BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, maka dalam rangka pelaksanaan tugastugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan perlu didukung oleh uraian tugas yang pasti dan baku sebagai landasan dan pedoman kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Paraturan Bupati tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3.
Bupati adalah Bupati Badung.
3
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
5.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
6.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
7.
Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8.
Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9.
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, selain dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha, antara lain sertifikat, rekomendasi, surat persetujuan, dan sejenisnya. 11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan. 12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG Pasal 2 Kedudukan, Tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
4 BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Bina Program dan Informasi; d. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; e. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan; f. Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi; g. Tim Teknis; h. Kelompok Jabatan dan Fungsional.
BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 (1)
Kepala Badan mempunyai tugas : a. menyusun kebijakan urusan pemerintahan terkait program / rencana kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. merumuskan sasaran promosi, pelayanan pengendalian pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; d. merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan ; e. menetapkan surat pemberian, penangguhan, pembatalan dan pencabutan izin dan non izin ; f. mengendalikan kegiatan bidang perizinan dan non perizinan ;
5 g. mengkoordinasikan program kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan daerah dengan instansi terkait; h. mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan daerah kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; i. membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; k. menginventarisasikan permasalahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan daerah dan mencari alternatif pemecahan permasalahan; l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. (2)
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 5
(1)
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan pada Bagian Tata Usaha agar rencana kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan dan mengatur kegiatan ketatausahaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; c. melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan, keamanan ketertiban, pemeliharaan kantor dan perjalanan dinas; d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan, perizinan, urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan; e. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier; g. menyelenggarakan hubungan masyarakat dan urusan protokoler berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; h. mengevaluasi keseluruhan;
hasil
kegiatan
Bagian
Tata
Usaha
secara
i. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6
(2)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha; b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum; c. mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan urusan protokoler ; g. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(3)
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha; b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian; c. mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas – berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; g. memfasilitasi usulan pengadaan pegawai, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai ; h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Kepegawaian; i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; j. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
7
(4)
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha; b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan; c. mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian; g. menyelenggarakan administrasi keuangan; h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan; i. melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke kas daerah; j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(5)
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
Bagian Ketiga Bidang Bina Program dan Informasi Pasal 6 (1)
Bidang Bina Program dan Informasi mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Bina Program dan Informasi; b. menyusun pengusulan data bina program dan informasi, serta kebijakan teknis yang berkaitan dengan sistem Bina Program dan Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem bina program dan informasi ;
8 d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bina program dan informasi dalam urusan pelayanan perizinan dan non perizinan dan informasi; e. mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; f. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; h. menyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan dan program kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha; i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan non perizinan; j. memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan proses periizinan dan non perizinan; k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. (2)
Bidang Bina Program dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bagian Keempat Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan Pasal 7
(1)
Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; a. menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; b. melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; c. mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
9 f. melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang; g. melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan bidang pemerintahan dan pembangunan; h. menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan di Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; i. memproses surat pemberian penangguhan, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin di Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; j. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; (2)
Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Bagian Kelima Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan Pasal 8 (1)
Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan; b. melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan non perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; c. mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang tugasnya;
10 g. melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta bidang non perizinan; h. menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan dibidang pelayanan perizinan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan non perizinan; i. memproses surat pemberian penangguhan, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin dan non izin di bidang pelayanan perizinan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan non perizinan; j. membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (2)
Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Bagian Keenam Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi Pasal 9 (1)
Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi ; b. melaksanakan kegiatan penerimaan pengaduan, monitoring dan evaluasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; c. mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; f. memproses dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan; g. melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang; h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan; i. melaksanakan pemutahiran data mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah dilaksanakan;
11 j. melaksanakan monitoring terhadap izin dan non izin yang telah diterbitkan; k. mengevaluasi kembali izin dan non izin yang telah diterbitkan; l. membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (2)
Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Bagian Ketujuh Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10 (1)
Tim Teknis mempunyai tugas : a. berkoordinasi dan membantu dalam memberikan masukan dan kajian tentang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Bidang; b. memberikan informasi berkaitan dengan syarat-syarat perizinan dan non perizinan; c. meneliti kelengkapan, memproses penerbitan perizinan dan non perizinan; d. memberikan saran, pertimbangan dan keputusan dalam rangka mengeluarkan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; e. Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersangkutan.
Pasal 11 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12
BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 12 (1)
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(2)
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, dikoordinasikan terlebih dahulu antar Bidang yang terkait.
Bagian Kedua Hubungan Kerja Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas pimpinan dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pembinaan bawahan perlu mengadakan rapat secara berkala.
Pasal 14 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna pimpinan/Kepala Badan dapat menyerahkan tugas-tugas tertentu kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Ketiga Hak mewakili Pasal 15 Apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugas dan kewajiban, Kepala Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Bidang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Badan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
13
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013 . Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundang peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 19 April 2013 BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 19 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina NIP. 19710901 199803 1 009
