I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sering terjadi pada
perekonomian suatu negara. Gejala-gejala inflasi pada perekonomian ditandai dengan kenaikan harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus (kontinu) ini akan memengaruhi dan berdampak luas dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial maupun politik. Inflasi membawa pengaruh yang buruk bagi perekonomian, antara lain yaitu dapat menurunkan kesejahteraan riil masyarakat yang berpenghasilan tetap. Gaji buruh, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan karyawan swasta lainnya mengalami penurunan nilai riil, kendati nilai nominalnya tidak berubah. Inflasi yang terlampau tinggi akan mengakibatkan terjadinya overheating economy yang mengarah pada situasi resesi. Pada masa resesi pengusaha swasta akan mengadakan rasionalisasi melalui pembatalan investasi yang telah disetujui karena beban bunga yang terlampau tinggi disertai prospek usaha yang menurun drastis. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan masalah yang krusial di bidang ketenagakerjaan yaitu munculnya pengangguran. Inflasi
juga
berdampak
negatif
pada
neraca
pembayaran
yaitu
menyebabkan naiknya harga-harga ekspor, sehingga produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri yang berakibat kepada turunnya neraca perdagangan. Selain itu, inflasi juga berpengaruh pada nilai tukar rupiah, yaitu tingginya inflasi membuat mata uang rupiah menjadi over valued yang akan berdampak pada isu devaluasi dan menyebabkan rush valuta asing. Ketidakpercayaan terhadap rupiah mengakibatkan aliran modal keluar (capital outflow) yang akan berakibat buruk pada iklim investasi dalam negeri. Sejarah mencatat inflasi di Indonesia pernah mencapai titik tertinggi yaitu pada tahun 1966 dan tahun 1998. Inflasi pada tahun 1966 merupakan inflasi tertinggi pada era tahun 1960-an, sementara pada tahun 1998 merupakan inflasi tertinggi sejak era orde baru (Gambar 1.1). Hyperinflation yang terjadi pada tahun
2
1966 disebabkan oleh defisit anggaran belanja pemerintah yang kemudian dibiayai Bank Indonesia (BI) dalam bentuk pencetakan uang, sedangkan inflasi yang terjadi pada tahun 1998 disebabkan oleh krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa jatuhnya dua rezim yang telah lama berkuasa di Indonesia yaitu Rezim Orde Lama dan Rezim Orde Baru bersamaan dengan saat terjadinya inflasi yang cukup tinggi.
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 Gambar 1.1. Inflasi Indonesia Periode 1961-2010 Berdasarkan pengalaman Rezim Orde Lama dan Rezim Orde Baru mengenai bahaya inflasi, pada tahum 1999 Bank Sentral Indonesia dalam hal ini BI mengeluarkan peraturan nomor 23/1999 mengenai perubahan sasaran pokok BI dari multiple objectives menjadi lebih terfokus kepada tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Hal tersebut tercantum dalam UU No.23 Tahun 1999. Menurut UU No.23 Tahun 1999, tujuan utama Bank Sentral adalah untuk memelihara kestabilan rupiah. Definisi khusus dari memelihara kestabilan nilai rupiah adalah untuk mengendalikan laju inflasi dalam negeri. Dalam menjalankan
3
tugas pokoknya, Bank Sentral menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian sasaran-sasaran moneter. Selain itu, BI pun mengeluarkan UU No.29/1999 mengenai indepedensi Bank Sentral. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan bagi BI untuk menetapkan target inflasi tanpa campur tangan pihak manapun. Pada tahun 2005, terjadi amandemen UU tersebut dimana pemerintah yang akan menetapkan target inflasi dengan pertimbangan dari BI dan diharapkan BI dapat mencapai target tersebut. Berbagai upaya Bank Sentral diatas dalam pengendalian inflasi tentunya semakin mendapat tantangan yang berat sejak dimulainya era otonomi daerah. Meskipun banyak khalayak yang menganggap otonomi daerah sebagai fenomena politik, namun otonomi daerah juga membawa konsekuensi pada perekonomian regional. Salah satu dampak otonomi daerah terhadap perekonomian regional adalah terhadap inflasi regional. Mengingat salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah tingkat inflasi domestik. Pada era otonomi daerah, wilayah-wilayah diberikan kewenangan untuk mengelola perekonomian masing-masing, termasuk meminjam dari luar negeri, disamping kewenangan untuk menentukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing wilayah. Kebijakan ini mengakibatkan semakin meluasnya sumber-sumber inflasi yang akan membuat pengendalian inflasi menjadi semakin sulit (Brodjonegoro et al, 2005). Jika melihat lebih cermat, rumitnya proses pengendalian inflasi oleh Bank Sentral disebabkan karena pada dasarnya pembentukan inflasi nasional merupkan angka agregat dari inflasi regional. Sebagai bukti, inflasi nasional dihitung berdasarkan rataan dari 66 kota yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan perhitungan tersebut, setiap wilayah masing-masing memiliki perbedaan tingkat komoditi yang dikonsumsi. Perbedaan tersebut mencakup harga serta kualitas komoditi tersebut, yang membedakan tiap wilayah. Hal ini dapat terjadi akibat perbedaan struktur biaya pada masing-masing wilayah seperti biaya hidup, biaya transportasi, pajak regional, tingkat upah, termasuk juga kondisi infrastruktur dan sebagainya. Secara umum, kajian inflasi regional lebih
4
mempertimbangkan bahwa masing-masing wilayah memiliki karakteristik inflasi yang berimplikasi kepada kebijakan pengendalian inflasi yang lebih spesifik. Berdasarkan perhitungan rata-rata inflasi regional menurut bobotnya (persentase) pada pembentukan inflasi nasional yang dilakukan oleh BPS berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2007, ditemukan fakta bahwa bobot Jakarta mencapai 22,49 persen atau yang tertinggi dalam pembentukan inflasi nasional, disusul oleh Surabaya (6,47 persen), Bandung (5,38 persen), Medan (4,67 persen), Semarang (3,48 persen), Palembang (2,96 persen), Makasar (2,56 persen), Padang (1,69 persen), Denpasar (1,53 persen), Banjarmasin (1,54 persen), dan gabungan 56 kota lainnya dengan porsi 47,23 persen (Gambar 1.2). Jakarta Surabaya Bandung 22,49
Medan Semarang
47,23 6,47 5,38
Palembang Makasar Padang
4,67 1,53 1,54
2,96
3,48
Denpasar Banjarmasin
2,56
1,69
Gabungan 56 Kota Lainnya
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 Gambar 1.2. Bobot Inflasi Kota Menurut SBH 2007 Fakta selanjutnya adalah empat dari lima kota dengan bobot persentase tertinggi dalam pembentukan inflasi nasional yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang merupakan ibukota provinsi yang berada pada regional yang sama (Pulau Jawa). Fakta ini didukung oleh pernyataan BI yang menyatakan bahwa pada tahun 2011 tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu Daerah Khusus Ibukota (DKI)
5
Jakarta, Jawa Barat dan Banten memiliki bobot hampir 50 persen dalam pembentukan inflasi nasional. Disamping fakta-fakta diatas, Wimanda (2006) berargumen bahwa inflasi di suatu region memiliki keterkaitan dengan region lainnya. Setelah mengetahui keterkaitan antar inflasi wilayah tersebut, beliau kemudian mengklasifikasikan inflasi di suatu wilayah apakah sebagai leader atau sebagai follower. Lebih lanjut, penelitiannya mengkategorikan wilayah di Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sebagai leader, sehingga Inflasi yang terjadi pada wilayah tersebut cenderung memengaruhi inflasi di wilayah lain yang dikategorikan sebagai follower. Penelitiannya juga berpendapat bahwa apabila pemerintah dan Bank Sentral dapat mengendalikan inflasi pada wilayah yang dikategorikan sebagai leader maka inflasi nasional akan lebih mudah untuk dikendalikan. Beberapa uraian diatas menjelaskan betapa pentingnya peranan inflasi regional dalam dinamika inflasi nasional di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus dalam menangani inflasi yang terjadi pada tataran wilayah khususnya Pulau Jawa. Mengingat masih relatif terbatasnya studi mengenai inflasi regional dan cukup besarnya pengaruh yang diberikan regional khususnya Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia membuat studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Pulau Jawa menjadi sangat penting dan menarik untuk diteliti. Untuk itu, penelitian ini akan secara fokus menganalisis faktorfaktor yang berpengaruh dalam pembentukan inflasi di Pulau Jawa. Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Pulau Jawa ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak berwenang khususnya Bank Sentral, sehingga dapat mengarahkan kebijakan moneternya untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.
1.2
Perumusan Masalah Meskipun inflasi merupakan salah satu persoalan ekonomi yang cukup
rumit, bukan berarti inflasi tidak dapat dikendalikan. Untuk dapat mengendalikan inflasi caranya adalah dengan terlebih dahulu mendiagnosis jenis inflasi dan
6
penyebabnya. Pada negara-negara berkembang khususnya Indonesia, inflasi bukan semata-mata dipengaruhi oleh fenomena moneter saja, tetapi fenomena struktural juga turut memberikan pengaruh. Hal ini lebih disebabkan oleh struktur perekonomian Indonesia, terutama pada struktur perekonomian regionalnya yang berbeda satu sama lain. Bila diidentifikasi berdasarkan penyebabnya inflasi dibagi menjadi dua kategori, pertama demand pull inflation atau inflasi yang disebabkan karena permintaan masyrakat akan komoditi barang dan jasa meningkat. Kedua, cost push inflation atau inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga atas komoditi yang dipicu oleh naiknya biaya produksi. Dari analisa tersebut, diharapkan gambaran meneyluruh tentang perilaku inflasi di Pulau Jawa akan dapat terlihat secara lebih jelas. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.
Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi inflasi di Pulau Jawa?
2.
Bagaimana implikasi kebijakan yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi di Pulau Jawa?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut: 1.
Menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi inflasi di Pulau Jawa.
2.
1.4
Merumuskan implikasi kebijakan pengendalian inflasi di Pulau Jawa.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat
bagi pihak-pihak berkepentingan, antara lain:
7
1.
Bagi pemerintah atau instansi terkait, penelitian ini bermanfaat untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Pulau Jawa sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat untuk pengendalian inflasi.
2.
Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada penelitian lainnya yang ingin menganalisis tentang inflasi.
3.
Bagi penulis, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai inflasi.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi. Pertama, memberikan
gambaran umum mengenai dinamika inflasi di Pulau Jawa melalui analisis deskriptif. Kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Pulau Jawa. Ketiga, memberikan saran implikasi kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah terkait dengan hasil penelitian. Dalam penelitian ini cakupan sampel yang dianalisis adalah enam provinsi di pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur dan Banten. Penelitian ini terbatas pada Provinsi Banten yang baru terbentuk pada tahun 2000 sehingga periode analisis dalam penelitian ini terbatas pada tahun 2001-2010.