I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejak tahun 1979, Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah memberikan apresiasi dengan menyelenggarakan lomba intensifikasi pertanian bagi kelompok tani nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi petani dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dalam berusaha tani tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan penghargaan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi kepada aparatur Satuan Pembina Bimbingan Masyarakat (Bimas) Provinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kota yang telah berhasil meningkatkan koordinasi pelayanan intensifikasi. Kedua jenis kegiatan tersebut dinilai telah berhasil memberikan dampak yang positif, baik dalam rangka dinamisasi dan peningkatan peran serta petani dan kelompok tani, maupun aparat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa dalam upaya meningkatkan kreativitas dan koordinasi. Pengertian ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi meliputi aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, sehingga menuntut adanya perubahan, peningkatan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh aspek dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Perubahan tersebut antara lain juga menuntut semakin tingginya upaya yang harus dilakukan untuk mengkoordinasikan, mengapresiasi, serta merepresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Dalam rangka menggerakkan serta membangun partisipasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah, maka pemberian penghargaan 1
ketahanan pangan perlu diperluas mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan. Mengingat penghargaan ketahanan pangan merupakan agenda kegiatan tahunan yang disampaikan oleh Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Istana Negara serta memiliki nilai dan prestise tinggi, maka diperlukan mekanisme untuk dapat menjaring calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Dengan demikian, penerima penghargaan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sampai dengan perseorangan. Berbagai inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil dalam penyelenggaraan ketahanan pangan perlu mendapat perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat/kelembagaan masyarakat, perusahaan/ swasta dan aparatur pemerintah yang telah memberikan upaya dan menghasilkan karya yang luar biasa dalam mewujudkan ketahanan pangan, diberikan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN dilaksanakan oleh Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Dalam penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN tersebut, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sebagai acuan bagi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait. 1.2. Tujuan Tujuan pemberian Penghargaan APN adalah: 1. Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan;
2
2. Memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah untuk memacu daerah dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di daerah. 1.3. Sasaran 1. Masyarakat: perorangan, perusahaan/swasta, dan kelembagaan masyarakat; 2. Pemerintah: Aparatur Pemerintah. 1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 meliputi: 1. Kategori dan Penghargaan;
Persyaratan
Calon
Penerima
2. Mekanisme Pengusulan dan Penilaian; 3. Penyelenggaraan; 4. Pembinaan, Evaluasi, dan Pengembangan. 1.5. Pengertian 1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. 3
3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. 4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 5. Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) yang selanjutnya disebut Penghargaan APN adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, baik perseorangan maupun kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. 6. Penilaian adalah pemberian nilai kepada calon penerima penghargaan APN, yang terdiri dari masyarakat perseorangan, perusahaan/swasta, kelembagaan masyarakat, dan aparatur pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 7. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencocokan kebenaran data/laporan hasil penilaian terhadap calon penerima penghargaan APN. 8. Petani adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam sekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. 4
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usahanya. 10. Kelompok masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. 11. Kelembagaan Masyarakat adalah kelembagaan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan di wilayahnya. 12. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi nonpemerintah yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan di wilayahnya. 13. Swasta adalah sebuah organisasi perusahaan berbentuk Firma, CV, atau Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang untuk melakukan usaha dalam berbagai bidang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. 14. Pembina Ketahanan Pangan adalah gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa selaku pimpinan kelembagaan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa yang sehari-harinya berhasil memberikan pelayanan, pengaturan, pembinaan, dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. 5
15. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan khususnya dalam mendukung terwujudnya Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
6
II. KATEGORI DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN Kategori dan persyaratan calon penerima Penghargaan APN sebagai berikut : 2.1. Kategori Penghargaan APN dibagi dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: 1. Pelopor Ketahanan Pangan Kategori Pelopor Ketahanan Pangan adalah perseorangan (bukan PNS/bukan tokoh organisasi formal) atau kelompok masyarakat yang merintis pemanfaatan aset (sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya sosial) di daerah/wilayahnya dalam mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. 2. Pemangku Ketahanan Pangan Kategori Pemangku Ketahanan Pangan adalah tokoh masyarakat (bukan pejabat pemerintah) yang mempunyai pengaruh besar dan berhasil menggerakkan masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. 3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan adalah kelompok/gabungan kelompok masyarakat yang berhasil mengelola kegiatan produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan, atau perakitan teknologi pangan dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. 4. Pelayanan Ketahanan Pangan Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan adalah perseorangan dan/atau kelompok masyarakat (LSM atau organisasi masyarakat) yang berprestasi dan aktif memberikan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan Kemandirian 7
Pangan dan Ketahanan Pangan di wilayahnya yang melampaui tugas pokoknya. Lingkup pelayanan mencakup antara lain penyuluhan, penelitian/ pengembangan, pengawasan/pengendalian di bidang Ketahanan Pangan. 5. Pembina Ketahanan Pangan. Kategori Pembina Ketahanan Pangan adalah kepala daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota/desa yang berhasil menggerakkan perangkat daerah dan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan/ kerawanan pangan/gizi buruk, meningkatkan produksi pangan, dan mempercepat diversifikasi pangan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. 2.2. Persyaratan Calon Penerima 1. Persyaratan umum a. Warga Negara Indonesia (WNI); b. Berkelakuan baik (surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian); c. Telah dan sedang melaksanakan kegiatan minimal 3 tahun. 2. Persyaratan khusus a. Pelopor Ketahanan Pangan: 1) Perseorangan (bukan PNS/bukan tokoh organisasi formal); 2) Penemu inovasi baru; 3) Inovasi baru yang dihasilkan berdampak positif dan luar biasa terhadap ekonomi, lingkungan sosial budaya masyarakat dan Ketahanan Pangan di wilayahnya. b. Pemangku Ketahanan Pangan: 1) Tokoh masyarakat pemerintah);
(bukan
pejabat
8
2) Mempunyai kharisma/pengaruh/ketokohan dalam menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan serta melestarikan kearifan lokal di wilayahnya; 3) Kegiatan yang dilakukan berdampak positif terhadap ekonomi dan lingkungan sosial budaya masyarakat. c. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan: 1) Kelompok/gabungan kelompok masyarakat; 2) Mempunyai kepengurusan yang lengkap dan masih aktif; 3) Berhasil mengelola kegiatan produksi pangan/pemberdayaan masyarakat/ pengembangan industri pangan olahan atau perakitan teknologi pangan dalam mewujudkan Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan, dengan rincian sebagai berikut: a) Kegiatan pengembangan produksi pangan: − Meningkatnya produksi/populasi yang signifikan; − Meningkatnya aset/modal kelompok; − Kegiatan yang diusahakan adalah komoditas pangan. b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat: − Meningkatnya aktivitas kelembagaan; − Meningkatnya aset/modal kelompok/ gabungan kelompok; − Meningkatnya kemampuan kerja sama. c) Kegiatan pengembangan industri pangan olahan: − Meningkatnya aset/modal kelompok; − Memanfaatkan bahan baku pangan lokal; − Mempunyai jaringan pemasaran yang luas; − Menggunakan teknologi tepat guna. d) Kegiatan perakitan teknologi pangan: − Meningkatnya aset/modal kelompok; 9
− Memanfaatkan komponen lokal; − Mempunyai jaringan pemasaran; − Menggunakan teknologi tepat guna. 4) Berhasil mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. d. Pelayanan Ketahanan Pangan: 1) Perseorangan atau kelompok masyarakat (LSM atau organisasi masyarakat); 2) Aktif memberikan pengabdian/pelayanan dalam meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan berupa penyuluhan, penelitian/ pengembangan, pengawasan/pengendalian di bidang ketahanan pangan yang melampaui tugas pokoknya; 3) Telah bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayahnya untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan. e. Pembina Ketahanan Pangan: Gubernur, Bupati/Walikota Desa/Lurah:
dan
Kepala
1) Telah dan masih menjabat minimal 3 tahun (dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan/Pengangkatan/Pelantikan); 2) Mampu melaksanakan tugas pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti pelayanan, regulasi, prakarsa dan fasilitasi dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan; 3) Bebas atau tidak pernah/terkait dengan kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.
10
2.3. Kriteria Penilaian 1. Pelopor Ketahanan Pangan Aspek yang dinilai adalah: a. Efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output 1) Sumber daya alam; 2) Sumber daya manusia; 3) Sumber daya finansial; 4) Sumber daya teknologi; 5) Sumber daya sosial budaya. b. Orisinalitas/keaslian ide/prakarsa: 1) Orisinalitas prakarsa/ide baru; 2) Kreativitas/daya cipta (menghasilkan sesuatu yang baru/berbeda). c. Tingkat kesulitan/masalah/hambatan yang dihadapi pelopor: 1) Hambatan dalam penerimaan ide (sosial budaya); 2) Kesulitan dalam menerapkan ide (sumber daya alam, manusia, finansial). d. Daya juang/kegigihan dalam mengatasi tingkat kesulitan yang dihadapi; e. Dampak positif bagi masyarakat luas: 1) Tingkat kemanfaatan bagi masyarakat; 2) Cakupan masyarakat penerima manfaat; 3) Inovasi yang dihasilkan dapat diterima/diaplikasikan; 4) Kontinuitas kegiatan. f. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti terlampir); g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan (dalam bentuk foto dan CD).
11
2. Pemangku Ketahanan Pangan Aspek yang dinilai adalah: a. Keteladanan/ketokohan/kharismanya mampu menggerakkan/memotivasi: 1) Komponen/lapisan/golongan masyarakat yang digerakkan; 2) Perubahan/kemajuan yang dihasilkan. b. Cakupan wilayah yang masyarakatnya dipengaruhi; c. Penghargaan/pengakuan dari pemerintah dan masyarakat baik secara formal maupun informal; d. Daya juang (keuletan dan konsistensi) untuk menggerakkan masyarakat; e. Dampak bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan; f. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti terlampir); g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan (dalam bentuk foto dan CD). 3. Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Aspek yang dinilai bagi kelompok/gabungan kelompok yang mengelola kegiatan produksi pangan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) adalah: a. Aspek teknis: 1) Produktivitas/populasi berdasarkan kegiatan yang dikelola oleh kelompok/gabungan kelompok Tahun 2010-2012 (kuantitas dan kualitas); 2) Pemupukan/pemberian pakan/obat-obatan dan vitamin; 3) Penggunaan benih/bibit; 4) Penggunaan sarana-prasarana (pilih salah satu): a) Tanaman Pangan / Hortikultura / Perkebunan (sarana alsintan untuk 12
pengolahan lahan, panen, dan pasca panen); b) Peternakan / perikanan (perbaikan kandang/kolam, alat dan mesin, dan sebagainya). 5) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/penyakit (pilih salah satu): a) Tanaman pangan / hortikultura / perkebunan; b) Peternakan/perikanan. b. Aspek ekonomi 1) Penyusunan rencana usaha; 2) Pengembangan usaha kelompok (usaha saprodi/budidaya/penangkar benih/bibit/ pengolahan hasil, dsb); 3) Pemasaran/cara menjual/memasarkan hasil; 4) Peningkatan nilai tambah (pilih salah satu): a) tanaman pangan / hortikultura / perkebunan; b) peternakan/perikanan. c. Aspek sosial 1) Dinamika kelompok; 2) Koordinasi dalam kelompok; 3) Kemitraan dengan perbankan, BUMN/BUMD, swasta.
koperasi,
d. Aspek administrasi 1) AD/ART; 2) Organisasi; 3) Pembukuan kegiatan; 4) Sekretariat. e. Dampak kegiatan kelompok 1) Cakupan dampak kegiatan; 2) Dampak terhadap kemajuan anggota/ masyarakat: (i) Peningkatan pendapatan; dan 13
(ii) Pengurangan tingkat kerawanan pangan masyarakat. f. Aspek permodalan 1) Sumber dana; 2) Pengelolaan dana/asset (pilih salah satu): a) Pengelolaan dana bantuan; b) Pemanfaatan aset bantuan; c) Dana dan aset bantuan. 3) Akuntabilitas. g. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti terlampir); h. Dokumentasi keberhasilan bentuk foto dan CD).
kegiatan
(dalam
Aspek yang dinilai bagi kelompok/gabungan kelompok pemberdayaan masyarakat adalah: a. Aspek kegiatan 1) Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan usaha produktif/kesehatan/ gizi masyarakat; a) Program kerja; b) Pelaporan kegiatan/keuangan; c) Pemupukan modal/dana kelompok/ gabungan kelompok (pilih salah satu): − Mendukung pengembangan usaha produktif; − Mendukung pengembangan kegiatan kesehatan/gizi masyarakat. 2) Cakupan kegiatan a) Pengembangan usaha/pengembangan kesehatan/gizi masyarakat (pilih salah satu); − Kelompok/gabungan kelompok yang mengembangkan usaha produktif; − Kelompok/gabungan kelompok yang mengembangkan kesehatan/gizi masyarakat (kesehatan ibu dan anak, 14
keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare). b) Pengembangan SDM melalui: penyuluhan/ pendampingan/pembinaan; c) Dampak kegiatan: − Perkembangan pendapatan/kesehatan/ gizi masyarakat (pilih salah satu) − Bidang pengembangan usaha produktif; − Bidang pengembangan kesehatan/ gizi masyarakat. − Pengembangan partisipasi anggota/ sasaran b. Aspek administrasi dan pengelolaan kelompok/ gabungan kelompok 1) Identitas kelompok/gabungan kelompok: a) Usia kelompok/gabungan kelompok pada saat menerima bantuan (lampirkan SK); b) Rencana kegiatan tertulis; c) Pembukuan: kegiatan, keuangan, notulen rapat, buku tamu, daftar anggota, dll. 2) Pengelolaan kelompok/gabungan kelompok: a) Rapat/pertemuan anggota. b) Memiliki AD/ART, dan/atau aturan, dan/atau norma; c) Struktur organisasi. c. Aspek pemanfaatan dana/aset yang diterima
dan
perkembangan
1) Sumber dana; 2) Pemanfaatan; 3) Perkembangan dana/aset (pilih salah satu): a) Pengelolaan dana bantuan; b) Pemanfaatan aset bantuan; c) Dana dan aset bantuan. d. Aspek kemitraan (pilih salah satu) 1) Bidang pengembangaan usaha produktif: 15
a) Jumlah kemitraan dengan: perbankan/ koperasi/BUMN/BUMD/swasta dan/atau kelompok lain; b) Lama bermitra; c) Bentuk kemitraan. 2) Bidang pengembangan kesehatan/gizi masyarakat: a) Bermitra dengan: puskesmas/rumah sakit setempat, swasta, dan/atau kelompok lain; b) Lama bermitra; c) Kegiatan/pelayanan yang dilakukan dengan mitra. e. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti terlampir); f. Dokumentasi keberhasilan bentuk foto dan CD).
kegiatan
(dalam
Aspek yang dinilai bagi kelompok pengembangan industri pangan olahan atau perakitan teknologi pangan adalah: a. Aspek teknis 1) Penggunaan bahan baku/alat (pilih salah satu): a) Pengembangan industri pangan olahan; b) Perakitan teknologi pangan (ketersediaan komponen alat yang digunakan). 2) Kontinuitas ketersediaan bahan baku (jumlah dan waktu); 3) Proses pengolahan/perakitan; 4) Hasil pengolahan/perakitan teknologi pangan (pilih salah satu): a) Pengembangan industri pangan olahan (produk dikemas, berlabel dan berizin (IRT)); b) Hasil perakitan teknologi pangan. b. Aspek ekonomi 1) Pemasaran (pilih salah satu): 16
a) Pengembangan industri pangan olahan; b) Perakitan teknologi pangan. 2) Peningkatan nilai tambah (pilih salah satu): a) Pengembangan industri pangan olahan (memiliki daya simpan, dapat diterima masyarakat, memiliki nilai gizi); b) Perakitan teknologi pangan. c. Aspek sosial 1) Koordinasi dalam kelompok; 2) Kemitraan dengan perbankan, BUMN/BUMD, swasta. d. Aspek administrasi
koperasi,
1) Memiliki aturan dan/atau norma; 2) Struktur organisasi; 3) Kantor/kesekretariatan; 4) Rencana usaha. e. Aspek Permodalan: 1) Sumber dana 2) Pengelolaan dana: a) Pengelolaan dana bantuan; b) Pemanfaatan aset bantuan; c) Dana dan aset bantuan. f. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti terlampir) g. Dokumentasi keberhasilan bentuk foto dan CD).
kegiatan
(dalam
4. Pelayanan Ketahanan Pangan Aspek yang dinilai bagi penyuluh/pendamping adalah: a. Data diri: 1) Pendidikan; 2) Masa kerja; 3) Pelatihan yang diikuti terkait tugas dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 17
b. Cakupan wilayah kerja: 1) Wilayah kerja penyuluh/pendamping; 2) Jarak tempuh tempat tinggal dengan wilayah kerja; 3) Jumlah kegiatan/usaha kelompok yang dibina. c. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas: 1) Persiapan a) Penyusunan data potensi wilayah kerja; b) Keterlibatan dalam penyusunan program penyuluhan; c) Penyusunan rencana kerja; d) Bimbingan penyusunan rencana usaha/ kegiatan kelompok binaan. 2) Pelaksanaan penyuluhan/bimbingan a) Media penyuluhan yang digunakan; b) Metode penyuluhan (kunjungan, demplot, pelatihan, magang, widyawisata, widyakarya, temu wicara, temu lapang, sekolah lapangan, pameran); c) Frekuensi kunjungan ke kelompok binaan; d) Jenis demplot yang dilakukan (demplot teknologi budidaya, pembuatan pupuk, pembibitan/pembenihan, dll); e) Pelatihan/kursus (frekuensi pelatihan kepada kelompok, sasaran pelatihan, jenis/materi pelatihan yang diberikan); f) Fasilitasi pelaksanaan forum penyuluhan (magang, widyawisata, widyakarya, pameran); g) Pelaksanaan pertemuan (temu wicara, temu lapang, temu karya, temu usaha/kegiatan, temu tugas). d. Dampak terhadap kelompok binaan dan masyarakat: 1) Cakupan dampak pembinaan/penyuluhan; 2) Keberlanjutan kegiatan/usaha kelompok binaan; 18
3) Fasilitasi kemitraan kelompok binaan; 4) Prestasi kelompok binaan; 5) Dampak terhadap kemajuan wilayah binaan: (i) Peningkatan pendapatan; dan (ii) Pengurangan kerawanan pangan. e. Dukungan pendanaan; h. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti terlampir); f. Dokumentasi keberhasilan bentuk foto dan CD).
kegiatan
(dalam
Aspek yang dinilai bagi pengawas/pengendali organisme pengganggu tanaman/medik veteriner/penyidik di bidang pangan adalah: a. Data diri; 1) Pendidikan; 2) Masa kerja sebagai petugas pengawas/pengendali/penyidik; 3) Pelatihan yang diikuti terkait tugas dalam 3 (tiga) tahun terakhir; 4) Jarak tempat tinggal pengawas/ pengendali/ penyidik dengan wilayah kerja. b. Persiapan: 1) Melakukan pemetaan masalah/kasus; 2) Menyusun rencana kerja/program. c. Pelaksanaan: 1) Aktivitas pelayanan; 2) Bimbingan dan pendampingan dalam pengendalian/pengawasan; 3) Kunjungan ke sasaran; 4) Sistem peringatan dini (early warning system); 5) Rekomendasi hasil pengamatan/ pemeriksaan/pengendalian; 6) Memberikan pelayanan Informasi dalam bentuk pedoman, media cetak, elektronik; 7) Tindakan yang dilakukan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif); 19
8) Efektivitas pengendalian resiko; 9) Pelaporan. d. Dampak pengawasan/pengendalian: 1) Penyelesaian kasus/permasalahan; 2) Dampak terhadap kemajuan wilayah kerja terdiri dari tiga aspek: (i) Peningkatan pendapatan masyarakat, (ii) peningkatan produktivitas dan mutu pangan, dan (iii) Peningkatan keamanan pangan masyarakat. e. Dukungan pendanaan; f. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan (fotocopy bukti terlampir); g. Dokumentasi keberhasilan kegiatan (dalam bentuk foto dan CD). Aspek yang dinilai bagi peneliti adalah: a. Data diri: 1) Pendidikan; 2) Jabatan peneliti; 3) Pelatihan/seminar/workshop yang diikuti terkait tugas dalam 3 (tiga) tahun terakhir. b. Keberhasilan menjalankan tugas: 1) Penerbitan karya tulis ilmiah; 2) Penciptaan prototype, desain, pilot project, alat dan produk; 3) Penemuan teori dan konsep IPTEK yang dimanfaatkan untuk ketahanan pangan; 4) Perolehan paten IPTEK; 5) Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 6) Pembinaan kader peneliti (membimbing/ konsultasi teknis, mengajar atau memimpin kelompok penelitian); 7) Bimbingan/konsultasi ilmiah/teknis kepada peneliti yang lebih muda. c. Cakupan dampak penelitian: d. Dukungan pendanaan; 20
e. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan; f. Dokumentasi keberhasilan kegiatan (foto dan CD). 5. Pembina Ketahanan Pangan Aspek yang dinilai bagi Bupati/Walikota adalah:
Gubernur
dan
a. Pembentukan kelembagaan/organisasi Ketahanan Pangan: 1) Pembentukan Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota 2) Dewan Ketahanan Pangan b. Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan 1) Situasi ketahanan pangan dan gizi selama Tahun 2010 - 2012 (didukung dengan data dan informasi) a) Ketersediaan pangan (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pangan lokal lainnya) − Produksi pangan (data luas tanam/populasi, produksi, produktivitas; dan persentase perkembangan produksi pangan); − Ketersediaan pangan berdasarkan NBM selama Tahun 2010-2012 (Energi dan Protein; dan perkembangan masingmasing selama Tahun 2010-2012); − Kelembagaan cadangan pangan pemerintah provinsi non Bulog tahun 2012. b) Perkembangan harga komoditas pangan selama Tahun 2010 - 2012 − Tersedianya data harga komoditas pangan (gabah, beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah); 21
− Fluktuasi harga pangan untuk masingmasing komoditas. c) Konsumsi pangan − Tersedianya data konsumsi pangan (tingkat konsumsi energi, protein dan skor PPH) selama Tahun 2010-2012; − Tingkat konsumsi energi; − Tingkat konsumsi protein; − Skor PPH. d) Ketersediaan data keamanan pangan selama Tahun 2010-2012; e) Kemiskinan − Tersedianya data penduduk miskin selama Tahun 2010-2012; − Persentase penduduk miskin selama Tahun 2010-2012. f) Status gizi penduduk − Tersedianya data status gizi penduduk selama Tahun 2010-2012 (balita gizi buruk, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan); − Perkembangan jumlah balita gizi buruk; − Perkembangan penurunan angka kematian bayi; − Perkembangan penurunan angka kematian ibu melahirkan. g) Sarana dan prasarana (selama Tahun 2010 - 2012) − Tersedianya data pembangunan/ rehabilitasi prasarana (irigasi teknis/non teknis/jalan usahatani/pasar/cold storage/Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Ayam/Tempat Pelelangan Ikan); − Tersedianya data ketersediaan benih dan bibit (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan); − Tersedianya data perkembangan penyaluran pupuk; 22
− Tersedianya data perkembangan realisasi pemanfaatan KUR, KKPE. 2) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama Tahun 2010-2012 a) Pengembangan komoditas pangan unggulan/prioritas daerah (dukungan program untuk pengembangan produksi dan produktivitas) − Pembangunan infrastruktur pertanian/ peternakan/perikanan/perkebunan (program pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sumber dana); − Penyediaan/bantuan sarana produksi (program penyediaan pertanian/ peternakan/perikanan/perkebunan); − Perluasan lahan pertanian/lahan penggembalaan / hijauan makanan ternak / perluasan tambak / kolam/ keramba dan sumber dana; − Pengendalian OPT/pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak/ pengawasan dan pengendalian perikanan; − Penyediaan/bantuan alat mekanisasi pertanian/peternakan/perikanan/ perkebunan (program dan sumber dana); − Dukungan kegiatan penyuluhan pertanian/peternakan/perikanan/ perkebunan (program dan sumber dana); b) Penanganan kerawanan pangan − Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) meliputi Tim Sistem SKPG, hasil rekomendasi tim SKPG, dan sumber dana − Pemberian bantuan pangan (program dan sumber dana) − Pengembangan cadangan pangan masyarakat (program dan sumber dana) − Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (program dan sumber dana) 23
− Dukungan terhadap usaha produktif kelompok (pertanian/peternakan/ perikanan/perkebunan) meliputi program dan sumber dana − Pembangunan/rehabilitasi pasar tradisional (program dan sumber dana) − Pembangunan sarana (kendaraan/kapal pengangkut komoditas pangan) dan prasarana transportasi darat/laut/udara/ jalan/pelabuhan/terminal/bandara, dsb) meliputi program dan sumber dana. c) Penanganan kemiskinan: − Penyediaan lapangan pekerjaan/padat karya (program dan sumber dana); − Pemberian kemudahan untuk menarik investor (program dan sumber dana); − Pemberian bantuan modal usaha/program (program dan sumber dana); − Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu (program dan sumber dana); − Pemberian jaminan kesehatan masyarakat miskin (program dan sumber dana); − Pengadaan pasar murah/subsidi pangan (program dan sumber dana); d) Perbaikan Gizi dan Kesehatan − Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (posyandu, puskesmas, poskesdes) meliputi program dan sumber dana; − Intervensi gizi, meliputi program intervensi gizi (pemberian makanan tambahan, suplementasi obat program, fortifikasi) terhadap ibu hamil/bayi/ balita/anak sekolah dan sumber dana
24
c. Prestasi dan penghargaan di bidang ketahanan pangan 1) Penghargaan di bidang pangan dan gizi 2) Penghargaan Non-Pangan d. Dokumentasi program unggulan dan kegiatan dalam pembangunan ketahanan pangan. Aspek yang dinilai adalah:
bagi
Kepala
Desa/Lurah
a. Kelembagaan Pangan di Desa/Kelurahan (Kelompok Lumbung Pangan/Kelompok Tani/ Gapoktan/Dasawisma/Koperasi Tani/Koperasi/ Kelembagaan Lainnya) b. Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan 1) Penyediaan data dan informasi ketahanan pangan (selama tahun 2010 – 2012) a) Ketersediaan pangan - Desa : data produksi komoditas unggulan; Kelurahan : data ketersediaan pangan - Data cadangan/lumbung pangan b) Data/Informasi Penduduk Rawan Pangan/ Status Gizi Balita/Kemiskinan Tahun 2010– 2012 - Data penduduk rawan pangan/ kemiskinan - Data perkembangan status gizi balita c) Data/Informasi Prasarana (Jalan/Jalan Usaha Tani/Irigasi/Alsintan/Pasar) d) Dukungan permodalan (UKM/Koperasi/ KUR/KKPE/Kredit Usaha Bersama/dll) 2) Pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan selama Tahun 2010 – 2012 a) Ketersediaan/produksi Pangan - Upaya-upaya dalam penyediaan pangan (desa : dalam peningkatan produksi 25
pangan; kelurahan : dalam peningkatan penyediaan pangan) serta sumber dana pendukung. - Cadangan/lumbung pangan (pengadaan cadangan/lumbung pangan dan sumber dana) b) Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan - Program - Sumber dana c) Penanganan Daerah Rawan Pangan/Miskin - Pemberian bantuan pangan - Penanganan rumah tangga dan keluarga miskin - Dukungan terhadap usaha produktif kelompok - Pengadaan pasar murah - Sumber dana d) Perbaikan Gizi dan Peningkatan Kesehatan - Peningkatan pelayanaan kesehatan (Posyandu, Poskesdes) - Penanganan Balita Gizi Buruk - Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita, Anak sekolah, Ibu Hamil, dan ibu Menyusui - Sumber Dana c. Prestasi dan penghargaan 1) Prestasi dan Penghargaan di Bidang Pangan dan Gizi 2) Prestasi dan Penghargaan Non Pangan d. Dokumentasi program Unggulan dan Kegiatan dalam pembangunan Ketahanan Pangan
26
III.
MEKANISME PENGUSULAN DAN PENILAIAN
3.1. Mekanisme Pengusulan Pengusulan calon penerima Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dapat dilakukan melalui dua jalur sebagai berikut: 1. Pengusulan secara berjenjang Pengusulan calon penerima APN dilakukan oleh Badan/Kantor/Dinas/Unit Kerja Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan selanjutnya diusulkan ke sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat. Pengusulan secara berjenjang dapat dilakukan untuk semua kategori, yaitu kategori Pelopor Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan, Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, dan Pembina Ketahanan Pangan. 2. Pengusulan secara langsung Pengusulan secara langsung dilakukan oleh: a) Kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan khusus untuk kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan Pemangku Ketahanan Pangan harus disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait. b) Kementerian/lembaga yang menjadi anggota Dewan Ketahanan Pangan untuk empat kategori, yaitu: Pelopor, Pemangku, Pelaku Pembangunan, dan Pelayanan Ketahanan Pangan. Kementerian/lembaga yang dimaksud antara lain: Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan POM. Pengusulan secara langsung disampaikan kepada panitia penyelenggara pusat (Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan). 27
Pengusulan calon penerima ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat dilakukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut : 1) Formulir pengajuan dan profil calon penerima yang disusun dalam satu dokumen. Khusus bagi calon dari kategori pelopor dan pemangku yang diusulkan secara langsung oleh kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan harus disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait. 2) Data pendukung seperti artikel, karya ilmiah, foto kegiatan/audiovisual, contoh produk yang disusun dalam satu dokumen. Batas waktu pengiriman usulan calon penerima penghargaan APN 2013 adalah sebagai berikut: -
Dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi paling lambat tanggal 5 Agustus 2013 (stempel pos).
-
Dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat paling lambat tanggal 5 September 2013 (stempel pos).
3.2. Mekanisme Penilaian Penilaian calon penerima penghargaan APN secara umum dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 1) Seleksi Awal Seleksi awal dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan umum dan kelengkapan formulir pengajuan. Khusus untuk pelopor dan pemangku disertai rekomendasi dari instansi terkait. 2) Seleksi Dokumen Seleksi dokumen dilakukan melalui penilaian terhadap profil calon penerima dan data pendukungnya dengan menggunakan kuesioner (lampiran 1 s.d 6). Hasil penilaian tersebut akan 28
dijadikan sebagai dasar untuk menentukan daftar nominasi untuk selanjutnya dilakukan : - Verifikasi lapangan dan wawancara untuk kategori pelopor, pemangku, pelaku pembangunan, pelayanan, dan Pembina ketahanan pangan (Kepala Desa/Lurah). - Expose dan wawancara untuk Kategori Pembina (Gubernur dan Bupati/Walikota). 3) Verifikasi lapangan atau expose Verifikasi lapangan dimaksudkan untuk melihat kesesuaian data/informasi yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan menggunakan kuesioner (lampiran 1 s.d 6). Sementara itu bagi Gubernur dan Bupati/Walikota yang memenuhi persyaratan akan melakukan expose dan wawancara dengan Tim Penilai. 4) Penetapan Peringkat Nominasi Hasil verifikasi lapangan dan hasil penilaian expose di tingkat pusat akan digunakan sebagai dasar untuk penetapan peringkat nominasi yang akan disampaikan kepada Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan/Kepala Badan Ketahanan Pangan. Adapun mekanisme penilaian secara rinci masing-masing kategori adalah sebagai berikut : a. Kategori Pelopor Ketahanan Pemangku Ketahanan Pangan
Pangan
pada dan
1) Tingkat Kabupaten/Kota Usulan calon penerima yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota akan dilakukan seleksi persyaratan / penilaian dokumen / verifikasi lapangan oleh tim di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan penilaian tersebut ditetapkan 1 (satu) calon terbaik untuk Kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan 1 (satu) calon terbaik 29
untuk Kategori Pemangku Ketahanan Pangan yang selanjutnya akan diusulkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. 2) Tingkat Provinsi Usulan calon penerima dari kabupaten/kota yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi akan dilakukan seleksi persyaratan / penilaian dokumen / verifikasi lapangan oleh tim seleksi di tingkat provinsi. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan 1 (satu) calon terbaik untuk Kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan 1 (satu) calon terbaik untuk Kategori Pemangku Ketahanan Pangan yang selanjutnya akan diusulkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat. 3) Tingkat Nasional Usulan calon penerima dari provinsi yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat akan dilakukan seleksi persyaratan/ penilaian dokumen / verifikasi lapangan oleh tim tingkat nasional. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan 5 (lima) calon terbaik untuk Kategori Pelopor Ketahanan Pangan dan 5 (lima) calon terbaik untuk Kategori Pemangku Ketahanan Pangan. b. Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pelayanan Ketahanan Pangan Penilaian calon yang diusulkan melalui Dewan Ketahanan Pangan : 1) Tingkat Kabupaten/Kota Usulan calon penerima yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota akan dilakukan seleksi 30
persyaratan / penilaian dokumen / verifikasi lapangan oleh tim seleksi di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan penilaian tersebut ditetapkan 3 (tiga) calon terbaik untuk Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yang dapat mewakili kelompok pengembangan produksi/ pemberdayaan masyarakat/ pengembangan industri pangan olahan/perakitan teknologi pangan. Disamping itu, ditetapkan juga 3 (tiga) calon terbaik untuk Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan yang dapat mewakili penyuluh/ pendamping, pengawas/pengendali organisme pengganggu tanaman/penyidik, dan peneliti. Keenam calon terbaik tersebut dapat diusulkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi. 2) Tingkat Provinsi Usulan calon penerima dari kabupaten/kota yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi akan dilakukan seleksi persyaratan / penilaian dokumen / verifikasi lapangan oleh tim seleksi di tingkat provinsi. Berdasarkan penilaian tersebut ditetapkan 3 (tiga) calon terbaik untuk Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan yang dapat mewakili kelompok pengembangan produksi/ pemberdayaan masyarakat/ pengembangan industri pangan olahan/perakitan teknologi pangan. Disamping itu, ditetapkan juga 3 (tiga) calon terbaik untuk Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan yang dapat mewakili penyuluh/ pendamping, pengawas/pengendali organisme pengganggu tanaman/penyidik, dan peneliti. Keenam calon terbaik tersebut dapat diusulkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat. 31
3) Tingkat Nasional Usulan calon penerima dari provinsi yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat akan dilakukan seleksi persyaratan/ penilaian dokumen / verifikasi lapangan oleh tim verifikasi tingkat nasional. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan 50 (lima puluh) calon terbaik untuk Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan dan 15 (lima belas) calon terbaik untuk Kategori Pelayanan Ketahanan Pangan. Sebanyak 65 (enam puluh lima) calon dari kedua kategori tersebut merupakan gabungan dari penjaringan yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan dan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Penilaian calon yang diusulkan melalui Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian : Usulan calon penerima dari Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat akan dilakukan seleksi persyaratan/penilaian dokumen/verifikasi lapangan oleh tim verifikasi tingkat nasional. Hasil penilaian tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan 25 (dua puluh lima) calon terbaik yang merupakan bagian dari 65 (enam puluh lima) calon penerima (gabungan dari penjaringan yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan dan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian). c. Kategori Pembina Ketahanan Pangan 1) Gubernur Usulan calon penerima dari provinsi yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat akan dilakukan seleksi persyaratan dan penilaian dokumen oleh tim verifikasi tingkat nasional. 32
Hasil seleksi awal tersebut disampaikan kepada Tim Penilai Tingkat Nasional untuk selanjutnya para calon akan dinilai melalui expose dan wawancara untuk menghasilkan nominasi penerima APN. 2) Bupati/Walikota Usulan calon penerima dari kabupaten/kota yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi akan dilakukan seleksi persyaratan/penilaian dokumen/verifikasi lapangan oleh tim seleksi di tingkat provinsi. Selanjutnya ditetapkan 1 (satu) calon terbaik yang akan diusulkan ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat. Usulan calon penerima dari provinsi yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat akan dilakukan seleksi persyaratan dan penilaian dokumen oleh tim verifikasi tingkat nasional. Hasil seleksi awal tersebut disampaikan kepada Tim Penilai Tingkat Nasional untuk selanjutnya para calon akan dinilai melalui expose dan wawancara untuk menghasilkan nominasi penerima APN. 3) Kepala Desa/Lurah Usulan yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dilakukan seleksi/penilaian oleh Tim Seleksi di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya ditetapkan 1 (satu) calon terbaik yang akan diusulkan ke tingkat provinsi. Usulan calon penerima dari kabupaten/kota yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi akan dilakukan seleksi persyaratan / penilaian dokumen / verifikasi lapangan oleh tim seleksi di tingkat provinsi. 33
Selanjutnya ditetapkan 1 (satu) calon terbaik yang akan diusulkan ke tingkat nasional. Usulan calon penerima dari provinsi yang masuk ke Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di tingkat pusat akan dilakukan seleksi persyaratan/ penilaian dokumen / verifikasi lapangan oleh tim verifikasi tingkat nasional. Hasil seleksi tersebut akan digunakan sebagai peringkat nominasi untuk dilakukan verifikasi lapangan yang selanjutnya akan menghasilkan 10 (sepuluh) calon terbaik. Tabel 1. Jumlah Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara untuk masing-masing Kategori No.
Kategori
1 2 3
Pelopor Ketahanan Pangan Pemangku Ketahanan Pangan Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (kegiatan produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri pangan olahan, atau perakitan teknologi pangan) Pelayanan Ketahanan Pangan (penyuluhan, penelitian/ pengembangan, pengawasan/ pengendalian) Pembina Ketahanan Pangan Gubernur = 5 Bupati/Walikota = 10 Kepala Desa/Lurah= 10 Jumlah
4 5
Jumlah Penerima 5 5 50
1)
15 25
100
2)
Keterangan : 1) Komposisi ini dapat berubah sesuai dengan jumlah calon yang masuk dan hasil seleksi, namun demikian tidak merubah jumlah total penerima APN. 2) 75 penerima diusulkan melalui Dewan Ketahanan pangan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat maupun pengusulan langsung. Sementara itu, 25 penerima diusulkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian kepada Dewan Ketahanan Pangan untuk kategori Pelaku Pembangunan dan Pelayanan Ketahanan Pangan.
34
3.3. Mekanisme Penetapan Tim Verifikasi dan Tim Penilai Tingkat Nasional membuat rekomendasi calon penerima Penghargaan APN dan mengusulkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 100 calon penerima yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013.
35
IV. PENYELENGGARAAN 4.1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Dalam proses penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN perlu dilakukan persiapan pelaksanaan, sosialisasi, penjaringan dan seleksi calon yang dilakukan oleh daerah dan pusat. Sosialisasi pemberian Penghargaan APN kepada masyarakat dan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dilakukan melalui pertemuan dan publikasi di berbagai media cetak maupun elektronik. Di tingkat nasional akan dilakukan upacara penyerahan penghargaan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan dan dialog interaktif dengan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. 4.2. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan November 2013 di Istana Negara. Waktu penyelenggaraan dapat berubah sesuai dengan kesediaan waktu Presiden Republik Indonesia. Jadwal tentatif pelaksanaan penyelenggaraan pemberian Penghargaan APN Tahun 2013 adalah sebagaimana pada Tabel 2.
36
Tabel 2. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan APN Tahun 2013 No. 1.
Kegiatan Persiapan: - Penetapan Panitia Penyelenggara - Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan
Mar Apr Mei Jun Jul
Agt Sep Okt Nov
X X
X
X
X
2.
Sosialisasi : - Pusat- Provinsi - Provinsi – Daerah
X X
3.
Penjaringan dan Seleksi Calon
X
4.
Verifikasi dan Penilaian
5.
Penetapan Calon Penerima APN
6.
Penyerahan Penghargaan
X
X
X
X
X
X
X X
X X
Keterangan : jadwal disesuaikan dengan agenda kenegaraan Presiden
4.3. Pembiayaan Penyelenggaraan Pemberian Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2013 dibiayai dari anggaran APBN Tahun 2013 Kementerian Pertanian dan kementerian lainnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
37
V. PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN Untuk keberlanjutan prestasi dan memotivasi masyarakat luas, maka dilakukan pembinaan, evaluasi, dan pengembangan terhadap penerima penghargaan APN. 5.1. Pembinaan Masing-masing penerima penghargaan diharapkan dapat mempertahankan prestasi/kinerja yang telah diperolehnya. Untuk itu Kementerian/Lembaga anggota Dewan Ketahanan Pangan perlu melakukan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 5.2. Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dan pencapaian tujuan pemberian penghargaan APN. Melalui evaluasi, dapat diketahui berbagai permasalahan yang muncul di lapangan sehingga dapat segera dicari pemecahannya. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan evaluasi terhadap penerima penghargaan untuk melihat perkembangan pasca pemberian penghargaan, sehingga dapat diketahui permasalahan yang dihadapi dan dicarikan pemecahannya. Pihak yang menerima penghargaan APN sekurangkurangnya sekali dalam lima tahun menyampaikan laporan kegiatan kepada Kementerian Pertanian, melalui alamat panitia penyelenggara. Laporan diharapkan berisi: 1. Keadaan ketika ditetapkan sebagai penerima penghargaan; 2. Keadaan setelah ditetapkan sebagai penerima penghargaan; 3. Permasalahan yang dihadapi; 4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah; 5. Pengembangan kegiatan. 38
5.3. Pengembangan Bagi penerima Penghargaan APN yang dapat mempertahankan kinerjanya dalam tiga tahun berturut-turut atau lebih, Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan c.q. Badan Ketahanan Pangan melalui Kementerian Pertanian dapat mempertimbangkan yang bersangkutan untuk diusulkan memperoleh penghargaan yang lebih tinggi seperti Penghargaan Satyalancana Pembangunan. Penghargaan dapat dicabut apabila penerima penghargaan terlibat dalam kasus pidana dan kasus lainnya yang berkekuatan hukum tetap.
39
VI. PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan operasional dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan APN bagi Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah. Apabila diperlukan, dapat disusun petunjuk yang lebih teknis. Untuk kelancaran pemberian berkualitas, diharapkan semua mengacu Petunjuk Pelaksanaan hasil yang bermanfaat dan dapat
Penghargaan APN yang pihak yang terkait dapat ini, sehingga memberikan dipertanggungjawabkan.
40
