HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

BULETIN

ISSN : 1693 - 3265 Volume 9, Nomor 2, Mei - Agustus 2011

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN The Need of Legaly Mandated for Central Bank in Dealing with Financial Stability Peranan Hukum Dalam Krisis Perekonomian (Dunia) eNotaris Indonesia: Komparasi Awal Peranan Notaris dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Di Bank Indonesia Resensi Buku: Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan Cakrawala Hukum: Kedudukan Mahkamah Kontititusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari - Mei 2011 Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, Januari - Mei 2011

Volume 9, Nomor 2, Mei - Agustus 2011

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Direktorat Hukum Bank Indonesia Pelindung Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia Penanggung Jawab Ahmad Fuad, Christina Sani, Heru Pranoto, Agus Santoso Pemimpin Redaksi Agus Santoso Sekretaris Redaksi Dyah Pratiwi Dewan Redaksi Imam Subarkah, Sudarmaji, Arief R. Permana, Amsal Chandra Appy, Rosalia Suci, Rika S. Dewi, Amy Rachmy Budiati, Hari Sugeng Raharjo, Suprianto, Umi Widji R. Redaksi Pelaksana Dyah Pratiwi, Hernowo Koentoadji, Ellia Syahrini, Kesumawati, Kuwat Wijayanto, Rizal Wisnajaya Mitra Bestari Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LLM Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM Prof. Dr. Huala Adolf, SH, LLM Dr. Inosentius Samsul, SH, LLM Dr. Lastuti Abubakar, SH, MH Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia. Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan. “Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi”

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dari Meja Redaksi

Pada penerbitan kali ini, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan (Buletin) Volume 9 Nomor 1, Edisi Mei s.d. Agustus 2011 kembali hadir ditengah-tengah para pembaca dan pencintanya. Topik hangat pada materi muatan Buletin adalah menyoroti mengenai mandat bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana penulisan artikel: “The Need of Legaly Mandated for Central Bank in Dealing with Financial Stability”. Perkembangan trend bank sentral modern cenderung menambah tujuan bank sentral dalam UU-nya tidak hanya mencapai stabilitas harga, namun juga berkontribusi pada pencapaian stabilitas sistem keuangan, karenanya bank sentral perlu mendapat mandat eksplisit dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang SSK. Krisis yang terjadi pada tahun 2008 memberikan bukti bahwa bank sentral tidak hanya mempunyai satu tanggungjawab yaitu menjaga stabilitas harga (price stability). Dalam hal ini fungsi Lender of Last Resort (LoLR) merupakan fungsi inheren pada bank sentral sehingga secara implisit bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perkembangannya, terdapat pemikiran yang menyarankan bank sentral untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain artikel tersebut, secara lengkap, penerbitan Buletin edisi kali ini menurunkan 4 artikel, yaitu : 1. The Need of Legaly Mandated for Central Bank in Dealing with Financial Stability, oleh Agus Santoso, SH., LLM. 2. Peranan Hukum Dalam (Krisis) Perekonomian, oleh Dr. Dian Ediana Rae, SH., LLM., Kepala Perwakilan BI London, dosen luar biasa FH UI 3. e-Notary, oleh Josua Sitompul, SH. IMM 4. Keterbukaan Informasi Publik, oleh Tim Informasi Hukum Bank Indonesia. Disamping itu, dalam cakrawala hukum redaksi menyajikan salah satu materi workshop litigasi, yaitu artikel mengenai Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Selanjutnya, sebagai referensi, redaksi juga telah menyajikan resensi buku “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, oleh Rizal Wisnajaya, SE, MH., Analis Hukum. Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan Januari sampai dengan Maret 2011, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selamat membaca. Jakarta, Juni 2011 Redaksi

i


Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 9, Nomor 2, Mei - Agustus 2011

Halaman Dari Meja Redaksi............................................................................................................................................

i

Daftar Isi..........................................................................................................................................................

iii

The Need of Legaly Mandated for Central Bank in Dealing with Financial Stability.............................................

1-4

Agus Santoso, SH., LLM Peranan Hukum Dalam Krisis Perekonomian (Dunia).........................................................................................

5-9

Dr. Dian Ediana Rae, SH., LLM eNotaris Indonesia: Komparasi Awal Peranan Notaris dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik....................

11 - 27

Josua Sitompul, SH., IMM Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Di Bank Indonesia..................................................................

29 - 35

Tim Informasi Hukum Bank Indonesia Resensi Buku: Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan ...................................................................................

37 - 38

Rizal Wisnajaya, SE, MH, Cakrawala Hukum: Kedudukan Mahkamah Kontititusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI.................................................................

39 - 40

Redaksi Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari - Mei 2011.....................

41 - 43

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia) Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, Januari - Mei 2011..............................................................................

45 - 63

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia)

iii


The Need of A Mandate for Central Bank in Dealing with Financial Stability 1

By Agus Santoso2, SH, LLM

This paper focuses on the needs of central bank to have an

The discharge of the three tasks above is mutually supportive

explicit mandate in dealing with financial stability, particularly

to achieve the stability of the rupiah. The task of formulating

in crisis. It takes Bank Indonesia as a Central Bank of the

and implementing monetary policy shall be conducted

Republic of Indonesia as a case, as it might be happened in

through among other things, targeting monetary aggregates

other central banks.

and or interest rate. The effectiveness in implementing the monetary policy task calls for the support of an efficient,

This paper elaborates 6 (six) topics as follows:

expeditious, safe, and reliable payment system (which is

1. Bank Indonesia Objective

the target of the task in regulating and supervising the

2. Bank Indonesia and Indonesia Financial Stability

smoothness of the payment system). Further, the efficient,

3. Central Bank’s Conventional Mandate

expeditious, safe, and reliable payment system needs a

4. Central Bank and Financial Stability

sound banking system, which is the target of the task in

5. Redefining the Mandate of Central Bank

banking regulation and supervision. A sound banking will

6. Autonomy and Accountability

in turn facilitate monetary control since in Indonesia the implementation of monetary policy is transmitted primarily

Based on Article 7 of Bank Indonesia Act, the objective of

through the banking system (around 80% of the total

Bank Indonesia is to achieve and maintain the stability of

financial asset is managed by 121 commercial banks and

the Rupiah, the currency of the Republic of Indonesia. The

1680 rural banks with 14.140 commercial bank branches

meaning of the stability of the rupiah is the stability of the

and 3.996 rural bank branches).4 In this regards, Bank

Rupiah value against goods and services, as well as against

Indonesia in fact has performed a range of task related to

foreign currencies. As an archipelago country which has

the financial stability and has included financial stability

17.508 islands and thirty three provinces, stretching at 3

considerations in its monetary and micro prudential policy

different time zones with over 238 million people and the

making. The performance of the task in financial stability

world’s fourth most populous country,3 it is really challenging

is related to the one of important roles of a central bank,

for the central bank to conduct macro economy policy

such as lender of the last resort to provide liquidity assistance

successfully.

to illiquid but solvent bank.5

In order to achieve its objective, Bank Indonesia has three

To prevent 2008 financial crisis, several responses have been

tasks as follows:

taken, such as enacted Government Regulation in Liu of

a. to formulate and to implement monetary policy b. to regulate and to safeguard the smoothness of the payment system; c. to regulate and to supervise banks.

1

Presented in the International Conferences on Legal Aspects in A Changing Global banking Sector held by the Association of Legal Adviser in the Financial And Banking System, Iasi Romania May 31 - June 4, 2011

2

Deputy Director, Directorate for Legal Affairs, Bank Indonesia

3

http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia.html

4

As of April 2011

5

Based on Bank Indonesia Act, there are three types of liquidity assistance that can be provided by Bank Indonesia, namely intraday liquidity facility, short term liquidity support facility, and emergency liquidity assistance. The intraday liquidity facility is a funding facility extended by Bank Indonesia to a bank in their capacity as a member of payment system managed by Bank Indonesia. Under the Central Bank Act, Bank Indonesia shall have a task to ensuring and maintaining the effectiveness operation of Payment System in Indonesia. The type of payment system operation in Indonesia is 1) The Real Time Gross Settlement (RTGS) that is a system for electronic funds transfer among members in domestic currency with settlement processed individually per transaction basis; and 2) national clearing system that is the clearing system that cover debit and credit clearing in which the settlement is conducted on a nationwide basis.

1

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 9, Nomor 2, Mei - Agustus 2011

Act Number 4 of 2008 regarding Financial System Safety

However, the rescue of the bank from political point of

Net to provide coordination mechanism among authorities

view become a dispute and has been scrutinized before the

and a crisis prevention mechanism and crisis management

parliament, and as the result: rejection of the Regulation

system to handle financial crisis. The government also enacted

in Liu of Act Number 4 of 2008 regarding Financial System

Government Regulation Number 66 of 2008 regarding The

Safety Net to become an act; investigation on the handling

Amount of Deposits Guaranteed by Indonesia Deposit

of the rescued bank; filing draft law on Financial Stability

Insurance Corporation, to amend the amount of the deposit

Safety Net to be discussed in the parliament.

guaranteed, from the most Rp100.000.000,00 (one hundred million Rupiah) to become the most Rp2.000.000.000,00

The rejection of Regulation in Liu of Act Number 4 of 2008

(two billion Rupiah). Besides, Bank Indonesia Act had been

regarding Financial System Safety Net to become an act

amended to broaden the collateral for short term liquidity

means that there is no legal basis in the level of law/statute

support, from limited collateral consist of treasury bills and

in Indonesia legal setting providing authority coordination

Bank Indonesia Certificate to include high rated performing

mechanism and emergency liquidity assistance mechanism

loans.

for banks and other financial institutions if financial crisis occurs. The only legal basis to provide emergency liquidity

In fact, the 2008 crisis has impacted on a small bank, the

assistance is Article 11 section (4) of Bank Indonesia Law

Century Bank. Although it was considered a small bank,

which stipulates that in the event that a Bank experiences

Bank Indonesia, Ministry of Finance and Deposit Insurance

financial difficulties with systemic impact that may result in

Corporation concluded that during the crisis it was a small

crisis endangering the financial system, Bank Indonesia may

but potentially systemic bank. For the sake of preventing

provide an emergency financing facility funded by the

banking crisis, instead of closing the bank, the failing bank

Government. Article 11 section (5) of Bank Indonesia Law

has been decided to be rescued, as the best policy at that

states that the procedures and decision making process

time. The bank was rescued by way of recapitalization by

regarding financial difficulties of a Bank with systemic impact,

Deposit Insurance Corporation in the sum of 6.7 billion

provision of the emergency financing facility, and source of

Rupiah, instead of giving emergency liquidity assistance to

funding from the State Budget shall be stipulated in a

the bank as provided by Government Regulation in Liu of

separate law to be promulgated no later than the end of

Act Number 4 of 2008 regarding Financial System Safety

2004. But until now, the law has not been enacted. This

Net. By recapitalizing the rescued bank, the Deposit

means that there is no sufficient legal basis for Bank Indonesia

Insurance Corporation became the majority shareholder

to provide emergency liquidity assistance. Besides, Bank

of the bank.6

Indonesia does not have an explicit legal mandate for financial stability function. Bank Indonesia’s tasks do not cover the oversight of the entire financial system from a macro

If a bank has difficulty to settle its financial obligation related to payment transaction through clearing system or through electronic funds transfer in Real Time Gross Settlement System (RTGS), the bank may ask the central bank provide funds to clear its obligation. This fund shall be settled in the same day and covered with very liquid collateral. Short term liquidity support facility is a support from Bank Indonesia for any bank experiencing a short term liquidity problem (liquidity mismatch). The duration of this lender of the last resort facility is up to 90 days. This facility is deemed as a secured loan because it is fully backed by high quality of collateral with minimum value equivalent to the amount of facility received. Among the collaterals which are considered as high quality is government bond/bill or central bank bill. Meanwhile, the emergency liquidity assistance is an unsecured loan which is provided by the central bank as the lender of the last resort, but is guaranteed by the Government. The bank may obtain emergency assistance if its liquidity problem is considered to trigger systemic failure. Indeed, this facility is provided to prevent systemic failure in banking system that can lead to the banking crisis. 6

In its development, the Deposit Insurance Corporation has changed the name of the bank, from Century Bank to Permata Bank. This bank has become solvent and has been ready to be divested from this year to 2013.

2

prudential perspective.7 There is no evidence that the stability of the value of the Rupiah as an objective has a direct relationship with the financial system stability. Under the current legal framework the legal test for any decision and operation would be restricted to Bank Indonesia’s monetary objective, which is the stability of the value of the Rupiah.8 Realizing that in today’s globalized world no country is immune from the crisis, the Governments of the Republic of Indonesia must do its utmost to protect the country from most vulnerable crisis. Hence, Indonesia is drafting Financial

7

Bank Indonesia is only authorized to regulate and supervise banks.

8

International Monetary Fund Report, November 2010


System Safety Net Act and the new Bank Indonesia Act.

conditional degree of responsibility for outcomes, like: to

These two acts must give the clear mandate to do proper

maintain, to contribute, to participate, to promote, and to

actions by the government and central bank in preventing

support. A few description of central banks laws as followed:11

and managing crisis. -

The People’s Bank of China Act states that the Bank

Preceding the global crisis 2008, many central banks

shall, under the leadership of the State Council, formulate

concerned to narrow definition of the mandates of central

and implement monetary policies, guard against and

banks in performing price stability. In this regards, the

eliminate financial risks, and maintain financial stability.

central banks conventional mandate broadly divided into three main categories (keeping in view the prime emphasis of their

mandate:9)

-

firstly, central banks with a primary

The Statute of Bank of Thailand states that the BOT’s objectives are to carry on such tasks as pertain to central

mandate. For European Central Bank, the primary objective

banking in order to maintain monetary stability, financial

is to maintain price stability. Secondly, central banks with

institution system stability and payment system stability.”

two co-equal primary goals, like US Federal Reserve, which has long had a dual mandate: long term price stability and

-

Bank Negara Malaysia Act states that the principal objects

full employment. Thirdly, central banks with a broader

of the Bank shall be to promote monetary stability and

mandate, such as Reserve Bank of India, it includes currency

financial stability conducive to the sustainable growth

and stability, flow of credit, and price stability with growth.

of the Malaysian economy.

However, the great majority of central banks operate under

-

In Japan, the purpose of the Bank of Japan, or the central

the presumption that they have a policy responsibility for

bank of Japan, is to issue banknotes and to carry out

financial stability. The responsibility for financial stability is

currency and monetary control. In addition to what is

usually inferred from the existence of functions that relate

prescribed in the preceding paragraph, the Bank of

to it. Such functions include bank regulation (and /or licensing)

Japan’s purpose is to ensure smooth settlement of funds

and bank supervision, deposit insurance, the provision of

among banks and other financial institutions, thereby

safety nets through emergency liquidity assistance, provision

contributing to the maintenance of stability of the

of honest broker services, and involvement in the payment

financial system.

system in general.10 -

England states that an objective of the Bank shall be

Bank for International Settlement (BIS) Report shows that

to contribute to protecting and enhancing the stability

less than half of central bank statutes contain objectives

of the financial systems of the United Kingdom (the

relating to financial stability in which from 146 central bank

“Financial Stability Objective”.)

laws, less than one fifth have an explicit objective for financial stability per se- for instance an objective that extends beyond

-

Zambia states that the central bank shall formulate and

objectives for functions that contribute to financial stability.

implement monetary and bank supervisory policies that

In some cases in which the central banks has an explicit

will ensure the maintenance of price and financial

legal objective for financial stability, the objective is broad-

systems stability.

ranging and the central bank’s responsibility apparently far reaching, inter alia by using the language which implies a

As mentioned before, the language implies a conditional degree of the responsibility of outcomes: to maintain, to contribute, to participate, to promote, or to support.

9

Grace Koshie, Reserve Bank of India “Impact of Changing Mandates on Central Bank Governance” presentation to the Seminar on Central Bank Governance: The Role of the Board, Windsor, United Kingdom, April 2011

10 source: Issues in the Governance of Central Banks; A Report from the Central Bank Governance Group chaired by Guiilermor Ortiz, the Governor of the Bank of Mexico, BIS, May 2009

11 Issues in the Governance of Central Banks; A Report from the Central Bank Governance Group chaired by Guiilermor Ortiz, the Governor of the Bank of Mexico, BIS, May 2009

3


The crisis triggered the debate on role and responsibility of

financial stability measures which is often carry a cost, and

central bank. Should central bank persist with inflation

greater considerations with government.13

targeting? The role of central banks as an anchor for price stability remains crucial. But in the post-crisis environment,

Even though the role of capital market and non bank

central banks are expected to ensure stability in a broader

financial industry in Indonesia’s financial system is less crucial

sense than just price stability. In particular, it is now more

than banking sector, the Ministry of Finance has important

or less universally recognized that central banks should have

role in maintaining financial stability by guaranteeing an

a formal mandate for financial stability.12 Because central

emergency liquidity support provided by Bank Indonesia to

banks are increasingly being put in charge of overseeing

illiquid-systemic bank. Minister of Finance also preside the

systemic risk in the context, as the ultimate provider of

Committee of Financial System Stability which sets the

liquidity, in which central banks also focus on system-wide

policy for crisis prevention or crisis management, because

risks and obtain an integrated view of both the individual

the cost of crisis resolution will burden the Government

micro and macro prudential supervision, for Indonesia case,

Budget. From my point of view, the central bank, therefore

the IMF has recommended Bank Indonesia to have the

needs enhancing powers to influence macro-prudential

financial system stability mandates. Such a framework would

conditions.

provide a sound legal basis for operations and accountability for its macro prudential work. The financial stability objective

As a conclusion, learning from the financial crisis in the

of Bank Indonesia should be explicit and aligned with its

period of 1990’s and the effort to response the global

functions and powers. The specific wording of Bank

financial crisis 2008, the need to push back the boundaries

Indonesia’s financial stability objective should be carefully

of central bank’s conventional mandate to do such

crafted to avoid creating expectations that Bank Indonesia

intervention on financial sector in order to prevent the

cannot fulfill. The wording should not reflect Bank Indonesia

collapse of the financial system must be precisely designed

full responsible for handling financial crisis. All Bank

on the statute to legitimate a mandate of central bank in

Indonesia’s functions and objectives should be clearly stated

handling financial stability. Indeed, well-built micro and

and mandated in the Bank Indonesia Act. The mandate

macro prudential supervision are essential elements in

shall comprise a consistent set of objective, functions, policy

maintaining financial stability. Strong good corporate

instruments, and legal powers. This is because the policy

governance, risk management and qualified bank supervisors

taken has allowed public question and political interference

have also contribute to the development of sound national

in supervisory actions, which could caused a slowing down

banking system significantly. Moreover, good coordination

decision making process and occasionally paralyzing the

among the authorities and, without any intention to

prudential system. Therefore, central bank needs legal basis

simplifying the situation, quick and proper responses could

and also effective coordination among authorities involved,

be a pivotal factor in preventing contagious effect of a

in which responsibility for financial stability cannot be beared

crisis.

solely to the central bank, and therefore must be shared by the government, the central bank and other regulators. As for Indonesia, there are three authorities involved in Indonesia financial system, namely Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation, and Ministry of Finance. This financial stability mandate will raise some concerns to be addressed further, namely central bank independence,

12 Herve Hannoun, Deputy GM, Bank for International Settlements: The expanding role of central banks since the crisis: what are the limits?, BIS, June 2010

4

13 Under current regime, Indonesia adopts fragmented supervisory agency for financial sector. Bank Indonesia as the central bank is authorized as a banking supervisor both compliance based supervision and risk based supervision. While Indonesia Deposits Insurance Corporation (IDIC)’s main task is to provide (a limited) guarantee for deposits and to participate in maintaining banking system stability. The aim of guaranteeing the deposits is to maintain the public’s trust in the banking system and to protect depositors. In this regards, any bank operates in Indonesia is mandatory to be a member of IDIC’s guarantee scheme. On the other hand, the Ministry of Finance is a capital market and non bank financial industry supervisor. Currently Government of Indonesia is preparing draft law to integrate financial supervisory agency into single instruction (FSA)

Peranan Hukum Dalam Krisis Perekonomian (Dunia) Oleh: Dr. Dian Ediana Rae, SH., LL M. (Dosen Luar Biasa Hukum Perbankan/Keuangan/Perbankan Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegera dan Universitas 17 Agustus 1945/Kepala Perwakilan Bank Indonesia-London)

Pendahuluan

engeenering” dan “excessive risk taking” dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, justru disinilah letak persoalan

Dalam bukunya yang baru saja diterbitkan pada akhir tahun

yang utama yaitu terjadinya pelemahan atau bahkan

2010 yang lalu, mantan Perdana Menteri Inggris Gordon

pembusukan peranan hukum didalam pengelolaan transaksi

Brown menyatakan bahwa pasar memerlukan apa yang

perekonomian yang demikian dinamis dan berisiko. Hukum

tidak bisa dibuatnya sendiri yaitu “moral”. Pendapat ini

lebih sering dianggap sebagai faktor penghambat inovasi

sebenarnya bukan pendapat baru tetapi semakin

daripada sebaliknya.

