Sutoyo, Kel Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Malang Ruko Hayam Wuruk Trade Centre Blok D-2, Jl. Hayam Wuruk, Kel. Balowerti, Kota Kediri Riau Jl. Jenderal Sudirman, Kel Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru Kalimantan Timur Blok E No. 17, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balik Papan Selatan Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Samarinda Lampung Jl. Jenderal Sudirman, Kel Enggal, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Medan Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel Merdeka, Kec. Medan Barut, Medan,

73

Hak Atas Tanah

Masa Berlaku HGB s/d

85

HGB

5 Mei 2024

69

HGB

2 Februari 2035

69

HGB

2 Februari 2035

96

HGB

27 September 2035

140

HGB

24 Sep 2036

320

HGB

24 Sep 2036

75

HGB

5 September 2026

107

HGB

8 Juni 2037

105

HGB

25 Januari 2042

118

HGB

28 Sep 2019

119

HGB

12 Agt 2024

88

HGB

6 Februari 2031

116

HGB

6 Februari 2034

80

HGB

16 Sept 2038

130

HGB

11 Jun 2030

206

HGB

3 Mei 2031

Keterangan Batam Komplek Pertokoan Kepri Mall No. 47 Jl. Jendera Sudirman Simpang Kabil Jambi Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro RT.011, Payo Lebar, Jelutung Palembang Jl. Letda A Rozak Blok A-5, Duku, Ilir Timur II, Catatan: HGB: Hak Guna Bangunan

Luas Tanah yang Dimiliki/ Dikuasai (m2)

Hak Atas Tanah

Masa Berlaku HGB s/d

73

HGB

24 Juni 2032

135

HGB

5 Juni 2034

117

HGB

19 Februari 2044

Perseroan telah menguasai 1 (satu) bidang tanah baru yang terjadi setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015, yaitu berdasarkan dokumen sebagai berikut: Akta Jual Beli No. 205/2015 tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Arsin Effendy, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Depok, untuk tanah berstatus Hak Guna Bangunan No. 07179/Depok seluas 68 m2 yang terletak di Jalan Margonda Raya No. 6, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Keterangan: Berdasarkan Surat Keterangan No. 40/SK/PPAT/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Arsin Effendy, SH, Notaris/PPAT di Kota Depok, dinyatakan bahwa tanah HGB No. 07179/Depok sedang dalam proses pengurusan balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kota Depok. 4.

PERLINDUNGAN ASURANSI ATAS HARTA KEKAYAAN

Perseroan mengasuransikan bangunan kantor dan peralatannya serta uang tunai yang ada pada Perseroan, baik yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang Perseroan. Adapun jenis-jenis asuransi yang telah ditutup oleh Perseroan adalah: a. Asuransi Property/Industrial All Risk and Earthquake Insurance, untuk kantor pusat dan kantorkantor cabang Perseroan yang meliputi bangunan yang dimiliki oleh Perseroan atas resiko kebakaran dan gempa bumi kepada PT Asuransi Astra Buana dengan berdasarkan Polis No. 011500014780 tanggal 8 September 2015 dengan nilai pertanggungan Rp 57.966.968.768,00 untuk jangka waktu 1 Juli 2015 sampai dengan 1 Juli 2016. b. Asuransi Moveable Property Insurance, untuk peralatan-peratalan kantor yang dimiliki oleh Perseroan atas resiko kehilangan dan kerusakan kepada PT Asuransi Astra Buana dengan berdasarkan Polis No. 011500014612 tanggal 19 Agustus 2015, dengan nilai pertanggungan Rp.1.591.457.332,05 untuk jangka waktu 1 Juli 2015 sampai dengan 1 Juli 2016. c.

Asuransi Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan dengan jenis penutupan merupakan jaminan kerugian sebagian dan kerugian total kepada PT Asuransi Astra Buana dengan berdasarkan Polis No. 041503116287 tanggal 4 September 2015, dengan nilai perhitungan premi sebesar Rp 175.505.937,00, untuk jangka waktu 1 September 2015 sampai dengan 1 September 2016.

d. Asuransi Cas in Safe; uang yang berada dalam penyimpanan pada kantor pusat dan kantorkantor cabang Perseroan, terutama untuk risiko kehilangan, dengan berdasarkan Polis No. 071500001244 tanggal 19 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Astra Buana Jakarta dengan nilai premi sebesar Rp.52.550.000,00 untuk jangka waktu sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 dengan obyek pertanggungan Uang dalam penyimpanan pada kantor-kantor Perseroan.

74

e. Asuransi Cash in Transit; uang yang berada dalam pengiriman di antara kantor Perseroan baik kantor pusat dan kantor cabang Perseroan, terutama untuk risiko kehilangan dengan berdasarkan Polis No. 021500043622 tanggal 13 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Astra Buana Jakarta dengan nilai premi sebesar Rp.281.797.889,00 untuk jangka waktu sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 dengan obyek pertanggungan Uang dalam pengiriman yang terjadi diantara kantor-kantor Perseroan dan ke bank. Perseroan mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Asuransi Astra Buana yaitu dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama. Perseroan mendapatkan perlakuan yang wajar atau dengan syarat dan kondisi yang sama apabila dibandingkan dengan Perseroan mengasuransikan dengan pihak ketiga. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa premi asuransi yang telah dibayarkan telah memenuhi kecukupan sesuai dengan perjanjian asuransi. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa nilai asuransi yang dimiliki oleh Perseroan telah memadai untuk mengganti aset yang diasuransikan atau menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. 5.

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan baik kepada nasabah ritel (perorangan) maupun korporasi, dimana fasilitas pembiayaan yang diberikan dapat diklasifikasikan dengan memperhatikan harga kendaraan bermotor, lamanya jangka waktu pembiayaan, uang muka yang diberikan serta tingkat bunga yang dikenakan kepada calon nasabah. 6.

PROSES PEMBIAYAAN

Proses pembiayaan yang dilakukan Perseroan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

75

Inisiasi Sales Officer memasukkan data Konsumen ke dalam Sistem Dealer di Dealer. Beberapa data dibutuhkan untuk Pengecekan Database dan Penugasan Peninjauan. Pengecekan Database Base Master mencocokkan data Konsumen dengan database yang dimiliki Perseroan. Pemasukan Data Sales Officer melengkapi pemasukan data Konsumen di sistem Perseroan berdasarkan informasi atau dokumen tambahan dari Konsumen. Penugasan Peninjauan Base Master melakukan penugasan peninjauan kepada Telesurveyor atau Field Surveyor terhadap beberapa objek seperti rumah, kantor, dan tempat usaha. Proses Peninjauan Telesurveyor atau Field Surveyor melakukan peninjauan ke rumah / kantor / tempat usaha Konsumen. Jika Konsumen telah menikah, rumah / kantor / tempat usaha pasangan juga akan ditinjau. Jika Konsumen memiliki Penjamin (Guarantor), rumah / kantor / tempat usaha penjamin juga akan ditinjau. Keputusan Kredit Credit Analyst menganalisis data Konsumen dan hasil tinjauan, lalu membuat keputusan kredit. Penilaian Kredit (Credit Scoring) digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Jika batas wewenang Credit Analyst tidak mencukupi, aplikasi harus mendapat persetujuan dari anggota Credit Committee dengan wewenang yang lebih tinggi. Jika terdapat penyimpangan kredit, aplikasi harus mendapat persetujuan dari anggota Credit Committee yang diberikan kewenangan tersebut.

76

Jenis-jenis penyimpangan diatur dalam Internal Memo dari Operation Division, sedangkan Otoritas Limit Kredit diatur dalam Internal Control Manual. Pencetakan dan Penandatanganan Sales Officer mencetak dokumen kontrak dan menjelaskan isi kontrak kepada Konsumen. Konsumen kemudian menandatangani dokumen tersebut. Konfirmasi Kontrak dan Unit Sales Administrator mengkonfirmasikan konsumen bahwa Konsumen telah menerima dokumen, kontrak dan unit telah dikirimkan oleh Dealer kepada Konsumen. Kontrak Sah (Disbursement Valid) Setelah Konsumen mengkonfirmasikan bahwa dokumen kontrak dan unit telah diterima, kontrak akan disahkan oleh Service Head. 7.

PEMASARAN

Pasar otomotif nasional di tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5%. Hal ini disebabkan karena terus bertumbuhnya konsumen kelas menengah ke atas di Indonesia, serta banyaknya Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang meluncurkan produk baru di Indonesia, diperkirakan pasar otomotif nasional 2016 akan mencapai total penjualan lebih dari 1 juta unit. Di tahun 2016, pangsa pasar Toyota diprediksi sebesar 33,4% dari pasar otomotif. Dengan adanya peluang yang sangat besar, maka akan berdampak pula pada peningkatan penjualan Perseroan di tahun 2016. Dengan peningkatan target penjualan yang cukup besar tersebut, Perseroan telah mempersiapkan strategi-strategi untuk mendukung pencapaian target penjualan di tahun 2016. Strategi yang telah dipersiapkan antara lain dengan rencana pengembangan penjualan di area Sulawesi. Dalam rangka mempertahankan pangsa pasar yang sudah tercipta dan menghadapi persaingan usaha di masa datang serta meraih peluang yang ada, Perseroan memiliki beberapa strategi pemasaran yaitu: Membangun komunikasi dua arah yang baik dengan pelanggan melalui berbagai media teknologi komunikasi seperti contact service, website, mobile service dan e-touch point sehingga pelanggan lebih mudah dalam menjangkau Perseroan. Menciptakan produk dan paket pembiayaan yang kompetitif bekerjasama dengan Distributor dan Dealer Toyota untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Menciptakan produk pendukung yang inovatif dan memberikan nilai tambah lebih guna menghadirkan konsep “one-stop shopping” kepada pelanggan. Memiliki sistem terintegrasi yang terhubung langsung dengan Dealer Toyota dan Daihatsu sehingga proses persetujuan kredit untuk pembiayaan dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Penerapan strategi Perseroan tersebut di atas diharapkan dapat mewujudkan visi Perseroan untuk menjadi solusi pembiayaan pilihan untuk kepemilikan mobil Toyota melalui keunggulan dalam layanan. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan senantiasa berusaha memperluas jaringannya di kota-kota besar seluruh Indonesia, sehingga sampai saat ini Perseroan telah memiliki 33 kantor cabang yang terletak di kota-kota besar yang berada di Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Batam, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sejalan dengan strategi dan rencana usaha Perseroan, maka jaringan yang lebih luas akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.

77

Tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk menopang dan membantu penjualan mobil Toyota dan Daihatsu dengan cara menyediakan jasa pembiayaan yang kompetitif. Adapun segmen pasar yang digarap oleh Perseroan yaitu konsumen perorangan dan juga perusahaan. Berdasarkan segmen pasar tersebut, Perseroan merumuskan beberapa produk penjualan dengan menyesuaikan segmen konsumen di pasar melalui pelayanan yang cepat, mudah, serta kompetitif. Adapun produk pembiayaan dari Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Consumer Vehicle Financing Produk ini dirancang untuk individu yang ingin membeli kendaraan untuk tujuan penggunaan pribadi. Perseroan menyediakan beragam produk pembiayaan konsumen untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan gaya hidup konsumen. 2. Business Vehicle Financing Produk pembiayaan ini dirancang untuk mendukung bisnis yang membutuhkan kendaraan dalam jumlah yang besar. 3. Vehicle Financial Leasing Produk ini dirancang bagi konsumen yang membutuhkan pembiayaan sewa guna usaha. 4. Multiguna Produk pembiayaan ini dirancang untuk semakin mendukung pembiayaan non vehicle. Adapun contoh pembiayaan yang ditawarkan bagi konsumen adalah pembiayaan pendidikan, travelling, dan ibadah umroh. 5. Syariah Produk ini sangat cocok bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan dengan prinsip Syariah. Jaminan pembayaran dengan nilai angsuran tetap sampai akhir periode, memberi ketentraman dalam bertransaksi. Adapun pada tahun 2016 ini, Perseroan memperluas lini bisnis dengan pembiayaan mobil merek Daihatsu di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. 8.

PROSPEK USAHA

Perkembangan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh dalam beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan informasi dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (“Gaikindo”), di akhir 2015 pasar otomotif nasional membukukan 1.013.291 unit penjualan. Hal ini disebabkan antara lain karena: Kondisi politik yang relatif stabil dan kondusif Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara umum membaik Meningkatnya kesejahteraan dan daya beli masyarakat di luar pulau Jawa Kondisi transportasi umum yang belum memadai Adanya dukungan dari lembaga pembiayaan Pasar otomotif nasional masih akan terus mencetak rekor yang baru di tahun yang akan datang. Saat ini Indonesia merupakan salah satu pasar terpenting bagi Toyota, dimana Indonesia menjadi pasar kelima terbesar bagi Toyota di seluruh dunia. Keseriusan investasi Toyota sudah berlangsung sejak 2012 dengan total investasi sebesar Rp 13 triliun dengan dibangunnya Pabrik kedua di Karawang untuk merakit kebutuhan Vios domestik dan ekspor.

78

Selama lebih dari 5 tahun terakhir Toyota konsisten memegang market share terbesar otomotif di Indonesia. Kondisi ini terus berlanjut pada tahun 2015 dimana Toyota tetap konsisten memegang market share otomotif terbesar di Indonesia dengan mencapai 31,70% dari total penjualan mobil nasional hingga bulan Desember 2015. Pertumbuhan dan prospek market share Toyota dan industri otomotif di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Sumber: Perseroan (1 Januari 2016)

Berdasarkan pada data pencapaian nasional sampai dengan bulan Desember 2015 tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa industri otomotif masih memiliki prospek yang cerah walaupun di tahun 2016 akan menghadapi beberapa tantangan. Hal ini disebabkan karena adanya pengembangan produk yang dilakukan Toyota dalam menjawab pasar di Indonesia. Banyak hal yang mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia seperti kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, inflasi yang masih dalam kendali dan aksi yang proaktif dari Bank Indonesia untuk membantu meredam tingkat inflasi dari segi moneter. Disamping itu, Bank Indonesia juga menurunkan suku bunga BI dalam 2 bulan terakhir di awal Tahun 2016. Hal ini mendorong Perusahaan Pembiayaan untuk dapat memberikan suku bunga yang kompetitif di pasar. 9.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam KMK No. 84/PMK.012/2006 pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan gearing ratio setinggi-tingginya 10 kali. Gearing ratio merupakan jumlah kewajiban yang memiliki beban bunga dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan. Gearing ratio Perseroan per tanggal 31 Desember 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebesar 7,04 kali 8,64 kali, 7,89 kali, 8,04 kali, 7,05 kali, 6,97, 7,63 dan 6,60kali. Terjadinya tren nilai gearing ratio Perseroan yang meningkat dari tahun 2008 – 2014 dikarenakan peningkatan usaha Perseroan yang disertai dengan peningkatan aset dan pinjaman. Kondisi gearing ratio Perseroan masih jauh dibawah ketentuan Peraturan menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayan, atau perubahan peraturan tersebut yang telah menetapkan maksimal 10 kali di tahun 2009, 10 kali di tahun 2008, 10 kali di tahun 2007, 10 kali di tahun 2006 serta 15 kali untuk tahun 2005. Demikian pula mengenai setoran modal Perseroan yang telah jauh melewati setoran modal minimum. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

79

10. LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Saat ini, Perseroan tidak memiliki lisensi, franchise dan konsesi utama. Perseroan telah mendaftarkan merek/logo Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Perseroan, berdasarkan: 1. Sertifikat Merek dengan No. Agenda D00-2006020770 tanggal 7 Januari 2008, No. Penerimaan Pendaftaran IDM000152112 tanggal 29 Juni 2006, yang berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran, untuk kelas 25 2. Sertifikat Merek dengan No. Agenda D00-2006020771 tanggal 7 Januari 2008, No. Penerimaan Pendaftaran IDM000152113 tanggal 29 Juni 2006, yang berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran, untuk kelas 16 3. Sertifikat Merek dengan No. Agenda D00-2006020772 tanggal 3 Januari 2008, No. Penerimaan Pendaftaran IDM000151886 tanggal 29 Juni 2006, yang berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran, untuk kelas 36

dengan selama dengan selama dengan selama

11. TRANSAKSI PENTING YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dengan pihak afiliasi, yaitu perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Transaksi afiliasi yang signifikan sebagaimana diungkapkan di bawah ini merupakan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi PSAK 7 (revisi 2010). Dalam transaksi dengan pihak afiliasi, Perseroan menerapkan kebijakan harga dan syarat sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut adalah rincian transaksi dengan pihak afiliasi: Pihak Afiliasi

Sifat Dari Transaksi

Sifat Dari Hubungan

Jangka Waktu Berlaku

PT Astra International Tbk.

PT Astra International Tbk. merupakan pemegang saham dari Perseroan, kepemilikan PT Astra International Tbk. di Perseroan sebesar 50%

Penyaluran kendaraan

Terkait dengan jangka waktu Perjanjian antara AI (Auto2000) dan Perseroan adalah “Perjanjian mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak dan berlaku hingga 2 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan selanjutnya secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa perlu adanya perjanjian lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.”

PT Bank Permata Tbk.

PT Astra International Tbk. merupakan pemegang saham PT Bank Permata Tbk. Perseroan

Rekening bank dan kerjasama pembayaran angsuran melalui rekening perbankan

Terkait dengan jangka waktu kerjasama antara PT Bank Permata Tbk. dan Perseroan adalah pembukaan rekening bank terhitung sejak penandatanganan tertanggal 12 Januari 2016

Kerjasama asuransi

Terkait dengan jangka waktu Perjanjian antara AAB dan Perseroan adalah “PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi atas produk asuransi, promosi pemasaran dan kualitas layanan PIHAK KEDUA maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perjanjian ini dari waktu ke waktu sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”

PT Asuransi Astra Buana

PT Astra International Tbk. merupakan pihak pengendali tidak langsung dari PT Asuransi Astra Buana

80

Sifat Dari Transaksi

Pihak Afiliasi

Sifat Dari Hubungan

Dana Pensiun Astra

Dana Pensiun Astra didirikan oleh PT Astra International Tbk untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (DPA 1) dan iuran pasti (DPA 2)

Program imbalan pasca kerja perusahaan

Terkait dengan kemitraan antara Dana Pensiun Astra dan Perseroan terjadi sejak 1 Januari 2006 dan terus berlanjut selama ada karyawan perseroan yang memilih Dana Pensiun Astra sebagai pihak yang mengelola dana pensiunnya

Karyawan Kunci Perseroan

Pinjaman untuk kepemilikan kendaraan

Terkait dengan jangka waktu Perjanjian antara Karyawan Kunci dan Perseroan adalah 5 tahun sejak penandatanganan perjanjian

Karyawan/employees

Jangka Waktu Berlaku

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak afiliasi adalah sebagai berikut: ASET Kas dan setara kas PT Bank Permata Tbk Presentase terhadap total aset Beban dibayar di muka dan uang muka PT Asuransi Astra Buana Presentase terhadap total aset Piutang lain-lain PT Asuransi Astra Buana Piutang karyawan kunci Presentase terhadap total aset Jumlah aset yang terkait dengan pihak berelasi Presentase terhadap total aset LIABILITAS Utang penyalur kendaraan PT Astra International Tbk. Presentase terhadap total liabilitas Utang lain-lain Utang premi asuransi PT Asuransi Astra Buana Presentase terhadap total liabilitas Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak berelasi Presentase terhadap total liabilitas PENDAPATAN Pendapatan bunga bank PT Bank Permata Tbk. Presentase terhadap total pendapatan Jumlah pendapatan yang terkait dengan pihak berelasi Presentase terhadap total pendapatan BEBAN Beban umum dan administrasi PT Asuransi Astra Buana Dana Pensiun Astra Jumlah beban yang terkait dengan pihak berelasi Presentase terhadap total beban

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

2015

2014

2013

124.553 0,70%

76.194 0,47%

64.944 0,46%

227 227 0,00%

300 300 0,00%

209 209 0,00%

11.411 682 12.093 0,07%

3.211 126 3.337 0,02%

2.682 293 2.975 0,02%

136.873 0,77%

79.831 0,50%

68.128 0,48%

73.790 0,47%

76.694 0,54%

98.416 0,79%

145.000 145.000 0,93%

143.814 143.814 1,01%

134.497 134.497 1,08%

218.790 1,41%

220.508 1,55%

232.913 1,87%

4.823 0,22%

4.971 0,27%

6.559 0,42%

4.823 0,22%

4.971 0,27%

6.559 0,42%

729 1.349

792 1.231

707 1.975

2.078 0,12%

2.023 0,14%

2.682 0,22%

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus, tidak terdapat transaksi atau perjanjian penting lainnya dengan pihak afiliasi selain yang telah disebutkan yang dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi dengan menerapkan kebijakan, harga, dan syarat sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak.

81

12. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”) Dalam pengambilan keputusan, Perseroan sudah menerapkan Good Corporate Governance sesuai dengan Catur Darma Astra International, Etika dan Etika Bekerja (Ebek), Toyota Financial Services Corporation Code of Conduct dan selalu berlandaskan transparency, accountability, responsibility, dan fairness. Pengambilan keputusan selalu dilakukan oleh komite-komite yang ada sesuai dengan materi. Kewenangan dan anggota komite tertuang didalam Company Policy atau Internal Control Manual (ICM) dan Anggaran Dasar perusahaan. Ada 5 komite yang berfungsi untuk sebagai pihak ajang diskusi dan pengambilan keputusan managemen di Perseroan; Komite Dewan Direksi, Komite Kredit, Komite Marketing, Komite Risiko dan Komite Treasury. Ruang lingkup tugas dan wewenang komite-komite tersebut adalah: a. Komite Dewan Direksi mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi, mengawasi dan mengambil keputusan yang bersifat stratejik bagi Perseroan. b. Komite Kredit mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi, mengawasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan bagi Perseroan. c. Komite Marketing mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi, mengawasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran Perseroan. d. Komite Risiko mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi, mengawasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko pada Perseroan. e. Komite Treasury mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi, mengawasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan Perseroan. Pengambilan keputusan masing-masing komite dilakukan dengan menganut azaz musyawarah untuk mufakat, di mana voting hanya dilakukan bila terjadi perbedaan pendapat. Selain itu keputusan masing – masing komite adalah independen dari campur tangan pihak lain. Saat ini Perseroan sedang membangun Compliance Management System (CMS) yang berpatokan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam CMS nantinya akan diatur mengenai: Inventory Regulasi, Distribusi Regulasi, Control dan Monitoring, Code of Conduct, Whistle Blowing System dan Compliance Awareness. Dalam kaitannya dengan implementasi Know Your Customer (KYC), pemegang saham telah membentuk tim khusus Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) yang kemudian merancang dan menyusun Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang disahkan oleh Direktur untuk mengatur dan memastikan PMN tersebut diterapkan dan dilaporkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan berlaku. Agar tersosialisasi dengan baik, PMN tersebut disosialisasikan melalui portal, dilengkapi dengan modul evaluasi untuk memastikan pemahaman karyawan. Sebagai strategi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perseroan „Public Contribution Road Map‟ yang menitikberatkan pada lingkungan hidup, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan. Selama tahun 2015, Perseroan secara rutin menyelenggarakan program donor darah yang diselenggarakan di kantor pusat Perseroan. Tanggal 6 September 2015, Perseroan berpartisipasi pada acara Pasar Keuangan Rakyat di Pasar Tambah Rejo, Surabaya. Acara tersebut diselenggarakan oleh OJK sebagai bentuk dari Literasi Keuangan berupa pendidikan bagi masyarakat yang datang pada acara tersebut. Perseroan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajarkan kepada para pengunjung yang datang ke booth Perseroan bagaimana mengelola keuangan mereka secara bijaksana, antara lain memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli kendaraan yang dibutuhkan. Beberapa contoh kegiatan CSR Perseroan lainnya di tahun 2015 adalah pembagian daging hewan kurban bagi masyarakat yang kurang mampu dalam rangka perayaan hari raya Idul Adha, bakti sosial, dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan berkebutuhan khusus. Dana yang dialokasikan Perseroan untuk pelaksanaan CSR sepanjang tahun 2015 adalah sebesar Rp 368.600.000,00.

82

Sebagai bagian dari Good Corporate Governance Perusahaan, Dewan Komisaris menerbitkan Piagam Dewan Komisaris untuk memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris dan anggotanya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan juga untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014. Sebagai tambahan, Dewan Komisaris memutuskan untuk menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, oleh karena itu Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris membentuk pedoman untuk fungsi nominasi dan remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014. Referensi UU terkait: UU PT, Peraturan Menteri Keuangan, UU AML, UU Perlindungan Konsumen, UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

83

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 8 April 2016 oleh Drs. M Jusuf Wibisana, M.Ec.,CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal. Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011. Informasi keuangan pada tahun 2012 dan 2011 yang disajikan dibawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan Perseroan yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain dibawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang bukan merupakan bagian dari Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), auditor independen, dan laporannya telah ditandatangani masing-masing pada tanggal 20 Februari 2013 dan 20 Februari 2012 oleh Lucy Luciana Suhenda S.E., dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Uraian Aset Kas dan setara kas - Pihak ketiga - Pihak berelasi Piutang pembiayaan konsumen – bersih - Pihak ketiga - Pihak berelasi Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bersih - Pihak ketiga Beban dibayar dimuka - Pihak ketiga - Pihak berelasi Pajak dibayar dimuka Piutang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Aset derivatif Aset pajak tangguhan – bersih Aset tetap – bersih Aset lain-lain - Pihak ketiga Jumlah aset Liabilitas Utang penyalur kendaraan - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Akrual - Pihak ketiga Utang pajak - Pajak penghasilan - Pajak lain-lain

2015

2014*

243.304 124.553

246.554 76.194

15.368.416 -

31 Desember 2013*

(dalam jutaan Rupiah)

2012**

2011**

242.272 64.944

170.911 44.062

21.047 46.714

14.136.249 -

12.165.022 -

10.836.740 50.357

9.142.919 107.132

617.127

668.589

418.946

97.068

-

10.645 227 -

13.231 300 -

4.533 209 -

6.281 378 -

5.308 540 460

47.111 12.093 1.248.597 120.882

27.786 3.337 760.790 35.411 96.302

21.655 2.975 1.206.493 2.359 81.753

10.052 11.884 112.544 45.116 77.094

6.154 10.411 43.405 33.085 58.598

11.072 17.804.027

3.584 16.068.327

1.963 14.213.124

1.983 11.464.470

2.633 9.478.406

103,240 73.790

50.260 76.694

1.251 98.416

77.272 106.045

35.017 33.337

105.825 145.000

88.078 143.814

75.049 134.497

76.882 99.570

64.286 78.645

123.642

62.512

86.543

78.637

85.884

10.640 8.578

13.178 8.832

12.559 7.587

12.915 6.819

9.289 5.659

84

Uraian Liabilitas derivatif Liabilitas pajak tangguhan - bersih Pinjaman - Pihak ketiga Surat berharga yang diterbitkan - Medium Term Notes (MTN) - Obligasi Imbalan kerja Jumlah liabilitas Ekuitas Modal ditempatkan dan disetor penuh Saldo laba: - Cadangan wajib - Belum dicadangkan Cadangan lindung nilai arus kas Jumlah ekuitas Jumlah liabilitas dan ekuitas

2015

2014*

20.011 10.081

47.312 -

7.671.746

10.201.569

7.230.569 44.654 15.547.776

31 Desember 2013* 14.092 -

(dalam jutaan Rupiah)

2012**

2011**

45.959 -

153.398 -

9.435.926

7.176.367

5.813.218

3.540.497 34.778 14.267.524

2.587.221 36.050 12.489.191

497.412 1.898.805 30.208 10.106.891

990.908 1.196.430 17.797 8.483.868

800.000

800.000

800.000

800.000

650.000

16.000 1.357.534 82.717 2.256.251 17.804.027

8.000 1.057.836 (65.033) 1.800.803 16.068.327

2.000 888.102 33.831 1.723.933 14.213.124

2.000 655.608 (100.029) 1.357.579 11.464.470

2.000 416.686 (74.148) 994.538 9.478.406

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen da n Laporan Keuangan Perseroan ** Perseroan melakukan reklasifikasi dan penyajian kembali atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. L ihat halaman 86 - untuk menyesuaikan dengan halaman tentang reklasifikasi dan penyajian kembali dari Prospektus ini mengenai “Reklasifikasi dan penyajian kembali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012” (dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)

Uraian Pendapatan Pendapatan pembiayaan konsumen - Konvensional - Murabahah Sewa pembiayaan Bunga bank Lain-lain Jumlah pendapatan Beban Umum dan administrasi Bunga dan keuangan Cadangan kerugian penurunan nilai Laba/(rugi) selisih kurs – bersih Lain-lain Jumlah beban Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan Laba bersih Pendapatan/(beban) komprehensif lain setelah pajak Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja Pajak penghasilan terkait Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Lindung nilai arus kas Pajak penghasilan terkait Penghasilan/(beban) komprehensif lain setelah pajak Jumlah pendapatan/(beban) komprehensif LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)

2015

31 Desember 2013*

2014*

2012**

2011**

1.949.138 1.098 78.157 24.097 121.022 2.173.512

1.619.426 268 62.064 26.123 113.725 1.821.606

1.417.229 6 27.162 13.431 93.128 1.550.956

1.333.809 977 7.780 61.597 1.404.163

1.210.714 23 16.376 49.005 1.276.118

(302.214) (1.184.854) (193.824) (31) (85.649) (1.766.572) 406.940 (100.635) 306.305

(284.606) (993.598) (109.286) 262 (64.243) (1.451.471) 370.135 (91.653) 278.482

(263.402) (796.553) (87.055) 11 (48.493) (1.195.492) 355.464 (90.123) 265.341

(251.388) (726.530) (76.668) 28 (22.864) (1.077.422) 326.741 (83.307) 243.434

(206.814) (714.157) (99.789) 266 (26.009) (1.046.503) 229.615 (58.122) 171.493

1.857 (464)

6.509 (1.627)

2.459 (614)

(6.016) 1.504

(1.155) 289

196.999 (49.249)

(131.819) 32.955

178.480 (44.620)

(34.508) 8.627

(28.800) 7.200

149.143

(93.982)

135.705

(30.393)

(22.466)

455.448

184.500

401.046

213.041

149.027

383

348

332

304

264

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan ** Perseroan melakukan reklasifikasi dan penyajian kembali atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat halaman 86 - untuk menyesuaikan dengan halaman tentang reklasifikasi dan penyajian kembali dari Prospektus ini mengenai “Reklasifikasi dan penyajian kembali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012” RASIO-RASIO PENTING

Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan Laba bersih / pendapatan ROA(%)1) ROAA(%)2) ROE(%)3) ROAE(%)4) Pendapatan / jumlah aset RASIO KEUANGAN 5) Total liabilitas terhadap ekuitas (x) Total liabilitas terhadap aset (x) 6) Gearing ratio (x) Financing to Asset Ratio (x)7)

0,19 0,14 1,72 1,81 13,58 15,10 0,12

2014

0,20 0,15 1,73 1,84 15,46 15,80 0,11

31 Desember 2013

0,23 0,17 1,87 2,07 15,39 17,22 0,11

0,23 0,17 2,12 2,32 17,93 20,70 0,12

0,18 0,13 1,81 1,96 17,24 18,64 0,13

6,89 0,87 6,60 0,84

7,92 0,89 7,63 0,86

7,24 0,88 6,97 0,85

7,44 0,88 6,68 0,79

8,53 0,90 7,05 0,74

2015

85

2012

2011

RASIO-RASIO PENTING

Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor (x) Debt Ratio (x)9) RASIO PERTUMBUHAN Jumlah pendapatan (%) Laba bersih (%) Jumlah aset (%) Jumlah liabilitas(%) Jumlah ekuitas (%)

8)

2,82 0,87

2014

2,25 0,89

31 Desember 2013

2,15 0,88

1,70 0,88

1,53 0,90

19,32 9,99 10,80 8,97 25,29

17,45 4,95 13,05 14,24 4,46

10,45 9,00 23,98 23,57 26,99

10,03 41,95 20,95 19,13 36,50

29,63 12,83 18,49 18,59 17,63

2015

2012

2011

1) Perhitungan ROA = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkandengan total aset tahun tersebut. 2) Perhitungan ROAA = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkan dengan rata-rata total aset tahun tersebut ditambah dengan tahun sebelumnya. 3) Perhitungan ROE = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkan dengan total ekuitas tahun tersebut. 4) Perhitungan ROAE = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkan dengan rata-rata total ekuitas tahun tersebut ditambah dengan tahun sebelumnya. 5) Dalam rangka penerbitan Obligasi ini sebagaimana diatur dalam PWA, Rasio Jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10:1. 6)Perhitungan Gearing Ratio = Jumlah liabilitas yang memiliki beban bunga dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas. 7) Perhitungan Financing to Asset Ratio = Jumlah liabilitas yang memiliki beban bunga dibandingkan dengan Jumlah Aset. 8) Perhitungan Ekuitas terhadap Modal Disetor = Jumlah Ekuitas dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor penuh. 9) Perhitungan Debt Ratio = Jumlah Liabilitas dibandingkan dengan Jumal Aset.

Reklasifikasi dan penyajian kembali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 i. Reklasifikasi Saldo akun sebelum dan setelah reklasifikasi adalah sebagai berikut : 31 Desember 2012 (dalam jutaan rupiah) Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Reklasifikasi Dilaporkan Sebelumnya Setelahnya Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Beban umum dan administrasi Beban pajak penghasilan

(249.906) (84.845)

(1.556) 1.556

(251.462) (83.289)

31 Desember 2011 (dalam jutaan rupiah) Sebagaimana Sebagaimana Reklasifikasi Dilaporkan Dilaporkan Sebelumnya Setelahnya Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Beban umum dan administrasi Beban pajak penghasilan

(202.696) (61.608)

(3.275) 3.275

(205.971) (58.333)

ii. Penyajian kembali Saldo akun sebelum dan setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut: 31 Desember 2012 (dalam jutaan rupiah) Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Penyajian Kembali Dilaporkan Setelahnya Sebelumnya Aset Aset pajak tangguhan – bersih

44.924

192

45.116

Liabilitas Imbalan kerja

(29.438)

(770)

(30.208)

(656.186)

578

(655.608)

Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Beban umum dan administrasi Beban pajak penghasilan

(251.462) *) (83.289) *)

74 (18)

(251.388) (83.307)

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja Pajak penghasilan terkait

(6.425) 1.606

409 (102)

(6.016) 1.504

Ekuitas Saldo laba : - Belum dicadangkan

*)

Setelah reklasifikasi

86

31 Desember 2011 (dalam jutaan rupiah) Sebagaimana Sebagaimana Dilaporkan Penyajian Kembali Dilaporkan Setelahnya Sebelumnya Aset Aset pajak tangguhan – bersih

32.771

Liabilitas Imbalan kerja

(16.542)

Ekuitas Saldo laba : - Belum dicadangkan

314 (1.255)

33.085 (17.797)

(417.627)

941

Laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Beban umum dan administrasi Beban pajak penghasilan

(205.971) *) (58.333) *)

(843) 211

(206.814) (58.122)

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja Pajak penghasilan terkait

-

(1.155) 289

(1.155) 289

*)

Setelah reklasifikasi

87

(416.686)

X.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011. Ekuitas harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Ekuitas Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), auditor independen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 8 April 2016 oleh Drs. M Jusuf Wibisana, M.Ec.,CPA dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal. Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011. Informasi keuangan pada tahun 2012 dan 2011 yang disajikan dibawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan Perseroan yang terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain dibawah, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang bukan merupakan bagian dari Prospektus ini. Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), auditor independen, dan laporannya telah ditandatangani masing-masing pada tanggal 20 Februari 2013 dan 20 Februari 2012 oleh Lucy Luciana Suhenda S.E., dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Keterangan Modal Saham Saldo Laba: - Cadangan wajib - Belum dicadangkan Cadangan lindung nilai arus kas Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

31 Desember 2015

2014*

2013*

2012**

2011**

800.000

800.000

800.000

800.000

650.000

16.000 1.357.534 82.717

8.000 1.057.836 (65.033)

2.000 888.102 33.831

2.000 655.608 (100.029)

2.000 416.686 (74.148)

2.256.251

1.800.803

1.723.933

1.357.579

17.804.027

16.068.327

14.213.124

11.464.470

994.538 9.478.406

* Disajikan kembali. Lihat Catatan 33 pada laporan keuangan Perseroan yang terdapat di Bab XV Prospektus ini tentang Laporan Auditor Independen da n Laporan Keuangan Perseroan ** Perseroan melakukan reklasifikasi dan penyajian kembali atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat halaman 86 dari Prospektus ini mengenai “Reklasifikasi dan penyajian kembali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2012”

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 hingga Prospektus ini diterbitkan.

88

XI.

PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar: i)

atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi.

ii)

atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

iii) atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. iv) atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak: i)

Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

ii)

Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. Kewajiban Perpajakan Perseroan Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga akan menyampaikan SPT tahunan untuk tahun 2015 yang akan disampaikan pada tanggal 30 April 2015 serta telah menyampaikan SPT tahun 2014 dan 2013 masing-masing pada tanggal 30 April 2013 dan 30 April 2012. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

89

XII.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 29 tanggal 10 Maret 2016, yang aslinya dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 28 tanggal 11 Mei 2016, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah: No 1 2 3 4

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT DBS Vickers Securities Indonesia PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Securities Tbk Total

Seri A

Seri B

Total

(%)

Rp. 125.000.000.000

Rp. 250.000.000.000

Rp. 375.000.000.000

25

Rp. 125.000.000.000 Rp. 125.000.000.000 Rp. 125.000.000.000 Rp. 500.000.000.000

Rp. 250.000.000.000 Rp. 250.000.000.000 Rp. 250.000.000.000 Rp. 1.000.000.000.000

Rp. 375.000.000.000 Rp. 375.000.000.000 Rp. 375.000.000.000 Rp. 1.500.000.000.000

25 25 25 100

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum. Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah: i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; ii) Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; iv) Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau vi) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama. Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

90

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: Wali Amanat

:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Gedung BRI II Lantai 30, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44 – 46 P.O. Box 1094 Jakarta 10210 – Indonesia Nomor STTD : 08/STTD-WA/PM/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pedoman : Undang-undang Pasar Modal. Kerja Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat No. 024/LEG/TAFINANCE/III/2016 tanggal 4 Maret 2016. Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hakhak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris

:

Linda Herawati, SH. Jalan Cideng Timur No. 31 Jakarta Pusat Nomor STTD : 35/STTD-N/PM/1996 atas nama Linda Herawati, SH. Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 019/JKT PST/DKI/03. Asosiasi : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pedoman Kerja Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. 025/TAFINANCE/Leg/III/2016 tanggal 4 Maret 2016. Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Jaminan, Akta Jaminan Fidusia dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

91

Akuntan Publik

:

KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers). Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta 12940 Nomor STTD : 236/STTD-AP/PM/1998 atas nama Drs. Jusuf Wibisana, MEc Keanggotaan : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No. 11.D5579 Asosiasi Pedoman : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Kerja Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Perseroan menunjuk Akuntan Publik berdasarkan surat no. 021/TAFINANCE/Leg/III/2016 tanggal 3 Maret 2016. Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, buktidan bukti yang mendukung jumlah-jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum

:

HKGM & Partners. Pondok Indah Plaza 3, Blok E/4 & E/5 Jl. TB Simatupang Jakarta 12310 – Indonesia Nomor STTD : 388/PM/STTD-KH/2001 atas nama Ruli Fajar Hidayat Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200134. Pedoman : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Kerja Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005. Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No. 026/TAFINANCE/Leg/III/2016 tanggal 4 Maret 2016. Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

92

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak akan: i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

93

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

94

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

95

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

114

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEUANGAN PERSEROAN

115

DAN

LAPORAN

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

116

117

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

118

119

120

121

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes ASET Kas dan setara kas - Pihak ketiga - Pihak berelasi Piutang pembiayaan konsumen setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 226.859 (2014: Rp 182.297 dan 2013: Rp 159.023) - Pihak ketiga Investasi bersih dalam sewa pembiayaan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.858 (2014: Rp 1.273 dan 2013: Rp Nihil) - Pihak ketiga Beban dibayar dimuka - Pihak ketiga - Pihak berelasi Piutang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Aset derivatif Aset pajak tangguhan - bersih Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 88.865 (2014: Rp 74.047 dan 2013: Rp 61.518) Aset lain-lain - Pihak ketiga JUMLAH ASET

*)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2015

243,304 124,553

246,554 76,194

242,272 64,944

15,368,416

14,136,249

12,165,022

617,127

668,589

418,946

10,645 227

13,231 300

4,533 209

47,111 12,093 1,248,597 -

27,786 3,337 760,790 35,411

21,655 2,975 1,206,493 2,359

120,882

96,302

81,753

11,072

3,584

1,963

ASSETS Cash and cash equivalents Third parties Related parties Consumer financing receivables - net of allowance for impairment losses of Rp 226,859 (2014: Rp 182,297 and 2013: Rp 159,023) Third parties Net investment in finance leases - net of allowance for impairment losses of Rp 1,858 (2014: Rp 1,273 and 2013: Rp Nil) Third parties Prepaid expenses Third parties Related parties Other receivables Third parties Related parties Derivative assets Deferred tax assets - net Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 88,865 (2014: Rp 74,047 and 2013: Rp 61,518) Other assets Third parties -

17,804,027

16,068,327

14,213,124

TOTAL ASSETS

2a,2c,2d,2p 4 2r,4,29

2c,2e,2g 5

2c,2f,6 2h 7 2r,7,29 2c,2j 10 2r,10,29 2c,2n,8 2o,16c

31 Desember/December 2013 *) 2014 *)

2i,9 2c 11

Disajikan kembali, lihat catatan 33

As restated, see note 33

*)

Lampiran – 1/1 – Schedule Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

122

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes LIABILITAS Utang penyalur kendaraan - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Akrual - Pihak ketiga Utang pajak - Pajak penghasilan - Pajak lain-lain Liabilitas derivatif Liabilitas pajak tangguhan - bersih Pinjaman - Pihak ketiga Surat berharga yang diterbitkan - Obligasi Imbalan kerja

Jumlah ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

*)

2015

31 Desember/December 2013 *) 2014 *)

2r,29 2c 12 2r,12,29

103,240 73,790

50,260 76,694

1,251 98,416

105,825 145,000

88,078 143,814

75,049 134,497

2c,13

123,642

62,512

86,543

2o,16a 2o,16a 2c,2n,8 2o,16c

10,640 8,578 20,011 10,081

13,178 8,832 47,312 -

12,559 7,587 14,092 -

2c,2l,14 2c,2l 15 2k,3c,17

7,671,746

10,201,569

9,435,926

7,230,569 44,654

3,540,497 34,778

2,587,221 36,050

LIABILITIES Payable to dealers Third parties Related parties Other payables Third parties Related parties Accruals Third parties Taxes payable Corporate income tax Other taxes Derivative liabilities Deferred tax liabilities - net Borrowings Third parties Securities issued Bonds Employee benefits

15,547,776

14,267,524

12,489,191

Total liabilities

2c

Jumlah liabilitas EKUITAS Modal saham biasa - nilai nominal Rp 1.000 per saham (Rupiah penuh) - Modal dasar - 2.000.000.000 saham - Modal ditempatkan dan disetor penuh 800.000.000 saham Saldo laba: - Cadangan wajib - Belum dicadangkan Cadangan lindung nilai arus kas

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

33,831

EQUITY Share capital - par value of Rp 1,000 per share (full Rupiah amount) Authorised capital 2,000,000,000 shares Issued and fully paid 800,000,000 shares Retained earnings: Statutory reserves Unappropriated Cash flow hedge reserves

18

800,000

800,000

800,000

19

16,000 1,357,534

8,000 1,057,836

2,000 888,102

2c,2n,8

82,717

(65,033)

2,256,251

1,800,803

1,723,933

Total equity

17,804,027

16,068,327

14,213,124

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Disajikan kembali, lihat catatan 33

As restated, see note 33

*)

Lampiran – 1/2 – Schedule Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

123

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2015

31 Desember/December 2014 *) 2013 *)

PENDAPATAN Pembiayaan konsumen - Konvensional - Murabahah

Sewa pembiayaan Bunga bank Lain-lain

INCOME 2e,2m,21

BEBAN Umum dan administrasi Bunga dan keuangan Cadangan kerugian penurunan nilai (Rugi)/Laba selisih kurs - bersih Lain-lain

1,619,426 268

1,417,229 6

1,950,236

1,619,694

1,417,235

78,157 24,097 121,022

62,064 26,123 113,725

27,162 13,431 93,128

Finance leases Interest income from banks Miscellaneous

2,173,512

1,821,606

1,550,956

Total incomes

2f,2m 2m,2r,29 22

Jumlah pendapatan

(302,214) (1,184,854)

(284,606) (993,598)

(263,402) (796,553)

2e,2g,5,6

(193,824)

(109,286)

(87,055)

2p 25

(31) (85,649)

262 (64,243)

11 (48,493)

EXPENSES General and administrative Interest and financing charges Allowance for impairment losses (Loss)/Gain on foreign exchange - net Miscellaneous

(1,766,572)

(1,451,471)

(1,195,492)

Total expenses

406,940

370,135

355,464

INCOME BEFORE INCOME TAX

(100,635)

(91,653)

(90,123)

306,305

278,482

265,341

2m,2r,23,29 2m,24

Jumlah beban LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN

2o,16b

LABA BERSIH Penghasilan/(beban) komprehensif lain

INCOME TAX EXPENSE NET INCOME Other comprehensive income/(expense)

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

-

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja

1,857

Pajak penghasilan terkait Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Lindung nilai arus kas

Consumer financing Conventional Murabahah -

1,949,138 1,098

(464)

6,509 (1,627)

-

2,459 (614)

Remeasurements from postemployment benefit obligations Related income tax Items that will be reclassified subsequently to profit or loss Cash flow hedge

(131,819)

Pajak penghasilan terkait

(49,249)

32,955

Penghasilan/(beban) komprehensif lain - setelah pajak

149,143

(93,982)

135,705

Other comprehensive income/ (expense) - net of tax

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF

455,448

184,500

401,046

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

383

348

332

EARNINGS PER SHARE (full Rupiah amount)

*)

2q,26

Disajikan kembali, lihat catatan 33

178,480

Items that will not be reclassified to profit or loss

196,999

LABA PER SAHAM (Rupiah penuh)

2n

-

(44,620)

Related income tax

As restated, see note 33

*)

Lampiran – 2 – Schedule Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

124

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo laba/ Retained earnings

Catatan/ Notes Saldo pada tanggal 1 Januari 2013

800,000

Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013)

20

Belum dicadangkan/ Unappropiated

2,000

-

Saldo pada tanggal 1 Januari 2013 setelah penyajian kembali Dividen

Modal saham/ Share capital

Cadangan wajib/ Statutory reserve

656,186

-

800,000

2,000

-

-

Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flow hedge reserves

(578)

655,608 (34,692)

Jumlah ekuitas/ Total equity

(100,029)

-

(100,029) -

1,358,157

(578)

1,357,579 (34,692)

Balance as at 1 January 2013 Adjustment in relation to implementation of PSAK No. 24 (Revised 2013) Balance as at 1 January 2013 after restatement Dividend

Keuntungan aktuarial program pensiun – neto setelah pajak

-

-

1,845

-

1,845

Actuarial gain from pension plan – net after tax

Laba bersih tahun berjalan

-

-

265,341

-

265,341

Net income for the year

-

-

-

133,860

133,860

Other comprehensive income – net after tax

1,723,933

Balance as at 31 December 2013 after restatement

Pendapatan komprehensif lain – neto setelah pajak

2n,8

Saldo pada tanggal 31 Desember 2013 setelah penyajian kembali

800,000

2,000

888,102

33,831

Dividen

20

-

-

(107,630)

-

Tambahan cadangan wajib

19

-

6,000

(6,000)

-

(107,630) -

Additional Statutory Reserved Actuarial gain from pension plan – net after tax

Keuntungan aktuarial program pensiun – neto setelah pajak

-

-

4,882

-

4,882

Laba bersih tahun berjalan

-

-

278,482

-

278,482

-

-

-

Pendapatan komprehensif lain – neto setelah pajak

2n,8

Saldo pada tanggal 31 Desember 2014 setelah penyajian kembali Tambahan cadangan wajib

19

800,000

8,000

-

8,000

1,057,836 (8,000)

(98,864)

(65,033) -

Dividend

(98,864)

Net income for the year Other comprehensive income – net after tax

1,800,803

Balance as at 31 December 2014 after restatement

-

Additional Statutory Reserved

Keuntungan aktuarial program pensiun – neto setelah pajak

-

-

1,393

-

1,393

Actuarial gain from pension plan – net after tax

Laba bersih tahun berjalan

-

-

306,305

-

306,305

Net income for the year

-

-

-

147,750

147,750

Other comprehensive income – net after tax

800,000

16,000

1,357,534

82,717

2,256,251

Balance as at 31 December 2015

Pendapatan komprehensif lain – neto setelah pajak Saldo pada tanggal 31 Desember 2015

2n,8

Lampiran – 3 – Schedule Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

125

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes Arus kas dari aktivitas operasi Penerimaan kas dari pelanggan: - Pembiayaan konsumen - Konvensional - Murabahah - Sewa pembiayaan Bunga bank Denda keterlambatan pembayaran Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan Lain-lain

22

Jumlah

2015

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/December 2014

2013

9,443,357 3,813 436,712 19,277 89,699

8,536,633 956 241,165 20,899 77,656

8,820,809 16 122,668 10,745 64,954

16,120 24,573

7,956 35,932

7,282 27,886

Cash flows from operating activities Cash received from customers: Consumer financing Conventional Murabahah Finance leases Interest income Late payment penalties Recovery from written-off receivables Others

10,033,551

8,921,197

9,054,360

Total

Pengeluaran kas untuk: - Pembayaran kepada penyalur kendaraan - Premi asuransi - Beban usaha

(8,382,822) (913,023) (273,365)

(8,682,124) (746,194) (270,935)

(8,551,907) (837,186) (243,753)

- Beban bunga dan keuangan - Lain-lain

(1,120,258) (2,236)

(1,006,908) (2,446)

(771,646) (2,089)

(10,691,704)

(10,708,607)

(10,406,581)

Total

(658,153)

(1,787,410)

(1,352,221)

Cash used for operating activities

(107,393)

(92,758)

(92,956)

Income tax expense

(765,546)

(1,880,168)

(1,445,177)

Net cash flows used in operating activities

Cash disbursements for:

Jumlah Kas yang digunakan untuk aktivitas operasi Beban pajak penghasilan

16b

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi

9 9

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan dari: - Penerimaan pinjaman - Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan Pengeluaran untuk: - Pembayaran pinjaman - Pembayaran surat berharga yang diterbitkan - Biaya emisi surat berharga yang diterbitkan - Biaya emisi pinjaman - Pembayaran dividen

-

732 (41,682)

1,227 (31,160)

761 (17,640)

(40,950)

(29,933)

(16,879)

Net cash flows used in investing activities

14

15,530,194

21,022,452

13,116,080

15

4,432,500

1,827,400

1,200,000

14

(18,101,528)

(19,914,729)

(11,711,308)

15

(999,000)

(884,000)

20

(10,530) -

(12,725) (5,397) (107,630)

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

-

Cash flows from investing activities Proceeds from sale of fixed assets Purchase of fixed assets

Arus kas dari aktivitas investasi Hasil penjualan aset tetap Pembelian aset tetap

Payments to dealers Insurance premium Operating expenses Interest and financing charges Others

851,636

1,925,371

Cash flows from financing activities Cash received from: Proceeds from borrowings Proceeds from securities issued Disbursements for: Payment of borrowings -

(1,010,000) Payment of securities issued (5,792) (34,692) 1,554,288

Securities issuance cost Loan issuance cost Payment of dividend Net cash flows provided from financing activities

Lampiran – 4/1 – Schedule Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

126

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes

2015

Kenaikan bersih kas dan setara kas Penyesuaian atas selisih kurs dari saldo kas

STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/December 2014

2013

45,140

15,270

92,232

Net increase in cash and cash equivalents

(31)

262

11

Adjustments of foreign exchange difference in cash

Kas dan setara kas pada awal tahun

4

322,748

307,216

214,973

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

Kas dan setara kas pada akhir tahun

4

367,857

322,748

307,216

Cash and cash equivalents at the end of the year

Lampiran – 4/2 – Schedule Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

127

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM a.

1.

Pendirian dan informasi umum

GENERAL INFORMATION a.

Establishment and general information

PT Toyota Astra Financial Services (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris Enimarya Agoes Suwarko, S.H., No. 30 tanggal 15 April 1994 dengan nama PT KDLC Bancbali Finance. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7949.HT.01.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Notaris Linda Herawati, S.H., No. 08 tanggal 7 Desember 2015 mengenai perubahan anggaran dasar. Akta ini telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 2015 dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.030991163.

PT Toyota Astra Financial Services (the “Company”) was established based on the Notarial Deed No. 30 of Enimarya Agoes Suwarko, S.H., dated 15 April 1994 under the name of PT KDLC Bancbali Finance. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-7949.HT.01.01.Th.94 dated 19 May 1994. The Company’s Articles of Association has been amended from time to time, the latest by Notarial Deed of Linda Herawati, S.H., No. 08 dated 7 December 2015 concerning the changes in articles of association. This Notarial Deed has been accepted and recorded in the system administration of Legal Entity of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0991163 dated 23 December 2015.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 420/KMK.017/1994 tanggal 18 Agustus 1994. Dengan diperolehnya izin tersebut maka Perseroan, sebagai perusahaan pembiayaan, dapat melakukan kegiatan dalam bidang sewa pembiayaan, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Pada saat ini, Perseroan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994.

The Company obtained its license to operate as a financing company from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. 420/KMK.017/1994 dated 18 August 1994. Under this license, the Company is allowed to engage in leasing, factoring, credit card business and consumer financing activities. Currently, the Company is mainly engaged in consumer financing activities. The Company started its commercial operation in 1994.

Perseroan memperoleh ijin untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah yang telah diterima dan dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-366/NB.223/2015. Perseroan juga telah memperoleh surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 November 2012.

The Company obtained its license to operate in Sharia financing. This license has been accepted and recorded in the administration of Financial Services Authority (“OJK”) Regulation Number KEP-366/NB.223/2015. The Company also has obtained a recommendation letter from National Sharia Board – Indonesia Ulama Council on 1 November 2012.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Mega Plaza lantai 8, Jl. HR. Rasuna Said Kav C-3, Jakarta Selatan 12920.

The Company’s head office is domiciled in Mega Plaza, 8th floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav C-3, Jakarta Selatan 12920.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 30 kantor cabang (2014: 27 kantor cabang dan 2013: 27 kantor cabang) (tidak diaudit).

As at 31 December 2015, the Company has 30 branch offices (2014: 27 branch offices and 2013: 27 branch offices) (unaudited).

Pada tanggal 27 Juli 2007, Perseroan menerbitkan Samurai Bonds PT Toyota Astra Financial Services Japanese Yen Bonds Seri A (2007) dan Seri B (2007), masing-masing sebesar 4.000.000.000 Yen Jepang (nilai penuh), yang dijamin sepenuhnya oleh Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Perseroan melunasi semua Obligasi Seri A dan B, masing-masing pada tanggal 23 Juli 2009 dan 23 Juli 2010.

On 27 July 2007, the Company issued Samurai Bonds of PT Toyota Astra Financial Services Japanese Yen Bonds Series A (2007) and Series B (2007) each amounting to JPY 4,000,000,000 (full amount), which are fully guaranteed by Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. The Company fully paid Bonds Series A and B on 23 July 2009 and 23 July 2010, respectively.

Lampiran – 5/1 – Schedule

128

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM (lanjutan) a.

1.

Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

GENERAL INFORMATION (continued) a.

Establishment (continued)

and

general

information

Pada tanggal 23 Agustus 2010, Perseroan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) Toyota Astra Finance I dengan tingkat bunga tetap Seri A (2010) dan Seri B (2010), masing-masing sebesar Rp 500.000, dimana yang bertindak sebagai arranger adalah PT Kim Eng Securities. MTN Toyota Astra Finance I tahun 2010 tersebut telah didaftarkan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 30 Juli 2010. Perseroan melunasi semua MTN seri A dan B, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2013 dan 27 Agustus 2012.

On 23 August 2010, the Company issued Medium Term Notes (MTN) Toyota Astra Finance I with a fixed interest rate Series A (2010) and Series B (2010) each amounting Rp 500,000, where PT Kim Eng Securities acted as arranger. MTN Toyota Astra Finance I 2010 were registered in the Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on 30 July 2010. The Company fully paid MTN Series A and B on 26 August 2013 and 27 August 2012, respectively.

Perseroan telah menerbitkan Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi I”) sebesar Rp 1.200.000, Obligasi Toyota Astra Financial Services II Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi II”) sebesar Rp 1.300.000, Obligasi Toyota Astra Financial Services III Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi III”) sebesar Rp 1.200.000 dan Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2014 (”Obligasi Berkelanjutan I”) sebesar Rp 600.000.

The Company issued Toyota Astra Financial Services I 2011 Bonds with a Fixed Interest Rate (“Bonds I”) with principal amount of Rp 1,200,000, Toyota Astra Financial Services II 2012 Bonds with a Fixed Interest Rate (“Bonds II”) with principal amount of Rp 1,300,000, Toyota Astra Financial Services III 2013 Bonds with a Fixed Interest Rate (“Bonds III”) with principal amount of Rp 1,200,000 and Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate Phase I Year 2014 (“Continuance Bond I”) with principal amount of Rp 600,000.

Obligasi I dan II dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) masing-masing berdasarkan Surat No. S-7059/BL/2011 pada tanggal 24 Juni 2011 dan Surat No S-6536/BL/2012 pada tanggal 30 Mei 2012. Obligasi III dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berdasarkan Surat No. S-108/D.04/2013 pada tanggal 8 Mei 2013. Obligasi Berkelanjutan I dinyatakan efektif oleh OJK berdasarkan Surat No. S-65/D.04/2014 pada tanggal 6 Februari 2014.

Bonds I and II became effective based on the Capital Market Supervisory Board - Financial Institution (BAPEPAM-LK) Letter No. S7059/BL/2011 dated 24 June 2011 and Letter No S-6536/BL/2012 dated 30 May 2012, respectively. Bonds III became effective based on the Financial Services Authority (“OJK”) Letter No. S-108/D.04/2013 dated 8 May 2013. Continuance Bond I became effective based on the OJK Letter No. S-65/D.04.2014 dated 6 February 2014.

Obligasi I, II, III dan Obligasi Berkelanjutan I tersebut masing-masing dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2011, 6 Juni 2012, 20 Mei 2013 dan 6 Februari 2014. Penerbitan Obligasi I, II, III dan Obligasi Berkelanjutan I dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing No. 20 tanggal 8 April 2011, No. 9 tanggal 6 Maret 2012, No. 57 tanggal 28 Februari 2013 dan No. 40 tanggal 5 Desember 2013, yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (pihak ketiga) yang bertindak selaku Wali Amanat pemegang Obligasi. Hasil penerbitan Obligasi I, II, III dan Obligasi Berkelanjutan I tersebut di atas, setelah dikurangi dengan biayabiaya emisi, dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja. Obligasi I, II, III dan Obligasi Berkelanjutan I dijual dengan harga nominal pada pasar perdana.

Bonds I, II, III and Continuance Bond I were listed on the Indonesian Stock Exchange on 8 July 2011, 6 June 2012, 20 May 2013 and 6 February 2014, respectively. The issuance of Bonds I, II, III and Continuance Bond I were based on the Trusteeship Agreements No. 20 dated 8 April 2011, No. 09 dated 6 March 2012, No. 57 dated 28 February 2013 and No 40 dated 5 December 2013, respectively, signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (third party) as the Trustee for the Bondholders. The proceeds from Bonds I, II, III and Continuance Bond I, net of issuance costs, were used by the Company for working capital. Bonds I, II, III and Continuance Bond I were offered at par value in the primary market.

Lampiran – 5/2 – Schedule

129

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM (lanjutan) a.

1.

Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

GENERAL INFORMATION (continued) a.

Establishment (continued)

and

general

information

Berdasarkan surat PT Fitch Rating Indonesia No. RC129/DIR/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014, Obligasi II telah mendapat peringkat AAAidn. Berdasarkan PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan surat No. 178/PEFDir/II/2013 tertanggal 1 Februari 2013, TAFS II seri A telah mendapat peringkat idAA dan berdasarkan PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan surat No. 1610/PEF-Dir/X/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, TAFS II seri B telah mendapat peringkat idAA+.

Based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC129/DIR/XII/2014 dated 15 December 2014 Bonds II are rated at AAAidn. Based on the letter of PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 178/PEF-Dir/II/2013 dated 1 February 2013, TAFS II series A is rated at idAA and based on the letter of PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 1610/PEF-Dir/X/2014 dated 3 October 2014, TAFS II series B is rated at idAA+ .

Pada tanggal 4 Februari 2014, Perseroan menerbitkan Shogun Bonds dengan batas maksimum sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore adalah penjamin atas obligasi ini. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2017. Pada tanggal 17 Desember 2014, Perseroan menerbitkan Shogun Bonds dengan batas maksimum sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD adalah penjamin atas obligasi ini. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2017.

On 4 February 2014, the Company issued Shogun Bonds with a maximum limit US Dollar 50,000,000 (full amount). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore is the guarantor relating to the Bonds. The bonds will mature on 3 February 2017. On 17 December 2014, the Company issued Shogun Bonds with a maximum limit US Dollar 50,000,000 (full amount). Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD is the guarantor relating to the Bonds. The bonds will mature on 18 December 2017.

Pada tanggal 20 Januari 2015, Perseroan menerbitkan Shogun Bonds dengan batas maksimum sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore adalah penjamin atas obligasi ini. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2018. Pada tanggal 2 Februari 2015, Perseroan menerbitkan Shogun Bonds dengan batas maksimum sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore adalah penjamin atas obligasi ini. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2018.

On 20 January 2015, the Company issued Shogun Bonds with a maximum limit US Dollar 50,000,000 (full amount). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore is the guarantor relating to the Bonds. The bonds will mature on 18 January 2018. On 2 February 2015, the Company issued Shogun Bonds with a maximum limit US Dollar 50,000,000 (full amount). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore is the guarantor relating to the Bonds. The bonds will mature on 2 February 2018.

Pada tanggal 4 Juni 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015 Seri A dan Seri B, masing-masing sebesar Rp 698.000 dan Rp 811.000.

On 4 June 2015, the Company issued bonds of Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase II Year 2015 Series A and Series B, each amounting to Rp 698,000 and Rp 811,000, respectively.

Berdasarkan surat PT Fitch Rating Indonesia No. 78/DIR/RAT/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015, Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2014 telah mendapat peringkat AAAidn.

Based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. 78/DIR/RAT/V/2015 dated 26 May 2015 Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase II Year 2014 are rated at AAAidn.

Lampiran – 5/3 – Schedule

130

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM (lanjutan) a.

b.

1.

Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

GENERAL INFORMATION (continued) a.

Establishment (continued)

and

general

information

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2015 Seri A dan Seri B, masing-masing sebesar Rp 170.000 dan Rp 1.498.000.

On 6 November 2015, the Company issued bonds of Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase III Year 2015 Series A and Series B, each amounting to Rp 170,000 and Rp 1,498,000, respectively.

Berdasarkan surat PT Fitch Rating Indonesia No. Ref RC122/DIR/RAT/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2015 telah mendapat peringkat AAAidn.

Based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. Ref RC122/DIR/RAT/X/2015 dated 20 October 2015 Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase III Year 2015 are rated at AAAidn.

PT Fitch Rating Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia bukan merupakan pihak berelasi dari Perseroan.

PT Fitch Rating Indonesia and PT Pemeringkat Efek Indonesia are not related parties of the Company.

Lihat Catatan 15 untuk rincian surat berharga yang diterbitkan.

Refer to Note 15 for details of securities issued.

Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

b. Board of Commissioners, Directors and Audit Committee As at 31 December 2015, 2014 and 2013, the members of the Company’s Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board are as follows:

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2015 Dewan Komisaris: Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Independen Direksi: Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Pemasaran Direktur Pemasaran Direktur Operasional Direktur Keuangan dan Risiko * ** ***

2014

Yasuhiro Yomoda* Gunawan Geniusahardja Harry Wiguna

Yoshimasa Ishii

2013 Yoshimasa Ishii

Gunawan Geniusahardja Gunawan Geniusahardja Yasuhiro Yomoda Yasuhiro Yomoda Suparno Djasmin* Johnny Darmawan D Harry Wiguna Harry Wiguna

David Iskandar Naoki Tokuhisa Kurnadi Tandudjaja Mamoru Akiyama Bambang Bodhianto

David Iskandar** Naoki Tokuhisa Kurnadi Tandudjaja Mamoru Akiyama** Bambang Bodhianto**

Buntoro Muljono Kazuo Noda Kurnadi Tandudjaja Kurnadi Tandudjaja Kurnadi Tandudjaja

Ryusuke Taniyama***

Tetsuo Higuchi

Tetsuo Higuchi

Board of Commissioners: President Commissioner Vice President Commissioner Commissioner Commissioner Independent Commissioner Directors: President Director Vice President Director Marketing Director Marketing Director Operation Director Finance and Risk Director

Efektif per 29 Juni 2015/Effective as of 29 June 2015 Efektif per 10 Juni 2014/Effective as of 10 June 2014 Efektif per 2 Januari 2015, Tetsuo Higuchi digantikan oleh Ryusuke Taniyama dan telah memperoleh persetujuan efektif OJK/Effective as of 2 January 2015, Tetsuo Higuchi is replaced by Ryusuke Taniyama and OJK’s effective approval has already been obtained

Komite Audit: Ketua Anggota Anggota

Dewan Pengawas Syariah Ketua Anggota Anggota

2015

2014

2013

Harry Wiguna Candelario Tambis Lindawati Gani

Harry Wiguna Candelario Tambis Lindawati Gani

Harry Wiguna Candelario Tambis Lindawati Gani

2015

2014

2013

Hasanudin Basri Bermanda Siti Ma’rifah

Hasanudin Basri Bermanda Siti Ma’rifah

Lampiran – 5/4 – Schedule

131

Hasanudin Basri Bermanda Siti Ma’rifah

Audit Committee: Chairman Member Member

Sharia Supervisory Board Chairman Member Member

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM (lanjutan)

1.

GENERAL INFORMATION (continued)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit (lanjutan)

b. Board of Commissioners, Directors and Audit Committee (continued)

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.I.5.

The establishment of the Company’s Audit Committee is in compliance with BAPEPAM-LK Regulation Number IX.I.5.

Lihat Catatan 29 untuk rincian jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Refer to Note 29 for details of total salaries and allowances to the Board of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mempunyai 889 karyawan (2014: 807 karyawan dan 2013: 763 karyawan) (tidak diaudit).

As at 31 December 2015, the Company had 889 employees (2014: 807 employees and 2013: 763 employees) (unaudited).

Berdasarkan Surat Keputusan No. 016/CommAp p/Leg/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Toyota Astra Financial Services, Kepala Audit Internal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah Syafitri.

Based on Decision Letter No. 016/CommApp/Leg /V/2011 dated 12 May 2011 regarding Resolution of the Board of Commissioner of PT Toyota Astra Financial Services, the Head of Internal Audit as at 31 December 2015, 2014 and 2013 is Syafitri.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 013A/SK-DIR/HRD/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015, Sekretaris Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Ferdinan Agustinus dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 037/SK-DIR/HRD/XII/2012, tertanggal 17 Desember 2012 serta Surat Keputusan Direktur No. 011A/SKDIR/HRD/IV/2011 tanggal 8 April 2011, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Cokro Vera.

Based on Director’s Decision Letter No. 013A/SKDIR/HRD/VIII/2015 dated 3 August 2015, the Corporate Secretary as at 31 December 2015, 2014 and 2013 is Ferdinan Agustinus and based on Director’s Decision Letter No. 037/SKDIR/HRD/XII/2012 dated 17 December 2012 and Director’s Decision Letter No. 011A/SKDIR/HRD/IV/2011 dated 8 April 2011, the Corporate Secretary as at 31 December 2014 and 2013 is Cokro Vera.

Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 63 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, S.H.

The Shareholders approved the appointment of Sharia Supervisory Board as recommended by the National Sharia Board of Majelis Ulama Indonesia and this resolution was notarised by Notarial Deed of Linda Herawati, S.H., No. 63 dated 30 October 2015.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.

ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan Perseroan disusun oleh Direksi dan diselesaikan pada tanggal 8 April 2016. Laporan keuangan disusun dalam rangka Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK (sejak 1 Januari 2013, OJK telah mengambil alih fungsi dari Bapepam-LK) terkait Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahun 2016” dan telah mengikuti peraturan Bapepam-LK seperti dijelaskan pada Catatan 2a.

The Company’s financial statements were prepared by the Board of Directors and completed on 8 April 2016. These financial statements have been prepared for submission to Bapepam-LK (since 1 January 2013, OJK takes over the function of Bapepam-LK) in relation with Public Offering of “Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Year 2016” and have followed the requirements from Bapepam- LK as described in Note 2a.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below:

Lampiran – 5/5 – Schedule

132 132

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

ACCOUNTING POLICIES (continued) a.

Basis of preparation of financial statements

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7. Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK (sejak 1 Januari 2013, OJK telah mengambil alih fungsi dari Bapepam-LK) No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam and LK Regulation No.VIII.G.7. Attachment of the Chairman of Bapepam-LK decision (since 1 January 2013, OJK took over the function of Bapepam-LK) No. KEP347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding “Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosures for Issuers or Public Entities”.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai, yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets and liabilities at fair value through profit or loss designated and effective as hedging instruments, which have been measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand and cash in banks, which are not restricted and pledged as collateral for any borrowings and securities issued.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

Figures in the financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statemens are disclosed in Note 3.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The accounting policies applied are consistent with those of the financial statements for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Lampiran – 5/6 – Schedule

133

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

2.

Perubahan kebijakan akuntansi

ACCOUNTING POLICIES (continued) b.

Changes in accounting policies

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015 sebagai berikut:

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued revision of the following accounting standards which are effective as at 1 January 2015:

-

PSAK 1 (revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan”; PSAK 4 (revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri”; PSAK 15 (revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama”; PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja”;

-

PSAK 46 (revisi 2014) “Pajak Penghasilan”; PSAK 48 (revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”; PSAK 50 (revisi 2014) “Instrumen keuangan: penyajian”; PSAK 55 (revisi 2014) “Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran”; PSAK 60 (revisi 2014) “Instrumen keuangan: pengungkapan”; PSAK 65 (revisi 2013) “Laporan keuangan konsolidasian”; PSAK 66 (revisi 2013) “Pengaturan bersama”; PSAK 67 (revisi 2013) “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain”; PSAK 68 (revisi 2013) “Pengukuran nilai wajar”; ISAK 15 – “Batas Aset Imbalan Pasti (Revisi 2015)”; dan ISAK 26 (revisi 2014) “Penilaian ulang derivatif melekat”.

-

-

-

-

SFAS 1 (revised 2013) “Presentation of financial statements”; SFAS 4 (revised 2013) “Separate financial statements”; SFAS 15 (revised 2013) “Investment in associates and joint ventures”; SFAS 24 (revised 2013) “Employee benefits”; SFAS 46 (revised 2014) “Income Taxes”; SFAS 48 (revised 2014) “Impairment of the assets”; SFAS 50 (revised 2014) “Financial instrument: presentation”; SFAS 55 (revised 2014) “Financial instrument: recognition and measurement”; SFAS 60 (revised 2014) “Financial instrument: disclosures”; SFAS 65 (revised 2013) “Consolidated financial statements”; SFAS 66 (revised 2013) “Joint arrangements”; SFAS 67 (revised 2013) “Disclosure of interests in other entities”; SFAS 68 (revised 2013) “Fair value measurement”; IFAS 15 – “The Limit on a Defined Benefit Asset Asset (Revised 2015)”; and IFAS 26 (revised 2014) “Reassessment of embedded derivatives”.

PSAK dan ISAK tersebut di atas berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015.

SFAS and IFAS are effective since 1 January 2015.

Berikut ini adalah dampak atas penerapan standar akuntansi di atas yang relevan dan signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan:

The following are the impacts of the implementation of the accounting standards which are relevant and significant to the Company’s financial statements:

PSAK No. 1 (Revisi 2013): Penyajian Laporan Keuangan

SFAS No. 1 (Revised Statement Presentation

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, Perseroan telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

In relation with the adoption of SFAS No. 1 (revised 2013), “Presentation of Financial Statements”, the Company has modified the presentation of items of other comprehensive income in its consolidated statements of income and other comprehensive income, to present items that would be reclassified to profit or loss in the future separately from those that would never be reclassified to profit or loss. Comparative information has been re-presented on the same basis.

Lampiran – 5/7 – Schedule

134

2013):

Financial

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

2.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) b.

Changes in accounting policies (continued)

PSAK No. 24 (Revisi 2013): Imbalan Kerja

SFAS No. 24 (Revised 2013): Employee Benefits

Penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan kerja” mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi perseroan sebagai berikut:

The adoption of SFAS 24 (Revised 2013), “Employee benefits” results into changes on the policies as follows:

1)

Seluruh biaya jasa lalu diakui langsung di laporan laba rugi. Sebelumnya, biaya jasa lalu diakui berdasarkan metode garis lurus sepanjang periode vesting jika perubahan bersifat kondisional terhadap sisa jasa pekerja untuk periode waktu tertentu (periode vesting).

1)

All past service costs are now recognised immediately in profit or loss. Previously, past service costs were recognized on a straight line basis over the vesting period if the changes were conditional on the employees remaining in service for a specified period of time (the vesting period)

2)

Biaya bunga dan imbal hasil yang diharapkan dari aset program diganti dengan nilai bunga bersih yang dihitung berdasarkan tingkat diskonto terhadap kewajiban (aset) imbalan pasti bersih.

2)

The interest cost and expected return on plan assets is replaced with a net interest amount that is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability (asset).

3)

Revisi standar ini juga mensyaratkan pengungkapan tersebut telah diterapkan di Catatan 17.

3)

The revised standard also requires more extensive disclosures. These have been provided in Note 17.

Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 24 (revisi 2013) Imbalan Kerja serta sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Keuangan dan Kesalahan, perubahanperubahan tersebut dipertimbangkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi dan diterapkan secara retrospektif.

In accordance with transitional provision of SFAS 24 (revised 2013) Employee benefit and also in accordance with SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, the above change are considered as changes in accounting policies and thus should be applied restrospectively.

Lihat Catatan 17 untuk dampak penerapan terhadap laporan keuangan.

See Note 17 for the impact on the financial statements.

PSAK No. 46 (Revisi 2014): Pajak Penghasilan

SFAS No. 46 (Revised 2014): Income Taxes

PSAK No. 46 (Revisi 2014) memberikan panduan dalam perhitungan dan pengungkapan pajak penghasilan dengan menghilangkan beban pajak final dalam ruang lingkupnya. Sesuai dengan PSAK 25 dan ketentuan transisi PSAK 46, perubahan akuntansi ini diterapkan retrospektif. Oleh karena itu, Perseroan melakukan reklasifikasi beban pajak final untuk tahun 2014 sebesar Rp 5.225 miliar dan tahun 2013 sebesar Rp 2.686 miliar dari beban pajak penghasilan ke beban lain-lain.

SFAS No. 46 (Revised 2014) provided the guidance for calculation and disclosure for income taxes by eliminating the final tax expense from its scope. In accordance with SFAS 25 and SFAS 46, this change in accounting policy is applied retrospectively. Therefore, the Company has reclassified the final tax expense for 2014 amounted to Rp 5,225 billion and for 2013 Rp 2,686 billion from income tax expense to other expenses.

Lampiran – 5/8 – Schedule

135

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

c.

2.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) b.

Changes in accounting policies (continued)

PSAK No. 68 (Revisi 2015): Pengukuran Nilai Wajar

SFAS No. 68 (Revised 2015): Instrument - Presentation

PSAK 68 menyediakan satu sumber panduan tentang bagaimana nilai wajar diukur tetapi tidak menetapkan persyaratan baru mengenai kapan nilai wajar diperlukan. Standar ini menyediakan kerangka untuk menentukan nilai wajar dan menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. PSAK ini mengatur penggunaan harga keluar (exit price) dalam pengukuran nilai wajar dan persyaratan pengungkapan yang lebih ekstensif, khususnya dengan memasukkan instrument keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar ke dalam pengungkapan hirarki nilai wajar.

SFAS 68 provides a single source of guidance on how fair value is measured but does not establish new requirements for when fair value is required. This standard provides a framework for determining fair value and clarifies the factors to be considered in estimating fair value. It introduces the use of an exit price in fair value measurement, as well as extensive disclosure requirements, particulary the inclusion of financial instruments not measured at fair value into the fair value hierarchy disclosure.

PSAK 68 diterapkan secara prospektif. Perubahan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran aset dan liabilitas Perseroan. Pengungkapan tambahan sesuai PSAK 68 telah dibuat pada Catatan 31 (v).

SFAS 68 is applied prospectively. The change had no significant impact on the measurements of the Bank’s assets and liabilities. Additional disclosure in accordance with SFAS 68 have been made in Note 31 (v).

Aset dan liabilitas keuangan

c.

Financial

Financial assets and liabilities

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan kewajiban keuangan.

The Company classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Perseroan tidak memiliki aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables. The Company does not have heldto-maturity financial assets and available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

Aset keuangan

Financial assets

(i)

(i)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Financial assets at fair value through profit or loss

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perseroan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

This category comprises two sub-categories: financial assets classified as held for trading and financial assets designated by the Company as fair value through profit or loss upon initial recognition.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short-term profit taking) yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai (lihat Catatan 2n).

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if its part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of shortterm profit taking. Derivatives are categorised as held for trading unless they are designated and effective as hedging instrument (refer to Note 2n).

Lampiran – 5/9 – Schedule

136

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial assets and liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

(i)

(i)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Financial assets at fair value through profit or loss (continued) The Company has no financial assets categorised as held for trading.

Perseroan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diperdagangkan.

(ii) Loans and receivables

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:  yang dimaksudkan oleh Perseroan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;  yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau  dalam hal Perseroan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah pendapatan administrasi dan biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan. Selanjutnya, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and administration income that are directly attributable to its acquisition of financial asset. Subsequently, it is measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai “Pendapatan pembiayaan konsumen” dan “Pendapatan sewa pembiayaan”.

Income from financial assets classified as loans and receivables are included in the profit or loss and are reported as “Consumer financing income” and “Finance leases income”.



those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as fair value through profit or loss;



those that the Company upon initial recognition designates as available for sale; or those for which the Company may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration.



(iii) Recognition

(iii) Pengakuan

The Company uses settlement date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

Lampiran – 5/10 – Schedule

137

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial assets and liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

(iv) Penurunan nilai aset keuangan

(iv) Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occured after the initial recognition of the asset (a “loss event”) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas piutang tersebut.

Significant financial difficulties of the debtors, probability that the debtors will enter into bankruptcy or default or delinquency in payments are considered as indicators that the receivable is impaired.

Perseroan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas piutang. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang signifikan secara individual yang mengalami penurunan nilai dihitung dengan menggunakan metode discounted cash flows.

The Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for receivables. Allowance for impairment losses on individually significant impaired receivables is assessed using discounted cash flows method.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat piutang yang diberikan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari piutang yang diberikan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at receivables original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment losses and the amount of losses is recognised in the profit or loss.

Lampiran – 5/11 – Schedule

138

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial assets and liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

(iv) Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(iv) Impairment of financial assets (continued)

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas piutang dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of collateralised receivables reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Untuk piutang yang tidak mengalami penurunan nilai atau piutang yang tidak signifikan secara individual, cadangan kerugian penurunan nilai dinilai secara kolektif berdasarkan data kerugian historis.

For receivables which have no objective evidence of impairment or individually insignificant receivables, the allowance for impairment losses was assessed collectively based on historical loss data.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

For the purpose of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate debtors or counterparties’ ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the Company. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam “cadangan kerugian penurunan nilai” dalam laporan laba rugi.

When a receivable is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Impairment charges relating to loans and receivables are classified into “Allowance for impairment losses” in profit or loss.

Lampiran – 5/12 – Schedule

139

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial assets and liabilities (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

(iv) Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(iv) Impairment of financial assets (continued) Subsequent recoveries of receivable written off at current year or previous year are credited to the current year profit or loss.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan ataupun tahun yang telah lalu, dikreditkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

(i)

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: (i) liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan; dan (ii) liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan Perseroan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

This category comprises two sub-categories: (i) financial liabilities classified as held for trading; and (ii) financial liabilities designated by the Company as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrument keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai (lihat Catatan 2n).

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if its part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments (refer to Note 2n).

Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

The Company has no financial liabilities categorised as financial liabilities at fair value through profit or loss.

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

(ii) Financial liabilities measured at amortised cost

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit and loss is categorised into financial liabilities measured at amortised cost.

Lampiran – 5/13 – Schedule

140

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial assets and liabilities (continued)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Financial liabilities (continued)

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

(ii) Financial liabilities measured at amortised cost (continued)

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung atas penerbitan liabilitas keuangan. Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai beban keuangan.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value less transaction costs (if any) that are directly attributable to its issuance. After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method. Effective interest rate amortisation is recognised as financial interest expenses.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang penyalur kendaraan, utang lain-lain, akrual, pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan.

Financial liabilities measured at amortised cost are payables to dealers, other payables, accruals, borrowings and securities issued.

Pengukuran nilai wajar

Measurement of fair value

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (orderly transaction) antara pelaku pasar (market participants) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perseroan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its nonperformance risk.

Sebelum 1 Januari 2015, prinsip umum dari nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada tanggal pelaporan.

Prior to 1 January 2015, the general principle is that fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, in accordance with the agreement between both parties on the measurement date.

Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti quoted market price atau broker’s quoted price dari Bloomberg dan Reuters.

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the statements of financial position date and based on routinely published and reputable sources such as quoted market prices or broker’s quoted price from Bloomberg and Reuters.

Lampiran – 5/14 – Schedule

141

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial assets and liabilities (continued)

Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Measurement of fair value (continued)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service atau regulatory agency), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

A financial instrument is considered has quoted in an active market, if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm’s length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang didiskonto dengan tingkat suku bunga pasar yang relevan.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows discounted by relevant market rates.

Nilai wajar atas piutang pembiayaan, serta pinjaman kepada bank ditentukan menggunakan nilai kini berdasarkan arus kas kontraktual dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas, dan biaya.

The fair value for financing and receivables as well as borrowings are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity, and costs.

Bukti terbaik dari nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima), kecuali nilai wajar dari instrumen tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan transaksi untuk instrumen yang sama di pasar terkini yang dapat diobservasi (yaitu yang tanpa modifikasi atau re-packaging) atau berdasarkan teknik penilaian dimana variabelnya hanya data dari pasar yang dapat diobservasi.

The best evidence of fair value at initial recognition is the transaction price (that is, the fair value of the consideration given or received), unless the fair value of that instrument is evidenced by comparison with other observable current market transactions in the same instrument (that is, without modification or repackaging) or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.

Untuk instrumen keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, Perseroan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran (tingkat 1, 2, dan 3) seperti dijelaskan pada Catatan 31 (v).

For financial instruments that measured at fair value, the Company use the fair value hierarchy which reflect the significance of input used in the measurement (level 1, 2, and 3) as explained in Notes 31 (v).

Lampiran – 5/15 – Schedule

142

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial assets and liabilities (continued)

Penghentian pengakuan

Derecognition

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perseroan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all risks and reward have not been transferred, the Company evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen akan dilakukan ketika piutang tersebut telah dihapusbukukan atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih.

Consumer financing receivables are derecognised when the receivables have been written-off or determined to be not collectible.

Saling Hapus

Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak yang berkekuatan hukum tidak tergantung pada peristiwa di masa depan dan harus dilaksanakan dalam kondisi bisnis dan keadaan Perseroan atau pihak lawan bangkrut.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and the event of default, insolvency or bankrupt of the Company or the counterparty.

Klasifikasi instrumen keuangan

Classes of financial instruments

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Lampiran – 5/16 – Schedule

143

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

Financial assets and liabilities (continued) Classes of financial instruments (continued)

Golongan (ditentukan oleh Perseroan)/ Class (as determined by the Company)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2011)/ Category as defined by SFAS 55 (Revised 2011)

Sub - golongan/ Sub - classes

Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents

Aset keuangan/ Financial assets

Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables

Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables Piutang lain-lain/Other receivables Aset lain-lain/Other assets

Lindung nilai atas arus kas/Hedging instruments in cash flow hedges

-

Simpanan jaminan/ Security deposit Lain-lain/Others

Aset derivatif - lindung nilai atas arus kas/Derivative assets - hedging instruments in cash flow hedges Utang penyalur kendaraan/Payable to dealers -

Liabilitas keuangan/ Financial liabilities

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities measured at amortised cost

Utang lain-lain/Other payables

-

Kantor pendaftaran fidusia/Fiduciary register office Premi asuransi/Insurance premium Pembiayaan bersama/Joint financing Lain-lain/Others

Akrual/Accruals Pinjaman/Borrowings Surat berharga yang diterbitkan/Securities issued Lindung nilai atas arus kas/Hedging instruments in cash flow hedges

d.

Liabilitas derivatif - lindung nilai atas arus kas/Derivative liabilities - hedging instruments in cash flow hedges

Kas dan setara kas

d.

Cash and cash equivalent include cash on hand and cash in banks, which are not restricted and pledged as collateral for any borrowings and securities issued.

Kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan. e. Pembiayaan konsumen

e.

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Cash and cash equivalent

Consumer financing Consumer financing receivables are stated at their outstanding balance less unearned consumer financing income and the allowance for impairment losses.

Lampiran – 5/17 – Schedule

144

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.

e. Pembiayaan konsumen (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) e.

Consumer financing (continued)

Piutang pembiayaan konsumen diakui pada awalnya dengan nilai wajar ditambah pendapatan administrasi dan dikurangi biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat bunga efektif.

Consumer financing receivables are initially recognised at fair value plus administration income and deducted by transaction cost (if any) that are directly attributable to its acquisition, and subsequently measured at amortised cost using effective interest rate.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan, yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif.

Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from consumers and the total financing which is recognised as income over the term of the contract using effective interest rate method.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba dan rugi yang terjadi pada saat transaksi timbul diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year profit or loss at the transaction date.

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Consumer financing receivables are classified as financial assets in loans and receivables category. Refer to Note 2c for accounting policy of loans and receivables.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah financing

Piutang pembiayaan Murabahah merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama di mana risiko pembiayaan ditanggung oleh pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (without recourse), pendapatan marjin yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Murabahah financing receivables are stated at their outstanding balance less the portion of net of joint financing receivables where joint financing provides bear financing risk in accordance with its portion (without recourse), unearned margin income and the allowance for impairment losses.

