I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu telah melakukan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dan dalam implementasinya
Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), menempatkan kembali peran Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai kelembagaan yang berfungsi sesuai dengan tuntutan Undang-Undang. Oleh karena itu, maka perlu diberikan fasilitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi para petani. Aspek kelembagaan penyuluhan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 telah dijabarkan disetiap Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur walaupun dengan nomenklatur kelembagaan yang bervariasi namun
substansi
program
kebijakan
dan
kegiatan
penyuluhan
secara
keseluruhan terakomodir termasuk kegiatan pada Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK). Dengan kelembagaan penyuluhan yang kuat maka akan mendukung penyelenggaraan penyuluhan di setiap tingkatan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat efektif dan efisien dalam mengawal dan mensinergikan program pembangunan pertanian baik yang salah satu kelembagaan penyuluhan pertanian yang memiliki
posisi
yang
sangat
strategis
untuk
mendukung
pelaksanaan
dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kelembagan penyuluhan di tingkat Kecamatan merupakan kelembagaan penyuluhan terdepan yang dekat dengan petani, kelompok tani, gapoktan dan pelaku usaha yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengsinergikan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian sekaligus sebagai home base para penyuluh, sebagai pusat/sentral perencanaan penyuluhan, sebagai tempat belajar penyuluh dan petani, tempat pelaksanaan pengkajian teknologi, tempat demonstrasi plot (demplot) dan sebagai sumber informasi baik teknis pengembangan komoditas, managemen usaha tani, pemasaran produksi maupun informasi-informasi lain yang diperlukan petani dan pelaku usaha.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
1
Dengan kelembagaan penyuluhan yang kuat maka akan mendukung, mengawal dan mensinergikan program pembangunan pertanian baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sejalan dengan peran dan fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) yang sangat strategis di tingkat lapangan, maka Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2015 telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BP3K. 1.2 Tujuan 1. Meningkatkan Kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai tempat percontohan pengkajian teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan (Demplot) dan sebagai tempat pelayanan informasi teknologi kepada petani dan pelaku usaha. 2. Meningkatkan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta agar dapat membimbing, mendampingi, melayani pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. 3. Menjadikan
Balai
Penyuluhan
Kecamatan
sebagai
home
base/tempat
pertemuan, perencanaan, pelaksanaan berbagai kegiatan dan evaluasi kegiatan penyuluhan ditingkat kecamatan. 4. Dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan serta meningkatkan kapasitas BPK/BP3K terutama dalam melayani penyuluhan di kecamatan. 1.3 Sasaran Sasaran pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan BP3K adalah Balai Penyuluh Kecamatan (BPK). 1.4 Keluaran Terlaksananya
pelaksanaan
kegiatan
penyelenggaraan
peningkatan
kapasitas BP3K di 22 Kabupaten/Kota.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
2
II.
DASAR HUKUM, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN BP3K
2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa
dan
pemberdayaan
masyarakat
yang
bertujuan
pada
peningkatan kesejahteraan rakyat atau (pemberian otonomi luas kepada daerah
diarahkan
untuk
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Selain itu, lembaga teknis daerah yang berbentuk badan di kabupaten/kota dapat membentuk unit pelaksana
teknis
tertentu
untuk
melaksanakan
kegiatan
teknis
operasional/teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 4. Peraturan
Pemerintah
No.
43
Tahun
2009
tentang
Pembiayaan,
Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
3
5. Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
26/Permentan/OT.140/4/2012
tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan 6. Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
28/Permentan/OT.140/4/2012
tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi. 7. Pedoman Standar Pelayanan Minimal Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Peranian Kementerian Pertanian Tahun 2010. 2.2 Pengertian 1. Balai
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Kecamatan (BP3K) adalah Kelembagaan Penyuluhan terdepan yang dekat dengan petani, Kelompok tani dan Gapoktan yang berfungsi sebagai home base para penyuluh, sebagai tempat Pelaksanaan Pengkajian Teknologi, tempat demonstrasi plot (percontohan) dan sebagai sumber informasi baik teknis pengembangan komoditas, manajemen usaha tani, pemasaran produk maupun informasi – informasi lainnya yang dibutuhkan petani dan pelaku usaha. 2. Monitoring
adalah
kegiatan
pemantauan
yang
dilakukan
untukmemastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome, benefit dan impact yang diharapkan. 3. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai. 4. Demonstrasi usaha
tani
(Demplot/percontohan) adalah
peragaan
penerapan suatu teknologi yang sudah teruji secara teknis mudah diterapkan, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial budaya dapat diterima masyarakat yang dilakukan oleh petani (Demplot) Poktan (Dermfarm) dan Gapoktan (Dermarea).
