J. Sains & Teknologi, Agustus 2016, Vol.16 No.2 : 191 – 196
ISSN 1411-4674
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI KABUPATEN GORONTALO UTARA Policy Implementation Of Industrial Plantation Forest In North Gorontalo Regency Iin Suryani Priyono1, Yusran Yusuf2, Irwan Bempah3 1
Program Studi Sistem-Sistem Pertanian, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar 2 Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar 3 Fakultas Kehutanan Universitas Gorontalo, Gorontalo (E-mail:
[email protected])
ABSTRAK Pembangunan hutan tanaman industri di kabupaten Gorontalo saat ini belum berjalan dengan optimal sesuai dengan rencana karya . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan hutan tanaman industry (HTI) dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung implementasinya di kabupaten Gorontalo Utara.Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara, PT. Gorontalo Citra Lestari dan PT. Gema Nusantara Jaya, pada bulan Oktober sampai Desember 2015. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan survey. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Hutan Tanaman Industri di kabupaten Gorontalo Utara dari aspek penataan batas telah terealisasi sepanjang 389,26 Km atau atau 87%, aspek penanaman terealisasi seluas 10,196.10 ha, aspek penatausahaan hasil hutan telah terealisasi sesuai target dan aspek pengawasan dan pengendalian belum berjalan optimal sesuai perencanaan. Faktor pendukung pembangunan HTI di Kabupaten Gorontalo Utara adalah adanya sinergi antara instansi pemerintah dalam kegiatan tata batas dan penatausahaan hasil hutan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman HTI khususnya dalam kegiatan tumpang sari, faktor penghambat implementasi HTI di Kabupaten Gorontalo Utara adalah perambahan kawasan, konflik lahan dengan masyarakat setempat dan persepsi negatif masyarakat terhadap HTI. Kata Kunci: implementasi kebijakan, hutan tanaman industri, gorontalo utara
ABSTRACT The govermen industrial forest in regency gorontalo not yet walk with not good and optimal .The aim of the research was the analyze the policy implementation of the development of industrial plantation forest and the factors inhibiting and supporting its implementation in north Gorontalo Regency. The research was conducted in the Departemen of Forestry, Energy and Mineral Resources of Gorontalo Province, the Departement of Forestry, Mining, and Energy of North Gorontalo, PT. Gorontalo Citra Lestari, and PT. Gema Nusantara Jaya from October to December 2015 using qualitatitve approach. The data were obtained through interview and survey and analyzed using content analysis and descriptive analysis. The result of the research indicate that the policy implementation of industrial plantation forest in North Gorontalo Regency viewed from boundary demarcation has been realized along 389.26 km or 87%. Culitivation aspect has been realized 10.196.10 ha. The Management of forest product has been realized accordance with the target, while monitoring and control do not run optimally in line with planning. The factors supporting the industrial plantation forest in North Gorontalo Regency are the synergy betwent government institution of boundary demarcation and the management of the results of forest products and
191
Iin Suryani Priyono
ISSN 1411-4674
community involvement in the activity of the plantation of industrial plantation forest especially in intercropping activity, while inhibiting factors are the encroachment of the region, conflict with the community in that region, and community’s negative perception of industrial plantation forest. Keywords: policy implementation, industrial plantation forest, north gorontalo
setempat berada dalam kawasan hutan, yang seharusnya tidak ada klaim lahan didalamnya. Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa sebagian besar lahan/areal hutan tanaman industri telah dikuasai oleh masyarakat (Iskandar dkk., 2013) Berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan Nomor SK. 325/MenhutII/2010, tanggal 25 Mei 2010, luas kawasan hutan provinsi Gorontalo adalah 824.668 Ha atau 63,65 % dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. (statistik Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2013). Sedangkan kawasan hutan Kabupaten Gorontalo Utara seluas 111.037, 25 Ha atau 64, 72% dari luas wilayah Kabupaten Gorontalo utara. Dari total luasan kawasan hutan tersebut sekitar 86.797, 15 Ha atau 78 % merupakan kawasan hutan produksi yang tidak dikelola secara intensif. Hal ini mengakibatkan tingkat kerusakan hutan semakin meningkat dan tidak terkendali. Pembangunan Hutan Tanaman Industri dikabupaten Gorontalo Utara saat ini belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan Rencana Karya Tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya implementasi kebijakan pembangunan hutan tanaman industri dikabupaten Gorontalo utara adalah :1). Perambahan kawasan hutan. 2). Konflik lahan dengan masyarakat setempat. 3). Maraknya ileggal loging. Bertitik tolak dari fenomena tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan hutan tanaman industri (Dinas Kehutan Dan ESDM, 2015).
