I. PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) 2015

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat besar dan memiliki rentang tugas yang sangat luas, karena mencakup bidang tugas dari 4 Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementrian

Perdagangan.

Usaha

Kecil

Menengah,

Koperasi

UKM,

Perindustrian dan Perdagangan merupakan kegiatan yang langsung berhadapan / menyentuh kepentingan masyarakat dan memiliki pengaruh langsung terhadap Perekonomian masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari perannya yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, lapangan kerja dan peningkatan ekspor dan lebih mampu bertahan terhadap krisis ekonomi, karena karakteristiknya fleksibel dan memanfaatkan sumber daya lokal sehingga dapat diandalkan dalam mendukung ketahanan ekonomi.

Selanjutnya

khusus

dalam

kaitannya

dengan

pengembangan

pengelolaan pasar akan diarahkan pada pemberian motivasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan status pasar-pasar desa menjadi pasar daerah yang mandiri, aman, bersih dan teratur dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban masyarakat desa setempat. Dengan demikian pengelolaan pasar akan dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada pedagang dan masyarakat yang lebih baik dan proporsional. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari UU No. 8 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan Pemerintah Pusat akan lebih difokuskan pada perumusan kebijaksanaan pembinaan, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerindah Daerah melalui -1-


berbagai lembaga teknis terutama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Penyusunan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan diarahkan pada peningkatan daya saing produk dengan harga yang kompetitif dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, penataan, distribusi dan kelancaran arus barang, dan penataan kelembagaan Koperasi UKM, serta Tata Niaga dan Industri.

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan pengembangan Dinas

Koperasi,

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan

Kabupaten

Indramayu maka perlu disusun Rencana Kerja untuk dapat mengarahkan pelaksanaan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan secara optimal. Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berisi tentang Visi dan Misi, Kebijakan, Program serta Kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi yang ada untuk mendorong terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta konsideran peraturan-perundangan yang berlaku antara lain; RPJP, RPJMD, RENSTRA OPD, dan lainnya.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan Renja 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 3. Undang-undang

Nomor

8

Tahun

1999

tentang

Perilindungan

Konsumen. 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 5. Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Undang-undang

No.

25

tahun

2004

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 tahun 2003 tentang Pasar di Kabupaten Indramayu. -2-


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 TAHUN 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 11. Renstra Tahun 2011-2015 12. Peraturan

Pemerintah

No.3

tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah, Laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dab informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama antar Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2) 18. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Urusan Pemerintahan daerah.

-3-


I.3 Manfaat Penyusunan Rencana Kerja Manfaat Penyusunan Rencana

Kerja

Dinas

Koperasi,

UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu Tahun 2011 - 2015,

2.

Memberikan arah dan tujuan serta sasaran pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2015.

3.

Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta sebagai acuan evaluasi kinerja.

-4-


II. POTENSI SUMBERDAYA DAN ISU STRATEGIS

II.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu

dan

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Koperasi,

UKM, Perindustrian dan

Perdagangan

Kabupaten Indramayu memiliki Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Kedudukan 1. Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2.1.2 Tugas Pokok 

Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.3 Fungsi -

Perumusan Kebijaksanaan Teknis di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

-

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

-

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;

-

Pelaksanaan Pelayanan teknis administratif ketatausahaan;

-

Pelaksanaan Pengelolaan UPTD;

-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. -5-


2.1.4 Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2007, Kewenangan Dinas Koperas,i UKM, Perindustrian dan Perdagangan, yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dipimpin oleh seoang Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan

Daerah

dibidang

Koperasi,

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan. Kepala Dinas membawahkan :

2. Sekretariat Dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengolahan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Sekretariat membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3. Bidang Koperasi : Dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Bidang,

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan kegiatan dibidang kelembagaan koperasi, usaha dan pembiayaan serta penyuluhan dan pelatihan koperasi. Bidang Koperasi membawahkan : a. Seksi Kelembagaan Koperasi -6-


b. Seksi Usaha dan Pembiayaan c. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan Koperasi

4. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Bidang,

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan pemberdayaan UMKM dan penumbuhan iklim usaha yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasaran, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membawahkan : a. Seksi Kelembagaan UMKM b. Seksi Kerjasama dan Kemitraan c. Seksi Usaha dan Pembiayaan UMKM

