I. PENDAHULUAN Latar Belakang

Sabilulungan

bkp3

Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung

BAB

Gambaran Pelayanan SKPD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian masih merupakan prioritas PembangunanDaerah Kabupaten Bandung dalam RPJMD 2011-2015 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian juga dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan daerah Kabupaten Bandung secara keseluruhan. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan dan pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan masyarakat dan kesejahteraan petani yang mantap dan berkelanjutan. Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Dalam kerangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian untuk 5 (lima) tahun ke depan (2011-2015), dan menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung sebagai salah satu Unit eselon II pada Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, kebijakan dan strategis organisasi serta rencana program kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia pertanian kurun waktu 5(lima) tahun secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan

Renstra BKP3 Tahun 2011-2015

1

Sabilulungan

bkp3



jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Jawa Barat serta Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung. Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 merupakan acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan dan SDM pertanian dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Tahun 2011-2015.

1.2. Landasan Hukum Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Tahun 2008-2010 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 10. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 13. Kepres RI Nomor 132 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 /Kpts/OT.160/4/2007, tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan THL-TBPP;


2

Sabilulungan

bkp3



21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (diantaranya pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015; 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 24. Keputusan Bupati No 501/Kep.208-BKPPP/2008 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung; 25. Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Nomor581/SK.137A/BKPPP/2008 tentang Susunan Organisasi Kelompok Kerja pada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana strategis ini disusun dengan maksud : a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung selama lima tahun ke depan; b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sebagian bidang ketahanan dan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bandung; c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Penyusunanan Rencana Strategis BKP3 Kabupaten Bandung, bertujuan untuk : a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung; b) Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung; c) Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan Renstra BKP3 Kabupaten Bandung. BAB II menjelaskan Gambaran Umum pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung, meliputi :Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Renstra BKP3 Tahun 2011-2015

3

Sabilulungan

bkp3



BKP3, Sumberdaya yang dimiliki dan kinerja, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. BAB III membahas Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh BKP3 Kabupaten Bandung. Pada bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Bandung, dan penentuan isu-isu strategis. Pada BAB IV dijelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan BKP3 Kabupaten Bandung. BAB V menguraikan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari strategi kebijakan yang ditetapkan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI menjelaskan indikator kinerja BKP3 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung. BAB VII Penutup.


4

Sabilulungan

bkp3



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKP3 Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang peningkatan ketahanan pangan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan yang meliputi ketahanan pangan, programa penyuluhan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. Tugas pokok tersebut kemudian diperinci lagi melalui Peraturan Bupati Bandung (Perbup) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan dinyatakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagian bidang pertanian dan ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) memiliki Struktur Organisasi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Dari gambar tersebut terlihat, bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung memiliki 1 unit kerja eselon III A (sekretariat) yang membawahi 3 unit kerja eselon IV A, 3 unit kerja eselon III B (Bidang) masing-masing membawahi 2 unit eselon IV A, dan Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan (UPT-PPP) yang merupakan unit kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT eselon IV A dan membawahi Sub Bagian Tata Usaha UPT, eselon IV B. Terdapat 8 (delapan) UPT PPP, meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

UPT Ciwidey UPT Soreang UPT Banjaran UPT Bojongsoang UPT Cilengkrang UPT Pacet UPT Solokanjeruk UPT Cikancung


5

bkp3

Sabilulungan



Kepala Badan

Sekretaris

Sub Bagian Penyusunan Program

Jabatan Fungsional

Bidang Ketahanan Pangan

Sub Bagian Keuangan

Bidang Programa Penyuluhan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Sub Bidang Identifikasi Infrastruktur Distribusi Pangan

Sub Bidang Koordinasi Penyusunan Programa Penyuluhan

Sub Bidang Koordinasi Ketenagaan Pneyuluhan

Sub Bidang Keamanan Pangan

Sub Bidang Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan

Sub Bidang Koordinasi Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan (UPT-PPP)

Gambar 1.Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung (Perda No. 21 Tahun 2007)

2.2. Sumberdaya SKPD a. Kondisi Sumberdaya Manusia BKP3 Kabupaten Bandung Saat ini BKP3 Kabupaten Bandung memiliki pegawai/personil PNS sebanyak 177 orang (per Desember 2011), terdiri dari : •

Pegawai yang bertugas di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Kabupaten) sebanyak 34 orang (termasuk 6 orang KJF/Penyuluh)

•

Pegawai yang bertugas di UPT Pengendali Program Penyuluhan sebanyak 17orang;

•

Petugas Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang bertugas di lapangan sebanyak 132 orang.

Selain pegawai/personil PNS tersebut di atas juga dibantu oleh Penyuluh THL-TBPP di lapangan sebanyak 97 orang Berdasarkan Golongan / Pangkat, pegawai BKP3 Kabupaten Bandung terdiri dari : -

Pegawai golongan IV sebanyak 47 orang atau 26,554% dari jumlah keseluruhan pegawai;


6

Sabilulungan

bkp3



-

Sebanyak 114 orang atau 81,36% dari jumlah pegawai BKP3 adalah pegawai dengan golongan III;

-

Pegawai golongan II sebanyak 6 orang (3,39%);

-

Pegawai golongan I sebanyak 1 orang (0,56%).

Selengkapnya mengenai pegawai BKP3 Kabupaten Golongan/Pangkat bisa dilihat pada Tabel 1.berikut ini :

Bandung

berdasarkan

Tabel 1.Pegawai BKP3 Berdasarkan Golongan/Pangkat

Golongan / Pangkat

a

B

c

d

Jumlah

IV

47

8

1

-

56

III

17

15

31

51

114

II

2

-

-

4

6

I

-

-

1

-

1 177

Jumlah

Berdasarkan Tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan, pegawai BKP3 Kabupaten Bandung lebih didominasi (49,15%) oleh pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 (Sarjana), kemudian SLTA (30,51%), D-4 (11,30%), D-3 (6,21%) dan S-2 (2,26%). Dari komposisi ini dapat dilihat bahwa pegawai BKP3 yang berpendidikan S-1 cukup banyak, hal ini dimungkinkan karena banyak pegawai yang berpendidikan D-3 dan SLTA yang telah meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. S-2 : 4

SLTA : 54 S-1 : 87 D-4 :20 D-3 : 11

Gambar 2.Komposisi Pegawai BKP3 Kabupaten Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Diselesaikan

Berdasarkan jenis kelamin, pada Tahun 2010, jumlah pegawai pria yang bekerja sebagai PNS di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung adalah sebanyak 137 orang (77,40%), dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 40 orang (22,60%). Dengan demikian jumlah pegawai wanita di BKP3 Kabupaten Bandung telah memenuhi komposisi anjuran pemerintah sebesar 20% dari jumlah keseluruhan pegawai.


7

bkp3

Sabilulungan



Wanita:40 orang

22,60% Pria : 137 orang

77,40 Pria

Wanita

Gambar 3.Komposisi Pegawai Pria dan Wanita BKP3 Kabupaten Bandung

b. Petugas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di BKP3 Kabupaten Bandung. Saat ini jumlah keseluruhan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang bertugas di Kabupaten Bandung berjumlah 132 orang, terdiri dari Penyuluh PNS sebanyak 137 orang (termasuk 5 orang yang bertugas pada unit kerja Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) di kantor BKP3 Kabupaten Bandung dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 97 orang. Tabel 2.

Petugas Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Bandung

1.

Penyuluh Pertanian

=

79

orang

2.

Penyuluh Peternakan

=

17

orang

3.

Penyuluh Perikanan

=

12

orang

4.

Penyuluh Kehutanan

=

24

orang

Jumlah Penyuluh PNS

=

Penyuluh THL-TBPP

=

Jumlah Total Petugas Penyuluh

=

5.

132 orang 97

orang

229 orang

c. Sumberdaya Sarana dan Prasarana. 1. Gedung Kantor Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebuah lembaga teknis daerah tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh BKP3, baik yang berasal dari pembiayaan APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN meliputi : Gedung Kantor, Kendaraan Bermotor, Peralatan Elektronik dan Studio, sarana informasi dan sebagainya. BKP3 Kabupaten Bandung memiliki 9 unit gedung kantor, terdiri dari 1 (satu) unit gedung kantor BKP3 yang terletak di kompleks perkantoran Pemkab Bandung, Jl. Raya 0 0 Soreang Km. 17 Bandung, pada peta GPS berada pada posisi 7 1’13’’ LS; 107 31’34’’ BT, dan 8 (delapan) unit gedung kantor UPT-PPP (Unit Pelaksana Teknis - Pengendali Program Penyuluhan) yang tersebar di 8 wilayah kerja UPT, meliputi : UPT Ciwidey, UPT Soreang, UPT Banjaran, UPT Bojongsoang, UPT Pacet, UPT Solokanjeruk, UPT Cilengkrang dan UPT Cikancung. Renstra BKP3 Tahun 2011-2015

8

Sabilulungan

bkp3



Gambar 4.Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung

Gedung kantor yang sekarang digunakan oleh BKP3 adalah gedung kantor eks Dinas Sosial Kabupaten Bandung, bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan volume pekerjaan/kegiatan yang diselenggarakan oleh BKP3, kapasitas gedung ini (saat ini terdapat 11 unit ruangan) dapat dikatakan tidak memadai, karena belum memiliki ruangan rapat tersendiri, ruang rapat yang selama ini digunakan oleh BKP3 (meskipun kapasitasnya tidak mencukupi untuk menampung 200 orang lebih) adalah unit bangunan yang dikelola oleh Dinas Sosial. Melalui kegiatan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2010, telah dilaksanakan beberapa upaya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor BKP3, meliputi : pemeliharaan rutin (pengecatan), pembuatan tempat parkir motor, dan pemasangan paving blockpada sebagian halaman kantor. Melihat kondisi tersebut, di masa mendatang perlu dipertimbangkan untuk membangun satu unit ruang rapat/pertemuan representatif yang dapat menampung peserta sebanyak 250 orang. BKP3 Kabupaten Bandung juga mengelola 8 (delapan) unit gedung kantor UPT-PPP yang tersebar di 8 wilayah kerja UPT. Ke-8 gedung UPT-PPP tersebut umumnya telah mengalami pembangunan dan rehabilitasi, seperti; gedung pertemuan/rapat, bangunan kantor maupun rumah dinas, sehingga ke-8 bangunan UPT-PPP tersebut saat ini dapat dikatakan cukup representatif untuk menampung berbagai aktivitas khususnya dalam pelayanan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.


