I. PENDAHULUAN Latar Belakang

I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Tujuan

pembangunan

ketahanan

pangan

adalah

untuk

menjamin

ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, Keluargahingga peorangan. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Mengingat

pangan

juga

merupakan

komoditas

ekonomi,

maka

dalampembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan. Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen, yaitu Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota,

sepakat

untuk

bersama-sama

membangun

ketahanan pangan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan,

distribusi

dan

konsumsi

adalah

masyarakat,

sedangkan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor 2015 – 2019

1

pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab. Kantor Ketahanan Pangansebagai bagian integral Pemerintah Kota Bogor yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk melaksanakan

aksi

kemanusiaan,

terutama

mengatasi

masalah

kelaparan,

kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit 1996) dan ditegaskan kembali dalam World Food Summir: five years later (WFS:fyl) 2001, serta deklarasi Millenium DevelopmentGoals (MDGs) 200 yang isinya antara lainmenyepakatimengurangi

angka

kemiskinan

ekstrem/penduduk

lapar

dan

kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015. Berdasar kerangka tersebut, Kantor Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan

mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan/bebas dari kelaparan dan kerawanan pangan. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan Kantor Ketahanan Pangan

Kota

Bogor

pada

masa

mendatang,

maka

diperlukan

Rencana

strategis(Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaanKantor Ketahanan Pangan Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi,


2

tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ketentuan menyusun renstra bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan setiapSKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur pimpinan, pejabat kunci, staf yang dapat memberikan masukan serta stakeholders. I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Tahun 20152019 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan


3

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor 2005-2025 18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 20. Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.340 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup


4

21. Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.341 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 22. Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.342 Tahun 2010 tentang Penetapan Rencana

Pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

Bidang

Pemerintahan 23. Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.425 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar 24. Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.426 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana

Pencapaian

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

Bidang

Ketenagakerjaan 25. Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.427 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial 26. Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.428 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika 27. Keputusan Walikota Bogor Nomor 065.45.429 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan I.3. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2009 -2014 merupakan dokumen perencanaan periode tahun 2009-2014 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

Kota Bogor Tahun

2015-

2019.Keterkaitan antara Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2015-


5

2019 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 1.

Hubungan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.

(a) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor menyiapkan Rancangan Awal Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2009 -2014 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor;

(b) Rancangan Awal Renstra SKPD Kota Bogor menjadi input dalam memutakhirkan Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor menjadi Rancangan RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019.

(c)

Rancangan RPJMD Kota Bogor

dibahas dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kota Bogor;

(d) Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kota Bogor digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kota Bogor;

(e) Rancangan Akhir RPJMD Kota Bogor digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kota Bogor dalam pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor;

(f)

Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bogor maka SKPD Kota Bogor menetapkan Rancangan Akhir Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD.

2.

Hubungan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Dengan Rencana Kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor;

(a) Kantor Ketahanan Pangan menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kota Bogor dan mengacu pada Renstra melalui Forum SKPD.


6

(b) Rancangan Awal Renja menjadi input bagi Kantor Ketahanan Pangan untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kota Bogor menjadi Rancangan RKPD Kota Bogor.

(c)

Rancangan RKPD Kota Bogor dibahas dalam Musrenbang Kota Bogor;

(d) Hasil Musrenbang Kota Bogor digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Bogor;

(e) Rancangan Akhir RKPD Kota Bogor digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kota Bogor dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD.

(f)

Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor. Berpedoman pada Peraturan Walikota Bogor tentang RKPD Kota Bogor, maka setiap SKPD menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD.

I.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2009 – 2014 dengan struktur penulisan terdiri dari 6 (enam) Bab, sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang (Latar belakang penyusunan Renstra, Pengertian Renstra, dan proses penyusunan Renstra). I.2. Dasar Hukum Penyusunan I.3. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I.4. Sistematika Penulisan I.5. Maksud dan Tujuan


7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN ( menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dalam periode tahun 2015 – 2019 )

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS (Menjelaskan isu – isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dalam periode tahun 2015 – 2019 )

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN (Visi dan Misi yang mengacu pada visi dan misi Kota Bogor yang tertuang dalam RPJM Kota Bogor 2015-2019; Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan dengan berpedoman pada tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Kota Bogor). BAB

V.

RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

I.5. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan adalah 1. Sebagai dokumen perencanaan Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor selama 5 (lima) tahun 2015-2019.


8

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor tahun 2015-2019.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KETAHANAN PANGAN

A.

Struktur Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dibentuk sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007. Adapun struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri atas : 1.

Kepala Kantor;

2.

Sub Bagian Tata Usaha;

3.

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

4.

Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;

5.

Seksi Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan.

Struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan digambarkan dalam Diagram 1. Diagram 1. Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor (Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2008) KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA


9

SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

B.

SEKSI PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN

SEKSI KELEMBAGAAN & INFRASTRUKTUR PANGAN

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Kantor Ketahanan Pangan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan.Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi,Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Ketahanan Pangan, adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Kantor Tugas Pokok Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor adalah melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Ketahanan Pangan. Sedangkan fungsi kerja Kepala Kantor adalah sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Ketahanan Pangan c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor : a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Ketahanan Pangan yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dan Seksi Informasi Penyuluh


10

Pertanian; b. Menyusun rencana dan Program Kerja Kantor Ketahanan Pangan; c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk Pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan; e. Membimbing kerja bawahan dan evaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; f. Melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan; g. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang Ketahanan Pangan; h. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan; i. Melaksanakan

pembinaan

dan

pengarahan pelaksanaan tugas

bidang

ketahanan pangan; j. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam rangka pemantapan ketahanan pangan; k. Melaksanakan pemantauan, pengkajian dan pengawasan penerapan standar teknis determinasi pangan wilayah; l. Melaksanakan

pengaturan,

pembinaan

dan

pengawasan

ketersediaan,

kewaspadaan dan keamanan pangan; m. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ketahanan Pangan; n. Melaksanakan langkah-langkahuntuk mencegah dan menanggulangi masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan; o. Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan luar negeri yang berkaitan denga bidang ketahanan pangan; p. Mengkoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;


11

q. Mengarahkan RKA dan mengendalikan DPA; r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; s. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; t. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2.

Sub Bagian Tata Usaha Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha Kantor Ketahanan Pangan adalah melaksanakan sebagian fungsi di bidang tata usaha.Sedangkan fungsi kerja Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan programkerja dilingkungan Kantor; b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan Kantor; c. Menyiapkan dan menyusun serta produk hukum di bidang ketahanan Pangan; d. Pelaksanaan dan pelaporan sub bagian tata usaha.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah: a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha; c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan; e. Membimbing bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; f.

Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Kantor;


12

g. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dilingkungan Kantor Ketahanan Pangan yang meliputi perencanaan, pengelolaaan administrasi umum, administrasi

kepegawaian,

perlengkapan,

keuangan,

kearsipan

dan

kerumahtanggaan kantor. h. Memfasilitasi pelayanan di bidang ketatausahaan lingkup kantor; i.

Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;

j.

Menyusun LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD dan laporan lainnya lingkup kantor;

k. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; l.

Menyusun laporan kegiatan kantor secara periodik dan insindentil;

m. Mempersiapkan dan menyusun konsep naskah rancangan produk hukum daerahdi bidang Ketahanan Pangan; n. Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya; o. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan mengendalikan DPA; p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; q. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; r. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub bagian Tata Usaha; s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3.

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tugas Pokok Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah melaksanakan sebagian fungsi di bidang Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.Sedangkan fungsi kerja Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah: a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dibidang ketersediaan dan


13

kerawanan pangan; b. Pelaksanaan dan pengkoordinasikan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan: a. Memimpin pelaksanaan tugas Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; b. Menyusun rencana dan program kerja Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; f.

Melaksanakan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan;

g. Melaksanakan identifikasi kelompok rawan pangan dan membuat peta kerawanan pangan; h. Melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal; i.

Melaksanakan identifikasi, pembinaan dan monitoring cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat;

j.

Melaksanakan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;

k. Melaksanakan pemantauan ketersediaan dan informasi harga pangan strategis; l.

Membuat laporan hasil pengkajian tentang analisis ketersediaan dan kerawanan pangan;

m. Melaksanakan

pencegahan

dan

pengendalian

masalah

pangan

akibatmenurunnya ketersediaan pangan;


14

n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kelembagaan pangan dan pengembangan lumbung pangan; o.

Menyusun RKA serta melaksanakan DPA;

p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; q. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; r. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3.

Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Tugas Pokok Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Kantor adalah melaksanakan sebagian fungsi di bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.Sedangkan fungsi kerja Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dibidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; b. Pelaksanaan dan pengkoordinasikan kegiatan di bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan: a. Memimpin pelaksanaan tugas Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; b. Menyusun rencana dan program kerja Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;


15

e. Menyusun

konsep

naskah

dinas

yang

berkaitan

dengan

seksi

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; f.

Melaksanakan identifikasi Keragaman konsumsi pangan masyarakat;

g. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu konsumsi masyarakat; h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan mutu, gizi konsumsi dan keamanan pangan; i.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk segar dan usaha skala kecil /rumah tangga;

j.

Membuat laporan hasil pengkajian tentang analisa mutu, gizi, konsumsi dan keamanan pangan;

k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman produk pangan; l.

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan berbahan baku lokal;

m. Melaksanakan pengembangan SDM dan partisipasi masyarakat dalam penganekaragaman pangan dan gizi; n. Menyusun RKA serta melaksanakan DPA; o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; p. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; q. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 5.