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
4
5. Demonstrasi usaha tani perorangan (Demplot/percontohan) adalah Metode
penyuluhan
yang
dilaksanakan
melalui
demonstrasi
yang
dilakukan secara perorangan (petani-nelayan/atau kontak tani-nelayan) dengan mengusahakan komiditi tertentu (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan). 6. Media informasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan dibatasi
pada
media
tercetak
berupa
brosur
dan
leaflet/lipatan
merupakan salah satu metoda penyuluhan dibagikan kepada masyarakat pada saat tertentu antara lain, pada saat pameran, kursus tani, temu wicara, temu karya, temu usaha, temu tugas, temu lapang dan lain lain. Media infoermasi tersebut juga merupakan bahan bacaan dan atau sumber informasi yang selalu siap dan tersedia disetiap perpustakaan mini yang ada pada BP3K. 7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Proses pembalajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 8. Laku adalah suatu system dalam penyuluhan yang mengharuskan seorang penyuluh mengikuti latihan dan mewajibkan kunjungan pada petani dalam kurung waktu satu kali dua minggu. 9. Latihan biasanya diperuntukan bagi penyuluh yang bertugas diwilayahwilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) dalam satu wilayah kerja Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K) dan bertempat di BP3K. Latihan dilakukan secara teratur satu kali dalam dua minggu dan dilaksanakan secara berkesinambungan,
dengan
tujuan
meningkatkan
pengetahuan,
kecakapan dan ketrampilan PPL baik teori maupun praktek. Selain itu dalam latihan tersebut dapat memecahkan masalah masalah yang ada atau yang muncul ditingkat lapangan.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
5
10. Kunjungan kerja yaitu kunjungan para penyuluh kepada petaninelayan, kelompok tani, gabungan kelompok tani ditempat usahatani pada masing masing wilayah kerja. Dengan kunjungan kerja ini diharapkan seorang penyuluh dapat mempengaruhi dan membina 8-16 kelompoktani. 11. Standardisasi BPK/BP3K adalah standar minimal yang diperlakukan oleh BPK/BP3K untuk melaksanakan tugas fungsinya. 12. Sarana dan Prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah BPK/BP3K. 2.3 Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup dari pelaksanaan kegiatan yakni : Pengembangan kapasitas kelompok tani ke 22 kabupaten/kota di NTT.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN BP3K 3.1
Waktu dan Tempat Kegiatan ini dilaksanakan di 22 kabupaten/kota dengan waktu pelaksanaanya pada bulan April dan Mei 2015 terdiri dari tahap persiapan, Pembuatan Juklak/TOR kegiatan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan BP3K Tingkat Provinsi NTT TA 2015.
3.2
Metode Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pemantauan langsung pada pada BP3K, pembinaan serta pengambilan data berbagai format/formulir (Qusioner) untuk melihat secara keseluruhan pengembangan BP3K melalui pembinaan pada kelompok tani baik itu kelas pemula, lanjut madya maupun utama
dalam pelaksanaannya dapat
memperhatikan hal hal sebagai berikut : 1. Tim mendapat penjelasan/pengarahan dari pejabat bidang kelembagaan penyuluhan tentang bagaimana melakukan kegiatan di kabupaten dapat berjalan sesuai harapan. 2. Setelah pembekalan/coaching maka tim yang bertugas dapat berurusan dengan Bidang keuangan untuk memfasilitasi biaya. 3. Melakukan
koordinasi
Kabupaten/Kota
yang
dengan
Badan
menangani
Ketahanan
kegiatan
serta
Pangan
Tingkat
melapor
kepada
pimpinan tentang maksud dan tujuan perjalanan dinas. 4. Pembinaan serta pengambilan data Dengan Qusioner yang tersedia langsung melaksanakan kegiatan sampai ke BP3K. 5. Pembuatan laporan Laporan Perjalanan Dinas serta Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
7
3.3
Organisasi Kegiatan Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini ditugaskan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan Nomor : BKPP 879/19/IV/2015 tanggal 13 April 2015, tahap ke II dengan surat perintahnya 879/47/IV/2015
tanggal
BKPP.879/11/IV/2015
22
tanggal
April 10
2015, April
tahap
2015
III
dan
NO BKPP
dengan tahap
IV
No
No
dengan
BKPP.879/14/V/2015 Tanggal 05 Mei 2015. 3.4
Pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Peneningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan BP3K mendapat dukungan dana yang bersumber dari DPA SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT T.A 2015
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
8
IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN Berdasarkan hasil kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan BP3K yang diperoleh data petugas yang telah turun sampai ke tingkat BP3K serta rekapan data yang dihimpun oeh petugas dari 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur sebagaimana terbaca pada tabel berikut dibawah ini : 1. Kota Kupang Berdasarkan hasil pemantauan sampai ke tingkat lapangan terhadap Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan BP3K di kota kupang yang dilaksanakan oleh petugas dari provinsi dalam pelaksanaan nya dilakukan sampai ke BP3K guna mengetahui sejauh mana Perkembangan kemajuan BP3K serta penyuluh yang berpeeran dalam BP3K. Untuk itu peran penyuluh dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kelompok tani maupun gapoktan agar dapat mengetahui untuk melakukan pengukuhan bagi kelompok yang belum dikukuhan untuk ditingkatkan menuju kelas lanjutan. Bila dilihat dengan tahun sebelum nya belum ada perubahan hal ini disebabkan kurang adanya monitoring dan pembinaan dari penyuluh sehingga dari tahun ke tahun belum ada perkembangan lanjutan kaitan dengan BP3K pelaksana kegiatan UPSUS Padi, jagung dan Kedelai yakni BP3K Fatu bena kelurahan kolhua kecamatan Maulafa dengan dukungan penyuluh sejumlah 11 orang sementara kusus untuk paket lengkap BP3K Naioni Kecamatan alak kelurahan Naioni jumlah penyuluh 8 orang khusus untuk paket tidak difasilitasi, lebih diutamakan paket UPSUS. 2. Kabupaten Kupang Berdasarkan Hasil pemantauan untuk pelaksana kegiatan penyelengaraan peningkatan kapasitas BP3K di kabupaten Kupang, melalui rapat antara kabid dan para penyuluh dan data yang dilaporkan oleh kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kabupaten Kupang secara keseluruhan BP3K yang ada sebanyak 24 BP3K
