INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN BANTUL

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011 KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Kepala Daerah wajib menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Akhir Tahun Anggaran 2011 kepada masyarakat. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20112015, maka ILPPD Akhir Tahun Anggaran 2011 ini merupakan informasi laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun pertama dari lima tahun periode RPJMD. 1. Gambaran Umum Daerah a. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2011 sebanyak 921.263 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 459.459 jiwa dan wanita sebanyak 461.804 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.818 jiwa/km2. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja tercatat 481.422 jiwa, sementara tahun 2011 menjadi 476.567 jiwa. Jumlah penganggur pada tahun 2010 sebanyak 30.139 jiwa, turun menjadi 29.219 jiwa pada tahun 2011. Tabel Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2011 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Pajangan Sedayu Jumlah Sumber: BPS, 2012

Luas (km2) 18,32 23,16 26,77 23,68 22,70 24,30 21,95 24,47 54,49 55,87 22,97 32,54 28,48 27,16 32,38 33,25 34,36 506,85

Jumlah Penduduk 28.668 29.744 29.323 31.779 37.480 47.908 59.754 52.313 56.536 35.667 43.731 49.427 122.510 105.701 112.708 33.216 44.798 921.263

Kepadatan/Km

2

1.565 1.284 1.095 1.342 1.651 1.972 2.722 2.138 1.038 638 1.904 1.519 4.302 3.892 3.481 999 1.304 1.818

b. Kondisi Ekonomi Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data perkembangan PDRB dapat disimpulkan bahwa kondisi makro ekonomi Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

1

 Atas dasar harga konstan tahun 2000, PDRB pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 4,98% dan pada tahun 2011 naik menjadi 5,27%;  PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp9.957.620,- menjadi Rp10.882.642,- pada tahun 2011. Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDRB per kapita mengalami peningkatan dari Rp4.353.170,- pada tahun 2010 menjadi Rp4.533.848,- pada tahun 2010. Tabel Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2011 (Juta Rp) Harga Berlaku Nilai Pertumbuhan (Juta Rp) (%) 1 2010 9.076.401 10,95 2 2011*) 10.025.776 10,46 Sumber: BPS, 2012 No

Tahun

Harga Konstan tahun 2000 Nilai Pertumbuhan (Juta Rp) (%) 3.967.948 4,97 4.176.867 5,27 *) Angka sementara

Apabila dilihat dari pergeseran sektoral, empat sektor yang mempunyai kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan PDRB berturut-turut adalah sektor pertanian yang mengalami penurunan dari 23,87% pada tahun 2010 menjadi 22,76% pada tahun 2011; sektor perdagangan, hotel, dan restoran naik dari 19,90% pada tahun 2010 menjadi 20,22% pada tahun 2011; sektor industri pengolahan sebesar 16,33% pada tahun 2010 menjadi 16,29% pada tahun 2011; dan sektor jasa-jasa mengalami kenaikan dari 13,37% pada tahun 2010 menjadi 13,51% pada tahun 2011. Koefisien Gini Ratio merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Nilai koefisien Gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin kecil. Koefisien Gini tahun 2010 sebesar 0,2469 dan pada tahun 2011 diprediksikan sebesar 0,2445, mengingat bahwa faktor perkalian baru dapat ditentukan oleh BPS Pusat pada tahun 2011. Koefisien Gini tahun 2011 merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase angka kemiskinan, peningkatan laju pertumbuhan PDRB, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil. 2. Kebijakan Pemerintahan Daerah a. Visi Visi Kabupaten Bantul adalah "Bantul Agamis." Pengertian visi tersebut yaitu diwujudkan di masa yang akan datang royo-royo, tertib, aman, sehat, asri, diwujudkan melalui misi.

Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin adalah Bantul yang produktif-profesional, ijo sejahtera, demokratis, dan agamis akan

b. Misi 1) 2)

3)

4)

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik; Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender; Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

2

c. Prioritas Pembangunan Berdasarkan kondisi, tantangan, dan peluang yang dihadapi Kabupaten Bantul, terutama era pasca bencana gempa bumi, maka prioritas pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2011-2015 adalah: 1) Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal; 6) Pertanian dalam arti luas; 7) Industri kecil dan koperasi; 8) Perdagangan dan pasar tradisional; 9) Pariwisata; 10) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; dan 11) Infrastruktur, penataan ruang, dan permukiman. 3. Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tabel Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2011 No

Uraian

A 1 2 3

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan yg Sah

B 1 2

Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Target/Anggaran (Rp) 1.165.047.061.158,75 115.321.898.743,75 710.056.724.015,00 339.668.438.400,00 1.191.039.577.219,64 831.395.885.360,64 359.643.691.859,00

Realisasi (Rp) 1.180.550.742.432,41 128.900.086.173,41 717.123.249.859,00 334.527.406.400,00 1.151.935.591.089,97 817.126.901.965,97 334.808.689.124,00

C Pembiayaan 1 Penerimaan 35.107.747.060,89 2 Pengeluaran 4.115.230.676,26 Sumber: DPPKAD Kab. Bantul, data sementara per 8 Maret 2012

Bertambah/ (Berkurang) 15.503.681.273,66 13.578.187.429,66 7.066.525.844,00 (5.141.032.000,00) (39.103.986.129,67) (14.268.983.394,67) (24.835.002.735,00)

35.107.747.060,89 4.115.230.676,26

-

Capaian % 101,33 111,37 101,00 98,49 96,72 98,28 93,09

100,00 100,00

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. a. Urusan Wajib Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga kelestarian lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan infrastruktur publik, mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengentaskan kemiskinan, mewujudkan tata pemerintahan empatik, mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, melestarikan budaya, serta kebijakan lain yang pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment. 1) Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada paradigma universal yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat berpusat Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

3

pada peserta didik, pendidikan untuk semua, dan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan. Penyelenggaraan pendidikan juga mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagai pilar strategis landasan filosofis pendidikan, meliputi pendidikan agama serta akhlak mulia, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan pendidikan sesuai prinsip pemerataan dan berkeadilan, penyelenggaraan pendidikan yang merata dan terbuka, otonomi satuan pendidikan, dan pemberdayaan peran masyarakat, pembudayaan masyarakat, dan pelaksanaan pengawasan sistem pendidikan nasional. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Bantul yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia, maka diterapkan pembelajaran berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan secara keseluruhan. 2) Kesehatan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini dituangkan dalam visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul yaitu “Masyarakat Sehat yang Mandiri”. 3) Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global, maka penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada pendayagunaan sumberdaya alam melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pencegahan terjadinya dampak lingkungan melalui pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan, pelestarian lingkungan/sumberdaya alam, pencegahan bencana, dan pengurangan dampak pemanasan global. 4) Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi pelayanan dasar seperti sumberdaya air, jalan, air minum, dan sanitasi lingkungan (air limbah, drainase, dan persampahan) yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. 5) Penataan Ruang Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

4

pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dengan adanya penataan ruang yang baik diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah dapat lebih terkendali dan berwawasan lingkungan. 6) Perencanaan Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan diarahkan pada upaya penyelarasan dan sinergitas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang menjadi tujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan. Kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam implementasinya perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul telah mengacu pada peraturan perundang-undangan. Adanya perubahan peraturan perundangan tentang perencanaan secara krusial mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dengan perubahan ini diharapkan pembangunan tidak lagi didominasi oleh peran pemerintah akan tetapi merupakan sinergi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. 7) Perumahan Menurut peraturan perundangan, penyelenggaraan perumahan bertujuan untuk: (i) mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proposional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (ii) meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan; dan (iii) menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pada saat ini masih banyak masyrakat berpenghasilan rendah yang belum mampu tinggal di rumah yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur karena keterbatasan kemampuan untuk membangun serta memperbaiki rumah dan kemampuan mengakses rumah sehat sederhana. Sampai dengan tahun 2011 jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul sebanyak 21.234 rumah. Kebijakan pembangunan perumahan antara lain dengan mengurangi kawasan kumuh perkotaan dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan mendukung pembangunan rumah sehat sederhana yang terjangkau bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah/kurang mampu. 8) Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Kepemudaan dan Olah Raga diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda, peningkatan prestasi olah raga, serta pembinaan dan pemasyarakat olah raga. 9) Penanaman Modal Sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah, penanaman modal di Kabupaten Bantul difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Pada tahun 2011 investasi di Kabupaten Bantul lebih didominasi oleh investor asing yang mencapai jumlah 53 investor (aktif 30) dibandingkan dengan investor dalam negeri yang hanya berjumlah 15 (aktif enam). Adapun investor dalam negeri hanya mempekerjakan tenaga kerja sejumlah 3.260 orang. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