menegaskan berbagai tulisan yang dibuat oleh banyak penulis yang mengupas masalah krisis ekonomi yang

Hukum kini dihadapkan pada tantangan yang tidak pernah

terjadi dewasa ini yang mempersalahkan pasar yang tidak

terjadi sebelumnya (unprecedented) ditengah-tengah

“bermoral”. Pendapat Gordon Brown ini tentu saja tidak

dalam situasi perekonomian global yang bergerak dengan

diragukan kebenarannya, dengan moral yang baik tentu

cepat dengan persoalan yang semakin rumit, luas dan

saja pada dasarnya semua aktivitas manusia, tidak saja

berisiko. Hukum harus membuktikan peranannya yang

persoalan perekonomian, pada hakekatnya akan berjalan

besar didalam mendorong daya saing perekonomian bangsa

dengan baik. Sebagai seorang dosen ilmu hukum (ekonomi)

dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan

tentu saja pernyataan seperti ini sangat menggelitik karena

ditengah gejolak dan komplikasi transaksi perekonomian.

menyentuh filosofi dasar kenapa masyarakat, ditengah-

Hal ini hanya bisa dilakukan apabila para pihak yang

tengah perkembangan moral agama dan moral sosial,

terlibat dengan hukum memiliki pemahaman ekonomi dan

masih membutuhkan hukum. Hukum dalam tataran filosofis

bekerjanya transaksi perekonomian dengan baik.

secara pengertian sederhana dimaksudkan untuk menjamin kehidupan manusia yang tertib dengan menghormati hak

Krisis Ekonomi dan Keuangan: Perlunya Peningkatan

dan kewajiban dalam semua aktivitas kehidupannya secara

Peranan Hukum

normatif, dimana setiap pelanggaran hak dan kewajiban akan memiliki implikasi hukum. Dengan adanya hukum

Perkembangan yang terjadi dalam transaksi perekonomian

yang baik dan ditegakkan secara benar akan dapat ditekan

masyarakat yang disertai dengan proses globalisasi

sekecil mungkin semangat naluri dasar manusia (basic

perekonomian merupakan tantangan terbesar bagi

instinc) yang cenderung mementingkan diri sendiri (self-

perkembangan ilmu hukum ekonomi dewasa ini. Ilmu

interest) dan bahkan rakus (greedy). Tanpa adanya

hukum sebagai ilmu normatif, nampaknya belum dapat

keterlibatan hukum yang efektif, re-introduksi aspek moral

memberikan kontribusi yang nyata didalam upaya mengelola

dalam aktivitas perekonomian semata hanya akan

proses perkembangan transaksi perekonomian dan proses

mengakibatkan semua proses ekonomi tergantung kepada

globalisasi yang dewasa ini berjalan dengan sangat cepat.

sesuatu yang penuh ketidakpastian. Adalah benar apa

Globalisasi telah membuat negara-negara di dunia in

yang dikatakan oleh Gordon Brown apabila pengertian

menjadi saling terkait dan saling tergantung

moral dimaksudkan sebagai sesuatu yang diharapkan

(interdependent). Interdependensi ini di satu sisi telah

dilakukan para pelaku bisnis dalam kondisi “kekosongan

memberikan dampak positif berupa peningkatan kegiatan

hukum“ yang mengatur transaksi bisnis secara sehat.

perdagangan dan investasi antar negara sehingga telah

Kondisi ini terlihat dari fakta yang terjadi dimana krisis

membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di berbagai

terjadi bukan karena terjadinya pelanggaran hukum,

negara, tetapi disisi lain globalisasi ini juga telah

melainkan karena apa yang disebut sebagai “financial

menimbulkan tambahan risiko berupa kerawanan

5


(vulnerability) dalam perekonomian, dimana masalah

perundang-undangan lainnya, tapi tidak atau belum

ekonomi yang timbul di suatu negara akan dengan mudah

diberikan peranan didalam perumusan rancang bangun

mengenai negara lainnya.

substansi peraturan perundang-undangan, termasuk peranan didalam melakukan penilaian atas risiko terhadap kesehatan

Terjadinya persoalan ekonomi dalam skala makro tidak

institusi dan atau sistem ekonomi. Demikian pula didalam

dapat dilepaskan dari perilaku pelaku bisnis dalam tingkat

pelaksanaan penanganan masalah hukum yang timbul,

mikro. Kita sudah menyaksikan berbagai skandal yang

baik sebagai akibat transaksi bisnis biasa maupun akibat

terkait dengan pengelolaan bisnis, baik di Indonesia maupun

pengambilan kebijakan ekonomi otoritas perekonomian,

diberbagai negara yang menuntut perhatian khusus para

dunia hukum kita masih menghadapi kendala kredibilitas

praktisi dan akademisi hukum untuk merespon persoalan

yang serius. Dalam banyak kasus penyelesaian masalah

tersebut dengan memberikan perhatian khusus terhadap

hukum tidak menghasilkan keputusan yang berkualitas,

pengembangan hukum korporasi, dan hukum-hukum

bahkan semakin menciptakan ketidakpastian hukum. Banyak

khusus seperti hukum perdagangan internasional (publik),

keputusan pengadilan tidak bisa dijadikan precedent yang

keuangan dan perbankan, hukum pasar modal. Disamping

baik dalam memprediksi arah perilaku ekonomi atau

itu, perlu pula membenahi hukum yang mengatur pemberi

kebijakan ekonomi di masa mendatang. Kondisi ini telah

jasa keuangan seperti Akuntan Publik, penasehat hukum,

mengakibatkan biaya yang tidak sedikit terhadap keuangan

penasehat keuangan. Demikian pula perbaikan perlu

negara, keuangan pelaku bisnis dan juga risiko reputasi

dilakukan di bidang hukum yang terkait dengan kebijakan

terhadap banyak pejabat pengambil keputusan.

persaingan usaha dan perlindungan konsumen (market conduct and consumers’ protection). Hukum dibidang-

Pertanyaannya adalah bagaimana untuk selanjutnya hukum

bidang ini harus dijadikan terintegrasi dan saling mendukung,

dapat memainkan peran yang lebih berarti didalam ikut

dan hal ini tentu saja memerlukan rekonstruksi pengajaran

mendorong pelaksanaan aktivitas ekonomi yang lebih

dan pembangunan infrastruktur hukum yang besar.

predictable, secure dan risk free atau paling tidak less risky didalam dunia yang semakin mengglobal dan terintegarasi

Beberapa kali krisis yang dialami oleh Indonesia maupun

ini. Nampaknya diperlukan perubahan paradigma (paradigm

negara-negara lainnya telah menimbulkan kerugian yang

shift) yang luar biasa didalam kita melakukan perumusan

luar biasa, baik kepada Pemerintah Indonesia maupun

dan penegakan hukum ekonomi dewasa ini, perlu

kepada seluruh pelaku bisnis itu sendiri. Kondisi yang

keterlibatan langsung (hands on approach) dari para ahli

berulang ini telah menimbulkan pertanyaan yang serius

hukum didalam semua proses transaksi perekonomian, atau

mengenai peranan dan kedudukan hukum dalam

bahkan instrusif. Perubahan paradigma berpikir juga terkait

keseluruhan sekuen krisis ekonomi tersebut, baik dalam

dengan orientasi jurisdiksi. Logika bisnis sedang bergerak

konteks peran pencegahan (preventive role) ataupun dalam

ke arah global, ilmu hukum itu sendiri masih sangat

konteks peranan penyelesaian krisis (curative role).

berorientasi secara domestik. Dewasa ini banyak norma, standar, prinsip-prinsip, dan aturan dalam kegiatan

Hukum seolah menjadi penonton yang pasif dari bekerjanya

perekonomian, termasuk penegakan aturannya (enforcement)

semua mekanisme pasar dengan segala konsekwensinya

dilakukan oleh berbagai organisasi Internasional publik

terhadap kehidupan perekonomian kita. Peranan hukum

maupun privat. Di banyak negara, kini pemerintahan tidak

sering disamakan dengan peranan pelayan yang harus bisa

lagi menjadi pembuat aturan (rule-makers) tapi menjadi

melayani para pelaku bisnis dan membersihkan “piring

penerima aturan (rule takers). Globalisasi norma, standar,

kotor,” ketika terjadi persoalan kemudian. Dalam ranah

prinsip-prinsip, aturan-aturan dan penegakannya merupakan

perdata peranan konsultan hukum dalam penanganan

bentuk globalisasi yang paling menantang untuk dunia

suatu transaksi perekonomian tidak sepenuhnya bisa

hukum. Globalisasi dengan demikian telah meningkatkan

independen menghadapi kekuatan korporasi. Demikian

komplikasi didalam merumuskan peraturan perundang-

pula di ranah publik, peranan hukum dalam perumusan

undangan nasional. Oleh karena itu penyusunan peraturan

peraturan perundang-undangan hanya sebatas menilai

perundang-undangan bisa dipastikan tidak akan sempurna

adanya inkonsistensi atau tidak dengan berbagai peraturan

tanpa penguasaan yang komprehensif dari semua aturan

6


terkait dan komitmen internasional. Peraturan perundang-

hukum dan ekonomi di masa mendatang yang ditandai

undangan tidak saja harus compatible dengan praktek-

dengan kemajuan teknologi, inovasi transaksi perekonomian

praktek internasional terbaik (International best practices),

dan globalisasi ekonomi. Bisakah hukum memainkan

tetapi juga harus berdaya saing (competitive) terhadap

peranannya didalam menjaga “ketertiban” kegiatan

negara-negara lain. Masalah ini telah menimbulkan banyak

perekonomian yang ditandai dengan keseimbangan antara

persoalan serius didalam penanganan perumusan peraturan

manfaat bagi pelaku bisnis dan perlindungan kepentingan

perundang-undangan nasional, pemahaman pelaku bisnis,

umum.

dan penyelesaian masalah hukum sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk para praktisi hukum dan kalangan

Persoalan hubungan hukum dan ekonomi menyentuh hal

akademisi. Sampai dengan saat ini persoalan utama yang

yang lebih mendasar yaitu ketidakmampuan hukum

menghambat pengembangan perekonomian nasional adalah

memerankan posisinya sebagai “the guardian of the sound

aspek kepastian hukum dari tahap penyusunan peraturan

economic transaction as well as economic stability”. Persoalan

perundang-undangannya sampai kepada tahap

yang dihadapi hukum ekonomi, bukan saja karena

penegakkannya.

ketidakmampuan sistem hukum untuk mengejar praktek transaksi dan kebijakanekonomi yang terjadi, melainkan

Kebijakan yang dilakukan oleh berbagai negara didalam

terjadinya jurang pengetahuan (knowledge gap) yang akut

mengatasi krisis juga menarik untuk dicermati dari aspek

diantara perumus peraturan perundang-undangan dengan

paradigma hukum ekonomi yang dewasa dewasa ini

para pelaku transaksi perekonomian yang mengakibatkan

berlaku. Langkah yang telah dilakukan berbagai

deteksi dini dari setiap permasalahan selalu terlambat.

Pemerintahan telah menimbulkan pertanyaan filosofis

Hukum nampaknya gagal untuk bisa memahami dengan

mengenai batas antara Pemerintah dan Pasar (redrawing

baik perkembangan dinamika transaksi perekonomian yang

the boundaries between government and markets). Krisis

cenderung sangat teknis dan kompleks. Hukum oleh

keuangan yang melanda tersebut telah menuntut

karenanya dihadapkan kepada wilayah yang tidak atau

pemerintahan di dunia untuk menjadi semakin intrusif

kurang diketahuinya. Hukum bahkan dapat dikatakan ikut

kedalam kegiatan bisnis. Dalam pengamatan penulis, krisis

bertanggung-jawab didalam menciptakan sistem yang self-

yang terjadi ini antara lain disebabkan adanya jarak yang

defeating seperti dalam konteks hukum korporasi yang

cukup lebar antara perkembangan pasar keuangan dan

medorong berkembangnya model kepemilikan saham dan

pemahaman regulator. Hal ini terjadi antara lain karena

penciptaan instrumen yang melegalisir pengambilan risiko

beberapa hal: Pertama, pendekatan economic orthodoxy

dan utang yang berlebihan (excessive risk taking dan

yang menjauhkan regulator (pemerintah) dari pasar; Kedua,

excessive leverage) dalam pengelolaan dana masyarakat

terlalu tergantungnya kegiatan ekonomi terhadap

yang pada gilirannya dapat membahayakan perekonomian

mekanisme pasar yang cenderung mengembangkan sikap

secara makro. Dalam kenyataannya sistem hukum juga

kepentingan pribadi dan rakus (greedy) didalam

harus mampu menangani kecenderungan prilaku manusia

memaksimalkan share holders’ values; Ketiga, kekurang

(human factor) dalam aktivitas perekonomian seperti sifat

mampuan regulator didalam memahami komplikasi

mementingkan diri sendiri dan serakah (self-interest and

perkembangan instrumen keuangan dan dampaknya

greed) dan moral hazard dari suatu kebijakan ekonomi.

terhadap kesehatan dan integritas sistem keuangan. Keempat, pengembangan komunikasi antara regulator

Sistem hukum harus mampu untuk mendeteksi and

dan para pelaku ekonomi yang masih terbelakang dan

mencegah setiap kemungkinan risiko terhadap para pihak

rigid yang masih yang masih memelihara pemikiran bahwa

didalam transaksi perekonomian, dan bahkan bisa

kepentingan kedua lembaga ini berbeda.

mendeteksi kemungkinan dampak terhadap sistem perekonomian secara keseluruhan. Persoalan ini tentu

Inovasi Transaksi Perekonomian dan Globalisasi

hanya mudah diucapkan tapi tidak gampang dilakukan,

Ekonomi: Tantangan Dunia Hukum

masalah teknikalitas transaksi dan “self interest and greed” begitu tersembunyi dan tidak gampang diketahui sebelum

Menarik untuk melihat perkembangan hubungan antara

masalah benar-benar menjadi serius. Kita bisa dengan jelas

7


melihat dalam hal terjadi kegagalan suatu bank, baik di

dan mampu menangani berbagai persoalan yang menjadi

Indonesia maupun di negara lainnya.

inti aktivitas bisnis itu sendiri seperti aspek efisiensi dan daya saing, bekerja atau tidak bekerjanya pasar (market failure),

Kesulitan seperti ini sebenarnya bisa diatasi dengan studi

dan aspek risiko dari setiap transaksi perekonomian. Hanya

yang mendalam dan sistematis terhadap kekayaan

dengan pemahaman yang baik dari aspek ini maka kita bisa

precedent/jurisprudensi yang dimiliki ilmu hukum sehingga

menciptakan regulasi yang lebih baik, interpretasi yang

akan dapat memberikan clues untuk banyak perilaku

cerdas, dan implementasi yang lebih konsisten.

transaksi perekonomian dewasa ini dan di masa mendatang. Aturan yang semata-mata menggantungkan kepada regulasi Memahami aspek hukum suatu transaksi perekonomian

kehati-hatian (prudential regulation) dan pengawasan berbasis

tanpa memahami transaksi perekonomian itu sendiri telah

risiko (risk based supervision) sebagaimana dipraktekan

menjadikan hukum yang tidak efektif dan tidak relevan.

didalam dunia keuangan diberbagai negara terbukti tidak

Kita menyaksikan suatu kerancuan kepada kerancuan lainnya

mampu mengurangi pengambilan risiko yang berlebihan

dalam penanganan sengketa hukum dari suatu transaksi

(excessive risk taking) sehingga tidak mampu untuk mencegah

atau pemahaman aspek hukum dari suatu kebijakan

terjadinya krisis keuangan dan perekonomian yang telah

ekonomi, yang justru semakin menempatkan negara kita

terjadi berulang-ulang. Sistem penilaian risiko yang diterapkan

dalam situasi ekonomi yang kurang kompetitif dan kepastian

oleh lembaga pengawas maupun lembaga pemeringkat

hukum yang semakin memburuk.

(rating agencies) terbukti tidak mampu mengungkapkan risiko tersembunyi karena rekayasa keuangan/akutansi dan

Didalam dunia yang global dan kompetitif seperti sekarang,

hukum (financial/accounting and legal engeenering) yang

suatu sistem hukum harus mampu memberikan nilai tambah

disinyalir banyak berkembang selama ini, dan bahkan

yang signifikan dalam mendorong inovasi dengan tetap

banyak diapresiasi di banyak institusi keuangan dalam rangka

memelihara tingkat kepastian berusaha yang tinggi sehingga

mendorong peningkatan keuntungan yang sebenarnya tidak

hukum bisa memberikan kontribusi kepada daya saing suatu

dengan benar merefleksikan transaksi ekonomi nyata.

negara dalam persaingan global dewasa ini. Tekanan

Ketidakpercayaan (distrust) terhadap regulator keuangan

penyesuaian hukum nasional untuk menjadi hukum yang

dan lembaga pemeringkat dewasa ini masih terjadi dibanyak

fungsional dalam mendorong efisiensi dan daya saing

negara.

ekonomi nasional semakin meningkat dengan keikutsertaan Indonesia diberbagai forum ekonomi bilateral, regional

Krisis keuangan dan ekonomi dunia dewasa ini berdampak

maupun internasional. Adalah jelas bahwa akan sulit untuk

luar biasa terhadap kesejahteraan dan prospek kesejahteraan

suatu negara untuk mempertahankan daya saing

rakyat kedepan. Krisis yang oleh Gordon Brown disebut

perekonomiannya tanpa kerangka hukum dan regulasi yang

sebagai “The First Crisis of Globalization” telah menunjukkan

dapat mendorong efisiensi dan daya saing perekonomian

persoalan yang sangat fundamental dari dinamika transaksi

suatu negara.

perekonomian yang selama ini berlangsung, dan dalam waktu bersamaan disertai dengan proses liberalisasi dan

Sistem hukum yang bekerja dengan baik mendorong

globalisasi perekonomian dunia. Proses inovasi perekonomian

kegiatan pasar keuangan dan lembaga perantara

dan globalisasi itu sendiri dilakukan dengan hanya melibatkan

(intermediary). Membedakan negara-negara berdasarkan

peranan ahli hukum secara marginal. Oleh karena itu kedepan

efisiensi dari sistem hukumnya dalam mendorong transaksi

para perumus kebijakan harus benar-benar memperhatikan

keuangan lebih berguna dibandingkan dengan membedakan

pendekatan holistik didalam mendorong dinamika dan daya

negara-negara berdasarkan apakah negara tersebut memiliki

saing ekonomi nasional. Investasi dibidang kajian penelitian

sistem keuangan berdasar bank atau berdasar pasar (Jakob

interdisipliner harus menjadi investasi utama, baik untuk

De Haan, Sander Oosterloo, and Dirk Schoenmaker, 2009).

pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif didalam merumuskan kebijakan perekonomian nasional dan

Untuk bisa memainkan peranan hukum seperti itu tentu

memberikan suatu komitmen dalam kesepakatan global.

saja tidak mudah karena para ahli hukum harus memahami

Globalisasi perekonomian telah menjadi bagian dari

8


kehidupan nyata masyarakat kita, demikian pula halnya demokratisasi kehidupan perekonomian nasional. Hukum ekonomi pada hakekatnya harus mampu memainkan peranannya yang lebih menonjol dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, sistem hukum ekonomi nasional harus dijadikan sistem hukum yang efisien dan efektif didalam mendorong transaksi perekonomian nasional dan global. Paradigma berpikir para perumus peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, para penegak dan praktisi hukum ekonomi kita harus integrated, mengglobal dan tidak cenderung tunduk kepada kelompok kepentingan domestik semata. London, 2011.

