IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini issue kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang paling menarik dan mengemuka. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam tahun 2013 telah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan capaian kinerja selama tahun 2013 dimana mengacu pada Rencana Strategis tahun 2010-2014. Berdasarkan RENSTRA Ditjen PHU dan Rencana Kinerja tahun 2013 telah ditetapkan anggaran sebesar Rp.247.908.403.000,-. Dimana Sampai dengan akhir Desember 2013 telah di realisasi sebesar Rp.200.744.363.168,- atau sekitar 81 % dengan demikian sisa anggaran sebesar Rp 47.164.039.832,-. Dana DIPA Tahun 2013 adalah untuk membiayai program-program dalam upaya mendukung kinerja Ditjen PHU sebagaimana yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut : Tabel realisasi anggaran Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Unit Kerja Sekretariat Direktorat Pembinaan Haji
Direktorat Pelayanan Haji Direktorat Pengelolaan Dana Haji JUMLAH Persentase
Anggaran
Realisasi
Sisa
83.536.464.000
58.202.075.224
25.334.338.776
145.891.727.000
129.392.901.122
16.498.825.878.
11.284.474.000
7.097.441.622
4.187.032.378
7.195.738.000
6.051.945.200
1.143.792.800
247.908.403.000
200.744.363.168
47.164.039.832
100%
81 %
19 %
Sumber : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari anggaran sebesar Rp 247.908.403.000,- terdapat realisasi anggaran sebesar Rp 200.744.363.168,-. Realisasi anggaran sebesar 81 % memiliki arti bahwa sebagian besar program/kegiatan tahun 2013 dapat terlaksana. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah memenuhi target setiap tahun. yang tentunya berdampak positif pada upaya 1
pencapaian sasaran strategis. Kami menyadari ada 19 % anggaran yang belum optimal di tahun 2013, oleh karenanya diperlukan upaya-upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pola pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam tahun 2013 Indonesia juga meraih gelar sebagai penyelenggara haji terbaik dunia dari WHUC (World Hajj and Umra Convention). Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki tanggung jawab yang sangat luas dan berat dalam mengemban visi misi Kementerian Agama di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Visi yang diemban Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah Terwujudnya pembinaan. pelayanan. dan perlindungan kepada jemaah haji dan umrah berdasarkan asas keadilan. transparan. akuntabel dengan prinsip nirlaba. Visi ini dicapai melalui misi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yaitu: 1. Meningkatkan kualitas penyuluhan. bimbingan. dan pemahaman manasik haji. 2. Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi petugas haji. 3. Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui pembinaan haji khusus. umrah. dan kelompok bimbingan ibadah. 4. Meningkatkan pelayanan pendaftaran. dokumen. akomodasi. transportasi. dan katering sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan haji. 5. Memberikan perlindungan kepada jemaah sehingga diperoleh rasa aman. keadilan. dan kepastian melaksanakan ibadah haji. 6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana haji serta pengembangan sistem informasi haji. 7. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Visi dan misi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini tetap mengacu pada tema utama perspektif pembangunan yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. akuntabilitas dan pencitraan. Demikian laporan ikhtisar kinerja Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2013. dengan harapan di tahun mendatang capaian kinerja tersebut bisa lebih meningkat dan upaya-upaya yang dilakukan melalui program dan kegiatannya juga bisa lebih memberikan kontribusi dalam Peningkatan mutu Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah dimasa mendatang.
2
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam dunia birokrasi akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan
kewajiban
instansi
pemerintah
dalam
mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi. Penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Neopotisme) sebagaimana diamanatkan dalam UU no. 28 tahun 1999 sebagai tindak lanjut Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk pelayanan keagamaan yang sangat penting mengingat pelayanan dibidang tersebut masih menunjukan berbagai kelemahan. Sejumlah langkah telah ditempuh dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyelenggaraaan ibadah haji di tanah air maupun di Arab Saudi. Upaya tersebut terus dilakukan guna perbaikan dan penyempurnaan secara bertahap dan berkesinambungan. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan pengukuran kinerja; 1. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang telah disempurnakan oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP; 2. Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/ Kerja di lingkungan Departemen Agama;
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 3
bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam BAB V, pasal 242 disebutkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dimana Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah; dan 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. C. Aspek Strategis Tujuan
penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Direktorat
Jenderal
fungsi
Direktorat
Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2013 adalah : 1. Untuk
mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
dan
Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan tugas yang harus dipertanggungjawabkan dan mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa; 2. Untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; 3. Untuk
memberikan
stimulasi
kepada
instansi
pemerintah
untuk
terus
menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good governance dan berbasis kinerja. D. Struktur Organisasi Pasal 246 PMA Nomor 10 Tahun 2010 menjelaskan bahwa susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah; 2. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah; 3. Direktorat Pelayanan Haji; 4. Direktorat Pengelolaan Dana Haji.