5. Bidang Perindustrian : Dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Bidang,

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan kegiatan dibidang agro, sandang, logam, mesin, elektronik, kimia dan bahan bangunan. Bidang Perindustrian membawahkan : a. Seksi Agro dan Sandang b. Seksi Logam, Mesin dan Elektronika c. Seksi Kimia dan Bahan Bangunan

6. Bidang Perdagangan ; Dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Bidang,

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan kegiatan dibidang bina usaha, pasar dan distribusi, perlindungan konsumen dan metrologi, serta pemasaran dan promosi. Bidang Perdagangan membawahkan : a. Seksi Bina Usaha, Pasar dan distribusi b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi c. Seksi Pemasaran dan Promosi

-7-


2.1.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu

Nomor

34 Tahun 2008,

susunan organisasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

-8-


2.2

Isu Strategis Isu

strategis

yang

berkembang

di

Bidang

Koperasi,

UKM,

Perindustrian dan Perdagangan adalah : a. Masih kurangnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen. b. Masih rendahnya pengembangan industri rumah tangga IKM / UKM. c. Belum terbentuknya sentra dan cluster di bidang industri dan perdagangan. d. Menurunnya kwalitas kewirausahaan dan kerjasama mitra antar usaha besar, menengah dan kecil. e. Banyaknya koperasi yang tidak aktif f. Kondisi Pasar-pasar Daerah yang kurang kondusif dan tidak ramah lingkungan. g. Fasilitas Pasar-pasar Desa yang belum memadai h. Globalisasi tidak disertai perkembangan ekspor dan upaya menuju aktivitas perdagangan internasional i. Kegiatan promosi dan pameran kurang menyentuh kemandirian pelaku usaha produk unggulan.

2.3

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

2.3.1

Permasalahan

1. Bidang Koperasi : 

Kurangnya tenaga pelaksana lapangan pada : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada bimbingan teknis monev lembaga koperasi.



Rendahnya SDM pengelola Koperasi yang mampu menguasai Akuntansi dalam rintisan penerapan teknologi managemen sederhana / modern usaha koperasi.



Kurangnya pelaksana yang mempunyai sertifikasi penilaian kesehatan LKSP – USP dan kuarangnya minat BUMN/BUMD yang bermitra / kerjasama dengan koperasi.

-9-


2. Bidang UKM : 

Data

UMKM

belum

lengkap

dan

terdapat

lemahnya

jiwa

kewirausahaan, permodalan, teknologi dan managemen usaha. 

Kurangnya kelengkapan Administrasi dalam memfasilitasi peningkatan usaha bagi UMKM.

3. Bidang Industri : 

Keterlambatan pencairan anggaran karena melibatkan pihak ketiga dalam persyaratan distribusisi Penataan Lahan Garam dalam Rangka Peningkatan Mutu IKM Garam.



Perubahan / penurunan anggaran tidak dapat mencukupi penambahan volume pekerjaan pada masing – masing kegiatan.

4. Bidang Perdagangan : 

Masih ditemukan produk makanan dan minuman yang mengandung bahan tambahan dan terdapat BDKT (barang dalam keadaan terbungkus) – Kemasan – tidak menggunakan “label” secara benar dari hasil pengawasan barang dan jasa.



Belum

semua

masyarakat

konsumen

memahami

produk

yang

membahayakan kesehatan. 

Tingkat kesadaran pengaduan / sengketa konsumen masih rendah.



Belum

adanya

sarana

prasarana

serta

kelembagaan

UPT

Kemetrologian ditingkat Kabupaten (masih bersifat pendampingan). 

Belum semua perajin siap untuk Promosi dan Pameran Produksinya.



Tidak ada lembaga khusus yang membidangi urusan perdagangan luar negeri.

2.3.2

Upaya Pemecahan Permasalahan

1. Bidang Koperasi :  Perlu adanya penambahan tenaga teknis dan diklat terhadap pelaksanaan teknis.  Perlu diadakan Diklat Pengelola Koperasi.  Perlu adanya Pendidikan Sertifikasi Kesehatan KSP/USP. - 10 -


2. Bidang UKM : Kurangnya kelengkapan Administrasi dapat diatasi kelengkapannya.

3. Bidang Industri : Keterlibatan pihak ketiga perlu kerjasama lebih baik dan penjadwalan lebih terencana. Perlu adanya Anggaran yang memadai dalam setiap kegiatan.

4. Bidang Perdagangan :  Perlu adanya pembinaan dan penindakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.  Mengintensifkan Sosialisasi tentang Kategori Barang Beredar yang membahayakan konsumen.  Sosialisasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  Perlu diusulkan adanya Organisasi / Lembaga Operasional dan

pengembangan UPT Kemetrologian

Daerah melalui Direktorat

Kemetrologian dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

- 11 -


III.

RENCANA KERJA TAHUN 2015

3.1 Kondisi Umum Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu

Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang

Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan : - Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi pengendalian dibidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. - Pelaksanaan teknis operasional di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. - Pelaksanaan Pelayanan teknis administrasi ketata usahaan. - Pelaksanaan kegiatan lain di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai kebijakan Bupati.

Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Kabupaten Indramayu di bidang Koprasi, UKM, Industri dan Perdagangan sebagai berikut : - Menyelenggarakan

kewenangan

Daerah

Kabupaten

Indramayu

dibidang Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan : - Meningkatkan kegiatan Koperasi, UKM, Perindustri dan perdagangan barang dan jasa yang mempunyai daya saing tinggi yang didukung iklim usaha yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan perindag di daerah yang bertumpu pada sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan; - Mendukung perkembangan perdagangan luar negeri agar mampu menguasai pangsa pasar global (pasar bebas); - Memberikan perlindungan bagi konsumen dan produsen menuju terciptanya tertib usaha, tertib ukur dan tertib mutu, serta mewujudkan kerterkaitan antara sektor Indag dengan sektor ekonomi dan sektor lainnya dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi ( LPE ) Daerah; - 12 -


- Menguatkan dan memberdayakan kelembagaan Koperasi, UKM Perindag agar menjadi basis ekonomi kerakyatan di Daerah. - Meningkatkan kinerja aparatur, fasilitas, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan PAD yang diimbangi dengan pelayanan prima.

A.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No

Uraian

Jumlah Pegawai

1 1

2 Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan a. SD b. SLTP c. SMA d. Diploma (D.I-D.III) e. S-1 dan D.IV f. S-2 g. S-3 Jumlah Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. Tenaga Honorer/Sukwan

3

2

3

Jumlah Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan a. Jabatan Struktural b. Jabatan Fungsional c. Non Jabatan Jumlah

4 10 168 4 30 3 219 5 56 147 11 105 324 21 21

B. Aspek Pengelolaan Aset Pengelolaan aset Pemerintah di era Otonomi Daerah, yaitu dengan adanya penyerahan beberapa aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi menjadi aset Pemerintah Kabupaten. Jumlah dan jenis aset yang

- 13 -


dikelola oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan seperti tabel berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Jenis Sarana dan Prasarana Roda 4 (empat) Roda 4 (empat Roda 2 (dua) Roda 2 (dua) Roda 2 (dua) AC Note Book Komputer Komputer LCD Printer Printer Handicam Televisi Televisi Proyektor Kamera Digital Alat Penghitung Uang Receh Wireles Wireles Kipas Angin Telepon/fak Brangkas Mesin Tik

Jumlah

Satuan

Kondisi

3 7 2 20 26 15 24 17 9 12 23 3 3 4 2 4 1

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

RR B Hilang RR B B B RR B RR B B RR B B B B

1 2 12 1 2 8

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

RR B RR B RR RR

C. Aspek Perencanaan Pembangunan Aspek perencanaan pembangunan telah mengacu kepada Undangundang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2007, yaitu dimulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu OPD berkewajiban untuk menyusun RENSTRA OPD sebagai dokumen perencanaan 5 tahun dan RENJA OPD sebagai dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA yang telah ditetapkan. Selanjutnya RENJA OPD dimaksud difasilitasi pembiayaannya melalui anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN - 14 -


dan sumber-sumber anggaran lain yang diperkenankan oleh undangundang, melalui tahapan penyusunan anggaran yang telah ditetapkan.

3.2 Visi dan Misi Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Indramayu yaitu;

“ Mewujudkan

Masyarakat Religius, Maju, Mandiri dan sejahtera. Yang pengertian sebagai berikut; Religius : Bermakna mampu menerapkan ajaran agama. Maju

: Bermakna mampu menerapkan ilmu pengetahuan

Mandiri : Bermakna mampu menerapkan prinsip kemandirian Sejahtera: Bermakna mampu memenuhi segenap kebutuhan hidup secara layak yang mencakup aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik.

Sedangkan 7 (tujuh) Misi Pemerintah Kabupaten Indramau yang dikenal sebagai “Sapta Karya Muliharja” ( Tujuh upaya yang akan dikerjakan dalam menuju Indramayu lebih Sejahtera ), Yaitu; 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia bermutu berbasis ajaran agama, Ilmu Pengetahuan dan Budaya lokal. 2. Mengelola wilayah secara selaras, Lestari dan Optimal. 3. Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembanguna daerah berbasis kesetaraan gender. 4. Menguatkan Struktur Perekonomian Masyarakat. 5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 6. Menengakkan Keamanan dan Ketertiban Umum. 7. Memantapkan Pemerintahan yang baik.

3.3 Visi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena yang ada, maka Visi dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu adalah : - 15 -


“Terwujudnya Iklim Usaha yang sehat, kondusif dan mandiri di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.”

3.4 Misi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu

Penjabaran dari Visi dibuat Misi untuk mencapai tujuan dalam visi yang dirumuskan.

Adapun

Misi

Dinas

Koperasi

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Perekonomian, peran kelembagaan, iklim usaha dan pelayanan prima dalam Bidang Koperasi; 2. Meningkatkan Perekonomian, peran kelembagaan, iklim usaha dan pelayanan prima dalam Bidang UKM; 3. Meningkatkan Perekonomian,peran kelembagaan, iklim usaha dan pelayanan prima dalam bidang Industri ; 4. Meningkatkan Perekonomian,peran kelembagaan, iklim usaha dan pelayanan prima dalam bidang Perdagangan ;

3.5 Kebijakan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu Didalam setiap Kebijakan terkumpul sejumlah Program yang memiliki kesamaan persepektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian Program merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan misi organisasi. Kegiatan berdimensi 1 tahun yang merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Untuk tahun 2015 implementasi Rencana Strategis 2011 - 2015 mencakup pelaksanaan kebijakan

dalam

program untuk mendukung

sasaran strategis. Uraian lengkap kebijakan adalah sebagai berikut :

- 16 -


1. Meningkatnya Kemampuan profesional Aparatur Diskopindag 2. Menigkatkan

Perekonomian

Dalam

Bidang

Koperasi

UKM

Perindustrian dan Perdagangan 3. Meningkatkan Peran dan Kelembagaan Koperasi 4. Meningkatkan Iklim Usaha Industri Perdagangan yang sehat dan kondusif 5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah 6. Meningkatkan

Pelayanan

Prima

di

Bidang

Perindustrian

dan

Perdagangan 7. Meningkatkan Usaha yang maju mandiri melalui kerjasama kemitraan dengan Pemerintah dan Swasta

3.6 Tujuan Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan di imformasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan memperhatikan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan Tujuan Strategis ini juga

akan

memungkinkan

Dinas

Koperasi

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi yang telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi Organisasi. Untuk itu agar Organisasi dalam mencapai Tujuan Strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator yang terukur. Tujuan

Strategis

Dinas

Koperasi

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kabupaten Indramayu adalah Sebagai berikut: 1. Meningkatnya Pengetahuan dan Sumber Daya manusia pengurus dalam bidang akutansi dan managemen koperasi serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi; - 17 -


2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan

daerah,

penciptaan

lapangan

kerja,

pemerataan

pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. 3. Meningkatkan Industri yang berbasis padat karya yang komparatif dan kompetitif; 4. Menciptakan sarana distribusi perdagangan yang efisien; 5. Menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.

3.7 Sasaran

Strategis

Dinas

Koperasi

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kabupaten Indramayu

Sasaran

strategis

Dinas

Koperasi

UKM,

Perindutrian

dan

Perdagangan Kabupaten Indramayu merupakan Penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam

periode

secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi.

Sasaran

strategis

Dinas

Koperasi

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kabupaten Indramayu merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar untuk pengendalian dan memantau pencapaian kinerja dan untuk lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, sasarannya adalah: 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi; 2. Meningkatkan Pengusaha Kecil dan Menengah; 3. Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah; 4. Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; 5. Terciptanya Iklim Usaha yang sehat dan kondusif dan terjaminnya perlindungan konsumen. - 18 -


Sasaran-sasaran

yang

ditetapkan

sepenuhnya

mendukung

pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dapat dicapai.

Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait secara keseluruhan.

Perumusan sasaran tahunan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu disamping merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, juga menjabarkan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Arahan dan Kebijakan Umum yang merupakan hasil kesepakatan eksekutip dan Legislatif. Kedudukan sasaran Pemerintah Kabupaten Indramayu, berbeda dengan sasaran satuan kerja di bawahnya. Sasaran Pemerintah Kabupaten Indramayu bersifat outcome,

sedangkan

sasaran

strategis

Dinas

Perindusstrian

dan

Perdagangan Kabupaten Indramayu bersifat output yang terdiri dari aspek pelayanan, aspek peningkatan proses internal dan aspek dinamika sumberdaya manusia sebagaimana gambar di bawah ini.

3.8

Rencana Kerja / Program / Kegiatan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu Tahun 2015

3.9

Rencana Kerja/ Program/Kegiatan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Rencana prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015 dengan rencana pengajuan anggaran sebesar Rp. 23.438.211.000,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh

Delapan

Juta

Dua

Ratus

Sebelas

Ribu

Rupiah).

melaksanakan 10 Program 34 Kegiatan adalah sebagai berikut - 19 -

Untuk


No. 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 2. Peyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4. Penyediaan Makanan dan Minuman 5. Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi/ Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah

Anggaran 105.100.000,00 193.910.600,00 44.700.000,00 61.000.000,00 353.280.000,00

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan dan 128.150.000,00 Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Tanah 15.299.720.000,00 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala 210.193.400,00 Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala 128.143.000,00 KendaraanDinas/Operasional/Mobil Jabatan 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala 17.674.000,00 Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

3.

Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4.

5.

6.

1. Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

1. Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa 2. Penanganan Sengketa Konsumen oleh BPSK 3. Peningkatan Pelayanan Tera Ulang

Pengembangan 1. Pemberian Kemudahan Izin usaha Industri Kecil Industri Kecil dan Menengah dan Menengah

- 20 -

101.000.050,00

8.999.950,00

47.600.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00

166.000.000,00


No.

Program

Kegiatan 2. Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Industri Rumah Tangga dalam rangka menunjang Desa Binaan 3. Monitoring dan Pengujian Garam Beryodium yang Beredar di Pasar dan Produsen 4. Pembinaan dan Pengembangan Kerajinan Daerah 5. Pelatihan TTG Industri Kecil Pengolahan Kayu dan Bantuan Mesin/Peralatan Produksi 6. Pendataan Industri Besar, Kecil dan Menengah

7.

8.

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menegah

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan 2. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Penunjang Sentra dan Prasarana Usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) 1. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Usaha Koperasi 3. Inventarisasi Aset Koperasi

Anggaran 83.500.000,00

30.000.000,00

200.000.000,00

27.850.000,00

80.000.000,00

30.500.000,00

75.000.000,00

26.900.000,00

47.500.000,00

60.210.000,00

40.000.000,00

77.766.000,00

9.

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

1. Pendidikan Pelatihan dan Rapat Kerja Usaha Koperasi

190.530.000,00

10.

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pasar Daerah 2. Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Dalam Negeri

967.984.000,00

- 21 -

120.000.000,00


No.

Program

Kegiatan 3. Pembuatan DED Pasar 4. Pengembangan Sarana Pasar Daerah 5. Pembuatan Neraca Perdagangan Daerah JUMLAH

- 22 -

Anggaran 100.000.000,00 4.200.000.000,00 100.000.000,00

23.438.211.000,00


IV. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Adanya

Renja

ini

diharapkan

agar

Dinas

Koperasi

UKM,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Rencana

Kerja

Dinas

Koperasi

UKM,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kabupaten Indramayu Tahun 2015 disusun secara optimal, namun pasti ada kekurangan searah perjalanan waktu, untuk itu mohon dimungkinkan adanya pemutakhiran Rencana Kerja dikemudian hari. Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu Tahun 2015 yang dapat dapat kami susun dan kami rumuskan, Semoga hidayahnya.

Allah

SWT

senantiasa

melimpahkan

Indramayu,

- 23 -

taufik

2014

dan

I. PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

Recommend Documents