PENDAHULUAN Pembangunan kehutanan pada era 2009 – 2014 diarahkan dengan memberikan prioritas utama pada kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan, dengan tetap melaksanakan aktivitas kehutanan lainnya. Kementerian Kehutanan mengupayakan cara untuk meningkatkan produktifitas hutan antara lain dengan membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Konsep pembangunan HTI dilatarbelakangi oleh beberapa factor antara lain untuk komitmen menjadi salah satu negara industri kehutanan utama di dunia yang didukung oleh kemampuan penyediaan bahan baku secara lestari (Akib, 2008) Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan (Yusran, 2010). Namun pembangunan HTI tidak semata-mata ditujukan untuk mendukung industri hasil hutan, melainkan sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, melestarikan lingkungan melalui konservasi hutan, serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Kegiatan pembangunan HTI menggunakan jenis - jenis tanaman yang sesuai dengan spesifikasi industri kehutanan, antara lain jenis-jenis yang adaptif terhadap lingkungan hutan alam tropis dengan karakteristik daur pendek. Hutan Tanaman industri merupakan program pemerintah untuk untuk mendukung industri hasil hutan, meningkatkan produktivitas lahan, melestarikan lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat 192
implementasi kebijakan, hutan tanaman industri, gorontalo utara
ISSN 1411-4674
hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis. Karena dalam penelitian ini penulis tidak membuat hipotesis. Disamping melakukan analisis, hasil penelitian akan diterjemahkan, dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasisituasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Menurut Harbani (2012), teknik analisis data dengan mengunakan metode analisis isi (content analysis) merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menganilisis dokumen tertulis seperti perundangan, peraturan-peraturan dan bentuk-bentuk naskah tertulis lainnya. Kemudian hasil dari analisis isi dijelaskan menggunakan analisis narasi yaitu dengan menceritakan kejadian tertentu yang didalamnya terdapat pengetahuan dan pengertian yang sudah tertanam (Bempah, 2014).
BAHAN DAN METODE Lokasi dan Rancangan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara, PT. Gorontalo Citra Lestari dan PT. Gema Nusantara Jaya, dari bulan Oktober sampai Desember 2015. Metode Penelitian Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2012), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas,
HASIL
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini: data primer yaitu sumber daya yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan data hasil observasi lapangan di Dinas Kehutanan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo, Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabuptan Gorontalo Utara, dan Pemegang Izin Hutan Tanaman Industri, Tokoh Masyarakat, penduduk setempat. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya berupa dokumen, brosur, majalah mass media dan laporan-laporan kegiatan hutan tanaman industri serta literature pendukung yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.
Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Gorontalo Utara Luas kawasan hutan produksi di Provinsi Gorontalo berdasarkan penunjukan kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 325/Menhut-II/2010 yaitu sekitar ± 423.406 Ha atau 34,66 % dari luas kawasan Provinsi Gorontalo (1.221.544 Ha). Saat ini di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Gema Nusantara Jaya yang terletak pada areal eks IUPHHK-HA/HPH seluas ± 29.750 ha dan PT Gorontalo Citra Lestari seluas ± 46.170 ha. Dalam pembangunan HTI di Gorontalo sesuai dengan perencanaan dan sasaran dari pengelolaan HTI itu sendiri meliputi beberapa aspek seperti aspek prasyarat meliputi, aspek produksi tanaman dan penanaman, aspek lingkungan dan aspek social, organisasi dan perekrutan tenaga kerja, pemeliharaan tata batas, penataan ruang, penataan area kerja, inventarisasi, pembukaan wilayah hutan, pemasukan dan penggunaan peralatan, pembangunan
Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif analisis dimaksudkan untuk mendiskripsikan data penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti, tanpa melakukan pengujian 193
Iin Suryani Priyono
ISSN 1411-4674
sarana dan prasarana. Aspek produksi tanam dan pemanenan meliputi pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Aspek lingkungan meliputi perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian kebakaran, pemantauan dan evaluasi. Aspek social meliputi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan masyarakat.
DR/PSDH dan PNT dengan cara menyetorkan kepada Negara. 4) Pengawasan dan Pengendalian, berdasarkan Rencana kerja Tahunan (RKT) HTI selalu merencanakan dan merealisasikan pengawasan dan pengendalian, dengan cara bekerja sama dengan pihak dan intansi terkait mengenai pengamanan, pengawasan kawsan Hutan didalam dan sekitar IUPHHK-HTI PT. GNJ& PT. GCL. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan HTI di Kabupaten Gorontalo Utara antara lain penanaman pohon hutan berdaur panjang pada kawasan hutan terbuka tidak produktif akan memberikan dampak positif terhadap laju penurunan laju erosi, bahaya banjir dan pelestarian sumbersumber mata air bagi masyarakat setempat, Keberadaan HTI akan mengurangi aktivitas ilegal logging yang masih marak saat ini, menggerakkan perekonomian daerah dan masyarakat setempat, dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan hutan tanaman. Manfaat HTI akan menjadi berlipat apabila industri plywood yang terkait dengan HTI dibangun di Gorontalo Utara. Karena masyarakat beranggapan bahwa tidak ada cara lain lagi yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Implementasi Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Gorontalo Utara Dalam pembangunan HTI terdapat beberapa program yang menjadi tolak ukur pembangunannya yaitu, penataan batas area kerja, realisasi penanaman yang terdiri dari tanaman pokok tanaman unggulan dan tanaman kehidupan, penatausahaan hasil hutan serta pengawasan dan pengendaliannya.Pelaksanaan operasional HTI selalu berdasarkan RKU (Rencana Kerja Usaha) untuk jangka waktu sepuluh tahun, memuat masterplan operasional HTI dari tahun ke 1 sampai ke 10 agar kinerja HTI systematis dan terarah. Berdasarkan RKU disusun RKT ( Rencana kerja Tahunan ),yang diajukan ke Dinas Kehutanan Provinsi untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Program-program yang sudah direalisasi oleh pihak perusahaan; 1) Penataan batas areal kerja PT. GNJ sudah Polygon (Temu Gelang) sepanjang 133 Km dengan rincian relaisasi penataan batas : Batas Fungsi 59.54 Km dan batas luar : 73.46Km.PT. GCL : Total Panjang Tata batas Konsesi IUPHHK-HTI : 294.25 Km, dengan rincian realisasi tata batas : Batas Luar 133.62 Km, batas fungsi 77.76 sisa yang belum di tata batas sepanjang 37.99 yang rencanan akan diselesaikan di RKT 2016. 2) Penanaman tanaman pokok dan tanaman unggulan pada PT. GNJ dan PT. GCL. 3) Penata Usahaan Hasil Hutan, HTI selalu melaksanakan kewajiban pembayaran
PEMBAHASAN Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis dari kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan hutan tanaman dalam hutan produksi baik berupa UU, PP, Kemenhut dan dokumendokumen terkait lainnya , dimana kebijakannya mengarah kepada pemanfaatan hutan produksi yang sudah tidak produktif dengan tujuan mampu mengembalikan kestabilan ekosistem hutan secara lestari dengan tetap menerapkan perlindungan hutan, menjadikan masyarakat sejahtera, meningkatkan devisa Negara dan tetap mendukung pelestarian kawasan. 194
implementasi kebijakan, hutan tanaman industri, gorontalo utara
Menurut Jayadi (2015), hutan tanaman industri adalah usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan kayu maupun non kayu. Hutan tanaman industri ini bertujuan untuk : (a) Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi/pro-growth), penyediaan lapangan kerja (pro-job), pemberdayaan ekonomimasyarakat sekitar hutan (propoor) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (pro-enviroment), (b) Mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, pulp & paper, meubel dll) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. ( Tahir, 2011). Dalam pelaksanaan kegiatan HTI, ada penilaian terhadap capaian target dari setiap kegiatan. Penilaian dalam hal ini adalah melihat kinerja yaitu nilai kuantitatif dan atau kualitatif pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hutan tanaman pada suatu unit manajemen tertentu yang dicapai oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman (Ruhimat, 2010). Implementasi kebijakan pembangunan HTI di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan program yang ada belum terealisasi sepenuhnya, masih ada beberapa program yang belum terselesaikan sesuai RKT seperti Penataan batas area kerja, pada PT. GCL belum sepenuhnya terealisasi, total panjang tata batas konsesi IUPHHK-HTI : 249.36 Km, sisa yang belum ditata batas sepanjang 37.98 yang rencanan akan diselesaikan di RKT 2016, realiasasi penanaman tanaman pokok adalah seluas 3.311,56 Ha atau 55,86 % dari target, serta Pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya berhasil.
ISSN 1411-4674
KESIMPULAN DAN SARAN Implementasi kebijakan Hutan Tanaman Industri di kabupaten Gorontalo Utara dari aspek penataan batas telah terealisasi sepanjang 389,26 Km atau atau 87%, aspek penanaman terealisasi seluas 10,196.10 ha, aspek penata usahaan hasil hutan telah terealisasi sesuai target dan aspek pengawasan dan pengendalian belum berjalan optimal sesuai perencanaan. Demi keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan HTI diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan pendampingan terhadap pihak perusahaan dalam setiap melakukan pekerjaannya, guna sebagai fasilitator dan motivator sehingga masyarakat memiliki kepastian tentang penataan area kerja HTI, dan masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif tanpa menimbulkan konflik. Pemberian sosialisasi oleh pihak pemerintah dan perusahaan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan, selanjutnya merealisasi setiap program yang disosialisasikan, agar masyarakat tidak menggangap sosialisasi tersebut hanya sebatas pertemuan semata. Setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan, kiranya mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar untuk tetap berpartisipasi pada program yang dilaksankan oleh perusahaan berdasarkan kebijakan yang diberikan. DAFTAR PUSTAKA Akib H. (2008). Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.Jakarta. Bempah I. (2014). Model Implementasi Kebijakan Wisata Alam Di TNBNW Provinsi Gorontalo. Institut Pertanian Bogor. Dinas Kehutanan Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo. (2015). Data dan Informasi Tentang Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Gorontalo.Provinsi Gorontalo.
195
Iin Suryani Priyono
ISSN 1411-4674
Harbani. (2012). Metodologi penelitian administrasi publik. Bandung: Penerbit. Alfabeta. Iskandar dkk. (2013). Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. eJournal Administrative Reform, 2013, 1 (2):525 -537. Jayadi. (2015). Hutan Tanaman Industri. Gorontalo utara: PT. Gema Nusantara Jaya dan PT. Gorontalo Citra Lestari.
Ruhimat S. (2010). Implementasi kebijakan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kabupaten Banjar. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Tahir A. (2011). Kebijakan Terhadap HTI untuk Pembangunan Kehutanan .Jakarta:PT Gramedia. Yusran. (2010). Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).Jakarta: PT Pustaka Ilmu.
196
