1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik menjadi tantangan baru bagi pemerintah, karena secara nyata merupakan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah sehari-hari sebagai wujud dari pelaksanaan Good Governence atau tata kelola pemerintah baik dan merupakan ciri dari Negara yang menjunjung tinggi nilainilai demokrasi. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 menjadi tantangan bagi segenap jajaran pemerintah (birokrat) untuk mengukur sejauh mana mereka telah mengubah kultur birokrat
Indonesia yang masih dinilai negatif dari
masyarakatnya. Kondisi di lapangan menunjukkan, reformasi yang terjadi di Indonesia telah mendorong perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia kearah penyelenggaraan birokrasi (pemerintah maupun swasta) yang transparan dan akuntabel serta public service yang prima, maka dorongan-dorongan tersebut memberi peluang kepada Humas atau public relations di Indonesia berkembang cepat, dengan memperbaiki paradigma lama serta mengembangkan bentuk arena kajian baru sehingga keterpakaiannya dirasakan oleh masyarakat (Morissan, 2008). Pengelolaan Informasi diwujudkan dalam bentuk pelembagaan humas (hubungan masyarakat), khususnya bidang penerangan. Perkembangan
dunia
kehumasan telah mengalami perkembangan yang cepat. Pada awalnya humas hanya berfungsi untuk memberikan informasi dari internal organisasi kepada masyarakat atau pihak umum, kemudian berubah menjadi bagian dari strategi organisasi untuk mengangkat citra atau nama baik (goodwill) dimata publik melalui pengelolaan informasi yang baik. Informasi merupakan sesuatu hal yang harus terkelola, ter- manage secara baik dan profesional. Informasi akan memberikan keuntungan apabila dikelola dengan baik, disisi lain akan merugikan apabila gagal dalam mengelola dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain dengan tujuan yang negatif.
2 Pemerintah Provinsi Riau telah meletakkan institusi Biro Humas di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Riau, untuk mengatur arus informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai subjek pembangunan maupun kepada instansi internal (satuan kerja) sebagai unit pelayan masyarakat. Untuk itu Biro Humas dalam kegiatan tugas pokok dan fungsinya meletakkan bagian penerangan sebagai bidang pengelola informasi dan kegiatan kehumasan lainnya, dengan kata lain 80 persen pekerjaaan Biro Humas dikerjakan oleh bidang penerangan. (Biro Humas Setda Prov. Riau, 2009) Selain itu fungsi humas bidang penerangan juga bertujuan guna memperoleh kepercayaan (trust), saling pengertian (mutual understanding) dan citra yang baik (good image) dari masyarakat (public opinion). Sasaran humas bidang penerangan adalah menciptakan opini publik yang favorable dan menguntungkan semua pihak. Tugas itu tentu tidaklah mudah, upaya-upaya yang dilakukan humas, haruslah terarah pada penciptaan hubungan harmonis antara suatu badan organisasi dengan publik dan masyarakat luas melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Kantor-kantor pemerintah seperti departemen atau instansi pemerintah lainnya, mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa diperlukan kritikan yang membangun dari pihak lain atau pendapat publik. Salah satu lembaga yang berada di kantor pemerintah yang mewujudkan bentuk keterbukaan dan mudah diakses adalah bidang hubungan masyarakat (humas), khusunya bidang penerangan. Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah
Provinsi Riau
ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 tahun 2009 bagian ketiga, Biro Hubungan Masyarakat pasal 47 menerangkan bahwa kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dari program kehumasan untuk pengumpulan informasi, penyajian informasi, penerangan dan informasi. Biro Hubungan Masyarakat Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, sesuai dengan pasal 49 Pergub Riau Nomor 11 tahun 2009 ayat 1. terdiri dari ; (1) Bagian pengumpulan informasi; (2) Bagian penyajian informasi; (3) Bagian penerangan; (4) Bagian
3 publikasi. Dan ayat 2 menyatakan bahwa masing-masing bagian dipimpin oleh kepala bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala biro. Penempatan biro hubungan masyarakat (humas) di dalam suatu struktur organisasi Pemerintah Provinsi Riau, pasti akan sangat berpengaruh pada pelayanan yang bisa diberikan pada masyarakat, sehingga sangat wajar apabila humas diberikan peran dan tempat tersendiri yang sifatnya mandiri. Hal ini dimaksudkan agar humas dapat langsung mengakses kepada semua komponen stakeholder di Kantor Pemerintah Provinsi Riau, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang kinerja humas akan makin baik dan sesuai dengan tugas dan fingsinya. Sesuai dengan struktur organisasi di Pemerintah Provinsi Riau, Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dituntut dan selalu berupaya untuk dapat terus menerus melakukan berbagai kegiatan yang mengacu kepada kepuasan publik penggunan (end-user) nya, baik untuk publik internal kantor Gubernur Riau, maupun publik eksternal (media dan masyarakat umum), serta dalam upaya menjalin hubungan baik dengan sesama instansi pemerintah yang lain. Berbagai kegiatan telah coba dimunculkan oleh bagian humas bidang penerangan, yang antara lain adalah kegiatan untuk menyiapkan bahan informasi bagi semua publik yang dilayaninya, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya memberikan bahan penerangan dan publikasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan pelaksanaan kegiatan departemen. Saat ini Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau aktif melakukan beberapa layanan, diantaranya adalah layanan konferensi pers, pers release, dan kliping media. Kegiatan layanan konferensi pers, misalnya, hanya dilakukan apabila ada informasi dari pemerintah daerah yang perlu disampaikan kepada publik, sehingga frekuensi dan jumlah kegiatan konferensi pers, tidak dilakukan secara rutin, dan tidak bisa ditentukan dalam jangka waktu tertentu.
Kegiatan press release
merupakan kegiatan rutin dilakukan dengan media massa, baik media cetak atau media elektronik, yang berisi tentang berbagai informasi yang terjadi di Pemerintah Provinsi Riau, yang dianggap perlu untuk diketahui oleh publik. Selain itu, ada juga kegiatan pengklipingan media yang disampaikan namun hanya untuk konsumsi dan kepentingan publik internal departemen saja.
4 Humas yang biasanya lebih populer disebut dengan public relations tidak lain merupakan suatu upaya yang terencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan menjaga hubungan baik dan saling pengertian antara organisasi dan publik atau khalayak. Roeslan Rusady 1997, menyatakan bahwa dunia public relations mempunyai peran ganda, disatu pihak berupaya menjaga citra, baik terhadap lembaga atau organisasi yang diwakilinya, dan pihak lain ia harus berhadapan dengan berbagai situasi yang menguntungkan seperti opini publik yang negatif, controversial, bertentangan, hingga menghadapi saat yang paling genting (crucial point) dan krisis kepercayaan dan citra, kegiatan ini yang menjadi pekarjaan utama biro humas bidang penerangan. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa tugas Biro Humas Bidang Penerangan adalah memberikan informasi tentang keadaan suatu lembaga atau organisasi tersebut kepada publiknya secara jujur, sehingga dapat membentuk saling pengertian atau pemahaman publik tentang lembaga dimana humas itu berada. Disinilah letak peran pentingnya humas, yakni dalam upaya pembentukan serta peningkatan citra suatu lembaga atau organisasi. Komunikasi interaktif, penerimaan umpan balik dan masukan, pembentukan atau peningkatan citra di hadapan publik merupakan alasan utama mengapa humas sangat diperlukan oleh setiap lembaga atau instansi pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu fungsi layanan humas bidang penerangan sebagai aparatur pemerintah menjadi penting mengingat sebagai unit pelayanan publik biro humas harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencerna setiap isu-isu perkembangan pembangunan dengan lebih baik dan meningkatkan
ketertarikan
masyarakat
untuk
ikut
berpartisipasi
dalam
pembangunan yang merupakan salah satu subjek penting dalam rangka pengembangan masyarakat.
Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk
mengangkat permasalahan program-program layanan Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, sebagai sebuah kajian bagi rekomendasi strategi Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
5 1.2. Perumusan Masalah Keberadaan humas pada instansi besar seperti pemerintah provinsi, kota atau kabupaten hingga negara, masih banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan dari para pimpinan organisasi dimaksud, dalam hal ini gubernur, walikota/bupati, menteridan seterusnya. Mengingat para pimpinan tersebut mempunyai lingkup tugas yang sangat berat dalam membawa roda organisasi departemen atau instansi yang dipimpinnya, tentunya para pemimpin tersebut mempunyai visi dan misi agar organisasi yang dipimpinnya menjadi suatu organisasi atau departemen yang mempunyai konotasi atau nama baik yang melekat sesuai dengan harapan mereka selaku para pimpinan yang menjadi pimpinan tertinggi dari suatu instansi atau organisasi dimaksud. Selain itu untuk dalam melakukan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah juga dituntut untuk solid dan bertanggungjawab sekaligus dapat menjalan pemerintahan secara efisien dan efektif, serta mampu menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat/society . Bentuk tatakelola ini dituangkan dalam bentuk kebijakan dan pelaksaan pembangunan yang kemudian oleh Biro Humas bidang penerangan dikomunikasikan kepada masyarakat dalam bentuk informasi yang berimbang dan benar. Hal inilah yang mendorong mengapa keberadaan humas di dalam struktur organisasi pemerintah penting. Kepentingan tersebut tidak lain adalah menempatkan biro humas bidang penarangan sebagai corong atau jalur media komunikasi dari para pimpinan suatu lembaga, instansi atau departemen kepada publiknya, sebagai bentuk pelaksanaan good governance. Perkembangan demokrasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat yang terjadi pada masyarakat akhir-akhir ini telah mendorong beberapa instansi pemerintah mulai menerapkan fungsi humas yang tidak hanya sekedar corong atau jalur media komunikasi para pimpinan lembaga, instansi atau pemerintah saja. Humas sekarang ini mulai diberikan porsi untuk mempunyai peran dan fungsi sebagai bagian yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan baik yang ditujukan ke dalam (internal public relations) dan ataupun kegiatan-kegiatan yang ditujukan ke luar (external public relations). Humas mulai diberikan tempat
6 khusus untuk dapat memberikan masukan atau saran-saran yang diperlukan oleh pimpinan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Kegiatan-kegiatan humas bidang penerangan diharapkan dapat menjadi indera penglihatan dan pendengaran atau sebagai mata dan telinga bagi organisasi atau instansi yang bersangkutan. Oleh karenanya, humas bidang penerangan kemudian berkembang ruang lingkup tugasnya, yang antara lain meliputi ; (1) Membina hubungan ke dalam (public internal), yaitu publik yang menjadi bagian dari unit/badan/organisasi itu sendiri, sehingga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi atau mengenal hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam organisasinya sendiri atau masyarakat internalnya, sebelum kebijaksanaan itu dijalankan oleh organisasi; (2) Membina hubungan ke luar (public external), yaitu publik umum (masyarakat) mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif publik terhadap lembaga yang diwakilinya. Bentuk kegiatan ini juga harus mencerminkan pelaksanaan good governance dengan muatan metodologi pengembangan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Untuk lebih memahami identifikasi permasalahan tersebut di atas sehingga didapatkan hasil yang maksimal (positif) dalam rencana tindak lanjut kajian ini, secara lebih rinci permasalahan tersebut akan diarahkan untuk memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : 1. Bagaimana profil Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau secara umum (SDM, anggota,organisasi, manajemen) dalam hubungannya terhadap pengembangan masyarakat? 2. Bagaimana program layanan Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam kaitannya terhadap pengembangan masyarakat untuk melaksanakan good governance ? 3. Apa saja permasalahan yang dihadapi Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah fungsinya ?
Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok dan
7 4. Bagaimana strategi Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
dalam melaksanakan kegiatan
pengembangan masyarakat
untuk mencapai good governance? 1.3. Tujuan Kajian Tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah : 1. Mengetahui
profil Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah
Provinsi Riau secara umum (SDM, anggota, organisasi, manajemen), serta hubungannya terhadap kegiatan pengembangan masyarakat. 2. Mengetahui bentuk program layanan Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, terutama keterkaitannya terhadap upaya pengembangan masyarakat dan pelaksanaan good governance. 3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah
Provinsi Riau
dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya. 4. Merumuskan rancangan strategi dan rencana tindak lanjut dari Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau untuk mengembangkan organisasinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , dengan muatan metodologi pengembangan masyarakat untuk good governance. 1.4. Manfaat Kajian Kajian tentang Strategi Program Layanan Biro Hubungan Masyarakat Bidang Penerangan Sekretariat Daerah
Provinsi Riau
ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi semua pihak di dalam pelaksanaan kegiatan biro humas ke depan, diantaranya yaitu : 1. Kajian ini berguna untuk menambah wacana pemikiran bagi penulis dan pekerja komunitas dan praktisi humas. Bagi akademisi, kajian ini diharapkan dapat berguna sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dibidang kehumasan. Dalam hasil kajian ini penulis berharap dapat menyumbangkan pemikiran pelaksanaan kegiatan pada biro hubungan pada kantor pemerintah khususnya
8 pada Kantor Sekretariat Daerah
Provinsi Riau, mengenai strategi
pemberdayaan komunitas untuk masa yang akan datang, yang dihubungkan dengan
proses
pengembangan
masyarakat
untuk
menciptakan
good
governance. 2. Diharapkan kajian ini dapat mengatasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Biro Humas Bidang Penerangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam mengembangkan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya 3. Diharapkan kajian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam merumuskan strategi baru dalam pengembangan kegiatan biro humas pemerintah.
