Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Penganugerahan Panji Keberhasilan Pembangunan Tahun 2016
I. Pendahuluan I.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap tahun Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tahun ini adalah untuk ke tiga kalinya Komisi Informasi Provinsi Kaltim melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Kaltim terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan suatu metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih terukur.
1
I.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari pemerintah kabupaten dan kota di provinsi kaltim dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik ke masyarakat, melalui pengembangan metode dan instrumen pemeringkatan keterbukaan informasi publik. I.3. Ruang Lingkup Pada tahun ini, sesuai dengan definisi Badan Publik yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008, maka pada tahun ini sejumlah 10 pemerintah Kabupaten & Kota di provinsi Kaltim menjadi ruang lingkup kegiatan ini :
Pemerintah Kabupaten Berau Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Pemerintah Kabupaten Paser Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Pemerintah Kota Samarinda Pemerintah Kota Bontang Pemerintah Kota Balikpapan
2
I.4. Metodologi Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik ini menggunakan metode penyebaran kuesioner (Self Assessment Questionaire / SAQ) ke seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi kaltim, yang kemudian dari hasil penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota itu sendiri dilakukan verifikasi dan visitasi setelah dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di website dan/atau hard copy/soft copy yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner. Penggunaan metode self-assessment ini dipilih atas dasar pertimbangan sebagai mekanisme atau cara untuk mendorong perbaikan pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, dengan harapan akan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman dalam mengelola informasi publik. Kuesioner yang telah dikirim terdiri atas pertanyaan-pertanyaan dengan jumlah total item pertanyaan sebanyak 62 item yang keseluruhannya mesti dilengkapi dengan bahan/bukti pendukung atas setiap jawaban dalam pertanyaan untuk dapat dilakukan penilaian secara mandiri, dengan bobot penilaian per indikator sebagai berikut :
1) Indikator Mengumumkan Informasi Publik, bobot nilai 25 %, Terdiri atas 19 item pertanyaan terkait informasi publik yang diumumkan secara terbuka 2) Indikator Menyediakan Informasi Publik, bobot nilai 20 %, Terdiri atas 21 item pertanyaan terkait informasi publik yang disediakan untuk permohonan informasi publik 3) Indikator Pelayanan Informasi Publik, bobot nilai 25 % Terdiri atas 11 item pertanyaan terkait standar layanan informasi publik 4) Indikator Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik, bobot nilai 30 %, Terdiri atas 11 item pertanyaan terkait tata kelola dan pendokumentasian informasi publik
Pada tahun ini penilaian lebih ditekankan pada pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik sebagai jaminan hak masyarakat atas informasi publik mengingat pelaksanaan UU KIP telah berjalan 6 tahun. Dengan melaksanakan indikator ini diharapkan pemerintah kabupaten dan kota akan dapat memulai pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang telah diumumkan dan disediakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian implementasi UU KIP tidak hanya sekedar sebagai 3
formalitas semata, namun benar-benar dapat menjadi andalan mewujudkan keterbukaan informasi yang selaras dengan KALTIM MAJU TAHUN 2018.
II. Tahapan Pemeringkatan Kegiatan ini secara keseluruhan memiliki 4 tahap. Pelaksanaan dimulai bulan Oktober 2016 s/d November 2016. Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim yang terdiri dari 5 Komisoner sebagai pengarah, serta tenaga Administratif sebanyak 9 orang.
1. Tahap Pengiriman Kuesioner Kuesioner yang ditujukan kepada 10 pemerintah kabupaten dan kota (PPID) telah dikirimkan pada tanggal 4-6 Oktober 2016. Proses pengembalian kuesioner ke Tim Penilai Komisi Informasi Provinsi Kaltim ditutup pada tanggal 24 Oktober 2016, dengan rekapitulasi pengembalian sejumlah 40 % terinci sebagai berikut : Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau mengembalikan kuesioner kepada tim penilai pada tanggal 18 dan 20 November 2016 (pada saat proses pengembalian kuesioner ke tim penilai sudah ditutup). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Paser tidak mengembalikan kuesioner dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sudah mengkonfirmasi ke tim penilai bahwa tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2016.
2. Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung SAQ Verifikasi terhadap kuesioner yang telah diisi oleh pemerintah kabupaten dan kota dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Komisi Informasi provinsi Kaltim melalui media situs/portal dan softfile data dukung yang dilampirkan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam kuesioner yang dikembalikan ke tim penilai.
4
3. Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) VLA dilakukan oleh Tim Penilai Komisi Informasi provinsi Kaltim dengan mengirimkan permintaan data dukung secara acak yang bersumber dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh pemerintah kabupaten dan kota.
4. Tahap Visitasi Badan Publik Tahap ini dilakukan selain visitasi ke 4 pemerintah kabupaten dan kota (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang) yang sudah mengembalikan kuesioner sebelum tahapan pengembalian kuesioner di tutup, Juga dilakukan visitasi ke pemerintah kabupaten dan kota (Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur) yang mengkonfirmasi untuk minta di visitasi dan mengkonfirmasi akan mengembalikan kuesioner walau diluar jadwal yang sudah ditentukan oleh tim penilai. Visitasi kepada 4 pemerintah kabupaten dan kota yang mengembalikan kuesioner sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda ditekankan untuk pemeringkatan keterbukaan informasi publik guna menilai 5 indikator (5K) yaitu Komitmen, Komunikasi, Kordinasi, Kolaborasi, Konsistensi dalam pelayanan informasi publik yang dilakukan pada tanggal 2, 4, 8 November 2016. Sedangkan visitasi kepada 2 pemerintah kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara lebih ditekankan untuk asistensi dan konsultasi terkait kendala dan problem solving layanan informasi publik sekaligus melakukan monev implementasi keterbukaan informasi publik pada kedua daerah pemerintah kabupaten yang dilakukan pada tanggal 7 november 2016.
5
III. Hasil Pemeringkatan PERINGKAT
Badan Publik
1
Pemerintah Kota Bontang
2
Hasil SAQ versi Badan publik
Nilai Verifikasi SAQ (4 Indikator) & Visitasi (5 Total Indikator/5K) Nilai Mengumumkan Menyediakan Layanan Pengelolaan Verifikasi SAQ & Informasi Informasi Informasi & Publik Publik Publik Dokumentasi Visitasi Informasi Publik
95,1
19,8
16,8
20,6
27,3
84,5
Pemerintah Kota Balikpapan
86
19,8
14,6
20,6
27,3
82,3
3
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
94,6
14,6
12,3
20,6
21,9
69,4
4
Pemerintah Kota Samarinda
88,6
11,3
10,5
18,4
21,9
62,1
Dengan Skala Nilai Keterbukaan Informasi = 0 - 100, semakin besar nilai yang diperoleh, maka tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode & Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, BAB V : Kualifikasi Peringkat, Pasal 8 : Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik berupa kualifikasi yang terdiri atas : a. b. c. d. e.
Informatif dengan nilai 97-100 ; Menuju Informatif dengan nilai 80-96 ; Cukup Informatif dengan nilai 60-79 ; Kurang Informatif dengan nilai 40-59 ; dan Tidak Informatif dengan <39.
6
Secara umum dapat kami laporkan bahwa dari hasil penilaian self assessment, verifikasi dan visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi Publik pada empat (4) pemerintah kabupaten dan kota yang dilakukan pemeringkatan (Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda) adalah : 74,5 (CUKUP INFORMATIF). Sedangkan untuk kualifikasi pemeringkatan masing-masing dari empat (4) pemerintah kabupaten dan kota adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Pemerintah Kota Bontang dengan nilai 84,5 masuk kualifikasi MENUJU INFORMATIF Pemerintah Kota Balikpapan dengan nilai 82,3 masuk kualifikasi MENUJU INFORMATIF Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai 69,4 masuk kualifikasi CUKUP INFORMATIF Pemerintah Kota Samarinda dengan nilai 62,1 masuk kualifikasi CUKUP INFORMATIF
IV. Hasil Monev non Pemeringkatan Untuk pemerintah kabupaten dan kota lainnya diprovinsi kaltim diluar dari empat (4) kabupaten dan kota yang sudah diberi pemeringkatan oleh tim penilai pada bagian III, Komisi Informasi provinsi kaltim memandang perlu untuk tetap melakukan monev keterbukaan informasi publik untuk menilai seberapa jauh implementasi keterbukaan informasi pada 6 (enam) pemerintah kabupaten di provinsi Kaltim dengan menggunakan 4 indikator seperti indikator yang tercantum dalam kuesioner penilaian mandiri bagi pemerintah kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Berau yang mengembalikan kuesioner SAQ pada tim penilai namun diluar waktu / jadwal yang telah ditetapkan. Bagi pemerintah kabupaten yang sama sekali tidak mengembalikan kuesioner SAQ pada tim penilai seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Tim penilai menggunakan paramater 4 indikator sesuai yang tercantum pada kuesioner SAQ namun bahan verifikasi untuk bukti/bahan pendukung melalui verifikasi website resmi pemerintah kabupaten terkait (web induk, web bappeda, web LPSE, web JDIH,web humas,web BKD,web diskominfo). Sedangkan untuk penilaian monev visitasi pada pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai Timur, tim penilai tetap menggunakan parameter 5 indikator (5K).
7
Berikut adalah hasil monev non pemeringkatan untuk keterbukaan informasi publik pada 6 (enam) pemerintah kabupaten di provinsi kaltim :
Badan Publik
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Hasil SAQ versi Badan publik
Nilai Verifikasi SAQ (4 Indikator) & Visitasi (5 Total Indikator/5K) Nilai Mengumumkan Menyediakan Layanan Pengelolaan Verifikasi SAQ & Informasi Informasi Informasi & Publik Publik Publik Dokumentasi Visitasi Informasi Publik
38,6
10,4
5,8
6,2
16,2
38,6
Pemerintah Kabupaten Paser
-
10,4
6,3
8,8
8,1
33,6
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
-
8,5
3,2
6,6
9,5
27,7
19,1
8,4
0,45
2,2
8,1
19,1
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
-
6,5
5,4
2,2
0
14,1
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
-
3,9
0
0
0
3,9
Pemerintah Kabupaten Berau
Secara umum dapat kami laporkan bahwa dari hasil penilaian monev melalui self assessment, verifikasi dan visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi Publik pada enam (6) pemerintah kabupaten non pemeringkatan (Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu) adalah : 22,8 (TIDAK INFORMATIF).
8
Lampiran : Dokumentasi Foto Kegiatan Visitasi Pemeringkatan KIP Kab/Kota se Kaltim Tahun 2016
9
10