4
Struktur Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Berdasarkan PMA No.10 Tahun 2010
Direktur Jenderal
Sekretaris
Direktur Pembinaan Haji dan Umrah
Direktur Pengelolaan Dana Haji
Direktur Pelayanan Haji
Sedangkan fungsi dari masing-masing Direktorat adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Ditjen Penyelenggaraaan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan direktorat Jenderal; b. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; c. penyiapan penyusunan organisasi, tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan direktorat jenderal; d. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan direktorat jenderal; f. pengelolaan sistem informasi haji terpadu di lingkungan direktorat jenderal; dan g. pelaksanaan
urusan
tata
usaha,
rumah
tangga,
perlengkapan
dan
barang
milik/kekayaan negara di lingkungan direktorat jenderal. 2. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang bimbingan jemaah dan pembinaan petugas haji, serta pembinaan haji khusus dan umrah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan jemaah dan pembinaan petugas haji, serta pembinaan haji khusus dan umrah; 5
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan jemaah dan pembinaan petugas haji, serta pembinaan haji khusus dan umrah; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan jemaah dan pembinaan petugas haji, serta pembinaan haji khusus dan umrah; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 3. Direktorat Pelayanan Haji menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan akomodasi dan katering, serta transportasi dan perlindungan jemaah haji; b. pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pendaftaran,
pengelolaan
dokumen
dan
perlengkapan, pelayanan akomodasi dan katering, serta transportasi dan perlindungan jemaah haji; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan akomodasi dan katering, serta transportasi dan perlindungan jemaah haji; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran, pengelolaan dokumen dan perlengkapan, pelayanan akomodasi dan katering, serta transportasi dan perlindungan jemaah haji; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. 4. Direktorat Pengelolaan Dana Haji menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji; 1. Perumusan
standar,
pedoman
dan
prosedur
di
bidang
pengelolaan
biaya
penyelenggaraan ibadah haji; 2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan biaya penyelenggaraan ibadah haji, pemantauan dan evaluasi serta pengembangan sistem informasi haji 3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji. 4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan haji dan umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibantu oleh 16 eselon III dan 51 eselon IV ditambah tenaga fungsional lainnya, dengan sebagai berikut:
6
Tabel jumlah pegawai per 31 Desember 2013 Eselon Staf Unit Kerja TUH I II III IV Sekretariat 1 1 3 12 -
Staf
Jumlah
86
103
Ditbina Haji dan Umrah
-
1
4
12
-
29
46
Dityan Haji dan Umrah
-
1
3
13
2
28
47
Ditlola Dana Haji
-
1
4
13
1
30
48
Jumlah
1
4
14
50
3
173
245
Dalam rangka penataan organisasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyusun PMA Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Adapun perubahan dimaksud adalah pemisahan Direktorat Pelayanan Haji menjadi Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri. Sehingga sturktur Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai berikut :
Struktur Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Berdasarkan PMA No.80 Tahun 2013
Direktur Jenderal
Sekretaris
Direktur Pembinaan Haji dan Umrah
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri
Direktur Pengelolaan Dana Haji
E. Sistem Penyajian Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari 4 7
bab. Bagian awal memuat kata pengantar dan Ikhtisar Eksekutif yang merupakan gambaran sekilas tentang capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran program penyelenggaraan haji dan umrah. Dikemukakan pula secara umum perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2013. Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut. Bab I: Pendahuluan, menjelaskan informasi umum tentang latar belakang penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, kedudukan tugas pokok dan fungsi, aspek strategis, struktur organisasi serta sistem penyajian LAKIP Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama tahun 2013. Bab II: Rencana Strategis, menyajikan gambaran singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, potensi dan permasalahan, indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Tahun 2013. Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tahun 2013, yaitu berdasarkan berdasarkan ketujuh sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu meliputi: (1) Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (2) Meningkatnya kualitas penyuluhan, bimbingan, dan pemahaman manasik haji; (3) Meningkatnya profesionalisme dan dedikasi petugas haji; (4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui pembinaan haji khusus, umrah, dan kelompok bimbingan ibadah; (5) Meningkatnya pelayanan pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, dan katering sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan haji; (6) Meningkatnya perlindungan kepada jemaah sehingga diperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian melaksanakan ibadah haji; (7) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dana haji serta pengembangan sistem informasi haji. Bab ini juga menyinggung secara sekilas tentang aspek keuangan serta kendala atau hambatan yang dihadapi. Bab IV: Penutup, memuat simpulan secara singkat tentang keberhasilan atau kegagalan, kendala dan permasalahan serta solusi yang ditetapkan organisasi dalam rangka perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RPJMN 2010-2014 1. Visi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Terwujudnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji dan umrah berdasarkan asas keadilan, transparan, akuntabel dengan prinsip nirlaba. 2. Misi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
1) Meningkatkan kualitas penyuluhan, bimbingan, dan pemahaman manasik haji; 2) Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi petugas haji; 3) Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui pembinaan haji khusus, umrah, dan kelompok bimbingan ibadah; 4) Meningkatkan pelayanan pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, dan katering sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan haji; 5) Memberikan perlindungan kepada jemaah sehingga diperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian melaksanakan ibadah haji; 6) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana haji serta pengembangan sistem informasi haji; 7) Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 3. Tujuan a. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; b. Meningkatnya kualitas penyuluhan, bimbingan, dan pemahaman manasik haji; c. Meningkatnya profesionalisme dan dedikasi petugas haji; d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui pembinaan haji khusus, umrah, dan kelompok bimbingan ibadah; e. Meningkatnya pelayanan pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, dan katering sesuai standar pelayanan minimal penyelenggaraan haji; f. Meningkatnya perlindungan kepada jemaah sehingga diperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian melaksanakan ibadah haji; g. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dana haji serta pengembangan sistem informasi haji. 9
4. Sasaran Berdasarkan berbagai tujuan dari misi yang akan diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun (2010-2014) itu, maka sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan haji dan umrah adalah terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah yang berkualitas dalam pelayanan, pembinaan, dan perlindungan yang dilaksanakan secara profesional dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman dan keIndonesiaan, serta mengedepankan kepentingan jemaah. Substansi dari sasaran yang ingin dicapai pada indikator kinerja tahun 2010-2014 yaitu: 1. Terwujudnya jemaah haji mandiri; 2. Terwujudnya petugas haji profesional dan dedikatif; 3. Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen pelayanan haji; 4. Terwujudnya sistem informasi yang handal; 5. Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan haji; 6. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai; 7. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui pembinaan haji khusus, umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji; 8. Terwujudnya pemberian perlindungan kepada jemaah sehingga diperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian dalam pelaksanaan ibadah haji. B. Rencana Strategis Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2012 telah dituangkan dalam dokumen “Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor: D/55/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014, yaitu sebagai berikut: Tabel 2: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI 2010-2014 TARGET PROGRAM / KEGIATAN
OUTCOME/OUTPUT
(1)
(2)
PROGRAM PENYELENGGARAA N HAJI DAN UMRAH
Meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, pengelolaan BPIH serta pengembangan sistem informasi haji dan umrah
INDIKATOR
2010
2011
(3)
(4)
(5)
1. Indeks Kualitas Pembinaan Haji 2. Indeks Kulaitas Pelayanan Haji 3. Indeks Kualitas Pengelolaan BPIH 4. Indeks Kualitas Pengembangan Informasi Haji 5. Indeks Kualitas Pembinaan umrah
2012
(6)
2013
2014
(7)
(8)
30%
40%
50%
60%
75%
30%
40%
50%
60%
75%
30%
40%
50%
60%
75%
30%
40%
50%
60%
75%
30%
40%
50%
60%
75%
10
UNIT ORGANISA SI PELAKSA NA (9) Direktorat Jenderal Penyelengga raan Haji dan Umrah
1.
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
1.
Tersedianya dokumen anggaran dan kegiatan
1
Rencana Strategis
1 dok
0 dok
0 dok
0 dok
1 dok
2
Capaian Kinerja
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
3
Rencana Kinerja Tahunan
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
4
DIPA/RKA-KL
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
5
Jumlah rumusan Perencanaan Penyelenggaraan Ibadah haji (Siklus Haji) Kalender kegiatan dan penyerapan anggaran Dokumen laporan pengendalian, pelaporan dan evaluasi program Laporan keuangan yang akuntabel % pegawai yang terbayar gajinya
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
6
7
2.
Meningkatkanya kualitas pelayanan administrasi keuangan
1 2 3 4
2.
Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan haji
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
7
Kartu pengawasan pencairan anggaran Pelayanan Administrasi pencairan anggaran Mekanisme pencairan anggaran
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1
SPM dan SPO
50 naskah
85 naskah
125 naskah
160 naskah
200 naskah
2
Siklus pembinaan mental dan kinerja pegawai Frekwensi Diklat pegawai Pengisian jabatan
6x/tahun
6x/tahun
6x/tahun
6x/tahun
6x/tahun
20%
22%
23%
24%
25%
100%
100%
100%
100%
Jumlah peraturan perundangundangan Mutu pengelolaan BMN % ketersediaan Sarana dan Prasarana perkantoran Persentase jumlah raung kerja yang kondusif Persentase ketersediaan perlengkapan kantor Persentase ketersediaan peralatan dan mesin Dokumen data dan informasi haji Jumlah aplikasi sistem informasi haji Arsip/dokumen negara perhajian Sistem informasi tata usaha
5 naskah
10 naskah
17 naskah
25 naskah
35 naskah
50%
80%
90%
95%
100%
40%
60%
70%
75%
85%
40%
60%
70%
75%
85%
25%
50%
65%
80%
90%
30%
50%
65%
80%
90%
2 naskah
2 naskah
2 naskah
2 naskah
2 naskah
4 program
4 program
4 program
4 program
4 program
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 2
1 2
4 Tersedianya dukungan mnajemen administrasi pembinaan haji
1 dok
1 dok
3
1.
1 dok
1 dok
5
Pembinaan Haji dan Umrah
WTP
1 dok
4
2.
WTP
WTP
1 dok
3
Meningkatnya kualitas data dan informasi
WTP
WDP
1 dok
5
5.
100%
Surat perintah membayar
4
Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum
100%
BKU, buku bank
3
4.
100%
6
9
Meningkatnya kualitas pelayanan
100%
5
8
3.
Status laporan keuangan Dokumen serapan anggaran
100%
100%
1 paket
1
Pelayanan administrasi
12 keg
12 keg
12 keg
12 keg
12 keg
2
Penatausahaan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
3
Rumah Tangga
1 paket
4
Koordinasi pembinaan haji
1 paket
1
Data dan informasi penyuluhan
1 dok
2
Materi penyuluhan
4 modul
4 modul
4 modul
4 modul
4 modul
3
Pengembangan metode penyuluhan
4 modul
4 modul
4 modul
4 modul
4 modul
11
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah
4
5 6 3.
Meningkatnya kualitas materi dan sarana bimbingan jemaah
1
3.
Pelayanan Haji dan Umrah
1.
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada KBIH, PIHK, dan PPIU
Tersedianya dukungan manajemen administrasi pelayanan haji
13 media
16 media
20 media
5.000 eks.
10.000 eks.
15.000 eks.
20.000 eks.
25.000 eks.
2 Paket
2 Paket
2 Paket
2 Paket
2 Paket
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Materi bimbingan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Metode bimbingan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
4
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
7
Bimbingan manasik Bimbingan perjalanan Bimbingan kepada ketua regu dan ketua rombongan Jemaah mandiri
1.
Materi pembinaan
4 modul
4 modul
4 modul
4 modul
4 modul
2.
Metode pembinaan
4 modul
4 modul
4 modul
4 modul
4 modul
3.
Laporan monitoring dan evaluasi petugas Jumlah pembinaan petugas Pemberian izin operasional
12 embarkasi
12 embarkasi
12 embarkasi
12 embarkasi
12 embarkasi
2.375 orang
2.375 orang
2.375 orang
2.375 orang
4. 5.
Data dan informasi bimbingan jemaah
9 media
3
6
Meningkatnya kualitas pembinaan petugas
Iklan layanan masyarakat
5 media
2
5
4.
Kerjasama dengan media massa cetak dan elektronik Materi penyuluhan (leafet, brosur, dll)
1.
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
207.000 orang
220.000 orang
220.000 orang
220.000 orang
220.000 orang
2.375 orang 20%
20%
20%
20%
20%
2.
Pembinaan KBIH
192 KBIH
192 KBIH
192 KBIH
192 KBIH
192 KBIH
3.
Pembinaan dan akreditasi PIHK
20%
20%
20%
20%
20%
4.
Pembinaan dan akreditasi PPIU
20%
20%
20%
20%
20%
1.
Penatausahaan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
2.
Tata persurtan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
3.
Pelayanan administrasi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
4.