9

Sabilulungan

bkp3



Selain bangunan / gedung-gedung tersebut, pada tahun 2010 di 3 UPT-PPP, yakni; UPT Banjaran, UPT Bojongsoang dan UPT Pacet telah selesai dibangun Pos Penyuluhan Perikanan (Posluhkan) yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.

Gambar 5.Beberapa Gedung UPT-PPP

2. Kendaraan Bermotor Untuk menunjang kegiatan operasional para petugas, BKP3 memiliki kendaraan bermotor sebanyak : a. Roda 4, sebanyak 5 unit; b. Roda 2, sebanyak 155 unit; Tabel 3.Kendaraan Bermotor pada BKP3 Kabupaten Bandung No 1

Kendaraan operasional Mobil

2

Sepeda motor


Merk - Isuzu panther - Toyota kijang - SuzukiKatana

Jumlah (unit) 2 1 2 155

Tahun

Ket.

’97 – ‘03 ’01 - ‘04 ’96 – ’01’04 – ‘10

10

Sabilulungan

bkp3



3. Peralatan Elektronik / Studio Peralatan elektronik dan studio yang dimiliki BKP3 Kabupaten Bandung meliputi : Komputer, LCD Projector, Telephone dan Faximile, Sarana Wi-Fi, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.di bawah ini : Tabel 4.Peralatan Elektronik dan Studio di BKP3 Kabupaten Bandung

No

Peralatan

Jumlah

Keterangan

1

Laptop

8

unit

APBD 2008, 2010

2

Desktop

20

unit

2008, 2009, 2010

3

LCD Projector/ Infocus

10

unit

1 unit di BKP3, 3 unit di Posluhkan

4

Telepon

9

unit

1 unit di BKP3, 8 unit di UPT

5

Faximile

9

unit

1 unit di BKP3, 8 unit di UPT

6

Cybernet

4

unit

1 unit di BKP3, 3 unit di Posluhkan

7

Wi-fi

1

unit

BKP3

8

Mesin pengisap debu

1

unit

APBD 2008

9

Lemari es

1

unit

10

AC split

1

unit

11

Camera digital

12

unit

1 unit ex Distanbunhut

12

Handycam

2

unit


13

Computer PC

24

unit

14

Laptop/note book

12

unit

1 unit ex Distanbunhut 1 unit ex Distanbunhut 1 unit ex bag. Perekonomian

15

Printer

24

unit

16

Wireles/sound system

4

unit

17

Mesin absen

1

unit

18

Kipas angin

5

unit

19

TV

5

unit

20

Loudspeaker

3

unit

21

Dispenser

14

unit

22

DVD player

3

unit

23

UPS/stabilizer

1

unit

24

Scanner

1

unit


d. Stakeholders Hampir seluruh kegiatan BKP3 Kabupaten Bandung di tingkat lapangan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders, baik stakeholders penerima manfaat yang umumnya adalah kelompok-kelompok masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, sertastakeholders pendukung, seperti :Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Renstra BKP3 Tahun 2011-2015

11

Sabilulungan

bkp3



Andalan (KTNA), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan (P2MKP), Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani), Ikatan Penyuluh Kehutanan (IPK), Perum Bulog, dan Asosiasi Petani Ikan Air Tawar (Aspat), Asosiasi-asosiasi Komoditas, Penangkar Benih, Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS), KUD/Koperasi, dan sebagainya. Stakeholderstersebut umumnya sudah berbentuk kelembagaan pada kegiatan ketahanan pangan diantaranya : -

kelembagaan.

Beberepa

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); Lumbung Pangan; Kelompok Affinitas pada Desa Mandiri Pangan (Demapan).

Sedangkan pada kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, kelembagaan-kelembagaan tersebut, di antaranya : -

Kelompok Tani (Poktan) Dewasadan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); Kelompok Wanita Tani; Kelompok Taruna Tani; KelompokPeternakan; Kelompok Perikanan; Kelompok Kehutanan (Kelompok Tani Penghijauan).

Tabel 5.Kelembagaan Stakeholders Penerima Manfaat pada BKP3 Kabupaten Bandung JUMLAH No

Kelompok Bidang

Kec.

Desa

Gapoktan

Poktan

Anggota

Luas areal (ha)

1

Pertanian

31

276

276

1.782

55.829

36.398

2

Wanita Tani (KWT)

22

65

-

99

975

-

3

Taruna Tani

28

28

-

28

-

-

4

Peternakan

31

276

1

640

11.372

9.106

5

Perikanan

11

62

-

220

1.743

1.014

6

Penghijauan

18

45

-

580

16.496

7.998

7

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

22

-

-

68

-

-

Jumlah

163

752

277

33.417

86.415

54.516

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian. a. Situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Bandung 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk disuatu wilayah dapat ditunjukan oleh dimensi kuantitatif yaitu berdasarkan energi dan zat gizi tiap orang tian hari. Pangan yang tersedia dikatakan memenuhi kebutuhan penduduk jika energinya mencapai angka 2,200 kkal/Kapita/hari dan proteinnya 57 gram/kapita/hari, Menurut Situasi ketersediaan Renstra BKP3 Tahun 2011-2015

12

Sabilulungan

bkp3



Energi di Kabupaten Bandug pangan berdasarkan Perhitungan Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten Bandung kerjasama antara FEMA IPB dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan bahwa data Ketersediaan energi dan protein per kapita pada akhir Tahun 2010 mencapai 2.753/kkal/kapita/hari. 2. Penguatan cadangan pangan Upaya mencapai ketahanan pangan berkelanjutan selama ini melalui pendekatan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan tingkat rumah tangga atau individu tergantung aksesibilitasnya terhadap pangan. Kecukupan pangan pada tingkat makro belum menjamin kecukupan pangan setiap individu atau rumah tangga. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat dipenuhi dari produksi dan cadangan pangan sendiri. Penguatan Cadangan Pangan terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Cadangan Pangan bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu di setiap tingkatan wilayah, menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bandung pada Tahun 2010 sebanyak 30 ton. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikuasai atau dikelola oleh masyarakat atau rumahtangga termasuk petani, koperasi, pedagang dan industri rumah tangga. Salah satu bentuk kelembagaan cadangan pangan masyarakat adalah Lumbung Pangan. Kabupaten Bandung sampai dengan akhir Tahun 2010 telah memiliki 10 kelompok Lumbung dan Pembangunan Lumbung DAK dan Lantai Jemur sebanyak 5 (lima) buah. Pada Tahun 2008 Kabupaten Bandung telah mendapat bantuan keuangan untuk optimalisasi ketahanan pangan berupa fasilitasi lumbung pangan perdesaan yang merupakan dana bergulir antar anggota atau antar kelompok untuk pengembangan usaha lumbung pangan perdesaan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 100.000.000,setiap lumbung mendapat Rp. 10.000.000,- meliputi usaha simpan pinjam dan atau tunda jual gabah/pangan pokok setempat sebagai upaya penyedia cadangan pangan paling rendah 80 % dan usaha eknomi produktif berbasis pangan paling tinggi sebesar 20 %, 10 (sepuluh) kelompok lumbung tersebut tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan data sebagai berikut : No.

Kelompok Lumbung

Desa

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lumbung Desa Lumbung Desa Lumbung Desa Lumbung Desa Lumbung Desa Lumbung Desa Lumbung Desa Lumbung Pangan Mitra Tani 4 Lumbung Pangan Harapan Mekar Lumbung Gotong Royong Simpan Pinjam (GORSIP)

Sukapura Maruyung Mekarwangi Mekarwapitan Bojongemas Mandalawangi Sugihmukti Tanjunglaya Ciaro

Kertasari Pacet Ibun Paseh Solokanjeruk Nagreg Pasirjambu Cikancung Nagreg

Tarajusari

Banjaran

10.


