I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perbedaan yang paling mendasar antara keberhasilan suatu lembaga Negara sangat ditentukan oleh manusia sebagai salah satu sumber daya yang dimilikinya. Di bidang ekonomi, manusia berhubungan dengan kemampuan suatu lembaga untuk mengikuti laju perkembangan dan kepekaan lembaga tersebut terhadap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, faktor manusia harus dikelola dengan baik untuk menunjang produktivitas lembaga negara, agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri serta dipercaya untuk dapat mewujudkan good corporate & good governance dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Dalam Rencana Strategis BPK, memiliki tujuan (goals) yaitu mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional, memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dan mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta aspek efektivitas. Sementara itu, pemeriksaan
1
2
dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan maupun kinerja, misalnya pemeriksaan investigasi atau kepatuhan. Standar atau tolok ukur yang digunakan oleh pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). BPK memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik pusat maupun daerah, yang mencakup: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Bank Indonesia (BI), badan hukum milik negara (BHMN), badan layanan umum (BLU), dan badan lain yang ada kepentingan keuangan negara di dalamnya. Dimulainya era pelaporan keuangan yang lebih transparan oleh pemerintah, porsi kegiatan pemeriksaan BPK lebih banyak ditujukan pada pemeriksaan keuangan. Seiring dengan bergulirnya reformasi keuangan negara, masyarakat semakin menuntut terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas korupsi. Apabila pengelolaan negara dapat berjalan efektif serta efesien dan dikelola dengan baik, maka kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai. Akan tetapi, bilamana pengelolaan negara hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan terlebih tidak dikelola dengan profesional, maka sudah pasti kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terhambat, juga tanggung jawab negara terhadap warga negara dapat terbengkalai. Sangat urgen peran serta BPK dalam melaksanakan fungsinya yakni sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Tuntutan publik ini dijustifikasi oleh skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih buruk. Secara rinci, data IPK Indonesia sejak tahun 2001 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada Tabel 1. Ujung pangkal terungkapnya berbagai kasus penyalahgunaan keuangan negara yang berujung pada tindakan korupsi oleh para pejabat negara ada di tangan BPK. BPK berkomitmen meningkatkan porsi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2006-2010, sebagai upaya untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi
3
Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI) Indonesia 2001-2009 Tahun Survei 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nilai IPK Indonesia 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8
Sumber TI CPI 2001 CPI 2002 CPI 2003 CPI 2004 CPI 2005 CPI 2006 CPI 2007 CPI 2008 CPI 2009
Sumber: www.nusantaranews.com (2009) Dalam melaksanakan komitmen tersebut, BPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) - terutama auditor – yang profesional. Auditor sebagai ujung
tombak
pemeriksaan
harus
didukung
dengan
independensi,
kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja yang memadai, serta ditunjang dengan sensitivitas etika profesi auditor. Kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja mencerminkan kompetensi auditor. BPK telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi, seperti penambahan jumlah pemeriksa, modernisasi fasilitas pemeriksaan (perangkat lunak pemeriksaan, sarana dan prasarana
telekomunikasi
dan
bangunan),
restrukturisasi
organisasi,
pengembangan kompetensi pegawai, remunerasi yang lebih kompetitif, dan sistim penilaian kinerja berbasis balanced scorecard yang dapat dilihat pada Tabel 2. Hal ini telah membuat BPK saat ini berbeda dengan BPK lima tahun yang lalu. Kompetensi para auditor menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan yang dilakukan BPK. Hal itu penting karena selain mampu menghasilkan kinerja yang baik dalam nmematangkan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan, juga penting untuk mencapai harapan pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga mampu mengurangi angka korupsi yang terjadi dan memperbaiki keadaan perekonomian di Indonesia.
4
Tabel 2. Perubahan Signifikan di BPK No
Perubahan
1. 2. 3.
Jumlah SDM Jumlah Pwk BPK Peningkatan kompetensi
4. 5.
Ekspektasi masyarakat Diklat
6. 7.
Anggaran BPK Remunerasi
Dulu (2004) 2.800 7 Mayoritas pemeriksaan hal terkait keuangan
Mulai ada perhatian Sudah ada sesuai Kondisi Rp400 miliar Remunerasi Relatif kecil (seperti PNS pada umumnya)
Sekarang (2009) 5.426 33 1. Pemeriksaan keuangan 2. Pemeriksaan kinerja 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (lingkungan dan investigatif) Peningkatan perhatian masyarakat Peningkatan kapasitas kelembagaan, materi dan volume pelatihan serta telah terstruktur Rp1,8 triliun Relatif besar (standar 5 lembaga pilot Reformasi Birokrasi)
Sumber: Sekjen BPK RI (2009) 1.2. Rumusan Masalah Kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi menggambarkan suatu kualitas, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, kompetensi memiliki peranan penting terhadap kesuksesan suatu lembaga negara dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Peran BPK sangat membantu dalam menanggulangi kerugian negara akibat pengelolaan keuangan oleh lembaga-lembaga negara kurang baik, untuk itu, BPK perlu mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh para auditor untuk melaksanakan tugas audit. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor, diharapkan mampu meningkatkan kinerja mereka. Meningkatnya kinerja dari para auditor tersebut, salah satunya adalah untuk mewujudkan keadaan perekonomian yang baik di indonesia
contohnya dengan
berkurangnya tingkat korupsi yang terjadi. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan? 2. Bagaimana kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan?
5
3. Bagaimana hubungan kompetensi dengan kinerja yang dimiliki auditor Badan Pemeriksa Keuangan? 1.3. Tujuan Penelitian 1. Mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Menganalisis kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Menganalisis hubungan kompetensi dengan kinerja Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. 1.4. Manfaat Penelitian Manfaat bagi lembaga adalah agar BPK dapat mengetahui standar kompetensi yang dimiliki auditor untuk dapat dapat melaksanakan audit, serta mendapatkan masukan apa saja yang masih harus lebih diperhatikan berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk melakukan audit. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini dibatasi untuk mengetahui hubungan antara variabel usia dengan kompetensi, usia dengan kinerja, jenis kelamin dengan kompetensi, jenis kelamin dengan kinerja, pendidikan dengan kompetensi, pendidikan dengan kinerja, kompetensi, laka kerja dengan kinerja, lama kerja dengan kompetensi kinerja dan hubungan kompetensi dengan kinerja auditor dalam melaksanakan fungsinya sebagai audit keuangan. Analisis Pemenuhan Kompetensi Auditor dilakukan di Lembaga Pemerintahan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai September 2011.
