IKHTISAR EKSEKUTIF 1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum, tingkat realisasi terhadap 8 (delapan) target sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat BPPT adalah sebagai berikut:

1.

Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.1 dilakukan dengan

cara

menghitung

prosentase

jumlah

penyimpangan

atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran yang di audit; pada pelaksanaan program/kegiatan BPPT tahun anggaran 2012, dimana dengan semakin kecil perbandingan, semakin baik kondisinya. Adapun hasil pembandingannya adalah sebagai berikut: Jumlah temuan pada tahun 2012 (masih menggunakan LHA BPK tahun 2011 karena LHA BPK 2012 belum diterima BPPT) adalah 1.061.055.731,06

Rp.

dari total jumlah anggaran BPPT sebesar Rp

942.329.347.000,00 , maka perbandingan antara temuan dan anggaran adalah sebesar 0,11%. Dengan demikian target untuk peningkatan ketaatan terhadap peraturan dapat dicapai bahkan terlampaui yaitu sebesar 0,11% dari target capaian yang direncanakan sebesar 0,50%.

2.

Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2.1. yaitu dilakukan dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT yang telah dilakukan penilaian risiko terhadap penerapan SPIP dengan hasil sebagai berikut: a. Kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan unit kerja dilakukan melalui tahapan penerapan SPIP. Adapun tahapan penerapan SPIP sampai dengan Tahun 2012 telah mencapai Tahap Internalisasi

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman iii

(Penilaian Risiko), yang dilakukan oleh Tim Satgas SPIP BPKP bekerjasama dengan Inspektorat selaku Tim Counterpart SPIP BPPT. Kegiatan penilaian risiko dilakukan secara sampel yaitu pada 3 (tiga) Satker yaitu Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) dan Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP), dengan ruang lingkup pemahaman konsepsi pengendalian intern dan penerapan unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. b. Pemetaan SPIP tahun 2012 dilaksanakan pada 1 Satker/Unit Kerja yaitu di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan Getaran (UPT. LAGG), Serpong. c. Tahap Pemahaman dilaksanakan pada 10 Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT. Dengan demikian kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi pada 14 Satker/Unit Kerja dilingkungan BPPT dapat tercapai, bahkan melebihi dari target 7 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan, sebesar 35,55%.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 2 untuk indikator kinerja sasaran 2.2.Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau (Monev), dilakukan dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT yang telah dilakukan pemantauan. Untuk tahun 2012 jumlah Satker/Unit Kerja yang dipantau atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 sebanyak 24 Satker/Unit Kerja dari 23 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan. Dengan demikian capaian sasaran kegiatan pemantauan tahun 2012 telah melampaui target yang telah direncanakan.

3.

Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit. Kegiatan

ini

dilakukan

untuk

mengetahui

realisasi

pelaksanaan

tindaklanjut oleh Auditan atas rekomendasi terhadap temuan hasil audit ___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman iv

dari pihak pengawas internal dan eksternal, sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA). Data pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan LHA BPK Tahun 2012 atas pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011, hal ini disebabkan BPPT belum menerima LHA Tahun Anggaran 2012. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 3 dilakukan dengan cara menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut dengan jumlah rekomendasi. Dari

37

rekomendasi

yang

harus

ditindaklanjuti,

telah

selesai

direalisasikan sebanyak 32 rekomendasi, sedangkan 5 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.3 telah dapat dicapai, yaitu sebesar 86,49% dari target yang direncanakan 75%.

4.

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 4

dilakukan

dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu, dengan total Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan per tahun. Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2012 sebanyak 3 LHP dari total LHP yang dihasilkan 3 LHP. Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.4 telah dicapai, yaitu sebesar 100%.

5.

Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil reviu. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 5

dilakukan

dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan. Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan, yaitu Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2012. Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan ___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman v

dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2012. Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5 telah sepenuhnya dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 Laporan.

6.

Peningkatan jumlah evaluasi atas AKIP Unit/Satuan Kerja Tujuan Evaluasi AKIP Unit/Satker dilingkungan BPPT: Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 6 dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja. Hasil yang dicapai adalah 4 buah LHE (8,9%) terhadap AKIP UPT/Balai Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: 1. Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (BRDST). 2. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan &Teknologi (IPTEKnet). 3. Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP). 4. Balai Inkubator Teknologi (BIT). Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.6 belum dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 13%, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah SDM/Auditor Inspektorat.

7.

Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 7 dilakukan dengan cara memperbandingkan jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan dengan jumlah target direncanakan. Adapun jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor sebanyak 5 orang, dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.7

belum dapat

sepenuhnya dicapai, yaitu baru sebesar 62,5%. Tidak tercapainya target sasaran strategis pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan disebabkan oleh kebijakan eksternal Inspektorat atas formasi kebutuhan SDM ditentukan oleh Manajemen BPPT dan Kementerian PAN&RB serta

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman vi

penyelenggaraan Diklat Pengawasan yang ditentukan oleh Pusdiklatwas BPKP.

8.

Peningkatan Kompetensi Auditor Melalui Diklat Teknis Substansi Pengawasan. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.8 dilakukan dengan cara menghitung jumlah auditor yang telah mengikuti Diklat Pengawasan. Untuk memenuhi rencana telah diajukan 4 Auditor untuk mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga prosentase capaian sasaran strategisnya adalah: 50%. Realisasi yang dicapai hanya sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan 8 orang, hal ini disebabkan peserta Diklat

dan waktu

penyelenggaraan Diklatwas ditentukan oleh Pusdiklatwas BPKP.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada seluruh Unit/Satuan Kerja, maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran

2012

yang

Rp.2.096.888.000,-

semula

sehingga

sebesar

terdapat

Rp.2.500.000.000,-

penghematan

menjadi

anggaran

sebesar

Rp.403.112.000,- (16,12%). Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut: 1.

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.974.559.550,- (94,17%) dari total anggaran DIPA Inspektorat sebesar Rp. 2.096.888.000,- sehingga terdapat saldo anggaran sebesar Rp.122.328.450,- (5,83%).

2.

Anggaran

yang

dialokasikan

pada

Inspektorat

setiap

tahunnya,

dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan Inspektorat

dan

peningkatan

kualitas

maupun

kuantitas

sarana

penunjang. 3.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat tahun 2012 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target yang direncanakan.

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman vii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB I.

i iii viii ix x

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan 1. Kedudukan 2. Tugas Pokok

I-2

3. Fungsi

I-2

4. Kewenangan

I-2

1.3. Struktur Organisasi 1.4. Sumber Daya Dan Fasilitas 1.5. Sistematika Penyajian Bab II.

I-1 I-2 I-2

I-3 I-3 I-8

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Bab III.

Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai RENSTRA 2010-2014 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012

II - 1 II - 2 II - 4 II - 5 II - 6

AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2012

3.1. Pengukuran Kinerja 3.2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis 3.3. Akuntabilitas Keuangan Bab IV.

III - 1 III - 3 III - 11

PENUTUP

4.1. 4.2.

Kesimpulan Saran

IV - 1 IV - 2

LAMPIRAN 1. Surat Tugas Tim Penyusun LAKIP Inspektorat TA.2012 2. Keputusan Kepala BPPT No.065/Kp/KA/IV/2003 Tgl.29 April 2003 ___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Inspektorat.

I-3

Gambar 1.2.

Grafik Komposisi SDM Inspektorat.

I-4

Gambar 1.3.

Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat.

I-5

Gambar 1.4.

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

I-6

Gambar 1.5.

Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum.

I-6

Gambar 1.6.

Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat

I-7

Pendidikan. Gambar 1.7.

Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan

I-8

Ruang Kepangkatan. Gambar 3.1.

Pelaksanaan

Penerapan

Tahapan

SPIP

oleh

BPKP,

III - 5

Inspektorat dan Satker/Unit Kerja. Gambar 3.2.

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut

III - 6

Gambar 3.3.

Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

III - 8

Gambar 3.4.

Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP

III - 10

Gambar 3.5.

Diklat Teknis Substansi

III - 11

_________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Komposisi SDM Inspektorat

I-4

Tabel 1.2. Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

I-4

Tabel 1.3. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat

I-4

Tabel 1.4. Komposisi Jabatan Fungsional Umum

I-6

Tabel 1.5. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

I-7

Tabel 1.6. Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Kepangkatan

I-7

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan

II - 5

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja

II - 7

_________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman x

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahanan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional. Arah kebijakan pengawasan nasional yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dinyatakan dengan : 1.

Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

2.

Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Untuk melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat BPPT sebagai unit APIP Pusat menentukan prioritas sasaran pengawasan serta melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan sesuai program pengawasan yang telah ditetapkan. Program/Kegiatan Inspektorat BPPT juga disesuaikan dengan kebijakan pengawasan nasional. Sesuai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan Pengendalian

kualitas Intern

(quality atas

assurance)

penyelenggaraan

terhadap tugas

efektifitas dan

fungsi

Sistem Intansi

Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, sehingga sasaran program/kegiatan tahun 2012 diarahkan untuk dapat memantau dan mengawal serta

mengevaluasi

pelaksanaan

program/kegiatan

BPPT

dengan

mempertimbangkan kemampuan sumber daya Inspektorat. Inspektorat BPPT sebagai Unit Kerja Eselon II adalah unsur penyelenggara pemerintahan

negara

yang

berkewajiban

mempertanggung-jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan ____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 1

sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satker/Unit Kerja.

1.2. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April 2006, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Inspektorat adalah sebagai berikut :

1.2.1. Kedudukan Inspektorat

Unit Kerja Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPT.

1.2.2. Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPPT.

1.2.3. Fungsi Inspektorat

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional; b. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

1.2.4. Kewenangan Inspektorat

a. Melaksanakan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai penugasan Kepala BPPT. c. Melaksanakan pengawasan terhadap unit kerja dilingkungan BPPT. d. Penyusunan Rencana Audit 5 Tahunan. e. Penyusunan Rencana Audit Tahunan f.

Mengadakan Audit Khusus dibidangnya.

g. Melaksanakan administrasi Inspektorat. ____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 2

1.3. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tanggal 21 April 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat (SK Ka.BPPT No.: 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006)

INSPEKTUR Sub Bag.Tata Usaha

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sesuai dengan gambar 1.1. diatas, dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur membawahi : 1.

Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat

2.

Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku 1.4. Sumber Daya Dan Fasilitas 1.4.1.Sumber Daya Manusia

Inspektorat memiliki jumlah SDM yang kurang memadai dengan komposisi disiplin ilmu yang terbatas. Sebagai gambaran tentang ____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 3

kekuatan SDM Inspektorat posisi per 31 Desember 2011

dapat

disampaikan sebagai berikut : a. Komposisi SDM Inspektorat Tabel 1.1 Komposisi SDM Inspektorat NO

STATUS

JUMLAH (Orang)

1

Jenjang Struktural

2

2

Fungsional Auditor

12

3

Fungsional Umum

6

TOTAL

20

Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Inspektorat 20 Jumlah SDM (Orang)

20 12

15 10

6 2

5 -

Struktural

b.

Fungsional Auditor

Fungsional Umum

Total

Status

Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat Tabel 1.2 Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat NO

JABATAN STRUKTURAL

JUMLAH (Orang)

1

Inspektur

1

2

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha

1

TOTAL

2

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 4

Gambar 1.3 Grafik Komposisi Jenjang Struktural Inspektorat

Jumlah SDM (Orang)

2 2 1.5

1

1

1 0.5 0 Inspektur

Ka. Sub. Bagian Tata Usaha

Total

Jabatan Struktural

c. Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Tabel 1.3 Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat NO

JABATAN AUDITOR

JUMLAH (Orang)

A. AUDITOR AHLI : 1

Auditor Utama

0

2

Auditor Madya

3

3

Auditor Muda

0

4

Auditor Pertama

6

B. AUDITOR TRAMPIL : 1

Auditor Penyelia

2

2

Auditor Pelaksana Lanjutan

1

3

Auditor Pelaksana

0

TOTAL (A + B)

12


Gambar 1.4 Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat 12 Jumlah SDM (Orang)

12 10 8 6 6 3

4

2 1

2

0

0

0

0 Auditor Utama

Auditor Madya

Auditor Muda

Auditor Pertama

Auditor Penyelia

Auditor Pelaksanan Lanjutan

Auditor Pelaksana

Total

Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

d.

Komposisi Jabatan Fungsional Umum Tabel 1.4 Komposisi Jabatan Fungsional Umum NO

JABATAN FUNGSIONAL UMUM

JUMLAH (Orang)

1

Analisis Data

0

2

Pelaksana Urusan

6

3

Pembantu Pelaksana Urusan

0

TOTAL

6

Gambar 1.5 Grafik Komposisi Jabatan Fungsional Umum

Jumlah SDM (Orang)

6

6

6 5 4 3 2 1

0

0

0

Analisis data

Pelaksana urusan

Pembantu Pelaksana Urusan

Total

Jabatan Fungsional Umum


e.

Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 1.5 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH (Orang)

S2

3

S1

14

D1 - D3

1

SLTA

2

TOTAL

20

Gambar 1.6 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Tingkat Pendidikan 20 20

Jumlah SDM (Orang)

18

14

16 14 12 10 8

3

6

2

1

4 2 0 S2

S1

D1 - D3

SLTA

Total

Tingkat Pendidikan

f.

Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan.

Tabel 1.6 Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan NO

GOLONGAN RUANG

JUMLAH (Orang)

1

Golongan IV

4

2

Golongan III

16

3

Golongan II

0

4

Golongan I

0

TOTAL

20


Gambar 1.7 Grafik Komposisi SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan 16 16

Jumlah SDM (Orang)

14 12 10 8

4

6 4

0

0

2 0

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Golongan Ruang

Memperhatikan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat bahwa komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Inspektorat pada saat ini menunjukkan telah terjadi kekurangan jabatan Auditor Ahli Pertama dan Auditor Ahli Muda dengan peran sebagai Ketua Tim dan Anggota Tim. Dalam mengatasi kekurangan tersebut diambil kebijakan memberdayakan personil Subbagian Tata Usaha. Untuk melaksanakan pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan program Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Diklat Teknis Substansi Pengawasan, dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan.

1.5. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Inspektorat TA.2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Inspektorat serta Struktur Organisasi. ____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman I - 8

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat TA.2012 meliputi Rencana Strategis Inspektorat dan Penetapan Kinerja Insptektorat 2012.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012, Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2012.

Bab IV – Penutup, Menjelaskan

simpulan

menyeluruh

dari

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Inspektorat Tahun 2012 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Peraturan dan Kebijakan Bidang Pengawasan Nasional Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan Intern Pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

APIP Pusat, yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPNK, dll. adalah unsur pengawasan Intern Pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin terwujudnya kepemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang bertujuan membantu unsur menajemen pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya.

Untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi penggunaan sumberdaya pengawasan antar unsur APIP tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara APIP Pusat dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Hasil koordinasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Pusat, sehingga tercipta sinergi, menghindari tumpang tindih, kelancaran pelaksanaan tugas di instansi masing-masing maupun pada tingkat nasional.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP Pusat ini merupakan acuan bagi seluruh APIP Pusat dalam melakukan pengawasan. Demikian pula dengan Inspektorat BPPT, perencanaan Program Pengawasan disamping mengacu pada Rencana Strategis BPPT, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pengawasan Nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN &RB sebagaimana tersebut dibawah ini:

_____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 1

1.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah Pasal 47 dan Pasal 48 dinyatakan bahwa: a. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; b. Pengawasan

intern

sebagaimana

dimaksud dalam butir (a)

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah; c. Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir (b) melakukan pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

2.

Peraturan Menteri Reformasi

Negara

Birokrasi

Pendayagunaan

Nomor:

Aparatur

Negara dan

PER/03.1/M.PAN/03/2007

tentang

Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; disebutkan bahwa arah kebijakan pengawasan dinyatakan dengan : a. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan sinergi pengawasan intern, ekstern dan pengawasan masyarakat; b. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; c. Pemberian sanksi yang sebesar-besarnya bagi para pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2. Kebijakan Pengawasan Nasional Tahunan APIP 1.

Visi dan Misi Pengawasan

2.

Tujuan

3.

Arah Kebijakan

4.

Program-program Pengawasan: a. Kegiatan Utama b. Kegiatan Penunjang c. Koordinasi Pengawasan

2.2.1.Visi dan Misi Pengawasan Terwujudnya APIP yang profesional, independen dan mampu mendorong penerapan prinsip kepemerintahan yang baik _____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 2

2.2.2.Misi Pengawasan APIP melaksanakan pengawasan intern berdasarkan kode etik dan standar pengawasan yang diakui bersama dalam rangka memberikan jaminan bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,

dan

taat

terhadap

peraturan

perundang-undangan

serta

terlindunginya kekayaan negara dari setiap upaya penyimpangan

2.2.3.Tujuan -

Menetapkan arah kebijakan Pengawasan Intern Pemerintah (PIP)

-

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PIP

-

Menjadi dasar penyusunan kebijakan pengawasan Tahunan APIP Pusat dan Daerah

2.2.4.Arah Kebijakan -

Meningkatkan efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah (PIP).

-

Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan wasmas

-

Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

-

Pemberian dukungan bagi APH dalam percepatan pemberantasan KKN.

2.2.5.Program Pengawasan: 1. Kegiatan utama a. Audit (Pemeriksaan) b. Monitoring c. Evaluasi d. Reviu e. Sosialisasi & Asistensi

2. Kegiatan Penunjang a. Sinergi pelaksanaan kegiatan pengawasan b. Penelitian, pengembangan & studi di bidang pengawasan c. Diklat pengawasan _____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 3

d. Pengembangan sistem informasi pengawasan e. Pembinaan JFA f.

Kegiatan penunjang lainnya

3. Koordinasi Pengawasan

2.3. Program / Kegiatan Inspektorat Sesuai RENSTRA 2010 – 2014 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel, Inspektorat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada: 1.

Rencana Strategis BPPT Tahun 2010-2014

2.

Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2010-2014

3.

Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2012.

Program / Kegiatan Inspektorat tahun 2010 – 2014 disusun dengan memperhatikan

kebijakan

dan

program

pengembangan

teknologi

di

lingkungan BPPT serta mengacu pada visi dan misi Inspektorat yang mencakup sasaran strategis sebagai berikut :

1.

Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja;

2.

Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT;

3.

Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit;

4.

Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu;

5.

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP;

6.

Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja;

7.

Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan;

8.

Peningkatan kompetensi Auditor melalui Diklat sertifikasi pengawasan;


2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Rencana Kerja Tahunan Inspektorat dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Tanggal 31 Desember 2010 yaitu :

Tabel II - 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja

:

Inspektorat

Tahun

:

2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

0,50 %

0,11%

1. Peningkatan ketaatan terhadap

Prosentase jumlah

peraturan dan perundang-

penyimpangan atas peraturan

undangan yang berlaku atas

dan perundang-undangan

pelaksanaan anggaran dan kinerja.

yang berlaku terhadap total

(LHA BPK TA. 2011)

anggaran BPPT. 2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja

Prosentase jumlah Satker/Unit Kerja yang menerapkan SPIP

di lingkungan BPPT.

16% (7 Satker/ Unit Kerja)

35,55% (14 Satker/ Unit Kerja) : - 3 Satker (Penilaian Risiko); - 1 Satker (Pemetaan) ; - 10 Unit/Satker (Tahap Pemahaman)

Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau

23 Satker/

24 Satker/Unit

Unit

Kerja

75 %

86,49%

(Monev) 3. Penyelesaian tindak lanjut oleh

Prosentase realisasi

Auditan atas rekomendasi disertai

pelaksanaan tindak lanjut

dengan kesanggupan tertulis oleh

terhadap jumlah rekomendasi.

Auditan untuk menindaklanjuti

(32 telah selesai TL dari 37 Rekomendasi)

rekomendasi temuan hasil audit. _____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman II - 5

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

100 %

100%

(3 LHA)

(3 LHA)

2 Laporan

2 Laporan

13%

8,9%

4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

Prosentase jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu dengan total LHA yang diterbitkan pertahun.

5. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan BPPT sesuai SAI/SAP.

Ketepatan waktu pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BPPT.

6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.

Prosentase jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas

(4 LHE)

LAKIP unit/satker. 7. Pencapaian komposisi ideal

Terpenuhinya jumlah ideal

Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Pejabat Fungsional Auditor

dalam tugas pengawasan.

(PFA) sebagai Tim Mandiri

8 Auditor

5 Auditor (62,5%)

melalui Diklat Sertifikasi Penjenjangan. 8. Peningkatan kompetensi Auditor

Prosentase peningkatan

melalui diklat sertifikasi

jumlah Auditor bersertifikat

pengawasan.

Diklat Teknis Pengawasan.

8 Auditor

4 Auditor (50%)

2.5. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 31 Desember 2010, yang terinci didalam tabel berikut ini :


Tabel II – 2 PENETAPAN KINERJA Unit Kerja Eselon II / Satuan Kerja

:

Inspektorat

Tahun Anggaran

:

2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1. Peningkatan ketaatan terhadap

Prosentase jumlah penyimpangan

peraturan dan perundang-

atas peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku atas

undangan yang berlaku terhadap

pelaksanaan anggaran dan kinerja.

total anggaran BPPT.

2. Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja

Prosentase jumlah Satker/Unit Kerja

0.50 %

16%

yang menerapkan SPIP

di lingkungan BPPT. Peningkatan jumlah Satker/ Unit

23 Satker/ Unit

Kerja yang dipantau (Monev) 3. Penyelesaian tindak lanjut oleh

Prosentase realisasi pelaksanaan

Auditan atas rekomendasi disertai

tindak lanjut terhadap jumlah

dengan kesanggupan tertulis oleh

rekomendasi.

75 %

Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit. 4. Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.

Prosentase jumlah Laporan Hasil

100 %

Audit (LHA) tepat waktu dengan total LHA yang diterbitkan pertahun.

5. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan BPPT sesuai SAI/SAP. 6. Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.

Ketepatan waktu pelaksanaan reviu

2 Laporan

laporan keuangan BPPT. Prosentase jumlah Laporan Hasil

13%

Evaluasi (LHE) atas LAKIP unit/satker.

7. Pencapaian komposisi ideal

Terpenuhinya jumlah ideal Pejabat

Pejabat Fungsional Auditor (PFA)

Fungsional Auditor (PFA) sebagai

dalam tugas pengawasan.

Tim Mandiri melalui Diklat Sertifikasi

8 Auditor

Penjenjangan 8. Peningkatan kompetensi Auditor

Prosentase peningkatan jumlah

8 Auditor


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(2)

(3)

(1)

melalui diklat sertifikasi

Auditor bersertifikat Diklat Teknis

pengawasan.

Pengawasan.


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT

3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target, dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Pengukuran Kinerja Inspektorat dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal 10 yaitu :

Pasal 10 (1)

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian targetkinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

(2)

Pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

(3)

Format pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diilustrasikan pada Lampiran III.

Pengukuran kinerja Inspektorat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

1.

Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Pengukuran dilakukan dengan

cara

menghitung

prosentase

jumlah

penyimpangan

atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran yang diaudit;

___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -1

2.

Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung: 2.1. Jumlah

Satker/Unit

Kerja

di

lingkungan

BPPT

yang

telah

menerapkan tahapan SPIP; 2.2. Jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau (Monev).

3.

Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengankesanggupan

tertulis

oleh

Auditan

untuk

menindaklanjuti

rekomendasi temuan hasil audit.Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut terhadap jumlah rekomendasi;

4.

Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.Pengukuran dilakukan dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu dengan jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterbitkan per tahun;

5.

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan BPPT sesuai SAI/SAP dan ketepatanwaktu penyampaian hasil reviu.Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah laporan yang diterbitkan;

6.

Peningkatan jumlah evaluasi atas LAKIP unit/satuan kerja.Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja;

7.

Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem

pengawasan.

Pengukuran

dilakukan

dengan

cara

memperbandingkan jumlah auditor yang bersertifikat Diklat Penjenjangan dengan target komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA);

8.

Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi pengawasan, pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah auditor yang bersertifikat Diklat Teknis Substansi Pengawasan ;


3.2. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

1.

Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan ketaatan

terhadap

peraturan

dan

perundang-undangan

dalam

melaksanakan tercapainya kesesuaian pelaksanaan anggaran dan kinerja dengan kegiatan yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.1 dilakukan dengan

cara

menghitung

prosentase

jumlah

penyimpangan

atas

peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap total anggaran yang di audit; pada pelaksanaan program/kegiatan BPPT tahun anggaran 2012, dimana dengan semakin kecil perbandingan, semakin baik kondisinya. Adapun hasil pembandingannya adalah sebagai berikut: Jumlah temuan pada tahun 2012 (masih menggunakan LHA BPK tahun 2011 karena LHA BPK 2012 belum diterima BPPT) adalah 1.061.055.731,06

Rp.

dari total jumlah anggaran BPPT sebesar Rp

942.329.347.000,00 , maka perbandingan antara temuan dan anggaran adalah sebesar 0,11%. Dengan demikian target untuk peningkatan ketaatan terhadap peraturan dapat dicapai bahkan terlampaui yaitu sebesar 0,11% dari target capaian yang direncanakan sebesar 0,50%.

2.

Penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.2.1. yaitu dilakukan dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT yang telah dilakukan penilaian risiko terhadap penerapan SPIP dengan hasil sebagai berikut: a. Kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan unit kerja dilakukan melalui tahapan penerapan SPIP. Adapun tahapan penerapan SPIP sampai dengan Tahun 2012 telah mencapai Tahap Internalisasi


(Penilaian Risiko), yang dilakukan oleh Tim Satgas SPIP BPKP bekerjasama dengan Inspektorat selaku Tim Counterpart SPIP BPPT. Kegiatan penilaian risiko dilakukan secara sampel yaitu pada 3 (tiga) Satker yaitu Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) dan Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP), dengan ruang lingkup pemahaman konsepsi pengendalian intern dan penerapan unsur-unsur SPIP yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. b. Pemetaan SPIP tahun 2012 dilaksanakan pada 1 Satker/Unit Kerja yaitu di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aero Gas Dinamika dan Getaran (UPT. LAGG), Serpong. c. Tahap Pemahaman dilaksanakan pada 10 Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT. Dengan demikian kegiatan penjaminan atas tercapainya tujuan organisasi pada 14 Satker/Unit Kerja dilingkungan BPPT dapat tercapai, bahkan melebihi dari target 7 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan, sebesar 35,55%.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 2 untuk indikator kinerja sasaran 2.2. Peningkatan jumlah Satker/ Unit Kerja yang dipantau (Monev), dilakukan dengan cara menghitung jumlah Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT yang telah dilakukan pemantauan. Untuk tahun 2012 jumlah Satker/Unit Kerja yang dipantau atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 sebanyak 24 Satker/Unit Kerja dari 23 Satker/Unit Kerja yang telah direncanakan. Dengan demikian capaian sasaran kegiatan pemantauan tahun 2012 telah melampaui target yang telah direncanakan.


Gambar 3.1. Pelaksanaan Penerapanan Tahapan SPIP oleh BPKP, Inspektorat dan Satker/Unit Kerja.

3.

Penyelesaian tindak lanjut oleh Auditan atas rekomendasi disertai dengan kesanggupan tertulis oleh Auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit. Kegiatan

ini

dilakukan

untuk

mengetahui

realisasi

pelaksanaan

tindaklanjut oleh Auditan atas rekomendasi terhadap temuan hasil audit dari pihak pengawas internal dan eksternal, sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA). Data pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan LHA BPK Tahun 2012 atas pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2011, hal ini disebabkan BPPT belum menerima LHA Tahun Anggaran 2012. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 3 dilakukan dengan cara menghitung prosentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut dengan jumlah rekomendasi. Dari

37

rekomendasi

yang

harus

ditindaklanjuti,

telah

selesai

direalisasikan sebanyak 32 rekomendasi, sedangkan 5 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian target dari Sasaran


Strategis No.3 telah dapat dicapai, yaitu sebesar 86,49% dari target yang direncanakan 75%, dengan perhitungan sebagai berikut:

32 Prosentase Pencapaian Sasaran Strategis =

x 100% = 86,49% 37

4.

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 4

dilakukan

dengan cara memperbandingkan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu, dengan total Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan per tahun. Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan tepat waktu pada tahun 2012 sebanyak 3 LHP dari total LHP yang dihasilkan 3 LHP. Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.4 telah dicapai, yaitu sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:


x 100% = 100% 3

Gambar 3.2. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut ___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -6

5.

Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan sesuai SAI/SAP dan ketepatan waktu penyampaian hasil reviu. Aparat

Pengawasan

Intern

Kementerian

Negara/Lembaga

wajib

melakukan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kegiatan Reviu dilakukan secara paralel terhadap 19 Laporan Keuangan Satuan Kerja di lingkungan BPPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Laporan Keuangan Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2012. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh keyakinan terbatas mengenai

akurasi,

keandalan

dan

keabsahan

informasi

Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga sesuai Standar Akuntansi Instansi (SAI), serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 5

dilakukan

dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan. Hasil yang dicapai adalah 2 buah Laporan, yaitu Laporan Semester I dan Semester II Tahun 2012.

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.5 telah sepenuhnya dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 Laporan.


Gambar 3.3. Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

6.

Peningkatan jumlah evaluasi atas AKIP Unit/Satuan Kerja Tujuan Evaluasi AKIP Unit/Satker dilingkungan BPPT: Tujuan dari kegiatan Evaluasi LAKIP Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPPT, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB No.35 Tahun 2012 yang ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2011 pada Unit/Satker di lingkungan BPPT adalah ; a. Memberikan penilaian terhadap penerapan Sistem AKIP ; b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP ; c. Memberikan

saran

perbaikan

guna

peningkatan

kinerja

dan

akuntabilitas Unit/Satuan Kerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja Sasaran Strategis No. 6 dilakukan dengan cara menghitung jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan per tahun atas LAKIP unit/satuan kerja.

Hasil yang dicapai adalah 4 buah LHE (8,9%) terhadap AKIP UPT/Balai Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut: 1. Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi (BRDST). 2. Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan &Teknologi (IPTEKnet). 3. Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP). 4. Balai Inkubator Teknologi (BIT). ___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -8

Dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.6 belum dapat dicapai dari target yang telah ditetapkan yaitu 13%, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah SDM/Auditor Inspektorat.

7.

Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan dikenal adanya Tim Mandiri yang beranggotakan minimal 4 orang yang terdiri 1 orang Pengendali Teknis (Auditor Madya), 1 orang Ketua Tim (Auditor Muda) dan 2 orang Anggota Tim (Auditor Pertama dan/atau Auditor Terampil). Kondisi Auditor Inspektorat saat ini komposisinya kurang memadai untuk membentuk Tim Mandiri, sehingga diperlukan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi syarat kualifikasi sebagai Auditor. Berdasarkan Road Map Inspektorat, jumlah kebutuhan SDM sampai dengan tahun 2014 adalah 42 orang dan pemenuhannya direncanakan secara bertahap setiap tahun, yakni sebanyak 8 orang. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No. 7 dilakukan dengan cara memperbandingkan jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan dengan jumlah target direncanakan. Adapun jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sertifikasi Auditor sebanyak 5 orang, dengan demikian target dari Sasaran Strategis No.7

belum dapat

sepenuhnya dicapai, yaitu baru sebesar 62,5%, dengan perhitungan sebagai berikut:


x 100% = 62,5% 8

Tidak tercapainya target sasaran strategis pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dalam sistem pengawasan disebabkan oleh kebijakan eksternal Inspektorat atas formasi kebutuhan SDM ditentukan oleh Manajemen BPPT dan Kementerian PAN&RB serta ___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -9

penyelenggaraan Diklat Pengawasan yang ditentukan oleh Pusdiklatwas BPKP.

Gambar 3.4. Diklat Sertifikasi Penjenjangan di PUSDIKLATWAS BPKP

8.

Peningkatan Kompetensi Auditor Melalui Diklat Teknis Substansi Pengawasan. Untuk meningkatkan profesionalisme Auditor dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku,

perlu

dilakukan

upaya-upaya

untuk

meningkatkan

kompetensinya. Diharapkan dengan adanya program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di BPPT. Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis No.8 dilakukan dengan cara menghitung jumlah auditor yang telah mengikuti Diklat Pengawasan. Untuk memenuhi rencana telah diajukan 4 Auditor untuk mengikuti Diklat Pengawasan di BPKP. Sehingga prosentase capaian sasaran strategisnya adalah: 50% dengan perhitungan sebagai berikut: ___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -10


x100% = 50% 8

Realisasi yang dicapai hanya sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan 8 orang, hal ini disebabkan peserta Diklat

dan waktu

penyelenggaraan Diklatwas ditentukan oleh Pusdiklatwas BPKP.

Gambar 3.5. Diklat Teknis Substansi

3.3. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan kebijakan manajemen untuk melakukan penghematan pada seluruh Unit/Satuan Kerja, maka alokasi Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran

2012

yang

Rp.2.096.888.000,-

semula

sehingga

sebesar

terdapat

Rp.2.500.000.000,-

penghematan

anggaran

menjadi sebesar

Rp.403.112.000,- (16,12%). Adapun realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut: 1.

Realisasi penyerapan anggaran Inspektorat pada tahun 2012 adalah sebesar

Rp.1.974.559.550,-

Inspektorat

sebesar

(94,17%)

dari

Rp.2.096.888.000,-

total

sehingga

anggaran

DIPA

terdapat

saldo

anggaran sebesar Rp.122.328.450,- (5,83%). ___________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman III -11

2.

Anggaran

yang

dialokasikan

pada

Inspektorat

setiap

tahunnya,

dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Inspektorat

dan

peningkatan

kualitas

maupun

kuantitas

sarana

penunjang. 3.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Inspektorat tahun 2012 telah dapat diselesaikan dan hasilnya sesuai dengan target yang direncanakan.


BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan Dari hasil pengukuran capaian kinerja Inspektorat sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya yang secara garis besar mencakup kegiatan pengawasan, sistem peringatan dini (early warning system) dan kegiatan penunjang pengawasan dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Capaian sasaran kegiatan pengawasan. Kegiatan Pengawasan tahun 2012 secara umum dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan, yakni: 1). Adanya

peningkatan

ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-

undangan pada seluruh Satker/Unit Kerja di lingkungan BPPT . 2). Laporan Hasil Audit Inspektorat telah diselesaikan tepat waktu. 3). Pelaksanaan Evaluasi LAKIP belum dapat dicapai sesuai target yang direncanakan, hal ini disebabkan jumlah dan kualifikasi SDM yang kurang memadai.

b. Capaian Sasaran Kegiatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kegiatan Pengawasan tahun 2012 secara umum dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan, yakni: 1. Penerapan SPIP secara bertahap telah dilaksanakan pada 14 Satker/Unit Kerja. 2. Pelaksanaan

pemantauan

terhadap

penggunaan

anggaran/DIPA

Tahun Anggaran 2012 pada 24 Satker/Unit Kerja. 3. Pelaksanaan Reviu terhadap 19 Laporan Keuangan Satker di lingkungan BPPT Semester I dan II Tahun Anggaran 2012.

c. Capaian Sasaran Kegiatan Penunjang Pengawasan. Kegiatan Penunjang Pengawasan tahun 2012 secara umum dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan, yakni: ____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman IV -1

1. Pencapaian komposisi ideal Pejabat Fungsional Auditor direalisasikan melalui Diklat Pembentukan Auditor dan Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor yang diikuti sebanyak 5 orang. 2. Pencapaian peningkatan kompetensi Auditor direalisasikan melalui Diklat Teknis Pengawasan yang diikuti sebanyak 4 orang.

4.2. Saran Dalam rangka peningkatan kapabilitas Inspektorat dibutuhkan kuantitas dan kualitas SDM/Auditor yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan, maka disarankan kepada Manajemen BPPT: 1.

Perlu merealisasikan penambahan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan yang telah disampaikan kepada Biro SDMO BPPT.

2.

Untuk menjadi perhatian bahwa jumlah dan komposisi Auditor Inspektorat sudah tidak memadai untuk

melaksanakan tugas-tugas pengawasan

secara optimal, yaitu hanya 12 Auditor yang terdiri atas: - Auditor Madya (peran Pengendali Teknis) : 3 orang - Auditor Muda (peran Ketua Tim) : 0 orang - Auditor Pertama (peran Anggota) : 6 orang - Auditor Terampil (peran Anggota) : 3 orang

Capaian kinerja Inspektorat yang telah dituangkan dalam LAKIP Tahun 2012 diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel sehingga

dapat

memberikan

gambaran

yang

jelas

mengenai

kinerja

Inspektorat.

____________________________________________________________________________________________________ LAKIP Inspektorat TA. 2012 Halaman IV -2

IKHTISAR EKSEKUTIF 1. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas pelaksanaan anggaran dan kinerja

Recommend Documents