Sub tsagian Hurnas dan l-ata Usaher $p!(
}Wutrr$:ffi
R$
[.;'erwa[ullarr !:,t""r"r'ru" *u," \tL^'
.ffiffiMffi
i:i..r
"'rl;t:'iit"r/
MANGUPURA, NusaBali
Seluruh tahapan Pilkada Badung telah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung pun telah melakukan evaluasi. Namun KPU Badung harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang keseluruhan didapat dari pemerintah. Dalam hajatan demokrasi lima tahunan pemkab menggelontor anggaran sebesar Rp 19,S miliar. Anggaran tersebut tergolong besar dibandingkan
kabupaten/kota di Bali yang menggelar pilkada.
Kini KPU Badung masih berhitung berapa anggaran yang sudah terpakai dan berapa sisanya. Ketua KPU Badung lt"A Gede Raka Nakula mengungkapkan, laporan pertanggungjawaban sedang
disusun. Dari anggaran Rp 19,5 miliar, Nakula menyebut tidak habis semuanya. Anggaran yang terpakai untuk membizryai pilkada menghabiskan sekitar Rp 13,2 miliar. "Dana yang tersisa masih ada sisa sekitar Rp 6 nriliar lebih. Tapi ini masih data kasar;" ungkapnya, Selasa (26/1J. Sayangnya Nakula mengaku tidak hafal perin-
ciannya, Karena laporannya ada di bagian bendahara. "Yang jelas anggaran belum difinalisasi. Karena masih ada kegiatan lainnya sampai 1 Februari 2 0 1 6," kata pria asal Gianyar ,itu. Untuk dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah PKPU No
2/2015.
Dikatakannya, penggunaan dana paling ban-
yak untuk honor. Mulai dari honor Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPSl, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemungutan Kecamatan [PPK). Selain itu juga honor diberikan kepada pegawai di sekretariat KPU Badung.'Anggaran besar juga untuk membiayai sosialisasi dan publikasi paslon," aku Nakula. Sebelum nanti sisa anggaran ini dikembalikan ke kas daerah, menurut Nakula, terlebih dahulu akan dilaporkan ke Badan Pengawas Keuangan (BPK), KPU Bali, dan KPU Pusat. Setelah dilakukan audit BPK dan dinyatakan tidak ada masalah, dana akan dikembalikan ke kas daerah.
Kapan waktunya? "Menurut undang-undang pengembaliannya tiga bulan setelah tahapan kami melakukan pemDuatan meraKuKan pembuatan laporan keuangan dan da penyampaian nyampalan laporan laporanke ke pemda," tandas Nakula. Sekadar mengingatkan, KPU Badung menetappasangan nomor Kan p_asangan kan n-om--or urut I 1 seDagal sebagai pemenang pilkada Badung. Pasangan I Nyoman (Giri Prasta-l Ketut Suiasa (Giriasa) unggul jauh atas lawannya I Made Sudiana-l Nyoman S-utriino. Giriasa memferoleh 146.066 suara dan pasangan Sudiana-Sutrisno sebanyak 96.231suara. 6 asa
Hal
'kliu'U-Tonua1
:2_
irt
\.,,,i:i',,,;,;1-)_:1-=i1r,
Anggaran Pilkada Sisa Rp 6 Miliar Lebih
Edisi
l,
-j':iir;l
u6
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
DPRD Bali Tawarkan Solusi Relokasi RS Indera *
Jika Revisi Perda TRWK, Terlalu Lama
DENPASA& NusaBati DPRD Bali wacanalcn relokasi RS
Indera,)angterancam gagal dililad€n pengembangankarern terganjal Perda 27 Tahun 2O7l tentanq Tata Ruans Wila,"h Kota (TRMQ Denpasar. Jild memilih alternatifsolusi denmn mere-
visi Perda 2712011 tentaiq RTWK dianggap terlalu
lama. -
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, menyatakan alternatif sebagai win-win solution adalah mencarikan lolGsi baru pembangunan RS
Edisi
z(sbu,Zj &wari
Hal
:l
"o(6
Indera" Artiny4 RS Indera baru bisa dikembangkan setelah4indrh lokasi dari tempatnfa sekarang di falan AngsoKa uenDasar.
"Sara; hta, carikan lokasi baru untuk pembangunan
RS Indera. IGlau mengubah Perda 27 /2017 tentz,n1 TRWK, itu terlalu lama prosesnval Sementara ralvat penaerita katarak sudah ant'e di Bali Ada 50.000 rakvat kita anb"e untuk pertolongan opeixi
DUEI
hrsambung ke Hal-15 Kolom
1
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
'DPRD Bali Tawarkan Solusi Relokasi RS Indera katarah" uiar Adi Wiryatama di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Selasa [2611J.
-
Menurut poliisi senior PDIP
yanqmantan Bupati Tabanan 20002oo-5 dan 2005-2010 ini, DPRD
Bali berusaha menempatkan diri
sebagai fasilitator terkait persoalan RS In?era, sehinggatidakada Pihak yang merasa dirugikan. Tidak iuga membenfurkan afuran. "Layanan terhadap masYarakat
Bali dan Pemkot DenPasar) tidak satu kata dalam melakukan tafsir aturan. "Makanya, jalan satu-satunYa relokasi saja RS Indem. Kalau anggaran tidak terpakai sekarang kan bisa dipakai untuk membangun di kawasan lain. Narrti kami akan
lakukan rapat lagi dengan ekekutif dan Pemkot Denpasar," katanYa. Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi Panca BaYu,
Nyoman Tirtawan, tnengusulkan
juga harus jalan. Kita cari solusi
supaya Perda 27 ilahun 2011 tentang TRWK dibawa saja ke
yang paling tepaL Tanah negara di sekitar Denpasar atau daerah lain
Kementerian Dalam Niegeri.Alasannya, ada kebijakan dan aturan Yang
di Bali bisa dimanfaaatkan untuk
tumpangtindih. "Ada Perda 27 'lahun 2011
oembansunan RS Indera. Kalau inengubih aturan [revisi Perda), tidak semudah membalik telaPak tangan. ladi, ada win-win solution," tandas polirisi asal Baniar Tegeh, Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan ini. Disinggung soal dana untuk RS Indera sebesar Rp 216 miliar Yang
tentang RTIVKYang tidak membolehkan(dibangun RS Indera di lalan
Angsoka Denpasar, Red). Kanti juga bingung karena Yang diganjal itu rakyat kecil. Sementara, antar
pemerintah tidak satu Pemaha-
teriadi. Namun demikian, PenY-
man soal aturan. Jadi, Ya kasihan rakyat" ujar amhhota DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng ini kepada NusaBali secara terPisah, Selasa kemarin. Ketika ditanya soal jalan terakhir oemindahan lokasi alias relokasi [{S Indera menurut Tirtawan,
elesaian RS lndera terancam buntu
bisa saia itu dilakukan. "Kalau
kalau keduabelah pihak (Pemprov
kendalanya aturan, hemat kami Ya
telah diposkan di APBD Bali dan terancam bisajadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Silpal jika tidak
dimanfaatkan, menurut Adi Wiryatama, memang itulah Yang akan
aturan itu yang direvisi. TaPi, aPa pun itu, ialan terbaiklah yang dicari dan segera bangun RS lndera," ielas
Tirtawan. "Dosa kita kalau samPai Para penderita buta katarak ini dipersuiit" sementara para wakil ral
-
ialan. lni kok pemerintah sama pemerintah ribut?" laniut Polihsi
NasDem yang lolos ke DPRD Bali dari Dapil Buleleng dengan hanYa meraih-3.684 suara dalam Pileg
2014ini. Tirtawan sendiri mendukung lanekah DPRD Bali untuk memfasil"itasi penyelesaian RS Indera.
Pihaknya pun mengusulkan diselar Rapat PimPinan IRaPim) De-wan. Di situ akan ditentukan apakah solusinya revisi Perda 2i /201.L atau relokasi RS Indera? "Kita di Komisi I DPRD Bali
yang membidangi aturan,
Ya
fokus pada penyelesaian aturan. Sekaring kdmb-ali kepada PimPinan DPRD Bali, suPaYa mem-
fasilitasi penvelesaian secara tepat madalah RS lndera ini," tandas Tirtawa. Sebelumnya, dalam raPat Para
pihak di Gedung DPRD Bali, Niti Mndala Denpasar, Jumat {22/I) lalu, Sekda Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara menyatakan persoalan RS lndera hanya satu masalahnya, yakni Perda 27 Tahun 2011 yang menyebutkan di kawasan rumah sakit khusus buta katarak ini adalah kawasan oemerintahan. Karenany4 tidak dibenarkan membangun fusilitas kesehatan di sana.