Seksi Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Tugas Pokok Seksi Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan adalah melaksanakan sebagian fungsi di bidang Informasi Penyuluh Pertanian.Sedangkan fungsi kerja Seksi Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Pertanian adalah sebagai berikut : a. Memimpin pelaksanaan tugas seksi kelembagaan dan infrastruktur pangan; b. Menyusun perencanaan dan program Seksi kelembagaan dan infrastruktur


16

pangan; c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja e. Menyusun konsep naskah dinas yg berkaitan dengan seksi kelembagaan dan infrastuktur pangan f.

Melaksanakan bimbingan menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pangan dalam rangka penguatan ketahanan pangan masyarakat

g. Melaksanakan inventarisasi,identifikasi,pengumpulan serta pengolahan data dan informasi kelembagaan dan infrastuktur h. Melaksanakan pengkajian sebagai bahan kebijakan teknis operasional pembinaan kelembagaan dan infrastuktur pangan i.

Melaksanakan pembinaan dan mitra usaha dengan koperasi,perbankan dan lembaga lainya yang menunjang kegiatan kelembagaan usaha tani

j.

Melaksanakan pembinaan kelembagaan pangan,bersumberdaya manusia serta kelembagaan dan infrastuktur pangan

k. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka optimalisasi kelembagaan pangan dan infrastuktur pangan l.

Menyiapkan panduan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan infrastuktur pangan

m. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiataan seksi kelembagaan dan infrastuktur pangan n. Menyusun konsep standar Operasional prosedur dan standar pelayanan minimal (SPM) beserta indikator kinerja seksi kelembagaan dan infrastuktur pangan o. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA p. Melaksanakan koordiansi dengan instansi terkait


17

q. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan r. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi informasi penyuluhan s. Melaksanakan tugas kedinasan lainya

Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor beralokasi di Jalan Raya Cipaku No. 27 A, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang merupakan pecahan dari Dinas Agribisnis, sehingga aset-aset yang ada belum terdata secara menyeluruh (data inventaris kantor terlampir). Keadaan kepegawaian di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor pada bulan Maret 2014 berjumlah 23 orang, yang terdiri dari : a. Berdasarkan Jenis Kepegawaian : 1. Struktural 

Esselon III berjumlah 1 orang



Esselon IV berjumlah 4 orang



Pelaksana berjumlah 11 orang

2. Fungsional sebagai Penyuluh Pertanian berjumlah 7 orang b. Berdasarkan Pendidikan 1. Sarjana Stara 2 (S2) berjumlah4 orang 2. Sarjana Stara 1 (S1)/ Diploma IV (DIV) berjumlah 13 orang 3. Diploma III (DIII) berjumlah 2 orang 4. SLTA berjumlah 4 orang

C.

Gambaran Umun Ketahanan Pangan Kota Bogor Kinerja pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan Kota Bogor sampai dengan akhir tahun 2013 dapat dikatakan berhasil, terutama apabila diukur dengan indikator agregat yang dijadikan pedoman seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008. Terwujudnya Ketahanan Pangan merupakan hasil interaksi dari subsistem


18

Ketersediaan

Pangan,

Distribusi

Pangan

dan

Konsumsi

Pangan.

Subsistem

Ketersediaan Pangan mencakup aspek produksi, cadangan, serta keseimbangan antara eksport dan import. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Subsistem konsumsi mencakup upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, Gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. 1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Ketersediaan

pangan

berfungsi

menjamin

pasokan

pangan

untuk

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari produksi lokal maupun yang disuplai dari luar Kota Bogor. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk sebagian besar didatangkan dari luar kota sehingga Kota Bogor memilki ketergantungan yang cukup besar terhadap import pangan. Salah satu indikator untuk mengukur kemandirian pangan adalah dari rasio ketergantungan import.

2. Distribusi Pangan Subsistem distribusi sangat tergantung pada sarana dan prasarana (infrastruktur, kelembagaan pemasaran) dan stabilitas harga.

Secara umum

kondisi sarana prasarana sudah cukup mendukung distribusi pangan.

Sarana

distribusi pemasaran seperti pasar umum, mall dan swalayanberjumlah 69 unit yang letaknya tersebar di 6 (enam) Kecamatan.

Jumlah pasar umum (lokal,

regional dan induk) sebanyak 27 unit, mall sebanyak 7 unit dan swalayan sebanyak 35 unit.

3. Analisis Konsumsi Pangan Salah satu jenis pelayanan dasar bidang Ketahanan Pangan adalah Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dengan indicator konsumsi energy dan protein dengan Tingkat Konsumsi Energi (TKE) 2000 kkal/kap/hari dan


19

Tingkat Konsumsi Protein (TKP) 52 gr/kap/hari serta Skor PPH 90 pada tahun 2015.

Perkembangan konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu

indikator kinerja unit kerja Ketahanan Pangan. Pola Pangan Harapan atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan.

FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi

kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”.

Dengan demikian, PPH merupakan susunan

beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Dengan pendekatan PPH ini mutu

konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenal sebagai Skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang gizinya. Dalam perhitungan/penentuan PPH, pangan dikelompokkan menjadi sembilan, yaitu (1) padi-padian (beras, jagung, terigu dan hasil olahannya); (2) umbi-umbian/pangan berpati (ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan hasil olahannya); (3) pangan hewani (ikan, daging, telur, susu, dan hasil olahannya); (4) minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng/kelapa sawit, dan margarin); (5) buah dan biji berminyak (kelapa, kemiri, kenari, mete, coklat); (6) kacang-kacangan (kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya); (7) gula (gula pasir, gula merah/mangkok dan sirup); (8) sayuran dan buah (semua jenis sayuran dan buah-buahan) (FAO-RAPA, 1989). Menurut hasil Workshop on Food and Agriculture Planning for Nutritional Adequance di jakarta tanggal 11-13 Oktober 1989, komposisi pangan bagi total


20

wilayah direkomendasikan sebagai berikut : kelompok padi-padian sekitar 50%, makanan berpati sekitar 5%, pangan hewani 15-20%, minyak dan lemak lebih dari 10%, kacang-kacangan sekitar 5%, gula 6-7%, buah dan sayur 5% (FAO MOA, 1989). Penyempurnaan PPH dan Skor PPH terdapat pada Tabel 1. Dengan mempertimbangkan (1) AKG berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (1998) sebesar 2200 kkal/kap/hari; (2) Persentase energi (pola konsumsi energi) untuk PPH dihitung terhadap AKG (2200 kkal sebagai penyebut); (3) Rating/bobot disempurnakan sesuai teori rating; (4) Skor maksimum PPH adalah 100 bukan 93; (5) Peran pangan hewani, gula, serta sayur dan buah disesuaikan dengan PUGS; (6) Peran umbi-umbian ditingkatkan sejalan dengan kebijakan diversifikasi pangan pokok dan pengembangan pangan lokal; (7) Peran makanan lainnya terutama bumbu dan minuman lainnya tidak dinihilkan

Proyeksi konsumsi aktual dan sasaran kebutuhan konsumsi pangan penduduk Kota Bogor dalam mencapai skor PPH ideal pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel Konsumsi padi-padian (beras, jagung, terigu) penduduk Kota Bogor belum memenuhi kebutuhan, sehingga perlu ditingkatkan setiap tahunnya agardapat mencapai target ideal pada tahun 2018.

Konsumsi padi-padian pada tahun 2013 adalah sebesar 199,5

gram/kapita/hari atau setara dengan 72,8 kg/kap/tahun.

Jumlah ini

belum memenuhi kebutuhan ideal, sehingga konsumsi padi-padian harus ditingkatkan secara linier setiap tahunnya. Konsumsi beras pada tahun 2014 sampai tahun 2018 diharapkan dapat meningkat secara bertahap sehingga pada tahun 2018 dapat mencapai 218,2 gr/kap/hari atau setara dengan 79,6 kg/kap/tahun. Konsumsi jagung juga diharapkan dapat meningkat secara bertahap sehingga pada tahun 2018 dapat mencapai 3,2 gr/kap/hari atau 1,2


21

kg/kap/tahun. Konsumsi tepung terigu juga diharapkan dapat meningkat secara bertahap sehingga pada tahun 2018 dapat mencapai 55,7 gr/kap/hari atau setara 20,3 kg/kap/thn.

Namun demikian, konsumsi

terigu ini dapat pula di substitusi dengan tepung-tepungan berbahan baku lokal. Konsumsi umbi-umbian sudah mencukupi kebutuhan, namun baru ubi kayu/ketela pohon saja yang menjadi pola konsumsi penduduk Kota Bogor sebagai salah satu sumber karbohidrat.Konsumsi umbi-umbian ini diharapkan

dapat

ditingkatkan

baik

jumlah

konsumsinya

maupun

keberagamannya. Pada tahun 2018, Konsumsi ketela pohon diharapkan dapat mencapai 85,6 gr/kap/hari atau 31,2 kg/kap/tahun, konsumsi ubi jalar dapat mencapai 8,0 gr/kap/hari atau 2,9 kg/kap/tahun, konsumsi sagu 0,7 gr/kap/hari atau 0,3 kg/kap/tahun, konsumsi kentang dapat mencapai 21,3 gr/kap/hari atau 7,8 kg/kap/tahun dan konsumsi umbiumbian lainnya dapat mencapai 0,5 gr/kap/hari atau setara dengan 0,2 kg/kap/tahun. Konsumsi pangan hewani penduduk Kota Bogor sudah melebihi kebutuhan, sehingga perlu diturunkan secara bertahap agar pada tahun 2018

kondisi ideal diharapkan dapat tercapai.

Konsumsi daging

ruminansia pada tahun 2013 sebesar 17,8 gr/kap/hari atau setara 6,5 kg/kap/tahun, daging unggas sebesar 38,5 gr/kap/hari atau setara 14,1 kg/kap/tahun,

telur

sebesar

40,9

gr/kap/hari

atau

setara

14,9

kg/kap/tahun,

susu

sebesar

37,3

gr/kap/hari

atau

setara

13,6

kg/kap/tahun dan konsumsi ikan sebesar 67,3 gr/kap/hari atau setara 24,6 kg/kap/tahun.

Pada tahun 2018, konsumsi daging ruminansia

diharapkan dapat diturunkan menjadi 17,2 gr/kap/hari atau setara 6,3


22

kg/kap/tahun, daging unggas menjadi 37,3 gr/kap/hari atau setara 13,6 kg/kap/tahun,

telur

menjadi

39,7

gr/kap/hari

atau

setara

14,5

kg/kap/tahun,

susu

menjadi

36,2

gr/kap/hari

atau

setara

13,2

kg/kap/tahun dan dan konsumsi ikan dapat diturunkan menjadi 65,2 gr/kap/hari atau setara 23,8 kg/kap/tahun. Konsumsi sumber lemak berupa minyak kelapa dan minyak sawit sudah melebihi kebutuhan, sehingga harus diturunkan konsumsinya. Pada tahun 2013, konsumsi minyak kelapa sebesar 26,7 gr/kap/hari atau setara 9,8 kg/kap/tahun dan minyak sawit sebesar 3,4 gr/kap/hari atau setara 1,2 kg/kap/tahun. Pada tahun 2018, konsumsi minyak kelapa diharapkan dapat diturunkan menjadi 19,9 gr/kap/hari atau setara 7,3 kg/kap/tahun dan konsumsi minyak sawit menjadi 2,5 gr/kap/hari atau setara 0,9 kg/kap/tahun.

Konsumsi lemak dan minyak lainnya pun

diturunkan

secara bertahap. Konsumsi

buah/biji

berminyak

belum

sehingga perlu ditingkatkan konsumsinya. kelapa sebesar

memenuhi

kebutuhan

Pada tahun 2013, konsumsi

32,8 gr/kap/hari atau setara 12,0 kg/kap/tahun, kemiri

sebesar 0,1 gr/kap/hari atau setara 0,04 kg/kap/tahun dan konsumsi melinjo sebesar 12,2 gr/kap/hari atau setara 4,4 kg/kap/tahun. tahun

2018, konsumsi kelapa diharapkan

dapat

Pada

mencapai 115,0

gr/kap/hari atau setara 42 kg/kap/tahun, kemiri mencapai 0.3 gr/kap/hari atau setara 0,1 kg/kap/tahun dan konsumsi melinjo mencapai 42,7 gr/kap/hari atau setara 15,6 kg/kap/tahun. Konsumsi kacang-kacangan penduduk Kota Bogor sudah melebihi kebutuhan, sehingga perlu diturunkan secara bertahap untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2018. Pada tahun 2013 Konsumsi kacang tanah


23

mencapai 4,6 gr/kap/hari atau setara 1,7 kg/kap/tahun, kacang kedelai mencapai 23,7 gr/kap/hari atau setara 8,6 kg/kap/tahun, kacang hijau mencapai 2,1 gr/kap/hari atau setara 0,8 kg/kap/tahun dan kacang merah mencapai 1,4 gr/kap/hari atau setara 0,5 kg/kap/tahun.

Pada tahun

2018, konsumsi kacang tanah diharapkan dapat diturunkan menjadi 4,1 gr/kap/hari atau setara 1,5 kg/kap/tahun, kacang kedelai menjadi 21,4 gr/kap/hari atau setara 7,8 kg/kap/tahun, kacang hijau menjadi 1,9 gr/kap/hari atau setara 0,7 kg/kap/tahun dan konsumsi kacang merah menjadi 1,3 gr/kap/hari atau setara 0,5 kg/kap/tahun.

Tabel Konsumsi Aktual & Proyeksi Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor Tahun 2013 2018 Konsumsi

Proyeksi Konsumsi (Gram/Kapita/hari)

Kelompok/Jenis

Aktual Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Pangan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

199,5

203,2

207,0

210,7

214,4

218,2

Jagung Pipilan

2,9

2,9

3,0

3,1

3,1

3,2

Tepung Terigu

50,9

51,9

52,8

53,8

54,7

55,7

Padi-padian Lainnya

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Ketela Pohon

70,5

73,5

76,5

79,6

82,6

85,6

Ubi Jalar

6,5

6,8

7,1

7,4

7,7

8,0

Sagu

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

Kentang

17,5

18,3

19,0

19,8

20,5

21,3

1. Padi-padian Beras giling

2. Umbi-umbian


24

Umbi-umbian lainnya

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Daging Ruminansia

17,8

17,7

17,6

17,5

17,3

17,2

Daging Unggas

38,5

38,3

38,0

37,8

37,6

37,3

Telur

40,9

40,7

40,4

40,2

39,9

39,7

Susu

37,3

37,1

36,9

36,6

36,4

36,2

Ikan

67,3

66,9

66,5

66,0

65,6

65,2

Minyak Kelapa

26,7

25,4

24,0

22,6

21,2

19,9

Minyak Sawit

3,4

3,2

3,0

2,8

2,7

2,5

Lemak

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

Minyak Lain

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

Kelapa

32,8

49,2

65,7

82,1

98,6

115,0

Kemiri

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

Biji Jambu Mete

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Melinjo

12,2

18,3

24,4

30,5

36,6

42,7

Kacang Tanah

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

Kacang Kedelai

23,7

23,2

22,7

22,3

21,8

21,4

Kacang Hijau

2,1

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

Kacang Merah

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

Gula Pasir

7,3

10,4

13,6

16,7

19,8

23,0

Gula Aren

1,4

2,0

2,6

3,2

3,8

4,5

Gula Kelapa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sayur-Sayuran

128,6

150,2

171,9

193,5

215,2

236,8

Buah-Buahan

43,5

50,8

58,1

65,5

72,8

80,1

Minuman

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bumbu

0.1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Lainnya

4,8

7,8

10,8

13,8

16,8

19,9

3. Pangan Hewani

4. Minyak & Lemak

5. Buah/Biji Berminyak

6. Kacang-kacangan

7. Gula

8. Sayur dan Buah

9. Lain-Lain


25

Konsumsi gula penduduk Kota Bogor belum memenuhi kebutuhan sehingga perlu ditingkatkan konsumsinya.

Untuk konsumsi gula pasir,

konsumsinya perlu ditingkatkan secara bertahap, dari 7,3 gr/kap/hari atau setara 2,7 kg/kap/tahun pada tahun 2013 menjadi 23,0 gr/kap/hari atau setara 8,4 kg/kap/tahun pada tahun 2018.

Konsumsi gula aren perlu

ditingkatkan dari 1,4 gr/kap/hari atau setara 0,5 kg/kap/tahun pada tahun 2013 menjadi 4,5 gr/kap/hari pada tahun 2018 atau setara 1,6 kg/kap/tahun. Konsumsi sayur dan buah penduduk Kota Bogor masih sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan secara bertahap.

Konsumsi sayur

pada tahun 2013 sebesar 128,6 gr/kap/hari atau setara 46,9 kg/kap/tahun dan

konsumsi

kg/kap/tahun.

buah

sebesar

43,5

gr/kap/hari

atau

setara

15,9

Pada tahun 2018, konsumsi sayur diharapkan dapat

mencapai 236,8 gr/kap/hari atau setara 86,4 kg/kap/tahun dan konsumsi buah mencapai 80,1 gr/kap/hari atau setara 29,2 kg/kap/tahun. Tabel 15 diatas menyajikan data konsumsi aktual dan proyeksi konsumsi pangan penduduk Kota Bogor dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dalam gram/kapita/hari. Sementara tabel 16 berikut menyajikan data yang sama dalam kg/kap/tahun. Tabel Konsumsi Aktual & Proyeksi Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bogor Tahun 2013 2018 Konsumsi Kelompok/Jenis

Aktual Tahun

Proyeksi Konsumsi (Kilogram/Kapita/tahun) Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun


26

Pangan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beras giling

72,8

74,2

75,5

76,9

78,3

79,6

Jagung Pipilan

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

Tepung Terigu

18,6

18,9

19,3

19,6

20,0

20,3

Padi-padian Lainnya

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ketela Pohon

25,7

26,8

27,9

29,0

30,1

31,2

Ubi Jalar

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

Sagu

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Kentang

6,4

6,7

6,9

7,2

7,5

7,8

Umbi-umbian lainnya

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Daging Ruminansia

6,5

6,5

6,4

6,4

6,3

6,3

Daging Unggas

14,1

14,0

13,9

13,8

13,7

13,6

Telur

14,9

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

Susu

13,6

13,5

13,5

13,4

13,3

13,2

Ikan

24,6

24,4

24,3

24,1

24,0

23,8

Minyak Kelapa

9,8

9,3

8,8

8,3

7,8

7,3

Minyak Sawit

1,2

1,2

1,1

1,0

1,0

0,9

Lemak

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Minyak Lain

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Kelapa

12,0

18,0

24,0

30,0

36,0

42,0

Kemiri

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

Biji Jambu Mete

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Melinjo

4,4

6,7

8,9

11,1

13,4

15,6

Kacang Tanah

1,7

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

Kacang Kedelai

8,6

8,5

8,3

8,1

8,0

7,8

Kacang Hijau

0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Kacang Merah

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1. Padi-padian

2. Umbi-umbian

3. Pangan Hewani

4. Minyak & Lemak


6. Kacang-kacangan


27

7. Gula Gula Pasir

2,7

3,8

4,9

6,1

7,2

8,4

Gula Aren

0,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,6

Gula Kelapa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sayur-Sayuran

46,9

54,8

62,7

70,6

78,5

86,4

Buah-Buahan

15,9

18,6

21,2

23,9

26,6

29,2

Minuman

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bumbu

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Lainnya

1,7

2,8

3,9

5,0

6,1

7,3

8. Sayur dan Buah

9. Lain-Lain

4. Sasaran Penyediaan Pangan Konsumsi ideal yang diharapkan dapat dicapai penduduk Kota Bogor pada tahun 2018 dapat dilaksanakan apabila tersedia pangan yang cukup untuk dikonsumsi.Pangan yang harus disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi

adalah

10

persen

lebih

banyak

dari

kebutuhan

konsumsi

pangan.Peningkatan atau penurunan sasaran penyediaan aneka ragam pangan harus dirancang untuk dapat memenuhi konsumsi pangan ideal dan laju pertumbuhan penduduk. Tabel berikut menyajikan data sasaran penyediaan pangan penduduk Kota Bogor dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

Peningkatan dan penurunan target

sasaran penyediaan suatu jenis pangan sejalan berbanding lurus dengan sasaran konsumsinya.

Apabila jumlah sasaran konsumsinya menurun, maka sasaran

penyediaan pun menurun, demikian pula sebaliknya, apabila sasaran penyediaan menurun maka jumlah sasaran konsumsinya akan menurun pula. Target penyediaan padi-padian meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Beras yang harus disediakan pada tahun 2014 sebanyak 85.167,8 ton dan pada


28

tahun 2018 sebanyak 106.424,8 ton. Kebutuhan penyediaan jagung sebesar 1.236,1 ton pada tahun 2014 dan 1.544,6 ton pada tahun 2018.

Terigu yang harus

disediakan pada tahun 2014 sebesar 21.736,6 ton dan 27.161,8 ton pada tahun 2018. Jumlah umbi-umbian yang harus disediakan meningkat setiap tahun. Target penyediaan ubi kayu sebesar 30.799,0 ton pada tahun 2014 dan 41.762,3 ton pada tahun 2018.

Target penyediaan ubi jalar sebesar 2.860,5 pada tahun 2014 dan

sebesar 3.878,7 ton pada tahun 2018.Jumlah kentang yang harus disediakan pada tahun 2014 adalah sebesar 7.658,9 ton dan 10.385,2 ton pada tahun 2018. Target penyediaan pangan hewani meningkat secara bertahap setiap tahunnya.Jumlah daging yang harus disediakan pada tahun 2014 sebesar 7.406,4 ton, sementara pada tahun 2018 sebesar 8.409,9 ton. Jumlah daging unggas yang harus disediakan sebesar 16.038,0 pada tahun 2014 dan sebesar 18.210,8 ton pada tahun 2018. Target penyediaan telur pada tahun 2014 sebesar 17.051,9 ton dan pada tahun 2018 sebesar 19.362,0 ton. Target penyediaan susu pada tahun 2014 sebesar 15.547,1 ton dan tahun 2018 sebesar 17.653,4 ton. Sementara jumlah ikan yang harus disediakan pada tahun 2014 sebesar 28.021,9 ton dan pada tahun 2018 sebesar 31.818,3 ton. Target penyediaan minyak kelapa dan minyak sawit diturunkan setiap tahunnya secara bertahap. Target penyediaan minyak kelapa sebesar 10.631,4ton pada tahun 2014, menurun setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 9.695,1 ton pada tahun 2018. Target penyediaan minyak sawit sebesar 1.337,4 ton pada tahun 2014, menurun setiap tahunnya hingga menjadi 1.219,7 ton pada tahun 2018.Namun demikian, target penyediaan kelapa, sebagai salah satu pangan sumber minyak, meningkat setiap tahunnya.

Jumlah kelapa yang harus disediakan pada

tahun 2014 sebesar 20.633,6 ton dan meningkat setiap tahun hingga mencapai


29

56.090,9 ton pada tahun 2018. Target penyediaan kacang-kacangan meningkat setiap tahunnya.Target penyediaan kacang tanah sebesar 1.887,2 ton pada tahun 2014 dan meningkat setiap tahun hingga mencapai 2.022,0 ton pada tahun 2018.Target penyediaan kacang kedelai sebesar 9.720,8 ton pada tahun 2014, meningkat setiap tahun hingga mencapai 10.415,0 ton pada tahun 2018.

Jumlah kacang hijau yang harus

disediakan juga meningkat, dari 853,4 ton pada tahun 2014 menjadi sebesar 914,4 ton pada tahun 2018. Penyediaan kacang merah pada tahun 2014 sebesar 588,1 ton, meningkat setiap tahun hingga mencapai 630,1 ton pada tahun 2018. Target penyediaan gula meningkat setiap tahunnya.Jumlah gula pasir yang harus disediakan pada tahun 2014 sebesar 4.366,4 ton, meningkat setiap tahun hingga mencapai 11.205,0 ton pada tahun 2018.

Demikian pula dengan target

penyediaan gula aren yang meningkat setiap tahunnya, dari jumlah 846,4 ton pada tahun 2014, hingga mencapai 2.171,9 ton pada tahun 2018. Target penyediaan sayur dan buah meningkat setiap tahunnya.

Target

penyediaan sayur pada tahun 2014 sebesar 62.956,4 ton dan meningkat secara bertahap hingga mencapai jumlah 115.502,5 ton pada tahun 2018. Demikian pula dengan target penyediaan buah yang meningkat setiap tahunnya, dari jumlah 21.297,4 ton pada tahun 2014 hingga mencapai jumlah 39.073,2 ton pada tahun 2018. Data sasaran penyediaan pangan penduduk Kota Bogor tahun 2014 sampai 2018 tersaji secara lengkap tabel berikut :

Tabel. Sasaran Penyediaan Pangan Penduduk Kota Bogor Tahun 2013 - 2018 Penyediaan Kelompok/Jenis

Aktual Tahun

Proyeksi Penyediaan (Ton/Tahun) Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun


30

Pangan

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beras giling

80487,8

85167,8

90089,6

95264,8

100705,6

106424,8

Jagung Pipilan

1168,1

1236,1

1307,5

1382,6

1461,6

1544,6

Tepung Terigu

20542,2

21736,6

22992,8

24313,6

25702,2

27161,8

112,7

119,2

126,1

133,4

141,0

149,0

Ketela Pohon

28429,1

30799,0

33309,7

35968,6

38783,5

41762,3

Ubi Jalar

2640,3

2860,5

3093,6

3340,6

3602,0

3878,7

Sagu

228,6

247,6

267,8

289,2

311,8

335,8

Kentang

7069,6

7658,9

8283,2

8944,4

9644,4

10385,2

Umbi-umbian lainnya

155,0

167,9

181,6

196,1

211,4

227,7

Daging Ruminansia

7174,2

7406,4

7645,9

7892,8

8147,4

8409,9

Daging Unggas

15535,1

16038,0

16556,6

17091,3

17642,5

18210,8

Telur

16517,2

17051,9

17603,2

18171,7

18757,8

19362,0

Susu

15059,6

15547,1

16049,8

16568,1

17102,5

17653,4

Ikan

27143,3

28021,9

28927,9

29862,1

30825,3

31818,3

Minyak Kelapa

10789,4

10631,4

10444,9

10228,1

9978,9

9695,1

Minyak Sawit

1357,4

1337,5

1314,0

1286,8

1255,4

1219,7

Lemak

119,2

117,5

115,4

113,0

110,3

107,1

Minyak Lain

164,3

161,9

159,0

155,7

151,9

147,6

Kelapa

13233,0

20633,6

28587,1

37125,3

46281,5

56090,9

Kemiri

29,9

46,6

64,5

83,8

104,5

126,6

Biji Jambu Mete

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4913,1

7660,7

10613,6

13783,6

17183,1

20825,0

Kacang Tanah

1853,1

1887,2

1921,3

1955,1

1988,7

2022,0

Kacang Kedelai

9544,8

9720,8

9896,2

10070,6

10243,6

10415,0

Kacang Hijau

838,0

853,4

868,8

884,1

899,3

914,4

Kacang Merah

577,4

588,1

598,7

609,2

619,7

630,1

1. Padi-padian

Padi-padian Lainnya 2. Umbi-umbian

3. Pangan Hewani

4. Minyak & Lemak


Melinjo 6. Kacang-kacangan


31

7. Gula Gula Pasir

2937,8

4366,4

5901,2

7548,3

9313,9

11205,0

Gula Aren

569,4

846,4

1143,8

1463,1

1805,3

2171,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sayur-Sayuran

51880,8

62956,4

74811,4

87489,8

101037,4

115502,5

Buah-Buahan

17550,7

21297,4

25307,9

29596,8

34179,8

39073,2

Minuman

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bumbu

21,6

36,6

52,8

70,2

88,9

108,9

Lainnya

1920,3

3260,6

4701,8

6249,6

7910,2

9690,0

Gula Kelapa 8. Sayur dan Buah

9. Lain-Lain

5. Kebijakan

&

Program

Aksi

Pengembangan

Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2014 – 2018 untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan PP no. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

Penjabaran atas

kewenangan tersebut terdapat pada dokumen perencanaan pembangunan, yang merupakan cerminan dari komitmen pemerintah daerah.Komitmen tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.RPJMD merupakan rumusan visi, misi dan program kepala daerah.Oleh karena itu, RPJMD harus dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tupoksi masing-masing dalam bentuk rencana strategis (Renstra). Dengan kata lain, Renstra OPD harus konsisten dengan RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara


32

efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, dalam hal ini penganekaragaman konsumsi pangan. Dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan, dokumen kebijakan daerah juga harus mengacu dan konsisten dengan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) tahun 2010 – 2014.

