HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

BULETIN

ISSN : 1693 - 3265 Volume 9, Nomor 1, Januari - April 2011

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitan Dengan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank Penguatan Landasan Hukum Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valas Bukan Bank Pengaturan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank Era Baru Transfer Dana Di Indonesia: Shifting Ke Special Statute Jurisdiction? Resensi Buku: Judicial Review Di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan) Cakrawala Hukum: Perjalanan Pembahasan RUU Transfer Dana Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2010 Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, September - Desember 2010

Volume 9, Nomor 1, Januari - April 2011

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Direktorat Hukum Bank Indonesia Pelindung Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia Penanggung Jawab Ahmad Fuad, Christina Sani, Heru Pranoto, Agus Santoso Pemimpin Redaksi Agus Santoso Sekretaris Redaksi Dyah Pratiwi Dewan Redaksi Zulkarnain Sitompul, Wahyudi Santoso, Sudarmaji, Bambang Djauhari, Herminingsih, Rosalia Suci, Suprianto, Hari Sugeng Raharjo, Umi Widji. R Redaksi Pelaksana Arief. R. Permana, Gufron Baehaki, Hilman Tisnawan, Teddy Yusuf, Kesumawati Syafei, Rizal Wisnajaya, Kuwat Wijayanto Mitra Bestari Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LLM Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM Prof. Dr. Huala Adolf, SH, LLM Dr. Inosentius Samsul, SH, LLM Dr. Lastuti Abubakar, SH, MH Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia. Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan. “Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi”

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dari Meja Redaksi

Di awal tahun 2011 dengan semangat baru, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 9 Nomor 1, Edisi JanuariApril 2011 kembali hadir dan menyapa pembaca sekalian. Buletin hadir secara khusus menyoroti mengenai pengaturan pedagang valuta asing. Sekalipun tidak sama fantastis dengan posisi money changer dalam sejarah moneter dunia, dalam korelasi dengan politik, ideologi, dan konspirasi kekuasaan, namun pengaturan perdagangan valas di Indonesia memerlukan perhatian khusus dan sungguh-sungguh. Pertama, karena potensi, pertumbuhan, manfaat langsungnya bagi pedagang, pengguna jasa, dan masyarakat, serta manfaat tidak langsungnya bagi negara; dan kedua, karena potensi gelapnya dari sisi kejahatan (sekurang-kurangnya penipuan dan potensinya sebagai media pencucian uang) dan pengaruhnya terhadap citra pasar valas bukan-bank di Indonesia. Dalam edisi kali ini Buletin juga menurunkan 3 artikel tentang pedanag valuta asing, yaitu : 1.

Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitan Dengan Kegiatan Pengawasan Dan Pengaturan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, oleh Yunus Husein, SH. LLM, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

2.

Penguatan Landasan Hukum Pengaturan Dan Pengawasan Pedagang Valas Bukan Bank, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM, Magister Hukum Bisnis, UGM.

3.

Penelitian Hukum Pengaturan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank, kerjasama Direktorat Hukum Bank Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Udayana;

Disamping itu, Buletin juga menampilkan artikel berkenaan dengan transfer dana yang saat ini pengaturannya telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, yaitu tulisan Safari Kasiyanto, SH, LLM, Penasehat Hukum Bank Indonesia “Era Baru Transfer Dana di Indonesia” serta dalam cakrawala hukum “ Perjalanan RUU Transer Dana” Selanjutnya, sebagai referensi, redaksi juga telah menyajikan resensi buku “Judicial Review Di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan), oleh Rizal Wisnajaya, SE, MH, Analis Hukum. Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan September sampai dengan Desember 2010, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selamat membaca. Jakarta, Januari 2011

Redaksi

i


Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 9, Nomor 1, Januari - April 2011

Halaman Dari Meja Redaksi............................................................................................................................................

i

Daftar Isi..........................................................................................................................................................

iii

Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitan Dengan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank....................

1-9

Dr. Yunus Husein, SH, LLM Penguatan Landasan Hukum Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valas Bukan Bank..................................

11 - 15

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM Pengaturan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank..........................................................................................