Piutang pembiayaan Murabahah diakui pada awalnya pada nilai wajar ditambah biaya transaksi dan dikurangi pendapatan administrasi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode anuitas.

Murabahah financing receivables are recognised initially at fair value, plus the transaction cost and less the administration income (if any) that are directly attributable to its acquisition, and subsequently measured at amortised cost using the annuity method.

Pendapatan marjin Murabahah yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan, yang akan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode anuitas.

Murabahah margin income is the difference between total installments to be received from customers and the total amount financing, which is recognised as income over the term of the contract using annuity method.

Piutang pembiayaan Murabahah diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Murabahah financing receivables are classified as financial assets in loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of loans and receivables.

Lampiran – 5/18 – Schedule

145

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.

e. Pembiayaan konsumen (lanjutan)

f.

ACCOUNTING POLICIES (continued) e.

Consumer financing (continued)

Pembiayaan bersama (without recourse)

Joint financing (without recourse)

Pembiayaan konsumen yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama without recourse dinyatakan sebesar pokok pembiayaan konsumen yang diberikan sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Perseroan. Piutang pembiayaan bersama without recourse disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Pendapatan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama without recourse disajikan secara bersih di laporan laba rugi.

Consumer financing under joint financing without recourse are stated at principal amount according to the portion of risk assumed by the Company. Joint financing receivables without recourse are presented on a net basis in the statements of financial position. Consumer financing income and interest expenses related to joint financing without recourse are presented on a net basis in the profit or loss.

Skema restrukturisasi yang dilakukan Perseroan adalah perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembayaran piutang. Tidak terdapat penghapusbukuan pendapatan bunga yang telah diakui sebelum terjadinya restrukturisasi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok piutang dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Restructuring scheme includes extension of repayment period. This does not involve writing off interest income which has been recognised prior to restructuring. Thereafter, all cash receipts under the new terms shall be accounted for as recovery of principal and interest income in accordance with the restructuring scheme.

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan

f.

Net investment in finance leases

Sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), klasifikasi sewa didasarkan atas sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee.

Under SFAS 30 (Revised 2011), the classification of leases is based on the extent to which risks and rewards incidental to ownership of a leased asset lie with the lessor or the lessee.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Leases are classified as finance lease if the leases transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Leases are classified as operating leases if the leases do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets.

Transaksi sewa pembiayaan yang dilakukan Perseroan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Leases transactions conducted by the Company are classified as finance lease.

Penyewa pembiayaan memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa pembiayakan pada akhir masa sewa pembiayaan dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa pembiayaan.

The Lessee has the option to purchase at the end of the lease period at a price mutually agreed upon at the commencement of the finance lease agreement.

Penyelesaian kontrak sebelum masa sewa pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak sewa dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan pada tanggal terjadinya transaksi.

Early termination is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is credited or charged to the current year profit or loss at the transaction date.

Penghentian pengakuan dan penurunan nilai dari investasi bersih dalam sewa pembiayaan lihat Catatan 2c dan 2g.

The derecognition and impairment of net investment in finance leases refer to Note 2c and 2g.

Lampiran – 5/19 – Schedule

146

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) g.

h.

2.

Cadangan kerugian penurunan nilai

ACCOUNTING POLICIES (continued) g.

Metode dalam melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan dengan menggunakan metode “incurred losses”. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas penurunan nilai aset keuangan.

Provisioning methodology of allowance for impairment lossess is calculated using the incurred losses methodology. Refer to Note 2c for impairment of financial assets.

Piutang pembiayaan konsumen dan investasi dalam sewa pembiayaan akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 150 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih.

Consumer financing receivables and investment in finance lease are written-off when they are overdue for more than 150 days or determined to be not collectible.

Beban dibayar dimuka

h.

Prepaid expenses Prepaid expenses are amortised and charged as an expense over the periods of benefit using the straight line method.

Beban dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan selama masa manfaat masingmasing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. i.

Allowance for impairment losses

Aset tetap dan penyusutan

i.

Fixed assets and depreciation

Aset tetap, kecuali tanah, diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2011): Aset Tetap.

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation in accordance with SFAS 16 (Revised 2011): Fixed Asset.

Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Acquisition cost covers expenditure that is directly attributable to the acquisition of the assets.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal atas tanah diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights of land are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

Tanah tidak disusutkan.

Land is not depreciated.

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets other than land are calculated using the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives as follows:

Bangunan dan prasarana Kendaraan Perlengkapan dan perabot Peralatan kantor

Tahun/Years

Tarif/Rates

20 5 5 5

5% 20% 20% 20%

Buildings and improvements Vehicles Furnitures and fixtures Office equipment

The assets’ residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Repairs and maintenance costs are charged as Biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui expense as incurred. The cost of major sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya-biaya renovations is included in the carrying amount of renovasi besar dicatat sebagai bagian dari nilai the asset when it is probable that future tercatat aset yang bersangkutan apabila economic benefits in excess of the originally kemungkinan besar Perseroan akan assessed standard of performance of the existing mendapatkan manfaat ekonomi masa depan dari asset will flow to the Company. Major aset tersebut yang melebihi standar kinerja yang renovations are depreciated over the remaining diperkirakan sebelumnya. Renovasi-renovasi useful lives of the related asset. besar ini akan disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Lampiran – 5/20 – Schedule

147

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) i.

j.

2.

Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) i.

Fixed assets and depreciation (continued)

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

When the carrying amount of fixed assets is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined based on the higher of fair value less cost to sell or value in use.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Piutang dari jaminan dikuasai kembali

kendaraan

yang

j.

Receivables from collateral vehicle

Ketika jaminan kendaraan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya, piutang pembiayaan konsumen dan investasi dalam sewa pembiayaan direklasifikasikan menjadi piutang dari jaminan kendaraan yang dikuasai kembali. Piutang dari jaminan kendaraan yang dikuasai kembali dinyatakan berdasarkan nilai estimasi realisasi yaitu nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen dan investasi dalam sewa pembiayaan terkait dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai jaminan kendraan.

When collateral assets have been repossessed because customers cannot fulfill their obligations, consumer financing receivables and investment in finance lease are reclassified as receivables from collateral vehicles. Receivables from collateral vehicles are stated at estimated realisable value, which is carrying value of related consumer financing receivables and investment in finance lease deducted with allowance for impairment losses of collateral vehicles.

Konsumen memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Selisih lebih antara hasil penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) dengan utang bersih pelanggan merupakan hak dari pelanggan. Sedangkan selisih kurang akan dibebankan sebagai kerugian dari penjualan jaminan kendaraan yang dikuasai kembali.

In case of default, customers give the right to the Company to sell the vehicles or take any other actions to settle the outstanding receivables. Differences between the proceeds from sales (less cost to sell) of vehicles and the outstanding receivables if positive are the customers’ right. If negative, they are charged to loss from sale of collateral vehicles.

Piutang dari jaminan kendaraan yang dikuasai kembali diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Receivables from collateral vehicles are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for accounting policy of loans and receivables.

Lampiran – 5/21 – Schedule

148

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) k.

2.

Imbalan kerja

ACCOUNTING POLICIES (continued) k.

Employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya

Pension benefits and other post-employment benefits

Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

The Company has defined benefit and defined contribution pension plans.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi (Dana Pensiun Astra 1).

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation (Astra Pension Fund 1).

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perseroan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut (Dana Pensiun Astra 2).

A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions (Astra Pension Fund 2).

Perseroan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

The Company is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Law No. 13/2003 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the statements of financial position date less the fair value of plan assets from existing pension program. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuarist using the projected unit credit method.

Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program manfaat pasti.

Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation.

Lampiran – 5/22 – Schedule

149

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) k.

l.

2.

Imbalan kerja (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) k.

Employee benefits (continued)

Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan)

Pension benefits and other post-employment benefits (continued)

Pengukuran kembali timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dan akan diakui segera dalam saldo laba.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly fully recognised to other comprehensive income and shall be in recognised immediately in retained earnings.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Perseroan juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

The Company also provides other postemployment benefits, such as service pay and separation pay. The service pays benefit vests when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan jubilee dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini.

Other long-term employee benefits such as long service leave and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

Surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman

l.

Securities issued and borrowings

Surat berharga yang diterbitkan meliputi Medium Term Notes dan Obligasi.

Securities issued consist of Medium Term Notes and Bonds.

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Securities issued are classified as financial liabilities at amortised cost. Additional cost directly attributable to the issuance of securities are recognised as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortised over the period of the securities issued using effective interest rate method. Refer to Note 2c for accounting policy of financial liabilities at amortised cost.

Lampiran – 5/23 – Schedule

150

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) l.

2.

Surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) l.

Securities issued and borrowings (continued) Borrowings are classified as financial liabilities at amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. m. Pengakuan pendapatan dan beban

m. Income and expense recognition

Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan serta beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan interest bearing diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Income from consumer financing and finance leases and expense for all interest bearing financial instruments are recognised over the term of the respective contracts using the effective interest rate method.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi.

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs.

Pendapatan marjin pembiayaan Murabahah diakui berdasarkan metode anuitas selama jangka waktu kontrak.

Margin income from Murabahah financing is recognised using the annuity method over the term of the respective contracts.

Pendapatan administrasi asuransi jiwa ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak asuransi jiwa berdasarkan metode garis lurus.

Administration income on life insurance is deferred and recognised over the term of the respective life insurance contracts using straight line method.

Pendapatan bunga bank diakui berdasarkan akuntansi berbasis akrual. Denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat terjadinya.

Interest income are recognised under accrual basis. Late payment penalties are recognised when realisation is certain.

Pendapatan dan beban diakui pada terjadinya, menggunakan dasar akrual.

Income and expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

saat

Lampiran – 5/24 – Schedule

151

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) n.

2.

Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai

ACCOUNTING POLICIES (continued) n.

Derivative financial instruments and hedging activities

Dalam rangka penerapan kebijakan manajemen risiko, Perseroan melakukan instrumen derivatif untuk lindung nilai atas perubahan variabel yang mendasari. Berdasarkan kebijakan tersebut, Perseroan tidak memiliki instrumen keuangan derivatif untuk tujuan spekulasi.

For risk management purposes, the Company enters into derivative instruments in order to hedge the changes in underlying exposures. In accordance with that policy, the Company does not hold derivative financial instruments for speculative purposes.

Instrumen keuangan derivatif diakui pertamatama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Derivative financial instruments are initially recognised in the statement of financial position at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair value. Derivatives are carried as assets when their fair value is positive and as liabilities when their fair value is negative.

Perseroan menggunakan instrumen keuangan sebagai bagian dari aktivitas manajemen aset dan liabilitas untuk melindungi dampak risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas pada saat transaksi tersebut memenuhi kriteria perlakuan akuntansi lindung nilai.

The Company uses derivative instruments as part of its asset and liability management activities to manage exposures to interest rate and foreign currency. The Company applies cash flow hedge accounting when transactions meet the spesified criteria to obtain hedge accounting treatment.

Pada saat terjadinya transaksi, Perseroan melakukan dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindungi nilainya, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Proses dokumentasi ini menghubungkan derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai dengan aset dan liabilitas tertentu atau dengan komitmen penuh tertentu atau transaksi yang diperkirakan. Pada saat terjadinya transaksi lindung nilai dan pada periode berikutnya, Perseroan melakukan dokumentasi atas penilaian apakah derivatif yang digunakan sebagai transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting) perubahan nilai wajar atau arus kas dari unsur yang dilindungi nilainya.

The Company documents, at the inception of the transaction, the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objective and strategy for undertaking various hedge transactions. This process includes linking all derivatives designated as hedges to specific assets and liabilities or to specific firm commitments or forecast transactions. The Company also documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, as to whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items.

Lindung nilai dinyatakan efektif oleh Perseroan hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut: i) pada saat terjadinya dan sepanjang umur transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (offsetting) perubahan nilai wajar atau arus kas yang melekat pada risiko-risiko yang dilindungi nilainya, dan ii) tingkat efektivitas lindung nilai berkisar antara 80% - 125%.

The Company regards a hedge as highly effective only if the following criteria are met: i) at inception of the hedge and throughouts its life, the hedge is expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the hedged risks, and ii) actual results of the hedge are within a range of 80% to 125%.

Perseroan akan menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai ketika derivatif tersebut tidak atau tidak lagi efektif; ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual; dihentikan; atau dibayar pada saat unsur yang dilindungi tersebut jatuh tempo, dijual atau dibayar kembali; atau ketika transaksi yang diperkirakan akan terjadi tidak lagi diperkirakan akan terjadi.

The Company discontinues hedge accounting when it determines that a derivative is not or has ceased to be, highly effective as a hedge; when the derivative expires or is sold, terminated or exercise; when the hedged item matures, is sold or repaid; or when a forecast transactions is no longer deemed highly probable.

Lampiran – 5/25 – Schedule

152

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated) 2.

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) n.

ACCOUNTING POLICIES (continued) n. Derivative financial instruments and hedging activities (continued)

Instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai (lanjutan) Metode pengakuan keuntungan atau kerugian atas instrumen derivatif tergantung kepada apakah derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan sifat dari risiko yang dilindung nilai.

o.

The method of recognising the resulting gains or losses is dependent on whether the derivative is designated as a hedging instrument and the nature of the risk being hedged.

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria lindung nilai atas arus kas untuk bagian yang efektif, diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Ketika instrumen derivatif tersebut kadaluarsa atau tidak lagi memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif di penghasilan komprehensif lainnya diakui sebagai bagian laba rugi.

Changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges and that are effective, are recognised as part of other comprehensive income. When a hedging instrument expires, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, the cumulative gain or loss in other comprehensive income is recognised as profit or loss.

Lindung nilai arus kas

Cash flow hedges

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai cadangan lindung nilai arus kas sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Laba atau rugi bagian yang tidak efektif diakui langsung pada laporan laba rugi. Jumlah akumulasi penghasilan komprehensif lain diakui sebagai keuntungan atau kerugian ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba bersih. Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, akumulasi pendapatan komprehensif lain yang ada diakui pada laporan laba rugi.

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges are recognised as part of other comprehensive income. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognised immediately in the profit or loss. Amount accumulated in other comprehensive income are recycled to the profit or loss account in the periods in which the hedged item will affect net profit. When a hedging instrument expires or is sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time is recognised in the profit or loss.

Perpajakan

o.

Taxation

Pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan. Pajak penghasilan ini diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

The income tax comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Manajemen melakukan reviu secara periodik atas posisi yang diambil pada Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku memerlukan intepretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect situation in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Pajak penghasilan tangguhan disajikan dengan menggunakan balance sheet liability method, untuk semua perbedaan temporer yang muncul akibat perbedaan tarif dasar pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam rangka kebutuhan laporan keuangan per tanggal pelaporan. Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Deferred income tax is determined using the balance sheet liability method for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes at each reporting date. Currently enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

Lampiran – 5/26 – Schedule

153

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) o.

p.

q.

2.

Perpajakan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) o.

Taxation (continued)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi aset pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan temporer tersebut.

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deferred tax asset arising from temporary differences can be utilised.

Perpajakan dicatat sesuai dengan PSAK 46 (Revisi 2013): Pajak Penghasilan.

Taxation is recorded in accordance with SFAS 46 (Revised 2013): Income Taxes.

Penjabaran mata uang asing

p.

Foreign currency translation

Mata uang penyajian

Presentation currency

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company.

Transaksi dan saldo

Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah at the exchange rate prevailing at the date of the transaction. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at that date.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia dan masing-masing adalah Rp 13.795 (nilai penuh), Rp 12.440 (nilai penuh) dan Rp 12.189 (nilai penuh) untuk 1 Dolar Amerika Serikat (Dolar AS) dan Rp 114.52 (nilai penuh), Rp 104.25 (nilai penuh) dan Rp 116.16 (nilai penuh) untuk 1 Yen Jepang.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013 the exchange rates used are the Bank Indonesia middle rates of Rp 13,795 (full amount), Rp 12,440 (full amount) and Rp 12,189 (full amount), respectively, for 1 United States Dollar (US Dollar) and Rp 114,52 (full amount), Rp 104,25 (full amount) and Rp 116,16 (full amount), respectively, for 1 Japanese Yen.

Laba per saham

q.

Earnings per share

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar sepanjang tahun yang bersangkutan sebesar masing-masing 800.000.000 lembar saham untuk 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 - dalam nilai penuh. Laba per saham untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 383 per lembar saham, Rp 348 per lembar saham dan Rp 332 per lembar saham.

Earnings per share are computed by dividing net income for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year amounted 800,000,000 shares for 31 December 2015, 2014 and, respectively - in full amount. Earnings per share for the years ended 31 December 2015, 2014 and 2013 amounting Rp 383 per shares, Rp 348 per shares and Rp 332 per shares, respectively.

Laba per saham dicatat sesuai dengan PSAK 56 (Revisi 2011): Laba Per Saham.

Earnings per share is recorded in accordance with SFAS 56 (Revised 2011): Earnings Per Share.

Lampiran – 5/27 – Schedule

154

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) q.

2.

Laba per saham (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) q.

As at 31 December 2015, 2014, and 2013, there were no material instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share are equivalents to basic earnings per share.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013, tidak ada instrumen-instrumen yang dimiliki yang secara material dapat menyebabkan penerbitan tambahan saham biasa. Oleh karena itu, nilai laba Perseroran dilusian setara dengan nilai laba per saham dasar. r.

Earnings per share (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi

r.

Transaction with related parties

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

The Company has transactions with related parties. In accordance with SFAS No. 7 (Revised 2010): Related Party Disclosures, the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

a.

Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau iii. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor;

a.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain); ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya); iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor; vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a); vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

b.

b.

A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person: i. has control or joint control over the reporting entity; ii. iii.

has significant influence over the reporting entity; or is member of the key management personnel of the reporting entity of a parent of the reporting entity;

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: i.

ii.

the entity and the reporting entity are members of the same the Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member);

iii.

both entities are joint ventures of the same third party; iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity; v.

the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity; vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a); vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity). The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the Note 29.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 29.

Lampiran – 5/28 – Schedule

155

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) s.

2.

Segmen pelaporan

ACCOUNTING POLICIES (continued) s.

Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of entity which:

-

-

involves with business activities to generate income and expenses (include income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);

-

operations result is observed regularly by chief operation decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to evaluate the works; and

-

separate financial information is available.

-

-

yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional utama untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

The Company disclosed the operating segment based on business product segment that consists of: consumer financing, direct financing lease, and others (refer to Note 30).

Segmen operasi Perseroan disajikan berdasarkan segmen produk usaha yang terdiri dari: pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, dan lain-lain (lihat Catatan 30). 3.

Reporting segment

ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Although these estimates and assumption are based on management’s best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Key sources of estimation uncertainty

a.

a.

Nilai wajar dari instrumen keuangan Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perseroan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

Fair value of financial instruments In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

Lampiran – 5/29 – Schedule

156

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3.

SIGNIFICANT (continued)

ACCOUNTING

ESTIMATES

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

b.

b.

c.

Cadangan kerugian penurunan nilai

Allowance for impairment losses

Perseroan melakukan reviu atas piutang yang diberikan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas penyisihan penurunan nilai yang telah dicatat. Justifikasi Manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat penyisihan yang dibutuhkan.

The Company reviews its receivables at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management’s judgement is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

Perseroan juga membentuk cadangan kerugian penurunan nilai kolektif atas eksposur piutang yang diberikan, dimana evaluasi dilakukan berdasarkan data kerugian historis.

The Company estimates the collective impairment allowance for its receivables portfolio, where evaluation is performed based on historical data.

Perhitungan penyisihan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama. Dalam menilai kebutuhan untuk penyisihan kolektif, Manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi penyisihan yang diperlukan, Manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan penyisihan kolektif.

The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

Imbalan kerja

c.

Employee Benefits

Nilai kini imbalan kerja karyawan tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat atas imbalan kerja karyawan.

The present value of the employee’s benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee’s benefit obligations.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) untuk imbalan kerja karyawan antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji di masa datang, usia pensiun normal, tingkat mortalita dan lain-lain.

The assumptions used in determining the net cost/(income) for employee’s benefit included the discount rate, salary increment rate, normal pension age, mortality rate and others.

Perseroan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas keluar masa depan yang diestimasi dan akan digunakan untuk membayar imbalan kerja karyawan. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perseroan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang mempunyai jangka waktu yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

The Company determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the employee’s benefit obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee’s benefit liability.

Lampiran – 5/30 – Schedule

157

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3.

ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3.

SIGNIFICANT (continued)

ACCOUNTING

ESTIMATES

Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

c.

c.

d.

Imbalan kerja (lanjutan)

Employee Benefits (continued)

Tingkat kenaikan gaji per tahun didasarkan pada informasi historis atas tingkat kenaikan gaji sebelumnya, tingkat inflasi dan masa kerja.

Annual salary increment rate determined based on historical information of previous salary increment rate, inflation rate and length of service.

Asumsi tingkat mortalitas telah didasarkan pada tabel mortalita terbaru yang dihitung dengan menggunakan metode aktuaria yang diterima secara umum.

Mortality rate assumption is based on the latest mortality table which is calculated using actuarial method and generally accepted.

Perubahan pada asumsi-asumsi tersebut di atas pada tahun-tahun buku berikutnya mungkin dapat menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja.

Change in the above assumptions above in the following years may require adjustments to the carrying amount of the post employment benefit liabilities and the post employment benefit expenses.

Perpajakan

d. Taxation dalam

Significant judgement is required in determining the provision for taxes.

Perseroan menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi.

The Company provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss.

Pertimbangan signifikan menentukan provisi pajak.

4.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

diperlukan

KAS DAN SETARA KAS

4.

CASH AND CASH EQUIVALENTS 2015

Kas/Cash on hand Bank/Cash in banks Pihak ketiga/Third parties Rupiah - PT Bank UOB Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. - PT Bank Mizuho Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. - Citibank, N.A., Jakarta - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Deutsche Bank AG, Jakarta - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - The Hongkong Shanghai Banking Corporation, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk. - PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Nobu Bank Dolar AS/US Dollar - Deutsche Bank AG, Jakarta - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Citibank, N.A., Jakarta - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Mizuho Indonesia

Lampiran – 5/31 – Schedule

158

2014

2013

7,637

7,011

4,416

208,893 5,744 3,975 3,878 3,649 1,852 1,404 1,327 1,182 801 682 597 528 379 1

209,600 4,125 308 8,245 250 72 133 3,229 362 280 9,174 92 2,551 379 -

222,286 2,646 138 4,885 84 175 285 3,725 201 221 729 161 463 1,581 -

344 267 132 14 8 7

184 219 315 12 4 6

110 6 12 11 134

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4.

CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) 2015

2014

Pihak ketiga/Third parties (lanjutan/continued) Yen Jepang/Japanese Yen - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta

Pihak berelasi/Related party Rupiah - PT Bank Permata Tbk. Dolar AS/US Dollar - PT Bank Permata Tbk.

5.

2013

3

3

3

235,667

239,543

237,856

243,304

246,554

242,272

124,180

76,029

62,911

373

165

2,033

124,553

76,194

64,944

367,857

322,748

307,216

Suku bunga rekening bank per tahun berkisar antara 0,25% - 8,75% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2015 untuk mata uang Rupiah (2014: 0,25% - 9,50%, 2013: 0,25% - 10,00%) dan 0,50% 1,00% untuk mata uang Dolar AS (2014: 0,50% 1,00% dan 2013: 0,50% - 1,00%)

The bank accounts earned annual interest at rates ranging between 0.25% - 8.75% in the year ended 31 December 2015 for Rupiah currency (2014: 0.25% - 9.50%, 2013: 0.25% - 10.00%) and 0.50% - 1.00% for US Dollars (2014: 0.50% - 1.00%, 2013: 0.50% 1.00%)

Lihat Catatan 29 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 29 for details of balances and transactions with related parties.

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

5.

All of Company’s consumer financing receivables are in Rupiah currency, with details as follow:

Semua piutang pembiayaan konsumen Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berkut: 2015 Piutang pembiayaan konsumen - bruto Pembiayaan sendiri: - Pihak ketiga Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain-pihak ketiga

Dikurangi: Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui: Pembiayaan sendiri: - Pihak ketiga Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain-pihak ketiga

Bersih

2014

2013

17,354,733

16,157,145

13,667,904

1,255,478

777,170

578,790

18,610,211

16,934,315

14,246,694

(2,819,170)

(2,502,764)

(1,860,136)

(195,766)

(113,005)

(62,513)

15,595,275 Cadangan kerugian penurunan nilai

CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

14,318,546

(226,859) 15,368,416

(182,297) 14,136,249

Consumer financing receivables - gross Direct financing: Third parties Joint financing-third party

Less: Unearned income on consumer financing: Direct financing: Third parties Joint financing-third party

12,324,045 (159,023) 12,165,022

Allowance for impairment losses Net

The period of consumer financing contracts for motor vehicles ranged between 12 - 60 months.

Jangka waktu kontrak pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 60 bulan.

Lampiran – 5/32 – Schedule

159

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

5.

< 1 tahun 1 - 2 tahun > 2 tahun

FINANCING

RECEIVABLES

The above consumer financing receivable - gross have the following settlement aging profile:

Piutang pembiayaan konsumen - bruto yang akan diterima sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut: 2015

CONSUMER (continued)

2014

2013

8,436,258 5,562,638 4,611,315

7,614,340 5,339,066 3,980,909

6,836,173 4,527,737 2,882,784

18,610,211

16,934,315

14,246,694

< 1 year 1 - 2 years > 2 years

The aging analysis of the gross consumer financing receivables based on installment schedules are as follows:

Analisa umur piutang pembiayaan konsumen - bruto berdasarkan jadwal pembayaran adalah sebagai berikut: 2015

2014

2013

Belum jatuh tempo

15,870,866

14,772,398

12,510,699

Current

Lewat jatuh tempo: 1 - 7 hari 8 - 30 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari Lebih dari 90 hari

1,535,838 602,265 332,852 116,105 152,285

1,264,345 444,107 251,792 87,480 114,193

1,092,443 348,033 188,592 50,051 56,876

Overdue: 1 - 7 days 8 - 30 days 31 - 60 days 61 - 90 days More than 90 days

18,610,211

16,934,315

14,246,694

Perubahan cadangan adalah sebagai berikut:

kerugian

penurunan 2015

Saldo awal Penambahan Penghapusan piutang Saldo akhir

Analisa saldo dan jumlah cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

2014

Cadangan kerugian penurunan nilai Penilaian secara kolektif: Saldo piutang pembiayaan konsumen – kotor

2013

182,297 193,239 (148,677)

159,023 108,013 (84,739)

141,753 87,055 (69,785)

226,859

182,297

159,023

Beginning balance Additions Written-off receivables Ending balance

Analysis of total balance and impairment losses are as follows:

kerugian

2015 Penilaian secara individual: Saldo piutang pembiayaan konsumen – kotor

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

nilai

2014

allowance

for

2013

24,747

-

-

Individual assessments: Balance of consumer financing receivables – gross

3,226

-

-

Allowance for impairment losses

18,585,464

16,934,315

14,246,694

Collective assessments: Balance of consumer financing receivables – gross

Cadangan kerugian penurunan nilai

223,633

182,297

159,023

Allowance for impairment losses

Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai

226,859

182,297

159,023

Total allowance for impairment losses

Lampiran – 5/33 – Schedule

160

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.

6.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

5.

CONSUMER (continued)

FINANCING

RECEIVABLES

Suku bunga efektif per tahun untuk pembiayaan konsumen baru berkisar antara 11,77% - 13,46% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 (2014: 10,25% - 16,44%, 2013: 8,10% - 16,43%).

Effective annual interest rates for new consumer financing contracts ranged between 11.77% - 13.46% for the year ended 31 December 2015 (2014: 10.25% - 16.44%, 2013: 8.10% - 16.43%).

Perseroan hanya melakukan pembiayaan atas kendaraan bermotor. Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan bermotor yang dibiayai.

The Company only provides consumer financing on motor vehicles. The consumer financing receivables are secured by fiduciary transfers on vehicles subject to finance whereby the Company receives Motor Vehicle of Ownership Certificates (BPKB).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Management believes the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible consumer financing receivables.

Termasuk di dalam saldo piutang pembiayaan konsumen - bruto adalah piutang pembiayaan konsumen dari karyawan sebesar Rp 417 (2014: 361 dan 2013: 326).

Included in the balance of consumer financing receivables - gross is consumer financing receivables from employees amounting to Rp 417 (2014: 361 and 2013: 326).

INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN

6.

NET INVESTMENT IN FINANCE LEASES The details of net investment in finance leases by currency, related parties and third parties are as follows:

Rincian investasi bersih dalam sewa pembiayaan berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut: 2015 Pihak ketiga Rupiah Investasi sewa pembiayaan bruto Nilai residu yang dijamin Pendapatan sewa pembiayaan tangguhan Simpanan jaminan

Cadangan kerugian penurunan nilai Bersih

2014

2013

727,039 136,906

799,420 118,708

501,467 66,463

(108,054) (136,906)

(129,558) (118,708)

(82,521) (66,463)

618,985

669,862

418,946

(1,858)

(1,273)

617,127

668,589

Third parties Rupiah Investment in finance lease receivables – gross Guaranteed residual value Unearned lease income Security deposit

-

Allowance for impairment losses

418,946

Net

Jangka waktu kontrak sewa pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan atas kendaraan bermotor berkisar antara 12 - 60 bulan.

The period of finance leases for vehicle contracts ranged between 12 - 60 months.

Piutang sewa pembiayaan - bruto sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

Finance leases receivables - gross have the following settlement aging profile:

2015 < 1 tahun 1 - 2 tahun > 2 tahun

2014

2013

335,849 220,477 170,713

286,685 277,054 235,681

158,698 156,914 185,855

727,039

799,420

501,467

Lampiran – 5/34 – Schedule

161

< 1 year 1 - 2 years > 2 years

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 6.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

6.

IN

FINANCE

LEASES

The aging analysis of the gross finance lease receivables based on installment schedule is as follows:

Analisa umur piutang sewa pembiayaan bruto berdasarkan jadwal pembayarannya adalah sebagai berikut: 2015

NET INVESTMENT (continued)

2014

2013

Belum jatuh tempo

673,104

685,610

460,398

Current

Lewat jatuh tempo: 1 - 7 hari 8 - 30 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari Lebih dari 90 hari

32,892 4,429 11,597 417 4,600

94,679 15,060 793 476 2,802

38,329 1,378 874 488

Overdue: 1 - 7 days 8 - 30 days 31 - 60 days 61 - 90 days more than 90 days

727,039

799,420

501,467

Perubahan cadangan adalah sebagai berikut:

kerugian

penurunan

Movements in the allowance for impairment losses are as follows:

nilai

2015

2014

2013

Saldo awal Penambahan Penghapusan piutang

1,273 585 -

1,273 -

-

Beginning balance Additions Written-off receivables

Saldo akhir

1,858

1,273

-

Ending balance

Analisa saldo dan jumlah cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Analysis of total balance and impairment losses are as follows:

kerugian

2015

2014

allowance

for

2013

Penilaian secara individual: Saldo investasi sewa pembiayaan – kotor

-

-

-

Individual assessments: Balance of investment in finance lease receivables – gross

Cadangan kerugian penurunan nilai

-

-

-

Allowance for impairment losses

Penilaian secara kolektif: Saldo piutang pembiayaan konsumen – kotor

727,039

799,420

501,467

Collective assessments: Balance of consumer financing receivables – gross

Cadangan kerugian penurunan nilai

1,858

1,273

-

Allowance for impairment losses

Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai

1,858

1,273

-

Total allowance for impairment losses

Suku bunga efektif per tahun untuk sewa pembiayaan berkisar antara 11,36% - 12,33% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 (2014: 11,94% - 12,58% dan 2013: 10,04% - 11,87%).

Effective annual interest rates for finance lease contracts ranged between 11.36% - 12.33% for the year ended 31 December 2015 (2014: 11.94% 12.58% and 2013: 10.04% - 11.87%).

Pada saat transaksi sewa pembiayaan ditandatangani, penyewa pembiayaan memberikan uang jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai sisa aset sewa pembiayaan pada saat transaksi berakhir bila penyewa pembiayaan menggunakan hak opsinya untuk membeli aset sewa pembiayaan tersebut, bila tidak, jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penyewa pembiayaan.

At the signing of lease contracts, the lessee is required to pay a security deposit, which will be applied against the residual value of the leased asset at the end of the lease term if the lessee exercises his option to purchase the leased asset, otherwise, the security deposit will be refunded to the lessee.

Lampiran – 5/35 – Schedule

162

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 6.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

INVESTASI BERSIH DALAM SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

6.

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

7. 2015

Pihak ketiga Beban dibayar dimuka - Sewa - Lain-lain

Uang muka - Operasi - Perjalanan dinas - Materai - Iklan dan promosi - Lain-lain

Pihak berelasi Beban dibayar dimuka - Asuransi Jumlah

8.

IN

FINANCE

LEASES

Management believes the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible net investment in finance lease.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya investasi bersih dalam sewa pembiayaan. 7.

NET INVESTMENT (continued)

PREPAID EXPENSES

2014

2013

2,598 1,684

2,573 1,029

2,828 1,011

4,282

3,602

3,839

3,072 9 3,282

7,668 21 55 32 1,853

131 22 3 538

6,363

9,629

694

10,645

13,231

4,533

Third parties Prepaid expenses Office Rent Others -

Advances Operational Business trip Stamp duty Advertising and promotion Others -

227

300

209

Related parties Prepaid expenses Insurance -

10,872

13,531

4,742

Total

Jangka waktu kontrak beban dibayar di muka - sewa kantor kepada pihak ketiga berkisar antara 12 - 60 bulan.

The period of prepaid expenses - office rental contracts with third parties ranged from 12 - 60 months.

Lihat Catatan 29 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 29 for details of balances and transactions with related parties.

ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF

8.

Perseroan telah melakukan beberapa kontrak cross currency swap (CCS) dengan Citibank, N.A., Jakarta, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Standard Chartered Bank Jakarta, Deutsche Bank AG, Jakarta, The Hongkong Shanghai Banking Corporation, Jakarta, dan JP Morgan Chase Bank, N.A., dan PT Bank Mizuho Indonesia.

DERIVATIVE ASSETS AND LIABILITIES The Company has entered into several cross currency swap contract (CCS) with Citibank, N.A., Jakarta, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Standard Chartered Bank Jakarta, Deutsche Bank AG, Jakarta, The Hongkong Shanghai Banking Corporation, Jakarta, and JP Morgan Chase Bank, N.A., and PT Bank Mizuho Indonesia.

Lampiran – 5/36 – Schedule

163

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

8.

DERIVATIVE (continued)

2015 Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount/ (full amount)

AND

LIABILITIES

The details of these contracts as at 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follow:

Perincian dari kontrak - kontrak tersebut pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Instrumen dan counterparties/ Instruments and counterparties

ASSETS

Tanggal perjanjian/ Agreement date

Tanggal jatuh tempo/ Maturity date

Nilai wajar/Fair values Liabilitas Aset derivatif/ derivatif/ Derivative Derivative assets liabilities

Cross currency interest rate swaps - Citibank, N.A., Jakarta

USD

20,661,157

07-02-2013

09-02-2016

83,822

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

20,491,803

29-01-2013

29-01-2016

80,966

-

- The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - Deutsche Bank AG, Jakarta

USD

50,000,000

17-12-2014

18-12-2017

90,244

-

USD

25,000,000

26-03-2014

24-06-2016

60,214

-

USD

25,000,000

28-03-2014

24-03-2016

59,776

-

USD

20,000,000

17-01-2014

17-01-2017

29,628

-

USD

10,000,000

10-03-2015

12-03-2018

12,503

-

USD

5,000,000

05-06-2014

05-06-2017

10,757

-

USD

10,000,000

11-09-2014

11-03-2016

-

(10,034)

IDR 300,000,000,000

03-09-2015

04-09-2017

833

-

IDR 300,000,000,000

17-12-2015

17-12-2018

-

(2,059)

USD

20,000,000

07-03-2014

07-03-2017

48,131

-

- PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mistui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta

USD

20,103,092

11-04-2013

11-04-2016

81,723

-

USD

50,000,000

02-02-2015

02-02-2018

80,815

-

USD

50,000,000

04-02-2014

03-02-2017

72,515

-

USD

50,000,000

20-01-2015

19-01-2018

71,549

-

USD

15,447,992

26-02-2013

26-02-2016

62,907

-

USD

13,903,193

28-02-2013

26-02-2016

56,698

-

USD

20,000,000

12-11-2013

14-11-2016

48,375

-

USD

20,000,000

21-11-2013

21-11-2016

42,890

-

USD

20,000,000

30-06-2014

30-06-2017

40,019

-

USD

20,000,000

28-01-2015

29-01-2018

32,096

-

USD

10,000,000

25-04-2014

25-04-2016

20,396

-

USD

10,000,000

29-10-2013

28-10-2016

27,940

-

USD

10,000,000

30-09-2013

30-09-2016

20,543

-

USD

10,000,000

25-04-2014

25-04-2016

20,194

-

Lampiran – 5/37 – Schedule

164

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

8.

DERIVATIVE (continued)

2015 (lanjutan/continued) Instrumen dan counterparties/ Instruments and counterparties

Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount/ (full amount)

Tanggal perjanjian/ Agreement date

Tanggal jatuh tempo/ Maturity date

ASSETS

AND

LIABILITIES

Nilai wajar/Fair values Liabilitas Aset derivatif/ derivatif/ Derivative Derivative assets liabilities

Cross currency interest rate swaps (lanjutan/continued) - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - PT Bank Mizuho Indonesia

USD

10,000,000

10-01-2014

10-01-2017

13,155

-

USD

10,000,000

13-01-2014

10-01-2017

13,154

-

USD

20,000,000

14-12-2015

14-12-2018

-

(7,627)

USD

15,000,000

19-05-2014

21-02-2017

21,451

-

- PT Bank Mizuho Indonesia

USD

15,000,000

05-06-2014

06-02-2017

17,800

-

- JPMorgan Chase Bank, N.A.

USD

10,000,000

15-01-2015

16-01-2018

15,552

-

- JPMorgan Chase Bank, N.A.

USD

10,000,000

22-04-2015

23-04-2018

11,951

-

- JPMorgan Chase Bank, N.A.

USD

10,000,000

23-12-2015

21-12-2018

-

(291)

1,248,597

(20,011)

2014 Instrumen dan counterparties/ Instruments and counterparties

Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount/ (full amount)

Tanggal perjanjian/ Agreement date

Tanggal jatuh tempo/ Maturity date

Nilai wajar/Fair values Liabilitas Aset derivatif/ derivatif/ Derivative Derivative assets liabilities

Cross currency interest rate swaps - Citibank, N.A., Jakarta

USD

20,661,157

07-02-2013

09-02-2016

56,654

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

20,491,803

29-01-2013

29-01-2016

53,472

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

16,666,667

03-02-2012

03-02-2015

53,471

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

15,731,515

17-09-2012

17-09-2015

45,138

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

15,576,324

29-11-2012

30-11-2015

44,442

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

7,936,508

19-09-2012

21-09-2015

23,558

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

10,000,000

21-02-2014

20-02-2015

5,046

-

- The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta

USD

50,000,000

20-12-2012

18-12-2015

136,792

-

USD

25,000,000

26-03-2014

24-06-2016

21,116

-

USD

25,000,000

28-03-2014

24-03-2016

20,894

-

USD

12,853,470

21-07-2014

21-01-2015

6,823

-

USD

10,000,000

29-09-2014

29-09-2015

2,376

-

USD

12,510,425

23-10-2014

23-10-2015

2,158

-

USD

5,000,000

05-06-2014

05-06-2017

2,192

-

USD

50,000,000

17-12-2014

18-12-2017

1,509

-

Lampiran – 5/38 – Schedule

165

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

8.

DERIVATIVE (continued)

2014 (lanjutan/continued) Instrumen dan counterparties/ Instruments and counterparties

Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount/ (full amount)

Tanggal perjanjian/ Agreement date

Tanggal jatuh tempo/ Maturity date

ASSETS

AND

LIABILITIES

Nilai wajar/Fair values Liabilitas Aset derivatif/ derivatif/ Derivative Derivative assets liabilities

Cross currency interest rate swaps (lanjutan/continued) - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Mizuho Indonesia

USD

24,580,090

14-10-2014

13-10-2015

-

(1,677)

USD

20,000,000

17-01-2014

17-01-2017

-

(6,447)

USD

20,103,093

11-04-2013

11-04-2016

54,244

-

USD

15,447,992

26-02-2013

26-02-2016

42,252

-

USD

13,903,193

28-02-2013

26-02-2016

38,154

-

USD

20,000,000

12-11-2013

14-11-2016

13,897

-

USD

50,000,000

04-02-2014

03-02-2017

-

(18,754)

USD

15,000,000

19-05-2014

21-02-2017

12,039

-

- PT Bank Mizuho Indonesia

USD

15,000,000

05-06-2014

06-02-2017

6,155

-

- Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Deutsche Bank AG, Jakarta

USD

10,000,000

29-10-2013

28-10-2016

10,764

-

USD

30,000,000

30-06-2014

30-06-2015

8,869

-

USD

20,000,000

21-11-2013

21-11-2016

6,847

-

USD

10,000,000

25-04-2014

25-04-2016

4,954

-

USD

10,000,000

25-04-2014

25-04-2016

4,747

-

USD

20,000,000

30-06-2014

30-06-2017

3,076

-

USD

10,000,000

30-09-2013

30-09-2016

2,625

-

USD

10,000,000

13-01-2014

10-01-2017

-

(6,036)

USD

10,000,000

10-01-2014

10-01-2017

-

(6,161)

USD

20,000,000

10-09-2014

10-03-2015

9,458

-

- Deutsche Bank AG, Jakarta

USD

20,000,000

10-10-2013

09-10-2015

11,138

-

- Deutsche Bank AG, Jakarta

USD

15,000,000

08-05-2014

08-05-2015

12,049

-

- Deutsche Bank AG, Jakarta

USD

20,000,000

07-03-2014

07-03-2017

14,312

-

- The Hongkong Shanghai Banking Corporation, Jakarta - The Hongkong Shanghai Banking Corporation, Jakarta - The Hongkong Shanghai Banking Corporation, Jakarta - JPMorgan Chase Bank, N.A.

USD

40,000,000

13-08-2014

13-02-2015

23,950

-

USD

8,547,009

21-07-2014

21-01-2015

2,885

-

USD

12,711,864

22-07-2014

22-01-2015

2,734

-

USD

20,000,000

19-12-2014

21-12-2015

-

(8,237)

760,790

(47,312)

Lampiran – 5/39 – Schedule

166

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

8.

