I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berpijak di atas kaidah syariah dan mengadopsi nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi image spiritual kepada masyarakat. Image spiritual ini diperlukan agar diferensiasi antara bank syariah dengan bank konvensional dapat terlihat. Risiko reputasi terjadi apabila ada pelanggaran prinsip syariah yang dapat menyebabkan citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan. Sejak disahkannya UU No.7 tahun 1992 kemudian disempurnakan lagi dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, Pemerintah memberikan peluang kepada perbankan di Indonesia dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan operasi dengan sistem bagi hasil (syariah). Namun, sampai
sekarang,
ternyata
perkembangan
bank
syariah
belum
cukup
menggembirakan. Hal ini terlihat dari aset perbankan syariah yang belum mencapai 5% dari perbankan konvensional1. Mayoritas warga Indonesia adalah beragama Islam sehingga potensinya sangat besar, tetapi kenyataannya masih sulit untuk merubah pola pikir masyarakat yang masih terbiasa dengan bank konvensional untuk memilih bank syariah. Masalah penting dalam perbankan syariah yang sering dipersepsikan kurang baik dari masyarakat yaitu anggapan praktik bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum (BI rate atau LIBOR). Apabila salah persepsi ini dibiarkan mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan bank sistem syariah dan bank sistem konvensional. Praktik murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah masih menuai kritikan karena dianggap sama dengan kredit pada perbankan konvensional (Perwataatmadja, 2002). Hal ini dilihat dari besarnya margin yang dipatok bank syariah yang ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional.
1
Pembiayaan murabahah berperan penting dalam perbankan syariah karena pembiayaan ini mendominasi pendapatan bank syariah yaitu mencapai 75%. Tingginya mark up yang diambil oleh bank syariah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar. Kenaikan suku bunga yang besar yang terjadi menyebabkan bank syari’ah tidak mengalami kerugian secara riil. Namun demikian, apabila suku bunga dipasar tetap stabil atau bahkan turun, maka margin murabahah akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional. Mark-up dalam murabahah dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga. Namun, nampaknya, perbedaan antara mark up murabahah di bank syari’ah dengan suku bunga dalam pinjaman kredit di bank konvensional ini tidak terlalu jauh. Perbankan syariah menentukan kebijakan harga jual masih merujuk kepada suku bunga konvensional. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual murabahah tetap menggunakan metode pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sebaiknya dalam bentuk pembiayaan yang berbentuk profit and loss sharing, akan tetapi konsep pembiayaan yang ideal ini sampai sekarang masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan resiko dan ketidakpastian (Saeed, 2004). Perbankan syariah merupakan suatu lembaga intermediasi antara sektor riil dan sektor moneter, sehingga bank syariah sebaiknya lebih ekspansif menyalurkan dana ke sektor riil karena menerapkan sistem bagi hasil, risiko ditanggung bank dan nasabah. Namun, pada kenyataanya, dominasi penjualan produk murabahah oleh perbankan syariah sejauh ini membuat nuansa moneter menjadi lebih menonjol dalam kegiatan gerakan ekonomi Islam sendiri dibandingkan sektor riil seperti halnya kredit uang dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Apalagi, kebanyakan properti yang dijual dengan cara murabahah jauh lebih banyak yang bersifat konsumtif daripada produktif, seperti sepeda motor, kendaraan roda empat, rumah dan semacamnya. Padahal, sulit disangkal betapa perlunya keseimbangan antara sektor riil dan moneter, agar jalannya ekonomi harmonis dan tumbuh secara sehat.
2
Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa BMT Khairu Ummah melakukan sebagian besar akadnya pada murabahah. Murabahah dapat dilakukan di semua sektor, bahkan akad murabahah juga terjadi pada penjualan barang konsumtif dan sektor pendidikan. Sektor perdagangan dilakukan dengan cara tambahan modal usaha, seperti pembelian bahan baku, barang grosir, dan transportasi. Kebanyakan nasabah berasal dari pedagang pasar Leuwiliang. Dalam sektor pertanian, BMT menyediakan barang modal, seperti alat-alat pertanian, pengadaan bibit dan pupuk. Sektor jasa dan home industry, nasabah memerlukan akad murabahah ini untuk memenuhi kebutuhan barang modal, seperti mesin fotocopy, alat sablon, kendaraan untuk transportasi serta bahan baku. Murabahahah dalam sektor pendidikan untuk memenuhi peralatan alat tulis, komputer, pengadaan meja dan bangku. Nasabah yang tidak melakukan kegiatan produksi pun dapat melakukan akad murabahah untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Pembiayaan yang dilakukan meliputi pembelian mobil, sepeda motor, kulkas, mesin cuci dan peralatan rumah tangga lainnya. Dominasi pembiayaan murabahah di BMT Khairu Ummah ini membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah, apakah masih merujuk pada suku bunga perbankan konvensional atau benar-benar sudah mengaplikasikan sistem bagi hasil. Tabel 1. Sektor Pembiayaan BMT Khairu Ummah, 2007-2009 Akad
Perdagangan
Murabahah
9
Mudharabah Musyarokah
Pertanian
Jasa
9
9
9
9
Konsumtif
Pendidikan
9
9
9
Home industry 9
9 9
Ijarah (Sumber: BMT Khairu Ummah)
Bank syariah menanggung risiko reputasi yang cukup berat. Karena bank syariah merupakan lembaga yang mengimplementasikan ajaran Tuhan sehingga masyarakat memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kesalahan yang dilakukan bank syariah. Oleh karena itu bank syariah tidak hanya harus menjaga image profesionalitasnya sebagai lembaga keuangan tetapi juga image kesyariahannya.
3
Persepsi negatif tidak hanya akan mempengaruhi citra produk dan jasa bank syariah, tetapi juga citra perusahaan dan semuanya akan berdampak pada reputasi bank syariah. Konsep dalam penetapan harga jual murabahah dan mekanisme pembiayaan murabahah dalam penetapan margin jual beli yang adil bagi bank dan nasabah perlu diketahui dan diteliti secara transparan. Ketentuan-ketentuan murabahah di atas dimaksudkan agar penerapan prisip murabahah sesuai dengan aturan syari'ah. Salah satu ketentuan murabahah adalah penentuan keuntungan didasarkan atas kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Namun, dalam praktik penentuan keuntungan sudah dibakukan oleh pihak bank, sehingga nasabah tidak mempunyai peran sedikitpun di dalamnya dan tidak memiliki pilihan selain menerimanya. 1.2. Perumusan Masalah Murabahah merupakan akad yang mendominasi dalam perbankan syariah. Kebijakan yang diberikan bank syariah dalam menetapkan harga jual murabahah perlu dilakukan penelitian karena diduga penetapan harga yang dilakukan oleh bank syariah merujuk pada suku bunga konvensional. Selain itu, praktik penetapan jual beli murabahah yang ada di perbankan syariah masih sama dengan perbankan konvensional disebabkan masih melekatnya penggunaan prinsipprinsip yang ada di perbankan konvensional, terutama karena adanya faktor markup yang menggunakan suku bunga sebagai patokan, atau benchmark sehingga perbankan syariah dapat bersaing dengan bank-bank konvensional yang berbasis bunga. Banyaknya bank syariah yang masih memasukkan unsur bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito sebagai cost of fund dalam menetapkan margin sehingga jatuhnya lebih tinggi atau sama dengan bunga pinjaman. Hal ini merupakan konsep yang dianggap salah karena pada akhirnya membuat bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Untuk itu perlu diteliti dan diketahui secara transparan kebijakan dan konsep pembiayaan murabahah yang tejadi di BMT Khairu Ummah.
4
Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kebijakan penetapan jual beli murabahah di BMT Khairu Ummah? 2. Apa saja faktor-faktor berbasis syariah yang berhubungan dan mempengaruhi penetapan tingkat margin pembiayaan murabahah di BMT Khairu Ummah? 3. Apa saja faktor-faktor berbasis nonsyariah yang berhubungan dan mempengaruhi penetapan tingkat margin pembiayaan murabahah di BMT Khairu Ummah? 1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah teridentifikasinya sejumlah faktor yang berhubungan dan mempengaruhi penetapan tingkat margin pembiayaan murabahah. Dengan diketahui faktor apa saja yang berhubungan dan signifikan berpengaruh, selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam menyusun berbagai strategi pembiayaan baik pembiayaan non bagi-hasil seperti murabahah yang digunakan untuk kepentingan yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. Mengetahui dan mengkaji kebijakan penetapan murabahah di BMT Khairu Ummah. 2. Mengetahui
dan
mengkaji
faktor
syariah
yang
berhubungan
dan
mempengaruhi penetapan tingkat margin pembiayaan murabahah di BMT Khairu Ummah: a. Mengetahui seberapa besar pengaruh biaya operasional terhadap margin murabahah. b. Mengetahui seberapa besar pengaruh biaya bagi hasil terhadap margin murabahah. c. Mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan pembiayaan terhadap margin murabahah. d. Mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengembalian murabahah terhadap margin murabahah. e. Mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat resiko pembiayaan terhadap margin murabahah.
5
f. Mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat Finance Deposit Ratio (FDR) terhadap margin murabahah. 3. Mengetahui dan mengkaji faktor nonsyariah yang berhubungan dan mempengaruhi penetapan tingkat margin pembiayaan murabahah di BMT Khairu Ummah, yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat bunga pinjaman bank konvensional (BI rate) terhadap margin murabahah. 1.4. Manfaat Penelitian 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan penetapan margin murabahah BMT Khairu Ummah sudah memenuhi prinsip syariah atau belum. 2. Memberikan
informasi
kepada
BMT
Khairu
Ummah
untuk
lebih
mempertimbangkan pengaruh faktor bagi hasil daripada biaya operasional. 3. Memberikan informasi kepada BMT Khairu Ummah untuk meminimalisir pengaruh BI rate dalam menetapkan margin murabahah. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada periode bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2009, karena pada periode ini sektor murabahah meningkat dan mudharabah menurun. Faktor nonsyariah hanya terbatas pada suku bunga konvensional yaitu BI rate.
6
