1
I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi menunjukkan proses pembangunan yang terjadi di
suatu daerah. Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat pada besaran Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB merupakan ukuran yang menunjukkan nilai tambah produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Daerah yang memiliki sumber-sumber input produksi seperti, tenaga kerja, modal, dan sumberdaya alam yang melimpah akan dapat menciptakan nilai tambah yang besar. Nilai tambah yang tercermin pada nilai PDRB tersebut merupakan pendapatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di suatu daerah. Akan tetapi, setiap daerah tidak memiliki sumber-sumber input produksi, sarana dan prasarana yang sama. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan kesenjangan pendapatan antardaerah. Kesenjangan tersebut dapat terjadi dalam ruang lingkup yang besar seperti antarnegara, ataupun dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu antarpropinsi dalam suatu negara atau antarkabupaten/kota dalam suatu propinsi. Kesenjangan atau ketimpangan pendapatan akan menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berupa peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang lebih maju, kriminalitas, konflik antarmasyarakat, dan dalam konteks kenegaraan, kesenjangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam keutuhan suatu negara. Hal ini tentu akan mengganggu proses produksi dan aktivitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kesenjangan harus diatasi oleh pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang miskin atau memiliki pendapatan yang lebih rendah. Dengan demikian, daerah miskin diharapkan mampu mengejar ketertinggalan perekonomiannya terhadap daerah yang sudah kaya. Hal ini dapat disebut sebagai konvergensi pendapatan, yaitu pengejaran pertumbuhan ekonomi
2
oleh daerah miskin terhadap daerah yang kaya, sehingga kesenjangan antardaerah dapat diperkecil dari waktu ke waktu. Kepemilikan
pendapatan
antardaerah
di
Indonesia
masih
belum
menunjukkan kemerataan. Hal ini dapat dilihat pada besaran kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki oleh masing-masing wilayah atau daerah di Indonesia. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 menurut pulau pada Tahun 2010 menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) ADHK 2000, yaitu sebesar 61 persen. Pulau Sumatera merupakan daerah yang memiliki peran terbesar kedua dalam pembentukan PDB ADHK setelah Pulau Jawa dengan nilai sebesar 21 persen. Sedangkan penjumlahan kontribusi pulau-pulau lainnya memberikan kontribusi sebesar 18 persen.
3% 5% 1%
21%
9%
P.Sumatera P.Jawa
P.Bali P.Kalimantan P.Sulawesi Lainnya 61%
Sumber : BPS, diolah.
Gambar 1. Kontribusi PDRB ADHK 2000 terhadap PDB ADHK 2000 menurut Pulau Tahun 2010 Kontribusi PDRB yang terdapat di Pulau Sumatera tidak merata. Pada Tahun 2010, Propinsi Sumatera Utara yang merupakan pemilik kontribusi PDRB ADHK terbesar, menyumbang PDRB lebih dari 25 persen terhadap total PDRB Pulau Sumatera. Sedangkan Propinsi Bengkulu, Propinsi Kep. Bangka Belitung, dan Propinsi Jambi merupakan daerah yang sumbangan PDRB nya terhadap PDRB ADHK Sumatera paling rendah, yaitu di bawah lima persen. Dengan
3
demikian, pembangunan di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah, agar daerah tersebut mampu meningkatkan perekonomiannya. Lokasi Pulau Sumatera yang dekat dengan Pulau Jawa merupakan peluang bagi masingmasing propinsi di Pulau Sumatera untuk meningkatkan aktivitas ekonominya. Tabel 1. Kontribusi PDRB ADHK 2000 terhadap PDRB ADHK 2000 Pulau Sumatera menurut Propinsi Tahun 2010 Propinsi
Kontribusi PDRB
Nanggroe Aceh Darussalam
7,07%
Sumatera Utara
25,35%
Sumatera Barat
8,30%
Riau
20,87%
Jambi
3,73%
Sumatera Selatan
13,62%
Bengkulu
1,78%
Lampung
8,18%
Kepulauan Bangka Belitung
2,32%
Kepulauan Riau
8,78%
Sumber : BPS, diolah.
Penyebab ketimpangan pendapatan di Indonesia yang dirangkum oleh Tambunan (176-182:2003) diantaranya adalah pertama, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, suatu daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi akan tumbuh lebih cepat. Hal ini dapat menyebabkan tenaga kerja, modal, dan kegiatan perdagangan pindah ke daerah yang lebih maju. Kedua, alokasi investasi yang terpusat di suatu daerah tertentu. Hal ini menyebabkan tingkat pendapatan per kapita yang rendah di daerah minim investasi. Ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antardaerah. Keempat perbedaan sumber daya antarpropinsi. Kelima, perbedaan demografis antarwilayah, seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk, pendidikan, kesehatan, dan disiplin masyarakat serta etos kerja. Keenam, kurang lancarnya kegiatan perdagangan antarpropinsi yang disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi.
4
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab kesenjangan yang terjadi antardaerah di Indonesia
adalah kesenjangan
ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan suatu input dalam proses produksi yang dapat memberikan peningkatan produktivitas marjinal pada output. Infrastruktur yang layak dan tepat dapat membantu mendorong berbagai kegiatan ekonomi. Perbedaan ketersediannya antardaerah bisa menimbulkan perbedaan kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang
berperan penting dalam
proses
pembangunan
diantaranya adalah infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi dapat berupa jalan, listrik, air, irigasi, dan komunikasi. Infrastruktur ekonomi dapat menjadi modal yang digunakan oleh tenaga kerja dalam melakukan proses produksi seperti listrik dan air bersih. Konsumsi air bersih oleh rumah tangga juga dapat menjadi sesuatu yang berperan menjaga kesehatan tenaga kerja, sehingga air bersih dapat pula berperan secara tidak langsung terhadap perekonomian melalui peningkatan kesehatan tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat mampu bekerja dengan baik, sehingga mereka diharapkan menjadi lebih produktif. Adapun infrastruktur ekonomi lainnya seperti jalan dan komunikasi dapat menjadi sarana penunjang bagi kelancaran arus kegiatan ekonomi. Infrastruktur sosial dapat meliputi infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pendidikan tenaga kerja mampu meningkatkan keahlian mereka dalam berproduksi. Infrastruktur kesehatan dapat membantu tenaga kerja mengatasi permasalahan kesehatan yang dapat menganggu jalannya kegiatan kerja mereka. Oleh sebab itu, kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Penyediaan berbagai infrastruktur di atas sangat bermanfaat dalam menciptakan daya tarik investasi bagi tiap daerah. Khususnya bagi daerah yang relatif lebih miskin yang umumnya memiliki sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang masih rendah. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan sebaik mungkin agar mampu meningkatkan perekonomian daerah, terutama daerah miskin, agar kemudian dapat meminimalkan kesenjangan antardaerah. Berbagai jenis infrastruktur di atas dapat dibangun baik oleh pemerintah maupun swasta atau gabungan antara keduanya.
5
1.2
Rumusan Masalah Jumlah penduduk suatu daerah memengaruhi jumlah PDRB yang diterima
per penduduk. Maka dari itu untuk melihat kesenjangan secara lebih jelas, akan digunakan ukuran PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000. PDRB
berdasarkan
harga
konstan
merupakan
pengukuran
yang
telah
menghilangkan efek perbedaan harga, sehingga disebut PDRB riil. Kesenjangan pendapatan antarpropinsi di Pulau Sumatera pada Tahun 2010, secara sepintas dapat dilihat pada perbedaan kepemilikan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000. Propinsi Kepulauan Riau merupakan daerah dengan nilai PDRB per kapita ADHK 2000 tertinggi, yakni Rp 24.466.510,30. Sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Propinsi Bengkulu, yaitu Rp 4.855.877,48. Dapat dilihat bahwa Propinsi Kepulauan Riau merupakan propinsi yang bukan merupakan kontributor PDRB terbesar terhadap PDB, namun memiliki nilai PDRB per kapita ADHK tertinggi. Sementara itu, Sumatera Utara yang merupakan kontributor PDRB tertinggi terhadap PDB memiliki PDRB per kapita yang relatif lebih rendah dari Propinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, ukuran PDRB per kapita ADHK dapat dikatakan lebih baik untuk melihat kesenjangan daripada pengukurannya tanpa membagi dengan jumlah penduduk.
Kep. Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Nanggroe Aceh Darussalam 0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Millions
Sumber : BPS, diolah.
Gambar 2. PDRB per Kapita ADHK 2000 menurut Propinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010 (Juta Rupiah)
6
Infrastruktur merupakan modal yang dapat menjadi input produksi ataupun penunjang bagi kelancaran kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat. Perbedaan ketersediaan infrastruktur yaitu jalan, listrik, air bersih, dan kesehatan di berbagai propinsi di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa masing-masing propinsi memiliki perbedaan sarana dan prasarana yang dapat membantu meningkatkan produktivitas dan memudahkan akses pelaku ekonomi terhadap sumber kegiatan ekonomi. Daerah dengan akses terhadap infrastruktur yang cukup mempunyai kesempatan melaksanakan kegiatan ekonomi dengan lebih lancar dan memiliki sumber daya manusia yang lebih baik, dan sebaliknya. Hal ini selanjutnya dapat menimbulkan kesenjangan antardaerah dalam menciptakan pendapatan. Pada Tahun 2010, persentase jalan berkondisi rusak dan rusak berat tertinggi terdapat di Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Jambi, dan Propinsi Bengkulu. Propinsi Jambi dan Propinsi Bengkulu termasuk propinsi yang memiliki PDRB per kapita relatif rendah. Sedangkan wilayah yang paling sedikit memiliki persentase jalan kondisi rusak dan rusak berat pada tahun yang sama adalah Propinsi Bangka Belitung. Meskipun propinsi ini PDRB nya berkontribusi kecil terhadap PDB, namun setelah dilihat dalam ukuran PDRB per kapita, wilayah ini memiliki nilai PDRB per kapita yang hampir sama dengan propinsi yang merupakan kontributor PDRB tertinggi di Pulau Sumatera. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Sumber : BPS, diolah.
Gambar 3. Persentase Jalan Kondisi Rusak dan Rusak Berat menurut Propinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010
7
Persentase energi listrik terjual terhadap total energi terjual di Sumatera pada Tahun 2010 ditunjukkan pada Gambar 4. Persentase tertinggi dimiliki oleh Propinsi Sumatera Utara, yakni sebesar 31,41 persen. Adapun propinsi dengan persentase energi listrik terjual terendah adalah Propinsi Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Propinsi Kepulauan Riau juga memiliki persentase yang rendah, akan tetapi nilai itu di luar satuan PLN Batam yang juga merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Riau menurut geografis kepemerintahan. Dengan demikian, Propinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan memiliki persentase energi terjual sebesar 8,88 persen. Energi yang terjual baik kepada industri maupun rumah tangga berperan dalam meningkatkan produktivitas. Masyarakat yang memiliki akses terhadap listrik dapat memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam melakukan berbagai kegiatan yang produktif dengan lancar, seperti belajar, bekerja, dan kegiatan lainnya. Selain itu, usaha rumahan, layaknya industri, juga membutuhkan akses listrik untuk menunjang aktivitas produksi.
Batam Kep. Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan
persentase
Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Nanggroe Aceh Darussalam 0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35%
Sumber : PLN, diolah.
Gambar 4. Persentase Energi Terjual terhadap Total Pulau Sumatera menurut Satuan PLN/Propinsi Tahun 2010 Konsumsi air bersih yang disalurkan oleh PDAM dapat tercermin pada jumlah air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan. Konsumsi air bersih diantaranya dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jumlah industri. Penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih diharapkan memiliki kesehatan
8
yang baik dan akhirnya dapat menjadi lebih produktif. Sedangkan industri dapat memanfaatkan air bersih sebagai salah satu bahan baku pada proses produksi. Distribusi air bersih yang meningkat akan membantu meningkatkan pendapatan melalui hal tadi. Jumlah air bersih yang didistribusikan oleh PDAM pada Tahun 2010 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah air yang didistribusikan antarpropinsi. Propinsi Bengkulu dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang memiliki jumlah air didistribusikan paling kecil. Sedangkan distribusi air terbesar pada tahun yang sama dimiliki oleh Propinsi Sumatera Utara, yaitu hampir sebesar 200 juta kubik. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah air terdistribusikan di propinsi lainnya. 220000 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0
Sumber : BPS, diolah.
Gambar 5. Jumlah Air Bersih yang Disalurkan oleh PDAM menurut Propinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010 (ribu m3) Selain infrastruktur ekonomi di atas, infrastruktur sosial juga penting untuk diperhatikan. Ketersediaan infrastruktur sosial berupa rumah sakit dan psukesmas sebagai sarana menjaga kesehatan masyarakat adalah hal yang penting. Masyarakat yang sehat diharapkan mampu menjalankan aktivitas dengan lancar dan produktif. Pada Tahun 2010, kepemilikan jumlah rumah sakit dan puskesmas di berbagai propinsi di Pulau Sumatera berbeda antardaerah. Propinsi Sumatera Utara merupakan propinsi yang memiliki jumlah rumah sakit dan puskesmas terbanyak dibandingkan dengan propinsi lainnya.
9
700 600 500 400 300 200 100 0
Sumber : Kementerian Kesehatan RI, diolah.
Gambar 6. Jumlah Infrastruktur Kesehatan Tahun 2010 menurut Propinsi di Pulau Sumatera Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses konvergensi pendapatan di Pulau Sumatera? 2. Bagaimana peran infrastruktur dan faktor lainnya terhadap konvergensi pendapatan di Pulau Sumatera?
1.3
Tujuan Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini
adalah : 1. Menganalisis proses konvergensi pendapatan di Pulau Sumatera. 2. Mengidentifikasi peran infrastruktur
dan faktor lainnya terhadap
konvergensi pendapatan di Pulau Sumatera.
1.4
Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan
kepada pembaca mengenai proses konvergensi pendapatan di Pulau Sumatera. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan mengenai jenis infrastruktur yang dapat berpengaruh secara signifikan sebagai pemicu konvergensi pendapatan di Pulau Sumatera dan sebagai masukan untuk perumusan kebijakan bagi pemerintah.
10
Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti untuk mengkaji masalah konvergensi dan pengaruh infrastruktur terhadap konvergensi pendapatan di suatu daerah.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian ini membahas mengenai konvergensi yang terjadi di Pulau
Sumatera pada Tahun 2003-2010. Pengamatan meliputi sembilan propinsi di Pulau Sumatera. Propinsi Kepulauan Riau yang mekar pada tengah waktu pengamatan dimasukkan ke dalam propinsi induknya yaitu Propinsi Riau. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepastian data. Infrastruktur yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah jalan, air bersih, listrik, dan kesehatan. Periode penelitian dipilih berdasarkan ketersediaan data untuk infrastruktur pada masa otonomi daerah di Pulau Sumatera.