Jika terdapat tujuan KUKP yang belum

dijabarkan oleh Kota Bogor, maka hal tersebut dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah Kota Bogor untuk revisi RPJMD tahun 2009 – 2014 ataupun penyusunan RPJMD periode selanjutnya, yaitu tahun 2014 - 2018. Kesesuaian program pembangunan ketahanan pangan dilakukan melalui sinkronisasi SPM Bidang Ketahanan Pangan, Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010 – 2014 dengan RPJMD Kota Bogor tahun 2011 – 2014 maupun RPJMD periode 2014 - 2018. Jenis pelayanan dasar ketiga pada SPM bidang ketahanan pangan yaitu penganekaragaman konsumsi pangan dengan indikator skor PPH dijabarkan dalam 12 tujuan kebijakan KUKP, yaitu (1) menata pertanahan dan tata ruang wilayah, (2) antisipasi perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi, (3) meningkatkan produksi domestik, proteksi dan promosi, (4) memperlancar sistem distribusi pangan, (5) menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga, (6) meningkatkan aksesibilitas atas pangan, (7) menangani kerawanan pangan kronis dan transien, (8) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan, (9) mendorong perilaku konsumsi pangan, (10) memfasilitasi pengembangan

industri

pangan

UKM,

(11)

meningkatkan

peran

serta

masyarakat dan swasta dalam pembangunan ketahanan pangan dan (12) menguatkan kelembagaan. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bogor Tahun 2012, kita dapat melihat kesesuaian Program Pembangunan Ketahanan Pangan dengan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.


33

Berikut adalah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor Tahun 2012 dikaitkan dengan Tujuan kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010 – 2014 dan SPM bidang Ketahanan Pangan. 1. Menata pertanahan dan tata ruang wilayah.

Bentuk program yang

dilakukan adalah program perencanaan tata ruang, program pengendalian pemanfaatan ruang dan program peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Selain itu, dilaksanakan pula

program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam serta program pengelolaan ruang terbuka hijau.

Program-program

tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman (Diswasbangkim), Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 2. Antisipasi perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi. Bentuk program yang dilakukan adalah program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH). 3. Meningkatkan produksi domestik, proteksi dan promosi.

Tujuan ini

diuraikan kedalam program peningkatan produksi pertanian, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, program pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan, program pengembangan,

pengelolaan

dan

konservasi

sungai,

danau

dan

sumberdaya air lainnya, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya serta program peningkatan ketahanan pangan melalui kegiatan optimalisasi pemanfataan lahan pekarangan.

Program-program ini diimplementasikan melalui


34

berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Bina Marga serta Kantor Ketahanan Pangan. 4. Memperlancar sistem distribusi pangan. Bentuk program yang dilakukan adalah program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, program peningkatan dan pengamanan lalu lintas dan program peningkatan pelayanan angkutan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Program peningkatan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan. 5. Menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga. Tujuan ini diterjemahkan kedalam Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri serta program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 6. Meningkatkan aksesibilitas atas pangan.

Tujuan ini diuraikan dalam

bentuk program-program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan beberapa sector SKPD (lintas sektoral).

Beberapa program dimaksud

antara lain program peningkatan ketahanan pangan, program perbaikan gizi masyarakat, program pengembangan lembaga ekonomi, program peningkatan

pemberdayaan

masyarakat,

program

peningkatan

kesejahteraan petani dan program peningkatan kesempatan kerja. SKPD yang terlibat antara lain Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB), dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans). 7. Menangani kerawanan

pangan

kronis dan

transien.

Tujuan

ini

diterjemahkan kedalam bentuk program dan kegiatan pengentasan dan


35

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait. Program-program dimaksud adalah program yang juga untuk memenuhi tujuan meningkatkan aksesibilitas atas pangan seperti telah dijelaskan pada poin 6 diatas. 8. Mempercepat

penganekaragaman

konsumsi

pangan.

Tujuan

ini

diwujudkan melalui program peningkatan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh kantor ketahanan pangan.

Kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan antara lain pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari, sosialisasi, pelatihan pengolahan pangan local, lomba cipta menu dan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga.

Tujuan ini

didukung pula oleh program perbaikan gizi masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. 9. Mendorong perilaku konsumsi pangan.

Tujuan ini diwujudkan melalui

program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Kesehatan dan program peningkatan ketahanan pangan melalui kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan oleh Kantor Ketahanan Pangan. 10. Memfasilitasi pengembangan industri pangan UKM. Tujuan ini diwujudkan melalui Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program pengembangan

system

pendukung

usaha

bagi

UKM,

program

pengembangan industry kecil dan menengah, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, program

peningkatan

dan

pengembangan

ekspor

serta

program

peningkatan ketahanan pangan melalui kegiatan pembinaan kelompokkelompok olahan pangan dan kelompok wanita tani yang bergerak dibidang

usaha

pengolahan

pangan.

Program-program

tersebut


36

dilaksanakan oleh Kantor Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kantor Ketahanan Pangan. 11. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan ketahanan

pangan.

Tujuan

ini

diterjemahkan

kedalam

program

pengembangan lembaga ekonomi, program peningkatan pemberdayaan dan program peningkatan peran serta dan kesetaraan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) serta program keluarga harapan oleh Disosnakertrans. 12. Menguatkan kelembagaan.

Tujuan ini diterjemahkan kedalam program

peningkatan kesejahteraan petani melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani serta kegiatan peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan.

4. Kerawanan Pangan Status gizi masyarakat merupakan muara akhir dari semua subsistem ketahanan pangan. Status gizi merupakan indikator ketahanan pangan yang paling penting.

Salah satu kelompok yang sangat sensitif terhadap ketahanan pangan

adalah balita. Status gizi balita berdasarkan hasil penimbangan 69.376 anak selama tahun 2008 diperoleh sbb: sebanyak

jumlah

balita yang termasuk katagori gizi buruk

309 anak (0,45 %), gizi kurang 5.778 anak (8,30 %), gizi baik 62.270

anak (89,80 %) dan gizi lebih 1.019 anak (1,50 %). Penyebaran status gizi balita menurut kecamatan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: Tabel Status Gizi Balita pada Tahun 2008. No.

1.

Kecamatan

Tanah Sareal

Jumlah Balita

Status Gizi Balita (Anak)

(Anak)

Buruk

Kurang

Baik

Lebih

12.398

20

809

11.380

189


37

2.

Bogor Timur

7.581

18

665

6.820

78

3.

Bogor Tengah

7.041

44

566

6.224

207

4.

Bogor Selatan

14.668

94

1.406

13.015

153

5.

Bogor Barat

16.064

91

1.326

14.392

255

6.

Bogor Utara

11.624

42

1.006

10.439

137

Jumlah

69.376

309

5.778

62.270

1.019

0,45

8,30

89,80

1,50

Persen (%)

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Bogor. Selain status gizi balita, indikator konsumsi lainnya yang dapat dipakai adalah data kemiskinan penduduk. Kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan. Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan di tingkat rumah tangga atau wilayah

pada

waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan. Berdasarkan PPLS-BPS tahun 2008 jumlah sasaran untuk Program Raskin sebanyak 44.540 KK bertambah

2.212 KK dari PPLS-BPS tahun

2005.

Penyebaraan RTS (Rumah Tangga Sasaran) RASKIN tahun 2009 adalah: Tabel 8. Rumah Tangga Sasaran RASKIN berdasarkan PPLS-BPS 2008. No.

Kecamatan

Rumah Tangga Sasaran (RTS) Layak

Tambahan

Jumlah

1.

Tanah Sareal

6.962

612

7.574

2.

Bogor Timur

3.670

355

4.025

3.

Bogor Tengah

5.084

367

5.451

4.

Bogor Selatan

10.092

303

10.395

5.

Bogor Barat

11.289

445

11.734

6.

Bogor Utara

5.231

130

5.361

42.328

2.212

44.540

Jumlah

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Bogor


38

7.

Kelembagaan Pangan Untuk meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bogor, sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, perlu dilakukan koordinasi serta kebijakan dan program yang terkait dengan terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan oleh Walikota Bogor dengan Nomor SK : 510.15 – 109 Tahun 2010. Kota Bogor memiliki sumberdaya kelembagaan pangan 168 kelompok Tani yang terdiri dari : Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani Dewasa (KTD) dan Kelompok Taruna Tani (KTT), dan mempunyai 41 Gapoktan yang tersebar di Kota Bogor. Untuk infrastruktur pangan cukup memadai dapat mendukung terselenggaranya kegiatan

pengembangan

ketahanan

pangan

dan

agribisnis

yang

produktif.

Kelembagaan pangan yang terbentuk dari aspirasi masyarakat berguna sebagai wadah dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses

dimana masyarakat khususnya yang kurang memiliki akses pada sumberdaya pembangunan didorong untuk mandiri dalam mengembangkan perikehidupannya. Masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat.

8.

Pengertian-Pengertian 1.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya yang cukup baikjumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

2.

Panganadalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia


39

3.

Desa

Mandiri

kemampuan

Pangan

untuk

adalah

mewujudkan

desa

yang

ketahanan

masyarakatnya pangan

dan

mempunyai gizi

melalui

pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. 4.

Lumbung Pangan Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan cadangan pangan dengan system tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok.

5.

Penangan Daerah Rawan Pangan adalah tindakan untuk memecahkan masalah kerawanan pangan di suatu daerah melalui : 1) Pencegahan masalah pangan dan gizi untuk menghindari terjadinya kerawanan pangan dengan penerapan SKPG; serta 2) Penanggulangan kerawanan pangan dengan cara investigasi (peninjauan)

di lapangan untuk menentukan

jenis intervensi

(tindakan) yang sesuai dengan permasalahan. 6.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus dan menghasilkan pemetaan daerah rawan pangan dan gizi yang menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan daerah rawan pangan dan gizi.

7.

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan danGizi (P2KPG) adalah beragam upaya untukmenginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.

8.

Konsumsi Panganadalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.


40

9.

Pola Konsumsiadalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

10.

Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Amanadalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari)

11.

Pola Pangan Harapan (PPH)adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan)

12.

Gizi Panganadalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

13.

Keamanan Panganadalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

14.

Pangan Lokaladalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.

15.

Pangan Olahanadalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan


41

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.


42

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

A.

Isu Strategis Ketahanan Pangan Kota Bogor Isu-isu strategis Ketahanan Pangan adalah : 1.

Lemahnya manajemen pengembangan dan ketersediaan cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga.

2.

Adanya kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi rawan pangan yang belum teridentifikasi dan diupayakan pemecahannya.

3.

Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik.

4.

Adanya alternatif pengembangan diversifikasi pangan melalui lahan-lahan marginal termasuk lahan pekarangan dan lahan tidur;

5.

Lemahnya pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap produk pangan baik segar maupun olahan.

6.

Rendahnya kesadaran para produsen pangan olahan untuk menghasilkan produk pangan yang bergizi, bermutu, sehat, aman dan halal.

7.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kemandirian pangan yang berbasis pada budaya dan potensi lokal.

8.

Keterbatasan akses kelompok terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha.

9.

B.

Lemahnya kapasitas dan kelembagaan pangan dan penyuluh

Analisis Lingkungan Faktor Internal dan Eksternal Dalam analisis SWOT, hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi kedalam kategori faktor internal berupa Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), dan faktor eksternal berupa Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threath).


43

Adapun Identifkasi Faktor Internal dan Eksternal pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut : 1.

Faktor Internal a.

Faktor Kekuatan (Strength) 1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Ketahanan Pangan; 2) Tersedianya Sumber Daya Pangan Lokal Daerah Bogor; 3)Tersedianya Jumlah penyuluh fungsional dan struktural yang cukup; 4)Tersedianya kelembagaan petani/kelompok tani, KUD, Gapoktan, KTNA dan sejenis yang mampu meningkatkan dinamika usaha tani;

b.

Faktor Kelemahan (Weakness) 1) Lemahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Ketahanan Pangan; 2) Produktifitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah; 3) Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian dalam proses produksi; 4) Belum tumbuhnya kelembagaan pangan yang dikelola secara profesional terutama disentra produksi dan daerah rawan bencana;

2.

Faktor Eksternal 1.

Faktor Peluang/Kesempatan (Opportunities) 1) Ketahanan Pangan Merupakan urusan wajib dan merupakan isu stategis skala nasional maupun internasional; 2) Adanya

Peraturan Perundang-undangan untuk penguatan ketahanan

pangan spereti:

UU No. 7/1996 tentang Pangan, PP No. 68/2002

tentang Ketahanan Pangan, Perpres No. 83/2006 tentang Dewan


44

Ketahanan Pangan, Perpres No. 22/2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 3) Meningkatnya kebutuhan pangan yang bermutu, bergizi, sehat dan aman dari masyarakat; 4) Banyaknya skema pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk penguatan Ketahanan Pangan di daerah;

2.

Faktor Ancaman/Hambatan (Threath) 1) Fenomena penggunaan bahan pangan menjadi energi alternative yang berkaitan erat dengan harga dan stok pangan tingkat regional, nasional dan internasional; 2) Semakin maraknya produk agro (segar dan olahan) yang belum terjamin keamanannya; 3) Sifat komoditas pangan yang musiman yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga musiman; 4) Persaingan makin ketat akibat pasar bebas dan pemberlakuan standarisasi internasional serta adanya globalisasi teknologi informasi dan transportasi;

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A.

VISI Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan dan merupakan cita-cita yang didukung oleh keadaan sekarang dan merupakan arah bagi pengelolaan lembaga. Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor menyadari bahwa


45

keberadaan organisasi ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) diharapkan dapat memberikan peran nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Bogor. Visi Kota Bogor dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 – 2019 menetapkan visi yang lebih terfokus, yaitu “ Kota Perdagangan dengan sumberdaya manusia produktif dan pelayanan prima”yang menekankan pada: 1.

Sektor perdagangan merupakan peluang pengembangan potensi strategis Kota Bogor dilihat dari sisi letak dan semakin menguatnya kecendrungan pelayanan wilayah belakang (hinterland) metropolitan Bogor.

2.

Sumberdaya manusia produktif merupakan bagian penguatan untuk mencapai cita-cita panjang terbentuknya masyarakat madani. Potensi kuantitas penduduk harus diiringi dengan memberikan akses terhadap peningkatan kualitasnya.

3.

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelayanan prima terhadap masyarakat.

4.

Sebagai factor penunjang dibutuhkannya dukungan dari sisi ketersediaan sarana prasarana kota yang memadai. Mengacu pada visi Kota Bogor tersebut, maka Kantor Ketahanan Pangan yang

terbentuk pada tahun 2009 menetapkan visi untuk periode 2015 – 2019 adalah : “Terwujudnya Ketahanan Pangan di Tingkat Rumah Tangga yang Tangguh dan Berkelanjutan berbasis Sumber Daya Lokal menuju masyarakat Sehat Sejahtera”.

B.

MISI Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mencapai visi. Misi merupakan suatu pernyataan, tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat,


46

nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang atau sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh organisasi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka dirumuskan misi Kota Bogor sebagai berikut: 1.

Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan.

2.

Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas.

3.

Meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia

dengan

penekanan

penuntasan wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan

pada dan

ketrampilan masyarakat. 4.

Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor, sesuai dengan tupoksinya masuk dalam misi pertama Kota Bogor.

Untuk mendukung misi pertama Kota Bogor, Kantor

Ketahanan Pangan merumuskan kembali misinya sebagai berikut : 1.

Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis pada karakteristik wilayah dan keragaman sumber pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi.

2.

Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan tingkat rumah tangga melalui pembinaan, pemantauan dan Penyuluhan.

3.

Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan petani melalui pengembangan teknologi pertanian, akses informasi dan permodalan.

C.

TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka Kantor Ketahanan Pangan merumuskan visi dan misi tersebut dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang


47

merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut harus konsisten dengan tupoksi, yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan. Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan tujuan organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagai berikut: 1.

Menjamin ketersediaan, distribusi, kualitas konsumsi dan keamanan pangan;

2.

Melaksanakan pembinaan pada keembaga pangan masyarakat yang ada.

3.

Meningkatkan sumber daya manusia kelompok tani dan penyuluh yang profesional. Setelah ditetapkannya tujuan maka untuk mencapai keberhasilan suatu

organisasi harus ditetapkan pula sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional. Adapun sasaran Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor adalah sebagai berikut: 1.

Tercukupinya kebutuhan pangan, distribusi, kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang diindikasikan dalam indikator pencapaian Angka Ketersediaan Energi (AKE), Angka Ketersediaan Protein (AKP) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);


48

2.

Menguatnya kelembagaan pangan masyarakat yang terarah, terprogram dan terpadu;

3.

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dan penyuluh yang profesional.

C.

STRATEGI Strategi merupakan aturan dan arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi program dan kegiatan secara keseluruhan atau khusus isu program tertentu.

Strategi juga

merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan

memanfaatkan semua kelebihan dan menimumkan kekurangan. Penyusunan strategi adalah dengan pendekatan formulasi strategi matrik SWOT yang berdasar pada prinsip pemberdayaan sumber daya unggulan organisasi yang tertuang dalam faktor kunci keberhasilan. Strategi yang diperoleh dari Formulasi Strategi Matrik SWOT tidak semuanya diambil, tetapi diambil yang prioritas dan penggabungan strategi yang ada, sehingga diperoleh strategi Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor adalah sebagai berikut : 1.

Pengembangan koordinasi,integrasi dan singkronisasi antar lembaga/instansi dalam lingkup Dewan Ketahanan Pangan;

2.

Pengembangan ketersediaan, distribusi, kualitas konsumsi dan keamanan pangan;

3.

Pelaksanaan pembinaan pada kelembaga pangan masyarakat yang ada.

4.

Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan petani dan penyuluh yang profesional.

D.

KEBIJAKAN


49

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/ kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan Kota Bogor yang mantap serta mengacu pada Kebijakan Umum Ketahanan Pangan Nasional, maka Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor merumuskan kebijakannya sebagai berikut: 1.

Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan.

2.

Mengembangkan sistem distribusi pangan.

3.

Meningkatkan kualitas konsumsi pangan

4.

Membangun sistem pendukung ketahanan pangan yang kondusif

5.