Jumlah Anggota 50 36 80 40 90 20 24 50 26 33

13

Sabilulungan

bkp3



Pada Tahun 2010 Kabupaten Bandung mendapat alokasi pembangunan fisik lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) sebanyak 5 (lima ) buah diantaranya :

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Kelompok Lumbung Subur Mukti Caralang Kenanga Tani Makmur Jati Asih II

Ketua E. Entin A. Saefudin Samsu Abu B. Sidik Asep Lili

Desa

Kecamatan

Cikalong Cinanggela Dukuh Mekarlaksana Cipedes

Cimaung Pacet Ibun Cikancung Paseh

Nilai Fisik Lumbung dan Lantai Jemur (Rp) 102.552.000,102.502.000,102.501.000,102.501.000,102.574.000,-

1. Lumbung Subur Mukti Desa Cikalong Kecamatan Cimaung

2. Lumbung Caralang Desa Cinanggela Kecamatan Pacet


14

Sabilulungan

bkp3



3. Lumbung Kenanga Desa Dukuh Kecamatan Ibun

4. Lumbung Tani Makmur Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikancung

5. Lumbung Jati Asih II Desa Cipedes Kecamatan Paseh


15

Sabilulungan

bkp3



3. Ketersediaan informasi harga dan akses pangan Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang dapat digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Gejolak harga pangan dapat menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Gejolak harga pangan dapat menyebabkan timbulnya gejolak social dan mengakibatkan terganggunya kondisi social politik nasional. Untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan diperlukan suatu sistem deteksi dini serta kebijakan penanganan gejolak harga pangan yang cepat dan tepat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan berkesinambungan melalui ketersediaan informasi harga. Kabupaten Bandung memiliki 1 (satu) orang petugas pemantau harga yang harus mengumpulkan data harga dan pasokan komoditas pangan strategis di Kabupaten yang diperoleh dari pasar-pasar Kecamatan dan mengirimkan laporan harga 11 (sebelas) komoditas setiap minggu melalui SMS Center. Harga Rata-rata Pangan Pokok Strategis Tahun 2010 adalah sebagai berikut : No. 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10. 11.

Komoditas Beras - IR 64 Kualitas 1 - IR 64 Kualitas 2 Daging - Sapi - Ayam Telur Ayam Ras Terigu Gula Pasir Minyak Goreng Curah Bawang Merah Cabe - Cabe Merah TW - Cabe Merah Keriting Jagung - Jagung Manis - Jagung Pipilan Kacang Kedelai Kacang Tanah

Harga Rata-Rata 7.519 7.212 59.082 23.797 14.350 8.215 11.840 12.396 17.353 21.529 19.822 11.694

Pada Tahun 2010 kegiatan analisis akses pangan di Kabupaten Bandung belum dilaksanakan. Analisis akses pangan tersebut merupakan gabungan atau komposit dari berbagai indikator yang sudah ditentukan, dimana indikator tersebut bersifat tahunan yang meliputi indikator fisik, ekonomi dan sosial. Analisis situasi akses pangan menggambarkan kondisi akses pangan di suatu wilayah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan maupun wilayah desa. Untuk itu tahun-tahun ke depan perlu dilakukan analisis akses pangan melalui pemantauan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.


16

Sabilulungan

bkp3



4. Stabilitas harga dan pasokan pangan Terwujudnya Stabilitas harga dan pasokan pangan merupakan dampak dari kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) khususnya di wilayah gapoktan. Kabupaten Bandung melalui hingga akhir Tahun 2010 mendapatkan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan LDPM sebanyak 4 Gapoktan adalah sebagai berikut : No.

Gapoktan Desa

1. 2. 3. 4.

Mekarsari Cibeet Gumati Wargisaluyu

Alamat Kecamatan

Tangsimekar Cibeet Cikawao Sindangpanon

Paseh Ibun Pacet Banjaran

Jumlah Bansos Tahap I Tahap II (Rp) (Rp) 150.000.000 75.000.000 150.000.000 75.000.000 150.000.000 75.000.000 150.000.000 75.000.000

Tahapan LDPM Pengembangan Pengembangan Pengembangan Penumbuhan

Kegiatan Penguatan LDPM merupakan kegiatan stategis, karena dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat petani pada saat menghadapi panen raya dan meningkatkan akses pangan anggota Gapoktan pada saat musim paceklik. Pada kegiatan Penguatan LDPM pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang mengenai perkembangan keuangan dan kegiatan dalam pengelolaan usaha distribusi (jual beli gabah/beras/jagung) dan pengelolaan cadangan pangan kepada Tim Teknis Kabupaten secara tertulis setiap bulan, sedangkan laporan untuk kegiatan pembelian/penjualan, harga, sisa barang dan pengadaan penyaluran cadangan pangan dilaporkan melalui SMS center setiap minggu pada hari Senin ke Nomor 0813 808 29 555. Tim Teknis Kabupaten membuat laporan kepada Tim Pembina BKPD Provinsi Jawa Barat setiap 2 bulan. Hasil Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Kabupaten Bandung Tahun 2010 kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung dengan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB adalah sebagai berikut : Indikator distribusi pangan mencakup persepsi pelaku pasar dan perubahan harga pangan. Pelaku pasar mempersepsikan adanya kendala distribusi karena infrastruktur jalan yang kurang baik, ketidakstabilan biaya operasional, persaingan harga, serta ketidakstabilan stok. Sementara itu perubahan harga pangan cenderung fluktuatif, khususnya pada daging ayam ras yang laju perubahan harganya lebih dari 25% ketika menjelang hari raya keagamaan. Kenaikan harga tertinggi pada komoditas beras terjadi antara bulan April-Mei dan antara bulan Juli-Agustus di tingkat pengecer, sedangkan di tingkat grosir terjadi antara bulan JuliAgustus. Komoditas telur ayam ras mengalami kenaikan harga tertinggi antara bulan MaretMei dan antara bulan Juli-Agustus di tingkat pengecer maupun di tingkat grosir. Komoditas daging ayam ras mengalami kenaikan harga tertinggi antara bulan April-Mei dan antara bulan Juli-Agustus di tingkat pengecer maupun di tingkat grosir. Rantai pasokan pada komoditas beras dimulai dari produsen yang menjual hasilnya ke pedagang pengumpul desa atau kecamatan. Kemudian pedagang pengumpul desa/ kecamatan menjual sebagian berasnya ke grosir (33,05 % dari total pasokan grosir), pasokan grosir sisanya dipenuhi dari grosir luar daerah (66,95%). Dari grosir, beras dijual ke pedagang pengecer (41,12%), swalayan/ toko (6,63%), konsumen (13%), dan sisanya dijual ke luar daerah (39,25%). Pada komoditas telur ayam ras, peternak bertindak sekaligus sebagai grosir Renstra BKP3 Tahun 2011-2015

17

Sabilulungan

bkp3



yang menjual telurnya ke grosir luar daerah (37%), pedagang besar (33,8%), pedagang pengecer/ toko/ swalayan (9,7%), dan lansung ke konsumen (19,5%). Kemudian dari pedagang besar, telur ayam ras dijual ke pedagang pengecer (43,7%) dan konsumen (56,3 %). Sedangkan pada komoditas daging ayam ras produsen menjual hasil ternaknya ke grosir/ pedagang besar, perusahaan pemotongan, dan pedagang pengecer berturut-turut sebanyak 64,8%, 6,06%, 29,13%. Setelah itu, daging ayam ras dari grosir/ pedagang besar dijual ke pedagang pengecer (52,6%) dan sisanya 47,4% dijual ke konsumen. Saran Para pelaku utama masing-masing komoditas pangan tersebut harus diajak bekerjasama untuk menjamin kelancaran pasokan pangan. Selain itu, perlu dilakukan antisipasi kenaikan tertinggi harga pangan yang terjadi pada bulan tertentu sehingga perlu adanya koordinasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan serta asosiasi perdagangan Kabupaten Bandung. 5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).  Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) disusun setiap dua tahun sekali skor PPH pada tahun 2010 sebesar 86,7 ini berati masih belum mencapai maksimal 95 hal ini disebabkan kelompok padi-padian masih mendominasai kontribusi PPH. Sementara skor PPH untuk kelompok buah pangan hewani, buah biji/ berminyak serta sayur dan buah belum mencapai skor PPH ideal terlihat dalam tabel : Sasaran Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2010 No Kelompok Pangan Skor Pola Pangan Harapan 2008 2009 2010 2014 25.0 25.0 25.0 1. Padi-padian 25.0 2.

Umbi-umbian

3.

Pangan Hewani

4.

2015 25.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

14.4

15.8

17.1

22.6

29.0

Minyak dan Lemak

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.

Buah/biji Berminyak

0.0

0.2

0.3

0.9

1.0

6.

Kacang-kacang

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

7.

Gula

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

8.

Sayur dan Buah

26.1

26.6

27.2

29.4

30.0

9.

Lai-lain

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

85.5

87.6

89.6

97.9

100

 Terlaksanannya Program P2KP pada tahun 2010 Pelaksanaan P2KP di 5 kecamatan atau sebesar 16,13 persen dari target 31 kecamatan. Untuk memasyarakatkan melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi kelompok wanita tani di 10 Desa yang berada di Kecamatan tersebut diatas dalam rangka mengurangi mengkonsumsi beras masyarakat di Kabupaten Bandung dengan uraian sebagai berikut:


18

Sabilulungan

bkp3 No.


Kecamatan

Cilengkrang

Arjasari

Solokanjeruk

Pasirjambu

Cicalengka

Desa/Kelurahan


Nama Kelompok

Jumlah Demplot

pemanfaatan

Tahap I

(Rp.)

(Rp.)