Koordinasi pelayanan haji
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
36 kgt
42 kgt
48 kgt
54 kgt
250 kabupaten/ kota
300 kabupaten/ kota
400 kabupaten/ kota
450 kabupaten/ kota
400.000 orang
600.000 orang
800.000 orang
1000.000 orang
2500 orang
2000 orang
1500 orang
1000 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
33 provinsi
33 provinsi
33 provinsi
33 provinsi
250 kabupaten/ kota
300 kabupaten/ kota
400 kabupaten/ kota
450 kabupaten/ kota
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
207.000 paspor
12 embarkasi
12 embarkasi
12 embarkasi
12 embarkasi
207.000 jemaah
207.000 jemaah
207.000 jemaah
207.000 jemaah
207.000 jemaah
207.000 jemaah
207.000 jemaah
207.000 jemaah
207.000 jemaah
207.000 jemaah
12 embarkasi
12 embarkasi
12 embarkasi
12 embarkasi
12 embarkasi
2 maskapai
2 maskapai
2 maskapai
2 maskapai
2 maskapai
300 bus
300 bus
300 bus
300 bus
300 bus
5. 2.
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen haji
4.
5.
Meningkatnya pelayanan akomodasi dan konsumsi
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
Jumlah kegiatan 30 kgt penelitian 1. Pendaftaran 219 jemaah haji kabupaten/ melalui siskohat di kota Kandepag on line 2. Data jumlah 250.000 jemaah yang orang terdaftar 3. Rekonsiliasi jumlah jemaah haji yang 3000 orang batal 4. Pengelolaan 1 paket Siskohat Pusat 5. Pengelolaan 33 provinsi Siskohat Provinsi 6. Pengelolaan 219 Siskohat kabupaten/ Kabupaten/Kota kota 1. Dokumen 207.000 perjalanan haji bagi paspor jemaah dan petugas 2. Pemvisaan 207.000 paspor 3. Identitas jemaah dan 207.000 petugas paspor 1. Penyediaan dan pengelolaan Asrama 12 haji embarkasi 2. Operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah 3. Penyediaan pemondokan dan konsumsi di Arab Saudi 1. Konsolidasi pelayanan transportasi dalam negeri 2. Penyiapan transportasi udara 3. Penyiapan transportasi Arab Saudi
12
Direktorat Pelayanan Haji
4. Pelayanan restitusi dan asuransi jemaah 4.
Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
1.
Tersedianya dukungan manajemen adminsistrasi pengelolaan Dana Haji
192.835 orang
192.835 orang
192.835 orang
192.835 orang
192.835 orang
1.
Penatausahaan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
2.
Tata persuratan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
3.
Pelayanan administrasi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
4.
2. Tersedianyan dokumen anggaran dan kegiatan BPIH
Koordinasi pengelolaan Dana Haji 1. Penyiapan komponen BPIH
Direktorat pengelolaan Dana Haji
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
2. Konsolidasi setoran awal dan pelunasan BPIH
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
3. Laporan neraca BPIH
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
4. Predikat laporan keuangan 3.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana non-BPIH (DAU)
1. Pengelolaan dana secara tepat dan mempunyai nilai manfaat 2. Tersusunnya perencanaan dan penggunaan DAU sesuai ketentuan 3. Dokumen laporan keuangan 4. Predikat laporan keuangan
4.
5.
Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi
Meningkatnya kualitas sistem informasi haji
1. Laporan hasil pemantauan secara komprehensif 2. Laporan hasil eavaluasi 1. Tersusunnya program pengembangan teknologi informsi haji 2. Terkelolanya sistem informsi haji secara terpadu 3. Terlaksananya monitoring evaluasi sistem informasi haji
Program penyelenggaraan haji dan umrah ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, pengelolaan dana haji serta pengembangan sistem informasi haji dan umrah. Sesuai dengan Renstra Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang meliputi: 1. Indeks Kualitas Pembinaan Haji, yang terdiri dari: (a) Peningkatan pembinaan kepada jemaah haji yang diarahkan pada kemandirian jemaah, baik dalam ibadah maupun
perjalanan
haji,
sertifikasi
pembimbing haji;
(b)
Peningkatan
profesionalisme dan dedikasi petugas haji diarahkan pada terwujudnya pelayanan prima; (c) Peningkatan mutu PIHK. 2. Indeks kualitas pelayanan haji, yang terdiri dari : (a) Peningkatan pelayanan pendaftaran haji berbasis Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) melalui pengembangan Kantor Kementerian Agama online yang diarahkan pada penyempurnaan sistem first come firts served; (b) peningkatan kualitas pelayanan haji di Arab Saudi.
13
3. Indeks kualitas pengembangan informasi haji, yang terdiri dari : (a) Pengembangan sistem informasi haji untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) yang diarahkan pada percepatan dan pelaksanaan SPM; (b) Pengembangan sistem informasi haji diarahkan pada percepatan,
ketepatan
dalam
pengambilan
kebijakan,
dan
pencitraan
penyelenggaraan haji (publikasi online, media cetak dan elektronik); (c) Penyiapan dan penguatan sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; (d) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan diarahkan pada terwujudnya reformasi birokrasi dan keseimbangan dengan beban tugas. 4. Indeks kualitas pembinaan umrah, yang terdiri dari : (a) Peningkatan dan pembinaan akreditasi PPIU; (b) Regulasi peningkatan mutu PPIU; (c) Penyusunan road map PPIU. C. Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis untuk jangka waktu lima tahun yang kemudian dijabarkan dalam rencana kinerja untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kinerja berisi tentang arah kebijakan, kegiatan prioritas dan sasaran kinerja pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah maka telah ditetapkan indikator kinerja utama. Adapun Indikator Kinerja Utama Ditjen PHU sebagai berikut: 1. Penyederhanaan prosedur pendaftaran dari 4 kali menjadi 2 kali; 2. Pendirian One Stop Service Pelayanan, Pembinaan, dan Keuangan yang semula tersebar di bebera tempat menjadi terpusat; 3. Peningkatan pelayanan asrama haji embarkasi dan efisiensi biaya pemeliharaan dan pemanfatan yang optimal sehingga memiliki fungsi ibadah, sosial, dan ekonomis; 4. Percepatan proses pembatalan dari 2 bulan menjadi 15 hari; 5. Meminimalisir jumlah selisih rekon dana dan jumlah pendaftar melalui pendirian bank koordinator; 6. Peningkatan nilai manfaat dana setoran awal; 7. Peningkatan opini atas laporan keuangan dana haji dari WDP menjadi WTP; 14
8. Penerapan sistem hedging dan pembiayaan penerbangan sehingga menghemat biaya penerbangan; 9. Percepatan proses perizinan PIHK dan PPIU dari 45 hari menjadi 20 hari; 10. Integrasi sistem informasi SISKOHAT, dokumen dan keuangan untuk mempercepat akses data dan mengurangi mismatch; 11. Pengembangan sistem SISKOHAT menjadi Web Based untuk mempermudah akses dan transparansi informasi publik.
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja 1. Pengukuran berdasarkan capaian sasaran strategis Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Haji dan Umrah adalah terwujudnya penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berkualitas dalam pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang dilaksanakan secara profesional dan berkeadilan serta mengedepankan kepentingan jemaah. Berdasarkan sejumlah sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian target dan realisasinya dapat diukur melalui hasil kerja dan survey kepuasan jemaah haji oleh BPS. a) Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Pembinaan Ibadah Haji, yang terdiri dari: (1) Pembinaan Terhadap Penyuluh dan Pembimbing Manasik Haji; (2) Pelatihan Petugas Berbasis Karakter, dengan 1498 petugas yang direncanakan; (3) Pembuatan Video Manasik Haji yang Komprehensif; (4) Peningkatan Pelayanan Petugas Haji. b) Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Haji, yang terdiri dari: (1) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Haji dan Persentase Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana One Stop Service; (2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Udara; (3) Pengembangan Pelayanan Embarkasi; (4) Meningkatkan Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi; (5) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi. c) Sasaran Strategis 3: Meningkatkan kualitas Pengembangan Informasi Haji, yang terdiri dari: (1) Mengintegrasikan Sistem Informasi Haji; (2) Melaksanakan Reformasi Keuangan Haji dan Aset Haji; (3) Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi. d) Sasaran Strategis 4: Peningkatan kualitas pembinaan Umrah dalam 1 dokumen, berupa
penyusunan
penyempurnaan
road
aspek
map
regulasi
PPIU,
pemutakhiran
penyelenggaraan
database
ibadah
umrah
PPIU, dan
penyempurnaan pedoman akreditasi PPIU serta peningkatan pengawasan PPIU.
16
B. Analisis Pencapaian Kinerja Hasil pengukuran kinerja Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan, program dan kebijakan yang telah dilaksanakan mencapai nilai rata-rata baik. Hasil ini diperoleh berkat kerjasama dan koordinasi SDM yang bekerja optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Ditjen PHU untuk dapat meraih capaian kinerja yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan penyelenggaraan haji. Upaya tersebut antara lain dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas dukungan manajemen adan dukungan teknis lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dalam upaya merealisasikan program peningkatan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis, maka disusunlah beberapa sasaran strategis Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dari sasaran strategis dapat disusun indikator kinerja dan target pencapaiannya.
