Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya
FOCUS GROUP DISSCUSSION (FGD) IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) pada SATKER DJCK PROVINSI
Disampaikan Oleh: Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
Sulawesi Selatan, 21 Juni 2016
Outline
A. PENDAHULUAN 1. Tujuan dan Output FGD B. SAKIP 1. Pengertian SAKIP 2. Landasan Hukum 3. Aspek Penyelenggaraan SAKIP 4. Komponen Penilaian Implementasi SAKIP C. IMPLEMENTASI SAKIP DJCK 1. Grand Design SAKIP DJCK 2. Tingkat Implementasi SAKIP DJCK Tahun 2015 3. Implementasi SAKIP pada Satker Provinsi D. PENYUSUNAN SKP BERBASIS KINERJA ORGANISASI 1. Pengantar Penyusunan SKP Berbasis Kinerja Organisasi 2. Evaluasi Penyusunan SKP Satker. Provinsi
A. PENDAHULUAN
1. Tujuan dan Output FGD • Tujuan Mengetahui penyelenggaraan SAKIP pada unit Satuan kerja provinsi di lingkungan DJCK dengan menggunakan acuan Permen PAN dan RB No 12/2015 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP • Output – Informasi dan draft laporan semester pertama, tahun 2016, tentang penyelenggaraan SAKIP pada unit Satker. di lingkungan DJCK pada Provinsi SULBAR, SULTRA, SULTENG. – SKP setiap individu dalam unit Satker. tersebut.
B. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
1. Pengertian SAKIP*)
adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.
*) Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Landasan Hukum • Perpres. 29/2014 tentang SAKIP setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan: # Entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja # Entitas akuntabilitas kinerja Unit Organisasi # Entitas akuntabilitas K/L • Permen. PAN dan RB No 12/2015 ttg Evaluasi Implementasi SAKIP –setiap entitas akan dinilai melalui seperangkat indikator dan parameter. –indikator dan parameter tersebut baru berlaku untuk entitas K/L dan Es I –perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen penilaian 7
23.
Aspek Penyelenggaraan SAKIP*)
Rencana strategis
1 1. Rencana
2 Perjanjian Kinerja
3
2.
Pengukuran Kinerja
4 Pengelolaan Data Kinerja
5 6
Pelaporan Data Kinerja
3.
4.
Strategis
(Renstra):
dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tusi serta memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Perjanjian Kinerja (PK): lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pemberi amanah kepada penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Pengukuran Kinerja: suatu proses mencatat dan mengukur capaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses Pengelolaan Data Kinerja, dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja
5. Pelaporan Kinerja 6. Review dan Evaluasi Kinerja
Reviu dan evaluasi Kinerja *) Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
34.
Komponen Penilaian Implementasi SAKIP*)
1. Perencanaan Kinerja (30%):
Menilai pemenuhan, kualitas dan implementasi dari dokumen perencanaan jangka menengah serta perencanaan tahunan dari unit kerja entitas akuntabilitas kinerja
2. Pengukuran Kinerja (25%):
Menilai pemenuhan, kualitas dan implementasi dari aktivitas pengukuran kinerja yang dilakukan oleh unit kerja entitas akuntabilitas kinerja
3. Pelaporan Kinerja (15%):
Menilai pemenuhan, kualitas dan implementasi dari aktivitas pelaporan kinerja yang dilakukan oleh unit kerja entitas akuntabilitas kinerja
4. Evaluasi
Kinerja
(10%):
Menilai pemenuhan, kualitas dan implementasi hasil evaluasi internal terhadap kinerja unit kerja akuntabilitas kinerja
5. Capaian Kinerja (20%):
Menilai pemenuhan dan kualitas dari kinerja output, outcome yang dihasilkan dari unit kerja akuntabilitas kinerja *) Permen. PAN dan RB No 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP
C. PENYELENGGARAAN SAKIP UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1. Grand Design SAKIP DJCK
2. Tingkat Implementasi SAKIP DJCK 2015*) • •
•
Hasil evaluasi penyelenggaraan SAK unit organisasi DJCK, TA. 2015 adalah BB (sangat baik) dengan nilai 72,81% Rekomendasi yang perlu tindak lanjut, antara lain: • Meninjau kembali tujuan DJCK agar berorientasi pada hasil dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan • Reviu terhadap target kinerja dan indikator kinerja dalam Renstra agar selaras dengan target kinerja dalam RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR • Menetapkan pedoman dan mekanisme pemberian reward dan punishment serta penggunaan teknologi informasi mulai dari level staf di tingkat satker dalam pengukuran kinerja berjenjang mulai dari staf dan manajerial Tindak lanjut atas rekomendasi dari Itjen antara lain: • Pengembangan SIMEKA sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam memantau dan mengevaluasi kinerja Ditjen Cipta Karya • Penyusunan Indikator Kinerja Individu dan SKP berbasis kinerja organisasi sebagai bentuk pelaksanaan manajemen berbasis kinerja *)Surat
Itjen Kemen PUPR kepada Ditjen CK No. KJ.06.01-Ij/630 tentang Laporan Hasil Evaluasi SAKIP TA.2015
3
3. Implementasi SAKIP pada Satker Provinsi (1) Materi Diskusi Komponen PERENCANAAN KINERJA
a. Dokumen perencanaan apakah yang dimiliki oleh Satker? (jangka menengah dan tahunan) b. Apakah Satker selalu memonitor capaian kinerjanya? c. Bagaimana cara Satker dalam memonitor capaian kinerjanya? d. Apakah Satker telah menyusun PK Tahun 2016? Apakah PK telah menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan?
3. Implementasi SAKIP pada Satker Provinsi (2) Komponen PENGUKURAN KINERJA
a. Indikator kinerja pada PK dirasa telah cukup menggambarkan kinerja Satker b. Kinerja Kasatker/PPK/Staf dapat diukur (Jika menggunakan SKP sebagai alat pengukuran kinerja, apakah SKP telah selaras dengan kinerja atasannya) c. Indikator kinerja pada PK telah sama dengan DIPA/RKAKL/Renstra d. Satker memiliki mekanisme pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala
3. Implementasi SAKIP pada Satker Provinsi (3) Komponen PELAPORAN KINERJA
a. Satker telah menyusun LaKIP, menyampaikan tepat waktu b. LaKIP menyajikan informasi dan analisa terhadap output, outcome (sesuai PK)
c. Informasi kinerja dalam LaKIP dapat diandalkan dan telah digunakan untuk perbaikan/peningkatan kinerja
3. Implementasi SAKIP pada Satker Provinsi (4)
Komponen CAPAIAN KINERJA
a. Satker dapat mencapai target yang ditetapkan selama (output/outcome)
b. Capaian kinerja lebih baik dibanding tahun sebelumnya (output/outcome) c. Informasi kinerja dapat diandalkan (output/outcome)
D. PENYUSUNAN SKP SATKER BERBASIS KINERJA ORGANISASI
1
Pengantar Penyusunan SKP Berbasis Kinerja Organisasi CASCADING PENYUSUNAN SKP
Menteri
Eselon I
CASCADING DOKUMEN PENYUSUNAN SKP
Rencana Strategis (Renstra) Penetapan Kinerja (PK) Kegiatan
Eselon II Kegiatan dari PK
Eselon III/Kaasatker Eselon IV/PPK
Kegiatan dari RKA-KL Kegiatan dari TUSI (SE DIRJEN) Kegiatan Tambahan
Fungsional Tertentu/Umum Kegiatan Kreativitas
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI GUNTUR IRAWAN, ST
NO I. PEJABAT PENILAI
Evaluasi 2 Penyusun an SKP Satker Provinsi
1
Nama
LILIS SUSILO RAHAYU, SE
1
Nama
SUHARTINAH
2
NIP
196403061990032005
2
NIP
197303242008122000
3
Pangkat/Gol.Ruang
III/D (Penata Tk.I)
3
Pangkat/Gol.Ruang II/B (Pengatur Muda Tkt.I )
4
Jabatan
Kepala Sub Bagian
4
Jabatan
Penelaah BMN
5
Unit Kerja
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
5
Unit Kerja
DIREKTORAT PENYEHATAN LINKUNGAN PERMUKIMAN
NO 1 2 3
4
A. Isian antar nama jabatan antar provinsi tidak sama (tidak standard)
5 6 7
NO
TARGET
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
KUANT/OUTPUT
Pengumpulkan Data-Data terkait dengan Inventarisasi Barang Milik Negara Menyusun dan Menyampaikan Laporan BMN semester I dan II ke Kepala Satuan Kertja Menyiapkan Bahan Administrasi Serah Terima BMN Menyeusun Rekomendasi usulan penetapan Penhapusan BMN, SK Tim Pelaksana penghapusan BMN SK Penetatapan Penghapusan BMN, BA Penelitian dan Penilaian Penghapusan BMN Permohonan Ijin prinsip Penhapusan BMN Mendokumentasikan Data Sertifikat digital dan Hardcopy sesuai ketentuan pemeriksaan agar data dapat dipertanggungjawabkan kebenanrannya, sehinga dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku Menyimpan arsip dokumen aset BMN dan melakukan proses tutup buku Melakukan Registrasi BMN
I. PEJABAT PENILAI
NO
KUAL/MUTU
BIAYA (Rp)
WAKTU
6
Kegiatan
100
10
bln
######
2
Laporan
100
12
bln
#####
1
Dokumen
100
12
bln
#####
1
Dokumen
100
12
bln
#####
1
Dokumen
100
12
bln
#####
1
Dokumen
100
12
bln
#####
1
Dokumen
100
12
bln
#####
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
SUGIHARTO WASITOADI, S.Sos.M.Si
1
Nama
RAYMON AGUSTINUS ALWIN
2
NIP
196004031982111001
2
NIP
197008162008121001
3 4
Pangkat/Gol.Ruang Jabatan
IV/A (Pembina) Kasubag Tata Usaha
3 4
Pangkat/Gol.Ruang II/B (Pengatur Muda Tk.I) Jabatan Pengolah BMN ( PPK Wil. II )
5
Unit Kerja
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
5
Unit Kerja
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK
KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Menyusun berita acara stok opname, laporan hasil sosialisasi, pemeriksaan hasil laporan SIMAK investasi BMN
0
24
kegiatn
100
12
bln
2
Menyusun laporan SIMAK BMN, laporan barang persediaan, Catatan Ringkas Barang ( CRB), laporan semester tingkat satker, membuat catatan barang tingkat satker, laporan barang persediaan tingkat satker
0
19
dokumen
100
12
bln
3
Menysun rekomendasi usulan penetapan pemindahtanganan BMN, SK penetapan pemindahtanganan BMN, BA penelitian dan penilaian pemindahtanganan BMN, permohonan ijin prinsip pengahapusan BMN
0
64
laporan
100
12
bln
0
64
laporan
100
12
bln
0
64
kegiatan
100
12
bln
4
5 dst
Membantu menyusun rekomendasi usulan penetapan penghapusan BMN, SK tim pelaksana penghapusan BMN, SK penetapan BMN, BA penelitian dan penilaian pengahapusan BMN, permohonan ( ijin prinsip penghapusan BMN) Menyimpan dokumen verivikasi (sertifikat asli ) dan memebuat laporan status penyimpanan sertifikat persemester
0
BIAYA (Rp)
Evaluasi Penyusunan SKP Satker Provinsi
2
B. Belum seluruh nama jabatan memiliki SKP (hanya PNS Pusat saja) C. Perlu telaah lebih lanjut terhadap uraian kegiatan tugas jabatan, target output dan target waktu. 1
PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
SOMBA TAMBING, IR.,DIPL.SE
1
Nama
PANTJA W TOLLA, ST, MT
2
NIP
195801311991031001
2
NIP
197204041998031015
3 4
Pangkat/Gol.Ruang Jabatan
IV/B (Pembina Tk. I) Kepala Sub Direktorat
3 4
Pangkat/Gol.Ruang Jabatan
IV/A ( Pembina ) Ka. Satker PSPAM Prov. Sultra
5
Unit Kerja
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
5
Unit Kerja
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK
TARGET KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
BIAYA (Rp)
1
Serah terima Aset
0
1
lap
100
12
bln
469,516,000
2
SAI BMN
0
1
lap
100
12
bln
124,012,000
3
Pembentukan Pos Siaga Bencana
0
1
lap
100
12
bln
134,512,000
4
Konsultan Advisory Kelembagaan
0
1
lap
100
12
bln
350,000,000
5
Konsultan Advisory Investasi
0
1
lap