9


eNotaris Indonesia: Komparasi Awal Peranan Notaris dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Oleh: Josua Sitompul, SH., IMM Security world and legal world are really hard to combine. (M.B. Voulon, Consultant in Governance, Law and ICT)

ABSTRAK:

sebagai RA juga dapat diterapkan di Indonesia karena dimungkinkan berdasarkan UU Jabatan Notaris dan UU

Perkembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peranan notaris

Komunikasi yang diterapkan dalam transaksi komersial

sebagai RA harus diatur dalam peraturan perundang-

secara elektronik memberikan banyak keuntungan bagi

undangan. UU ITE juga mengatur bahwa akta autentik

masyarakat, dan baik secara perlahan-lahan maupun secara

elektronik belum dapat diterapkan. Hal ini sejalan dengan

radikal sedang mengubah kebiasaan, pola pikir dan budaya

konsep publica fides. Oleh karena itu, pengaturan ini perlu

masyarakat, serta peraturan perundang-undangan. Akan

dipertahankan

tetapi, perkembangan dan penerapan teknologi tersebut menyisakan setidaknya dua masalah yang masih terus dibahas

Development and deployment of information and

dan dicari titik temunya: legalitas dan keamanan informasi.

communication technology (ICT) in electronic commercial

Dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, para pihak

transaction have provided many benefits for societies. ICT

tidak perlu bertemu muka secara langsung, dan peranan

is changing habits, paradigm, and law and regulations.

saksi semakin tidak terlihat. Oleh karena itu, diperlukan

However, there are two issues remain: legal and security

mekanisme yang dapat digunakan oleh para pihak untuk

issues. In electronic transaction, parties have no need to

memastikan identitas dan kecakapan para pihak serta untuk

meet their counterparts personally and directly; the

memastikan persetujuan yang diberikan masing-masing

importance of witness is also getting blurred. Therefore, it

pihak. Tanda tangan elektronik adalah salah satu teknologi

is necessary for parties to establish mechanisms to ensure

yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan-

the identity and capability of their counterparts and to ensure

permasalahan yang di maksud diatas. Penyelenggara

their consent. Electronic signature is one of many technologies

sertifikasi elektronik merupakan pihak ketiga yang dapat

developed to solve the issues. Certification Authority (CA)

dipercaya untuk memberikan tanda tangan elektronik.

is a service provider that can act as trusted third party to

Terkait dengan hal ini, ada dua pertanyaan besar: (i) peranan

deliver electronic signature. Discussion related to this topic

notaris dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, dan (ii)

raised two main questions: (i) notaries’ role in certification

kemungkinan pengaturan akta notaris secara elektronik

authority scheme, and (ii) the possibility to regulate electronic

sebagai akta autentik di Indonesia.

notaries deed as authentic document in Indonesia.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengangkat wacana dalam

This paper attempts to address the issues through comparison

menjawab kedua pertanyaan di atas dengan melakukan

of regulations in Netherland and Indonesia. From the

komparasi awal antara pengaturan penyelenggaraan

comparisons, it is sufficiently clear that as civil law countries,

sertifikasi elektronik dan peranan notaris di Belanda dan di

Netherland and Indonesia regulate notaries as professional

Indonesia. Dari perbandingan tersebut, terlihat jelas bahwa

who have publica fides. The countries acknowledge notary

sebagai negara-negara yang menganut Civil Law, Belanda

deed as authentic instrument. Further, notaries in Netherlands

dan Indonesia mengatur notaris sebagai profesional yang

have developed specialization in electronic transaction

memiliki kewenangan publica fides. Negara-negara tersebut

process, particularly in certification authority area; notaries

mengakui akta notaris sebagai akta autentik. Lebih lanjut,

can be part of electronic transaction process as registration

notaris di Belanda telah mengembangkan bidang baru bagi

authority (RA). However, it is not possible for notaris to

notaris, yaitu sebagai registration authority (RA) dalam bidang

establish electronic notarial deed as authentic instrument.

penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Peranan notaris

Notaries’ role as RA can be implemented in Indonesia since

11


Notary Law and Electronic Information and Transaction Law

bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak

(EIT) open the possibility; implementation regulation should

sehingga diperlukan kertas dan pena untuk menuangkan

follow. EIT also regulate that it is not possible to establish

hak dan kewajiban sehingga masing-masing pihak

electronic notary deed. Such provision should not be revised.

mengingatnya dan tidak memungkirinya. Para pihak juga menggunakan pengaman lain dengan meminta

A. Pendahuluan

kehadiran saksi dalam transaksi yang mereka lakukan untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing.

Perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan

Para pihak juga dapat meminta kehadiran pejabat, yaitu

komunikasi memberikan banyak keuntungan bagi

orang yang memiliki kewenangan untuk membuat

masyarakat: komunikasi yang semakin cepat dengan

dokumen dimaksud dan menyimpannya, dan pejabat

biaya yang semakin murah dan dapat dilakukan dari

yang dimaksud mengukuhkan kesepakatan antara pihak.

berbagai tempat dan waktu di dunia; transaksi komersial dengan sistem online di berbagai bidang seperti di

Akan tetapi, dalam transaksi yang dilakukan secara

perbankan, penerbangan, atau perasuransian; serta

elektronik, para pihak tidak perlu bertemu muka secara

akses terhadap informasi yang semakin luas.

langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting

Perkembangan dan penerapan teknologi informasi

mengenai identitas dan kecakapan mereka dalam

tersebut baik secara perlahan-lahan maupun secara

melakukan perbuatan hukum. Peranan saksi juga

radikal mengubah kebiasaan, pola pikir dan budaya

semakin tidak terlihat. Dengan demikian, dalam transaksi

masyarakat, serta peraturan perundang-undangan.

elektronik diperlukan mekanisme yang dapat digunakan oleh para pihak untuk memastikan identitas dan

Salah satu perubahan yang terjadi adalah dalam bidang

kecakapan para pihak serta mekanisme untuk memastikan

transaksi elektronik yang bersifat komersial. Menurut

persetujuan yang diberikan masing-masing pihak.

M.B. Voulon

(2011)1

dalam transaksi elektronik yang

bersifat komersial, perkembangan teknologi menyisakan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di

setidaknya dua masalah yang masih terus dibahas dan

maksud diatas, dikembangkan teknologi untuk

dicari titik temunya: legalitas dan keamanan informasi.

mengidentifikasi dan mengautentikasi orang yang

Legalitas berbicara mengenai keabsahan suatu transaksi

melakukan transaksi secara elektronik, yaitu bahwa

elektronik, termasuk mengenai informasi yang

orang tersebut adalah orang yang dimaksud dan bahwa

dipertukarkan secara elektronik, dan dapat/tidaknya

dia-lah yang memberikan persetujuan terhadap transaksi

suatu informasi elektronik digunakan sebagai alat bukti

yang dilakukannya. Salah satu teknologi yang

di pengadilan. Keamanan informasi, di lain pihak,

dikembangkan ialah tanda tangan elektronik.

menekankan pada perlindungan terhadap data untuk

Penyelenggaraan tanda tangan elektronik dapat

menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity),

dilakukan oleh para pihak atau menggunakan pihak

dan ketersediaan (availability) data.

ketiga yang dapat dipercaya (trusted third party) yang mengeluarkan sertifikat tanda tangan elektronik bagi

Para pihak yang melakukan transaksi komersial secara

pengguna.

konvensional bertemu muka dan menyepakati hak dan kewajiban yang akan mengikat mereka secara hukum.

Berbicara mengenai tanda tangan elektronik dan pihak

Untuk itu, mereka harus cakap dalam melakukan

ketiga yang dapat dipercaya, muncul diskusi mengenai

perbuatan hukum dan memiliki itikad baik (good will).

peranan notaris dalam transaksi elektronik. Notaris adalah

Dalam transaksi komersial ada resiko, dan resiko dapat

pejabat yang berwenang untuk mengautentikasi tanda

dipengaruhi oleh, antara lain, nilai transaksi dan adanya

tangan dan juga membuat akta. Berdasarkan diskusi-

itikad baik dari pihak lawan (counter part). Selain itu,

diskusi tersebut, muncul dua pertanyaan besar: (i) peranan

muncul kebutuhan untuk membuat kesepakatan dalam

notaris dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, dan (ii) kemungkinan pengaturan akta notaris secara elektronik sebagai akta autentik di Indonesia.

1

Wawancara tanggal 8 April 2011.

12


Tulisan ini dimaksudkan untuk mengangkat wacana

notaris memiliki publica fides, yaitu kewenangan

dalam menjawab kedua pertanyaan di atas yang

untuk mengautentikasi dan menyatakan kebenaran

didasarkan pada perbandingan dengan pengaturan

identitas para pihak, termasuk tanda tangan mereka.

eNotaris di Belanda.

Selain itu, notaris berwenang untuk menentukan keakuratan dan kebenaran informasi yang diberikan

B. Konsep eNotaris

para pihak mengenai perbuatan hukum yang mereka lakukan. Semua informasi yang dimaksud ditulis

Konsep eNotaris masih merupakan konsep yang ambigu

dalam suatu akta yang dibuat berdasarkan format

dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu,

tertentu3. Oleh karena itu, notaris bertanggung

sebelum membahas mengenai konsep yang dimaksud,

jawab atas kebenaran identitas para pihak,

perlu dipaparkan secara singkat mengenai beberapa

keautentikan tanda tangan mereka, dan keabsahan

konsep yang membangun konsep eNotaris.

perbuatan hukum yang mereka lakukan. Notaris Latin menekankan tanggung jawab profesi dalam

1. Tanda Tangan

suatu transaksi daripada tanggung jawab kepada

Dalam suatu perbuatan hukum, tanda tangan

para pihak karena notaris memberikan layanan

memiliki banyak fungsi. Pada dasarnya, tanda tangan

kepara para pihak yang berkepentingan, dan bukan

melekat pada si pemilik tanda tangan itu sendiri.

klien4. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya,

Dengan demikian, ketika seseorang membubuhkan

kemandirian dan ketidakberpihakan merupakan

tanda tangannya, tanda tangan itu merujuk pada

prinsip-prinsip yang harus diterapkan.

identitas pemilik yang sekaligus merupakan alat identifikasi. Selain itu, tindakan yang dimaksud

Yang dimaksud dengan keabsahan transaksi ialah

mengindikasikan bahwa penanda tangan hadir dan

semua fakta hukum dalam transaksi haruslah benar,

terlibat dalam suatu perbuatan

hukum2.

Di sisi lain,

misalnya: kebenaran waktu, kesesuaian transaksi

kehadiran tanda tangan dalam suatu dokumen

dengan peraturan perundang-undangan, dan

menunjukkan maksud dan tujuan perbuatan hukum

pemahaman para pihak terhadap transaksi yang

yang tercantum dalam dokumen, dan bahwa

mereka lakukan. Untuk itu, para pihak harus

penanda tangan menyetujui isi dari dokumen tersebut

menghadap notaris dan notaris harus memeriksa

serta mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum

semua persyaratan tersebut.

yang diatur dalam dokumen yang dimaksud. Semua detail transaksi harus tertuang dalam akta 2. Notaris Civil Law dan Common Law

notaris yang merupakan dokumen yang dibuat

Penjabaran mengenai peran dan fungsi notaris dalam

berdasarkan format baku atau standar tertentu.

sistem Civil Law dan Common Law sangat penting

Notaris harus menyimpan dan memelihara protokol,

dalam mendiskusikan konsep eNotaris. Peran dan

yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip

fungsi notaris dalam kedua sistem hukum ini memiliki

negara. Dengan kata lain, notaris adalah wali negara

kesamaan yang dapat dilihat mulai dari jaman

yang diberikan wewenang untuk menyimpan dan

Romawi, tetapi peran dan fungsi notaris menjadi

memelihara dokumen negara5.

berbeda semenjak abad pertengahan. Notaris Civil Law lebih dikenal dengan Latin Notary, sedangkan notaris Common Law dikenal dengan Notaries public. 3

Pedro A. Malavet, Counsel for the Situation: The Latin Notary, a Historical and Comparative Model, January 1996, Hastings Int’l & Comparative Law Review, Vol. 19, No.3, hal. 440.

4

Council of the Notariats of the European Union, Comparative Study on Authentic Instruments: National Provisions of Private Law, Circulation, Mutual Recognition and Enforcement, Possible Legislative Initiative by European Union England, France, Germany, Poland, Romania, Sweden, Study for the Europen Parliament No IP/C/JURI/IC/2008-019.

5

Pedro A. Malavet, Op. Cit. hal. 391.

Notaris Civil Law merupakan pejabat publik yang diangkat oleh negara. Dalam konsep hukum ini, 2

Yin-Miao (Vicky), Liu, 2004, Thesis, Visually Sealed and Digitally Signed Electronic Documents: Building on Asian Tradition, Information Security Research Centre Faculty of Information Technology, Queensland University of Technology.

13


Untuk menjadi notaris, seseorang harus telah

dan bukan isi dari kesepakatan para pihak. Dengan

mencapai usia tertentu (misalnya 25 tahun), dan

demikian, pejabat tersebut tidak berkewajiban untuk

telah menyelesaikan studi yang khusus di bidang

memberikan konsultasi mengenai isi kesepakatan

kenotariatan. Tidak hanya itu, untuk menjadi notaris,

dan bagaimana seharusnya kesepakatan tersebut

seseorang juga harus telah lulus ujian notariat dan

tertuang dalam suatu dokumen. Ketiga, akta dibawah

telah pernah bekerja di kantor notaris untuk waktu

tangan, yaitu akta yang ditandatangani oleh para

yang ditentukan.

pihak tanpa diautentikasi oleh pejabat yang berwenang8.

Di lain pihak, notaris Common Law, bukan merupakan pejabat publik dan tidak memiliki kewenangan publica

Dalam sistem Civil Law, konsep preventive justice

fides. Tugas utama notaris ialah mengidentifikasi

merupakan dasar untuk memahami fungsi akta

para pihak dan mengautentikasi tanda tangan

autentik. Pada dasarnya mekanisme preventive justice

mereka. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk

dalam akta autentik ialah mekanisme kontrol yuridis

memastikan keabsahan transaksi yang dilakukan

yang diterapkan dalam suatu transaksi untuk

para pihak. Untuk menjadi notaris dalam sistem

memberikan kepastian hukum melalui autentikasi

hukum Common Law tidak diperlukan persyaratan

terhadap legalitas dan validitas suatu dokumen yang

seketat dalam sistem Civil Law. Secara umum, untuk

dilakukan oleh pejabat yang berwenang9. Oleh karena

menjadi notaris seseorang harus telah mencapai usia

itu, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian

tertentu (misalnya 18 (delapan belas tahun) di Amerika

yang sempurna (res judicata – probative value –

Serikat), serta dapat membaca dan menulis dengan

binding effect without the possibility of further judicial

baik. Notaris diharuskan memiliki pemahaman-

review) dan dapat dipaksakan kepada para pihak.

pemahaman dasar mengenai hukum dan memiliki

Dengan demikian para pihak dapat mencegah proses

moral yang baik. Untuk menjadi notaris, seseorang

peradilan yang memakan waktu dan biaya untuk

harus mengajukan permohonan kepada pejabat

memeriksa keabsahan akta yang merupakan bukti

negara dan diangkat oleh pejabat negara yang

bagi para pihak, termasuk ketentuan-ketentuan

bersangkutan (misalnya gubernur, letan gubernur,

dalam akta tersebut.

atau

hakim)6. Kehadiran pejabat (misalnya notaris) dalam

3. Akta Autentik

pembuatan suatu akta autentik dalam sistem Civil

Dalam sistem Civil Law, secara umum, dikenal tiga

Law menunjukkan adanya kewenangan dari negara

bentuk dokumen. Pertama, Akta autentik (authentic

dan kompetensi untuk membuat akta. Oleh karena

instruments). Akta autentik memiliki kekuatan

itu, kewajiban untuk tidak berpihak (impartial) adalah

pembuktian yang sempurna (probative value) karena

salah satu syarat utama dalam menjalankan profesi

dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan

sebagai pejabat yang dimaksud. Pejabat yang

publica fides dengan kualifikasi yang ketat sebagai

berwenang itu telah melengkapi fungsi hakim sebagai

profesional. Dalam hal terjadi sengketa, akta notaris

pihak yang menyelesaikan sengketa mengenai

merupakan dokumen yang langsung dapat dijadikan

ketentuan yang disepakati sebelumnya oleh para

alat bukti tanpa perlu meminta notaris memberikan

pihak10. Oleh karena itu, pihak yang melakukan

kesaksian di hadapan

pengadilan7.

autentikasi tidak dapat berasal dari privat11.

Kedua, akta yang ditandatangani oleh para pihak.

Pejabat pembuat akta, sebelum akta yang dimaksud

Dalam hal ini, pejabat yang berwenang hanya

ditandatangani oleh dan diserahkan kepada para

mengautentikasi keaslian tanda tangan para pihak,

6

Pedro A. Malavet, Op.Cit.

7

Council of the Notariats of the European Union, Op.Cit. hal. iv.

14

8

Council of the Notariats of the European Union, Op.Cit. hal. 9-11.

9

Council of the Notariats of the European Union, Op.Cit. hal. 3.

10 Council of the Notariats of the European Union, Op.Cit. hal. 3-4. 11 Council of the Notariats of the European Union, Op.Cit. hal. 22-25.


pihak, harus melakukan autentifikasi dengan

para pihak dan keautentikan tanda tangan. Sistem

memastikan bahwa para pihak yang melakukan

hukum Common Law hanya mengenal adanya

transaksi memiliki kecakapan (secara mental dan

dokumen yang dibuat oleh para pihak yang tanda

hukum), ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh

tangannya diautentikasi oleh pejabat yang

para pihak tidak bertentangan dengan hukum, dan

berweanag, dan akta di bawah tangan13.

para pihak mengerti tentang apa yang mereka sepakati12.

Dalam sistem hukum Common Law dikenal adanya dokumen publik (public document), tetapi konsep

Mengingat notaris Common Law tidak memiliki

ini berbeda dari konsep akta autentik karena

kewenangan publica fides, dalam sistem Common

dokumen publik adalah dokumen yang terkait

Law secara umum, tidak dikenal konsep akta autentik.

dengan aktivitas dari suatu instansi pemerintah dan

Dalam hal terjadi sengketa, akta notaris tidak dapat

dikeluarkan oleh institusi pemerintah atau pejabat

langsung dijadikan alat bukti. Notaris harus

publik lainnya, misalnya: akta kelahiran atau kematian

memberikan kesaksian di hadapan pengadilan bahwa

serta putusan pengadilan. Dengan demikian, konten

notaris membuat akta yang disengketakan serta

dari dokumen publik adalah hal-hal yang terkait

memberi kesaksian mengenai kebenaran identitas

dengan publik14.

Tabel Perbandingan Notaris Civil Law dan Notaris Common Law Perbandingan Fungsi

Notaris Civil Law

Notaris Common Law

Profesional & pejabat publik yang memiliki publica fides (governmental power – administrative – to authenticate or to certify) the contents of the documents

Tidak dapat dikatakan sebagai professional & bukan pejabat publik

-

-

Tugas utama -

membuat akta autentik (termasuk di dalamnya mengautentikasi fakta hukum) mengidentifikasi para pihak mengautentikasi tanda tangan menyimpan protokol (kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris)

identifikasi para pihak autentikasi tanda tangan

(tidak memiliki kewenangan untuk mengautentikasi fakta hukum)

Persyaratan untuk menjadi notaris

Persyaratan ketat: memiliki pendidikan hukum yang memadai dan lulus ujian serta diangkat oleh negara

Persyaratan: memiliki moral yang baik, kemampuan menulis dan membaca, dan ditunjuk oleh pejabat negara

Konsep Akta Autentik

Dikenal

Tidak dikenal

Sifat akta yang dibuat notaris

-

- Tidak ada konsep akta autentik

-

Akta autentik (dibuat berdasarkan ketentuan yang ketat mengenai bentuk dan isi) Kekuatan pembuktian yang sempurna (probative value)

Konsekuensi dari kewenangan publica fides Akta Notaris di pengadilan

Tidak perlu dibuktikan dihadapan pengadilan

Notaris harus memberikan kesaksian di hadapan pengadilan

13 Pedro A. Malavet, Op.Cit. 12 Council of the Notariats of the European Union, Op.Cit. hal. 36-37.

14 Council of the Notariats of the European Union, Op.Cit.

15


4. Tanda Tangan Elektronik

(EU Directive on eSignature). Dalam bagian ini dibahas

Tanda tangan elektronik pada dasarnya adalah teknik

secara singkat EU Directive on eSignature dan

dan mekanisme yang digunakan untuk memberikan

penerapannya dalam sistem hukum Belanda.

kesamaan fungsi dan karakteristik tanda tangan tertulis (basah) yang dapat diterapkan dalam

a. EU Directive on eSignature

lingkungan elektronik (functional equivalence

EU Directive on eSignature dimaksudkan untuk

approach). Tanda tangan elektronik merupakan data

memfasilitasi penggunaan tanda tangan

dalam bentuk elektronik yang dilekatkan, terasosiasi

elektronik dan mengatur akibat hukumnya. Akan

atau terkait dengan informasi elektronik yang

tetapi, directive ini tidak mengatur mengenai

berguna untuk mengidentifikasi penanda tangan

penyelesaian kontrak dan keabsahannya atau

dan menunjukkan persetujuan penanda tangan atas

mengenai kewajiban hukum lainnya tentang

informasi elektronik yang dimaksud. Dengan kata

penggunaan dokumen yang dipersyaratkan oleh

lain, tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat

peraturan perundang-undangan nasional atau

verifikasi dan autentikasi.

peraturan Uni Eropa untuk dibuat dalam bentuk tertentu.

Ada berbagai jenis tanda tangan elektronik. Akan tetapi, secara umum tanda tangan elektronik dapat

EU Directive on eSignature mengatur tiga jenis

dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu tanda tangan

tanda tangan elektronik sebagai berikut.

digital dan tanda tangan elektronik selain tanda tangan digital. Tanda tangan digital dihasilkan dan

1) Tanda tangan elektronik secara umum, yaitu

diverifikasi dengan menggunakan kriptografi, yaitu

data dalam bentuk elektronik yang dilekatkan

cabang matematika terapan yang digunakan untuk

kepada, atau secara logis terasosiasi dengan,

mengubah pesan ke dalam bentuk yang tidak dapat

data elektronik lainnya dan berfungsi sebagai

dibaca secara langsung dan kembali kepada bentuk

satu metode autentikasi15.

awalnya. Tanda tangan digital menggunakan kriptografi kunci publik (public-key cryptography)

2) Advanced electronic signatures, yaitu tanda

yang didasarkan pada fungsi logaritma untuk

tangan elektronik yang memenuhi persyaratan:

menghasilkan dua jenis kunci yang berbeda tetapi

a) secara unik terkait dengan penanda

saling terkait secara matematis. Kunci pertama

tangan;

adalah kunci privat yang digunakan untuk

b) mampu mengidentifikasi penanda tangan;

menghasilkan tanda tangan digital, sedangkan kunci

c) dibuat dengan alat yang hanya berada

yang kedua adalah kunci publik yang berfungsi untuk memverifikasi tanda tangan digital. Dengan

dalam kuasa penanda tangan; dan d) terkait dengan data yang lain yang terkait

demikian, tanda tangan digital telah diverifikasi

sehingga dalam hal terdapat perubahan

apabila: (i) kunci privat digunakan untuk

data dapat diketahui.

menandatangani pesan, (ii) pesan tidak berubah. 3) Advanced electronic signature yang C. Penyelenggaraan CA & Peranan Notaris dalam Penyelenggaraan CA di Belanda

menggunakan qualified certificate. Qualified certificate yang dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu dan dikeluarkan oleh

1. Penyelenggaraan Certification Authority (CA)

penyelenggara sertifikat elektronik yang telah

Penyelenggaraan CA di Negara Belanda terkait

memenuhi persyaratan terkait dengan

dengan berbagai instrumen Uni Eropa yang

prosedur, pengoperasian, personel, sistem,

diterapkan dalam sistem hukum Belanda. Salah satu

serta alat dan perangkat yang digunakan.

instrumen yang dimaksud ialah European Union Directive 1999/93/EC tentang Electronic Signature

15 data in electronic form which are attached to or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication;

16


EU Directive on eSignature mengatur dengan

tersebut menggunakan qualified certificate

tegas bahwa advanced electronic signature

sebagaimana diatur dalam EU Directive on

yang menggunakan qualified certificate dan

eSignature19. Dengan kata lain, pada

dibuat dengan secure-signature-creation device

prinsipnya, tanda tangan elektronik yang

merupakan jenis tanda tangan yang memiliki

tidak menggunakan qualified certificate tidak

tingkat keamanan yang paling tinggi

memiliki akibat hukum yang sama seperti

dibandingkan dengan kedua jenis tanda tangan

tanda tangan tertulis atau konvensional. Akan

lainnya sehingga memiliki akibat hukum yang

tetapi, para pihak yang melakukan transaksi

sama dengan tanda tangan tertulis, dan dapat

dapat mengecualikan prinsip ini sebagaimana

digunakan sebagai alat bukti dalam proses

diatur dalam Pasal 15a (6) Buku III BW.

peradilan16.

Pengecualian tersebut harus memenuhi

Namun demikian, tanda tangan

elektronik lainnya masih tetap dapat memiliki

ketentuan pada ayat 1, yaitu sufficiently

akibat hukum dan dapat diajukan dalam proses

reliable, having regard to the purpose for

peradilan17.

which the electronic data are used.

b. Perundang-undangan di Belanda

Berdasarkan Pasal 6:227a(2) BW mengatur

EU Directive on eSignature diterapkan di Belanda

bahwa sepanjang udang-undang

dengan mengamandemen Kitab Undang-Undang

mengharuskan dibuatnya akta autentik, maka

Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-

akta tersebut tidak dapat dibuat dalam bentuk

Undang Telekomunikasi (Telecommunicatiewet),

elektronik. Akan tetapi, dalam BW telah diatur

dan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

kemungkinan akta dibawah tangan yang

(Wet op de Economische Delicten). Tujuan

dibuat secara elektronik.

pengaturan tanda tangan elektronik tersebut ialah dokumen elektronik dan tanda tangan

(2) UU Telekomunikasi

elektronik harus memiliki fungsi yang ekuivalen

(Telecommunicatiewet)

atau memenuhi fungsi-fungsi yang sama dari

Pasal 15a Buku III BW mengacu kepada

dokumen kertas dan tanda tangan konvensional.

Telecommunicatiewet. Menurut Pasal 1.1

Beberapa fungsi tersebut adalah: fungsi

(ss) yang dimaksud dengan sertifikat

pembuktian, fungsi informasi dan komunikasi,

elektronik ialah sertifikat yang digunakan

dan perlindungan terhadap pihak ketiga18.

untuk memverifikasi tanda tangan elektronik seseorang dan memastikan identitas orang

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan

Belanda (Burgelijk Wetboek - BW Belanda)

qualified certificate ialah sertifikat yang

Dalam Buku III KUHPerdata Belanda telah

memenuhi persyaratan yang ditentukan

ditambahkan satu bagian baru yaitu Section

dalam Pasal 18.15, paragraf kedua dan

1A tentang Electronic Transactions in Respect

dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi

of Proprietary Rights (elektronisch

elektronik yang memenuhi persyaratan

vermogensrechtelijk rechtsverkeer).

sebagaimana diatur dalam Pasal 18.15,

Berdasarkan Pasal 15a Buku III BW, tanda

paragraf pertama20. Akan tetapi, Pasal 18.15

tangan elektronik memiliki akibat hukum

tidak mengatur secara spesifik ketentuan

yang sama dengan tanda tangan

mengenai persyaratan qualified certificate

konvensional apabila tanda tangan elektronik

dan persyaratan penyelenggara sertifikasi elektronik yang dapat mengeluarkan qualified

16 Pasal 5.1 dan lihat pertimbangan EU Directive on eSignature butir 20.

certificate. Pasal 18.15 mengatur bahwa

17 Pasal 5.2 EU Directive on eSignature. 18 Corien Prins, Regulating Electronic Commerce in the Netherlands, vol 6.4 ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, (December 2002),

19 Standar yang digunakan oleh pemerintah Belanda ialah ETSI. 20 Pasal 1.1 (tt) Telecommunicatiewet.

17


ketentuan mengenai kedua hal tersebut

bagi para pihak yang melakukan transaksi.

diatur oleh suatu organisasi tersendiri.

Misalnya, dalam transaksi jual beli tanah, notaris

Organisasi inilah yang akan melakukan audit

harus memberikan layanan dan pemahaman

mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan

hukum baik kepada penjual maupun kepada

yang dimaksud dan menerbitkan sertifikat

pembeli. Untuk menjadi notaris, seseorang harus

bagi penyelenggara sertifikasi elektronik.

lulusan dari fakultas hukum.

Sertifikat inilah yang menjadi bukti bahwa penyelenggara telah memenuhi seluruh

Selain memberikan nasehat hukum, notaris juga

persyaratan dan dapat mengeluarkan

menyimpan salinan perjanjian yang dilakukan

qualified certificate21. Onafhankelijke Post

berdasarkan ketentuan perundang-undangan

en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) adalah

atau berdasarkan permintaan para pihak. Akta

organisasi yang menjalankan fungsi yang

yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan

diamanatkan dalam Pasal

18.1522.

(3) Undang-Undang Tindak Pidana

pembuktian yang sempurna. Notaris diatur dalam Wet Op Notarisambt

Perekonomian (Wet op de Economische

(UU Notaris Belanda) yang diundangkan pada 1

Delicten)

Oktober 1999. Beberapa hal yang diatur dalam

Wet op de Economische Delicten mengatur

UU Notaris Belanda ialah notaris dilarang

bahwa pelanggaran terhadap Pasal 15d

mejalankan profesi selain profesi notaris. Akan

(paragraf pertama dan kedua) dan Pasal 15e

tetapi notaris dapat mengembangkan layanan

(paragraf pertama dan kedua) dari Buku III

jasanya dan melakukan spesialisasi, seperti dalam

BW merupakan salah satu tindak pidana di

bidang mediasi, pertanian, dan penyelenggaraan

bidang perekonomian.

transaksi elektronik.

2. Peranan Notaris dalam Penyelenggaraan CA

Notaris diawasi oleh Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB). Pengawasan yang

a. Pengaturan Notaris

dimaksud mencakup penyelenggaraan layanan

Dalam sistem hukum Belanda yang menganut

notaris dan biaya layanan notaris. Layanan yang

sistem hukum Civil Law, notaris merupakan profesi

diberikan oleh notaris mencakup jual beli tanah

yang memiliki dua peran sekaligus. Di satu sisi

dan bangunan, membuat atau menerbitkan

notaris merupakan profesi yang sejajar dengan

perjanjian, melegalisasi tanda tangan, membuat

advokat yang memberikan layanan komersial

dan mengubah serta melaksanakan surat wasian,

kepada klien. Akan tetapi, di sisi lain, notaris

dan membuat akta pendiriaan perusahaan.

sama seperti seorang hakim yang ditunjuk dan

Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang

diangkat oleh Kerajaan untuk seumur hidup

Notaris Belanda, notaris memiliki keleluasaan

(sampai berumur 65 tahun). Oleh karena itu

untuk menentukan biaya layanannya. Untuk

notaris juga harus bertindak secara seimbang

menjalankan profesinya, seorang calon notaris harus menyerahkan rencana bisnis kepada

21 Pasal 18.16a Telecommunicatiewet. 22 Secara umum, OPTA adalah organisasi yang dibentuk untuk membangun lingkungan bisnis pos dan telekomunikasi di Belanda dan mengawasi serta mengevaluasi para pelaku usaha di bidang pos dan telekomunikasi. OPTA merupakan suatu organisasi administrasi yang bersifat independen dan melekat kepada Kementerian Perekonomian, Pertanian dan Inovasi (Ministrie van Economische Zaken, Landbow en Innovatie). Walaupun melekat, Kementerian Perekonomian tidak memiliki kontrol langsung terhadap OPTA termasuk yang keputusan yang dibuat oleh oranganisasi independen tersebut. Akan tetapi, Kementerian Perekonomian memiliki tanggung jawab secara politik dalam penunjukan dan pengangkatan Komisi OPTA, persetujuan anggaran dan kelangsungan OPTA.

18

Komite untuk dievaluasi. b. Akta Autentik dalam Sistem Hukum Belanda Dalam Wetboek van Burgeligjke van Rechtvordering (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Belanda – WBR) diatur mengenai akta sebagai alat bukti. Dalam Pasal 156.1 WBR diatur bahwa akta yang ditandatangani dapat


dijadikan alat bukti. Akta autentik ialah akta

kodrati sebagai pekerja dari suatu organisasi

yang dibuat berdasarkan format tertentu oleh

tanpa mengindikasikan adanya kewenangan

pejabat yang

berwenang23.

Akta autentik

pribadi tersebut untuk mewakili organisasi;

memiliki kekuatan pembuktian yang penuh terhadap setiap orang tentang apa yang pejabat

4) Sertifikat Profesi (Beroepscertificaat), dimaksudkan

nyatakan dalam lingkup kewenangannya

untuk mengidentifikasi pribadi kodrati sebagai

mengenai hal-hal yang ia amati atau nyatakan.

pekerja professional yang idendependen. Sertifikat

Sedangkan berdasarkan Pasal 156.3 WBR

ini diberikan kepada, misalnya, notaris, Inspektur

ditegaskan bahwa akta dibawah tangan tidak

Pencatat Kapal (Inspecteur Scheepsregistratie),

termasuk dalam kategori akta autentik.

Juru Sita (Gerechtsdeurwaarder), dan Juru Sita Kekaisaran (Rijksdeurwaarder);

3. DigiNotar, suatu contoh DigiNotar adalah salah satu penyelenggara sertifikasi elektronik yang mengeluarkan qualified certificate di

Belanda24.

Organisasi ini merupakan trusted third

party (TTP) yang dibentuk oleh notaris Civil Law dan

5) Sertifikat Amplop (Envelopcertificaat), dimaksudkan untuk mengidentifikasi suatu organisasi atau departmen dari organisasi tanpa mengidentifikasi pribadi kodrati;

spesialis IT di Belanda. 4. Peranan Notaris dalam Penerbitan Sertifikat Bekerja sama sama dengan sekitar 50 (lima puluh)

Elektronik

notaris di Belanda, DigiNotar menerbitkan beberapa

Dalam struktur DigiNotar, notaris berperan sebagai

jenis sertifikat yang didasarkan pada ‘siapa’ atau

Registration Authority (RA) dan bertugas melakukan

‘apa’ yang diidentifikasi oleh DigiNotar dan

verifikasi data25. Menurut regulasi di Belanda, fungsi

‘kewenangan’ yang dimiliki oleh pengguna sertifikat.

RA dapat dilakukan tidak hanya oleh notaris. Akan

Semua sertifikat adalah milik DigiNotar, dan semua

tetapi, salah satu keuntungan notaris yang berfungsi

pengguna diberikan hak untuk menggunakan

sebagai RA ialah Notaris memiliki kewenangan

Sertifikat dan Kunci, sehingga tidak diperbolehkan

berdasarkan undang-undang untuk melakukan

peralihan kepemilikan. Sertifikat yang pernah

identifikasi seseorang dan autentikasi tanda tangan.

dikeluarkan oleh DigiNotar, antara lain: Seseorang yang akan menggunakan layanan sertifikat 1) Sertifikat Perorangan (Natuurlijk Persoonscertificaat)

elektronik yang diterbitkan oleh DigiNotar harus

ditujukan bagi pribadi kodrati (naturlijk person)

mengisi formulir yang dapat diakses dari website

dan digunakan untuk mengidentifikasi seseorang

DigiNotar sesuai dengan sertifikat yang akan

sebagai pribadi kodrati;

digunakan. Formulir tersebut memuat permintaan informasi tentang, antara lain, identitas pemohon

2) Sertifikat Perusahaan (Bedrijfscertificaat)

dan kartu identitas. Dalam hal yang pemohon

dimaksudkan untuk mengidentifikasi seseorang

diwakilkan, maka wakil tersebut harus menunjukkan

yang diberi kewenangan suatu perusahaan untuk

kuasa yang diberikan olehnya. Setelah semua

mewakili perusahaan tersebut;

informasi dipenuhi, pemohon atau wakil pemohon harus mendatangi notaris yang beraliansi dengan

3) Sertifikat Organisasi untuk Perorangan

DigiNotar26 atau notaris lain yang ada di Belanda

(Persoonsgebonden Organisatiecertificaat), yaitu dimaksudkan untuk mengidentifikasi pribadi 25 CPS DigiNotar 30 October 2007, CPS DigiNotar General Version 3.5. 23 Pasal 156.2 WBR. 24 MHM Schellekens, Electronic Signatures Authentication Technology from a Legal Perspective, TMC Asser Press, the Hague, Information Technology & Law Series 5, hal. 38-39.

26 Biaya legalisasi tanda tangan sangat beragam (sekitar 25 s.d. 50) karena regulasi di Belanda telah meliberalisasi biaya layanan kenotariatan, kecuali biaya di bidang hukum keluarga. Dengan adanya kerja sama antara DigiNotar dengan notaris, maka biaya legalisasi sudah tercakup dalam keseluruhan biaya pembuatan sertifikat elektronik.

19


dengan membawa formulir dan dokumen pendukung

peninggalan Belanda lainnya terkait dengan notaris

(seperti kartu identitas, paspor, dan akta pendirian

ialah Ordonantie 16 September 1931 yang mengatur

perusahaan). Notaris secara konvensional memeriksa

tentang Honorarium Notaris. Akan tetapi, mengingat

dan memastikan bahwa pemohon telah mengisi

peraturan perundang-undangan di atas sudah tidak

formulir dengan benar dan memeriksa kesesuaian

sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan

antara informasi yang diberikan dan dokumen

kebutuhan masyarakat, Pemerintah mengundangkan

pendukung. Dalam hal pemohon berada di luar

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

negara Belanda, ia dapat mendatangi Notaris Civil

Jabatan Notaris (UUJN)28.

Law di negara Uni Eropa lainnya atau pihak lainnya yang berwenang.27

Salah satu pertimbangan dasar pembentukan UUJN ialah kebutuhan akan akta autentik sebagai alat

Melalui prosedur inilah identitas dan tanda tangan

bukti terkuat dan terpenuh dalam berbagai hubungan

seseorang dapat diverifikasi. Setelah itu, notaris akan

hukum dan transaksi, seperti dalam perbankan,

memberikan surat pertanyaan yang dibubuhkan cap

pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Akta

Notaris. Selain itu, RA juga berwenang untuk menolak

autentik dinilai dapat memberikan kepastian hukum

pengajuan penerbitan, perubahan, pembaruan, atau

mengenai hak dan kewajiban dari para pihak yang

pencabutan sertifikat jika hasil verifikasi menunjukkan

melakukan hubungan hukum dan transaksi yang

adanya kekurangan.

dimaksud. Kepastian hukum ini sangat diperlukan dalam hal terjadi sengketa sehingga penyelesaian

Kemudian, pemohon harus mendatangi DigiNotar

sengketa tersebut dapat lebih cepat dan murah.

dengan membawa seluruh dokumen termasuk surat pernyataan notaris. Sebagai CA, DigiNotar dapat

Berdasarkan UUJN, akta autentik pada hakikatnya

menghubungi Notaris yang bersangkutan untuk

memuat kebenaran formal sesuai dengan yang

melakukan klarifikasi. Setelah semua persyaratan

dinyatakan para pihak kepada notaris. Akan tetapi,

dinilai lengkap, DigiNotar mengeluarkan sertifikat

notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan

dengan dua cara, yaitu dengan cara diberikan

bahwa apa yang termuat dalam akta notaris

langsung kepada pemohon, atau diberikan melalui

sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai

pos (dalam hal ini pegawai pos harus memastikan

dengan kehendak para pihak. Hal ini dilakukan

bahwa pemohon sendiri yang menerima sertifikat).

dengan cara membacakan akta yang dimaksud

Sertifikat diberikan dalam media yang cukup

sehingga menjadi jelas bagi para pihak. Notaris juga

beragam, mulai dari smart card, USB, sampai token.

wajib memberikan akses terhadap informasi,

Secara umum sertifikat berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

termasuk akses terhadap peraturan perundangundangan yang terkait bagi para pihak yang akan

D. eNotaris Indonesia: Suatu Proposal

menandatangani akta. Tujuannya ialah agar para pihak memahami hubungan hukum yang mereka

1. Pengaturan Notaris di Indonesia

lakukan sehingga dapat menentukan dengan bebas

Berdasarkan sejarah, negara Indonesia menganut

untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta

sistem Civil Law yang diwarisi dari hukum Belanda

yang akan ditandatanganinya.

sejak zaman kolonialisasi. Pada awalnya, pengaturan mengenai notaris diatur dalam Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3). Reglemen ini diubah terakhir dengan Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101. Selain reglemen tersebut, peraturan

27 CPS DigiNotar 30 October 2007, CPS DigiNotar General Version 3.5, hal. 13.

20

28 Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah dua perundang-undangan yang diterapkan langsung dari Wetboek van Strafrecht dan Boergelijk Wetboek Belanda. Regulasi Belanda lain yang sudah “dinasionalisasi” misalnya Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 jo Staatsblad 1906 Nomor 348 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.


2. Kewenangan Notaris

tidak terpenuhi, akta yang dimaksud memiliki

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

membuat akta autentik sejauh pembuatan akta

sepanjang ditandatangani para pihak31.

autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris membuat akta notaris

Pasal 1874 KUHPerdata mengatur bahwa yang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah

undangan atau berdasarkan permintaan para pihak.

akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan

Secara umum, persyaratan untuk menjadi notaris

yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang

sama dengan notaris latin lainnya yang mengharuskan

pejabat umum. Sedangkan yang dianggap sama

adanya pelimpahan wewenang dari negara untuk

dengan tanda tangan suatu tulisan di bawah tangan

menjalankan publica fides melalui penunjukan oleh

ialah pembubuhan suatu cap jempol. Pembubuhan

pejabat yang berwenang (dalam hal ini Menteri

cap jempol yang dimaksud harus disertai dengan

Hukum dan HAM). Untuk menjaga fungsi tersebut,

pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris

UUJN mengatur persyaratan secara ketat baik dari

atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-

segi pendidikan maupun profesi.

undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan

Kewenangan utama notaris diatur dalam Pasal 15

kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada

ayat (1) UUJN yaitu membuat akta autentik mengenai

orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut

semua perbuatan hukum dan transaksi yang

dibubuhkan pada tulisan yang dimaksud di hadapan

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

pejabat yang bersangkutan.

atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Notaris juga

Akta dibawah tangan dapat memiliki kekuatan

berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan

pembuktian yang sama dengan akta autentik

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, serta

sepanjang akta yang dimaksud diakui kebenarannya

salinan dan kutipan akta. UUJN juga memberikan

oleh orang yang membuatnya atau secara hukum

kemungkinan bagi notaris untuk menjalankan

dianggap telah dibenarkan olehnya. Dengan

kewenangan lain, sepanjang kewenangan yang

demikian, kekuatan pembuktian tersebut berlaku

dimaksud diatur dalam peraturan perundang-

bagi ahli warisnya dan orang yang mendapatkan

undangan.

hak berdasarkan akta yang dimaksud32.

3. Esensi Akta Autentik

4. eNotaris Indonesia

Sama seperti Belanda yang menganut Civil Law,

Peranan Notaris dalam penyelenggaraan transaksi

sistem hukum Indonesia mengenal konsep akta

elektronik dapat dikembangkan dari fungsi Notaris

autentik. Akta autentik ialah suatu akta yang dibuat

sebagai pejabat yang berwenang yang memiliki

dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh

kewenangan publica fides. Secara harfiah, publica

atau dihadapan pejabat umum yang berwenang

fides memiliki arti kepercayaan dari publik, dan

untuk itu di tempat akta itu dibuat29. Akta autentik

dengan kewenangan publica fides yang dimiliki,

memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna

notaris dapat mengautentikasi identitas seseorang,

bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli

termasuk menyatakan kebenaran serta keakuratan

warisnya dan setiap orang yang mendapat hak dari

dan keaslian informasi yang diberikannya. Notaris

mereka mengenai apa yang termuat dalam akta

juga berwenang untuk mengautentikasi dan

tersebut30.

menyatakan kebenaran tanda tangan seseorang.

Dalam hal persyaratan yang dimaksud

29 Pasal 1868 KUHPerdata

31 Pasal 1869 KUHPerdata.



21


Dalam transaksi, notaris memiliki kewenangan dalam

verifikasi identitas pengguna layanan sertifikasi

menyatakan kebenaran fakta hukum yang tertuang

serta kebenaran informasi yang diberikan oleh

dalam suatu akta notaris. Oleh karena itu, sejak

pengguna. Fungsi ini dapat dilakukan oleh seluruh

awalnya, notaris latin memiliki fungsi sebagai trusted

notaris. Hasil dari pemeriksaan atau verifikasi

third party dalam suatu transaksi.

tersebut merupakan dasar bagi CA untuk mengeluarkan sertifikat bagi pengguna yang

a. Notaris sebagai RA

dimaksud. Sebagai RA, notaris dapat memberikan

Menurut Arion et. al. (1984) trust harus ada

nasehat hukum yang dibutuhkan klien klien

dalam suatu transaksi elektronik, dan karena itu,

mengenai jenis sertifikat yang akan digunakan

mereka memperkenalkan konsep ‘faith’, ‘trust’,

oleh klien, seperti:

dan ‘confidence’ yang merupakan bagian-bagian

1) lingkup kerahasiaan atau keamanan informasi

dari belief. Yang membedakan ketiganya adalah bukti konkrit yang tersedia bagi pengambil keputusan. Dalam hal tidak ada bukti konkrit sama sekali, belief dapat dilihat sebagai ‘faith’.

elektronik yang akan dipertukarkan; 2) nilai ekonomis transaksi yang akan dilakukan melalui pertukaran informasi secara elektronik; 3) posisi informasi elektronik sebagai bukti;

Sedangkan dalam hal tidak cukup bukti konkrit, seseorang dapat menggunakan bukti-bukti

Tentunya tidak selalu dalam penyelenggaraan

yang tersedia tersebut untuk merasionalisasi

sertifikasi elektronik membutuhkan peranan

kepercayaan (belief) mereka; dan hal ini

notaris sebagai RA. Peran notaris sebagai RA

dinamakan ‘trust’. Akan tetapi, dalam hal ada

akan diperlukan dalam penerbitan sertifikat

banyak data dan bukti kronkrit untuk

elektronik yang membutuhkan keamanan yang

mendukung keputusan tersebut, kepercayaan

lebih tinggi dibandingkan jenis sertifikas lainnya.

tersebut dinamakan ‘confidence’. Dengan

Keamanan yang dimaksud dipengaruhi oleh

demikian, trust adalah salah satu mekanisme

faktor kepastian dan kebenaran identitas serta

mental yang dapat mengurangi kompleksitas

kebenaran dan keakuratan informasi. Jenis

dan ketidakpastian untuk membangun atau

sertifikat ini tentunya dapat memberikan

menjaga hubungan bahkan di dalam kondisi

perlindungan yang lebih baik bagi para pihak

yang beresiko (Luhmann, 1988)33.

yang melakukan transaksi yang menurut mereka signifikan, seperti transaksi yang bernilai besar.

Sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya, notaris

Selain itu, jenis sertifikat ini juga dapat

dapat berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi

bermanfaat untuk diterapkan dalam komunikasi

elektronik (certification authority) sebagai

rahasia yang dilakukan oleh para pihak, termasuk

registration authority (RA) untuk membantu

pemerintah.

menghadirkan trust yang dimaksud. Peranan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UU

Seperti yang telah disebutkan dalam bagian

Jabatan Notaris.

sebelumnya bahwa tanda tangan menggunakan kriptografi kunci publik (public-key cryptography)

Fungsi strategis RA dalam rangkaian proses

yang didasarkan pada fungsi logaritma untuk

sertifikasi elektronik adalah sebagai gerbang awal

menghasilkan dua jenis kunci yang berbeda tetapi

yang memeriksa kebenaran dan melakukan

saling terkait secara matematis, yaitu kunci privat dan kunci publik. Kunci privat digunakan untuk

33 Arion, M.J.H. Numan, H. Pitariu & R. Jorna. (1994) ‘Placig Trust in HumanComputer Interaction’, in: Proc. 7th Europen Cognitive Ergonomics Conference di dalam Florian N. Egger, Consumer Trust in E-Commerce From Psychology to Interaction Design di dalam J.E.J Prins, P.M.A. Ribbers, H.C.A. van Tilborg, A.F.L. Veth and J.G.L. van der Wees (Ed), Trust in Electronic Commerce: The Role of Trust from a legal, an Organizational and a Technical Point of View., Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands.

22

menghasilkan tanda tangan digital, sedangkan kunci publik berfungsi untuk memverifikasi tanda tangan digital. Akan tetapi, kedua kunci yang dimaksud hanyalah kombinasi antara 0 dan 1 yang dihasilkan dari fungsi matematika dan tidak


dapat menentukan bahwa penanda tangan ialah

Teknologi yang ada saat ini mungkin sudah

orang yang dimaksud dalam suatu transaksi.

cukup untuk memenuhi persyaratan dalam

Kehadiran notaris sebagai RA menjembatani

pembuatan akta autentik secara elektronik.

fungsi kedua pasangan kunci dan orang yang

Teleconference, CCTV, dan digital signature

dimaksud.

beberapa teknologi yang dapat diterapkan untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud. Akan

Dengan demikian, peranan notaris sebagai RA

tetapi, berdasarkan penjelasan mengenai peran

akan melahirkan bidang usaha baru. RA akan

dan fungsi notaris dalam sistem Civil Law dan

bekerjasama dengan CA dalam bentuk aliansi

Common Law di atas, konsep akta notaris dalam

atau subordinat sehingga perlu kembangkan

bentuk elektronik lebih mungkin diterapkan

model bisnis yang tepat. Peluang usaha ini perlu

dalam sistem Common Law. Sedangkan dalam

ditinjau efektivitas peluang usaha yang dimaksud

sistem Civil Law, benturan doktrin mengenai

melalui berbagai proyek percontohan.

esensi akta autentik serta peranan dan fungsi notaris harus menjadi perhatian utama. Hal ini

b. eAkta Autentik

juga yang menjadi dasar pertimbangan

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa notaris

pengaturan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun

Indonesia termasuk dalam keluarga notaris latin

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang memiliki kewenangan dalam membuat

(UU ITE). Selengkapnya Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

akta autentik. Esensi dari keautentikan akta tersebut didasarkan pada dua hal, yaitu

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/

kewenangan notaris sebagai pejabat yang

atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud

berwenang dan fungsi notaris dalam melakukan

pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

autentikasi dan verifikasi identitas. Notaris ialah

a. surat yang menurut Undang-Undang harus

wakil negara yang terlibat dalam suatu transaksi untuk melakukan identifikasi dan verifikasi para

dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut

pihak dan menjaga kebenaran serta keakuratan

Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk

informasi dalam transaksi dengan menyatakannya

akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat

dalam suatu dokumen yang disusun berdasarkan

pembuat akta.

format dan aturan tertentu. Oleh karena itu, pemeriksaan secara fisik menjadi bagian yang

c. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

penting. Tidak hanya itu, notaris juga wajib

Menurut UU ITE, Sertifikat Elektronik ialah

membaca akta dihadapan para pihak untuk

sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat

menjamin bahwa mereka mengerti perbuatan

tanda tangan elektronik dan identitas yang

hukum yang mereka akan tanda tangani.

menunjukkan status subjek hukum para pihak

Pembacaan bukan menjadi kewajiban notaris

dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan

apabila para pihak membaca sendiri, mengetahui

penyelenggara sertifikasi elektronik, sedangkan

dan memahami isinya; apabila hal ini dilakukan

penyelenggara sertifikasi elektronik ialah badan

maka notaris harus menyatakannya dalam bagian

hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak

akhir akta dan pada setiap halaman akta diparaf

dipercaya, yang memberikan dan mengaudit

oleh para pihak, saksi, dan notaris. Dalam hal

sertifikat elektronik. Fungsi utama penyelenggara

pembacaan atau pengecualian terhadap

sertifikasi Elektronik ialah memastikan keterkaitan

pembacaan tidak dilakukan, akta yang dimaksud

tanda tangan elektronik dengan pemiliknya.

hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah

Penyelenggara sertifikasi elektronik menurut UU

tangan. Untuk menjaga netralitas, perbuatan

ITE dibagi menjadi penyelenggara sertifikasi

hukum yang dimaksud harus disaksikan oleh

elektronik Indonesia dan penyelenggara asing.

minimal dua orang.

Untuk yang pertama, penyelenggara yang

23


dimaksud harus berbadan hukum dan berdomisili

sertifikasi elektronik dan yang tidak menggunakan

di Indonesia. Sedangkan untuk yang kedua,

sertifikasi elektronik.

sepanjang beroperasi di Indonesia, penyelenggara yang dimaksud harus terdaftar di Indonesia.

Kondisi yang beragam seperti ini akan menimbulkan permasalahan dalam praktiknya.

Menurut Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik

Salah satu masalah yang dapat muncul ialah

memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum

dalam hal terjadi sengketa, seluruh tanda tangan

yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai

elektronik harus dibuktikan pemenuhannya

berikut:

terhadap keenam persyaratan dalam Pasal 11

1) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik

UU ITE. Pembuktian ini akan menimbulkan

terkait hanya kepada Penanda Tangan;

masalah waktu dan biaya serta kenyamanan.

2) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik

Jika mengacu kepada regulasi di Belanda mengenai

hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

tanda tangan elektronik dan Penyelenggara

3) segala perubahan terhadap Tanda Tangan

Sertifikasi Elektronik, hanya tanda tangan

Elektronik yang terjadi setelah waktu

elektronik yang menggunakan qualified certificate

penandatanganan dapat diketahui;

dan diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi

4) segala perubahan terhadap Informasi

elektronik yang telah memenuhi standar ETSI

Elektronik yang terkait dengan TandaTangan

dan standar teknis lainnya yang memiliki kekuatan

Elektronik tersebut setelah waktu

dan akibat hukum yang sama dengan tanda

penandatanganan dapat diketahui;

tangan tertulis. Konsekuensinya, sepanjang tanda

5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk

tangan elektronik menggunakan qualified

mengidentifikasi siapa Penandatangannya;

certificate dan telah memenuhi persyaratan maka,

dan

kecuali dibuktikan sebaliknya (secara a priori),

6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan

tanda tangan yang dimaksud memiliki kekuatan

bahwa Penanda Tangan telah memberikan

dan akibat hukum yang sama dengan tanda

persetujuan terhadap Informasi Elektronik

tangan konvensional. Dengan demikian, dalam

yang terkait.

hal terjadi sengketa, tanda tangan elektronik tersebut tidak perlu dibuktikan lagi mengenai

Dalam UU ITE tidak dijelaskan apa yang dimaksud

pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam

“memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum

regulasi di Belanda.

yang sah”. Akan tetapi, berdasarkan tujuan pengembangan tanda tangan elektronik, yang

E. Simpulan dan Saran

dimaksud dengan “memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah” adalah memiliki

1. simpulan

kekuatan dan akibat hukum yang sama dengan

24

tanda tangan konvensional. Berdasarkan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa

penafsiran tersebut, maka hanya tanda tangan

satu faktor yang mempengaruhi peranan notaris

elektronik yang memenuhi enam persyaratan

dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik adalah

yang diatur dalam Pasal 11 UU ITE yang dapat

konsep notaris yang dianut suatu negara. Secara

memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sama

garis besar, konsep notaris dapat dibagi dua, yaitu

dengan tanda tangan tertulis. Berdasarkan

notaris dalam sistem hukum Civil Law dan notaris

penafsiran UU ITE, tanda tangan elektronik yang

dalam sistem hukum Common Law. Dalam konsep

memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sama

Civil Law seperti di Belanda dan Indonesia, notaris

dengan tanda tangan elektronik itu dapat

memiliki kewenangan publica fides yang diberikan

dihasilkan dari tanda tangan yang menggunakan

negara untuk mengautentikasi dan menyatakan


kebenaran identitas para pihak, termasuk tanda

Oleh karena itu, pengaturan yang dimaksud perlu

tangan mereka dan fakta hukum yang tertulis dalam

ditindaklanjuti dengan menentukan jenis sertifikat

akta notaris. Oleh karena itu, dalam sistem hukum

elektronik apa yang membutuhkan peranan

Civil Law, dikenal konsep akta autentik yang memiliki

notaris mengingat keterlibatan yang dimaksud

kekuatan pembuktian sempurna. Sedangkan sistem

memiliki konsekuensi secara hukum dan bisnis.

hukum Common Law tidak dikenal konsep publica

Hal ini dapat diatur dalam peraturan menteri.

fides dan konsep akta autentik. b. Notaris Indonesia termasuk rumpun Notaris Civil Pengaturan penyelenggaraan sertifikasi elektronik

Law. Oleh karena itu, notaris tidak dapat

di negara Belanda terkait dengan berbagai instrumen

membuat akta notaris elektronik. Konsep akta

Uni Eropa seperti EU Directive on eSignature yang

notaris dalam bentuk elektronik lebih mungkin

mengatur tanda tangan elektronik dalam tiga jenis.

diterapkan dalam sistem Common Law karena

Dari ketiga jenis tanda tangan itu, advanced electronic

dalam sistem ini tidak dikenal adanya akta

signature yang menggunakan qualified certificate

autentik yang memiliki kekuatan pembuktian

dan dibuat dengan secure-signature-creation device

sempurna. Sedangkan dalam sistem Civil Law,

merupakan jenis tanda tangan yang memiliki tingkat

benturan doktrin mengenai esensi akta autentik

keamanan yang paling tinggi dibandingkan dengan

serta peranan dan fungsi notaris menjadi

kedua jenis tanda tangan lainnya sehingga memiliki

perhatian utama.

akibat hukum yang sama dengan tanda tangan tertulis dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam

c. Saat ini sedang disiapkan revisi terhadap UU ITE.

proses peradilan. Negara Belanda menerapkan EU

Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan Pasal

Directive on eSignature dalam perundang-

5 ayat (4) UU ITE seyogyanya tetap dipertahankan.

undangannya. d. Perlu pengaturan yang lebih ketat dan rinci Sebagai salah satu negara yang menganut sistem

mengenai jenis sertifikat apa yang dapat dijadikan

hukum Civil Law, Belanda mengatur notaris dalam

alat bukti yang sah. Menurut Pasal 11 UU ITE,

penyelenggaraan sertifikasi elektronik sebagai

tanda tangan elektronik memiliki kekuatan

registration authority (RA) untuk melakukan verifikasi

hukum dan akibat hukum yang sah (memiliki

data dan identitas calon pengguna tanda tangan

kekuatan dan akibat hukum yang sama dengan

elektronik, seperti yang dilakukan oleh DigiNotar.

tanda tangan konvensional) sepanjang memenuhi

Dalam regulasi Belanda, notaris tidak dapat membuat

enam persyaratan. Dalalm Rancangan Peraturan

akta notaris elektronik. Pengaturan yang sama juga

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi

terdapat dalam Pasal 5 ayat ayat (4) UU ITE.

dan Transaksi Elektronik (RPP PITE) dibuat

Pengaturan-pengaturan ini sesuai dengan konsep

klasifikasi penyelenggara sertifikasi elektronik

akta autentik dan peranan notaris Civil Law.

yaitu Penyelenggara yang memiliki status terdaftar, tersertifikasi, dan berinduk. Status

2. Saran

terdaftar adalah status awal untuk beroperasi. Penyelenggara dapat memiliki status setingkat

a. notaris di Indonesia dapat berperan sebagai RA

lebih tinggi (tersertifikasi kemudian berinduk)

dalam penyelenggaraan transaksi elektronik.

apabila telah memenuhi persyaratan pada status

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UUJN, peranan

operasi yang lebih rendah dan memenuhi

notaris dimungkinkan sepanjang diatur dalam

persyaratan tingkatan di atasnya. Oleh karena

suatu peraturan perundang-undangan. Terkait

itu, perlu ditentukan Penyelenggara Sertifikasi

dengan hal ini, RPP Penyelenggaraan ITE telah

Elektronik dengan status operasi apa yang kecuali

mengatur kewenangan notaris yang dimaksud

dibuktikan sebaliknya (secara a priori) telah

dalam Bab Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

menerbitkan Sertifikat Elektronik yang memiliki

25


kekuatan dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan tertulis. Penentuan ini akan dapat sangat membantu penyelesaian sengketa antara para pihak. Pola yang sama diterapkan di Belanda.

26

Daftar Pustaka

Arion, M.J.H. Numan, H. Pitariu & R. Jorna. (1994) ‘Placing Trust in Human-Computer Interaction’, in: Proc. 7th Europen Cognitive Ergonomics Conference di dalam Florian N. Egger, Consumer Trust in E-Commerce From Psychology to Interaction Design di dalam J.E.J Prins, P.M.A. Ribbers, H.C.A. van Tilborg, A.F.L. Veth and J.G.L. van der Wees (Ed), Trust in Electronic Commerce: The Role of Trust from a legal, an Organizational and a Technical Point of View., Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands. Barry M. Leiner, A Brief History of the Internet, http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml, diakses 13 Januari 2011. Corien Prins, Regulating Electronic Commerce in the Netherlands, vol 6.4 ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, (December 2002), http://www.ejcl.org/64/art64-28.html, diakses 29 Maret 2011. Council of the Notariats of the European Union, Comparative Study on Authentic Instruments: National Provisions of Private Law, Circulation, Mutual Recognition and Enforcement, Possible Legislative Initiative by European Union England, France, Germany, Poland, Romania, Sweden, Study for the Europen Parliament No IP/C/JURI/IC/2008-019. Hans C.S. Warendorf, Richard Thomas, Ian Curry-Sumner, The Civil Code of the Netherlands, Kluwer Law International, 2009, the Netherlands. Leslie G. Smith, The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce, Thesis, Queensland University of Technology, September 2006. MHM Schellekens, Electronic Signatures Authentication Technology from a Legal Perspective, TMC Asser Press, the Hague, Information Technology & Law Series 5, hal. 38-39. Paul van Der Molen dan Martin Wubbe, e-Government and e-Land Administration as an Example: The Netherlands, diakses dari http://www.fig.net/pub/costarica_1/papers/ts10/ts10_02_wubbe_vandermolen_2480.pdf, tanggal 20 Maret 2011. Pedro A. Malavet, Counsel for the Situation: The Latin Notary, a Historical and Comparative Model, Januari 1996 Yin-Miao (Vicky), Liu, 2004, Thesis, Visually Sealed and Digitally Signed Electronic Documents: Building on Asian Tradition, Information Security Research Centre Faculty of Information Technology, Queensland University of Technology.

27


Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Di Bank Indonesia Oleh: Tim Informasi Hukum Bank Indonesia

ABSTRAKSI

Adapun yang dimaksud dengan Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

Publik (UU KIP) telah mengatur mengenai kewajiban Badan

penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh

Publik untuk melakukan pengelolaan Informasi termasuk

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Publik yang berada di bawah kewenangannnya kepada

Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah

Pemohon Informasi Publik. Disamping kewajiban tersebut,

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber

UU KIP juga mengatur mengenai hak Badan Publik untuk

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

dengan peraturan perundang-undangan.

masyarakat, dan/atau luar negeri (vide Pasal 1 angka 3 UU KIP).

Terkait dengan implementasi UU KIP dimaksud, tulisan ini akan membahas mengenai pengelolaan Informasi di Bank

Dengan melihat definisi tersebut, maka Bank Indonesia

Indonesia termasuk pengaturan mengenai Informasi Rahasia

sebagai Lembaga Negara yang tugas pokoknya berkaitan

sebagai Rahasia Jabatan yang merupakan Informasi yang

dengan penyelenggaraan negara di bidang ekonomi

dikecualikan dari kewajiban pembukaan akses bagi Pemohon

yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,

Informasi.

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi Bank (vide Pasal 8 UU

I.

PENDAHULUAN

Nomor 23 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009

Dalam upaya mewujudkan good corporate governance

tentang Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti

transparansi merupakan suatu hal yang mutlak untuk

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua

dilaksanakan. Salah satu cerminan dari transparansi

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang

adalah dijaminnya hak warga negara untuk memperoleh

Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (UU BI)) tunduk

informasi yang terkait dengan penyelenggaraan negara.

pada ketentuan dalam UU KIP.1

Guna memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk memperoleh Informasi Publik telah diterbitkan

II. PEMBAHASAN

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak

A. Pengaturan dalam UU KIP

tanggal diundangkan.

UU KIP menganut prinsip MALE (maksimum access limited exemption), sehingga dalam UU dimaksud

Dalam pasal 7 ayat (1) UU KIP diatur bahwa Badan Publik

diatur bahwa secara prinsip Informasi Publik bersifat

wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan

terbuka, kecuali beberapa informasi yang

Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

dikecualikan.

kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

1

Keuangan Bank Indonesia tidak bersumber dari APBN, namun dalam hal jumlah modal Bank Indonesia kurang dari 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), pemerintah (melalui APBN) wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat (vide Pasal 62 ayat (3) UU BI

29


Yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara

dapat mengungkap rahasia pribadi; i.

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan

atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi

ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (vide Pasal 1 angka 2 UU KIP).

atau pengadilan; j.

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Dalam UU KIP telah diatur mengenai informasi kewajiban penyediaan dan pengumuman informasi,

Dalam UU KIP diatur bahwa Badan Publik wajib

yang dibagi menurut urgensinya, yaitu:

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

secara berkala; b. informasi yang wajib diumumkan serta merta; dan c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

kepada Pemohon Informasi Publik. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi tersebut, dan untuk mewujudkan pelayanan

Namun demikian, UU KIP juga telah mengatur

cepat, tepat, dan sederhana, Badan Publik menunjuk

mengenai pengecualian terhadap kewajiban membuka

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

akses bagi Pemohon Informasi Publik, yaitu:

dan membuat serta mengembangkan sistem

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan

penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah,


dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan

dapat menghambat proses penegakan hukum;

Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

dapat mengganggu kepentingan perlindungan

inilah yang bertanggungjawab dalam penyimpanan,

hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan

pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan

dari persaingan usaha tidak sehat;

informasi di badan publik. Tugas PPID merupakan

c. Informasi Publlik yang apabila dibuka dan

salah satu ujung tombak dalam implementasi UU


KIP. Pejabat inilah yang akan melakukan klasifikasi

dapat membahayakan pertahanan dan keamanan

informasi Publik sekaligus melakukan pelayanan

Negara;

informasi di badan publik.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

Klasifikasi informasi merupakan salah satu hal krusial

dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

dalam implementasi UU KIP, sehingga dalam UU

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan

informasi yang wajib dibuka untuk publik dan

dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

informasi yang dikecualikan dari kewajiban

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

pembukaan dimaksud. Namun demikian, dalam

kepada Pemohon Informasi Publik, dapat

peraturan Pelaksanaan UU dimaksud, yaitu PP No.

merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat

30

tersebut telah diatur secara tegas mengenai batasan

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,

Tahun 2008 tentang KIP justru diatur bahwa PPID

mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat

atas persetujuan Pimpinan Badan Publik yang

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat

bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi

seseorang;

yang dikecualikan berdasarkan Pengujian Konsekuensi


(vide Pasal 10 PP KIP). Adapun pengujian Konsekuensi

meminta Informasi untuk keperluan apapun. Hal ini

adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul

dapat membebani Badan Publik yang harus

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat

menyediakan banyak sumber daya manusia untuk

dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa

melayani permintaan Informasi yang jumlahnya

menutup Informasi publik dapat melindungi

banyak dan tidak terkait secara langsung dengan

kepentingan yang lebih besar daripada membukanya

kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu,

atau sebaliknya.

perlu diatur mengenai kriteria alasan/tujuan penggunaan Informasi yang dapat dijadikan alasan

Penjelasan Pasal 10 PP tersebut memberikan contoh

permintaan Informasi.

perubahan klasifikasi informasi, yang terbatas pada perubahan penggolongan informasi dalam satu

Pengaturan tersebut tidak akan mengurangi hak

klasifikasi yang sama, bukan bukan perubahan

Pengguna Informasi karena dalam UU KIP telah

klasifikasi Informasi Publik dari wajib dibuka menjadi

diatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk

dikecualikan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya

mengumumkan informasi-informasi yang perlu

ketentuan dalam PP KIP tersebut akan menimbulkan

diketahui oleh masyarakat secara luas, dengan

keraguan bagi PPID untuk menetapkan Informasi

mengumumkan secara berkala untuk informasi yang

sebagai Informasi yang wajib dibuka untuk publik.

berkaitan dengan badan publik kegiatan, kinerja,

Pengaturan dalam PP tersebut akan memperlemah

dan laporan keuangan badan publik, maupun

klasifikasi yang telah ditetapkan oleh UU KIP.

mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan

Terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi

ketertiban umum. Pengaturan tersebut diperlukan

publik, UU KIP telah mengatur bahwa setiap orang

agar Informasi itu bisa tepat sasaran, benar-benar

berhak untuk:

diberikan kepada orang yang membutuhkan sesuai

a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik

dengan kegunaan dan tujuan Informasi tersebut.

b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik

B. Pengelolaan Informasi Di Bank Indonesia

mendapatkan salinan Informasi Publik melalui

Dengan diberlakukannya UU KIP, Bank Indonesia

permohonan sesuai dengan UU KIP; dan/atau

tunduk pada kewajiban untuk menyediakan Informasi

c. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Publik. Dalam Pasal 17 UU KIP telah diatur beberapa perkecualian yang terkait dengan pelaksanaan Tugas BI, antara lain:

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan

permintaan untuk memperoleh Informasi Publik


kepada Badan Publik terkait secara tertulis maupun

dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

tidak tertulis. Dalam Pasal 4 UU KIP juga diatur

rencana awal pembelian dan penjualan mata

bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik berhak

uang nasional atau asing, saham dan aset vital

mengajukan permintaan Informasi Publik disertai

negara; rencana awal perubahan nilai tukar, suku

alasan permintaan tersebut. UU KIP maupun

bunga, dan model operasi institusi keuangan,

peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih

rencana awal perubahan suku bunga bank,

lanjut mengenai alasan yang dapat digunakan dalam

pinjaman pemerintah; proses dan hasil

meminta Informasi Publik maupun kepentingan

pengawasan perbankan; dan atau hal-hal yang

yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan

berkaitan dengan proses pencetakan uang

permintaan informasi.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik,

Hal ini akan membuka kesempatan yang seluasnya-

dapat merugikan kepentingan hubungan luar

luasnya bagi setiap orang untuk mengakses dan

negeri: posisi, daya tawar dan strategi yang akan

31


dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya

undangan. Salah satu informasi yang dikecualikan

dengan negosiasi internasional

adalah informasi yang berkaitan dengan rahasia

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan

jabatan.

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi: kondisi

Pasal 6 UU KIP mengatur bahwa Badan Publik berhak

keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank

menolak memberikan informasi yang dikecualikan

seseorang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

d. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik

undangan, yaitu:

atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan

atau pengadilan.

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

Terhadap informasi-informasi tersebut di atas, Bank

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

Indonesia dikecualikan dari kewajiban pembukaan

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik.

dan/atau e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai

Terkait dengan pengelolaan Informasi, di Bank

dan didokumentasikan

Indonesia terdapat beberapa pengaturan mengenai pengelolaan informasi, antara lain PDG Nomor

Terkait dengan rahasia jabatan, penjelasan Pasal 6

8/17/PDG/2006 tentang Kewajiban Menjaga Informasi

huruf e mengatur bahwa yang dimaksud dengan

Rahasia ( PDG KMIR), PDG Nomor 10/10/PDG/2008

“rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut

tentang Manajemen Informasi Bank Indonesia (PDG

tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas

MIBI), SE Penatalaksanaan (Governance) Informasi

Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan

Bank Indonesia (SE Governance).

peraturan perundang-undangan. Pengaturan dimaksud masih sangat terbuka dan luas dan

Terkait dengan pengelolaan informasi, di Bank

memerlukan peraturan perundang-undangan lain

Indonesia telah dibentuk satuan kerja yang secara

untuk menjabarkannya.

khusus membidangi manajemen informasi, sedangkan penatausahaan informasi dilakukan oleh

Di Indonesia, ketentuan mengenai rahasia jabatan

satuan kerja pemilik infomasi dan/atau satuan kerja

tersebar dalam beberapa peraturan perundang-

yang membidangi kearsipan.

undangan yang mengatur mengenai badan publik. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.8 Tahun 1974 tentang

Adapun terkait dengan hubungan dengan pihak

Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah

eksternal, di Bank Indonesia terdapat satuan kerja

diubah dengan UU No.43 Tahun 1999, diatur bahwa

yang mengelola publikasi terkait Bank Indonesia

“Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia

kepada pihak eksternal. Dalam rangka tindaklanjut

jabatan”.

UU KIP, satuan kerja dimaksud sekaligus berfungsi sebagai PPID yang akan memberikan pelayanan

Penjelasan ayat tersebut mengatur bahwa pada

kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan

umumnya yang dimaksud dengan "rahasia" adalah

permintaan Informasi publik kepada Bank Indonesia

rencana kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan

C. Pengaturan Mengenai Rahasia Jabatan Terkait

32

kerugian yang besar atau dapat menimbulkan bahaya,

UU KIP

apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh

UU KIP telah mengatur mengenai hak badan publik

orang yang tidak berhak. Rahasia jabatan adalah

untuk menolak memberikan informasi yang

rahasia mengenai atau yang ada hubungannya

dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-

dengan jabatan. Pada umumnya rahasia jabatan


dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat, notulen

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

rapat, peta, dan lain-lain; dapat berupa rekaman

berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk

suara dan dapat pula berupa perintah atau keputusan

oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu

lisan dari seorang atasan. Ditinjau dari sudut

dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

pentingnya, maka rahasia jabatan itu ditentukan

perundang-undangan perpajakan. Dikecualikan

tingkatan klasifikasinya, seperti sangat rahasia,

dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

konfidensil atau terbatas. Ditinjau dari sudut sifatnya,

ayat (1) dan ayat (2) adalah :

maka ada rahasia jabatan yang sifat kerahasiaannya

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak

terbatas pada waktu tertentu tetapi ada pula rahasia

sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang

jabatan yang sifat kerahasiaanya terus menerus.

pengadilan.

Apakah sesuatu rencana, kegiatan atau tindakan bersifat rahasia jabatan, begitu juga tingkatan klasifikasi dan sampai bilamana hal itu menjadi rahasia jabatan, harus ditentukan dengan tegas oleh pimpinan instasi yang bersangkutan.

b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

Pada umumnya Pegawai Negeri karena jabatan atau

tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam

pekerjaannya mengetahui sesuatu rahasia jabatan.

ayat (2) supaya memberikan keterangan,

Bocornya sesuatu rahasia jabatan selalu menimbulkan

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang

kerugian atau bahaya terhadap Negara. Pada

Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

umumnya kebocoran sesuatu rahasia jabatan adalah

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan

disebabkan oleh dua hal, yaitu sengaja dibocorkan

dalam perkara pidana atau perdata atas

kepada orang lain atau karena kelalaian atau

permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara

tidak/kurang hati-hatinya pejabat yang bersangkutan.

Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri

Apakah kebocoran rahasia jabatan itu karena

Keuangan dapat memberi izin tertulis untuk

kesengajaan atau karena kelalaian, akibatnya

meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud

terhadap Negara sama saja, oleh sebab itu setiap

dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana

Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan

dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan

dengan sebaik-baiknya.

keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam

Beberapa Undang-undang tidak secara spesifik

ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka

menggunakan istilah “rahasia jabatan”, meskipun

atau nama tergugat, keterangan-keterangan

dalam UU tersebut mengatur mengenai kewajiban-

yang diminta serta kaitan antara perkara pidana

kewajiban untuk menjaga informasi rasasia terkait

atau perdata yang bersangkutan dengan

jabatan/pekerjaannya.

keterangan yang diminta tersebut.

Pasal 34 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Adapun dalam UU Bank Indonesia, pengaturan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

mengenai rahasia jabatan dimuat dalam Pasal 71,

beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan UU

yaitu Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi

No.16 Tahun 2000, mengatur bahwa:

Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada

yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia

pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau

untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan

diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia

rangka jabatan atau pekerjaannya untuk

yang diperoleh karena jabatannya secara melawan

menjalankan ketentuan peraturan perundang-

hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-

undangan perpajakan.

kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)

33


tahun serta denda sekurang-kurangnya

4. terdapat sanksi bagi pihak yang membocorkan

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling

rahasia jabatan dimaksud.

banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia

D. Pengaturan mengenai Informasi Rahasia Sebagai

ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Rahasia Jabatan di Bank Indonesia. Pada PDG KMIR telah diatur mengenai kategorisasi

Ketentuan mengenai rahasia jabatan tidak hanya

Informasi yang digolongkan menjadi Informasi Rahasia

terdapat dalam Undang-Undang mengenai badan

di Bank Indonesia, yaitu:

publik, namun juga terdapat dalam UU mengenai

a. Ditetapkan sebagai Informasi rahasia berdasarkan

profesi. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

peraturan perundang-undangan

Notaris, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf

b. Dinyatakan sebagai Informasi Rahasia secara

e serta penjelasannya mengatur bahwa notaris

tertulis atau tidak tertulis oleh Dewan Gubernur,

berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai

Anggota Dewan Gubernur, atau Pemimpin Satuan

akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang

Kerja yang memiliki Informasi tersebut;

diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan

c. Dinyatakan sebagai informasi Rahasia secara

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang

tertulis atau tidak tertulis oleh pihak lain di luar

menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan

Bank Indonesia yang menyampaikan Informasi

segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan

tersebut kepada Dewan Gubernur , Anggota

surat-surat lainnya tersebut adalah untuk melindungi

Dewan Gubernur, atau Pegawai Bank Indonesia

kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta

d. Diperlakukan sebagai Informasi Rahasia

tersebut.

berdasarkan sifat Informasi tersebut.

Adapun dalam Pasal 19 UU No.18 Tahun 2003

Selanjutnya dalam PDG KMIR juga telah diatur bahwa

tentang Advokat diatur bahwa Advokat wajib

Informasi rahasia yang dimiliki oleh Dewan Gubernur,

merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau

Anggota Dewan Gubernur, pemimpin Satuan kerja,

diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya,

Pegawai, local Staff, tenaga honorer, tenaga

kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Outsourcing, dan Pihak Lain karena berkaitan dengan

Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya

pelaksanaan tugas atau pekerjaannya di Bank

dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas

Indonesia merupakan rahasia jabatan2.

dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan

Pada prinsipnya pengaturan mengenai kategorisasi

atas komunikasi elektronik Advokat.

Informasi Rahasia tersebut telah sejalan dengan pengaturan dalam UU KIP, yaitu dalam Pasal 6 ayat

Dari beberapa pengaturan mengenai rahasia jabatan

(3) UU KIP yang mengatur mengenai hak badan

tersebut terdapat beberapa persamaan dalam

publik untuk menolak memberikan informasi yang

pengaturan mengenai kriteria rahasia jabatan antara

berkaitan dengan rahasia jabatan.

lain: 1. segala hal baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh karena jabatan atau pekerjaannya; 2. sifatnya rahasia, atau bisa dikelompokkan lagi sesuai dengan tingkatannya, misalnya sangat rahasia, konfidensil atau terbatas; 3. apabila hal rahasia tersebut diketahui oleh pihak lain maka akan menimbulkan kerugian bagi negara, masyarakat, klien dan/atau pihak lain yang terkait; dan

34

2

Ketentuan ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 71 UU BI yang mengatur bahwa Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur


Namun demikian, PDG KMIR belum mengatur mengenai kriteria/dasar klasifikasi pengkategorisasian informasi sebagai informasi rahasia. Penetapannya masih digantungkan pada Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur,atau Pemimpin Satuan Kerja Pemilik Informasi. Hal ini akan menimbulkan kemungkinan adanya perbedaan klasifikasi terhadap informasi jenisnya sama, namun dimiliki oleh satuan kerja yang berbeda. Selain itu, tidak adanya pengaturan tersebut dapat menyebabkan kegamangan/keraguan untuk melakukan klasifikasi informasi dengan berdasarkan pada UU Bank Indonesia dan UU KIP. Oleh karena itu, perlu pengaturan secara jelas/tegas di Bank Indonesia mengenai pengklasifikasian Informasi yang termasuk dalam Rahasia jabatan dan merupakan informasi Rahasia. III. PENUTUP 1. Pengaturan terkait Informasi khususnya mengenai rahasia jabatan di Bank Indonesia telah sejalan dengan pengaturan dalam UU KIP, namun masih diperlukan penyempurnaan dengan menambahkan pengaturan mengenai pengklasifikasian Informasi yang termasuk dalam Rahasia jabatan. 2. Pengelolaan Informasi sebagaimana diamanatkan oleh UU KIP telah dilakukan di Bank Indonesia, dan dilaksanakan oleh satuan kerja pemilik informasi, satuan kerja yang membidangi manajemen informasi, satuan kerja yang membidangi kearsipan, dan dan PPID.

35


Resensi Buku

Judul

:

Penulis Penerbit Halaman Oleh

: : : :

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. PT. RajaGrafindo Persada, Maret 2010 (ISBN: 978-979-769-259-9) x + 284 halaman Rizal Wisnajaya, SE, MH.

Buku ini merupakan disertasi Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H

undang-undang, menjadi penting untuk dilakukan.

dan telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk

Perubahan pengaturan tidak hanya dilakukan terhadap UU

memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program

No.10 Tahun 2004, tetapi juga undang-undang tentang

Pascasarjana Universitas Airlangga pada tahun 2007. Buku

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD,

ini menarik untuk disimak berkenaan hiruk-pikuknya

khususnya yang menyangkut tata cara pembentukan

pembahasan RUU atau Amendemen UU di DPR.

undang-undang. Selain itu, juga perlu diubah peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan yang termuat dalam

Pada buku ini, Penulis berpendapat bahwa pembentukan

peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

undang-undang dewasa ini belum memenuhi tujuan

Perwakilan Daerah.

pembuatan undang-undang yang memiliki karakteristik berkelanjutan, karena tidak didukung oleh profesionalisme

Sesuai dengan judul buku, pembahasan lebih difokuskan

sumber daya manusia yang berperan dalam pembentukan

mengenai Perumusan asas-asas pembentukan peraturan

undang-undang. Disamping itu proses pembentukannya

perundang-undangan yang baik, yang menurut penulis

juga sangat bersifat elitis dan sarat kepentingan serta

ketentuan Pasal 5 UU No.10 Tahun 2010 sangat bersifat

diperparah lagi oleh lemahnya koordinasi antar sektor dalam

limitatif dan sulit menampung perkembangan peraturan

penyusunan peraturan materi muatan undang-undang.

hukum dimasa depan. Dengan demikian adanya pembatasan

Fakta sejarah menunjukkan bahwa proses pembentukan

asas dalam undang-undang, akan menutup perkembangan

undang-undang, baik sebelum dan pasca amendemen UUD

asas, khususnya asas pembentukan aturan hukum yang

1945, serta sebelum maupun setelah ditetapkannya UU

baik. Menurut pandangan Philipus M. Hajon bahwa rumusan

Nomor 10 Tahun 2004, pada kenyataannya masih dihadapkan

perihal asas dalam undang-undang seyogianya hanya

dengan berbagai problem, baik secara substansial, teknis

rumusan normatif saja, seperti: pembentukan aturan hukum

yuridis penyusunannya, maupun pelaksanaan dan penegakan

haruslah berdasarkan asas-asas pembentukan aturan hukum

hukumnya.

yang baik (tanpa rician). Akan tetapi untuk ilustrasi asasasas tersebut dimasukan dalam penjelasan umum atau

Didalam buku dikutip dan dianalisis beberapa pendapat

penjelasan pasal yang sifatnya tidak limitatif.

ahli hukum antara lain menurut Biezeveld “Suatu undangundang dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki

Didalam buku juga dibahas bahwa berbagai permasalahan

karakteristik berkelanjutan, bisa dilihat dari sudut pandang

hukum dapat terjadi ketika asas-asas pembentukan peraturan

keberhasilan mencapai tujuan (doeltreffendheid),

perundang-undangan dimaksud ditentukan secara limitatif

pelaksanaan (uitvoerbaarheid) dan penegakan hukumnya

sebagai norma dalam undang-undang. Permasalahan yang

(handhaafbaarheid)”. Terkait dengan pendapat tersebut,

dapat timbul antara lain adalah Pertama, akan menutup

menurut penulis bahwa untuk menyelesaikan berbagai

perkembangan asas-asas pembentukan perundang-

problem di atas, perubahan pengaturan pembentukan

undangan yang baik itu sendiri. Kedua, sukar memaknai

37


dalam pembentukan undang-undang dan dalam menentukan

(ambiguity) dan kekaburan (obscurity) dari segi asas hukum

materi muatan undang-undang penerapan asas-asas

maupun teknik yuridis perancangan. Kedua, Penyusunan

peraturan perundang-undanga yang baik. Ketiga, tidak ada

Program Legislasi Nasional, yang dilakukan saat ini,

ketegasan , apakah asas-asas pembentukan peraturan

seyogyanya tidak dijadikan sebagai ambisi untuk membentuk

perundang-undangan yang baik bersifat alternatif, atau

pelbagai undang-undang dalam tenggat waktu tertentu.

bersifat kumulatif.

Perlu diperhitungkan bahwa terdapat keterbatasan waktu dan biaya dalam proses persiapan dan pembahasan suatu

Mengutip pandangan Yusril Ihza Mahendra, asas-asas hukum

undang-undang. Selain itu, mekanisme partsipasi publik

dan asas-asas pembuatan peraturan perundangan-undangan

juga harus diperhatikan dan dilembagakan. Ketiga, UU

yang baik, merupakan conditio sine quanon bagi berhasilnya

No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterima

Perundang-undangan perlu direvisi, terutama berkaitan

dan berlaku dimasyarakat, karena telah mendapatkan

dengan kedudukan asas-asas pembentukan peraturan

dukungan filosofis, yuridis dan sosiologis.

perundang-undangan yang baik, sebagai asas hukum yang berbeda pengertiannya dari norma hukum. Penuangan

Penulis kembali mengutip pandangan Philipus M. Hajon

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

bahwa pada hakekatnya asas peraturan perundang-

yang baik sebagai asas hukum, lebih tepat ditempatkan

undangan yang baik berfungsi sebagai dasar pengujian

pada bagian Penjelasan Umum atau penjelasan pasal, agar

dalam pembentukan aturan hukum, maupun sebagai dasar

tidak bersifat limitatif dan rigid (kaku), serta membuka

pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku. Dengan

peluang bagi pengembangan asas-asas baru. Perlunya

demikian, dari segi pembentukan aturan hukum misalnya

menerapkan fungsi harmonisasi dalam pembentukan

pembentukan undang-undang, asas-asas tersebut haruslah

undang-undang, agar tidak terdapat perbedaan persepsi

menjadi pedoman perancangan undang-undang.

terhadap terminologi yang digunakan dalam berbagai aturan hukum.

Selain itu, dikutip pula pandangan A. Hamid S. Attamimi bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-

Akhirnya, peresensi merekomendasikan bahwa buku ini

undangan yang baik, berfungsi untuk memberikan pedoman

dapat memenuhi “kehausan” akan pengetahuan bagaimana

dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam

mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan,

bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode

pihak-pihak mana saja yang terlibat dan perlu dilibatkan,

pembentukan yang tepat dan bagi mengikuti proses dan

apakah pembahasan telah berjalan sesuai dengan idealisme

prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta

hukum di masyakarat. Buku ini cocok untuk bacaan para

bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan

pemerhati masalah hukum tata negara, praktisi/peneliti/ahli

suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, dapat

hukum, pejabat negara, civitas akademika dan masyarakat

digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian (toetsen),

umum. Sedikit masukan dari peresensi, agar pemanfaatan

agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas

buku ini meluas sampai pada masyarakat umum, supaya

dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan

mudah dicerna dan dimengerti, hendaknya menggunakan

aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap

gaya bahasa ilmiah popular, sehingga kemanfaatan buku

aturan hukum yang berlaku.

ini akan lebih terasa.

Sebagai penutup, dalam bukunya penulis menyarankan bahwa mengatasi permasalahan tersebut, disarankan untuk mengimplentasikan antara lain Pertama, Konsep “preview” dalam proses pembentukan undang-undang, perlu diwujudkan. Hal ini penting untuk mencegah suatu undangundang langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ketika undang-undang tersebut baru saja diundangkan. Selain itu, melalui mekanisme ini, akan dapat dihindari arti ganda

38

Cakrawala Hukum: Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI 1

Oleh: Tim Redaksi

Pendahuluan

dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diwujudkan

Gagasan pengujian undang-undang terhadap Undang-

melalui pengangkatan para hakim konstitusi, sesuai dengan

Undang Dasar sebenarnya telah muncul dalam rapat besar

Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan “Pengangkatan

BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 1945, ketika itu

dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta

anggota BPUPKI, yaitu Moh. Yamin menghendaki agar Balai

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur

Agung (Mahkamah Agung) menjadi pula badan yang

dengan undang-undang”. Selanjutnya, menyusul

membanding, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut

pemberlakuan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

‘…apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan

Konstitusi, yang disahkan serta diundangkan pada tanggal

Perwakilan Rakyat tidak melanggar Undang-Undang Dasar

13 Agustus 2003 dalam Lembaran Negara RI No.98 dan

Republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui,

Tambahan Lembaran Negara RI No.4316. Atas dasar undang-

ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam’.

undang ini, maka proses rekruitmen calon hakim

Anggota Soepomo tidak menyetujui gagasan Moh. Yamin

dilaksanakan, dengan hasil pengangkatan 9 (sembilan)

dengan alasan bahwa pengujian undang-undang terhadap

hakim konstitusi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden

Undang-Undang Dasar hanya dikenal dalam suatu sistem

No.147/M Tahun 2003.

pemerintahan yang mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas (separation of power) sedangkan Indonesia menerapkan

Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI

distribution of power. Soepomo menambahkan lagi, bahwa para ahli hukum Indonesia tidak mempunyai pengalaman

Berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi, Pasal

untuk tugas tersebut. Menurut Soepomo, pengujian undang-

24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan

undang terhadap Undang-Undang Dasar bukan wewenang

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan

Mahkamah Agung, tetapi wewenang badan peradilan

peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan

khusus (‘pengadilan spesial’) yang nama Constitutionel-hof,

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

seperti Austria, Cekoslowakia dan Jerman di zaman

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,

Weimar.Beliau menyimpulkan bahwa negara Indonesia masih

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pada

terlalu muda dan untuk mengerjakan hal tersebut belum

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah

waktunya. Terhadap kesimpulan pendapat Soepomo tersebut,

Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman,

Moh. Yamin sependapat untuk ditunda saja.

merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi

bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan

(constitutional court) baru terbentuk pada Perubahan

struktur unity of jurisdiction ,seperti hal yang berlaku dalam

Ketiga UUD 1945 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal

sistem hukum Anglo Saxon, namun mandiri dan terpisah

24 C. Fungsi Mahkamah Konstitusi dilembagakan secara

dari Mahkamah Agung secara duality of jurisdiction.

konstitusional, atas dasar Pasal III Aturan Peralihan UUD

Kedudukan Mahkamah Konstitusi setara dengan kedudukan

1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi dibentuk

Mahkamah Agung, keduanya adalah penyelenggara tertinggi

selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum

kekuasaan kehakiman.

1

Sesuai yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), Mahkamah

Artikel merupakan rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H. yang merupakan salah satu pemberi materi, dalam acara Workshop Litigasi pada tanggal 24 s.d 25 Mei 2011 di Hotel Peninsula Jakarta.

Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu)

39


kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

Penutup

mulai pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Mahkamah Konstitusi , dari mulai berdiri sampai dengan

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

tanggal 7 April 2008 menerima 141 perkara pengujian

2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara

undang-undang (telah diputus 132 perkara), menerima 10

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara dan

3. Memutuskan pembubaran partai politik, dan

semuanya telah diputus, 252 perkara perselisihan hasil

4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

pemilihan umum tahun 2004 yang diajukan oleh 23 partai politik, dan 21 perkara yang diajukan oleh calon anggota

Dalam hal kewajiban, Mahkamah Konstitusi wajib

DPD. Hal tersebut mencerminkan tumpuan harapan para

memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden

justisiabel terhadap Mahkamah Kontitusi. Cukup banyak

dan/atau Wakil Presiden diduga:

yang mendukung putusan namun ada pula yang menyatakan

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa:

kekecewaannya. Ini adalah hal yang lumrah. Ketika

a. Penghianatan terhadap negara,

pembacaan putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk

b. Korupsi

umum maka putusan peradilan tersebut menjadi milik dan

c. penyuapa

bagian publik. Masyarakat berhak untuk mengungkapkan

2. atau perbuatan tercela, dan/atau

kekecewaannya, sebagaimana masyarakat mendukung atas

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun masyarakat

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD

terpecah antara pro dan kontra atas substansi hukum yang

1945.

dipermasalahkan namun masyarakat harus menerima dan menghormati suatu putusan peradilan manakala Mahkamah

Selanjutnya terkait dengan pihak yang berhak mengajukan

Kontitusi telah memutuskan. Sesuai kewenangannya,

permohonan pengujian undang-undang adalah:

Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi (the

1. Orang-per orang

guardian of constitution) dan sekaligus penafsir resmi the

2. Masyarakat adat

supreme law of the land.

3. Badan Hukum Publik/Privat/Lembaga Negara Syarat pengajuan harus ada unsur “diirugikan” dengan berlakunya undang-undang, hal ini sama dengan hukum acara perdata bahwa pada pengajuan gugatan harus ada “kepentingan”. Mahkamah Konstitusi dari sisi legislative function merupakan negative legislation, derajat keputusan yang ditetapkan sama dengan undang-undang dan mengikat secara umum (Erge Omnes).

40

Daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) Januari - Mei 2011

Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

13/14/PBI/2011

24/03/2011

DPbS

Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

13/13/PBI/2011

24/03/2011

DPbS

Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

13/12/PBI/2011

17/03/2011

DSM

Perubahan atas PBI No.5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah

13/11/PBI/2011

03/03/2011

DKBU

Pencabutan atas PBI Nomor 3/2/PBI/2001 tantang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan SE BI Nomor 3/9/BKR perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil

13/10/PBI/2011

09/02/2011

DPNP/DKM

Perubahan atas PBI No.12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

13/9/PBI/2011

08/02/2011

DPbS

13/8/PBI/2011

04/02/2011

DPM/UKMI/DInt/ DSM/DPNP

13/7/PBI/2011

28/01/2011

DInt

Perubahan Kedua atas PBI No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank

13/6/PBI/2011

24/01/2011

DPbS

Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus

13/5/PBI/2011

24/01/2011

DPbS

Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

13/4/PBI/2011

21/01/2011

DPM

Pencabutan Peraturan Bank Indonesia No.10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik melalui Bank

13/3/PBI/2011

17/01/2011

DPNP

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank

13/2/PBI/2011

12/01/2011

DPNP

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

13/1/PBI/2011

05/01/2011

DPNP

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Laporan Harian Bank Umum

41


Daftar Surat Edaran Ekstern (SE) Bank Indonesia Januari - Mei 2011

Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

13/17/DPbS

30/05/2011

DPbS

Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

13/18/DPbS

30/05/2011

DPbS

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

13/16/DPbS

30/05/2011

DPbS

Perubahan atas SE Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13/15/DPBS

30/05/2011

DPBS

Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

13/14/DKBU

12/05/2011

DKBU

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

13/13/DPM

09/05/2011

DPM

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka.

13/12/DPU

29/04/2011

DPU

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah

13/11/DPbS

13/04/2011

DPbS

Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

13/10/DPbS

13/04/2011

DPbS

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

13/9/DPU

05/04/2011

DPU

Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank Umum di Bank Indonesia

13/8/DPNP

28/03/2011

DPNP

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and proper test)

13/7/DASP

25/02/2011

DASP

Self Regulatory Organization di Bidang Sistem Pembayaran

13/6/DPNP

18/02/2011

DPNP

Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

13/5/DPNP

08/02/2011

DPNP

Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

13/4/DPM

04/02/2011

DPM

Biaya Laporan Harian Bank Umum

13/3/DPM

04/02/2011

DPM

Laporan Harian Bank Umum

13/2/DPbS

31/01/2011

DPbS

Tindak lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Syariah dalam Status Pengawasan Khusus

13/1/DInt

20/01/2011

DInt

Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri

43


Ringkasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Januari - Mei 2011

NOMOR PBI PBI No.13/1/PBI/2011

RINGKASAN PBI Latar Belakang Pengaturan: a.

Perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan Pengawasan secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi Bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

b.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan penyempurnaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan berdasarkan risiko.

Substansi Pengaturan: 1.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini adalah sebagai berikut: a.

Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko.

b.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dilakukan bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

c.

Periode penilaian dilakukan paling kurang setiap semester (untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember) serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d.

Faktor-faktor penilaian tingkat Kesehatan Bank terdiri dari: Profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance, Rentabilitas (earnings), dan Permodalan (capital).

e.

Setiap faktor ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.

f.

Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

g.

Kategori Peringkat Komposit adalah Peringkat Komposit 1 sampai dengan Peringkat Komposit 5. Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.

h.

Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit serta pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individual.

i.

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau self assesment oleh Bank terdapat:

45


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 1.

Faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;

2.

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;

3.

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.

j.

Waktu penyampaian self assesment Tingkat Kesehatan Bank: 1.

Untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan

2.

Untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember

k.

Waktu penyampaian action plan Tingkat Kesehatan Bank: a.

Sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia;

b.

Paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember, untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari self assesment Bank.

Laporan pelaksanaan action plan disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian action plan dan/atau 10 hari kerja setelah akhir bulan yang dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan signifikan yang akan mengganggu penyelesaian action plan secara tepat waktu. Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Bank wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank akhir bulan Juni 2011. Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil self assesment yang dilakukan oleh Bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011 dan pada tanggal berlakunya sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

46



RINGKASAN PBI 1.

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat exante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah (bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

2.

Pokok pokok pengaturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Pada Bank Umum adalah: •

Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satker terkait.

•

Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.

•

Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

•

Kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari bank dengan tone from the top.

•

Status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).

3.

Dengan berlakunya PBI ini maka Pasal 2 s.d. Pasal 7, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dari PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dinyatakan tidak berlaku.

PBI No.13/3/PBI/2011

Latar Belakang Pengaturan: 1.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan bank, menjaga tingkat kepercayaan masyarakat serta mendukung terciptanya Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia memberikan batasan waktu untuk setiap status pengawasan bank dan menuntut upaya yang sungguh-sungguh dari Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk menyelesaikan permasalahan bank karena terdapat konsekuensi peningkatan Status Pengawasan Bank apabila batas waktu tidak dipenuhi atau kondisi bank semakin memburuk.

2.

Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) wajib menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya paling lama 1 (satu) tahun. Perpanjangan waktu BDPI (paling lama 1 (satu) tahun) hanya dimungkinkan untuk penyelesaian Non-performing Loan (NPL) yang bersifat kompleks. Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan dan jangka waktu terlampaui maka bank ditingkatkan status pengawasannya menjadi pengawasan khusus.

47


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 3.

PBI ini mempertegas kembali kriteria status pengawasan intensif yang didasarkan atas kriteria yang terukur yaitu keuangan (permodalan, likuiditas dan NPL) serta aspek lainnya berupa Tingkat Kesehatan (TKS) dan profil risiko.

4.

Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK/SSU) wajib menyelesaikan permasalahan yang dihadapi paling lama 3 (tiga) bulan. Bank Indonesia berwenang membekukan kegiatan usaha tertentu (paling lama 1 (satu) bulan) dalam periode BDPK apabila kondisinya semakin memburuk dan/atau terjadi pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali.

5.

Bank dimungkinkan keluar dari status BDPK, apabila terdapat setoran modal untuk memenuhi jumlah modal yang ditetapkan Bank Indonesia.

6.

Bank Indonesia berwenang menetapkan Tindakan Pengawasan (Supervisory Action) yang lebih keras apabila Pengurus dan/atau PSP dinilai Bank Indonesia tidak sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan bank.

7.

Penyempurnaan ketentuan tersebut menyiratkan kepada Bank bahwa penyelesaian permasalahan bank harus dilakukan secara maksimal pada saaat Bank Dalam Pengawasan Intensif mengingat waktu yang sangat terbatas untuk Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK/SSU).


I.

Latar Belakang dan Tujuan Pada bulan Oktober 2008, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pemenuhan kebutuhan valuta asing korporasi domestik melalui Bank dalam rangka menghadapi gejolak ekonomi yang berpengaruh terhadap ketersediaan valuta asing di pasar domestik. Kebijakan ini merupakan temporary measure yang bertujuan untuk memberikan kepastian atas tersedianya likuiditas valuta asing di pasar domestik kepada masyarakat, khususnya korporasi domestik. Dalam perkembangannya, perekonomian dan kondisi pasar valuta asing domestik telah mengalami peningkatan yang berpengaruh pula pada peningkatan kemampuan korporasi domestik untuk memenuhi kebutuhan valuta asing melalui mekanisme yang berlaku umum di pasar domestik. Untuk itu, perlu dilakukan pencabutan ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan valuta asing korporasi domestik melalui Bank.

II.

Materi Pengaturan Peraturan Bank Indonesia ini mencabut Peraturan Bank Indonesia No.10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank dan selanjutnya Peraturan Bank Indonesia No.10/22/PBI/2008 dinyatakan tidak berlaku.

48



RINGKASAN PBI Latar Belakang Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran portofolio penyaluran dana yang diberikan agar risiko penyaluran dana tersebut tidak terpusat pada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat No.31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998. Materi Pengaturan 1.

Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain.

2.

Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.

3.

Pelampauan BMPD yaitu selisih lebih antara persentase penyaluran dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPRS pada saat tanggal laporan dengan BMPD yang diperkenankan, dan penyaluran dana tersebut bukan merupakan pelanggaran BMPD.

4.

BPRS wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam membuat akad pembiayaan antara BPRS dengan nasabah penerima fasilitas.

5.

BPRS dilarang membuat akad pembiayaan apabila akad pembiayaan tersebut mewajibkan BPRS untuk menyalurkan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD.

6.

BPRS dilarang memberikan penyaluran dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPD.

7.

BMPD untuk pembiayaan dihitung berdasarkan baki debet pembiayaan sedangkan BMPD untuk penempatan dana antar bank pada BPRS lain dihitung berdasarkan nominal penempatan dana antar bank.

8.

Penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPRS.

9.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris BPRS.

10. Penyaluran dana dalam bentuk penempatan dana antar bank kepada BPRS lain yang merupakan pihak tidak terkait dan/atau dalam bentuk pembiayaan kepada 1 (satu) nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal BPRS.

49


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 11. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPRS. 12. BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (action plan) untuk penyelesaian pelanggaran BMPD dan/ atau pelampauan BMPD. 13. Action plan tersebut wajib memuat paling kurang langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran BMPD dan/atau pelampauan BMPD serta target waktu penyelesaian. 14. BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan action plan untuk penyelesaian pelanggaran BMPD dan/atau pelampauan BMPD disertai dengan bukti pendukungnya. 15. BPRS wajib menyusun dan menyampaikan laporan BMPD kepada Bank Indonesia secara on-line setiap bulan secara benar, lengkap dan tepat waktu paling lama tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. 16. Laporan BMPD mencakup: a.

Penyaluran Dana kepada pihak tidak terkait yang melanggar dan melampaui BMPD; dan

b.

Seluruh penyaluran dana kepada pihak terkait.

17. BPRS wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS termasuk badan hukum pemilik BPRS sampai dengan ultimate shareholders kepada Bank Indonesia, 1 tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat rencana perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali BPRS. 18. BPRS wajib mengungkapkan ultimate shareholders BPRS dalam laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPRS. Kewajiban ini merupakan tambahan atas kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham BPRS. 19. BPRS yang tidak memenuhi Peraturan Bank Indonesia ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 20. Ketentuan Peralihan: a.

Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat tetap berlaku dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

b.

Terhadap pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf 19.a tetap berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

50


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 21. Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Batas Maksimum Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


I.

Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), diperlukan upaya penyehatan terhadap BPRS yang bersifat sistematis dan berkelanjutan guna mendorong tumbuhnya industri BPRS yang sehat. Agar upaya penyehatan terhadap BPRS yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dapat dilakukan secara optimal, maka diperlukan upaya tindak lanjut yang sesuai dengan kemampuan BPRS, komitmen pemilik, dan alternatif peluang yang dimiliki.

II.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi: 1.

Bank Indonesia menetapkan BPRS dalam status pengawasan khusus apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut: a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4% (empat persen); b. Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen).

2.

Dalam rangka tindak lanjut pengawasan khusus, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan antara lain: a.

membatasi kewenangan rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham;

b.

meminta pemegang saham menambah modal;

c.

meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi BPRS;

d.

meminta BPRS menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian BPRS dengan modalnya;

e.

meminta BPRS melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPRS lain;

f.

meminta BPRS dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;

g.

meminta BPRS menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPRS kepada pihak lain; dan/atau

h.

meminta BPRS menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPRS kepada pihak lain; dan/atau

i.

menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3.

BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus wajib: a.

menyampaikan rencana tindak (action plan) penyehatan BPRS yang realistis sesuai dengan permasalahan yang dihadapi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak BPRS ditetapkan dalam status pengawasan khusus yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali BPRS;

51


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI b.

melaksanakan action plan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.

menyampaikan laporan pelaksanaan action plan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan action plan; dan

d.

melakukan penyesuaian action plan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a atas permintaan Bank Indonesia.

4.

Dalam rangka pengawasan khusus, Bank Indonesia dapat menempatkan petugas Bank Indonesia untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPRS dan tidak mengurangi tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham BPRS terhadap kegiatan operasional dan kewajiban BPRS.

5.

Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengenai BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPRS yang bersangkutan.

6.

BPRS dalam status pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPRS keluar dari status pengawasan khusus.

7.

Jangka waktu pengawasan khusus ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal penetapan BPRS dalam status pengawasan khusus dari Bank Indonesia.

8.

Penambahan modal yang dilakukan oleh BPRS dalam status pengawasan khusus wajib ditempatkan dalam escrow account di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan penambahan modal tersebut harus sesuai dengan ketentuan permodalan yang berlaku.

9.

Jangka waktu status pengawasan khusus dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus, dengan syarat BPRS telah meningkatkan: a.

rasio KPMM paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai rasio KPMM 4% (empat persen) dan rasio KPMM lebih dari 0% (nol persen); dan/atau

b.

CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuk mencapai CR 3% (tiga persen) dan CR lebih dari 1% (satu persen).

10. Bagi BPRS yang tidak memenuhi angka 9 tersebut di atas dimana sumber dana setoran modalnya berasal dari APBD, dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus disertai dengan komitmen pemegang saham untuk menambah setoran modal sehingga meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang 3% (tiga persen).

52


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 11. Bank Indonesia menetapkan BPRS dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria Rasio KPMM paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR ratarata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen). 12. Selama jangka waktu status pengawasan khusus, Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS, dalam hal BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus memenuhi kriteria sebagai berikut: a.

BPRS memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen); dan

b.

berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebesar 4% (empat persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang sebesar 3% (tiga persen).

13. Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus, Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS yang memenuhi kriteria yaitu rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen). 14. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPRS, Bank Indonesia mencabut izin usaha BPRS yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS serta Bank Indonesia memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha kepada BPRS yang bersangkutan dan LPS. 15. Sanksi: a.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pegawai BPRS dalam status pengawasan khusus yang melanggar larangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b.

BPRS dalam status pengawasan khusus yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa: 1.

teguran tertulis; dan/atau

2.

pencantuman anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai dan pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak memenuhi persyaratan (tidak lulus) dalam uji kemampuan dan kepatutan BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai uji kemampuan dan kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

16. Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka: a.

Peraturan Bank Indonesia No.7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

53


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI b.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.


I.

Latar Belakang Pengaturan 1.

Kebijakan penerapan kembali pembatasan posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek bank merupakan normalisasi dari kebijakan yang berlaku sebelumnya. Ketentuan batasan posisi harian pinjaman luar negeri jangka pendek bank sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal dihapus pada 14 Oktober 2008 sebagai respon kebijakan untuk mengantisipasi dampak krisis global yang dipicu oleh kebangkrutan Lehman Brother. Pada saat itu terjadi outflows cukup besar yang menyebabkan likuiditas valas domestik dan perbankan menjadi ketat.

2.

Namun seiring dengan peningkatan inflow yang terus terjadi hingga saat ini, kondisi likuiditas valas perbankan meningkat tinggi. Salah satu sumber peningkatan likuiditas valas perbankan adalah pinjaman luar negeri jangka pendek, termasuk rekening giro (vostro) dan instrumen keuangan luar negeri jangka pendek lainnya.

3.

Oleh karena itu, kebijakan pinjaman luar negeri jangka pendek bank perlu kembali dinormalisasi atau dibatasi kembali sebagai upaya: (1) penerapan prinsip kehati-hatian (macro prudential) dalam mengelola pinjaman luar negeri jangka pendek bank, (2) mendorong pinjaman luar negeri bank ke arah jangka panjang, dan (3) mendukung pencapaian stabilitas makro dan sistem keuangan.

II.

Pokok-pokok Pengaturan 1.

Bank wajib membatasi posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.

2.

Hal-hal yang dikecualikan dari batasan perhitungan maksimal adalah: a.

Pinjaman luar negeri jangka pendek dari pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor riil;

b.

Dana usaha kantor cabang bank asing di Indonesia sampai dengan paling tinggi 100% (seratus perseratus) dari dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha);

c.

Giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional, termasuk anggota stafnya;

d.

Giro milik bukan penduduk yang digunakan untuk kegiatan investasi di Indonesia. Kegiatan investasi berupa penyertaan langsung, pembelian saham/obligasi korporasi Indonesia dan Surat Berharga Negara;

54


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI e.

Kewajiban bank dalam rangka perdagangan internasional (sebagaimana tertuang dalam PBI No.7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2005).

3.

Pengecualian tersebut wajib didukung dengan bukti-bukti yang memadai dan ditatausahakan oleh bank.

4.

Bank yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu per seratus) pertahun dari jumlah kelebihan per hari.

5.

Apabila Bank memiliki posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek melebihi 30%, Bank tidak dapat menambah saldo tersebut dan harus menurunkan posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek menjadi paling tinggi 30% paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal mulai berlakunya PBI Perubahan ini.


1.

Laporan Harian Bank Umum (LHBU) adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank Pelapor secara harian kepada Bank Indonesia, yang meliputi data transaksional dan data non transaksional.

2.

Data transaksional: •

Adalah data yang dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain sebagai counterparty. Termasuk di dalam data ini adalah data Pasar Uang Antar Bank (PUAB), data pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS), data perdagangan surat berharga di pasar sekunder, dan transaksi valuta asing.

•

Data transaksional wajib disampaikan segera setelah terjadinya transaksi secara real time setiap Hari Kerja pada tanggal laporan.

3.

Data non transaksional: •

Adalah data yang bukan dihasilkan dari transaksi Bank Pelapor dengan pihak lain, dan/atau merupakan data posisi atas transaksi Bank Pelapor. Termasuk di dalam data ini adalah posisi akhir hari transaksi derivatif jual valuta asing bukan investasi dengan pihak asing, posisi akhir hari transaksi derivatif beli valuta asing bukan investasi dengan pihak asing, posisi rekapitulasi transaksi derivatif, posisi devisa neto, pos-pos tertentu neraca, proyeksi arus kas, tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah, suku bunga dasar kredit, suku bunga kredit, suku bunga deposito berjangka, diskonto sertifikat deposito, dan suku bunga tabungan, suku bunga penawaran, posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek Bank, dan posisi harian dana usaha kantor cabang bank asing.

• 4.

Data non transaksional wajib disampaikan pada setiap Hari Kerja pada tanggal laporan.

Bank Pelapor menyampaikan LHBU secara on-line. Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Bank Pelapor atau pada Bank Indonesia, maka LHBU disampaikan secara off-line.

55


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 5.

Hasil olahan LHBU berupa data agregat dan data individual Bank Pelapor.

6.

Termasuk hasil olahan LHBU adalah Data JIBOR, yaitu suku bunga indikasi penawaran transaksi PUAB di Indonesia yang berasal dari data suku bunga penawaran Bank-Bank Pelapor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai kontributor JIBOR.

7.

Bank Indonesia menyediakan hasil olahan LHBU kepada Bank Pelapor dan kepada Pelanggan LHBU.

8.

Untuk menjadi Pelanggan LHBU, calon Pelanggan LHBU mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dan dalam hal disetujui menandatangani Perjanjian Penggunaan LHBU.

9.

Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap sistem LHBU kepada Bank Pelapor dan Pelanggan LHBU. Hak akses dalam jumlah tertentu kepada bank Pelapor tidak dikenakan biaya, sedangkan hak akses dan informasi bagi pelanggan LHBU dikenakan biaya.

10. Pelanggaran terhadap pelaporan LHBU dikenai sanksi berupa sanksi kewajiban membayar dan/atau sanksi teguran tertulis. 11. Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka PBI No.9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PBI No.13/9/PBI/2011

1.

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan kualitas pembiayaan serta meminimalisasi risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya, dimana salah satu upayanya dapat dengan melakukan Restrukturisasi Pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.

2.

Ketentuan ini mengatur hal-hal berupa: a.

Kualitas pembiayaan yang dapat dilakukan restrukturisasi.

b.

Intensitas berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dan penetapan kualitas pembiayaan apabila melebih jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sesuai ketentuan.

c.

Bank wajib menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan untuk pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

d. 3.

Laporan restrukturisasi pembiayaan bagi BPRS.

Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, hendaknya menganut prinsip universal yang berlaku di perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

4.

Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

56


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 5.

Restrukturisasi Pembiayaan dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali, dan apabila dilakukan lebih dari 1 (satu) kali digolongkan paling tinggi Kurang Lancar.

6.

Bank wajib memiliki kebijakan dan Standard Operating Procedure tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk didalamnya penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

7.

Restrukturisasi Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dapat dilakukan paling banyak sesuai ketentuan bank yang mengatur mengenai jumlah maksimal Restrukturisasi Pembiayaan, dan apabila dilakukan lebih dari jumlah maksimal tersebut digolongkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas.

8.

Bank Indonesia berwenang menetapkan kualitas Pembiayaan yang berbeda dengan Bank, apabila Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.

9.

BPRS wajib melaporkan Restrukturisasi Pembiayaan secara on-line kepada Bank Indonesia, sejak pelaporan bulan Mei 2011 yang disampaikan bulan Juni 2011 dan pada masa transisi menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara off-line dan on-line.

PBI No.13/10/PBI/2011

Latar Belakang Pengaturan : a.

Peningkatan arus masuk modal asing telah mengakibatkan peningkatan kondisi likuiditas valuta asing perbankan secara signifikan. Arus masuk modal asing tersebut lebih bersifat jangka pendek dan berdampak pada kondisi ekses likuiditas valuta asing yang dapat menyebabkan instabilitas nilai tukar dan gangguan pada stabilitas ekonomi makro.

b.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen likuiditas valuta asing oleh bank dan pengelolaan arus modal asing oleh Bank Indonesia melalui kebijakan peningkatan giro wajib minimum dalam valuta asing.

Substansi Pengaturan : 1.

Pokok-pokok pengaturan atau perubahan dalam PBI ini adalah sebagai berikut: a.

Bank wajib memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam valuta asing sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.

b.

Ketentuan pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur sebagai berikut: 1.

Sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam valuta asing.

2.

Sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam valuta asing.

57


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI c.

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing akan dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

2. PBI No.13/11/PBI/2011

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Latar Belakang Pencabutan 1.

Peraturan Bank Indonesia No.3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) masih mengacu kepada Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang telah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

2.

Pemerintah telah menerbitkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tanggal 4 Juli 2008, yang mencabut UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan mengatur mengenai kriteria usaha yang diperluas menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang semula pada UU No. 9 Tahun 1995 hanya terdapat kriteria Usaha Kecil.

3.

Hasil survei Redefinisi UMKM kepada Perbankan pada Juli 2008 salah satu hasilnya adalah 74,4% responden setuju definisi kredit UMKM tidak lagi didasarkan pada plafon kredit, tetapi berdasarkan kriteria UMKM sebagaimana tercantum dalam UU No.20 Tahun 2008.

Substansi Pengaturan 1.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/BKR Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PBI No.13/12/PBI/2011

2.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2011.

1.

Bank pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

2.

Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila menyampaikan Laporan pada tanggal 6 dan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

3.

Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan apabila Bank Indonesia belum menerima Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan.

4.

Laporan dan/atau koreksi laporan yang disampaikan secara online dapat disampaikan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan Bank Indonesia.

58


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 5.

Kewajiban penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online dikecualikan terhadap: a.

Bank Pelapor yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi untuk menyampaikan Laporan secara online;

b.

Bank Pelapor yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional;

c.

Bank Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan baik karena gangguan teknis pada Bank Pelapor maupun pada Bank Indonesia.

6.

Dalam hal gangguan teknis di Bank Indonesia dan/atau Bank Pelapor terjadi pada batas akhir penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan, Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan paling lama pada hari kerja berikutnya secara offline.

7.

Bagi Bank Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Bank atau Unit Usaha Syariah dari Bank Pelapor.

8.

Sanksi: a.

Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

b.

Bank Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c.

Bank Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan.

d.

Bank Pelapor yang menyampaikan koreksi Laporan atas inisiatif Bank Pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi Laporan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sementara itu, untuk koreksi Laporan yang didasarkan pada hasil penelitian dan/atau pemeriksaan Bank Indonesia, maka Bank Pelapor akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

e.

Bank Pelapor yang menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara offline pada periode penyampaian online tanpa memenuhi persyaratan, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan atau koreksi Laporan.

9.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Maret 2011 yang disampaikan pada bulan April 2011.

59



RINGKASAN PBI 1.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mencabut Peraturan Bank Indonesia sebelumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan perubahannya, dengan beberapa penyempurnaan ketentuan, antara lain: -

perubahan pengaturan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah;

-

penggantian jenis penempatan dana BUS/UUS pada Bank Indonesia dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS);

-

perubahan batas jumlah nominal Pembiayaan dalam penilaian kualitas Pembiayaan yang hanya mendasarkan pada kemampuan membayar;

2.

-

perubahan pengaturan Properti Terbengkalai;

-

perubahan pengaturan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA); dan

-

perubahan pengaturan validitas hasil penilaian agunan oleh Penilai Independen.

Penilaian kualitas aktiva dalam rangka pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang bertujuan agar BUS/UUS dapat menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan (expected loss).

3.

Penilaian kualitas aktiva dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

4.

Aktiva Produktif terdiri dari: (i) Pembiayaan, (ii) Surat Berharga Syariah, (iii) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), (iv) Penyertaan Modal, (v) Penyertaan Modal Sementara, (vi) Penempatan Pada Bank Lain, (vii) Transaksi Rekening Administratif (komitmen & kontinjensi), dan (viii) bentuk penyediaan dana lainnya.

5.

Aktiva Non Produktif terdiri dari: (i) Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), (ii) Properti Terbengkalai, serta (iii) Rekening Antar Kantor dan Suspense Account.

6.

Jenis aktiva dan kualitas penggolongan: Kualitas Aktiva No.

Jenis Aktiva

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pembiayaan Surat Berharga Syariah SBIS Penempatan Pada Bank Lain Penyertaan Modal (<20% - cost method) Penyertaan Modal (>20% - equity method) Penyertaan Modal Sementara (PMS) Transaksi Rekening Administratif Agunan yang Diambil Alih (AYDA) Properti Terbengkalai Rekening Antar Kantor (RAK) & Suspense Account

L

DPK

KL

D

M

Catatan : L=Lancar; DPK=Dalam Perhatian Khusus; KL=Kurang Lancar; D=Diragukan; dan M=Macet

60


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 7.

Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus sesuai dengan jenis aktiva sebagai berikut:

8.

a.

Aktiva Produktif wajib dibentuk cadangan umum dan cadangan khusus; dan

b.

Aktiva Non Produktif wajib dibentuk cadangan khusus.

Cadangan umum ditetapkan paling kurang 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar kecuali untuk Aktiva Produktif dalam bentuk SBIS, Surat Berharga Syariah yang diterbitkan Pemerintah Indonesia, dan bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai.

9.

Cadangan khusus ditetapkan paling kurang: a.

5% dari seluruh aktiva yang digolongkan DPK setelah dikurangi agunan;

b.

15% dari seluruh aktiva yang digolongkan KL setelah dikurangi agunan;

c.

50% dari seluruh aktiva yang digolongkan D setelah dikurangi agunan; dan

d.

100% dari seluruh aktiva yang digolongkan M setelah dikurangi agunan.

10. Jenis agunan, nilai agunan sebagai pengurang PPA, dan pengikatannya:

No.

Jenis Agunan

Nilai Agunan sebagai pengurang PPA

Pengikatan

1.

Jaminan Pemerintah Indonesia

100% dari nilai yang dijamin

-

2.

Agunan tunai

Maksimal 100%

Diblokir disertai surat kuasa pencairan

3.

Surat berharga/tagihan Pemerintah Indonesia

Maksimal 100%

4.

Surat Berharga Syariah yang likuid atau memiliki peringkat investasi

Maksimal 50% nilai pasar

Gadai

5.

Tanah/bangunan untuk tempat tinggal

Maksimal 70% nilai wajar

Hak tanggungan

6.

Tanah/bangunan bukan untuk tempat tinggal dan mesin yang dianggap satu kesatuan dengan tanah


Hak tanggungan

7.

Pesawat udara dan kapal laut di atas 20 meter kubik


Hipotek

8.

Kendaraan bermotor dan persediaan


Fidusia

9.

Resi gudang


Hak jaminan atas resi gudang

61



RINGKASAN PBI 1.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 14 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan beberapa penyempurnaan ketentuan, antara lain: -

perubahan pengaturan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah;

-

penghapusan penempatan dana BPRS pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI);

-

pengaturan penempatan dana BPRS pada bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat;

-

perubahan pengaturan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA); dan

-

perubahan pengaturan jenis dan nilai agunan nasabah sebagai faktor pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

2.

Penilaian kualitas aktiva dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) mencakup Aktiva Produktif, Aktiva Non Produktif dan penempatan pada bank umum konvensional.

3.

Aktiva Produktif BPRS meliputi Pembiayaan dan Penempatan Pada Bank Lain, sedangkan untuk Aktiva Non Produktif adalah Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

4.

Penempatan dana BPRS pada bank umum konvensional hanya dapat dilakukan dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS. Penempatan pada bank umum konvensional tersebut tidak diklasifikasikan sebagai Aktiva Produktif BPRS.

5.

Dalam Pembiayaan Mudharabah, BPRS tidak diwajibkan menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala kepada nasabah. Sedangkan untuk Pembiayaan Musyarakah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, BPRS wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah.

6.

BPRS hanya dapat mengambilalih agunan nasabah dalam bentuk AYDA terhadap nasabah yang telah tergolong Macet.

7.

AYDA yang dimiliki BPRS wajib dicairkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan.

8.

Jenis dan kualitas penggolongan aktiva untuk BPRS adalah sebagai berikut: Kualitas Aktiva No. 1. 2. 3. 4.

Jenis Aktiva Pembiayaan Penempatan Pada Bank Lain Agunan yang Diambil Alih (AYDA) Penempatan pada bank umum konvensional

Catatan : L=Lancar; KL=Kurang Lancar; D=Diragukan; dan M=Macet

62

L

KL

D

M


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 9.

BPRS wajib membentuk PPA sesuai dengan jenis aktiva sebagai berikut: a.

Aktiva Produktif wajib dibentuk cadangan umum dan cadangan khusus;

b.

Aktiva Non Produktif wajib dibentuk cadangan khusus; dan

c.

Penempatan dana pada bank umum konvensional wajib dibentuk cadangan umum dan cadangan khusus.

10. Beberapa tambahan jenis agunan nasabah yang dapat digunakan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA cadangan khusus adalah: -

jaminan Pemerintah Pusat;

-

jaminan Pemerintah Daerah;

-

jaminan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

-

tempat usaha/kios yang dikelola oleh badan pengelola; dan

-

resi gudang.

63


HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Recommend Documents