1
IMPLEMENTASI FUNGSI ANGGARAN (BUDGETING) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BONE BOLANGO
ABSTRAK
DJAFAR YUSUF JOHAN JASSIN NUR KASIM
Djafar Yusuf, NIM. 271410001. Implementasi Fungsi Anggaran (budgeting) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango. Bapak Johan Jassin selaku Pembimbing I serta Ibu Nur Kasim selaku Pembimbing II. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 20141.
Adapun
tujuan
dari
penelitian
ini
adalah
adalah
menganalisis
Implementasi fungsi Anggaran DPRD di Kabupaten Bone Bolango. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi anggaran DPRD di Kabupaten Bone Bolango. Jenis
penelitian
ini
adalah
bersifat
deskriptif
yang
bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Maka pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini suatu pendekatan deskriftif yang fokus penelitiannya berkisar pada hukum tata negara yang meliputi asas-asas hukum, sistematik hukum dan sejarah hukum dan suatu pendekatan
1
Jafar Yusuf. NIM. 271410001. Bapak Prof. Dr. Johan Jassin,SH.,MH Ibu Dr. Nur Kasim, S.Ag.,M.Hi
2
yang fokus penelitiannya untuk memperoleh data lapangan yang berhubungan dengan fungsi budgeting di DPRD kabupaten.Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian dimana bahwa bahwa implementasi pelaksanaan Fungsi penganggaran DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango bersama-sama dengan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Bone Bolango terlibat secara aktif, proaktif dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sehingga keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses/tahapan penyusunan APBD yang diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, mengingat makna pentingnya sebagai berikut:a). APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi);b). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD adalah Permendagri yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumber Daya Manusia para Anggota DPRD. adanya anggaran serta sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD.
KATA KUNCI. Fungsi Budgeting, DPRD A. Pendahuluan Hiruk pikuknya tuntutan kebutuhan daerah demi kesinambungan pelayanan terhadap kebutuhan serta kompleksnya persoalan dibutuhkan wakilwakil rakyat yang kreatif dalam berbuat dan bertindak serta santun dalam menyikapi persoalan daerah yang semakin hari semakin kompleks. Persoalan daerah khususnya Kabupaten Bone Bolango terkait fungsi anggaran selama ini berdampak pada kurang terjalinnya hubungan baik dengan pemerintah daerah dalam hal penyampaian plafon Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Program Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh eksekutif ke legislatif, dimana fungsi
3
anggaran selama ini masih kurang maksimal olehnya hal ini menjadi salah satu bagian permasalahan karena proses pengakjian terhadap anggaran dan pengetahuan atau pemahaman terhadap fungsi anggaran oleh DPRD berdasarkan fungsinya hal tersebut kurang efektif dan optimal. Sehingga dalam hal salah satu dari 3 (Tiga) tugas umum DPRD yaitu fungsi Budgeting. Kenyataan terhadap realita perpolitikan reformasi yang ditandai dengan besarnya peranan pemerintahan dalam menentukan jalannya negara dan keterlibatannya
dalam
berbagai
sektor
kehidupan
masyarakat,
telah
menimbulkan minimal dua tanggapan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga yang keberadaannya pada setiap negara khususnya Kabupaten Bone Bolango yang merupakan bagian dari pemerintah. Akan tetapi secara fungsional Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah lembaga legislatif. Sebagai
lembaga
negara,
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
(Legislatif) memiliki sejumlah fungsi. Yang telah dititipkan dalam hak dan kewajiban. Hak tersebut meliputi: hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pertanyaan, hak prakarsa dan hak mengadakan penyelidikan. Secara umum tugas dan wewenang (fungsi) DPRD terdiri atas tiga: a. Fungsi legalisasi, yaitu: fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama; b. Fungsi anggaran, yaitu: fungsi menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dan memperhatikan pertimbangan DPRD; c. Fungsi pengawasan, yaitu: fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
UUD
NRI
1945,
Undang-undang
dan
peraturan
pelaksanaannya, dimana Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan
4
merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setihap tahapan opersional, Marison2. Harapannya bahwa DPRD adalah lembaga formal yang berfungsi mengekspresikan agenda publik secara sungguh-sungguh, perlu digaris bawahi bahwa DPRD pada hakikatnya dalam hal pengawasan anggaran terdapat beberapa permasalahan baik di internal anggota DPRD dimana pengawasan anggaran dimaknai oleh anggota DPRD sebagai suatu hal yang rumit karena membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Program Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terutama pembagian anggaran di tingkat pemerintah daerah yang notabenenya sebagian anggota DPRD sudah memahami tetapi belum mendalami secara jelas keberadaan pemanfaatan anggaran karena dicampuri dengan intervensi kepentingan pribadi terutama mengenai pengawasan anggaran olehnya dalam hal pengawasan anggaran sering kali terjadi perbedaan persepsi antara anggota DPRD. Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango pada saat peneliti melakukan pra observasi dan wawancara awal dengan anggota DPRD bapak Muchlis Bumulo pada tanggal 29 April 2014, bahwa realisasi pelaksanaan fungsi anggaran saat ini di DPRD memiliki wewenang yang salah satunya adalah fungsi anggaran “Budgeting” dimana salah satu wewenang tersebut bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap anggaran yang nantinya di gunakan untuk kepentingan program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat pada umumnya terutama yang di Kabupaten Bone Bolango sebagai bentuk mitra dari pemerintah daerah “Birokrasi”
guna
terciptanya
dan
terselenggaranya
penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien terutama menyangkut kewenangan fungsi anggaran3. Adapun hak budget Dewan perwakilan rakyat atau DPRD ini kemudian terimplementasikan dalam suatu alat kelengkapan DPR/DPRD yakni dalam komisi dan Badan Anggaran, sebagaimana di jelaskan pada pasal 2
Ahmad Sukardja. 2014. Hukum Tata Negara dan Hukum Adm Negara”Dalam Perspektif Fikih Siyasah”.Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 130 3
Sumber data. Anggota DPRD Kab. Bone Bolango.2014
5
96 ayat (2) undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 berbunyi “tugas komisi di bidang anggaran adalah : 1). Pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapat dan belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah; 2). Mengadakan
pembahasan
dan
mengajukan
usul
penyempurnaan
rancangan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersamasama dengan pemerintah 3). Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan yang menjadi mitra kerja komisi; 4). Mengadakan pembahasan laporan keuangan dan pelaksanaan termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; 5). Menyampaiakan hasil pembicaraan terdahulu sebagaimanan dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan kepada badan anggaran untuk singkronisasi; 6). Menyempurnakan hasil singkronisasi Banggar berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 7). menyerahkan kembali kepada Banggar hasil pembahasan untuk bahan akhir penetapan APBD4. Beradasarkan gambaran umum tersebut diatas maka peneliti menarik untuk menganalisis serta mengangkat judul “Implementasi Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango”. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah : Apakah Implementasi fungsi Anggaran di DPRD berjalan efektif dan efisien. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi fungsi anggaran di DPRD. B. Metode penulisan Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango tepatnya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Alasan
4
Mei Susanto. 2013. Hak Budget parlemen di Indonesia.Sinar Grafika. Jakarta.
6
peneliti memilih lokasi ini karena wilayah tidak terlalu jauh dan mudah untuk diperoleh penjelasan terhadap fungsi Anggaran DPRD di Kabupaten Bone Bolango belum pernah diteliti5. Adapun sumber data tersebut, antara lain : a.
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi yang bersumber dari hasil penelitian berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan fungsi anggaran DPRD di Kabupaten Bone Bolango.
b.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti.
Sedangkan populasi dan sanpel sebagai berikut : 1). Populasi Populasi merupakan wilayah generalisasi baik obyek maupun subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti. Sehingganya populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Anggota DPRD dan Bagian Risalah di Kabupaten Bone Bolango. 2). Sampel Dalam penelitian ini sampel yang diangkat adalah 25 Orang anggota DPRD serta salah seorang kabag risalah dan perundang-undangan yang ada di Kab. Bone Bolango. Untuk lebih memudahkan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut : a. Angket (Kuisioner); dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket yang bersifat terbuka dan tertutup sebagai penjabaran dari indikator variabel. b. Wawancara; penggunaan wawancara dimaksudkan untuk menggali soalsoal penting yang mungkin belum terjangkau oleh angket, ataupun ingin mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Data yang dihimpun dengan cara mengelompokkan mana bahan yang dianggap urgen dan erat sekali kaitannya dengan objek penelitian, yang diolah 5
Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pres. Jakarta. Hal 33
7
dengan cara data-data diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang spesifik mengenai objek yang akan diteliti dengan pendekatan kualitatif deskriftif6.