Tahap II

Girimekar

Saluyu

2.000.000

16.000.000

Jatiendah

Melati Jati

2.000.000

16.000.000

Patrolsari

Mawar

2.000.000

16.000.000

Ancol Mekar

Melati

2.000.000

16.000.000

Padamukti

Mitra Binangkit I

2.000.000

16.000.000

Bojong Emas

Melati I

2.000.000

16.000.000

Mekarsari

Melati

2.000.000

16.000.000

Cisondari

Sagabota I

2.000.000

16.000.000

Nagrog

Giri Mekar

2.000.000

16.000.000

Narawita

Mekarsari III

2.000.000

16.000.000

6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan TerlaksananMelaksanakan pembinaan mutu dan keamanan pangan skala kecil/rumahtangga pada kelompok produsen serta melaksanakan pembinaan penerapan standar Batas minimum Residu pada tahun 2010, yaitu 12 Komoditas yaitu Strowberry, Petsai, Kubis, Buncis, Brokoli, Mentimun, Bayam Jepang (Horinzo), Wortel, Salada, Blumkol,Sosin, Cabai Paprika;. 7. Penanganan daerah rawan pangan Penanganan daerah rawan pangan dilaksanakan melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah untuk itu perlu dilakukan pemetaan SKPG yang merupakan bahan untuk mengambil kebijakan penanganan daerah rawan pangan secara dini analisa hingga akhir tahun 2010 belum baru terlaksana 1 pemetaan ditingkat Kabupaten Bandung, terlaksana dari target 32 peta untuk pemetaan di tingkat kecamatan rawan pangan berdasarkan pemetaan 2010. b. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisir dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, perndapatan dan kesajahteraan, meningkatkan kesadaran serta pelestarian lingkungan. 1. Tersusunnya Programa Penyuluhan Programa Penyuluhan pada mulai Tahun 2009 hingga 2010 dapat tersusun sebanyak 32 buku atau sebesar 100 persen dari target 32 buku. Programa Penyuluhan tersebut terdiri dari


19

Sabilulungan

bkp3



programa penyuluhan tingkat kecamatan sebanyak 31 buku dan tingkat kabupaten sebanyak 1 buku. 2. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluhan Rencana Kerja Tahunan pada Tahun 2009 mencapai 145 buku atau sebesar 100 persen, yaitu RKT penyuluhan yang disusun oleh 145 penyuluh PNS. Adapun Rencana Kerja Tahunan pada Tahun 2010 mencapai 240 buku atau sebesar 100 persen, yaitu RKT penyuluhan yang disusun oleh penyuluh PNS dan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TBPP). 3. Tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi Data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi pada Tahun 2009 mencapai 145 peta atau sebesar 100 persen, yaitu data peta wilayah yang disusun oleh 145 penyuluh PNS. Adapun pada Tahun 2010 data peta wilayah mencapai 240 peta atau sebesar 100 persen, yaitu data peta wilayah yang disusun oleh penyuluh PNS dan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TBPP). 4. Terdesiminasinya informasi teknologi secara merata Informasi teknologi perikanan yang terdesiminasi sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2010 masing-masing sebanyak 3 buah, yaitu informasi teknologi pembenihan, pembesaran dan pengolahan atau mencapai 100 persen. Komoditas yang diusahakan yaitu ikan mas, lele, dan nila. Informasi teknologi pertanian yang terdesiminasi sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2010 masing-masing sebanyak 9 buah, yaitu informasi teknologi budidaya dan pengolahan atau mencapai 100 persen. Komoditas yang diusahakan yaitu padi, jagung, sayuran, buah-buahan, kopi, teh, cengkeh, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Informasi teknologi peternakan yang terdesiminasi sejak Tahun 2008 dan Tahun 2009 masing-masing sebanyak 8 buah, dan Tahun 2010 sebanyak 10 buah, yaitu informasi teknologi budidaya dan pengolahan atau mencapai 100 persen. Komoditas yang diusahakan yaitu sapi perah, sapi potong, kerbau, domba, kambing, ayam ras, ayam buras, itik, puyuh, dan kelinci. Informasi teknologi kehutanan yang terdesiminasi sejak Tahun 2008 hingga Tahun 2010 masing-masing sebanyak 3 buah, yaitu informasi teknologi vegetatif, sipil teknis dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau mencapai 100 persen. Komoditas yang diusahakan yaitu jamur kuping dan madu. 5. Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada Tahun 2008 mencapai 17 kelompok atau sebesar 34 persen dari target 50 kelompok, Tahun 2009 mencapai 28 kelompok atau sebesar 56 persen dari target 50 kelompok dan Tahun 2010 mencapai 53 kelompok atau sebesar 106 persen dari target 50 kelompok. Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mulai Tahun 2008 hingga Tahun 2009 masing-masing mencapai 53 kelompok atau sebesar 100 persen dari target 53 kelompok. Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) pada Tahun 2010 mencapai 5 kelompok atau sebesar 50 persen dari target 10 kelompok. Renstra BKP3 Tahun 2011-2015

20

Sabilulungan

bkp3



Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) pada Tahun 2009 mencapai 3 desa atau sebesar 100 persen dari target 3 desa dan Tahun 2010 mencapai 1 desa atau sebesar 100 persen dari target 1 desa. Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama melalui Desa Mandiri Pangan (Demapan) pada Tahun 2010 mencapai 8 desa atau sebesar 100 persen dari target 8 desa. Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama melalui Lumbung Pangan hingga akhir Tahun 2010 belum terealisasi target 10 kecamatan. Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama peternakan mulai Tahun 2008 hingga Tahun 2010 masing-masing mencapai 32 kelompok atau sebesar 100 persen dari target 32 kelompok. Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama perikanan mulai Tahun 2008 hingga Tahun 2010 masing-masing mencapai 12 kelompok atau sebesar 100 persen dari target 12 kelompok. 6. Terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan Terwujudnya kemitraan usaha perikanan yang menguntungkan mulai Tahun 2009 hingga Tahun 2010 belum terealisasi. Terwujudnya kemitraan usaha pertanian yang menguntungkan mulai Tahun 2009 mencapai 1 kemitraan atau 100 persen dari target 1 kemitraan dan Tahun 2010 mencapai 5 kemitraan atau 100 persen dari target 5 kemitraan. Terwujudnya kemitraan usaha peternakan yang menguntungkan mulai Tahun 2008 hingga Tahun 2010 masing-masing mencapai 1 kemitraan atau 100 persen dari target 1 kemitraan. Terwujudnya kemitraan usaha kehutanan yang menguntungkan Tahun 2009 mencapai 2 kemitraan atau mencapai 100 persen dari target 2 kemitraan dan Tahun 2010 mencapai 3 kemitraan atau 100 persen dari target 3 kemitraan. 7. Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi dan sarana produksi Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, pertanian, peternakan dan kehutanan ke lembaga keuangan, informasi dan sarana produksi Tahun 2008 mencapai 53 akses atau mencapai 117,78 persen dari target 45 akses, Tahun 2009 mencapai 53 akses atau mencapai 112,77 persen dari target 47 akses dan Tahun 2010 mencapai 53 akses atau mencapai 100 persen dari target 53 akses. Tabel 6.Jenis dan Sumber Data Untuk Analisis Situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bandung No 1

Indikator Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar

Jenis data Produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar tahun 20072011

Sumber data Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

2

Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan

Bappeda

3

Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai (untuk analisis tingkat kecamatan)

Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan RT Miksin (PPLS 2008) Panjang Jalan Menurut Kualitas dan Desa/Kelurahan


Kab. Bandung dalam Angka (BPS)

21

Sabilulungan

bkp3 4

d.

Persentase panjang jalan rusak di desa (untuk analisis tingkat desa) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

5

Angka harapan hidup saat lahir

6

Berat badan balita di bawah standar (underweight) Perempuan buta huruf

7



8

Rumah tangga tanpa akses ke air bersih

9 10

Persentase RT yang tinggal >5 km dari fasilitas kesehatan Deforestasi hutan

11

Bencana alam

12 13

Penyimpangan curah hujan Persentase daerah puso

Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon menurut Desa/kelurahan Rekapitulasi PWS KIA Kab. Bandung Balita dan Status Gizi menurut desa/kelurahan Jumlah penduduk dan penduduk yang buta huruf menurut desa

Rekapan Hasil Survey Perumahan Lingkungan (SPL) Air Bersih di Kabupaten Bandung tahun 2009 Jumlah tenaga kesehatan menurut Desa/kelurahan Kawasan Hutan di Kabupaten Bandung dan Potensi hutan Rakyat di Kabupaten Bandung tahun 2009 Rekapitulasi Laporan Bencana Alam Banjir, Longsor, Angin Putting Beliung dan Musibah Kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2009 -

Kab. Bandung dalam Angka (BPS) Dinas Kesehatan Kab. Bandung dalam Angka (BPS) Survei Sosial Ekonomi Kab. Bandung dan Kecamatan dalam Angka (BPS) Dinas Kesehatan

Kab. Bandung dalam Angka (BPS) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Analisis Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Kronis 1)

Berdasarkan Ratio Ketersediaan Pangan Rasio ketersediaan pangan serealia menyatakan perbandingan konsumsi normatif penduduk (300 gram) dengan ketersediaan pangan serealia.Jika nilai tersebut lebih besar dari 1, maka daerah tersebut mengalami defisit pangan serealia.Rasio ketersediaan pangan terdapat pada Lampiran 3.Berikut disajikan Tabel 7 yang menunjukkan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator ketersediaan pangan serealia.

Tabel 7 Jumlah dan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator ketersediaan pangan serealia tahun 2009 Prioritas 1 2 3 4 5 6 Jumlah


N 11 1 5 4 6 4 31

Kecamatan % 35.48 3.23 16.13 12.90 19.35 12.90 100.00

Desa n 115 14 14 29 41 59 272

% 41.67 5.07 5.07 10.51 14.86 21.38 98.56

22

Sabilulungan

bkp3



Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa sebanyak 17 kecamatan (54.84%) dengan jumlah penduduk 1,480,768 jiwa dan 143 desa (51.81%) tergolong prioritas utama (prioritas 1,2,3). Kecamatan tersebut adalah Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali, Dayeuhkolot, Margaasih, Bojongsoang, Kertasari, Cimenyan, Margahayu, Baleendah, Cimaung, Majalaya, Banjaran, Katapang, Ibun, Cileunyi, dan Cilengkrang. Untuk rincian kecamatan dan jumlah desa yang tergolong prioritas utama dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8 Kategori Prioritas Kecamatan, Jumlah dan Nama Desa Prioritas Utama Berdasarkan Indikator Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung Tahun 2009 Jumlah desa/kelurahan prioritas utama

1

Soreang

Indikator Ketersediaan Priorita Rasio s 0.86 4

2

Pasir Jambu

34.17

1

10

Semua desa

3 4 5

Ciwidey Nagreg Rancabali

38.41 0.17 56.08

1 6 1

7 3 (dari 5 desa)

6 7 8

Margaasih Bojongsoang Dayeuhkolot

270.79 88.23 13.20

1 1 1

6 6 4 (dari 6 desa)

9

Banjaran

1.24

3

8 (dari 11 desa)

Semua desa Alam Endah, Sukaresmi, Cipelah Semua desa Semua desa Sukapura, Citeureup, Cangkuang kulon & wetan Banjaran, Banjaran wetan, Ciapus, Margahurip, Kamasan, Tajursari, Kiangroke, Sindangpanon Sukasari, Langonsari, Bojongmanggu Pulosari, Sukamanah, Banjarsari, Pangalengan, Margamukti, Wanasuka, Margamulya Gandasari, Pangauban, Katapang, Cilampeni Majalaya, Majasetra, Bojong, Padamulya, Sukamukti, Sukamaju, Wangisagara Mekarsari, Mangunharja, Serangmekar, Gunung leutik Nagrak, Maruyung, Girimulya Semua desa Panenjoan, Waluya, Cicalengka wetan & Kulon, Tenjolaya Cikasungka, Tanjunglaya Rancaekek wetan, Nanjung Mekar, Rancaekek kulon, Bojongloa, Jelegong Cipaku, Sukamanah, Sukamantri Karyalaksana, Talun, Tangulun, Sudi, Cibeet, Lampegan Cinunuk, Cibiru Hilir, Cimekar, Cibiru wetan Semua desa

No

Kecamatan

5 (dari 10 desa)

Soreang, Cingcin,Pamekaran, Sekarwangi, Sadu

10

Pameungpeuk

0.86

4

3 (dari 6 desa)

11

Pangalengan

0.94

4

7 (dari 13 desa)

12

Katapang

1.09

3

4 (dari 7 desa)

13

Majalaya

1.38

2

7 (dari 11 desa)

14

Ciparay

0.68

5

4 (dari 14 desa)

15

Pacet

0.53

5

3 (dari 13 desa)

16 17

Kertasari Cicalengka

1.75 0.64

1 5

7 5 (dari 12 desa)

18 19

Cikancung Rancaekek

0.48 0.80

6 4

2 (dari 9 desa) 5 (dari 13 desa)

20

Paseh

0.50

6

3 (dari 12 desa)

21

Ibun

1.07

3

6 (dari 12 desa)

22

Cileunyi

1.19

3

4 (dari 6 desa)

23

Cimenyan

6.14

1

9


Nama Desa/Kelurahan Prioritas utama

23

Sabilulungan

bkp3 24


Margahayu

25 Cilengkrang 26 Baleendah 27 Arjasari 28 Cimaung 29 Solokanjeruk 30 Cangkuang 31 Kutawaringin Kabupaten Bandung

0.99


4.93

1

2 (dari 5 desa)

1.22 2.80 0.33 51.01 0.65 0.67 0.69

3 1 6 1 5 5 5

2 (dari 6 desa)

4

8 10 1 (dari 7 desa) 2 (dari 11 desa)

Margahayu Selatan, Kel. Sulaeman Giri Mekar, Jati Endah Semua desa Semua desa Ciluncat Padasuka, Jelegong

143

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa rasio ketersediaan pangan Kabupaten Bandung adalah 0.99.Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung berada dalam keadaan surplus rendah (prioritas 4). Hal tersebut berarti ketersediaan pangan serealia Kabupaten Bandung telah cukup memenuhi kebutuhan normatif penduduknya dengan produksi netto pangan serealia Kabupaten Bandung adalah 306,171.8 ton, yang berasal dari produksi netto jagung, ubi jalar dan ubi kayu berturut-turut adalah 164,855.3 ton, 51,098.8 ton, 11,632.5 ton, dan 7,8585.2 ton. Meskipun demikian, ketersediaan pangan di beberapa kecamatan maupun desa/kelurahan masih belum dapat memenuhi kebutuhan normatif penduduknya.Hal itu ditunjukkan masih terdapat kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki nilai rasio ketersediaan pangan serealia yang tergolong defisit, baik itu defisit rendah (prioritas 3), defisit sedang (prioritas 2) ataupun defisit tinggi (prioritas 1) (Tabel 7). Kecamatan yang ketersediaan pangan serealianya tergolong surplus (prioritas 6) belum tentu memiliki desa/kelurahan yang ketersediaan pangannya mencukupi.Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 8 yang menunjukkan jumlah dan persentase desa/kelurahan berdasarkan tingkat prioritas.Kecamatan yang tergolong surplus pangan adalah Kecamatan Paseh namun masih memiliki desa/kelurahan yang tergolong defisit tinggi yaitu desa Cipaku dan Sukamanah.Kemudian di Kecamatan Cikancung terdapat 1 desa, yaitu desa Cikasungka. Kecamatan yang memiliki desa/kelurahannya tergolong prioritas 1 terbanyak adalah Kecamatan Pasir Jambu. Desa/kelurahan yang memiliki rasio ketersediaan pangannya tinggi (defisit tinggi) adalah Lengkong di kecamatan Margaasih.Skor prioritas setiap kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan indikator ketersediaan pangan serealia dapat dilihat pada lampiran. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun ketersediaan di tingkat Kabupaten melimpah/surplus belum tentu terdistribusi dengan baik ke wilayah Kecamatan hingga desa/kelurahan.Hal ini diduga karena masih terdapat infrastuktur yang belum tersedia secara optimal untuk mendistribusikan pangan-pangan tersebut.Kecamatan, desa/kelurahan yang memiliki ketersediaan pangan yang surplus dapat mendistribusikan pangan tersebut kepada kecamatan, desa/kelurahan yang tergolong defisit. 2)

Berdasarkan Indikator Kemiskinan Kemiskinan merupakan indikator ketidakmampuan untuk mendapatkan cukup pangan, karena rendahnya kemampuan daya beli atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,seperti, makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan lain-lain (BKP 2008).Data tentang indikator kemiskinan terdapat pada Lampiran 3.Daerah-daerah yang kemiskinannya tinggi harus segera ditangani, supaya tidak terjadi kerawanan pangan.Tabel 14 menunjukkan jumlah/ presentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator kemiskinan.


24

Sabilulungan

bkp3



Tabel 9. Jumlah dan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator kemiskinan di Kabupaten Bandung tahun 2009 Kecamatan

Prioritas

N 4 9 8 7 2 1 31

1 2 3 4 5 6 Jumlah

Desa

% 12.90 29.03 25.81 22.58 6.45 3.23 100.00

N 52 88 47 45 34 10 276

% 18.84 31.88 17.03 16.30 12.32 3.62 100.00

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa persentase kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Bandung yang tergolong prioritas utama sebanyak 21 kecamatan (67.74%) dengan jumlah penduduk 1,577,011 jiwa. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pasir Jambu, Nagreg, Rancabali, Banjaran, Pameungpeuk, Pangalengan, Majalaya, Ciparay, Pacet, Kertasari, Cicalengka, Cikancung, Rancaekek, Paseh, Ibun, Cimenyan, Cilengkrang, Arjasari, Cimaung, Solokanjeruk, dan Kutawaringin. Desa/kelurahan yang tergolong prioritas utama sebanyak 187 desa/kelurahan (67.75%).Skor prioritas setiap desa/kelurahan dapat dilihat pada Lampiran 4.Rincian jumlah desa/kelurahan yang tergolong tingkat prioritas utama per kecamatan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10.Kecamatan dan golongan prioritasnya serta jumlah desa yang tergolong prioritas utama berdasarkan indikator kemiskinan di Kabupaten Bandung tahun 2009

1

Soreang

4

Jumlah desa/kelurahan prioritas utama 5 (dari 10 desa)

2

Pasir Jambu

3

5 (dari 10 desa)

3 4 5 6 7

Ciwidey Nagreg Rancabali Margaasih Bojongsoang

4 1 2 4 4

1 (dari 7 desa) 6 5 2 (dari 6 desa) 3 (dari 6 desa)

8 9

Dayeuhkolot Banjaran

5 3


10

Pameungpeuk

3

4 (dari 6 desa)

11 12 13

Pangalengan Katapang Majalaya

2 4 2

13 2 (dari 7 desa) 8 (dari 11 desa)

14 15 16 17

Ciparay Pacet Kertasari Cicalengka

1 1 2 2

14 13 7 11 (dari 12 desa)

18

Cikancung

3

5 (dari 9 desa)

19

Rancaekek

2

9 (dari 13 desa)

No.

Kecamatan


Prioritas

Nama Desa/Kelurahan Prioritas Utama Sekarwangi, Parungserab, Keramatmulya, Panyirapan, Sukajadi Tenjolaya, Cikoneng, Cisondari, Cukang genteng, Mekar Sari Sukawening Semua desa Semua desa Nanjung, Cigondewah Tagelluar, Bojongsari, Bojongsoang Dayeuhkolot Banjaran wetan, Pasirmulya, Neglasari, Kamasan, Mekar Jaya Langonsari, Bojongkunci, Rancatungku, rancamulya Semua desa Sukamukti, Banyusari Majalaya, Majasetra, Majakerta, Bojong, Padamulya, Sukamaju, Wangisagara, Neglasari Semua desa Semua desa Semua desa Semua desa, kecuali Cicalengka kulon Cikancung, Mandalasari, Cihanyir, Mekarlaksana, Cikasungka Sukamanah, Tegalsumedang, Rancaekek kulon, Bojongloa, Sukamulya, Cangkuang, Haur

25

Sabilulungan

bkp3


20 21 22 23

Paseh Ibun Cileunyi Cimenyan

2 1 5 3

12 12 4 (dari 9 desa)

24 25

Margahayu Cilengkrang

6 2

5 (dari 6 desa)

26 27

Baleendah Arjasari

4 3


28

Cimaung

2

8 (dari 10 desa)

29

Solokanjeruk

3

5 (dari 7 desa)

30

Cangkuang

4

4 (dari 7 desa)

31

Kutawaringin

3

Kabupaten Bandung

3)

3


Pugur,Bojongsalam, Sangiang Semua desa Semua desa Sindanglaya, Mekarmanik, Cikadut, Cimenyan Giri mekar, Melatiwangi, Ciporeat, Cipanjalu, Cilengkrang Wargamekar, Malakasari Baros, Mekarjaya, Mangunjaya, Margaluyu, Patrolsari, Rancakole, Ancolmekar Cimaung, Campakamulya, Mekarsari, Cipinang,Cikalong, Warjabakti, Malasari,Sukamaju Padamukti, Panyadap, Cibodas, Langensari, Bojongemas Tanjungsari, Jatisari, Bandasari, Pananjung

8 (dari 11 desa)

Cilame, Sukamulya, Buminagara, Padasuka, Kopo, Cibodas, Kutawaringin, Jatisari

187

Berdasarkan Persentase Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Akses Listrik Akses terhadap listrik merupakan suatu indikator pendekatan yang baik untuk kesejahteraan ekonomi dan peluang matapencaharian yang lebih tinggi (DKP & WFP 2005).Data tentang indikator rumah tangga yang tidak memiliki akses listrikterdapat pada Lampiran.Tabel 11 menunjukkan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator rumah tangga tanpa listrik. Tabel 11 Jumlah dan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan prioritas indikator persentase rumah tangga tanpa listrik tahun 2009 Prioritas

Desa

2 3 4 5 6

31

% 100.00

Jumlah

31

100.00

1

N -

N 5 7

% 1.81 2.54

264

95.65

276

100.00

Berdasarkan indikator persentase rumah tangga tanpa listrik, Kabupaten Bandung tergolong prioritas 6 (Tabel 11). Berdasarkan kecamatan, semua kecamatan di Kabupaten Bandung tergolong prioritas 6. Pada tingkat desa/kelurahan sebagian besar sudah mendapatkan akses listrik, sehingga termasuk prioritas 6 (95.65%), namun masih terdapat desa/kelurahan yang tergolong prioritas 4 (1.81%) dan prioritas 5 (2.54%). Desa yang penduduknya belum mempunyai akses terhadap listrik dapat dilihat pada Tabel 12.


26

Sabilulungan

bkp3



Tabel 12. Desa/kelurahan yang memiliki rumah tangga tanpa listrik No.

Kecamatan

1

Soreang

2

Pasir Jambu

3

Ciwidey

4

Rancabali

5 6

Bojongsoang Pangalengan

6 7

Pangalengan Ciparay

8

Pacet

9

Kertasari

10

Cicalengka

11

Cikancung

12 13

Paseh Ibun

14

Cimenyan

15

Cilengkrang

16

Arjasari

17 18

Cimaung Solokanjeruk

19

Cangkuang

20

Kutawaringin

Desa/kelurahan Sekarwangi Sukajadi Sukanagara Tenjolaya Mekar Maju Sugih Mukti Panundaan Panyocokan Sukawening Nangkelan Lebakmuncang Patengan Indragiri Sukaresmi Bojongsoang Wanasari Pulosari Sukaluyu Banjarsari Mekarsari Ciheulang Mekarjaya Girimulya Sukapura Cihawuk Santosa Nagrog Margaasih Babakan peuteuy Cikancung Tanjunglaya Cigentur Ibun Pangguh Mandala Mekar Cikadut Padasuka Mekarsaluyu Melatiwangi Cilengkrang Lebakwangi Mekarjaya Mangunjaya Margaluyu Arjasari Malasari Langensari Rancakasumba Bojongemas Bandasari Pananjung Cibodas Gajahmekar Jatisari

Kabupaten Bandung

Rumah tangga tanpa listrik (%) N % 12 0.65 350 18.62 32 2.83 350 10 312 21.49 932 24.32 20 0.59 5 0.18 3 0.11 60 3.85 5 0.13 ` 5.15 154 11.35 624 22.02 600 11.25 5 0.21 40 1.23 84 3.34 21 1.18 52 1.62 52 1.51 84 5.03 3 0.15 385 7.99 91 5.67 171 10.41 272 10 209 10.89 10 0.51 480 25.53 12 0.50 55 3.94 458 20.6 92 3.85 1 0.07 2 0.08 5 0.21 2 2 0.22 2 0.22 2 0.07 2 0.13 5 0.29 16 0.29 3 0.12 15 0.97 8 0.34 6 0.20 4 0.14 215 9.81 72 3.01 75 3.76 4 0.17 10 0.41

6,554

Berdasarkan Tabel 12, terdapat 20 kecamatan dan 54 desa/kelurahan yang masih mempunyai rumah tangga tanpa akses listrik dengan jumlah 6,554 rumah tangga. Desa yang rumah tangga tanpa akses listriknya terbanyak adalah Desa Sugih Mukti dengan jumlah rumah tangga sebanyak 932. Hal tersebut akan mengganggu kegiatan Renstra BKP3 Tahun 2011-2015

27

Sabilulungan

bkp3



perekonomian maupun matapencaharian daerah tersebut. Jika kegiatan perekonomian kurang, maka akan berdampak pada kesejahteraan penduduknya. Jika kesejahteraan penduduk rendah maka akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar akan berkurang termasuk pangan, sehingga rentan terhadap kerawanan pangan. Kondisi kecamatan dan desa/kelurahan menurut rumah tangga tanpa akses listrik dapat dilihat pada Lampiran. 4) Indikator Persentase Desa yang Tidak Memiliki Akses Penghubung yang Memadai Untuk indikator akses penghubung yang memadai dalam analisis digunakan data persentase jalan yang rusak di desa/kelurahan tersebut, sehingga didapatkan tingkat prioritas setiap desa/kelurahan.Untuk analisis di tingkat kecamatan digunakan persentase desa/kelurahan yang tergolong prioritas 1 di masing-masing kecamatan.Data desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai terdapat pada Lampiran.Tabel 13 menunjukkan persentase kecamatan dan prioritas indikator akses penghubung yang memadai di Kabupaten Bandung tahun 2009. Tabel 13. Jumlah dan persentase kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan Prioritas

Kecamatan

Desa

1 2 3 4 5 6

N 3 2 4 2 20

% 9.68 0.00 6.45 12.90 6.54 64.52

N 27 33 43 73 51 49

% 9.78 11.96 15.58 26.45 18.48 17.75

Jumlah

31

100.00

276

100.00

Berdasarkan Tabel 13, banyaknya kecamatan yang tergolong prioritas utama adalah 5 kecamatan (9.68%) dengan jumlah penduduk 32,326 jiwa. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pasir Jambu, Rancabali, Kertasari, Ibun, dan Cimaung. Untuk tingkat desa/kelurahan yang tergolong prioritas utama adalah sebanyak 103 desa/kelurahan (37.32%). Berikut disajikan Tabel 14 yang menunjukkan Kecamatan dan golongan prioritasnya serta jumlah desa yang tergolong prioritas utama berdasarkan indikator akses penghubung yang memadai. Tabel 14. Kecamatan dan golongan prioritasnya serta jumlah desa yang tergolong prioritas utama berdasarkan indikator akses penghubung yang memadai di Kabupaten Bandung tahun 2009

1 2

Nama Kecamatan Soreang Pasir Jambu

6 3

Jumlah desa/kelurahan prioritas utama 3 (dari 10 desa) 5 (dari 10 desa)

3

Ciwidey

6

4 (dari 7 desa)

4 5 6 7 8 9 10 11

Nagreg Rancabali Margaasih Bojongsoang Dayeuhkolot Banjaran Pameungpeuk Pangalengan

4 3 6 6 6 6 6 6

1 (dari 6 desa) 3 (dari 5 desa) 1 (dari 6 desa) 1 (dari 6 desa) 1 (dari 11 desa) 4 (dari 13 desa)

12 13

Katapang Majalaya

6 6

2 (dari 11 desa)

No.


