BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang baik sesuai dengan fungsi Aparatur Negara sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, serta guna mendorong upaya mengefektifkan sistem tata laksana pelayanan umum, secara simultan dan terpadu pada satu atap dan satu pintu sehingga pelayanan terpadu masyarakat dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung;

: 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BADUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. 5. Pelayanan Terpadu adalah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan secara terpadu pada satu atap dan satu pintu. 6. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Badung.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Kabupaten Badung.

Bupati ini

dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT

3 BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) UPT merupakan Unit Pelayanan Terpadu yang secara operasional melaksanakan pengkoordinasian pelayanan beberapa jenis perizinan dan non perizinan pada satu atap dan satu pintu. (2) UPT dipimpin oleh seseorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas pokok Pasal 4 UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pelayanan Terpadu perizinan dan non perizinan.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi : a. perencanaan yaitu melakukan kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan proses pelayanan terpadu; b. pengendalian yaitu melakukan pengendalian proses pelayanan perizinan dan non perizinan mulai saat pengajuan permohonan sampai dengan pengambilan naskah pelayanan perizinan dan non perizinan; c. pengkoordinasian yaitu melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis terkait dengan pemecahan permasalahan yang timbul selama proses pelayanan perizinan dan non perizinan, pembahasan pengambilan keputusan persetujuan / penolakan permohonan serta penyusunan jadwal pengecekan lapangan / pembahasan final permohonan; d. monitoring dan evaluasi terhadap hasil proses pelayanan perizinan dan non perizinan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk pelayanan perizinan pemerintah Kabupaten Badung.

4 BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 Susunan Organisasi UPT terdiri dari : a. Koordinator; b. Tata Usaha; c. Pelaksana Pelayanan; d. Loket –Loket Pelayanan terdiri dari : 1. Loket Pelayanan Akte-akte Catatan Sipil, Layanan KK dan KTP; 2. Loket Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 3. Loket Pembayaran; 4. Loket Pengambilan Naskah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan; 5. Loket Informasi dan Pengaduan.

Pasal 7 Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA Pasal 8 (1) Seluruh petugas UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. (2) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB VI JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 9 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan pada UPT : a. Pelayanan Perizinan terdiri dari : 1. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) terdiri dari : a) Membangun Restoran; b) Membangun Rumah Makan; c) Membangun Hotel Melati; d) Membangun Bar; e) Membangun Jasa Boga; f) Membangun Rumah Sewa; g) Membangun Atraksi dan Daya Tarik Wisata; h) Membangun Kondotel; i) Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan dan Perumahan;

5 j) k) l) m) n) o) p) q) r) s)

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; Membangun Pertokoan dan Rumah Toko (Ruko); Membangun Kantor; Membangun Bengkel, Cuci Mobil / Motor; Membangun Rumah Sakit, Balai Pengobatan, dan Klinik; Membangun Balai Diklat / Asrama; Membangun Sekolah / Pendidikan; Membangun Rumah Kost; Membangun Tempat Industri (kecil, sedang, besar); Membangun Tempat Kerja Finishing Meuble;

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. Izin Usaha terdiri dari : a) Izin Migas; b) Izin Usaha Ketenagalistrikan; c) Izin Bahan Galian; d) Izin Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; e) Izin Penggalian Jalan, Pemancangan Tiang, Merubah Bentuk Trotoar; f) Izin Reklame; g) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); h) Surat Izin Usaha Perdagangan Minumam Beralkohol (SIUP – MB); i) Izin Usaha Industri (IUI); j) Izin Operasional Menara Telekomunikasi; k) Izin Usaha Angkutan Umum; l) Izin Trayek Angkutan Umum; m) Izin Penyelenggaraan Parkir Kendaraan di jalan Umum; n) Izin Usaha Restoran; o) Izin Usaha Rumah Makan; p) Izin Usaha Hotel Melati; q) Izin Usaha Pondok Wisata; r) Izin Usaha Bar; s) Izin Usaha Jasa Boga; t) Izin Usaha Rumah Sewa; u) Izin Usaha Kondotel; v) Izin Taman Rekreasi; w) Izin Gelanggang Renang; x) Izin Padang Golf; y) Izin Kolam Pancing; z) Izin Gelanggang Permainan dan Ketangkasan; aa) Izin Gelanggang Bowling; bb) Izin Rumah Billyard; cc) Izin Panti Pijat dan Refleksiologi; dd) Izin Panti Mandi Uap; ee) Izin Karaoke; ff) Izin Panggung Terbuka; gg) Izin Panggung Tertutup; hh) Izin Salon Kecantikan dan Spa; ii) Izin Pusat Kebugaran; jj) Izin bioskop; kk) Izin Pusat Seni dan Pameran; ll) Izin Taman Pentas Pertunjukan Satwa; mm) Izin Dunia Fantasi; nn) Izin Rekreasi Air;

6 oo) pp) qq) rr) ss) tt) uu) vv) ww) xx) yy) zz) aaa)

Izin Wisata Agro; Izin Tracking; Izin Bungy Jumping; Izin Menunggang Gajah; Izin Menunggang Kuda; Izin Menunggang Onta; Izin Surfing; Izin Futsal Izin escyting; Izin Skateboard; Izin Pemotongan Ternak; Izin Pengusaha Daging; Izin Penampungan, Pergaraman, Pengeringan Kulit, Tulang, Bulu, Dan Lemak; bbb) Izin Angkutan Daging; ccc) Izin Pelayanan Medik dasar; ddd) Izin Pelayanan Medik Spesialis; eee) Izin Pelayanan Medik Penunjang; fff) Izin Pengobatan Tradisional atau Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional; ggg) Izin Pembuangan Limbah; hhh) Izin Hinder Ordenantie (HO); iii) Surat Izin Tempat Usaha (SITU); jjj) Surat Izin Usaha Penyosohan Beras (SIUP PB); kkk) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol.

b. Pelayanan Non Perizinan terdiri dari : 1. Layanan Akte – akte Catatan Sipil; 2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Sertifikat atau Rekomendasi Bidang Kesehatan; 4. Rekomendasi UKL / UPL dan Amdal; 5. Rekomendasi Penjualan Tanah Pelaba Pura; 6. Rekomendasi Pameran; 7. Tanda Daftar Perusahan (TDP); 8. Tanda Daftar Industri (TDI); 9. Tanda Daftar Gudang (TDG); 10. Pembentukan Badan Hukum Koperasi; 11. Pas Kecil Kapal di Bawah 7 GT; 12. Informasi Tata Ruang (ITR);

7 BAB VII URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Koordinator Pasal 10 (1) Koordinator mempunyai tugas : a. menetapkan program kerja UPT berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu; b. melakukan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis / unsur terkait berkaitan dengan : 1. perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu; 2. pemecahan masalah yang timbul selama proses penyelenggaraan Pelayanan Terpadu; 3. penyusunan jadwal pengecekan kelapangan dan jadwal pembahasan dalam mengambil keputusan persetujuan / penolakan permohonan yang telah diproses dalam sistem pelayanan terpadu; 4. pengambilan keputusan persetujuan / penolakan permohonan yang telah disampaikan dan diproses dalam sistem pelayanan terpadu; c. melakukan pengendalian proses pelayanan perizinan dan non perizinan; d. memonitor dan mengevaluasi hasil proses pelayanan perizinan dan non perizinan; e. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing; f. memberikan petunjuk dan bimbingan serta melakukan pengawasan kepada petugas bawahan; g. membuat laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati; h. melakukan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan; i. merumuskan kebijakan perizinan dan non perizinan serta mengantisipasi segala bentuk pengaduan masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tata Usaha Pasal 11 (1) Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyelenggarakan administrasi perkantoran; b. memberikan pelayanan administrasi kepada satuan-satuan UPT; c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana UPT; d. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas; e. memberikan petunjuk dan bimbingan serta melakukan pengawasan kepada petugas; f. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8

(2) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Petugas Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator UPT.

Bagian Ketiga Pelaksana Pelayanan Pasal 12 (1) Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas : a. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan terhadap program aplikasi pelayanan terpadu serta hardware pada UPT; b. melaksanakan pemeliharan data base sistem pelayanan terpadu pada UPT; c. melakukan evaluasi untuk pengembangan program aplikasi pelayanan terpadu; d. memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang sistem pelayanan terpadu; e. menerima dan menyiapkan tindak lanjut pengaduan / keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan UPT; f. melakukan pengendalian proses pelayanan terpadu mulai saat penerimaan permohonan sampai dengan pengambilan naskah perizinan; g. memberikan petunjuk dan bimbingan serta melakukan pengawasan kepada petugas; h. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja; i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang petugas Pelaksana Pelayanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator UPT.

Bagian Keempat Loket-Loket Pelayanan Paragraf 1 Loket Pelayanan Akte-Akte Catatan Sipil, Layanan KK dan KTP Pasal 13 (1) Loket Pelayanan Akte-Akte Catatan Sipil, Layanan KK dan KTP mempunyai tugas : a. menerima permohonan pelayanan akte-akte catatan sipil, KK dan KTP dari pemohon; b. memeriksa kelengkapan administrasi permohonan; c. memberikan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon bagi permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mengembalikan berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi;

9 d. melanjutkan berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi kepada SKPD yang menangani untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku, bila telah disetujui dan diputuskan lanjut ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; e. memberikan informasi kepada pemohon terhadap perkembangan proses permohonan; f. menyiapkan dokumen penyerahan naskah pelayanan akte-akte yang telah ditandatangani pejabat berwenang; g. membuat laporan berkala jumlah permohonan yang diterima, ditolak dan yang telah diselesaikan / diserahkan kepada pemohon; h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. (2) Loket Pelayanan Akte-Akte Catatan Sipil Layanan KK dan KTP dipimpin oleh seorang Petugas Loket yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Petugas Pelaksana Pelayanan;

Paragraf 2 Loket Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 14

(1) Loket Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas : a. menerima permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan dari pemohon; b. memeriksa kelengkapan administrasi permohonan; c. memberikan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon bagi permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mengembalikan berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi; d. melanjutkan berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan administrasi kepada unit organisasi teknis pengelola pelayanan perizinan dan non perizinan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme prosedur yang berlaku, bila telah disetujui dan diputuskan lanjut ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; e. memberikan informasi kepada pemohon terhadap perkembangan proses permohonan; f. menyiapkan dokumen penyerahan naskah pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani pejabat berwenang; g. membuat laporan berkala jumlah permohonan yang diterima, ditolak dan yang telah diselesaikan / diserahkan kepada pemohon; h. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Loket-loket Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Petugas Loket yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Petugas Pelaksana Pelayanan.

10 Paragraf 3 Loket Pembayaran Pasal 15 (1) Loket Pembayaran mempunyai tugas : a. menerima pembayaran pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan tertib administrasi keuangan; c. membuat laporan berkala penerimaan retribusi pelayanan perizinan dan non perizinan; d. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. (2) Loket Pembayaran dipimpin oleh seorang Petugas Loket yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Petugas Pelaksana Pelayanan.

Paragraf 4 Loket Pengambilan Naskah / Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 16 (1) Loket Pengambilan Naskah / Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas : a. menyerahkan naskah / pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang telah melunasi pajak / retribusi; b. membuat pembukuan jumlah naskah / pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diserahkan kepada pemohon; c. membuat laporan berkala naskah / pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diserahkan kepada pemohon; d. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. (2) Loket Pengambilan Naskah / Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Petugas Loket yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Petugas Pelaksana Pelayanan. Paragraf 5 Loket Informasi dan Pengaduan Pasal 17 (1) Loket Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas : a. memberikan informasi kepada pemohon yang datang pada UPT sesuai dengan Buku Petunjuk Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung; b. menerima pengaduan dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu; c. mengkompilasi dan memilah pengaduan dari masyarakat; d. memverifikasi dan menganalisis pengaduan serta merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kepada instansi terkait; e. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

11

(2) Loket Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Petugas Loket yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Petugas Pelaksana Pelayanan. BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 18 (1) Para pegawai dilingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Surat Perintah Tugas. (2) Para pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. untuk Koordinator minimal dengan golongan III d; b. untuk Tata Usaha minimal dengan golongan III c; c. untuk Pelaksana Pelayanan minimal dengan golongan III a. (3) Para pegawai dilingkungan UPT yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping menerima gaji yang telah ditetapkan, juga diberikan tunjangan khusus atau kompensasi kerja yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 19 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari terbentuknya UPT ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

12

Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung pada tanggal 26 Agustus 2008 BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG

Pada tan

Diundangkan di Badung Pada tanggal 26 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 33

13

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI BADUNG TANGGAL

: 26 AGUSTUS 2008

NOMOR

: 28 TAHUN 2008

TENTANG

: PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG

KOORDINATOR

TATA USAHA

PELAKSANA PELAYANAN

LOKET

LOKET

LOKET

LOKET

LOKET

PELAYANAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL, LAYANAN KK DANPPPP KTP

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PEMBAYARAN

PENGAMBILAN NASKAH / PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

INFORMASI DAN PENGADUAN

PERIZINAN

BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG