I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia bukanlah negara pengekspor besar untuk minyak bumi. Cadangan dan produksi minyak bumi Indonesia tidak besar, apalagi bila dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ekspor minyak bumi Indonesia dibandingkan konsumsi dalam negerinya pun telah semakin kecilBagi Indonesia, memanfaatkan pendapatan minyak secara lebih bijaksana adalah lebih baik daripada menggunakannya untuk membiayai konsumsi BBM yang boros oleh masyarakat. Indonesia lebih banyak memiliki energi lain seperti batubara, gas, CBM (Coal Bed Methane), panas bumi, air, BBN (Bahan Bakar Nabati) dan sebagainya Dampak krisis global yang terjadi sudah mulai terasa di dalam negeri. Perkembangan
perekonomian
global
tetap
menghadirkan
kerawanan,
ketidakpastian, bahkan dampak secara langsung atau tidak langsung mulai dirasakan bangsa-bangsa sedunia. Apalagi krisis ekonomi di kawasan Eropa belum teratasi dan muncul geopolitik baru di kawasan Timur Tengah. Kenaikan harga BBM sebagai antisipasi perekonomian global yang kini sudah terasa rawan dan tidak pasti. Embargo minyak Iran ke Inggris dan Prancis juga membuat runyam sehingga turut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia melonjak hingga US$ 120 per barel. Namun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, pemerintah menetapkan subsidi sebesar Rp 123 triliun dengan asumsi harga minyak US$ 90 per barel. Dokumen UU APBN 2012 tertanggal 24 November 2011 disebutkan, sesuai pasal 7 ayat 4, pengendalian anggaran subsidi BBM 2012 dilakukan melalui pengalokasian yang lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM. Penjelasan ayat 4 pasal tersebut adalah pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi premium untuk kendaraan roda empat milik pribadi. Selain itu, pasal 7 ayat 6 tertanggal 24 November 2011 juga menyebutkan, harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Setelah tanggal 1 April 2012 DPR memutuskan bahwa ada perubahan yang terjadi pada pasal 7 ayat 6 tersebut. Pasal 7 ayat 6a yang menyebutkan
2
bahwa, “Dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya”.
Pemerintah
sekarang ini
menjalankan
pembatasan
dan
pelaranggan penggunaan premium bersubsidi untuk jenis mobil pribadi tertentu dan mobil milik pemerintah. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui optimalisasi program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg, meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dan gas, menghemat konsumsi BBM subsidi, dan menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan elpiji 3 kg.Selanjutnya, program akan menjangkau kota-kota lainnya di Indonesia hingga tuntas 2014.1 Tabel 1. Skenario APBN Indonesia Sektor Migas Tahun 2012 dalam Rupiah Rincian
APBN
Subsidi BBM (triliun) Subsidi Listrik (triliun) Net Minyak (triliun) Net Migas (triliun) Defisit Energi (triliun) Asumsi: ICP (triliun) Lifting (triliun) Kurs Harga Premium Kenaikan Harga BBM Sumber: Ditjen Migas, 2012
123.6 44.9 23.7 96.8
90 950 8.800 4.500 0
RAPBN-P Kenaikan 1500 137.4 93.1 51.4 116.8 -18.4
RAPBN-P Tanpa Kenaikan 185.4 98.1 3.4 68.8 -119.4
105 930 9.000 6.000 1.500
105 930 9.000 4.500 0
Dalam data pokok APBN 2012 tertulis bahwa pendapatan negara dan hibah pada tahun 2012 untuk migas sebesar Rp 159.471,9 miliar. Terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp 113.681,5 miliar dan gas alam sebesar Rp 45.790,4 miliar. Sedangkan, belanja pemerintah pusat dalam APBN tertulis subsidi sebesar Rp 208.850,2 miliar.
1
Skenario APBN Indonesia Sektor Migas Tahun 2012. www.esdm.go.id [April 2012]
3
Terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 168.559,9 miliar dan subsidi nonenergi sebesar Rp 40.290,3 miliar. Subsidi energi sebesar Rp 168.559,9 miliar terbagi menjadi dua yaitu subsidi BBM sebesar Rp 123.599,7 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp 44.960,2 miliar.2 Tabel 2. Produksi, Impor, Konsumsi, Ekspor Bahan Bakar Minyak di Indonesia Tahun 2004-2010 Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produksi BBM (Ribu Barel) 283.153 268.529 257.821 244.396 251.531 246.289 241.156
Impor BBM (Ribu KL) 26.502 21.184 24.032 24.615 22.157 23.633
Konsumsi BBM (Ribu Barel) 397.802 374.691 383.453 388.107 379.142 388.241
Ekspor Minyak (Ribu Barel) 178. 869 159.703 134.960 135.267 134.872 133.282 121.000
Sumber : Ditjen Migas, 2011
Kenaikan harga BBM bersubsidi (premium) tentu akan berpengaruh secara langsung kepada sistem transportasi nasional. Sistem transportasi nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, transportasi memiliki fungsi sangat penting dalam pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana pembangunan sektor transportasi dirancang untuk tiga tujuan yaitu: mendukung gerak perekonomian, stabilitas nasional dan menggurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan memperluas jangkauan arus distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok nusantara. Selalu adanya kebutuhan konsumen akan jasa angkut umum, usaha jasa angkutan barang sangat diperlukan oleh masyarakat. Usaha ini umumnya bisa dijalankan oleh masyarakat yang memiliki mobil terbuka atau biasa disebut dengan mobil pick up. Untuk memulai bisnis ini, tidak memerlukan lokasi usaha seperti menyewa tempat atau membangun sebuah kios usaha. Cukup menyediakan mobil dengan tipe terbuka, dan memasang papan nama di mobil tersebut. Selain 2
Produksi, Impor, Konsumsi, Ekspor Bahan Bakar Minyak di IndonesiaTahun 2004-2010. www.esdm.go.id [April 2012]
4
bisa melakukannya di rumah, bisnis ini juga bias dijalankan di pinggir jalan. Memarkirkan mobil pick up di pinggir jalan, para konsumen sudah mengetahui tentang keberadaan usaha ini. Jika harga BBM dinaikkan maka usaha angkutan barang dengan mobil pick up akan mengalami kesulitan. Tarif angkutan barang berbeda dengan tarif angkutan penumpang. Tarif angkutan penumpang memiliki ketetapan tarif dari pusat yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) sedangkan tarif angkutan jasa tidak ada ketetapan tarif. Tarif angkutan barang yang dipatok disesuaikan dengan keadaan akan harga BBM dan jarak yang ditempuh. Kenaikan harga BBM akan meningkatkan tarif angkutan barang yang berdampak pada kelangsungan usaha dan para pengguna dari jasa angkutan barang ini.
1.2. Rumusan Masalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan akan terjadi penghematan dalam anggaran belanja. Jika harga BBM bersubsidi dinaikan sebesar Rp 1.000 maka akan menghemat Rp 21 triliun. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp 1.500 maka akan menghemat Rp 23 triliun. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp 2.000 maka akan menghemat Rp 33 triliun. Inilah yang menjadi pertimbangan Kementrian ESDM. Di sisi lain, presentase masyarakat yang menikmati BBM bersubsidi yaitu, masyarakat miskin 15 persen, masyarakat menengah 77 persen, dan masyarakat kaya 8 persen. Jika harga BBM bersubsudi dinaikan maka yang akan merasakan dampak yang sangat besar adalah golongan masyarakat menengah. Hanya 15 persen rakyat miskin yang menikmati subsidi BBM. Hal ini dikarenakan umumnya BBM bersubsidi adalah BBM kendaraan bermotor sedangkan, tidak banyak rakyat miskin yang memiliki kendaraan bermotor. Tidak dapat dipungkiri subsidi energi adalah subsidi yang paling besar dibandingkan dengan subsidi pendidikan dan subsidi pangan, subsidi pertanian dan subsidi lainnya. Penggurangan subsidi energi dalam hal ini adalah bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan cara menaikkan harga jual di masyarakat.
5
Pada 2011 konsumsi BBM bersubsidi mencapai 40,49 juta kiloliter. Jumlah ini pasti bertambah pada 2012 karena penjualan mobil tahun 2012 diduga mendekati satu juta unit. Harga BBM seperti di Cina dan Brasil berkisar Rp 9.000 sampai dengan Rp 14.000 per liter. Namun, di negara kaya minyak, harganya jauh lebih murah. Iran misalnya, hampir sama dengan Indonesia, yaitu Rp 4.000 per liter. Perbedaanya Iran membatasi jumlah BBM untuk pemakaian warganya. Sebagian besar diekspor ke luar negeri. Sehari-hari mereka menggunakan bahan bakar gas untuk listrik, transportasi, dan masak. Indonesia berbeda seperti Arab Saudi atau Nigeria yang punya cadangan minyak 10 kali dan produksi tiga kali lipat, namun konsumsinya hanya separuh dari Indonesia. Definisi subsidi BBM adalah selisih harga keekonomian BBM dengan harga jual Pertamina. Harga BBM saat ini adalah Rp 4.500 per liter, sedangkan harga keekonomian BBM adalah Rp 8.400 per liter, sehingga besaran subsidi BBM per liter adalah Rp 3.900 per liter. Usulan RAPBN 2012, harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000 per liter, besaran subsidi BBM masih sebesar Rp 2.400 per liter.3 Tabel 3. Perhitungan Harga Keekonomian untuk Indonesia Tahun 2012 dalam Rupiah Per Liter BBM Rincian Perhitungan Harga Keekonomian Rupiah Per Liter a. Harga dasar minyak mentah: ICP*9.000/159
5.940
b. Harga LRT (Lifting, Refinery, Trnsportation) = $24.1/barel
1.360
Subtotal
7.300
c. Pajak dan lain-lain 15 persen
1.100
Total Harga Keekonomian
8.400
Sumber: Ditjen Migas, 2012
Meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) secara keseluruhan yang memengaruhi tarif produksi jasa transportasi, pemerintah menyadari akan pentingnya transportasi bagi roda perekonomian, apabila peningkatan harga BBM 3
Perhitungan Harga Keekonomian www.esdm.go.id [April 2012]
untuk
Indonesia
Tahun
2012.
6
tersebut dilepas pada mekanisme pasar maka akan menggerakkan harga-harga khususnya pemanfaatan jasa transportasi. Angkutan darat, udara dan laut memiliki kelebihan dan kekurangan dalam melakukan pengangkutan terutama dalam pengangkutan barang dalam jumlah besar. Jarak tempuh yang dekat akan lebih murah dalam biaya pengangkutan barang jika menggunakan angkutan darat. Waktu yang perlu ditempuh dengan menggunakan angkutan darat juga lebih efisien jika yang ditempuh adalah jarak dekat dibandingkan dengan angkutan laut dan udara. Angkutan darat memiliki kelebihan yaitu cocok untuk pengangkutan barang dalam jumlah banyak jika yang ditempuh adalah jarak tempuh yang dekat. Sektor transportasi merupakan konsumen bahan bakar bersubsidi yang paling besar. Jika terjadi kenaikan harga bahan bakar maka akan memberikan dampak yang besar dalam sektor transportasi. Angkutan umum penumpang dan barang akan menaikkan tarif angkutannya. Tarif angkutan penumpang secara resmi ditentukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Angkutan barang untuk darat dengan menggunakan truk dan mobil pick up tidak memiliki ketetapan tarif dari Dinas Perhubungan (Dishub). Sehingga pengusaha jasa angkutan barang sendiri yang menetapkan tarif angkutannya. Agar dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam penetapan subsidi BBM, maka perlu dilakukan analisis mengenai kesediaan membayar dan faktor yang memengaruhi respon masyarakat mengenai penurunan subsidi BBM. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kesediaan membayar (willingness to pay) untuk per liter premium dan faktor-faktor yang memengaruhi respon terhadap kenakan harga BBM?
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1. Menghitung besaran kesediaan membayar (WTP) pemilik usaha jasa angkutan barang terhadap harga BBM. 2. Menganalisis respon dari pemilik usaha jasa angkutan barang terhadap kenaikan harga BBM.
7
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 1. Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yng memengaruhi respon (setuju atau tidak setuju) terhadap kenaikan harga BBM. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk merumuskan mekanisme kebijakan subsidi BBM yang paling efektif dalan sektor jasa angkutan.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini untuk menghitung willingness to pay dari jasa angkutan barang terhadap harga BBM. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktorfaktor yang memengaruhi respon jasa angkutan barang terhadap kenaikan harga BBM. Data yang diambil dari hasil wawancara adalah data-data yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi setuju atau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Besaran willingness to pay langsung ditanyakan kepada responden saat wawancara. Wilayah yang diteliti hanya Jakarta dan Bogor yang merupakan kota dan wilayah pinggir kota yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Angkutan barang jenis pick up yang menjadi responden karena mobil pick up menggunakan bahan bakar premium. Hanya mobil pick up yang benarbenar untuk disewakan saja yang menjadi responden atau sumber data pada penelitian ini.