Meningkatkan profesionalisme kelembagaan pangan dan penyuluh


50

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARANDAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan berpatokan kepada target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan i. Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Dewan Ketahanan Pangan sebagai institusi koordinasi fungsional bertanggung jawab memfasilitasi berberbagai pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Pertemuan dilaksanakan untuk menggalang keterlibatan pemerintah daerah, organisasi non pemerintah (LSM, Pondok Pesantren, PKK, Perusahaan Swasta, Organisasi profesi dan organisasi pelaku) untuk lebih peduli terhadap pentingnya pemenuhan pangan bagi masyarakat dan ketahanan nasional serta menyadarkan semua pihak bahwa tanggung jawab mewujudkan masyarakat Jawa Barat yg sejahtera terbebas dari kemiskinan dan kelaparan terletak pada seluruh komponen masyarakat (Pemerintah Daerah dan Masyarakat). Disadari bahwa koordinasi kebijakan dan implementasi program ketahanan pangan masih ditemukan kelemahan maka perlu diperkuat kelembagaan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor 2015 – 2019

51

manajemen ketahanan pangan dan gizi melalui Kantor Ketahanan Pangan. Selain itu juga perlu diperkuat melalui kelembagaan adhoc seperti Dewan Ketahanan Pangan yang diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi Walikota dalam menetapkan kebijakan dibidang ketahanan pangan. Tugas Dewan Ketahanan Pangan diantaranya : (a) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, (b) merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan (c) melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) Ahli dan Pokja Teknis. Peran Pokja Ahli di Dewan Ketahanan Pangan sebagai konseptor, mediator, monitor dan diseminator (berperan sebagai penyebar). Sedangkan Tugas Pokok Pokja Ahli diantaranya membantu mempersiapkan bahan dan draft untuk kegiatan evaluasi dan perumusan kebijakan ketahanan pangan serta menjadi tenaga ahli dalam mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat DKP. Pokja Ahli terdiri dari kumpulan orang (minimal 4 orang) yang berkaitan dengan keahlian dan keilmuan dibidang ketahanan pangan (pertanian dalam arti luas, sosial ekonomi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan ahli gizi) dan bukan mewakili lembaga yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. Secara organisasi, kedudukan Pokja Ahli berada di bawah Ketua Harian yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

ii. Analisis Neraca Bahan Makanan


52

Dalam rangka menjaga ketersediaan pangan yang cukup maka diperlukan upaya pemantauan dan analisa ketersediaan pangan dihubungkan dengan berapa besar kebutuhan masyarakat akan pangan. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) sangat penting untuk menggambarkan berapa jumlah dan jenis bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk pada periode tertentu termasuk tingkat komposisi gizi bahan makanan tersebut dalam bentuk kalori dan lemak. Tingkat permintaan/kebutuhan terhadap bahan pangan secara langsung dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat konsumsi per kapita. Dari perbandingan angka permintaan/kebutuhan per kapita penduduk Jawa Barat dikaitkan dengan angka produksi bahan pangan tersebut di Jawa Barat maka dapat ditentukan apakah ketersediaan bahan pangan tersebut surplus, cukup atau kurang. Dalam penyusunan NBM diperlukan data seperti produksi, jumlah penduduk, stok, ekspor/impor, bibit, pakan, industri non pangan dan tercecer serta jumlah dan konsumsi penduduk.

iii. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Kemiskinan

merupakan

penyebab

utama

rendahnya

akses

pangan

masyarakat. Secara relatif situasi kemiskinan di Indonesia menunjukkan perbaikan dari 16,7% pada tahun 2005 menjadi 15,4% pada tahun 2008, namun secara nominal jumlahnya masih cukup besar, sekitar 35 juta jiwa. Lebih dari 60 % penduduk miskin tersebut hidup di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian. Dalam kaitan ini petani memiliki kedudukan strategis karena mereka selain sebagai


53

produsen pangan juga sekaligus sebagai konsumen yang sebagian besar masih tergolong miskin. Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah terbatasnya kepemilikan lahan dan aset produktif lain kecuali tenaga kerjanya; pengetahuan

untuk

mampu

bersaing

terbatasnya keahlian dan

memanfaatkan

kesempatan

ekonomi;

terbatasnya akses terhadap berbagai pelayanan publik seperti infrastruktur (air, listrik, jalan, telekomunikasi), permodalan, informasi dan teknologi; serta lemahnya kelembagaan dan posisi tawar dalam pemasaran hasil produksinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Departemen Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan, mulai tahun 2009 mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) melalui dana APBN Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Dana bansos tersebut digunakan untuk mendorong dan mengembangkan kapasitas usaha Gapoktan/Poktan melalui usaha distribusi, usaha penggilingan/pengolahan dan usaha cadangan pangan. Melalui

kegiatan

bantuan

sosial

ini

Gapoktan/Poktan

diharapkan

mampu

mengkoordinasikan dan mendayagunakan potensi kelembagaan sehingga tercapai tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani anggotanya. Selanjutnya diharapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga semakin meningkat dan semangat untuk berproduksi terus berlanjut sehingga memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan wilayah setempat.

iv.Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah penduduk Kota Bogor yang terus mengalami pertumbuhan merupakan tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan. Kondisi tersebut


54

mengimplikasikan

adanya

tingkat

permintaan

pangan

dan

diperlukannya

ketertersediaan pangan yang besar dan harus terus ditingkatkan. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan pada periode berikut khususnya dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas.

v. Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat Sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan menghadapi perubahan iklim yang sulit diprediksi, Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Perum Bulog Divisi Regional Cianjur pada Tahun 2009 menyediakan cadangan pangan Pemerintah Provinsi sebanyak 545,454 tonberas. Selama tahun 2010, telah disalurkan beras sebanyak 81.150 ton kepada masyarakat yang mengalami kerentanan pangan transien yaitu sebanyak 14.486 Jiwa (4.039 KK) di Kabupaten Cianjur, Bandung, Ciamis, dan Karawang. Pengadaan beras dalam negeri oleh pemerintah mempunyai fungsi ganda. Pertama: pengisian cadangan dengan membeli gabah dari petani untuk mencegah jatuhnya harga pada musim panen. Kedua: mengisi stok yang dapat digunakan untuk menanggulangi bencana alam. Ketiga: penyaluran beras bersubsidi bagi keluarga miskin, serta Keempat: untuk operasi pasar guna menstabilkan harga di tingkat konsumen. Pengadaan beras oleh pemerintah sebagian besar dilakukan pada bulan Pebruari sampai Juli sesuai periode panen raya. Meskipun demikian masih ditemukan harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Oleh karena itu, Perum Bulog lebih pro aktif untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang


55

mengalami harga di bawah HPP pada setiap musim panen di Jawa Barat.

vi. Pengembangan Lumbung Pangan Kelembagaan lumbung pangan masyarakat merupakan salah satu sarana penunjang ketahanan pangan yang perlu dikembangkan dan direvitalisasi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan cadangan pangan dan kebutuhan sosial masyarakat. Kegiatan pemberdayaan lumbung pangan dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun yaitu : 1) Tahun pertama (Tahap Penumbuhan) yang difokuskan pada penumbuhan kelompok dan bantuan fisik lumbung pangan, 2) Tahun ke dua (Tahap Pengembangan) dikembangkan kearah penguatan kelembagaan dan cadangan pangan serta pengembangan usaha kelompok dan 3) Tahun ke tiga (Tahap Kemandirian) yang difokuskan pada pemantapan kelembagaan, pengembangan jaringan usaha dan kemitraan serta pemantapan cadangan pangan. vii. Optimalisasi Distribusi dan Harga Pangan Distribusi pangan merupakan salah satu subsistem dari sistem ketahanan pangan, dengan tujuan untuk mewujudkan distribusi pangan yang efektif dan efisien, sehingga seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Dalam memperoleh bahan pangan yang cukup tersebut, berkaitan erat dengan aspek kuantitas dan kualitas pangan baik secara fisik maupun secara ekonomis, yang kesemuanya dapat diinterpretasikan melalui harga.Selain itu naik turunnya harga bahan pangan merupakan sinyal pemerataan dan daya jangkau masyarakat terhadap pangan.Oleh karena itu harga


56

merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Kondisi pada saat ini dalam aspek distribusi dan harga pangan, masih ditemui berbagai permasalahan pokok yang perlu dipecahkan antara lain belum efektif dan efisiensinya mekanisme distribusi untuk beberapa komoditi pangan pokok seperti beras, kedelai, dan sebagainya. Dengan pola produksi musiman, maka terjadi fluktuasi harga (beras) dimana pada saat panen raya harga cenderung turun, sebaliknya pada saat pasokan berkurang (paceklik) harga cenderung meningkat sehingga memberatkan konsumen. Dana penguatan modal Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) merupakan salah satu kegiatan untuk mengefektipkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau menjaga stabilisasi harga melalui dana talangan untuk pembelian gabah/beras petani secara langsung. Selain itu sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan akses pangan masyarakat yang meliputi : pemantauan harga dan distribusi bahan pangan pokok strategis di tingkat produsen dan tingkat konsumen sebagai bahan evaluasi kondisi harga pangan sebagai dampak kebijakan pemerintah

misalnya karena

adanya kenaikan harga BBM, krisis, operasi pasar, kebijakan ekspor/impor, subsidi harga, bea masuk dan lain-lain. Untuk diperlukan

mengimplenmentasikan

instrumen

variabel

bidang

operasional

distribusi yang

dan

secara

harga

pangan,

obyektip

mampu

memvisualisasikan atau memperagakan data-data terkait bidang distribusi dan harga pangan. Ketelitian menyusun dan mengukur variabel tersebut, akan memudahkan dalam memberikan bahan dan konsep kebijakan yang terkait dengan baik perbaikan kondisi yang ada atau dalam skala luasnya menyusun strategi pencapaian


57

mewujudkan katahanan yang mapan di masa mendatang.

viii. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu perdesaan

sebagai basis

kegiatan pertanian.

Basis

pembangunan perdesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Desa merupakan salah satu entry point untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan nasional. Ada sepuluh alasan melakukan pengembangan perdesaan, yaitu: (1). masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang disebabkan oleh keterbatasan penguasaan sumberdaya lahan, sehingga tidak berusaha di sektor pertanian; (2). masih adanya kemiskinan struktural, sehingga meskipun telah berusaha tetapi pendapatan yang diperoleh belum memenuhi kebutuhan keluarga; (3). minimnya sarana dan prasarana (pengairan, jalan desa, sarana usahatani, air bersih, listrik dan pasar); (4). terbatasnya pengetahuan tentang pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman; (5). belum optimalnya fungsi kelembagaan aparat dan masyarakat/kelompoktani; (6). terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga permodalan; (7). rendahnya akses terhadap lembaga pemasaran; (8).terbatasnya akses informasi dan teknologi; (9). rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; dan (10). terbatasnya lapangan pekerjaan di perdesaan. Hal tersebut dapat mendorong


58

terjadinya kerawanan pangan dan kemiskinan di perdesaan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan kemiskinan di perdesaan adalah melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari ke hari, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian. Berdasarkan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan akan melaksanakan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Di Jawa Barat yang anggarannya bersumber dari APBN. ix. Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga di Desa Rawan Pangan

Untuk meningkatkan gizi terutama gizi keluarga di daerah rawan pangan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat tersebut adalah dengan pemanfaatan pekarangan yang dikelola oleh keluarga sehingga mudah untuk pemeliharaan dan pemanenan hasilnya. Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan bahan makanan, sayur dan buah-buahan, unggas, ternak dan ikan, dan lain-lain. Apabila dikelola secara intensif sesuai dengan


59

potensi pekarangan disamping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga.

x. Kegiatan Lingkungan Bebas Rawan Pangan Keluarga sadar gizi adalah keluarga yang mampu mengenali dan mengatasi masalah gizi serta menerapkan prilaku sadar gizi yang baik untuk anggota keluarganya. Perilaku sadar gizi adalah pengetahuan, sikap dan praktek keluarga untuk mewujudkan keadaan gizi yang baik meliputi menimbang berat badan secara teratur, mengkonsumsi makanan seimbang dan berperilaku hidup sehat Makanan seimbang adalah susunan makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah aman atau bebas dari bahan tambahan zat berbahaya seperti zat pengawet dan pemanis buatan, pestisida, makanan yang telah kadaluarsa atau makanan basi (sudah berubah warna, berbau dan berlendir). xi. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,

merata, dan terjangkau serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Pangan no.18 Tahun 2012).

Oleh karena itu, bidang Ketahanan Pangan menjadi salah satu

Urusan Wajib Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu jenis pelayanan dasar bidang Ketahanan Pangan adalah Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dengan indicator konsumsi energy dan


60

protein dengan Tingkat Konsumsi Energi (TKE) 2000 kkal/kap/hari dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) 52 gr/kap/hari serta Skor PPH 90 pada tahun 2015. Perkembangan konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja unit kerja Ketahanan Pangan. Pola Pangan Harapan atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan.

FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi

kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. Dengan demikian, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenal sebagai Skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang gizinya. Dalam

perhitungan/penentuan

PPH,

pangan

dikelompokkan

menjadi

sembilan, yaitu (1) padi-padian (beras, jagung, terigu dan hasil olahannya); (2) umbiumbian/pangan berpati (ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu dan hasil olahannya); (3) pangan hewani (ikan, daging, telur, susu, dan hasil olahannya); (4) minyak dan lemak (minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng/kelapa sawit, dan margarin); (5) buah dan biji berminyak (kelapa, kemiri, kenari, mete, coklat); (6) kacang-kacangan (kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya); (7) gula (gula pasir, gula merah/mangkok dan sirup); (8) sayuran dan buah (semua jenis sayuran dan buahbuahan) (FAO-RAPA, 1989).


61

Menurut hasil Workshop on Food and Agriculture Planning for Nutritional Adequance di jakarta tanggal 11-13 Oktober 1989, komposisi pangan bagi total wilayah direkomendasikan sebagai berikut : kelompok padi-padian sekitar 50%, makanan berpati sekitar 5%, pangan hewani 15-20%, minyak dan lemak lebih dari 10%, kacang-kacangan sekitar 5%, gula 6-7%, buah dan sayur 5% (FAO-MOA, 1989). xii. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan B.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan aparat Kantor

ketahanan

Pangan

Kota

Bogor,

pada

Tahun

Anggaran

2015-2019,

akan

dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bogor. C.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi perkantoran, pada Tahun

Anggaran 2015-2019 akan dilaksanakan KegiatanPenyelenggaraan Administrasi Perkantoran Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor yang dananya bersumber dari APBD

D.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


62

Kegiatan Pengadaan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran Untuk meningkatkan Pengadaan sarana, prasarana dan Jasa Perkantoran, pada Tahun Anggaran 2015-2019 akan dilaksanakan Kegiatanpengadaan sarana, prasarana dan Jasa Perkantoran yang dananya bersumber dari APBD E.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan

Perencanaan,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Internal

Kantor

Ketahanan Pangan dan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Soaial Dalam rangka meningkatkan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan, maka pada Tahun Anggaran 2015-2019 akan dilaksanakan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanKantor Ketahanan Pangan Kota Bogoryang dananya bersumber dari APBD Kota Bogor.

G. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Untuk meningkatkan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, pada Tahun Anggaran 2015-2019 akan dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang dananya bersumber dari APBD Kota Bogor

5.2.

RENCANA PROGRAM Rencana Program yang akan dilaksanakan Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor selama 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;


63

3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

4.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

5.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor

selama 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari :

5.3.

1.

Pengelolaan Rumah Tangga SKPD;

2.

Pemeliharaan Rutin/berkala Inventaris Kantor;

3.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

4.

Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

5.

Penanganan Daerah Rawan Pangan;

6.

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

7.

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

8.

Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat

9.

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

10.

Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga;

11.

Metode Penyuluhan dan Pendampingan Petani

12.

Analisis Neraca Bahan Makanan

13.

Pengadaan Inventaris Kantor

14.

Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

15.

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyakat

16.

Metode PenyuluhanPertanian danFasilitasi Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

17.

Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Arah kebijakan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan yaitu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor 2015 – 2019

64

meningkatkan pelayanan dasar bidang ketahanan pangan dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran : a. Angka Kecukupan Energi dan Protein perkapita b. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) c.

Meningkatnya jumlah cadangan pangan pemerintah

d. Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan e. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan f.

Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan

g. Stabilitas Harga Indikator kinerja yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana terlihat pada Tabel beriukut : Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


65

5.4.

KELOMPOK SASARAN Kelompok sasaran atau target group yang akan di fasilitasi, dibina dan dikembangkan dalam mewujudkan tercapainya tujuan peningkatan ketahanan pangan di Kota Bogor adalah sebagai berikut : 1.

Daerah-daerah yang terindikasi terjadi kerawanan pangan yang diukur dengan menggunakan indikator pertanian, kesehatan dan akses pangan.

2.

Kecamatan atau kelurahan yang sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat daya beli rendah

3.

Kelembagaan

usaha

ekonomi

perdesaan

berbasis

masyarakat

(GAPOKTAN/Kelompoktani, KUD, Koperasi Komoditi pangan, LUEP). 4.

Kelembagaan aparatur (PPL, PLKB, Bidan Desa, Kepala Desa, Camat).

5.

Tim/Asosiasi, Pokja, Pokmas dan organisasi sejenis yang bergerak di bidang pangan.

5.5.

PENDANAAN INDIKATIF Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan peningkatan

ketahanan pangan di Kota Bogor tahun 2015 – 2019 membutuhkan biaya dan dana yang memadai baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota, kalangan dunia usaha maupun penggalangan dana yang bersumber dari masyarakat. Pendanaan Indikatif untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kota Bogor tahun 2015 – 2019 adalah : (1) tahun 2015 sebesar Rp. 4.820.000.000,- (2) tahun 2016 sebesar Rp 5.875.000.000,- ; (3) tahun 2017 sebesar Rp 6.480.000.000,- ; (4) tahun 2018 sebesar Rp 6.797.500.000,- ; (5) tahun 2019 sebesar Rp 7.597.500.000,Rincian Rencana Indikatif Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kota Bogor selama lima tahun, mulai tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada lampiran.


66

V.

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor tahun 2015 – 2019 merupakan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang

berisikan rincian

pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Rencana strategis ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Bogor bidang Ketahanan Pangan. Rencana strategis Ketahanan Pangan Kota Bogor didasarkan pada arah kebijakan pembangunan peningkatan Ketahanan Pangan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, tujuan strategi, program dan kegiatan. Untuk menuju keberhasilan Pembangunan Ketahanan Pangan maka diperlukan komitmen dan konsistensi dalam implementasi Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, harmonisasi antara lintas sektoral dalam lingkup Dewan Ketahanan Pangan serta sinergitas kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama.

KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA BOGOR,


67

Drs. FIRDAUS, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19671226 198603 1 002


68

I. PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents