II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Perkreditan Bank adalah bisnis yang berdagang dalam kredit dan uang, maka bisnis utamanya suatu kepercayaan (trust), sehingga dapat dikatakan bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan (Rivai dan Permata, 2006). Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dalam memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran kredit kepada masyarakat, mengingat bahwa : 1.
Bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik
2.
Pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca bank
3.
Perkreditan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi sebagian besar bank
4.
Bank merupakan lembaga perantara (intermediary) antara masyarakat suplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana. Debitur merupakan orang yang meminjam sejumlah dana dengan
jangka waktu tertentu kepada bank yang diikat secara hukum melalui suatu perjanjian kredit. Debitur harus tunduk kepada seperangkat standar dan aturan bank, tanpa melihat jumlah dan jenis kredit yang diberikan, bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari (Compton, 1991). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2000, kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchased Agreement (NPA). Dengan demikian, dalam prakteknya kredit merupakan penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan
7
kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari, suatu tindakan atas dasar perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu,
suatu
hak
yang
dengan
hak
tersebut
seorang
dapat
mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sektor perkreditan menurut Muljono (2001) adalah : 1.
Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya layak.
2.
Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit).
3.
Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat diperkirakan dengan tepat, sehingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa mendatang.
B. Fungsi Kredit/Pembiayaan. Di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan pada umumnya, maka garis besar fungsi kredit/pembiayaan adalah : 1. Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu modal atau uang. Melalui kredit, dana yang mengendap (idle funds) di dalam kas bank akan dimanfaatkan oleh para debitur untuk memperbesar usaha produksi maupun perdagangan. 2. Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang. Tanpa adanya bantuan fasilitas kredit dari bank, kemampuan para pengusaha di dalam berproduksi dan mendistribusikan hasil produksinya masih terbatas. Namun dengan adanya fasilitas kredit, para pengusaha dapat
memproduksi
bahan
mentah
menjadi
barang
jadi
dan
pendistribusiannya akan meningkat. Dengan demikian, pemanfaatan atas barang tersebut meningkat pula. 3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro dan sebagainya. Peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang, karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha, sehingga
8
penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pengertian bank selaku money creator. 4. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan, terutama kemampuan finansial. Fasilitas kredit yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian
digunakan
untuk
memperbesar
volume
usaha
dan
produktivitasnya. 5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi, Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang sangat penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. 6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh fasilitas kredit akan berusaha untuk meningkatkan
usahanya.
Peningkatan
usaha
berarti
peningkatan
keuntungan. Seiring dengan peningkatan produksinya tersebut, orientasi pengusaha tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik, juga merambah pasar ekspor. Dengan demikian, kegairahan pengusaha untuk melakukan ekspor menjadi meningkat, yang nantinya mendatangkan devisa bagi negara. 7. Sebagai alat hubungan ekonomi intemasional. Negara-negara
kaya
atau
yang
kuat
perekonomiannya,
demi
persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang, atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat
ringan,
yaitu
bunga
relatif
murah
dan
jangka
waktu
penyelesaiannya yang panjang. Hal ini tercermin melalui bantuan antar negara yang disebut “G to G” (Govemment to Govemment). Hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.
9
C. Kredit Usaha Rakyat (BNI KUR) 1) Latar Belakang : (BNI, 2010) a. Inpres Presiden No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. b. Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) antara Departemen Keuangan Republik Indonesia, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dengan Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha, PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi
Nomor
:
Mou-756/MK/2007,
SKB.3/MENHUT-V/2007, 927/M.IND/10/2007,
03/MEN-KP/KB/X/
03/NK/M.KUKM
17/MOU/X/Askrindo/2007,
241/KU.310/M/10/2007,
/X/2007,
B.543/DIR/PRG/X/
2007,
23/Sarana/X/2007, 2007
BRI,
DIR/042/X/2007, DIR.MOU/024/2007, 06/MoU/DIR-BTN/2007, MOU214/DIR/DMKK/X/ 2007, 9/014-MOU/DIR BU tanggal 09 Oktober 2007. c. PKS antara Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 26/Sarana/X/2007 dan DIR/045 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjamian Kredit/Pembiayaan atas Kredit Mikro Produktif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden
No.
6
tahun
2007
tentang
Kebijakan
Percepatan
Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sera PKS antara BNI dengan PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia No. PPK/PKS/21/X/2007, Nomor DIR/044 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
10
d. Radisi tanggal 10 Oktober 2007 telah menyetujui skim penjaminan kredit
dengan
nama BNI
Tunas
Usaha (dhi.
Kredit
Usaha
Rakyat/KUR) e. Addendum I Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 14 Mei 2008 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. f.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.05/2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. h. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksanaan
Komite
Kebijakan
Penjaminan
Kredit/Pembiayaan
kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP14/D.I.M.EKON/04/ 2009 tanggal 28 April 2009. i.
Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Pelaksana Teknis Program, Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit tanggal 12 Januari 2010 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menegah dan Koperasi.
j.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.05/2010 tanggal 24 Januari 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
k. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksanaan
Komite
Kebijakan
Penjaminan
Kredit/Pembiayaan
kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor KEP01D.I.M.EKON/01/ 2010 tanggal 25 Januari 2010. 2. Definisi a. Belum Bankable adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi) yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari bank pemberi kredit antara lain penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan yang sesuai dengan ketentuan bank.
11
b. Bank Pelaksana adalah Bank yang ikut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Penjaminan Kredit kepada UMKMK yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri, serta bank lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada
Nota
Kesepahaman
Bersama
tentang
Penjaminan
Kredit/Pembiayaan kepada. c. Penjaminan adalah Kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR dengan maksimal penjaminan oleh Perusahaan Penjamin 70% dari plafond kredit. d. Debitur Baru adalah debitur-debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan. e. Calon Debitur KUR adalah UMKMK, kelompok usaha dan Lembaga Linkage. f.
Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
g. Kelompok Usaha adalah kumpulan orang perorang atau badan usaha (UMKMK) yang melakukan kegiatan produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya. h. Kementerian yang menurut Nota Kesepahaman bersama tentang Penjaminan Kredit kepada UMKM merupakan Pelaksanaan Teknis Program, yaitu Kementrean Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementrian
Kehutanan,
Kementrian
Kelautan
dan
Perikanan,
Kementrian Perindustrian, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. i.
Kredit
adalah
Penyediaan
Uang
atau
tagihan
yang
dapat
dipersamakan dengan itu, yang didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
12
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga j.
Kredit baru adalah Fasilitas Kredit baru yang diberikan kepada calon debitur dalam rangka pelaksanaan KUR.
k. KUR Mikro adalah kredit dengan skema KUR dengan Plafond sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 22% efektif per tahun. l.
KUR Ritel adalah kredit dengan skema KUR dengan Plafond di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit maksimal 14% efektif per tahun.
m. Lembaga Linkage Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Non Bank,
Kelompok Usaha,
Lembaga
Keuangan Mikro. n. Lembaga Keuangan Mikro adalah badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi, o. Perusahaan
Penjamin
adalah
PT
Asuransi
Kredit
Indonesia
(Askrindo) dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit secara otomatis (automatic cover) kepada Bank Pelaksana p. Pola Penyaluran Langsung adalah kredit yang langsung diberikan Bank Pemberi Kredit langsung kepada UMKMK dimana kewajiban pengembalian kredit tersebut menjadi tanggungjawab UMKMK selaku penerima kredit. q. Pola Penyaluran Tidak Langsung adalah kredit yang diberikan bank pemberi kredit kepada UMKMK melalui Lembaga Linkage dengan pola channeling atau pola executing
13
r.
Pola Channeling adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui lembaga linkage. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari UMKMK selaku penerima KUR.
s. Pola Executing adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage untuk diterus pinjamankan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari lembaga linkage selaku penerima KUR . t.
Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu : 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
u. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu : 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000, sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,v. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah, yaitu : 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,-
14
w. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha . x. Usaha
Layak
adalah
usaha
calon
debitur
yang
menguntungkan/memberikan laba, sehingga mampu membayar bunga
dan
mengembalikan
seluruh
hutang/kewajiban
pokok
kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati Bank Pelaksana dengan debitur dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. y. Aflopend adalah sistem pembayaran kredit yang dilakukan dengan mencicil angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai yang telah disepakati. z. Clean-up adalah salah satu cara pengembalian kredit dengan melunasi seluruh kewajiban pokok kredit sekaligus pada saat jatuh tempo (untuk kredit yang sumber pengembaliannya berdasarkan hasil panen/penjualan komoditi yang dibiayai). Take over adalah proses pemberian kredit kepada pihak ketiga dengan cara pengambilalihan kewajibannya di bank lain. 3. Tujuan a. Meningkatkan peranan Bank dalam Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK. b. Meningkatkan pelayanan pemberian kredit dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. 4. Sumber Pendanaan Pendanaan KUR berasal dari dana komersial BNI 5. Pola penyaluran a. Langsung ke UMKMK : i.
Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon debitur. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank selanjutnya debitur menandatangani Perjanjian Kredit (PK).
ii. Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Maksimal penjaminan 70% dari plafond kredit yang
15
diberikan dan selanjutnya perusahaan penjaminan menerbitkan sertifikat penjaminan. ii
BNI
Perusahaan Penjamin
i
UMKMK
b. Tidak langsung . 1)
Pola Executing iii
BNI i
Perusahaan Penjamin
ii iv
Lembaga Linkage
UMKMK
Keterangan : i
Lembaga
linkage
mengajukan
permohonan
kredit/pembiayaan kepada Bank. ii
Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Apabila dinyatakan layak, maka
bank
memberikan
menandatangani
Perjanjian
persetujuan Kredit
kredit
dengan
dengan Lembaga
Linkage. iii Bank
mengajukan
permohonan
penjaminan
kepada
perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan kepada Lembaga Linkage. iv Lembaga Linkage menyalurkan kredit yang diterima bank kepada debitur UMKM . v
Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada Lembaga Linkage.
