HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

BULETIN

ISSN : 1693 - 3265 Volume 11, Nomor 3, September - Desember 2013

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Keterlibatan Bank Indonesia Dalam Memprakarsai Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Mengenal Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) Dan Tinjauan Singkat Dari Aspek Hukum Perbankan Indonesia Hak Milik Atas Rumah Sebagai Jaminan Fidusia Politik Hukum Persaingan Usaha Menuju Sistem Persaingan Sehat Di Masa Yang Akan Datang Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, September - Desember 2013 Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, September - Desember 2013

Volume 11, Nomor 3, September - Desember 2013

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Departemen Hukum Bank Indonesia Pelindung Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia Penanggung Jawab Siddha Karya, Wahyudi Santoso, Libraliana Badilangoe, Rosalia Suci Pemimpin Redaksi Libraliana Badilangoe Sekretaris Redaksi Dyah Pratiwi Dewan Redaksi Imam Subarkah, Agus Susanto Pratomo, Amsal C. Appy, Hari Sugeng Raharjo, Endang R. Budi Astuti, Pulih Widayaningrum Redaksi Pelaksana Ellia Syahrini, Kuwat Wijayanto, Chandra Herwibowo, Veri Dyatmika Adhiraharja Mitra Bestari Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LLM Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., LLM Prof. Dr. Huala Adolf, SH., LLM Dr. Inosentius Samsul, SH., LLM Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia. Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan.

“Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi”

DARI MEJA REDAKSI

Pembaca Buletin Yang Berbahagia, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan (Buletin) Volume 11 Nomor 3, September-Desember 2013 kembali hadir dan menyapa pembaca sekalian, dengan berbagai artikel. Dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan amandemen UU Bank Indonesia pasca UU Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia telah melakukan berbagai penelitian dengan fakultas hukum. Dalam edisi ini secara khusus Buletin menampilkan hasil penelitian kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, yaitu mengenai Keterlibatan Bank Indonesia Dalam Memprakarsai Rancangan Undnag-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Artikel ini disarikan dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Drs. Paripurna, SH, LLM; Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, SH, LLM; Veri Antoni, SH, MH dan Dian Agung Wicaksono, SH, LLM. Selain itu, Buletin juga menurunkan artikel mengenai Foreign Account Tax Compliance (Fatca) Dan Tinjauan Singkat Dari Aspek Hukum Perbankan Indonesia, yang ditulis oleh Fransiska Ari Indrawati, SH, LLM; Hak Milik Atas Rumah Sebagai Jaminan Fidusia, yang ditulis oleh Dr. Urip Santoso, SH, MH; serta Politik Hukum Persaingan Usaha Menuju Sistem Persaingan Sehat Di Masa Yang Akan Datang, yang ditulis oleh Nadir, SH, MH. Harapannya, artikel yang dimuat dalam Buletin tersebut akan memperkaya wacana dan kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dan kebanksentralan. Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, Buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan September sampai dengan Desember 2013, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Selamat membaca. Jakarta, Desember 2013

Redaksi

i

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN VOLUME 11, NOMOR 3, SEPTEMBER - DESEMBER 2013 Halaman Dari Meja Redaksi...................................................................................................................................

i

Daftar Isi.................................................................................................................................................

iii

Keterlibatan Bank Indonesia Dalam Memprakarsai Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.......................................................................................................................

1 - 40

Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LLM; Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LLM; Veri Antoni, S.H., M.Hum.; Dian Agung Wicaksono, S.H., LLM. Mengenal Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) Dan Tinjauan Singkat Dari Aspek Hukum Perbankan Indonesia ..............................................................................................................................

41 - 53

Fransiska Ari Indrawati, S.H., LLM. Hak Milik Atas Rumah Sebagai Jaminan Fidusia ......................................................................................

55 - 66

Dr. Urip Santoso, S.H., MH. Politik Hukum Persaingan Usaha Menuju Sistem Persaingan Sehat Di Masa Yang Akan Datang................

67 - 82

Nadir, S.H., MH. Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, September - Desember 2013............

83 - 86

Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum Bank Indonesia) Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, September - Desember 2013......

87 - 124

Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum Bank Indonesia)

iii

KETERLIBATAN BANK INDONESIA DALAM MEMPRAKARSAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Disusun oleh:1 Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LLM. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LLM. Veri Antoni, S.H., M.Hum. Dian Agung Wicaksono, S.H., LLM.

Abstrak Keterlibatan BI dalam memprakarsai RUU yang terkait dengan tugas dan kewenangan BI, yaitu melalui: Pertama, jalur legislasi. Pada jalur ini, setidaknya terdapat 3 (tiga) alternatif pilihan, yaitu: Opsi Kesatu, BI menjadikan diri sebagai pemrakarsa, dengan catatan semua perubahan pengaturan di atas sudah dilakukan, maka BI dapat menjadi pemrakarsa RUU dari jalur pemerintah atau pengusul RUU dari jalur DPR. BI dapat juga memilih langkah untuk menyusun suatu RUU yang berkaitan dengan fungsi, tugas, kewajiban dan lembaganya, kemudian dari RUU yang dibuat tersebut BI memilih jalur di antara DPR, Presiden, atau DPD untuk selanjutnya dapat diajukan. Opsi Kedua, BI hanya menunggu permintaan dan undangan dari Pemerintah yang diwakili oleh Menteri untuk dilibatkan dalam proses pembahasan suatu RUU. Derajat ini berpegang pada definisi legalistik formal bahwa kewenangan pemrakarsa hanya dapat dilakukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Opsi Ketiga, BI membangun kerja sama dengan lembaga yang dapat mengusulkan atau memprakarsai RUU dalam hal pembangunan hukum di bidang kewenangan BI. Kedua, jalur ajudikasi atau negatif legislasi. BI mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi atas kerugian konstitusional yang diderita oleh BI dengan keberlakuan pengaturan dalam UU BI yang telah sah berlaku. Selain itu, BI juga harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran atas Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 sebagai koridor untuk memperjelas fungsi, tugas, kewenangan dan independensi BI. Dengan demikian, dapat dinilai apakah selama ini norma dalam UU BI sudah sejalan dengan norma konstitusi atau belum. Tidak dilibatkannya BI dalam proses legislasi UU yang mengatur terkait kewenangan BI tentu membawa dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan konstitusional BI, yang tentu mengarah pada munculnya kerugian konstitusional yang diderita oleh BI. Hal tersebut setidaknya cukup untuk menjadi dasar mengapa BI harus dilibatkan dalam proses legislasi UU yang terkait dengan kewenangan BI.

1

Dosen FH UGM

1

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 11, Nomor 3, September - Desember 2013

A. Latar Belakang

Dewan Moneter, sehingga BI pada saat itu merupakan bagian integral dari pemerintah.4 Oleh karena itu,

Membahas mengenai Bank Indonesia (BI) sebagai

DPR bersama Presiden akhirnya bersepakat

bank sentral, tentu tidak dapat dilepaskan dari desain

memberikan kemandirian kepada Bank Indonesia

konstitusional yang menyatakan bahwa negara

sebagai bank sentral melalui UU Nomor 23 Tahun

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan,

1999 tentang Bank Indonesia.

kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU.2 Hal tersebut menunjukkan adanya

Pemberian kemandirian kepada BI bertujuan agar BI

pengakuan secara konstitusional terhadap eksistensi

tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah. Namun,

bank sentral dalam sistem ketatanegaraan di

dalam perjalanannya kemandirian BI yang diberikan

Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BI.

oleh UU Nomor 23 Tahun 1999 direvisi melalui UU

Pengaturan lebih lanjut mengenai bank sentral

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU

“dengan undang-undang” (bij de wet geregeld)

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

meredefinisi kemandirian BI dengan memberikan

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

pembatasan dalam hal melaksanakan tugas dan

NRI Tahun 1945) inilah yang sejatinya menjadi

kewenangannya. Hal ini dipandang penting sebab

konstruksi utama dalam memberikan arah pengaturan

diperlukan koordinasi yang lebih erat antara BI sebagai

mengenai bank sentral di Indonesia. Pengaturan lebih

pemegang otoritas moneter dengan Pemerintah

lanjut inilah yang dapat mendudukkan dan

sebagai pemegang otoritas fiskal dan sektor riil dalam

memberikan desain spesifik mengenai kewenangan,

rangka mewujudkan kestabilan nilai rupiah.5 Redefinisi

kelembagaan, dan kedudukan bank sentral (Bank

atas terminologi independensi BI dapat diartikan

Indonesia) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

sebagai bentuk degradasi level kemandirian BI sebagai lembaga negara yang independen atau pula dimaknai

Salah satu aspek utama dalam desain bank sentral

sebagai bentuk konkretisasi independensi.

adalah terkait kemandirian bank sentral dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sebab

Revisi kemandirian dan luasan cakupan “interaksi”

secara historis ketidakmandirian bank sentral

BI setidak-tidaknya dapat mempengaruhi kemandirian

merupakan salah satu penyebab utama terjadinya

BI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

krisis ekonomi sebelum dilakukannya perubahan

dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Di luar

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

1945).3

Dalam

pelaksanaan tugas dan kewenangan BI, salah satu

perjalanan selanjutnya, beriringan dengan proses

bentuk “interaksi” tersebut adalah peran DPR dalam

perubahan UUD 1945, Presiden dan Dewan Perwakilan

penentuan anggaran BI berdasarkan Pasal 60 UU

Rakyat (DPR) juga melakukan proses penggantian

Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1968 tentang

dengan UU Nomor 6 Tahun 2009 (UU BI), yang

Bank Sentral, yang memberi kedudukan kepada BI

menentukan bahwa anggaran operasional BI harus

sebagai pembantu pemerintah dalam melaksanakan

dimintakan persetujuan dari DPR. Bahkan dalam

kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh

2

Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3

Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia, “Kemandirian Anggaran Bank Indonesia”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 10, No. 3, September - Desember 2012, hlm. 1.

2

4.

Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

5.

Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).


perkembangan kekinian di tengah wacana adanya

dengan susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung

revisi UU BI, DPR juga menghendaki adanya

jawab dan independensi agar kemudian substansi

persetujuan DPR terlebih dahulu dalam penetapan

UU tersebut koheren dan dapat diimplementasikan

anggaran kebijakan yang sebelumnya hanya wajib

dengan tepat oleh BI.

dilaporkan secara khusus kepada DPR. Peluang BI untuk dapat turut membahas RUU Bukan hanya itu, desain UU BI saat ini juga sangat

sebenarnya terbuka melalui Pasal 68 ayat (6) UU

dominan aspek pengawasan dari DPR. Hal tersebut

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

dapat dilihat pada Pasal 38 ayat (4) UU BI yang

Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi,

mengatur bahwa kinerja Dewan Gubernur dan

“Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang

Anggota Dewan Gubernur dalam melaksanakan

pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika

tugas dan wewenangnya dinilai oleh DPR. DPR juga

materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan

kemudian berwenang memberikan persetujuan

lembaga negara atau lembaga lain.”7 Pasal a quo

menurut Pasal 62 ayat (3) UU BI bilamana Pemerintah

membuka peluang BI untuk turut serta dalam tahap

hendak memberikan injeksi modal karena modal BI

pembicaraan tingkat I dalam pembentukan suatu

kurang dari Rp2Trilyun. Tentu pengaturan mengenai

RUU yang substansi terkait dengan kewenangan

modal minimum BI merupakan hal yang tidak tepat

lembaga negara yang lain. Peluang tersebut menjadi

mengingat BI bukanlah commercial entity.

bernilai sangat politis karena frasa yang mengatur hanya berbunyi “dapat diundang” dan bukan “harus

Beranjak dari permasalahan tersebut di atas, maka

mengundang”. Padahal bila memang substansi yang

perlu kemudian dimaknai kembali substansi

diatur dalam RUU tersebut terkait erat dengan

kemandirian yang dilekatkan kepada BI, yang mana

kewenangan lembaga negara yang lain sudah

desain kemandirian tersebut sepenuhnya merupakan

sepatutnya bila lembaga negara tersebut wajib untuk

pilihan kebijakan (legal policy) yang dituangkan

diundang, sehingga apa yang diatur dalam UU

dengan UU khusus yang mengatur susunan,

tersebut sejalan dan dapat diimplementasikan oleh

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan

lembaga yang terkait.

independensi bank sentral. Sebagai lembaga negara yang independen, yang bebas dari campur tangan

Sejatinya, keterlibatan bank sentral dalam proses

Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya.6

pengusulan RUU bukan lagi hal baru dalam konteks kebanksentralan di dunia. Bank Sentral Cyprus (Cyprus

Menjadi hal yang harus ditelaah lebih lanjut untuk

Central Bank/CCB) mengusulkan RUU terkait

melibatkan BI dalam proses pembentukan UU yang

restrukturisasi sektor perbankan yang terkena krisis,

mengatur lebih lanjut terkait kewenangan BI sebagai

yakni dengan merekomendasikan pengajuan

bank sentral di Indonesia. Pelibatan BI semata dalam

mendesak dan pemberlakuan segera menjadi UU

kerangka menjaga konsistensi independensi bank

Reorganisasi dan Pemulihan Sistem Perbankan Cyprus

sentral sebagai lembaga negara yang diamanatkan

oleh Parlemen Cyprus.8 RUU tersebut akhirnya

oleh konstitusi. Keterlibatan BI penting khususnya dalam mengawal pembentukan UU yang terkait

6

Bagian Konsiderans Menimbang huruf d dan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

7

Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

8

Redaksi Suara Merdeka, “Harga Minyak Dunia Turun Imbas Krisis Siprus”, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/22/1 49970/Harga-Minyak-Dunia-Turun-Imbas-Krisis-Siprus, diakses 12 April 2013.

3


disahkan oleh 26 suara, dengan 2 suara menolak dan 25

abstain.9

Fakta tersebut cukup memberikan

Berita Negara Republik Indonesia, termuat keterangan mengenai bank sentral.10

ilustrasi bahwa pelibatan bank sentral dalam proses

Penjelasan Pasal 23 UUD 1945

pembahasan RUU adalah sebuah hal yang dapat

menyebutkan bahwa, “Kedudukan Bank

dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan

Indonesia yang akan mengeluarkan dan

pula kajian mendalam untuk menganalisis peluang

mengatur peredaran uang kertas,

keterlibatan BI dalam memprakarsai RUU dalam

ditetapkan dengan undang-undang”.11

sistem ketatanegaraan Indonesia. 2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat B. Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

1949 (KRIS 1949). Bank sentral dalam KRIS 1949 diatur dalam Pasal 164 ayat (4) dan Pasal 165. Pasal 164 ayat (4)

1. Desain Kelembagaan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Mandiri

menyatakan, “Pengeluaran alat-alat pembayaran yang sah dilakukan oleh atau atas nama Republik Indonesia Serikat

a. Pengaturan Bank Sentral dalam Konstitusi

ataupun Bank Sirkulasi”. Pasal 165 ayat

Sebelum masa reformasi terdapat tiga

(1) menyatakan, “Untuk Indonesia ada

konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia,

satu Bank Sirkulasi”, sedangkan ayat (2),

yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

“Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan

1945), Konstitusi RIS 1949 (KRIS 1949), dan

pengaturan tatanan dan kekuasaannya

UUD Sementara 1950 (UUDS 1950). Ketiganya

dilakukan dengan undang-undang

memberikan rumusan pengaturan yang

Federal”.

berbeda terkait bank sentral, yaitu: 3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

(UUDS 1950). Pengaturan bank sentral

1945). Berdasarkan pembahasan

dalam UUDS 1950 terdiri atas tiga ayat

rancangan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI

yang terdapat dalam Bab IV tentang

(Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

Keuangan, yaitu Pasal 109 ayat (4), Pasal

Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia

110 ayat (1) dan (2). Pasal 109 ayat (4)

Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tidak

menyebutkan, “Pengeluaran alat-alat

ditemukan adanya usulan ataupun pembahasan mengenai bank sentral. Pembahasan yang mengemuka saat itu lebih banyak terkait dengan hal keuangan dan anggaran negara serta perekonomian dan kesejahteraan sosial secara umum. Namun demikian, dalam penjelasan Pasal 23 UUD 1945 yang dibuat kemudian dan untuk pertama kalinya diumumkan dalam

9

Ella Syafputri, “Parlemen Siprus Setujui RUU Restrukturisasi Bank”, http://www.antaranews.com/berita/364887/parlemen-siprus-setujui-ruurestrukturisasi-bank, diakses 12 April 2013.

4

10 Penjelasan ini dibuat oleh Soepomo untuk kepentingan sosialisasi naskah UUD 1945 yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena itu, dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946, judulnya ditulis dengan kata “tentang”, yaitu: “Pendjelasan tentang Oendang-Oendang Dasar Negara Repoeblik Indonesia”, bukan “Penjelasan OendangOendang Dasar Negara Repoeblik Indonesia” sebagai judul dokumen. 11 Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, eksistensi konstitusional Bank Indonesia sebagai nama dan sebagai institusi bank sentral sudah diungkapkan secara eksplisit. Sayangnya, ketentuan tersebut hanya terdapat dalam penjelasan, yang meskipun sudah diberlakukan sebagai bagian dari UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden, tetapi tidak bersifat imperatif. Oleh karena itu, sebelum Undang-Undang tentang Bank Indonesia disusun, atas kebutuhan ketika itu, maka Bank Negara Indonesia Tahun 1946 yang dibentuk lebih dahulu yang disamping merupakan Bank Komersial atau Bank yang melaksanakan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.


pembayaran yang sah dilakukan oleh atau

suatu Bank Sentral yang susunan, kedudukan,

atas nama Pemerintah Republik Indonesia

kewenangan, tanggung jawab, dan

ataupun oleh Bank Indonesia”. Sedangkan

independensinya diatur dengan undang-

Pasal 101 ayat (1), “Untuk Indonesia ada

undang”.

satu Bank Sirkulasi”, sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Penunjukan sebagai Bank

Pencantuman independensi ke dalam batang

Sirkulasi dan pengaturan tatanan dan

tubuh konstitusi juga terjadi perbedaan

kekuasaannya dilakukan dengan undang-

pendapat. Perbedaan pendapat ini tercatat

undang”.

dalam Risalah Rapat Pleno ke-14 Panitia AdHoc I Badan Pekerja MPR, tertanggal 14 Maret

Setelah masa reformasi, Majelis

2002. Pendapat yang setuju, misalnya, diwakili

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

oleh Lukman Hakim dari F-PPP, dengan

(selanjutnya disebut MPR RI) menggarisbawahi

pertimbangan karena pada masa lalu bank

salah satu kebijakan reformasi pembangunan

sentral selalu begitu mudah diintervensi oleh

yang harus dilakukan guna penyelamatan dan

pemerintah, maka larangan terhadap intervensi

normalisasi kehidupan nasional adalah

ini harus dilakukan dengan cara menegaskan

restrukturisasi dan penyehatan

perbankan.12

independensi bank sentral dalam UUD.15

Proses restrukturisasi dan penyehatan

Pendapat yang sama diungkapkan Gregorius

perbankan harus dimulai dengan mewujudkan

Seto Harianto dari F-PDKB bahwa telah ada

bank sentral yang tidak dapat diintervensi

kesepakatan dalam amandemen UU Nomor

oleh pemerintah. Sebab menurut MPR RI,

23 Tahun 1999 untuk mempertahankan

salah satu penyebab melemahnya

independensi Bank Indonesia dalam

perekonomian nasional pada saat itu adalah

melaksanakan tugasnya.

sistem perbankan yang tidak mandiri. Ketidakmandirian ini dikarenakan adanya

Pendapat yang tidak setuju pencantuman

kewenangan pemerintah untuk melakukan

independensi dalam batang tubuh konstitusi,

intervensi terhadap bank sentral.13 Berbeda

misalnya diwakili oleh Pataniari Siahaan dari

dengan tiga UUD sebelumnya, hanya UUD

F-PDIP, yang berpendapat bahwa independensi

1945 Hasil Amandemen IV yang secara tegas

itu cukup dicantumkan dalam undang-undang,

menyebutkan tentang independensi bank

karena bank sentral itu hanya independensi

sentral,14

dengan rumusan Pasal 23D UUD

dari kekuasaan pemerintah. Pendapat seperti

NRI Tahun 1945 bahwa, “Negara memiliki

ini juga disetujui oleh Mayjen TNI Affandi dari F-TNI/POLRI, dengan alasan menimbulkan implikasi politik, karena akan timbul multi interpretasi selain menimbulkan kekakuan.

12 Lihat Bab IV, huruf a, butir c Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Tidak perlunya independensi ini dicantumkan

13 Lihat Bab II, huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

dinilai cukup dinyatakan dalam undang-

14 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 185-186.

dalam konstitusi juga dinyatakan oleh Soedijarto dari F-UG, karena independensi undang. Pendapat ini juga menjadi pendapat A.M. Lutfi dari F-Reformasi.

15 Ibid., hlm. 185.

5


Selain masalah independensi bank sentral,

dibuatnya pun sejajar dengan keputusan

masalah lain yang cukup pelik menjadi

Menteri.18

perdebatan adalah status Bank Indonesia sebagai lembaga negara. Hal ini terkait dengan

Penjelasan-penjelasan pemerintah di atas

tidak adanya penjelasan dalam undang-

secara jelas mendudukkan Bank Indonesia

undang tentang kedudukan Bank Indonesia

sebagai lembaga negara, bukan merupakan

sebagai lembaga negara yang independen,

lembaga tinggi negara. Adapun mengenai

yang dapat dikategorikan sama dengan

kesetaraan antara Bank Indonesia dengan

lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden,

lembaga tinggi negara dalam menjalankan

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

fungsinya dapat dilihat dari hubungan kerja

Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan

antara Bank Indonesia dengan pemerintah

Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud

dalam kedudukannya sebagai lembaga negara

dalam Pasal 1 ayat (2) Ketetapan MPR RI

yang independen sebagaimana diatur dalam

Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan

Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 UU Nomor

Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi

23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004.

Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.16

Dengan statusnya yang spesial ini, meminjam istilah Klaus Stern, maka Bank Indonesia harus

Dalam keterangan pemerintah yang

dilihat sebagai “the highest executive state

dikemukakan oleh Menteri Keuangan pada

bodies”19, dengan “its designation as an

Rapat Kerja Komisi VIII ke-6, tanggal 9 Maret

authority is applicable only to a very restricted

1999 dinyatakan bahwa:

extent”20. Hal tersebut yang kemudian

[…] Ingin disebut lembaga pemerintahan tidak

membuat Ellen Kennedy menyimpulkan bahwa

bisa, karena governance agency dia tidak bisa

bank sentral adalah “[…] is not a constitutional

karena di luar pemerintahan. Tapi dia bukan

branch like the judiciary, legislative or executive,

swasta, dia juga bukan lembaga tinggi negara,

the Bundesbank operate in constitutive manner

tapi dia bukan lembaga swasta, bukan private

and its norm of monetary stability is more like

agency, bukan governance agency, bukan

a constitutional principle.”21

sebagai lembaga tinggi negara. Ini suatu agency, suatu lembaga bukan pemerintahan tapi punya negara. […].17 Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Kehakiman memberikan penjelasan pada Rapat Panitia Kerja ke-2, tanggal 25 Maret 1999, bahwa Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen sejajar dengan menteri dan peraturan yang

18 Sekretariat Komisi VIII, 1999b, Proses Pembahasan Rancangan UndangUndang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku IV, Rapat ke15, 25 Maret 1999, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hlm. 79. Lihat juga Maqdir Ismail, “Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia”, Op.cit., hlm. 353. 19 Klaus Stern, “The Note-Issuing Bank within the State Structure”, dalam Deutsche Bundesbank (Ed.), 1999, Fifty Years of the Deutsche Mark, Central Bank and the Currency in Germany since 1948, Oxford University Press, UK, hlm. 111. Lihat juga Maqdir Ismail, “Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia”, Op.cit., hlm. 356.

16 Ibid., hlm. 149.

20 Klaus Stern, “The Note-Issuing Bank within the State Structure”, Op.cit., hlm. 110. Lihat juga Maqdir Ismail, “Menselaraskan Undang-Undang Bank Sentral dan Undang-Undang Perbankan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 2, Juni 2007, hlm. 80.

17 Sekretariat Komisi VIII, 1999a, Proses Pembahasan Rancangan UndangUndang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku II, Rapat ke6, 9 Maret 1999, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, hlm. 62. Lihat juga Maqdir Ismail, “Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 3, Juli 2010, hlm. 352.

21 Ellen Kennedy, 1991, The Bundesbank Germany’s Central Bank in the International Monetary System, The Royal Institute of International Affairs, Pinter Publishers, London, hlm. 11. Lihat juga Maqdir Ismail, “Menselaraskan Undang-Undang Bank Sentral dan Undang-Undang Perbankan”, Loc.cit.

6


Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,

dalam struktur kenegaraan Republik Indonesia

pasca reformasi desain kelembagaan Bank

tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUD

Indonesia sebagai bank sentral merupakan

NRI Tahun 1945, tetapi hanya ditentukan

reaksi atas pengalaman ketika Bank Indonesia

dalam UU. Bank Indonesia adalah lembaga

dengan mudah diintervensi pemerintah, yang

negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun

berakibat Bank Indonesia tidak dapat

1945, tetapi kewenangannya diberikan oleh

melaksanakan fungsinya secara baik, sehingga

UU. Oleh karenanya, sangatlah sulit untuk

melahirkan isu independensi Bank Indonesia.

mengatakan bahwa Bank Indonesia adalah

Desain kelembagaan Bank Indonesia atas

state agency (dalam perspektif state agency

dasar respon pengalaman masa lalu

adalah lembaga atau institusi yang dibentuk

dibandingkan pertimbangan akademis yang

oleh undang-undang)22, sebab Bank Indonesia

lebih bersifat teoritis membuat desain Bank

adalah Bank Sentral Republik Indonesia

Indonesia menjadi lembaga yang “unik” bila

sebagaimana ditentukan lewat UU Bank

dibandingkan dengan lembaga-lembaga

Indonesia. Akibatnya, susunan, kedudukan,

negara lainnya.

kewenangan, tanggung jawab, dan independensi bank Indonesia, sepenuhnya

b. Pengaturan Bank Sentral dalam Undang-

bergantung pada kesepakatan (konsensus)

Undang

antara DPR dan Presiden, selaku pemegang

Sebagaimana telah juga dikutip di atas, Pasal

kekuasaan membentuk UU.

23D UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Negara memiliki suatu bank sentral

Dinamika pengaturan tersebut terlihat dari

yang susunan, kedudukan, kewenangan,

rumusan desain Bank Indonesia pada UU yang

tanggung jawab, dan indipendensinya diatur

mengatur tentang Bank Indonesia. Pasal 4

dengan undang-undang”. Berdasarkan

UU Nomor 23 Tahun 1999 menyebutkan

ketentuan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945

bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara

tersebut, meskipun ketentuan konstitusional

yang independen, bebas dari campur tangan

tentang bank sentral hanya terdiri dari satu

Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya,

pasal, namun terkandung substansi yang

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur

mendasar. Pertama, negara ditegaskan

dalam UU Bank Indonesia. Kemudian, pada

memiliki “satu bank sentral”. Suatu bank

Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2004 sebagai

sentral itu menunjukkan kepada satu lembaga

perubahan UU Nomor 23 Tahun 1999,

yang berfungsi sebagai bank sentral dengan

rumusan desain Bank Indonesia mengalami

nama yang tidak ditentukan secara eksplisit.

perubahan, khususnya pada bagian luasan

Kedua, bank sentral yang dimaksudkan itu

independensi yang dilekatkan pada Bank

mempunyai susunan, kewenangan, tanggung

Indonesia.

jawab, dan kedudukan yang independen. Ketentuan mengenai susunan, kewenangan,

Dalam aturan perubahan disebutkan bahwa

tanggung jawab, dan independensinya akan

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang

diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan

Menariknya, bilamana dibandingkan dengan lembaga lain, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, maka kedudukan Bank Indonesia

22 Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia, “Kemandirian Anggaran Bank Indonesia”, Op.cit., hlm. 10.

7


pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya,

sistem ketatanegaraan Indonesia, sebab tidak

kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur

ada lembaga negara lain dalam sistem

dalam UU Bank Indonesia. Penambahan frasa

ketatanegaraan Indonesia yang dapat secara

“dalam melaksanakan tugas dan

langsung mengajukan anggarannya kepada

kewenangannya” menunjukkan dinamika

DPR dan Presiden, melainkan harus melalui

desain independensi Bank Indonesia yang

proses penganggaran yang normal, yaitu

ditentukan oleh substansi pengaturan dalam

melalui proses anggaran pendapatan dan

UU Bank Indonesia.

belanja negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD 1945.25

Salah satu bentuk konsekuensi pemberian independensi kepada Bank Indonesia adalah

Kemandirian mengusulkan dan menetapkan

diberikannya kewenangan kepada Bank

penganggaran secara normatif mulai direduksi

Indonesia untuk mengatur atau

dengan dilakukannya perubahan terhadap UU

membuat/menerbitkan peraturan yang

Nomor 23 Tahun 1999 melalui UU Nomor 3

merupakan pelaksanaan

undang-undang.23

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Keleluasaan dalam mengatur ini merupakan

Undang Nomor 23 Tahun 1999. Perubahan

salah satu perwujudan kemandirian yang

tersebut secara spesifik difokuskan pada

dimiliki oleh Bank Indonesia. Selain diberi

penyesuaian mekanisme perumusan kebijakan

kewenangan untuk mengatur atau

moneter dan penataan kembali kelembagaan

membuat/menerbitkan peraturan, Bank

Bank Indonesia sebagai penanggung jawab

Indonesia juga diberi keleluasaan dalam

otoritas kebijakan moneter.26 Kedua hal ini

mengatur struktur, kepegawaian, keuangan,

menjadi fokus perubahan karena dengan

dan bahkan penggajian bagi Gubernur, Deputi

perubahan ini diharapkan dapat memperkuat

Senior Gubernur, dan para Deputi Bank

akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas

Indonesia. Dengan demikian, kemandirian

Bank Indonesia tanpa mengurangi makna

tidak hanya sebatas pembentukan peraturan

independensi lembaga negara.27

perundang-undangan saja, tetapi juga diberi kemandirian dalam menentukan dan

UU Nomor 3 Tahun 2004 dinilai melakukan

mengatur organisasinya.

pembatasan terhadap independensi yang dimiliki oleh Bank Indonesia berdasarkan UU

Lebih lanjut, UU Nomor 23 Tahun 1999 juga

Nomor 23 Tahun 1999 dengan memberi

memberikan kewenangan Bank Indonesia

batasan kata “independensi” dalam Pasal 4

untuk secara langsung mengusulkan dan

ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 1999, yaitu

menetapkan anggaran tahunan dan

menambahkan frasa “dalam melaksanakan

memberitahukannya ke DPR dan Presiden.24 Konstruksi ini sangat mengukuhkan kemandirian Bank Indonesia dalam konstelasi

23 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843). 24 Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

8

25 Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia, “Kemandirian Anggaran Bank Indonesia”, Op.cit., hlm. 9. 26 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357). 27 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).


tugas dan wewenangnya”. Dengan

Ketentuan Pasal 4 tersebut menjadi penting

ditambahkannya frasa ini, makna independensi

ketika dinyatakan bahwa Bank Indonesia

dibatasi hanya dalam melaksanakan tugas

adalah lembaga negara independen, bebas

dan kewenangan saja dan tidak pada bidang

dari campur tangan pemerintah atau pihak

lain. Artinya, DPR dan Presiden dapat dimaknai

lain, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

sepakat untuk mereduksi derajat independensi

Rumusan tersebut kemudian disambung

yang telah mereka berikan melalui UU Nomor

dengan frasa “kecuali untuk hal-hal yang

23 Tahun 1999 atau mengkonkretkan makna

secara tegas diatur dalam undang-undang

independensi yang dimiliki Bank Indonesia.

ini”, maka dengan demikian rumusan Pasal tersebut bila dimaknai secara argumentum a

2. Hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga Negara Lain

contrario berarti Pemerintah dan DPR hanya dapat mencampuri urusan Bank Indonesia untuk hal-hal yang memang diatur dalam UU

a. Hubungan Bank Indonesia dengan Dewan

Bank Indonesia. Dengan demikian, “campur

Perwakilan Rakyat

tangan” tersebut dijabarkan dalam relasi yang

Dalam rangka menelaah hubungan Bank

tercermin dalam Pasal 58, 58A, dan 59.

Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu ditelaah kembali ketentuan Pasal 4 UU

Pada umumnya hubungan antara bank sentral

Nomor 3 Tahun 2004, yang menyatakan

dengan parlemen diatur secara umum

bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara

terutama dalam bentuk pertanggungjawaban

yang independen dalam melaksanakan tugas

bank sentral kepada parlemen. Parlemen

dan wewenangnya, bebas dari campur tangan

mempunyai hak untuk melakukan evaluasi

Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk

terhadap rencana dan kegiatan bank sentral.

hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU

Hal ini terjadi karena dianggap parlemen telah

Bank Indonesia. Tugas dan wewenang yang

mendelegasikan wewenang dan kekuasaannya

dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dijabarkan

dalam kebijakan moneter, sehingga parlemen

dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Bank Indonesia,

berwenang untuk meminta pertanggung-

yang mana disebutkan bahwa fungsi atau

jawaban dari bank sentral. Parlemen pada

tujuan utama dari Bank Indonesia memelihara

umumnya mempunyai hak dan kesempatan

kestabilan nilai

rupiah.28

Untuk mencapai

untuk memberikan penilaian dan melakukan

tujuan tersebut, Bank Indonesia diberi

review performance dari bank sentral dalam

kewenangan untuk menetapkan dan

hubungannya dengan kebijakan moneter.

melaksanakan kebijaksanaan moneter, dan

Sementara bank sentral pun mempunyai hak

mengatur dan menjaga kelancaran sistem

dan kewajiban untuk memberikan penjelasan

pembayaran.29

dan pembenaran atas kebijakan tersebut. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan, yang memuat antara lain: (a)

28 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada

29 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

pelaksanaan tugas dan wewenang Bank

tahun sebelumnya; dan (b) rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah Indonesia untuk tahun yang akan datang

9


dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan

keuangan.30

menghendaki pemeriksaan secara khusus mengenai satu masalah atau kegiatan tertentu,

Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (4) disebutkan

maka DPR dapat meminta BPK melakukan

dalam hal DPR memerlukan penjelasan

pemeriksaan terhadap Bank Indonesia.

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya,

b. Hubungan Bank Indonesia dengan

termasuk dalam rangka penilaian terhadap

Pemerintah

kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib

Sama halnya dengan Dewan Perwakilan

menyampaikan penjelasan secara

tertulis.31

Rakyat, ketentuan Pasal 4 UU Bank Indonesia

Selain laporan tahunan, berdasarkan Pasal 58

memberikan batasan relasi antara Bank

ayat (2), Bank Indonesia diwajibkan juga untuk

Indonesia dengan Pemerintah, bahwa

menyampaikan laporan triwulan secara tertulis

pemerintah dan DPR hanya dapat mencampuri

tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya

urusan Bank Indonesia untuk hal-hal yang

kepada DPR dan

Pemerintah.32

Laporan

memang diatur dalam UU Bank Indonesia.

triwulan tersebut kemudian dievaluasi oleh

Oleh UU Bank Indonesia hal tersebut dijabarkan

DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian

dalam relasi yang tercermin dalam Pasal 52,

tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur

53, 54, 55, dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2009

dan Bank

Indonesia.33

jo. UU Nomor 3 Tahun 2004.

Lebih jauh dalam Pasal 58A disebutkan, untuk

Ketentuan Pasal 52 menetapkan bahwa Bank

membantu DPR dalam melaksanakan fungsi

Indonesia bertindak sebagai pemegang kas

pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank

pemerintah.35 Dalam kedudukannya sebagai

Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam

pemegang kas terdapat kewajiban Bank

upaya meningkatkan akuntabilitas,

Indonesia untuk memberikan bunga atas saldo

independensi, transparansi, dan kredibilitas

pemerintah sesuai dengan peraturan

Bank

Indonesia.34

Selanjutnya, dalam hal DPR

perundang-undangan. Pasal 53 mengatur tentang kewajiban Bank Indonesia sebagai penerima pinjaman luar negeri untuk menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan

30 Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

kewajiban keuangan Pemerintah terhadap


Pasal 54 ayat (1) mengatur kewajiban


membahas masalah ekonomi, perbankan dan

pihak luar negeri.

pemerintah untuk pendapat dan mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang keuangan terutama yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia untuk

33 Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357). 34 Pasal 58A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

10



memberikan pendapat dan pertimbangan

undang-undang melarang Bank Indonesia

kepada pemerintah mengenai APBN serta

untuk mengambil keuntungan dari penerbitan

kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas

surat-surat hutang ini, namun sebagai agen,

dan wewenang Bank

Indonesia.36

Ketentuan

Bank Indonesia diperbolehkan untuk membeli

ini menegaskan posisi kesetaraan fungsi Bank

surat-surat hutang hanya untuk dalam keadaan

Indonesia dengan pemerintah sebagai badan

darurat atau hanya terhadap surat-surat utang

hukum, yang dapat disejajarkan dengan

berjangka pendek.

lembaga tinggi negara lainnya, yang dalam hal ini adalah pemerintah.

C. Keterlibatan Bank Indonesia dalam Memprakarsai Rancangan Undang-Undang

Selanjutnya, Pasal 55 memuat kewajiban pemerintah berkonsultasi dengan Bank Indonesia, jika pemerintah berkeinginan untuk menerbitkan surat-surat hutang

1. Proses dan Tahapan Pembentukan UndangUndang

negara.37

Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat

Pembentukan undang-undang adalah bagian dari

hutang itu tidak berakibat negatif terhadap

aktivitas dalam mengatur masyarakat,38 yang

kebijakan moneter, sehingga pelaksanaan

terdiri atas gabungan individu-individu manusia

penjualan surat hutang itu dilakukan sesuai

dengan segala dimensinya39. Sebagai negara

kondisi pasar dan menguntungkan pemerintah.

hukum, sudah semestinya pembangunan hukum

Penerbitan surat hutang Bank Indonesia dapat

nasional dilakukan secara terencana, terpadu,

memberikan bantuan kepada pemerintah.

dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional

Akan tetapi Bank Indonesia dilarang untuk

yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban

membeli surat-surat hutang negara di pasar

rakyatnya. Oleh karena itu, dalam rangka

primer untuk diri sendiri, kecuali surat hutang

pembangunan hukum nasional, pembentukan

berjangka pendek yang diperlukan dalam

suatu peraturan perundang-undangan diatur

operasi pengendalian moneter. Bank Indonesia

dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang

diperkenankan untuk membeli surat hutang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

negara di pasar primer dalam rangka

yang mengatur cara dan metode yang pasti, baku,

pemberian fasilitas pembiayaan darurat, yaitu

dan standar yang mengikat semua lembaga yang

terhadap hutang negara berjangka paling lama

berwenang dalam membentuk peraturan

satu tahun.

perundang-undangan.

