INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA, 2014
DAFTAR ISI
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung DAFTAR ISI
BAB I
Pendahuluan ………………………………………………….…………................................. 1 A. Latar Belakang ……………………………………………..……...….............................. 1 B. Maksud dan Tujuan .................................................................................. 1 C. Landasan Hukum penyusunan.……………………………………………………………… 2
BAB II
Pengertian Indikator Kinerja ………….......…..................................................4 A. Definisi ....................................................................................................... 4 B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja……………………………………………………… 5
BAB III
Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ...................................................................................................... 6 A. Visi dan Misi.............................................................................................. 6 B. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………………………………………. 7
BAB IV
Penetapan Review Indikator Kinerja Utama............................................... 8
BAB V
Penutup ..........................................................................................................9
Lampiran Penetapan Review Indikator Kinerja Utama
i
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut , Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagai Institusi Perangkat yang baru dengan Tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan Terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi,keamanan dan kepastian disesuaikan dengan Visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yaitu untuk “Terwujudnya Pelayanan Prima Berdasarkan Tri Hita Karana”
B.
Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung dengan harapan supaya bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
2
C.
Landasan Hukum Penyusunan Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah : 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
3
Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 9.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 4); 12. Keputusan Bupati Badung Nomor 336/03/HK/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten badung Tahun 2010 – 2015 13. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.
4
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA A.
Definisi Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masingmasing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil
(outcome), manfaat
(benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.
5
B.
Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan : 1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda 2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif 3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur 4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur 5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.
6
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG A. VISI dan MISI Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan Kondisi yang diharapkan dalam kurang lebih 3 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA BERDASARKAN TRI HITA KARANA” Untuk mewujudkan VISI tersebut maka disusunlah 4 (empat) MISI yang harus dilaksanakan yaitu: 1.
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan bertanggung jawab.
2.
Meningkatkan
mutu
pelayanan
melalui
administrasi
yang
lancar,cepat,tepat dan transparan. 3.
Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung.
4.
Mengembangkan
system
informasi
Pelayanan
Berbasis
Teknologi
Informasi dan Komunikasi ( E- Government ) Pelaksanaan Program-program tersebut yang merupakan Program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing
Program
ditetapkan
sasaran
pertahun
dengan
mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 3 Tahun. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Tim Teknis menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
7
Manfaat yang diberikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah dapat melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangan sesuai Perda No. 4 Tahun 2013, adapun tugas pokok BPPT Kabupaten Badung Adalah : Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas BPPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung 2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan 3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 4. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Sesuai Peraturan Bupati Badung nomor 32 tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala BPPT Kabupaten Badung terdapat 53 jenis Perizinan dan 35 Non Perizinan. Wewenang Pelayanan tersebut (sesuai dengan pasal 3 Peraturan Bupati nomor 32)
8
BAB IV PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, maka dilakukan review atas Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2010 – 2015. Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disajikan pada lampiran Tabel IV.1.
9
BAB V PENUTUP Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang
dapat
memperbaiki
kegagalan,
mempertahankan
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
keberhasilan
dan
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG ccPEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA BADAN PERE
Jalan Raya Sempidi Mengwi – Badung, Bali Telp. (0361) 414912 – Fax. (0361) 9009361
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
KEPALA BADAN KABUPATEN BADUNG, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Badung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BadungTahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 4); 10. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 11. Keputusan Bupati Badung Nomor 336/03/HK/2012 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010-2015; 12. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Nomor 09 tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
:
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagai berikut : 1. Rata-rata waktu proses penyelesaian Izin dan Izin 2. Prosentase Izin dan Non Izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP. 3. Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi Perizinan secara online (Website). 4. Prosentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan. 5. Survey Kepuasan Masyarakat.
KEDUA
:
Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang
-
digunakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
KETIGA
:
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Badung;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG,
I Made Sutama ,SH.,MH. Pembina Utama Muda NIP. 196212311992121005
Tabel IV.1. Tujuan
Indikator
formula
Sasaran
Indikator
Formula
Penjelasan
1
2
3
4
5
6
7
Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin
1. Jumlah hari penyelesaian seluruh izin dan non Izin yang diterbitkan dibagi jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan
Jumlah hari penyelesaian izin adalah komulatif waktu yang diperlukan untuk menerbitkan semua izin dan non izin Waktu yang ditetapkan dalam SOP adalah 1 sd 15 Hari Kerja
SKPD Penanggungjawab 8
Tujuan Renstra 1. Terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung
Persentase izin dan non izin yang diterbitkan
Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan/jumlah permohonan izin dan non izin yang diajukan x 100%
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung
1.