DERIVATIVE (continued)

2013 Instrumen dan counterparties/ Instruments and counterparties

Jumlah nosional (nilai penuh)/ Notional amount/ (full amount)

Tanggal perjanjian/ Agreement date

Tanggal jatuh tempo/ Maturity date

ASSETS

AND

LIABILITIES

Nilai wajar/Fair values Liabilitas Aset derivatif/ derivatif/ Derivative Derivative assets liabilities

Cross currency interest rate swaps - Citibank, N.A., Jakarta

USD

24,100,000

24-02-2011

24-02-2014

75,150

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

21,929,825

08-11-2013

02-10-2014

14,024

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

16,666,667

03-02-2012

03-02-2015

55,187

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

15,731,515

17-09-2012

17-09-2015

46,451

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

7,936,508

19-09-2012

21-09-2015

24,294

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

15,576,324

29-11-2012

30-11-2015

47,555

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

20,491,803

29-01-2013

29-01-2016

55,364

-

- Citibank, N.A., Jakarta

USD

20,661,157

07-02-2013

09-02-2016

59,884

-

- The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Standard Chartered Bank, Jakarta - Deutsche Bank AG, Jakarta

USD

54,000,000

14-02-2011

18-07-2014

159,057

-

USD

30,600,000

11-03-2011

18-07-2014

97,586

-

USD

13,500,000

21-01-2011

18-07-2014

40,179

-

USD

6,000,000

14-02-2011

18-07-2014

17,673

-

USD

3,400,000

11-03-2011

18-07-2014

10,843

-

USD

1,500,000

21-01-2011

18-07-2014

4,464

-

USD

10,000,000

27-09-2013

27-03-2014

3,541

-

USD

50,000,000

20-12-2012

18-12-2015

140,074

-

USD

30,000,000

31-03-2011

25-03-2014

36,145

-

USD

10,000,000

04-04-2011

25-03-2014

12,070

-

USD

30,000,000

13-05-2011

15-04-2014

70,608

-

USD

30,000,000

20-09-2011

15-04-2014

64,241

-

USD

15,447,992

26-02-2013

26-02-2016

43,430

-

USD

13,903,193

28-02-2013

26-02-2016

39,295

-

USD

20,103,093

11-04-2013

11-04-2016

55,904

-

USD

20,000,000

12-11-2013

14-11-2016

12,837

-

USD

10,000,000

30-09-2013

30-09-2016

2,689

-

USD

10,000,000

29-10-2013

28-10-2016

11,175

-

USD

20,000,000

21-11-2013

21-11-2016

6,773

-

USD

20,000,000

10-09-2013

10-03-2014

-

(5,510)

- Deutsche Bank AG, Jakarta

USD

20,000,000

10-10-2013

9-10-2015

-

(8,582)

1,206,493

(14,092)

Lampiran – 5/40 – Schedule

167

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 8.

9.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

8.

DERIVATIVE (continued)

ASSETS

AND

LIABILITIES

Perseroan melakukan kontrak cross currency swap dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar atas pinjaman bank dalam mata uang asing. Semua kontrak derivatif di atas ditujukan untuk lindung nilai

The Company entered into cross currency swap contracts in order to mitigate the risk of fluctuations in interest rates and exchange rates from bank loans in foreign currency. All derivatives contract stated above are designated as hedge

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah sebesar Rp 491.852 (kredit) telah direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi tahun berjalan (2014: Rp 243.713 (debet) dan 2013: Rp 945.798 (kredit)). Jumlah tersebut terdiri dari Rp 1.184.132 dikredit pada keuntungan selisih kurs dan Rp 692.279 didebit pada beban bunga dan keuangan di laba rugi (2014: Rp 271.295 (kredit) dan Rp 515.008 (debet), dan 2013: Rp 1.267.468 (kredit) dan Rp 321.670 (debet)). Jumlah laba rugi selisih kurs yang di reklasifikasi dari ekuitas di kompensasikan di laporan laba rugi terhadap laba rugi selisih kurs dari pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan, yang terkait dengan lindung nilai. Dampak dari beban bunga dan keuangan yang di reklasifikasi dari ekuitas adalah untuk mengubah bunga mengambang menjadi bunga tetap.

For the year ended 31 December 2015, the total amount of Rp 491,852 (credit) has been reclassified from equity to current year profit or loss (2014: Rp 243,713 (debit) and 2013: Rp 945,798 (credit)). The amount consist of 1,184,132 creditted to gain on foreign exchange and Rp 692,279 debitted to interest and financing charges (2014: Rp 271,295 (credit) and Rp 515,008 (debit), respectively and 2013: Rp 1,267,468 (credit) and Rp 321,670 (debit), respectively). The foreign exchange gain or loss reclassified from equity is offset in the profit and loss against the foreign exchange gain or loss from related hedged borrowings and securities issued. The impact of interest and financing charges reclassified from equity is to convert the floating-rate interest into fixed-rate interest financing charges.

Laba/(rugi) bersih yang belum direalisasi dari aset dan liabilitas derivatif, pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 setelah memperhitungkan perubahan kurs utang bank yang dilindung-nilai, masing-masing sebesar laba Rp 82.717, rugi (Rp 65.033) dan laba Rp 33.831, setelah pajak, dicatat sebagai “Cadangan lindung nilai arus kas” pada ekuitas.

The net unrealised gain/(loss) from derivative assets and liabilities, as of 31 December 2015, 2014 and 2013 after considering the foreign exchange translation of related hedge loans amounting to gain Rp 82,717, loss (Rp 65,033) and gain Rp 33,831, net of tax, are recorded as “Cash flow hedge reserves” in the equity, respectively.

Keuntungan dan kerugian di ekuitas atas cross currency swap dan interest rate swap akan diakui pada laporan laba rugi sepanjang periode sesuai dengan jatuh tempo dari pinjaman yang bersangkutan.

Gains and losses recognised in equity on cross currency and interest rate swaps will be released to the profit or loss account over the period following the maturity of the related loans.

ASET TETAP

9. 1 Januari/ January

Harga perolehan Pemilikan langsung Tanah Bangunan dan prasarana Kendaraan Perlengkapan dan perabot Peralatan kantor

Aset dalam penyelesaian

Penambahan/ Additions

FIXED ASSETS

2015 (Pengurangan)/ (Deductions)

Pemindahan/ Transfers

31 Desember/ December

26,210 56,286 14,597

6 145 823

(1,468)

3,640 14,772 -

29,856 71,203 13,952

Cost Direct ownership Land Buildings and improvements Vehicles

12,178 53,923

460 3,926

(2)

1,844 5,819

14,482 63,666

Furniture and fixtures Office equipment

163,194

5,360

(1,470)

26,075

193,159

7,155

36,322

(814)

(26,075)

16,588

170,349

41,682

(2,284)

-

209,747

Construction in progress

Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana Kendaraan Perlengkapan dan perabot Peralatan kantor

21,845 6,511

4,330 2,698

(1,223)

-

26,175 7,986

Accumulated depreciation Buildings and improvements Vehicles

10,367 35,324

1,656 7,359

(2)

-

12,023 42,681

Furniture and fixtures Office equipment

74,047

16,043

(1,225)

-

Nilai buku bersih

96,302

88,865 120,882

Lampiran – 5/41 – Schedule

168

Net book value

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 9.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (lanjutan)

9. 1 Januari/ January

Harga perolehan Pemilikan langsung Tanah Bangunan dan prasarana Kendaraan Perlengkapan dan perabot Peralatan kantor

Aset dalam penyelesaian

Penambahan/ Additions

FIXED ASSETS (continued)

2014 (Pengurangan)/ (Deductions)

Pemindahan/ Transfers

31 Desember/ December

22,422 48,454 13,944

318 3,555

(393) (2,902)

3,788 7,907 -

26,210 56,286 14,597

Cost Direct ownership Land Buildings and improvements Vehicles

11,097 37,819

355 5,575

(22) (254)

748 10,783

12,178 53,923

Furniture and fixtures Office equipment

133,736

9,803

(3,571)

23,226

163,194

9,535

21,357

(511)

143,271

31,160

(4,082)

-

170,349

(23,226)

7,155

Construction in progress

Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana Kendaraan Perlengkapan dan perabot Peralatan kantor

18,239 5,555

3,955 2,818

(349) (1,862)

-

21,845 6,511

Accumulated depreciation Buildings and improvements Vehicles

8,706 29,018

1,683 6,545

(22) (239)

-

10,367 35,324

Furniture and fixtures Office equipment

61,518

15,001

(2,472)

-

Nilai buku bersih

81,753 1 Januari/ January

Harga perolehan Pemilikan langsung Tanah Bangunan dan prasarana Kendaraan Perlengkapan dan perabot Peralatan kantor

Aset dalam penyelesaian

Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana Kendaraan Perlengkapan dan perabot Peralatan kantor

Nilai buku bersih

74,047 96,302

Penambahan/ Additions

2013 (Pengurangan)/ (Deductions)

Pemindahan/ Transfers

Net book value

31 Desember/ December

21,217 40,258 11,637

287 4,064

(1,757)

1,205 7,909 -

22,422 48,454 13,944

Cost Direct ownership Land Buildings and improvements Vehicles

10,582 36,634

515 4,223

(3,038)

-

11,097 37,819

Furniture and fixtures Office equipment

120,328

9,089

(4,795)

9,114

133,736

10,098

8,551

130,426

17,640

(4,795)

-

143,271

14,539 4,473

3,700 2,614

(1,532)

-

18,239 5,555

Accumulated depreciation Buildings and improvements Vehicles

7,352 26,968

1,354 5,025

(2,975)

-

8,706 29,018

Furniture and fixtures Office equipment

53,332

12,693

(4,507)

-

61,518

-

77,094

(9,114)

9,535

81,753

Construction in progress

Net book value

Aset dalam penyelesaian pada 31 Desember 2015 terdiri dari biaya perolehan gedung kantor dan peralatan kantor masing-masing sebesar Rp 10.845 dan Rp 5.743 (2014: Rp 4.131 dan Rp 3,024, 2013: Rp 4.510 dan Rp 5.025).

Construction in progress as at 31 December 2015 comprised of office building and office equipment amounted to Rp 10,845 and Rp 5,743, respectively (2014: Rp 4,131 and 3,024, 2013: Rp 4,510 and Rp 5,025).

Aset dalam penyelesaian tersebut diperkirakan selesai antara bulan Juli 2016 dan Desember dengan estimasi persentase penyelesaian tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar (2014: 90%, 2013: 90%).

Those construction in progress are estimated to be completed between July 2016 and December 2016 with estimated percentages of completion as at 31 December 2015 at 50% (2014: 90%, 2013: 90%).

akan 2016 pada 50%

Lampiran – 5/42 – Schedule

169

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 9.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (lanjutan)

9.

FIXED ASSETS (continued)

Perusahaan sedang dalam proses pengadaan gedung kantor pusat dengan estimasi biaya sekitar Rp 189.155. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, perjanjian pembelian gedung masih dalam proses finalisasi.

The Company is in the process acquisition of head office building with total cost estimation amounted to Rp 189,155. As of date of this financial statements issued, the building purchase agreement is still in the process of being finalised.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana, pihak yang berelasi, terhadap risiko kebakaran, pemogokan, huru-hara dan kerusuhan sipil berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 69.261 (2014: Rp 58.915, 2013: Rp 49.383). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013 fixed assets, except land, are insured with PT Asuransi Astra Buana, a related party, against the losses arising from fire, strikes, riots and civil unrest based on certain policy package with sum insured of Rp 69,261 (2014: Rp 58,915, 2013: Rp 49,383). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover potential losses on the assets insured.

Tidak terdapat aset yang dijaminkan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan.

There are no fixed asset pledged as security collateral for the Company’s credit facilities.

Perhitungan keuntungan dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The calculation of the gain on sale of fixed assets are as follows:

2015 Harga perolehan - Kendaraan - Peralatan kantor

2014

2013 Cost Vehicles Office equipment -

1,468 2

2,902 669

1,757 3,038

1,470

3,571

4,795

1,223 2

1,862 609

1,532 2,975

1,225

2,471

4,507

245

1,100

288

- Hasil penjualan aset tetap

(732)

(1,227)

(761)

Carrying value fixed asset sold Proceeds from sale of fixed assets

Laba dari penjualan aset tetap

(487)

(127)

(473)

Gain on sale of fixed assets

Akumulasi penyusutan - Kendaraan - Peralatan kantor Nilai tercatat asset tetap yang terjual

Accumulated depreciation Vehicles Office equipment -

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat aset tetap selain tanah dan bangunan. Nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, seperti yang diungkapkan di bawah ini, telah dilakukan dengan dasar penilaian oleh penilai independen.

There is no significant difference between the fair value and carrying amount of the fixed assets other than land and buildings. The fair values of the land and buildings as at 31 December 2015, 2014 and 2013, as disclosed below, have been determined on the basis of valuations carried out by independent valuers.

Penilaian pada nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan pada 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 telah dilakukan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan, penilai independen yang telah teregistrasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan laporannya tertanggal 18 Februari 2015 (2013: 13 November 2013 dan 2014: 17 Februari 2014). Penilaian, yang sesuai dengan Standar Penilaian Internasional, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini yang dilakukan dalam ketentuan-ketentuan yang wajar. Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Data Pasar. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai wajar (hirarki nilai wajar level 2) tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan bernilai Rp 109.507 (2014: Rp 83.353 dan 2013: Rp 64.576).

Valuation to determine the fair values of the Company’s land and buildings as at 31 December 2015, 2014 and 2013 was performed by KJPP Toto Suharto & Rekan, an independent valuer registered with Otoritas Jasa Keuangan (OJK), based on its reports dated 18 February 2015 (2013: 13 November 2013 and 2014: 17 February 2014). The valuation, which conforms to International Valuation Standards, was determined with reference to recent market transactions on arm’s length terms. The appraisal method used is Market Data Approach Method. As at 31 December 2015, fair values (fair value hierarchy level 2) of the Company’s land and buildings amounted to Rp 109,507 (2014: Rp 83,353 and 2013: Rp 64,576).

Lampiran – 5/43 – Schedule

170

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 9.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (lanjutan)

9.

FIXED ASSETS (continued) All of the fixed assets as at the reporting date are fully used to support the Company’s operation activities. There are fully depreciated assets that are still used by the Company in its operation amounted to Rp 30,609 (2014: Rp 24,122).

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perseroan. Terdapat aset yang sudah didepresiasi penuh namun masih digunakan dalam operasi Perseroan sebesar Rp 30.609 (2014: Rp 24.122). 10. PIUTANG LAIN-LAIN

10. OTHER RECEIVABLES 2015

Pihak ketiga Piutang dari jaminan kendaraan yang dikuasai kembali Dikurangi Cadangan kerugian penurunan nilai

2013

37,896

12,991

(12,495)

(3,321)

25,401

9,670

4,081

8,190 5,215 8,305

7,373 4,605 6,138

6,712 3,123 7,739

47,111

27,786

21,655

11,411

3,211

2,682

682

126

293

12,093

3,337

2,975

59,204

31,123

24,630

Piutang karyawan Pembatalan premi asuransi Lain-lain

Pihak berelasi Pembatalan premi asuransi

2014

Piutang karyawan kunci

4,135 (54)

Third parties Receivables from collateral vehicles Less: Allowance for impairment losses

Loans to employee Insurance premium cancellation Others

Related parties Insurance premium cancelation Loans to key management personel

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain - lain dapat tertagih. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tak tertagihnya piutang dari jaminan kendaraan yang dikuasai kembali.

Management believes that other receivables will be collectible. Management believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses arising from receivables from collateral vehicles.

Lihat Catatan 29 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 29 for details of balances and transactions with related parties.

11. ASET LAIN-LAIN

11. OTHER ASSETS 2015

Pihak ketiga Simpanan jaminan Lain-lain

2014

2013

1,117 9,955

1,129 2,455

1,014 949

11,072

3,584

1,963

Lampiran – 5/44 – Schedule

171

Third parties Security deposits Others

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG LAIN-LAIN

12. OTHER PAYABLES 2015

Pihak ketiga Titipan konsumen Utang premi asuransi Pendapatan yang ditangguhkan Pemasok Pengembalian kepada pelanggan Komisi Lain-lain

Pihak berelasi Utang premi asuransi Lain-lain

2014

2013

49,045 20,342 16,861 5,939 2,337 548 10,753

40,385 16,690 16,693 4,792 1,822 158 7,538

33,656 9,877 8,627 2,855 1,644 5,386 13,004

105,825

88,078

75,049

145,000 -

143,814 -

134,255 242

145,000

143,814

134,497

250,825

231,892

209,546

Third parties Customer deposits Insurance premium payable Deferred income Suppliers Refund to customer Commission Others

Related parties Insurance premium payable Others

Utang premi asuransi adalah utang Perseroan kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan premi asuransi atas kendaraan yang dibiayai dan telah dibayar oleh pelanggan.

Insurance premium payable represents the Company’s payable to insurance companies in relation of insurance premium on financed vehicles which have been collected by the Company from its customers.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, seluruh nilai tercatat utang usaha berdenominasi Rupiah.

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, all the carrying amount of the other payables were denominated in Rupiah.

Lihat Catatan 29 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 29 for details of balances and transactions with related parties.

13. AKRUAL

13. ACCRUALS 2015

Pihak ketiga Beban bunga dan keuangan Beban operasional Promosi Jasa profesional

2014

2013

91,193 27,432 3,544 1,473

41,600 14,575 4,425 1,912

67,974 10,408 7,366 795

123,642

62,512

86,543

14. PINJAMAN

Third parties Interest and financing charges Operating expenses Promotion Professional fees

14. BORROWINGS 2015

Pihak ketiga/Third parties Rupiah/Rupiah The Bank of Tokyo - Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta Citibank, N.A., Jakarta Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta PT Bank Mizuho Indonesia The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Deutsche Bank A.G., Jakarta (Cerukan/Overdraft) PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Lampiran – 5/45 – Schedule

172

2014

2013

950,000 709,400 100,000 100,000

217,000 470,000 550,000

400,000 217,000 538,000 470,000

100,000 515 -

337,621 200,000

610,000 620,033 300,000

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN (lanjutan)

14. BORROWINGS (continued) 2015

Pihak ketiga/Third parties (lanjutan/continued) Dolar AS/US Dollar Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Citibank, N.A., Jakarta PT Bank Mizuho Indonesia Chiba Bank Shizuoka Bank Japan Bank for International Corporation The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Biaya provisi yang belum diamortisasi/ Unamortised provision expenses

2014

2013

1,931,300 958,122 896,675 827,700 567,705 258,656 137,950 137,950 -

1,617,200 864,012 1,244,000 1,865,303 1,331,876 373,200 373,200 -

243,780 1,017,225 487,560 1,938,050 1,744,170 365,670 487,560

-

762,060

-

7,675,973

10,205,472

9,439,048

(4,227) 7,671,746

(3,903) 10,201,569

(3,122) 9,435,926

Pada tahun 2015, pinjaman-pinjaman tersebut di atas dikenakan tingkat suku bunga variabel per tahun antara 6,55% - 10,35% (2014: 7,03% - 10,00% dan 2013: 5,45% - 9,80%) untuk mata uang Rupiah dan suku bunga tetap untuk 0,55% - 1,50% (2014: 0,48% - 1,38% dan 2013: 0,77% - 1,88%) untuk mata uang Dolar AS. Tidak ada aset Perseroan yang dijaminkan untuk pinjaman ini.

In 2015, the above loans bear interest per annum at variable rates ranging from 6.55% - 10.35% per annum (2014: 7.03% - 10.00% and 2013: 5.45% 9.80%) for loans in Rupiah and 0.55% - 1.50% (2014: 0.48% - 1.38% and 2013: 0.77% - 1.88%) and fixed rates for loans in US Dollar. There are no Company’s assets which being held as collateral for this borrowing.

Fasilitas pinjaman dari beberapa bank ini mensyaratkan Perseroan, antara lain, untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal perubahan pemegang saham mayoritas, perubahan susunan direksi serta komisaris dan perubahan kegiatan usaha. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menjaga gearing ratio maksimal 10:1 dan menyampaikan laporan lainnya. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

The loan facilities from these banks require the Company, amongst others, to provide written notice in respect of changes of majority shareholders, changes of directors and commissioners, and changes of main business. Under the loan agreements, the Company is obliged to maintain gearing ratio at maximum 10:1 and other reporting obligations. The Company has complied with covenants on loan agreements.

Pada tanggal 31 Desember 2015, tidak ada pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan.

As at 31 December 2015, there are no principal and interest of borrowings that have been due but not yet paid.

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Pada tanggal 5 September 2007, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 110.000.000 (nilai penuh), atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2016.

On 5 September 2007, the Company has obtained an unsecured working capital facility from PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia with a maximum credit limit US Dollar 110,000,000 (full amount), or its equivalent in other currencies. The facility will mature on 29 July 2016.

Pada tanggal 5 September 2007, Perseroan juga mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 1.000.000 atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 November 2015.

On 5 September 2007, the Company also obtained an unsecured working capital facility from PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia with a maximum credit limit Rp 1,000,000 or its equivalent in other currencies. The facility matured on 30 November 2015.

Lampiran – 5/46 – Schedule

173

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN (lanjutan)

14. BORROWINGS (continued)

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (lanjutan)

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp nihil dan Dolar AS 69.454.277 (nilai penuh) (2014: Rp 200.000 dan Dolar AS 69.454.277 (nilai penuh) dan 2013: Rp 300.000 dan Dolar AS 83.454.278 (nilai penuh)). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing.

As at 31 December 2015, the total outstanding loan balance is Rp nil and US Dollar 69,454,277 (full amount) (2014: Rp 200,000 and US Dollar 69,454,277 (full amount) and 2013: Rp 300,000 and US Dollar 83,454,278 (full amount)). The Company has hedged the loans in foreign currency.

Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebesar Rp 650.000.

During 2015, the Company has paid loan facilities from PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia amounting to Rp 650,000.

Citibank, N.A., Jakarta

Citibank, N.A., Jakarta

Pada tanggal 16 April 2007, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dari Citibank N.A., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 45.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Dolar AS 355.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2020.

On 16 April 2007, the Company obtained an unsecured working capital facility from Citibank N.A., Jakarta with a maximum credit limit amounting to US Dollar 45,000,000 (full amount) or its equivalent in other currencies. This facility was renewed with a maximum amount US Dollar 355,000,000 (full amount).The facility will mature on 16 April 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 709.400 dan Dolar AS 41.152.960 (nilai penuh) dan (2014: Rp 217.000 dan Dolar AS 107.063.974 (nilai penuh) dan 2013: Rp 217.000 dan Dolar AS 143.093.799 (nilai penuh)). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing.

As at 31 December 2015, the total outstanding loan balance is Rp 709,400 and US Dollar 41,152,960 (full amount) (2014: Rp 217,000 and US Dollar 107,063,974 (full amount) and 2013: Rp 217,000 and US Dollar 143,093,799 (full amount)). The Company has hedged the loans in foreign currency.

Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Citibank, N.A., Jakarta sebesar Rp 972.400.

During 2015, The Company has paid loan facilities from Citibank, N.A., Jakarta amounting to Rp 972,400.

The Bank of Tokyo- Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta

Pada tanggal 21 Mei 2008, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari The Bank of TokyoMitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 600.000 atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 19 Mei 2016.

On 21 May 2008, the Company obtained an unsecured working capital facility from The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta with a maximum credit limit Rp 600,000 or its equivalent in other currencies. This facility will mature on 19 May 2016.

Pada tanggal 17 Juli 2009, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari The Bank of TokyoMitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 400.000 atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 19 Mei 2016.

On 17 July 2009, the Company obtained an unsecured working capital facility from The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta with a maximum credit limit Rp 400,000 or its equivalent in other currencies. This facility will mature on 19 May 2016.

Pada tanggal 17 Desember 2012, Perseroan juga mendapatkan fasilitas pinjaman dengan SBLC berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada 18 Desember 2015.

On 17 December 2012, the Company also obtained a SBLC working capital facility from The Bank of TokyoMitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta with a maximum credit limit US Dollar 50,000,000 (full amount) or its equivalent in other currencies. The facility matured on 18 December 2015.

Lampiran – 5/47 – Schedule

174

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN (lanjutan)

14. BORROWINGS (continued)

The Bank of Tokyo- Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta (lanjutan)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta (continued)

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perseroan juga mendapatkan fasilitas pinjaman dengan SBLC berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 5 Juni 2017.

On 11 December 2013, the Company also obtained a SBLC working capital facility from The Bank of TokyoMitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta with a maximum credit limit US Dollar 50,000,000 (full amount) or its equivalent in other currencies. The facility will mature on 5 June 2017.

Pada tanggal 20 Februari 2015, Perseroan juga mendapatkan fasilitas pinjaman dengan SBLC berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 100.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 Februari 2016.

On 20 February 2015, the Company also obtained a SBLC working capital facility from The Bank of TokyoMitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta with a maximum credit limit US Dollar 100,000,000 (full amount) or its equivalent in other currencies. The facility will mature on 20 February 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015 jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 950.000 dan Dolar AS 60.000.000 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi (2014: Rp nihil dan Dolar AS 149.943.986 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi dan 2013: Rp 400.000 dan Dolar AS 159.000.000 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing.

As at 31 December 2015 the total outstanding borrowing balance is Rp 950,000 and US Dollar 60,000,000 (full amount) gross of provision expense (2014: Rp nil and US Dollar 149,943,986 (full amount) gross of provision expense and 2013: Rp 400,000 and US Dollar 159,000,000 (full amount) gross of provision expense). The Company has hedged the loans in foreign currency.

Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta sebesar Rp 1.957.800.

During 2015, the Company has paid to loan facilities from The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ, Ltd., Jakarta amounting to Rp 1,957,800.

PT Bank Mizuho Indonesia

PT Bank Mizuho Indonesia

Pada tanggal 22 Juni 2006, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 20.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2016.

On 22 June 2006, the Company obtained an unsecured working capital facility from PT Bank Mizuho Indonesia with a maximum credit limit amounting to US Dollar 20,000,000 (full amount) or its equivalent in other currencies. This facility was renewed with a maximum amount US Dollar 50,000,000 (full amount) or its equivalent in other currencies. The facility will mature on 22 June 2016.

Pada tanggal 28 Februari 2014, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Mizuho Indonesia dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017.

On 28 February 2014, the Company obtained an unsecured working capital facility from PT Bank Mizuho Indonesia with a maximum credit limit amounting to US Dollar 30,000,000 (full amount) or its equivalent in other currencies. The facility will mature on 28 February 2017.

Lampiran – 5/48 – Schedule

175

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN (lanjutan)

14. BORROWINGS (continued)

PT Bank Mizuho Indonesia (lanjutan)

PT Bank Mizuho Indonesia (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 100.000 dan Dolar AS 18.750.000 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi (2014: Rp 550.000 dan Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh) sebelum dikurangi biaya provisi dan 2013: Rp 470.000 sebelum dikurangi biaya provisi). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing.

As at 31 December 2015, the total outstanding loan balance is Rp 100,000 and US Dollar 18,750,000 (full amount) gross of provision expense (2014: Rp 550,000 and US Dollar 30,000,000 (full amount) gross of provision expense and 2013: Rp 470,000 gross of provision expense). The Company has hedged the loans in foreign currency.

Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mizuho Indonesia sebesar Rp 2.380.978.

During 2015, the Company has paid loan facilities from PT Bank Mizuho Indonesia amounting to Rp 2,380,978.

Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta

Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta

Pada tanggal 25 April 2007, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman tanpa jaminan berupa modal kerja dari Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 150.000. Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Rp 300.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2016.

On 25 April 2007, the Company obtained an unsecured working capital facility, from Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta with a maximum credit limit Rp 150,000. This facility was renewed with a maximum amount Rp 300,000. The facility will mature on 30 April 2016.

Pada tanggal 14 Juli 2009, Perseroan juga mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dengan SBLC dengan batas maksimum kredit sejumlah Rp 150.000. Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Rp 288.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2016.

On 14 July 2009, the Company also obtained a SBLC working capital facility, with a maximum credit limit Rp 150,000. This facility was renewed with a maximum amount Rp 288,000. The facility will mature on 30 April 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015 jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 100.000 (2014: Rp 470.000 dan 2013: Rp 538.000).

As at 31 December 2015 the total outstanding borrowing balance is Rp 100,000 (2014: Rp 470,000 and 2013: Rp 538,000).

Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta sebesar Rp 1.040.000.

During 2015 the Company has paid loan facilities from Bangkok Bank Public Company, Ltd., Jakarta amounting to Rp 1,040,000.

The Hongkong and Shanghai Corporation Limited, Jakarta

The Hongkong and Shanghai Corporation Limited, Jakarta

Banking

Banking

Pada tanggal 18 Januari 2011, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta, dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 10.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Dolar AS 100.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen dalam mata uang lainnya. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2015.

As at 18 January 2011, the Company obtained an unsecured working capital facility from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta with a maximum credit limit US Dollar 10,000,000 (full amount). This facility was renewed with a maximum amount US Dollar 100,000,000 (full amount) or its equivalent in other currencies. This facility matured on 30 September 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp 100.000 dan Dolar AS nihil (nilai penuh) (2014: AS 61.258.873 (nilai penuh) dan 2013: Rp 610.000). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing.

As at 31 December 2015, the total outstanding loan balance is Rp 100,000 and USD nil (full amount) (2014: USD 61,258,873 (full amount) and 2013: Rp 610,000). The Company has hedged the loans in foreign currency.

Lampiran – 5/49 – Schedule

176

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN (lanjutan) The Hongkong and Shanghai Corporation Limited, Jakarta (lanjutan)

14. BORROWINGS (continued) Banking

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta (continued)

Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta sebesar Rp 1.441.000.

During 2015, the Company has paid loan facilities from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta amounting to Rp 1,441,000.

Shizuoka Bank

Shizuoka Bank

Pada tanggal 2 Mei 2012, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja tanpa jaminan dari Shizuoka Bank, dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 10.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh) dan telah dicairkan seluruhnya. Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei 2016.

As at 2 May 2012, the Company obtained an unsecured working capital facility from Shizuoka Bank with a maximum credit limit US Dollar 10,000,000 (full amount). This facility was renewed with a maximum amount amounting US Dollar 30,000,000 (full amount) and has been fully drawdowned. The Company has hedged the loans in foreign currency. This facility will mature on 1 May 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Dolar AS 10.000.000 (nilai penuh) (2014: Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh) dan 2013: Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh)). Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Shizuoka Bank sebesar Rp 613.600.

As at 31 December 2015, the total outstanding loan balance is US Dollar 10,000,000 (full amount) (2014: US Dollar 30,000,000 (full amount) and 2013: US Dollar 30,000,000 (full amount)). During 2015, the Company has paid loan facilities from Shizuoka Bank amounting to Rp 613,600.

Deutsche Bank AG, Jakarta

Deutsche Bank AG, Jakarta

Pada tanggal 23 Februari 2010, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman cerukan dari Deutsche Bank AG, Jakarta dengan batas maksimum kredit sejumlah Dolar AS 5.000.000 (nilai penuh). Fasilitas ini telah diperbaharui kembali dengan jumlah maksimum sebesar Rp 1.200.000. Fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Rp 514.118 (2014: Rp 337.621 dan 2013: Rp 620.033).

As at 23 February 2010, the Company obtained an overdraft facility from Deutsche Bank AG, Jakarta with a maximum credit limit amounting US Dollar 5,000,000 (full amount). This facility was renewed with a maximum amount amounting Rp 1,200,000. The facility has been drawdowned amounting Rp 514,118 (2014: Rp 337,621 and 2013: Rp 620,033).

Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar Rp 7.975.400.

During 2015, the Company has paid loan facilities from Deutsche Bank AG, Jakarta amounting to Rp 7,975,400.

Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

Pada tanggal 26 September 2013, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Sumitomo dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh).

On 26 September 2013, the Company obtained a working capital loan facility with a maximum amount of US Dollar 50,000,000 (full amount) from Sumitomo. The working capital loan facility will mature at the maximum 3 years from drawdown date. As at 31 December 2015, the total drawdown of this facility is US Dollar 50,000,000 (full amount).

Lampiran – 5/50 – Schedule

177

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN (lanjutan)

14. BORROWINGS (continued)

Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (lanjutan)

Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (continued)

Pada tanggal 25 Maret 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Sumitomo dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh).

On 25 March 2014, the Company obtained a working capital loan facility with a maximum amount of US Dollar 50,000,000 (full amount) from Sumitomo. The working capital loan facility will mature at the maximum 3 years from drawdown date. As at 31 December 2015, the total drawdown of this facility is US Dollar 50,000,000 (full amount).

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Dolar AS 65.000.000 (nilai penuh) (2014: AS 100.000.000 (nilai penuh) dan 2013: Rp 40.000.000). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited sebesar Rp 403.100.

As at 31 December 2015, the total outstanding loan balance is US Dollar 65,000,000 (full amount) (2014: US Dollar 100,000,000 (full amount) and 2013: Rp 40,000,000). The Company has hedged the loans in foreign currency. During 2015, the Company has paid loan facilities from Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited amounting to Rp 403,100.

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

Pada tanggal 8 November 2013, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh).

On 8 November 2013, the Company obtained a working capital loan facility with a maximum amount of US Dollar 30,000,000 (full amount) from Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation. The working capital loan facility will mature at the maximum 3 years from the drawdown date. As at 31 December 2015, the total drawdown of this facility is US Dollar 30,000,000 (full amount).

Pada tanggal 28 Februari 2014, Perseroan juga memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh).

On 28 February 2014, the Company also obtained a working capital loan facility with a maximum amount of US Dollar 30,000,000 (full amount) from Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation. The working capital loan facility will mature at the maximum 3 years from the drawdown date. As at 31 December 2015, the total drawdown of this facility is US Dollar 30,000,000 (full amount).

Pada tanggal 24 Juni 2014, Perseroan juga memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 4 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh).

On 24 June 2014, the Company also obtained a working capital loan facility with a maximum amount of US Dollar 50,000,000 (full amount) from Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation. The working capital loan facility will mature at the maximum 4 years from the drawdown date. As at 31 December 2015, the total drawdown of this facility is US Dollar 50,000,000 (full amount).

Lampiran – 5/51 – Schedule

178

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN (lanjutan)

14. BORROWINGS (continued)

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (lanjutan)

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (continued)

Pada tanggal 17 Desember 2014, Perseroan juga memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 4 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh).

On 17 December 2014, the Company also obtained a working capital loan facility with a maximum amount of US Dollar 50,000,000 (full amount) from Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation. The working capital loan facility will mature at the maximum 4 years from the drawdown date. As at 31 December 2015, the total drawdown of this facility is US Dollar 50,000,000 (full amount).

Pada tanggal 5 Juni 2015, Perseroan juga memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 4 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh).

On 5 June 2015, the Company also obtained a working capital loan facility with a maximum amount of US Dollar 50,000,000 (full amount) from Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation. The working capital loan facility will mature at the maximum 4 years from the drawdown date. As at 31 December 2015, the total drawdown of this facility is US Dollar 30,000,000 (full amount).

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Dolar AS 140.000.000 (nilai penuh) (2014: Dolar AS 130.000.000 (nilai penuh) dan 2013: Dollar AS 20.000.000 (nilai penuh)). Perseroan sudah melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation sebesar Rp 617.250.

As at 31 December 2015, the total outstanding loan balance is US Dollar 140,000,000 (full amount) (2014: US Dollar 130,000,000 (full amount) and 2013: US Dollar 20,000,000 (full amount)). The Company has hedged the loans in foreign currency. During 2015, the Company has paid loan facilities from Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation amounting to Rp 617,250.

The Chiba Bank

The Chiba Bank

Pada tanggal 22 April 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari The Chiba Bank dengan maksimum penarikan sebesar Dolar AS 10.000.000 (nilai penuh). Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo paling lama 3 tahun sejak tanggal penarikan. Pada tanggal 31 Desember 2015, fasilitas ini sudah dicairkan sebesar Dolar AS 10.000.000 (nilai penuh). Selama tahun 2015, tidak terdapat pembayaran atas pinjaman ini.

On 22 April 2015, the Company also obtained a working capital loan facility with a maximum amount of US Dollar 10,000,000 (full amount) from The Chiba Bank. The working capital loan facility will mature at the maximum 3 years from the drawdown date. As at 31 December 2015, the total drawdown of this facility is US Dollar 10,000,000 (full amount). During 2015, there is no repayment for this facility.

Nobu Bank

Nobu Bank

Pada tanggal 29 September 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Nobu Bank dengan maksimum penarikan sebesar Rp 75.000. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo pinjaman adalah sebesar Rp nihil. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Nobu Bank sebesar Rp 50.000.

On 29 September 2015, the Company also obtained a working capital loan facility with a maximum amount of IDR 75,000 from Nobu Bank. As at 31 December 2015, the total outstanding loan balance is Rp nil. During 2015, the Company has paid loan facilities from Nobu Bank amounting to Rp 50,000.

Lampiran – 5/52 – Schedule

179

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

15. SECURITIES ISSUED

OBLIGASI

BONDS 2015

2014

2013

Nilai nominal Obligasi I - Seri C

-

-

484,000

Nominal value Bonds I Series C -

Obligasi II - Seri B

-

911,000

911,000

Bonds II Series B -

700,000 100,000

700,000 100,000

400,000 700,000 100,000

Bonds III Series A Series B Series C -

800,000

800,000

1,200,000

512,000

88,000 512,000

-

512,000

600,000

-

698,000 811,000

-

-

1,509,000

-

-

170,000 1,498,000

-

-

1,668,000

-

-

689,750 689,750 689,750 689,750

622,000 622,000

-

2,759,000

1,244,000

-

7,248,000

3,555,000

2,595,000

Obligasi III - Seri A - Seri B - Seri C

Obligasi Berkelanjutan I - Seri A - Seri B

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II - Seri A - Seri B

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III - Seri A - Seri B

Obligasi Dolar AS – Shogun Bonds - Obligasi SMBC – Seri I - Obligasi SMBC – Seri II - Obligasi SMBC – Seri III - Obligasi BTMU – Seri I

Jumlah obligasi Dikurangi: Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi Bersih Amortisasi biaya emisi obligasi (lihat Catatan 24)

Continuance Bonds I Series A Series B -

Continuance Bonds I Phase II Series A Series B -

Continuance Bonds I Phase III Series A Series B -

US Dollar Bonds – Shogun Bonds Bond SMBC – Series I Bond SMBC – Series II Bond SMBC – Series III Bond BTMU – A Series I -

Total bonds Less:

(17,431)

(14,503)

(7,779) Unamortised bonds issuance cost

7,230,569

3,540,497

2,587,221

Net

8,236

6,000

5,263

Amortisation of bonds issuance cost (refer to Note 24)

Lampiran – 5/53 – Schedule

180

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. SURAT BERHARGA (lanjutan)

YANG

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

DITERBITKAN

15. SECURITIES ISSUED (continued)

OBLIGASI (lanjutan)

BONDS (continued)

Berikut ini adalah rincian utang obligasi:

The following are details of the bonds:

Surat Berharga/ Securities

Nilai nominal/ Nominal value

Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum

Jatuh tempo/ Due date

Status/ Status

Obligasi/Bonds I Obligasi Seri A/Bonds Series A

Rp 595,000

7.85%

12 Juli/July 2012

Dibayar penuh/ Fully paid

Obligasi Seri B/Bonds Series B

Rp 121,000

9.00%

7 Juli/July 2013

Dibayar penuh/ Fully paid

Obligasi Seri C/ Bonds Series C

Rp 484,000

9.50%

7 Juli/July 2014

Dibayar penuh/ Fully paid

Obligasi/ Bonds II Obligasi Seri A/Bonds Series A

Rp 389,000

6.30%

15 Juni/June 2013

Dibayar penuh/ Fully paid

Obligasi Seri B/Bonds Series B

Rp 911,000

7.50%

5 Juni/June 2015

Dibayar penuh/ Fully paid

Obligasi/ Bonds III Obligasi Seri A/Bonds Series A

Rp 400,000

6.60%

27 Mei/May 2014

Dibayar penuh/ Fully paid

Obligasi Seri B/Bonds Series B

Rp 700,000

7.60%

17 Mei/May 2016

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Obligasi Seri C/Bonds Series C

Rp 100,000

7.65%

17 Mei/May 2016

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Rp 88,000

9.60%

23 Feb/Feb 2015

Dibayar penuh/ Fully paid

Obligasi Seri B/Bonds Series B

Rp 512,000

10.50%

13 Feb/Feb 2017

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II/ Continuance Bonds I Phase II Obligasi Seri A/Bonds Series A

Rp 698,000

8.50%

21 Jun/Jun 2016

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Obligasi Seri B/Bonds Series B

Rp 811,000

9.25%

11 Jun/Jun 2018

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III/ Continuance Bonds I Phase III Obligasi Seri A/Bonds Series A

Rp 170,000

8.75%

16 Nov/Nov 2016

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Rp 1,498,000

9.50%

6 Nov/Nov 2018

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I/ Continuance Bonds I Phase I Obligasi Seri A/Bonds Series A

Obligasi Seri B/Bonds Series B

Lampiran – 5/54 – Schedule

181

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. SURAT BERHARGA (lanjutan)

YANG

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

DITERBITKAN

15. SECURITIES ISSUED (continued)

OBLIGASI (lanjutan)

BONDS (continued)

Berikut ini adalah rincian utang obligasi: (lanjutan)

The following are details of the bonds: (continued) Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum

Jatuh tempo/ Due date

USD 50,000,000 (nilai penuh/ full amount)

9.89%

3 Feb/Feb 2017

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Obligasi SMBC Seri II/ Bond SMBC Series II

USD 50,000,000 (nilai penuh/ full amount)

8.40%

19 Jan/Jan 2018

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Obligasi SMBC Seri III/ Bond SMBC Series III

USD 50,000,000 (nilai penuh/ full amount)

8.28%

2 Feb/Feb 2018

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Obligasi BTMU Seri I/ Bond BTMU Series I

USD 50,000,000 (nilai penuh/ full amount)

7.85%

18 Des/Dec 2017

Belum jatuh tempo/ Not yet due

Surat Berharga/ Securities Obligasi Dolar AS – Shogun Bond/ USD Bonds – Shogun Bonds Obligasi SMBC Seri I/ Bond SMBC Series I

Nilai nominal/ Nominal value

Status/ Status

Semua pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga dilakukan triwulan.

All bonds principal is paid in full on due date. Interest is paid on quarterly basis.

Obligasi I

Bonds I

Pada tanggal 24 Juni 2011, Perseroan menerbitkan Obligasi PT Toyota Astra Financial Services I (”Obligasi I”) Tahun 2011 Seri A, Seri B dan Seri C, masing-masing sebesar Rp 595.000, Rp 121.000 dan Rp 484.000.

On 24 June 2011, the Company issued Bonds of PT Toyota Astra Financial Services I (“Bonds I”) Year 2011 Series A, Series B and Series C, each amounting to Rp 595,000, Rp 121,000 and Rp 484,000, respectively.

Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 178/PEF-Dir/II/2013 tertanggal 1 Februari 2013, Obligasi I seri A dan B telah mendapat peringkat idAA. Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 203/PEF-Dir/II/2014 tertanggal 10 Februari 2014, Obligasi I seri C telah mendapat peringkat idAA.

Based on the letter of PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 178/PEF-Dir/II/2013 dated 1 February 2013, Bonds I series A and B are rated at idAA. Based on the letter of PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 203/PEF-Dir/II/2014 dated 10 February 2014, Bonds I series C is rated at idAA.

Perseroan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat untuk Obligasi I sesuai dengan Akta Notaris No. 20 Linda Herawati, S.H. tanggal 8 April 2011.

The Company has appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Trustee for the Bonds I based on the Notarial Deed of Linda Herawati, S.H. No. 20 dated 8 April 2011.

Obligasi II

Bonds II

Pada tanggal 30 Mei 2012, Perseroan menerbitkan Obligasi PT Toyota Astra Financial Services II (”Obligasi II”) Tahun 2012 Seri A dan Seri B masingmasing sebesar Rp 389.000 dan Rp 911.000

On 30 Mei 2012, the Company issued Bonds of PT Toyota Astra Financial Services II (“Bonds II”) Year 2012 Series A and Series B, each amounting to Rp 389,000 and Rp 911,000, respectively.

Berdasarkan surat PT Fitch Rating Indonesia No. RC129/DIR/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014, Obligasi II telah mendapat peringkat AAAidn. Berdasarkan PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan surat No. 178/PEF-Dir/II/2013 tertanggal 1 Februari 2013, TAFS II seri A telah mendapat peringkat idAA dan berdasarkan PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan surat No. 1610/PEF-Dir/X/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, TAFS II seri B telah mendapat peringkat idAA+.

Based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC129/DIR/XII/2014 dated 15 December 2014 Bonds II are rated at AAAidn. Based on the letter of PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 178/PEF-Dir/II/2013 dated 1 February 2013, TAFS II series A is rated at idAA and based on the letter of PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 1610/PEF-Dir/X/2014 dated 3 October 2014, TAFS II series B is rated at idAA+ .

Lampiran – 5/55 – Schedule

182

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. SURAT BERHARGA (lanjutan)

YANG

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

DITERBITKAN

15. SECURITIES ISSUED (continued)

OBLIGASI (lanjutan)

BONDS (continued)

Berdasarkan PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan surat No. 1609/PEF-Dir/X/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, Obligasi II Seri B 2012 telah mendapat peringkat idAA+.

Based on the letter of PT Pemeringkat Efek Indonesia No 1609/PEF-Dir/X/2014 dated 3 October 2014, Bonds I 2011 and Bonds II 2012 are rated at idAA+.

Perseroan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat untuk Obligasi II 2012 sesuai dengan Akta Notaris No. 09 Linda Herawati, S.H. tanggal 6 Maret 2012.

The Company has appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Trustee for the Bonds II 2012 based on the Notarial Deed of Linda Herawati, S.H. No. 09 dated 6 March 2012.

Obligasi III

Bonds III

Pada tanggal 8 Mei 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi PT Toyota Astra Financial Services III (”Obligasi III”) Tahun 2013 Seri A, Seri B dan Seri C, masing-masing sebesar Rp 400.000, Rp 700.000 dan Rp 100.000.

On 8 May 2013, the Company issued bonds of PT Toyota Astra Financial Services III (“Bonds III”) Year 2013 Series A, Series B, and Series C, each amounting to Rp 400.000, Rp 700.000 and Rp 100.000, respectively.

Berdasarkan surat PT Fitch Rating Indonesia No. RC129/DIR/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014, TAFS III telah mendapat peringkat AAAidn.

Based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC129/DIR/XII/2014 dated 15 December 2014, TAFS III are rated at AAAidn.

Perseroan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat untuk Obligasi III 2013 sesuai dengan Akta Notaris No. 57 Linda Herawati, S.H. tanggal 28 Februari 2013.

The Company has appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Trustee for the Bonds III 2013 based on the Notarial Deed of Linda Herawati, S.H. No. 57 dated 28 February 2013.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Continuance Bonds I Phase I

Pada tanggal 6 Februari 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2014 Seri A dan Seri B, masingmasing sebesar Rp 88.000 dan Rp 512.000.

On 6 February 2014, the Company issued bonds of Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase I Year 2014 Series A and Series B, each amounting to Rp 88,000 and Rp 512,000, respectively.

Berdasarkan surat PT Fitch Rating Indonesia No. RC129/DIR/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014, Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2014 telah mendapat peringkat AAAidn.

Based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. RC129/DIR/XII/2014 dated 15 December 2014 Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase I Year 2014 are rated at AAAidn.

Perseroan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2014 sesuai dengan Akta Notaris No. 40 Linda Herawati, S.H. tanggal 5 Desember 2013.

The Company has appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Trustee for the Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase I Year 2014 based on the Notarial Deed of Linda Herawati, S.H. No. 40 dated 5 December 2013.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

Continuance Bonds I Phase II

Pada tanggal 4 Juni 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015 Seri A dan Seri B, masing-masing sebesar Rp 698.000 dan Rp 811.000.

On 4 June 2015, the Company issued bonds of Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase II Year 2015 Series A and Series B, each amounting to Rp 698,000 and Rp 811,000, respectively.

Berdasarkan surat PT Fitch Rating Indonesia No. 78/DIR/RAT/V/2015 tertanggal 26 Mei 2015, Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015 telah mendapat peringkat AAAidn.

Based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. 78/DIR/RAT/V/2015 dated 26 May 2015 Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase II Year 2015 are rated at AAAidn.

Lampiran – 5/56 – Schedule

183

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. SURAT BERHARGA (lanjutan)

YANG

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

DITERBITKAN

15. SECURITIES ISSUED (continued)

OBLIGASI (lanjutan)

BONDS (continued)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III

Continuance Bonds I Phase III

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2015 Seri A dan Seri B, masingmasing sebesar Rp 170.000 dan Rp 1.498.000.

On 6 November 2015, the Company issued bonds of Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase III Year 2015 Series A and Series B, each amounting to Rp 170,000 and Rp 1,498,000, respectively.

Berdasarkan surat PT Fitch Rating Indonesia No. Ref RC122/DIR/RAT/X/2015 tertanggal 20 Oktober 2015, Obligasi Berkelanjutan I PT Toyota Astra Financial Services dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2015 telah mendapat peringkat AAAidn.

Based on the letter of PT Fitch Rating Indonesia No. Ref RC122/DIR/RAT/X/2015 dated 20 October 2015 Continuance Bond I Toyota Astra Financial Services with Fixed Interest Rate I Phase III Year 2015 are rated at AAAidn.

Beban bunga atas obligasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 424.960 (2014: Rp 276.602 dan 2013: 185.328).

The amount of interest expense of bonds for the year ended 31 December 2015 amounted to Rp 424,960 (2014: Rp 276,602 and 2013: 185,328).

Tidak ada pembayaran pokok dan bunga obligasi yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan.

There are no principal and interest of bonds that have been due but not yet paid.

Obligasi Dolar AS Shogun Bonds SMBC Seri I

US Dollar Shogun Bonds SMBC Series I

Pada tanggal 4 Februari 2014, Perseroan menerbitkan Shogun Bonds dengan batas maksimum sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore adalah penjamin atas obligasi ini. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2017.

On 4 February 2014, the Company issued Shogun Bonds with a maximum limit US Dollar 50,000,000 (full amount). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore is the guarantor relating to the Bonds. The bonds will mature on 3 February 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo obligasi adalah sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh).

As at 31 December 2015, the total outstanding bonds balance is US Dollar 50,000,000 (full amount).

Obligasi Dolar AS Shogun Bonds SMBC Seri II

US Dollar Shogun Bonds SMBC Series II

Pada tanggal 20 Januari 2015, Perseroan menerbitkan Shogun Bonds dengan batas maksimum sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore adalah penjamin atas obligasi ini. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Januari 2018.

On 20 January 2015, the Company issued Shogun Bonds with a maximum limit US Dollar 50,000,000 (full amount). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore is the guarantor relating to the Bonds. The bonds will mature on 18 January 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo obligasi adalah sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh).

As at 31 December 2015, the total outstanding bonds balance is US Dollar 50,000,000 (full amount).

Obligasi Dolar AS Shogun Bonds SMBC Seri III

US Dollar Shogun Bonds SMBC Series III

Pada tanggal 2 Februari 2015, Perseroan menerbitkan Shogun Bonds dengan batas maksimum sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore adalah wali amanat atas obligasi ini. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 2 Februari 2018.

On 2 February 2015, the Company issued Shogun Bonds with a maximum limit US Dollar 50,000,000 (full amount). Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore is the trustee relating to the Bonds. The bonds will mature on 2 February 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo obligasi adalah sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh).

As at 31 December 2015, the total outstanding bonds balance is US Dollar 50,000,000 (full amount).

Lampiran – 5/57 – Schedule

184

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15. SURAT BERHARGA (lanjutan)

YANG

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

DITERBITKAN

15. SECURITIES ISSUED (continued)

OBLIGASI (lanjutan)

BONDS (continued)

Obligasi Dolar AS Shogun Bonds BTMU Seri I

US Dollar Shogun Bonds BTMU Series I

Pada tanggal 17 Desember 2014, Perseroan menerbitkan Shogun Bonds dengan batas maksimum sejumlah Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh). Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD adalah penjamin atas obligasi ini. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2017.

On 17 December 2014, the Company issued Shogun Bonds with a maximum limit US Dollar 50,000,000 (full amount). Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD is the guarantor relating to the Bonds. The bonds will mature on 18 December 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo obligasi adalah sebesar Dolar AS 50.000.000 (nilai penuh).

As at 31 December 2015, the total outstanding bonds balance is US Dollar 50,000,000 (full amount).

Dalam perjanjian perwaliamanatan untuk Obligasi I 2011, Obligasi II 2012, Obligasi III 2013, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2014, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 2015, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 2015, Obligasi Dolar AS Shogun Bonds SMBC Seri I 2014, Obligasi Dolar AS Shogun Bonds SMBC Seri II 2015, Obligasi Dolar AS Shogun Bonds SMBC Seri III 2015, dan Obligasi Dolar AS Shogun Bonds BTMU Seri I 2014 diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1.

The trustee agreements for Bonds I 2011, Bonds II 2012, Bonds III 2013, Continuance Bonds I Phase I 2014, Continuance Bonds I Phase II 2015, Continuance Bonds I Phase III 2015, US Dollar Shogun Bonds SMBC Series I, US Dollar Shogun Bonds SMBC Series II, US Dollar Shogun Bonds SMBC Series III, and US Dollar Shogun Bonds BTMU Series I provide several negative covenants to the Company, among others, debt to equity ratio at the maximum 10:1.

Selain itu, untuk Obligasi I 2011, Obligasi II 2012, Obligasi III 2013, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2014, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 2015, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III 2015, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain, membagi dividen selama Perseroan lalai dalam membayar jumlah terutang obligasi dan menjual atau mengalihkan lebih dari 40% aset Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari. Perseroan telah memenuhi batasanbatasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Moreover, for Bonds I 2011, Bonds II 2012, Bonds III 2013, Continuance Bonds I Phase I 2014, Continuance Bonds I Phase II 2015, Continuance Bonds I Phase III 2015, on the condition that the bonds principal are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, declare dividends in the event that the Company defaults its bond obligations and sells or hands over more than 40% of the Company’s assets, except for daily operation activity. The Company has complied with the covenants on the trustee agreements.

16. PERPAJAKAN a.

16. TAXATION

Utang pajak

a. 2015

Utang pajak penghasilan - Pasal 25 - Pasal 29 (lihat Catatan 16b) Utang pajak lain-lain - Pasal 21 - Pasal 23 - Pasal 26 - Pasal 4(2)

b.

2014

2013

9,761 879

8,521 4,657

7,480 5,079

10,640

13,178

12,559

8,279 264 35

7,948 59 774 51

7,490 76 21

8,578

8,832

7,587

19,218

22,010

20,146

Beban pajak penghasilan

b. 2015

Kini Tangguhan (lihat Catatan 16c)

*)

Taxes payable

Corporate income tax payable Article 25 Article 29 (refer to Note 16b) Other taxes payable Article 21 Article 23 Article 26 Article 4(2) -

Income tax expense

2014 *)

2013 *)

104,856 (4,221)

93,377 (1,724)

92,601 (2,478)

100,635

91,653

90,123

Disajikan kembali, lihat catatan 33

Current Deferred (refer to Note 16c)

As restated, see note 33

Lampiran – 5/58 – Schedule

185

*)

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan) b.

16. TAXATION (continued)

Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b.

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's profit before income tax is as follows:

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 2015

2014 *)

Laba sebelum pajak penghasilan

406,940

Pajak dihitung pada tarif pajak Penghasilan kena pajak final Beban yang tidak dapat dikurangkan

101,735 (6,024)

Beban pajak penghasilan

Beda tetap - Kesejahteraan karyawan - Beban lainnya yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak - Penghasilan bunga kena pajak final

355,464

Income before income tax

92,533 (6,531)

88,866 (3,358)

Tax calculated at tax rates Income subject to final tax

4,924

5,651

4,615

Non-deductible expenses

100,635

91,653

90,123

Income tax expense

2015

Beda waktu - Penyusutan aset tetap - Provisi beban operasional - Imbalan kerja karyawan - Cadangan kerugian penurunan nilai - Provisi bonus

2013*)

370,135

Reconciliations between income before tax, as shown in the statements of income, and estimated tax income are as follows:

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi, dengan estimasi laba pajak adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak penghasilan

Income tax expense (continued)

2014 *)

406,940

2013 *)

370,135

355,464

Income before income tax

(870) (283) 4,089

(761) (1,292) 6,327

Temporary differences (791) Fixed assets depreciation 1,990 Provision for operating expense 4,497 Employee benefits -

9,173 4,777

3,321 (699)

- Allowance for impairment losses 4,216 Provision for bonus Permanent differences Employee welfare -

11,655

13,512

9,035

8,040

9,087

9,423

(24,096)

(26,123)

(13,431)

Laba kena pajak

419,425

373,507

370,403

Taxable income

Beban pajak penghasilan - kini

104,856

93,377

92,601

Income tax expense - current

(103,977)

(88,720)

(87,522)

Less: Prepaid tax

5,079

Corporate income tax payable - Article 29

Dikurangi: Pajak dibayar dimuka Utang pajak kini - Pasal 29 *)

879

4,657

Disajikan kembali, lihat catatan 33

Other expenses not deductible for tax purposes Interest income subject to final tax

As restated, see note 33

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan dapat berubah pada saat Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2015 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Income Tax Return.

Lampiran – 5/59 – Schedule

186

*)

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan) b.

c.

16. TAXATION (continued)

Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b.

Income tax expense (continued)

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 adalah sesuai dengan SPT Perseroan.

The calculations of income tax for the year ended 31 December 2014 conforms to the Company Annual Tax Return.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 adalah sesuai dengan SPT Perseroan.

The calculations of income tax for the year ended 31 December 2013 conforms to the Company Annual Tax Return.

(Liabilitas)/aset pajak tangguhan

c.

Deferred tax (liabilities)/assets

2015 Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity

Saldo awal/ Beginning balance

Penyusutan aset tetap Provisi beban operasional Imbalan kerja karyawan Provisi bonus Lindung nilai arus kas Cadangan kerugian penurunan nilai

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit and loss

2,334 1,159 6,456 2,954 21,678

(464) (49,249)

830 35,411

(49,713)

Saldo akhir/ Ending balance

(218)

2,116

(71) 1,022 1,194 -

1,088 7,014 4,148 (27,571)

2,294

3,124

4,221

(10,081)

Fixed assets depreciation Provision for operating expense Employee benefits Provision for bonus Cash flow hedge Allowance for impairment losses

2014 *)

Saldo awal/ Beginning balance

Penyusutan aset tetap Provisi beban operasional Imbalan kerja karyawan Provisi bonus Lindung nilai arus kas Cadangan kerugian penurunan nilai

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit and loss

Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity

2,524 1,482 6,501 3,129 (11,277)

(1,627) 32,955

Saldo akhir/ Ending balance

(190)

2,334

(323) 1,582 (175) -

1,159 6,456 2,954 21,678

-

-

830

830

2,359

31,328

1,724

35,411

Fixed assets depreciation Provision for operating expense Employee benefits Provision for bonus Cash flow hedge Allowance for impairment losses

2013 *)

Saldo awal/ Beginning balance

Penyusutan aset tetap Provisi beban operasional Imbalan kerja karyawan Provisi bonus Lindung nilai arus kas

*)

(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit and loss

Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity

2,722

-

(198)

Saldo akhir/ Ending balance

2,524

984 5,991 2,075 33,343

(614) (44,620)

498 1,124 1,054 -

1,482 6,501 3,129 (11,277)

45,115

(45,234)

2,478

2,359

Disajikan kembali, lihat catatan 33

Fixed assets depreciation Provision for operating expense Employee benefits Provision for bonus Cash flow hedge

As restated, see note 33

*)

Management believes that there will be sufficient future taxable income available to utilise the deferred tax assets attributable to temporary differences.

Manajemen berpendapat bahwa Perseroan akan mencatat laba kena pajak yang memadai di masa depan yang cukup untuk merealisasi perbedaan temporer yang diakui sebagai aset pajak tangguhan.

Lampiran – 5/60 – Schedule

187

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan) d.

16. TAXATION (continued)

Pemeriksaan pajak

d.

Tax assessment

Pada tahun 2007, Perseroan mengklaim lebih bayar Pajak Penghasilan Badan untuk tahun fiskal 2007 sebesar Rp 460.

In year 2007, the Company has claimed over payment Corporate Income Tax for fiscal year 2007 amounting to Rp 460.

Pada bulan April 2009, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas pajak penghasilan badan sebesar Rp 133. Perseroan telah membayar kurang bayar tersebut dan telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2009. Perseroan tidak menyetujui ketetapan tersebut dan telah mengajukan surat keberatan ke Kantor Pajak. Pada bulan Oktober 2009, Perseroan menerima Surat Keputusan atas sebagian banding yang diajukan. Perseroan telah menerima pengembalian kelebihan pajak sebesar Rp 94 yang dikompensasikan ke cicilan pajak tahun 2009. Pada bulan Januari 2010, Perseroan mengajukan gugatan kepada Direktur Jendral Pajak melalui Pengadilan Pajak.

In April 2009, the Company received a tax assessment letter confirming corporate income tax underpayment amounting to Rp 133. The Company has paid all tax underpayment and was charged to 2009 statement of income. The Company disagreed with the assessment and has submitted an objection letter to Tax Office. In October 2009, the Company has received the decision of tax appeal confirming the acceptance of some objection which submitted. The Company has received the refund from Tax Office amounting Rp 94 that compensated to 2009 tax installment. In January 2010 the Company had submitted a claim to The Director General of Tax through Tax Court.

Pada bulan April 2009, Perseroan juga telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas berbagai macam pajak yang menghasilkan jumlah kurang bayar sebesar Rp 3 dan telah dibebankan pada laporan laba rugi 2009.

In April 2009, the Company has received underpayment tax assessment letter on various taxes which resulted in net tax underpayment amounting for Rp 3 and it was charged to 2009 profit or loss.

Pada bulan Maret 2012, Perseroan menerima Surat Keputusan persetujuan atas banding yang diajukan. Perseroan telah menerima pengembalian kelebihan pajak sebesar Rp 504 dan imbalan bunga sebesar Rp 21 dari Kantor Pajak pada bulan Mei 2012. Pengembalian kelebihan pajak dan kelebihan bunga tersebut telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2012.

In March 2012, the Company has received decision of tax appeal confirming the acceptance of refund. In May 2012, the Company has also received the tax refund from Tax Office amounting Rp 504 and interest reward of Rp 21. The tax refund and interest reward were charged to 2012 profit or loss.

Kantor Pajak telah mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2012. Pada bulan Desember 2015, Perseroan telah menerima Surat Keputusan Mahkamah Agung atas penolakan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kantor Pajak.

The Tax Office filed a Judicial Review to the Supreme Court on 23 July 2012. In December 2015, the Company received a decision letter from Supreme Court confirming rejection of Judicial Review filled by Tax Office.

Tahun pajak 2011 dan 2012

Fiscal year 2011 and 2012

Pada bulan Juli 2013, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 14. Perseroan telah membayar kurang bayar tersebut dan telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2013.

In July 2013, the Company received a tax assessment letter confirming an underpayment of income tax article 21 amounting to Rp 14. The Company has paid all tax underpayment and was charged to 2013 profit or loss.

Kantor Pajak sedang melakukan pemeriksaan tahun fiskal 2011 dan 2012. Hingga saat ini Perseroan belum menerima hasil pemeriksaan pajak.

The Tax office has commenced tax examinations for fiscal years 2011 and 2012. Until now, the Company has not received the tax audit result.

Lampiran – 5/61 – Schedule

188

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

16. PERPAJAKAN (lanjutan) e.

16. TAXATION (continued)

Administrasi

e.

Administration Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (“DGT”) may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah utang Pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak. 17. IMBALAN KERJA

17. EMPLOYEE BENEFITS 2015

Imbalan kerja jangka pendek Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya Imbalan jangka panjang lainnya

Bagian jangka pendek Bagian jangka panjang

2014 *)

2013 *)

16,593

8,952

10,041

18,285 9,776

17,911 7,915

19,788 6,221

44,654

34,778

36,050

20,494 24,160

10,598 24,180

10,910 25,140

44,654

34,778

36,050

Short-term employee benefits Pension benefits and other post employment benefit Other long-term benefits

Current portion Non-current portion

Imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dihitung oleh aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan menggunakan metode projected unit credit. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaria tertanggal 6 Januari 2016, 15 Januari 2015, dan 15 Januari 2014.

Employee benefits for the period ended 31 December 2015, 2014, and 2013 is calculated by an independent actuary PT Milliman Indonesia which used the projected unit credit method. The following are significant matters disclosed in the actuarial report dated 6 January 2016, 15 January 2015 and 15 January 2014.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used are as follows:

2015 Tingkat diskonto Kenaikan gaji di masa datang

2014 *)

8.5% - 9.5% 8%

2013 *)

8% - 9% 8%

7% - 8% 7.5%

Discount rate Future salary increases

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya

Pension benefits and other post employment benefit

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The pension benefits and other post employment benefit recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:

2015

2014 *)

2013 *)

Nilai kini kewajiban Nilai wajar aset program

22,796 (4,511)

23,614 (5,703)

24,673 (4,885)

Present value of obligations Fair value of plan assets

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya

18,285

17,911

19,788

Net pension benefits and other post employment benefit

*)

Disajikan kembali, lihat catatan 33

As restated, see note 33

Lampiran – 5/62 – Schedule

189

*)

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya (lanjutan)

Pension benefits and other post employment benefit (continued)

Mutasi imbalan pensiun dan pascakerja lainnya neto adalah sebagai berikut:

The movements of net pension benefits and other post employment benefit are as follows:

2015 Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets

Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation Pada awal tahun Biaya jasa kini Beban/(penghasilan) bunga Pengukuran kembali: - Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah dalam beban/ (penghasilan) bunga - Perubahan dalam asumsi keuangan - Penyesuaian pengalaman kewajiban - Perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah dalam beban bunga

Liabilitas imbalan pascakerja/ Post-employment benefit obligations

23,614

(5,703)

17,911

2,374 2,004

(466)

2,374 1,538

-

236

(1,259)

-

(831)

-

-

Current service cost Interest expense/(income) Remeasurements: Return on plan assets, excluding amounts included in interest 236 expense/(income) Change in financial (1,259) assumptions Experience adjustment (831) on obligation Change in asset ceiling, excluding amounts - included in interest expense

-

Iuran pemberi kerja Iuran pekerja Imbalan yang dibayar Pindahan (ke)/dari entitas afiliasi

60 (566) (2,600)

1,666

Pada akhir tahun

22,796

(4,511)

At beginning of year

(184) (60) -

(184) (566) (934)

Bagian jangka pendek Bagian jangka panjang

Employer’s contributions Employee’s contributions Benefits paid Transfer (to)/from affiliated companies

18,285

At end of year

501 17,784

Current portion Non-current portion

18,285 2014 *) Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets

Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation Pada awal tahun Biaya jasa kini Beban/(penghasilan) bunga Pengukuran kembali: - Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah dalam beban/ (penghasilan) bunga - Perubahan dalam asumsi keuangan - Penyesuaian pengalaman kewajiban - Perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah dalam beban bunga Iuran pemberi kerja Iuran pekerja Imbalan yang dibayar Pada akhir tahun

Liabilitas imbalan pascakerja/ Post-employment benefit obligations

24,673

(4,885)

19,788

3,978 1,871

(453)

3,978 1,418

-

(88)

(1,367)

-

(5,055)

-

-

-

58 (544)

(219) (58) -

23,614

(5,703)

Bagian jangka pendek Bagian jangka panjang

At beginning of year

Current service cost Interest expense/(income) Remeasurements: Return on plan assets, excluding amounts included in interest (88) expense/(income) Change in financial (1,367) assumptions Experience adjustment (5,055) on obligation Change in asset ceiling, excluding amounts - included in interest expense (161) (58) (544)

Employer’s contributions Employee’s contributions Benefits paid

17,911

At end of year

553 17,358

Current portion Non-current portion

17,911 *)

Disajikan kembali, lihat catatan 33

As restated, see note 33

Lampiran – 5/63 – Schedule

190

*)

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya (lanjutan)

Pension benefits and other post employment benefit (continued)

Mutasi imbalan pensiun dan pascakerja lainnya neto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements of net pension benefits and other post employment benefit are as follows: (continued)

2013 *) Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets

Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation Pada awal tahun Biaya jasa kini Beban/(penghasilan) bunga Pengukuran kembali: - Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah dalam beban/ (penghasilan) bunga - Perubahan dalam asumsi keuangan - Penyesuaian pengalaman kewajiban - Perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah dalam beban bunga Iuran pemberi kerja Iuran pekerja Imbalan yang dibayar Pada akhir tahun

Liabilitas imbalan pascakerja/ Post-employment benefit obligations

22,871 3,273 1,516

(4,676) (424)

-

268

809

18,195 3,273 1,092

At beginning of year Current service cost Interest expense/(income) Remeasurements: Return on plan assets, excluding amounts included in interest 268 expense/(income) Change in financial 809 assumptions Experience adjustment (3,537) on obligation Change in asset ceiling, excluding amounts - included in interest expense

-

(3,537)

-

-

-

53 (312)

(53) -

24,673

53 (53) (312)

(4,885)

Bagian jangka pendek Bagian jangka panjang

Employer’s contributions Employee’s contributions Benefits paid

19,788

At end of year

415 19,373

Current portion Non-current portion

19,788 *)

Disajikan kembali, lihat catatan 33

As restated, see note 33

*)

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 24 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2015 is 24 years.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

2015 Kurang dari satu tahun Antara satu dan dua tahun Antara dua dan lima tahun Lebih dari lima tahun

2014

602 6,393 12,138 442,631

369 13,646 11,429 281,007

Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji di masa datang

396 474 10,214 336,383

Less than a year Between one and two years Between two and five years Beyond five years

The sensitivity of the defined benefit pension obligation to changes in the principal actuarial assumptions are as follows:

Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

Perubahan asumsi/ Change in assumption

2013

31 Desember/December 2015 Dampak pada kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation Kenaikan asumsi/ Increase in assumption

Penurunan asumsi/ Decrease in assumption

1%

(2,080)

2,694

1%

2,878

(2,242)

Lampiran – 5/64 – Schedule

191

Discount rate Future salary increases

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya (lanjutan)

Pension benefits and other post employment benefit (continued)

Analisa sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit pension obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit pension obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied when calculating the pension liability recognised within the consolidated statements of financial position.

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following: 2015

Instrumen ekuitas Utang obligasi pemerintah Utang obligasi perusahaan

2014

2013

43% 53% 4%

41% 49% 10%

44% 52% 4%

100%

100%

100%

Equity instruments Government bonds Corporate bonds

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup terekspos beberapa risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi, sebagai berikut:

Through its defined benefits pension plans, the Group are exposed to a number of risk such as assets volatility and changes in bonds yields, as follows:

Volatilitas aset

Asset volatility

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Program pensiun imbalan pasti Grup memiliki porsi ekuitas yang signifikan, yang diharapkan untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah dan perusahaan jangka panjang sementara memberikan volatilitas dan risiko dalam jangka pendek.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit. The Group’s defined benefit pension plans hold a significant proportion of equities, which are expected to outperform government and corporate bonds in the long-term while providing volatility and risk in the short-term.

Perubahan imbal hasil obligasi

Changes in bond yields

Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

A decrease in government bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan’s bond holdings.

Grup (PT Astra International Tbk.) memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka asset-liability matching (“ALM”) yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Grup adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang cukup, disesuaikan dengan risiko yang ada, untuk disesuaikan dengan pembayaran imbalan. Grup juga secara aktif memantau durasi dan imbal hasil investasi yang diharapkan untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan arus kas keluar yang diharapkan timbul dari kewajiban pensiun.

The Group’s (PT Astra International Tbk.) ensures that the investment positions are managed within an asset-liability matching (“ALM”) framework that is developed to achieve long-term returns that are in line with the obligation in defined benefit pension plans. Within this ALM framework, the Group’s objective is to match assets and the pension obligations by investing in a well-diversified portfolio the generates sufficient risk-adjusted returns the match the benefit payments. The Group also actively monitors the duration and the expected yield of the investments to ensure it matches the expected cash outflows arising from the pension obligations.

Lampiran – 5/65 – Schedule

192

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya (lanjutan)

Pension benefits and other post employment benefit (continued)

Perubahan imbal hasil obligasi (lanjutan)

Changes in bond yields (continued)

Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Investment across the plans are well diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets.

Jumlah kontribusi yang diharapkan untuk program pensiun imbalan pasti dalam satu tahun ke depan adalah sebesar Rp nihil.

Expected contributions to defined benefit pension plan for the next year are Rp nil.

Pengalaman penyesuaian dalam periode lima tahun adalah sebagai berikut:

The five years history of experience adjustments is as follows:

2015

2014

2013

2012

2011

Nilai kini kewajiban imbalan pasti Nilai wajar aset program

22,796 (4,511)

23,614 (5,703)

24,673 (4,885)

22,871 (4,676)

13,607 (4,330)

Defisit program

18,285

17,911

19,788

18,195

9,277

Deficit in the plan

(4,811)

259

Experience adjustment on plan assets

10,880

831

Experience adjustment on plan liabilities

Penyesuaian pengalaman pada aset program Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program

236

(88)

(2,091)

269

(6,422)

(2,728)

Present value of defined benefit obligation Fair value of plan assets

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of other long-term employee benefit liabilities recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:

2015 Pada awal tahun Jumlah yang dibebankan pada laba rugi Imbalan yang dibayarkan Entitas anak yang diakuisisi Pindahan ke entitas afiliasi

2014

2013

7,915 3,236 (1,375) -

6,221 2,131 (437) -

5,776 1,022 (577) -

Pada akhir tahun

9,776

7,915

6,221

At end of year

Bagian jangka pendek Bagian jangka panjang

3,400 6,376

1,093 6,822

454 5,767

Current portion Non-current portion

9,776

7,915

6,221

The amounts recognised in profit or loss are as follows:

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut: 2015 Biaya jasa kini Biaya bunga Pengukuran ulang yang diakui selama tahun berjalan

At beginning of year Expenses charged in profit or loss Benefits paid Acquired subsidiaries Transfer to affiliated entity

2014 2,202 592

2013 1,911 432

442

(212)

3,236

2,131

Lampiran – 5/66 – Schedule

193

2,103 342 (1,423) 1,022

Current service cost Interest cost Remeasurements recognised during the year

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM

18. SHARE CAPITAL The Company’s shareholders as at 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follow:

Komposisi pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham

Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid

2015, 2014 dan/and 2013 Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership

Jumlah/ Total

Shareholders

PT Astra International Tbk.

400,000,000

50%

400,000

PT Astra International Tbk.

Toyota Financial Services Corporation

400,000,000

50%

400,000

Toyota Financial Services Corporation

800,000,000

100%

800,000

19. CADANGAN WAJIB

19. STATUTORY RESERVES 2015

Cadangan wajib

2014

16,000

2013 8,000

2,000

Statutory reserves

Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 11 April 2014, para pemegang saham menyetujui untuk mengalokasikan sejumlah Rp 6.000 untuk cadangan wajib.

At the Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2014, the shareholders approved that the Company will allocate Rp 6,000 for statutory reserve.

Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 13 April 2015, para pemegang saham menyetujui untuk mengalokasikan sejumlah Rp 8.000 untuk cadangan wajib.

At the Annual General Meeting of Shareholders on 13 April 2015, the shareholders approved that the company will allocate Rp 8,000 for statutory reserve.

20. DIVIDEN

20. DIVIDEND 2015

Dividen

2014 -

2013

107,630

34,692

Dividend

Dividen yang dibayarkan pada tahun 2014

Dividend that paid in 2014

Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 11 April 2014, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen final sejumlah Rp 71.428 dari laba.

At the Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2014, the shareholders approved final dividend of Rp 71,428 to be paid from net profit.

Melalui Surat Edaran No. 022/CommApp/Leg/IX/2014 tanggal 13 Oktober 2014, para pemegang saham telah memutuskan untuk mendistribusikan dividen interim, yang telah dilunasi pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation masing-masing sebesar Rp 18.101 and Rp 18.101.

Through the Circular Shareholders’ Resolution No. 022/CommApp/Leg/IX/2014 dated 13 October 2014, the Shareholders has decided to distribute an interim dividend, which has been paid on 20 October 2014 to PT Astra International Tbk and Toyota Financial Services Corporation amounting to Rp 18,101 and Rp 18,101, respectively.

Lampiran – 5/67 – Schedule

194

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. DIVIDEN (lanjutan)

20. DIVIDEND (continued)

Dividen yang dibayarkan pada tahun 2013

Dividend that paid in 2013

Melalui Surat Edaran No. 021/BODApp/Leg/x/2013 tanggal 3 Oktober 2013, para pemegang saham telah memutuskan untuk mendistribusikan dividen interim, yang telah dilunasi pada tanggal 23 Oktober 2013 kepada PT Astra International Tbk dan Toyota Financial Services Corporation masing-masing sebesar Rp 17.346 and Rp 17.346.

Through the Circular Shareholders’ Resolution No. 021/BODApp/Leg/x/2013 dated 3 October 2013, the Shareholders has decided to distribute an interim dividend, which has been paid on 23 October 2013 to PT Astra International Tbk and Toyota Financial Services Corporation amounting to Rp 17,346 and Rp 17,346, respectively

21. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

21. CONSUMER FINANCING INCOME

2015 Pendapatan pembiayaan konsumen - Konvensional Pendapatan dari pembiayaan bersama Pendapatan pembiayaan konsumen - Murabahah

2014

1,837,480

1,557,062

1,355,374

Consumer financing income Conventional -

110,848

62,364

61,855

Income from joint financing

1,948,328

1,619,426

1,417,229

1,908

268

6

1,950,236

1,619,694

1,417,235

22. PENDAPATAN LAIN-LAIN

2014 77,656 35,941 128

64,954 27,886 288

121,022

113,725

93,128

Late payment penalties Administration income Others

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 2015

*)

2013

89,699 30,805 518

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Gaji dan imbalan karyawan Iklan dan promosi Jasa profesional Penyusutan (Catatan 9) Komunikasi Transportasi dan perjalanan Sewa Administrasi bank Representasi dan jamuan Perbaikan dan perawatan Pendidikan dan pelatihan Perlengkapan kantor Pajak Air dan listrik Rekrutmen Keamanan dan kontribusi Lain-lain

Consumer financing income Murabahah -

22. MISCELLANEOUS INCOME 2015

Denda keterlambatan pembayaran Pendapatan administrasi Lain-lain

2013

2014 *)

2013 *)

151,152 42,475 23,339 16,043 12,139 9,530 8,931 6,613 6,044 5,616 4,032 2,648 2,589 2,217 1,859 529 6,458

141,241 47,903 12,861 15,001 10,475 10,296 6,839 4,606 5,380 6,987 4,044 2,958 2,518 1,958 1,750 2,397 7,392

117,832 71,797 6,288 12,693 9,842 8,354 5,751 4,085 5,054 4,460 2,785 2,692 2,372 1,589 1,642 2,107 4,059

302,214

284,606

263,402

Disajikan kembali, lihat catatan 33

Salary and employee benefits Advertising and promotion Professional fees Depreciation (Note 9) Communication Transportation and travelling Rent Bank charges Entertainment Repairs and maintenance Education and training Office supplies Taxes Water and electricity Recruitment Security and contribution Others

As restated, see note 33

*)

Refer to Note 29 for details of related parties balances and transactions.

Lihat Catatan 29 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Lampiran – 5/68 – Schedule

195

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

24. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

24. INTEREST AND FINANCING CHARGES 2015

Pihak ketiga Bunga pinjaman bank Bunga surat berharga yang diterbitkan - Bunga Medium Term Notes (Catatan 15) - Bunga obligasi (Catatan 15) Amortisasi biaya emisi - Medium Term Notes (Catatan 15) - Obligasi (Catatan 15) Provisi dan administrasi

2014

749,422

708,550

575,238

-

-

26,048

424,960

276,602

185,328

8,236 2,236

6,000 2,446

2,588 5,263 2,088

1,184,854

993,598

796,553

25. BEBAN LAIN-LAIN

26. LABA PER SAHAM

Miscellanous expense represents losses from selling of repossessed collateral vehicles for the years ended 31 December 2015, 2014 dan 2013.

26. EARNINGS PER SHARE Earnings per share is calculated by dividing the net profit attributable to shareholders by the weighted average number of ordinary shares on issue during the year.

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan. 2015

Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (dalam ribuan) *) Laba per saham (nilai penuh) *)

Third parties Bank loan interest Securities issued interest Medium Term Notes interest (Note 15) Bonds interest (Note 15) Amortisation of issuance cost Medium Term Notes (Note 15) Bonds (Note 15) Provision and administration

25. MISCELLANEOUS EXPENSE

Beban lain-lain merupakan kerugian atas penjualan jaminan kendaraan yang diambil alih untuk tahuntahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham

2013

2014

2013

306,305

278,482

265,341

800,000

800,000

800,000

383

348

332

Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dihitung berdasarkan jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perseroan tidak memiliki instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa sehingga laba per saham dilusian sama dengan laba per saham bersih. 27. LIABILITAS KONTINJEN

*)

Net profit attributable to shareholders Weighted average number of ordinary share on issue (in thousands) *) Earnings per share (full amount)

The weighted average number of ordinary shares on issue is calculated based on the number of ordinary shares outstanding during the year

As at 31 December 2015, 2014 and 2013, The Company do not have any instrument that potentially converts to ordinary shares, therefore dilutive earning per share are equivalent to basic earning per share. 27. CONTINGENT LIABILITY

Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

The Company has no significant contingent liabilities as at 31 December 2015, 2014 and 2013.

Lampiran – 5/69 – Schedule

196

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

28. KOMITMEN

28. COMMITMENTS The company has an agreement with PT Megaplaza for Head Office building rental at HR Rasuna Said for the period 2012 – 2017. The rental commitment as at 31 December 2015, 2014 and 2013 are as follows.

Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Megaplaza untuk menyewa gedung Kantor Pusat di HR Rasuna Said, Jakarta untuk periode 2012-2017. Komitmen sewa pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut. 2015 < 1 tahun 1 - 2 tahun > 2 tahun

29. SALDO DAN BERELASI

TRANSAKSI

DENGAN

2014

2013

2,454 1,898 384

1,469 1,126 559

1,711 338 -

4,736

3,154

2,049

PIHAK

< 1 year 1 - 2 years > 2 years

29. BALANCES AND RELATED PARTIES

TRANSACTIONS

WITH

Pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Related parties are companies and individuals who directly or indirectly have relationships with the Company through ownership or management.

Berikut adalah rincian sifat dari hubungan berelasi:

The nature of related parties relationships are as follows:

Pihak berelasi/ Related parties

Sifat dari hubungan/ Nature of relationship

Sifat dari transaksi/ Nature of transactions

PT Astra International Tbk.

PT Astra International Tbk. merupakan pemegang saham dari Perseroan, kepemilikan PT Astra International Tbk. di Perseroan sebesar 50%/PT Astra International Tbk. is a shareholder of the Company. PT Astra International Tbk. ownership of the Company is 50%.

Penyaluran kendaraan/Dealers

PT Bank Permata Tbk.

PT Astra International Tbk. merupakan pemegang saham PT Bank Permata Tbk. Perseroan/PT Astra International Tbk. is the shareholder of PT Bank Permata Tbk. The Company.

Penempatan dana/Placement of funds

PT Asuransi Astra Buana

PT Astra International Tbk. merupakan pihak pengendali tidak langsung dari PT Asuransi Astra Buana/PT Astra International Tbk. is the indirect controlling shareholder of PT Asuransi Astra Buana.

Kerjasama asuransi/Insurance cooperation

Dana Pensiun Astra

Dana Pensiun Astra didirikan oleh PT Astra International Tbk untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (DPA 1) dan iuran pasti (DPA 2)/Dana Pensiun Astra is established by PT Astra International Tbk to facilitate defined benefit pension plan (DPA 1) and defined contribution pension plan (DPA 2).

Program imbalan pasca kerja perusahaan/Postemployment benefit fund of the company

Lampiran – 5/70 – Schedule

197

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 29. SALDO DAN TRANSAKSI BERELASI (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

DENGAN

PIHAK

29. BALANCES AND TRANSACTIONS RELATED PARTIES (continued)

The details of balances and transactions with parties that are associated with the Company are as follows:

Rincian saldo dan transaksi dengan pihak terkait adalah sebagai berikut: 2015

2014

2013

ASET Kas dan setara kas PT Bank Permata Tbk.

WITH

ASSETS 124,553

76,194

64,944

Cash and cash equivalent PT Bank Permata Tbk.

0.70%

0.47%

0.46%

Percentage of total assets

227

300

209

Prepaid expenses and advances PT Asuransi Astra Buana

227

300

209

Persentase terhadap total aset

0.00%

0.00%

0.00%

Piutang lain-lain PT Asuransi Astra Buana

11,411

3,211

2,682

682

126

293

12,093

3,337

2,975

0.07%

0,02%

0.02%

Percentage of total assets

136,873

79,831

68,128

Total assets with related parties

0.77%

0.50%

0.48%

Percentage of total assets

Persentase terhadap total aset Beban dibayar dimuka dan uang muka PT Asuransi Astra Buana

Piutang karyawan kunci

Persentase terhadap total aset Jumlah aset yang terkait dengan pihak berelasi Persentase terhadap total aset LIABILITAS

Percentage of total assets Other receivables PT Asuransi Astra Buana Loans to key management personnel

LIABILITIES

Utang penyalur kendaraan PT Astra International Tbk.

73,790

76,694

98,416

Payable to dealers PT Astra International Tbk.

Persentase terhadap total liabilitas

0.47%

0.54%

0.79%

Percentage of total liabilities Other payables Insurance premium payable PT Asuransi Astra Buana

Utang lain-lain Utang premi asuransi PT Asuransi Astra Buana

Persentase terhadap total liabilitas Jumlah liabilitas yang terkait dengan pihak berelasi Persentase terhadap total liabilitas

145,000

143,814

134,497

145,000

143,814

134,497

0.93%

1.01%

1.08%

Percentage of total liabilities

218,790

220,508

232,913

Total liabilities with related parties

1.41%

1.55%

1.87%

Percentage of total liabilities

PENDAPATAN Pendapatan bunga bank PT Bank Permata Tbk.

INCOME 4,823

4,971

6,559

Interest income PT Bank Permata Tbk.

0.22%

0.27%

0.42%

Percentage of total income

Jumlah pendapatan yang terkait dengan pihak berelasi

4,823

4,971

6,559

Total income with related parties

Persentase terhadap total pendapatan

0.22%

0.27%

0.42%

Percentage of total income

Persentase terhadap total pendapatan

Lampiran – 5/71 – Schedule

198

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 29. SALDO DAN TRANSAKSI BERELASI (lanjutan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

DENGAN

PIHAK

2015

29. BALANCES AND TRANSACTIONS RELATED PARTIES (continued) 2014

WITH

2013

BEBAN Beban umum dan administrasi PT Asuransi Astra Buana Dana Pensiun Astra

729 1,349

792 1,231

707 1,975

EXPENSES General and Administrative expenses PT Asuransi Astra Buana Dana Pensiun Astra

Jumlah beban yang terkait dengan pihak berelasi

2,078

2,023

2,682

Total expenses with related parties

Persentase terhadap total beban

0.12%

0.14%

0.22%

Percentage of total expense

Kompensasi manajemen kunci

Key management compensation

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perseroan, secara langsung atau tidak langsung, yaitu Direktur dan Komisaris dari Perseroan. Rincian kompensasi manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Key management personnel are those people whom have the authority and responsibility to plan, lead, and control activities of the Company, directly or indirectly, are the Directors and Commissioners of the Company. Details of key management’s compensation are as follows:

2015 Imbalan jangka pendek - Dewan Komisaris - Direksi Imbalan pasca-kerja dan jangka panjang lainnya - Direksi Jumlah

2014

267 18,509

2013

267 17,374

8,196

2,928

26,972

20,569

30. INFORMASI SEGMEN OPERASI

246 15,206

Short-term employee benefit Board of Commissioners Directors -

Post employment benefits and other long-term employee benefits 220 Directors 15,672

Total

30. OPERATING SEGMENT INFORMATION

Manajemen menilai performa segmen operasi berdasarkan beberapa indikator, seperti piutang, pendapatan dan beban usaha yang dihasilkan oleh segmen-segmen tersebut.

Management assesses the performance of the operating segments based on several indicators, such as receivables, revenue and expenditures allocated by those segments.

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya.

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the Directors, who are responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance.

Bentuk pelaporan berdasarkan segmen usaha

Reporting format based on business segments

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan produk usaha (pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan).

The Company’s operating segments represent the business product (consumer financing and finance lease).

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masingmasing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments:

Lampiran – 5/72 – Schedule

199

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

Bentuk pelaporan berdasarkan segmen usaha (lanjutan)

Reporting format based on business segments (continued)



Pembiayaan konsumen Termasuk dalam pelaporan segmen pembiayaan konsumen adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan konsumen.



Consumer financing Included in the consumer financing segment reporting are operating segments assessment indicators that can be actually be attributed as a part of consumer financing.



Sewa pembiayaan Termasuk dalam pelaporan segmen sewa pembiayaan adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari sewa pembiayaan.



Finance lease Included in the finance lease segment reporting are operating segments assessment indicators that can be actually be attributed as a part of finance lease.

2015

Pembiayaan konsumen/ Consumer financing

Tidak dapat dialokasikan/ Unallocated

Sewa pembiayaan/ Finance lease

Jumlah/ Total

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Pendapatan Pembiayaan konsumen - Konvensional - Murabahah Sewa pembiayaan Bunga bank dan lain-lain Jumlah pendapatan

Statement of profit or loss and comprehensive income

1,949,138 1,098 -

78,157

-

1,949,138 1,098 78,157

120,504

-

24,615

145,119

Income Consumer financing Conventional Murabahah Finance leases Interest income from banks and miscellaneous

2,070,740

78,157

24,615

2,173,512

Total income

Beban

Beban bunga dan keuangan Cadangan kerugian penurunan nilai Beban/(pendapatan) lain-lain - bersih

-

-

1,184,854

1,184,854

193,240

584

-

193,824

85,241

408

31

85,680

Expenses General and administrative expense (exclude depreciation) Depreciation Interest and financing charges Allowance for impairment losses Other expenses/ (income) - net

Jumlah beban

278,481

992

1,487,099

1,766,572

Total expenses

1,792,259

77,165

(1,462,484)

406,940

INCOME BEFORE INCOME TAX

-

-

(100,635)

1,792,259

77,165

(1,563,119)

Jumlah aset

15,425,216

619,010

Jumlah liabilitas

15,396,817

-

Beban umum dan administrasi (tidak termasuk penyusutan) Penyusutan

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN LABA BERSIH

-

-

286,171 16,043

286,171 16,043

INCOME TAX EXPENSES

306,305

NET INCOME

1,759,801

17,804,027

Total assets

150,959

15,547,776

Total liabilities

Lampiran – 5/73 – Schedule

200

(100,635)

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

Bentuk pelaporan berdasarkan segmen usaha (lanjutan)

Reporting format based on business segments (continued) 2014

Pembiayaan konsumen/ Consumer financing

Tidak dapat dialokasikan/ Unallocated

Sewa pembiayaan/ Finance lease

Jumlah/ Total

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Pendapatan Pembiayaan konsumen - Konvensional - Murabahah Sewa pembiayaan Bunga bank dan lain-lain Jumlah pendapatan

Statement of profit or loss and comprehensive income

1,619,426 268 -

62,064

-

1,619,426 268 62,064

113,597

-

26,251

139,848

Income Consumer financing Conventional Murabahah Finance leases Interest income from banks and miscellaneous

1,733,291

62,064

26,251

1,821,606

Total income Expenses General and administrative expense (exclude depreciation) Depreciation

Beban Beban umum dan administrasi (tidak termasuk penyusutan) Penyusutan

-

-

269,605 15,001

269,605 15,001

63,981

Interest and financing charges Allowance for impairment losses Other expenses/ (income) - net

1,451,471

Total expenses

370,135

INCOME BEFORE INCOME TAX

Beban bunga dan keuangan Cadangan kerugian penurunan nilai Beban/(pendapatan) lain-lain - bersih

-

-

993,598

993,598

108,014

1,272

-

109,286

64,208

35

Jumlah beban

172,222

1,307

1,277,942

1,561,069

60,757

(1,251,691)

-

-

(91,653)

1,561,069

60,757

(1,343,344)

Jumlah aset

14,139,055

668,845

Jumlah liabilitas

14,121,105

-

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN LABA BERSIH

(262)

(91,653) 278,482

NET INCOME

1,260,427

16,068,327

Total assets

146,419

14,267,524

Total liabilities

2013

Pembiayaan konsumen/ Consumer financing

Sewa pembiayaan/ Finance lease

Lain-lain/ Others

Jumlah/ Total

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Pendapatan Pembiayaan konsumen - Konvensional - Murabahah Sewa pembiayaan Bunga bank dan lain-lain Jumlah pendapatan

INCOME TAX EXPENSES

Statement of profit or loss and comprehensive income

1,417,229 6 -

27,162

-

1,417,229 6 27,162

92,839

-

13,720

106,559

Income Consumer financing Conventional Murabahah Finance leases Interest income from banks and miscellaneous

1,510,074

27,162

13,720

1,550,956

Total income

Lampiran – 5/74 – Schedule

201

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan)

30. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

Bentuk pelaporan berdasarkan segmen usaha (lanjutan)

Reporting format based on business segments (continued)

2013 (lanjutan/continued)

Pembiayaan konsumen/ Consumer financing

Sewa pembiayaan/ Finance lease

Lain-lain/ Others

Jumlah/ Total

Beban Beban umum dan administrasi (tidak termasuk penyusutan) Penyusutan

48,482

Expenses General and administrative expense (exclude depreciation) Depreciation Interest and financing charges Allowance for impairment losses Other expenses/ (income) - net

1,195,492

Total expenses

355,464

INCOME BEFORE INCOME TAX

-

-

250,709 12,693

250,709 12,693

-

-

796,553

796,553

87,055

-

-

87,055

48,465

28

135,520

28

1,374,554

27,134

(1,046,224)

-

-

(90,123)

1,374,554

27,134

(1,136,347)

Jumlah aset

12,177,149

418,946

Jumlah liabilitas

11,971,290

412,274

Beban bunga dan keuangan Cadangan kerugian penurunan nilai Beban/(pendapatan) lain-lain - bersih Jumlah beban LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN LABA BERSIH

(11) 1,059,944

(90,123)

INCOME TAX EXPENSES

265,341

NET INCOME

1,617,029

14,213,124

Total assets

105,627

12,489,191

Total liabilities

Bentuk pelaporan berdasarkan daerah geografis

Reporting segments

Segmen berdasarkan geografis terdiri dari 30 cabang (2014: 27 cabang, 2013: 27 cabang) (tidak diaudit) yang terbagi menjadi 6 area yaitu DKI Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali and Sulawesi:

Geographical segment consist of 30 branches (2014: 27 branches, 2013: 27 branches, respectively) (unaudited) that are located into 6 areas, namely DKI Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali and Sulawesi:

2015

2014

format

based

on

geographical

2013

Pendapatan - Area DKI Jakarta - Area Jawa - Area Sumatra - Area Kalimantan - Area Bali - Area Sulawesi

606,757 822,685 537,266 113,292 89,872 3,640

557,899 621,651 468,921 96,531 76,578 26

479,637 536,740 401,248 74,186 59,145 -

Income DKI Jakarta area Jawa area Sumatera area Kalimantan area Bali area Sulawesi area -

Jumlah pendapatan

2,173,512

1,821,606

1,550,956

Total income

Perseroan membuka anak cabang baru di Jawa Barat pada tahun 2015.

The Company opened new subbranch in West Java in 2015.

Lampiran – 5/75 – Schedule

202

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas Perseroan mengandung berbagai macam risiko-risiko keuangan: risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perseroan terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

The Company’s activities are exposed to few financial risks: foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. The Company’s overall risk management program focuses to mitigate the volatility of financial markets and to minimise potential adverse effects on the Company’s financial performance.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi, yang dibantu oleh berbagai komite manajemen. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif dan investasi atas kelebihan likuiditas.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors, supported by the various management committees. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Company’s risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and the investment of excess liquidity.

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

(i) Foreign exchange risk

Perseroan menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi mata uang, serta fluktuasi suku bunga sehingga Perseroan melakukan transaksi cross currency swap dan interest rate swap dari suku bunga Dolar AS dan Yen Jepang mengambang menjadi suku bunga Rupiah tetap dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian suku bunga dan mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman.

The Company is aware of market risk due to foreign exchange and interest rate fluctuation hence the Company entered into cross currency swap and interest rate swap contracts to hedge the US Dollar loans’ principal and interest from US Dollar floating rate and Japanese Yen floating rate to Rupiah fixed rate.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Perseroan atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Termasuk di dalamnya adalah instrumen keuangan Perseroan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang.

The table below summaries the Company’s exposure to foreign currency exchange rate risk as at 31 December 2015, 2014 and 2013. Included in the table are the Company’s financial instruments at carrying amounts, categorized by currency.

a.

a.

Dalam mata uang asal 2015 Dolar AS (nilai penuh) Aset Kas dan setara kas Liabilitas Pinjaman Surat berharga yang diterbitkan Dikurangi: Lindung nilai Aset bersih

2014

In original currency 2013

82,979

72,749

189,187

414,357,195 200,000,000

677,721,061 100,000,000

515,548,077 -

(614,357,195)

(777,721,061)

(515,548,077)

US Dollar (full amount) Assets Cash and cash equivalent Liabilities Borrowings Securities issued Less: Hedging

-

-

-

82,979

72,749

189,187

Net assets

Yen Jepang (nilai penuh) Aset Kas dan setara kas

29,900

28,778

25,824

Japanese Yen (full amount) Assets Cash and cash equivalent

Aset bersih

29,900

28,778

25,824

Net assets

Lampiran – 5/76 – Schedule

203

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan) b.

(i) Foreign exchange risk (continued)

Dalam ekuivalen Rupiah

b. 2015

Dolar AS Aset Kas dan setara kas Liabilitas Pinjaman Surat berharga yang diterbitka n Dikurangi: Lindung nilai

Aset bersih

In Rupiah equivalent

2014

2013

1,144

905

2,306

5,716,058 2,759,000

8,430,851 1,244,000

6,284,015 -

(8,475,058)

(9,674,851)

(6,284,015)

US Dollar Assets Cash and cash equivalent Liabilities Borrowings Securities issued Less: Hedging

-

-

-

1,144

905

2,306

Net assets

Yen Jepang Aset Kas dan setara kas

3

3

3

Japanese Yen Assets Cash and cash equivalent

Aset bersih

3

3

3

Net assets

The table below shows the sensitivity of Company’s net income to movement of foreign exchange rates on 31 December 2015, 2014 and 2013:

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 atas perubahan nilai tukar mata uang asing yaitu: Peningkatan/ Increase by 100bps Pengaruh terhadap laba bersih

2014

(11)

2013

(9)

Impact to net income

Penurunan/ Decrease by 100bps

23

Lampiran – 5/77 – Schedule

204

Impact to net income

Penurunan/ Decrease by 100bps

9 Peningkatan/ Increase by 100bps

Pengaruh terhadap laba bersih

Penurunan/ Decrease by 100bps

11 Peningkatan/ Increase by 100bps

Pengaruh terhadap laba bersih

2015

(23)

Impact to net income

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit

(ii) Credit risk (a) Credit risk monitoring

(a) Pengelolaan risiko kredit Perseroan menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar. Perseroan menerapkan kebijakan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan portofolio pembiayaan konsumen dan investasi sewa pembiayaan secara berkesinambungan dan melakukan pengelolaan atas penagihan angsuran untuk meminimalisasi risiko kredit.

The Company is exposed to credit risk from the defaulting consumers. The Company applies prudent financing policies, performs ongoing portfolio monitoring as well as manages the collection of consumer financing receivables and investment in finance lease receivables in order to minimise credit risk exposure.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

Consumer financing receivables are secured by the Certificate of Ownership (“BPKB”) of the vehicle financed by the Company.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan jaminan yang dikuasai oleh Perseroan:

The following table breaks down the Company’s maximum exposure without considering collaterals held by the Company:

2015 Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen-bruto Investasi bersih dalam sewa pembiayaan-bruto Piutang lain-lain-bruto Aset derivatif Aset lain-lain

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

2014

2013

360,220

315,737

302,800

15,595,275

14,318,546

12,324,045

618,985 71,698 1,248,597 11,072

669,862 34,442 760,790 3,584

418,946 24,684 1,206,493 1,962

17,905,847

16,102,961

14,278,930

(241,211)

(186,892)

(159,077)

17,664,636

15,916,069

14,119,853

Cash and cash equivalent Consumer financing receivables -gross Net investment in financing lease-gross Other receivables-gross Derivative assets Other assets

Less: Allowance for impairment loss

The above table represents a maximum financial assets risk exposure to the Company at 31 December 2015, 2014 and 2013, without taking into account the collaterals held. The exposures set out above are based on gross amounts before allowance for impairment losses as reported in the statements of financial position.

Tabel di atas merupakan eksposur maksimum atas risiko aset keuangan bagi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, tanpa memperhitungkan jaminan yang dikuasai oleh Perseroan terhadap aset tersebut. Eksposur di atas berdasarkan nilai bruto sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai yang sebagaimana dilaporkan di laporan posisi keuangan.

Lampiran – 5/78 – Schedule

205

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued) (b) Risk concentration of financial assets

(b) Konsentrasi risiko aset keuangan Berdasarkan eksposur maksimum risiko kredit

Based on maximum exposure of credit risk

Tabel berikut menggambarkan maksimum eksposur risiko kredit Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 tanpa memperhitungkan jaminan yang dikuasai oleh Perseroan terhadap aset tersebut. Eksposur di atas berdasarkan nilai bruto sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan nilai pasar yang sebagaimana dilaporkan pada laporan posisi keuangan.

The following table breaks down the Company’s maximum exposure on credit risk at 31 December 2015, 2014 and 2013, without taking into account the collaterals held. The exposures set out above are based on gross amounts before allowance for doubtful accounts and provision for diminution in market value as reported in the statements of financial position. 2015

Korporasi/ Corporate Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen-bruto Investasi bersih dalam sewa pembiayaanbruto Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

Eksposur maksimum/ Maximum exposure

Ritel/ Retail

360,220

-

360,220

167,105

15,428,170

15,595,275

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables-gross

618,985 1,248,597 11,072

71,698 -

618,985 71,698 1,248,597 11,072

Net investment in financing lease-gross Other receivables Derivative assets Other assets

2,405,979

15,499,868

17,905,847

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(241,211)

Less: Allowance for impairment loss

17,664,636 2014 Korporasi/ Corporate Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen-bruto Investasi bersih dalam sewa pembiayaanbruto Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

Eksposur maksimum/ Maximum exposure

Ritel/ Retail

315,737

-

315,737

36,501

14,282,045

14,318,546

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables-gross

669,862 760,790 -

34,442 3,584

669,862 34,442 760,790 3,584

Net investment in financing lease-gross Other receivables Derivative assets Other assets

1,782,890

14,320,071

16,102,961 (186,892) 15,916,069

Lampiran – 5/79 – Schedule

206

Less: Allowance for impairment loss

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued) (b) Risks concentration (continued)

(b) Konsentrasi risiko aset keuangan (lanjutan) Berdasarkan eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen-bruto Investasi bersih dalam sewa pembiayaanbruto Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

financial

assets

Based on maximum exposure of credit risk (continued) 2013

Korporasi/ Corporate

of

Eksposur maksimum/ Maximum exposure

Ritel/ Retail

302,800

-

302,800

145,373

12,178,672

12,324,045

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables-gross

418,946 1,206,493 -

24,684 1,962

418,946 24,684 1,206,493 1,962

Net investment in financing lease-gross Other receivables Derivative assets Other assets

2,073,612

12,205,318

14,278,930 (159,077)

Less: Allowance for impairment loss

14,119,853

Tabel di atas merupakan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Perseroan.

The above table represents a maximum credit risk exposure to the Company.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, jumlah eksposur maksimum terutama berasal dari piutang pembiayaan konsumen, aset derivatif dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

As outlined above, the total maximum exposure is mainly derived from consumer financing receivables, derivative asset and net investment in finance leases.

Berdasarkan sektor geografis

Based on geographical sector

Tabel berikut menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit berdasarkan sektor geografis:

The following table breaks down the Company’s maximum credit risk exposure based on geographical sector: 2015

DKI Jakarta

Jawa

Sumatera

Kalimantan

Bali

Maksimum eksposur/ Maximum exposure

Sulawesi

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

359,815

-

405

-

-

-

360,220

4,005,950

6,561,177

3,651,161

706,567

613,858

56,562

15,595,275

Cash and cash equivalent Consumer financing receivables

608,327 22,277 1,248,597 11,072

3,819 21,632 -

5,181 15,538 -

350 11,004 -

1,308 1,180 -

67 -

618,985 71,698 1,248,597 11,072

Net investment in financing leases Other receivables Derivative assets Other assets

Jumlah

6,256,038

6,586,628

3,672,285

717,921

616,346

56,629

17,905,847

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(241,211) 17,664,636

Lampiran – 5/80 – Schedule

207

Total Less: Allowance for impairment loss

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued) (b) Risks concentration (continued)

(b) Konsentrasi risiko aset keuangan (lanjutan) Berdasarkan sektor geografis (lanjutan)

DKI Jakarta

Jumlah

Jawa

financial

assets

Based on geographical sector (continued) 2014

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

of

Sumatera

Kalimantan

Bali

Maksimum eksposur/ Maximum exposure

Sulawesi

303,614

5,020

5,616

1,164

320

3

315,737

3,128,049

6,183,681

3,712,964

690,626

600,222

3,004

14,318,546

Cash and cash equivalent Consumer financing receivables

652,170 18,326 760,790 3,584

6,306 5,909 -

8,628 6,845 -

696 3,257 -

2,062 100 -

5 -

669,862 34,442 760,790 3,584

Net investment in financing leases Other receivables Derivative assets Other assets

4,866,533

6,200,916

3,734,053

695,743

602,704

3,012

16,102,961

Total

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(186,892)

Less: Allowance for impairment loss

15,916,069 2013

DKI Jakarta

Jawa

Sumatera

Kalimantan

Bali

Maksimum eksposur/ Maximum exposure

Sulawesi

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

297,868

2,120

2,304

508

-

-

302,800

3,554,112

4,538,118

3,175,951

563,958

491,906

-

12,324,045

Cash and cash equivalent Consumer financing receivables

398,701 18,277 1,206,493 1,962

5,537 2,354 -

10,761 2,953 -

1,125 1,081 -

2,822 19 -

-

418,946 24,684 1,206,493 1,962

Net investment in financing leases Other receivables Derivative assets Other assets

Jumlah

5,477,413

4,548,129

3,191,969

566,672

494,747

-

14,278,930

Total

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(159,077)

Less: Allowance for impairment loss

14,119,853

Berdasarkan kualitas aset keuangan

Based on quality of financial assets

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

As at 31 December 2015, 2014 and 2013 credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows:

Lampiran – 5/81 – Schedule

208

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued) (b) Risks concentration (continued)

(b) Konsentrasi risiko aset keuangan (lanjutan) Berdasarkan (lanjutan)

kualitas

aset

keuangan

of

financial

assets

Based on quality of financial assets (continued) 2015

Belum jatuh Telah jatuh tempo atau tidak tempo tetapi mengalami tidak mengalami penurunan nilai/ penurunan nilai/ Mengalami Neither past due Past due but not penurunan nilai/ nor impaired impaired Impaired Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

Jumlah/ Total

360,220

-

-

360,220

13,334,255

1,765,900

495,120

15,595,275

579,777 71,698 1,248,597 11,072

29,073 -

10,135 -

618,985 71,698 1,248,597 11,072

15,605,619

1,794,973

505,255

17,905,847

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(241,211)

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Net investment in finance leases Other receivables Derivative assets Other assets

Less: Allowance for impairment loss

17,664,636 2014 Belum jatuh Telah jatuh tempo atau tidak tempo tetapi mengalami tidak mengalami penurunan nilai/ penurunan nilai/ Mengalami Neither past due Past due but not penurunan nilai/ nor impaired impaired Impaired Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

Jumlah/ Total

315,737

-

-

315,737

10,531,446

3,406,793

380,307

14,318,546

323,055 34,442 760,790 3,584

343,212 -

3,595 -

669,862 34,442 760,790 3,584

11,969,054

3,750,005

383,902

16,102,961

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(186,892) 15,916,069

Lampiran – 5/82 – Schedule

209

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Net investment in finance leases Other receivables Derivative assets Other assets

Less: Allowance for impairment loss

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued) (b) Risks concentration (continued)

(b) Konsentrasi risiko aset keuangan (lanjutan) Berdasarkan (lanjutan)

kualitas

aset

keuangan

of

financial

assets

Based on quality of financial assets (continued) 2013

Belum jatuh Telah jatuh tempo atau tidak tempo tetapi mengalami tidak mengalami penurunan nilai/ penurunan nilai/ Mengalami Neither past due Past due but not penurunan nilai/ nor impaired impaired Impaired Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

Jumlah/ Total

302,800

-

-

302,800

10,846,746

1,229,163

248,136

12,324,045

384,512 24,684 1,206,493 1,962

33,150 -

1,284 -

418,946 24,684 1,206,493 1,962

12,767,197

1,262,313

249,420

14,278,930

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

(159,077)

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Net investment in finance leases Other receivables Derivative assets Other assets

Less: Allowance for impairment loss

14,119,853

The quality of financial assets that are “neither past due nor impaired” as at 31 December 2015, 2014 and 2013 can be assessed by reference to the internal monitoring system as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 rincian kualitas aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan pengelolaan internal sebagai berikut: 2015 Kualitas/ Quality 2

Kualitas/ Quality 1 Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

Jumlah/ Total

360,220

-

360,220

13,139,106

195,149

13,334,255

561,859 71,698 1,248,597 11,072

17,918 -

579,777 71,698 1,248,597 11,072

15,392,552

213,067

15,605,619

Lampiran – 5/83 – Schedule

210

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Net investment in finance lease Other receivable Derivative assets Other assets

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued) (b) Risks concentration (continued)

(b) Konsentrasi risiko aset keuangan (lanjutan) Berdasarkan (lanjutan)

kualitas

aset

keuangan

Kualitas/ Quality 1 Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset derivatif Aset lain-lain

financial

assets

Based on quality of financial assets (continued) 2014 Kualitas/ Quality 2

Jumlah/ Total

315,737

-

315,737

10,397,326

134,120

10,531,446

312,566 34,442 760,790 3,584

10,489 -

323,055 34,442 760,790 3,584

11,824,445

144,609

11,969,054

Kualitas/ Quality 1

of

2013 Kualitas/ Quality 2

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Net investment in finance lease Other receivable Derivative assets Other assets

Jumlah/ Total

302,800

-

302,800

10,727,771

118,975

10,846,746

377,940 24,684 1,206,493 1,962

6,572 -

384,512 24,684 1,206,493 1,962

12,641,650

125,547

12,767,197

Cash and cash equivalents Consumer financing receivables Net investment in finance lease Other receivable Derivative assets Other assets

Penjelasan pembagian kualitas kredit yang diberikan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai adalah:

Details for credit quality of loans that are “neither past due nor impaired” are as follow:

-

Kualitas 1 Aset keuangan yang selama 5 (lima) bulan pertama masa kontrak berjalan belum pernah menunggak dalam pembayaran angsuran atau direstrukturisasi;

-

Quality 1 The financial assets during their first 5 (five) months contracts tenure have never been overdue in payment installment or restructured;

-

Kualitas 2 Aset keuangan lancar yang pernah menunggak dalam pembayaran angsuran atau pernah direstrukturisasi selama 5 (lima) bulan pertama masa kontrak.

-

Quality 2 The financial assets that are current, however they had ever been overdue in payment installments or been restructured, during their first 5 (five) months contracts tenure.

Lampiran – 5/84 – Schedule

211

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued) (b) Risks concentration (continued)

(b) Konsentrasi risiko aset keuangan (lanjutan) Berdasarkan (lanjutan)

kualitas

aset

of

financial

assets

keuangan

Based on quality of financial assets (continued)

Analisa umur piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

An aging analysis of consumer financing, and financing lease receivable that are “past due but not impaired” on 31 December 2015, 2014 and 2013 are set out below: 2015

Piutang pembiayaan konsumen/ Consumer financing receivables 1 - 7 hari 8 - 30 hari

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan/ Net investment in finance leases

1,268,074 497,826

28,181 892

1,296,255 498,718

1,765,900

29,073

1,794,973

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan/ Net investment in finance leases

Jumlah/ Total

3,033,598 373,195

342,320 892

3,375,918 374,087

3,406,793

343,212

3,750,005

1 - 7 days 8 - 30 days

2013

Piutang pembiayaan konsumen/ Consumer financing receivables 1 - 7 hari 8 - 30 hari

1 - 7 days 8 - 30 days

2014

Piutang pembiayaan konsumen/ Consumer financing receivables 1 - 7 hari 8 - 30 hari

Jumlah/ Total

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan/ Net investment in finance leases

Jumlah/ Total

930,819 298,344

32,040 1,110

962,859 299,454

1,229,163

33,150

1,262,313

Perseroan menghapusbukukan piutang pembiayaan konsumen atau investasi bersih dalam sewa pembiayaan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perseroan menentukan bahwa piutang tersebut tidak dapat tertagih. Penentuan ini dilakukan berdasarkan status umur jatuh tempo.

Lampiran – 5/85 – Schedule

212

1 - 7 days 8 - 30 days

The Company writes off consumer financing receivable or net investment in finance lease and any related allowance for impairment losses, when Company determines that the receivable is uncollectible. This determination is made based on the aging of past due status.

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued) (b) Risks concentration (continued)

(b) Konsentrasi risiko aset keuangan (lanjutan) Berdasarkan (lanjutan)

kualitas

aset

of

financial

assets

keuangan

Based on quality of financial assets (continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movement of the allowance for impairment losses are as follows:

2015 Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables Korporasi/ Corporate

Ritel/ Retail

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan/ Net investment in finance leases

Jumlah/Total

Saldo awal Penambahan Penghapusan piutang

3,249 2,167 (1,592)

182,370 200,245 (147,086)

1,273 585 -

186,892 202,997 (148,678)

Saldo akhir

3,824

235,529

1,858

241,211

2014 Piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain/Consumer financing receivables and other receivable Korporasi/ Corporate

Ritel/ Retail

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan/ Net investment in finance leases

3,181 284 (216)

155,896 110,997 (84,523)

1,273 -

159,077 112,554 (84,739)

Saldo akhir

3,249

182,370

1,273

186,892

Korporasi/ Corporate

Ritel/ Retail

Investasi bersih dalam sewa pembiayaan/ Net investment in finance leases

Beginning balance Additions Written-off receivables Ending balance

Jumlah/Total

Saldo awal Penambahan Penghapusan piutang

2,976 1,028 (823)

138,777 86,081 (68,962)

-

141,753 87,109 (69,785)

Saldo akhir

3,181

155,896

-

159,077

(iii) Risiko tingkat bunga

Ending balance

Jumlah/Total

Saldo awal Penambahan Penghapusan piutang

2013 Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables

Beginning balance Additions Written-off receivables

Beginning balance Additions Written-off receivables Ending balance

(iii) Interest rate risk Interest rate exposure is monitored to minimise any negative impact to the Company. To measure market risk fluctuations in interest rates, the Company primarily uses interest margin and spread analysis, and also reviews the maturity gap analysis based on the repricing schedule for all assets and liabilities. The Company also enters into cross currency swaps to hedge the foreign currency interest loans from interest rate uncertainty.

Perseroan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan. Untuk mengukur risiko pasar karena pergerakan suku bunga, Perseroan melakukan analisa pada pergerakan marjin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas berdasarkan jadwal perubahan suku bunga. Perseroan juga melakukan transaksi cross currency swap untuk melindungi liabilitas bunga dalam mata uang asing atas ketidakpastian bunga.

Lampiran – 5/86 – Schedule

213

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued)

Perseroan meminimilisasi eksposur tingkat bunga dengan mengutamakan ketersediaan dana yang berimbang sesuai dengan Panduan Transaksi/Kontrak Derivatif.

The Company minimalises interest rate exposure by prioritising on matching funding availability in compliance with Derivative Contract/Transactions Guidelines.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan aset dan liabilitas keuangan berbunga Perseroan pada nilai tercatat, yang dikategorikan menurut mana yang terlebih dahulu antara tanggal repricing secara kontraktual (contractual repricing) atau tanggal jatuh tempo.

The following table summarises the Company’s interest earning financial assets and interest bearing financial liabilities at carrying amounts which are categorised by the earlier of contractual repricing date or maturity dates.

Bunga mengambang/Floating rate Kurang dari satu tahun/ Lebih dari 2/ 1 - 2 tahun/ Jumlah/ Less than Over than 2 one year years years Total

2015

Bunga tetap/Fixed rate

Kurang dari satu tahun/ Less than one year

Lebih dari 2/ Over than 2 years

1 - 2 tahun/ years

Jumlah/ Total

Aset

Assets

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen-kotor Investasi dalam sewa pembiayaan-kotor

360,220 -

-

-

360,220

-

-

-

-

-

-

-

6,796,396

4,649,795

4,149,084

Jumlah aset keuangan

-

-

-

-

277,512

192,233

149,240

360,220

-

-

360,220

7,073,908

4,842,028

4,298,324

Cash and cash equivalents Consumer financing 15,595,275 receivables-gross Investment in finance 618,985 leases-gross 16,214,260

Total financial assets

Liabilitas Pinjaman - Rupiah - US Dollar Surat berharga yang diterbitkan - Rupiah - US Dollar Jumlah liabilitas keuangan Bersih Derivatif Jumlah gap repricing bunga

Liabilities 3,181,228

1,431,231

1,103,600

5,716,059

-

-

-

-

1,955,687 -

-

-

1,955,687 -

Borrowings Rupiah US Dollar -

603,776 -

2,301,574 -

4,471,569 -

Securities issued Rupiah US Dollar -

603,776

2,301,574

6,427,256

Total financial liabilities

-

1,379,500

1,379,500

2,759,000

1,566,219 -

3,181,228

2,810,731

2,483,100

8,475,059

3,521,906

(2,821,008)

(2,810,731)

(2,483,100)

(8,114,839)

3,552,002

4,238,252

1,996,750

9,787,004

3,181,228

2,810,731

2,483,100

8,475,059

(3,181,228)

(2,810,731)

(2,483,100)

(8,475,059)

360,220

-

-

360,220

Bunga mengambang/Floating rate Kurang dari satu tahun/ Lebih dari 2/ 1 - 2 tahun/ Jumlah/ Less than Over than 2 one year years years Total

370,774

1,427,521

2014

(486,350)

1,311,945

Lebih dari 2/ Over than 2 years

1 - 2 tahun/ years

Jumlah/ Total Assets

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen-kotor Investasi dalam sewa pembiayaan-kotor

315,737

-

-

315,737

-

-

-

-

-

-

-

6,154,784

4,550,490

3,613,272

-

-

220,123

236,441

213,298

Jumlah aset keuangan

315,737

-

315,737

6,374,907

4,786,931

3,826,570

-

Cash and cash equivalents Consumer financing 14,318,546 receivables-gross Investment in finance 669,862 leases-gross 14,988,408

Total financial assets

Liabilitas

Jumlah liabilitas keuangan Bersih Derivatif Jumlah gap repricing bunga

Total interest repricing gap

Bunga tetap/Fixed rate

Kurang dari satu tahun/ Less than one year

Aset

Pinjaman - Rupiah - US Dollar Surat berharga yang diterbitkan - Rupiah - US Dollar

Net Derivative

Liabilities 4,255,897

2,744,354

1,430,600

8,430,851

1,103,211 -

667,507 -

-

1,770,718 -

Borrowings Rupiah US Dollar -

-

-

1,244,000

1,244,000

998,161 -

698,358 -

599,978

2,296,497 -

Securities issued Rupiah US Dollar -

4,255,897

2,744,354

2,674,600

9,674,851

2,101,372

1,365,865

599,978

4,067,215

Total financial liabilities

(3,940,160)

(2,744,354)

(2,674,600)

(9,359,114)

4,273,535

3,421,066

3,226,592

10,921,193

Net

4,255,897

2,744,354

2,674,600

9,674,851

(4,255,897)

(2,744,354)

(2,674,600)

(9,674,851)

315,737

-

-

315,737

17,638

Lampiran – 5/87 – Schedule

214

676,712

551,992

1,246,342

Derivative Total interest repricing gap

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued) 2013

Bunga mengambang/Floating rate Kurang dari satu tahun/ Lebih dari 2/ 1 - 2 tahun/ Jumlah/ Less than Over than 2 one year years years Total

Bunga tetap/Fixed rate

Kurang dari satu tahun/ Less than one year

Lebih dari 2/ Over than 2 years

1 - 2 tahun/ years

Jumlah/ Total

Aset

Assets 302,800

-

-

-

-

-

5,705,876

3,928,766

2,689,403

-

-

117,448

129,363

172,135

Cash and cash equivalents Consumer financing 12,324,045 receivables-gross Investment in finance 418,946 leases-gross

-

302,800

5,823,324

4,058,129

2,861,538

12,742,991 Total financial assets

1,534,729

1,835,752

6,284,016

2,934,910 -

217,000 -

-

3,151,910 -

Borrowings Rupiah US Dollar -

-

-

-

-

884,000

911,000

792,221

2,587,221

Securities issued Rupiah -

2,913,535

1,534,729

1,835,752

6,284,016

3,818,910

1,128,000

792,221

5,739,131

Total financial liabilities

(2,610,735)

(1,534,729)

(1,835,752)

(5,981,216)

2,004,414

2,930,129

2,069,317

7,003,860

Net

2,913,535

1,534,729

1,835,752

6,284,016

(2,913,535)

(1,534,729)

(1,835,752)

(6,284,016)

302,800

-

-

302,800

(909,121)

Kas dan setara kas Piutang pembiayaan konsumen-kotor Investasi dalam sewa pembiayaan-kotor

302,800 -

-

-

-

Jumlah aset keuangan

302,800

-

2,913,535

-

-

Liabilitas Pinjaman - Rupiah - US Dollar Surat berharga yang diterbitkan - Rupiah Jumlah liabilitas keuangan Bersih Derivatif Jumlah gap repricing bunga

Liabilities

1,395,400

233,565

719,844

Derivative Total interest repricing gap

Sensitivitas terhadap laba bersih

Sensitivity to net income

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 atas perubahan tingkat suku bunga yaitu:

The table below shows the sensitivity of the Company’s net income to movement of interest rates on 31 December 2015, 2014 and 2013:

Peningkatan/ Increase by 100bps Pengaruh terhadap laba bersih

2,881 Peningkatan/ Increase by 100bps

Pengaruh terhadap laba bersih

2014

2,582 Peningkatan/ Increase by 100bps

Pengaruh terhadap laba bersih

2015

2013

2,458

Penurunan/ Decrease by 100bps (2,881) Penurunan/ Decrease by 100bps (2,582)

Impact to net income

Penurunan/ Decrease by 100bps (2,458)

Lampiran – 5/88 – Schedule

215

Impact to net income

Impact to net income

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued)

Sensitivitas terhadap laba bersih (lanjutan)

Sensitivity to net income (continued)

Analisa sensitivitas di atas mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga bergerak pada jumlah yang sama, sehingga tidak mencerminkan pengaruh potensial laba atas perubahan beberapa tingkat suku bunga sementara yang lainnya tidak berubah. Proyeksi juga mengasumsikan bahwa seluruh variabel lainnya adalah konstan dan berdasarkan tanggal pelaporan yang konstan serta seluruh posisi hingga jatuh tempo.

Sensitivity analysis assumes that interest rates of all maturities move by same amount and, therefore, do not reflect the potential impact on profit of some rates changing while others remain unchanged. The projections also assume that all other variables are held constant and are based on a constant reporting date position and that all positions run to maturity.

(iv) Risiko likuiditas

(iv) Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembiayaan. Perseroan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan melakukan analisa serta pengukuran risiko likuiditas berdasarkan Pedoman Pengendalian Intern Entitas dan Pedoman Pengelolaan Aset dan Liabilitas dari pemegang saham.

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Company has a mismatch between the maturity of its fundings and the maturity of its financing receivables. The Company evaluates and reviews its statements of financial position structure, by analysing and measuring liquidity risk based on its Internal Control Manual and Assets Liabilities Management Guideline from shareholders.

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas keuangan sesuai kontrak menjadi arus kas yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

The maturity tables below provide information about maturities on contractual undiscounted cash flows of financial liabilities on 31 December 2015, 2014 and 2013: 2015

Kurang dari satu tahun/ Less than one year

Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/No contractual maturity

Lebih dari 2 tahun/ Over than 2 years

1-2 tahun/years

Jumlah/ Total

LIABILITAS Pinjaman Surat berharga yang diterbitkan Utang penyalur kendaraan Beban yang masih harus dibayar Utang lain-lain

5,241,012

1,440,146

1,107,053

-

7,788,211

LIABILITIES Borrowings

1,844,611 177,030

2,164,935 -

3,706,416 -

-

7,715,962 177,030

Securities issued Payable to dealers

123,642 250,825

-

-

-

123,642 250,825

Accruals Others payables

Jumlah

7,637,120

3,605,081

4,813,469

-

16,055,670

Total

2,956,653 (3,122,869)

3,115,463 (3,205,129)

2,723,445 (2,825,152)

-

8,795,561 (9,153,150)

DERIVATIVES Cash outflow Cash inflow

(166,216)

(89,666)

(101,707)

-

(357,589)

DERIVATIF Arus kas keluar Arus kas masuk

7,470,904

3,515,415

4,711,762

Lampiran – 5/89 – Schedule

216

-

15,698,081

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iv) Risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Liquidity risk (continued) 2014

Kurang dari satu tahun/ Less than one year

Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/No contractual maturity

Lebih dari 2 tahun/ Over than 2 years

1-2 tahun/years

Jumlah/ Total

LIABILITAS Pinjaman Surat berharga yang diterbitkan Utang penyalur kendaraan Beban yang masih harus dibayar Utang lain-lain

6,224,264

3,621,667

1,088,894

-

10,934,825

LIABILITIES Borrowings

1,142,519 126,954

817,785 -

1,901,482 -

-

3,861,786 126,954

Securities issued Payable to dealers

62,512 234,772

-

-

-

62,512 234,772

Accruals Others payables

Jumlah

7,791,021

4,439,452

2,990,376

-

15,220,849

Total

4,592,089 (4,462,577)

2,863,612 (2,960,188)

2,385,166 (2,354,389)

-

9,840,867 (9,777,154)

DERIVATIVES Cash outflow Cash inflow

DERIVATIF Arus kas keluar Arus kas masuk

129,512 7,920,533

(96,576) 4,342,876

30,777

-

63,713

3,021,153

-

15,284,562

2013 Kurang dari satu tahun/ Less than one year LIABILITAS Pinjaman Surat berharga yang diterbitkan Utang penyalur kendaraan Beban yang masih harus dibayar Utang lain-lain Jumlah DERIVATIF Arus kas keluar Arus kas masuk

Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/No contractual maturity

Lebih dari 2 tahun/ Over than 2 years

1-2 tahun/years

Jumlah/ Total

6,221,355

2,005,902

1,933,432

-

10,160,689

LIABILITIES Borrowings

902,095 99,667

928,081 -

807,434 -

-

2,637,610 99,667

Securities issued Payable to dealers

82,759 209,545

-

-

-

82,759 209,545

Accruals Others payables

7,515,421

2,933,983

2,740,866

-

13,190,270

Total

2,570,936 (2,956,645)

1,646,093 (1,562,041)

1,452,754 (1,598,406)

-

5,669,783 (6,117,092)

DERIVATIVES Cash outflow Cash inflow

(385,709) 7,129,712

84,052 3,018,035

(v) Nilai wajar instrumen keuangan

(145,652) 2,595,214

-

(447,309) 12,742,961

(v) Fair value of financial instruments

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

a)

Tingkat 1 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

a)

Level 1 Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

b)

Tingkat 2 Input diluar harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

b)

Level 2 Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and

Lampiran – 5/90 – Schedule

217

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(v) Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan) c)

(v) Fair value of financial instruments (continued) c)

Tingkat 3 Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Level 3 Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The table below show the Company’s assets that are measured at fair value as at 31 December 2015, 2014, and 2013.

Tabel berikut menyajikan aset Perseroan yang diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013. 2015 Nilai tercatat/ Carrying value Aset Aset derivatif

Liabilitas Liabilitas derivatif

Tingkat/ Level 1

Tingkat/ Level 2

Tingkat/ Level 3

Nilai wajar/ Fair value

1,248,597

-

1,248,597

-

1.248.597

1,248,597

-

1,248.597

-

1,248,597

20,011

-

20,011

-

20,011

20,011

-

20,011

-

20,011

Assets Derivative assets

Liabilities Derivative liabilities

2014 Nilai tercatat/ Carrying value Aset Aset derivatif

Liabilitas Liabilitas derivatif

Tingkat/ Level 1

Tingkat/ Level 2

Tingkat/ Level 3

Nilai wajar/ Fair value

760,790

-

760,790

-

760,790

760,790

-

760,790

-

760,790

47,312

-

47,312

-

47,312

47,312

-

47,312

-

47,312

Assets Derivative assets

Liabilities Derivative liabilities

2013 Nilai tercatat/ Carrying value Aset Aset derivatif

Liabilitas Liabilitas derivatif

Tingkat/ Level 1

Tingkat/ Level 2 -

1,206,493

-

1,206,493

1,206,493

-

1,206,493

-

1,206,493

14,092

-

14,092

-

14,092

14,092

-

14,092

-

14,092

2015 Nilai tercatat/ Nilai wajar/ carrying value fair value

Piutang pembiayaan konsumen Investasi bersih dalam sewa pembiayaan Piutang lain-lain Aset lain-lain Liabilitas keuangan: Pinjaman Surat berharga yang diterbitkan: - Obligasi - bersih Utang penyalur kendaraan Akrual Utang lain-lain

Nilai wajar/ Fair value

1,206,493

Assets Derivative assets

Liabilities Derivative liabilities

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial assets and liabilities not presented at their fair value in the Company’s statements of financial position:

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Perseroan:

Aset keuangan: Kas dan setara kas

Tingkat/ Level 3

2014 Nilai tercatat/ Nilai wajar/ carrying value fair value

2013 Nilai tercatat/ Nilai wajar/ carrying value fair value

360,220

360,220

315,737

315,737

302,800

302,800

15,595,275

16,293,131

14,318,546

14,814,782

12,324,045

12,714,648

618,985 71,698 11,072

640,887 71,698 11,072

669,862 34,442 3,584

613,696 34,442 3,584

418,946 24,684 1,962

428,155 24,684 1,962

7,671,746

7,671,746

10,201,569

10,113,513

9,439,048

9,510,871

7,230,569 177,030 123,642 250,825

7,232,349 177,030 123,642 250,825

3,540,497 126,954 62,512 234,772

3,502,469 126,954 62,512 234,772

2,587,221 99,667 86,543 209,545

2,535,841 99,667 86,543 209,545

Lampiran – 5/91 – Schedule

218

Financial assets: Cash and cash equivalent Consumer financing receivables Net investment in finance leases Other receivables Other assets Financial liabilities: Borrowings Securities issued: Bonds - net Payable to dealers Accruals Other payables

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(v) Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan) a)

b)

c)

(v)

Fair value (continued)

The carrying amount of cash and cash equivalents are approximate the respective carrying amounts since the maturity period are below one year therefore the carrying amount is a reasonable of fair value.