Prioritas

Nama Desa/Kelurahan Prioritas Utama Karamatmulya, Sukajadi, Sadu Tenjolaya, Cisondari, Cibodas, Mekarsari, Sugihmukti Ciwidey, Panyocokan, Sukawening, Nangkelan Citaman Alam Endah, Sukaresmi, Cipelah Buahbatu Cangkuang Kulon Neglasari Warnasari, Margaluyu, Sukamanah, Wanasuka Sukamukti, Wangisagara

28

Sabilulungan

bkp3


14

Ciparay

6

4 (dari 14 desa)

15 16 17

Pacet Kertasari Cicalengka

6 1 6

1 (dari 13 desa) 6 (dari 7 desa) 10 (dari 12 desa)

18

Cikancung

6

3 (dari 9 desa)

19

Rancaekek

6

7 (dari 13 desa)

20 21

Paseh Ibun

6 1


22 23

Cileunyi Cimenyan

4 5


24 25 26 27

Margahayu Cilengkrang Baleendah Arjasari

6 6 5 4

1 (dari 6 desa) 2 (dari 8 desa) 6 (dari 11 desa)

28

Cimaung

1

5 (dari 10 desa)

29

Solokanjeruk

6

5 (dari 7 desa)

30 31

Cangkuang Kutawaringin

6 4


Kabupaten Bandung


Sarimahi, Babakan, Mekarlaksana, Pakutandang Girimulya Kecuali Cihawuk Semua desa, Kecuali Cicalengka wetan Mandalasari, Mekarlaksana, Cikasungka Tegal Sumedang, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Haur Pugur, Bojong Salam, Sangiang Cijagra, Mekar Pawitan, Drawati Semua desa, Kecuali Karya Laksana, Laksana, Tanggulun Cimekar, Cibiru Wetan Sindanglaya, Mekarmanik, Cikadut, Mekarsaluyu Cipanjalu Manggahang, Bojongmalaka Baros, Mekarjaya, Margaluyu, Pinggirsari, Patrolsari, Rancakole Mekarsari, Cikalong, Warja Bakti, Sukamaju, Malasari Padamukti, Cibodas, Langensari, Solokanjeruk, Rancakasumba Bandasari Cilame, Sukamulya, Buminagara, Cibodas, Kutawaringin, Gajahmekar, Pameuntasan

103

Kecamatan Cicalengka dan Ibun memiliki 9 desa yang menjadi prioritas utama dalam hal peningkatan akses jalan yang memadai.Secara lengkap kondisi kecamatan dan desa/kelurahan berdasarkan akses infrastruktur jalan dapat dilihat pada lampiran 4. Jalan yang rusak akan menghambat distribusi pangan sehingga berpengaruh pada harga pangan yang tinggi. Jika harga pangan tinggi maka akses maasyarakat terhadap pangan rendah.. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh BKP3 Kabupaten Bandung kepada masyarakatpada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini BKP3 Kabupaten Bandung melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respondan harapan masyarakat, diantaranya melalui : 1)

Sosialisasi Undang-undang nomor. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

2)

Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

3)

Mengkoordinasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

4)

Penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;

5)

Penyediaan informasi penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna dan berkelanjutan;

6)

Pengembangan Sentra-sentra komoditas agribisnis unggulan.


29

Sabilulungan

bkp3



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Peluang (Opportunity) a. Adanya teknologi yang selalu berkembang b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik; makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas. d. Potensi diversifikasi bahan pangan Tantangan (Threat) a. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi b. Berlangsungnya perubahan iklim c. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.. d. Fluktuasi harga pangan. e. Menurunnya kinerja penyuluh sebagai dampak dari kualitas dan kwantitas penyuluh. f.

Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif.

g. Masih terbatasnya komsumsi pangan berimbang, beragam dan bergizi.


30

Sabilulungan

bkp3



BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Berbagai yang dihadapi dalam pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bandung saat ini antara lain : Pengetahuan, sikap, dan keterampilan SDM pelaku utama dan pelaku usaha masih rendah Adopsi inovasi teknologi (pertanian, perikanan dan kehutanan) pelaku utama dan pelaku usaha masih rendah Lemahnya kapasitas dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kabupaten Rendahnya adopsi teknologi olahan pangan nonberas dan terigu Masih terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM penyuluh pertanian Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh kehutanan Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan Diversifikasi produk pangan lokal belum optomal Kesadaran masyarakat dalam mengkomsumsi produk lokal cenderung menurun Peranan penyuluh dalam pendampingan petani belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Perencanaan pembangunan daerah lima tahunan di Kabupaten Bandung pada dasarnya merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada saat pencalonan. Oleh karena itu, Visi dan Misi kedua pejabat politik ini perlu dipahami sebelum mulai menyusun Renstra SKPD. Visi pasangan Kepala Daerah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 adalah ”"Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan berlandaskan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan". Sebagaimana diamanatkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, Visi tersebut merupakan kelanjutan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebelumnya.. Namun demikian melihat berbagai peluang dan tantangan yang menghadang maka prioritas Misi yang diusung sedikit berbeda. Ketujuh Misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi (Good Corporate & Clean Governance). 2. Implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Intensifikasi dan diversifikasi pertanian serta pembangunan yang berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan hidup. 4. Pelestarian seni dan budaya Sunda. 5. Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan. 6. Peningkatan kinerja pembangunan desa, penegmbangan alokasdi dana desa, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Renstra BKP3 Tahun 2011-2015

31

Sabilulungan

bkp3



7. Meningkatkan pemertaan dan kualitas pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebelumnya maka munculnya Misi Ketiga merupakan hal baru yang sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan )BKP3)

3.3. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Hal penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKP3 adalah terjadinya alih fungsi lahanpertanian beririgasi secarakurang terkendali sehingga diperlukan adanya penetapan wilayahpotensial irigasi dalamrencana tata ruangwilayah Kabupaten Bandung untukmendukung ketahananpangan daerah. Sedangkan isu yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup adalah penurunan kualitas lingkunganhidup, seperti pencemaran sumberdaya air dan masih terdapatnya lahan-lahan kritis di Kabupaten Bandung, Di samping itu tumbuhnya permukimanpenduduk dengan semuaaktifitasnya pada bantaransungai/anak sungai,sempadan irigasi dan sekitar saluran drainaseberdampak padaterganggunya fungsisarana- prasarana wilayah.

3.4. Isu-isu Strategis. a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Bandung saat ini tercatat sebanyak 3.174.499 jiwa ( BPS : Sensus Penduduk Tahun 2010 ). Dibandingkan dengan tahun 2007 jumlah ini meningkat sebesar 4,5% atau rata-rata 1,5% per tahun. Kondisi ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya, sementara sumberdaya lahan pertanian sebagai “pabrik” bahan pangan luasnya relatif tetap bahkan cenderung terus berkurang sebagai akibat tekanan pemukiman penduduk dan perkembangan pembangunan di sektor lainnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung selama 3 tahun terakhir sebesar 1,5 % per tahun juga dapat diartikan dengan makin bertambahnya penduduk Kabupaten Bandung kurang lebih 45.472 jiwa setiap tahunnya,jumlah ini setara dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi beras sebesar 5.775 ton ; 1.364 ton buah-buahan; 432 ton daging sapi; 95 ton telur; dan 392 ton susu per tahunnya. Juta jiwa

3.174.499

3,2

3.172.860

LPP: 0,05% LPP: 1,47%

3,15 3.127.008 LPP: 2,93%

3,1

3,05 3.038.082 LPP: 2,87% 3 2007


2008

2009

2010

32

Sabilulungan

bkp3



Gambar 6.Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung 2007 s/d 2010

b. Kemiskinan Berdasarkan data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Tahun 2008, dari jumlah sebanyak 823.687 Rumah Tangga di Kabupaten Bandung, 185.064 Rumah Tangga (22,47%) di antaranya adalah Rumah Tangga Miskin. •

Dari 276 desa dan kelurahan, terdapat :

-

185 desa yang penduduk miskinnya kurang dari 30%

-

69 desa yg penduduk miskinnya >30-40%

-

14 desa yg penduduk miskinnya >40-50%

-

8 desa (di 3 kecamatan) yang penduduk miskinnya > 50%

(ke delapan desa tersebut adalah: Cinanggela dan Mekarjaya (Pacet); Neglasari, Mekarwangi Sudi, dan Talu (Ibun); Babakan dan Sagaracipta (Ciparay)

Cimenyan Cilengkrang Kota Cimahi Kota Bandung

Cileunyi

Margaasih Dayeuhkolot Margahayu Bojongsoang

Kutawaringin Katapang Kab. Bandung Barat SOREANG

Baleendah

Kab.Sumedang

Rancaekek

Cicalengka

Solokanjeruk Ciparay Cikancung

Pameungpeuk Cangkuang Arjasari Banjaran

Nagreg

Majalaya Paseh

Ciwidey Cimaung

Pacet Ibun

Rancabali

Pasirjambu Pangalengan Kab. Garut Kertasari

Kab. Cianjur

Gambar 7.Peta Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Bandung Tahun 2008

c. Balita dengan Gizi Buruk Masalah pangan dan gizi sangat terkait dengan permasalahan ekonomi. Masih rendahnya daya beli masyarakat atau rumah tangga akan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat/rumah tangga dalam mengkonsumsi pangan dan gizi yang sehat dan berimbang, kondisi ini dan bila disertai dengan pola asuh terhadap bayi dan anak balita pada gilirannya akan berdampak pada terjadinya kasus-kasus balita dengan gizi kurang atau buruk.


33

Sabilulungan

bkp3



Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, selama tahun 2010 (data sampai bulan Juni), di Kabupaten Bandung tercatat 30 kasus balita dengan gizi buruk yang terdapat di 12 kecamatan, 6 kasus di antaranya terdapat di Kecamatan Cileunyi. Dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah tersebut mengalami penurunan, di mana data sampai dengan bulan yang sama (Juni) tahun 2009, kasus balita dengan gizi buruk di Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 58 kasus yang terjadi di 20 kecamatan dan kasus terbanyak terdapat di Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Ibun masing-masing dengan 8 kasus. d. Kasus Keracunan Makanan Makanan adalah bahan yang paling sering berinteraksi dengan tubuh manusia bagian dalam (saluran pencernaan), setidaknya 2 atau 3 kali bahan makanan masuk ke dalam perut manusia. Kurangnya kesadaran terhadap aspek-aspek kesehatan pangan dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh manusia, seperti : menyebabkan sakit ataupun keracunan yang disebabkan oleh mikroorganisme penyebab penyakit yang terdapat dalam makanan. Selama tahun 2010, sedikitnya tercatat 3 kejadian kasus keracunan makanan yang jumlah penderita yang tidak sedikit, di antaranya : 1. Pada tanggal 15 Agustus 2010, lebih dari 130 buruh PT Eigerindo Jl. Katapang Kabupaten Bandung keracunan makanan yang diproduksi sebuah usaha 2. Pada tanggal 22 September 2010, sedikitnya 150 orang keracunan berat dan ringan setelah mengkonsumsi makanan dalam pesta pernikahan di Desa Ancol Mekar, RT 01 RW 07, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, 3. Pada tangga 15 Oktober 2010, sekitar 100 buruh garmen PT. Trimas Sarana Garment Industry, Jl. Raya Kopo KM 7 Kabupaten Bandung keracunan makanan yang disiapkan dapur pabrik

Gambar 9.Beberapa Kasus Keracunan Makanan yang terjadi di Kabupaten Bandung pada Tahun 2010.