C. Hasil dan Pembahasan Sebagai hasil dan pembahasan antara lain : a. Implementasi fungsi Anggaran di DPRD berjalan efektif dan efisien. Implementasi pelaksanaan Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango bersamasama dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut, DPRD Kabupaten Bone Bolango terlibat secara aktif, proaktif dan bukan reaktif, dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses/tahapan penyusunan APBD yang diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Anggota DPRD dituntut untuk piawai mengagregasikan kepentingan, tuntutan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Untuk itu,maka perlu memahami makna anggaran itu sendiri dengan baik. Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya sebagai berikut7: a) APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi); (1).APBD sebagai fungsi investasi daerah; (2).APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan). b). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD. Prinsip-
7
8
prinsip universal penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat tepat apabila bisa dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini. Adapun penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada fungsi penganggaran saat ini dapat lebih berperan secara konkrit apabila memperoleh perhatian dan kecermatan dalam beberapa hal berikut: 1. Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain: 2. Efektifitas pembentukan jaring asmara; 3. Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan; 4. Pembenahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD; 5. Dalam Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUA 6. Penyusunan PPAS; 7. Akuntabilitas terhadap nilai anggaran; 8. Kelengkapan data-data pendukung; 9. Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas urusan dan program; 10. Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat; 11. Raperda APBD; 12. Sosialisasi Perda APBD. Jimly Asshiddiqie, menyebutkan pula bahwa peran DPR tersebut diharapkan proses fungsi keparlemenan atau diselenggarakan berdasarkan system double-checks yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relative dapat disalurkan dengan basis social yang lebih luas. Yang satu merupakan cerminan repsentasi politik di DPR maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (political representation), sedangkan yang lain mencerminkan prinsip representasi territorial atau regional (regional representation)8. Dengan berperan sebagai politico, maka baik anggota DPR dituntut selain memiliki visi dan kemauan yang tepat terkait dengan hak budget parlemen, juga harus membuka keran partisipasi masyarakat khususnya yang 8
Mei Susanto. 2013. Hak Budgeting Parlemen Di Indonsia. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.246
9
diwakilinya. Dengan demekian, makna hak budget parlemen dalam pembahasan APBN sebagai wujud kedulatan rakyat sebagaimana akan semakin diterapkan9. Tujuan bernegara menjadi penting dalam pembahasan hak budget parlemen ini untuk dapat menggali secara lebih kedalam mengenai pentingnya anggota parlemen sebagai representasi perwujudan kedaulatan rakyat untuk dapat mendorong APBN untuk dapat mencapai terwujudnya tujuan bernegara Indonesia yang sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan tujuan bernegara bukan merupakan yang terakhir, tetapi merupakan jembatan menuju pada tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum. Lebih tegas hal tersebut disebutkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu10: “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.” Secara
teoritis,
hal
tersebut
menunjukkan
bahwa
Indonesia
menganuttujuan bernegara yang disebut sebagai teori negara kesejahteraan (welfare state). Untuk mencapai tujuan bernegara yang disebut sebagai teori Negara kesejahteraan (welfare state). Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut secara tepat dan berkelanjutan, pemerintah dan parlemen telah menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai acuan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan bernegara yaitu kesejahteraan rakyat. Anggaran memainkan peran menjaga inflasi, deflasi dan arus barang/jasa keluar dan masuk suatu negara dengan cara defisit, surplus, atau berimbang. 9
Ibid. Hal 247
10
Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945
10
Pada sisi retribusi, anggaran menjadi alat yang efektif untuk menciptakan keadilan social karena fungsinya mengambil (pajak dan retribusi) dan member (subsidi). Pada konteks ini, anggaran menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan umum; atau dengan kata lain anggaran sebagai kebijakan mengatasi masalah kemiskinan. Redistribusi kekayaan menjadi inti falsafah negara kesejahteraan (welfare state)11. Terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan tersebut, ada beberapa indicator yang dapat diajukan acuan dalam pembahasan APBN, sehingga parlemen dapat menggunakan hak budgetnya secara tepat, antara lain berikut ini12. a.
Tersedianya mata anggaran yang khusus ditujukan untuk masyarakat miskin dalam menanggulangi keadaan darurat atau bencana (tanggap darurat) – Proverty action fund. Penyediaan mata anggaran khusus ini dirasakan sangat perlu dan menjadi indikasi pertama apakah sudah tersedia alokasi dana yang cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan ataukah belum. Penyeridaan mata anggaran ini bukan hanya ditujukan dengan adanya judul (nomenklatur) yang menyebutkan kelompok miskin sebagai sasaran program/kegiatan, tetapi harus jelas benar kelompok sasaran dan ukuran pencapaiannya.
b.
Mengalokasikan dana langsung diterima oleh kelompok miskin dengan besar persentase yang proporsional sesuai dengan tingkat kemiskinan wilayah yang bersangkutan.
c.
Belanja kegiatan (berdasarkan kelompok target dan lokasi) program penanggulangan kemiskinan lebih banyak dari biaya operasional pelaksanaan program itu sendiri.
d.
Penetapan pagu indikatif anggaran dan skala prioritas yang terbuka untuk dicermati masyarakat. Ditambahkan oleh bapak amran mustafa bahwa dalam pembahasan anggaran terdapat perbedaan pandangan terutama pengakomodiran
11 12
http:www..dpr.go.id. diakses pada tanggal 28 September 2014,pkl. 21.00 wita http:www..dpr.go.id/id/berita/pimpinan/.diakses pada tanggal 30 September 2014,pkl.19.00 wita
11
seluruh program perencanaan keuangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, hal ini disebabkan karena adanya pandangan dari masing-masing partai, seperti halnya yang tergambarkan pada Tabel di bawah ini : Tabel 1 Badan Anggaran DPRD kabupaten Bone Bolango Tahun 2014-2019 NO
NAMA
PARTAI
FRAKSI
1
Azan Piola, SH
PPP
PPP
2
Sofyan wahidji, SH
Golkar
Golkar
3
Fadjar Wartabone
PDI-P
PDI-P
PAN
PAN
4
Zulkarnain Ruchban
Ket Aleg periode 2009/2014
-
5
Helmy T. Pou
PKPI
PKPI
-
6
Amran Mustafa
PDI-P
PDI-P
-
PKS
PKS
7
8
Syamsu T. Botutihe, S.Fil.i Robby Hunawa, S.Ip, M.Si
Demokrat
Demokra
Aleg periode
t
2009/2014
9
Rinto Ruchban
Golkar
Golkar
10
Andris A. Makmur
Gerindra
Gerindra
`11
Faisal Mohie
PPP
PPP
Hanura
Hanura
Bukan
Bukan
Anggota
Anggota
DPRD
DPRD
12
13
H. Nandjaya Hulopi, S.Ip
Sekertaris Dewan
-
Aleg periode 2009/2014 -
Sumber Data. DPRD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014 Berdasarkan data tabel di atas maka jelas bahwa pada periode 20142019 hasil pemeilihan legislatif kabupaten Bone Bolango telah berubah 12
peta politik sehingga data diatas mengambarkan bahwa dalam Badan Anggaran terdapat 2 Kursi yang di peroleh Fraksi PDI-P, 2 Kuris fraksi PPP, 2 kursi fraksi Golkar, 1 kursi fraksi PAN, 1 Kuris fraksi PKPI, 1 Kursi fraksi Demokrat, 1 Kursi fraksi Gerindra, 1 kursi fraksi hanura, 1 Kursi fraksi PKS. Sehingga jelaslah bahwa dengan sejumlah fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bone Bolango mengindikasikan beragam pendapat terhadap pembahasan anggaran dimaksud hal ini jelas menjadikan suatu efektifitas efisiennya dalam pembahasan anggaran tersebut. Sedangkan teori fungsi anggaran menurut Titik Triwulan, cs, bahwa fungsi anggaran adalah fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, sedangkan teori pengawasan adalah merupakan sesuatu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dasar republik indonesia 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanannya13. Sebagai contoh suatu efek pembahasan anggaran ditingkat DPR maka terdapat suatu perubahan yang ditimbulkan oleh program-program penanggulangan kemiskinan pascakrisis moneter 1998 terlihat sangat lambat atau sangat kecil. Tekanan anggaran seperti bahan pembayaran bunga dan utang luar negeri, biaya menutupi dan bantuan likuiditas bank indonesia yang hilang akibat salah arus dari berbagai bank-bank milik negara dan milik swasta pada saat menjelang krisis moneter, munculnya kasus bank century pada 2008, serta permasalahan korupsi yang cukup banyak menggerogoti APBN, menjadi penghambat perintah dalam mengintensifkan program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan menurut CST. Kansil, bahwa teori keuangan adalah merupakan Kebijaksanaan dan arah pemerintah dalam hal keuangan negara14. Untuk itu secara praktis, sebagaimana dianjurkan Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar selaku pakar hukum tata negara, untuk mengatasi masalah yang 13
Titik Triwulan, cs. 2011. Hukum tata Usaha negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara di Indonesia. Kencana. Jakarta. Hal. 74-75. 14 CST.Kansil. 2011. Sistem pemerimtahan Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 87-88
13
muncul tersebut, dianjurkan dibentuk conference comiitte. Jika terkelola dengan baik, maka sidang bersama baik itu yang bersifat kepanitiaan maupun yang bersifat keseluruhan antara DPR/DPRD, akan membuat DPR/DPRD lebih produktif dan lebih berkualitas dalam pembahasan APBN/APBD, sehingga hak budget parlemen dapat tersalurkan dengan baik, tanpa harus menunggu dan terganggu pada salah satu kamar saja15. b. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD. Adapun Faktor-faktor yang menghambat Implementasi fungsi anggaran DPRD di Kabupaten Bone Bolango16, antara lain : 1.Sosialisasi Peraturan Perundang –Undangan; 2. Sumber Daya Manusia; 3. Anggaran 4. Sarana dan Prasarana D. Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 1. bahwa implementasi pelaksanaan Fungsi penganggaran DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango bersama-sama dengan pemerintah daerah di mana DPRD Kabupaten Bone Bolango terlibat secara aktif, proaktif olehnya sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sehingga keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan dalam setiap proses/tahapan penyusunan APBD yang diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna pentingnya sebagai berikut17:
15
Ibid. Hal 259
16
menurut bapak Nandjaya Hulopi Sebagai anggota DPRD Bone Bolango pada saat penulis wawancarai (20 September 2014) diruang kerjanya 17
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
14
a). APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi); b). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD. Prinsip-prinsip universal penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat tepat apabila bisa dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini. 2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD adalah Permendagri belum di sosialisasikan dan dipahami secara utuh, Selain itu juga kualitas Sumber Daya Manusia para Anggota DPRD yang kurang memadai menyebabkan pembahasan RAPBD juga tidak dapat maksimal. adanya anggaran serta sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. E. Saran Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD terutam menyangkut persoalan fungsi budget di DPRD Bone Bolango, maka peneliti menyarankan, antara lain : 1. Agar nantinya dalam setiap pembahasan terutama yang berkaitan dengan fungsi anggaran maka sebaiknya anggota DPRD atau yang dalam hal ini anggota DPRD yang tergabung dalam badan anggaran haruslah lebih mengkaji dan selalu melakukan pengawasan karena hal in sangat prinsip terutama menyangkut penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah; 2. Sebagai wujud dari dari tanggungjawab sebagai anggota DPRD tentunya haruslah di tunjang dengan Sumber daya manusia dengan menjalankan tufoksinya secara baik serta ditunjang dengan adanya studi komparatif serta Bimtek sehingga tidak berdampak pada kurang maksimalnya setiap pembahasan mengenai persoalan anggaran karena fungsi penggaran sudah betul-betul akan dijalankan dengan efektif dan efisien.
15
DAFTAR PUSTAKA Abdi Yuhana. 2013. Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia “pasca perubahan UUD 1945. Fokusmedia. Bandung. Ahmad Sukardja. 2014. Hukum Tata Negara dan Hukum Adm Negara”Dalam Perspektif Fikih Siyasah”.Sinar Grafika. Jakarta. Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta CST. Kansil. Cs. 2008. System Pemerintahan Indonesia. Bumi aksara. Jakarta. ----------Edisi Kedua. 2009. Hukum tata Negara Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. --------- Edisi Keempat.2011. Sistem Pemerintahan Indonesia.Bumi Aksara. Jakarta. Jimly Asshiddiqie. 2012. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika. Jakarta. Mahfud MD. 2001. Dasar & struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rineka Cipta. Yogyakarta. Mei Susanto, 2013. Hak Budgeting Parlemen di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Rahardjo Adisasmitha. 2010. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Graha Ilmu.yogyakarta Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pres. Jakarta. Titik Triwulan, cs. 2011. Hukum tata Usaha negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara di Indonesia. Kencana. Jakarta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan http:www..dpr.go.id/id/berita/pimpinan/.diakses pada tanggal 30 September 2014,pkl.19.00 wita http:www..dpr.go.id. diakses pada tanggal 28 September 2014,pkl. 21.00 wita
16
