I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak me miliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan sec ara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Meskipun sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya tetapi mem iliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pembiayaan pemerintah
daerah
dalam
melaksanakan
tugas
pemerintahan
dan
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tangg al 1 Januari 2001. Otonomi daerah mem acu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu
mendukung
pembiayaan
pengeluaran daerah. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu
sumber penerimaan yang berasal
dari
dalam
daerah
dan
dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi masing -masing daerah. Dasar dilakukan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang
menyatakan
bahwa
pemerintah
dan
masyarakat
di
daerah
dipersilahkan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertan ggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi memdominasi pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah memiliki wewe nang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah -langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas -batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 1984 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, dalam undang -undang Nomor 5 tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini, dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini, akan memperbesar keleluasaan daerah mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Sumber
-
sumber
penerimaan
daerah
diperlukan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanak an pembangunan daerah. Adapun sumber sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah
pusat serta penerimaan yang berasal dari d aerah sendiri. Namun, setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda -beda yang akan mendorong terjadinya perbedaan yang mencolok dalam pengembangan daerah. Daerah yang kaya akan potensi alam yang dimiliki akan semakin maju dan daerah yang kurang akan potensi alam tid ak berkembang bahkan semakin terpuruk sehingga diperlukannya peran pemerintah agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata. Penggalian dan pengolahan keuangan daerah dengan segala sumber daya yang merupakan salah satu unsur pemegang p eranan penting dan sangat menentukan juga dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran penye lenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber Pendapatan Asli Daerah akan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Tegal mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Adapun Sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tegal yang berasal dari pajak daerah diantaranya adalah: (1 ) Pajak Hotel
dan Restoran, (2) Pajak
Hiburan, (3) Pajak Reklame (4) Pajak Penerangan Jalan, (5) Pajak Penggalian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan galian golongan C , (6) Pajak Sarang Burung. Dari beberapa pajak yang ada menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pajak yang berasal dari fasilitas yang sengaja dibuat seperti hotel dan re storan, reklame, dan penerangan jalan. Sedangkan, pajak galian golongan C dan sarang burung adalah pajak karena pemanfaatan alam atau lingkungan hidup yang dapat men jadi sumber dan penunjang
hidup bagi masyarakat sekitar, demi kelangsungan hidup dan
kesejahtaeraan masyarakat (Bagus, 2007). Mengingat Kabupaten Tegal mempunyai objek wisata yang cukup lengkap baik wisata pantai, waduk
mau-pun wisata pegunungan, jadi pajak yang digali dari sektor hotel dan restoran cukup tinggi. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis bahwa didirikanya hotel dan restoran disekitar kawasan w isata maupun di dalam objek wisata yang berada di kabupaten Tegal dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun perkembangan jumlah hotel dan restoran dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut ini: Tabel 1. Jumlah Hotel dan Restoran Jumlah hotel dan Restoran
No
Tahun
1
2005
237
2
2006
251
3
2007
220
4
2008
172
5
2009
228
(Unit)
Sumber: DPPKAD, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas UKM, Koperasi dan Pasar. Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 sampai 2009 jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Tegal mencapai lebih dari 200 unit. Namun yang menjadi perhatian adalah sektor hotel dan restoran hanya memberikan kontribusi
terhada p pendapatan asli daerah (PAD)
Kabupaten Tegal rata-rata sebesar 0,570% per tahun. Berdasar potensi – potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan realisasi pajak hotel dan restoran . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal” .
1.2. Perumusan Masalah 1.
Seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal ?
2.
Bagaimana pengaruh jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara
terhadap realisasi pajak hotel dan
restoran di Kabupaten Tegal ? 3.
Upaya apa sajakah yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel dan Restoran ?
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan melakukan penelitian ini adalah: 1.
Mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2.
Mengetahui seberapa besar jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara mempengaruhi realisasi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tegal.
3.
Menganalisis upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor hotel dan restoran.
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian tersebut diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 1.
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan mengenai usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaa n yang berasal dari pajak hotel dan restoran.
2.
Sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanju tnya terhadap masalah yang sama dengan kajian yang lebih mendalam unt uk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu Kabupaten.
1.5. Ruang Lingkup Masalah Penelitian ini mencakup tentang kontribusi yang diberikan Pajak hotel dan pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah
Laporan Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran, Jumlah Hotel d an Restoran, Tingkat Inflasi dan jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Tegal tahun 2005-2009.