Ketentuan tersebut semakin menegaskan posisi

Sejatinya, UU Nomor 12 Tahun 2012 bukanlah

Bank Indonesia sebagai agen yang membantu

yang pertama dalam menjadi panduan, melainkan

pemerintah dalam menerbitkan surat-surat

merupakan pengganti dari UU Nomor 10 Tahun

hutang, sehingga pada saat yang sama

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-


38 Satjipto Rahardjo, “Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis”, Makalah, Seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis” dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15-16 April 1998.


39 Dimensi-dimensi manusia yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang adalah bahwa manusia itu sebagai makhluk monodualis jiwa-raga, mono-dualis individu-sosial, mono-dualis pribadi mandiri makhluk Tuhan. Lihat dalam Ibid.

11


undangan. Penggantian tersebut dilatarbelakangi

c. pengaturan mekanisme pembahasan

oleh kelemahan dan kekurangannya dalam

Rancangan Undang-Undang tentang

menampung perkembangan kebutuhan

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti

masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kelemahan-kelemahan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, antara

lain:40

Undang-Undang; d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan

a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;

Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan

b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;

tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan

c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai

f. penambahan teknik penyusunan Naskah

dengan perkembangan atau kebutuhan hukum

Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang

dalam pembentukan peraturan perundang-

ini.

undangan; dan d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur

Pada Sub-bab ini diuraikan proses dan tahapan

dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

pembentukan undang-undang. Tahapan kegiatan tersebut mencakup kegiatan perencanaan

Sebagai penyempurnaan terhadap UU Nomor 10

undang-undang, penyusunan undang-undang,

Tahun 2004 tersebut, terdapat materi muatan

pembahasan rancangan undang-undang, dan

baru yang ditambahkan, antara

lain:41

a. penambahan Ketetapan Majelis

pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan

a. Perencanaan Undang-Undang

hierarkinya ditempatkan setelah Undang-

Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan

Tahun 1945;

undang-undang dilakukan dalam Program

b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan

Legislasi Nasional atau disingkat Prolegnas.

Perundang-undangan yang tidak hanya untuk

Prolegnas adalah instrumen perencanaan

Prolegnas dan Prolegda melainkan juga

program pembentukan undang-undang yang

perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan

disusun secara terencana, terpadu, dan

Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan

sistematis,42 yang merupakan skala prioritas

lainnya;

program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.43

40 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

42 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

41 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

43 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

12


Dalam penyusunannya, Prolegnas disusun

akhir tahun bersamaan dengan penyusunan

daftar rancangan undang-undang didasarkan

dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan,

atas: (a) perintah Undang-Undang Dasar

sedangkan penyusunan dan penetapan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b)

Prolegnas prioritas tahunan sebagai

perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan

pelaksanaan Prolegnas jangka menengah

Rakyat; (c) perintah Undang-Undang lainnya;

dilakukan setiap tahun sebelum penetapan

(d) sistem perencanaan pembangunan nasional;

Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran

(e) rencana pembangunan jangka panjang

Pendapatan dan Belanja Negara.46

nasional; (f) rencana pembangunan jangka menengah; (g) rencana kerja pemerintah dan

Penyusunan Prolegnas antara DPR dan

rencana strategis DPR; dan (h) aspirasi dan

Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui

kebutuhan hukum

masyarakat.44

alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.47 Menurut UU Nomor 27

Muatan dalam Prolegnas adalah program

Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

pembentukan undang-undang dengan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

berisikan judul rancangan undang-undang,

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan

Rakyat Daerah, alat kelengkapan DPR yang

peraturan perundang-undangan lainnya.

khusus menangani bidang legislasi disebut

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan

dengan Badan Legislasi sebagaimana

peraturan perundang-undangan lainnya

diterangkan dalam Pasal 99 sampai dengan

merupakan keterangan mengenai konsepsi

Pasal 103.

rancangan undang-undang yang meliputi: (a) latar belakang dan tujuan penyusunan; (b)

Sebelum penyusunan Prolegnas secara bersama

sasaran yang ingin diwujudkan; dan (c)

antara DPR dengan Pemerintah, masing-masing

jangkauan dan arah

pengaturan.45

dari DPR dan Pemerintah menyusun rencana Prolegnas-nya masing-masing. Badan Legislasi

Prolegnas disusun oleh DPR dan Pemerintah,

(Baleg) DPR bertanggungjawab untuk

yang ditetapkan untuk jangka menengah dan

mengoordinasikan penyusunan Prolegnas di

tahunan berdasarkan skala prioritas

lingkungan DPR. Dalam penyusunan Prolegnas

pembentukan rancangan undang-undang.

di lingkungan DPR tersebut, dilakukan dengan

Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka

mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi,

menengah dilakukan pada awal masa

anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk

Sedangkan, penyusunan Prolegnas di

jangka waktu 5 (lima) tahun. Prolegnas jangka

lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh

menengah tersebut dapat dievaluasi setiap

menteri yang menyelenggarakan urusan



45 Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

47 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

13


pemerintahan di bidang hukum atau dalam

pemerintahan di bidang hukum.50 Dari daftar

hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM.

hasil penyusunan Prolegnas, rancangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

undang-undang yang telah melalui pengkajian

penyusunan Prolegnas dalam lingkungan DPR

dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah

diatur dengan Peraturan DPR. Sedangkan

Akademik.51

ketentuan lanjutan mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan

b. Penyusunan Undang-Undang

pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Suatu rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD52. Dalam

Untuk dapat menjadi Prolegnas yang sah, hasil

melakukan penyusunan rancangan peraturan

penyusunan Prolegnas antara DPR dan

perundang-undangan dilakukan sesuai dengan

Pemerintah harus disepakati menjadi Prolegnas

teknik penyusunan peraturan perundang-

dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

undangan. Teknik penyusunan peraturan

Penetapan Prolegnas yang disetujui kemudian

perundang-undangan tersebut telah ditentukan

ditetapkan dengan Keputusan

DPR.48

Dalam

dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.53

Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka

Khusus rancangan undang-undang yang

yang terdiri atas: (a) pengesahan perjanjian

berasal dari DPD harus melalui DPR. Rancangan

internasional tertentu; (b) akibat putusan

undang-undang yang berasal dari DPD tersebut

Mahkamah Konstitusi; (c) Anggaran

hanya yang berkaitan dengan kewenangannya,

Pendapatan dan Belanja Negara; (d)

yaitu: (a) otonomi daerah; (b) hubungan pusat

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

dan daerah; (c) pembentukan dan pemekaran

daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan

serta penggabungan daerah; (d) pengelolaan

(e) penetapan/pencabutan Peraturan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.49

lainnya; dan (e) perimbangan keuangan pusat dan daerah.54

Namun demikian, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas dengan cakupan: (a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan (b) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan

50 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 51 Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 52 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





14


Semua rancangan undang-undang yang

dikoordinasikan oleh menteri yang

berasal dari ketiga lembaga tersebut harus

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

disertai Naskah Akademik. Kewajiban adanya

bidang hukum.

naskah akademik tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai: (a) Anggaran

Mengenai usulan rancangan undang-undang

Pendapatan dan Belanja Negara; (b) penetapan

yang berasal dari DPD disampaikan secara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan

Undang menjadi Undang-Undang; atau (c)

DPR dan tentu saja disertai dengan naskah

pencabutan Undang-Undang atau pencabutan

akademik. Oleh pimpinan DPR, usulan tersebut

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

disampaikan kepada alat kelengkapan DPR

Undang.55 Namun demikian, semua rancangan

yang khusus menangani bidang legislasi untuk

undang-undang di atas disertai dengan

dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan

keterangan yang memuat pokok pikiran dan

pemantapan konsepsi rancangan undang-

materi muatan yang diatur.

undang. Dalam melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi

Rancangan undang-undang yang berasal dari

rancangan undang-undang dapat

DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi,

mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD

gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR

yang mempunyai tugas di bidang perancangan

yang khusus menangani bidang legislasi atau

undang-undang untuk membahas usul

DPD. Sedangkan rancangan undang-undang

rancangan undang-undang. Selanjutnya Badan

yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh

Legislasi menyampaikan laporan tertulis

menteri atau pimpinan lembaga pemerintah

mengenai hasil harmonisasi kepada pimpinan

non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas

DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam

dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan

rapat paripurna.56

rancangan undang-undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-

Rancangan undang-undang dari DPR

kementerian terkait membentuk panitia antar

disampaikan dengan surat pimpinan DPR

kementerian dan/atau antar non-kementerian.

kepada Presiden. Selanjutnya Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk

Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan

membahas rancangan undang-undang

konsepsi rancangan undang-undang yang

bersama DPR dalam jangka waktu paling lama

berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat

60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat

kelengkapan DPR yang khusus menangani

pimpinan DPR diterima. Menteri yang ditunjuk

bidang legislasi, dalam hal ini adalah Badan

tersebut mengoordinasikan persiapan

Legislasi. Sedangkan harmonisasi, pembulatan,

pembahasan dengan menteri yang

dan pemantapan konsepsi rancangan undang-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

undang yang berasal dari Presiden

bidang hukum. Sebaliknya, rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada

55 Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UndangUndang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


15


pimpinan DPR. Surat Presiden tersebut memuat

kepada DPR atas rancangan undang-undang

penunjukan menteri yang ditugasi mewakili

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Presiden dalam melakukan pembahasan

Negara dan rancangan undang-undang yang

rancangan undang-undang bersama DPR.

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan

Selanjutnya DPR mulai membahas rancangan

agama.59

undang-undang usulan Presiden tersebut dalam jangka waktu paling lama 60 (enam

Dalam pembahasan rancangan undang-

puluh) hari terhitung sejak surat Presiden

undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat

diterima. Apabila dalam satu masa sidang DPR

pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan terdiri

dan Presiden menyampaikan rancangan

atas Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan

undang-undang mengenai materi yang sama,

Tingkat II.

yang dibahas adalah rancangan undangundang yang disampaikan oleh DPR dan

1) Pembicaraan Tingkat I

rancangan undang-undang yang disampaikan

Pembicaraan tingkat I dilaksanakan dalam

Presiden digunakan sebagai bahan untuk

rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat

dipersandingkan.57

Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Dalam

c. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Setiap pembahasan rancangan undang-undang

Pembicaraan tingkat I tersebut dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Sedangkan pembahasan

a) Pengantar musyawarah;

rancangan undang-undang yang berkaitan

Dalam pengantar musyawarah sebagai

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

bagian dalam kegiatan pembicaraan

daerah, pembentukan, pemekaran, dan

tingkat I dilaksanakan dengan urutan

penggabungan daerah, pengelolaan sumber

sebagai berikut: (a) Dalam hal

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

rancangan undang-undang berasal dari

dan perimbangan keuangan pusat dan daerah,

DPR, maka DPR memberikan

selain dilakukan oleh DPR bersama Presiden,

penjelasan dan Presiden menyampaikan

juga dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.

pandangan jika rancangan undang-

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan

undang berasal dari DPR. Apabila

rancangan undang-undang tertentu yang

rancangan undang-undang berkaitan

terkait diwakili oleh alat kelengkapan yang

dengan kewenangan DPD, maka DPD

membidangi materi muatan rancangan

menyampaikan pandangannya; (b)

undang-undang yang

dibahas.58

Selain terlibat

Dalam hal rancangan undang-undang

dalam pembicaraan I untuk bidang tertentu

berasal dari Presiden, maka Presiden

di atas, DPD juga memberikan pertimbangan

memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang- undang berasal dari Presiden.

57 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 58 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

16

Apabila rancangan undang-undang



berkaitan dengan kewenangan DPD,

penyampaian laporan yang berisi proses,

maka DPD menyampaikan

pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD,

pandangannya.

dan hasil pembicaraan tingkat I; (2) pernyataan persetujuan atau penolakan

b) Pembahasan Daftar Inventarisasi

dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara

Masalah;

lisan yang diminta oleh pimpinan rapat

Daftar inventarisasi masalah diajukan

paripurna; dan (3) penyampaian pendapat

oleh Presiden jika rancangan undang-

akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri

undang berasal dari DPR. Dan

yang ditugasi. Apabila persetujuan dari

sebaliknya, bila rancangan undang-

tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan

undang berasal dari Presiden, maka

tidak dapat dicapai secara musyawarah

daftar inventarisasi masalah diajukan

untuk mufakat, pengambilan keputusan

oleh DPR. Selain itu, sepanjang

dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

berkaitan dengan kewenangan DPD,

Dan apabila rancangan undang-undang

maka DPR mempertimbangkan usul

tidak mendapat persetujuan bersama

dari DPD.

antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh

c) Penyampaian Pendapat Mini. Penyampaian pendapat mini

diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.60

disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh fraksi, dan Presiden. DPD

Suatu rancangan undang-undang dapat

juga menyampaikan pendapat mini jika

ditarik kembali sebelum dibahas bersama

rancangan undang-undang berkaitan

oleh DPR dan Presiden. Namun, rancangan

dengan kewenangan DPD. Namun

undang-undang yang sedang dibahas

demikian, dalam hal DPD tidak

hanya dapat ditarik kembali berdasarkan

menyampaikan pandangannya baik

persetujuan bersama DPR dan Presiden.

rancangan undang-undang yang

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

berasal dari Presiden maupun DPR yang

penarikan kembali rancangan undang-

terkait dengan kewenangannya dan

undang ini diatur dengan Peraturan DPR.61

tidak menyampaikan pendapat mini, maka pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

d. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Suatu rancangan undang-undang yang telah

Dalam pembicaraan tingkat I ini, juga dapat

disetujui bersama oleh DPR dan Presiden

diundang pimpinan lembaga negara atau

disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada

lembaga lain jika materi rancangan undang-

Presiden untuk disahkan menjadi undang-

undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain terkait. 2) Pembicaraan Tingkat II Pembicaraan tingkat II dilaksanakan dalam rapat paripurna yang merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: (1)

60 Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 61 Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

17


undang. Penyampaian rancangan undang-

pemerintah dan peraturan lainnya yang

undang tersebut dilakukan dalam jangka

diperlukan dalam penyelenggaraan

waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung

pemerintahan namun tidak didasarkan atas

sejak tanggal persetujuan

bersama.62

Rancangan undang-undang yang telah

perintah suatu undang-undang dikecualikan atau tidak memerlukan batasan waktu.

disampaikan Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang

Dalam konteks mencari peluang Bank

disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan

Indonesia dalam memprakarsai Rancangan

tanda tangan dalam jangka waktu paling lama

Undang-Undang peluang keterlibatan tersebut

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan

terbuka melalui Pasal 68 ayat (6) UU Nomor

undang-undang tersebut disetujui bersama

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

oleh DPR dan Presiden. Namun, dalam hal

Peraturan Perundang-undangan. Pasal a quo

rancangan undang-undang tersebut tidak

membuka peluang Bank Indonesia untuk

ditandatangani oleh Presiden dalam waktu

terlibat dalam pembicaraan tingkat I karena

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

pimpinan lembaga negara atau lembaga lain

sejak rancangan undang-undang tersebut

dapat diundang jika materi Rancangan

disetujui bersama, maka rancangan undang-

Undang-Undang berkaitan dengan lembaga

undang tersebut sah menjadi undang-undang

negara atau lembaga lain tersebut.64 Peluang

dan wajib diundangkan. Namun, kalimat

tersebut sepenuhnya menjadi domain

pengesahannya menjadi berbeda dengan

kewenangan DPR selaku “tuan rumah” yang

pencantuman kalimat pengesahannya

memegang fungsi legislasi. DPR “dapat”

berbunyi: “Undang-Undang ini dinyatakan

mengundang dan tidak diberikan suatu

sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5)

keharusan untuk “mengundang” lembaga

Undang-Undang Dasar Negara Republik

negara lain walaupun secara awam diketahui

Indonesia Tahun 1945”. Kalimat pengesahan

bahwa substansi RUU yang sedang dibahas

khusus tersebut harus dibubuhkan pada

adalah kewenangan lembaga negara yang

halaman terakhir undang-undang sebelum

lain. Padahal bila memang substansi yang

pengundangan naskah undang-undang ke

diatur dalam RUU tersebut terkait erat dengan

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.63

kewenangan lembaga negara yang lain, sudah sepatutnya bila lembaga negara tersebut wajib

Berkaitan dengan pendelegasian peraturan

untuk diundang, sehingga apa yang diatur

perundang-undangan harus ada kejelasan

dalam UU tersebut sejalan dan dapat

waktu penetapan peraturan pelaksanaannya,

diimplementasikan oleh lembaga yang terkait.

baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undangundang tersebut. Penetapan peraturan

2. Pendekatan Komparatif Peran Bank Sentral dalam Memprakarsai Rancangan UndangUndang

62 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 63 Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

18

Berbicara mengenai keterlibatan Bank Indonesia dalam memprakarsai rancangan undang-undang

64 Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).


dapat dirujuk perkembangan peran bank sentral

will be much less of a panacea than its, more

di berbagai negara di dunia. Hal tersebut menjadi

credulous (academic) advocates would hope. A

penting untuk diperhatikan, mengingat dewasa

danger in this context is that 'independence' may

ini kecenderungan untuk menjadikan bank sentral

get over sold as the solution to the ills of the

bersifat independen semakin menguat, sejalan

monetary system, just as monetary targeting,

dengan berlangsungnya perkembangan

exchange rate floating, and so many prior economic

pemikiran-pemikiran baru yang mempengaruhi

nostrums were often given exaggerated credence

terjadinya perubahan peran bank sentral di seluruh

in some quarters, to their own subsequent

dunia. Hal tersebut ditegaskan oleh Forrest Capiey,

detriment.66

Charles Goodhart, dan Norbert Schnadt yang menyebutkan:

Merujuk pada penjelasan di atas, independensi

In the last few years discussion and debate has

yang diberikan pada bank sentral harus dapat

switched from operational techniques (e.g. interest

dikelola secara politik oleh bank sentral, sehingga

rate control versus monetary base control: rules

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal

versus discretion) towards concern with structure,

tersebut menjadi problematik karena pengaturan

incentives and accountability, in short to most of

dan kadar independensi di berbagai negara

the issues that come together under the heading

lazimnya dituangkan dalam suatu produk hukum

of central bank

independence.65

yang setara dengan undang-undang, yang notabene dibentuk melalui proses politik di

Kecenderungan yang terjadi di dunia dipengaruhi

parlemen. Hal tersebut dikuatkan oleh Stanley

adanya mindstream bahwa pemberian

Fischer yang menegaskan bahwa independensi

independensi dapat menjadi solusi atas

yang diberikan kepada bank sentral sangat

permasalahan moneter yang menjadi ancaman

bergantung pada legislasi yang mengatur kadar

laten kondisi perekonomian suatu negara. Namun

independensi itu sendiri, yaitu:

demikian, pemberian independensi kepada bank

Control over the supply of money and credit gives

sentral juga memerlukan “keahlian politik”

the central bank potentially enormous power. In

mengelola kemandirian tersebut sehingga dapat

countries where the central bank has sufficient

mencapai tujuan untuk menciptakan inflasi yang

independence to determine interest rate, the

rendah. Hal tersebut menyiratkan bahwa

goals towards which that power should be

independensi yang diberikan melalui sebuah

deployed are often specific in legislation.67

pengaturan (dalam undang-undang atau yang sejenis) lebih bersifat sebagai advokasi akademik

Kondisi tersebut merupakan hal yang dilematis,

daripada sebuah solusi. Hal tersebut ditegaskan

karena pada satu sisi bank sentral, khususnya di

oleh Capiey, Goodhart, dan Schnadt, yaitu:

negara berkembang, diharapkan lebih merdeka

This latter view, that the establishment of an

dari tekanan politik,68 namun secara desain

independent central bank will largely succeed, or

independensinya dipengaruhi oleh proses politik

fail, depending on its 'political' skills in holding together a low inflation constituency, implies that the passage of Acts to grant such independence

66 Ibid., hlm. 240. 67 Stanley Fischer, "Modern Approach to Central Banking", NBER Working Paper Series, No. 5064, March 1995, hlm. 4.

65 Forrest Capiey, Charles Goodhart, Norbert Schnadt, “The Development of Central Banking”, dalam Forrest Capiey, et al. (Eds.), 1994, The Future of Central Banking: The Tercentenary Symposium of the Bank of England, Cambridge University Press, Cambridge, UK, hlm. 35.

68 Central Banks in developing countries tend to have more independence from political and commercial pressures than most other organisations, and also tend to be better financed. Lihat dalam C.A.E. Goodhart, “The Organisational Structure of Banking Supervision”, FSI Occasional Papers, No. 1 – November 2000-10-25, hlm. 36.

19


itu sendiri. Maka dari itu, peluang untuk melibatkan

terkait dengan fungsi pengawasan keuangan yang

bank sentral dalam pembahasan draf undang-

dilakukan oleh lembaga lain, yaitu:

undang yang berkaitan dengan kewenangan dan

In the jurisdictions where the NCBs do not perform

tanggung jawab bank sentral diperlukan, bukan

the supervisory function, the NCBs have

dalam konteks mencampurkan locus kewenangan

nevertheless remained involved in supervision in

bank sentral dengan parlemen atau pemerintah

many different ways, they have a substantial

sebagai pembentuk undang-undang, melainkan

involvement in the preparation of legislation

semata sebagai upaya untuk menjaga kadar

relating to supervision; [...].70

independensi bank sentral yang dituangkan dalam berbagai pengaturan yang terkait dengan

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan bank

kewenangan dan tanggung jawab bank sentral.

sentral menjadi penting untuk diikutsertakan dalam proses pembentukan undang-undang,

Ikhtiar menjaga kadar independensi dalam

bahkan pada pembentukan Undang-Undang yang

substansi pengaturan yang mengatur kewenangan

notabene tidak mengatur mengenai bank sentral

dan tanggung jawab bank sentral menjadi hal

secara langsung, tetapi hanya pengaturan

yang penting untuk mewujudkan dua jenis

bersinggungan dengan kewenangan bank sentral

independensi yang diperkenalkan oleh Fischer

dalam bidang moneter.

sebagai goal Independence dan instrumen independence, yaitu:

Dalam konteks yang lebih relevan, hasil penelitian

These two approaches point to different forms of

Marcis Apinis, Magdalena Bodzioch, Erika

CBI. Guy Debelle and Fischer (1995) and Fischer

Csongrádi, Tatyana Filipova, Zdenek Foit, Järvi

(1995) introduce the distinction between goal

Kotkas, Marek Porzycki and Milan Vetrák telah

independence and instrument independence. A

memotret keterlibatan bank sentral dalam proses

central bank that is given control over the levers

legislasi di beberapa negara di Eropa Tengah dan

of monetary policy and allowed to use them has

Timur, yaitu Bulgaria, Republik Ceko, Estonia,

instrument independence; a central bank that sets

Hungaria, Latvia, Slovakia, dan Polandia. Negara

its own policy goals has goal independence.69

di kawasan Eropa Timur dan Tengah tersebut

Berdasarkan hal tersebut, maka independensi

memiliki konteks perkembangan demokrasi dan

bank sentral juga dapat dimaknai dalam konteks

pendewasaan politik yang hampir sama dengan

keterlibatannya dalam menentukan arah kebijakan

konteks Indonesia sebagai negara-negara pecahan

hukum, khususnya yang menyangkut pelaksanaan

Uni Soviet. Negara-negara tersebut, selain telah

kewenangannya.

melibatkan bank sentral dalam proses legislasi yang terkait dengan kewenangan dan tanggung

Dalam kondisi yang sedikit berbeda, Marcis Apinis

jawab bank sentral, tetapi juga memiliki desain

pun menegaskan bahwa bank sentral yang tidak

pengaturan yang hampir serupa dengan Indonesia

terlibat dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan

dalam hal kebanksentralan, terlebih bila merujuk

keuangan (financial supervision function) sudah

desain bank sentral dalam konstitusi masing-

seharusnya diberikan kewenangan untuk terlibat

masing negara.

dalam proses pembentukan Undang-Undang yang

69 Stanley Fischer, “Central-Bank Independence Revisited”, The American Economic Review (Papers and Proceedings of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association Washington, DC, January 6-8, 1995), Vol. 85, No. 2, May 1995, hlm. 202.

20

70 Marcis Apinis, Magdalena Bodzioch, Erika Csongrádi, Tatyana Filipova, Zdenek Foit, Järvi Kotkas, Marek Porzycki, Milan Vetrák, “The Role of National Central Banks in Banking Supervision in Selected Central and Eastern European Countries: A Case-Study on Bulgaria, The Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Poland and Slovakia”, European Central Bank Legal Working Paper Series, No. 11, March 2010, hlm. 5.


Dalam hal praktik keterlibatan bank sentral dalam

praktik Bulgarian National Bank terlibat secara

proses legislasi di Bulgaria, pelibatan bank sentral

aktif dan dapat mempengaruhi proses pembahasan

tidak secara tegas disebutkan dalam konstitusi

rancangan undang-undang. Hal tersebut secara

ataupun undang-undang, namun Bulgarian

tegas dicatat sebagai hasil penelitian Marcis Apinis,

National Bank dapat turut membahas proses

et al., yaitu:

penyusunan undang-undang melalui Standing

In Bulgaria, the Government establishes

Committee yang dibentuk oleh National Assembly

interinstitutional working groups where draft laws

of the Republic of Bulgaria, yang membuka proses

are discussed and benefit from the expertise of

pembahasan rancangan undang-undang diikuti

all the public bodies involved. Although legislation

oleh pihak-pihak yang

berkepentingan.71

Peluang

does not expressly provide for the BG-NCB’s

yang dibuka oleh National Assembly of the Republic

involvement in the process of making primary law

of Bulgaria dapat dimaklumi sebab Bulgaria

governing supervision, in practice, the BG-NCB

menganut sistem pemerintahan Parlementer72

influences the drafting of the primary law through

yang dalam hal ini National Assembly of the

its participation in interinstitutional working groups

Republic of Bulgaria memiliki kewenangan dalam

on the preparation of legal acts to such extent

bidang legislatif sekaligus mengontrol jalanannya

that the BG-NCB may even draft the legislative

pemerintahan yang dilakukan oleh

parlemen.73

provisions.75

Bulgarian National Bank tidak dijelaskan secara

Bank sentral negara lain yang juga terlibat dalam

rinci dalam Constitution of the Republic of

proses legislasi adalah Czech National Bank. Seperti

Bulgaria, namun konstitusi hanya menggariskan

halnya Bulgaria, Republik Ceko juga menganut

kewenangan National Assembly of the Republic

sistem pemerintahan parlementer, namun demikian

of Bulgaria untuk memilih dan memberhentikan

dalam hal keterlibatan bank sentral dalam proses

Governor of the Bulgarian National Bank.74 Namun

sudah jauh lebih jelas dibandingkan dengan

demikian, walaupun secara normatif peluang

Bulgaria. Hal yang sangat membedakan adalah

pelibatan bank sentral hanya melalui norma

kewenangan terlibat dalam mempersiapkan

representatives of legal entities, namun dalam

rancangan undang-undang yang terkait dengan kewenangan dinyatakan secara eksplisit dalam Article 38 of Act of Czech National Bank, dengan

71 Article 28 of the Rules of Organisation and Procedure of the National Assembly (Promulgated in State Gazette No. 53/18.06.2013, Amended and Supplemented SG No. 62/12.07.2013): (3) Any member of a Standing Committee may invite individuals or representatives of legal entities, concerned with the issues considered by the Committee, to attend its meeting. (4) Representatives of trade unions, professional and industries’ associations, on their request, shall attend the meetings, submit written opinions and participate in the Standing Committees’ deliberations on draft legislation concerning their activities and issues of interest, in compliance with the rules established by the committees. The opinions shall be published on the relevant committee webpage of the National Assembly Internet site. 72 Article 1 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Bulgaria, “Bulgaria shall be a republic with a parliamentary form of government.” 73 Article 62 of the Constitution of the Republic of Bulgaria, “The National Assembly shall be vested with the legislative authority and shall exercise parliamentary control.” 74 Article 8 of the Constitution of the Republic of Bulgaria, “The National Assembly shall: elect and remove the Governor of the Bulgarian National Bank and the heads of other institutions established by law;”

rumusan sebagai berikut:76 (1) The Czech National Bank, together with the Ministry of Finance, shall prepare and submit to the Government draft legislation on the currency and the circulation of money, and draft legislation concerning the status, competence, organisation and activities of the CNB, save for financial market supervision, the payment system and electronic money issuance.

75 Marcis Apinis, Magdalena Bodzioch, Erika Csongrádi, Tatyana Filipova, Zdenek Foit, Järvi Kotkas, Marek Porzycki, Milan Vetrák, Op.cit., hlm. 14. 76 Article 38 of the Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended, indicating the changes made by the Act No. 227/2013 Coll.

21


(2) The Czech National Bank shall cooperate with

Dalam Bank of Estonia Act tidak diberikan

the Ministry of Finance in preparing draft

pengaturan yang eksplisit menyatakan Bank of

legislation in the areas of the financial market,

Estonia dapat terlibat dapat proses legislasi. Namun

the payment system, regulation of electronic

berdasarkan hasil penelitian Marcis Apinis, et al.,

money issuance, foreign exchange

Bank of Estonia dapat menginisiasi penyusunan

management and the adoption of the single

undang-undang maupun menyiapkan draf

currency, the euro, in the Czech Republic.

keseluruhan dari undang-undang dengan kerja sama antara Ministry of Finance, Bank of Estonia,

Sebenarnya Constitution of the Czech Republic

dan Financial Supervision Authority, yang mana

pun hanya secara ringkas mengatur fungsi dan

Ministry of Finance yang bertugas memasukkan

kelembagaan bank sentral, yaitu:77

draf tersebut kepada Parliament of Estonia.79

(1) The Czech National Bank is the central bank of the State. Its activities are primarily oriented

Peluang keterlibatan Bank of Estonia dalam proses

towards currency stability; it is possible to

legislasi sejatinya sangat sumir, karena hanya

interfere with its activities exclusively on the

disandar pada norma “The Bank of Estonia advises

basis of law.

the Government of the Republic in matters of

(2) The status, jurisdiction, and other details are set down by law.

economic policy”.80 Sejatinya bila hendak dirunut, keterlibatan Bank of Estonia tidak dapat dilepaskan

Bila hal tersebut dibandingkan dengan pengaturan

dari format kerja sama antara Ministry of Finance,

dalam UUD NRI Tahun 1945, setidaknya

Bank of Estonia, dan Financial Supervision

Constitution of the Czech Republic memang lebih

Authority yang dituangkan dalam sebuah

jelas dalam pengaturannya, karena disebutkan

Cooperation Agreement. Secara eksplisit memang

tugas dan fungsi dasar dari bank sentral. Adapun

Bank of Estonia tidak memiliki kewenangan untuk

untuk penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi

terlibat dalam proses legislasi, namun Ministry of

tersebut Constitution of the Czech Republic juga

Finance sebagai wakil dari pemerintah tentu

menyerahkan pada legal policy pembentuk undang-

memiliki kewenangan tersebut, sedangkan untuk

undang sebagaimana pula diamanatkan dalam

Financial Supervision Authority memang secara

desain konstitusional bank sentral di Indonesia.

eksplisit disebutkan memiliki kewenangan mengajukan proposal untuk mengajukan

Hampir sama dengan Bulgaria, Eesti Pank (Central

pembentukan atau revisi undang-undang yang

Bank of the Republic of Estonia) pun terlibat

terkait dengan sektor finansial,81 yang justru

dalam proses legislasi, namun melalui norma

kewenangan seperti ini tidak diberikan kepada

pengaturan yang bersifat implisit. Dalam

Bank of Estonia.

Constitution of the Republic of Estonia hanya menyebutkan kewenangan dasar Bank of Estonia berupa hak eksklusif untuk menerbitkan mata uang Estonia, mengelola sirkulasi dan menjaga stabilitas mata uang, serta tugas lain yang sesuai dengan hukum dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Riigikogu (The Parliament of

80 Article 4 paragraph (2) of the Bank of Estonia Act.

Estonia).78

81 Article 6 paragraph (1) number 5 of the Financial Supervision Authority Act, “The functions of the Supervision Authority in fulfilling the objectives of financial supervision are to: make proposals for the establishment and amendment of Acts and other legislation concerning the financial sector and related supervision, and participate in the drafting of such Acts and legislation;”

77 Article 98 of the Constitution of the Czech Republic. 78 Article 111-112 of the Constitution of the Republic of Estonia.

22

79 Marcis Apinis, Magdalena Bodzioch, Erika Csongrádi, Tatyana Filipova, Zdenek Foit, Järvi Kotkas, Marek Porzycki, Milan Vetrák, Op.cit., hlm.15.


Dalam Cooperation Agreement antara Ministry

member of the Government, the member of

of Finance, Bank of Estonia, dan Financial

the Government shall inform the MNB within

Supervision Authority ditegaskan bahwa kerja

15 working days of receipt or publication of

sama untuk merancang bersama peraturan dan

the proposal – through public channels if the

panduan di bidang keuangan.82 Hal ini seolah

proposal has been announced in the public –

menggabungkan kewenangan ketiga organ yang

of the launch of a procedure directed at

bekerja sama dalam sebuah forum bersama.

adopting a legal act or at initiating a legislative

Namun demikian, secara tidak disadari sejatinya

proposal; – in the event of legislative proposal–

forum kerja sama tersebut telah mereduksi

of the deadline for presenting a draft law to

independensi Bank of Estonia, walaupun secara

the Parliament, or in the event of regulation

normatif independensi tersebut dijamin oleh

in a decree, the deadline for its publication in

Article 3 verse (1) of Constitution of the Republic

the official journal; or in the absence of the

of Estonia.83

above, of the reasons for such a decision. (3) If the deadline defined in paragraph (2) expired

Pada praktik di Hungaria, Magyar Nemzeti Bank

without any actions taken, the addressee of

(Hungarian National Bank) secara eksplisit diberikan

the proposal shall immediately inform the

kewenangan untuk mengajukan usulan legislasi

MNB – through public channels if the proposal

yang ditujukan kepada pemerintah. Hal tersebut

has been announced in the public – of the

secara tegas dituangkan dalam Article 58 of Act

reasons for delay, and – if the addressee is in

CCVIII of 2011 on the Magyar Nemzeti Bank

agreement with the proposal – of the new

berikut:84

deadline for presenting a draft law to the

(1) In order to maintain the stability of the financial

Parliament, or of its publication in the official

intermediary system, the MNB may submit a

journal.

proposal to the Government to adopt legal regulations or to make legislative proposals,

Berbekal pengaturan tersebut sudah sangat kuat

or to any member of the Government for

dasar Hungarian National Bank untuk mengajukan

adopting legal regulations. The MNB may

usulan legislasi yang terkait dengan lingkup

decide to make this proposal in a public

kewenangannya, yang pada sisi yang lain tetap

announcement.

terdapat jaminan atas independensinya85 dalam

(2) In response to any proposal of the MNB submitted to the Government as defined in

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang moneter86.

paragraph (1), on behalf of the Government the Minister responsible for the regulation of the money, capital and insurance markets; and in the event of a proposal submitted to a

82 Article 4 of the Cooperation Agreement between Ministry of Finance, Bank of Estonia, and Financial Supervision Authority, December 2007. 83 Article 3 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Estonia, “The Bank of Estonia operates independently of other government agencies. The Bank of Estonia reports on its activities to the Riigikogu and is not subordinate to the Government of the Republic or any other executive agency of the government or to any third party.” 84 Article 58 of the Act CCVIII of 2011 on the Magyar Nemzeti Bank.

85 Article 1 paragraph (2) of the Act CCVIII of 2011 on the Magyar Nemzeti Bank, “The MNB, and the members of its bodies shall be independent in carrying out their task and meeting their obligations conferred upon them by this Act, and shall neither seek nor take instructions from the Government, or the institutions, bodies or offices of the European Union, with the exception of the European Central Bank (hereinafter the ‘ECB’), or from the governments of Member States or any other organisation or political party. The Government as well as all other institutions shall adhere to this principle and shall not attempt to influence the MNB and its bodies in the course of the performance of their tasks.” 86 Article 41 paragraph (1) of the Constitution of Hungary, “The Hungarian National Bank shall be the central bank of Hungary. The Hungarian National Bank shall be responsible for the monetary politics in a manner provided by separate law.”

23


Kondisi yang terjadi Latvia serupa dengan praktik

secara spesifik oleh Act on the National Bank of

yang terjadi Estonia, yaitu kewenangan menyusun

Slovakia untuk mengajukan usulan legislasi, yaitu:90

draf terdapat Financial and Capital Market

(1) The National Bank of Slovakia shall submit

Commission,87

yang mana sebenarnya tidak ada

keharusan bagi Financial and Capital Market

draft legislation to the Government in the areas of money circulation.

Commission untuk berkonsultasi dengan Latvijas

(2) The National Bank of Slovakia shall, together

Banka (Bank of Latvia). Namun, konsultasi tersebut

with the Ministry of Finance of the Slovak

dimungkinkan dilakukan dengan adanya

Republic (hereinafter referred to as the

kesepakatan kerja sama antara kedua lembaga

“Ministry”), submit to the Government draft

ini, sebagaimana yang terjadi di Estonia. Hanya

legislation in the area of foreign exchange

saja dalam kerja sama ini hanya dilakukan antara

relations, the payment systems and the

Financial and Capital Market Commission dan

provision of payment services and the financial

Bank of Latvia.88

market including banking and the position and competence of the National Bank of

Pada praktik di Slovakia terdapat keunikan

Slovakia.

tersendiri. Pengaturan tentang Národná banka

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall

Slovenska (National Bank of Slovakia) mirip dengan

be without prejudice to the functions and

pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945,

yaitu:89

powers of institutions and bodies of the

(1) The National Bank of Slovakia is an independent

European Union in the field of legislation,

central bank of the Slovak Republic. The

under separate legal provisions, nor to the

National Bank of Slovakia may, within its scope

duty to consult draft legislation with the

of power, issue generally binding legal

European Central Bank to the extent laid down

regulations if it is so empowered by a law.

in a separate legal provision.

(2) The highest administration body of The National Bank of Slovakia is the Bank Council

Pengaturan di atas menunjukkan 2 (dua)

of the National Bank of Slovakia.

mekanisme pengajuan usulan legislasi yang dapat

(3) Details according to paragraphs 1 and 2 shall be laid down by a law.

dilakukan oleh National Bank of Slovakia, yaitu: (1) mengajukan usul secara mandiri spesifik dalam bidang peredaran uang; dan (2) mengajukan usul

Walaupun sama dalam desain konstitusi, namun

melalui kerja sama dengan Ministry of Finance

National Bank of Slovakia memiliki desain legal

dalam bidang hubungan valuta asing, sistem

policy yang berbeda dengan Bank Indonesia.

pembayaran, penyediaan layanan pembayaran,

National Bank of Slovakia diberikan kewenangan

dan pasar keuangan, termasuk pula terkait perbankan dan posisi dan kompetensi bank sentral. Terlepas dari kedua mekanisme tersebut, tetapi norma pengaturan tersebut dapat memberikan

87 Article 6 paragraph (8) of the Law on the Financial and Capital Market Commission (Passed on June 1, 2000, in effect as of July 1, 2001, with amendments passed by the Saeima (Parliament) on 8 November 2012, which took effect on 1 December 2012), “The Commission shall have the following functions: to analyse regulatory requirements pertaining to financial and capital market and draft proposals for their improvement and harmonisation with the regulatory requirements Community;” 88 Article 2.1.6 of the Cooperation Agreement between Financial and Capital Market Commission and Bank of Latvia, 8 September 2009. 89 Article 56 of the Constitution of the Slovak Republic.

24

dasar hukum yang kuat bagi bank sentral untuk terlibat dalam proses legislasi yang terkait dengan kewenangan bank sentral.

90 Article 30 of the Act of the National Council of the Slovak Republic No. 566/1992 Coll. on the National Bank of Slovakia, as last amended by Act No. 403/2010 Coll.


Pada praktik di Polandia, Narodowy Bank Polski

dan (4) bank sentral independen dalam

(National Bank of Poland) tidak memiliki

melaksanakan fungsi dan kewenangannya.95

kewenangan mengajukan usulan legislasi

Dengan demikian, maka menjadi relevan untuk

sebagaimana pengaturan di Slovakia, namun

memperbandingkan bank sentral Indonesia

National Bank of Poland diberikan keharusan untuk

dengan bank sentral di Venezuela dan Peru,

menyajikan pendapat pada pembahasan rancangan

khususnya tentang keterlibatan bank sentral

undang-undang mengenai aktivitas bank dan

dalam proses legislasi.

rancangan undang-undang yang penting untuk sistem perbankan.91 Keharusan tersebut dinilai

Dalam Law on The Central Reserve Bank of Peru

cukup untuk menangkap kepentingan bank sentral

tidak terdapat pasal yang mengatur secara eksplisit

dalam proses pembentukan undang-undang yang

mengenai kewenangan The Central Reserve Bank

berkaitan dengan kewenangan bank sentral.

of Peru untuk terlibat dalam proses legislasi. Namun, peluang keterlibatan The Central Reserve

Selain negara-negara di Eropa Timur dan Tengah,

Bank of Peru dalam proses legislasi khususnya

praktik di negara Amerika Latin juga memiliki sisi

dalam mengajukan inisiatif rancangan undang-

kompabilitas yang relatif sama dengan konteks

undang justru dijamin dalam Constitution of Peru,

Indonesia, yaitu sebagai negara berkembang yang

yakni dalam Article 107 yang mengatur bahwa:

sedang mengalami masa demokratisasi seperti

Both the President of the Republic and the

halnya Indonesia. Selain itu, negara-negara di

congressmen have the right to initiative in law-

Amerika Selatan, seperti Venezuela dan Peru,

making. The same right, in matters within their

relatif memiliki sistem ketatanegaraan yang sejenis

competence, is also enjoyed by the other State

dengan Indonesia, yaitu menganut sistem

branches, autonomous public agencies, regional

pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan

and local governments, and professional

kompleksitas sistem kepartaian multipartai, yang

associations. Likewise, citizens possess the right

mengindikasikan pluralitas masyarakat yang relatif

to initiative in accordance with the law”.96

sejenis dengan konteks Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka, The Central Reserve Bank of Peru sebagai a legal entity governed by

Kedua negara tersebut dipandang relevan untuk

public law97 mempunyai hak yang sama untuk

diperbandingkan dengan Indonesia dengan 4

mengajukan inisiatif pembentukan rancangan

(empat) alasan, yakni: (1) merupakan negara

undang-undang.

berbentuk

republik;92

(2) menganut sistem

pemerintahan presidensial;93 (3) ketentuan

Bila dibandingkan dengan Indonesia, setidaknya

mengenai bank sentral disebutkan dalam konstitusi

terdapat 2 (dua) perbedaan mendasarkan perihal

undang-undang;94

akses The Central Reserve Bank of Peru dan Bank

dan diatur lebih lanjut dengan

Indonesia dalam proses legislasi, yakni: Pertama, hak The Central Reserve Bank of Peru untuk 91 Article 21 paragraph (4) of the Act on the National Bank of Poland (Narodowy Bank Polski).

menginisiasi pembentukan rancangan undang-

92 Lihat Article 1 of the Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela. Lihat Article 43 and 48 of the Constitution of Peru. 93 Lihat Article 162, 226, 228, and 233 of the Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela. Lihat Article 90, 111, 112, and 113 of the Constitution of Peru.

95 Lihat Article 2 of the Law on the Central Bank of Venezuela. Lihat Article 1 of the Law on the Central Reserve Bank of Peru. Lihat juga Article 86 of the Constitution of Peru. 96 Lihat Article 107 of the Constitution of Peru.

94 Lihat Article 318 of the Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela. Lihat Article 83 of the Constitution of Peru.

97 Lihat Article 1 of the Law on The Central Reserve Bank of Peru.

25


undang dijamin dalam konstitusi negaranya,

politik negara yang memunculkan kompromi

sedangkan hal tersebut sama sekali tidak diatur

antara peneguhan independensi dan kebutuhan

dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedua, hak untuk

legislasi bank sentral. Dengan melihat berbagai

menginisiasi pembentukan rancangan undang-

praktik bank sentral dalam konteks legislasi, maka

undang The Central Reserve Bank of Peru seperti

dapat disimpulkan bahwa keterlibatan bank

halnya yang disebutkan dalam Article 107 sama

sentral dalam proses legislasi merupakan hal yang

halnya dengan hak inisiatif Presiden dan anggota

lazim dan penting dalam rangka mewujudkan

kongres dalam menginisiasi rancangan undang-

stabilitas perekonomian nasional menjaga kadar

undang. Hal tersebut berarti The Central Reserve

independensi bank sentral itu sendiri. Hal ini

Bank of Peru mempunyai kedudukan yang sama

menjadi wajar sebagai bentuk dinamika99

dalam mengajukan inisiatif pembentukan

kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia untuk

rancangan undang-undang. Dengan demikian,

menjaga stabilitas moneter dalam perekonomian

akses The Central Reserve Bank of Peru dalam

negara. Oleh karena itu, menjadi sebuah hal yang

mengajukan inisiasi pembentukan rancangan

wajar jika Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

undang-undang jelas lebih terjamin dibandingkan

Republik Indonesia diberikan peluang untuk dapat

dengan akses Bank Indonesia dalam menginisiasi

memprakarsai atau setidak-tidaknya terlibat dalam

pembentukan rancangan undang-undang.

proses pembahasan penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangannya.

Lebih lanjut perihal keterlibatan The Central Bank of Venezuela dalam proses legislasi. Keterlibatan bank sentral Venezuela dalam proses legislasi

3. Peluang Bank Indonesia Memprakarsai Rancangan Undang-Undang

tidak diatur secara khusus baik dalam Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela maupun dalam

Amandemen konstitusi telah mengubah wajah

Law on The Central Bank of Venezuela. Namun,

ketatanegaraan Indonesia secara mendasar.

peluang keterlibatan The Central Bank of

Penataan kelembagaan negara yang mengarah

Venezuela untuk terlibat dalam proses legislasi

pada kehidupan yang lebih demokratis merupakan

tersirat pada Article 112 of the Constitution of

ciri keberhasilan dari perubahan konstitusi. Salah

Bolivarian Republic of Venezuela, yang mengatur

satu penataan tersebut adalah dengan penguatan

bahwa, “During the process of debating and

kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

approval of bills, the National Assembly or Standing

Penguatan BI sebagai salah satu lembaga negara

Committees shall consult the other organs of the

yang diakui konstitusi tidak lepas dari konteks

State, the citizenry and organized society to hear

reformasi yang menghendaki adanya pemerintahan

their opinion about the same

[....]”.98

Berdasarkan

hal tersebut, maka dalam proses pembahasan

dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good

dari rancangan undang-undang National Assembly

governance) dimulai dari pembentukan peraturan

maupun Standing Committees dapat meminta

perundang-undangan dan pembentukan lembaga

pendapat dari organ negara lainnya, antara lain

seterusnya mengakomodasi kepentingan publik

The Central Bank of Venezuela.

secara melembaga.100

Belajar dari negara-negara tersebut sedikit banyak menggambarkan kedudukan bank sentral dalam

98 Lihat Article 112 of the Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela.

26

yang kuat dan bersih (strong and clean government)

99 Praktik dinamika kewenangan juga terjadi dalam konteks kewenangan yudisial, yang bergeser dari menguji peraturan perundang-undangan berkembang menjadi membatalkan peraturan perundang-undangan. 100 Muladi, “Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara”, Jurnal Negarawan, No. 18, November 2010, hlm. 24.


Dalam upaya penguatan kelembagaan BI dilakukan

can be made particularly strong if its independence

secara bertahap dimulai dengan lahirnya UU Nomor

is enshrined not just in a central bank charter but

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan

in the constitution”.102 Hal tersebut senada dengan

lebih mempertegas kewenangan Bank Indonesia,

yang disampaikan Boediono sebagai Menteri

yaitu pelaksana otoritas moneter.101 Konsekuensi

Keuangan pada saat pembahasan amandemen

dari pelaksanaan kewenangan tersebut berdasar

UUD 1945 yang menyatakan:

evaluasi atas praktik ketatanegaraan masa lalu,

[…] Kebanyakan dari bukti-bukti atau data-data

yang kemudian menjadikan BI sebagai lembaga

internasional menunjukkan memang ada korelasi

negara yang independen terpisah dari cabang

positif negara yang mempunyai bank sentral yang

kekuasaan eksekutif. Pemerintah ataupun

diberi independensi […] biasanya mempunyai

kekuasaan apapun tidak boleh mencampuri

prestasi pengendalian inflasi yang lebih baik. […]

pelaksanaan kewenangan BI.

Oleh sebab itu, maka sejak satu dasawarsa atau sedikit lebih akhir-akhir ini memang kecenderungan

Desain kelembagaan yang sudah ditentukan dalam

umum dari pendapat para pakar di dunia adalah

UU tersebut kemudian diajukan pada pembahasan

memang sebaiknya bank sentral itu diberi satu

amandemen UUD untuk dimasukkan dalam

kewenangan untuk independen. Independen

ketentuan konstitusi. Persoalan eksistensi bank

dalam menentukan kebijakan moneternya.103

sentral, penamaan dengan menggunakan Bank Indonesia, dan permasalahan menyangkut

Dalam UU yang mengatur independensi BI,

independensi adalah pembahasan yang menguras

dicantumkan bahwa, “Bank Indonesia adalah

energi Panitia Ad-Hoc Perubahan UUD 1945.

lembaga negara yang independen, bebas dari

Dari amandemen pertama sampai terakhir,

campur tangan Pemerintah, dan atau pihak-pihak

perdebatan atas eksistensi BI seakan tidak

lainnya, kecuali untuk yang secara tegas diatur

mendapatkan penyelesaian, sehingga diputuskan

dalam undang-undang ini.”104 Lebih lanjut, dalam

untuk menciptakan ketentuan yang bersifat

penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut dinyatakan:

kompromistis, yaitu Pasal 23D yang berbunyi,

Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang

“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan,

independen di bidang tugasnya berada di luar

kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan

pemerintahan dan lembaga lain sebagaimana

independensinya diatur dengan undang-undang.”

ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam

Dalam ketentuan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945

pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia

hanya menyebutkan bahwa bank sentral

menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan

merupakan bank yang independen, namun tidak

Rakyat. Selain itu, laporan keuangan Bank

dijelaskan sejauh mana batas independensinya

Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa

dan hanya diserahkan kepada pembentuk undang-

Keuangan. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

undang untuk mengatur luasan lingkup makna independensinya. Bank Indonesia sebagai bank sentral penting untuk diberikan Independensi sebagaimana dikatakan

102 Arend Lijphart, 1999, Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven and London, hlm. 302.

Arend Lijphart yang menyatakan, “A central bank

103 Tim Penyusun, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 266.


104 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

27


Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan

(2) isi norma yang lebih rendah.108 Teori yang

Rakyat.105

dikemukakan Kelsen ini membatasi organ mana

Independensi BI semata untuk mencapai tujuan

yang memiliki kewenangan dalam membentuk

BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan

peraturan perundang-undangan.

nilai rupiah.106 UUD sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia Kemandirian BI tersebut nyatanya telah direduksi

telah menentukan kelembagaan apa yang memiliki

oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana

wewenang legislasi di Indonesia. UUD memberikan

telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan, bahkan

atribusi kewenangan membentuk UU kepada DPR

dalam revisi UU BI yang baru sangat dominan

dan Presiden, dan pada beberapa masalah spesifik

dalam aspek pengawasan daripada memperjelas

dengan melibatkan DPD. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI

tugas, fungsi dan wewenang BI. Hal tersebut

Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden berhak

tentunya secara ketatanegaraan menjadi suatu

mengajukan rancangan undang-undang kepada

masalah sebab tanpa kejelasan dan kepastian

Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan, Pasal 20

hukum mengenai tugas, fungsi dan wewenang

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa

BI akan menghambat peran BI dalam perekonomian

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan

nasional. Oleh karena itu, menjadi penting untuk

membentuk undang-undang. Membandingkan

melibatkan BI dalam proses legislasi yang berkaitan

kedua pasal tersebut terlihat jelas bahwa lembaga

dengan kelembagaan BI, baik menyangkut fungsi,

negara yang diberikan kekuasaan membentuk

tugas wewenang maupun kewajibannya.

undang-undang adalah DPR. Namun, dalam pembahasan undang-undang dan persetujuan

Dalam kaitan dengan keterlibatan BI dalam

perlu dilakukan bersama antara DPR dengan

membentuk undang-undang, maka harus

Presiden. Selain itu, dalam Pasal 22D UUD NRI

diperhatikan dasar kewenangan untuk melakukan

Tahun 1945 pada pokoknya menyatakan bila

hal tersebut. Hal ini penting, sebab sebagaimana

terkait dengan kewenangan DPD, maka DPD dapat

pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa

mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas

pembentukan hukum adalah rangkaian awal dari

RUU tersebut bersama DPR dan Presiden.

penegakan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan.107 Dari pandangan itu, Kelsen

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan BI,

mengelaborasi lebih lanjut, bahwa menurutnya

yang harus dijawab adalah apakah BI memiliki

pembentukan hukum dapat ditentukan menurut

peluang untuk terlibat dalam proses pembentukan

dua cara yang berbeda, yaitu norma lebih tinggi

undang-undang dan apakah dimungkinkan secara

dapat menentukan: (1) organ dan prosedur

yuridis untuk terlibat. Jawaban atas pertanyaan

pembuatan norma yang lebih rendah; dan

tersebut jika mengacu pada pendapat Hans Kelsen tentang delegasi kewenangan dari norma tertinggi atas organ pembentuk undang-undang, maka BI tidak termasuk di dalamnya. Sebab konstitusi

105 Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

membatasi kekuasaan membuat undang-undang


Kelsen di atas, maka kewenangan membentuk

107 Hans Kelsen, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 163.

28

adalah DPR yang menyertakan Presiden dan DPD. Namun, jika menafsirkan lebih lanjut pendapat

108 Ibid., hlm. 167.


peraturan harusnya tidak saja diberikan oleh norma

keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank

tertinggi kepada norma rendah, tetapi juga dapat

Indonesia atau masalah lain yang termasuk

lahir dari kewenangan yang muncul dari norma

kewenangan Bank Indonesia.

yang mengatur itu sendiri. Maknanya, kekuasaan

(2) Bank Indonesia wajib memberikan pendapat

membentuk undang-undang tetap berada pada

dan pertimbangan kepada Pemerintah

lembaga-lembaga yang ditentukan konstitusi,

mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan

namun juga dalam pengaturan lebih lanjut tentang

dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang

pembentukan undang-undang yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank

memungkinkan membuka peluang kepada

Indonesia.

lembaga atau entitas lain untuk terlibat. Dalam ayat (1) tidak dibatasi secara limitatif Mencermati dan menelaah UU BI yang telah direvisi

“pembahasan masalah” yang dimaksud. Frasa

dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, sejatinya terbuka

“masalah ekonomi, perbankan dan keuangan

peluang BI untuk terlibat dalam penyusunan

yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau

RUU dan dalam proses pembentukan undang-

masalah lain yang termasuk kewenangan Bank

undang. Dalam Pasal 7 UU BI terdapat ayat yang

Indonesia”, membuka peluang keluasan cakupan

mempertegas bahwa BI dan pemerintah memiliki

keterlibatan BI bekerja sama dengan Pemerintah,

keterkaitan dalam kebijakan ekonomi. Dalam Pasal

termasuk di dalamnya untuk memprakarsai RUU.

7 UU BI dinyatakan bahwa, “Untuk mencapai

Argumentasi tersebut dikuatkan dalam pengaturan

tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank

pada ayat (2), pada frasa yang menyatakan, “Bank

Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara

Indonesia wajib memberikan pendapat dan

berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus

pertimbangan kepada Pemerintah mengenai

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

di bidang perekonomian.”109 Dari ketentuan

Negara”. Frasa tersebut menegaskan bahwa BI

tersebut didapati bahwa dalam mencapai tujuannya

memang dapat turut serta dan bahkan wajib

BI harus mempertimbangkan kebijakan umum

memberikan pendapat dan pertimbangan dalam

yang diambil pemerintah di bidang ekonomi.

pembahasan tentang RAPBN, yang mana dari RAPBN ini kemudian menjadi bahan utama bagi

Pengaturan Pasal 54 UU Nomor 23 Tahun 1999

presiden untuk membuat RUU APBN.

jo. UU Nomor 3 Tahun 2004 dapat menjadi pintu masuk bagi BI sebagai pemrakarsa RUU yang

Dengan menggunakan penafsiran ekstensif, tidak

terkait dengan tugas dan kewenangannya, yaitu:110

dapat dipungkiri bahwa RUU APBN adalah masuk

(1) Pemerintah wajib meminta pendapat Bank

dalam nomenklatur RUU pula.111 Dengan demikian,

Indonesia dan/atau mengundang Bank

secara implisit sejatinya BI memiliki kewenangan

Indonesia dalam sidang kabinet yang

dalam mempersiapkan bahan dari RAPBN yang

membahas masalah ekonomi, perbankan dan

kemudian menjadi dasar utama Presiden dalam mengajukan RUU APBN. Peluang tersebut diperluas lagi melalui frasa “kebijakan lain yang berkaitan

109 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357). 110 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia”. Peluang tersebut dapat menjadi pintu bagi BI untuk

111 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29


terlibat dalam mempersiapkan bahan dari RUU

Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara

yang lain, selama dalam lingkup kewenangan BI.

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti

Selain dalam UU BI, peluang tersebut juga terbuka

Undang-Undang, Rancangan Peraturan

melalui Pasal 68 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Perlu Hanya diperlukan perluasan makna dari

undangan, yang menyatakan, “Dalam pembicaraan

terminologi “pemrakarsa”, yang sejauh ini hanya

tingkat satu dapat diundang pimpinan lembaga

sempit terbatas pada “menteri/pimpinan lembaga

negara atau lembaga lain jika materi Rancangan

pemerintah non-departemen yang mengajukan

Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara

usul penyusunan Rancangan Undang-Undang

atau lembaga lain.” Terlebih dengan ketentuan

[...]”,113 perlu untuk lebih diperluas lagi dengan

Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang

melingkupi lembaga negara/lembaga lain yang


terkait dengan kewenangannya. Tentu saja

yang mengatur mengenai Pembicaraan Tingkat

konsekuensi dari jalur ini adalah akuisisi usulan

I yang terdiri dari: (a) pengantar musyawarah; (b)

RUU tersebut menjadi RUU usulan Pemerintah.

pembahasan daftar inventaris masalah; dan (c) penyampaian pendapat mini, semakin memberikan

Selain itu, harus dicermati pula bahwa Perpres a

jalan bagi BI untuk dapat turut mengawal bahan

quo sejatinya merupakan amanat dari UU Nomor

RUU yang telah diajukan oleh BI, baik itu RUU

10 Tahun 2004, yang notabene sudah digantikan

melalui jalur Presiden, DPR, ataupun DPD.

substansi dan keberlakuannya oleh UU Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan, UU Nomor 12 Tahun

Upaya untuk membuka keterlibatan lembaga

2011 juga memerintahkan untuk dibentuknya

negara/lembaga lain tersebut, yang dibutuhkan

Perpres yang mengatur lebih lanjut mengenai

adalah perubahan pada aturan pelaksana, yang

tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-

dalam hal ini adalah Tata Tertib DPR atau Peraturan

Undang.114 Dengan demikian, peluang untuk

Presiden yang mengatur mengenai tata cara

memperluas terminologi “pemrakarsa” sangat

persiapan RUU. Dalam Pasal 99 ayat (1) Peraturan

dimungkinkan sejalan dengan pembentukan

DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib,

Perpres tentang Tata Cara Mempersiapkan

dinyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang sebagaimana

dapat berasal dari DPR, Presiden atau

DPD.112

Dalam Peraturan DPR a quo seharusnya membuka

diamanatkan oleh Pasal 47 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011.

kesempatan bagi lembaga negara/lembaga lain untuk mengajukan RUU, selama masih terkait

Melihat berbagai peluang pengaturan tersebut,

dalam lingkup kewenangannya. Tentu saja

setidaknya dapat dipetakan desain keterlibatan

kemudian usulan RUU dari lembaga

BI dalam memprakarsai RUU yang terkait dengan

negara/lembaga lain tersebut akan diakuisisi

tugas dan kewenangan BI, yaitu melalui: Pertama,

menjadi RUU usulan DPR. Pada jalur eksekutif, untuk membuka pintu inisiasi RUU perlu adanya perubahan pada Peraturan

112 Pasal 99 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

30

113 Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. 114 Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).


jalur legislasi. Pada jalur ini, setidaknya terdapat

Kelemahan dari pemilihan jalur ini adalah DPR

3 (tiga) alternatif pilihan, yaitu: Opsi Kesatu,

bukanlah mewakili satu kepentingan saja. Di

BI menjadikan diri sebagai pemrakarsa, dengan

dalam institusi DPR terdapat polarisasi suara yang

catatan semua perubahan pengaturan di atas sudah

membawa kepentingan politik masing-masing

dilakukan, maka BI dapat menjadi pemrakarsa

partai politik, bahkan kepentingan politik masing-

RUU dari jalur pemerintah atau pengusul RUU

masing anggota DPR, sehingga akan susah untuk

dari jalur DPR. Namun, opsi ini sangat tergantung

menemukan kebulatan suara di dalamnya.

pada perubahan peraturan yang saat ini masih berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sedangkan bila melalui jalur Pemerintah,

Melalui posisi sebagai pemrakarsa, BI dapat

keuntungannya adalah adanya locus kewenangan

memilih langkah untuk mengusulkan revisi UU BI

yang berhimpitan antara Pemerintah dan BI, yaitu

atau revisi tahapan proses legislasi dalam UU

dalam bidang moneter dan fiskal, yang notabene


keduanya dulu adalah sama-sama ranah kekuasaan

sehingga dapat mengakomodasi peran BI dalam

eksekutif. Selain itu, melalui Pemerintah lebih

proses legislasi dan bahkan memungkinkan BI

mudah untuk dicapai kesepahaman kepentingan

untuk mengajukan sendiri RUU yang terkait

politik mengenai substansi RUU. Kelemahan atas

dengan tugas dan kewenangannya.

pilihan ini adalah himpitan kewenangan antara BI dan Pemerintah, mengakibatkan kecenderungan

BI dapat juga memilih langkah untuk menyusun

Pemerintah untuk mereduksi kewenangan BI.

suatu RUU yang berkaitan dengan fungsi, tugas, kewajiban dan lembaganya, kemudian dari RUU

Namun, implikasi tersebut menjadi berbeda bila

yang dibuat tersebut BI memilih jalur di antara

BI dapat menjadi pemrakarsa, sehingga BI dapat

DPR, Presiden, atau DPD untuk selanjutnya dapat

memilih langkah untuk mengusulkan revisi UU BI

diajukan. Pada langkah ini, BI mempercayakan

atau revisi tahapan proses legislasi dalam UU

sepenuhnya pembahasan kepada lembaga yang


dititipi dan tidak turut aktif dalam pembahasan,

sehingga dapat mengakomodasi peran BI dalam

kecuali atas undangan pihak yang dititipi. Dalam

proses legislasi dan bahkan memungkinkan BI

pilihan ini setiap jalur yang dipilih BI memiliki

untuk mengajukan sendiri RUU yang terkait dengan

implikasi masing-masing atas keberhasilan dalam

tugas dan kewenangannya. BI dapat mendorong

menjaga kepentingan BI.

adanya perubahan UU BI yang di dalamnya secara spesifik memberikan kewenangan mengusulkan

Apabila yang dipilih adalah jalur DPR, maka

RUU yang terkait dengan kewenangan BI, baik

keunggulannya adalah posisi DPR sebagai

ditentukan secara limitatif ataukah tidak. Gagasan

pemegang kekuasaan membentuk undang-

ini merujuk pada praktik yang terjadi di Hungaria,

undang. Apabila DPR telah mengajukan RUU dan

Slovakia, dan Republik Ceko yang kesemuanya

secara bersamaan Presiden atau DPD juga

menentukan secara eksplisit kewenangan untuk

melakukan hal yang sama, maka RUU dari DPR

mengusulkan RUU yang terkait dengan

yang akan dibahas, sedangkan yang lain hanya

kewenangan bank sentral. Dengan demikian, akan

digunakan sebagai pembanding

saja.115

lebih memberikan kepastian hukum kepada BI dalam mengajukan RUU.


Sedangkan langkah terakhir yang agak ekstrem adalah BI mempertimbangkan peluang untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran ini

31


merujuk pada praktik yang telah dilaksanakan di

sector untuk mengundang dan melibatkan BI

Peru, yang mana peluang Peruvian Central Bank

dalam penyusunan RUU. Pilihan ini membuat BI

untuk ikut mengajukan RUU diatur secara implisit

menjadi sangat tergantung pada will pemerintah

dalam norma di level konstitusi. Dengan demikian,

untuk turut terlibat dalam penyusunan RUU. Pilihan

tentu peluang Bank Indonesia untuk mengajukan

ini menjadi kurang relevan, karena bila RUU yang

RUU terbuka lebar. Bahkan Bank Indonesia dapat

dibahas terkait dengan tugas dan kewenangan

secara independen mengawal draf RUU yang

BI, maka seyogyanya Bank Indonesia terlibat dalam

diusulkannya, dari pengajuan sampai dengan RUU

proses penyusunan RUU tersebut.

disahkan sebagai UU. BI dapat juga memilih langkah untuk mengajukan Opsi Kedua, BI hanya menunggu permintaan

diri sebagai bagian yang dilibatkan dalam

dan undangan dari Pemerintah yang diwakili oleh

pembahasan suatu RUU. Pada porsi ini, BI tidak

Menteri untuk dilibatkan dalam proses pembahasan

bertindak selaku pemrakarsa atau pihak yang

suatu

RUU.116

Derajat ini berpegang pada definisi

mengajukan, namun sebatas menjadi pihak yang

legalistik formal bahwa kewenangan pemrakarsa

turut dilibatkan dalam proses pembahasan RUU

hanya dapat dilakukan menteri/pimpinan lembaga

yang terkait dengan tugas dan kewenangan BI.

pemerintah

non-departemen.117

Selain itu, hanya

Permohonan pengajuan diri BI terlibat dalam

menteri yang dapat ditunjuk oleh Presiden menurut

proses pembahasan berpijak pada rumusan

UU untuk melakukan pembahasan RUU bersama

pengaturan pada UU BI yang memungkinkan BI

DPR melalui sebuah Surat

Presiden.118

Pada porsi

ini keterlibatan BI sangat bergantung pada

turut serta dalam pembahasan kebijakan lain terkait tugas dan kewenangannya.119

kemauan dan kesediaan leading sector untuk mengajak BI dalam melakukan penyusunan suatu

Derajat keterlibatan ini menggunakan penafsiran

RUU yang terkait dengan tugas dan kewenangan

norma bahwa dalam “Pembicaraan Tingkat I dapat

BI. Opsi ini telah seperti yang diterapkan di negara

diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga

Venezuela yang mana pelibatan Venezuela Central

lain jika materi Rancangan Undang-Undang

Bank tergantung pada kebutuhan Pemerintah,

berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga

dalam hal ini Menteri Keuangan untuk meminta

lain” dan norma bahwa “Pemerintah wajib

pertimbangan Venezuela Central Bank atas

meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau

pembahasan rancangan undang-undang.

mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan

Pada porsi ini, posisi Bank Indonesia menjadi pihak

dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank

yang pasif menunggu kemurahan hati leading

Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia”.

116 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Keaktifan BI untuk mengajukan diri sebagai pihak

117 Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Pemerintah memiliki kewajiban mengundang


32

dalam pembahasan merupakan pilihan yang relatif besar kemungkinannya untuk berhasil sebab

119 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).


untuk BI, sedangkan pada di sisi yang lain BI

konstitusional yang diderita oleh BI dengan

merupakan entitas yang sah untuk ikut dalam

keberlakuan pengaturan dalam UU BI yang telah

Pembicaraan Tingkat I karena tergolong sebagai

sah berlaku. Selain itu, BI juga harus mengajukan

lembaga negara/lembaga lain bila RUU yang

permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk

dibahas berkaitan dengan kewenangan lembaga

memberikan penafsiran atas Pasal 23D UUD NRI

negara/lembaga lain tersebut.

Tahun 1945 sebagai koridor untuk memperjelas fungsi, tugas, kewenangan dan independensi BI.

Opsi Ketiga, BI membangun kerja sama dengan

Dengan demikian, dapat dinilai apakah selama

lembaga yang dapat mengusulkan atau

ini norma dalam UU BI sudah sejalan dengan

memprakarsai RUU dalam hal pembangunan

norma konstitusi atau belum. Tidak dilibatkannya

hukum di bidang kewenangan BI. Hal seperti

BI dalam proses legislasi UU yang mengatur terkait

halnya yang diterapkan di Estonia dan Latvia. BI

kewenangan BI tentu membawa dampak yang

dapat membangun kerja sama dengan

signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan

Kementerian Keuangan misalnya, spesifik dalam

konstitusional BI, yang tentu mengarah pada

hal perancangan usulan RUU yang terkait

munculnya kerugian konstitusional yang diderita

kewenangan BI, yang sedikit banyak juga terkait

oleh BI. Hal tersebut setidaknya cukup untuk

dengan kewenangan Kementerian Keuangan.

menjadi dasar mengapa BI harus dilibatkan dalam

Peluang keterlibatan Bank of Estonia dalam proses

proses legislasi UU yang terkait dengan

legislasi sejatinya sangat sumir, karena keterlibatan

kewenangan BI.

Bank of Estonia tidak dapat dilepaskan dari format kerja sama antara Ministry of Finance, Bank of

Pilihan ini lebih membawa kepastian hukum sebab

Estonia, dan Financial Supervision Authority yang

Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal

dituangkan dalam sebuah Cooperation Agreement.

10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011

Dalam Cooperation Agreement antara Ministry

merupakan materi muatan dalam undang-undang

of Finance, Bank of Estonia, dan Financial

dan akan ditindaklanjuti baik oleh Presiden

Supervision Authority ditegaskan bahwa kerja

maupun DPR untuk diajukan sebagai Rancangan

sama untuk merancang bersama peraturan dan

Undang-Undang. Implikasi atas jalur pengujian

panduan di bidang keuangan. Kondisi yang terjadi

konstitusional atas undang-undang memiliki dua

Latvia serupa dengan praktik yang terjadi Estonia,

kemungkinan, yaitu diterima atau ditolak. Jika

yaitu kewenangan menyusun draf terdapat

permohonan BI diterima, maka hal tersebut akan

Financial and Capital Market Commission, yang

membawa keuntungan bagi BI untuk kepastian

mana sebenarnya tidak ada keharusan bagi

hukum sesuai yang dimohonkan, sedangkan

Financial and Capital Market Commission untuk

apabila ditolak, maka akan mengukuhkan yang

berkonsultasi dengan Latvijas Banka (Bank of

sudah ada dan hal tersebut menjadi risiko yang

Latvia). Namun, konsultasi tersebut dimungkinkan

harus ditanggung oleh BI.

dilakukan dengan adanya kesepakatan kerja sama antara kedua lembaga ini, sebagaimana yang

Dalam setiap penerapan gagasan dan/atau

terjadi di Estonia. Hanya saja dalam kerja sama

peraturan baru dalam sistem hukum membawa

ini hanya dilakukan antara Financial and Capital

implikasi terhadap sistem lama yang sudah

Market Commission dan Bank of Latvia.

berjalan. Hal ini juga berlaku pada gagasan keterlibatan BI dalam memprakarsai RUU yang

Kedua, jalur ajudikasi atau negatif legislasi. BI

berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.

mengajukan permohonan pengujian UU terhadap

Masing-masing gagasan memiliki kelebihan dan

UUD di Mahkamah Konstitusi atas kerugian

kekurangan, sehingga harus mempertimbangkan

33


segala kemungkinan yang terjadi sebelum

bagi BI untuk terlibat dalam mempersiapkan bahan

menentukan pilihan yang akan diterapkan.

dari RUU yang lain, selama dalam lingkup kewenangan BI.

D. Kesimpulan Ketiga, Pasal 68 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2011 Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

terdapat peluang untuk melibatkan Bank Indonesia

menjadi peluang pula, “Dalam pembicaraan tingkat

dalam proses pembentukan Rancangan Undang-

satu dapat diundang pimpinan lembaga negara atau

Undang dalam sistem ketatanegaraan Republik

lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang

Indonesia. Peluang BI untuk dapat turut membahas

berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga

RUU sebenarnya terbuka secara normatif melalui

lain.” Keempat, jalur lain adalah perubahan pada

beberapa Pasal, yakni: Kesatu, Pasal 7 ayat (1) UU

aturan pelaksana, yang dalam hal ini adalah Tata

Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004

Tertib DPR atau Peraturan Presiden yang mengatur

yang mempertegas bahwa BI dan pemerintah memiliki

mengenai tata cara persiapan RUU. Dalam Pasal 99

keterkaitan dalam kebijakan ekonomi. Kedua, Pasal

ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang

54 UU Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun

Tata Tertib, dinyatakan bahwa Rancangan Undang-

2004 menjadi pintu masuk bagi Bank Indonesia

Undang dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD.

sebagai pemrakarsa RUU yang terkait dengan tugas

Dalam Peraturan DPR a quo seharusnya membuka

dan kewenangannya. Frasa “masalah ekonomi,

kesempatan bagi lembaga negara/lembaga lain untuk

perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan

mengajukan RUU, selama masih terkait dalam lingkup

tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk

kewenangannya. Usulan RUU dari lembaga

kewenangan Bank Indonesia”, membuka peluang

negara/lembaga lain tersebut akan diakuisisi menjadi

keluasan cakupan keterlibatan BI bekerja sama dengan

RUU usulan DPR.

Pemerintah, termasuk di dalamnya untuk memprakarsai RUU. Argumentasi tersebut dikuatkan

Perlu adanya perubahan pada Peraturan Presiden

dalam pengaturan pada ayat (2), pada frasa yang

Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara

menyatakan, “Bank Indonesia wajib memberikan

Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,

pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan

Belanja Negara”. Frasa tersebut menegaskan bahwa

Rancangan Peraturan Presiden. Hanya diperlukan

BI memang dapat turut serta dan bahkan wajib

perluasan makna dari terminologi “pemrakarsa”,

memberikan pendapat dan pertimbangan dalam

yang sejauh ini hanya sempit terbatas pada “menteri/

pembahasan tentang RAPBN, yang mana dari RAPBN

pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang

ini kemudian menjadi bahan utama bagi presiden

mengajukan usul penyusunan Rancangan Undang-

untuk membuat RUU APBN. Dengan menggunakan

Undang [...]”, perlu untuk lebih diperluas lagi dengan

penafsiran ekstensif, tidak dapat dipungkiri bahwa

melingkupi lembaga negara/lembaga lain yang terkait

RUU APBN adalah masuk dalam nomenklatur RUU

dengan kewenangannya. Tentu saja konsekuensi dari

pula. Dengan demikian, secara implisit sejatinya BI

jalur ini adalah akuisisi usulan RUU tersebut menjadi

memiliki kewenangan dalam mempersiapkan bahan

RUU usulan Pemerintah.

dari RAPBN yang kemudian menjadi dasar utama Presiden dalam mengajukan RUU APBN. Peluang

Melihat berbagai peluang pengaturan tersebut,

tersebut diperluas lagi melalui frasa “kebijakan lain

setidaknya dapat dipetakan desain keterlibatan BI

yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank

dalam memprakarsai RUU yang terkait dengan tugas

Indonesia”. Peluang tersebut dapat menjadi pintu

dan kewenangan BI, yaitu melalui: Pertama, jalur

34


legislasi. Pada jalur ini, setidaknya terdapat 3 (tiga)

kemurahan hati leading sector untuk mengundang

alternatif pilihan, yaitu: Opsi Kesatu, BI menjadikan

dan melibatkan BI dalam penyusunan RUU. Pilihan

diri sebagai pemrakarsa, dengan catatan semua

ini membuat BI menjadi sangat tergantung pada will

perubahan pengaturan di atas sudah dilakukan, maka

pemerintah untuk turut terlibat dalam penyusunan

BI dapat menjadi pemrakarsa RUU dari jalur pemerintah

RUU.

atau pengusul RUU dari jalur DPR. BI dapat juga memilih langkah untuk menyusun suatu RUU yang

BI dapat juga memilih langkah untuk mengajukan

berkaitan dengan fungsi, tugas, kewajiban dan

diri sebagai bagian yang dilibatkan dalam pembahasan

lembaganya, kemudian dari RUU yang dibuat tersebut

suatu RUU. Pada porsi ini, BI tidak bertindak selaku

BI memilih jalur di antara DPR, Presiden, atau DPD

pemrakarsa atau pihak yang mengajukan, namun

untuk selanjutnya dapat diajukan.

sebatas menjadi pihak yang turut dilibatkan dalam proses pembahasan RUU yang terkait dengan tugas

Namun, implikasi tersebut menjadi berbeda bila BI

dan kewenangan BI. Permohonan pengajuan diri BI

dapat menjadi pemrakarsa, sehingga BI dapat memilih

terlibat dalam proses pembahasan berpijak pada

langkah untuk mengusulkan revisi UU BI atau revisi

rumusan pengaturan pada UU BI yang memungkinkan

tahapan proses legislasi dalam UU Pembentukan

BI turut serta dalam pembahasan kebijakan lain terkait

Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat

tugas dan kewenangannya. Keaktifan BI untuk

mengakomodasi peran BI dalam proses legislasi dan

mengajukan diri sebagai pihak dalam pembahasan

bahkan memungkinkan BI untuk mengajukan sendiri

merupakan pilihan yang relatif besar kemungkinannya

RUU yang terkait dengan tugas dan kewenangannya.

untuk berhasil sebab Pemerintah memiliki kewajiban

Sedangkan langkah terakhir yang agak ekstrem adalah

mengundang untuk BI, sedangkan pada di sisi yang

BI mempertimbangkan peluang untuk mengubah

lain BI merupakan entitas yang sah untuk ikut dalam

UUD NRI Tahun 1945. Pemikiran ini merujuk pada

Pembicaraan Tingkat I karena tergolong sebagai

praktik yang telah dilaksanakan di Peru, yang mana

lembaga negara/lembaga lain bila RUU yang dibahas

peluang Peruvian Central Bank untuk ikut mengajukan

berkaitan dengan kewenangan lembaga

RUU diatur secara implisit dalam norma di level

negara/lembaga lain tersebut.

konstitusi. Dengan demikian, tentu peluang Bank Indonesia untuk mengajukan RUU terbuka lebar.

Opsi Ketiga, BI membangun kerja sama dengan

Bahkan Bank Indonesia dapat secara independen

lembaga yang dapat mengusulkan atau memprakarsai

mengawal draf RUU yang diusulkannya, dari

RUU dalam hal pembangunan hukum di bidang

pengajuan sampai dengan RUU disahkan sebagai UU.

kewenangan BI. Hal seperti halnya yang diterapkan di Estonia dan Latvia. BI dapat membangun kerja sama

Opsi Kedua, BI hanya menunggu permintaan dan

dengan Kementerian Keuangan misalnya, spesifik

undangan dari Pemerintah yang diwakili oleh Menteri

dalam hal perancangan usulan RUU yang terkait

untuk dilibatkan dalam proses pembahasan suatu

kewenangan BI, yang sedikit banyak juga terkait

RUU. Derajat ini berpegang pada definisi legalistik

dengan kewenangan Kementerian Keuangan. Dalam

formal bahwa kewenangan pemrakarsa hanya dapat

Cooperation Agreement antara Ministry of Finance,

dilakukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah

Bank of Estonia, dan Financial Supervision Authority

non-departemen. Pada porsi ini keterlibatan BI sangat

ditegaskan bahwa kerja sama untuk merancang

bergantung pada kemauan dan kesediaan leading

bersama peraturan dan panduan di bidang keuangan.

sector untuk mengajak BI dalam melakukan penyusunan suatu RUU yang terkait dengan tugas

Kedua, jalur ajudikasi atau negatif legislasi. BI

dan kewenangan BI. Pada porsi ini, posisi Bank

mengajukan permohonan pengujian UU terhadap

Indonesia menjadi pihak yang pasif menunggu

UUD di Mahkamah Konstitusi atas kerugian

35


konstitusional yang diderita oleh BI dengan keberlakuan pengaturan dalam UU BI yang telah sah berlaku. Selain itu, BI juga harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran atas Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 sebagai koridor untuk memperjelas fungsi, tugas, kewenangan dan independensi BI. Dengan demikian, dapat dinilai apakah selama ini norma dalam UU BI sudah sejalan dengan norma konstitusi atau belum. Tidak dilibatkannya BI dalam proses legislasi UU yang mengatur terkait kewenangan BI tentu membawa dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan konstitusional BI, yang tentu mengarah pada munculnya kerugian konstitusional yang diderita oleh BI. Hal tersebut setidaknya cukup untuk menjadi dasar mengapa BI harus dilibatkan dalam proses legislasi UU yang terkait dengan kewenangan BI.

36

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara, BEE Media Indonesia, Jakarta. Kennedy, Ellen, 1991, The Bundesbank Germany’s Central Bank in the International Monetary System, The Royal Institute of International Affairs, Pinter Publishers, London. Lijphart, Arend, 1999, Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, Yale University Press, New Haven and London. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2002, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. Sekretariat Komisi VIII, 1999a, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku II, Rapat ke-6, 9 Maret 1999, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. ___________________, 1999b, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia, Buku IV, Rapat ke-15, 25 Maret 1999, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. Tim Penyusun, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VII, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

B. Antologi Capiey, Forrest, et al., “The Development of Central Banking”, dalam Forrest Capiey, et al. (Eds.), 1994, The Future of Central Banking: The Tercentenary Symposium of the Bank of England, Cambridge University Press, Cambridge, UK. Stern, Klaus, “The Note-Issuing Bank within the State Structure”, dalam Deutsche Bundesbank (Ed.), 1999, Fifty Years of the Deutsche Mark, Central Bank and the Currency in Germany since 1948, Oxford University Press, UK.

C. Artikel Jurnal Apinis, Marcis, et al., “The Role of National Central Banks in Banking Supervision in Selected Central and Eastern European Countries: A Case-Study on Bulgaria, The Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Poland and Slovakia”, European Central Bank Legal Working Paper Series, No. 11, March 2010.

37


Fischer, Stanley, "Modern Approach to Central Banking", NBER Working Paper Series, No. 5064, March 1995. _____________, “Central-Bank Independence Revisited”, The American Economic Review (Papers and Proceedings of the Hundredth and Seventh Annual Meeting of the American Economic Association Washington, DC, January 6-8, 1995), Vol. 85, No. 2, May 1995. Goodhart, C.A.E., “The Organisational Structure of Banking Supervision”, FSI Occasional Papers, No. 1 – November 200010-25. Ismail, Maqdir, “Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 3, Juli 2010. ___________, “Menselaraskan Undang-Undang Bank Sentral dan Undang-Undang Perbankan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4, No. 2, Juni 2007. Muladi, “Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Serta Upaya Formulasi Kebijakan Strategis Kelembagaan Negara”, Jurnal Negarawan, No. 18, November 2010. Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia, “Kemandirian Anggaran Bank Indonesia”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 10, No. 3, September - Desember 2012.

D. Makalah Rahardjo, Satjipto, “Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis”, Makalah, Seminar “Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis” dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15-16 April 1998.

E. Sumber Internet Redaksi Suara Merdeka, “Harga Minyak Dunia Turun Imbas Krisis Siprus”, http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/03/22/149970/Harga-Minyak-Dunia-Turun-ImbasKrisis-Siprus, diakses 12 April 2013. Syafputri, Ella, “Parlemen Siprus Setujui RUU Restrukturisasi Bank”, http://www.antaranews.com/berita/364887/parlemen-siprus-setujui-ruu-restrukturisasi-bank, diakses 12 April 2013.

F. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

38


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

G. Sumber Lain The Constitution of the Czech Republic. The Constitution of Hungary. The Constitution of the Republic of Bulgaria. The Constitution of the Republic of Estonia. The Constitution of the Slovak Republic. The Constitution of Bolivarian Republic of Venezuela. The Constitution of Peru. The Act CCVIII of 2011 on the Magyar Nemzeti Bank. The Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended, indicating the changes made by the Act No. 227/2013 Coll.

39


The Act of the National Council of the Slovak Republic No. 566/1992 Coll. on the National Bank of Slovakia, as last amended by Act No. 403/2010 Coll. The Act on the National Bank of Poland (Narodowy Bank Polski). The Bank of Estonia Act. The Act on The Central Bank of Venezuela. The Act on The Central Reserve Bank of Peru. The Financial Supervision Authority Act. The Law on the Financial and Capital Market Commission (Passed on June 1, 2000, in effect as of July 1, 2001, with amendments passed by the Saeima (Parliament) on 8 November 2012, which took effect on 1 December 2012). The Rules of Organisation and Procedure of the National Assembly (Promulgated in State Gazette No. 53/18.06.2013, Amended and Supplemented SG No. 62/12.07.2013). The Cooperation Agreement between Ministry of Finance, Bank of Estonia, and Financial Supervision Authority, December 2007. The Cooperation Agreement between Financial and Capital Market Commission and Bank of Latvia, 8 September 2009.

Noted : Strongly recommended : review : NP.

40

MENGENAL FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) DAN TINJAUAN SINGKAT DARI ASPEK HUKUM PERBANKAN INDONESIA Oleh : Fransiska Ari Indrawati, S.H, LLM1

Abstrak Pada tahun 2010 pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan ketentuan perpajakan yang dinamakan Foreign Account Tax Compliance Act atau disingkat dengan FATCA. Pengaturan FATCA ini dilatarbelakangi antara lain terjadinya krisis keuangan di AS di tahun 2008 yang salah satu faktor penyebabnya adalah penghindaran pajak dalam jumlah besar oleh warga negara Amerika Serikat yang memiliki pendapatan luar negeri. FATCA diharapkan dapat mencegah penghindaran pajak sehingga dapat menambah pendapatan pemerintah AS. FATCA mewajibkan lembaga keuangan asing untuk melaporkan kepada Internal Revenue Service, badan pemerintah AS yang menangani perpajakan, atas rekening finansial yang dimiliki oleh Wajib Pajak AS atau yang dimiliki lembaga asing dimana Wajib Pajak AS tersebut memiliki kepemilikan yang substansial. FATCA akan diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2014. Pemerintah AS telah memberikan opsi kepada hampir seluruh negara dimana warga negara AS berada untuk menerapkan atau tidak menerapkan FATCA. Pemerintah AS akan mengenakan 30% withholding tax terhadap seluruh pendapatan Foreign Financial Institutions (FFI) yang berasal dari AS misalnya pendapatan dari dividen, bunga dan asuransi apabila FFI ataupun negara dimana FFI tersebut berada tidak menerapkan FATCA. Namun demikian, terdapat dua pilihan agar FFI tidak terkena penerapan withholding tax tersebut yaitu dengan: (i) menandatangani FFI Agreement, atau (ii) menandatangani Intergovernmental Agreement (IGA) yang terdiri atas Model 1 IGA dan Model 2 IGA. Penerapan FATCA telah mendapat dukungan dari forum G20. Indonesia sebagai salah satu anggota G20 diharapkan dapat mengimplementasikan ketentuan ini untuk mendukung terjadinya pencegahan penghindaran pajak yang sudah menjadi perhatian di forum internasional dan terutama untuk menghindari pengenaan withholding tax sebesar 30% yang akan dikenakan oleh pemerintah AS kepada FFI.

A. Pendahuluan

Institutions (FFI) atau lembaga keuangan asing untuk melaporkan kepada Internal Revenue Service (IRS)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

atas aset finansial yang disimpan oleh wajib pajak

merupakan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah

Amerika Serikat (AS). FFI yang telah menandatangani

Amerika Serikat yang mewajibkan Foreign Financial

perjanjian dengan IRS memiliki kewajiban untuk melaporkan kepemilikan rekening wajib pajak AS kepada IRS.

1

Penasehat Hukum Bank Indonesia

41


FATCA dikeluarkan oleh Pemerintah AS untuk

demikian, terdapat dua pilihan agar FFI tidak terkena

menghindari penyembunyian pajak yang berasal dari

penerapan withholding tax tersebut yaitu dengan:

pendapatan luar negeri (offshore tax evasion) dan

(i) menandatangani FFI Agreement, atau (ii)

kedepannya FATCA diharapkan dapat menjadi

menandatangani Intergovernmental Agreement (IGA).

standard ketentuan yang digunakan seluruh dunia untuk mencegah penghindaran pajak yang terjadi2.

Kajian singkat ini akan membahas lebih lanjut

Forum G20 juga mendukung penuh upaya untuk

mengenai ruang lingkup FATCA dan wacana

mencegah penghindaran pajak di dunia internasional

penerapan FATCA ditinjau dari sudut pandang hukum

sebagaimana dikemukakan Communiqué of Finance

perbankan di Indonesia.

Ministers and Central Bank Governors pada April

20133. B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelaporan FATCA

Dalam G20 Leaders Declaration, forum G20 juga mengungkapkan bahwa transparansi pajak dan

Berikut ini pengertian dan ruang lingkup FATCA

pertukaran data otomatis (automatic exchange of

berdasarkan Summary of FATCA Reporting for US

information) antar anggota diperlukan sebagai salah

Taxpayers yang disarikan dari situs resmi IRS5.

satu upaya penghindaran pajak4. Forum G20 juga telah berkomitmen untuk memulai pertukaran data

1. Foreign Financial Institution/FFI sebagai subyek

otomatis terkait pajak yang akan dilakukan pada akhir

FATCA

tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya komitmen

FFI yang merupakan subyek pelapor dalam FATCA

dari forum internasional dalam mendukung transparansi

adalah lembaga penyimpan (depository institutions),

pajak dan mencegah penghindaran pajak mengingat

lembaga penjaminan (custodial institutions),

penghindaran pajak saat ini menjadi isu yang telah

lembaga investasi (investment entities), dan

mendunia. Tentu Indonesia diharapkan dapat juga

perusahaan asuransi tertentu (certain insurance

mendukung komitmen yang telah disepakati dalam

companies). Sedangkan pihak yang dikecualikan

forum internasional tersebut khususnya mengenai

dari pelaporan FATCA ini adalah lembaga

upaya mencegah terjadinya penghindaran pajak.

pemerintah/badan yang dimiliki pemerintah, organisasi internasional, bank sentral yang tidak

Terkait dengan upaya pencegahan penghindaran

memiliki kegiatan perbankan komersial, dan dana

pajak oleh Pemerintah AS, terhitung sejak tanggal

pensiun.

1 Juli 2014 Pemerintah AS akan mengenakan 30% withholding tax terhadap seluruh pembayaran kepada

2. Pengertian Wajib Pajak AS dan aset finansial Yang

FFI yang berasal dari sumber pendapatan di AS seperti

Dilaporkan

dividen, bunga dan asuransi apabila FFI tersebut tidak

Dalam situs IRS6, IRS menginformasikan bahwa

memiliki komitmen untuk melaporkan pajak kepada

FATCA mewajibkan lembaga keuangan asing untuk

Pemerintah AS (cq. Internal Revenue Service). Namun

melaporkan kepada IRS atas rekening finansial yang dimiliki oleh Wajib Pajak AS atau yang dimiliki lembaga asing dimana Wajib Pajak AS memiliki kepemilikan yang substansial. Lembaga yang

2

Stack, Robert, Myth vs. FATCA: The Truth About Treasury’s Effort To Combat Offshore Tax Evasion, diakses melalui http://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/Myth-vs-FATCA.aspx.

3

Communiqué Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, Washington, 18-19 April 2013, diakses melalui http://www.g20.org/documents/

5

Lihat http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Summary-of-FATCAReporting-for-U.S.-Taxpayers.

G20 Leaders’ Declaration, Russia, September 2013, diakses melalui http://www.g20.org/news/20130906/782776427.html

6

Ibid.

4

42

memiliki kewajiban pelaporan tidak hanya terbatas


pada bank, namun lembaga keuangan lainnya

2) Menikah dan menyampaikan laporan pajak

seperti lembaga investasi, broker, dan perusahaan

penghasilan gabungan serta memiliki total

asuransi tertentu. Berikut ini merupakan ruang

aset finansial di negara lain lebih dari

lingkup Wajib Pajak AS dan batasan nilai aset

USD100,000 pada hari terakhir di tahun

finansial yang dikehendaki pelaporannya oleh

pajak atau lebih dari USD150,000 pada

FATCA.

setiap saat selama tahun pajak. 3) Menikah namun menyampaikan laporan

a. Wajib Pajak AS berdomisili di luar negeri

pajak penghasilan terpisah serta memiliki

Wajib Pajak AS dikategorikan sebagai Wajib

total aset finansial di negara lain lebih dari

Pajak yang berdomisili di luar negeri apabila


pihak tersebut merupakan warga negara AS


dimana memiliki kewajiban pajak pada negara

setiap saat selama tahun pajak.

asing tersebut dan telah tinggal di negara tersebut atau negara lain setidaknya selama

Yang dimaksud dengan aset finansial di negara

330 (tiga ratus tiga puluh) hari berturut-turut

lain yang wajib dilaporkan sesuai FATCA adalah

dari periode 12 (dua belas) bulan. Wajib Pajak

seluruh aset luar negeri baik berbentuk rekening

tersebut harus menggunakan formulir 8938

ataupun non rekening yang ditujukan untuk

untuk menyampaikan laporan pajak penghasilan

investasi dan bukan digunakan untuk kegiatan

dengan klasifikasi sebagai berikut:

perdagangan atau bisnis. Contoh investasi

1) menikah dan menyampaikan laporan pajak

tersebut antara lain saham dan surat berharga

penghasilan gabungan serta memiliki total

asing, instrumen finansial asing, kontrak dengan

aset finansial di negara lain lebih dari

pihak non US, dan interest di lembaga asing.


Namun demikian, terdapat aset finansial yang


dikecualikan dari pelaporan dalam FATCA yaitu

setiap saat selama tahun pajak. Ketentuan

aset berupa:

ini tetap berlaku meskipun hanya pihak

1) Rekening finansial yang di tatausahakan

suami/istri yang berdomisili di luar negeri. 2) Bukan pihak yang menikah dan tidak

oleh lembaga AS yang meliputi lembaga keuangan asing cabang AS, kantor cabang

menyampaikan laporan pajak penghasilan

luar negeri dari lembaga keuangan AS,

gabungan serta memiliki total aset finansial

dan kantor cabang luar negeri dari anak

di negara lain lebih dari USD200,000 pada hari terakhir di tahun pajak atau lebih dari USD300,000 pada setiap saat selama tahun pajak.

perusahaan dari perusahaan AS; 2) Beneficial interest atas trust dan properti di luar negeri; 3) Bunga/pendapatan dari jaminan sosial, asuransi sosial dan program serupa lainnya

b. Wajib Pajak AS berdomisili di AS

dari pemerintah asing.

Wajib Pajak berikut ini harus menggunakan formulir 8938 untuk menyampaikan laporan

c. Opsi Penerapan FATCA

pajak penghasilan dengan klasifikasi sebagai

Terkait dengan pelaporan sebagaimana diatur

berikut:

dalam FATCA, Pemerintah AS akan

1) Tidak menikah dan total aset finansial lebih

mengenakan 30% withholding tax, kepada

dari USD50,000 pada hari terakhir di tahun

FFI yang tidak memiliki kewajiban melaporkan


Wajib Pajak AS, untuk setiap penerimaan yang

setiap saat selama tahun pajak.

berasal dari sumber pendapatan AS seperti

43


dividen, bunga dan asuransi terhadap institusi

a) Model 1 IGA (pendekatan Pemerintah

keuangan asing. Namun demikian, Pemerintah

ke Pemerintah)

AS menawarkan opsi agar FFI tidak terkena

Dalam Model 1 IGA ini, negara yang

penerapan withholding tax tersebut yaitu

merupakan partner FATCA menanda-

sebagai berikut:

tangani perjanjian dengan Pemerintah AS untuk mengumpulkan informasi

1. FFI Menandatangani perjanjian dengan IRS

terkait rekening warga AS dari seluruh

(FFI Agreement)

FFI yang masuk dalam wilayah jurisdiksi

FFI menandatangani perjanjian dengan IRS

dan untuk selanjutnya secara otomatis

yang dituangkan dalam FFI Agreement.

bertukar informasi melalui IRS. Dalam

Dalam perjanjian ini, FFI setuju untuk

hal ini, FFI tidak perlu menandatangani

berpartisipasi dalam FATCA dengan

perjanjian dengan IRS karena

menandatangani perjanjian langsung

pengumpulan informasi dari FFI akan

dengan IRS dimana FFI wajib melaksanakan

dikoordinir oleh Pemerintah di negara

kewajiban dalam FFI Agreement tersebut

yang bersangkutan.

tanpa turut campur dari pemerintah negara dimana FFI tersebut berdomisili.

Perjanjian Model 1 IGA ini dituangkan dalam bentuk Agreement between the

Konsep FFI Agreement tersebut tersedia

Government of the United States of

dalam situs resmi IRS yaitu http://www.irs.

America and the Government of [FATCA

gov/pub/irs-drop/n-13-69.pdf, dimana

Partner] to Improve International Tax

konsep tersebut mengatur pokok-pokok

Compliance and to Implement FATCA,

perjanjian antara lain sebagai berikut:

yang konsepnya tersedia dalam situs

kewajiban untuk melakukan due diligence

resmi Pemerintah AS yaitu http://www.

bagi FFI, persyaratan untuk memberikan

treasury.gov/resource-center/tax-policy/

deposit, kewajiban pelaporan informasi dan

treaties/Pages/FATCA.aspx.

pengembalian pajak, prosedur kepatuhan yang wajib dilaksanakan oleh FFI, dst.

b) Model 2 IGA Dalam Model 2 IGA, pemerintah negara

Berdasarkan draft FFI Agreement tersebut,

setempat menandatangani perjanjian

FFI dipersyaratkan antara lain untuk

dengan IRS dan selanjutnya pemerintah

melakukan due diligence dalam rangka

negara setempat tersebut mewajibkan

mengidentifikasi rekening yang dimiliki

FFI untuk melakukan pendaftaran ke

oleh warga negara AS dan secara tahunan

IRS untuk selanjutnya mengikuti

melaporkan informasi terkait rekening

ketentuan dalam FFI Agreement.

tersebut kepada IRS. Melalui model ini, FFI melaporkan 2. Penandatanganan Intergovernmental

langsung kepada IRS secara tahunan ,

Agreement (IGA)

tanpa melalui pemerintah negara

Pemerintah AS melalui US Treasury

setempat, atas seluruh informasi

Department mengembangkan dua model

rekening wajib pajak AS termasuk

IGA sebagai alternatif cara untuk penerapan

ringkasan informasi rekening wajib

FATCA yaitu:

pajak AS meskipun belum mendapatkan persetujuan dari pemilik rekening untuk

44


dilaporkan ke IRS (non-consenting

C. Pro dan Kontra Wacana Penerapan FATCA

account). Melalui kerjasama Model 2 ini, IRS dapat meminta pemerintah

Terkait dengan wacana penerapan FATCA, berikut ini

negara yang merupakan partner FATCA,

pro dan kontra secara umum terkait dengan opsi

informasi rekening individual yang

yang dimiliki dalam wacana penerapan FATCA dari

mendasari ringkasan informasi yang

sisi perbankan yaitu:

dilaporkan oleh FFI terkait non consenting account.

1. Tidak menerapkan FATCA Dalam hal Indonesia memutuskan untuk tidak

Perjanjian Model 2 IGA ini berupa

menerapkan FATCA maka Pemerintah AS akan

Agreement between the Government

mengenakan 30% withholding tax atas

of the United States of America and

penerimaan pendapatan FFI yang berasal dari

the Government of [FATCA Partner] for

sumber pendapatan di AS seperti dividen, bunga

Cooperation to Facilitate the

dan asuransi. Berikut ini adalah pro dan kontra

Implementation of FATCA, yang

bagi Indonesia bila tidak menerapkan FATCA

konsepnya tersedia dalam situs resmi

dimaksud.

Pemerintah AS yaitu http://www.treasury.gov/resourcecenter/tax-policy/treaties/Pages/FATCA. aspx.

Pro

Kontra

• Indonesia tidak memiliki ketentuan yang dapat memaksa Wajib Pajak AS sebagai Nasabah Penyimpan untuk memberikan permintaan, persetujuan atau kuasanya untuk menginformasikan rekening yang bersangkutan kepada pihak ketiga.

• Dengan tidak menerapkan FATCA maka Indonesia tidak mendukung program anti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak AS sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan FATCA.

• Dengan tidak diterapkannya FATCA, Indonesia tidak mendukung komitmen forum Internasional untuk bersama-sama berupaya mencegah terjadinya penghindaran pajak. • 30% Withholding Tax akan mengurangi pendapatan bank di Indonesia yang memiliki pendapatan di AS dari dividen, bunga dan asuransi.

2. Menerapkan FATCA melalui FFI Agreement Dalam hal bank-bank di Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam FFI Agreement, berikut ini adalah pro dan kontra bagi Indonesia atas hal dimaksud.

45


Pro

Kontra

• Dengan menerapkan FATCA maka Indonesia mendukung program anti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak AS sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan FATCA dan turut mendukung komitmen forum internasional terkait penghindaran pajak.

• Bank Indonesia harus memahami FATCA dan mensosialisasikan wacana penerapan FATCA kepada bank-bank di Indonesia serta untuk selanjutnya menyerahkan keputusan kepada bank untuk ikut serta dalam FFI Agreement atau tidak.

• Dengan adanya bank-bank di Indonesia yang memiliki kerjasama terkait anti penghindaran pajak, diharapkan Indonesia memiliki track record positif jika suatu saat Indonesia meminta kerjasama kepada AS terkait anti penghindaran pajak.

• Pemerintah Indonesia tidak dapat memantau bankbank yang ikut/tidak ikut serta dalam FFI Agreement karena keinginan bank sendiri ikut serta dalam FFI Agreement.

• Jika bank tidak patuh dalam FFI Agreement yang telah disepakati maka IRS akan sulit untuk memberikan sanksi lain kepada bank kecuali sebagaimana tertera dalam FFI Agreement. Sebaliknya bila IRS merasa bank tidak patuh terhadap FFI Agreement dan akhirnya memutuskan untuk mengenakan 30% withholding tax maka pemerintah Indonesia sulit menjembatani permasalahan ini. • Kerahasiaan informasi dalam pelaporan sebagaimana dimaksud FFI Agreement menjadi tanggung jawab pihak bank dan IRS. Dalam hal ini, otoritas pengawas mencampuri penatausahaan kerahasiaan bank berikut mekanisme pelaporan yang diatur dalam FFI Agreement karena otoritas pengawas bukan merupakan pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. • Bank harus dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS yang wajib dilaporkan sesuai FATCA, hal ini dapat menjadi kendala bagi bank mengingat bank harus melakukan penelusuran ulang atas seluruh pemilik rekening bank yang merupakan Wajib Pajak AS. • Setelah Bank dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS maka bank harus dapat meminta persetujuan/kuasa dari pemilik rekening untuk menginformasikan rekening tersebut kepada IRS, sebagaimana hal ini diatur dalam UU Perbankan.

46


Pro

Kontra • FFI Agreement antara lain mewajibkan FFI untuk menutup rekening Wajib Pajak AS apabila yang bersangkutan tidak patuh memiliki dampak hukum bagi bank yaitu potensi gugatan dari pemilik rekening yang telah ditutup oleh bank.

3. Menerapkan FATCA melalui Intergovernmental Agreement Dalam hal pemerintah Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam Intergovernmental Agreement, berikut ini adalah pro dan kontra bagi Indonesia atas hal dimaksud. Model 1 IGA

Pro

Kontra

• Dengan menerapkan FATCA maka Indonesia mendukung program anti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak AS sebagaimana menjadi tujuan FATCA dan turut mendukung komitmen forum internasional terkait penghindaran pajak.

• Bank harus dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS yang wajib dilaporkan sesuai FATCA, hal ini dapat menjadi kendala bagi bank mengingat bank harus melakukan penelusuran ulang atas seluruh pemilik rekening bank.


• Setelah Bank dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS maka bank harus dapat meminta persetujuan/kuasa dari pemilik rekening untuk menginformasikan rekening tersebut kepada IRS. Hal ini dapat menjadi kendala bagi bank dalam prakteknya.

• Pemerintah Indonesia dapat memantau keikutsertaan bank-bank yang menyampaikan laporan terkait penerapan FATCA.

• Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memaksa Nasabah Penyimpan termasuk Wajib Pajak AS untuk memberikan persetujuan/kuasa kepada bank agar dapat menginformasikan rekening simpanannya tersebut kepada Pemerintah Indonesia untuk selanjutnya disampaikan kepada IRS.

47


Pro

Kontra

• Jika bank tidak patuh dalam kewajiban pelaporan terkait FATCA yang telah disepakati maka otoritas pengawas bank dapat memberikan sanksi kepada bank dan sebaliknya bila IRS merasa bank tidak patuh terhadap IGA dan akhirnya memutuskan untuk mengenakan 30% withholding tax maka pemerintah Indonesia dapat menjembatani permasalahan ini. • Kerahasiaan informasi dalam pelaporan sebagaimana dimaksud IGA dapat dipantau oleh Pemerintah Indonesia/otoritas pengawas bank. Dalam hal ini, otoritas pengawas mengetahui pasti tentang penatausahaan kerahasiaan bank berikut mekanisme pelaporan yang diatur dalam IGA. • Pemerintah dapat menentukan sistem pelaporan kepada IRS yang akan digunakan namun Pemerintah harus tetap menentukan mekanisme pelaporan yang akan dilakukan dari bank kepada Pemerintah sebagai pihak yang mengkoordinir pelaporan tersebut.

Model 2 – IGA

Pro

Kontra

• Dengan menerapkan FATCA maka Indonesia mendukung program anti penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak AS sebagaimana menjadi tujuan FATCA dan turut mendukung komitmen forum internasional terkait penghindaran pajak.

• Bank harus dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS yang wajib dilaporkan sesuai FATCA, hal ini dapat menjadi kendala bagi bank mengingat bank harus melakukan penelusuran ulang atas seluruh pemilik rekening bank.


• Setelah Bank dapat mengidentifikasi pemilik rekening yang merupakan Wajib Pajak AS maka bank harus dapat meminta persetujuan/kuasa dari pemilik rekening untuk menginformasikan rekening tersebut kepada IRS. Hal ini dapat menjadi kendala bagi bank dalam prakteknya.

48


Pro

Kontra

• Pemerintah Indonesia yang memutuskan mengenai penerapan FATCA pada bank-bank sehingga bank wajib menaati keputusan tersebut dan untuk selanjutnya menaati ketentuan pelaporan sebagaimana diatur dalam FATCA.

• Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memaksa Nasabah Penyimpan termasuk Wajib Pajak AS untuk memberikan persetujuan/kuasa kepada bank agar dapat menginformasikan rekening simpanannya tersebut kepada bank untuk selanjutnya disampaikan kepada IRS.

• Pemerintah Indonesia dapat memantau keikutsertaan bank-bank yang menyampaikan laporan terkait penerapan FATCA.

• Mekanisme pelaporan langsung dari bank kepada IRS dapat menjadi kendala bagi bank khususnya terkait standarisasi sistem pelaporan diantara bankbank.

• Jika bank tidak patuh dalam kewajiban pelaporan terkait FATCA yang telah disepakati maka otoritas pengawas bank dapat memberikan sanksi kepada bank dan sebaliknya bila IRS merasa bank tidak patuh terhadap IGA dan akhirnya memutuskan untuk mengenakan 30% withholding tax maka pemerintah Indonesia dapat menjembatani permasalahan ini. • Kerahasiaan informasi dalam pelaporan sebagaimana dimaksud IGA dapat dipantau oleh Pemerintah Indonesia/otoritas pengawas bank. Dalam hal ini, otoritas pengawas mengetahui pasti tentang penatausahaan kerahasiaan bank berikut mekanisme pelaporan yang diatur dalam IGA.

D. Tinjauan Singkat Penerapan FATCA dari Aspek Hukum Perbankan

Seluruh bank di Indonesia terikat dengan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan sehingga pemberian informasi terkait

1. Ketentuan Rahasia Bank

nasabah bank termasuk nasabah bank yang

Dari aspek hukum perbankan, penerapan FATCA

merupakan Wajib Pajak AS wajib tunduk pada

erat kaitannya dengan ketentuan mengenai rahasia

ketentuan rahasia bank tersebut.

bank yaitu ketentuan mengenai pemberian informasi oleh bank mengenai nasabah dan

Ketentuan rahasia bank diatur dalam Pasal 40 UU

rekening simpanannya sebagaimana diatur dalam

Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib

UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

merahasiakan keterangan mengenai nasabah

sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun

penyimpan dan simpanannya kecuali untuk hal-

1998 (selanjutnya disebut “UU Perbankan”).

hal berikut ini:

49


a. kepentingan perpajakan (vide Pasal 41 UU Perbankan); b. penyelesaian piutang bank (vide Pasal 41A UU Perbankan); c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana (vide Pasal 42 UU Perbankan); d. perkara perdata antara bank dengan nasabahnya (vide Pasal 43 UU Perbankan); e. dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (vide Pasal 44 UU Perbankan); dan f. atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari

Berdasarkan hal tersebut diatas, UU Perbankan secara jelas melarang bank untuk menginformasikan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain kecuali kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 44 UU Perbankan yaitu pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan, Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan, serta pihak lain yang disetujui oleh nasabah penyimpan.

Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis (vide Pasal 44A UU Perbankan).

Pemberian informasi kepada pihak lain misalkan IRS dapat dilakukan sepanjang memenuhi Pasal

Ketentuan pelaksanaan dari UU Perbankan

44A UU Perbankan. Sebagaimana diatur dalam

mengenai rahasia bank diatur lebih lanjut dalam

Pasal 44A UU Perbankan, penyampaian informasi

PBI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan

kepada pihak tertentu diperbolehkan sepanjang

Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis

telah terdapat permintaan, persetujuan atau kuasa

Membuka Rahasia Bank (selanjutnya disebut “PBI

dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis

Rahasia Bank”) yang mengatur bahwa Bank wajib

dan bank wajib memberikan keterangan mengenai

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan

simpanan Nasabah Penyimpan kepada pihak yang

dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan

ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan.

dan Simpanan Nasabah (vide Pasal 2 PBI Rahasia Bank) kecuali untuk:

Dengan demikian terkait dengan wacana

a. kepentingan perpajakan;

penerapan FATCA, bank dapat menginformasikan

b. penyelesaian piutang Bank yang sudah

kepada Pemerintah ataupun pihak ketiga atas

diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan

rekening yang dimiliki Wajib Pajak AS sepanjang

Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;

terdapat permintaan, persetujuan atau kuasa dari

c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

pemilik rekening terlepas dari opsi yang dipilih

d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata

Pemerintah Indonesia nantinya dalam menerapkan

antara Bank dengan Nasabahnya;

FATCA.

e. tukar menukar informasi antar Bank; f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari

Namun demikian, telah disadari bahwa saat ini

Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;

belum terdapat ketentuan yang memaksa nasabah

dan

penyimpan khususnya Wajib Pajak AS untuk

g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah

memberikan persetujuannya kepada bank untuk

Penyimpan yang telah meninggal dunia.

memberikan keterangan mengenai dirinya dan simpanannya sebagaimana dalam Pasal 44A UU

Terkait dengan wacana penerapan FATCA di

Perbankan. Hal ini dapat menjadi salah satu

Indonesia, tentu perlu dipertimbangkan

kendala dalam penerapan FATCA nantinya dari

pelaksanaan penerapan FATCA agar tidak

sisi hukum perbankan dan pemerintah perlu

melanggar UU Perbankan ataupun ketentuan

mencari solusi pengaturan atas hal tersebut.

perundang-undangan lainnya yang berlaku.

50


Solusi pengaturan yang mungkin dapat ditelaah

Lebih lanjut, ketika melakukan pembukaan

lebih lanjut pro dan kontra-nya antara lain sebagai

rekening untuk pertama kali, Pasal 12 jo. Pasal

berikut:

14 PBI APU-PPT mewajibkan Bank untuk meminta

a. Melakukan perubahan/amandemen UU

informasi untuk mengetahui profil calon nasabah,

Perbankan terkait pengaturan mengenai

yang meliputi:

pemberian informasi nasabah penyimpan dan

a. Identitas, yang mencakup:

simpanannya agar dapat mengakomodir penerapan FATCA ataupun penerapan

1) nama lengkap termasuk nama alias apabila ada;

komitmen dalam forum internasional dalam

2) nomor dokumen identitas;

rangka mencegah penghindaran pajak;

3) alamat tempat tinggal sesuai dokumen

b. Menerbitkan ketentuan yang mewajibkan bank untuk mengidentifikasi pemilik rekening yang

identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada;

merupakan Wajib Pajak AS dan meminta

4) tempat dan tanggal lahir;

pemilik rekening yang bersangkutan untuk

5) kewarganegaraan;

menandatangani persetujuan atau kuasa

6) pekerjaan;

kepada Bank untuk menginformasikan

7) jenis kelamin;

rekeningnya kepada Pemerintah Indonesia.

8) status perkawinan; dan

Bila pemilik rekening tidak bersedia untuk

b. Identitas Beneficial Owner (bila ada);

memberikan persetujuan tersebut, maka Bank

c. Sumber dana;

dapat melakukan tindakan yang diperlukan

d. Perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun;

terkait keberadaan rekening pemilik rekening

e. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau

yang merupakan Wajib Pajak AS tersebut antara lain dengan menutup rekening tersebut.

transaksi yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank; f. NPWP; dan

2. Ketentuan APU-PPT

g. Informasi lain untuk mengetahui profil calon

Wacana penerapan FATCA di Indonesia juga dapat

nasabah lebih dalam, termasuk informasi yang

dikaitkan dengan ketentuan APU-PPT sebagaimana

diperintahkan oleh ketentuan dan peraturan

diatur dalam PBI No.14/27/PBI/2012 tentang

perundang-undangan lainnya yang terkait.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank

Dalam ketentuan ini, khusus untuk calon nasabah

Umum (selanjutnya disebut “PBI APU-PPT”)

maka bank wajib mengidentifikasi nasabah yang

terutama ketentuan yang mengatur mengenai

memiliki kewarganegaraan AS dan dapat

kewajiban bank untuk mengenal nasabah melalui

memperkirakan apakah yang bersangkutan dapat

Customer Due Diligence.

dikategorikan sebagai wajib pajak AS yang tunduk dalam FATCA atau tidak, khususnya dengan

Pasal 10 PBI APU-PPT mengatur bahwa bank wajib

memperhatikan nilai transaksi dalam 1 (satu)

melakukan prosedur Customer Due Diligence

tahun yang akan dilakukan. Untuk kedepannya,

(CDD) yang merupakan kegiatan identifikasi,

sebagai syarat tambahan pembukaan rekening,

verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank

Bank dapat meminta dokumen tambahan berupa

untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan

persetujuan/kuasa untuk menginformasikan

profil calon nasabah, Walk-in Customer atau

rekeningnya tersebut kepada IRS dalam rangka

nasabah. Dengan adanya CDD ini, Bank wajib

penerapan FATCA.

mengetahui calon nasabahnya termasuk tentang kewarganegaraan calon nasabahnya tersebut.

51


Untuk existing customer, dengan adanya kewajiban

Selanjutnya mengenai model perjanjian untuk

Bank untuk menatausahakan dokumen/informasi

menerapkan FATCA, Indonesia sebaiknya menerapkan

mengenai nasabah, maka bank perlu melakukan

FATCA dengan menggunakan Model 1 IGA yang

pengkinian data terhadap informasi dan dokumen

nampaknya lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia

tersebut. Cara pengkinian data tersebut diatur

sebagaimana tercermin dalam pro dan kontra

dalam Pasal 29 PBI APU-PPT yaitu:

sebagaimana disebutkan diatas.

a. Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah; b. Menyusun laporan rencana pengkinian data; dan c. Menyusun laporan realisasi pengkinian data.

Penerapan FATCA dengan Model 1 - IGA tersebut wajib tetap mengikuti ketentuan pembukaan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan berdasarkan Pasal 44A UU Perbankan, bank di Indonesia dapat memberikan informasi mengenai

Dengan adanya pengkinian data tersebut,

rekening Wajib Pajak AS kepada Pemerintah AS sesuai

setidaknya Bank dapat mengetahui informasi

dengan permintaan, persetujuan atau kuasa Wajib

terkini mengenai nasabah termasuk dapat

Pajak AS sebagai pemilik rekening di bank tersebut.

menetapkan nasabah yang memiliki kewarganegaraan AS sebagai pihak yang diwajibkan untuk

Sehubungan dengan pengaturan Pasal 44A UU

dilaporkan rekeningnya berdasarkan FATCA

Perbankan tersebut dan terkait dengan penerapan

termasuk profil transaksi dari nasabah tersebut.

FATCA, maka bank di Indonesia perlu melakukan halhal sebagai berikut:

Dalam hal FATCA diterapkan di Indonesia, maka ketentuan APU-PPT dapat mendukung pelaksanaan penerapan FATCA tersebut khususnya pelaksanaan due diligence dan pengkinian data oleh Bank.

a) Melakukan identifikasi rekening-rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak AS; b) Meminta persetujuan atau kuasa dari pemilik rekening agar Bank dapat menginformasikan rekening tersebut kepada IRS (vide Pasal 44A UU

E. Kesimpulan

Perbankan).

FATCA merupakan regulasi Pemerintah AS yang tidak

Kendala yang dapat dihadapi dalam penerapan FATCA

dapat dihindarkan pemberlakuannya di Indonesia.

dari sisi UU Perbankan tersebut antara lain pemilik

Pilihan yang dihadapkan saat ini adalah ikut turut

rekening tidak mau memberikan persetujuan/kuasa

menerapkan FATCA atau pengenaan withholding

kepada bank untuk menginformasikan keterangan

tax sebesar 30% bagi seluruh bank ataupun FFI

nasabah penyimpan dan simpanannya untuk

lainnya yang memiliki pendapatan di AS. Pemerintah

selanjutnya disampaikan kepada IRS, sehingga

Indonesia harus segera menentukan sikap sebelum

kedepannya pemerintah Indonesia perlu mencarikan

diberlakukannya FATCA tersebut pada tanggal 1 Juli

solusi pengaturan yang tepat mengenai hal ini.

2014. Forum internasional, seperti G20 dan OECD, sangat mendukung adanya transparansi pajak dan mencegah upaya penghindaran pajak sehingga penerapan FATCA di Indonesia menjadi pilihan yang utama bagi Indonesia dalam rangka mendukung komitmen internasional tersebut.

52

DAFTAR PUSTAKA

Communiqué Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, Washington, 18-19 April 2013. G20 Leaders’ Declaration, Russia, September 2013. Stack, Robert, Myth vs. FATCA: The Truth About Treasury’s Effort To Combat Offshore Tax Evasion, diakses melalui http://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/Myth-vs-FATCA.aspx. Summary of FATCA Reporting for US Taxpayers, diakses melalui http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Summaryof-FATCA-Reporting-for-U.S.-Taxpayers. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 PBI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

53

HAK MILIK ATAS RUMAH SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA Oleh : Dr. Urip Santoso, S.H, MH.1

Abstrak Rumah bagi pemiliknya di samping berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, juga berfungsi sebagai aset bagi pemiliknya. Rumah sebagai aset, maka rumah mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat dinilai dengan uang. Oleh karena rumah mempunyai nilai ekonomis, maka rumah dapat dijadikan jaminan utang oleh pemiliknya. Rumah yang dapat dijadikan jaminan utang adalah rumah yang sifatnya dimiliki. Hak milik atas rumah tanpa tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia. Dokumen yang diserahkan sebagai jaminan Fidusia adalah surat tanda bukti pemilikan rumah. Jaminan Fidusia dibuktikan dengan Akta Pembebanan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Lahirnya Jaminan Fidusia adalah sejak Akta Pembebanan Fidusia didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai tanda bukti Jaminan Fidusia diterbitkan Sertipikat Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Kata kunci : Hak milik, rumah, fidusia, akta, sertipikat

Pendahuluan

Pengertian rumah disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 1 Tahun 2011, yaitu bangunan

Pada mulanya, ketentuan tentang perumahan diatur

gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang

dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1964 tentang

layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan

Rumah yang ditempati atau dihuni diharapkan tidak

(Lembaran Negara Tahun 1962 No. 40, Tambahan

sekedar rumah, tetapi rumah yang layak huni dalam

lembaran Negara Republik Indonesia No. 2476) menjadi

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2011

2611). Undang-undang No. 41 Tahun 1964 dinyatakan

menetapkan jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku

tidak berlaku lagi oleh Undang-undang No. 4 Tahun

pembangunan dan penghunian yang meliputi:

1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran

a. Rumah komersial

Negara Tahun 1992 No. 23, Tambahan Lembaran Negara

Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan

Republik Indonesia No. 3469). Undang-undang No. 4

dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai

Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

kebutuhan masyarakat.

oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang

b. Rumah umum

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan

Tahun 2011 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat

Indonesia No. 5188).

berpenghasilan rendah. Rumah umum dapat mendapatkan bantuan dan

1

Dosen Hukum Agraria dan Hukum Perumahan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

kemudahan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

55


c. Rumah swadaya

fungsional, baik dalam arah horizontal atau vertikal,

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas

dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing

prakarsa dan upaya masyarakat.

dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama

Rumah swadaya diselenggarakan atas prakarsa dan

untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian

upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun

bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

berkelompok. Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan


kemudahan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah

menetapkan bahwa pembangunan rumah tunggal, rumah

Daerah.

deret, dan/atau rumah susun dapat di atas tanah:

d. Rumah khusus

a. Hak Milik

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan khusus.

terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus”, antara

dengan mengingat ketentuan Pasal 6 Undang-undang

lain adalah kebutuhan untuk perumahan transmigrasi,

No. 5 Tahun 1960 atau Undang-undang Pokok Agraria

permukiman kembali korban bencana alam, dan rumah sosial untuk menampung orang lansia, masyarakat

(UUPA). b. Hak Guna Bangunan, baik di atas tanah negara

miskin, yatim piatu, dan anak terlantar, serta termasuk

maupun di atas tanah Hak Pengelolaan

juga untuk pembangunan rumah yang lokasinya

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan

terpencar dan rumah di wilayah perbatasan wilayah

dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan

negara. Rumah khusus disediakan oleh Pemerintah

miliknya, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga

dan/atau Pemerintah Daerah.

puluh) tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu

e. Rumah negara

paling lama 20 (duapuluh) tahun, dan diperbaharui

Rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara

haknya untuk jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh)

dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian

tahun.

dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang

c. Hak Pakai atas tanah negara

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Hak Pakai adalah hak untuk mempergunakan dan/atau

Rumah negara disediakan oleh Pemerintah dan/atau

memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung

Pemerintah Daerah.

oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam


keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang

menetapkan bentuk rumah, yaitu:

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik

a. Rumah tunggal

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau

Rumah tunggal adalah rumah yang mempunyai

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak

kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan

bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-

tidak dibangun tepat pada batas kaveling.

undang No. 5 Tahun 1960.

b. Rumah deret Rumah deret adalah beberapa rumah yang satu atau

Rumah berfungsi sebagai aset (kekayaan) bagi pemiliknya,

lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu

artinya rumah tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi

atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi

pemiliknya. Hak yang dimiliki pemilik rumah terhadap

masing-masing mempunyai kaveling sendiri.

rumahnya, adalah:

c. Rumah susun Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara

56

a. Menempati atau menggunakan rumah sesuai dengan fungsinya; b. Memberikan hak kepada orang lain untuk menghuni rumahnya dengan cara bukan sewa menyewa;


c. Menyewakan rumahnya kepada orang lain;

Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Jaminan

d. Menjual rumahnya kepada orang lain;

Fidusia apabila yang dijadikan jaminan utang adalah

e. Menghibahkan rumahnya kepada orang lain;

rumah tidak beserta tanahnya, yang diatur dalam Undang-

f. Menukarkan rumahnya dengan rumah milik orang

Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

lain; g. Melelang rumahnya dalam kaitannya dengan pelunasan utang;

Permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah pengaturan hak milik atas rumah sebagai jaminan Fidusia

h. Menjaminkan rumahnya ke dalam utang piutang;

dan mekanisme pembebanan hak milik atas rumah

i. Mewariskan rumahnya kepada ahli warisnya.

sebagai jaminan Fidusia.

Rumah sebagai aset (kekayaan) bagi pemiliknya dan

Pembahasan

mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan jaminan utang oleh pemiliknya. Utang dengan jaminan rumah dapat

1. Pengaturan Jaminan Fidusia Atas Rumah

dijadikan bagi pemiliknya untuk mengembangkan usaha

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

(bisnis) atau keperluan lainnya.

dan Kawasan Permukiman tidak mengatur hak milik atas rumah sebagai Jaminan Fidusia. Berdasarkan

Bentuk rumah yang dapat dijadikan jaminan utang

ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 1

adalah rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun.

Tahun 2011, rumah sebagai aset bagi pemiliknya yaitu

Tidak setiap jenis rumah dapat dijadikan jaminan utang.

rumah mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya

Jenis rumah yang dapat dijadikan jaminan utang adalah

sehingga dapat dijadikan jaminan utang dengan

rumah komersial, rumah swadaya, dan rumah umum,

dibebani Jaminan Fidusia.

sedangkan jenis rumah yang tidak dapat dijadikan jaminan utang adalah rumah khusus dan rumah negara.

Pertama kali diatur, bahwa rumah susun dan hak

Rumah komersial, rumah swadaya, dan rumah umum

milik atas satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan

dapat dijadikan jaminan utang sebab rumah tersebut

utang dengan dibebani Jaminan Fidusia adalah Pasal

dapat diperjualbelikan oleh pemilik rumah kepada orang

12 Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang

lain. Rumah khusus tidak dapat dijadikan jaminan utang

Rumah Susun, yaitu:

sebab rumah tersebut dibangun dalam rangka memenuhi

(1) Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu

kebutuhan untuk transmigrasi, permukiman kembali

berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu

korban bencana alam, dan rumah sosial untuk

kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan

menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim

jaminan utang dengan :

piatu, dan anak terlantar, serta termasuk juga untuk

a. dibebani hipotik, jika tanahnya tanah Hak Milik

pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan lokasinya dan rumah di wilayah perbatasan negara. Demikian pula, rumah negara juga tidak dapat dijadikan

atau Hak Guna Bangunan; b. dibebani fidusia, jika tanahnya tanah Hak Pakai atas tanah negara.

jaminan utang sebab rumah negara sifatnya bukan untuk

(2) Hipotik atau fidusia dapat juga dibebankan atas

dimiliki, akan tetapi hanya dihuni oleh pegawai negeri

tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan/atau pejabat negara atau pejabat Pemerintah.

beserta rumah yang akan dibangun sebagai jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk

Lembaga jaminan yang mewadahi hak milik atas rumah

membiayai pelaksanaan pembangunan rumah

sebagai jaminan utang adalah Hak Tanggungan apabila

susun yang telah direncanakan di atas tanah yang

yang dijadikan jaminan utang adalah rumah beserta hak

bersangkutan dan yang pemberian kreditnya

atas tanahnya, yang diatur dalam Undang-Undang No.

dilakukan secara bertahap sesuai dengan

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

pelaksanaan pembangunan rumah susun tersebut.

57


Pembebanan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

b. pembebanan hipotek atas rumah beserta tanah

diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 16 Tahun

yang haknya dimiliki oleh pihak yang sama

1985, yaitu: “Dengan tidak mengurangi ketentuan

dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta

Pasal 12, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Tanah sesuai dengan peraturan perundang-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat

undangan yang berlaku.

dijadikan jaminan utang dengan: a. dibebani hipotik, jika tanahnya tanah Hak Milik

Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 4

atau Hak Guna Bangunan;

Tahun 1992 menyatakan bahwa pemilikan rumah

b. dibebani fidusia, jika tanahnya tanah Hak Pakai

oleh bukan pemilik hak atas tanah, dengan persetujuan

atas tanah negara.

tertulis pemilik hak atas tanah, dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia. Pemilikan rumah oleh

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-

pemilik hak atas tanah, rumahnya dapat dijadikan

undang No. 16 Tahun 1985 dapat dijelaskan bahwa:

jaminan utang dengan dibebani fidusia. Pemilikan

a. rumah susun dan hak milik atas satuan rumah

rumah oleh pemilik hak atas tanah, rumah beserta

susun dapat dibebani hipotik jika tanahnya Hak

tanahnya dapat dijadikan jaminan utang dengan

Milik atau Hak Guna Bangunan;

dibebani hipotek.

b. rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun dapat dibebani fidusia jika tanahnya Hak

Undang-undang No. 16 Tahun 1985, Undang-undang

Pakai atas tanah negara.

No. 4 Tahun 1992, dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 mengatur bahwa rumah susun, hak milik

Undang-undang No. 16 Tahun 1985 dilaksanakan

atas satuan rumah susun, dan rumah dapat dijadikan

oleh Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang

jaminan utang dengan dibebani fidusia, tetapi tidak

Rumah Susun. Pembebanan rumah susun atau hak

memberikan pengertian tentang fidusia dan tidak

milik atas satuan rumah susun dengan dibebani hipotik

mengatur tata cara (prosedur) pembebanan fidusia.

atau fidusia diatur dalam Pasal 43 nya, yaitu: “Dalam hal terjadi pembebanan atas rumah susun, pendaftaran

7 (tujuh) tahun setelah berlakunya Undang-undang

hipotik atau fidusia yang bersangkutan dilakukan

No. 4 Tahun 1992 diundangkan Undang-undang No.

dengan menyampaikan:

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tanggal 30

a. sertipikat hak milik atas satuan rumah susun yang

September 1999. Fidusia merupakan istilah yang

bersangkutan;

sudah lama dikenal di Indonesia, namun Undang-

b. akta pembebanan hipotik atau fidusia;

undang yang mengatur tentang fidusia baru ada

c. surat-surat lainnya yang diperlukan untuk

tahun 1999 dengan Undang-undang No. 42 Tahun

pembebanan.

1999. Fidusia menurut Munir Fuady, juga disebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Dengan

Pasal 15 Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang

Kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya disebut

Perumahan dan Permukiman mengatur hak milik atas

dengan istilah lengkapnya Fiduciare Eigendom

rumah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani

Overdracht, sedangkan dalam Bahasa Inggrisnya

Fidusia, yaitu :

disebut dengan istilah lengkapnya Fiduciary Transfer

(1) Pemilikan rumah dapat dijadikan jaminan utang.

of Ownership.2

(2) a. pembebanan fidusia atas rumah dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

58

2

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 151.


Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 42

pemilik tanah. Objek Jaminan Fidusia adalah rumah

Tahun 1999, yang dimaksud fidusia adalah hak

saja tanpa hak atas tanah. Dari aspek hak atas tanah

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

yang di atasnya berdiri bangunan rumah dapat

dengan ketentuan bahwa benda yang hak

dijelaskan:

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam

a. Rumah yang berdiri di atas tanah haknya

penguasaan pemilik benda. Selanjutnya, dalam Pasal

sendiri

1 angka 2 nya dinyatakan bahwa jaminan fidusia

Rumah yang berdiri di atas tanah haknya sendiri,

adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang

yaitu rumah tersebut berdiri di atas tanah berstatus

berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

b. Rumah yang berdiri di atas tanah Hak Milik

dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud

orang lain

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Rumah yang berdiri di atas tanah Hak Milik orang

Hak Tanggungan yang telah berada dalam penguasaan

lain, yaitu rumah tersebut berdiri di atas tanah

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

berstatus Hak Guna Bangunan atas tanah Hak

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Milik, atau Hak

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor

Sewa Untuk Bangunan.

lainnya. Syarat rumah tidak beserta tanah, baik yang berdiri Dari ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.

di atas tanahnya sendiri atau berdiri di atas tanah Hak

42 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa objek Jaminan

Milik orang lain yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Fidusia, adalah :

adalah rumah yang sifatnya dimiliki bukan rumah

a. Benda bergerak, meliputi :

sewa. Jenis rumah yang dapat dijadikan objek Jaminan

1. benda bergerak berwujud;

Fidusia adalah rumah komersial, rumah swadaya, dan

2. benda bergerak tidak berwujud.

rumah umum, sedangkan rumah khusus dan rumah

b. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

negara tidak dapat menjadi objek Jaminan Fidusia.

tidak dibebani dengan Hak Tanggungan. Pemilikan rumah yang berdiri di atas tanah Hak Milik Bangunan termasuk rumah yang menjadi objek

orang lain, yang pembangunan rumahnya atas

Jaminan Fidusia disebutkan dalam Penjelasan Pasal

persetujuan dari pemilik tanah merupakan penerapan

15 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1992, yaitu:

asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding

a. Pemilikan rumah oleh bukan pemilik hak atas

beginsel). Menurut Djuhaendah Hasan, dinyatakan

tanah, dengan persetujuan dengan tertulis pemilik

bahwa dalam asas pemisahan horizontal, pemilikan

hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang

atas tanah dan benda atau segala sesuatu yang berdiri

dengan dibebani Fidusia;

di atas tanah itu adalah berbeda. Asas pemisahan

b. Pemilikan rumah oleh pemilik hak atas tanah,

horizontal memisahkan tanah dengan benda lain yang

rumahnya dapat dijadikan jaminan utang dengan

melekat pada tanah itu.3 Ter Haar yang pendapatnya

dibebani Fidusia.

dikutip oleh Iman Sudiyat menyatakan bahwa, tanah adalah terpisah dari segala sesuatu yang melekat

Rumah yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat

padanya atau pemilikan atas tanah terlepas dari benda

berdiri di atas tanah haknya sendiri, atau berdiri di atas tanah Hak Milik orang lain. Kalau rumah yang mau dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia berada di atas tanah milik orang lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

3

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 76.

59


yang berada di atas tanah itu. Sehingga pemilik atas

jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud

tanah dan bangunan yang berada di atasnya dapat

maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak

berbeda.4 Dalam asas pemisahan horizontal, bangunan

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak

dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

satu kesatuan, pemilikan atas tanah tidak selalu

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

memiliki bangunan atau tanaman yang ada di atasnya,

Tanggungan yang telah berada dalam penguasaan

dan perbuatan hukum mengenai tanah tidak selalu

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

meliputi bangunan atau tanaman yang ada di atasnya

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

kecuali diperjanjikan lain Di samping asas pemisahan

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor

horizontal, terdapat asas perlekatan (accessie beginsel),

lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, bangunan rumah

yaitu bangunan atau tanaman di atas tanah merupakan

yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dapat

satu kesatuan, pemilikan atas tanah termasuk memiliki

dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia

bangunan atau tanaman yang ada di atasnya, dan

dengan syarat bangunan rumah tersebut merupakan

perbuatan hukum mengenai tanah meliputi pula

rumah komersial, rumah swadaya, dan rumah umum,

bangunan atau tanaman yang ada di atas tanah

bukan rumah negara atau rumah khusus, baik yang

kecuali diperjanjikan lain.

berdiri di atas tanah haknya sendiri maupun di atas tanah Hak Milik orang lain yang sifat penguasan

Dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun

rumahnya adalah dimiliki bukan sewa.

1996 diterapkan asas pemisahan horizontal, yaitu: a. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak

Ketentuan hak milik atas rumah sebagai Jaminan

Pengelolaan

Fidusia dapat disebutkan, yaitu:

Pemilikan bangunan di atas tanah yang berstatus

a. Pemberi Fidusia adalah pemilik rumah yang juga

Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah Hak

pemegang hak atas tanah atau pemilik rumah

Pengelolaan.

yang bukan pemilik tanah sebagai debitor atau

b. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik

pihak yang berutang;

Pemilikan bangunan di atas tanah yang berstatus

b. Penerima Fidusia adalah perseorangan atau badan

Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah Hak

hukum yang memberikan utang kepada Pemberi

Milik.

Fidusia sebagai kreditor atau pihak yang

c. Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan Pemilikan bangunan di atas tanah yang berstatus Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan. d. Hak Pakai atas tanah Hak Milik Pemilikan bangunan di atas tanah yang berstatus Hak Pakai yang berasal dari tanah Hak Milik. e. Hak Sewa Untuk Bangunan Pemilikan bangunan di atas tanah yang berstatus Hak Sewa yang berasal dari tanah Hak Milik.

berpiutang; c. Objek Jaminan Fidusia adalah bangunan rumah saja tidak beserta tanahnya yang sifat penguasaan rumahnya dimiliki bukan sewa; d. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang piutang antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; e. Secara riil, Penerima Fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan, bukan sebagai pemilik

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dinyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak

yang sebenarnya; f. Hak milik atas rumah tidak beserta tanahnya sebagai objek Jaminan Fidusia diserahkan secara yuridis oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima

4

Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 54.

60

Fidusia yang dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh dan dihadapan notaris;


g. Untuk memenuhi keterbukaan, Jaminan Fidusia

Utang Pemberi Fidusia atau debitor kepada

wajib didaftarkan oleh Penerima Fidusia ke Kantor

Penerima Fidusia atau kreditor dengan jaminan

Pendaftaran Fidusia, yaitu Kantor Wilayah

berupa hak milik atas rumah yang dimiliki oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemberi Fidusia atau debitor.

Provinsi untuk dicatat dalam Daftar Buku Fidusia dan diterbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia sebagai

Utang piutang antara Pemberi Fidusia atau debitor

tanda bukti Jaminan Fidusia;

dan Penerima Fidusia atau kreditor yang dituangkan

h. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada

dalam bentuk perjanjian tertulis merupakan

Penerima Fidusia untuk memiliki rumah yang

perjanjian pokok dalam Jaminan Fidusia.

menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji adalah batal demi hukum;

b. Adanya Akta Jaminan Fidusia

i. Hak Penerima Fidusia untuk mengeksekusi hak

Untuk memberikan jaminan utang Pemberi Fidusia

milik atas rumah sebagai Jaminan Fidusia jika ada

atau debitor kepada Penerima Fidusia atau kreditor,

wanprestasi dari pihak Pemberi Fidusia sebagai

Pemberi Fidusia atau debitor menyerahkan secara

debitor;

yuridis hak milik atas rumah tidak beserta hak atas

j. Apabila hutang Pemberi Fidusia dilunasi, maka

tanahnya kepada Penerima Fidusia atau kreditor.

hak milik atas rumah sebagai Jaminan Fidusia

Penyerahan hak milik atas rumah tidak beserta

harus dikembalikan kepada Pemberi Fidusia;

hak atas tanahnya sebagai jaminan utang

k. Jika hasil penjualan hak milik atas rumah sebagai

merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian

Jaminan Fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka

tambahan atau bersifat accessoir dari perjanjian

sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada

pokok berupa perjanjian utang piutang.

Pemberi Fidusia. Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 42 Tahun 2. Mekanisme Pembebanan Hak Milik Atas Rumah

1999, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan

Sebagai Jaminan Fidusia

dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan

Syarat sahnya Jaminan Fidusia atas pemilikan rumah

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu

harus memenuhi 3 (tiga) tahapan yang bersifat

prestasi. Yang dimaksud perjanjian ikutan

kumulatif, yaitu:

(perjanjian accessoir) adalah perjanjian yang

a. Adanya Perjanjian Utang Piutang

mengikuti perjanjian lain yang disebut perjanjian

Pemilik rumah membutuhkan uang untuk suatu

pokok, dan berakhir apabila perjanjian pokoknya

keperluan atau pengembangan usaha (bisnis).

berakhir.5

Untuk memenuhi kebutuhan itu, ia berhutang kepada pihak lain, misalnya bank. Utang piutang

Pada Jaminan Fidusia terdapat 2 (dua) perjanjian,

itu dituangkan dalam perjanjian utang piutang

yaitu perjanjian utang piutang sebagai perjanjian

antara pemilik rumah sebagai Pemberi Fidusia

pokok, dan penyerahan secara yuridis jaminan

atau debitor dan pihak bank sebagai Penerima

berupa objek Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia

Fidusia atau kreditor.

atau debitor kepada Penerima Fidusia atau kreditor sebagai perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan

Perjanjian utang piutang ini sebagai perjanjian

yang bersifar accessoir.

pokok dalam Jaminan Fidusia. Perjanjian utang piutang ini dapat dibuat dengan akta autentik yaitu aktanya dibuat oleh notaris, atau dibuat dengan akta di bawah tangan, yaitu aktanya dibuat oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.

5

Sutan Remy Syahdeni, “Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, Majalah HUKUM BISNIS, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, h. 42.

61


Untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat bukti

atau debitor kepada Penerima Fidusia atau kreditor,

kepemilikan bangunan gedung diatur dengan

maka dilakukan penyerahan secara yuridis hak

Peraturan Presiden.

milik atas rumah tidak beserta hak atas tanahnya oleh Pemberi Fidusia atau debitor kepada Penerima

Hak milik atas rumah yang diserahkan secara yuridis

Fidusia atau kreditor.

sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia adalah surat tanda bukti

Penyerahan secara yuridis hak milik atas rumah

kepemilikan rumah. Hambatan dan permasalahan

sebagai Jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia

penyerahan yuridis hak milik atas rumah sebagai

kepada Penerima Fidusia adalah surat bukti

Jaminan Fidusia adalah sampai sekarang belum

kepemilikan bangunan gedung rumah. Pengaturan

ada surat tanda bukti kepemilikan rumah.

surat tanda bukti kepemilikan bangunan gedung diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002

Penyerahan secara yuridis hak milik atas rumah

tentang Bangunan Gedung dan Peraturan

sebagai jaminan utang dibuktikan dengan Akta

Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

Jaminan Fidusia yang dibuat oleh dan dihadapan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun

notaris.

2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2002

Pengertian notaris disebutkan dalam Pasal 1 angka

ditetapkan bahwa setiap bangunan gedung harus

1 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang

memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

a) status hak atas tanah, dan/atau izin

2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;

yang berwenang untuk membuat akta otentik

b) status kepemilikan bangunan gedung; dan

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

c) izin mendirikan bangunan gedung, sesuai

dalam Undang-undang ini. Produk dari tugas

ketentuan peraturan perundang-undangan

notaris adalah akta notaris, pengertian akta notaris

yang berlaku.

disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 2 Tahun 2014, yaitu akta otentik yang dibuat

Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005

oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan

mengatur status kepemilikan bangunan gedung,

tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang

yaitu:

ini.

(1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan

Akta otentik menurut Pasal 1868 Burgerlijk

bangunan gedung yang dikeluarkan oleh

Wetboek (BW), adalah akta di dalam bentuk yang

Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung

ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan

fungsi khusus oleh Pemerintah, berdasarkan

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa

hasil kegiatan pendaftaran bangunan gedung.

untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuatnya.6

(2) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan

Unsur utama yang merupakan essensialia agar

kepada pihak lain.

terpenuhi syarat formal bahwa suatu akta

(3) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan

merupakan akta otentik, yaitu:

pemilik tanah, pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan pemilik tanah. 6

62

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia Burgerlijk Wetboek, Paradnja Paramita, Jakarta, 1985, h. 419.


a. di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undangundang;

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

b. dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

c. akta itu dibuat oleh dan dihadapan pejabat

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang

umum yang berwenang untuk itu dan di

lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

tempat dimana akta itu

dibuat.7 (2) Notaris berwenang pula:

Pendapat yang sama tentang unsur-unsur akta

a. mengesahkan tanda tangan dan

otentik dikemukakan oleh Wawan Setiawan, yaitu:

menetapkan kepastian tanggal surat di

a. bentuk akta harus ditentukan oleh Undang-

bawah tangan dengan mendaftar dalam

undang, artinya tidak boleh ditentukan oleh perangkat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang; b. dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum; c. akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum dalam wilayah jabatannya.8

buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 BW, suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif, yaitu:

d. melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum

a. bentuk akta ditentukan oleh Undang-undang;

sehubungan dengan pembuatan akta;

b. akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum

f. membuat akta yang berkaitan dengan

yang diberi kewenangan untuk membuat akta; c. akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah

pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang;

(wilayah) kerjanya. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Kewenangan notaris untuk membuat akta

pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai

ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-undang No.

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan

2 Tahun 2014, yaitu:

perundang-undangan.

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik

Pasal 6 Undang-undang No. 42 Tahun 1999

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan

menetapkan bahwa Akta Jaminan Fidusia yang

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan

dibuat oleh notaris sekurang-kurangnya memuat:

perundang-undangan dan/atau yang

a) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

b) data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin

c) uraian mengenai benda yang menjadi objek

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan

Jaminan Fidusia; d) nilai penjaminan; dan e) nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

7

8

Irawan Soerodjo, Kepastian Hak Atas Tanah di Indonesia, Apollo, Surabaya, 2003, h. 250. Wawan Setiawan, “Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT Dibandingkan Dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional”, Makalah, Surabaya, 1 Juni 1996, h. 12.

c. Adanya Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk terwujudnya tertib administrasi, asas publisitas, dan jaminan kepastian hukum bagi kreditor terhadap kreditor lainnya, maka hak milik

63


atas rumah yang dibebani dengan Jaminan Fidusia

Sebagai tanda bukti terjadinya Jaminan Fidusia,

wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada

Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup

Penerima Fidusia pada tanggal yang sama dengan

tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama

Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari

kali di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup

Buku Daftar Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan

tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya

secara bertahap didirikan di setiap wilayah ibukota

Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

provinsi. Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap kabupaten/kota, maka

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 42

wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota

Tahun 1999 ditetapkan bahwa dalam Sertipikat

provinsi meliputi seluruh kabupaten/kota yang

Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI

berada di lingkungan wilayahnya. Saat ini, Kantor

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pendaftaran Fidusia baru didirikan di ibukota

MAHA ESA”. Berdasarkan kata-kata ini, Sertipikat

provinsi. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Kantor

Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

Manusia Provinsi.

memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan

langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui

oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan

pengadilan dan bersifat final serta mengikat para

melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan

pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.9

Fidusia. Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia

Apabila Pemberi Fidusia wanprestasi, eksekusi

memuat:

terhadap hak milik atas rumah yang menjadi objek

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama,

a) pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima

dan tempat kedudukan notaris yang memuat

Fidusia;

akta Jaminan Fidusia;

b) penjualan rumah yang menjadi objek Jaminan

c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;

Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri

d. uraian mengenai benda yang menjadi objek

melalui pelelangan umum serta mengambil

Jaminan Fidusia;

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

e. nilai penjaminan; dan

c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan

f. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan

dapat diperoleh harga tertinggi yang

Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal

menguntungkan para pihak.

yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan

Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia

tersebut kepada Pemberi Fidusia. Apabila hasil

ke Kantor Pendaftaran Fidusia menjadi tanda

eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang

lahirnya Jaminan Fidusia. 9

64

Sutan Remy Syahdeni, Op.cit., h. 45.


debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang

Penutup

belum terbayar. Rumah mempunyai fungsi sebagai aset bagi pemiliknya, Hapusnya hak milik atas rumah sebagai Jaminan

maka rumah mempunyai nilai ekonomis yang dapat

Fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal

dinilai dengan uang, sehingga rumah dapat dijadikan

26 Undang-undang No. 42 Tahun 1999, yaitu:

jaminan utang. Apabila yang dijadikan jaminan utang

a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

adalah rumah tidak beserta hak atas tanahnya, maka

berupa hak milik atas rumah; b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; dan

lembaga jaminannya adalah Fidusia. Rumah yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia adalah rumah yang sifatnya dimiliki bukan bukan rumah sewa.

c. rumah yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah.

Mekanisme pembebanan jaminan Fidusia adalah rumah adalah adanya perjanjian utang piutang antara pemilik

Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor

rumah sebagai debitur dengan pihak lain (bank) sebagai

Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan

kreditur, adanya Akta Pembebanan Fidusia yang dibuat

Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai

oleh notaris, dan pendaftaran Jaminan Fidusia kepada

hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya

Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai tanda bukti Jaminan

rumah yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Fidusia diterbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia oleh Kantor

tersebut. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia,

Pendaftaran Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Daftar Buku Fidusia. Kantor

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah agar hak

Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan

milik atas rumah dapat dijadikan jaminan utang dengan

yang menyatakan Sertipikat Jaminan Fidusia yang

dibebani Jaminan Fidusia, maka Pemerintah Daerah harus

bersangkutan tidak berlaku lagi.

melaksanakan perintah Undang-undang No. 28 Tahun 2002 juncto Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005

Hambatan dan permasalahan yuridis yang muncul

untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur

berkaitan dengan hak milik atas rumah tidak

surat tanda bukti kepemilikan bangunan.

beserta tanahnya dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia adalah sampai sekarang belum ada surat tanda bukti kepemilikan bangunan rumah yang menjadi perintah Undang-undang No. 28 Tahun 2002 juncto Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005. Atas dasar hambatan dan permasalahan ini, dalam pelaksanaan hak milik atas rumah tidak beserta tanahnya yang menjadi objek Jaminan Fidusia akan menemui kesulitan penjaminannya, yaitu rumah yang diserahkan secara yuridis oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia sebagai Jaminan Fidusia tidak ada surat tanda bukti kepemilikannya.

65

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. Hasan, Djuhaendah, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Setiawan, Wawan, “Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT Dibandingkan Dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional”, Makalah, Surabaya, 1 Juni 1996. Soerodjo, Irawan, Kepastian Hak Atas Tanah di Indonesia, Apollo, Surabaya, 2003. Subekti dan R. Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia Burgerlijk Wetboek, Paradnja Paramita, Jakarta, 1985. Sudiyat, Iman, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981. Syahdeni, Sutan Remy, “Komentar Pasal Demi Pasal Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, Majalah HUKUM BISNIS, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999. Undang-undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

66

POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA MENUJU SISTEM PERSAINGAN SEHAT DI MASA YANG AKAN DATANG Oleh : Nadir, S.H., MH. 1 Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura Jatim Email: [email protected]

Abstrak Pertumbuhan dan perkembangan prekonomian negara Indonesia sedikit atau banyak akan dipengaruhi oleh persaingan usaha yang sehat antar sesama pelaku usaha baik sekarang maupun di masa yang akan datang, sedangkan persaingan yang sehat akan ditentukan oleh: kebijakan hukum dalam pembangunan ekonomi (the legal policy development of economics); kebijakan hukum dalam persaingan usaha (legal policy to fair competition); politik pembentukan hukum perspektif undang-undang (law making proses); dan proses pengambilan keputusan dalam pembentukan hukum persaingan usaha (decision making of proces). Kata Kunci: politik hukum, persaingan usaha, sistem persaingan sehat

A. Pendahuluan

dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Konsideran Undang Undang Nomor 5 tahun 1999

Selain itu, bahwa setiap orang yang berusaha di

tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan

Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha

usaha tidak sehat menegaskan, pembangunan bidang

yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan

ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya

adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku

kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan

usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan

Undang-Undang Dasar 1945.

yang telah di laksanakan.

Mencermati isi konsideran tersebut, bahwa demokrasi

Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang melakukan

dalam bidang ekonomi menghendaki adanya

aktivitas usahanya di dunia ini dalam bentuk apapun

kesempatan yang sama bagi warga Negara untuk

tiada lain yang menjadi tujuan utama adalah

berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran

keberuntungan dan keberhasilan yang banyak, namun

barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif

semua itu ada rule of law dalam melakukan kegiatan usahanya, apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, maka

1

Dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan Madura Jawa Timur .

akan di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini.

67


Persaingan pada dasarnya merupakan hal yang

Berdasarkan fenomena persaingan usaha di atas,

manusiawi dan wajar di lakukan dalam kehidupan

persaingan tidak selalu mengarah pada hal yang

bersama, sebab dengan adanya culture competition

positif, maka masalah seperti ini sudah seharusnya

telah mendorong pelaku usaha untuk berkreasi dan

mendapat perhatian dengan memberikan

berinovasi yang pada gilirannya pelaku usaha

perlindungan hukum yang secukupnya bagi pelaku

memperoleh kemajuan dan peningkatan kualitas

usaha atau bisnis yang jujur. Perlindungan hukum

hidupnya. Kemajuan dan peningkatan kualitas hidup

yang dimaksud adalah dengan mengatur secara

yang diperoleh dari culture competition secara fair

tersendiri masalah ini dalam peraturan perundang-

and properly serta sehat berupa usaha peningkatan

undangan, tentang batas-batas pengertian dari

baik dalam bidang teknologi maupun dalam manajerial

perbuatan yang digolongkan sebagai persaingan

usaha dengan melalui proses maupun dilakukan

yang sehat dan perbuatan yang di golongkan sebagai

dengan usaha yang efektif dan efisien yang selalu

persaingan yang tidak sehat, sehingga lahirlah

membawa kebaikan dalam kehidupan bersama,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

sangatlah wajar jika manusia dalam dunia ini semuanya

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

berlomba-lomba untuk memenangkan apa yang

Tidak sehat, namun demikian adanya Undang-undang

namanya keberuntungan dan keberhasilan yang luar

Nomor 5 Tahun 1999 ini tidak cukup memadai untuk

biasa, akan tetapi tidak menghalalkan segala cara

menangani peroblematika persaingan usaha di masa-

dengan sikut kanan sikut kiri untuk memenangkan

masa mendatang. Oleh karena itu, penulis memberikan

keberuntungan itu.2

gagasan politik hukum persaingan usaha menuju sistem persaingan usaha sehat di masa yang akan

Sebaliknya jika suatu persaingan dilandasi dengan

datang.

suatu iktikat buruk, persaingan tersebut selalu dilakukan dengan usaha yang tidak sehat, yang

B. Kebijakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

hasilnya adalah merugikan pihak lain yakni pihak

(The Legal Policy Development of Economics)

sesama pelaku usaha maupun konsumen. Keadaan semacam ini akan menimbulkan masalah hukum.

Penguasaan 80% (delapan puluh persen) permukaan

Usaha tidak sehat dan tidak wajar ini dapat dilakukan

bumi dan 75% (tujuh puluh lima persen) populasi

dengan variasi bentuk seperti dalam bentuk

dunia selama kurun waktu berabad-abad oleh bangsa

pembajakan, pembajakan tenaga ahli, Oligopoli,

Eropa, telah menciptakan krisis berkepanjangan di

Penetapan harga, Pembagian wilayah, Pemboikotan,

Negara-negara jajahannya. Krisis berkepanjangan itu

Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian

kemudian harus pula diperberat oleh akibat PD ke I,

tertutup, Perjanjian dengan pihak luar Negeri, Posisi

PD ke II yang akhirnya tidak hanya menciptakan krisis

dominan maupun usaha lain misalnya dengan

baru di Negara-negara jajahannya, tetapi juga hampir

penyelundupan pajak, sehingga ia tidak harus

di seluruh kawasan dunia. PD II telah menciptakan

mengeluarkan biaya untuk itu yang tentunya ia dapat

penderitaan dan kemunduran ekonomi yang dahsyat,

menjual produknya dengan perolehan laba yang lebih

yang akhirnya membangkitkan kesadaran masyarakat

banyak.3

bangsa-bangsa untuk membenahi kehancuran global.4 Setelah PD ke II konsentrasi orientasi masyarakat internasional benar-benar terpusat pada pembangunan ekonomi global. Kerja sama regional dan bilateral

2

Djoko Imbawani, Reading Material Seri Kuliah Hukum Dagang. Fakultas Hukum Univ. Widyagama Malang, 2002, hlm. 56

3

Ibid.

4

68

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung, 2003), hlm. 169


menjadi semacam trend baru yang kebanyakan

dan informasi pada Negara-negara itu. Kelima,

terfokus pada kerja sama ekonomi. Kemajuan

mahalnya biaya yang harus dipertaruhkan oleh negara-

teknologi dan ilmu pengetahuan segera membawa

negara ketiga bagi setiap bentuk kerja sama

perubahan-perubahan besar diberbagai Negara.

pembangunan dan bantuan modal dari Negara-negara

Masyarakat Eropa merancang kerja sama ekonomi

maju. Keenam, besarnya tekanan Negara-negara

regional, seperti juga yang dilakukan oleh Negara-

maju terhadap negara-negara berkembang sebagai

negara Amerika Utara, Tengah dan Selatan. PBB juga

konsekuensi dari perbedaan dan kesenjangan potensi

telah mengambil peran yang sangat penting dalam

pada kedua kelompok Negara itu. Keseluruhan kondisi

perkembangan baru yang serba cepat itu, melalui

global ini mensyaratkan satu hal penting yang bersifat

badan-badan khususnya, International Bank for

absolut, yaitu pembangunan. Makna pembangunan

Recornstruction Development (IBRD), Economic and

bagi Negara-negara maju adalah perjuangan untuk

Social Council (ECOSOC), majelis umum (general

menguasai potensi ekonomi, kesejahteraan, dan

assembly), dewan keamanan (security council) dan

perjuangan untuk mempertahankan perkembangan

badan-badan

lainnya.5

serta kemajuan untuk kepentingan masa kini dan masa depan bangsanya. Sedangkan makna

Pada tahun 1970-an beberapa Negara anggota

pembangunan bagi Negara-negara yang berkembang

masyarakat internasional telah menunjukkan kemajuan

adalah perjuangan untuk meningkatkan pertumbuhan

yang sangat mengagumkan, tetapi bersamaan dengan

ekonomi dan kesejahteraan, perjuangan untuk

itu berkembang pula permasalahan baru yang sangat

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian,

serius, yaitu kesenjangan yang semakin tajam antara

dan informasi, serta perjuangan untuk melakukan

kesejahteraan dan kemajuan yang dicapai oleh negara-

tekanan-tekanan ekonomi dari Negara-negara maju.7

negara maju dengan Negara-negara berkembang. Negara-negara maju yang terdiri dari 20% (dua puluh

Kedua karakter orientasi pembangunan ekonomi itu

persen) penduduk dunia menikmati sekitas 2/3 (dua

segera menunjukkan perbedaan yang sangat tajam.

pertiga) penghasilan dunia. Sementara Negara-negara

Jika pembangunan ekonomi di Negara-negara maju

berkembang yang berpopulasi 50% (lima puluh persen)

telah berorientasi pada pengejaran pertumbuhan

dari penduduk dunia, menikmati 1/8 (satu perdelapan)

ekonomi dan kesejahteraan, maka pembangunan

pendapatan dunia, dan negara-negara miskin yang

ekonomi di Negara-negara berkembang masih

berpenduduk sekitar 30% (tiga puluh persen) dari

berorientasi pada pembangunan sendi-sendi

penduduk dunia, hanya menikmati 3 (tiga) persen

pembanguan ekonomi itu, dan bersamaan dengan

dari pendapatan

dunia.6

itu, mereka harus pula berjuang melawan tekanantekanan ekonomi dari Negara-negara maju. Hal ini

Keadaan buruk ini diakibatkan oleh antara lain:

mengakibatkan perluasan makna pembangunan bagi

Pertama, keterpusatan modal dan teknologi, keahlian,

Negara-negara berkembang dan menjadikannya

dan informasi pada negara-negara maju. Kedua,

bentuk perjuangan yang bersifat ganda.8

kemelaratan dan kemiskinan Negara-negara ketiga sebagai akibat kolonialisme. Ketiga, jumlah penduduk

Untuk mencapai tujuan yang berat dan kompleks itu,

yang besar pada Negara-negara ketiga, yang

menurut Lili Rasjidi suatu proses pembangunan

cenderung lebih merupakan beban bagi mereka.

membutuhkan perencanaan yang cermat. Perencanan

Keempat, kemunduran ilmu pengetahuan, teknologi

ini antara lain juga mencakup jaminan dan

5

Ibid.

7

Ibid, hlm. 170-171

6

Ibid.170

8

Ibid, hlm. 171

69


perlindungan hukum terhadap keteraturan,

merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha

kelancaran, dan keseluruhan proses dan hasil-hasil

yang tidak sehat.

dari pembangunan itu, dan karenanya dibutuhkan suatu instrumen yang mampu memberikan jaminan,

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung

perlindungan, kepastian, dan arah bagi pembangunan

oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil

itu. Instrumen itu adalah hukum. Pada masyarakat

keputusan (decision making) dengan para pelaku

hukum Negara-negara berkembang, pembangunan

usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung,

hukum bermakna lebih kompleks lagi, tidak hanya

sehingga lebih memperburuk keadaan.

menyangkut pengadaan hukum-hukum baru,

Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu

melainkan juga termasuk reformasi konsep dan

kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,

hampir seluruh komponen sistem hukum. Bertolak

serta cenderung menunjukkan corak yang sangat

dari kenyataan ini, pembangunan hukum merupakan

monopolistik dan liberalistik.

suatu permasalahan yang lebih bersifat global daripada sekedar bersifat lokal.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun

berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

sosial. Munculnya konglomeratisasi dan sekelompok

Persaingan Usaha Tidak Sehat menegaskan bahwa

kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh

pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka

semangat kewirausahaan sejati merupakan salah

Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan,

satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi

antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan

menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas,

berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan

menuntut masyarakat untuk mencermati dan menata

bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis

kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha

Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan

dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan

Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi

wajar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang

lainnya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai

sehat, efektif dan efisien serta terhindarnya pemusatan

selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang

kekuatan ekonomi pada pelaku usaha perorangan

ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk

tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan,

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum

yang merugikan masyarakat yang bertentangan

terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan

dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat

globalisasi perekonomian serta dinamika dan

Indonesia.

perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990an. Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum

dan teknologi yang menyertai kehidupan manusia di

membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat

abad modern ini, maka perkembangan hukumpun

berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor

tidak dapat dikesampingkan di tengah kedidupan

ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode

intelektual manusia yang serba canggih lebih-lebih

tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk

dalam melakukan transaksi perdagangan baik secara

kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga

nasional maupun transnasional. Hukum harus mampu

pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan

mengendalikan dan merekayasa kehidupan manusia

usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar

termasuk perkembangan politiknya dalam setiap

70


aktivitasnya karena esensinya tidak ada suatu aktivitas

dan yang tidak boleh dilakukan. Namun demikian,

di dunia ini yang lepas dari prakarsa hukum, sehingga

tidak memungkiri dan tidak mengesampingkan realita

setiap tatanan kehidupan manusia diatur oleh hukum

empirik bahwa seringkali hukum yang dirumuskan

di mana hukum sebagai instrumen untuk mengatur

di dalam peraturan perundang-undangan tidak

kehidupannya.

memenuhi bahkan kurang mampu mengatur dan mengikuti, serta menggali perkembangan masyarakat

Sudarsono menegaskan bahwa di dalam kehidupan

dengan segala sikap tindaknya.

sehari-hari terdapat sesuatu yang sangat penting untuk dapat mengatur kehidupan masyarakat, sesuatu

Sementara itu, hukum adalah suatu tata perbuatan

tersebut adalah hukum. Pada prinsipnya hukum adalah

manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu

kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam

sistem aturan. Hukum bukan satu aturan semata,

untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan

seperti dikatakan demikian, melainkan. hukum adalah

kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan

seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu

asumsi ini hukum pada dasarnya mengatur hubungan

kesatuan yang sistemik, tidak mungkin untuk

antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan

memahami hakikat hukum hanya dengan

prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh karena

memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang

itu, setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan

mempersatukan berbagai peraturan khusus dari satu

mematuhinya.9

tata hukum perlu dimaknai agar hakikat hukum dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang

Para sosiolog yang berorientasi pada hukum antara

jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk

lain Emile Durkheim, Max Weber, Roscoe Pound.

tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat

Durkheim mengemukakan bahwa dalam setiap

dipahami dengan sempurna.10 mulai dari asal-muasal

masyarakat selalu ada solidaritas, ada solidaritas

serta perkembangannya.

organis, dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis selalu terdapat dalam masyarakat sederhana,

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial

hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti

(law as a tool of social engineering) tak pelak

dalam hukum pidana. Sementara dalam solidaritas

menempatkan peraturan perundang-undangan pada

organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern,

posisi yang sangat penting dalam mengatur tata

hukumnya bersifat restitutif yang diasosiasikan seperti

kehidupan masyarakat. Konsep hukum sebagai alat

dalam hukum perdata.

rekayasa sosial pertamakali diperkenalkan oleh Roscoe Pound, di mana konsep tersebut dipopulerkan di

Dalam kaitan ini Max Weber yang terkenal dengan

Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja yang

teori “Ideal type-nya” ia mengemukakan bahwa di

mengetengahkan konsep Roscoe Pound tentang

dalam hukum terdapat 4 (empat) tipe ideal yaitu,

perlunya memfungsikan “law as a tool of social

pertama, Irasional formal. Kedua, Irasional material.

engineering” di Indoensia.11 Mochtar berargumentasi

Ketiga, Rasional formal (dalam masyarakat modern

bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk

dengan mendasarkan konsep-konsep ilmu hukum),

merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan

dan keempat, Rasional material. Pada dasarnya hukum sudah mengatur sedemikan rupa tentang perbuatan manusia yang harus dilakukan

9

Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta, 1991), hlm. 1

10 Hans kelsen, General Theory of Law and State: Alih Bahasa Indonesia oleh Somardi (Jakarta, 2007), hlm. 3 11 Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia. (Jakarta, 1994), hlm. 231

71


Pemerintah (eksekutif) sangatlah diperlukan oleh

Negara-negara maju telah berhasil melalui ke tiga

negara-negara yang sedang berkembang jauh melebihi

tahapan atau tingkatan pembangunan tersebut satu

kebutuhan negara-negara industri maju yang telah

demi satu dengan baik dan memerlukan waktu yang

mapan. Negara-negara maju telah memiliki mekanisme

cukup lama. Sedangkan negara-negara yang sedang

hukum yang telah berjalan untuk mengakomodasi

berkembang ingin mencapai ketiga tahapan atau

perubahan-perubahan dalam masyarakatnya.

tingkatan pembangunan tersebut secara sekaligus

Sedangkan negara-negara yang tengah berkembang

dan bersamaan. Di suatu negara pembangunan yang

tidaklah demikian. Padahal harapan-harapan dan

baik adalah pembangunan yang dilakukan secara

keinginan masyarakat-masyarakat di negara-negara

komprehensif. Artinya pembangunan selain mengejar

yang sedang berkembang akan terwujudnya

pertumbuhan ekonomi semata, juga harus

perubahan-perubahan yang membawa perbaikan

memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan

taraf hidup amatlah besar melebihi harapan-harapan

hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah

yang diperlukan oleh masyarakat-masyarakat di

diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan,

negara-negara yang telah

maju.12

baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah,

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan

sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah akan

pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa

mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa

pembangunan.14

pembaharuan hukum. Secara umum ada 3 (tiga) tahapan atau tingkatan pembangunan yang dialami

Sementara studi mengenai hukum dan pembangunan

oleh suatu negara mulai dari negara berkembang

dapat diketahui, setidaknnya ada 5 (lima) kualitas

sampai menjadi negara maju, yaitu Pertama, unifikasi

hukum yang kondusif bagi perencanaan dan

(unification) dengan titik berat bagaimana mencapai

pelaksanaan pembangunan, yaitu (1) stabilitas

integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan

(stability), (2) dapat diramalkan (predictability), (3)

kesatuan nasional. Kedua, industrialisasi

keadilan (fairness), (4) pendidikan (education), dan

(industrialization) dengan fokus perjuangan untuk

(5) pengembangan profesi hukum (the special

pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, dan

development abilities of the lawyer). Stabilitas dan

tahap Ketiga, negara kesejahteraan (social welfare)

predictability adalah merupakan prasyarat untuk

di mana tugas negara terutama adalah melindungi

berfungsinya sistem ekonomi. Predictability sangat

rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan

berperan, terutama bagi negara-negara yang

kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan fokus

masyarakatnya baru memasuki hubungan-hubungan

utama kesejahteraan rakyat.13

ekonomi melintasi lingkungan sosial tradisional mereka. Sedangkan stabilitas berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.15

12 Mengutip Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional (Bandung, 1986), hlm. 2-7 13 Daniel Suryana, ”Peranan Hukum dan Ahli Hukum” dalam Blogster www.google.com. Selanjutnya lihat pula Thomas M. Franck. “The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries?”. Wisconsin Law Review No. 3 (1972) hlm. 778, dalam Erman Rajagukguk “Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, makalah Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.

72

Aspek keadilan akan tercermin dari proses hukum, persamaan di hadapan hukum, dan standar sikap/perlakuan Pemerintah, dan lain-lain akan

14 Daniel Suryana, Ibid. 15 Daniel Suryana, Ibid.


mempengaruhi kelangsungan mekanisme pasar dan

antar negara dengan negara lainnya baik secara

mencegah campur tangan Pemerintah yang terlalu

nasional, regional maupun internasional. Program

dominan. Sedangkan pendidikan dan pengembangan

legislasi nasional di masa mendatang perlu memberikan

profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang

prioritas pada Undang-undang yang berkaitan dengan

harus diberdayakan dalam praktek hukum, agar dapat

masalah, persaingan usaha, ekonomi untuk

berperan sebagai ahli hukum dalam pembangunan

pembangunan dan demokratisasi ekonomi guna

hukum dan pembangunan ekonomi.

mencapai efektivitas dan efisiensi, serta memenuhi fungsi hukum sebagai sebagai instrumen usaha/bisnis

Partisapasi masyarakat dalam pembangunan sangat

dalam memberikan kepastian bagi sesama palaku

diperlukan, terutama dalam era globalisasi ekonomi

usaha, konsumen dan masyarakat umum.

melalui media pasar bebas, yang sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia, karena sudah sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanam

C. Kebijakan Hukum Dalam Persaingan Usaha (legal policy to fair competition)

paksa (culture stelsel) di mana modal swasta zaman kolonial dengan buruh paksa. Sedangkan globalisasi

Dalam mengkaji persaingan usaha teori hukum

ekonomi sekarang ini merupakan manifestasi baru

berfungsi untuk menganalisis pengaturan dan

dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem

implementasi doktrin dan asas-asas hukum universal

ekonomi internasional.

yang dimaksudkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta implementasi makna demokrasi

Globalisasi ekonomi diikuti globalisasi hukum, maka

ekonomi yang bersumber dari Pasal 33 UUD Negara

materi muatan berbagai Undang-undang dan

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena larangan

perjanjian-perjanjian sebagai sumber hukum positif

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

harus mengadopsi kaedah-kaedah dan

adalah mengatur permasalahan ekonomi dalam

diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan

perdagangan, maka selain menggunakan teori dan

internasional yang bersifat lintas dan melewati batas-

konsep-konsep ilmu hukum, juga digunakan teori

batas negara, yang dilakukan melalui ratifikasi

dan konsep-konsep ilmu ekonomi sebagai alat bantu

perjanjian-perjanian dan konvensi-konvensi serta

guna melengkapi analisis sebagai jawaban terhadap

kovenan-kovenan internasional, maupun hubungan-

isu hukum yang diteliti. Kemudian filsafat hukum

hubungan dan perjanjian privat serta institusi-institusi

juga digunakan sebagai refleksi terhadap aturan-

ekonomi baru.

aturan hukum yang akan dibahas, dan sebagai refleksi tentang landasan dari kenyataan.

Pengaturan bidang-bidang hukum ekonomi harus selaras dengan arah dan kebijakan politik ekonomi

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktek

pembangunan dan politik hukum pembangunan serta

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah

politik pembangunan masyarakat secara intern dan

diakomodasi ke dalam Undang-undang Nomor 5

transdisipliner secara holistik dan sistematik, sehingga

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum

Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum posisitif

ekonomi (economic law) merupakan bidang hukum

(ius constitutum) dan peraturan lain yang berkaitan

yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat

dengan itu. Namun kebijakan itu tidak akan cukup

dan kepentingan umum (public interest).

atau memadai tanpa disertai dengan pendekatan penegakan hukum (law enforcement Approach) yang

Untuk itu, pendekatan ekonomi terhadap hukum,

benar-benar memiliki kapabilitas dan kridibilitas dari

akan menjadi salah satu cara agar tidak terjadi

lembaga yang memiliki wewenang melakukan

ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dan

penegakan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun

73


1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

4. Dalam tahap proses pemecahan permasalahan ini

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal ini Komisi

pada akhirnya timbul perwujudan yang sebenarnya

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

dari undang-undang tersebut.

Sebagaimana penulis jelaskan di awal, bahwa hukum

Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum

yang diproyeksikan dalam bentuk kodifikasi undang-

sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut

undang tidak akan lengkap dan tidak mungkin

oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas

lengkap dalam mengatur suatu obyek tertentu. Namun

pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap

demikian, secara substansial Undang-undang Nomor

kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana,

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengatur

penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum

dengan jelas dan terinci tentang perjanjian-perjanjian

atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan

yang dilarang, kegiatan-kegiatan yang dilarang, serta

kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-

posisi dominan, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku

kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Dalam

usaha dalam melakukan aktivitas usahanya untuk

masyarakat Negara yang menganut sistem Eropa

tidak mengindahkan apa yang diperbolehkan dan

Kontinental (civil law system) atau tradisi hukum sipil,

apa yang dilarang di dalam Undang-undang Nomor

pembentukannya dilakukan oleh legislatif. Sedangkan

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dalam masyarakat Negara yang menganut tradisi

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang barang kali

hukum kebiasaan (common law system)

ke depan perlu dilakukan review kembali mengingat

kewenangannya terpusat pada hakim (judges as a

perkembangan persaingan usaha yang sangat massif

central of legal action).17

san substantif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa-masa mendatang.

Di samping kedua tradisi tersebut, terdapat juga kecenderungan untuk menggabungkan kedua tradisi

D. Politik Pembentukan Hukum Perspektif UndangUndang (Law Making Proses)

tersebut. Kecenderungan ini tidak hanya terlihat pada Negara-negara ketiga, tetapi juga pada Negara yang pada mulanya secara ketat memegang salah satu dari

Robert Meagher dan David N. Smith mengemukakan,

kedua tradisi besar itu, seperti Inggris, Negara-negara

bahwa suatu proses pembentukan hukum (undang-

Eropa, dan Amerika. Kecenderungan ini tampak

undang) adalah sebagai

berikut:16

1. Pertama sekali dimulai dengan dicarinya formulasi

manusia dalam bidang hukum untuk mendapatkan

policy yang dibentuk melalui sejumlah diskusi oleh

formulasi paling ideal bagi usaha perwujudan dan

sekompok orang;

tujuan-tujuannya sebagai suatu Negara hukum. Dalam

2. Tahap berikutnya barulah dibentuk lembaganya, yakni perundang-undangannya; 3. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap

formulasi kombinatif ini fungsi pembentukan hukum, dapat dilakukan baik oleh hakim, lembaga legislatif maupun badan-badan administratif yang melakukan

implementasi atau pelaksanaan dari undang-

fungsi semacam itu. Risikonya memang tidak kecil,

undang tersebut. Dalam tahap pelaksanaan ini

karena perluasan formulasi semacam itu dapat

akan menimbulkan beberapa masalah yang perlu

mengaburkan kompetensi dari setiap komponen

mendapat pemecahan;

pembentuk hukum. Di samping secara kuantitas

16 Lihat Loebby Loqman, Pra pradilan di Indonesia (Jakarta, 1990), hlm. 11

74

sebagai penjelajahan baru dari peradaban intelektual

17 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai.., Op.Cit, hlm.162-163


hukum menjadi sangat kompleks, perluasan itu juga

budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang senantiasa

dapat mengakibatkan overlapping substansi atau

melingkari kehidupan kemasyarakatan. Dilihat dari

perselisihan pandangan tentang suatu gejala hukum,

arus energi, sub sistem ekonomi menempati

maka masalah serius yang segaris dengan lintasan

kedudukan paling kuat, diikuti sub sistem politik,

masalah ini adalah kekaburan hukum. Setiap prinsip,

baru kemudian sub sistem sosial (di mana hukum ada

pembicaraan tentang komponen pembentukan

di dalamnya), dan diakhiri oleh sub sistem budaya.

hukum, hakikatnya meliputi pembicaraan tentang

Di sisi lain, dilihat dari arus informasi (tata nilai), sub

personil pembentuknya, institusi pembentuknya,

sistem budaya justru yang paling kaya, diikuti oleh

proses pembentukannya dan bentuk hukum hasil

sub sistem sosial, subsistem politik, dan berakhir pada

bentukannya.18

subsistem ekonomi.

Adanya pandangan bahwa hukum sebagai sistem

Jika Parson menggunakan teori Cybernetics untuk

tertutup merupakan salah satu kelemahan dari

menjelaskan hukum sekedar sebagai bagian dan

Positivisme Hukum. Persoalannya adalah, jika sistem

sistem norma belaka dalam sistem sosial, maka hal

hukum bersifat terbuka, seberapa besar toleransi

tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip

hukum terbuka bagi sistem-sistem lain untuk masuk

Cybernetics yang dibangun oleh pencetusnya, yakni

ke dalam pergulatan internal sistem hukum.

Norbert Wiener, karena Wiener pemilik teori Cybernetics20 ini justru menempatkan hukum sebagai

Secara prosedural dalam optik pembentukan hukum

pusat kekuatan, pengendali, dan pengikat keseluruhan

di Indonesia, desain hukum persaingan usaha menjadi

unsur-unsur sistem sosial. Perbedaan esensial

kental bermuatan politik atau versi politik. Hal ini

penggunaan teori Cybernetics ini dalam hubungan

dapat dimengerti karena sistem hukum memang tidak

dengan analisis hukum telah menunjukkan bahwa

mungkin menutup diri dari sistem-sistem lain ketika

orang semacam Parson telah menggunakan teori-

hukum harus dibentuk oleh lembaga politik.

teori mekanis secara berlawanan atau mengingkari esensi teori-teori Cybernetics, sehingga mengakibatkan

Di sini jelas kelihatan bahwa hukum adalah produk

tidak objetifnya hasil penggunaan teori-teori itu.

politik. Hal ini sesungguhnya hanya dapat dibenarkan

Kekeliruan semacam itu adalah kekeliruan umum

apabila dilihat dari arus energi saja. Sementara jika

yang terjadi pada abad ke-20-an. Pertama, sebagai

dilihat dari aspek informasi (material), hukum adalah

akibat masih dominannya pendekatan mekanis-

produk budaya. Oleh karena itu, diskursus aliran-

analitis. Kedua, dilakukannya pemaksaan penerapan

aliran filsafat hukum seperti yang dikemukakan di

pendekatan-pendekatan itu dalam ilmu-ilmu bukan

depan, menjadi makin relevan apabila dikaji dari

mekanis. Ketiga, terlibatnya ahli-ahli ilmu tertentu

perspektif Parsonian.

dalam menganalisis objek ilmu yang bukan objeknya.21

Keterkaitan sistem hukum dengan sistem lain ditunjukkan secara sangat baik oleh Talcott Parson dengan Teori Sibernetika-nya19. Dalam teorinya, Parson

18 Ibid, hlm. 163

20 Norbert Wiener dalam bukunya “The Human of Human Being Cybernetics and Society, (1950 : 32) sebagaimana yang dikutip oleh Lili Rasjidi dan Wyasa Putra “Hukum Sebagai Suatu Sistem” (2003 : 66) mengemukakan bahwa Cybernetics merupakan salah satu teori sistem mekanis (mechanism systemmachine system) yang secara analogi diterapkan dalam kehidupan manusia (living organism-human life). Cybernetics diambil dari kata Yunani “Kubernetis” yang sama artinya dengan “steersman” tau “governor” yang dalam bahasa Indonesi dapat dipadankan dengan istilah “alat” atau “pengatur” (on an engine)

19 Periksa Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional (Bandung, 1985),

21 Periksa Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai..........., Loc.Cit, hlm. 67

menyebutkan tentang ada 4 (empat) sub sistem :

75


Lebih lanjut Wiener mengekukakan, bahwa hukum

Pertama, Aturan-aturan dalam hukum modern itu

merupakan pusat pengendalian komunikasi antar

bersifat seragam. Maksudnya, ketika diterapkan,

individu, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan

bentuk penerapannya tidak banyak bervariasi.

sebagai tujuannya. Hukum itu diciptakan oleh

Penerapannya tidak lagi mengenal diskriminasi

pemegang kekuasaan yang menurut premis yang

berdasarkan suku, agama, kelas, kasta, jenis kelamin,

mendahuluinya disebut sebagai central organ.

dan lain-lain. Paling-paling perbedaannya karena

Perwujudan tujuan atau pengendalian itu dilakukan

teritorial saja. Jadi, hukum lebih bersifat teritorial

dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu,

daripada personal.

penghindaran sengketa atau dengan penerapan sanksi hukum terhadap suatu sengketa. Dengan cara

Kedua, Hukum modern bersifat transaksional. Artinya,

demikian, setiap individu diharapkan berperilaku

hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan

sesuai dengan perintah dan keadilan dapat terwujud

hukum sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan tawar-

karenanya.

menawar antar mereka. Di sini tidak lagi dikenal bahwa laki-laki harus diberi hak lebih besar daripada

Jika melihat pandangan Winer bahwa hukum

wanita, atau yang lebih tua mendapat lebih daripada

merupakan pusat pengendalian komunikasi antar

yang muda.

individu, maka jika tesis Winer ini diproyeksikan dalam konteks persaingan usaha antar sesama pelaku usaha,

Ketiga, Hukum modern bersifat universalistik. Putusan

sangat jelas hukum merupakan sarana (instrumen)

atas perkara-perkara yang serupa, biasanya adalah

pengatur antar sesama pelaku usaha dalam

sama. Jadi, tidak ada yang unik. Putusannya berulang

menjalankan aktivitas usahanya agar senantiasa

dan dapat diramalkan.

mematuhi aturan yang ada sehingga akan terwujud persaingan yang sehat jika hukum sebagai

Keempat, Sistem hukum itu bersifat hirarkis. Di situ

pengendalinya, karenanya lahirnya Undang-undang

ada jenjang-jenjangnya. Tingkat yang lebih rendah

Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek

akan diawasi oleh tingkat yang lebih tinggi. Misalnya,

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

putusan pengadilan negeri akan dikoreksi lagi pada pengadilan tinggi, dan seterusnya putusan pengadilan

Konsep hukum menurut pandangan Wiener di atas,

tinggi oleh Mahkamah Agung.

pada dasarnya sudah mengarah kepada penggunaan hukum tertulis. Hal itu bisa dilihat dari kalimat “hukum

Kelima, Sistemnya diorganisasikan secara birokratis.

diciptakan oleh pemegang kekuasaan yang menurut

Untuk mencapai adanya keseragaman dalam putusan

premis yang mendahuluinya disebut sebagai central

(universalistik) itu, tentu diperlukan catatan-catatan

organ”.

yang disusun dan diarsip secara baik. Sistem hukum dengan demikian menjadi makin impersonal (mekanis).

Nampaknya penggunaan hukum tertulis sebagai alat rekayasa sosial sudah menjadi trend dari ciri sistem

Keenam, Sistem hukum modern itu adalah rasional.

hukum modern, di mana ciri tersebut dikembangkan

Maksudnya, sistem tersebut dapat dipelajari dan

oleh Marc Galanter sebagai orang ahli sosiologi

dimengerti oleh semua orang. Pada hal, dulu hanya

hukum. Galanter menyebutkan sebelas ciri sistem

orang-orang tertentu yang diyakini dapat menafsirkan

hukum modern itu.22

maksud suatu norma hukum. Teknik-teknik teologikal dan formalistik dalam mengartikan norma hukum itu telah digantikan oleh teknik-teknik fungsional.

22 Pendapat Galanter tersebut dikutip dari Sirajuddin, et.al, Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Pastisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Malang, 2006). In-Trans Publishing. hlm. 1-3

76


Ketujuh, Sistem itu dijalankan oleh para profesional.

berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada

Sistem peradilan, misalnya, tidak lagi bersifat ad hoc.

akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Semuanya dilakukan oleh mereka yang bekerja purna

Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut

waktu (full-timer). Mereka juga adalah lulusan

sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau

pendidikan formal dengan kualifikasi tertentu.

merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan

Kedelapan, Sistemnya menjadi lebih teknis dan

melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan

kompleks. Maksudnya adalah bahwa sistem hukum

tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-

modern itu tidak bisa begitu saja dimasuki oleh orang-

peraturan selanjutnya.24

orang kebanyakan. Perlu ada tenaga-tenaga ahli, yakni orang-orang yang tahu seluk beluk sistem ini.

Oleh kerena itu Paton menyebutnya sebagai suatu

Mereka adalah para ahli hukum. Merekalah yang

sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan

menjembatani antara peradilan dengan pribadi-pribadi

berkembang dan ia menunjukkan, bahwa hukum

yang berperkara. Peran para “general agents” sudah

itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan

digantikan oleh “lawyers”.

belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar

Kesembilan, Sistem hukum modern itu dapat diubah

kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu

atau diganti. Di sini tidak ada sesuatu yang sakral.

disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-

Perundang-undangan telah menggantikan peran

nilai dan tuntutan-tuntutan etis. apabila membaca

hukum adat yang lamban itu.

suatu peraturan hukum, mungkin tidak menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi asas hukum

Sementara itu, proses pembentukan hukum harus

menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian

mengacu kepada asas-asas hukum sebagai pijakan

itu, atau setidak-tidaknya bisa merasakan adanya

dari muatan nilai dan sekaligus sebagai cita hukum

petunjuk kearah itu.25

itu sendiri dalam keberlakuannya. Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental

Mendasarkan definisi yang diberikan oleh Scholten

dalam suatu sistem hukum ditemukan kembali dari

tersebut di atas, Bruggink menyatakan, peranan dari

banyak teoritisi hukum. Paul Scholten misalnya

asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan

menguraikan asas hukum sebagai “pikiran-pikiran

kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Namun

dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem

yang menjadi pertanyaan adalah apakah asas hukum

hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-

itu harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau

aturan perundang-undangan dan putusan-putusan

yang lemah dari meta-kaidah.26

hakim, yang berkenaan dengannya ketentuanketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat

Dalam hal pertama (bentuk yang kuat), asas hukum

dipandang sebagai penjabarannya”23

itu dapat dipandang sebagai suatu tipe kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, dan dengan

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum

demikian secara prinsipil dapat dibedakan dari jenis

merupakan “jantungnya” peraturan hukum, karena

kaidah ini. Mereka yang menganut pandangan ini,

menurut Satjipto asas hukum adalah landasan yang

misalnya menunjuk asas hukum sebagai kaidah

paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini

24 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung, 1986), hlm. 85 23 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta (Bandung, 1999), hlm. 119-120

25 Ibid 26 J.J.H. Bruggink, Refleksi........., Op. Cit, hlm. 120

77


argumentasi berkenaan dengan penerapan kaidah

itu tidak cukup jelas mengharuskan, bagaimana orang

perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan

seharusnya berprilaku dalam situasi faktual itu. Dalam

argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus

hal kaidah perilaku yang terjadi justru yang sebaliknya.

diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan

Kaidah hukum yang khusus ini, yang timbul dari aturan

pedoman (bagi pelaku).

hukum yang dirumuskan lebih konkrit, memberikan pedoman yang lebih jelas bagi perbuatan. Asas hukum

Dalam hal kedua (bentuk yang lemah), asas-asas

sebagai kaidah hukum yang umum hanya memberikan

hukum itu tampaknya dapat dianggap termasuk dalam

suatu ukuran nilai. Ukuran nilai itu baru di dalam

tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku.

kaidah perilaku sebagai kaidah hukum yang khusus

Namun memiliki juga fungsi sejenis seperti kaidah

memperoleh bentuk yang sedemikian rupa, sehingga

perilaku. Jadi hanya terdapat suatu perbedaan gradual

memunculkan pedoman yang jelas bagi perbuatan,

saja antara asas hukum dan kaidah perilaku. Dalam

misalnya dengan jalan memberikan suatu hak atau

pandangan ini maka asas hukum adalah kaidah yang

meletakkan (membebankan) suatu kewajiban.28

berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi

Perbedaan kedua antara asas hukum dan kaidah

terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan

perilaku (aturan hukum) antara lain diajukan oleh

wilayah penerapan kaidah hukum. Berdasarkan itu

Paul Scholten dan berada dalam garis pikiran dari

maka asas dapat dinyatakan termasuk tipe meta

perbedaan pertama. Scholten berpendapat bahwa

kaidah. Asas hukum itu juga sekaligus merupakan

aturan hukum memiliki isi yang jauh lebih konkrit,

perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum

yang menyebabkan aturan itu dalam penemuan

juga memberikan arah pada perilaku yang

hukum dapat diterapkan secara langsung. Berlawanan

dikehendaki.27

dengan itu asas hukum dalam penemuan hukum memiliki daya kerja secara tidak langsung, yakni

Para ahli juga memberikan uraian tentang beberapa

menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap

perbedaan antara asas hukum dengan kaidah perilaku

aturan hukum. Aturan hukum terbentuk karena

(aturan hukum). Pendapat yang banyak dianut oleh

pembentuk undang-undang dalam pembentukan

banyak teoritisi adalah bahwa asas hukum bersifat

aturannya atau hakim dalam pengambilan putusan

umum sedangkan kaidah perilaku (aturan hukum)

hukumnya menimbang-nimbang berbagai asas hukum

bersifat khusus. Dengan “umum” dimaksudkan

yang satu terhadap yang lain.29

bahwa asas hukum memiliki wilayah penerapan yang lebih luas ketimbang kaidah perilaku. Makin besar

Dalam perspektif pembentukan peraturan,

wilayahnya, makin lebih umum kaidan hukumnya,

Montesquieu dalam karyanya L’esperit des Lois

makin lebih abstrak aturan hukum yang dirumuskannya.

sebagaimana dikutip oleh Sumali dari Disertasi Hamid. S. Attamimi mengemukakan sejumlah persyaratan

Dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum sebagai

yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan

kaidah penilaian fundamental adalah kaidah hukum

perundang-undangan, yakni:30

yang paling umum. Bahwa suatu kaidah hukum adalah “umum”, berarti bahwa ia dalam penerapannya harus dikhususkan dengan mengarahkannya pada situasi faktual. Ini sesungguhnya berarti bahwa kaidah hukum 28 Ibid, hlm. 124 29 Ibid, hlm. 125

27 Ibid.

78

30 vide Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu) (Malang, 2002), hlm. 124-125 pendapat tersebut dikutip dari Sirajuddin, et.al, Legislative Drafting.........., Op.Cit, hlm. 22


Pertama, gaya penuturannya hendaknya padat dan

1. Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila di samping

sederhana. Ini mengandung arti bahwa penguataraan

sebagai rechtsidee juga merupakan norma

dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan

fundamental negara;

retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;

2. Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini Undang-undang sebagai

Kedua, istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat

alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam

mutlak dan relatif, sehingga dengan demikian

keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan

memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan

batas penyelenggaraan pemerintahan

pendapat yang individual; Kedua, hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual

3. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotetis;

Dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku, atau hukum yang akan berlaku di Indonesia, maka harus

Ketiga, hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam

tahu tentang cita hukum yang akan dibangun. Oleh

bahasa yang tinggi, oleh karena ia ditujukan kepada

karena itu, apakah cita hukum itu,? Cita hukum adalah

rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata,

terjemahan dari kata Rechtsidee. Menurut A. Hamid

bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika

S. Attamimi32 mengemukakan bahwa cita hukum

melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa

(Rechtsidee) perlu dibedakan dengan dari pemahaman

dipahami oleh orang rata-rata; Keempat, hukum

atau konsep tentang hukum (Rechtsbegriff). Cita

hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan

hukum ada di dalam cita kita. Sedangkan pemahaman

pengecualian, pembatasan atau pengubahan,

atau konsep tentang hukum merupakan kenyataan

gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;

dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang

Kelima, hukum hendaknya tidak bersifat debatable

di inginkan (wertbezogene), dengan tujuan mengabdi

(argumentatif) adalah bahaya merinci alasan-alasan

kepada nilai yang ingin dicapai (einewertezu dienen),

karena hal itu akan menimbulkan konflik; Keenam,

dan dalam pemahaman atau konsep tentang hukum

lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya

terhampar, bahwa hukum adalah kenyataan yang

mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai

bertujuan mencapai nilai-nilai hukum, mencapai cita

manfat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan

hukum. Dengan perkataan lain, pemahaman atau

sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat

konsep tentang hukum bertujuan merealisasi cita

permasalahan sebab hukum yang lemah tidak perlu

hukum yang ada pada gagasan, rasa, cipta, dan

dan tidak adil akan membawa seluruh sistem

pikiran kedalam kenyataan. Rudolf Stammler (1856-

perundang-undangan mendapat citra buruk dan

1939) seorang ahli filsafat hukum yang beraliran neo

menggoyahkan legitimasi negara.

kantian, berpendapat bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum

mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan

dalam konsep undang-undang di Indonesia, Attamimi

masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang

mengemukakan tiga macam asas yang secara

pemandu (leitstern) bagi tercapainya cita-cita

berurutan disusun sebagai

31 Ibid, hlm. 127

berikut:31

masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak

32 Oetojo Oesman dan Alfian (Ed), Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Jakarta, 1990), hlm. 67-68

79


mungkin dicapai. Namun cita hukum memberi manfaat

perorangan dan pada giliran kesusilaan masyarakat

karena mengandung dua sisi: dengan cita hukum

dalam menghasilkan cara dan kesusilaan umum dalam

dapat menguji hukum yang berlaku, dan kepada cita

membentuk kebiasaan, tata kelakuan, adat-istiadat,

hukum dapat mengarahkan hukum positif sebagai

dan hukum. Sedangkan pada yang kedua, cita hukum

usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang

mempengaruhi perorangan dan masyarakat secara

adil. Oleh karena itu, menurut Stammler keadilan

tidak langsung. Dengan perkataan lain dalam

adalah usaha atau tindakan mengarahkan hukum

pembentukan hukum tidak tertulis, tahapan-tahapan

positif kepada cita hukum. Dengan demikian, maka

dari cara kebiasaan, dari kebiasaan ketata keberlakuan,

hukum yang adil (rechtigesrecht) ialah hukum positif

dari tata keberlakuan ke tata adat-istiadat, dan dari

yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum

adat- istiadat ke hukum, semuanya berlangsung

untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

melalui endapan-endapan nilai yang berjenjangjenjang, terjadi di bawah bimbingan cita moral dan

Sementara Gustav Radbruch (1878-1949) seorang

cita hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan

ahli filsafat hukum yang beraliran neo kantian dari

dalam pembentukan hukum tertulis tahapan-tahapan

mazhab Baden atau mazhab Jerman barat Daya,

yang membentuk endapan-endapan nilai tersebut

menegaskan bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi

tidak terjadi, dan karena itu tidak ditemui. Cita hukum

sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang

tidak langsung mengawasi pembentukan hukum,

menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak,

lebih-lebih cita moral. Dalam hal pembentukan hukum

melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar

tidak tertulis, hubungan antara cita hukum dan sistem

yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan

norma hukum tidak terjadi disintegrasi, karena sistem

bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan

norma hukum terbentuk dari endapan-endapan nilai

maknanya sebagai hukum, sebagaimana diketahui,

yang telah tersaring oleh peri laku masyarakat sendiri

Radbruch termasuk dalam mazhab yang berusaha

melalui penerimaan individu-individu dalam keluarga,

menjembatani dualisme das sein dan das sollen,

keluarga ke keluarga dalam suku, dan suku-suku

dengan mengkonstruksikan lingkup ketiga, yaitu

dalam marga, serta marga-marga dalam Negara. Lain

kebudayaan.33

halnya dengan pembentukan hukum tertulis. Hukum dan sistem norma hukum dibentuk oleh perorangan

Sedangkan di sisi lain Gustav Radbruch (1878-1949)

atau kelompok perorangan, baik sebagai pejabat-

dalam bukunya yang berjudul Outline of Legal

pejabat maupun sebagai wakil-wakil rakyat. Hubungan

Philosophy sebagaimana yang dikutip oleh Mukthie

antara cita hukum dengan sistem norma hukum

Fadjar mengemukakan bahwa hukum adalah ciptaan

bergantung kepapada kesadaran dan penghayatan

manusia, dan sebagai setiap ciptaan mahluk hanyalah

para pejabat dan para wakil rakyat tersebut terhadap

dimengerti dengan

citanya.34

cita hukum yang ada dalam masyarakat yang memang mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif dalam

Dalam pembentukan hukum tidak tertulis dan

pembentukan hukum tersebut, dan karena

pembentukan hukum tertulis, cita hukum berperan

pembentukan hukum tertulis tidak berlangsung melalui

dengan cara yang berlain-lainan. Pada yang pertama

tahapan-tahapan endapan nilai, maka kemungkinan

cita hukum secara langsung mempengaruhi kesusilaan

terjadinya disintegrasi antara cita hukum dan sistem norma hukum besar sekali.35

33 Ibid, hlm. 68-69 34 Gustav Radbruch, Outline of Legal Philosophy, Terjemahan oleh YBP (Yogyakarta, 1957), hlm. 7, dalam Mukthie Fadjar, Tipe Negera Hukum (Malang, 2004), hlm. 9

80

35 Oetojo Oesman dan Alfian , Op.Cit, hlm. 80


E. Simpulan Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diakomodasi ke dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum posisitif (ius constitutum) dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Namun kebijakan itu tidak akan cukup atau memadai tanpa disertai dengan pendekatan penegakan hukum (law enforcement Approach) yang benar-benar memiliki kapabilitas dan kridibilitas dari lembaga yang memiliki wewenang melakukan penegakan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara Indonesia sedikit atau banyak akan dipengaruhi oleh persaingan usaha yang sehat antar sesama pelaku usaha baik sekarang maupun di masa yang akan datang, sedangkan persaingan yang sehat akan ditentukan oleh: kebijakan hukum dalam pembangunan ekonomi (The Legal Policy Development of Economics); kebijakan hukum dalam persaingan usaha (legal policy to fair competition); politik pembentukan hukum perspektif undang-undang (Law Making Proses); dan proses pengambilan keputusan dalam pembentukan hukum persaingan usaha (Decision Making of Proces).

81

DAFTAR PUSTAKA

Bruggink, J.J.H. 1999. Refleksi Tentang Hukum. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung. Citra Aditya Bakti. Imbawani, Djoko. 2002. Reading Material Seri Kuliah Hukum Dagang. Fakultas Hukum Univ.Widyagama Malang, 2002. Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung. Binacipta. Kelsen, Hans. 2007. General Theory of Law and State: Alih Bahasa Indonesia oleh Somardi. Jakarta. Bee Media Indonesia. Loqman, Loebby. 1990. Pra pradilan di Indonesia. Jakarta. Oesman, Oetojo & Alfian (ed). 1990. Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta. BP7. Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung. Mandar Maju. Rahardjo, Satjipto. 1985. Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung. Alumni. Sudarsono, 1991. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Sirajuddin, et.al. 2006. Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Pastisipatif Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Malang. In-Trans Publishing. Suryana, Daniel. ”Peranan Hukum dan Ahli Hukum” dalam Blogster www.google.com. Selanjutnya lihat pula Thomas M. Franck. “The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries?”. Wisconsin Law Review No.3 (1972), dalam Erman Rajagukguk “Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, makalah Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003. Wignyosoebroto, Soetandyo.1994. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

82

DAFTAR PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) SEPTEMBER - DESEMBER 2013 No. Peraturan

Tanggal

Satker

15/7/PBI/2013

26-09-2013

DKMP

Perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

15/8/PBI/2013

07-10-2013

DPM

Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank

15/9/PBI/2013

30-10-2013

DPSP

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

15/10/PB/12013

01-11-2013

DPU

Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah Yang dimusnahkan Tahun 2011 dan Tahun 2012

15/11/PBI/2013

22-11-2013

DPNP

Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

15/12/PBI/2013

12-12-2013

DPNP

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

15/13/PBI/2013

24-12-2013

DPbS

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah

15/14/PBI/2013

24-12-2013

DPbS

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah

15/15/PBI/2013

24-12-2013

DKMP

Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional

15/16/PBI/2013

24-12-2013

DKMP

Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

15/17/PBI/2013

24-12-2013

DPM

Transaksi SWAP Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia

83

DAFTAR SURAT EDARAN (SE) BANK INDONESIA SEPTEMBER - DESEMBER 2013 Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

15/37/DSta

05-09-2013

DSta

Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

15/38/DPM

10-09-2013

DPM

Perubahan Ketujuh atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka

15/39/DPNP

17-09-2013

DPNP

Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

15/40/DKMP

24-09-2013

DKMP

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

15/41/DKMP

01-10-2013

DKMP

Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum Berdasarkan Loan to Deposit Ratio dalam Rupiah

15/42/DPM

08-10-2013

DPM

Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank

15/43/DPNP

21-10-2013

DPNP

Perubahan atas SEBI No.15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR

15/44/DPbS

24-10-2013

DPbS

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah

15/45/DPNP

18-11-2013

DPNP

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

15/46/DPSP

20-11-2013

DPSP

Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

15/47/DSta

02-12-2013

DSta

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

85


Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

15/48/DSta

02-12-2013

DSta

Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum.

15/49/DPKL

05-12-2013

DPKL

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

15/50/DPbS

30-12-2013

DPbS

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah

15/51/DPbS

30-12-2013

DPbS

Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah

15/52/DSta

30-12-2013

DSta

Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum

86

RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) SEPTEMBER - DESEMBER 2013

Peraturan :

PBI No.15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Berlaku

:

Sejak tanggal 1 Oktober 2013

Ringkasan: Latar Belakang Pengaturan : 1. Untuk mendukung stabilitas sektor keuangan dan mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul dari dinamika perekonomian perlu dilakukan penguatan likuiditas bank dengan tetap memperhatikan peran bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. 2. Untuk mencapai kecukupan likuiditas yang memadai dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal penguatan likuiditas bank dilakukan melalui kebijakan giro wajib minimum. Substansi Pengaturan : 1. Ketentuan mengenai GWM Primer dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing tidak mengalami perubahan. 2. Perubahan ketentuan mengenai GWM Sekunder dilakukan sebagai berikut: a. GWM Sekunder dinaikkan secara bertahap mulai tanggal 1 Oktober 2013; b. Sertifikat Deposito Bank Indonesia diperhitungkan sebagai komponen GWM Sekunder mulai tanggal 1 Oktober 2013; dan c. Kisaran LDR Target diubah menjadi antara 78% - 92% dan mulai berlaku mulai tanggal 2 Desember 2013. 3. Tahapan kenaikan GWM Sekunder: a. Sebesar 3% sejak 1 Oktober 2013 s.d. 31 Oktober 2013; b. Sebesar 3,5 % sejak 1 November 2013 s.d. 1 Desember 2013; dan c. Sebesar 4% sejak 2 Desember 2013. 4. Pengenaan denda atas pelanggaran ketentuan GWM Sekunder serta perhitungan jasa giro tidak mengalami perubahan sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini. 5. Perhitungan KPMM Insentif, Parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif untuk GWM LDR tidak mengalami perubahan sebagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.

87


Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia No.15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank

Berlaku

mulai tanggal 7 Oktober 2013

:

Ringkasan : I. Latar belakang dan Tujuan Sesuai dengan tujuan yang diamanatkat UU untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut. Stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan dukungan pasar keuangan yang sehat khususnya pasar valuta asing domestik untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional. Sementara itu, dinamika yang terjadi di pasar valuta asing domestik dapat menimbulkan risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar kepada pelaku ekonomi. Sebagai upaya untuk memitigasi risiko tersebut, pelaku ekonomi perlu melakukan Transaksi Lindung Nilai terhadap kegiatan ekonominya dengan menggunakan instrumen derivatif antara lain forward dan swap. Diharapkan pula bahwa Transaksi Lindung Nilai yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dapat mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik. II. Materi Pengaturan 1. Nasabah dapat melakukan Transaksi Lindung Nilai kepada Bank. 2. Ruang lingkup Nasabah: a. Perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau b. Badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 3. Transaksi Lindung Nilai terdiri dari: a. Transaksi Lindung Nilai Beli; dan/atau b. Transaksi Lindung Nilai Jual. 4. Transaksi Lindung Nilai dilakukan dalam bentuk Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) antara lain dengan cara Transaksi Forward dan Transaksi Swap. 5. Pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai mengacu pada beberapa ketentuan Bank Indonesia mengenai: a. Pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank. b. Transaksi valuta asing terhadap rupiah. c. Transaksi derivatif. d. Manajemen risiko bank umum, manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah. e. Laporan harian bank umum.

88


6. Pengaturan underlying Transaksi Lindung Nilai Beli: a. wajib dilakukan berdasarkan underlying kegiatan ekonomi, antara lain berupa pembayaran utang dalam valuta asing, kegiatan ekspor impor, dan kegiatan investasi. b. wajib didukung dokumen underlying ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Beli paling banyak sebesar nilai nominal underlying kegiatan ekonomi yang tercantum di dalam dokumen kegiatan pendukung. d. Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Beli paling lama sama dengan jangka waktu underlying kegiatan ekonomi yang tercantum dalam dokumen kegiatan pendukung. 7. Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. Terdapat pengecualian bahwa penyelesaian secara netting diperbolehkan untuk: a. transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai yang mengalami force majeure; atau b. perpanjangan Transaksi Lindung Nilai dari beberapa kegiatan ekonomi. Pengecualian penyelesaian Transaksi Lindung Nilai juga berlaku untuk Nasabah Bank yaitu pihak yang menggunakan jasa Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transaksi valuta asing terhadap rupiah. 8. Pengaturan perlakuan akuntansi: a. Perlakuan akuntansi terhadap Transaksi Lindung Nilai tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan dapat menerapkan hedge accounting. b. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari Transaksi Lindung Nilai yang memenuhi kriteria akuntansi Lindung Nilai (hedge accounting) sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, merupakan pendapatan atau biaya dalam rangka Lindung Nilai. 9. Pengaturan sanksi mengacu pada beberapa ketentuan Bank Indonesia mengenai: a. Pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank. b. Transaksi valuta asing terhadap rupiah. c. Transaksi derivatif. d. Manajemen risiko bank umum, manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah. e. Laporan harian bank umum.

Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/9/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang Dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Berlaku

:

Mulai tanggal 30 Oktober 2013

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan perubahan atas PBI Nomor 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang Dan Penatausahaan Surat Berharga Negara. 2. PBI ini merupakan ketentuan yang diterbitkan sehubungan dengan rencana Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing di pasar perdana domestik.

89


3. Perubahan-perubahan dalam PBI ini meliputi: a. pengaturan pelaksanaan lelang dan penatausahaan SUN, yang semula hanya untuk SUN dalam mata uang Rupiah, diubah menjadi lelang dan penatausahaan SUN dalam mata uang Rupiah dan valuta asing; dan b. penambahan sarana penatausahaan SBN yaitu selain melalui Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), penatausahaan SBN dilakukan melalui sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013.

Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/10/PBI/2013 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2011 dan Tahun 2012

Berlaku

:

1 November 2013

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/10/PBI/2013 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2011 dan Tahun 2012. 2. PBI ini merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk menjalankan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 3. Hal-hal yang diatur dalam PBI ini meliputi: a. Kriteria uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia; b. Tata cara pemusnahan uang Rupiah; c. Informasi jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) secara periodik, yakni 1 (satu) tahun sekali; d. Data uang Rupiah yang dimusnahkan menurut jenis pecahan, jumlah bilyet dan/atau keping dan nilai nominal, serta disajikan per triwulan; e. Periode data uang Rupiah yang dimusnahkan adalah sejak berlakunya UU Mata Uang yaitu periode tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan periode tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 (sebagai lampiran dari PBI). 4. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2013.

90


Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tanggal November 2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Berlaku

:

Tanggal 22 November 2013

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal mengatur kembali kegiatan penyertaan modal, yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanaman dana Bank, antara lain persyaratan umum berupa persyaratan tingkat kesehatan sebelum Bank dapat melakukan penyertaan modal, dan jumlah maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan yang dimilikinya. Pengaturan dalam PBI ini juga memberikan peluang bagi bank untuk dapat melakukan divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu, disamping divestasi penyertaan modal yang diwajibkan karena ketentuan. 2. Pokok-pokok pengaturan PBI ini meliputi antara lain: a. Umum 1) Bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, sedangkan unit usaha syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. 2) Bank wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk setiap kali melakukan penyertaan modal, termasuk penyertaan modal lanjutan. 3) Penyertaan modal dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui pasar modal dengan tujuan hanya untuk investasi jangka panjang (bukan untuk jual beli saham). b. Pengaturan Total Portofolio dan Alokasi Penyertaan Modal serta Penyertaan Modal di Luar Negeri 1) Jumlah seluruh portofolio penyertaan modal ditetapkan paling tinggi sebesar penyertaan modal sesuai pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU), sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. 2) Bank dilarang melakukan penyertaan modal melebihi batas penyediaan dana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit. 3) Kegiatan penyertaan modal di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh bank sesuai pengelompokan bank berdasarkan BUKU. c. Pengaturan Persyaratan dan Tata Cara Penyertaan Modal 1) Persyaratan penyertaan modal adalah sebagai berikut: a) rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB); b) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko baik secara individual maupun konsolidasi; c) memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua), selama: i. 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; atau ii. 4 (empat) periode penilaian berturut-turut apabila calon Investee merupakan perusahaan baru dan/atau perusahaan di luar negeri.

91


d) tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan; e) memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh Direksi bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris bank; dan f) memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. 2) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi bank umum syariah maka rasio KPMM ditetapkan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen). 3) Bank wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan penyertaan modal kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyertaan modal dilakukan, dengan melampirkan dokumen dan informasi yang diwajibkan. 4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penyertaan modal akan diberikan Bank Indonesia setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis kemampuan bank serta kelayakan dan kesesuaian kegiatan penyertaan modal yang akan dilakukan oleh Bank. 5) harus merealisasikan rencana penyertaan modal paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan oleh Bank Indonesia. Apabila bank tidak merealisasikan penyertaan modal dalam kurun waktu tersebut, persetujuan Bank Indonesia menjadi tidak berlaku. d. Pelampauan Batasan Penyertaan Modal Sesuai BUKU dan Penyampaian Rencana Tindak 1) Dalam hal jumlah seluruh portofolio penyertaan modal melampaui batasan penyertaan modal sesuai BUKU selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, karena: a) penurunan modal inti; b) peningkatan penyertaan modal pada Investee; dan/atau c) penurunan modal bank maka bank wajib menyampaikan rencana tindak berupa rencana tindak pemenuhan persyaratan modal inti dan/atau modal bank atau penyesuaian jumlah penyertaan modal. 2) Rencana tindak disampaikan paling lambat pada akhir bulan keempat sejak terjadinya pelampauan batasan penyertaan modal, untuk mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. 3) Penyelesaian rencana tindak dimaksud paling lama 1 (satu) tahun sejak persetujuan Bank Indonesia. e. Divestasi Penyertaan Modal 1) Bank wajib melakukan divestasi penyertaan modal apabila: a) Penyertaan modal yang dilakukan mengakibatkan atau diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan Bank dan/atau peningkatan profil risiko bank secara signifikan; atau b) atas rekomendasi dari otoritas Perusahaan Anak dan/atau perintah dari Bank Indonesia. 2) Bank dapat melakukan divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Penyertaan modal telah dilakukan paling singkat selama 5 (lima) tahun; b) dicantumkan dalam RBB; c) divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis bank; d) divestasi dilakukan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki; e) divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar; f) divestasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan; dan g) telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

92


3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri akan diberikan Bank Indonesia, setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen, analisis kewajaran dan kesesuaian rencana divestasi atas insiatif sendiri. 4) Divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri harus direalisasikan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan Bank Indonesia. f. Penyertaan Modal oleh Perusahaan Anak. 1) Dalam hal perusahaan anak Bank melakukan penyertaan modal, maka: a) penyertaan modal hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan/atau di perusahaan penunjang jasa keuangan dan dalam bentuk saham; dan b) penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas perusahaan anak. 2) Perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 1)a) merupakan perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya ditujukan untuk menunjang kegiatan usaha bank melalui sistem pembayaran. g. Lain-lain Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk melakukan divestasi penyertaan modal atau menolak permohonan penyertaan modal atau divestasi atas inisiatif sendiri, berdasarkan pertimbangan tertentu sebagai berikut: 1) penyertaan modal atau divestasi atas inisiatif sendiri dapat berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian nasional atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional; 2) penyertaan modal atau divestasi atas inisiatif sendiri tidak sejalan dengan arah kebijakan pengembangan perbankan di Indonesia; dan/atau 3) penyertaan modal atau rencana penyertaan modal bank pada perusahaan yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia. h. Pengenaan Sanksi kepada Bank. Pengenaan sanksi kepada bank mengacu kepada Pasal 52 UU Perbankan atau Pasal 58 UU Perbankan Syariah.

Peraturan :

PBI No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Berlaku

:

Tanggal 1 Januari 2014

I. Latar Belakang Pengaturan 1. Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka Bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan Bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III.

93


2. Peningkatan kualitas permodalan Bank dilakukan melalui penyesuaian komponen dan persyaratan instrumen modal serta penyesuaian rasio-rasio permodalan. Selanjutnya, Peningkatan kuantitas permodalan Bank dicapai melalui kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (buffer) berupa Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer, dan Bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan modal berupa Capital Surcharge. II. Substansi Pengaturan 1. Peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal sesuai dengan kerangka Basel III antara lain: a. Komponen modal inti (Tier 1) yang terdiri atas: 1) modal inti utama (common equity Tier 1) yaitu instrumen modal berkualitas tinggi dalam bentuk saham biasa (common stock) dan tidak memiliki fitur preferensi dalam pembayaran dividen/imbal hasil. 2) modal inti tambahan (Additional Tier 1) yaitu penyempurnaan komponen modal inovatif yang berupa saham preferen atau instrumen utang yang bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, pembayaran dividen atau imbal hasil bersifat non kumulatif, dan tidak memiliki fitur step up. b. Komponen modal pelengkap (Tier 2) yaitu instrumen utang yang bersifat subordinasi, memiliki jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun, dan tidak memiliki fitur step up 2. Bank wajib menyediakan modal inti (Tier 1) paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR dan modal inti utama (Common Equity Tier 1) paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. 3. Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut: a. Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR untuk Bank yang tergolong dalam Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap; b. Countercyclical Buffer dalam kisaran sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi seluruh Bank; dan c. Capital Surcharge untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR untuk Bank yang ditetapkan berdampak sistemik. 4. Jangka waktu penyesuaian rasio permodalan, pemberlakuan komponen modal, dan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (buffer) adalah sebagai berikut:

Tanggal

Ketentuan

Keterangan

1 Januari 2014

Rasio modal inti minimum sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama minimum sebesar 4,5% dari ATMR wajib dipenuhi Bank.

Sampai dengan 31 Desember 2014 pemenuhan rasio modal inti minimum dan rasio modal inti utama minimum mengacu pada komponen modal sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

94


Tanggal

Ketentuan

Keterangan

1 Januari 2015

Persyaratan komponen modal dalam ketentuan ini mulai berlaku.

Pengaturan komponen modal dan pengaturan lainnya dalam PBI No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga PBI yang baru mulai berlaku secara penuh.

1 Januari 2016

Kewajiban Bank untuk membentuk Capital Conservation Buffer mulai berlaku secara bertahap.

1. 2. 3. 4.

Kewajiban Bank untuk membentuk Countercyclical Buffer mulai berlaku.

Berdasarkan penilaian atas kondisi makroekonomi Indonesia, Bank Indonesia dapat menetapkan pemberlakuan Countercyclical Buffer lebih cepat dari tahun 2016.

Kewajiban Bank untuk membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB mulai berlaku bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

Metode perhitungan dan tata cara pembentukan Capital Surcharge untuk D-SIB akan diatur lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang.

0,625% dari ATMR mulai 1 Januari 2016 1,25% dari ATMR mulai 1 Januari 2017 1,875% dari ATMR mulai 1 Januari 2018 2,5% dari ATMR mulai 1 Januari 2019

5. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014.

Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Berlaku

:

24 Desember 2013

Ringkasan : 1. Latar belakang penerbitan PBI ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good corporate governance), meningkatkan akuntabilitas dan akurasi laporan Pejabat Eksekutif dan jaringan kantor Bank, meningkatkan efisiensi dan pengembangan industri perbankan syariah, serta dalam rangka penyelarasan ketentuan dengan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. 2. Kantor Bank Umum Syariah (Bank) meliputi: a. kantor Bank di dalam negeri antara lain berupa kantor pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas; dan b. kantor Bank di luar negeri berupa Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya.

95


3. Bank dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank, dalam bentuk kegiatan LSB dan/atau Jasa Konsultasi. BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank adalah BUK yang merupakan PSP Bank (parent bank) atau PSP BUK juga merupakan PSP Bank (sister bank). 4. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif; pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank; serta pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB dilaporkan secara online kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum. 5. Bank wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif; pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, atau penutupan kantor Bank; serta pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB. Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu meminta dokumen tersebut. 6. Salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank serta pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB setahun ke depan dalam rencana bisnis Bank adalah kajian yang disampaikan Bank, yang memuat paling kurang: a. analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis, dan dampak terhadap proyeksi keuangan; b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor Bank; c. analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya. 7. Kajian mengenai jaringan kantor Bank disampaikan pertama kali paling lambat tanggal 28 Maret 2014 dan untuk tahun berikutnya disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis Bank. 8. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penegasan atau penolakan terkait jaringan kantor Bank mempertimbangkan aspek mikro (individual Bank) dan aspek makro ekonomi antara lain stabilitas sistem keuangan, dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup antara lain upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (financial inclusion), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional. 9. Bank yang akan membuka jaringan kantor selain wajib memenuhi ketentuan dalam PBI ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 10. Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor Bank khusus untuk Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional selama belum dapat dilaporkan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum wajib dilaporkan secara offline setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya .

96


Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia No.15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah

Berlaku

:

24 Desember 2013

Ringkasan : 11. Latar belakang penerbitan PBI ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good corporate governance), meningkatkan akuntabilitas dan akurasi laporan Pejabat Eksekutif dan jaringan kantor Unit Usaha Syariah (UUS), memperkuat stuktur kelembagaan UUS, serta dalam rangka penyelarasan ketentuan dengan PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. 12. Kantor UUS meliputi: a. kantor UUS di dalam negeri antara lain berupa Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah , Kantor Fungsional Syariah, Kantor Kas Syariah, Kegiatan Pelayanan Kas Syariah, dan kegiatan Layanan Syariah; dan b. kantor UUS di luar negeri berupa Kantor Cabang Syariah dan jenis-jenis kantor lainnya. 13. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif dan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum. 14. BUK yang memiliki UUS wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif dan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS. Bank Indonesia berwenang sewaktu-waktu meminta dokumen tersebut. 15. Salah satu pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS setahun ke depan dalam rencana bisnis UUS adalah kajian yang disampaikan BUK yang memiliki UUS, yang memuat paling kurang: a. analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis, dan dampak terhadap proyeksi keuangan; b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor UUS; c. analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya. 16. Kajian mengenai jaringan kantor UUS disampaikan pertama kali paling lambat tanggal 28 Maret 2014 dan untuk tahun berikutnya disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis BUK yang memiliki UUS. Kajian jaringan kantor UUS dapat disatukan dengan kajian mengenai jaringan kantor lain dari BUK yang memiliki UUS. 17. Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penegasan atau penolakan terkait jaringan kantor UUS mempertimbangkan aspek mikro (individual BUK yang memiliki UUS) dan aspek makro ekonomi antara lain stabilitas sistem keuangan dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang mencakup antara lain upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan,

97


perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (financial inclusion), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional. 18. BUK yang memiliki UUS yang akan membuka jaringan kantor UUS selain wajib memenuhi ketentuan dalam PBI ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI No.14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. 19. Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS khusus untuk Kantor Fungsional selama belum dapat dilaporkan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum wajib dilaporkan secara offline setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya.

Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional

Berlaku

:

24 Desember 2013

1. Latar Belakang a. Dengan beralihnya fungsi pengawasan bank ke OJK, diperlukan penegasan wewenang dan fungsi Bank Indonesia di dalam ketentuan GWM. b. Selain itu, diperlukan penegasan koordinasi dengan OJK di dalam ketentuan GWM antara lain terkait dengan pemberian insentif bagi bank yang melakukan merger/konsolidasi berupa kelonggaran GWM primer, pemberian kelonggaran dalam pemenuhan ketentuan GWM LDR bagi bank yang terkena pembatasan kegiatan usaha tertentu oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana, serta pemeriksaan bank oleh BI terkait kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan GWM. 2. Rasio GWM Kewajiban GWM untuk bank umum konvensional ditetapkan sebagai berikut: a. GWM Rupiah: • GWM Primer sebesar 8% dari DPK Rupiah. • GWM Sekunder sebesar 4% dari DPK Rupiah. • GWM LDR sebesar hasil perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target (78% - 92%) dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif. • Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban GWM Rupiah sebesar 1% selama 1 tahun kepada bank yang melakukan merger/konsolidasi berdasarkan permintaan bank yang disetujui oleh OJK. • Kelonggaran tersebut tidak berlaku terhadap GWM Sekunder dan GWM LDR. b. GWM dalam valuta asing sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. 3. Rekening Giro Bank a. Setiap bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. b. Bank devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia.

98


4. Perhitungan GWM a. Kewajiban pemenuhan GWM dilakukan secara harian. b. Pemenuhan GWM Primer Rupiah, GWM LDR Rupiah dan GWM valas dilakukan dengan membandingkan saldo Rekening Giro Bank pada BI setiap akhir hari dalam 1 masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. c. Pemenuhan GWM Sekunder Rupiah dilakukan dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, SBN dan/atau excess reserve setiap akhir hari dalam 1 masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. d. Perhitungan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan dengan parameter kisaran LDR Target adalah 78% - 92%, KPMM Insentif sebesar 14%, Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 dan Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2, sebagai berikut: • Jika LDR Bank berada dalam kisaran LDR Target maka GWM LDR Bank sebesar 0% dari DPK dalam Rupiah. • Jika LDR Bank lebih kecil dari batas bawah LDR Target maka GWM LDR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah LDR Target dan LDR Bank, dan DPK Rupiah. • Jika LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif maka GWM LDR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara LDR Bank dan batas atas LDR Target, dan DPK Rupiah. • Jika LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif, maka GWM LDR Bank adalah sebesar 0% dari DPK Rupiah. e. Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan GWM LDR terhadap Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana atas dasar permintaan OJK. f. KPMM Bank dalam perhitungan GWM LDR adalah KPMM triwulanan hasil perhitungan OJK dengan rincian sebagai berikut: • KPMM posisi akhir bulan September untuk perhitungan GWM LDR bulan Desember, Januari dan Februari; • KPMM posisi akhir bulan Desember untuk perhitungan GWM LDR bulan Maret, April dan Mei; • KPMM posisi akhir bulan Maret untuk perhitungan GWM LDR bulan Juni, Juli dan Agustus; dan • KPMM posisi akhir bulan Juni untuk perhitungan GWM LDR bulan September, Oktober dan November; g. DPK Rupiah dan valas terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka dan kewajiban lainnya. 5. Jasa Giro a. Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian tertentu 3% dari DPK dalam Rupiah dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah. b. Jasa giro diberikan dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dan diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM Rupiah. c. Jasa giro tersebut dikreditkan paling lambat 2 hari kerja setelah periode perhitungan pemenuhan kewajiban GWM. 6. Pemeriksaan oleh BI Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan kepada untuk memastikan kepatuha bank terhadap ketentuan GWM yang dapat dilakukan dengan cara: • Melakukan pemeriksaan langsung; • Melakukan pemeriksaan bersama OJK; atau • Menggunakan data hasil pemeriksaan OJK.

99


7. Sanksi atas pelanggaran ketentuan GWM Bank yang melanggar ketentuan GWM dikenakan denda sebagai berikut: a. GWM Rupiah: -

Sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR dalam Rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam Rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran.

-

Apabila pada saat pendebetan saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

-

Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebetan sanksi maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana sanksi pelanggaran GWM.

b. GWM Valas: Sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia. c. Pengenaan sanksi dikecualikan bagi bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM sepanjang kekurangan GWM tidak lebih dari 1% dari DPK Rupiah dan/atau bagi bank yang mendapatkan kelonggaran pemenuhan GWM LDR. 8. Mekanisme koreksi terhadap pemberian jasa giro atau pengenaan denda a. Dalam hal terjadi koreksi terhadap pemberian jasa giro: BI dapat langsung mengkredit atau mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. b. Dalam hal terjadi koreksi terhadap sanksi pengenaan denda: BI dapat langsung mendebet atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank.

Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 Tanggal 24 Desember 2013 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berlaku

:

24 Desember 2013

1. Latar Belakang a. Dengan beralihnya fungsi pengawasan bank ke OJK, diperlukan penegasan wewenang dan fungsi Bank Indonesia di dalam ketentuan GWM. b. Selain itu, diperlukan penegasan koordinasi dengan OJK di dalam ketentuan GWM antara lain terkait dengan pemberian insentif bagi bank yang melakukan merger/konsolidasi berupa kelonggaran GWM dan pemeriksaan bank oleh BI terkait kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan GWM. 2. Rasio GWM GWM untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah ditetapkan sebagai berikut:

100


a. GWM Rupiah • GWM Rupiah sebesar 5% dari DPK Rupiah. • Bank dengan rasio Pembiayaan terhadap DPK Rupiah kurang dari 80% dan: -

memiliki DPK Rupiah lebih besar dari Rp1 triliun - Rp10 triliun wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 1% dari DPK Rupiah;

-

memiliki DPK Rupiah lebih besar dari Rp10 triliun - Rp50 triliun wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 2% dari DPK Rupiah;

-

memiliki DPK Rupiah lebih besar dari Rp50 triliun wajib memelihara tambahan GWM Rupiah sebesar 3% (tiga persen) dari DPK Rupiah.

-

Bank yang memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK Rupiah sebesar 80% atau lebih dan/atau yang memiliki DPK Rupiah sampai dengan Rp1 triliun tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM.

• BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban GWM Rupiah sebesar 1% selama 1 tahun kepada bank yang melakukan merger/konsolidasi berdasarkan permintaan bank yang disetujui oleh OJK. • Kelonggaran tersebut tidak berlaku terhadap kewajiban tambahan GWM. b. GWM dalam valuta asing sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam valuta asing. 3. Rekening Giro Bank a. Setiap bank wajib memelihara Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. b. Bank devisa selain wajib memelihara Rekening Giro Rupiah juga wajib memelihara Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia. 4. Perhitungan GWM a. Kewajiban pemenuhan GWM dilakukan secara harian. b. Pemenuhan GWM berdasarkan perbandingan jumlah saldo Rekening Giro Bank pada BI setiap akhir hari dalam 1 masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. c. DPK Rupiah terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka dan kewajiban lainnya. DPK valas terdiri dari giro, simpanan berjangka dan kewajiban lainnya. 5. Rasio Pembiayaan Rasio pembiayaan dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan Rupiah terhadap DPK Rupiah pada akhir masa laporan dari laporan 2 periode sebelumnya. 6. Pemeriksaan oleh BI BI berwenang melakukan pemeriksaan kepada untuk memastikan kepatuha bank terhadap ketentuan GWM yang dapat dilakukan dengan cara: • Melakukan pemeriksaan langsung; • Melakukan pemeriksaan bersama OJK; atau • Menggunakan data hasil pemeriksaan OJK. 7. Sanksi atas pelanggaran ketentuan GWM a. GWM Rupiah: -

Kewajiban membayar sebesar 125% dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam Rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.

101


-

Jika data Tingkat Indikasi Imbalan SIMA tidak tersedia, sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah berjangka waktu 1 bulan sebelum didistribusikan, pada bulan sebelumya dari seluruh Bank.

-

Jika pada saat pendebetan saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

-

Jika saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebetan sanksi maka atas kekurangan tersebut dikenakan tambahan kewajiban membayar sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tingkat Indikasi Imbalan SIMA.

b. GWM valas: Kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia. c. Pengenaan sanksi dikecualikan bagi bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM sepanjang kekurangan GWM tidak lebih dari 1% dari DPK Rupiah. 8. Mekanisme koreksi atas pengenaan denda Dalam hal terjadi koreksi terhadap sanksi pengenaan denda maka BI dapat langsung mendebet atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank.

Peraturan :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

Berlaku

:

Tanggal 24 Desember 2013

I. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan atas PBI No. 7/36/PBI/2005 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mendukung terciptanya pasar keuangan yang dalam dan sehat dengan tersedianya likuiditas di pasar keuangan domestik. Dukungan ini dilakukan antara lain melalui aktivitas lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia untuk memitigasi risiko pergerakan nilai tukar rupiah. Hal ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah. II. Penyempurnaan pengaturan meliputi : 1. Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Dilakukan berdasarkan Underlying Transaksi yang dimiliki oleh Bank atau nasabah; b. Jangka waktu Underlying Transaksi sama dengan atau lebih panjang dari jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia; dan c. Nilai nominal Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi.

102


2. Bank yang melakukan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus termasuk dalam klasifikasi Bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan Peringkat Komposit paling rendah 3 (tiga). 3. Bank dapat menyampaikan kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu paling lama 3 tahun, melalui Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. 4. Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ditetapkan paling sedikit sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) dan paling banyak sebesar nilai Underlying Transaksi, dengan kelipatan USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar). 5. Perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut: a. Persyaratan perpanjangan: 1) menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku; 2) menggunakan jenis Underlying Transaksi yang sama sesuai dengan nomor referensi yang tercantum dalam Kontrak Lindung Nilai; 3) dalam hal jenis Underlying Transaksi dimiliki oleh Bank, maka nilai nominal perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling banyak sebesar nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank; dan 4) jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia paling lama sebesar sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai. b. Jangka waktu perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan. c. Setelmen perpanjangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara netting. 6. Bank dilarang menggunakan Underlying Transaksi yang sama untuk lebih dari satu Kontrak Lindung Nilai dan satu Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. 7. Bank Indonesia menetapkan dan mengumumkan tingkat premi atau diskon dari Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. 8. Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan dalam valuta US Dollar terhadap Rupiah, dengan menggunakan kurs JISDOR sebagai kurs spot US Dollar terhadap rupiah. 9. Bank wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli Underlying Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan dokumen fotokopi Underlying Transaksi swap jual antara Bank dengan nasabah. 10. Bank bertanggung jawab atas setelmen Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. 11. Setelmen secara netting untuk perpanjangan transaksi meliputi: a. Netting untuk nilai nominal yang sama pada setiap perpanjangan; b. Netting untuk nilai nominal yang lebih kecil pada setiap perpanjangan; c. Netting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding Pinjaman Luar Negeri Bank pada setiap periode perpanjangan.

103


12. Sanksi bagi Bank yang melakukan setiap pelanggaran pada setiap Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia: a. Teguran tertulis; dan/atau b. Kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR pada tanggal transaksi dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. 13. Sanksi bagi Bank yang tidak memenuhi kewajiban setelmen: a. Teguran tertulis; dan b. Kewajiban membayar yang dihitung atas dasar : 1) suku bunga Fed Fund ditambah 200 (dua ratus) basis point untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta US Dollar; 2) suku bunga BI rate yang berlaku ditambah 200 (dua ratus) basis point untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam Rupiah. 14. Dengan diberlakukannya PBI ini maka PBI Nomor 7/36/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

104

RINGKASAN SURAT EDARAN (SE) BANK INDONESIA SEPTEMBER - DESEMBER 2013

Peraturan :

Surat Edaran No. 15/37/DSta Perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berlaku

:

5 September 2013

Ringkasan: 1. Ketentuan ini mengatur kewajiban penyusunan dan penyampaian Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. 2. Laporan yang disampaikan oleh Bank terdiri atas Laporan Per Kantor, Laporan Gabungan, Laporan Perusahaan Anak, Laporan Konsolidasi. 3. Bank Pelapor menyampaikan Laporan secara lengkap untuk setiap cakupan. Dalam hal Bank Pelapor tidak memiliki posisi, transaksi, atau mutasi, Bank Pelapor tetap harus menyampaikan form header. 4. Dalam menyusun Laporan, Bank Pelapor berpedoman kepada: a. Pedoman Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lampiran I), yang mengatur mengenai cara pengisian, jumlah form, dan bentuk form yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia. b. Petunjuk Teknis Kamus Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usah Syariah (Lampiran II), yang mengatur mengenai cara pembuatan instance document, struktur data, dan nama tag. c. Petunjuk Teknis Single Reporting Platform (SRP) (Lampiran III), yang mengatur mengenai cara penyampaian laporan dan melihat status Laporan yang telah disampaikan. 5. Dalam menyampaikan laporan: a. Bank Pelapor harus memiliki sandi kantor Bank Pelapor sebelum menyampaikan Laporan. b. Bank Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan secara online kepada Bank Indonesia. c. Bank Pelapor dapat menyampaikan Laporan dan/atau Koreksi Laporan secara offline bila memenuhi persayaratan tertentu. 6. Bank Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan pada tanggal diterimanya Laporan dan/atau koreksi Laporan oleh Bank Indonesia yang tercantum pada tanda terima penyampaian Laporan dimana tanda terima tersebut diberikan apabila Laporan dan/atau koreksi Laporan dinyatakan lolos validasi oleh Bank Indonesia.

105


7. Pertanyaan yang berkaitan dengan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disampaikan kepada: a. Help Desk Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, Telp. 021-29818000, email: [email protected] atau b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/38/DPM tanggal 10 September 2013 perihal Perubahan Ketujuh Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka

Berlaku

:

1. Penyempurnaan ketentuan dilakukan pada pokoknya untuk mengakomodir hal-hal sebagai berikut: a. Penyempurnaan aturan minimum holding period SBI. b. Penyempurnaan aturan Term Deposit yang meliputi persyaratan early redemption dan perhitungan biaya early redemption Term Deposit. 2. Sejak tanggal Surat Edaran ini berlaku, ketentuan minimum holding period SBI yang mengatur minimum kepemilikan SBI sebelum dapat ditransaksikan kepada pihak lain diubah, dari yang semula 6 bulan (182 hari kalender) menjadi 1 bulan (28 hari kalender). 3. Beberapa pengaturan terkait 1 month holding period SBI : a. Setiap pihak yang akan mentransaksikan SBI harus memegang SBI minimal 1 bulan (28 hari kalender). Transaksi dimaksud mencakup antara lain transaksi repo, penjualan secara outright, hibah dan pengagunan. b. Transaksi dengan Bank Indonesia dikecualikan dari pengaturan 1 month holding period. Dengan demikian SBI dapat ditransaksikan dengan BI sebelum dimiliki selama 1 bulan (28 hari kalender). c. Transaksi dengan second leg : 1) Terjadi perpindahan kepemilikan (antara lain repo sell and buyback ) a) Untuk memenuhi ketentuan 1 month holding period, transaksi dilakukan paling singkat 1 bulan (28 hari kalender). b) Ditransaksikan kembali : (1) Dalam hal second leg berhasil, SBI dapat ditransaksikan kembali setelah dimiliki paling singkat 1 bulan (28 hari kalender) sejak setelmen second leg transaksi dimaksud. (2) Dalam hal second leg gagal dan berlaku sebagai transaksi outright, SBI dimaksud dapat ditransaksikan 1 bulan (28 hari kalender) sejak kepemilikan berpindah yaitu sejak setelmen first leg transaksi dimaksud. 2) Tidak terjadi perpindahan kepemilikan (antara lain repo collateralized borrowing, pledge dan securities lending and borrowing) a) Dalam hal transaksi dimaksud sudah jatuh waktu dan berhasil dilakukan setelmen second leg, maka pemilik SBI dapat langsung mentransaksikan kembali SBI dimaksud. b) Namun dalam hal transaksi dimaksud merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan sebelum aturan 1 month holding period berlaku maka SBI dimaksud baru dapat ditransaksikan 1 bulan (28 hari kalender) sejak SBI dimiliki.

106


4. Sub-Registry sebagai pihak yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI milik nasabahnya, wajib untuk menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi aturan 1 month holding period. 5. Transaksi yang merupakan bagian dari transaksi yang sudah dilakukan sebelum aturan 1 month holding period SBI, tunduk pada ketentuan butir II.9 SE Ekstern 13/13/DPM tanggal 9 Mei 2011 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka sampai dengan transaksi dimaksud jatuh waktu. 6. Atas pelanggaran ketentuan minimum holding period, pemilik SBI atau Sub-Registry dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 0,01% dari nilai nominal transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan, paling sedikit sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari. 7. Bank Indonesia menghapus persyaratan jangka waktu Term Deposit yang dapat diajukan untuk dilakukan early redemption. 8. Atas early redemption Term Deposit, Peserta OPT dikenakan biaya dengan perhitungan sebagai berikut :

Biaya =

Nominal X Term Deposit yang di early redemption

(

)

Repo rate RRT Tingkat Diskonto — Lending facility Term Deposit Pada Saat Diterbitkan

X

Sisa Jangka Waktu 360

9. Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai efektif berlaku pada tanggal 12 September 2013.

Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/39/DPNP tanggal 17 September 2013 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/20/DKBU tanggal 22 MEI 2013 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

Berlaku

:

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (17 September 2013) dan berlaku surut sejak tanggal 13 September 2013

1. Surat Edaran diterbitkan karena sebagai upaya mengatasi permasalahan dalam penyampaian Laporan Bulanan, serta guna menjaga kesinambungan dan kualitas data yang dikelola oleh Bank Indonesia. 2. Penyampaian Laporan Bulanan periode Agustus sampai Oktober 2013 masih menggunakan format lama melalui aplikasi web integrasi dengan berpedoman pada SE No. 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan BPR sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010. 3. Apabila BPR Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara on line maka dimungkinkan untuk menyampaikan secara off line dalam bentuk CD atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi kepada BI yang membawahi Kantor Pusat BPR.

107


4. Khusus untuk Laporan Bulanan periode Agustus 2013, penyampaian Laporan Bulanan dan/atau Koreksi Laporan Bulanan dilakukan paling lambat akhir September 2013 secara on line melalui ekstranet BI. Jika BPR tidak menyampaikan sampai dengan akhir September 2013, BPR dikenakan sanksi keterlambatan. 5. BPR selain wajib menyampaikan Laporan Bulanan sesuai angka 2 di atas, juga menyampaikan Laporan Bulanan dengan format baru yang mengacu pada SE No. 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 dalam rangka uji coba. 6. Laporan Bulanan posisi November 2013 telah mengacu pada SE Ekstern No. 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013.

Peraturan :

Surat Edaran Ekstern Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Berlaku

:

Sejak tanggal 30 September 2013

Ringkasan: SE ini menginduk pada PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pokok-pokok pengaturan dalam SE adalah sebagai berikut: 1. Loan to Value (LTV)/Financing to Value (FTV) berlaku untuk : a. Kredit/Pembiayaan Pemilikan Properti (KPP/KPP iB), meliputi KPR/KPR iB, KPRS/KPRS iB, KPRukan/KPRukan iB, dan KPRuko/KPRuko iB; dan b. Kredit/Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti (KKBP/KKBP iB). 2. LTV dan FTV ditetapkan paling tinggi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Kredit/Pembiayaan*) & Tipe Agunan

FK/FP 1 FK/FP 2 FK/FP 3

Pembiayaan & Tipe Agunan (MMQ & IMBT)

FP 1

FP 2

FP 3 dst

KPR Tipe > 70

70%

60%

50%

KPR Tipe > 70

80%

70%

60%

KPRS Tipe > 70

70%

60%

50%

KPRS Tipe > 70

80%

70%

60%

KPR Tipe 22 - 70

-

70%

60%

KPR Tipe 22 - 70

-

80%

70%

KPR Tipe 22 - 70

80%

70%

60%

KPR Tipe 22 - 70

90%

80%

70%

KPR Tipe s.d. 21

-

70%

60%

KPR Tipe s.d. 21

-

80%

70%

KPRuko/KPRukan

-

70%

60%

KPRuko/KPRukan

-

80%

70%

Keterangan: *) khusus pembiayaan, hanya untuk pembiayaan dengan akad murabahah dan istishna’ FK = Fasilitas Kredit; FP = Fasilitas Pembiayaan

3. Penentuan urutan fasilitas kredit/pembiayaan dalam perhitungan LTV/FTV harus memperhitungkan seluruh fasilitas KPP/KPP iB dan KKBP/KKBP iB yang telah diterima debitur/nasabah di bank yang sama maupun bank lainnya.

108


4. Dalam hal perjanjian KPP/KPP iB antara Bank dan debitur/nasabah mengikat lebih dari 1 (satu) unit Properti pada saat bersamaan dan/atau beberapa perjanjian KPP/KPP iB terhadap beberapa Properti yang dilakukan pada tanggal yang sama, Bank wajib menetapkan urutan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan urutan nilai agunan dimulai dari nilai agunan yang paling rendah. 5. Pengaturan atas hal-hal yang harus dipenuhi Bank dalam rangka melaksanakan pengaturan LTV/FTV, antara lain persyaratan dokumen, perlakuan debitur suami dan istri, dan penerapan prinsip kehati-hatian berupa pengaturan top up kredit atau pembiayaan baru berdasarkan Properti yang masih menjadi agunan dari fasilitas KPP iB sebelumnya. 6. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas KPP/KPP iB jika Properti yang dijadikan agunan belum tersedia secara utuh dimana fasilitas tersebut hanya dapat diberikan untuk fasilitas KPP/KPP iB pertama dan harus memenuhi persyaratan lainnya dalam rangka prinsip kehati-hatian. 7. Pengaturan minimum down payment (DP) untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor yaitu 25% untuk kendaraan bermotor roda dua, 30% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif, dan 20% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif. 8. Penerapan prinsip kehati-hatian berupa larangan pemberian kredit/pembiayaan untuk uang muka atau down payment.

Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/41/DKMP Tanggal 1 Oktober 2013 Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum Berdasarkan Loan to Deposit Ratio dalam Rupiah

Berlaku

:

Sejak tanggal 1 Oktober 2013

Ringkasan: Latar Belakang Pengaturan: Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PBI No. 15/7/PBI/2013 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, tata cara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Sekunder dan Giro Wajib Minimum Berdasarkan Loan to Deposit Ratio (GWM LDR) dalam Rupiah akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI). Sehubungan dengan itu maka SE BI ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan GWM Sekunder dan GWM LDR dalam rupiah. Substansi Pengaturan: 1. GWM Sekunder dalam Rupiah a. Pemenuhan tahapan GWM Sekunder adalah sebagai berikut : 1) Sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah sampai dengan tanggal 30 September 2013. 2) Sebesar 3% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013. 3) Sebesar 3,5% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013. 4) Sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013.

109


b. Komponen yang diperhitungkan sebagai cadangan dalam pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Excess Reserve. c. SBI, SDBI, dan SBN yang diperhitungkan dalam GWM Sekunder dalam rupiah mencakup untuk seluruh jenis dan jangka waktu surat berharga, namun tidak termasuk SBN yang tidak dapat diperdagangkan (untradeable). d. Penetapan nilai SBI, SDBI, dan SBN yang dimiliki Bank dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS pada posisi akhir hari yaitu pada saat cut off time BI-SSSS. e. Nilai SBI, SDBI, dan SBN yang digunakan dalam perhitungan GWM Sekunder dalam rupiah adalah nilai pasar (market value) yang tercantum di BI-SSSS. 2. GWM LDR dalam Rupiah. a. Perhitungan GWM LDR dilakukan sebagai berikut: 1) Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% 2) Batas atas LDR Target ditetapkan: -

sebesar 100% sampai dengan tanggal 1 Desember 2013;

-

sebesar 92% sejak tanggal 2 Desember 2013.

3) Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target dikenakan GWM LDR sebesar 0%. 4) Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR Target diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah (saat ini sebesar 0,1), selisih antara batas bawah LDR Target dan LDR Bank, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah. 5) Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini ditetapkan 14%) akan dikenakan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Atas (saat ini sebesar 0,2), selisih antara LDR Bank dan batas atas LDR Target, dan DPK dalam Rupiah. 6) Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target namun memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM Insentif (saat ini ditetapkan 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0%. b. Perhitungan LDR Bank diperoleh dari pos-pos neraca mingguan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum. 3. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari ratarata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari (overninght) dari JIBOR dalam Rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam Rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran. 4. Ketentuan dalam SE Ekstern ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2013.

Peraturan :

Surat Edaran Nomor: 15/42 /DPM perihal Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank

Tanggal

8 Oktober 2013

:

I. Ketentuan ini merupakan aturan pelaksanaan dari PBI No. 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank, terkait dokumen penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai. II. Meteri pengaturan meliputi :

110


1. Pengaturan dokumen yang digunakan sebagai bukti diperkenankannya penyelesaian Transaksi Lindung Nilai tanpa pemindahan dana pokok secara penuh (netting) sesuai Pasal 5 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 PBI: a. Transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Bank dan/atau Nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (force majeure), dokumen paling kurang meliputi: (1) kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dalam rangka lindung nilai yang masih outstanding; dan (2) dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang menerangkan bahwa kejadian luar biasa tersebut dialami oleh Bank dan/atau Nasabah yang bertransaksi. b. Perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai (hedging) atas kegiatan ekspor/impor, dokumen paling kurang meliputi: (1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai yang diperpanjang; dan (2) fotokopi letter of credit (L/C), invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), salinan dokumen bill of lading (B/L), atau dokumen sejenis. c. Perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai (hedging) atas dana usaha, modal disetor, laba ditahan, dan pinjaman sub-ordinasi Bank yang diperhitungkan dalam kewajiban pemenuhan modal minimum Bank, dokumen paling kurang meliputi: (1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan dokumen bukti setoran modal dari kantor pusat. (2) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan laporan keuangan Bank; atau (3) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan perjanjian pinjaman sub-ordinasi Bank. d. Perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai (hedging) atas penyertaan langsung di sektor riil, dokumen paling kurang meliputi: (1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang; dan (2) fotokopi bukti penyertaan langsung yang dilakukan oleh kantor pusat atau penanam modal (investor). e. Perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai (hedging) atas pinjaman luar negeri dalam valuta asing, dokumen paling kurang meliputi: (1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang; dan (2) fotokopi surat perjanjian kredit (loan agreement) dan/atau dokumen utang terkait lainnya. f. Perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai (hedging) atas Surat Utang Negara (SUN), saham dan obligasi korporasi, dokumen paling kurang meliputi: (1) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan SUN; (2) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan saham; atau (3) kontrak transaksi valuta asing terhadap rupiah yang diperpanjang dan fotokopi dokumen kepemilikan obligasi korporasi. 2. Nilai nominal perpanjangan (roll over) transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai paling banyak sebesar nilai nominal underlying dari transaksi dimaksud. 3. Frekuensi dan jangka waktu perpanjangan (roll over) transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi, sesuai dengan jangka waktu underlying yang tercantum dalam bukti dokumen.

111


Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia NO.15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Perihal Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Prekreditan Rakyat

1. Surat Edaran ini diterbitkan karena adanya perpanjangan masa uji coba dan parallel run penyampaian Laporan Bulanan BPR yang semula sampai dengan Laporan Bulanan posisi bulan Juli 2013 diperpanjang hingga posisi bulan Oktober 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga kesinambungan dan konsistensi data yang dikelola oleh Bank Indonesia yaitu antara Laporan Bulanan BPR dengan Laporan Publikasi BPR, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Prekreditan Rakyat. 2. Perubahan tersebut mengatur tentang tata cara dan format Laporan Keuangan Publikasi yang wajib diumumkan BPR dan disampaikan kepada Bank Indonesia untuk periode Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan September 2013, sebagai berikut: a. Khusus untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan September 2013 mengacu pada tata cara dan format lampiran I A Surat Edaran Bank Indonesia No.15/43/DPNP Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU Tanggal 31 Juli 2013 Perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Prekreditan Rakyat. b. Rekaman data Laporan Keuangan Publikasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia posisi bulan September 2013 secara on-line yang mengacu pada Lampiran 1A sebagaimana huruf a di atas, tidak mencakup rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Cash Ratio pada Tabel 4 mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan informasi lainnya. 3. Selanjutnya, terhitung untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember 2013 dan laporan-laporan Publikasi BPR berikutnya sepenuhnya mengacu pada format lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 tersebut di atas. 4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2013

Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

Berlaku

:

Tanggal 22 Oktober 2013

Latar Belakang Pengaturan: •

Surat Edaran (SE) Bank Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah (FPJPS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012.

• SE ini mengatur FPJPS terkait dengan persyaratan pengajuan, tata cara pengajuan, perhitungan nilai agunan, persetujuan, tata cara pelaksanaan pemberian, pelunasan, eksekusi agunan, biaya pemberian dan pengawasan penggunaan FPJPS.

112


Substansi Pengaturan: I. Persyaratan FPJPS 1. Umum a. Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJPS adalah Bank yang: 1) mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek. 2) memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang mencukupi. 3) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 8% dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank, berdasarkan perhitungan Bank Indonesia. b. FPJPS diberikan sebesar plafon FPJPS yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia atas proyeksi arus kas yang disampaikan oleh Bank. c. Pencairan FPJPS sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM, selama memenuhi plafon dan jangka waktu FPJPS. d. Jangka waktu FPJPS: 1) Jangka waktu setiap FPJPS paling lama 14 hari kalender. 2) Jangka waktu FPJPS dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJPS keseluruhan paling lama 90 hari kalender. e. Imbalan atas penggunaan FPJPS sebesar yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia sebesar 90% (sembilan puluh persen), dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS. Tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank penerima FPJPS adalah tingkat realisasi imbalan sebelum didistribusikan pada bulan terakhir atas deposito mudharabah 3 (tiga) bulan atau deposito mudharabah 1 (satu) bulan dari Bank penerima FPJPS dalam hal deposito mudharabah 3 (tiga) bulan tidak tersedia. 2. Agunan FPJPS a. Bank menjamin FPJPS dengan agunan milik Bank berupa SBIS SBSN, Obligasi Syariah Korporasi (Sukuk Korporasi) dan/atau aset Pembiayaan. b. Sukuk Korporasi hanya dapat dijadikan agunan FPJPS dalam hal: 1) Bank memiliki SBIS dan/atau SBSN, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau 2) Bank tidak memiliki SBIS dan/atau SBSN. c. Aset Pembiayaan hanya dapat dijadikan agunan FPJPS dalam hal: 1) Bank memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi, namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJPS; atau 2) Bank tidak memiliki SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi. d. Dalam hal setelah memperoleh FPJPS yang dijamin oleh sebagian atau seluruhnya dengan aset Pembiayaan, Bank memiliki surat berharga (SBIS, SBSN, dan/atau Sukuk Korporasi) yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJPS, Bank wajib mengganti aset Pembiayaan yang diagunkan dengan surat berharga tersebut. II. Pengajuan FPJPS 1. Permohonan FPJPS. Bank dapat mengajukan permohonan FPJPS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rencana kebutuhan FPJPS pada setiap hari kerja pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB. 2. Permohonan perpanjangan FPJPS.

113


a. Apabila pada saat FPJPS jatuh tempo Bank belum dapat melunasi pokok FPJPS, Bank dapat memperpanjang FPJPS dengan perubahan jangka waktu dan/atau plafon FPJPS sesuai kebutuhan. Permohonan perpanjangan FPJPS dapat berdiri sendiri atau dapat diikuti dengan penambahan plafon FPJPS. Dalam hal permohonan perpanjangan FPJPS diikuti dengan penambahan plafon FPJPS, besarnya jumlah plafon perpanjangan diperhitungkan dengan nilai pokok FPJPS jatuh tempo dengan tetap memenuhi persyaratan FPJPS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini. b. Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB. 3. Permohonan Penambahan Plafon FPJPS. a. Apabila diperlukan, selama masa periode FPJPS Bank dapat mengajukan penambahan plafon FPJPS sesuai kebutuhan, dengan ketentuan: 1) Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama periode FPJPS; 2) Bank memiliki agunan yang nilainya mencukupi dan memenuhi persyaratan; dan 3) Bank memenuhi persyaratan Rasio KPMM dan sesuai profil risiko. b. Bank dapat mengajukan permohonan penambahan plafon FPJPS pada setiap hari kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB selama periode FPJPS. III. Perhitungan Nilai Agunan FPJPS 1. Agunan berupa SBIS, nilai agunan ditetapkan sebesar 100% dari plafon FPJPS yang dijamin dengan SBIS. 2. Agunan berupa SBSN, nilai agunan ditetapkan paling rendah sebesar 105% dari plafon FPJPS yang dijamin dengan SBSN. 3. Agunan berupa Sukuk Korporasi, besarnya nilai agunan ditetapkan sebesar: a. 120% plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah, dengan peringkat teratas. b. 135% plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat teratas. c. 140% plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat kedua teratas. d. 145% plafon FPJPS yang dijamin dengan Sukuk Korporasi, dengan peringkat ketiga teratas. 4. Agunan berupa aset Pembiayaan a. Nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai saldo pokok aset Pembiayaan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan FPJPS. b. Besarnya nilai agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS yang dijamin dengan aset Pembiayaan. IV. Persetujuan FPJPS Bank Indonesia menyetujui permohonan FPJPS dalam hal: 1. Bank telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk permohonan awal, penambahan dan/atau perpanjangan FPJPS. 2. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas yang disampaikan oleh Bank. V. Pelaksanaan Pemberian FPJPS 1. Pencairan FPJPS. Dalam hal permohonan FPJPS disetujui, Bank Indonesia akan mencairkan pemberian FPJPS sebesar kekurangan GWM yang dihitung berdasarkan posisi harian saldo giro Bank dan diberikan sepanjang tidak melebihi plafon FPJPS yang disetujui.

114


2. Pemantauan FPJPS a. Bank harus menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJPS dan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir hari kerja. b. Bank melakukan perhitungan rasio KPMM secara harian selama periode pemberian FPJPS. c. Bank melakukan penilaian dan pemantauan pemenuhan persyaratan agunan terhadap seluruh agunan FPJPS secara harian. d. Penghentian pencairan FPJPS. Bank Indonesia akan menghentikan pencairan FPJPS dalam hal: 1) hasil perhitungan rasio KPMM bank di bawah 8% dan profil risiko Bank 2) terjadi penurunan nilai agunan FPJPS dengan kondisi sebagai berikut: a) Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS; dan b) Bank masih memiliki sisa plafon yang lebih besar daripada penurunan nilai agunan. e. Pengakhiran FPJPS, Bank Indonesia akan mengakhiri perjanjian FPJPS dalam hal: 1) terjadi penurunan nilai agunan pada saat periode penghentian pencairan FPJPS sehingga nilai sisa plafon lebih kecil dibandingkan dengan nilai penurunan agunan 2) terjadi penurunan nilai agunan FPJPS dengan kondisi sebagai berikut: a) Bank tidak dapat menyerahkan agunan untuk menambah dan/atau mengganti agunan FPJPS setelah jangka waktu berakhir; dan b) Bank masih memiliki sisa plafon yang belum digunakan lebih kecil daripada penurunan nilai agunannya atau Bank sudah menggunakan seluruh plafon FPJPS VI. Pelunasan FPJPS 1. Apabila selama jangka waktu pemberian FPJPS saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank sebesar kelebihan GWM tersebut sebagai pelunasan keseluruhan atau sebagian nilai pokok FPJPS. 2. Pada saat FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dengan mendahulukan pembayaran imbalan FPJPS kemudian pelunasan pokok FPJPS. VII. Eksekusi Agunan FPJPS Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJPS dalam hal: 1. FPJPS jatuh tempo dan tidak terdapat perpanjangan FPJPS, atau perjanjian FPJPS diakhiri; dan 2. saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi imbalan dan/atau nilai pokok FPJPS. VIII.Biaya FPJPS Biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian FPJPS menjadi beban Bank penerima FPJPS, antara lain berupa: 1. imbalan FPJPS sampai dengan FPJPS dilunasi; 2. biaya pembuatan akta perjanjian FPJPS dan pengikatan agunan FPJPS; 3. biaya proses eksekusi agunan; 4. biaya transaksi, biaya kustodian dan biaya lainnya yang timbul atas pengagunan Sukuk Korporasi di otoritas penatausahaan surat berharga dimaksud; dan 5. biaya lainnya terkait pemberian FPJPS.

115


X. Lain-lain 1. Bank wajib memelihara dan menatausahakan daftar aset Pembiayaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai agunan FPJPS. 2. Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan yang bersangkutan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan menggunakan format excel. 4. Untuk pertama kali laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan untuk posisi Juni 2013 yang disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/45/DPNP/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/36/DKBU tanggal 21 Desember 2012 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

Berlaku

:

Sejak tanggal ditetapkan

Ringkasan: 1. Penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia ini dilakukan dalam rangka: a. menindaklanjuti penyempurnaan organisasi satuan kerja Bank Indonesia, dan b. menindaklanjuti beberapa hal yang memerlukan penyesuaian pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 2. Penyempurnaan dilakukan untuk: a. Perubahan alamat penyampaian permohonan Uji Kemampuan dan Kepatutan New Entry. b. Penyempurnaan pengertian menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia. c. Penyempurnaan mekanisme pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pelaku Pembantu. d. Penyempurnaan Lampiran 1a, Lampiran 1b, Lampiran 2a, Lampiran 2b dan Lampiran 2c.

Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/46/DPSP Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Berlaku

:

20 November 2013

Ringkasan : 10. Surat Edaran ini mencabut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/12/DASP Tanggal 8 April 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara.

116


11. Surat Edaran ini merupakan ketentuan yang diterbitkan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing oleh Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik. 12. Perubahan yang mendasar dalam Surat Edaran ini meliputi pengaturan pelaksanaan lelang dan penatausahaan SUN, yang semula hanya untuk SUN dalam mata uang Rupiah, diubah menjadi lelang dan penatausahaan SUN dalam mata uang Rupiah dan valuta asing; 13. Lelang SUN dalam valuta asing di pasar perdana domestik dapat diikuti oleh: a. Orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia; b. Bank Indonesia; dan c. Lembaga Penjamin Simpanan. Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan administrasi; dan b. teregistrasi dalam daftar investor yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia; sebagaimana ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 14. Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 2.a mengikuti lelang melalui Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengikuti lelang dan sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang. 15. Pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik dilaksanakan melalui sarana Bloomberg dengan mekanisme sebagai berikut: a. Persiapan Peserta Transaksi menyampaikan paling banyak 2 (dua) nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik dan menyampaikan updating data dimaksud kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan. b. Pengumuman lelang Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang (antara lain jenis dan seri SUN, tanggal lelang, target indikatif, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, alokasi nonkompetitif, daftar peserta transaksi) melalui: 1) Bloomberg kepada pegawai yang telah ditunjuk;dan 2) Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia kepada Peserta Transaksi. c. Pengajuan penawaran 1) Peserta Transaksi mengajukan penawaran sebagai berikut: a) Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding); dan/atau b) Penawaran Pembelian Nonkompetitif (Non Competitive Bidding).

117


Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/47/DSta Tanggal 2 Desember 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berlaku

:

2 Desember 2013

Ringkasan : 1. Rincian Perubahan Pada Lampiran I – Pedoman Penyusunan LSMK Bulanan BUS dan UUS. tabel disini No

Form

Deskripsi Perubahan

Laporan Per Kantor 1.

Form 6 - Rincian Tagihan Spot dan Forward

Menghapus jenis agunan 300 (tidak ada agunan)

2.

Form 7 - Rincian Surat Berharga yang Dimiliki


3.

Form 9 - Rincian Tagihan Akseptasi

Menghapus jenis agunan 300 (tidak adaa gunan)

4.

Form 10 - Rincian Piutang Murabaah


5.

Form 11 - Rincian Piutang Istishna'


6.

Form 12 - Rincian Piutang Qardh


7.

Form 13 - Rincian Pembiayaan Bagi Hasil


8.

Form 14 - Rincian Pembiayaan Sewa

• Menghapus jenis agunan 300 (tidak ada agunan) • Menambahkan kolom XXIX Uang Muka Ijarah yaitu sejumlah dana yang diterima oleh Bank dari nasabah penyewa dalam rangka pembiayaan ijarah

9.

Form 20 - Rincian Aset yang Diambil Alih (AYDA)

Menambahkan sandi kualitas AYDA, yaitu 2,3,4. Untuk AYDA yang waktu perolehannya sebelum tanggal 24 Maret 2011 dapat mengisi semua jenis kualitas (1 s.d 5). Sedangkan untuk AYDA yang waktu perolehannya mulai tanggal 24 maret 201 harus mengisi kualitas Lancar (sandi 1) atau Macet (sandi 5)

10.

Form 40 - Rincian Rupa-Rupa Liabilitas

Menambahkan sandi 59 - Uang Muka Ijarah dari Penyewa

118


No

Form

Deskripsi Perubahan

Laporan Perusahaan Anak 11.

Form 4 - Rincian Tagihan Spot dan Forward


12.

Form 5 - Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki


13.

Form 6 - Rincian Tagihan Akseptasi


14.

Form 11 - Rincian Pembiayaan Sewa

Menambahkan kolom XXIX Uang Muka Ijarah

2. Rincian Perubahan Lampiran II – Petunjuk Teknis Kamus Data.

No

Bagian

Deskripsi Perubahan

1.

BAB VI

Menambahkan versi kamus data 1.1.0

2.

Lampiran 2

Menambahkan validasi antar form BSMS64 dan BSMS30

3.

Lampiran 3

Menambahkan base item di BSMS64, BSMA65, dan BSMK1

4.

Lampiran 4

BSMS5 Menambahkan filter pada validasi BS-IF_CekRKDVVls sehingga melakukan penjumlahan hanya pada jenis mata uang selain Rupiah (IDR) BSMS14 Menambahkan validasi : jika pada kolom Waktu perolehan (di176) terisi sebelum 24 Maret 2011, kolom Kualitas boleh diisi 1, 2, 3, 4, atau 5. Jika waktu perolehan tanggal 24 Maret 2011 dan setelahnya, maka hanya bisa diisi 1 atau 5. BSMS30 Menambahkan sandi 59 (Uang Muka Ijarah dari Penyewaan) pada tabel referensi untuk kolom Jenis Instrumen (si308). BSMS64, BSMS30 Jumlah nilai pada kolom 'Uang Muka Ijarah' pada BSMS64 harus sama dengan Jumlah nilai pada Kolom 'Jumlah Bulan Laporan' (mi313) BSMS30 dengan jenis instrumen 59 BSMS31 Menambahkan sandi 060 (Pinjaman Subordinasi Tanpa Jangka Waktu Kumulatif) pada tabel referensi Modal Pinjaman Syariah untuk Kolom 'Jenis Instrumen' (si314)

119


No

Bagian

Deskripsi Perubahan BSMS34 Menambahkan validasi: kolom status instrumen hanya boleh diisi jika jenis instrumen diisi Forward (sandi 90) pada BSMS34. BSMS48, BSMS50, BSMS52, BSMS54, BSMS56, BSMS58, BSMS62, BSMS64, BSMS35, BSMS36, BSMA49, BSMA51, BSMA53, BSMA57, BSMA59, BSMA63, BSMA61, BSMA65 Menghapus sandi 300 pada tabel referensi untuk kolom 'Jenis Agunan' (si27) BSMS37 Mengubah acuan kolom untuk validasi BS-IF_CekAHBPembiayaanHapusBuku dan BS-IF_CekAHBBlnHapusBuku dari kolom 10 Baki Debet Aset Produktif Dihapus Buku (mi387) ke kolom 8 Jumlah Aset Produktif dihapus buku (mi385) BSMG73 CekATMR : ATMR Resiko boleh diisi dengan nilai lebih besar atau sama dengan 0. (ATMR Resiko Kredit tetap harus > 0) Menambahkan validasi sehingga status kantor pelapor harus diisi "Kantor Pusat” (Sandi 1) untuk Form Info Pokok Gabungan BSMA51, BSMA53, BSMA55, BSMA63, BSMA65 Menghapus validasi TA_CekGolonganNasabah sehingga kolom Golongan Nasabah Tertagih (si421) dapat diisi sandi bank pelapor sendiri (Di dalam perusahaan anak) BSMS1, BSMS2, BSMS4, BSMS45, BSMA1, BSMA46, BSMG1, BSMG47, BSMK1, BSMK2 (Semua Closed Table) Menambahkan validasi untuk mengecek jumlah base harus sama jumlah base yang sudah ditetapkan. Semua Open Table Menambahkan validasi untuk mewajibkan RowID Seluruh Instance Menambahkan validasi untuk memastikan unit yang dilaporkan dalam rupiah (IDR) Menambahkan validasi untuk memastikan nama file instance dan nama scema yang digunakan sudah sesuai.

3. Pertanyaan yang berkaitan dengan pelaporan dapat disampaikan ke: a. Contact Center Bank Indonesia, Telp. 500131, email: [email protected] b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat

120


Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/48/DSta Tanggal 2 Desember 2013 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum

Berlaku

:

16 Desember 2013

Ringkasan : 1. Menambahkan jenis surat berharga Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dengan sandi 4 pada Form 301: Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder. 2. Khusus untuk jenis surat berharga SDBI, sandi bank pembeli (kolom 5) tidak boleh sama dengan sandi bank penjual (kolom 9) dan hanya boleh diisi dengan sandi bank di Indonesia.

Ringkasan Surat Edaran Nomor 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 Latar Belakang Pengaturan a. Surat Edaran (SE) Ekstern perihal LPIP diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP); b. Dalam rangka mengukur kesiapan dan kesinambungan kegiatan pengelolaan LPIP, diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan LPIP, serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia kepada LPIP untuk meyakini bahwa operasional LPIP dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan tujuan dari keberadaan LPIP. c. SE Ekstern perihal LPIP mencakup ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan LPIP, operasional LPIP, pengawasan LPIP, penanganan keluhan, dan hak serta kewajiban LPIP. Substansi Pengaturan 1. LPIP hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia. Pemberian izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. persetujuan prinsip; dan b. izin usaha. 2. Bentuk badan hukum LPIP adalah Perseroan Terbatas. 3. Pemegang saham LPIP wajib berbadan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia (BHI) pemegang saham LPIP dapat dimiliki oleh BHI atau BHI dengan badan hukum asing (BHA) secara kemitraan. 4. Perubahan modal disetor, pemegang saham, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia. 5. Setiap LPIP memiliki kewajiban untuk menjaga data, memiliki sistem yang andal, memiliki kebijakan dan prosedur operasional dalam pedoman tertulis, serta memiliki aturan main yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang menggunakan informasi perkreditan. 6. Pengaturan mengenai sumber dan alur data, biaya perolehan Data Kredit, perolehan data LPIP untuk kepentingan Bank Indonesia, dan pengelolaan data LPIP. 7. Pengaturan mengenai syarat, ketentuan, serta pihak yang diizinkan untuk dapat memperoleh informasi perkreditan dari LPIP.

121


8. Pengaturan mengenai pelaksanaan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan dari masyarakat dalam hal terdapat kesalahan atau ketidakbenaran data yang dikelola oleh LPIP. 9. Pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia kepada LPIP untuk meyakini bahwa operasional LPIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk menjaga kesinambungan operasional LPIP, serta menjaga kepentingan masyarakat terkait data yang dikelola oleh LPIP. 10.Pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme penghentian kegiatan usaha LPIP.

Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah

Berlaku

:


Latar Belakang Pengaturan: Surat Edaran (SE) ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Substansi Pengaturan: 1. Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank (Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Kantor Fungsional dan Kantor Pelayanan Kas) serta rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan Layanan Syariah Bank (LSB) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank disertai kajian. Cakupan kajian mengacu pada lampiran dari SE ini. 2. Kajian mengenai rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank serta rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB untuk pertama kali disampaikan paling lambat tanggal 28 Maret 2014, dan untuk selanjutnya kajian dimaksud disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis Bank. 3. Permohonan izin atau laporan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank serta rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB dan/atau penyampaian laporan lainnya sebagaimana diatur dalam PBI diajukan atau disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung termasuk compliance chek list mengenai kesiapan operasional yang telah dinilai oleh satuan kerja kepatuhan Bank dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam SE ini. 4. Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank serta pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB dilaporkan secara online oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

122


Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan Kantor Wilayah dan Kantor Fungsional Bank selama belum dapat dilaporkan secara online melalui LKPBU, wajib dilaporkan secara offline setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana ditetapkan dalam SE ini.

Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah.

Berlaku

:


Latar Belakang Pengaturan: Surat Edaran (SE) ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Substansi Pengaturan: 5. Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi persyaratan paling kurang: a. Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki UUS telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; b. memiliki sistem informasi teknologi yang memadai; c. memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek syariah terkait kegiatan usaha dalam valuta asing; dan d. memiliki daftar calon nasabah yang akan melakukan transaksi dalam valuta asing. 6. Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS (Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu Syariah, Kantor Kas Syariah, Kantor Fungsional Syariah, Kantor Pelayanan Kas Syariah) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis UUS disertai kajian. Cakupan kajian mengacu pada lampiran dari SE ini. 7. Kajian mengenai rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS untuk pertama kali disampaikan paling lambat tanggal 28 Maret 2014, dan untuk selanjutnya kajian dimaksud disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis BUK yang memiliki UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rencana bisnis UUS. 8. Permohonan izin atau laporan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS dan/atau penyampaian laporan lainnya sebagaimana diatur dalam PBI diajukan atau disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung termasuk compliance chek list mengenai kesiapan operasional yang telah dinilai oleh satuan kerja kepatuhan BUK yang memiliki UUS dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam SE ini.

123


9. Proses pencabutan izin usaha UUS atas permintaan BUK yang memiliki UUS dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan pencabutan izin usaha. Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan permohonan pencabutan izin usaha UUS diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen sebagaimana ditetapkan dalam SE ini. 10.Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS dilaporkan secara online oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU). 11.Pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan Kantor Fungsional Syariah UUS selama belum dapat dilaporkan secara online, wajib dilaporkan secara offline setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya melalui LKPBU dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana ditetapkan dalam SE ini.

Peraturan :

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/52/DSta Tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum

Berlaku : 3 Maret 2014

Ringkasan: 1. Menambahkan informasi yang harus disampaikan oleh bank kustodian mengenai rekening efek (securities account) Bukan Penduduk pada form 407: Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank. Informasi yang disampaikan meliputi 6 (enam) komponen yaitu: a. total RVP Bukan Penduduk untuk transaksi saham (sandi 80) b. total RVP Bukan Penduduk untuk transaksi obligasi korporasi Indonesia (sandi 81) c. total RVP Bukan Penduduk untuk transaksi Surat Berharga Negara (SBN) (sandi 82) d. total DVP Bukan Penduduk untuk transaksi saham (sandi 83) e. total DVP Bukan Penduduk untuk transaksi obligasi korporasi Indonesia (sandi 84) f. total DVP Bukan Penduduk untuk transaksi Surat Berharga Negara (SBN) (sandi 85) 2. Total transaksi sebagaimana dimaksud pada butir 1.a sampai dengan 1.f tersebut di atas tidak akan diperhitungkan sebagai komponen PLN Jangka Pendek Bank yang dikecualikan.

124

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Recommend Documents