17 - 47

Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, MHum; Ida Bagus Putra Atmaja, SH, MH; Dewa Gede Rudy, SH, MH; Desak Putu Dewi Kasih, SH, MH. Era Baru Transfer Dana Di Indonesia: Shifting Ke Special Statute Jurisdiction?...................................................

49 - 57

Safari Kasiyanto, SH, LLM Resensi Buku: Judicial Review Di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan)...................

59 - 60

Rizal Wisnajaya, SE, MH, Cakrawala Hukum: Perjalanan Pembahasan RUU Transfer Dana......................................................................................................

61 - 63

Redaksi Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2010.........

65 - 67

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia) Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, September - Desember 2010..................................................................

69 - 78

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia)

iii


Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kaitan Dengan Kegiatan Pengawasan dan Pengaturan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank Oleh: Dr. Yunus Husein, SH, LLM1

I.

PENDAHULUAN

money), dengan alasan. Pertama, bila mengejar pelakuknya relatif lebih sulit dan beresiko. Kedua,

Sebagaimana dimaklumi bahwa UU No. 8 Tahun 2010

bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan,

Pencucian Uang (selanjutnya di sebut UU PPTPPU) telah

Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang

disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober

menghidupi tindak pidana itu sendiri (live bloods of

2010. UU PPTPPU ini antara lain disusun berdasarkan

the crime). Bila hasil kejahatan ini dikejar dan disita

realitas (yuridis), bahwa pencegahan dan pemberantasan

untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi

TPPU memerlukan landasan hukum yang kuat untuk

tindak kejahatan itu sendiri.

menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta

Secara sederhana pencucian uang merupakan suatu

kekayaan hasil tindak pidana. Dengan landasan hukum

perbuatan memindahkan, menggunakan atau

yang kuat, maka harta kekayaan hasil tindak pidana

melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu

yang dikuasai oleh para pelaku atau organisasi kejahatan

tindak pidana yang kerap dilakukan oleh criminal

dapat disita dan dirampas sehingga dengan sendirinya

organization, maupun individu yang melakukan

dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

tindakan korupsi, perdagangan narkotika, kejahatan kehutanan, kejahatan lingkungan hidup dan tindak

Selain itu, UU PPTPPU juga dibentuk dengan memperhatikan

pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan,

kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar

menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang

internasional yang telah berkembang dan berubah

yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut,

(sosiologis). Revisi atas UU TPPU dilakukan untuk

sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang

memastikan, bahwa regulasi yang ada dapat efektif

yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut

dalam membantu mewujudkan stabilitas perekonomian

berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang

dan menjaga integritas lembaga keuangan serta mampu

melatarbelakangi para pelaku pencucian uang

mendukung upaya penegakan hukum.

melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu

Dalam makalah ini akan diulas mengenai pelaksanaan

dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime,

UU PPTPPU dalam kaitan dengan kegiatan pengaturan

memisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang

dan pengawasan PVA Bukan Bank.

dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan

II. PEMBAHASAN

reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.

A. Rezim Anti Pencucian Uang Proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada Secara konsep, pendekatan rezim anti pencucian

tiga kegiatan, yakni placement, layering dan

uang adalah mengejar uang atau harta kekayaan

integration.

yang diperoleh dari hasil kejahatan (follow the

a. Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar

1

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

1

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 9, Nomor 1, Januari - April 2011

uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak

B. Ruang Lingkup Perubahan UU PPTPPU

mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening

UU PP TPPU mengatur hal-hal baru dengan lingkup

simpanan bank atau dipergunakan untuk

atau materi muatan yang diatur antara lain:

membeli sejumlah instrumen keuangan misalnya

a. Penyempurnaan kriminalisasi perbuatan

traveller cheques yang selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.

pencucian uang. b. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana sanksi pidana

b. Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil

dijatuhkan berupa pidana penjara kumulatif

tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas

dengan pidana denda. Khusus bagi korporasi,

kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan

selain pidana pokok berupa denda, dapat

transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses

dijatuhkan pidana tambahan. Apabila Pihak

pemindahan dana dari beberapa rekening atau

Pelapor tidak menyampaikan laporan ke PPATK

lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat

akan dikenakan sanksi administratif oleh

lainnya melalui serangkaian transaksi yang

Lembaga Pengawas dan Pengatur. PPATK dapat

kompleks yang didesain untuk menyamarkan/

memberikan sanksi administratif dalam hal

menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui

Lembaga Pengawas dan Pengatur belum dibentuk. c. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali

pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-

Pengguna Jasa atau Customer Due

rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan

Delligence (CDD). Dalam UU ditentukan, bahwa

memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan oleh

c. Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu

Lembaga Pengawas dan Pengatur, namun dalam

landasan sebagai suatu ’legitimate explanation'

hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan

bagi hasil kejahatan. Disini uang yang ‘dicuci’

Pengatur, maka ketentuan mengenai prinsip

melalui placement maupun layering dialihkan ke

mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya

dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak

diatur dan dilakukan oleh PPATK;

tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas

d. Perluasan Pihak Pelapor, dimana pihak pelapor

kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari

meliputi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan

uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang

Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya (PBJ);

telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi

e. Perluasan pelaporan oleh PJK, dimana selain

keuangan dengan bentuk yang sejalan dengan

pelaporan LTKM dan LTKT, PJK juga wajib

aturan hukum.

melaporkan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;

Kesuksesan pembangunan rezim anti pencucian

dimana pengawasan kepatuhan atas kewajiban

PPATK namun akan berjalan secara efektif bila aparat

pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh

penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan,

Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau

Pengadilan, Bea dan Cukai, para regulator seperti

PPATK. Namun dalam hal pengawasan

Bank Indonesia, Bapepam-LK serta Penyedia Jasa

kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak

Keuangan (PJK) seperti industri perbankan, PVA,

dilakukan atau belum terdapat Lembaga

asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun,

Pengawas dan Pengatur, pengawasan kepatuhan

perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa dan masyarakat bekerjasama dan memberikan

2

f. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan,

uang di Indonesia, tidak tergantung semata kepada

atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK; g. Pemberian kewenangan kepada PJK untuk

kontribusi yang positif bagi tegaknya rezim anti

menunda transaksi, paling lama 5 (lima) hari

pencucian uang di Indonesia.

kerja karena Pengguna Jasa melakukan Transaksi


yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan

dan LTKT kepada PPATK terus menunjukkan

yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki

peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya

rekening untuk menampung Harta Kekayaan

komitmen dan kemampuan PJK dalam mendeteksi

yang berasal dari hasil tindak pidana, atau

setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dan

diketahui dan/atau patut diduga menggunakan

melaporkannya kepada PPATK tentu saja patut untuk

dokumen palsu;

diapresiasi. Namun dari hasil audit yang telah

h. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi

dilakukan oleh PPATK, masih ditemukan adanya PJK PVA yang masih belum memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Hal ini terlihat dari hasil audit kepatuhan yang telah dilakukan PPATK periode tahun 2007

C. Tugas dan Wewenang PPATK

sampai dengan November 2010 dengan rincian:

Dalam ketentuan Pasal 39 UU PPTPPU dijelaskan Tahun

Jumlah PVA Yang Di Audit

melakukan pengawasan terhadap kepatuhan

2007

1

Rendah

pihak Pelapor dengan kewenangan seperti:

2008

12

10 PVA-Rendah 1 PVA-Sedang 1 PVA-Tinggi

2009

17

15 PVA-Rendah 2 PVA-Sedang

Nov’ 2010

13

10 PVA-Rendah 1 PVA-Sedang

bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas TPPU. Dalam melaksanakan tugas

Hasil Audit (Tingkat Kepatuhan)

Keterangan

tersebut, PPATK mempunyai fungsi antara lain

menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor, menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang, melakukan audit kepatuhan atau audit khusus, menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang

2 PVA dalam proses

melakukan pengawasan kepada Pihak Pelapor, memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, merekomendasikan

Terkait dengan pelaporan oleh PJK PVA, jumlah LTKM

kepada lembaga yang berwenang mencabut ijin

yang disampaikan PJK PVA kepada PPATK telah

usaha pihak pelapor, dan menetapkan ketentuan

meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir.

pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi

Rincian jumlah PVA pelapor dan LTKM yang telah

pihak pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas

diterima oleh PPATK dari PVA sebagaimana tercantum

dan Pengatur.

dalam table di bawah ini :

D. Pelaporan PVA dan Statistik Tahun

Jumlah PVA Pelapor

Jumlah LTKM

mempunyai kewajiban untuk menyampaikan

2006

15

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

2007

20

134

dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) senilai

2008

35

2.588

2009

49

14.813

Nov’ 2010

58

21.348

Dalam melaksanakan tugasnya selama ini, PPATK banyak dibantu oleh PJK, yang sesuai UU PPTPPU

Rp. 500.000.000,- atau lebih serta Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri

33

dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Sedangkan jumlah statistik Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang diterima oleh PPATK

Berdasarkan data statistik pelaporan yang ada di

dari PVA sampai dengan November 2010 adalah

PPATK, Kepatuhan PJK dalam menyampaikan LTKM

total sebesar 9.587 laporan dari 95 PVA.

3


Meskipun jumlah angka pelaporan LTKM dari PVA

•

terus meningkat namun hal ini belum diikuti dengan

Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

peningkatan dari sisi kualitas pelaporan. Berdasarkan fakta tersebut maka perlu adanya edukasi,

Sesuai Pasal 18 ayat (5) UU PPTPPU, prinsip mengenali

pembinaan, dan pengawasan secara lebih intensif

Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:

terhadap PVA.

a. identifikasi Pengguna Jasa; b. verifikasi Pengguna Jasa; dan

E. Lembaga Pengawas dan Pengatur dan Prinsip

c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Mengenali Pengguna Jasa Prinsip Mengenal Nasabah/KYC/CDD adalah prinsip UU PPTPPU mendefinisikan Lembaga Pengawas dan

yang diterapkan oleh PJK untuk mengenal dan

Pengatur (LPP) sebagai lembaga yang memiliki

mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan

kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau

transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap

pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor (Vide Pasal

transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Prinsip

1 angka 17).

KYC/penerapan CDD pada dasarnya bertujuan untuk: 1. Membantu PJK agar dapat mendeteksi sesegera

Ketentuan terkait dengan prinsip mengenali

mungkin setiap aktivitas yang mencurigakan

Pengguna Jasa di atur secara khusus dalam Pasal 18

yang dilakukan nasabah.

s/d 22 UU PPTPPU. Dalam Pasal 18 UU PPTPPU di

2. Menegakkan prinsip kehati-hatian.

atur mengenai LPP dalam kaitan dengan prinsip

3. Mengurangi risiko dimanfaatkannya bank sebagai

mengenali Pengguna Jasa yaitu:

sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan

a. LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali

4. Melindungi reputasi PJK.

pengguna jasa b. Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip

Dengan kata lain, Penerapan KYC/CDD di PJK

mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh

merupakan salah satu pondasi dasar dalam

setiap LPP minimal dengan mengacu pada

mendukung efektifitas penerapan Rezim Anti

indiaktor yang telah ditetapkan UU PP TPPU.

Pencucian Uang di Indonesia khususnya dalam

c. LPP wajib melaksanakan pengawasan atas

mendeteksi adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan2 di PJK.

kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa d. Dalam hal belum terdapat LPP, ketentuan

Bank Indonesia (BI) selaku regulator dan pengawas

mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan

dari industri PVA telah mengeluarkan peraturan

pengawasanya diatur dengan Peraturan Kepala

terkait dengan pelaksanaan prinsip mengenali

PPATK.

pengguna jasa khusus untuk PVA Bukan Bank yaitu Peraturan Bank Indonesia No 12/3/PBI/2010 tentang

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna

Penerapan Program Anti Pencucian dan

Jasa dilakukan pada saat (vide Pasal 18 ayat (3) ):

Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada PVA

•

Bukan Bank/PBI APU dan PPT. Selanjutnya telah

melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

•

terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

•

terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau

4

2

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari ahsil tindak pidana (lihat ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PP TPPU). )


diterbitkan pula Surat Edaran (SE) terkait dengan

Dengan demikian maka BI selaku LPP dari PVA

PBI APU dan PPT dimaksud yaitu SE No.12/10/DPM

memiliki tugas baru yaitu melakukan pengawasan

Tahun 2010. Ruang lingkup dalam PBI ini telah

kepatuhan secara menyeluruh terhadap PJK PVA

menyesuaikan dengan ketentuan standard

untuk memastikan kepatuhan PVA atas kewajiban

internasional yang berlaku. Dalam PBI ini

pelaporan menurut UU PPTPPU dengan mengeluarkan

dipergunakan istilah baru yaitu Customer Due

ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan

Dilligence (CDD) dalam KYC untuk identifikasi,

audit Kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan

verifikasi dan pemantauan nasabah.

dan mengenakan sanksi (vide Pasal 1 angka 18).

F. Penundaan Transaksi oleh PVA

UU PPTPPU mengatur pula bahwa terdapat hal-hal yang wajib dilakukan BI terkait dengan pelaksanaan

Sesuai dengan Pasal 26 UU PPTPPU, PJK dapat

pengawasan kepatuhan yaitu:

melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima)

a. menyusun tata cara pelaksanaan pengawasan

hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan Transaksi dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

kepatuhan sesuai dengan kewenangannya (vide Pasal 31 ayat (4)); b. menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada PPATK (vide Pasal 31 ayat (3)); c. menyampaikan temuan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang tidak dilaporkan oleh PVA lepada PPATK (vide Pasal 32); d. memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi pihak pelapor yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan

Dengan adanya pengaturan ini, maka peran PJK

melakukan TPPU (Pasal 33).

khususnya PVA dapat lebih efektif dalam membantu mencegah terjadinya proses pencucian uang

H. Permasalahan Terkait PVA Bukan Bank

khususnya dalam mengantisipasi adanya transaksi jual beli valas yang menggunakan Harta Kekayan

1. Penggunaan PVA oleh sebagai salah satu tempat

yang berasal dari hasil tindak pidana dan/atau

untuk memfasilitasi proses TPPU antara lain

menggunakan Dokumen palsu. Namun demikian,

terlihat dari hasil riset PPATK periode tahun

PVA perlu menyiapkan prosedur dan indikator-

2009 dimana teridentifikasi kasus terkait

indikator transaksi yang memungkinkan PVA

dengan beberapa kasus yang melibatkan

melakukan penundaan transaksi sesuai dengan

PVA sebagai berikut:

ketentuan yang berlaku. a. PVA yang memberikan fasilitas transfer dari G. Pengawasan Kepatuhan

dan atau ke luar negeri (kegiatan usaha pengiriman uang/KUPU) kepada nasabah

Berdasarkan Pasal 31 UU PPTPPU, Pengawasan

tanpa memiliki ijin untuk melakukan kegiatan

Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak

KUPU dari Bank Indonesia .

Pelapor dilakukan oleh LPP dan/atau PPATK. Saat ini yang menjalankan fungsi LPP terhadap PVA dilakukan

Kasus : Penggunaan rekening TKI di Luar

oleh BI. Hal ini memberikan dampak terhadap

Negeri untuk transaksi narkotika melalui

beralihnya pengawasan kepatuhan yang semula

Pedagang Valuta Asing (PVA) dan Kegiatan

dilakukan oleh PPATK menjadi dilakukan oleh BI.

Usaha Pengiriman Uang (KUPU)

5


Para pelaku menggunakan PVA dan jasa

tidak terdeteksi adanya aliran dana keluar/

pengiriman uang baik yang ada di luar negeri

masuk ke/dari luar negeri. Dana dari hasil

maupun dalam negeri yang diduga dimiliki

tindak pidana telah berhasil ”dicuci” dan

oleh sindikasi. Proses diawali dengan adanya

seolah-olah telah bersih karena dikirimkan

setoran dana oleh TKI-TKI di luar negeri

ke rekening pihak penerima dana di negara

untuk keluarga di dalam negeri. KUPU/PVA

setempat. Pihak penerima dana tersebut

di luar negeri mengirimkan Email/surat ke

tidak menyadari bahwa sebenarnya uang

KUPU/PVA dalam negeri yang berisi daftar

yang dikirimkan dari penyelenggara KUPU

nama dan nominal penerimaan kiriman dana

adalah uang dari setoran para pelaku tindak

dari luar negeri, sedangkan uang tidak

pidana.

dikirim. Disamping itu, sindikat di luar negeri diduga juga menginstruksikan ke sindikat

Dari hasil analisis rekening C teridentifikasi

dalam negeri untuk menyetorkan sejumlah

bahwa rekening tersebut pernah menerima

uang (hasil psikotropika) ke PVA/KUPU dalam

aliran dana dalam jumlah total besar (sekitar

negeri (PVA/KUPU B). Dana tersebut oleh

Rp 40 M) dari 3 (tiga) bandar psikotropika

KUPU B dikirimkan ke keluarga TKI di

(D,E dan F) yang selanjutnya dana tersebut

Indonesia. Dana dari TKI di Hong Kong tetap

selalu dikirimkan kembali ke banyak rekening

berada di Hong Kong dan diserahkan kepada

pihak lain di duga sebagai rekening sanak

sindikat dari para pelaku tindak pidana yang

keluarga para TKI di Hong Kong.

berdomisili di Hong Kong. Dengan demikian Skema Kasus

TKI

Hongkong

TKI

KUPU

TKI

A

TKI

Sindikat

Indonesia

Keluarga TKI C

B

Keluarga TKI

D

E

F Keluarga TKI

Bandar Psikotropika

6


Faktor yang mempengaruhi terjadinya

ke rekening salah satu pengurus PVA

modus tindak pidana di atas:

XYZ. Selanjutnya pada hari yang sama

1. Melakukan kegiatan usaha pengiriman

dana tersebut di ambil secara tunai dalam

uang relatif mudah.

bentuk valuta asing (USD 2.000.000) di

2. Belum adanya mekanisme pengawasan

kantor PVA XYZ. Status Y terakhir adalah

yang efektif atas perijinan PVA yang

DPO.

melakukan KUPU. 3. Meminimalisir pendeteksian hasil tindak

Faktor yang mempengaruhi terjadinya

pidana dengan menyalahgunakan

modus tindak pidana di atas:

transaksi legal yang dilakukan oleh

1. kurangnya ketelitian ataupun kehati-

nasabah.

hatian PJK Bank dalam internal kontrol

4. Pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna

2. Pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna

Jasa belum secara efektif diterapkan oleh

Jasa belum secara efektif diterapkan oleh

seluruh PVA

seluruh PVA sehingga PVA tidak mengklarifikasi lebih lanjut mengenai

b. Penggunaan PVA untuk memfasilitasi TPPU

sumber dana dan underlying transaksi.

dengan TP Asal Penggelapan dan Korupsi. Dana hasil penggelapan dan korupsi

2. Terdapat beberapa laporan yang disampaikan

ditransfer ke rekening PVA dalam rangka

oleh PJK Bank yang mengindikasikan beberapa

mempermudah pembawaan dana dan

nasabah perorangan diduga melakukan kegiatan

mempersulit pelacakan pihak yang terlibat

PVA tanpa memperoleh izin dari Bank Indonesia.

langsung dengan TP dimaksud mengingat belum efektifnya pelaksanaan prinsip

III. PENUTUP

mengenal pengguna jasa, digunakannya identitas palsu serta penggunaan pihak

Dengan diberlakukannya UU PPTPU maka BI yang saat

ketiga dalam penarikan dana.

ini menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap PJK berbentuk PVA memiliki peran yang sangat

•

Tindak Pidana Korupsi/Penyuapan

penting khususnya dalam konteks penerapan prinsip

X seorang anggota DPR beberapa kali

mengenali Pengguna Jasa dan pengawasan kepatuhan

melakukan penarikan dana dalam valuta

terkait pelaporan PVA kepada PPATK. Keberhasilan BI

asing pada PVA ABC dimana sumber

dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan

dana berasal dari transfer yang dilakukan

terhadap PVA tentunya dapat memberikan dampak yang

oleh pengusaha. Penarikan dana

positif terhadap penerapan rezim anti pencucian uang

beberapa kali dilakukan oleh pihak ketiga

di Indonesia.

yang merupakan kuasa dari X. Mekanisme

•

ini dilakukan untuk mempersulit

Sehubungan dengan implementasi UU PPTPPU dan guna

penelusuran asal dana yang mengkaitkan

mendukung tugas BI selaku LPP terhadap PVA agar dapat

X dengan tindak pidana. Pengusaha

berjalan dengan efektif, berikut disampaikan beberapa

tersebut diduga melakukan penyuapan.