5

10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UKM. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi dan UKM. Sampai saat ini terdapat 458 koperasi yang didominasi koperasi primer sejumlah 438. Dilihat dari kondisi koperasi, terdapat 380 koperasi aktif dan 78 koperasi tidak aktif. 11) Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk. Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah terdiri dari pemberian nomor induk kependudukan, pengkoordinasian pendaftaran dan penerbitan KTP, pencatatan mutasi penduduk, dan pengelolaan data penduduk. Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang di mana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti otentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, dan pengangkatan anak yang merupakan bagian public regulations. 12) Ketenagakerjaan Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan diarahkan pada upaya pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan melalui pelatihan baik swasta maupun pemerintah, peningkatan fungsi dan tugas kelembagaan, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta koordinasi lintas sektoral. Jumlah angkatan kerja di Bantul cukup besar, sementara di sisi lain penciptaan lapangan kerja masih terbatas sehingga masalah pengangguran selalu ada dari tahun ke tahun. 13) Ketahanan Pangan Urusan wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan mengikuti kaidah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan yang harus tercapai pada tahun 2015. SPM bidang ketahanan pangan mencakup empat jenis pelayanan dasar, yaitu: 1) Bidang ketersediaan dan cadangan pangan; 2) Bidang distribusi dan akses pangan; 3) Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan; dan 4) Bidang pananganan kerawanan pangan. 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan dalam urusan ini adalah meningkatkan peran, status, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki serta meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pembangunan berwawasan gender serta perlindungan anak. 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk mengendalikan pertambahan penduduk, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan daya saing penduduk, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

6

16) Perhubungan Dalam urusan Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kebijakan antara lain peningkatan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta peningkatan pelayanan angkutan umum, meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi, pengembangan fasilitas perhubungan sarana transportasi dan meningkatkan investasi bidang perhubungan. 17) Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan permasalahan kehumasan dan pengelolaan data telematika. Urusan ini diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan teknologi komunikasi dan informasi. 18) Pertanahan Urusan wajib Pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk koordinasi dalam aspek penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta pengembangan sistem pendaftaran tanah. 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada upaya peningkatan stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan serta meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah, Ormas, Orpol, LSM, dan seluruh komponen masyarakat dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Dalam dimensi global, tidak ada negara ataupun daerah yang dapat melepaskan diri dari negara atau daerah lain, mereka saling berkaitan. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang semakin dinamis dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, daerah dituntut untuk mampu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dengan memanfaatkan posisi dan semua potensi yang dimilikinya. Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini telah melakukan kerjasama baik kerjasama antar pemerintah maupun kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, perguruan tinggi, dan organisasi non pemerintah. Peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006 telah mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan jalinan kerjasama khususnya dengan lembaga swadaya masyarakat. 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, sehingga akan terwujud gerakan-gerakan pembangunan dan prosesnya timbul dari, oleh, dan untuk masyarakat. 22) Sosial Program-program dalam urusan ini dimaksudkan untuk mengurangi permasalahan sosial dan kegiatan pelayanan keagamaan. Penanganan permasalahan sosial (penyandang masalah kesejahteraan sosial) menjadi tanggungjawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

7

dunia swasta. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 23) Kebudayaan Kebijakan bidang kebudayaan diarahkan dan ditujukan dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah melalui kebijakan yang berlandaskan prinsipprinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni budaya masyarakat dan benda cagar budaya Kabupaten Bantul. Arah pengembangan tersebut selanjutnya disinergikan dengan pariwisata guna menunjang predikat dan eksistensi Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi DIY khususnya pada wisata budaya dan wisata alam. 24) Statistik Statistik adalah keterangan-keterangan berupa angka yang memberikan gambaran yang wajar dari seluruh ciri-ciri, kegiatan dan keadaan masyarakat. Urusan Statistik di Kabupaten Bantul masih ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Bantul. Bahwa segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman, koordinasi maka Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. 25) Kearsipan Urusan Kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. 26) Perpustakaan Dalam rangka melaksanakan urusan wajib perpustakaan maka Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan berdasarkan Perda tersebut urusan perpustakaan ditangani oleh instansi tersendiri setingkat kantor. b. Urusan Pilihan Urusan pilihan diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, mempertahankan pertanian berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, dan mengatasi tekanan penduduk. 1) Kelautan dan Perikanan Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat tanpa merusak sumberdaya kelautan dan perikanan serta lingkungannya. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi sumberdaya alam kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya. Beberapa program telah dilaksanakan sebagai upaya pengembangan kelautan dan perikanan.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