34

Sabilulungan

bkp3



BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPKP3 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 6 Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, seluruh unsur pada BKP3 diarahkan untuk melaksanakan 2 (dua) bidang utama, yakni : ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bandung yakni “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang repeh, rapih, kertaraharja melalui akselerasi pembangunan partisipatif berbasis religius dan berwawasan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa”, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Bandung bersama stakeholders terkait telah menetapkan visi, yaitu : ”Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kualitas SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bandung”.

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Bandung di antaranya dapat dicirikan dengan makin membaiknya capaian pola pangan harapan, makin baik dan meningkatnya keragaman konsumsi pangan dan gizi yang berimbang, sedangkan meningkatnya kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan di antaranya dapat diukur dari adanya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan para petugas dan para pelaku utama serta pelaku usaha dalam proses produksi dan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Upaya untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui misi : 1) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan). 2) Mengembangkan programa penyuluhan. 3) Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan. 4) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional, baik yang didukung melalui pembiayaan APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN serta kontribusi positif dari swasta dan swadaya masyarakat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan pembangunan jangka menengah di bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan panyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :


35

Sabilulungan

bkp3



Tabel : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKP3 Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1a.

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi

3.

Penganekarag aman pangan dan keamanan pangan.

Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat

a. P2KP

b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) Makin baiknya capaian Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Norma Pola Pangan Harapan Nasional Penguatan Cadangan Pangan a. Bertambahnya jumlah lumbung pangan masyarakat. b.CPP

2

4.Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah

Stabilitas harga dan pasokan pangan kegiatan : LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) Ketersediaan informasi dan akses pangan

5.Berkurangnya daerah rawan pangan/gizi buruk

Penanganan Daerah rawan Pangan a. SKPG (Peta) b.Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Meningkatnya 1.Meningkatnya kesejahteraan Usaha Agribisnis pelaku usaha berbasis dan pelaku Komoditas utama pertanian, Unggulan di perikanan dan Perdesaan kehutanan


1 (5)

2 (6)

3 (7)

4 (8)

5 (9)

Skoor PPH

b. Peningkatan Mutu pangan Penanganan Daerah rawan Pangan a. SKPG (Peta)

2.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

Terdesiminasinya informasi teknologi secara merata Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha

5

5

15

25

31

11

17

23

29

35

1

1

11

11

32

13

19

23

27

30

86,7

87

88

89

90

27

27

39

45

51

100 ton

100 ton

100 ton

100 ton

100 ton

6

7

10

13

16

1

1

11

11

32

13

19

23

27

30

61

71

81

91

101

357

496

635

774

911

36

Sabilulungan

3

bkp3

Meningkatnya pengetahuan sikap dan keterampilan SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi Tersusunnya programa penyuluhan

63

73

83

93

101

285

285

285

285

285

Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT)

276

276

276

276

276

276

276

276

276

276

61

71

81

91

101

357

496

635

774

911

61

71

81

91

101

357

496

635

774

911

9

13

17

21

23

63

73

83

93

101

9

13

17

21

23

63

73

83

93

101

276

276

276

276

276

61

71

81

91

101

Tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi Terdesiminasinya informasi teknologi secara merata Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha

2. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3. Meningkatnya kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan

Terdesiminasinya informasi teknologi secara merata Tumbuh-kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha Terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi Terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi

4

Meningkatnya layanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan



1. Masih terbatasnya fasilitas prasarana dan sarana penyuluhan


Tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi Terdesiminasinya informasi teknologi secara merata

37

Sabilulungan

bkp3


Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi

63

73

83

93

101

4.3.Strategi dan Kebijakan SKPD Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 perlu diidentifikasi beberapa faktor lingkungan strategis, baik lingkungan strategis internal maupun eksternal seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 6.a.Analisis SWOT Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

Gambar 6.b.Analisis SWOT Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


38

Sabilulungan

bkp3



Berdasarkan hasil identifikasi terhadap factor-faktor lingkungan strategis tersebut, telah ditentukan beberapa strategi yang bisa digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Strategi: 1) Peningkatan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. 2) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi. 3) Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Pangan) 2. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan Strategi: 1) Pemberdayaan pelaku usaha dan pelaku utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan 2) Peningkatan kemampuan lembaga petani, 3) Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan 4) Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. 5) Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna dan berkelanjutan 6) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Selengkapnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada Tabeldi bawah ini : Tabel : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 VISI : Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Kualitas SDM Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bandung MISI 1 : Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui 3 Subsistemnya (Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi/Keamanan Pangan) Tujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat

Gerakan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KPG)

Pengembangan penganekaragaman (diversifikasi), pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan local

Makin baiknya Pola Pangan Harapan Masyarakat Kabupaten

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang

Pemantapan ketahanan masyarakat berbasis keanekaragaman


39

Sabilulungan

bkp3



Bandung

bergizi, beragam, berimbang, dan aman dikonsumsi

sumberdaya pangan lokal

Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat

Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan Masyarakat, Lembaga Distribusi Pangan)

Meningkatkan kelembagaan pengelola pangan di perdesaan

Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah

Melakukan pengkajian kebutuhan bahan pangan pokok )

Pemantauan analisa ketersediaan pangan melalui penyusunan neraca bahan pangan

Berkurangnya daerah rawan pangan

Tersedianya aksebilitas masyarakat terhadap kebutuhan pangan

Meningkatkan pengamanan situasi Pangan dan Gizi melalui penyediaan data dan informasi

MISI 2 : Mengembangkan Programa Penyuluhan Tujuan Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha / pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan

Sasaran Meningkatnya Usaha Agribisnis berbasis Komoditas Unggulan di Perdesaan

Strategi

Kebijakan

Pemberdayaan pelaku usaha dan pelaku utama dalam pengembangan agribisnis komoditas unggulan

Peningkatan penyuluhan, pendampingan, dan pendampingan pelaku utamadan pelaku usaha

MISI 3 :Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan para pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas pertanian, perikanan dan kehutanan

Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Peningkatan adopsi inovasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan tepat guna dan berkelanjutan

Peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku usaha dan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan

Pelatihan dan pendampingan penerapan teknologi bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan kelembagaan tani pertanian, perikanan dan kehutanan

Penguatan kelembagaan tani (pertanian, perikanan dan kehutanan)

Meningkatkan kemampuan kelembagaan tani (pertanian, perikanan dan kehutanan)

MISI 4 : Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan layanan penyuluhan pertanian,

Meningkatnya dukungan Prasarana dan Sarana


Meningkatkan jumlah prasarana dan sarana

Pemenuhan Prasarana dan Sarana penyuluhan

40

Sabilulungan

bkp3

perikanan dan kehutanan

Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian petani Kabupaten Bandung penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan



penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

pertanian, perikanan dan kehutanan

41

Sabilulungan

bkp3



BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Lihat landscape


42

Sabilulungan

bkp3



BAB VI.INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Tabel .Indikator Kinerja BKP3 Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0

1

2

3

4

6 7

8

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan : a. P2KP b.Peningkatan Mutu pangan

5

5

5

15

25

31

31

11

11

17

23

29

35

35

Penanganan Daerah rawan Pangan a.SKPG (Peta)

0

1

1

11

11

32

32

8

13

19

23

27

30

30

86,7

87

88

89

90

90

27

27

39

45

51

51

0

100 ton

100 ton

100 ton

100 ton

100 ton

100 ton

4

6

7

10

13

16

16

53

61

71

81

91

101

101

164

357

496

635

774

911

911

b.Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) Makin baiknya capaian Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Norma Pola Pangan Harapan Nasional Penguatan Cadangan Pangan a.Meningkatnya jumlah Lumbung Pangan Masyarakat b.CPP

5

Target Capaian setiap Tahun

Stabilitas harga dan pasokan pangan kegiatan : LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)

86,7

10

Ketersediaan informasi dan akses pangan Terdesiminasinya informasi teknologi secara merata Tumbuhkembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha


43

Sabilulungan 9

10

11

12

13

bkp3



Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi

53

63

73

83

93

101

101

Tersusunnya programa penyuluhan

285

285

285

285

285

285

285

Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT)

276

276

276

276

276

276

276

Tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi

276

276

276

276

276

276

276

9

13

17

21

23

23

Terwujudnya kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan


9

44

Sabilulungan

bkp3



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2011–2015Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, disusun dengan mengacu pada: 1) hasil-hasil yang dicapai pada periode 2008 – 2010; 2) permasalahan dan tantangan yangdihadapi, dan 3) Recana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2011–2015 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan yang profesional, kreatif, inovatif, sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatannilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan 4) peningkatan kesejahteraan petani; Selain itu, Renstra BKP3 Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan BKP3 Kabupaten Bandung, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program peningkatan ketahanan penyuluhan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan.


45

I. PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents