I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pelalawan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten ini terletak di bagian tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Kabupaten
Kampar
merupakan
Kabupaten Pelalawan dan
kabupaten-kabupaten
yang
menyangga
perkembangan wilayah Kota Pekanbaru. Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan dengan luas wilayah mencapai 1.395.325 Ha dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam. Undang-undang tersebut telah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar terbagi menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Pelalawan sebagai kabupaten pemekaran seharusnya sudah melakukan upaya pemberdayaan potensi wilayah pesisir yang disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil sebagai bagian dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten (RZWP-3-K). Strategi pengelolaan wilayah pesisir dimulai dari proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hambatan belum ditetapkannya RZWP-3-K disebabkan revisi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan sebagai pedoman RZWP-3K sejauh ini belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Akibatnya RZWP-3-K mengalami kendala apabila lebih dulu disusun sebelum ditetapkannya RTRW, karena RZWP-3-K yang disusun lebih dahulu dapat tidak sesuai dengan rencana pengelolaan tata ruang. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaklancaran dan ketidaksesuaian dalam penyusunan RZWP-3-K terhadap
141
rencana tata ruang kabupaten adalah adanya kebijakan pemerintah baik itu kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau. Pada prinsip pendekatan pemberdayaan wilayah pesisir adalah kesesuaian upaya Kabupaten Pelalawan untuk menindaklanjuti visi pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdayasaing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Visi pembangunan Provinsi Riau adalah ingin mewujudkan pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020, dan visi pembangunan Kabupaten Pelalawan untuk mewujudkan Kabupaten Pelalawan maju dan sejahtera, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradat, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu tahun 2030. Strategi yang dituangkan terhadap pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan nantinya diharapkan mampu meminimalisir masalah kemiskinan dan ketertinggalan kawasan dengan cara menerbitkan kebijakan dan melaksanakan program-program pelayanan umum serta mendorong pola-pola keterkaitan dan kemitraan usaha. Pembangunan prasarana dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, seperti jalan dan jembatan, prasarana dan sarana pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan menengah serta prasarana dan sarana sosial lainnya. Pendekatan Kebijakan pengembangan ekonomi menjadi prioritas penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari setiap sektor lapangan usaha dan pemerataan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang berusaha yang seluasluasnya serta untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antar kawasan di dalam wilayah melalui perwujudan perekonomian daerah yang lebih efisien, produktif, kompetitif, tanggap terhadap dinamika pasar dan berorientasi global. Tingkat kemiskinan dan ketertinggalan kawasan pesisir menunjukkan indikasi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, kemungkinan ini disebabkan
142
belum dioptimalkannya pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir secara berdayaguna dan berhasilguna menjadi salah satu alasan penyebab tingginya tingkat kemiskinan dan dikategorikan sebagai daerah tertinggal atau sebagai kawasan lahan tidur seperti di Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar dan Kecamatan Kerumutan sehingga sejauh ini belum mampu memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakatnya (Balitbang Provinsi Riau, 2004). Selanjutnya pada era otonomi saat ini, posisi Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari dua hal, yaitu konstelasi eksternal dan internal. Dalam konstelasi eksternal kajian ini berkaitan dengan sejauhmana mengembangkan potensi wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan menjadi potensi Kabupaten Pelalawan dalam memasuki globalisasi pasar bebas. Sedangkan konstelasi internal berkaitan dengan mengembangkan potensi unggulan wilayah pesisir Kabupaten Pelalawan terhadap peningkatan perekonomian masyarakatnya. Kedua hal ini menjadi dasar pemikiran dalam perumusan konsep pengembangan strategi ekonomi wilayah sesuai dengan peluang dan potensi yang strategis untuk diberdayakan lebih optimal. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi Kabupaten Pelalawan adalah posisi geo ekonomi yang strategis di kawasan pesisir Selat Malaka dan berdekatan dengan wilayah Johor yang telah memiliki tingkat perekonomian lebih baik. Kesamaan kawasan ini adalah pada tatanan kultur budaya melayu sebagai cagar budaya Semenanjung Malaka menjadi potensi dalam mengembangkan wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan. Keterkaitan keberadaan Singapura, Johor dan Pelalawan memiliki latar belakang budaya dan sejarah (cultural background) sama, sehingga akan memudahkan terciptanya kemitraan/kerjasama. Gambaran persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Pelalawan dalam Angka Tahun 2005 dari sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan sebesar 38,44 % dan Industri pengolahan 54,46 % atas dasar harga berlaku dari sembilan sektor usaha yang memiliki saham pada PDRB Kabupaten Pelalawan. Perekonomian regional Kabupaten Pelalawan memiliki hambatan dalam pengembangan di luar sektor usaha pertanian dan industri
143
pengolahan adalah masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia dalam menghadapi
persaingan
dan
kemampuan
pengembangan
potensi-potensi
sumberdaya alam. Kabupaten Pelalawan memiliki wilayah pesisir dan daerah aliran sungai yang luas dan panjang, dengan sumberdaya alam dan tingkat keanekaragaman yang cukup tinggi (Bappeda Kabupaten Pelalawan, 2006). Pengembangan wilayah Kabupaten Pelalawan dalam menumbuhkan ekonomi diperlukan sinergisme pengembangan fisik dan pemberdayaan masyarakat secara simultan dengan memperhatikan karakteristik budaya melayu dan kondisi geografis dominan, maka kajian pengembangan wilayah pesisir adalah salah satu pilihan untuk membuka dan mengembangkan pemanfaatan ruang
di
Kabupaten
Pelalawan
dalam
menumbuhkan
pengembangan
perekonomian wilayah. Pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan tidak terlepas dari keterkaitan dengan pengelolaan wilayah daratan. Pembangunan di wilayah daratan yang sering menimbulkan dampak terhadap persoalan ekologis, seperti pencemaran, over exploitation sumberdaya dan degradasi fisik habitat serta permasalahan sosial budaya yang menghambat pembangunan wilayah pesisir (Bappeda Kabupaten Pelalawan, 2006). Pengelolaan wilayah pesisir seharusnya dilaksanakan secara terpadu sebagai suatu proses untuk menyatakan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan manajemen, kepentingan sektor dan kepentingan publik dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan ekosistem dan sumberdaya pesisir, berbagai kegiatan dari suatu program diurutkan dalam suatu rangkaian perkembangan. Siklus tersebut sangat membantu menguraikan hubungan yang rumit diantara berbagai ekonomi pengelolaan wilayah pesisir. Siklus pengelolaan merupakan suatu kerangka kerja organisasi, yang menjadi dasar penyesuaian instrumen evaluasi yang telah berhasil di uji di lapangan dalam evaluasi akhir proyek UNDP/GEF (Budiharsono, 2001). Pembangunan wilayah pesisir merupakan keterpaduan pilihan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma pemberdayaan masyarakat merupakan pusat pembangunan dalam proses percepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu masyarakat pesisir dalam proses
144
pembangunan wilayah (social inclution paradigm). Pembangunan wilayah pesisir siklusnya dimulai dengan proses identifikasi dan kajian permasalahannya, persiapan rencana, adopsi dan pembiayaan, implementasi dan evaluasi, selanjutnya berputar berdasarkan waktu, dan program pengelolaan wilayah pesisir di negara-negara maju memerlukan waktu 15 tahun dalam penyelesaian siklus pengelolaan pesisir, tetapi pada wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan wilayah pesisir dapat diselesaikan dalam waktu tujuh sampai dengan delapan tahun (Budiharsono, 2001). Ekosistem wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan adalah ekosistem lahan rawa gambut dan kawasan mangrove yang tersebar merata di wilayah pesisir. Pada umumnya lahan rawa gambut didominasi oleh hutan rawa dan sagu, sedangkan kawasan mangrove didominasi oleh hutan bakau, api-api dan nipah. Dari segi pengembangan wilayah, cara pemanfaatan lahan rawa gambut yang kurang bijaksana dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat menimbulkan malapetaka yang sulit ditanggulangi, yaitu punahnya potensi sumberdaya lahan yang tersedia menjadi tandus. Pemanfaatan hutan mangrove yang tidak terkendali menimbulkan dampak negatif terhadap penurunan jumlah produksi perikanan, dan biota laut lainnya, sedimentasi meningkat, abrasi pantai dan terjadinya intrusi air laut yang akan mempengaruhi proses produksi kegiatan budidaya pertanian di wilayah daratan. Perairan Selat Malaka merupakan daerah penangkapan ikan cukup potensial bagi nelayan, namun ketersediaan ikan di perairan Selat Malaka saat ini sudah berindikasi mendekati potensi lestari (over fishing), karena dipengaruhi pencemaran air laut akibat padatnya pelayaran di kawasan ini. Pencurian ikan lintas bataspun menjadi konflik sosial yang meresahkan, sehingga timbul perselisihan para nelayan. Kondisi air laut di kawasan ini telah dipengaruhi oleh proses sedimentasi lahan rawa gambut, limbah industri dan limbah kapal. Kondisi air dan tingkat kekeruhan cukup tinggi karena pengaruh sedimentasi dan abrasi pantai. Namun wilayah pesisir sepanjang kawasan Selat Malaka masih dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan budidaya perikanan air payau. Tingkat pencemaran air laut tersebut diakibatkan padatnya pelayaran di Selat Malaka sebagai jalur pelayaran laut internasional sebagai penyebab berkurangnya
145
populasi ikan dan biota laut lainnya. Padatnya pelayaran menyebabkan hambatan berkumpulnya plankton-plankton sebagai sumber pakan ikan, akibatnya produksi perikanan berkurang. Kondisi tersebut perlu diteliti sejauhmana berpengaruh terhadap populasi ikan pada perairan administratif Kabupaten Pelalawan, khususnya di wilayah pesisir sekitar Kecamatan Kuala Kampar yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Malaka. Nilai-nilai ekonomi pada wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan dalam pemanfaatan tata ruang lahan ialah terdapatnya hutan mangrove seluas 6.203 Ha dan budidaya tambak seluas 2.100 Ha, sedangkan fakta perkembangan PDRB Kabupaten Pelalawan pada sektor pertanian sangat baik dimana saat ini PDRB tahun 2005 sektor ini mencapai 38,44 % dan salah satu penyumbang sektor ini adalah bidang perikanan dan kelautan (BPS Kabupaten Pelalawan, 2005). Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pelalawan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 – 2004 Lapangan Usaha 1 Pertanian
2000
2001
2002
2003
2004
960.779,99 1.127.975,7 1.359.234,6 1.749.058,1 1.962.440,30 6 4 4 A. Tanaman Bahan Makanan 86.691,44
94.181,10
106.428,95 118.068,66 140.053,38
B. Tanaman Perkebunan 221.547,18 281.982,97 473.832,59 757.926,28 909.530,90 C. Peternakan Dan HasilHasilnya D. Kehutanan
24.393,99
27.011,34
29.694,34
32.906,08
37.837,05
602.216,39 682.760,11 703.908,65 782.445,73 806.591,57 E. Perikanan 25.930,99 2
Pertambangan & Penggalian A. Minyak Dan Gas Bumi
42.040,24
45.370,11
57.711,39
68.427,40
140.022,14 144.249,80 125.823,89 123.019,43 150.935,63 138.376,70 142.185,52 123.330,16 119.836,10 147.063,54
B. Penggalian 1.645,44 3
2.064,28
2.493,73
3.183,33
3.872,09
Industri Pengolahan 414.980,70 1.140.617,2 1.767.236,9 2.333.909,9 2.986.636,83 3 2 8 A. Industri Migas -
-
-
-
-
B. Industri Tanpa Migas
146
Lapangan Usaha
2000 2001 2002 2003 2004 414.980,70 1.140.617,2 1.767.236,9 2.333.909,9 2.986.636,83 3 2 8
4 Listrik, Gas & Air Bersih 2.340,98
2.879,56
3.392,48
4.708,53
5.705,03
1.899,39
2.410,29
2.737,59
3.715,04
4.217,39
441,59
469,27
654,89
993,49
1.487,64
43.071,06
53.222,76
66.098,23
78.594,35
90.615,46
48.233,05
55.384,78
59.520,17
67.275,28
85.552,89
46.673,28
53.404,94
56.942,24
63.702,53
79.156,29
556,07
708,30
854,71
1.237,39
2.719,75
1.003,70
1.271,54
1.723,22
2.335,36
3.676,85
32.679,85
36.676,98
41.834,57
51.630,92
63.621,77
32.365,74
36.218,91
41.217,49
50.885,49
62.657,11
27.044,12
29.908,08
33.703,29
41.354,78
49.089,20
371,62
428,58
494,52
596,59
711,51
2.816,64
3.114,93
3.510,20
4.307,10
5.112,64
2.133,36
2.767,32
3.509,48
4.627,02
7.743,76
314,11
458,07
617,08
745,43
964,66
314,11
458,07
617,08
745,43
964,66
19.434,05
26.476,94
36.548,54
46.038,97
58.589,22
39,40
859,47
1.413,87
2.589,83
3.996,23
735,95
951,93
1.237,19
1.770,91
24.339,63
33.552,95
41.439,70
51.879,57
541,89
629,79
772,25
942,51
A. Listrik B. Air Bersih 5 Bangunan 6
Perdagangan, Hotel & Restoran A. Perdagangan Besar & Eceran B. Hotel C. Restoran
7
Pengangkutan & Komunikasi A. Pengangkutan Angkutan Jalan Raya Angkutan Laut Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan Jasa Penunjang Angkutan B. Komunikasi -
8
9
Pos Dan Telekomunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan A. Bank
B. Lembaga Keuangan Tanpa Bank 521,02 C. Sewa Bangunan 18.411,33 D. Jasa Perusahaan 462,30 Jasa-Jasa
147
Lapangan Usaha
2000 63.079,17
2001 71.132,92
2002 77.038,72
2003 87.862,90
2004 110.573,12
45.306,03
50.770,28
52.721,05
59.931,22
76.121,16
52.721,05
59.931,22
76.121,16
24.317,67
27.931,68
34.451,96
2.286,75
2.748,28
3.492,18
5.083,38
5.937,34
7.523,26
16.947,54
19.246,06
23.436,52
A. Pemerintahan Umum -
Administrasi Pemerintah & Pertahanan 45.306,03 50.770,28 B. Swasta 17.773,14 20.362,64 - Sosial Kemasyarakatan 1.683,52 1.860,01 - Hiburan & Rekreasi 3.599,09 4.352,90 - Perorangan & Rumah Tangga 12.490,53 14.149,73 PDRB Dengan Migas 1.724.620,9 2.658.616,7 9 3 PDRB Tanpa Migas 1.586.244,2 2.516.431,2 9 1 Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan, 2005
3.536.728,1 4.542.098,5 5.514.670,25 6 0 3.413.398,0 4.422.262,4 5.367.606,71 0 0
Kondisi geografis Kecamatan Kuala Kampar yang terletak di pesisir pantai timur pulau Sumatera sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan berdampingan dengan kawasan pembangunan pulau Batam dan Karimun, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Berdasarkan lokasi yang strategis ini, diyakini perdagangan lintas batas antara Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Kuala Kampar dengan negara-negara sekitarnya secara tradisional telah terwujud sejak lama, dan diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, sehingga pada akhirnya
”Bagaimana
mengembangkan
strategi
wilayah
pesisir
dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pelalawan ?”.
1.2. Perumusan Masalah Wilayah pesisir Kabupaten Pelalawan adalah ekosistem lahan rawa gambut dan kawasan mangrove, pada wilayah pantai saat ini pengembangannya ialah untuk kegiatan budidaya perikanan air payau (tambak). Laut di wilayah Kabupaten Pelalawan dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, namun potensi pemanfaatan sebagai areal tangkap masih kecil disebabkan kondisi air laut
148
Kabupaten Pelalawan dipengaruhi proses sedimentasi, lahan rawa gambut, limbah industri dan limbah kapal, hutan mangrove sebagai lokasi pengembangan udang, ikan dan biota laut, mangrove juga sebagai penahan abrasi pantai akan tetapi kebutuhan untuk industri arang dan kayu bulatnya dipasarkan ke Malaysia mengakibatkan menurunnya luasan mangrove. Hal-hal yang belum dikembangkan adalah
menjadi
kawasan
wisata,
industri,
dan
pelabuhan
bertaraf
nasional/internasional, selanjutnya pengembangan wilayah pesisir harus diarahkan kepada ”strategi membangun dan mengembangkan perekonomian wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan melalui sektor unggulannya”. Komoditas yang dapat dikembangkan sepanjang pantai pesisir ialah tanaman sagu dan tanaman kelapa pada sektor perkebunan, mangrove pada sektor kehutanan, budidaya udang, kepiting, kerang dan ikan laut pada sektor perikanan, penangkaran Burung Walet pada sektor peternakan, dukungan panorama pantai untuk sektor pariwisata merupakan komoditas-komoditas perekonomian yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar wilayah pesisir. Diperlukan rumusan dengan mengkaji ”sektor basis apa yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di wilayah pesisir Kabupaten Pelalawan ?”. Masalah wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan secara nyata belum dikembangkan secara optimal menjadi kawasan perekonomian andalan, sehingga belum mampu mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga perlu dirumuskan pengembangan potensi dengan pendekatan pada pertumbuhan perkonomian andalan dalam konstelasi eksternal dan internal, yaitu akan menimbulkan daya tarik dalam persaingan dengan negara tetangga dan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Riau. Oleh karena itu, diperlukan rumusan untuk ”merekomendasikan strategi pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan ?”.
1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian Kajian yang baik harus memiliki tujuan dan manfaat agar memberikan arah bagaimana hasilnya dapat ditindaklanjuti sebagai rancangan program yang dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai alternatif prioritas kegiatan.
149
Adapun kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan yang termanfaatkan dengan baik nantinya. Secara khusus kajian pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Pelalawan memiliki tujuan : 1. Menganalisis strategi pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan. 2. Menganalisis sektor basis yang mempengaruhi upaya pembangunan dan pengembangan di wilayah pesisir Kabupaten Pelalawan 3. Merekomendasikan strategi pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan. Kajian ini merupakan analisis kuantitatif atas pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Pelalawan. Kajian ini sekaligus sebagai perancangan program pembangunan di wilayah pesisir yang diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan program-program wilayah pesisir yang secara dimensional akan berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan.
150
