I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kebutuhan akan transportasi sangat diperlukan dalam pembangunan suatu
negara ataupun daerah. Dikatakan bahwa transportasi sebagai urat nadi pembangunan kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Bahkan hasil dari banyak studi menyatakan bahwa transportasi itu merupakan kekuatan pembentuk ekonomi (transportation is as the formative of economic development and growth) ataupun perkembangan wilayah. Seringkali pula dikatakan bahwa transportasi lebih merupakan suatu akibat dari pada suatu sebab. Pernyataan yang sederhana tersebut menunjukan adanya keterkaitan yang kuat antara “transportasi” dan “pembangunan”. (Adisasmita, 2008). Pembangunan sektor transportasi merupakan bagian yang penting dalam pembangunan nasional, sedangkan tujuan pembangunan transportasi menurut Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas, adalah untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, teratur, cepat, lancar, aman dan harga terjangkau serta mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa – kota yang memadai. Sistem jaringan transportasi dapat dilihat dari segi efektivitas, dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi serta dari segi efisiensi dalam arti beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan sistem transportasi. (KPDT, 2006) Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang di sekitar garis Katulistiwa (equator), yang terdiri dari ribuan pulau (besar dan kecil), yang
19
berpenghuni ataupun yang tidak berpenghuni yang dikelilingi oleh laut dan perairan, dengan berbagai ragam penduduk serta berbagai kegiatan ekonomi dan sosialnya yang tersebar di tiap – tiap pulau yang terpencar letaknya. Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial serta pembangunan di pulau – pulau maka harus ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana transportasi laut yang cukup berkapasitas, andal dan tersedia setiap waktu bila dibutuhkan. Dengan demikian transportasi laut merupakan suatu hal yang sangat mutlak bagi Indonesia mengingat luas wilayah laut yang dimiliki, serta untuk menghubungkan pulau – pulau dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Propinsi Maluku yang terletak di sebelah timur Indonesia merupakan propinsi kepulauan dengan ibukotanya Ambon memiliki 2 kota dan 9 kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 1.440.014 jiwa yang tersebar di 599 pulau besar dan kecil dengan laju pertumbuhan penduduk 0,37% dan luas wilayah 581.376 km2 yang terdiri dari 527.121 km2 luas lautan dan 54.185 km2 luas daratan. Potensi sumberdaya yang sangat menonjol di propinsi ini adalah sektor perikanan yang menghasilkan antara lain ikan cakalang, tuna, pelagis, udang, teripang, lobster dan cumi. Disamping itu juga propinsi ini sangat kaya dengan hasil tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi dan jambu mete, serta memiliki wisata alam bahari, sejarah dan budaya. Kondisi ini menyebabkan sarana transportasi laut sangat diperlukan sebagai sarana pemberdayaan potensi daerah, distribusi bahan pokok dan hasil – hasil pertanian serta pemerataan hasil – hasil pembangunan. Untuk medistribusikan potensi daerah, saat ini Provinsi Maluku memiliki 7 (tujuh) kapal yang dioperasikan oleh PT. Pelni, 8 (delapan) kapal perintis, 10 (sepuluh) kapal penyeberangan dan 1 (satu) kapal subsidi pemerintah daerah. Untuk kelancaran kapal – kapal tersebut, provinsi ini juga memiliki 1 (satu) pelabuhan kelas II, 7 (tujuh) pelabuhan kelas IV, 5 (lima) pelabuhan kelas V dan 14 (empat belas) pelabuhan tidak berkelas serta 6 (enam) dermaga feri.
20
Gambar 1.1 Peta Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Maluku yang terletak di bagian tenggara dari Provinsi Maluku, pada zaman pendudukan Belanda di Indonesia, lebih dikenal dengan sebutan “the forgotten island,” karena daerah ini sangat sulit untuk dijangkau baik oleh transportasi maupun komunikasi. Secara geostrategik Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki 3 (tiga) karakteristik wilayah yang menonjol dan khas yakni sebagai kabupaten perbatasan antara Indonesia – Australia, kawasan pulau – pulau kecil terluar dan merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Disamping itu, kabupaten ini juga merupakan pintu masuk lomba perahu layar Indonesia – Darwin yang telah dimulai lagi pada tahun 2008. Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki pulau – pulau besar dan kecil yang berjumlah kurang lebih 85 (delapan puluh lima) pulau dan sebanyak 54 (lima puluh empat) pulau diantaranya telah berpenghuni dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan konsentrasi penduduk terdapat di Kota Saumlaki. Secara umum Kabupaten ini memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah diantaranya
21
potensi pertambangan yang meliputi minyak bumi dan gas alam dengan potensi 10 trilyun kaki kubik serta potensi perikanan yang meliputi berbagai macam jenis ikan, teripang, lola, batu laga, mutiara dan rumput laut yang diharapkan dapat diangkut secepatnya dari desa untuk diperjualbelikan ke pasar. Untuk menangani masalah aksesibilitasi antar pulau, menurut data tahun 2008 Kabupaten ini memiliki 2 (dua) unit kapal yang dioperasikan oleh PT. PELNI, 5 (lima) unit kapal perintis, 2 (dua) unit kapal subsidi pemerintah dan 1 (satu) unit kapal penyeberangan dengan 1 (satu) dermaga kelas IV dan 1 (satu) dermaga penyeberangan yang terletak di Kota Saumlaki. Dengan PDRB perkapita Kabupaten MTB berdasarkan harga berlaku tahun 2008 adalah sebesar Rp. 4.266.694,- sedang PDRB perkapita berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 adalah sebesar Rp. 2.500.756,Melihat potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, jumlah pulau dengan jarak antar pulau yang berjauhan dan terpisah oleh lautan serta jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki, maka transportasi laut di Provinsi Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat memegang peranan sangat penting. Untuk itu perlu dilakukan sebuah kajian, ”Bagaimana pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat?”
I.2
Perumusan Masalah Transportasi merupakan salah satu sektor ekonomi yang memegang peranan
kunci dalam perekonomian wilayah. Sektor ini memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Perkembangan sektor ini, ditentukan oleh perkembangan sektor-sektor lain seperti sektor industri, pertambangan dan galian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta sektor perdagangan. Sering sektor ini justru menjadi stimulus bagi perkembangan sektor lainnya. Kasus seperti ini sangat terjadi di kawasan-kawasan terpencil dan terisolir, atau pada daerah-daerah yang baru dibuka. Karena itu, transport promote trade artinya transportasi membuka isolasi suatu daerah yang membawa manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut (Kamaluddin, 2003)
22
Menurut Tamin (1991) dalam Rajudinnor (1999), bahwa kebutuhan akan transportasi selalu menimbulkan masalah dalam masyarakat, terutama pada saat dimana setiap orang yang melakukan perjalanan untuk suatu maksud yang sama pada tempat yang sama dan pada waktu yang bersamaan pula. Keterlambatan, polusi udara dan suara, pencemaran lingkungan dan getaran merupakan sebagian dari masalah – masalah yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan akan transportasi. Disisi lain adanya aktivitas transportasi mendorong berkembangnya sektor – sektor ekonomi di suatu wilayah yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hampir semua sektor dalam perekonomian membutuhkan peran sektor transportasi untuk mendatangkan inputnya dari pasar atau mendistribusikan outputnya ke pasar. Dalam tahapan ini, sektor-sektor tersebut merupakan (supply side) input produksi sektor transportasi. Produksi sektor transportasi ini kemudian merupakan salah satu komponen sektoral dalam produksi total perekonomian sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Disisi lain, distribusi produksi sektor transportasi ini kepada pengguna jasa transportasi akan menciptakan pengeluaran melalui permintaan (demand side) untuk transportasi, baik permintaan dari konsumsi maupun permintaan untuk investasi peralatan/barang modal dan infrastruktur transportasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa transportasi itu bukan merupakan tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Propinsi Maluku yang biasanya disebut daerah seribu pulau memiliki luas lautan sekitar sembilan puluh persen dan luas daratan hanya sepuluh persen, dengan penduduk yang tersebar pada pulau – pulau yang besar dan kecil serta sumberdaya alam dengan jumlah yang tidak banyak namun tersebar pada pulau – pulau yang banyak. Kondisi geografi demikian merupakan salah satu faktor yang menjadikan Provinsi Maluku dengan seluruh kabupatennya menjadi daerah tertinggal. Karena memiliki banyak pulau dengan sumberdaya alam yang tersebar, mengakibatkan pihak swasta tidak tertarik untuk berinvestasi. Hal ini jika terus dibiarkan maka akan menjadikan kabupaten – kabupaten di Provinsi Maluku akan semakin tertinggal, terisolasi dan terpencil, yang memicu terjadinya kesenjangan sosial – ekonomi. Untuk itu campur tangan pemerintah sangat diperlukan. Selama ini keberpihakan pemerintah
23
masih berorientasi daratan, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor transportasi laut lebih kecil dari sector transportasi darat pada APBD yang tersedia. Oleh karena itu sektor transportasi laut antara lain sebagai jembatan antar pulau untuk mendistribusikan barang dan jasa antar pulau baik dalam skala nasional maupun skala internasional sangatlah penting, terutama untuk provinsi kepulauan. Berdasarkan gambaran di atas maka pertanyaan kajian berikutnya adalah: ”Bagaimana pola pergerakan orang dan barang melalui transportasi laut di Provinsi Maluku?” Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi guna mengukur tingkat kemampuan daerah/region untuk mengelola potensi yang dimilikinya. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi Maluku atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 sebesar 6.269.710 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 10,02 persen dari tahun 2007 yang hanya sebesar 5.698.799 juta rupiah. Sementara PDB Indonesia sebesar 4.954 trilyun. Sehingga rasio PDRB Provinsi Maluku pada tahun 2008 berdasarkan harga berlaku sebesar 0,13 persen. Bila dilihat atas dasar harga konstan 2000, maka PDRB pada tahun 2008 sebesar 3.757.392 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 4,23 persen dari tahun 2007 yang sempat mencapai 3.633.475 juta rupiah. Selanjutnya profil perekonomian daerah Maluku yang tergambar pada PDRB bahwa sejak tahun 2004 – 2008 sektor yang dominan adalah sektor pertanian. Peranan sektor transportasi laut dalam perekonomian wilayah tidak dapat hanya dilihat dari besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB, akan tetapi hendaknya juga dilihat dari peran sektor transportasi laut tersebut dalam melancarkan kegiatan sektor-sektor lain. Dari uraian dan permasalahan tersebut, maka rumusan pertanyaan kajian adalah: ”Seberapa besar kontribusi sektor transportasi laut dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Maluku?”
24
1.3
Tujuan Penulisan Tesis Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan utama
penulisan kajian ini adalah merumuskan strategi pengembangan transportasi laut antar pulau dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk menjawab tujuan utama tersebut, maka tujuan spesifiknya dari kajian ini adalah : 1.
Menganalisis pola pergerakan orang dan barang antar pulau di Propinsi Maluku;
2.
Menganalisis peranan transportasi laut antar pulau dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Maluku;
3.
Merumuskan
strategi
pengembangan
transportasi
antar
pulau
dalam
meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
25