16
2) Pola Channelling iv BNI
Perusahaan Penjamin
ii
iii
Lembaga Linkage
v UMKMK
i
Keterangan : i.
Dalam rangka mendapatkan kredit dari bank, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage yang berfungsi sebagai agen (Channel) untuk : i)
Mengajukan kredit kepada bank
ii) Menjaminkan agunan pokok kepada bank . ii. Lembaga
Linkage
mewakili
UMKMK
mengajukan
permohonan kredit kepada Bank iii. Bank melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap
Lembaga
Linkage
dan
melakukan
analisa.
Berdasarkan analisa tersebut Bank memberikan kuasa kepada Lembaga Linkage untuk melakukan analisa dan memutus kredit yang diajukan oleh UMKMK. Dalam hal UMKM
dinyatakan
layak,
maka
bank
memberikan
persetujuan kredit dengan mekanisme berikut : i)
Berdasarkan kuasa dari Bank, maka lembaga linkage menandatangani Perjanjian Kredit dengan UMKMK atau
ii)
Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga Linkage menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank.
iv. Bank
mengajukan
permohonan
penjaminan
kepada
perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan untuk masing-masing UMKMK. v. Lembaga Linkage menerus pinjamkan kredit yang diterima dari Bank kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukuan pembayaran kewajiban kepada Bank melalui Lembaga Linkage.
17
6. Persyaratan Calon Debitur a. Persyaratan Umum 1) Kriteria debitur yang dapat dibiayai KUR adalah UMKMK yang tidak sedang menerima Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SID Bank Indonesia (BI) pada saat permohonan kredit diajukan . 2) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya) dengan total fasilitas (KUR dan Kredit Konsumtif) maksimal Rp. 500.000.000,3) Jika debitur sedang menerima kredit konsumtif, maka kinerja kredit konsumtif pada saat diberikan berada dalam golongan lancar (1) 4) Dalam hal UMKMK masih memiliki baki debet yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan melampirkan cetakan rekening dari Bank sebelumnya. 5) UMKMK yang mengajukan KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan SID BI 6) Sektor yang dapat dibiayai seluruh sektor ekonomi. 7) KUR tidak diperbolehkan untuk : i. Debitur yang telah bankable ii. Take Over fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank. iii. Perpanjangan/tambahan fasilitas kredit dari debitur yang telah memperoleh kredit non KUR dari bank. iv. Debitur yang sedang memperoleh kredit dengan subsidi bunga atau atau fasilitas kredit program atau fasilitas lain dari pemerintah. b. Persyaratan Khusus 1) Debitur Perorangan i. Persyaratan legalitas (perijinan usaha) minimal mendapatkan surat keterangan berusaha dari Kelurahan/Kecamatan.
18
ii. Identitas diri minimal berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atau identitas lainnya bila ada. iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon kredit untuk kredit di atas Rp, 50.000.000,iv.
Pengalaman dibidang usaha mininal 1 (satu) tahun.
v. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan tidak tercatat sebagai debitur macet/bermasalah. vi.
Menyampaikan fotocopy rekening bank selama 6 (enam) bulan terakhir (bila ada).
vii. Menyampaikan
fotocopy
bukti
kepemilikan
rumah
tinggal/tempat usaha/kontrakan (bila ada). 2) Debitur Kelompok i.
Syarat debitur Kelompok i)
Lokasi dan Jenis Usaha sama/mengelompok
ii) Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian; iii) Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat; iv) Mempunyai anggota yang melakukan usaha produktif v) Mempunyai organisasi dengan pengurus aktif, minimal ketua, sekretaris, dan bendahara vi) Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota. vii) Mempunyai pembukuan yang sederhana. viii) Membuat surat pernyataan tanggung renteng ii.
Tugas dan tanggungjawab Ketua Kelompok i) Menyeleksi anggota kelompok ii) Menyusun kebutuhan kredit anggota kelompok iii) Menerima surat kuasa dari anggota kelompok untuk mengajukan
permohonan
kredit,
menanda
tangani
Perjanjian Kredit (PK), dan menerima kredit atas nama Kelompok iv) Mengajukan permohonan kredit ke BNI an. Kelompok v) Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok.
19
vi) Melakukan administrasi kredit vii) Melakukan penagihan ke anggota kelompok sebesar kewajiban masing-masing anggota dan menyetorkan ke BNI 7. Kebijaksanaan Kredit a. Maksimum Kredit 1) KUR Mikro
:
Maksimum s.d Rp. 5.000.000,-
2) KUR Ritel
:
Maksimum
diatas
Rp. 5.000.000,-
sampai
dengan Rp. 500.000.000,3) KUR kepada Lembaga Linkage dengan pola Executing maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,4) Penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Bank Pelaksana. 5) Besarnya kredit yang diberikan kepada calon debitur disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan kewajiban ke Bank. 6) Penetapan besarnya maksimum kredit ditentukan atas dasar besarnya angsuran (pokok dan bunga) setiap bulan maksimal 50 % dari Laba bersih atau EAT (Earning After Tax) b. Tujuan penggunaan Kredit Untuk Usaha produktif yang tidak bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku. c. Jenis Kredit 1) Kredit Modal Kerja (KMK) i. KMK Aflopend ii. KMK Transaksional 2) Kredit Investasi (KI) d. Sifat/bentuk kredit 1) KMK Aflopend dan Investasi adalah Aflopend menurun 2) KMK Transaksional adalah clean-up yaitu lunas sekaligus pada saat
jatuh
tempo
(kredit
yang
sumber
pengembaliannya
berdasarkan hasil panen/penjualan komoditi yang dibiayai)
20
e. Suku Bunga 1) KUR Mikro
: 22 % (duapuluh dua per seratus) efektif per tahun
2) KUR Ritel
: 14 % (empat belas per seratus) efektif per tahun
3) Sistem Perhitungan bunga adalah : i. Efektif annuitas untuk KMK Aflopend ii. Efektif Murni untuk KMK Transaksional dan KI 4) Suku bunga KUR mikro berlaku untuk penyaluran tidak langsung. f. Fee kepada Lembaga Linkage dengan pola penyaluran Channelling : Maksimal 8 % g. Jangka Waktu 1) KMK : maksimal 3 (tiga) tahun 2) KI
: maksimal 5 (lima) tahun
3) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi maka jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) tahun untuk modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk investasi terhitung sejak tanggal PK awal. h. Grace Period 1) Grace period dapat diberikan untuk usaha yang dibiayai sampai dengan usaha tersebut berproduksi (menghasilkan). 2) Lamanya
Grace
Period
sampai
dengan
usaha
tersebut
berproduksi maksimal 12 (dua belas) bulan. i.
Self Financing Self Financing atau dana sendiri untuk Kredit Investasi di atas Rp. 50.000.000 minimal sebesar 10%.
j.
Propisi dan Commitment Fee Biaya propisi dan Commitment Fee tidak dikenakan.
k.
Biaya Administrasi Biaya Administrasi tidak dikenakan.
l.
Denda tunggakan Terhadap tunggakan dikenakan denda sebesar 5% p.a. (lima persen per tahun) atas saldo tertunggak.
21
m. Asuransi Kerugian Agunan
pokok
dan
atau
tambahan
yang
insurable
harus
diasuransikan pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk BNI, dengan bankers clause BNI, premi atas beban penerima kredit/debitur n.
Penjaminan Kredit 2) Atas kredit yang diberikan dijamin oleh Perusahaan Penjaminan (PT. Asuransi Kredit Indonesia (Akrindo) atau Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). 3) Premi Penjaminan (Imbal Jasa Penjaminan) menjadi beban Pemerintah dan ditagihkan oleh Perusahaan Penjamin.
o.
Agunan 1). Agunan Pokok i. Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai oleh debitur. ii. Pengikatan : sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Agunan Tambahan i. Besarnya nilai agunan tambahan minimal
30% dari
maksimum kredit. ii. Pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Ketentuan agunan tambahan tidak dipersyaratkan untuk KUR Mikro. D. Proses Penyaluran BNI KUR Berikut ini adalah proses analisa pemberian BNI KUR di unit bisnis yang berlaku saat ini (Gambar 3) : 1. Sales Agent (SA) akan memasarkan produk dengan cara mengunjungi tempat calon debitur yang usahanya layak untuk diberikan kredit sesuai dengan skim BNI KUR. Bila data debitur telah dinyatakan layak, maka data calon debitur tersebut dikumpulkan sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dan dibuatkan Neraca keuangan. Bila data sudah lengkap, SA melakukan pengecekan calon debitur tersebut melalui fasilitas on line SID BI yang menunjukkan status calon debitur apakah telah memiliki fasilitas kredit di tempat lain beserta kolektibilitasnya. Selain itu perlu dilakukan pengecekan pada Daftar Hitam Nasional (DHN).
22
Jika calon debitur mempunyai riwayat pembayaran dengan koletibilitas satu maka proses selanjutnya akan dilakukan data entry. 2. Dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada Penyelia Kredit Standard (PKS). PKS kemudian melakukan checking kelengkapan data dan memeriksa kelayakan dari data-data yang telah dikumpulkan SA. Apabila masih terdapat data yang kurang lengkap maka PKS berhak menugaskan kembali SA untuk melengkapi kekurangannya. 3. Sales Agent membuat Surat Permohonan Penilaian Jaminan kepada Appraisal Independent (AI)/Analis Kredit Standard (RO/AKS) Silang untuk dilakukan proses taksasi nilai agunan. Data entry juga menginput data milik calon debitur ke dalam sistem eLO (Electronic Loan Origination), serta melakukan verifikasi ulang atas info BI milik calon debitur beserta seluruh pengurusnya melalui fasilitas SID BI dan dimintakan DHN ke PNC Cabang. 4. PKS melakukan validasi terhadap data yang telah diinput oleh Data Entry pada sistem eLO dan meneruskan hasil validasi tersebut kepada Penyelia Analis Kredit Standar (PAKS) untuk dilakukan verifikasi dan assignment ke Analis Kredit Standard (RO/AKS). 5. Analis Kredit Standard (RO/AKS) akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan data dari tim Sales Agent (SA) dan memeriksa hasil input dari Data Entry (DE) sesuai dengan persyaratan dalam proses verifikasi data. 6. Penyelia Analis Kredit Standar (PAKS) bersama dengan RO/AKS (Analis Kredit Standar) melakukan pengecekan atas berkas permohonan milik calon debitur dengan cara melakukan On The Spot (OTS) untuk memverifikasi atau memeriksa kebenaran data dan kondisi usahanya. Hasil verifikasi ini harus memuat informasi mengenai aspek umum, aspek manajemen, aspek legalitas, aspek usaha, aspek pemasaran, aspek teknis/produksinya, dan juga aspek keuangan usahanya serta kelayakan jaminan yang diberikan. Hasil dari OTS tersebut dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan, Formulir Kunjungan Setempat (FKS) dan Call Memo. Selain itu jaminan yang telah selesai ditaksasi oleh Appraisal Independent juga dijadikan acuan, apakah jaminan yang menjadi second way out tersebut dapat atau tidak mencakup besarnya maksimum kredit yang diajukan calon debitur.
23
ALUR MEKANISME KERJA NBP / KREDIT STANDAR Sales
Inputter
PKS
Cari calon debitur dan terima permohonan kredit
Wakil Pemimpin
PAKS
AKS
Terima permohonan kredit calon debitur beserta kelengkapan data calon debitur
Terima delegasi dari PAKS
Info BI Checking
Baik / buruk Data nasabah
baik
buruk
Input Data ELO ke menu Penyelia Kredit Standar
Tambah Data Nasabah
OTS
Input data reject -
Surat penolakan ke calon debitur Tidak memenuhi
Input data eLo - info nasabah - info BI - laporan keuangan - agunan
Buat analisa awal “ kelayakan usaha karakter debitur kemampuan bayar kecukupan agunan
Hasil
memenuhi
Pre-screening dan validasi
Appraisal (RO Silang) - cetak BATA dan plotting
Penunjukan appraisal
Periksa hasil taksasi
Penunjukan AKS
Persetujuan hasil taksasi
-
analisa kredit scoring data FRP call memo
reject Hasil scoring
pass
Buat MPK
Checklist kepatuhan -Validasi MPK -pendapat PAKS
keputusan kredit
Cetak SKK
Cetak surat penolakan
terima
Hasil
tolak
Gambar 3. Proses penyaluran BNI KUR (BNI, 2010) 7. Analis Kredit Standard (RO/AKS) menyusun Formulir Analisa Keuangan (FAK), melakukan analisa penyusunan proyeksi arus kas dalam skenario yang wajar untuk menentukan kebutuhan modal kerja, menyusun schedule penarikan atau pelunasan kredit dan jangka waktu kredit, menyusun FKS Formulir Kunjungan Setempat, Berita Acara taksasi Agunan (BATA), dan Plotting jaminan. RO/AKS juga melakukan input proses Appraisal, proses Analisa Kredit, Call Memo dan Proses scoring terhadap data-data calon debitur tersebut pada sistem eLO. Sistem eLO akan secara otomatis menilai (scoring) apakah calon debitur tersebut dikategorikan layak atau tidak layak dalam pemberian kredit. Selain itu,
24
RO/AKS juga mengisi checklist kepatuhan terhadap prosedur pemberian dan analisa kredit di sistem eLO. 8. Jika sistem eLO menilai permohonan calon debitur tersebut dikategorikan layak maka hasil analisa dan scoring tersebut akan dituangkan kedalam dalam MPK (Memorandum Pengusulan Kredit). Jika hasil scoring ternyata reject (ditolak), maka RO/AKS membuat Surat Penolakan yang kemudian disampaikan melalui Sales Agent (SA) kepada calon debitur. 9. Analis Kredit Standard (RO/AKS) akan menyusun semua berkas permohonan kredit, analisa kredit dan dokumen calon debitur sebagai advis untuk dimintakan persetujuan kepada Pejabat Pemutus Kredit (PPK). Bila dalam tahap validasi, verifikasi, analisa serta pengambilan keputusan dimana data-data calon debitur tersebut dinyatakan tidak layak oleh PPK, maka RO/AKS membuat Surat Penolakan yang kemudian disampaikan melalui SA kepada calon debitur. 10. Bila dinyatakan layak, (RO/AKS) membuat dan mencetak Surat Keputusan Kredit (SKK) untuk diminta persetujuannya kepada Wakil Pemimpin SKC dan diteruskan kepada unit ADC untuk dilanjutkan ke tahap pembuatan Perjanjian Kredit (PK), pembukaan rekening pinjaman serta order asuransi jiwa dan kebakaran. Sebelum PK dicetak, calon debitur harus menyerahkan surat-surat asli (file asli) barang-barang yang dijadikan jaminan serta menyiapkan biaya provisi dan administrasi. 11. PK ditandatangani oleh calon debitur dihadapan Notaris/PPAT dan pegawai Bank. Bila telah selesai ditandatangani dan syarat-syarat disposisi telah dipenuhi, maka dilakukan pencairan kredit dan penutupan asuransi jiwa dan kebakaran. 12. RO/AKS harus selalu memantau pembayaran angsuran dan pembayaran bunga dari kredit yang diberikan kepada debitur. RO/AKS harus memelihara tingkat kolektibilitas debitur agar selalu berada di performing loan (kolektibiliti 1 dan 2). (BNI, 2010) E. Konsep SWOT dan Matrix BCG 1.
Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT) SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para Manajer mengembangkan 4 (empat) jenis strategi, yaitu
25
Strategi SO (kekuatan-peluang), strategi WO (kelemahan-peluang), strategi WO (kelemahan-ancaman), strategi WT (kelemahan-ancaman). 1) Strategi SO (kekuatan-peluang), memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya menginginkan organisasinya berada dalam posisi
dimana
kekuatan
internal
dapat
dipergunakan
untuk
mengambil keuntungan dari berbagai trend dan kejadian eksternal. Secara umum, organisasi akan menjalankan strategi WO, ST atau WT untuk mencapai situasi dimana dapat menjalankan strategi SO. Jika perusahaan memiliki kelemahan besar, maka perusahaan akan berjuang dan mengubahnya menjadi kekuatan. Tatkala sebuah organisasi dihadapkan pada sebuah ancaman yang besar, maka perusahaan
akan
berusaha
untuk
menghindarinya
dan
berkonsentrasi pada peluang. 2) Strategi WO (kelemahan-peluang), bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal.
Terkadang
peluang-peluang
besar
muncul,
tetapi
perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut. Sebagai contoh ada permintaan yang tinggi terhadap peralatan elektronik, untuk mengendalikan jumlah dan waktu injeksi bahan bakar ke mobil (peluang), namun suatu produsen onderdil mobil tidak memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan peralatan tersebut (kelemahan). Salah satu strategi WO yang ditempuh adalah mengakuisisi teknologi ini
melalui
usaha
patungan
(joint
venture)
dengan
sebuah
perusahaan lain yang memiliki kompetensi di bidang ini. Alternatif lainnya dari strategi WO adalah dengan merekrut dan melatih orang agar memiliki kapabilitas teknis yang diperlukan. 3) Strategi
ST
(ST
Strategic),
menggunakan
kekuatan
sebuah
perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu oganisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung didalam lingkungan eksternal.
Salah satu contoh strategi ST adalah ketika
Texas instruments menggunakan lembaga hukum yang sangat bagus (kekuatan) untuk memperoleh ganti rugi dan royalti hampir $ 700 juta
26
dari 9 (sembilan) perusahaan Jepang dan Korea yang melangar paten untuk chip memori semi konduktor (ancaman). Perusahaan pesaing yang meniru gagasan, inovasi dan produk yang telah dipatenkan merupakan ancaman yang besar yang banyak ditiru. Hal ini masih menjadi sebuah persoalan besar bagi perusahaanperusahaan yang menjual produk ke China. 4) Strategi WT (WT Strategies) merupakan taktik defensif yang di arahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi yang menghadapi berbagai ancaman
eksternal dan kelemahan intenal dalam posisi yang
membahayakan. Dalam kenyataannya, perusahaan semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger, penciutan, pernyataan diri bangkrut atau memilik likuidasi. Sebuah Mariks SWOT terdiri atas 9 (sembilan) sel yaitu 4 (empat) sel faktor utama, 4 (empat) sel strategi, dan satu sel yang dibiarkan kosong. Keempat sel strategi yang diberi nama SO, WO, ST dan WT, dikembangkan setelah melengkapi keempat sel faktor utama, yang diberi nama S, W, O dan T. Dalam hal ini terdapat 8 (delapan) langkah dalam membentuk Matriks SWOT : 1)
Buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan.
2)
Buat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan.
3)
Buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan.
4)
Buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan.
5)
Cocokan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi SO.
6)
Cocokan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi WO.
7)
Cocokan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasilnya pada sel strategi ST.