namun BP3K yang difasilitasi
dalam kegiatan peningkatan kapasitas sejumlah 14 BP3K sesuai dengan data
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
9
CPCL yang disampaikan kepada badan ketahanan pangan dan penyuluhan yakni Paket lengkap sejumlah 2 BP3K antara lain BP3K Eobesi Kecamatan Amarasi Timur dan BP3K Lelogama Kecamatan Amfoang Selatan, sedangkan untuk paket Hmat ada 9 BP3K yakni BP3k Oeteta Kecamatan Sulamu, BP3K Tesbatan kecamatan Amarasi, BP3K Barate, kecamatan Fatuleu Barat, BP3K Buraen Kecamatan Amarasi Selatan, BP3k Camplong Kecamatan Fatuleu Barat, BP3K Fatumonas kecamatan Amfoang tengah, BP3K Semau Kecamatan Semau, BP3K Semau Selatan Kecamatan Semau Selatan, BP3K Oemofa Kecamatan Amabi Oefeto Timur. Sedangkan untuk Paket UPSUS
difasilitasi 3 BP3K yakni BP3K
Amarasi Kecamatan Amarasi, BP3K Takari Kecamatan Takari, BP3K Kupang Timur Kecamatan Kupang Timur sementara dukungan kelompok tani untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas 24 Kecamatan jumlah gapoktan 67 gapoktan kelompok kelas madya sejumlah 2 kelompok, Lanjut 76, pemula 986 dari total keseluruhan 1064 kelompok. Akan terus mengadakan pembinaan para penyuluh dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan UPSUS sampai ditingkat lapangan. 3. Kabupaten TTS Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan BP3K Provinsi Nusa tenggara Timur maupun petugas yang melaksanakan kegiatan pengembangan di kabupaten TTS kusus untuk BP3K secara keseluruhan sebanyak 32 BP3K, dari 32 Kecamatan dan 278 Desa, serta 162 Penyuluh yang difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan UPSUS PAJALE sebanyak 20 BP3K Berdasarkan penugasan staf oleh kepala Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan provinsi NTT serta data yang dikirim Hasil rekapan 32 kecamatan data kelompok tani kelas pemula lanjut madya di kabupaten TTS memiliki 1411 kelompok, kelas lanjut 126 kelompok dan kelas madya 28 dan gapoktan 120 gapoktan, hal ini menandakan masih tetap bila dibandingkan dengan tahun 2013 dan belum ada pengembagan kapasitas, dan masih ditemukan kelompok tani yang telah dibentuk namun belum dikukuhlan hal ini terlihat jelas dalam format E propoasal serta dari 32 BP3K secara keseluruhan 32 namun yang rusaak 17 BP3K yang baik 15, untuk itu perlu renovaasi BP3K yang rusak untuk dijadikan home base bagi kelompok tani maupun gapoktan dalam melaksanakan kelas mengajar oleh para penyuluh. Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
10
4. Kabupaten TTU Data yang dihimpun oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT secara keseluruhan BPK sebanyak 24 dari 24 kecamatan. Kelembagaan poktan dan gapoktan, untuk poktan secara keseluruhan dengan jumlah 977 kelompok namun belum didata secara keseluruhan berapa kelompok yang dikukuhkan berapa yang belum karena belum adanya SK pengukuhan kelompok yang dikukuhkan oleh Bupati TTU karena itu disarankan agar melakukan identifikasi kelompok tani secara keseluruhan di kabupaten TTU agar dapat membedakan sesuai data E Proposal. untuk kelas kelompok lanjut 43 kelompok sementara kelas madya belum ada, dan untuk gapoktan 89 gapoktan untuk itu mohon dukungan para penyuluh yang mempunyai kelompok binaan di wilayah wilayah kerjanya agar dapat mendata kembali kelompok yang belum dikukuhkan maupun BPK yang belum dibangun sehingga dapat melakukan pengukuhan sesuai kriteria kelompok tani dan penyiapan dana kedepan untuk pembangunan BPK. Untuk kegiatan dukungan operasioanal terdapat 3 BP3k yakni BP3K Noemuti, Noemuti Timur, dan Insana sedangkan untuk kegiatan UPSUS PAJALE mendukung swasembada pangan terdapat 2 BP3K yang difasilitasi yakni BP3K Insana Barat dan Oenenu. 5. Kabupaten Belu Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan BP3K provinsi Nusa tenggara Timur maupun petugas yang melaksanakan kegiatan pengembangan
di kabupaten Belu khusus untuk BP3K secara keseluruhan
sebanyak 12 BP3K, dari 12 Kecamatan dan 83 Desa, serta 203 Penyuluh yang difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan UPSUS PAJALE sebanyak 9 BP3K antara lain BP3k Raimanuk, Kakuluk mesak untuk Paket Lengkap, BP3K Atambua Barat, Tasifeto Timur, Lasiolat, Lamaknen Selatan, Nanae Duabesi Untuk Paket Hemat senagngka BP3K Raihat, Tasifeto Barat adalah Paket Upsus. Dari hasil pemantauan oleh petugas maupun rekapan data yang dikirim ke Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, data yang dikirim dari kabupaten Bellu ke Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
11
Provinsi NTT secara keseluruhan baru 1696 kelompok dengan rician kelas pemula 1684, lanjut, 12 kelompok
serta gapoktan 92 gapoktan. Dari 1696 kelompok
