BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa berdasarkan Bab VIII pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat Dewan Kabupaten Badung;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Uraian Tugas Sekretariat Dewan Kabupaten Badung;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
3 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut Setwan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. BAB IV URAIAN TUGAS Pasal 4 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas : a. menyusun / merumuskan rencana kegiatan dan kebijaksanan Setwan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang di perlukan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Setwan bersama para Kepala Bagian dilingkungan Setwan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memberi bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4
g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; h. melaksanakan sidang-sidang penetapan produk-produk DPRD, mengurus rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memberikan pertimbangan teknis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam rangka kegiatan panitia musyawarah, panitia anggaran, panitia khusus dan komisi-komisi; i. koordinasi, dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan menginkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas DPRD; j. perencanaan, dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah dan menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; k. pembinaan administrasi, dalam arti urusan tata usaha, mengolah dan membina kepegawaian, mengolah keuangan dan perbekalan DPRD; l. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; m. memelihara dan membina ketertiban serta keamanan kedalam; n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugas untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan bertanggungjawab pada atasan; p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 5 (1) Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan antar Kepala Bagian intern Setwan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permsalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
5 e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; h. melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Setwan; i. merencanakan dan melayani kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta melakukan pemeliharaan dan perlengkapan kantor dilingkungan Setwan; j. melakukan pengadaan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, alatalat kantor, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris kantor dan rumah tangga jabatan DPRD; k. mempersiapkan surat perintah perjalanan dinas untuk keperluan peningkatan dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; l. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. membuat laporan kegiatan Bagian Umum sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; n. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
Pasal 6 Bagian Umum terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Perlengkapan; c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas. Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Kepala Sub Bagian dilingkungan unit kerjanya melalui Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6 c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai bahan peningkatan karier; f. melakukan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan dan membina kearsipan, memberikan nomor urut surat keluar dan surat masuk; g. menerima semua surat-surat yang dialamatkan kepada Sekretaris Dewan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; h. melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Setwan; i. menghimpun dan mensistematiskan semua arsip yang mempunyai status arsip statis (arsip yang tidak digunakan dalam tugas dan disimpan di arsip nasional); j. menyusun dan menyimpan kartu kendali sesuai dengan klasifikasi dan menurut urutan tanggal secara kronologis; k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugas untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Kepala Sub Bagian dilingkungan unit kerjanya melalui Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai bahan dalam peningkatan karier;
7 f. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan baik peralatan maupun penggunaan alat-alat kantor dilingkungan Setwan; g. mengatur, memelihara kebersihan ruangan, halaman kantor dan seluruh ruangan lainnya dilingkungan Setwan; h. mengurus keperluan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rumah tangga jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; i. melaksanakan administrasi dan inventarisasi harta benda pada rumah jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; j. mengurus penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD; k. menyelenggarakan ketertiban yang bertalian dengan terwujudnya kelancaran kerja dilingkungan Setwan; l. mengumpulkan informasi serta menilai mutu perbekalan, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tender serta melakukan pembelian pembekalan dan materiil yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah; m. melakukan administrasi dan inventarisasi harta benda milik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menampung dan mengajukan barang-barang inventaris dari unit kerja dalam lingkungan Setwan; n. mengatur penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas baik yang digunakan untuk keperluan antar jemput pegawai dan tamu maupun kendaraan lain yang pemeliharaannya diserahkan kepada Bagian Umum; o. mengurus pemeliharaan dilingkungan Setwan;
kendaraan
dinas
bagi
pejabat-pejabat
p. mengurus surat-surat kendaraan dinas dan surat-surat lainnya yang diperlukan seperti STNK, jasa raharja, surat pajak lainnya; q. menyelenggarakan dan mengurus tempat menyimpan dan memelihara kendaraan dilingkungan Setwan; r. meneliti bukti tagihan swasta kepada Sekretaris Dewan dan menyetujui pembayaran bila telah memenuhi ketentuan yang berlaku; s. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; t. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; u. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (3) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian / Seksi intern melalui Kepala Bagian Umum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memberi petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g. membuat rancangan biaya untuk keperluan perjalanan dinas; h. membuat surat perintah perjalanan dinas untuk para pejabat dan staf yang mengikuti kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD; i. menyiapkan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD; j. melakukan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan DPRD dan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh DPRD; k. mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan upacara-upacara pelantikan pimpinan dan anggota DPRD antar waktu, sidang atau rapat paripurna rapat-rapat dinas dan pertemuan resmi lainnya yang diselenggarakan DPRD; l. menyiapkan penyelenggaraan tamu-tamu DPRD; m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pada atasan; o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala Bagian Umum.
9 Pasal 8 (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan antar Kepala Bagian intern Setwan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional dibidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai bahan peningkatan karier; g. penatausahaan keuangan Setwan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; h. mengkoordinasikan Keuangan;
tugas-tugas
Sub
Bagian
dilingkup
Bagian
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
Pasal 9 Bagian Keuangan terdiri dari : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
10
Pasal 10 (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat di laksanakan dengan tuntas; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah di tetapkan sebagai bahan peningkatan karier; g. menerima dan menghimpun rancangan Prioritas Pelapon AnggaranAnggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dari Bagian-bagian atau Sub Bagian dilingkungan Setwan; h. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rancangan PPAS dan RKA-SKPD dalam bentuk yang telah ditetapkan; i. mempersiapkan bahan-bahan seperti rancangan PPAS, RKA-SKPD dalam rangka pembahasan lebih lanjut; j. menerima dan menyusun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dn Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (AKA-SKPD) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Setwan; k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
11
(2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyusun langkah tekins operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat di laksanakan dengan tuntas; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah di tetapkan sebagai bahan peningkatan karier; g. mengadakan penelitian terhadap pengajuan daftar belanja pegawai dan gaji penghasilan DPRD beserta tunjangan-tunjangan lainnya berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan mengenai rechmatig, wetmatig dan dealmatig; h. meneliti kelengkapan SPJ-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK; i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; j. melakukan verifikasi SPP; k. menyiapkan SPM; l. memberikan rekomendasi dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban bendaharawan; m. menyusun dan menyelaraskan pelaksanaan dari pada peraturan – peraturan, ketentuan dan pedoman pelaksanaan dibidang Tata Usaha Keuangan Daerah yang dibuat oleh Instansi yang lebih tinggi;
12 n. melakukan tugas pembinaan ketatalaksanaan keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan dan memberi arahan sesuai dengan bidnag dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat di laksanakan dengan tuntas; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier; g. melakukan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; h. mempersiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan perhitungan anggaran DPRD dan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD; i. melakukan verifikasi, melaksanakan akutansi serta menyiapkan laporan pelaksanaan keuangan SKPD secara berkala; j. melakukan penelitian terhadap bukti kas anggaran DPRD dan bukti kas anggaran Sekretariat DPRD; k. melaksanakan pembukuan yang sifatnya perhitungan pemindahan dan perbaikan;
administrasi
berupa
13 l. mengontrol persiapan keuangan bagi belanja langsung maupun tidak langsung; m. mengoreksi SPJ pembayaran belanja langsung dan tidak langsung agar tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembayaran terpelihara dengan baik; n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
Pasal 11 (1) Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas : a. mempunyai rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Risalah berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancraan pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundnagundangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan antar Kepala Bagian intern Setwan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan mekanisme dan ketentuann peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional dibidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana dan petunjuk serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
14
h. mengikuti rapat-rapat DPRD serta memberi pertimbangan teknis; i. menyiapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Bagian Persidangan dan Risalah;
seluruh
j. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat – rapat yang disampaikan oleh DPRD; k. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD; l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Bagian Risalah dan Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
Pasal 12 Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; c. Sub Bagian Humas. (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; c. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan, serta membuat konsep laporan untuk alat kelengkapan DPRD; d. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
15 e. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah di tetapkan sebagai bahan peningkatan karier; f. mengikuti kegiatan rapat / sidang DPRD; g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas : a. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; d. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah di tetapkan sebagai bahan peningkatan karier; e. mempersiapkan dan mendistribusikan bahan – bahan rapat / sidang yang diselenggarakan DPRD; f. menyusun rencana jadwal kegiatan, menyelenggarakan daftar hadir rapat;
mempersiapkan
dan
g. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan risalah, iktisar dan resume rapat / sidang yang telah diselenggarakan oleh DPRD; h. menyampaikan hasil rapat sidang kepada para anggota DPRD; i. mengikuti kegiatan rapat / sidang DPRD; j. mempersiapkan rapat – rapat yang diselenggarakan DPRD; k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
16
(3) Sub Bagian Humas mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas; c. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam peningkatan karier; f. mengumpulkan bahan pendataan dan penyaringan data penyusunan evaluasi informasi; g. melaksanakan hubungan antara pemerintah (eksekutif dan legislatif) dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan pemerintah; h. memberikan layanan informasi dan mempersiapkan rencana peliputan acara kegiatan DPRD dengan mengundang pers untuk dipublikasikan dan didokumentasikan; i. memberi pemecahan terhadap hambatan-hambatan yang terdapat dikalangan masyarakat khususnya dilingkungan masyarakat; j. memberi pelayanan kepada masyarakat termasuk kepada tamu-tamu yang memerlukan informasi/keterangan; k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.
17 Pasal 13 (1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas : a. menyusun program / rencana kerja dibidang tugasnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah operasional dibidang tugasnya bersama kepala sub bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian dan bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai bidang permasalahannya; e. menilai pelaksanaan kegiatan kepala sub bagian sesuai dengan realisasinya; f. memberikan petunjuk kepada kepala sub bagian dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; g. memantau pelaksanaan kegiatan kepala sub mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;
bagian
serta
h. menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD; i. mengkoordinasikan perumusan peraturan daerah dan keputusan DPRD; j. menelaah dan undangan;
mengevaluasi
pelaksanaan
peraturan
perundang-
k. menyiapkan bahan pertimbangan atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas DPRD; l. menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum; m. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk tercapai kesesuaian kebenaran kerja;
18 o. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menilai peningkatan karier; p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; q. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap pelaksanaan kegiatan, dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan, (2) Bagian Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Sekretaris Dewan.
Pasal 14 Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari : a. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan; b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan; c. Sub Bagian Produk Hukum. (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian di dalam bagian untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas; c. menyusun langkah teknis operasional kegiatan sub bagian dokumentasi dan perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan bidang tugasnya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; e. melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum; f. mengumpulkan data dan bahan tentang semua produk-produk hukum pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
19 g. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan infentarisasi produk-produk hukum dan kartolik; h. melakukan pencatatan termasuk statistik dibidang perundang-undangan dan tata hukum; i. mencatat bahan laporan teknis untuk kepentingan penyusunan laporan dibidang hukum; j. mempersiapkan dan mengusahakan bahan / literatur hukum; k. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahanbahan/literatur/kartolik yang ada dibagian hukum dan perundangundangan; l. mempersiapkan bahan dalam rangka administrasi dan inventarisasi kartolik dilingkungan bagian hukum dan perundang-undangan; m. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. memberi bimbingan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja; o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan perbaikan kedepan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; p. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum dan Perundangundangan sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian di dalam bagian untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas; c. menyusun langkah teknis operasional kegiatan sub bagian dokumentasi dan perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan bidang tugasnya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
20
e. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan undangan menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya;
perundang-
f. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas pemerintahan; g. menghimpun dan memelihara dan mempelajari perundang-undangan; h. mengumpulkan, menghimpun, memelihara dan menyajikan data dan perundang-undangan pusat dan daerah; i. mengikuti dan memonitor proses pembahasan peraturan daerah; j. mempersiapkan bahan dalam rangka pengalihan produk-produk hukum yang dibahas dalam rangka rapat/sidang; k. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; l. memberi bimbingan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja; m. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dan menilai peningkatan karier; n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan perbaikan kedepan sesuai kebutuhan dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan. (3) Sub Bagian Produk DPRD mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Kepala Sub Bagian dilingkungan unit kerjanya melalui Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
21 c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD; f. mempersiapakan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan keputusan/rekomendasi DPRD; g. membuat dan meneliti rancangan keputusan DPRD; h. menyusun dan mengkoordinasikan perumusan keputusan DPRD; i. mempersiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit lain dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan/rekomendasi DPRD; j. mengikuti, mempersiapkan dan memonitor peraturan daerah kabupaten dengan DPRD;
proses
pembahasan
k. mendokumentasikan hasil kegiatan rapat/sidang DPRD dan memelihara arsip; l. menyimpan pita hasil rekaman hasil rapat/sidang; m. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. memberi bimbingan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja; o. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menilai peningkatan karier; p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; q. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
22 (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Sekwan dan Kepala Bagian serta Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi. (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekwan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan Sekwan wajib melaksanakan pengawasan melekat.
Bagian Kedua Pelaporan Pasal 16 (1) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan apabila dipandang perlu tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
23 Bagian Ketiga Hubungan Kerja Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan kerja dibantu oleh pimpinan satuan kerja bawahannya dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala. (2) Masing-masing pejabat dilingkungan Sekretariat Dewan melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horisontal.
Bagian Keempat Hal Mewakili Pasal 18 Apabila Sekretaris Dewan berhalangan melaksanakan tugas dan kewajiban, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Dewan dengan sepengetahuan Sekretaris Daerah.
Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal 17 September 2008 BUPATI BADUNG ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Pada tan Diundangkan di Badung Pada tanggal 17 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 23
