I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang System of National Accounts (SNA) 2008 yang diterbitkan oleh United Nations (PBB) menyebutkan bahwa unit institusi domestik (residen) sebagai pelaku aktivitas ekonomi dikelompokkan menjadi lima institusi (sektor) yaitu sektor KorporasiNonfinansial, sektor Korporasi Finansial, sektor Pemerintahan Umum, sektor Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan sektor Rumah Tangga. Salah satu sektordomestik yakni sektorKorporasi Nonfinansial mencakup Korporasi Swasta Nonfinansial dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) Nonfinansial.Jika dilihat lebih rinci, korporasi nonfinansial swasta dibedakan menjadi korporasi nonfinansial swasta berbadan hukum (seperti PT, PT Terbuka, Yayasan, Koperasi) dan korporasi nonfinansial swasta tidak berbadan hukum (UD, PD, CV,Firma, dan lain-lain). Di Indonesia, dari sisi investasi nonfinansial, kegiatan sektor korporasi nonfinansial swasta merupakan bagian terbesar dan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional.Gambaran terperinci mengenai pentingnya peranan korporasi swasta nonfinansial tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Sebagai
penopang
pembangunan
ekonomi
yang
berdampak
pada
tumbuhnya perekonomian, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Selama periode tahun 1995-2011 total investasi di Indonesia hampir mengalami kenaikan sebesar 1577 persen, yakni dari Rp. 145,12 triliun pada tahun 1995 menjadi Rp. 2.433,86 triliun pada tahun 2011. Investasi
tersebut
dilakukan
oleh
pemerintah,
perusahaan
pemerintahnonfinansial (BUMN/D), korporasi swasta nonfinansial (bisnis), rumah tangga dan lembaga keuangan (korporasi finansial) yang masing-masing memiliki peran pada tahun 1995 sebesar 17,96 persen; 11,91 persen; 58,76 persen; 9,61 persen dan 1,76 persen. Korporasi nonfinansial tetap memegang peranan terbesar sebagai pelaku investasi nasional pada tahun 2011 dibandingkan keempat institusi lainnya, yakni S K P S 2013
1
sebesar Rp. 1.985,10 triliun atau 76,20 persen dari total investasi. Sedangkan investasi yang dilakukan keempat institusi lainnya, yakni pemerintah sebesar Rp. 219,90 triliun (9,04 persen); BUMN sebesar Rp. 130,45 triliun (5,36 persen); Rumah tangga sebesar Rp. 227,02 triliun (9,33 persen) dan lembaga keuangan sebesar Rp. 1,85 triliun (0,08 persen). Berdasarkan uraian di atas yang menunjukan sangat pentingnya peranan korporasi swasta nonfinansial dalam menopang pertumbuhan ekonomi, perlu disusun suatu laporan perusahaan swasta nonfinansial yang akan sangat bermanfaat bagi banyak pihak baik pemerintah, pengusaha maupun pihak lain yang peduli terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang salah satu fungsinya adalah penyedia data ekonomi makro, telah melakukan upaya kompilasi data statistik korporasi/perusahaan swasta nonfinansial melalui Survei Khusus Perusahaan
Swasta
Nonfinansial
(SKPS).
Supaya
kesinambungan
proses
pemantauan dan pengumpulan data terjaga, BPS melalui Subdirektorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha akan melaksanakan kembali SKPS pada tahun 2013, yang mencakup data laporan keuangan perusahaan swasta nonfinansial tahun 2011 dan 2012.
2
S K P S 2013
Tabel 1. Perkembangan Investasi Nonfinansial di Indonesia Tahun 1995-2011 Investasi Nonfinansial (Triliun Rp) Tahun Pemerintah 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
BUMN
Bisnis
Rumah Tangga
Keuangan
Total
26.065
17.286
85.269
13.948
2.551
145.12
(17.950)
(11.910)
(58.760)
(9.610)
(1.760)
(100.00)
28.982
10.766
108.228
14.542
1.000
163.52
(17.720)
(6.580)
(66.190)
(8.890)
(0.610)
(100.00)
34.303
19.466
125.76
16.569
3.203
199.3
(17.210)
(9.770)
(63.100)
(8.310)
(1.610)
(100.00)
41.112
21.382
95.605
29.474
3.699
191.27
(21.490)
(11.180)
(49.980)
(15.410)
(1.930)
(100.00)
48.504
7.764
63.378
24.991
1.587
146.22
(33.170)
(5.310)
(43.340)
(17.090)
(1.090)
(100.00)
48.503
50.964
178.515
25.29
5.892
309.16
(15.690)
(16.480)
(57.740)
(8.180)
(1.910)
(100.00)
53.594
86.782
191.52
34.042
5.13
371.07
(14.440)
(23.390)
(51.610)
(9.170)
(1.380)
(100.00)
61.996
118.843
147.396
58.62
3.092
389.95
(15.900)
(30.480)
(37.800)
(15.030)
(0.790)
(100.00)
82.562
82.651
317.52
23.642
9.095
515.47
(16.020)
(16.030)
(61.600)
(4.590)
(1.760)
(100.00)
76.437
147.622
250.645
74.321
3.267
552.29
(13.840)
(26.730)
(45.380)
(13.460)
(0.590)
(100.00)
90.213
70.456
538.726
33.425
5.906
738.73
(12.210)
(9.540)
(72.930)
(4.520)
(0.800)
(100.00)
113.721
78.006
620.323
31.417
4.701
848.17
(13.410)
(9.200)
(73.140)
(3.700)
(0.550)
(100.00)
133.689
75.508
610.246
161.771
3.358
984.57
(13.580)
(7.670)
(67.420)
(12.360)
(0.610)
(100.00)
181.308
114.542
1017.181
186.531
9.269
1508.83
(12.020)
(7.590)
(67.420)
(12.360)
(0.610)
(100.00)
189.829
110.366
1210.775
215.304
11.961
1738.24
(10.920)
(6.350)
(69.660)
(12.390)
(0.690)
(100.00)
168.114
28.1
1657.51
217.78
15.126
2086.63
(8.060)
(1.350)
(79.430)
(10.440)
(0.720)
(100.00)
219.900
130.450
1854.650
227.020
1.850
2433.86
(9.04)
(5.36)
(76.20)
(9.33)
(0.08)
(100.00)
Sumber
: Neraca Arus Dana, berbagai tahun
Keterangan
: Tanda kurung merupakan persentase terhadap total investasi
S K P S 2013
3
1.2. Tujuan SKPS 2013 bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai: 1. Karakteristik korporasi/perusahaan swasta nonfinansial, antara lain tentang jenis usaha, struktur permodalan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. 2. Hasil transaksi usaha korporasi/perusahaan swasta nonfinansial melalui laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca Akhir Tahun (Balance Sheet) dan Laporan Laba/Rugi (Income Statement), sehingga dapat diketahui struktur aktiva (aset/harta/kekayaan), struktur pasiva (kewajiban dan modal), output, input (biaya) dan sebagainya. Data yang diperoleh dari informasi-informasi diatas akan digunakan untuk menyusun : a. Struktur neraca-neraca pokok korporasi/perusahaan swasta nonfinansialbaik secara agregat maupun dirinci menurut lapangan usaha. b. Struktur Neraca Arus Dana (NAD) sektor swasta nonfinansial yang akan dikonsolidasikan ke dalam sistem NAD Indonesia. c. Analisis deskriptif mengenai karakteristik usaha, struktur aktiva, struktur pasiva, output dan struktur biaya perusahaan sampel. 1.3. Ruang Lingkup dan Cakupan SKPS
2013
dilaksanakan
di
lima
belas
provinsi
terpilih,
yaitu
ProvinsiSumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur,Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatandan Kalimantan Timur. Adapun sasaran SKPS 2013 ini adalah korporasi swasta nonfinansial berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Sedangkan lapangan usaha yang dicakup meliputi: a. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan b. Pertambangan dan Penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas dan Air Bersih e. Bangunan 4
S K P S 2013
f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan i.
Jasa-jasa Swasta, mencakup Jasa Sosial dan Kemasyarakatan(termasuk pendidikan dan kesehatan) serta Jasa Hiburan dan Rekreasi Cakupan Cakupan survei surveiiniiniutamanya utamanya ditujukan ditujukan untuk untuk korporasi korporasi swasta nonfinansial nonfinansial induk induk atauatau tunggal, tunggal, yangyang memiliki memiliki jumlah jumlah aset/harta aset/harta cukup cukup besar danbesar mempunyai dan mempunyai laporan keuangan laporan keuangan berupa Neraca berupaAkhir Neraca Tahun Akhirdan Tahun Laporan dan Laba/Rugi Laporanyang Laba/Rugi diterbitkan yang secara diterbitkan berkala secara dan berkala teratur.dan teratur.
1.4. Jadwal Kegiatan a. Persiapan dan Perencanaan 1. Penyusunan Metodologi, Pedoman Pencacahan & Daftar Isian 2. Penggandaan Pedoman Pencacahan dan Daftar Isian ……… 3. Pelatihan Instruktur………………………………………………… 4. Pelatihan Pencacah Daerah ……..……………………………… 5. Pengiriman Dokumen ke Daerah ..………………………………
Januari – Februari 2013 Februari 2013 Februari 2013 Februari –April 2013 Februari – Maret 2013
b. Pelaksanaan 1. Pengambilan Sampel ..…………………………………………… 2. Pencacahan………………………………………………………… 3. Pemeriksaan dan Pengawasan ..……………………………….. 4. Pengiriman Dokumen ke Pusat ..………………………………..
Maret 2013 April –September 2013 Mei – September 2013 Juni – Oktober 2013
c. Pengolahan 1. Penyusunan Program Komputer ………………………………… 2. Pengolahan Pra Komputer ……………………………………….. 3. Pengolahan Komputer ………………………………………….....
Mei – Juni 2013 Juni – Oktober 2013 Juli – November 2013
d. Analisa dan Penyajian 1. Tabulasi ………….…………………………………………………. 2. Analisa dan Penulisan Laporan..…………….…………………… 3. Penggandaan dan Diseminasi Laporan...…………….………….
Oktober – November 2013 November 2013 November – Desember 2013
S K P S 2013
5
II.
METODOLOGI SURVEI
2.1. Jumlah Responden Tabel 2. Daftar Alokasi Sampel SKPS Tahun 2013 Menurut Provinsi Dan Lapangan Usaha
Lapangan Usaha Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan
Jasa-jasa Swasta
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Jumlah
Pertambangan dan Penggalian
(1)
Koperasi
Provinsi
Pertanian
Non-Koperasi
(12)
Sumatera Utara
23
1
27
1
5
22
9
4
4
4
100
Sumatera Barat
20
2
15
1
5
17
8
1
4
2
75
Riau
24
2
22
1
6
11
3
1
2
3
75
Bengkulu
23
1
4
1
2
11
4
1
1
2
50
Lampung
17
1
9
1
2
9
5
2
1
3
50
Kep. Bangka Belitung
12
7
21
1
5
18
2
2
3
4
75
1
0
50
2
10
57
15
24
26
15
200
Jawa Tengah
20
3
35
2
7
18
6
3
3
3
100
DI Yogyakarta
12
2
13
1
8
16
8
6
5
4
75
Jawa Timur
16
2
28
2
4
30
5
3
5
5
100
8
3
30
2
3
14
7
2
2
4
75
Nusa Tenggara Barat
10
7
9
1
4
8
4
2
3
2
50
Nusa Tenggara Timur
8
7
9
1
4
10
4
2
3
2
50
Kalimantan Selatan
11
8
4
1
3
10
5
2
2
4
50
Kalimantan Timur
10
15
22
2
4
11
3
2
3
3
75
215
61
298
20
72
262
88
57
67
60
1200
DKI Jakarta
Banten
Jumlah
2.2. Pemilihan Sampel Jumlah sampel SKPS 2013 sebanyak 1200 responden dan tersebar di lima belas provinsi terpilih. Alokasi sampel menurut lapangan usaha dilakukan secara 6
S K P S 2013
proporsional berdasarkan struktur ekonomi di masing-masing provinsi terpilih. Dengan pemilihan sampel sedemikian rupa diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara nasional. Alokasi sampel per provinsi ditunjukkan oleh tabel 2 di atas. Hasil SKPS tahun 2013 akan disajikan menurut lapangan usaha, sehingga diharapkan target sampel menurut lapangan usaha yang ditunjukkan oleh tabel diatas dapat tercapai. Apabila penentuan sampel menurut lapangan usaha seperti yang tertera pada tabel diatas tidak dapat dipenuhi, maka dapat dialokasikan ke sektor nonfinansial swasta lainnya dengan tetap memperhatikan keterwakilan setiap lapangan usaha. 2.3. Teknik Pencacahan Pencacahan dilakukan dengan cara kunjungan. Petugas dari BPS Provinsi mendatangi setiap korporasi/perusahaan swasta nonfinansial yang terpilih sesuai sampel. Daftar isian yang mencakup keterangan umum perusahaan harus diisi petugaspada saat wawancara. Untuk jenis data seperti Neraca Akhir Tahun dan Laporan Laba/Rugi, petugas diharuskan meminta atau mengkopi laporan keuangan perusahaan tersebut. 2.4. Petugas Lapangan Pencacahan SKPS 2013 akan dilakukan oleh staf yang ditugaskan oleh BPS Provinsi terpilih. Jika tidak ada staf BPS dapat ditugaskan KSK atau mitra kerja dan dibekali dengan surat tugas. Petugas pengawas SKPS 2013 adalah tenaga teknis BPS provinsi yang berpengalaman mengawasi berbagai aktivitas survei BPS utamanya Kepala Seksi Neraca Konsumsi. 2.5. Penanggung Jawab Penanggung jawab di tingkat pusat adalah Sub Direktorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha, Direktorat Neraca Pengeluaran BPS Pusat. Sedangkan penanggung jawab daerah adalah Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dibawah koordinasi Kepala BPS Provinsi. S K P S 2013
7
2.6. Pengiriman Dokumen Hasil pencacahan SKPS 2013 yang sudah selesai diperiksa, dikirim ke BPS Pusat c.q. Sub Direktorat Neraca Pemerintah dan Badan Usaha, Direktorat Neraca Pengeluaran. Diharapkan SKPS 2013 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal dan BPS Provinsi dapat mengatur pengiriman dokumen secara bertahap. 2.7. Pengolahan Data SKPS Pengolahan data untuk Survei SKPS dilakukan di BPS Pusat dengan petugas pengolah Subdit Neraca Pemerintah dan Badan Usaha. Jika provinsi ingin mengolah Survei SKPS di provinsi dapat dilakukan dengan mandiri, dengan tetap mengirimkan dokumen Survei SKPS sesuai jadwal dan atau mengirimkan softcopy hasil pengolahan Survei SKPS di daerah.
8
S K P S 2013
III.KONSEP DEFINISI DAN CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN (KUESIONER)
Untuk memudahkan pengisian daftar isian (kuesioner) SKPS 2013 yang terdiri dari enamblok, berikut ini diberikan pedoman pengisiannya. Untuk memperlancar pengecekan dan pemeriksaan tulislah daftar isian ini dengan huruf kapital. BLOK I. PENGENALAN TEMPAT Rincian 1 s/d 5: Isikan namaprovinsi, kabupaten/kota, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan dan nomor telepon/email/fax pada tempat yang tersedia. BLOK II. KETERANGAN UMUM PERUSAHAAN Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui keterangan umum/karakteristik usaha perusahaan swasta nonfinansial sampel. Rincian 1: Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial Isikan tahun pertama kali perusahaan melakukan operasi kegiatan usaha secara komersial, pada tempat yang tersedia. Rincian 2: Struktur Modal (%) Isikan persentase besarnya modal perusahaan tahun 2012. Tulis sesuai status permodalannya apakah modal pemerintah, swasta asing, swasta nasional atau lainnya, pada tempat yang tersedia. Jumlah struktur modal sama dengan 100%. Modal pemerintah, swasta asing, swasta nasional dan lainnya, adalah besarnya modal atau saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, swasta asing, swasta nasional dan lainnya. Rincian 3: Bentuk Badan Usaha Lingkari salah satu bentuk badan usaha yang tersedia sesuai dengan bentuk badan usaha perusahaan.Bentuk Badan Usaha adalah status yang
dimiliki
oleh
suatu
kegiatan
ekonomi
berdasarkan
akte
pendiriannya yang dikeluarkan oleh notaris, berupa akte notaris atau S K P S 2013
9
berdasarkan suatu keputusan dari pejabat instansi yang berwenang. Bentuk badan usaha tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan hukum perusahaan yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham, dan pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam menjalankan kegiatannya pemegang saham ikut serta berperan sesuai dengan besar-kecilnya jumlah saham yang dimiliki, atau berdasarkan perjanjian antar pemegang saham. Bentuk badan hukum ini disahkan oleh notaris.
2.
PT Terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public).
3.
Koperasi adalah perusahaan yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Bentuk badan hukum koperasi ini dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
4.
CV/Firma adalah bentuk badan usaha perusahaan perorangan yang modalnya dimiliki oleh beberapa orang dan digunakan untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Bentuk badan usaha ini disahkan oleh notaris.
5.
Lainnya adalah bentuk badan usaha yang belum termasuk kategori di atas seperti yayasan dan sebagainya.
Rincian 4: Lapangan Usaha Dari Kegiatan Utama Lingkari salah satu jenis lapangan usaha yang tersedia sesuai dengan kegiatan utama perusahaan, yaitu bergerak di lapangan usaha/kegiatan Pertanian, Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan Hotel & Restoran, Pengangkutan
&
Komunikasi,
Persewaan
Bangunan
dan
Jasa
Perusahaan, serta Jasa-jasa Swasta sesuai dengan konsep PDRB. Apabila satu perusahaan mempunyai dua kegiatan atau lebih, 10
S K P S 2013
tentukanlah kegiatan utama perusahaan tersebut sesuai dengan pendapatan usaha yang paling besar nilainya. Rincian 5: Produk (barang/jasa) Utama Isikan jenis produk perusahaan yang paling tinggi nilainya. Rincian 6:Pendapatan Usaha Isikan pendapatan usaha perusahaan tahun 2011 dan 2012 dalam jutaan rupiah. Pendapatan Usaha adalah penjumlahan dari pendapatan utama dan pendapatan lainnya dari perusahaan. Pendapatan Utama merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk utama dengan kriteria nilai yang paling tinggi. Jika nilainya ternyata sama, maka yang diperhitungkan adalah volume fisik dan waktu pengerjaan. Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk sekunder yang dihasilkan selain produk utama. Produk Sekunder terdiri dari produk ikutan dan produk sampingan. a. Produk Ikutan adalah barang dan jasa yang dihasilkan bersama dengan produk utama atas penggunaan teknologi tunggal. b. Produk Sampingan adalah barang dan jasa yang dihasilkan sejalan dengan produk utama tapi dengan menggunakan teknologi yang berbeda. Rincian 7: Total Harta (Aktiva) Isikan total harta perusahaan tahun 2011 dan 2012 dalam jutaan rupiah. Isian ini direkap dari Total Harta Neraca Akhir Tahun (NAT) Blok III. Total Harta adalah penjumlahan dari seluruh harta perusahaan, yaitu harta lancar dan harta tidak lancar. Harta adalah seluruh harta perusahaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai uang, dan memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa mendatang.Secara umum dapat dikatakan harta adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai uang. S K P S 2013
11
Harta Lancar adalah bagian harta yang dimiliki perusahaan berupa uang tunai dan harta lain yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Termasuk disini adalah: kas, piutang, persediaan, surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan, biaya-biaya dibayar dimuka dan harta lainnya. Harta Tidak Lancar terdiri dari harta tetap berwujud, harta tetap tak berwujud dan harta lain-lain. -
Harta Tetap Berwujud adalah harta yang memiliki substansi nyata dan berumur lebih dari satu tahun. Tujuan pemilikan harta tetap berwujud adalah untuk operasi perusahaan jangka panjang, seperti: tanah, bangunan dan gedung, investasi kantor, kendaraan, mesin dan peralatan pabrik dan sebagainya.
-
Harta Tetap Tak Berwujud adalah harta yang tidak memiliki substansi nyata yang nilainya timbul karena hak-hak yang diperoleh dari kepemilikan harta tersebut dan dapat digunakan lebih dari satu tahun, seperti: hak paten, goodwill, franchise, lisensi dan lainnya.
Rincian 8: Jumlah Tenaga Kerja (orang) Isikan jumlah tenaga kerja perusahaan tahun 2011 dan 2012. Jumlah Tenaga Kerja adalah banyaknya tenaga kerja tetap dan tidak tetap yang biasanya bekerja di perusahaan ini. BLOK III. NERACA AKHIR TAHUN (NAT) PERUSAHAAN A. HARTA (AKTIVA) adalah seluruh kepemilikan perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang mempunyai nilai uang dan memberikan manfaat bagi pemiliknya di masa mendatang. Secara umum dapat dikatakan bahwa harta adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai nilai uang. Harta terdiri dari Harta lancar dan Harta tidak lancar (Investasi Jangka Panjang, Harta Tetap Berwujud, Harta Tetap Tak Berwujud dan Harta Lain-Lain).
12
S K P S 2013
A.1 HARTA LANCAR adalah bagian harta yang dimiliki oleh perusahaan berupa uang tunai dan harta lainyang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Termasuk disini adalah: Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Jangka Pendek, Wesel Tagih, Persediaan, Biaya Dibayar di Muka, Cadangan Piutang Tak Tertagih dan Harta Lancar lainnya. 1.
Kas adalah uang yang ada yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk perusahaan yang relatif besar biasanya kas dipisahkan menjadi kas di perusahaan (cash on hands) dan kas di bank (cash in bank).(1.1 + 1.2). 1.1 Kas di Perusahaan (cash on hands) adalah uang tunai yang disimpan di kasperusahaan baik dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing (yang telah dikonversikan setara rupiah). 1.2 Kas di Bank (cash in bank) adalah uang tunai yang merupakan saldo rekening giro yang disimpan di bank dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing.
2.
Investasi Jangka Pendek adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk deposito berjangka, saham, surat-surat berharga, emas, valuta asing dan lain-lain guna memperoleh pendapatan tambahan secara periodik atau keuntungan atas penjualan kembali harta tersebut. Harta ini dikuasai untuk sementara waktu (kurang dari 1 tahun). Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka, Surat-surat Berharga dan Investasi Jangka Pendek Lainnya (2.1 s/d 2.3). 2.1 Deposito adalah simpanan yang menghasilkan bunga dengan batas waktu tertentu dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan atas nama pemilik deposito tersebut. 2.2 Saham adalah saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. 2.3 Investasi Jangka Pendek Lainnya adalah penanaman modal (dalam rupiah atau mata uang asing) yang dilakukan oleh perusahaan di luar deposito dan obligasi (2.3).
S K P S 2013
13
3.
Piutang Jangka Pendek adalah hak atau tagihan perusahaan kepada perusahaan lain yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah jatuh tempo (kurang dari 1 tahun). Piutang jangka pendek terdiri dari Piutang Usaha, Piutang Pegawai, Piutang dari Perusahaan Afiliasi, Piutang RaguRagu dan Piutang Jangka Pendek Lainnya.
4.
Wesel Tagih adalah janji tertulis tanpa syarat pihak lain pada perusahaan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Wesel ini dapat diperjualbelikan.
5.
Persediaan adalah yang dimiliki perusahaan yang siap untuk dijual. Persediaan ini meliputi persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang dalam perjalanan dan barang hasil produksi yang siap untuk dijual. Serta dikurangi dengan persediaan barang usang (5.1 - 5.2)
6.
Biaya Dibayar Dimuka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode tersebut. Namun perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Biaya dibayar dimuka terdiri dari Biaya Bunga, Premi Asuransi, Sewa, Pajak dan Biaya Lainnya.
7.
Penyisihan Piutang Ragu-Ragu adalah perkiraan penilaian atas piutang yang timbul karena piutang debitor yang diragukan pelunasannya. Perkiraan ini merupakan pengurangan aset (contra assets) atas perkiraan piutang ragu-ragu.
8.
Harta Lancar Lainnya adalah aktiva lancar selain yang telah disebutkan.
A.2 HARTA TIDAK LANCAR adalah bagian harta yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pemakaiannya lama.Termasuk disini adalah Investasi Jangka Panjang, Harta Tetap Berwujud, Harta Tetap Tak Berwujud, dan Harta Lain-Lain. (A.2.9 s/d A.2.19) 9.
Deposito Berjangka: konsep idem R.2.2.1 tetapi jangka waktu lebih darisatu tahun.
10. Investasi Jangka Panjang adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga 14
S K P S 2013
lainnya dengan tujuan untuk digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun. (10.1+10.2+10.3). 10.1 Investasi Dalam Bentuk Saham adalah penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk saham-saham yang dikeluarkan perusahaan lain. Penanaman modal ini ditujukan, misalnya untuk ikut serta menjadi pemilik perusahaan yang mengeluarkan saham-saham tersebut. 10.2 Investasi Dalam Bentuk Obligasiadalah penanaman modal yang dilakukan perusahaan dalam bentuk obligasi yang dikeluarkan perusahaan lain. Penanaman modal ini ditujukan misalnya, agar perusahaan mendapat laba yang teratur di masa mendatang. 10.3 Investasi Jangka Panjang Lainnya penanaman modal yang dilakukan perusahaan dalam bentuk surat berharga selain saham & obligasi, misalnya reksa dana. 11. Piutang Tidak Lancar adalah hak atau tagihan perusahaan kepada perusahaan lain yang akan dimintakan pembayarannya jika sudah jatuh tempo (lebih dari satu tahun). Piutang jangka panjang terdiri dari Piutang Usaha, Piutang Pegawai, Piutang dari Perusahaan Afiliasi, Piutang dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. 12. Harta Tetap Berwujud adalah harta yang memiliki substansi nyata dan berumur lebih dari 1 tahun. Tujuan pemilikan harta tetap berwujud adalah untuk operasi perusahaan dalam jangka panjang. Harta tetap berwujud ini terdiri dari tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin & peralatan pabrik,
kendaraan,
sumur
kilang
minyak/tambang,
tanaman
menghasilkandan harta tetap berwujud lainnya (12.1 s/d 12.8). 12.1
Tanah adalah harta tetap yang umurnya tak terbatas seperti tanah untuk bangunan perusahaan, tanah pertanian dan lainnya. Tanah dinilai berdasarkan nilai perolehan. Untuk harta ini tidak dikenakan penyusutan (non depreciable).
12.2-3 Bangunan dan Perlengkapan Kantor adalah harta tetap berupa bangunan dan perlengkapan kantor, yang umurnya terbatas dan S K P S 2013
15
dapat diganti dengan harta sejenis jika habis pengggunaannya. Kelompok harta ini dikenakan penyusutan (depreciable). Harta ini dinilai atas harga perolehan. 12.4
Mesin dan Peralatan Pabrik adalah harta tetap berupa mesin dan peralatan pabrik, yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis apabila habis penggunaannya. Untuk kelompok aktiva ini dikenakan penyusutan (depreciable). Aktiva ini dinilai atas harga perolehan.
12.5
Kendaraan adalah harta tetap berupa kendaraan, yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis apabila habis penggunaannya. Untuk kelompok harta ini dikenakan penyusutan (depreciable). Harta ini dinilai atas harga perolehan.
12.6
Sumur Kilang Minyak/Tambang adalah harta tetap berupa sumur kilang minyak/tambang, yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis apabila habis penggunaannya. Untuk kelompok harta ini dikenakan penyusutan (depreciable). Harta ini dinilai atas harga perolehan.
12.7
Tanaman Menghasilkan/Belum Menghasilkan adalah harta tetap berupa tanaman yang dapat menghasilkan, yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan harta sejenis apabila habis penggunaannya. Untuk kelompok harta ini dikenakan deplesi. Harta ini dinilai atas harga perolehan.
12.8
Harta Tetap Berwujud Lainnya adalah harta tetap berwujud selain kategori harta tetap berwujud yang telah disebutkan.
13. Akumulasi Penyusutan adalah total penyusutan atas harta tetap berwujud yang dinilai dengan metode tertentu. Akumulasi penyusutan merupakan contra assets dari nilai perolehan harta tetap berwujud untuk mendapatkan nilai buku harta tersebut pada periode tertentu. 14. Akumulasi Deplesi adalah total penyusutan yang diakui dan dicatat atas berkurangnya
nilai
perolehan
dari
sumber-sumber
alam
yang
dieksploitasi seperti hutan, tanah tambang dan lain-lain. 16
S K P S 2013
15. Nilai Buku Harta Tetap Berwujudadalah total harta tetap berwujud dikurangi dengan penyusutan dan deplesi. (12-13-14) 16. Harta Tetap Tidak Berwujud adalah suatu harta yang tidak memiliki substansi nyata yang nilainya timbul karena hak-hak yang diperoleh dari kepemilikan harta tersebut dan dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Harta tetap tak berwujud terdiri dari hak paten, biaya praoperasi (riset dan pengembangan) serta instalasi program (set up). 16.1
Hak Paten adalah hak ekslusif yang diberikan pemerintah kepada pencipta barang dan jasa untuk memproduksi dan memasarkan suatu barang dan jasa tertentu disertai perlindungan hukum dari pemalsuan
dan
peniruan.Hak
Paten
terdiri
dari
Goodwill,
Franchise, Lisensidan Trade Mark. Goodwill adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dibanding perusahaan lain. (seperti: letak perusahaan yang strategis, manajemen perusahaan yang baik, produk unggul yang sudah dikenal masyarakat, dan lainnya). Franchise adalah hak kelola pendistribusian barang atau jasa kepada masyarakat konsumen yang dijual kepada pihak lain dengan standarisasi mutu, misalnya pengelolaan Kentucky Fried Chicken. Lisensiadalah izin khusus dari pribadi atau perusahaan kepada pribadi atau perusahaan lain, misalnya hak menerbitkan, hak memperdagangkan barang dan jasa dan lain-lain. Trade Markadalah hak menggunakan suatu tanda pengenal atau simbol
dari suatu barang yang diusahakan dan disahkan oleh
pemerintah serta dilindungi terhadap kemungkinan ditiru atau dipalsukan. 16.2
Biaya Praoperasi adalah biaya-biaya yang terjadi sebelum dimulainya kegiatan usaha komersial perusahaan. Yang termasuk ke dalam kelompok biaya ini, antara lain: biaya riset dan pengembangan,
S K P S 2013
dan
biaya
ditangguhkan
lainnya.
Biaya 17
praoperasi dikapitalisasi dan diamortisasi dalam jangka waktu dan metode tertentu. Biaya Riset dan Pengembangan adalah biaya yang dikeluarkan untuk riset, percobaan, analisa, penyajian serta berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan segala aspek operasi perusahaan. Biaya Ditangguhkanadalah pengeluaran yang belum merupakan biaya dalam tahun buku yang sedang berjalan, tetapi masih tercatat sebagai harta. 17. Akumulasi Amortisasi adalah total penyusutan atas harta tetap tak berwujud sesuai nilai perolehan. Akumulasi ini merupakan contra assets dari nilai perolehan harta tersebut pada periode tertentu. 18. Nilai Buku Harta Tetap Tidak Berwujud adalah nilai harta tetap tidak berwujud dikurangi dengan nilai amortisasi. 19. Harta Tidak lancar Lainnya adalah harta lain-lain yang tidak digolongkan ke dalam kelompok harta perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya. Harta lain-lain terdiri dari Pinjaman Karyawan, Hak Sewa Jangka Panjang, Uang Jaminan dan Lainnya (17.1 s/d 17.4). 19.1 Pinjaman Karyawan adalah perusahaan meminjamkan sejumlah hartanya kepada karyawannya, sehingga menjadi bagian harta bagi perusahaan tersebut. 19.2 Hak Sewa Jangka Panjang adalah hak sewa atas penggunaan tanah, bangunan/gedung, mesin-mesin atau barang bergerak lainnya untuk suatu periode jangka panjang. 19.3 Uang
Jaminan
adalah
perusahaan
mempercayakan
atau
menyimpankan sejumlah uang kepada pihak lain untuk keamanan uang tersebut. 19.4 Lainnya adalah harta jangka panjang selain kategori harta lainlain yang telah disebutkan (misalnya: aktiva pajak tangguhan).
18
S K P S 2013
B. KEWAJIBAN DAN MODAL terdiri dari Kewajiban dan Modal. (B1 + B2). B.1 KEWAJIBAN adalah kewajiban atau hutang perusahaan untuk melunasi suatu jumlah hutang atau melaksanakan suatu kewajiban kepada pihak lain jika telah jatuh tempo. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Lancar (jangka pendek) dan Kewajiban Jangka Panjang (B.1.1 + B.1.2). B.1.1 Kewajiban Lancar adalah hutang jangka pendek yang diperkirakan harus dilunasi kurang dari 1 tahun.Kewajiban Lancar terdiri dari bermacam-macam hutang dan Kewajiban Lancar Lainnya (1 s/d 7). 1. Hutang Usaha adalah hutang perusahaan (berupa rupiah atau valuta asing) kepada pihak lain karena perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. 2. Hutang Bank/Kredit Modal Kerja adalah pinjaman untuk modal kerja perusahaan (baik dalam rupiah atau valuta asing) yang diperoleh dari bank
berdasarkan
permohonan
perusahaan
tersebut,
biasanya
mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun. 3. Hutang Pajak adalah beban yang dikenakan atas penghasilan, kekayaan, transaksi/sumber-sumber lainnya dari perusahaan untuk dibayarkan kepada pemerintah. 4. Hutang yang Masih Harus Dibayar adalah hutang yang masih harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain untuk kepentingan perusahaan. Hutang-hutang ini terdiri dari hutang sewa dan hutang bunga. 5. Uang Muka dari Langganan adalah sejumlah uang dari pihak lain (pemesan) yang dititipkan kepada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan melakukan
penyelesaian
order
dari
pihak
lain
tersebut
dengan
memperhitungkan termin yang diajukan. 6. Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Kurang dari 1 Tahun adalah kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) namun pembayaran pinjaman tersebut harus dilakukan secara berangsur sesuai dengan tanggal pembayaran (dalam satu tahun). S K P S 2013
19
7. Kewajiban Lancar Lainnya adalah selain kategori kewajiban lancar yang telah disebutkan. B.1.2 Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban atau hutang perusahaan kepada pihak lain yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun (8 s/d 12). 8.
Hutang Usahaadalah hutang perusahaan (berupa rupiah atau valuta asing) kepada pihak lain karena perusahaan membeli barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun.
9.
Hutang Bank/Kredit Investasi adalah pinjaman yang diperoleh pihak perusahaan dari bank berdasarkan permohonan perusahaan tersebut. Pinjaman bank dalam kategori ini biasanya mempunyai jangka lebih dari satu tahun dan digunakan untuk kredit investasi perusahaan. Rincian ini terdiri dari nilai hutang jangka panjang setelah dikurangi pokok cicilan hutang yang sudah dibayar atau jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada periode yang sama.
10. Hutang Sewa Guna Usaha adalah beban sewa atas penggunaan tanah, bangunan/gedung, mesin-mesin, peralatan dan kendaraan yang dikuasai dan digunakan berdasarkan kontrak dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. 11. Hutang
Pajak
Tangguhan
adalah
konsekuensi
pajak
periode
mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak kewajiban. 12. Setoran Jaminan adalah uang jaminan yang diterima dari pihak lain oleh perusahaan dengan ketentuan sesuai perjanjian yang telah disepakati kegunaannya untuk menjamin keamanan/kelancaran transaksi dari barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 13. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya adalah selain kategori kewajiban jangka panjang yang telah disebutkan sebelumnya.
20
S K P S 2013
B.2 MODAL adalah sumber dana peusahaan baik yang berasal dari pemilik maupun kreditor. Sumber dana ini digunakan untuk membeli harta-harta yang digunakan dalam operasi perusahaan. Dengan demikian baik pemilik maupun kreditor berhak atas kekayaan perusahaan. 14. Modal Saham Ditempatkan dan Disetor adalah sebagian dari modal dasar yang telah ditentukan kepemilikannya di dalam akta pendirian atau perubahannya sebagai pemegang saham dan telah disetorkan oleh para pemegang sahamnya tersebut. 15. Tambahan Modal Disetor merupakan tambahan penyertaan modal yang diterima oleh perusahaan. 16. Saldo Laba/Rugi yang Ditahan mencakup Saldo Laba/Rugi yang dicadangkan dan yang belum dicadangkan. 16.1Saldo Laba/Rugi yang Dicadangkan adalah sebagian atau keseluruhan laba/rugi yang tidak dibagikan kepada pemilik (stockholders)
maupun
pemegang
(shareholders)
saham
perusahaan dalam bentuk dividen. Jumlah laba/rugi dicadangkan ini digunakan oleh perusahaan untuk memperbesar modal dan pengembangan usaha. 16.2 Saldo Laba/Rugi yang Belum Dicadangkan adalah saldo laba/rugi neto yang belum ditentukan penggunaannya. 17. Modal Lain-lain yaitu modal yang tidak tercakup dalam item sebelumnya. BLOK IV. LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN 1.
Pendapatan Utama merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk utama dengan kriteria nilai yang paling tinggi atau volume fisik maupun waktu pengerjaannya yang paling besar.
2.
Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan dari hasil penjualan produk sekunder (produk ikutan + produk sampingan) yang dihasilkan selain produk utama. Produk Ikutan adalah barang & jasa yang dihasilkan bersama dengan produk utama atas penggunaan teknologi tunggal.
S K P S 2013
21
Produk Sampingan adalah
barang & jasa yang dihasilkan sejalan dengan
produk utama tapi menggunakan teknologi yang berbeda. 3.
Pendapatan
Usaha
merupakan
penjumlahan
pendapatan
utama
dan
pendapatan lainnya (1+2). 4.
Biaya Pokok Penjualan (cost of goods sold/cost of sales) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dan mempersiapkan barang sampai siap dijual yaitu penjumlahan biaya pokok produksi, persediaan awal barang jadi dan pembelian barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi dan pemakaian sendiri. (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 – 4.5). 4.1 Biaya Pokok Produksi adalah penjumlahan biaya produksi, dan persediaan awal barang dalam proses dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses (4.1.a + 4.1.b - 4.1.c). 4.1.a
Biaya Produksi bagi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha industri pengolahan adalah penjumlahan Pemakaian Bahan Baku dan Penolong, Upah dan Gaji Tenaga Kerja Produksi dan Biaya Pabrikasi (Overhead Cost) (4.1.a.1 s/d 4.1.a.3). Biaya Pabrikasi terdiri dari biaya-biaya produksi langsung, seperti penyusutan alat-alat produksi, biaya listrik dan air untuk produksi, biaya pemeliharaan alat-alat produksi dan biaya produksi lainnya (4.1.a.3.1 s/d 4.1.a.3.4). Bagi perusahaan yang bergerak di lapangan usaha perdagangan, biaya produksi ini meliputi harga beli barang dagangan ditambah biaya lain seperti biaya transportasi dan penyimpanan.
4.1.b
Persediaan Awal Barang dalam Proses adalah jumlah barang dalam proses yang ada di perusahaan pada awal periode pencatatan.
4.1.c
Persediaan Akhir Barang dalam Proses adalah jumlah barang dalam proses yang ada di perusahaan pada akhir periode pencatatan.
4.2 Persediaan Awal Barang Jadi adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan pada awal periode pencatatan. 22
S K P S 2013
4.3 Pembelian Barang Jadi adalah jumlah pembelian barang jadi dari pihak lain oleh perusahaan pada periode pencatatan. 4.4 Persediaan Akhir Barang Jadi adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan pada akhir periode pencatatan. 4.5 Pemakaian Sendiri adalah jumlah barang jadi yang ada di perusahaan yang digunakan untuk konsumsi perusahaan itu sendiri. 5.
Laba/Rugi Bruto Usaha merupakan pengurangan pendapatan usaha dengan biaya pokok penjualan (3-4).
6.
Biaya
Administrasi
dan
Penjualan
merupakan
penjumlahan
biaya
administrasi umum dan biaya penjualan (6.1 s/d 6.15). Biaya Administrasi dan Umum adalah biaya yang bersifat umum dalam perusahaan, misalnya upah dan gaji tenaga kerja tak langsung, biaya listrik, air & telepon, pemeliharaan, asuransi, iuran, sumbangan dan lain-lain. Biaya Penjualan adalah semua biaya yang terjadi dalam hubungan dengan menjual dan memasarkan barang dan jasa seperti biaya promosi dan iklan, VAT (PPN) dan pajak penjualan (PPn) serta diskon dan lain-lain. 7.
Laba/Rugi Neto Usaha merupakan pengurangan Laba/Rugi Bruto Usaha dengan Biaya Usaha (5-6).
8.
Selisih Pendapatan dengan Biaya di Luar Usaha adalah pendapatan di luar usaha dikurangi dengan biaya di luar usaha (8.1 - 8.2). 8.1 Pendapatan di Luar Usaha adalah pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan. Termasuk dalam kelompok pendapatan ini antara lain: jasa giro, laba selisih kurs, keuntungan penjualan harta, pendapatan sewa dan lain-lain (8.1.a s/d 8.1.j). 8.2 Biaya di Luar Usaha adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan utama perusahaan (8.2.a s/d 8.2.g).
9.
Laba(Rugi) Sebelum Pajak yaitu penjumlahan Laba/Rugi neto usaha & selisih pendapatan dan biaya di luar usaha (7+8).
10. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh perusahaan.
S K P S 2013
23
11. Laba/Rugi Setelah Pajak merupakan pengurangan Laba/Rugi Sebelum Pajak dengan Pajak Penghasilan (9-10). 12. Pembayaran Dividen adalah bagian laba yang diterima oleh pemilik/pemegang saham perusahaan. Bagian ini berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama menjalankan kegiatannya dalam satu periode. 13. Cadangan adalah bagian laba yang digunakan sebagai cadangan perusahaan. 14. Tambahan Modal adalah bagian laba yang digunakan sebagai tambahan modal perusahaan. 15. Saldo Laba/Rugi Tahun Lalu bagian laba/rugi tahun lalu yang belum digunakan oleh perusahaan. 16. Laba Ditahan adalah Laba/Rugi bersih dikurangi pembayaran dividen ditambah sisa Laba/Rugi tahun lalu (15+11-12-13-14). BLOK V. CATATAN Tuliskan
hal-hal yang
penting
yang berkaitan dengan
laporan
keuangan
perusahaan. BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS DAN RESPONDEN Tujuan blok ini adalah selain untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengisian daftar isian (kuesioner) ini dan kapan dilakukan pencacahan serta pemeriksaan, juga untuk melihat keabsahan pencacahan. Isikan nama, tanggal pencacahan/pemeriksaan/pengawasan serta tanda tangan pencacah dan pemeriksa/pengawas. Responden juga diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan (jika ada) pada tempat yang tersedia.
24
S K P S 2013
Diagram Alur Pelaksanaan dan Tujuan SKPS
Sampel Perusahaan S KPS Sampel Propinsi
Pe rusahaan (Korporasi) Swasta Be rbadan Huk um Non Kope rasi
Ne raca Ak hir Tah un
Pe rusahaan (Korporasi) Swasta Be rbadan Huk um Kope rasi
Laporan Laba/ Ru gi
Ne raca Ak hir Tah un
Ne raca Aru s Dana Se ktor S wasta Non Finansial dan Kope rasi
Laporan Laba/ Ru gi
Ne raca Pok ok Korporasi Swasta Non Fin an sial dan Kope rasi
Laporan Akh ir
S K P S 2013
25