8)
Cocokan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasilnya pada sel strategi WT. Maksud dari setiap
pencocokan adalah menghasilkan strategi-
strategi alternaif yang masuk akal, bukan memilih atau menentukan
27
strategi mana yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak semua strategi yang dikembangkan dalam matriks SWOT akan dipilih untuk diterapkan. Matriks SWOT digunakan secara luas dalam perencanaan strategik, maka analisis tersebut memiliki beberapa keterbatasan (David, 2009), yaitu : 1) Analisis SWOT tidak menunjukan cara untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif. Matriks itu harus dijadikan titik awal untuk mendiskusikan mengenai bagaimana strategi yang diusulkan dapat diterapkan dan berbagai pertimbangan biaya-manfaat yang pada akhirnya dapat mengarah pada keunggulan kompetitif. 2) Analisis SWOT merupakan penilaian statis (atau terpotong-potong) dan tunduk oleh waktu. Matriks SWOT seperti mempelajari gambar film dimana pemeran utama dilihat dan penataannya (setting). Tetapi tidak mungkin dapat memahami alur ceritanya. 3) Analisis SWOT dapat membuat perusahaan memberi penekanan yang lebih pada satu faktor internal atau eksternal tertentu dalam merumuskan strategi. Terdapat interelasi di antara faktor-faktor interna dan eksternal utama yang tidak ditunjukan dalam SWOT namun penting dalam penggunaan strategi. 2.
Matriks Boston Consulting Group (BCG) Divisi-divisi otonom (atau pasar laba) dari suatu organisasi memetakan apa yang disebut dengan keragaman usaha atau portofolio bisnis (business portofolio). Ketika Divisi-divisi suatu perusahaan bersaing di industri yang berbeda, strategi yang terpisah harus dikembangkan untuk setiap bisnis. Matriks Boston Consulting Group-BCG (BCG-Matrix) dirancang secara khusus untuk membantu upaya-upaya perusahaan multidivisional dalam merumuskan strategi. (BCG adalah sebuah perusahaan konsultasi manajemen swasta yang berbasis di Boston yang mempekerjakan 1.400 konsultan di seluruh dunia) Matriks BCG secara grafis menggambarkan
perbedaan antara
divisi dalam hal posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri.
Matriks
BCG
memungkinkan
sebuah
organisasi
28
multidivisional mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi pangsa pasar relatif dan dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi relatif terhadap semua divisi lain di dalam organisasi. Posisi pangsa pasar relatif didefinisikan sebagai rasio pangsa pasar (atau pendapatan) suatu divisi di sebuah industri tertentu terhadap pangsa pasar (atau pendapatan) yang dimiliki oleh perusahaan pesaing terbesar di industri tersebut.
TINGKAT PERTUMBUHAN PENJUALAN INDUSTRI (%)
POSISI PANGSA PASAR RELATIF
Sedang 0,50
Tinggi 1.0 Tinggi +20
Rendah 0,0
Integrasi ke belakang , integrasi ke depan atau integrasi horizontal. Penetrasi pasar Pengembangan pasar Kuadran Pengembangan Produk
Penetrasi Pasar Pengembangan pasar Pengembangan produk Divestasi
III
Bintang (II) Sedang
Tanda Tanya ( I)
0
Penciutan Divestasi Likuidasi
Pengembangan produk Diversifikasi Penciutan Divestasi
Kuadran
Kuadran Anjing ( IV) II
Sapi Perah Kas (III)
IV
Rendah +20
(X )
Gambar. 4 Konsep matriks BCG (David, 2009) i.
Tanda Tanya. Divisi-divisi di kuadran I memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah, namun bersaing di industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Pada umumnya, kebutuhan kas perusahaan perusahaan ini tinggi, sementara pendapatan kasnya rendah. Bisnis ini dinamakan Tanda Tanya (Question Marks), karena organisasi harus memutuskan apakah akan memperkuat bisnis dengan strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan produk) atau menjualnya.
ii.
Bintang,
Bisnis-bisnis
di
kuadran
II
(Bintang
atau
Star)
menggambarkan peluang pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang terbaik organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif tinggi
29
dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi harus memperoleh investasi substansial untuk mempertahankan atau memperkuat posisi dominan mereka (integrasi ke belakang, integrasi ke depan atau integrasi horizontal, penetrasi pasar dan pengembangan pasar; serta pengembangan produk merupakan
strategi yang sesuai untuk
dipertimbangkan oleh berbagai divisi tersebut. iii.
Sapi Perah Kas, Divisi-divisi yang berada di kuadran III memiliki pangsa pasar relatif tinggi tetapi bersaing di industri dengan tingkat pertumbuhan rendah. Dinamakan Sapi perah Kas (Cash Cows) karena divisi menghasilkan
kas melebihi kebutuhannya dan sering
“diperah”. Banyak yang menjadi sapi perah kas saat ini yang sebelumnya merupakan bintang. Divisi-divisi Sapi Perah harus dikelola untuk
mempertahankan
posisi
kuatnya
selama
mungkin.
Pengembangan produk atau diversifikasi menjadi strategi yang menarik bagi sapi perah kas. Namun demikian, ketika divisi Sapi perah kas melemah, penciutan atau divestasi lebih sesuai. iv.
Anjing, Divisi-divisi di kuadran IV organisasi memiliki pangsa pasar relatif rendah dan bersaing dalam industri yang tumbuh lambat atau sama sekali tidak tumbuh; divisi-divisi inilah yang dinamakan Anjing (Dog) dalam portofolio perusahaan. Oleh karena posisi internal dan eksternal yang lemah, maka bisnis ini sering sekali dilikuidasi, didivestasi atau dipangkas melalui penciutan. Ketika suatu divisi menjadi Anjing untuk pertama kalinya, maka penciutan merupakan strategi terbaik untuk dijalankan karena banyak Anjing “melambungkan kembali” setelah pengurangan aset dan biaya yang ketat, agar menjadikannya divisi yang bagus dan menguntungkan. Manfaat terbesar dari matriks BCG adalah pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi dalam organisasi. Divisi-divisi di banyak organisasi berubah dari waktu ke waktu : Anjing menjadi Tanda Tanya, Tanda Tanya menjadi Bintang, Bintang menjadi Sapi Perah Kas, Sapi Perah Kas menjadi Anjing dalam gerak berlawanan arah jam yang terus menerus. Hal yang sama terjadi, Bintang menjadi Tanda Tanya, Tanda Tanya menjadi Anjing, Anjing menjadi Sapi Perah Kas, Sapi Perah Kas menjadi Bintang (searah jarum jam). Di beberapa
30
organisasi, tidak ada gerak siklis yang nampak. Dari waktu ke waktu, organisasi harus berjuang untukmencapai portofolio divisi yang berupa bintang. Matriks BCG, seperti semua teknik analitik, memiliki beberapa keterbatasan. Sebagai contoh, memandang setiap bisnis apakah sebagai Bintang, Sapi Perah Kas, Anjing atau Tanda Tanya adalah sebuah penyederhanaan yang berlebihan, padahal banyak bisnis masuk dalam kategori tengah Matriks BCG dan karenanya tidak dapat diklasifikasikan dengan mudah. Lebih jauh, Matriks BCG tidak mencerminkan apakah berbagai divisi atau organisasi tumbuh dari waktu ke waktu, itu artinya matriks tersebut tidak memiliki mutu temporal, melainkan merupakan potongan gambar dari suatu organisasi pada suatu waktu tertentu. Akhirnya peubah-peubah lain diluar posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dalam hal penjualan, seperti ukuran pasar dan keunggulan kompetitif, penting dalam pengambilan keputusan strategik mengenai berbagai divisi (David, 2009)
F.
Penelitian terdahulu yang relevan Kajian terdahulu yang relevan dengan kajian kelayakan Kredit Usaha Rakyat dan strategi pengembannya yang merupakan studi di Bank BNI adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuda Iman Sulistia (alumni PS MPI, SPs IPB; PT BNI (Persero) Tbk) tahun 2006 ; Strategi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Kepada Pengusaha Industri Kecil Menengah Berorientasi Ekspor (Kasus di BNI Jakarta). Kajian tersebut bertujuan mengkaji karakteristik dan perilaku UKM yang berpengaruh terhadap penentuan pola pembiayaan yang paling sesuai dengan karakteristik UKM, mengkaji kendala-kendala dalam pemberian pembiayaan kredit modal kerja (KMK) kepada UKM, serta menyusun strategi bagi BNI dalam meningkatkan pangsa pasar dan menghadapi persaingan di industri perbankan. Analisis dilakukan dengan metode diskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner para nasabah UKM sebanyak 100 responden di BNI, dapat dilihat bahwa 84,5% pengusaha UKM lebih sesuai dan cocok dengan pola pemberian fasilitas kredit modal kerja untuk membiayai usahanya. Alasannya adalah adanya kemudahan akses dalam
31
mengajukan pembiayaan ke BNI dan pelayanan yang diberikan memegang peranan penting dalam membina hubungan antara UKM dengan lembaga perbankan adalah 82,5% dan yang menyatakan terdapat kendala adalah 77,5%. Berdasarkan hasil analisis Khi kuadrat dengan db = 14 dan frekuensi hasil (fh), didapatkan bahwa setuju kredit modal kerja sesuai dengan karakteristik UKM adalah nyata pada Khi kuadrat hitung = 26,72. Dalam hal ini, debitur UKM setuju dengan penyaluran kredit modal kerja yang berpengaruh dengan kemudahan akses ke BNI adalah nyata pada Khi kuadrat hitung = 25,48; debitur UKM setuju bahwa dalam penyaluran kredit modal kerja terdapat hambatan dan nyata pada pada Khi Kuadrat hitung = 28,55.
