IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
PENJELASAN SINGKAT TENTANG
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah: Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis. Pengukuran kinerja Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran akan ditulis pada posting selanjutnya. Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja akan ditulis pada posting selanjutnya. Pelaporan Kinerja Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Review dan Evaluasi Kinerja Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN TUGAS dan FUNGSI [ PERDA KABUPATEN LAMONGAN N0.03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BAB III BAGIAN SATU PASAL 4]
TUGAS
1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang Pendidikan
FUNGSI
1. 2.
Perumusan kebijakan teknis dan Strategis di bidang Pendidikan; Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pendidikan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
4
STRUKTUR ORGANISASI
5
SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kab.Lamongan 1 1
4 2
9
80
SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Lamongan
58
62
77
175
13
104 48
6
2
2 974
2
527
3 28
192
604
SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Guru Di Kabupaten Lamongan 1915
3315
1957
623
1469
189
18
366
785
6172
3615 140
337 80
2020
2000
6708
SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah Murid Di Kabupaten Lamongan 14961
9487
12344
32016
5511
10112 2096
181
4631
21788
53811 2164 3209 807
11010
25986
52353
RPJMD
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA SKPD )
RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA SKPD
KUA PPAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )
INDIKATOR KINERJA
EVALUASI FEEDBACK
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) Perjanjian Kinerja Eselon II s.d Staf
PERJANJIAN KINERJA
LAPORAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN
KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
10
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016 - 2021 DENGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2016 - 2021 RPJMD TAHUN 2016 - 2021 RENSTRA TAHUN 2016 - 2021 VISI :
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI 1 :
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan MISI 1 TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing SASARAN 1 :
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai
TUJUAN : Meningkatkan aksesbilitas
masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
Ringkasan Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Program Tujuan : Meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.
Sasaran Strategis
Terwujudnya Terwujudnya Aksebilitas Aksebilitas dan dan Mutu Mutu Pendidikan Pendidikan
Kegiatan
Program Program Pendidikan Pendidikan Anak Anak Usia Usia DIni DIni
10 10 Kegiatan Kegiatan
Program Program Pendidikan Pendidikan Dasar Dasar sembilan sembilan Tahun Tahun
31 31 Kegiatan Kegiatan
Program Program Non Non Formal Formal
8 8 Kegitaan Kegitaan
Program Program Managemen Managemen Layanan Layanan Pendidikan Pendidikan
16 16 Kegiatan Kegiatan
Program Program Aksesibilitas Aksesibilitas pelayanan pelayanan pendidikan pendidikan masyarakat masyarakat miskin miskin
7 7 Kegiatan Kegiatan
Program Program Peningkatan Peningkatan mutu mutu Pendidik Pendidik dan dan tenaga tenaga kependidikan kependidikan
22 22 Kegiatan Kegiatan
Indikator : • • • • • •
EYS MYS Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SD/MI % Sekolah Berkareditasi minimal B SD/MI % Sekolah Berkareditasi minimal B SMP/MTS
Terwujudnya Terwujudnya Managemen Managemen Pengelolaan Pengelolaan Pendidikan Pendidikan
IKU INDIKATOR KINERJA UTAMA
KINERJA UTAMA (TUJUAN/ SASARAN
SUMBER DATA
DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN
PENANGGUNG JAWAB
STRATEGIS)
IKU
1. Terwujudnya Aksebilitas dan Mutu Pendidikan
•
•
•
Angka harapan Lama sekolah (EYS)
Angka rata-rata lama sekolah (MYS)
X 100
Statistik
HLS - HLS Min HLS mak - HLS min
Definisi : Lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. X 100
Statistik
RLS - RLS Min RLS mak - RLS min
Data Angka Kelulusan Definisi : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk X 100 Pendidik SD/MI an dalam menjalani pendidikan formal SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
X 100
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
• Bidang PAUD • Bidang SD • Bidang SMP
• Bidang PAUD • Bidang SD • Bidang SMP
• Bidang SD • Bidang SMP
IKU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KINERJA UTAMA (TUJUAN/ SASARAN
SUMBER DATA
DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN
IKU
PENANGGUNG JAWAB
STRATEGIS)
2. Terwujudnya
Managemen Pengelolaan Pendidikan
•
% Sekolah terakreditasi minimal B Jumlah lembaga SD/MI, terakreditasi minimal B SD/MI
Jumlah lembaga SD/MI
SMP/MTs
Jumlah lembaga SMP/MTs, terakreditasi minimal B Jumlah lembaga SMP/MTs
• Bidang SD Data Pendidikan • Bidang SMP •
X 100
X 100
Definisi : kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah Ket : (berdasarkan PERMENDIKBUD No 59 tahun 2012 dan Standart Akreditasi BAN SM 2016 )
Bidang GTK
Cascading Kinerja Dinas Pendidikan BUPATI Kepala Dinas Pendidikan (Eselon 2)
Kepala Bidang (Eselon 3)
Kepala Seksi (Eselon 4)
Sasaran :
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai
Sasaran 1. Terwujudnya Aksebilitas dan Mutu Pendidikan Indikator Kinerja a. Angka harapan Lama sekolah (EYS) b. Angka rata-rata lama sekolah (MYS) c. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs
Program : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Indikator Kinerja : a. Angka Partisipasi PAUD
Kegiatan : 1. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa paud Indikator Kinerja : a. Jumlah lembaga PAUD yang mendapat bantuan alat peraktek dan peraga siswa
Rencana Kerja Tahun 2017 Sasaran Strategis (Kabupaten)
TUJUAN Uraian Meningkat kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
Indikator
Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai
• Indeks Pendidikan
Indikator Program Program Uraian
Target
Uraian
0,63
Terwujudnya Aksebilitas dan Mutu Pendidikan
Indikator
(Keluaran/Output)
Target
Uraian
Program PAUD
Angka Partisipasi PAUD
73,3 %
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD
Program Pendidikan Non Formal
Jumlah Garapan keaksaraan Fungsional
Indikator
Target
Target
a. Angka harapan Lama sekolah (EYS) b. Angka rata-rata lama sekolah (MYS) c. Angka Kelulusan SD/MI SMP/MTs
• 13,83% • 7,48%
• 100% • 100%
Indikator Sasaran (Has
Indikator Kegiatan Kegiatan
Indikator
99,98
Sasaran (OPD)
Anggaran
Jumlah Lembaga 98 Rp.1.000.000.000 PAUD yang Lembaga menerima alat praktek dan peraga siswa Penyelengggaraa Jumlah PKBM 15 n keaaksaraan penerima bantuan Lembaga Rp. 450.000.000 fungsional keaksaraan lanjutan fungsional lanjutan
Penanggung Jawab Bidang PAUD dan DIKMAS
Bidang PAUD dan DIKMAS
KETERKAITAN RENJA DENGAN RKA
Indikator Program
Indikator Kegiatan
Indikator Sasaran
KETERKAITAN RENJA,RKA DAN DPA
Indikator Program
Indikator Kegiatan
Indikator Sasaran
Perjanjian Kinerja Eselon II
19
Perjanjian Kinerja Eselon III
20
Perjanjian Kinerja Eselon IV
21
Perjanjian Kinerja Staf
22
RENCANA AKSI Sasaran Strategis Terwujudnya Aksebilitas Mutu Pendidikan
Indikator Kinerja
PROGRA M
1
2
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
INDIKATO R 3 Angka Partisipasi PAUD
I
II
III
IV
dan Angka harapan Lama sekolah (EYS)
PROGRAM
NO
Target 13,43
KEGIATAN TAR GET
NAMA
INDIKATOR
4
5
6
73,3%
Pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD
Jumlah Lembaga PAUD yang menerima alat praktek dan peraga siswa
TAR GET
AKSI
7
8
98 Sosialisasi Kepada Lemba lembaga penerima ga bantuan
Pemberian Bantuan Alat Praktek dan peraga siswa Monitoring Pelaksanaan Pelaporan
JADWAL PELAKSANAA N I
II
III
IV
9
10 11
12
√
√ √ √
MONITORING KINERJA 2017 Sasaran I
Indikator Kinerja
Terwujudnya % APK PAUD Aksebilitas dan Mutu Pendidikan Program Program PAUD
Indikator
Target
98 Lembaga Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Bantuan Alat praktek dan peraga siswa
Target
Realisasi Triwulan
73,3%
III
Realisasi Triwulan II 0
Anggaran 1.000.000.000
Catatan : Kegiatan pengadaan alat praktek dan peraga PAUD akan dilaksanakan dibulan MEI 2017
Realisasi Triwulan II 0
IKU 1 Angka Harapan Lama Sekolah Capaian NO
Target
Realisasi
13,43
1
13,43
2015
2016
13,43
-
PERBANDINGAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DENAN KABUPATEN SEKITAR Kabupaten
Capaian
Keteranan
Bojonegoro
12,09
-
Tuban
12,07
-
Gresik
13,19
Sumber data : IPM Kab. Lamongan
-
DUKUNGAN ANGGARAN
-
-
Jika dibandinkan dengan kabupaten sekitar Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lamonan Masih berada di atas kabupaten tsb Capaian tahun 2016 masih menunggu perhitungan dari Statistik
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program pendidikan Dasar 9 Tahun Program pendidikan non formal
Anggaran :
Realisasi :
42.318.998.997
40.762.049.927
96,32 %
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2016 Kinerja
Sasaran
Indikator Target
Sasaran 1. Terwujudnya Aksebilitas dan Mutu Pendidikan
Anggaran
a. Angka harapan Lama sekolah (EYS)
• 13,43
Realisasi
• 13,43
Capaian
Alokasi
100 %
42.318.998.997
Realisasi
40.762.049.927
Capaian
96,33%
5. Strategi yang dilaksanakan “ terbukti efektif dan
PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
1.
Soliditas Tim Fasilitasi SAKIP dan Pendampinga n dari Tim Biro Organisasi Propinsi Jatim
2.
Memperkuat Komitmen Jajaran Pimpinan Dinas Pendidikan
efisien”
4. Menerapkan SAKIP secara Elektronik (e-LAKIP) 3. Penguatan Kapasitas dan Kesungguhan TIM SAKIP
INOVASI DINAS PENDIDIKAN