Berikut
kami
mencoba
menjabarkan
capaian
kinerja
Ditjen
Penyelenggaran Haji dan Umrah pertama berupa : Meningkatkan Kualitas Pembinaan Haji, yang terdiri dari (1) Pembinaan Terhadap Penyuluh dan Pembimbing Manasik Haji, dimana berdasarkan data yang ditargetkan sebanyak 10 provinsi, dapat direalisasikan sebanyak 10 provinsi sesuai dengan yang ditargetkan; (2) Pelatihan Petugas Berbasis Karakter, dimana dari 1.498 petugas yang direncanakan, sebanyak 530 orang PPIH Arab Saudi yang telah diberikan pelatihan berbasis karakter; (3) Pembuatan Video Manasik Haji yang Komprehensif sebanyak 1 paket dan dapat terealisasikan seluruhnya; (4) Peningkatan Pelayanan Petugas Haji, berdasarkan data hasil survey kepuasan oleh BPS terhadap pelayanan petugas dan pelayanan ibadah adalah sebesar 84,94%
(jenis
pelayanan Petugas Kloter, Petugas Non Kloter dan Pelayanan Ibadah). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Haji, yang terdiri dari: (1) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Haji dan Persentase Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana One Stop Service, dimana realisasi untuk pelayanan pendaftaran haji
sebanyak 1
dokumen (sesuai dengan target) dan hanya 60% untuk pengembangan sarana dan prasarana One Stop Service; (2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Udara, dimana telah tersedia 1 dokumen penjajakan untuk pengadaan pesawat haji sesuai dengan target yang ditetapkan; (3) Pengembangan Pelayanan Embarkasi, dengan target melakukan revitalisasi dan pengembangan asrama haji di 5 lokasi, dapat direalisasikan sebanyak 5 lokasi; (4) Meningkatkan Pelayanan Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi, dimana terdapat 2 dokumen SOP pemondokan dan katering jemaah haji yang ditargetkan, 17
dan dapat terealisasi seluruhnya; (5) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Darat di Arab Saudi, dengan realisasi sesuai target yaitu 1 dokumen upgrading transportasi darat (bus antar kota perhajian dan bus shalawat). Berdasarkan hasil survey Kepuasan Jemaah Haji oleh BPS, untuk aspek pelayanan di Arab Saudi yang meliputi Akomodasi/Pemondokan, Katering dan Transportasi mencapai 81,34% (Memuaskan). Pada tahun 2013 Indonesia juga mendapatkan penghargaan dari World Hajj and Umra Convention (WHUC) sebagai penyelenggara ibadah haji terbaik.
Meningkatkan kualitas Pengembangan Informasi Haji, yang terdiri dari: (1) Mengintegrasikan Sistem Informasi Haji, dengan realisasi sesuai target, yaitu 1 paket penyediaan layanan sistem informasi haji terpadu; (2) Melaksanakan Reformasi Keuangan Haji dan Aset Haji, dengan indikator kinerja peningkatan nilai manfaat dana haji, pengembangan dana haji dan penyusunan pedoman pengelolaan aset haji dengan target masing-masing 1 dokumen dan dapat terealisasi seluruhnya; (3) Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi, reorganisasi struktur Direktorat Pelayanan Haji menjadi Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri berdasarkan PMA Nomor 80 Tahun 2013. Diharapkan dengan adanya reorganisasi struktur tersebut kinerja pelayanan haji menjadi lebih baik, perubahan status organisasi KUHI serta pengisian jabatan eselon III dan IV dengan target 3 dokumen dan dapat direalisasikan seluruhnya.
18
Foto pelantikan Pejabat Eselon III berdasarkan PMA Nomor 80 Tahun 2013
19
Peningkatan kualitas pembinaan Umrah dalam 1 dokumen, berupa penyusunan road map PPIU sebagai acuan penyelenggaraan ibadah umrah 5 tahun ke depan, pemutakhiran database PPIU, penyempurnaan aspek regulasi penyelenggaraan ibadah umrah dan penyempurnaan pedoman akreditasi PPIU sedang dalam proses harmonisasi dengan Biro Hukum Setjen Kemenag, serta peningkatan pengawasan PPIU dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Ditjen PHU dengan Kepolisian RI.
C. Akuntabilitas Keuangan Sesuai DIPA Kementerian Agama Tahun 2013 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 247.908.403.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan juta empat ratus tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan di Sekretariat dan masing – masing Direktorat dengan rincian sebagai berikut: 1. Sekretariat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki anggaran sebesar Rp83.536.464.000 2. Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah memiliki anggaran sebesar Rp145.891.727.000 3. Direktorat Pelayanan Haji memiliki anggaran sebesar Rp11.284.474.000 4. Direktorat Pengelolaan Dana Haji memiliki anggaran sebesar Rp7.195.738.000
Harus disadari bersama bahwa diperlukan biaya besar bagi pelaksanaan rencana strategis yang mencakup program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Sisi lain yang harus disadari juga bahwa ketersediaan anggaran bagi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki keterbatasan. Berikut kami sampaikan rincian anggaran dalam upaya mencapai Sasaran Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umrah sebagai berikut : 1.
Sasaran strategis I, meningkatkan kualitas pembinaan ibadah haji, dimana anggaran untuk pembinaan ibadah haji terakomodir dalam APBN Ditjen PHU Tahun 2013 20
sebesar Rp144.914.594.000,-, dan dapat terealisasi sejumlah Rp128.764.105.622 atau 88,7% (lebih rendah 9,2% dari tahun sebelumnya). Dari anggaran tersebut Ditjen PHU mendapatkan capaian kinerja sebesar 84,94%. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey kepuasan oleh BPS Tahun 2013 terhadap jenis pelayanan petugas dan pelayanan ibadah, yang terdiri dari pelayanan Petugas Kloter, Petugas Non Kloter dan Pelayanan Ibadah di Arab Saudi. 2.
Sasaran strategis II, meningkatkan kualitas pelayanan haji, dimana anggaran untuk pelayanan haji terakomodir dalam APBN Ditjen PHU Tahun 2013 sebesar Rp11.284.474.000 dan dapat dan dapat terealisasi sejumlah Rp7.097.441.622 atau sebesar 62,9% (lebih tinggi 18,9% dari tahun sebelumnya). Dari anggaran tersebut Ditjen PHU mendapatkan capaian kinerja sebesar 81,34%. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey kepuasan oleh BPS Tahun 2013 terhadap jenis pelayanan Akomodasi/Pemondokan, Katering, Transportasi Bus di Arab Saudi.
3. Sasaran Strategis III, meningkatkan kualitas pengembangan informasi haji, dimana anggaran untuk pengembangan informasi haji terakomodir dalam APBN Ditjen PHU Tahun
2013
sebesar
Rp90.732.202.000
dan
dapat
terealisasi
sejumlah
Rp64.254.020.424 atau sebesar 70,8% (lebih rendah 8,7% dari tahun sebelumnya). Dari anggaran tersebut Ditjen PHU mendapatkan capaian kinerja sebesar 82,69%. 4. Sasaran Strategis 4: Peningkatan kualitas pembinaan Umrah, dimana anggaran untuk pengembangan pembinaan umrah terakomodir dalam APBN Ditjen PHU Tahun 2013 sebesar Rp1.938.250.000 dan dapat terealisasi sejumlah Rp1.028.398.700 atau sebesar 53,1% (sama dengan tahun sebelumnya). Dari anggaran tersebut Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mendapatkan capaian kinerja sebesar 63,33%.
21
BAB IV PENUTUP Kesimpulan Dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama sebagaimana diuraikan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan diwujudkan dalam bentuk berupa rencana strategis 2010-2014, dengan parameter yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Meskipun beberapa kendala dalam mewujudkan sasaran strattegis melalui program-program yang ada sepanjang tahun anggaran selalu ada baik dari sisi kebijakan maupun implementasi secara umum kegiatan dapat dilakukan tanpa kesulitan yang berarti. Dari uraian diatas kami mencoba menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara umum sasaran strategis Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang telah dituangkan dalam penetapan kinerja Tahun 2013 dapat berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil survey BPS terhadap kepuasan jamaah di Arab Saudi yaitu ratarata sebesar 78,08 %, dan mendapatkan penghargaan internasional berupa medali emas dari WHUC (The World Hajj and Umrah Convention) dari United Kingdom sebagai “The Best Hajj Pilgrim”. 2. Dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2013 mendapat anggaran sebesar Rp247.908.403.000, telah direalisasikan sebesar Rp200.744.363.168 atau sebesar 81%, dimana angka penyerapan tertinggi terdapat di Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah yakni sebesar 89%, sedangkan penyerapan terendah pada Direktorat Pelayanan Haji sebesar 63%. Demikian
laporan
akuntabilitas
kinerja
di
lingkungan
Direktorat
Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 23 Mei 2014 Direktur Jenderal,
Anggito Abimanyu NIP.196302191988031001
22
LAMPIRAN
23