8

2) Pertanian Sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul tergantung pada sektor pertanian. Hal ini terlihat pada sumbangan sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sekitar 22,76%. Pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan. Hal ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-2015. Urusan Pertanian yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan. Adapun sasaran pembangunan pertanian adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dengan mengutamakan penerapan teknologi tepat guna. 3) Kehutanan Pembangunan kehutanan diarahkan pada pencapaian penutupan lahan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal berbasis kelestarian fungsi lingkungan, ekonomi, dan sosial. 4) Energi dan Sumberdaya Mineral Implementasi urusan pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral tidak hanya menyangkut bidang pertambangan saja. Urusan ini juga berkaitan dengan upaya mengembangkan energi baru terbarukan, baik tenaga air, angin, tenaga surya, maupun umbi-umbian dan biji-bijian yang diolah menjadi biodiesel, serta energi biogas dari kotoran ternak maupun biomassa yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam skala rumah tangga maupun industri. 5) Pariwisata Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul, selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2011 mencapai 1.756.372 orang, meningkat 17,35% dari tahun 2010 sebanyak 1.496.626 orang. Sedangkan dari sisi kontribusi PAD mencapai Rp5.335.241.250,-, meningkat 16,08% dari perolehan tahun 2010 sebesar Rp4.596.019.826,-. Peningkatan tersebut di atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi obyek wisata alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan Desa-Desa Wisata sebagai alternative tourism di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihan-pilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi DIY, Kabupaten Bantul menjadikan urusan pilihan pariwisata menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Program-program yang dilaksanakan selain bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan daya tarik wisata, meningkatkan promosi pariwisata, juga bertujuan meningkatkan peran dan kemitraan stakeholder dalam pengembangan pariwisata, yang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6) Industri Salah satu program prioritas dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bantul adalah pengembangan industri yang diarahkan pada peningkatan produksi dan nilai tambah industri kecil dan menengah mengingat bahwa sebagian besar jenis industri yang ada di Kabupaten Bantul adalah industri kecil dan menengah. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul cukup bervariasi. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

9

Jenis industri kecil menengah yang ada meliputi industri pangan, sandang dan kulit, kerajinan umum, kimia, dan bahan bangunan serta logam dan jasa. Adapun jumlah jenis industri terbanyak adalah industri pangan, sedangkan jenis industri yang menyerap tenaga kerja banyak adalah industri kimia dan bahan bangunan. 7) Perdagangan Kebijakan pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan pada perlindungan dan pengembangan pasar tradisional. Pada tahun 2011 pasar tradisional bertambah tiga unit sehingga jumlah keseluruhan menjadi 32 unit. Sementara itu jumlah pasar desa tetap 27 unit dan pasar seni juga tidak bertambah. Potensi pasar kabupaten yang cukup memadai untuk menuju pasar tradisional yang modern ada empat yaitu pasar Bantul, pasar Imogiri, pasar Niten, dan pasar Piyungan. Meski demikian, masih terdapat berbagai kendala, antara lain manajemen pasar yang belum optimal dan permasalahan yang disebabkan oleh munculnya rentenir yang menjanjikan uang dengan banyak kemudahan. Permasalahan tersebut sudah mulai diatasi melalui pinjaman modal dengan bunga lunak tanpa agunan yang dilaksanakan melalui sistem bergulir (revolving fund). Pada tahun 2011 pinjaman bergulir ini telah menjangkau 2.017 pedagang di 10 pasar tradisional. Selain itu untuk melindungi perdagangan tradisional telah diterbitkan Perda tentang Pengelolaan Pasar. Pembangunan kegiatan perdagangan di Kabupaten Bantul juga dilaksanakan dengan mengembangkan pemasaran dengan pola kemitraan dan promosi produk melalui misi dagang yang berlangsung setiap tahun, sehingga mampu mendukung terhadap pengembangan pangsa pasar dan secara makro mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul. 8) Transmigrasi Penyelenggaraan urusan Transmigrasi masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada jatah dari Pusat. 5. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dan urusan bersama dari Pemerintah Pusat meliputi 14 program, dengan total anggaran sebesar Rp25.264.134.000,-. 6. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan a. Kerjasama Antar Daerah Kerjasama antar daerah dilaksanakan dalam upaya untuk menjamin terselenggaranya kepentingan daerah secara integral, untuk mereduksi terjadinya kepentingan kontraproduktif yang muncul, dan untuk menciptakan suasana kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melindungi kepentingan berbagai pihak. b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Hal tersebut dilakukan mengingat perubahan paradigma pembangunan tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor pembangunan, sebaliknya kerjasama dengan berbagai kalangan mutlak diperlukan. Pemerintah daerah dituntut untuk jeli dan proaktif dalam membangun kerjasama dalam berbagai aspek pembangunan. Cakupan mitra kerjasama dengan pihak ketiga di Kabupaten Bantul Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

10

meliputi perusahaan/organisasi yang berbadan hukum, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perorangan, dan organisasi profesi dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama dengan pihak ketiga merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau menarik investasi dalam jumlah yang cukup besar guna memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah. c. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan adalah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, bertanggungjawab, dan bebas dari KKN yang akan mendukung upaya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kaitannya dengan instansi vertikal di daerah meliputi: 1) Rapat musyawarah pimpinan daerah dilaksanakan tiga belas kali; 2) Rapat Muspika se Kabupaten Bantul dilaksanakan satu kali; 3) Rapat koordinasi pemerintahan dilaksanakan satu kali; 4) Rapat koordinasi rutin dan insidentil. d. Pembinaan Batas Wilayah Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penentuan dan penegasan batas wilayah mempunyai arti yang sangat penting. Terutama untuk tertib administrasi pemerintahan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti. Penetapan dan penegasan batas wilayah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul guna menentukan dan menegaskan kembali batas wilayah antar kabupaten. Batas wilayah antar kabupaten merupakan daratan sehingga batas wilayah tersebut relatif tetap dan tidak berubah. e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bencana yang terjadi pada tahun 2011 di Kabupaten Bantul adalah banjir, angin ribut, tanah longsor, dan kebakaran. Wilayah yang dilanda banjir meliputi desa Tirtonirmolo di Kecamatan Kasihan, desa Bangunharjo di Kecamatan Sewon, desa Trimulyo di Kecamatan Jetis, dan desa Wukirsari di Kecamatan Imogiri. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bantul dilanda angin ribut. Bencana tanah longsor melanda sebagian wilayah Pundong, Piyungan, Dlingo, dan Imogiri, sedangkan untuk bencana kebakaran, terjadi di Sewon, Banguntapan, Kasihan, dan Imogiri. Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana, yaitu “menciptakan kondisi Kabupaten Bantul yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis” sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan termasuk mengantisipasi penanggulangan bencana. f. Pengelolaan Kawasan Khusus Kawasan khusus yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 adalah Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY); Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM); Kawasan Strategis Pantai Selatan; Kawasan Strategis Industri Sedayu dan Piyungan; Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem); dan Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

11

g. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul selama tahun 2011 meliputi demonstrasi, perselisihan dalam menjalankan kegiatan usaha, peredaran minuman keras ilegal, PSK, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Pada tahun anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.045.713.000,- yang merupakan belanja langsung dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aspek pengelolaan keuangan, dapat disampaikan sebagai berikut:  Realisasi cash-inflow Rp1.215.658.489.493,30; Rp1.180.550.742.432,41 Rp35.107.747.060,89;

Kabupaten Bantul TA 2011 terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan

adalah daerah daerah

sebesar sebesar sebesar

 Realisasi cash-outflow adalah sebesar Rp1.156.050.821.766,23; terdiri dari belanja sebesar Rp1.151.935.591.089,97 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp4.115.230.676,26. Dengan demikian terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2011 sebesar Rp59.607.667.727,07. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 ini kami sampaikan. Kepada seluruh masyarakat Bantul kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga cita-cita Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis dapat kita capai bersama. Amin.

BUPATI BANTUL,

Hj. SRI SURYA WIDATI

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Bantul

12