2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
2.
Posentase izin dan non izin yan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
2. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP/Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan X 100%
3.
1.
Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online
1. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi secara online ( Website )
Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat
1.
2.
Bidang Pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan Bidang Pelayanan Perizinan ekonomi,kesejahteraa n Rakyat dan Non Perizinan
Bidang Bina Program dan Informasi
Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi
1.
Prosentase Penanganan terkait Perizinan
2.
Survey kepuasan Masyarakat ( SKM )
1.Jumlah Pengaduan yang tertangani/ jumlah pengaduan yang masuk X 100% 1. Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi
LAMPIRAN 1. Unit Organisasi/ SKPD
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
2. Tugas Pokok
: Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
3. Fungsi
: a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Tujuan
Indikator
formula
1
2
3
Tujuan RPJMD
Sasaran
Indikator
Formula
Penjelasan
4
5
6
7
1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN, meningkatnya kualitas pelayanan public dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, akan ditempuh melalui startegi peningkatan mutu pelayanan umum yang prima dan akuntabel
SKPD Penanggungjawab 8
Tujuan Renstra 1. Terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung
Persentase izin dan non izin yang diterbitkan
Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan/jumlah permohonan izin dan non izin yang diajukan x 100%
1.
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung
1.
Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin
1. Jumlah hari penyelesaian seluruh izin dan non Izin yang diterbitkan dibagi jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan
Jumlah hari penyelesaian izin adalah komulatif waktu yang diperlukan untuk menerbitkan semua izin dan non izin Waktu yang ditetapkan dalam SOP adalah 1 sd 15 Hari Kerja
1.
2.
Bidang Pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan Bidang Pelayanan Perizinan ekonomi,kesejahteraa n Rakyat dan Non Perizinan
2.
Posentase izin dan non izin yan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
2. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP/Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan X 100%
2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
1.
Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online
1. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi secara online ( Website )
Bidang Bina Program dan Informasi
3.
1.
1.Jumlah Pengaduan yang tertangani/ jumlah pengaduan
Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi
Mengintensifkan Penangan Pengaduan Masyarakat
Prosentase Penanganan terkait Perizinan
yang masuk X 100% 2.
Survey kepuasan Masyarakat ( SKM )
1. Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH. Pembina Utama Muda Nip. 19621231 19922 1005
Lampiran REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Unit Organisasi/ SKPD
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
2. Tugas Pokok
: Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
3. Fungsi
: a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
NO 1
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA) Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani Izin/hari
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (ALASAN)
PENANGGUNG JAWAB
1. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditingkatkan dengan menambah dan melengkapi sarana dan prasarana bidang Teknologi Informasi
- Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
2. Waktu proses penyelesaian perizinan
Meningkatkan waktu proses perizinan
3. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online
Peningkatan layanan online kepada masyarakat
- Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan
4. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani 5. Indikator kepuasan masyarakat ( IKM )
Meningkatkan layanan pengaduan
SUMBER DATA - RPJMD Kab. Badung 2010 - 2015 -Renstra BPPT
2 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat
6. Jumlah pegawai BPPT yang telah mendapat pelatihan
Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik Meningkatkan SDM pada BPPT
- DPA SKPD BPPT
- Bidang Bina Program dan Informasi - Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi - Kabag Tata Usaha
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH. Pembina Utama Muda NIP. 196212311992121005
KET
DCK
Urusan Pekerjaan Umum
: Pembangunan dibidang keciptakaryaan sarana prasarana aparatur fasilitas umum
Urusan Perumahan
: Penyediaan sarana dasar permukiman yang layak 1 jl lingk 2 jaringan air bersih 3 drainase 4 sanitasi
Urusan Penataan Ruang
: Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang itr imb
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral migas ketenagalistrikan mineral bukan logam
NO A
Sasaran lama Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan; dan penegakan
1
2
B
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)
Sasaran baru Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif
Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan
Sasaran Lama
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Lama 1. Jumlah sarana prasarana aparatur yang di tingkatkan 2. Jumlah Fasilitas umum yang tertata 3. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