belum diketahui apakah secara keseluruhan sudah berbadan hukum atau belum karena dilihat dari data E Proposal belum seluruhnya berbadan hukum sebab itu disarankan agar para penyuluh dapat mendata kembali jumlah kelompok sesuai dengan yang dilaporkan atau tidak sesuai. Data tersebut bila dibandingkan dengan keadaan kelompok tani Tahaun 2013 belum ada pengembangan baik dari kelas pemula maupun kelas lanjut diharapkan penyuluh sebagai pendamping kelompok tani agar bekerja sama dengan kelompok untuk mengembangkan kapasitas lewat pembinaan maupun pengukuhan kelas. 6. Kabupaten Rote Ndao Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan BP3K provinsi Nusa tenggara Timur maupun petugas yang melaksanakan kegiatan pengembangan
di kabupaten Rote Ndao
kusus untuk BP3K yang difasilitasi
untuk melaksanakan kegiatan UPSUS PAJALE
Berdasarkan data yang direkap
oleh petugas provinsi maupun yang dikirim dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Rote Ndao menandakan secara keseluruhan BP3K sebanyak 10 BP3K dari 10 Kecamatan, namun BP3K yang difasilitasi sebanyak 6 BP3K untuk UPSUS PAJALE, yakni BP3K Rote Barat Laut, Rote Timur, Rote Tengah, Rote Barat Laut, Pantai Baru dan Lobalain, secara keseluruhan ada 3 BP3K yang belum dibangun untuk itu perlu adanya penambahan bangunan bagi BP3K yang belum dibangun karena BP3K merupakan Home base penyuluh yang merupakan ruang belajar para kontak tani maupun gapoktan, secara keseluruhan kelompok tani, hasil kroscek antara Badan Ketahanan pangan Dan Dinas Pertanian tanaman pangan Provinsi NTT maka jumlah kelompok tani secara keseluruhan berjumlah 519 kelompok dengan rincian kelas kemampuan, pemula 501 kelompok, lanjut 18 kelompok sementara madya dalam perencanaan kedepan akan dikukuhkan kelas madya, dari jumlah kelompok tersebut maka terbentuk 89 gapoktan untuk mendukung pelaksana kegiatan agribisnis di kabupaten Rote Ndao serta mendukung jalannya Program UPSUS PAJALE di Kabupaten Rote Ndao.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
12
7. Kabupaten Alor Kegiatan penyelenggaraan peningkatan BP3K
kapasitas kelembagaan Penyuluhan
provinsi Nusa tenggara Timur maupun petugas yang melaksanakan
kegiatan pengembangan di kabupaten alor kusus untuk BP3K yang difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan UPSUS PAJALE sebanyak 12 BP3K secara rinci paket Lengkap sebanyak 3 BP3K, Paket Hemat sebanyak 6 BP3K dan Paket UPSUS 3 BP3K secara keseluruhan BP3K di kabupaten alor sebanyak 17 BP3K dari 114 Penyuluh serta didukung oleh 590 kelompok tani dan 94 gapoktan untuk itu perlu adanya koordinasi antara lintas sector untuk mensukseskan program UPSUS PAJALE Tahun 2015 di Provinsi NTT. 8. Kabupaten Flores Timur Kegiatan Penyelenggaraan peningkataan
kapasitas kelembagaan penyuluhan
BP3K dikabupaten lembata dilaksanakan melalui rapat bersama Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur hasil pemantauan dari teman yang bertugas ke Kabupaten Flores Timur maka secara keseluruhan hasil rekapan data BP3K sebanyak 19, BP3K yang difasilitasi untuk kegiatan Upsus padi jagung dan kedelai sebanyak 16 BP3K terdiri dari paket lengkap, paket hemat dan paket Upsus
serta didukung oleh
kelompok tani sebanyak
1232 kelompok terdiri dari kelas pemula sebanyak 1190, kelas lanjut 39, kelas madya 3 kelompok dengan didukung gapoktan sebanyak 169 kelompok disarankan perlu adanya kerja sama Dinas lintas sektor serta babinsa dalam mendukung keberhasilan program UPSUS pajale di kabupaten Flores Timur. 9. Kabupaten Lembata Kegiatan Penyelenggaraan peningkataan
kapasitas kelembagaan penyuluhan
BP3K dikabupaten lembata dilaksanakan melalui tatap muka bersama Sekretaris Badan, serta Kepala Bidang Penyuluhan yang menangani kelembagaan dan kepala bidang SDM dan para penyuluh yang berkaitan dengan tugas di Kabupaten Lembata, dari hasil rapat kaitan kaitan dengan pelaksanaan kegiatan UPSUS PAJALE sebanyak 5 BPK terdiri dari UPSUS 4 BPK sedangkan Paket hemat 1 BPK. Sementara masih dilakukan pendataan oleh para penyuluh sekabupaten Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
13
lembata. Kaitan dengan kelompok tani sedangkan dukungan penyuluh sebanyak 59. Diharapkan bagi BPK yang belum mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas BP3K agar terus melakukan persiapan dengan baik sesuai syarat yang ditentukan untuk mendapat dukungan fasilitasi pada kegiatan mendatang.
10.
Kabupaten Sikka
Kegiatan
penyelenggaraan
peningkatan
kapasitas
dikabupaten
dilaksanakan melalui rapat bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan penyuluhan pertanian Kabupaten Sikka
Sikka dan
beserta Kepalagian beberapa orang
penyuluh yang berkaitan dengan tugas peningkatan kapasitas BP3K di Kabupaten Sikka, secara keseluruhan data BP3K yang ada di kabupaten Sikka sebanyak 21 BP3K Kondisi bangunan yang baik sebanyak 17 yang rusak 4 BP3K. dari 21 Kecamatan, BP3K yang difasilitasi dalam pengembangan kegiatan UPSUS PAJALE sebanyak 21 Bp3K terdiri dari paket lengkap sebanyak 10 BP3K, paket hemat 9 Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
14
BP3K dan UPSUS sebanyak 2 BP3K seluruh BP3K yang difasilitasi dapat menjalankan peran dan fungsi dengan baik agar menjadi kelembagaan penyuluhan sangat terdekat dengan petani, Poktan, gapoktan maupun pelaku usaha. Dukungan kelembagaan tani sebanyak 1.789 kelompok terdiri dari kelas pemula 1309 kelompok, lanjut 411, kelas Madya 63 kelompok, kelas utama 6 kelompok serta 130 gapoktan. Dari data tersebut diatas bila dibandingkan dengan data tahun 2013 sejumlah 1.692 kelompok terjadi peningkatan 91 kelompok, hal ini menandakan bahwa Penyuluh sebagai pendampingan kelompok tani selalu bekerja sama dalam meningkatkan usaha taninya. Diharapkan pembinaan BP3K terus dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat ditingkatkan. 11.
Kabupaten Ende
Kegiatan
penyelenggaraan
peningkatan
kapasitas
dikabupaten
Ende
dilaksanakan melalui rapat bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan pertanian kabupaten Ende beserta kasubid beberapa orang penyuluh yang berkaitan dengan tugas maupun pemantauan langsung ke BP3K ada di Ende, dari hasil rapat yang diperoleh kepala Badan menekankan tentang keberadaan kelembagaan BP3K maupun kelembagaan lainnya
yang ada di
Kabupaten Ende, yang mana data yang ada itu sejak masih bergabung dengan Dinas tanaman pangan kabupaten Ende, namun berkembang tahun demi tahun sampai dengan sekarang. Kepala Badan juga belum mengetahui secara keseluruhan apa kelompok tani tersebut sudah berbadan hukum atau belum. untuk itu akan diadakan rapat bersama seluruh penyuluh untuk mendata secara keseluruhan BP3K, Gapoktan maupun
kelompok tani yang ada di kabupaten
Ende. Kaitan dengan kegiatan UPSUS Padi jagung dan kedelai yang dilaksanakan di kabupaten ende untuk paket UPSUS Kedelai ada 19 BP3K dengan jumlah penyuluh 109 orang dan dukungan kelompok sebanyak 1844 orang, 230 gapoktan serta 21 BPK.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
15
12.
Kabupaten Ngada
Sehubungan
dengan
kegiatan
kelembagaan penyuluhan BP3K
Penyelenggaraan
peningkatan
kapasitas
yang dilaksanakan di kabupaten ngada oleh
petugas dari Badan ketahanan pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT yang pemantauannya sampai ke tingkat BP3K
maka ahsil dari kegiatan tersebut
secara keseluruhan Jumlah BP3K yang ada di kabupaten Ngada 12 BP3K dari 12 Kecamatan serta 151 Desa
dengan dukungan penyuluh 87 Orang, Kelompok
Tani 781 kelompok secara rinci pemula 648, lanjut 132 serta madya 1 kelompok dan didukung 109 Gapoktan ditemukan adanya kelompok tani yang sudah dibentuk namun belum dikukuhkan ke kelas pemula, bila dilihat dari jenis usaha maupun keberadaan kelompok menandakan bahwa kelompok sudah layak untuk dikukuhkan. Untuk itu disarankan agar penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan dapat mendata kembali kelompok kelompok yang sudah dibentuk namun belum berbadan hukum baik itu kelas pemula, kelas lanjut maupun kelas madya. BP3K yang difasilitasi utnuk pelakanaan kegiatan UPSUS padi, jagung dan kedelai sejumlah 11 BP3K untuk paket lengkap BP3K sejumlah 4 BP3K yakni BP3K Turweda, Golewa, Golewa Barat dan Watu Kapu, untuk paket hemat Bp3K Wangka, Golewa Selatan Wolomeze dan Jerebuu. Sementara untuk paket UPSUS BP3K Maronggole, Golewa Selatan, Bajawa untuk itu disarankan adanya kerjasama antar lintas sektor serta babinsa sehingga suksesnya program UPSUS PAJALE Tahun 2015.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
16
13.
Kabupaten Nagekeo
Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan peningkatan
kapasitas kelembagaan
Penyuluhan BP3K melalui dana APBD yang dilaksanakan di Kabupaten Nagekeo melalui rapat bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan kepala Bidang Kelembagaan dan kepala sub bidang penyuluhan dan para penyuluh dengan topik materi yang dibahas adalah Penyelenggaraan kapasitas Kelembagaan BP3K yang ada di Nagekeo. Dari hasil rapat membicarakan bahwa selama ini data BP3K secara keseluruhan yang ada di nagekeo sebanyak 7 BP3k dari 7 Kecamatan serta didukung 116 penyuluh masih data lama sebanyak 1021 kelompok, serta Gapoktan 98 gapoktan, bila dibandingkan dengan tahun 2013 belum ada perubahan angka. Dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengan penyuluh secara keseluruhan kabupaten ngada agar dapat melihat kembali keberadaan kelompok tani diwilayah masing masing dan penyuluh melakukan pembinaan pada kelompok tani agar dapat meningkatkan kelas kemampuannya. BP3K yang difasilitasi utnuk kegiatan UPSUS Pajale sebanyak 7 Untuk paket lengkap sebanyak 3 yakni BP3K Wolowae, Nangaroro dan Aesesa Selatan, sedangkan untuk paket hemat
BP3K Keo Tengah sedangkan UPSUS
Kedelai Mauponggo, Boawae dan Aesesa, kaitan dengan kegiatan Upsus pajale disarankan perlu adanya dukungan kerja sama semua pihak agar terlaksana Program UPSUS PAJALE Tahun 2015. 14.