100
12
bln
350,000,000
6
Monitoring kegiatan Investasi
0
1
lap
100
12
bln
113,364,000
7
Informasi / Komunikasi / Produk Audio Visual
0
1
lap
100
6
bln
169,920,000
8
Administrasi Kegiatan
0
1
lap
100
12
bln
222,680,000
9
Monev Kelembagaan
0
1
lap
100
12
bln
194,396,000
10 Monev DAK
0
1
lap
100
12
bln
395,100,000
11 Monev SPAM
0
1
lap
100
12
bln
572,392,000
12 Konsultan Advisory Perencanaan
0
1
lap
100
12
bln
500,000,000
13 Konsultan DED PAM Sultra
0
1
lap
100
12
bln
500,000,000
14 Administrasi Kegiatan
0
1
lap
100
12
bln
60,400,000
2
Evaluasi Penyusunan SKP Satker Provinsi
2 NO I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama
SUHARSONO ADI BROTO, ST.MM
1
Nama
CACO LARATU, ST. M.Si
2 NIP
196403291987031000
2
NIP
197107272009011003
3 Pangkat/Gol.Ruang
Pembina, IV/a
3
Pangkat/Gol.Ruang
III/B (Penata Muda Tkt.I )
4 Jabatan
Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Air Limbah
4
Jabatan
PPK Pengembangan Sistem PLP I
5 Unit Kerja
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN 5 Unit Kerja
NO 1 2 3 4 5 6 7 8
TARGET
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN Pengawasan/Supervisi Pembangunan IPAL Kawasan Kota Palu Pembanunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan Kota Palu Pembangunan SANIMAS Kabupaten Donggala Pembangunan SANIMAS Kabupaten Toli Toli Pembangunan SANIMAS Kabupaten Parigi Moutong Pembangunan SANIMAS Kota Palu Pembangunan TPS 3R Kabupaten Sigi Pembangunan TPS 3R Kota Palu
DIREKTORAT PENYEHATAN LINKUNGAN PERMUKIMAN
KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
BIAYA (Rp)
0
1
Paket
100
7
bln
250,000,000
0
1
Kawasan
100
7
bln
1,700,000,000
0
1
Kawasan
100
4
bln
450,000,000
0
1
Kawasan
100
4
bln
450,000,000
0
1
Kawasan
100
4
bln
450,000,000
0
1
Kawasan
100
4
bln
450,000,000
0
1
Kawasan
100
4
bln
500,000,000
0
1
Kawasan
100
4
bln
500,000,000
Belum terdapat tugas-tugas umum kesatkeran sesuai SE Dirjen No 2 Tahun 2016
Evaluasi Penyusunan SKP Satker Provinsi
2 3
NO
I. PEJABAT PENILAI
NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
TEGUH HARYONO, ST.MM
1
Nama
SUKESMIYATI
2
NIP
19710327 199703 1 005
2
NIP
196210172007012001
3
Pangkat/Gol.Ruang
III/C (Penata)
3
Pangkat/Gol.Ruang
II /C (Pengatur)
4
Jabatan
Satker Pengembangan SPAM Prov. Sulawesi Tengah
4
Jabatan
Penata Keuangan
5
Unit Kerja
SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROV SULTENG
5
Unit Kerja
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
AK
SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROV. SULTENG TARGET
KUANT/OUTPUT
KUAL/MUTU
WAKTU
1
Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi checklist kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP
0
500
Berkas
100
12
bln
2
Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendudukung SPP sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
0
500
Dokumen
100
12
bln
3
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran
0
500
Dokumen
100
12
bln
4
Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain : Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/Perusahaan, alamat, No. Rekening dan Nama Bank)
0
300
Dokumen
100
12
bln
5
Nilai Tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan / atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan)
0
300
Berkas
100
12
bln
0
300
Berkas
100
12
bln
0
200
Berkas
100
12
bln
6
7 dst
Jadwal waktu pembayaran (keseuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna menyakinan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluarsa) Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak
BIAYA (Rp)
Subdit Pemantauan dan Evaluasi Telp: (021) 72796586 Email:
[email protected]