PENJELASAN (ALASAN)
PENANGGUNG JAWAB
untuk meningkatkan sarana prasarana aparatur dan fasilitas umum
- Bidang Bangunan - Bidang Tata Ruang
untuk mendapatkan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan fisik
- Bidang Bangunan - Bidang Permukiman dan penyehatan Lingkungan
4. Jumlah ITR, IMB, patok dan jalur hijau serta kecamatan yang disusunkan neraca di kabupaten Badung - Jumlah IMB yang diterbitkan - Jumlah ITR yang diterbitkan - Jumlah patok dan papan jalur hijau yang dipelihara - Jumlah kecamatan yang disusunkan neraca pemanfaatan ruang - Jumlah kegiatan pemanfaatan ruang
Dilaksanakan program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sehingga terdata ITR, IMB yang diterbitkan serta patok dan papan jalur hijau yang terpelihara di Kab. Badung
- Bidang Bangunan - Bidang Tata Ruang
5. Jumlah penyediaan sarana air bersih
Dilaksanakan Program Penyehatan Lingkungan, meliputi: -Pembuatan saluran drainase -Pembuatan sistem penanganan limbah terpadu -Pelayanan Air Bersih
- Bidang Permukiman dan penyehatan Lingkungan
6. Luasan lahan yang dikembangkan '- Luas jalan lingkungan yang ditangani '- Jumlah paket kegiatan jalan lingkungan
Meningkatkan kondisi jalan lingkungan dalam rangka pengembangan kawasa permukiman
- Bidang Permukiman dan penyehatan Lingkungan
1. Persentase bangunan/ Gedung yang sesuai Peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan Pengendalian Bangunan
Pelaksanaan pembangunan mengacu pada Perda dan ketentuan pelaksanaannya dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten
- Bidang Bangunan - Bidang Tata Ruang
2. Persentase Pembangunan Keciptakaryaan
Menyediakan sarana prasarana aparatur dan bangunan fasilitas umum sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu
- Bidang Bangunan - Bidang Tata Ruang
Indikator Lama
SUMBER DATA
- RPJMD Kab. Badung 2010 - 2015 -Renstra Dinas Cipta Karya - DPA SKPD Cipta Karya TA 2011, TA 2012
- RPJMD Kab. Badung 2010 - 2015 -Renstra Dinas Cipta Karya - DPA SKPD Cipta Karya TA 2011, TA 2012
KET
NO
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA) Terwujudnya penataan sumber daya dan alam lingkungan yang didasari oleh konsep Tri Hita Karana, dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnyan
3
Sasaran baru Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN (ALASAN)
PENANGGUNG JAWAB
1. Jumlah usaha bidang pertambangan yang diawasi
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan dan pengusahaan jasa minyak dan gas
2. Jumlah ijin Air Bawah Tanah
untuk mengetahui jumlah usaha yang diterbitkan ijin
3. Jumlah SPBU yang diuji
untuk melaksanakan pengujian kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak
4. Jumlah Sumur pantau
untuk memelihara sumur pantau
5. Pemetaan kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
untuk mendapatkan informasi daerah rawan terintrusi air laut
6. Jumlah Usaha ketenagalistrikan yang dibina dan dikembangkan setiap tahun
melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha ketenagalistrikan
1. Persentase jalan lingkungan yang ditata
dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal kualitas hidup masyarakat di wilayah Kab.Badung
- Bidang Permukiman dan penyehatan Lingkungan
melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan dan pengusahaan jasa migas
- Bidang Pertambangan
SUMBER DATA
- Bidang Pertambangan
2. Persentase Tersedianya air bersih 3. Persentase sanitasi yang dibangun
4
Terwujudnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
4. Persentase pengusaha/ perusahaan pertambangan yang memiliki ijin
5
Terwujudnya usaha Migas dan Ketenaga listrikan yang memiliki ijin
5. Persentase Perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin
6
Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang
6. Persentase pelaksanaan kegiatan ABT dan Pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan
melaksanakan kegiatan terkait Air Bawah Tanah (ABT) dan kegiatan pertambangan dalam upaya pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup.
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanthy, MT Pembina Tk.I Nip. 19611010 199403 2 001
KET
NO 1
SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA) Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani Izin/hari
2 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan
2. Waktu proses penyelesaian perizinan 3. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online 4. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani 5. Indikator kepuasan masyarakat ( IKM ) 6. Jumlah pegawai BPPT yang telah mendapat pelatihan
PENJELASAN (ALASAN)
PENANGGUNG JAWAB
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditingkatkan dengan menambah dan melengkapi sarana dan prasarana bidang Teknologi Informasi
- Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan
Meningkatkan waktu proses perizinan
- Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan
Peningkatan layanan online kepada masyarakat
Meningkatkan layanan pengaduan Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik Meningkatkan SDM pada BPPT
- Bidang Bina Program dan Informasi - Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi - Kabag Tata Usaha
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH. Pembina Utama Muda NIP. 196212311992121005
SUMBER DATA - RPJMD Kab. Badung 2010 - 2015 -Renstra BPPT
- DPA SKPD BPPT
nan Perizinan Terpadu n Badung
ma, SH.MH. tama Muda 11992121005
KET