Kabupaten Manggarai
Kegiatan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dilaksanakan dikabupaten manggarai melalui Rapat bersama Kepala Badan Pelaksana penyuluhan pertanian kabupaten Manggarai dan beberapa kepala Bidang yang berkaitan dengan tugas tugas teknis. Hasil rapat yang diperoleh Kaban menegaskan tentang kegiatan Upsus agar seklalu bekerja sama dengan dinas tanaman pangan dan Babinsa kaitan dengan kegiatan UPSUS, dukungan fasilitasi BP3K untuk kegiatan UPSUS pajale adalah BP3K Ruteng, Wea RII, Setar Mese Barat, Langke Rembong, Reok Satar Mese, Cibal barat, Reok Barat, Lelak, Rahong Utara dan Cibal serta dukungan Kelompok tani sebanyak 1.177 kelompok tani secara rinci kelas pemula 587, kelas lanjut 518, kelas madya 67 dan kelas Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
17
utama 5 serta didukung oleh 149 gapoktan, serta 116 Orang penyuluh. Berdasarkan pemantauan dari teman teman yang bertugas ke kabupaten manggarai dilihat dari data yang ada masih ditemukan beberapa kelompok yang belum berbadan hukum terutama pada kelompok kelas pemula sebab itu perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh koordinator maupun para penyuluh di masing masing wilayah ke kelompok. Disarankan agar para penyuluh mendata kembali seluruh data kelompok tani yang sudah dibentuk namun belum dikukuhkan agar dapat dimasukan dalam E Proposal Kabupaten Manggarai. 15.
Kabupaten Manggarai Barat
Kegiatan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dilaksanakan dikabupaten manggarai barat melalui Rapat bersama Kepala Badan Pelaksana penyuluhan pertanian kabupaten Manggarai Barat beserta para Kabid dan Kepala Sub Bidang serta beberapa orang penyuluh yang berkaitan dengan Hal hal teknis Bidang. Dukungan kelembagaan kelompok tani maupun gapoktan yang ada di Manggarai Barat adalah sebagai berikut, 698 kelompok terdiri dari kelas pemula 345, kelas lanjut, 353 didukung oleh 93 gapoktan. Data tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2013 secara keseluruhan 698 kelompok secara rinci kelas pemula 345, kelas lanjut 355. Perlu pendataan lanjutan bagi penyuluh yang berkaitan dengan kelompoki tani. 16.
Kabupaten Manggarai Timur
Sehubungan
dengan
kegiatan
penyelenggaraan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan penyuluhan yang dilaksanakan di kabupaten Manggarai Timur oleh petugas dari Badan ketahanan pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT melalui rapat bersama dengan kepala Bidang yang menangani kelembagaan baik ditingkat kabupaten sampai pada pelaksanaannya, BP3K yang difasilitasi untuk Paket Lengkap
yakni BP3K Borong, Lemba Leda, Samba Rampas, dan Elar
Selatan namun paket hemat adalah BP3k Poncoronakan, Poncoronakan Timur, dan Elar. BP3K yang difasilitasi kusus UPSUS yakni BP3K Ranamese dan Kota Komba secara keseluruhan telah mempersiapjkan kelompok binaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatanprogram UPSUS PAJALE Tahun 2015. Hasil Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
18
pemantauan langsung ke BP3K Poncoranaka secara keseluruhan BP3K layak untuk dipakai sementara jumlah Penyuluh PNS 10 Oraang, THL-TB 10 Orang dan tenaga penyuluh kontrak 2 orang masing penyuluh membina 1 desa. Komoditi unggulan antara lain kopi dan cengkeh sementara usaha tani lainnya adalah padi sawah,
secara
keseluruhan
dukungan
kelompok
tani
untuk
kegiatan
upsussejumlah 1.460 dan 169 gapoktanserta 135 kelompok wanita tani. 17.
Kabupeten Sumba Timur
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan pnyuluhan BP3K di kabupaten sumba timur dilakukan melalui rapat bersama dan pemantauan langsung ke BP3K. Secara keseluruhan jumlah BP3K yang ada sejumlah 22 BP3K daer 22 Kecamatan serta secara keseluruhan penyuluh sebanyak 142 orang serta 1363 kelompok tani untuk mendukung kegiatan UPSUS kedelai maka BP3K yang difasilitasi sebanyak 22 BP3K secara rinci untuk paket UPSUS 3 BP3K Paket lengkap sebayak 9 BP3K dan Paket hemat sebanyak 10 BP3K dengan adanya kegiatan UPSUS dapat menanmah pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. 18.
Kabupaten Sumba Barat
Kegiatan
Penyelenggaraan
Kapasitas
kelembagaan
Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan melalui Rapat
penyuluhan
BP3k
di
bersama Kepala Badan
Penyuluhan dan ketahanan pangan serta kabid kelembagaan dan kasubid berkaitan dengan tugas dikabupaten Sumba Barat dari hasil rapat yang diperoleh kaban menekankan tentang keberadaan kelembagaan BPK yang ada di Sumba Barat sejumlah 8 BPK dari 6 Kecamatan dan 10 posludes, serta 724 kelompok tani dan 69 gapoktan, Kaban juga belum melihat secara keseluruhan apa kelompok tani tersebut sudah berbadan hukum atau belum. Untuk itu kaban menegaskan dalam rapat nanti bersama seluruh penyuluh untuk mendata secara keseluruhan kelompok tani yang ada di kabupaten Sumba Barat penegasan Kepala Badan tentang E proposal kabupaten Sumba Barat. Sementara ini kelompok tani di kabupaten Sumba Barat baru 724 untuk itu mohon dukungan Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
19
dan kerjasama baik penyuluh maupun kelompok dalam meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani maupun gapoktan di Kabupaten Sumba Barat dukungan para coordinator penyuluh serta penyuluh dalam membina kelompok tani untuk ditingkatkan kelas kemampiuannya.
19.
Kabupaten Sumba Tengah
Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan BP3K dikabupaten Sumba Tengah dilaksanakan melalui rapat bersama Sekretaris Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sumba Tengah beserta para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian yang menangani langssung kegiatan BP3K. Dari hasil rapat yang diperoleh Sekretaris Badan meminta agar petugas yang Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
20
menangani E proposal agar serius dalam penangananannya. Sekretaris Badan sangat mengharapkan seluruh Koordinator BPK agar dapat serius menangani E Proposal untuk ditindaklanjuti Sekretaris Badan juga meminta
bantuan paada
seluruh penyuluh yang ada di Kabupaten Sumba Tengah untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Sumba Tengah pada wilaya masing masing penyuluh, ditegaskan agar penyuluh juga dapat mengetahui seberapa jumlah kelompok tani yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, penyuluh asebagai
partner kelompok
harus bekerja sama dalam meningkatkan kelas kemampuan dari masing masing penyuluh maupun wilayah serta dapat mengetahui seluruh hasil usaha taninya . sekban juga menegaskan seluruh penyuluh untuk mendata secara keseluruhan kelompok tani yang ada di Kabupaten Sumba Tengah
penegasan Kepala Badan
tentang E proposal kabupaten Sumba Tengah. Sementara ini kelompok tani di kabupaten Sumba tengah
baru 559 kelompok terdiri dari kelas pemula 535,
kelas lanjut, 22 madya 2 kelompok didukung oleh 54 gapoktan. Data tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2013 secara keseluruhan 559 kelompok secara rinci kelas pemula 22, kelas Madya 2 kelompok .
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
21
20.
Kabupaten Sumba barat daya
Pelaksanaan kegiatan Penyelenggara peningkatan
kapasitas kelembagaan
penyuluhan melalui dana APBD yang dilaksanakan di kabupaten Sumba Barat daya melalui rapat bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan kepala Bidang Kelembagaan dan Kepala Bidang Penyuluhan dan para penyuluh dengan materi yang dibahas adalah penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan lainnya yang ada di Sumba Barat daya. Dari hasil rapat membicarakan data yang diperoleh ecara keseluruhan menggambarkan BP3K yang ada sebanyak 11 dai 11 kecamatan serta didukung 91 penyuluh, 1.232 kelompok dan 96 gapoktan namun secara keseluruhan dari 11 BPK terlihat bahwa yaag rusak 5 BPK, 4 BPK belum memiliki banguna sementara dalam Tahun 2015 telah dibangun 3 buah BPK serta renovasi sebuah BPK. Sekretaris Badan juga menegaskan agar para penyuluh penerima BOP dapat mendaftar ulang seluruh kelompok tani maupun gapoktan baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum untuk dijadikan bahan e proposal, serta dapat mengetahui kejelasan kelompok yang betul ada di lapangan secara keseluruhan, untuk kegiatan UPSUS Padi jagung kedelai perlu direncanakan sebaik mungkin daan perlu diusulkaan permintaan dana sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dukungan BPK kaitan dengan UPSUS PAJALE paket lengkap sebanyak 4 BPK, paket Hemat 1 BPK Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
22
UPSUS sebanyak 2, untuk itu disarankan agar pihak kabupaten dapat melakukan korrdinasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan upsus dapat bekerja sama untuk mendukung suksesnya upsus pajaledi tingkat kecamatan. 21.
Kabupaten Sabu Raijua
Kegiatan penyelenggaraan
Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan
Pertanian di Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan melalui rapat bersama Kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan serta Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta beberapa Staf yang berkaitan dengan Tugas yang akan dilaksanakan selama di Kabupaten Sabu Raijua. Hasil rapat yang diperoleh serta pengambilan data secara keseluruhan BP3K di Kabupaten Saburaijua
sejumlah 6 BP3K (2 BP3K belum dibangun)
dari 6
Kecamatan, serta 362 desa. Dukungan penyuluh untuk kegiatan peningkatan kapasitas sebanyak 56 penyuluh disarankan adanya penambahan bangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kaitan dengan dukungan pelaksanaan kegiatan UPSUS padi, jagung, kedelai, difasilitasi 5 BP3K terdiri dari paket lengkap yakni BP3K Sabu Barat kecamatan sabu barat dan BP3K sabu Liae kecamatan sabu Liae, sedangkan Paket hemat sebanyak 1 BP3K terdiri dari BP3K sabu Timur Kecamatan Sabu Timur, Paket Upsus yakni BP3K Sabu Tengah Kecamatan Sabu Tengah dan BP3K Hawu Mehara kecamatan Hawu Mehara. Perlu adanya koordinasi yang baik antara lintas sektor, maupun Babinsa yang mendukung Program UPSUS kedelai agar dapat berjalan sesuai harapan dilapangan. 22.
Kabupaten Malaka
Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2015 dilaksanakan di Kabupaten Malaka dengan melakukan rapat bersama Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan penyuluhan dan beberapa orang staf yang berkaitan dengan tugas di Kabupaten Malaka. Dari hasil rapat maka diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan tugas serta kegiatan yang mendukung UPSUS kedelai. Dukungan fasilitasi BP3K yang mendukung pelaksanaan kegiatan UPSUS Pajale antara lain BP3K Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
23
Besikama dan BP3K Tolok sedangkan peningkatan kapasitas yakni BP3K Triumanu dan BP3K Kobalima. Sedangkan dukungnan Operasional BP3K Yakni BP3k Lamea, Laieten, Boa, Tunabesi dan Liurai. Sedangkan secara keseluruhan BP3k yang ada di Kabupaten Malaka 12 BP3K dari 12 Kecamatan, Jumlah Desa 127, Jumlah Penyuluh 45, Jumlah Kelompok Tani 884 serta gapoktan 57. Secara keseluruhan BPK yang memiliki bangunan sebanyak 7 BPK, 1 bpk dalam keadaan rusak sementara 4 belum memiliki bangunan disarankan agar penambahan sarana prasarana BP3K serta perlu penambahan bangunan BP3K sebagai Home base para petani dalam menjalankan aktifitasnya serta perlu adanya koordinasi yang baik baik ditingkat kabupaten sampai ketingkat kecamatan sehingga dapat terlaksananya UPSUS Pajale di Kabupaten Malaka. Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok tani mendapat dukungan dana yang bersumber dari DPA SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
24
V.
MASALAH DAN UPAYAH PEMECAHAN
A. Masalah 1. Kegiatan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas
kelembagaan penyuluhan
BP3K ini masih sebatas pada pada beberapa BP3K yang mendapat bantuan fasilitas, sedangkan jumlah BPK se Nusa Tenggara Timur masih begitu banyak yang
belum
dilakukan
Kegiatan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
penyuluhan BP3K. 2. Data pada BPK baik menyangkut Gapoktan, Poktan, Posludes, Penyuluh aset dan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan BPK masih perlu dibenahi kembali. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dari BPK mengakibatkan terhambatnya rekapitulasi data, asset pelaporan dan media tentu tidak optimal penyelenggaraan penyuluhan. 4. Sosialisasi regulasi tentang perkembangan penyuluhan dan pemberdayaan kelembagaan masih perlu dilakukan dalam rangka kesamaan persepsi pengelolaan BPK. 5. Terbatasnya biaya operasional BPK menjadi kendala dalam koordinasi dan pelaksanaan urusan BPK. 6. BPK merupakan kelembagaan penyuluhan yang sangat dekat dengan petani, Poktan maupun gapoktan dan sebagai Home Base penyuluh, namun masih ada 81 bangunan BPK yang belum ada bangunan dan 25 BP3K yang rusak yang tersebar di 22 kabupaten1/kota. B. Pemecahan masalah a. Pelaksanaan
Penyelenggaraan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
penyuluhan BP3K pada saat mendatang minimal 1 kabupaten 2 (dua) BPK yang di laksanakan peningkatan kapasitas. b. Perlu
dilakukan
sosialisasi
regulasi
yang
berhubungan
dengan
penyelenggaraan penyuluhan.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
25
c. Agar
tersedianya
dana
untuk
Penyelenggraan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan BPK baik tingkat daerah, provinsi maupun tingkat pusat guna menunjang kegiatan BPK kedepan. d. Pembenahan data pada BP3K masih perlu terus dilakukan dalam pembinaan kelembagaan penyuluhan disaat mendatang. e. Perlu pendataan kembali keseluruhan BP3K yang rusak di 22 kabupaten /kota agar perencanaan kedepan dapat diusul dana pembenahan maupun renovasi serta pembangunan gedung BP3K sebagai Home base Petani.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
26
VI. PENUTUP Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Balai penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab
yang diwujudkan melalui peningkatan kemampuan dan
kapasitas kelembagaan ketenagaan penyelenggaraan dan sarana dan prasarana serta pembiayaan. Untuk mewujudkan Sumber daya manusia yang maju dan sejahtra, agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan produktif, efektif pada semua tingkatan administrasi maka perlu melakukan terhadap balai penyuluhan pertanian Dengan
kegiatan
Penyelenggaraan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
penyuluhan BP3K maka akan mendukung, mengawal, mengsinergikan program pembangunan pertanian baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. salah satu kelembagaan pertanian yang memiliki posisi yang sangat strategis untuk mendukung dan mengawali program ketahanan pangan dan penyuluhan adalah kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan baik itu BPK, Gapoktan, Poktan serta lembaga lainnya, sejalan dengan itu maka melalui Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan mengalokasi dana
untuk
kegiatan Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Balai penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan ke 22 kabupaten Kota se Provinsi NTT. Demikian
Laporan
pelaksanaan
Kegiatan
Kegiatan
penyelenggaraan
peningkatan kapasitas kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan ini disusun sebagai hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bagi Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
27
KATA PENGANTAR Untuk mewujudkan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan yang profesional, inovatif, kreatif dan berwawasan global, Pemerintah Pusat telah merumuskan berbagai Rencana Strategis salah satu diantaranya adalah Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2010–2014, dimana salah satu tujuannya
adalah Mewujudkan Sistem Peyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang handal dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah agribisnis. Penyuluhan
Pertanian
memiliki
peran
yang
sangat
strategis
didalam
mendukung dan mengawali Program utama pembangunan pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Sesuai amanah UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K menyatakan bahwa penyelenggaraan penyuluhan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan telah diimplementasikan ditingkat lapangan melalui berbagai kegiatan salah satu diantaranya adalah Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sehingga di Tingkat Provinsi perlu disusun Laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagai bukti bahwa kegiatan penyelenggaraan dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota. Kupang,
Juni 2015
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN/ SEKRETARIS BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
DRS. HADJI HUSEN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590911 198602 1 003
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
ii
28
LAPORAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN BP3K TINGKAT PROVINSI NTT
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN/ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN TAHUN 2015 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Laporan Kegiatan Peningkatan BP3K
29