Piutang pembiayaan konsumen dan Investasi bersih dalam sewa pembiayaan

b) Consumer financing receivables and net investment in finance lease

Portofolio kredit Perseroan secara umum terdiri dari piutang pembiayaan konsumen dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan. Piutang pembiayaan konsumen dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan dinyatakan berdasarkan amortised cost.

Generally, the Company’s portfolio consists of consumer financing receivables and net investment in finance lease. Consumer financing receivables and net investment in finance lease are stated at amortised cost.

Nilai wajar dari piutang pembiayaan konsumen - bersih dan investasi bersih dalam sewa pembiayaan diestimasi menggunakan diskonto arus kas, dengan mengacu pada rata-rata tertimbang dari tingkat suku bunga pasar yang diberikan Perseroan untuk aset keuangan yang memiliki karakteristik yang sama dengan aset keuangan tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan (tingkat 3 – hirarki nilai wajar).

The fair value of consumer financing receivables - net and net investment in finance leases are estimated by using discounted cash flows applying weighted average market rates offered by the Company at statements of financial position date for financial assets that have similar characteristics with the above mentioned financial assets (level 3 – fair value hierarchy). c) Other receivables

Piutang lain-lain

Other receivables since the maturity is below one year, the carrying value is a reasonable approximation of fair value. d) Borrowing

Pinjaman

The fair value of borrowing are estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lenders for the last utilisation in each currency borrowings (level 2 – fair value hierarchy). e) Securities issued

Surat berharga yang diterbitkan

The fair value of bonds are estimated by using the last quoted market price (level 2 – fair value hierarchy).

Nilai wajar obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (tingkat 2 – hirarki nilai wajar). f)

instruments

Estimasi nilai wajar dari kas dan setara kas adalah perkiraan jumlah nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh temponya dibawah satu tahun sehingga nilai tercatat ini merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Nilai wajar dari pinjaman dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pemakaian terakhir dalam mata uang masing-masing pinjaman (tingkat 2 – hirarki nilai wajar). e)

financial

a) Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas

Piutang lain-lain dikarenakan jatuh temponya di bawah satu tahun, nilai tercatat merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. d)

of

f) Other payables and accruals

Utang lain-lain dan akrual

For estimated fair value of accruals and other payables, since the maturity is below one year, the carrying value is a reasonable approximation of fair value.

Estimasi akrual dan utang lain-lain dikarenakan jatuh temponya di bawah satu tahun, nilai tercatat merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. Lampiran – 5/92 – Schedule

219

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(vi) Manajemen risiko permodalan

(vi) Capital risk management

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (cost of capital).

The Company’s objectives when managing capital are to safeguard the Company’s ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan gearing ratio. Ratio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan medium term notes) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Consistent with others in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium term notes) divided by total capital. Total capital is calculated as ‘equity’ as shown in the statements of financial position.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tanggal 26 September 2006 tentang Entitas Pembiayaan, jumlah maksimum gearing ratio adalah sebesar 10 kali dari total modal.

Based on Minister of Finance of the Republic of Indonesia Regulation No. 84/PMK.012/2006 dated 26 September 2006 regarding Multifinance Company, the maximum gearing ratio is 10 times from total capital.

2015 Pinjaman - Pinjaman yang diterima - bersih - Obligasi Jumlah pinjaman Jumlah modal Gearing ratio

2014

2013

7,671,746 7,230,569

10,201,569 3,540,497

9,435,926 2,587,221

Debt: Borrowings - net Bonds -

14,902,315

13,742,066

12,023,147

Total debt

2,256,251

1,800,803

1,723,933

Total capital

6.60

7.63

6.97

Gearing ratio

32. REKLASIFIKASI

32. RECLASSIFICATION

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 telah direklasifikasi untuk mengadopsi PSAK 46 (Revisi 2014) dan untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 terkait dengan reklasifikasi biaya komisi ditangguhkan. Rincian akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

Certain accounts in the financial statements as at 31 December 2014 and 31 December 2013 have been reclassified in the adoption of SFAS 46 (Revised 2014) and also to conform with presentation of the financial statements as at and year ended 31 December 2015 related to deferred commission expense. Details of these accounts are as follows:

Lampiran – 5/93 – Schedule

220

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

32. REKLASIFIKASI (lanjutan)

32. RECLASSIFICATION (continued) Sebelum/ Before

ASET Piutang pembiayaan konsumen Aset lain-lain

2014 Reklasifikasi/ Reclassification

14,117,334 22,499

Sesudah/ After

18,915 (18,915)

14,136,249 3,584

LIABILITAS PENDAPATAN Pembiayaan konsumen - Konvensional BEBAN Umum dan administrasi Beban pajak penghasilan

LIABILITIES

(1,621,892)

2,466

281,900 96,865 Sebelum/ Before

BEBAN Umum dan administrasi Beban pajak penghasilan

ASSETS Consumer financing receivables Other assets

(1,619,426)

2,759 (5,225) 2013 Reklasifikasi/ Reclassification

260,769 92,796

284,659 91,640

EXPENSES General and administrative Income tax expense

Sesudah/ After

2,686 (2,686)

33. PENYAJIAN KEMBALI

INCOME Consumer financing Conventional -

263,455 90,110

EXPENSES General and administrative Income tax expense

33. RESTATEMENTS

Sejak tanggal 1 Januari 2015, Perseroan menerapkan PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan Kerja (“PSAK 24”), PSAK 24 ini menyebabkan Perseroan mengubah kebijakan akuntansi terkait pengakuan imbalan kerja (lihat Catatan 2b). PSAK 24 mengharuskan biaya jasa lalu dibebankan ke laporan laba rugi di tahun dimana terjadi perubahan skema imbalan

Since 1 January 2015, the Company adopted SFAS 24 (revised 2013) “Employee benefit (“SFAS 24”). This new revised SFAS 24 resulted in change in accounting policy regarding recognition of employee benefits (see Note 2b). SFAS 24 require past service costs to be immediately charge to profit and loss in the year where there were change in benefits scheme.

Oleh karena itu, Perseroan menyajikan kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013. Dampak dari penyajian kembali laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

As a result, the Company restated the financial statements as at and for the year ended 31 December 2014 and 31 December 2013. The impact of the restatement are as follows:

Setelah reklasifikasi/ After reclassification ASET Aset pajak tangguhan - bersih LIABILITAS Imbalan keria EKUITAS Saldo laba : Belum dicadangkan

2014 Penyajian kembali/ Restatement

Sesudah/ After

165

35,411

(34,115)

(663)

(34,778)

LIABILITIES Employee benefits

(1,057,836)

EQUITY Retained earnings : Unappropriated

(1,058,334)

498

PENDAPATAN BEBAN Umum dan administrasi Beban pajak penghasilan

ASSETS Deferred tax asset-net

35,246

INCOME 284,659*) 91,640*)

(53) 13

*) saldo setelah reklasifikasi (lihat catatan 32)

284,606 91,653

EXPENSES General and administrative Income tax expense balance after reclassification *) (refer to note 32)

Lampiran – 5/94 – Schedule

221

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

33. PENYAJIAN KEMBALI (lanjutan)

33. RESTATEMENTS (continued) 2013

Setelah reklasifikasi/ After reclassification ASET Aset pajak tangguhan - bersih LIABILITAS Imbalan kerja EKUITAS Saldo laba : - Belum dicadangkan BEBAN Umum dan administrasi Beban pajak penghasilan

Penyajian kembali/ Restatement

Sesudah/ After ASSETS Deferred tax asset-net

2,181

178

2,359

(35,334)

(716)

(36,050)

LIABILITIES Employee benefits

538

(888,102)

EQUITY Retained earnings : Unappropriated -

(53) 13

263,402 90,123

(888,640) 263,455*) 90,110*)

*) saldo setelah reklasifikasi (lihat catatan 32)

EXPENSES General and administrative Income tax expense balance after reclassification *) (refer to note 32)

34. STANDAR AKUNTANSI BARU

34. PROSPECTIVE ACCOUNTING PRONOUNCEMENT

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi, dan interpretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut.

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) issued several new standards, amendments and interpretations but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2015 are as follows:

-

PSAK 1 (Revisi 2015) “Penyajian Laporan Keuangan” PSAK 4 (Revisi 2015) “Laporan Keuangan Tersendiri” PSAK 5 (Revisi 2015) “Segmen Operasi” PSAK 7 (Revisi 2015) “Pengungkapan PihakPihak Berelasi” PSAK 13 (Revisi 2015) “Properti Investasi” PSAK 15 (Revisi 2015) “Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama” PSAK 16 (Revisi 2015) “Aset Tetap” PSAK 19 (Revisi 2015) “Aset Tak Berwujud” PSAK 22 (Revisi 2015) “Kombinasi Bisnis” PSAK 24 (Revisi 2015) “Imbalan Kerja” PSAK 25 (Revisi 2015) “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” PSAK 53 (Revisi 2015) “Pembayaran Berbasis Saham” PSAK 65 (Revisi 2015) “Laporan Keuangan Konsolidasian” PSAK 66 (Revisi 2015) “Pengaturan Bersama” PSAK 67 (Revisi 2015) “Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain” PSAK 68 (Revisi 2015) “Pengukuran Nilai Wajar”

-

PSAK 69 “Agrikultur” ISAK 30 “Pungutan” ISAK 31 “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”

-

-

-

SFAS 1 (Revised 2015) “Presentation of Financial Statements” SFAS 4 (Revised 2015) “Separate Financial Statements” SFAS 5 (Revised 2015) “Operating Segment” SFAS 7 (Revised 2015) “Related Party Disclosures” SFAS 13 (Revised 2015) “Investment Property” SFAS 15 (Revised 2015) “Investment in Associates and Joint Ventures” SFAS 16 (Revised 2015) “Fixed Asset” SFAS 19 (Revised 2015) “Intangible Asset” SFAS 22 (Revised 2015) “Business Combination” SFAS 24 (Revised 2015) “Employee Benefit” SFAS 25 (Revised 2015) “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” SFAS 53 “Share Based Payment”

-

SFAS 65 “Consolidated Financial Statement”

-

SFAS 66 “Joint Arrangements” SFAS 67 “Disclosure of Interests in Other Entities” SFAS 68 (Revised 2015) “Fair Value Measurement” SFAS 69 “Agriculture” IFAS 30 “Levies” IFAS 31 “Interpretation of Scope SFAS 13: Investment Property”

-

-

Lampiran – 5/95 – Schedule

222

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015, 2014 AND 2013 (Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

34. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

34. PROSPECTIVE ACCOUNTING PRONOUNCEMENT (continued)

PSAK 1 dan ISAK 31 akan berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan penerapan dini diperkenankan, sedangkan revisi dan standar baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016. PSAK 69 “Agrikultur” berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

SFAS 1 and IFAS 31 will become effective for annual period beginning 1 January 2017 and early implementation is permitted, while the other new and revised standards will become effective for the annual period beginning 1 January 2016. SFAS 69 “Agriculture” will be effective on 1 January 2018.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

As at the authorisation date of this financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Company’s financial statements.

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

35. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahun 2016”, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

In relation to the Company’s plan for public offering of “Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Year 2016”, the Company has reissued its financial statements as at and for the year ended 31 December 2015 with comparative as at and for the years ended 31 December 2014 and 2013 to conform with the disclosure required by the capital market regulations.

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal - hal sebagai berikut:

Reissuance of the financial statements related to the following items:

a.

a.

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – lampiran 2 Laporan arus kas – lampiran 4/1 Catatan 1: Informasi umum – lampiran 5/4 Catatan 2: Kebijakan akuntansi – lampiran 5/5, 5/18, 5/19, dan 5/24 Catatan 6: Investasi bersih dalam sewa pembiayaan – lampiran 5/34 Catatan 9: Aset tetap – lampiran 5/42 dan 5/43 Catatan 15: Surat berharga – lampiran 5/58 Catatan 21: Pendapatan pembiayaan konsumen – lampiran 5/68 Catatan 30: Informasi segmen operasi – lampiran 5/73 dan 5/74 Catatan 31: Reklasifikasi – lampiran 5/93 dan 5/94 Catatan 34: Standar akuntansi baru – lampiran 5/95 dan 5/96

b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Statements of profit or loss and other comprehensive income – schedule 2 Statements of cashflows – schedule 4/1 Note 1: General information – schedule 5/4 Note 2: Accounting policies – schedule 5/5, 5/18, 5/19, and 5/24 Note 6: Net investment in finace leases – schedule 5/34 Note 9: Fixed assets – schedule 5/42 and 5/43 Note 15: Securities issued – schedule 5/58 Note 21: Consumer financing income – schedule 5/68 Note 30: Operating segment information – schedule 5/73 and 5/74 Note 31: Reclassification – schedule 5/93 and 5/94 Note 34: Prospective accounting pronouncement – schedule 5/95 and 5/96

Lampiran – 5/96 – Schedule

223

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

224

XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI 1.

UMUM

Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) pada Tanggal Emisi yang saat ini ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016”, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan No. 28 tanggal 10 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta juncto addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 10 tanggal 7 April 2016 dan juncto addendum II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 26 tanggal 11 Mei 2016 (“Perjanjian Perwaliamanatan”). Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016. Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. 2.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

pada

Tanggal

Emisi

sebesar

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

225

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut: Seri A

:

Seri B

:

Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri A adalah pada tanggal 11 Juni 2017. Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jatuh tempo Obligasi Seri B adalah pada tanggal 1 Juni 2019.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 September 2016, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Juni 2017 untuk Seri A dan 1 Juni 2019 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. 3.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang Obligasi adalah pari passu (tanpa hak preferen). 4.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini. 5.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamatan. Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan pengeluaran Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri : a.

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut :

226

(i)

b.

Membayar, membuat atau menyatakan pembayaran dividen atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan bila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan; (ii) Memberikan Pinjaman atau kredit kepada Perusahaan Asosiasi (apabila ada) dimana keseluruhan jumlah dari semua Pinjaman tersebut lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, kecuali dilaksanakan sehubungan dengan transaksi anjak piutang (factoring) dan/atau sekuritisasi atas piutang termasuk piutang dari usaha kecil dalam rangka program Kredit Usaha Kecil (KUK), joint financing agreement (transaksi pembiayaan bersama)] serta untuk kegiatan usaha yang wajar bagi Perseroan, sehubungan dengan hal ini Perseroan akan memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat; (iii) Membuat atau mengizinkan pemberian hak jaminan atas seluruh atau sebagian dari pendapatan atau harta kekayaan (asset) Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang; (iv) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan menyediakan atau memberikan pinjaman serta memberikan penanggungan, selain: a. dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang lazim; atau b. dalam hubungannya dengan transaksi anjak piutang (factoring), sekuritisasi atas piutang-piutang [termasuk piutang-piutang dari usaha kecil di bawah program KUK dan Join financing agreement (transaksi pembiayaan bersama)]; (v) Menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai transaksinya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari harta kekayaan (asset) Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, kecuali: a. pengalihan yang disetujui oleh Wali Amanat; b. pengalihan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari; (vi) Melakukan kegiatan usaha selain yang disebut kan dalam anggaran dasar Perseroan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan akan : (i) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, serta dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia; (ii) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.b (vii), harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi ratio 10:1 (sepuluh berbanding satu) atau jumlah rasio lainnya dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2006 (dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan, atau peraturan perubahannya atau peraturan penggantinya (jika ada); (iii) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; (iv) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelunasan Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran sesuai dengan surat keterangan Wali Amanat yang didasarkan pada keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang harus dilunasi oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi, serta menyerahkan kepada Wali Amanat pelaporan Jumlah Terutang disertai dengan fotokopi bukti penyetoran tersebut pada hari yang sama; (v) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak terbatas kepada PT. Asuransi Astra Buana) terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

227

(vi)

(vii)

(viii) (ix) (x)

(xi)

(xii)

(xiii)

Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa boleh Wali Amanat dari waktu ke waktu untuk ketentuan Pasal 3.5.c Perjanjian Perwaliamanatan, untuk memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan pemberitahuan dari Wali Amanat minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Perseroan; Menyerahkan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan- persetujuan atas penerbitan dan penawaran Obligasi sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas : a. Laporan keuangan tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan konsolidasi kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK; b. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan, atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas, atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Satu dan lain dengan tidak mengesampingkan apa yang akan ditentukan oleh OJK. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi dan mengesampingkan hal-hal dalam pembukuannya yang menurut prinsip-prinsip akuntansi perlu untuk dikesampingkan; Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan; Memberitahu Wali Amanat atas: a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berjalan; b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi; c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, kecuali Perseroan sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, Perseroan telah memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan akan diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut; Mengupayakan pemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk dan/atau Toyota Financial Services Corporation tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen) dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor; Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Kewajiban pemeringkatan atas Obligasi ini akan tetap berlaku selama jangka waktu Obligasi. Melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat

228

(xiv)

6.

diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang

dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa

sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi,

Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran. Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai seluruh jumlah yang tidak dibayar telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.

d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari

20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

e. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1

(satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).

7.

KELALAIAN PERSEROAN

Kelalaian Perseroan dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 8 Perjanjian Perwaliamatan. Apabila salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini terjadi Wali Amanat dapat mengambil tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan : a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah lain yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dalam mata uang dan dalam hal yang disebutkan secara khusus dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut, kecuali apabila kelalaian tersebut terjadi sebagai akibat kesulitan dalam penyelesaian yang berada di luar kendali Perseroan dan kegagalan pembayaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa; atau b. terdapat pernyataan dari Perseroan dalam Dokumen Emisi dimana Perseroan berkedudukan sebagai salah satu pihak atau dalam suatu pemberitahuan atau dokumen lainnya, pernyataan mana terbukti tidak benar dan menyesatkan secara material pada saat dibuat, dan dalam hal tertentu, mempengaruhi kemampuan Perseroan secara material dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi; atau

229

c. d.

e. f.

g.

h.

i.

Perseroan lalai dalam mematuhi dan menjalankan kewajibannya yang tercantum dalam Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, dimana menurut pendapat Wali Amanat, kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki; atau setiap pinjaman Perseroan lainnya dalam jumlah keseluruhan melebihi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perseroan yang: i. tidak dibayar pada saat jatuh tempo atau dalam masa tenggang pada suatu perjanjian yang berhubungan dengan pinjaman tersebut, atau ii. menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sebelum masa jatuh tempo atas dasar kelalaian dan dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih dengan syarat bahwa hal tersebut merupakan suatu peristiwa kelalaian jika dalam hal pinjaman tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi tidak dinyatakan jatuh tempo dan dapat ditagih apabila salah satu kreditur atau lebih atas pinjaman tersebut mendapatkan jaminan, janji atau dukungan tambahan dari seseorang yang belum pernah diterima oleh kreditur-kreditur tersebut sebelum terjadinya peristiwa kelalaian dan jaminan, janji atau dukungan tersebut tidak diberikan kepada Wali Amanat dalam waktu yang bersamaan dan tidak memuaskan Wali Amanat; atau adanya pernyataan moratorium dari pengadilan atau kekuasaan yang berwenang atas pembayaran pinjaman-pinjaman Perseroan; atau kurator atau pejabat serupa diangkat sehubungan dengan sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan Perseroan, atau setiap bentuk eksekusi diadakan atau dilaksanakan atau tuntutan atas seluruh atau sebagian besar usaha atau harta kekayaan atau pendapatan dan hal tersebut tidak dapat dibebaskan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender yang dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi seluruh atau sebagian besar usaha, harta kekayaan atau pendapatan menjadi dapat dilaksanakan atau penetapan, keputusan yang dibuat sehubungan dengan kepailitan, pembubaran atau likuidasi dari Perseroan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang; atau Perseroan menghentikan atau mengancam akan menghentikan seluruh atau sebagian besar dari operasinya dan/atau kegiatannya pada saat ini, kecuali kejadian tersebut terjadi untuk maksud penggabungan, peleburan, konsolidasi dengan PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk dan/atau TOYOTA FINANCIAL SERVICES CORPORATION dan/atau setiap anak perusahaan atau afiliasinya (dimana yang dimaksud sub g ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk dan/atau Toyota Financial Services Corporationpersyaratan mana telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Wali Amanat atau melalui keputusan RUPO; atau Perseroan tidak melaksanakan segala tindakan, keadaan dan hal yang harus dilakukan, dipenuhi dan dijalankan dalam rangka agar Perseroan: (i) dapat secara sah membuat dan menjalankan hak- haknya serta menjalankan dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diperkirakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihak; (ii) untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban itu dinyatakan olehnya pada masingmasing Dokumen Emisi sah, berlaku dan mengikat; (iii) membuat Dokumen Emisi dapat digunakan sebagai bukti di Republik Indonesia yang telah dilakukan, dipenuhi dan dilaksanakan; atau untuk setiap saat Perseroan menjadi tidak sah untuk melaksanakan atau mematuhi setiap atau semua kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi pihak atau setiap kewajiban dari Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Perseroan merupakan pihak menjadi tidak sah, berlaku dan mengikat atau berhenti menjadi sah, berlaku dan mengikat.

-Bilamana Wali Amanat menyatakan Perseroan lalai, karena satu atau lebih alasan sebagaimana tercantum dalam sub a sampai dengan sub i di atas, maka Wali Amanat berkewajiban memberitahukan peristiwa tersebut kepada Perseroan secara tertulis dan apabila hal tersebut berlangsung selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Perseroan, akan tetapi kelalaian tersebut tetap tidak diperbaiki, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yangditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

230

-Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. 8.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) OLEH PERSEROAN

Pembelian kembali (buy back) Obligasi dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamatan. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (buyback) Obligasi, maka berlaku ketentuanketentuan sebagai berikut : 1.

pembelian kembali (buy back) Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; 2. pelaksanaan pembelian kembali (buy back) Obligasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; 3. pembelian kembali (buy back) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; 4. pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; 5. Pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO; 6. Pembelian kembali (buy back) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi; 7. Rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut di surat kabar; 8. pembelian kembali (buy back) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi dimulai; 9. rencana pembelian kembali (buy back) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang : a. periode penawaran pembelian kembali (buy back) Obligasi; b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (buy back); c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi; e. tata cara penyelesaian transaksi; f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; h. tata cara pembelian kembali (buy back) Obligasi; dan i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi. 10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali; 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi; 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali(buyback) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan : a. jumlah pembelian kembali (buy back) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan; c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

231

13.

14. 15. 16. 17.

18.

9.

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali (buy back) Obligasi; Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (buy back) Obligasi, informasi yang meliputi antara lain : a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli; b. rincian Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; c. harga pembelian kembali(buy back) Obligasi yang telah terjadi; d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (buy back) Obligasi; dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali (buy back) Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin; dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut; dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali (buy back) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (buy back) Obligasi tersebut; dan Pembelian kembali (buy back) Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak Suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak Suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (buyback) tersebut untuk pelunasan, maka jumlah Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (buy back) Obligasi yang dilakukan. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamatan. 9.1.

Rapat umum Pemegang Obligasi diadakan untuk tujuan antara lain: a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Obligasi, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, Jaminan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan tetap memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4; b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor VI.C.4; dan e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9.2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan: a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya; b. Perseroan; c. Wali Amanat; atau d. OJK.

232

9.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. 9.4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 9.5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO. a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan. b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum. d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; (2) agenda RUPO; (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO; (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan (5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya. 9.6. Tata cara RUPO. a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya dengan ketentuan setiap Pemegang Obligasi senilai Rp. 1,00 (satu Rupiah) berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam Pasal 9.6.b. b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran. c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat. e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO. g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO. 9.7. Korum dan Pengambilan Keputusan. a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1, diatur sebagai berikut: (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan

233

(2)

(3)

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

234

b.

RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

(2) (3)

(4) (5)

dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila ihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

9.8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 9.9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 9.10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. 10. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMATAN Perjanjian Perwaliamanatan tidak dapat diubah dan/atau ditambah, baik untuk seluruh maupun sebagian kecuali jika disetujui secara lain oleh para Pemegang Obligasi dalam RUPO dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. PEMBERITAHUAN Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan. PERSEROAN PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Divisi Treasury Mega Plaza Building 8th Floor. JL. HR Rasuna Said Kav. C 3 Jakarta 12920 – Indonesia Tel. (021) 5789 8999 Fax (021) 521 2919 Alamat Wali Amanat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services Gedung BRI II lt.30 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210 Telp: (021) 2500124, 5758144 Fax: (021) 5752444, 2510316

235

12. HUKUM YANG BERLAKU Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

236

XVII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI 1.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (“FITCH”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC41/DIR/RAT/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dari Fitch, dan yang akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 telah mendapat peringkat: AAA(idn) (Triple A; Stable Outlook) Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait denganObligasi yang diterbitkan. 2.

SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016. AAA(idn)

AA(idn)

A(idn)

BBB(idn)

Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah. Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Resiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajibankewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara. Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajibankewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajibankewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi. Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisikondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan ini secara tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.

237

BB(idn)

B(idn)

CCC(idn), CC(idn), C(idn)

DDD(idn), DD(idn), D(idn)

Peringkat nasional „BB‟ menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya pada Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Nasional peringkat „B‟ menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan. Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “C”. Ini merupakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori, tanda tambah (+) menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang (-) menunjukkan di bawah rata-rata, dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata. 3.

PERTIMBANGAN (RATIONALE)

Peringkat TAFS mencerminkan dukungan kuat dari salah satu pemegang saham mayoritasnya yaitu Toyota Financial Services Corporation (TFSC). TFSC adalah anak usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh Toyota Motor Corporation (TMC; A/Stable), salah satu pabrikan otomotif terbesar di dunia. Sebagai bagian dari grup Toyota, TAFS mendapatkan keuntungan dari pengetahuan soal produk dan dukungan pendanaan. Dukungan pendanaan ini datang dari relasi kuat dengan perbankan Jepang dan institusi keuangan yang didukung pemerintah Jepang.

238

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Akta Pendiriaan Perseroan beserta perubahan-perubahannya adalah benar dan sah serta sesuai dengan anggaran dasar, dan Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Anggaran dasar terakhir Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-02220.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0003830.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013, dengan rincian sebagai berikut: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut (Perseroan), dan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan. 2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi baik melalui rapat maupun melalui keputusan sirkuler. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2 Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dimulai pada tanggal 19 (sembilan belas) Mei 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat). MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat 3.1. Pasal 3 Anggaran Dasar ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Pembiayaan pembelian kendaraan baru merek Toyota (dan kendaraan merek lain yang terkait dengan Toyota yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation dan/atau afiliasinya termasuk merek Lexus) yang dijual dan/atau ditangani oleh jaringan dealer resmi Toyota (termasuk Auto2000); (b) Pembiayaan pembelian aneka merek kendaraan bekas yang dijual oleh jaringan dealer resmi Toyota (termasuk Auto2000); (c) Pembiayaan investasi; (d) Pembiayaan modal kerja; (e) Pembiayaan multiguna; (f) Kegiatan usaha sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis fee; (g) Kegiatan usaha pembiayaan syariah, meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah; (h) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. MODAL Pasal 4 1. Modal dasar Perseroan adalah Rp. 2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000.000 (dua milyar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 (seribu Rupiah). 2. 40% (empat puluh persen) dari saham-saham tersebut di atas telah ditempatkan oleh para pemegang saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan di bagian akhir.

239

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang telah ditempatkan sebagaimana tersebut dalam ayat 4.2. Pasal 4 Anggaran Dasar ini, atau seluruhnya berjumlah Rp. 800.000.000.000 (delapan ratus milyar Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham. SAHAM Pasal 5 1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama, dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. 2. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) pihak, yaitu suatu badan hukum, sebagai yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum atas suatu saham. 3. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa badan hukum, maka mereka yang mempunyai kepemilikan bersama tersebut wajib untuk menunjuk secara tertulis 1 (satu) badan hukum diantara mereka atau badan hukum lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini yang akan dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang sah saham tersebut dan berhak melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 4. Sebelum Perseroan menerima pemberitahuan tertulis mengenai penunjukan wakil bersama atau perubahan atas setiap penunjukan tersebut, Perseroan berhak memperlakukan badan hukum yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya badan hukum yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham, dan pembayaran dividen untuk saham tersebut harus ditangguhkan. 5. Para pemegang saham Perseroan demi hukum harus tunduk pada Anggaran Dasar ini dan setiap pengubahan terhadap Anggaran Dasar ini serta semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. SURAT SAHAM Pasal 6 1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham untuk setiap saham. 2. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1(satu) pemegang saham. 3. Suatu surat saham harus memuat: (a) nama dan alamat pemegang saham; (b) nomor urut surat saham; (c) tanggal pengeluaran surat saham; dan (d) nilai nominal saham. 4. Suatu surat kolektip saham harus memuat: (a) nama dan alamat pemegang saham; (b) nomor urut surat kolektip saham; (c) tanggal pengeluaran surat kolektip saham; (d) jumlah saham yang diwakili oleh surat kolektip saham tersebut; (e) nomor urut saham yang diwakili oleh surat kolektip saham tersebut; dan (f) nilai nominal saham. 5. Setiap surat saham dan surat kolektip saham harus menyebutkan tanda-tanda pengenal sebagaimana ditentukan Direksi, yang menyatakan pembatasan-pembatasan dan laranganlarangan yang berlaku untuk saham tersebut sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan pengubahan kemudian atas Anggaran Dasar ini dan harus memuat tanda tangan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7 1. Apabila surat saham rusak, tidak dapat digunakan lagi atau hilang, atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Direksi harus diganti maka surat saham asli tersebut dapat ditukar untuk mengganti surat saham yang rusak, tidak dapat digunakan lagi atau hilang tersebut atas permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi Perseroan dan dengan menyerahkan asli surat saham yang rusak atau apa yang tersisa dari surat saham tersebut.

240

2. Surat saham asli yang rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1. Pasal 7 Anggaran Dasar ini harus dihancurkan pada Rapat Direksi dan peristiwa tersebut harus dicatat dalam risalah Rapat Direksi dan harus dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. 3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, Direksi harus mengeluarkan pengganti surat saham atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, dengan ketentuan pemegang saham yang bersangkutan memberikan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham tersebut benar-benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup atas biayanya sendiri sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus. 4. Pengeluaran pengganti surat saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar ini, mengakibatkan asli surat saham tidak berlaku lagi. 5. Semua biaya untuk pengeluaran tiap pengganti surat saham sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ini harus ditentukan oleh Direksi dan harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. 6. Ketentuan dalam ayat 7.1. sampai dengan dan termasuk ayat 7.5. Pasal 7 Anggaran Dasar ini secara mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektip saham. DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8 1. Direksi harus mengadakan, memelihara dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan hukum Perseroan. 2. Daftar Pemegang Saham harus memuat: (a) nama dan alamat setiap pemegang saham sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham tersebut kepada Direksi; (b) jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, nomor urut saham, tanggal pengeluaran saham, tanggal perolehan saham, perubahan kepemilikan saham setiap pemegang saham dan tanggal perubahan tersebut; (c) jumlah yang disetor atas setiap saham dan tanggal setiap pembayaran; (d) nama dan alamat badan hukum yang mempunyai hak gadai atas setiap saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal gadai tersebut berlaku efektif atau tanggal pendaftaran akta fidusia tersebut sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang bersangkutan atau oleh penerima gadai atau oleh penerima jaminan fidusia yang bersangkutan; (e) keterangan mengenai pembayaran saham dalam bentuk selain uang tunai dan penilaiannya diberikan oleh seorang ahli yang independen; dan (f) keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 3. Khusus harus memuat: (a) keterangan mengenai kepemilikan saham dalam Perseroan dan/atau dalam perseroan lainnya oleh para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris serta suami/isteri dan anak-anak mereka masing-masing, tanggal perolehan, perubahan kepemilikan saham mereka dan tanggal perubahan tersebut sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Direksi oleh para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris; dan (b) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 4. Direksi harus diberitahukan secara tertulis tentang setiap perubahan alamat atau keterangan lain mengenai pemegang saham dan hingga pemberitahuan tersebut telah diterima dengan semestinya oleh Direksi, alamat dan keterangan lain yang dicatat dalam Daftar Pemegang Saham harus digunakan untuk segala surat menyurat, panggilan dan dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, dan tentang hak-hak lain yang dapat dilaksanakan oleh pemegang saham. 5. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, penerima gadai atau penerima jaminan fidusia atas saham, suatu gadai saham atau jaminan fidusia atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan cara yang akan ditetapkan oleh Direksi, berdasarkan bukti mengenai gadai saham atau jaminan fidusia atas saham bersangkutan yang memuaskan dan yang dapat diterima oleh Direksi. Pengakuan atas gadai saham atau jaminan fidusia atas saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 60 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya dapat dibuktikan dari pencatatan mengenai gadai atau jaminan fidusia atas saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

241

6. Setiap pencatatan atau perubahan atas Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. 7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus termasuk pencatatan mengenai setiap penjualan, pemindahan, pembebanan, gadai, pengalihan, yang menyangkut saham Perseroan atau hak atau kepentingan atas saham tersebut harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini. 8. Setiap pemegang saham berhak untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus selama jam kerja kantor Perseroan. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 9 1. Pemegang saham tidak boleh mengalihkan, memindahkan, melepaskan, menggadaikan atau secara lain membebankan saham-sahamnya dalam Perseroan kecuali sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan. 2. Pemindahan hak atas saham harus dilakukan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh pihak yang memindahkan dan pihak yang menerima pemindahan atau kuasa mereka yang sah. 3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.2. Pasal 9 Anggaran Dasar ini atau salinannya harus dikirimkan kepada Perseroan. 4. Pemindahan hak atas saham berlaku pada saat Direksi mencatat pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atas transaksi tersebut atau berdasarkan dokumen lain yang memberikan bukti cukup atas pemindahan hak tersebut yang memuaskan Direksi, tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini dan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehubungan dengan pemindahan hak atas saham. 5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan surat saham yang bersangkutan dan pencatatan tersebut harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. 6. (a) Jika pemegang saham hendak menjual, mengalihkan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan semua atau sebagian sahamnya, pemegang saham tersebut (“Pihak Yang Menawarkan”) harus memberikan kepada pemegang saham atau para pemegang saham lainnya (“Pihak Yang Tidak Menawarkan”) suatu pemberitahuan tertulis akan hal tersebut, dengan menyebutkan Harga dan Syarat Yang Diminta (sebagaimana akan didefinisikan dalam Anggaran Dasar ini) yang dikehendaki dalam menjual saham-saham tersebut. Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh Pihak Yang Menawarkan harus menyebut suatu alokasi (“Pemberitahuan Alokasi”) kepada Pihak Yang Tidak Menawarkan jumlah saham yang ditawarkan Pihak Yang Menawarkan. Alokasi saham diantara para Pemegang Saham Yang Tidak Menawarkan itu harus dilakukan sesuai dengan perbandingan jumlah kepemilikan saham masing-masing dari tiap-tiap Pihak Yang Tidak Menawarkan pada tanggal Pemberitahuan Alokasi tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Pemberitahuan Alokasi (“Periode Preemptive”), Pihak Yang Tidak Menawarkan mempunyai hak terlebih dahulu yang dapat dilaksanakan dengan cara memberi pemberitahuan tertulis kepada Pihak Yang Menawarkan, untuk membeli bagian dari Saham Yang Ditawarkan yang dialokasikan kepada mereka dengan Harga dan Syarat Yang Diminta (sebagaimana akan didefinisikan dalam Anggaran Dasar ini) dan pembelian tersebut harus dianggap telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. (b) Jika salah satu atau lebih Pihak Yang Tidak Menawarkan tidak menggunakan haknya untuk membeli, Pihak Yang Menawarkan dapat menawarkan dan menjual saham-saham atau bagian-bagian darinya yang tidak dibeli kepada pihak ketiga, dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih menguntungkan pembeli dibandingkan dengan Harga dan Syarat Yang Diminta (sebagaimana akan didefinisikan dalam Anggaran Dasar ini) yang termaktub dalam Pemberitahuan Alokasi, dengan memperhatikan kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan. (c) Hal-hal tersebut pada sub-ayat (b) ayat 9.6. Pasal 9 Anggaran Dasar ini juga harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham harus memutuskan untuk menyetujui atau menunjuk calon pembeli lainnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya Periode Pre-emptive, dan

242

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13.

jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memberikan keputusan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, penjualan saham kepada pihak ketiga yang diajukan oleh Pihak Yang Menawarkan harus dianggap telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemindahan hak atas saham harus selesai/efektif dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disetujui atau dianggap disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas. (d) Sebagaimana digunakan dalam Pasal 9 ini, istilah “Harga dan Syarat Yang Diminta” berarti imbalan (yakni imbalan bersih yang akan diterima untuk saham yang akan dipindahkan haknya) yang dapat diterima oleh Pihak Yang Menawarkan untuk penjualan saham-saham tersebut dan syarat-syarat penting lain untuk penjualan tersebut. Tata cara pemindahan hak atas saham yang ditentukan dalam sub-ayat (a), (b) dan (c) ayat 9.6. Pasal 9 Anggaran Dasar ini tidak berlaku untuk pemindahan hak atas saham dari pemegang saham kepada anak perusahaannya, yang harus memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan. Untuk kepentingan ayat 9.7. Pasal 9 Anggaran Dasar ini, “anak perusahaan” berarti, sehubungan dengan setiap badan hukum, suatu perusahaan yang 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau lebih dari modal saham yang dikeluarkannya, pada saat tersebut, dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh badan hukum tersebut, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan. Setiap pihak yang memindahkan berdasarkan ayat 9.7. Pasal 9 Anggaran Dasar ini harus memberikan pemberitahuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum pemindahan tersebut dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham lainnya. Jika karena sebab apapun pemegang saham pihak asing yang merupakan Pihak Yang Tidak Menawarkan, tidak berhak untuk membeli saham yang ditawarkan, maka pemegang saham pihak asing yang merupakan Pihak Yang Tidak Menawarkan tersebut berhak menunjuk suatu badan hukum Indonesia yang berhak untuk melaksanakan semua hak yang dapat dilaksanakan oleh pemegang saham pihak asing yang merupakan Pihak Yang Tidak Menawarkan tersebut berdasarkan sub-ayat (a),(b) dan (c) ayat 9.6. Pasal 9 Anggaran Dasar ini. Dari tanggal dikirimnya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan dan termasuk tanggal penutupan Rapat tersebut dan pada waktu tersebut atau pada jangka waktu tersebut sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Direksi, pemindahan hak atas saham tidak boleh dilakukan. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini atau tanpa persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tidak akan diakui Perseroan. Setiap badan hukum yang memperoleh hak atas saham sebagai akibat likuidasi pemegang saham atau karena suatu sebab lain yang menyebabkan kepemilikan atas suatu saham berubah demi hukum, dengan mengajukan bukti pemindahan hak yang dari waktu ke waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang dari saham tersebut. Pendaftaran pemindahan hak atas saham hanya dapat dilakukan jika Direksi menerima bukti hak atas saham dari badan hukum tersebut, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Sampai dengan pemindahan hak atas saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ini dan surat saham atau surat kolektip saham yang bersangkutan dikeluarkan, hanya pemegang saham yang terdaftar yang diijinkan untuk melaksanakan hak-hak pemegang saham dan menerima pembayaran dividen atas saham-saham tersebut. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini berkenaan dengan hak untuk memindahkan dan pencatatan pemindahan hak atas saham berlaku untuk setiap pengubahan kepemilikan tersebut dalam Pasal 9 ini, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 10

1.

Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini; dan

243

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”) yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. 2. “Rapat Umum Pemegang Saham” dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 11 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan sekali tiap tahun, selambatnya pada akhir bulan April setiap tahun. 2) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: a) Direksi mengajukan laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang baru berlalu yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dan penjelasan perhitungan tersebut untuk mendapatkan pengesahan Rapat; b) Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan, hasil-hasil yang telah dicapai serta perkiraan mengenai perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku, serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang diperiksa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan usaha Perseroan, untuk mendapatkan persetujuan Rapat; c) penggunaan laba bersih tahun buku yang baru berlalu dan laba yang tidak dibagikan dari tahun-tahun buku terdahulu sebagaimana diusulkan oleh Rapat Direksi harus diputuskan dan disetujui; d) para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris harus diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.2. Pasal 16 dan ayat 19.2. Pasal 19 Anggaran Dasar ini dan remunerasi mereka harus ditetapkan; e) penunjukan atau penggantian dan penentuan honorarium auditor Perseroan (suatu kantor akuntan publik independen); dan f) Hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya pada Rapat dapat dibicarakan dan diputuskan sesuai dengan Anggaran Dasar ini. 3) a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus mempertimbangkan dan memutuskan apakah laporan tahunan disetujui atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan apakah laporan keuangan disahkan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar ini. b. Persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan membebaskan sepenuhnya Direksi dari tanggung-jawab pengurusannya, serta membebaskan sepenuhnya Dewan Komisaris dari tanggung jawab pengawasannya yang dilaksanakan selama tahun buku yang baru berlalu yang berkaitan dengan laporan tahunan yang disetujui dan laporan keuangan yang disahkan tersebut, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut, kecuali untuk data yang tidak tepat dan menyesatkan (kecuali dapat dibuktikan bukan karena kesalahan mereka), penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya yang diberikan/dilakukan oleh mereka. 4) Kewenangan untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini berlaku secara mutatis mutandis bagi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 12 1. (1) Direksi berwenang untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bilamana Direksi menganggap perlu, tetapi apabila Direksi berhalangan, atau jika kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memanggil Rapat. (2) Direksi wajib memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah.

244

(3) Permintaan tersebut harus tertulis dan dikirimkan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan dan untuk mereka yang beralamat terdaftar di luar Indonesia, permintaan tersebut harus dengan segera diikuti dengan surat elektonik (e-mail) atau faksimili. 2. (1) Apabila Direksi (atau Dewan Komisaris) lalai untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat permintaan, maka Dewan Komisaris atau (para) pemegang saham yang telah meminta agar Rapat diadakan berhak untuk memanggil Rapat tersebut atas biaya Perseroan dengan mengirimkan panggilan kepada semua pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa (para) pemegang saham yang bersangkutan hanya berhak untuk memanggil Rapat tersebut setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2) Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1) ayat 12.2. Pasal 12 Anggaran Dasar ini harus memperhatikan ketentuan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang telah memberi ijin untuk menyelenggarakan Rapat. (3) Kecuali apabila ditentukan lain dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Rapat tersebut harus dipilih oleh dan dari para pemegang saham dan (para) kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat tersebut. (4) Jika tidak ditentukan lain dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri, semua keputusan dalam Rapat tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa setiap dan semua persyaratan dalam Anggaran Dasar ini mengenai korum dan pemungutan suara untuk hal-hal khusus dalam keputusan yang diajukan, telah dipenuhi sebagaimana mestinya dan dengan memperhatikan ketentuan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri. TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 13 1. Tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. 2. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus: a. dalam hal pemegang saham yang alamat terakhirnya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham berada di dalam wilayah Indonesia, disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dikirim dengan surat tercatat yang dibayar dimuka atau dengan surat elektronik (e-mail) atau faksimili (jika dikirim dengan surat elektronik (e-mail) atau faksimili, penegasan tertulis harus dikirimkan dengan surat tercatat secepatnya); atau b. dalam hal pemegang saham yang alamat terakhirnya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham berada di luar wilayah Indonesia, dikirimkan dengan surat tercatat yang dibayar dimuka atau jasa pengiriman udara kilat (dengan tanda terima yang layak) atau dengan surat elektronik (e-mail) atau faksimili (jika dikirim dengan surat elektronik (email) atau faksimili, penegasan tertulis harus dikirimkan dengan jasa pengiriman udara kilat secepatnya); dan dalam tiap hal, harus dikirim paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dengan ketentuan dalam keadaan darurat jangka waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi 14 (empat belas) hari, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. 3. Panggilan harus mencantumkan tempat, tanggal dan waktu serta acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan-bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham mulai dari hari dilakukan panggilan sampai dengan dan termasuk tanggal Rapat diadakan. Selanjutnya, panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai dengan salinan neraca dan laporan laba rugi untuk tahun buku yang baru lalu. 4. Tanpa mengurangi ketentuan ayat 13.2. Pasal 13 Anggaran Dasar ini, apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, panggilan terlebih dahulu tidak dipersyaratkan (dengan ketentuan bahwa semua pemegang

245

saham menyetujuinya) dan Rapat dapat diadakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk megambil keputusan yang mengikat. 5. Usulan dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi, sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku. PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14 1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Jika Direktur Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Jika Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama keduanya tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih oleh dan dari para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan dan jika tidak ada anggota Direksi yang hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat harus dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. 2. (1) Risalah Rapat dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris oleh seseorang yang hadir dan ditunjuk oleh Ketua Rapat dan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan. (2) Jika risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. (3) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan ayat 14.2. Pasal 14 Anggaran Dasar ini merupakan bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak lain tentang segala sesuatu yang terjadi dan keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. 3. Salinan atau kutipan dari risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau keputusan yang diambil sesuai dengan ayat 15.6. Pasal 15 Anggaran Dasar ini merupakan salinan atau kutipan yang sah jika ditandatangani oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, atau dikeluarkan oleh notaris yang membuat risalah yang bersangkutan. KORUM, KEPUTUSAN DAN HAK SUARA Pasal 15 1. (1) Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya jika dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah. (2) Jika korum yang dimaksud dalam sub-ayat (1) ayat 15.1. Pasal 15 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua. (3) Jika Rapat kedua diadakan, panggilan harus diberikan paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, termasuk tanggal panggilan dikirimkan dan tanggal Rapat diadakan. (4) Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah Rapat pertama dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama dengan ketentuan korum yang sama untuk Rapat pertama terpenuhi. (5) Apabila korum yang disyaratkan dalam Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan, korum akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Perseroan. (6) Acara rapat kedua harus sama dengan rapat pertama. 2. (1) Pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang sah. (2) Sehubungan dengan ketentuan sub-ayat (1) ayat 15.2. Pasal 15 di atas, para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam pemungutan suara, dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Kuasa harus dibuat dalam bentuk dan dengan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya mengenai bukti berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

246

3.

4.

5.

6.

yang berlaku di Republik Indonesia, dan harus diterima oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Untuk kepentingan sub-ayat (3) ayat 15.2. Pasal 15 Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. (4) Ketua Rapat berhak meminta mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka untuk menghadiri Rapat yang bersangkutan. (1) Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (2) Saham-saham Perseroan yang dipegang oleh Perseroan tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara. (3) Saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh tiap anak perusahaan Perseroan tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara. (4) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. (5) Pemungutan suara mengenai usul yang berkaitan dengan diri orang dilaksanakan dengan surat tertutup dan tidak ditandatangani, dan dalam hal usulan mengenai hal-hal lainnya dilaksanakan secara lisan atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Ketua Rapat yang bersangkutan dan harus disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka kecuali ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar ini, keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham Perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dengan memberikan pernyataan yang ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka. Keputusan yang diambil secara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, setiap keputusan mengenai: (a) pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit atau mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan semua kreditur Perseroan; atau (b) pembelian kembali saham-saham Perseroan oleh Perseroan dan penjualan saham-saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan, yang harus mendapat persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan; harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan keputusan mengenai hal tersebut di atas harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui sedikitnya ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. DIREKSI Pasal 16

1. Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sedikitnya 4 (empat) orang anggota.Susunan Direksi adalah sebagai berikut: a) 1 (satu) orang Direktur Utama; b) 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama; dan c) sedikitnya 2 (dua) orang Direktur. Dalam hal terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi, sampai penggantinya diangkat sesuai dengan ayat 16.10. Pasal 16 Anggaran Dasar ini, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan. 2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa: a) Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama dan sedikitnya 1 (satu) orang Direktur diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia; dan

247

3.

4. 5.

6.

7.

8.

b) Wakil Direktur Utama atau Direktur Utama dan sedikitnya 1 (satu) orang Direktur diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing. c) Direktur Utama dicalonkan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan Wakil Direktur Utama dicalonkan oleh pemegang saham pihak asing (pencalonan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu mengadakan pembahasan diantara para pemegang saham dengan itikad baik). Selanjutnya, pengangkatan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama akan dilakukan secara bergantian dari calon-calon pemegang saham pihak asing dan pihak Indonesia. Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Direksi. Jika tidak ada calon–calon yang diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pengangkatan para anggota Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk mengangkat siapapun juga tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua berikutnya setelah tanggal pengangkatan mereka tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat-ayat 16.5.,16.6.,16.7., dan 16.8. Pasal 16 Anggaran Dasar ini. Seorang anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali atas pencalonan pemegang saham yang semula mencalonkan anggota Direksi tersebut berdasarkan ayat 16.2. Pasal 16 Anggaran Dasar ini. (1) Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sewaktuwaktu bahkan sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya. (2) Setiap keputusan untuk memberhentikan seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1) ayat 16.5. Pasal 16 Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Dengan dikeluarkannya keputusan untuk memberhentikan seorang anggota Direksi sesuai dengan sub-ayat (2) ayat 16.5. Pasal 16 Anggaran Dasar ini, kedudukannya selaku anggota Direksi berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ayat 16.5. Pasal 16 Anggaran Dasar ini atau untuk mengisi lowongan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui jangka waktu lain untuk pemberitahuan. Anggota Direksi tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila salah satu alasan berikut terjadi: 1. anggota Direksi tersebut mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 16.7. Pasal 16 Anggaran Dasar ini; 2. anggota Direksi tersebut dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; 3. anggota Direksi tersebut dilarang untuk menjadi anggota Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

4. anggota Direksi tersebut meninggal dunia; atau 5. anggota Direksi tersebut diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 9. Pembagian tugas diantara para anggota Direksi dan gaji para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari waktu ke waktu, dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. 10. Apabila karena suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi lowongan tersebut.

248

Penggantian seorang anggota Direksi dilakukan dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham yang sama yang telah mengajukan calon untuk jabatan anggota Direksi yang digantikan. 11. Jika karena suatu sebab, terjadi lowongan dalam semua jabatan anggota Direksi, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan untuk mengangkat anggota Direksi baru, dan hingga pengangkatan tersebut, Perseroan untuk sementara waktu diurus oleh Dewan Komisaris. 12. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota Direksi harus memberitahu Direksi secara tertulis (i) mengenai alamat mereka masing-masing sebagai alamat yang dituju untuk pengiriman panggilan dan surat-menyurat lainnya, dan setiap anggota Direksi harus memberitahukan Direksi mengenai setiap perubahan alamat mereka masing-masing; hingga pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Direksi, alamat anggota Direksi yang telah diberitahukan kepada Direksi, atau jika tidak diberikan pemberitahuan, alamat yang diketahui oleh Direksi, harus dipergunakan untuk semua suratmenyurat dan panggilan yang dikirim kepada anggota Direksi tersebut, dan (ii) mengenai kepemilikan sahamnya dan suami/istri serta anak-anaknya dalam Perseroan dan/atau perusahaan lain. 13. Kecuali apabila disetujui oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, semua anggota Direksi dilarang berusaha dalam suatu usaha atau memegang suatu jabatan dalam perusahaan atau perseroan lain dengan usaha serupa di dalam wilayah Republik Indonesia, yang bersaing dengan usaha Perseroan atau yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 17 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik bertanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 3. Kecuali untuk hal-hal yang secara tegas ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia bahwa terdapat persyaratan untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris, Direksi berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sehubungan dengan semua hal, dan dalam setiap peristiwa berhak dan berwenang untuk melakukan untuk dan atas nama Perseroan, semua transaksi mengenai pengurusan Perseroan dan penjualan harta kekayaannya. 4. Persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, baik melalui keputusan rapat Dewan Komisaris, atau melalui keputusan sirkuler, diperlukan oleh Direksi untuk melakukan tindakantindakan sebagai berikut: a. menerima pinjaman dalam: i) kegiatan di luar kegiatan usaha biasa; ii) kegiatan usaha biasa untuk fasilitas kredit berkaitan dengan pinjaman yang baru, yang diperbaharui atau yang diubah dari setiap bank atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham dari waktu kewaktu; dan/atau b. memberi pinjaman dalam: i) kegiatan di luar kegiatan usaha biasa; ii) kegiatan usaha biasa sehubungan dengan jumlah saldo yang terutang dalam jumlah lebih dari Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar Rupiah) untuk setiap pelanggan korporasi dan/atau kelompok usahanya (group); c. membebankan secara hak tanggungan, gadai, menyewakan, menukarkan, atau dengan cara apapun menjual atau memindahkan harta kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai buku tidak melebihi 1/20 (satu per dua puluh) dari nilai harta kekayaan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang diaudit dan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam satu atau lebih transaksi pada tahun buku yang sama; d. memperoleh dan/atau melepaskan harta tetap dalam jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dalam satu transaksi;

249

5.

6.

7.

8. 9.

e. menyetujui penghapusan permanen tagihan dari harta kekayaan Perseroan (termasuk kerugian kredit) dalam jumlah nilai buku lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) tetapi tidak melebihi Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dalam satu tahun buku; f. menyetujui rencana jangka panjang dan rencana tahunan kegiatan usaha (seperti laba rugi dan penanaman modal); g. memutuskan pembagian dividen interim; h. menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan perubahannya; i. menjadi penjamin dari pihak ketiga; dan j. menangani, melakukan atau membela gugatan, tuntutan atau proses peradilan dalam jumlah lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) yang timbul dari kegiatan diluar kegiatan usaha biasa. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, baik melalui keputusan rapat maupun keputusan sirkuler diperlukan oleh Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. menyetujui penanaman modal atau investasi dalam surat berharga yang laku di pasar dalam jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dalam satu transaksi; b. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan; c. menunjuk atau menghentikan penunjukan, dan menetapkan honorarium auditor Perseroan (suatu kantor akuntan publik independen); d. mengubah setiap hak yang mengait pada Saham, menyetujui dan mengubah setiap skema hak opsi untuk karyawan, atau pengeluaran Saham atau efek lainnya, memberikan hak opsi, waran atau hak lainnya untuk membeli Saham atau hak yang dapat dikonversi menjadi Saham; konsolidasi, konversi atau membeli kembali saham, atau melakukan Penawaran Umum Perdana atau suatu penawaran hutang yang dapat dikonversi menjadi saham kepada masyarakat (termasuk apabila Penawaran Umum Perdana tersebut termasuk komponen turunannya dan jumlah Saham yang dapat dijual oleh para pemegang saham pada Penawaran Umum Perdana tersebut). Untuk menghindari keragu-raguan, kecuali apabila disetujui sebaliknya secara tertulis oleh para Pemegang Saham, setiap hak opsi, Saham, waran, efek atau hak-hak lain untuk membeli Saham atau hak-hak pemegang Saham secara pro rata sesuai dengan Anggaran Dasar ini; e. menghapus secara permanen harta kekayaan Perseroan (termasuk kerugian kredit dalam jumlah nilai buku lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dalam satu tahun buku. a. Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama; atau b. Setiap 2 (dua) orang Direktur, 1 (satu) yang dicalonkan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan 1 (satu) yang dicalonkan oleh pemegang saham pihak asing; berwenang untuk mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Jika Direksi atas nama Perseroan bermaksud untuk menjual atau secara lain mengalihkan hak atau membebankan sebagai jaminan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku yang mempunyai nilai buku lebih dari 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari nilai harta kekayaan Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan yang disahkan dengan semestinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, maka Direksi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan atau dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan harus disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Direksi berhak menunjuk 1 (satu) orang atau lebih sebagai kuasanya dan untuk maksud tersebut Direksi harus mengeluarkan kuasa tertulis yang merinci kewenangan serta kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa yang bersangkutan berdasarkan kuasa tersebut. Dalam hal kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai pertentangan kepentingan dengan Perseroan, dan jika kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan semua anggota Direksi, maka Perseoran akan diwakili oleh Dewan Komisaris.

250

RAPAT DIREKSI Pasal 18 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu sebagaimana dan bilamana dianggap perlu oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau atas permintaan tertulis dari 2 (dua) orang anggota Direksi atau oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. 2. (1) Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan ayat 17.6. Pasal 17 Anggaran Dasar ini. (2) Panggilan tertulis Rapat Direksi harus dikirimkan secara langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang layak atau dikirimkan dengan surat tercatat, surat elektronik (e-mail) atau dengan faksimili, (apabila dikirimkan dengan surat elektronik (e-mail) atau dengan faksimili, penegasan tertulis harus dikirim secepatnya) paling sedikit 5 (lima) Hari Kerja sebelum Rapat diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat, jangka waktu panggilan tersebut dapat dipersingkat menjadi 3 (tiga) Hari, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat. (3) Panggilan tersebut harus menyebutkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. (4) Tanpa mengurangi ketentuan sub-ayat (2) ayat 18.2. Pasal 18 Anggaran Dasar ini, apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan. 3. Jika Direksi tidak memanggil Rapat Direksi pada tanggal tersebut dalam permintaan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut, maka para anggota Dewan Komisaris berhak untuk menyelenggarakan Rapat Direksi dengan mengirimkan panggilan kepada semua anggota Direksi. 4. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan, dan jika semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili oleh kuasanya, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun sebagaimana ditentukan oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud di atas dapat diselenggarakan juga melalui video konferensi (video conference) atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. 5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, ketidakhadiran mana pada Rapat pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir, ketidakhadiran mana pada Rapat pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat. 6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa yang sah. 7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari separuh dari jumlah anggota Direksi, terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang wakil dari masing-masing pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing hadir dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut. Apabila dalam suatu Rapat korum tidak terpenuhi, Rapat akan ditunda. Rapat kedua akan diselenggarakan paling cepat 2 (dua) Hari Kerja dan selambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal Rapat Direksi yang pertama. Apabila Rapat kedua akan diselenggarakan, panggilan harus diberikan sedikitnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Rapat kedua, termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat kedua. Untuk kepentingan Pasal 18 Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah. 8. (1) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sebagian besar anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang telah memenuhi korum dengan ketentuan bahwa suara tersebut terdiri dari sedikitnya 1 (satu) suara masing-masing dari Direktur yang berasal dari calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing.

251

Dalam hal hasil pemungutan suara dalam Rapat Direksi berimbang, maka hal tersebut akan diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. (3) Pemungutan suara berkenaan dengan diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, pemungutan suara berkenaan dengan hal-hal lain dilakukan secara lisan atau dengan mengacungkan tangan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan cara lain tanpa keberatan dari mereka yang hadir. (4) Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi. 9. (1) Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seseorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat dan dikirimkan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila ada anggota Direksi yang tidak berkenan untuk menandatangani risalah Rapat, maka anggota yang bersangkutan harus menyatakan alasannya didalam satu surat tertulis yang akan dilampirkan dalam risalah Rapat. Dalam hal terdapat perselisihan berkaitan dengan hal-hal yang termuat dalam risalah tersebut, hal-hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi. (2) Jika risalah dibuat oleh seorang Notaris, tanda tangan para anggota Direksi tersebut tidak disyaratkan. (3) Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan ayat 18.10. Pasal 18 Anggaran Dasar ini merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris, para pemegang saham dan pihak lain tentang segala sesuatu yang terjadi dan keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut. 10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dan telah menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH Pasal 19 1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang anggota dan tidak lebih dari 3 (tiga) orang anggota. Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: (a) 1 (satu) orang Komisaris Utama; (b) 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama; dan (c) 1 (satu) Komisaris Independen (apabila disyaratkan). Dalam hal terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang tersisa sampai diangkatnya seorang pengganti sesuai dengan ayat 19.9 Pasal 19 Anggaran Dasar ini, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan. 2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa: (a) Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing, dan jika Komisaris Utama diangkat oleh pemegang saham pihak asing, maka Wakil Komisaris Utama diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia, demikian sebaliknya dengan memperhatikan ketentuan sub d dibawah ini; (b) Wakil Komisaris Utama atau Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris diangkat dari calon–calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia; (c) Komisaris Independen diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing; (d) Untuk pertama kalinya, Komisaris Utama dicalonkan oleh pemegang saham pihak asing dan Wakil Komisaris Utama dicalonkan oleh pemegang saham pihak Indonesia. Selanjutnya, penunjukan Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama akan dilakukan secara bergantian antara pemegang saham pihak asing dan pemegang saham pihak Indonesia.

252

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10.

Pencalonan demikian mengikat Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris. Jika tidak ada calon–calon yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pengangkatan para anggota Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan berhak untuk mengangkat siapapun juga tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan. Tanpa mengurangi ketentuan ayat-ayat 19.4., 19.5., 19.6., dan 19.7. Pasal 19 Anggaran Dasar ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kedua berikutnya, dan setelah berakhirnya masa jabatan mereka, mereka dapat segera diangkat kembali. (1) Setiap anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setiap waktu bahkan sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya. (2) Setiap keputusan untuk memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut dalam sub–ayat (1) ayat 19.4. Pasal 19 Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (3) Dengan dikeluarkannya keputusan untuk memberhentikan seorang anggota Dewan Komisaris sesuai dengan sub–ayat (2) ayat 19.4. Pasal 19 Anggaran Dasar ini, kedudukannya selaku anggota Dewan Komisaris berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya berdasarkan ayat 19.4. Pasal 19 Anggaran Dasar ini atau untuk mengisi lowongan, sesuai dengan Anggaran Dasar ini. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut, adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Anggota Dewan Komisaris tersebut hanya akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika pengunduran dirinya diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila salah satu alasan berikut terjadi: (a) anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 19.6. Pasal 19 Anggaran Dasar ini; (b) anggota Dewan Komisaris tersebut dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; (c) anggota Dewan Komisaris tersebut dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku di Republik Indonesia; (d) Anggota Dewan Komisaris tersebut meninggal dunia; atau (e) Anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima honorarium sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila karena suatu sebab jabatan seorang anggota Dewan Komisaris menjadi lowong, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi lowongan tersebut. Penggantian seorang anggota Dewan Komisaris dilakukan dari calon–calon yang diajukan oleh pemegang saham yang sama yang telah mengajukan calon–calon untuk jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing–masing, setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi (i) mengenai alamat mereka masing–masing untuk tujuan pengiriman panggilan dan surat–menyurat lainnya, dan setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan Direksi mengenai perubahan alamat mereka masing–masing hingga pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Direksi, alamat anggota Dewan Komisaris yang telah diberitahukan kepada Direksi, atau jika tidak diberikan pemberitahuan, alamat yang diketahui oleh Direksi, harus dipergunakan untuk semua surat–menyurat dan panggilan yang dikirim kepada anggota Dewan Komisaris tersebut, dan (ii) kepemilikan saham mereka dan suami/isteri dan anak– anaknya dalam Perseroan dan/atau perusahaan lain.

253

11. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota. Susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: a. 1 (satu) orang ketua; dan b. Sedikitnya 1 (satu) orang anggota; yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. 12. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Unit Usaha Syariah pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 20 1. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi, melakukan pekerjaan lain sebagaimana akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta melakukan hal– hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. 2. Tanpa mengurangi hal-hal yang diatur ayat 20.1. Pasal 20 Anggaran Dasar ini, Dewan Komisaris berwenang untuk memberi tanggapan terhadap laporan keuangan bulanan, kuartalan dan tahunan yang disiapkan oleh Direksi melalui keputusan Rapat Dewan Komisaris. 3. Anggota Komisaris, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berhak, selama jam kantor Perseroan, untuk memasuki bangunan, kantor dan pekarangan yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dalam rangka menjalankan tugas mereka, dan anggota Dewan Komisaris tersebut juga berhak, selama jam kerja Perseroan, untuk memeriksa catatan dan dokumen dan kekayaan Perseroan, dalam rangka menjalankan tugas mereka. 4. Anggota Direksi harus memberikan semua informasi berkenaan dengan Perseroan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugas mereka. 5. Sewaktu–waktu Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara (para) anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan pemberhentian sementara tersebut. 6. (1) Setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang harus diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut dan Rapat tersebut harus memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tersebut, diberhentikan atau dikembalikan pada kedudukannya, setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tersebut dan setelah ia (mereka) diberi cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan–tuduhan atas dirinya (mereka). (2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama keduanya tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut dan dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dipimpin oleh seorang yang dipilih dari dan oleh para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam Rapat tersebut. (3) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak pihak lain, Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Jika Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama keduanya tidak hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dipimpin oleh seorang yang dipilih dari dan oleh para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. (4) Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam sub– ayat (1) dan (2) ayat 20.6. Pasal 20 Anggaran Dasar ini harus memuat alasan pemberhentian sementara dan harus dikirim kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota (–anggota) Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.

254

7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya batal. 8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan sementara atau jika karena sebab apa pun tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris harus mengurus Perseroan untuk sementara waktu. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kewenangan kepada 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan. 9. Jika hanya ada 1 (satu) orang Komisaris, maka semua tugas dan wewenang yang diberikan kepada Dewan Komisaris harus dianggap telah diberikan kepada Komisaris tunggal tersebut. RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 21 1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu sebagaimana dan bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama, atau atas permintaan tertulis dari seluruh anggota Direksi atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. (1) Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama; 2) Panggilan tertulis Rapat Dewan Komisaris harus dikirimkan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang layak atau dikirim dengan surat tercatat, surat elektonik (e-mail) atau dengan faksimili (apabila dikirim dengan surat elektonik (e-mail) atau faksimili, penegasan tertulis harus dikirim secepatnya) paling sedikit 5 (lima) Hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dengan ketentuan jika dalam keadaan darurat, panggilan tersebut dapat dipersingkat menjadi 3 (tiga) Hari, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat. 3. Jika Komisaris Utama tidak memanggil Rapat Dewan Komisaris pada tanggal yang disebut dalam permintaan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal permintaan tersebut diterima, maka para anggota Direksi atau pemegang saham berhak untuk memanggil Rapat Dewan Komisaris dengan mengirimkan panggilan kepada semua anggota Dewan Komisaris. 4. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan, dan jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat dapat diadakan di tempat manapun sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas dapat diselenggarakan juga melalui video konferensi (video conference) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua perserta Rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. 5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, ketidakhadiran mana pada Rapat pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama keduanya tidak hadir, ketidakhadiran mana pada Rapat pertama tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat. 6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa yang sah. 7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari separuh dari jumlah anggota Direksi yang terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang wakil dari masing-masing pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing hadir dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut. Apabila pada tiap Rapat korum tidak terpenuhi, Rapat akan ditunda. Rapat kedua akan diselenggarakan paling cepat 5 (lima) Hari Kerja dan selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Rapat Dewan Komisaris pertama. Apabila Rapat kedua akan diselenggarakan, panggilan harus diberikan sedikitnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Rapat kedua, termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat kedua. Untuk kepentingan Pasal 21 Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan Hari kerja adalah Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional sebagaimana ditetapkan pemerintah.

255

8. (1) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sebagian besar anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat yang telah memenuhi korum dengan ketentuan bahwa suara terdiri dari sedikitnya 1 (satu) suara dari masing-masing komisaris yang berasal dari calon yang diajukan oleh pemegang saham pihak Indonesia dan pemegang saham pihak asing. 9. (1) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. (2) Pemungutan suara berkenaan dengan diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan pemungutan suara berkenaan dengan hal–hal lain dilakukan secara lisan atau dengan mengacungkan tangan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari mereka yang hadir. (3) Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 10. (1) Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seseorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dan dikirmkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Apabila ada anggota Dewan Komisaris yang tidak berkenan untuk menandatangi risalah Rapat, maka anggota yang bersangkutan harus menyatakan alasannya di dalam suatu surat tertulis yang akan dilampirkan dalam Risalah Rapat. Jika terdapat perselisihan mengenai hal-hal yang termaktub dalam risalah tersebut, hal-hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris. (2) Jika risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang notaris, tanda tangan para anggota Komisaris tersebut tidak disyaratkan. (3) Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan ayat 21.10. Pasal 21 Anggaran Dasar ini merupakan bukti sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris, semua anggota Direksi, para pemegang saham dan pihak lain tentang segala sesuatu yang terjadi dan keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. 11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis terlebih dahulu mengenai usul yang bersangkutan, dan semua anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU & LAPORAN TAHUNAN Pasal 22 1. (1) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. (2) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember pada tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 2. (1) Dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (b) ayat 11.2. Pasal 11 Anggaran Dasar ini. (2) Laporan tahunan sedikitnya harus memuat: a. laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru berlalu dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan dan penjelasan atas dokumen tersebut; b. neraca konsolidasian dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca masing-masing perseroan yang bersangkutan (jika ada);

256

c.

laporan mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha Perseroan dan hasil yang telah dicapai; d. kegiatan utama Perseroan dan setiap perubahan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan; e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang bersangkutan yang mempengaruhi pelaksanaan usaha Perseroan; f. nama-nama para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan g. honorarium serta tunjangan lain untuk para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (1) ayat 22.2. Pasal 22 Anggaran Dasar ini harus ditandatangani atau disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris. (4) Jika ada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani atau menyetujui laporan tersebut, maka alasannya harus diberikan secara tertulis. (5) Salinan laporan tahunan tersebut harus dikirimkan kepada semua pemegang saham dan harus diterima oleh para pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 13.2 Pasal 13 Anggaran Dasar ini. 3. Buku dan catatan perhitungan keuangan Perseroan, atas permintaan yang wajar, harus sudah disediakan agar dapat diperiksa oleh setiap pemegang saham pada jam kerja biasa Perseroan. 4. Jangka waktu penunjukan (para) auditor berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pertama setelah penunjukannya (penunjukan mereka), dengan ketentuan bahwa auditor yang jangka waktu penunjukannya telah berakhir tersebut dapat ditunjuk kembali. 5. Auditor, dalam waktu-waktu yang wajar, diperbolehkan untuk memeriksa buku perhitungan dan laporan keuangan Perseroan dan dapat berdiskusi serta memperoleh informasi dari para anggota Direksi, para manajer atau para karyawan Perseroan berkenaan dengan buku dan laporan tersebut PENGGUNAAN LABA Pasal 23 1. Laba bersih yang ditahan Perseroan dalam satu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, harus digunakan sebagaimana ditentukan oleh Rapat tersebut atas usulan dari Rapat Direksi. Dalam usul mana dapat dinyatakan bagian laba bersih yang belum dibagikan itu yang akan disisihkan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 Anggaran Dasar ini. 2. Penggunaan keuntungan harus dibayar berdasarkan pada dan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang keputusannya juga harus menetapkan waktu dan cara pembayaran dividen. 3. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada badan hukum yang namanya tercatat atas saham yang terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan persetujuan atas pembagian dividen tersebut. Direksi akan memberitahu pemegang saham mengenai waktu pembayaran. 4. Setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, Direksi dapat membagikan dividen interim, jika pembagian tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil daripada jumlah modal disetor ditambah cadangan wajib, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini. 5. Dalam hal perhitungan laba-rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan atau cadangan lain atau dengan keuntungan tahun-tahun buku sebelumnya, kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba-rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba-rugi belum tertutup semuanya, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

257

6. Dividen yang tidak diambil oleh setiap pemegang saham setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dividen tersebut dapat dibayarkan, harus dimasukkan sebagai dana cadangan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut. Dividen tersebut harus dibayar sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi. PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 24 1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan atas usulan dari Direksi. 2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan harus dilakukan sampai dana cadangan terkumpul paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan Perseroan. 3. Dana cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana disebutkan dalam ayat 24.2. Pasal 24 Anggaran Dasar ini hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. 4. Dalam hal jumlah dana cadangan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal yang dikeluarkan Perseroan, dana cadangan yang melebihi jumlah tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Dengan mengindahkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi harus mengelola dana cadangan dan mengusahakan agar dana cadangan tersebut menghasilkan laba dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 6. Setiap keuntungan yang diperoleh dari dana cadangan tersebut harus dibukukan dalam neraca laba rugi Perseroan. PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 25 1. Setiap pengubahan pada Anggaran Dasar ini, yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, tempat kedudukan, peningkatan atau pengurangan modal dasar Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikitnya ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. 2. Apabila korum Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 25.1. Pasal 25 Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan paling cepat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal Rapat pertama (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kerja setelah tanggal Rapat pertama (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat) untuk membahas acara yang sama yang seharusnya dibicarakan dalam Rapat pertama di tempat yang sama, dengan syarat dan korum yang sama, kecuali (i) jangka waktu panggilan dikurangi menjadi paling sedikit 7 (tujuh) Hari Kerja, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat, dan (ii) setiap keputusan Rapat kedua tersebut harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Untuk kepentingan ayat 25.2. Pasal 25 Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. 3. Setiap pengurangan modal Perseroan harus dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan ayat 25.1. Pasal 25 Anggaran Dasar ini, dengan ketentuan bahwa Direksi harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada semua kreditur mengenai keputusan tersebut dan harus mengumumkan hal tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Rapat. 4. Setiap keputusan mengenai pengubahan Anggaran Dasar ini wajib disetujui oleh, atau wajib dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

258

PENGGABUNGAN, PELEBURAN PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN Pasal 26 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, setiap penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan setiap keputusan sehubungan dengan hal-hal tersebut harus diambil jika disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. 2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua berhak mengambil keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Direksi wajib mengumumkan setiap rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan untuk membicarakan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 27 1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, dan keputusan mengenai hal tersebut di atas harus diambil jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. 2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau karena Perseroan dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh satu atau lebih likuidator. 3. (1) Direksi bertindak sebagai likuidator, jika keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau ketetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 27.2. Pasal 27 Anggaran Dasar ini di atas tidak menunjuk likuidator. (2) Peraturan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, kewenangan, kewajiban, tanggung jawab dan pengawasan terhadap Direksi berlaku juga bagi likuidator. (3) Honorarium likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau ditetapkan oleh Pengadilan. 4. Likuidator wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan: 1. Mendaftarkan pembubaran Perseroan, serta nama dan alamat likuidator dalam Daftar Perusahaan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 2. Mengajukan permohonan untuk mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam Berita Negara Republik Indonesia; 3. Mengumumkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan 4. Melaporkan pembubaran Perseroan serta nama dan alamat likuidator kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. (1) Likuidator harus bertanggung-jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham atas likuidasi yang dilakukannya. (2) Sisa bersih kekayaan setelah likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, dan setiap pemegang saham berhak untuk menerima bagian sebanding dengan nilai nominal saham-saham yang dimilikinya yang telah disetor penuh. (3) Likuidator harus mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

259

6. Pasal-pasal pada Anggaran Dasar ini sebagaimana termaktub dalam akta ini atau pengubahan selanjutnya, tetap berlaku sampai tanggal atau pertanggungjawaban terhadap likuidasi disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan para pemegang saham yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar ini, dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para likuidator atau Direksi yang melaksanakan likuidasi. KETENTUAN LAINNYA Pasal 28 1. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini, (a) Semua pemegang saham Perseroan dianggap telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di alamat mereka masing-masing sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; dan (b) Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dianggap telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di alamat mereka masing-masing sebagaimana diberikan oleh mereka masing-masing kepada Direksi sesuai dengan ayat 16.12. Pasal 16 dan ayat 19.10. Pasal 19 Anggaran Dasar ini. 2. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

260

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 1.

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 2.

PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. 3.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,(lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 4.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 5.

MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. 6.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. 7.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 8.

PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal 30 Mei 2016. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Sesuai POJK 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

261

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. IX.A.2. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 9.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2016 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini: Bank DBS Indonesia No. Rekening: 332.003.4016 Cabang Jakarta Mega Kuningan Atas Nama: PT DBS Vickers Securities Indonesia

Bank Permata No. Rekening: 0701528093 Cabang Sudirman Jakarta Atas Nama: PT Indo Premier Securities

Bank Permata Syariah No. Rekening: 00971134003 Cabang Arteri Pondok Indah Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Bank Permata No. Rekening: 04001763984 Cabang Sudirman Atas Nama: PT Trimegah Securities Tbk.

biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sehubungan dengan pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi. 11. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

262

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi yaitu tanggal 1 Juni 2016. b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening yaitu Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek. c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening. d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi. e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat. g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. 12. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: a) Terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: i.

Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut; ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2. b) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya; b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

263

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.4.b) i Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir a) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 16.4.a)i Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; 3) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir c Pasal 16.5 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud. Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga sesuai dengan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Dalam hal Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir dengan sendirinya yang disebabkan karena terjadinya keadaan sebagaimana disebutkan dalam butir a) di atas dan 16.1.c Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yaitu Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penyerahan Obligasi dan pencatatan Obligasi tidak dilakukan dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek berdasarkan peraturan Bursa Efek, dalam hal: i.

Jika uang pemesanan Obligasi sudah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi, maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, dengan demikian Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawabnya; ii. Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesaman tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar denda kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian. iii. Jumlah yang harus dibayar dan denda tersebut harus dibayar sekaligus secara penuh atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan memberitahukan kepada KSEI dan KSEI mengembalikan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Perseroan sesuai dengan jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan Perseroan.

264

iv. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar Bunga Obligasi dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. v. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 13. LAIN-LAIN Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

265

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "BRI") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, No. 28 tanggal 10 Maret 2016 juncto addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 10 tanggal 7 April 2016 dan juncto addendum II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 No. 26 tanggal 11 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan”). BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan (Perseroan). BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B. 379 – DIS/TCS/03/2016 tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. 1. UMUM Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia (“BRI”). BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992.

266

Anggaran Dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat di Akta No. 38 tanggal 24 November 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BRI No. AHU-AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. 2. PERMODALAN WALI AMANAT Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia No. 38 tertanggal 24 November 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah ditetapkan Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia terkait dengan Pemecahan Nominal Saham. Atas hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BRI yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per 31 Juni 2015, maka komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI menjadi sebagai berikut : JumlahLembar Saham

Keterangan Modal Dasar - Saham Seri A Dwiwarna - Saham Biasa Seri B Jumlah Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia Saham Seri A Dwiwarna Saham Biasa Seri B Publik (masing-masing di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh SahamDalamPortepel

Nilai Nominal Per Lembar Saham (Jumlah Penuh)

Jumlah Nilai Saham (Nilai Penuh)

Persentase Kepemilikan Saham

1 59.999.999.999 60.000.000.000

250 250 250

250 14.999.999.999.750 15.000.000.000.000

0,00% 100,00% 100,00%

1 13.999.999.999 10.669.162.000

250 250 250

250 3.499.999.999.750 2.667.290.500.000

0,00% 56,75% 43,25%

24.669.162.000 35.330.838.000

250

6.167.290.500.000 8.832.709.500.000

100,00%

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN Pada saat Prospektusini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No. 02 tanggal 1 April 2015 jo. No. 13 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen Wakil Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris

: Mustafa Abubakar : Gatot Trihargo : Fuad Rahmany : Ahmad Fuad : Adhyaksa Dault : Sony Keraf : Vincentius Sonny Loho : Jeffry W. Wurangian

267

Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: Asmawi Syam : Sunarso : Gatot Mardiwasisto : A. Toni Soetirto : Randi Anto : Susy Liestiowaty : Zulhelfi Abidin : Donsuwan Simatupang : Haru Koesmahargyo : Mohammad Irfan : Kuswiyoto

4. KEGIATAN USAHA Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada Anak Perusahaan sebagai berikut: Nama Perusahaan PT Bank BRI Syariah PT Bank Agroniaga BRIngin Remittance Company, Ltd PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera

Bidang Usaha Perbankan Perbankan Lembaga Keuangan Bukan Bank Perusahaan Asuransi

Prosentase Kepemilikan 99,9% 86,426% 100% 91,001%

Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (Trustee), Agen Pembayaran (Paying Agent), Agen Jaminan (Security Agent), Sinking Fund Agent dan Jasa Kustodian. 1) Jasa Wali Amanat (Trustee) Obligasi yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI posisi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: a. Telecommunication - Obligasi Indosat V Tahun 2007 - Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 - Obligasi Indosat VI Tahun 2008 - Obligasi Indosat VII Tahun 2009 - Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 - Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 - Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 - Obligasi Tower Bersama Infrastructure Group Berkelanjutan I Tahap 1 2013 - Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 - Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 - Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 b. -

Financial Company Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014

268

-

Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015 Obligasi XII ASF Tahun 2011 Medium Term Notes III ASF Tahun 2015 Medium Term Notes I Buana Finance Tahun 2013 Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015 Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 MTN II MFIN Tahun 2014 Obligasi I PNM Tahun 2012 MTN SAN F III Tahun 2012 MTN SAN F IV Tahun 2013 MTN SANF V Tahun 2013 MTN SANF VI Tahun 2014 MTN SANF VII Tahun 2015 Obligasi SAN F II Tahun 2012 Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Obligasi SANF Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap I 2011 Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014 Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi SMF-BTN Tahun 2015 Obligasi TAF III Tahun 2013 Obligasi TAF Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Obligasi TAF Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Obligasi TAF Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015

c. -

Infrastructure Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005

d. -

Property & Construction Obligasi I APLN Tahun 2011 Obligasi II APLN Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015 MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015

e. -

Food & Beverage Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011 MTN Forisa Nusapersada II Tahun 2012 Obligasi SAT Berkelanjutan I Tahap I 2014 Obligasi SAT Berkelanjutan I Tahap II 2015

f. -

Shipping Obligasi APOL II Tahun 2008 MTN Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008

g. Entertainment - Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012

269

h. Transportation - Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 i. -

Bank MTN I ICBC 2014 Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015 Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015 dan Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015

2) Jasa Agen Pembayaran (Paying Agent) Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Pembayaran BRI saat ini sebagai berikut: Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 3) Jasa Agen Jaminan (Security Agent) Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan Obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI saat ini sebagai berikut: -

Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012 MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015 Obligasi XII ASF Tahun 2011 Seri D Medium Term Notes III ASF Tahun 2015 Medium Term Notes I Buana Finance Tahun 2013 Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015 Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 MTN II MFIN Tahun 2014 MTN SAN F III Tahun 2012 MTN SAN F IV Tahun 2013 MTN SAN F IV Tahun 2013 MTN SANF V Tahun 2013 MTN SANF VI Tahun 2014 MTN SANF VII Tahun 2015 Obligasi SAN F II Tahun 2012 Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 Obligasi SANF Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap 1 2011 Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012

270

-

Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014 Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi SMF-BTN Tahun 2015 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015 Obligasi TAF III Tahun 2013 Obligasi TAF Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Obligasi TAF Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2015 Obligasi TAF Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Obligasi I APLN Tahun 2011 Obligasi II APLN Tahun 2012 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015 Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 MY Bond of Tuban Petro MTN APP I Tahun 2015

4) Produk dan Jasa Lainnya Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain: a. Jasa Trust & Corporate Services lainnya: - Jasa Agen Sinking Fund - Jasa Agen Escrow - Jasa Agen Konversi - Jasa Arranger Sindikasi b. Custodian Services c. Cash Management d. DPLK BRI 5. KANTOR CABANG BRI Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2015, BRI telah memiliki kantor yang terdiri 1 (satu) kantor pusat, 19 kantor wilayah, 18 kantor inspeksi, 465 kantor cabang, 598 kantor cabang pembantu, 982 kantor kas, 1 kantor cabang khusus, 5.331 BRI unit, 3.141 Teras BRI, 401 Teras keliling BRI, 2 kantor cabang luar negeri di Cayman Islands dan Singapura, 2 kantor perwakilan di New York dan Hongkong, dan 4 entitas anak yaitu PT Bank BRI Syariah, PT BRI Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hongkong dan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. 6. PERIZINAN BRI a. b. c. d. e.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta Surat Tanda Terdaftar dari BAPEPAM dan LK No. 08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Proponsi DKI Jakarta Nomor 09.05.1.65.37895 tanggal 7 Maret 2011, masa berlaku ijin usaha s.d 11 Februari 2016

271

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. 8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN, DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT Berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. VI.C.4 tentang Penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan; b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sabab sebagai berikut: Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut; Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal; Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan; Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang; Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya; Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau peraturan perundangundangan Pasar Modal; Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. VI.C.3; atau Atas permintaan Pemegang Obligasi. c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat: - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan; - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi; - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru 9. LAPORAN KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA Berikut ini adalah kutipan dari Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk NERACA KONSOLIDASIAN Uraian Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember

2015 878.426.312 765.299.133 113.127.179 878.426.312

272

2014 801.984.190 704.278.356 97.705.834 801.984.190

2013 626.100.633 546.526.327 79.574.306 626.100.633

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk LABA RUGI (dalam jutaan Rupiah)

Uraian

31 Desember

Laba (Rugi) Operasional Penghasilan Non Operasional Bersih Laba (Rugi) Sebelum Pajak Beban Pajak Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih

2015 30.512.907 1.981.111 32.494.018 (7.083.230) 25.410.788

2014 28.306.916 2.497.196 30.804.112 (6.577.511) 24.226.601

2013 26.120.921 1.789.145 27.910.066 6.555.736 21.354.330

RASIO-RASIO PENTING (dalam %)

Uraian

31 Desember

2015 CAR ROA ROE NIM NPL (kotor) Loan to Deposit Ratio

2014 20.59 4.19 29.89 8.13 2.02 86.88

Alamat Wali Amanat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services Gedung BRI II lt.30 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210 Telp: (021) 2500124, 5758144 Fax: (021) 5752444, 2510316

273

2013 18.31 4.73 31.19 8.51 1.69 81.68

16.99 5.03 34.11 8.55 1.55 88.54

XXI. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 30 tanggal 10 Maret 2016, yang aslinya dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta juncto addendum I Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 29 tanggal 11 Mei 2016. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut: PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 – Indonesia Telepon: (021) 5299-1099 Faksimili: (021) 5299-1199

274

XXII. PROSPEKTUS OBLIGASI

DAN

FORMULIR

PEMESANAN

PEMBELIAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI PT DBS Vickers Securities Indonesia DBS Bank Tower nd Ciputra World 1, Floor 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telepon: (021) 3003 4900 / 29886900 Faksimili: (021) 30034944 / 29886944 PT Indo Premier Securities Wisma GKBI 7/F Suite 718 Jl. Jendral Sudirman No. 28 Jakarta 10210 – Indonesia Telepon: (021) 5793 1168 Faksimili: (021) 5793 1167 PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri Lt. 28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190 – Indonesia Telepon: (021) 5263445 Faksimili: (021) 5263507 PT Trimegah Securities Tbk Gedung Artha Graha Lantai 18 Jl.Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, 12190 - Indonesia Tel. (021) 2924 9088 Fax (021) 2924 9168

275

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

276