Historisnya, kata dia, RS Indera berada di Jalan Maruti Denpasar, bukan di Jalan Angsoka Denpasar. Disebutkan, Walikota Denpasar 2070-2015 lB Rai Dharmawiiaya
Mantra menyodorkan pilihan: Perda 27 Tahun 2011 direvisi atau mencari alternatif lokasi lain untuk membangun RS Indera "Pilihannya revisi atau cari tempat lain saja," sebut Rai lswara kala itu.
Sedangkan Pemprov Bali, melalui Sekda Provinsi Tiokorda Ngurah Pemayun menegaskan pihalcrya tidak persoalan jika ada revisi Perda 27 /20LL. "Kalau mau revisi Perda 27 Tahun 2011, tidak masalah. Namun, kami berharap jangan mencari dalih-dalih lain tagi, yang ujung-ujungrya bisa menghambatproses izin RS Inder4"tandasTjok Pemayun dikonfi rmasi NusaBali, Sabtu
Edisi
: P<6u,L? iltl'(U
Hal
:lt
[23l1J.6nat
Sub Bagian Huntas darr l-ata lJsaha ttPl( ltt Perwai''!!arr lrll"ovinsi Bali
I\ffufiIw-w,WffiiWil
Kasus PT SP DapatAtensi I(PN
*
saf inan Putusan Kasasi
DENPASAR NusaBali
Negeri -.-I_"-tt" Pengadilan prim (KPNJ Denpasac
Har5iaai
memberi atensi khusus telhadap kasus bahan bakar minvak (BBM) bersubsidi dengan ierdakriva Dirut PT Sembiiln pilar (SP),.I Made Wirata yang su-
14 3tpt.ur Mahkamdh AEung (MA). Salinan putusan kasasl MA ini akhirnya menjadi masalah tidak pernah sampai di SFI" PN Denpasai dan Keialisaan Negeri (Kejari) Denpasir. Prim yang ditehui, Senin (25/.L) di ruangannya mengatakan dari catatan yang di-
dapatnya saat berkunjuirg kE MA beberapawalcu lalu, kazus BBM
bersubsidi dengan terdakwa
Made Wirata suiiah diputus di MA pada 13 fanuari 20tS hlu.
Malah Prim mengatakan jika kasus ini sudah cleardan salinan putusan sudah dikirimkan ke pN
Denpasar. "Tapi sampai saat ini
Edisi
'
kami belum terima. Ikmi akan segera bersurat ke MA untuk mempertanyakan salinan putusan kasus BBM bersubsidi inl," tegas Prim. Seperti diketahui, dalam putusan kasasi yang dimuat dalim website MA tersebuL terdakwa Dirut PT Sembilan pilar (Sp), t. Made Wirata dijatuhi hukirmin dan denda Rp satu kapal tankei
penjara lph.ln 20 miliar; serta
dirampas untuk negara. putusan
ini sendiri sendiri jauh iauh dari putusan Dutusan
PN Denpasar dan PT Denpasar sebelumnya. Pad.q. 19 tvtei 2014, majelis Pengadilan Negeri (pN) Den-fasar hanya meniatuhkan hukuman p_er-rjara dan denda Rp 9^U.uJ"" 224 juta. Selain itu, kapal tankei {gn truk tangki juga dikembalikan keWirata.
^
. Atashalilu,jaksalalubanding dan dikabulkan. Maielis
hahri
tinggi PT Denpasar menyatakan
XobvtLL J
'-f
MA'Misterius'. terdalnara I Made Wirata terbuldi secara sah dan meyakinkan ber-
salah melakukan frndak pidana
'menyalahgunakan pengangKut€ln dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah'. dan 'menggunakan surat palsu', sebagairifna dimaksud dakwaan kedua pasal 263 ayat avat 2 KUHP
Oleh karena itu, maielis hakim PT Denpasar meniituhkan
pidana kepada terdalnnra I Made
Wirata dengan pidana penjara setama satu tahun dan denda sebesar np 5.0.9 juta dengan ketentuan apabila denda teiselyt Uaa| dibayaa maka diganti
9"lg* kurunlan selama enam Dulan. Selain itu, bulan. itu,.barang barang bukti Derupa enam ram unit truk taneki tangki dan BBM jenis ienis solar seirrmi-ah sejumlah
38.400 Iider dirampas' untuk lggara. Kedua pihaklalu mengajukan kasasi dan akfrirnya kasisi
jalsa yang dikabulkan.-& rez
Sub Bagian Hurnas dan"l'ata Usaha $P!( l{[ Perwa!.ilarl !]r"ovinsi Bali ,,,..;:t"rt]
i;:-it ,l; /ii '[',':l'lll
}WufrIs-w,W_u$:Wi
.Y
RSUD Sanjiwani Uii Coba, Mesin Pembuat Trombosit" GIANYAR, NusaBali
itu," ujarnya, _. Kata dia, kebutuhan darah di GianVar makin cianyar makin hari heri m.Lin.h-iL makin.naik. Hal lnt nat ini karena RSUD Gianyar Gianvar telah
RSUD Sanjiwani Gianyar mulai
fanuari 2016 menguyiioba mesln trombositopenia (pembuat
trombosit darah). Dengan alat ini olnarapl(an.pasien yang darah nya teman trombosit atau trombosito_ peniadapat teratasi dengan cepat. Hal itu dikatakan Direkilr onit
Donor Darah pMI Cabang Gianyar dr Suwita MKes di sela_seia pelantikan Pengurus pMI Kecamaan se Kabupaten Gianyar period e 2016 _ 2021 diAula KantorDinas pertanian I Made
Gianyar, Selas a (26/ L).
.Alat pembuat trombosit tiga sel darah itu dibeli dari ApB'D
untuk menutupi,kekurangan itu, pitraknya prxaknya meriekankan menekankan i;t";; kepada jajaran pengurus 1."., baru pMf euitili tiap LT:1.1 :ic_!.u' kec-amatan igar lebih f"t ,""d
gatang para relawan donor. ", Reli_
wan tersebut mulai tingkat kebu-
paten hingga pedesaai.,,Sistem donor jemput bola, misalnya ada
dr Suwita mengatakan, ,bosltopenia adalah
even l.ain, tingkatkan kegiatan
trom_
suatu keadaan
jumlah trombosit dalam sirku_
darah di bawah baras normal 150.000. Sebelum ada alat ini, pihaknya sempat mendapatkan bantuan 430 la_si
trombosit dari RSUp San_ glah, Denpasar. Suplai trombosit lnt Kepacta pasien anemis fkurang oarahJ, terbanyak penderita fls_ mam berdarah dengue (DBD), pasien tindakan operisi, circi djK-antong
rah, dan pelbagai penyakit lainnya.
pembukaan hotel baru, dan even-
clonor," jelasnya.
. Dokter Sudiartini kan, animo
menambah-
donor di Gianyar ter_
golong meningkat, antara lain pa.ng_gilan mencapai 31 3o,r]or
kati untuk 2015, dibandingkan
pada.2014 jauh kurang aarT itu,
retaku Ketua pMI Kabupaten Gianyar dr Ni putu Sudi'artini MKes melantik pengurus pMI Kecamatan
Kabupaten Gianyar
-se pe.riode 2016 - 202L. Mer6ka
1ak1j.K9tu.a
pMI Cabang Gianyar
_ Senadadengan drSuwita, Keiua PMI Kabupaten putu
dr Ni Luh Saptiaryali Blahbatuh l-WayanMpH, Eko :u.warjawa SSos Msi,
dang dijui coba di RSUD Sanjiwani. Sebe]umnya alat ini hanya ada di RSUPSanglah. "Dengan aiat ini kita
Mkes, Ubud Drs I Ketut Sudiana,
a.wan, Tegallalang
pasien yang kekurangan tromb:osit
Putra. 6r lsa
Gianyar dr Ni
sucttartini MKes mengatakan, alat trombositopenia ini kini se-
akan lebih cepat bisa menangani
:
6.-700 kantong.
I:l,mgncapai Jedangkan produksinya metalii 4.47L kantong, l?lor Kurang Tul.^"pai tagi 2.229 kantong. Soluii
Perubahan Gianyar 2015 sekitar
Rp 1,6 miliar.
Edisi
menjadi RS rujukan Baii timur.
Pada tahun ZOiS leUuiutran aa_
Sukawati Ni Ketut Sutiari SKM
Tampaksiring dr I Kadek Surv_
dr I Wayan Gde wtrawan, dan payangan IGN Gde
I^t+27,-l
Sub Bagiatr Hurnas darr l-ata l..lsaha llPK l{l Pcrwairiilarr l:}rovinsl Bali ., -.;
.j.
,:i.
* Permintaan l4Terdakwa dalam
sidang Korupsi sppD Fiktif Gianyar Keterangan Sekertaris Dispenda Gianyar ini sangat diperlukan, karena mengetahui perjalanan dinas ini dariawal berangkat sampai kedatangan
dariJakarta.
PAMterdakwa saat jatani sidang di pengadilan ripito,
persidangan sebelumnya,
Hal
I
\i"...."
Sekretaris / Dispenda Dimin6Bersaksi
isi
.iv;.t.. i:'.:
: l:!.
.
J\. 1i.";' ./i-il t,i ',ifi"i i/ \,,. : r". -.1/
Ll,
mTe:fi$u_-.ffi
Ed
i, i
I Deiemberiois i"tu:'--
o"n'$lHHilil
":;,i,
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha ISPK Rl Penwakllarr llrovinsi Eali tlr
,,iiri;
ii,{i tl -"1r'\
\' Sabrr,,gor.
DENPASA& NusaBali
Sebanyak 14 terdakwa ka_
sus dugaan korupsi Surat per_ intah perjalanan Dinas fSppD)
fiktif di Dinas pendapatai
Daerah (D.ispenda) Giinyar
memohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan Sek_ retaris Dispenda Gianyar; Ida
Ayu Putu Sri Ambari untuk
bersaksi. Ambari diduga mengetahui banyak soal kisus ini, namun tidak pernah dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum flpu).
Permohonan ini diajukan dalam sidang lanjutan dlgaan
\gruryi SppD filaif di penga_ {ilan tipikor Denpasar paEa, Selasa (26/1) dengan 14 t'erdakwa. Yaitu I Ketut Ritama yans didampingi kuasa hukumnyi
Bernadin SH, Dewa Made pu-
tra yang didampingi kuasa
hutrumnya Made Loste4 Sang Ayu Made lka Kencana Dew'i didampingi kuasa hukumnya Ketut Suasana Nira Saputia,
Ni Ketut Juniantari dingan
kuasa hukumnya, Gede Ade
Ariasa serta 10 terdakwa lainnya, yaitu I Ketut puja, I Made
Darmaja, I Komang yastra, Made Wirawan, l.Nyoman Sulandra, Ni Wayan Sriciasih,
I
Edisi Hal
'
Ni Ketut Suniawati, Ni Made Ayu Purniasih, AA Istri Agung Yuniariwati, dan I Made-SuI parta yang didampingi kuasa hukumnya Hidayat permana. , Sidang kali ini sebenarnya
hanya untuk mendengarkin keterangan saksi ahli fiaana
dari Universitas Udayani, Gusti Ary.awar.i.lah, di akhir sidang majelis hakim yang rencananya
akan menjadwalkan pemeriksaan terdakwa untuk sidang selanjutnya mendapat permohonan dari Ketut Nira Saputra yang merupakan kuasa hukum terdakwa Kencana Dewi. Dala-m permohonannya, -_
Ketut Nira meminta maldlis hakim untuk menshadiikan Sekretaris Dispendl Gianyar; IdaAyu Putu SriRmbari unluk
didengar keterangannya dalam
sidang. Ambari sendiri tidak termasuk saksi dalam BAp (Berita Acara Pemeriksaan). Namun, keterangan Sekertaris f.ispe.n{a Gian}1r ini sangat diperlukan. Kaiena dia yang
n.g4ClEhuilglalanan dinai
IgLqr2-LJcru,,*n'
:S-
ZOL6
ini dari awal berangkat sampai kedatangan dari fikarta. ',3ebelum pemeriksaan terdakwa kami minta memohon majelis hakim untuk bisa menghadirkan Sekdis Pendapatan dianyar ini untuuk bersalisi," uiar Ke-tut Nira yang diamini kiasa hukum terdakwa lainnya, Permohonan untuk meng-hadirkan Sekdis, Ambari iii
sebenarnya sudah dua kali
diajukan tapi tidak mendapat
respon maielis hakim. Baru
pada sidang kemarin majelis
hakim mempertimbangkan-
!ya. "Nanti saln minta perrnohonan dibuat secara iertulis kepada majelis hakim untuk
menghadirkan saksi ini," tegas Ketua Majelis Hakim, Deiva Suarditha.
Sementara itu, fPU Gede Artana mengatakan Sekertaris Dispenda Gianyan Ambari
ini tidak masuk dalam BAp. Sehingga IPU tidaft Ternah menghadirkan dalam sidang. "lni saksi di luar BAP," tega-s Artana.6reT
:. j
-"1({-i
.
i,i
..
Sub Bagian Hurnas dan l-ata l..lsaha $p!( ltl Perwii!"lilarl lrlu"ovinsI Bali
IWusr$rwW
ui;J\
\"
l&:ruil
Sidang Mark Up Lahan Undiksha Singaraja
Dekan FoKsebut Lall.n ,/ Tidak cocok q4!uk Kanrpus DENPASAR, NusaBali
Empat saksi dihadirkan
dalam sidang kasus dugaan pqrk up lahan untuk Kampus Fakullls_ dan Kegu-
-Olahraga ruan [FOIQ Universitas Ganeiha (Undiksha) Singaraja dengan dua terdakwa, I Wayan Sua-rsa
(Ketua Panitia Peniadaan La-
hanJ dan Nyomari Mustiara (pemilik tanah dan makelarJ. Salah satu saksi, yaitu Dekair
FOK Undiksha, piof Nvoman Panca mengatakan iikj lahan di Jineng Dalem tersebut tidak cocok untuk kampus. Hal ini dipaparkan profpanca saat dihadirkan bersama sa}<si lai11fa, yaitu Budiarsana (pemilik tanahJ, dr Dewa Budiini (?qkqn Fakultas Teknik) dan I Made Sudarma fKepala Bpw
Di hadapan majelis naKlm plmpingn Dewa Suar_ ditha, Prof Panca mengatakan tidak tahu menahu soll pen_ gadaan lahan di Jinene Dilem untuk kampus FOK. "Saya tidak
soal rencana pembangunan
,Sirlqaraia.).
kampus di fineng Dalem rerse_ but, bagaimana menurut anda?,,,
tanya hakinl. prof panca lalu pe,nSatakan iika lahan diJineng
ualem tersebut tidak coco[
tahu," ujarnya
Informasi soal pengemban_
gan kampus ini sempat dik_
etahui Prof panca saat dilakukan pra Rapat Kerja dan Raker yane
dihadiri petinggi Unditishal
Namun saat- itu pengembangan
Kampus sebatas pengusulan belumdipastikin lo-kasinya. 93n "Saya tidak pernah ditibatkin
dan tidak pernah diajak rapati
ranrutnya.
Majelis hakim lalu menanyakan Prof Panca soal lokasi
di]ileng Dalem terse-
kTgS: "seandainyianda ditanya but.
untuk pembangunan kampus.
Selain karenl akses jalfnnya npit dan ada tebing tebine iokasi di ::rnqi*ln
f
inen! Dalem tersebuidlni!4ifi*
dak cocok untuk pembangunan besar. "Mestinya saya protes. Tapi saya tidak enpk d"ngan atasan," jawab prof panca yang mengaku tidak pernah diniind pendapatnya soal pembangunan tersebut oleh pihak Undil<sha.
Hal yang sama dinyatakan
Dekan Fakultas Telcrili, dr Bu_ diani. Ia mengatakan tidak per_ nah mengetahui dan dilibadkan
dalam re-ncana pengaaian
ti-
Dalem tersebut. Fn aj fineng ,rlya Tnya pernah mengetahui d+T Rapim (Rapat pini'pinan) saja. Setelah itu tiitattatru tarel na. bukan untuk kepentingan
Fakultas TeloriK' uiarnr"a. itu, 3at<si Kepala ^^lementara BPN- Singaraja, Sudarma men_
gatal€x pembangunan kampus .FOli di fineng Dalem tersebut bukan untuk kepentingan
umum. Sehingga pengadaannya Deroeda clengan pengadaan un_
tukkepentingan umum. Ia men_
gatakan dalam pengadaan lahan untul( l€mpus FOK Undiksha ini, pihak yang membutuhkan lahan
yaitu Undiksha bisa langsung nego, harga dengan
pemiti[
tanah. "lni berbeda dengan
pengadaan untuk kepentirigan umum," tegasnya.6 rez
Ed isi
Hal
u
t'27
V<arcefl
bl6
/
!ri'J
'../