rekomendasi :

Tindak Pidana Penggelapan

1. Meningkatkan koordinasi termasuk tukar menukar

Y seorang pegawai pada Bank ABC

informasi antara BI sebagai LPP dari PVA Non Bank

melakukan tindak pidana penggelapan

dan PPATK dalam rangka pengawasan kepatuhan

dengan cara mengambil dana beberapa

pelaksanaan UU PP TPPU. Hal ini sangat diperlukan

nasabah pada hari yang sama dengan

mengingat adanya pemindahan kewenangan

total jumlah Rp 20 Milyar melalui transfer

pelaksanaan pengawasan kepatuhan PVA yang

7


semula dilakukan oleh PPATK kepada LPP dalam hal ini BI antara lain terkait dengan: •

Dari sisi BI : hasil pengawasan terhadap PVA antara lain hasil audit Kepatuhan yang dilakukan oleh BI termasuk uji petik transaksi yang wajib dilaporkan oleh PVA;

•

Dari sisi PPATK sebagai pihak yang menerima dan menganalisis laporan: penilaian kepatuhan PVA dalam pelaporan antara lain statistik, kualitas pelaporan, dan pemenuhan permintaan PPATK.

2. BI lebih meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan PVA secara komprehensif antara lain terkait dengan perijinan bagi PVA yang melakukan kegiatan usaha pengiriman uang. 3. BI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pengawas PVA, pengawas KUPU dan pihak yang melakukan pengawasan terhadap perbankan khususnya terkait dengan hasil pengawasan nasabah bank yang terindikasi melakukan usaha PVA dan kegiatan usaha pengiriman uang tanpa memiliki ijin resmi. 4. BI diharapkan dapat mengintensifkan edukasi (pelatihan/training) dan pembinaan terhadap petugas PVA terkait dengan penerapan UU PP TPPU antara lain penerapan prinsip pengguna jasa dan pelaporan LTKM/LTKT/Transfer Dana. 5. Mengharmonisasikan ketentuan yang terdapat dalam UU PPTPPU dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BI khususnya terkait dengan PVA.

8

Referensi

Bank Indonesia, 2002, Mengurai Benang Kusut BLBI, Bank Indonesia. Lash, Nicholas, A.,1987, Banking Law and Regulations: An Economis Perspentive, Prentice-Hall Inc, USA. Mintorahardjo, Sukowaluyo, 2001., BLBI Simalakama, Resi, Jakarta. Macey, Jonathan, R and Miller, Geoffrey, P., 1992, Banking Law and Regulation, Litle Brown Company, Boston, Toronto, London. Rahbini, Didik J; Suwidi Tono, 1987, Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral, PT. Mardi Mulyo, Jakarta. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. UU NO. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

9


Penguatan Landasan Hukum Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valas Bukan Bank Oleh: Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM

A. Latar Belakang

rupiah dan Pasal 7 UUBI dikaitkan dengan kewenangan BI dalam bidang moneter, maka dapat disimpulkan

Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007 Tentang

bahwa kewenangan demikian itu ada pada BI.

Pedagang Valas, selanjutnya disingkat PBI No.9/11/PBI/2007, mengantur bahwa Bank Indonesia,

Cara rujukan demikian, ternyata telah merupakan

selanjutnya disingkat BI memiliki kewenangan : Izin

masalah hukum yang pertama berkaitan dengan

usaha, pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi

kewenangan BI dalam mengatur PVA. Benarkah BI

serta pencabutan izin usaha Pedagang Valuta Asing,

memiliki kewenangan demikian ?. Jika benar,

selanjutnya disingkat PVA atau biasa disebut Money

bagaimanakah luasan cakupan kewenangan itu ?.

Changer. Pertumbuhan PVA terjadi sangat pesat, namun

Masalah ini merupakan pendifinisian lingkup dan

dari aspek organisasi dan keuangan, masih memiliki

cakupan materi kewenangan BI dalam pengaturan PVA.

berbagai kendala terkait dengan aspek hukum atau

Sementara itu, pengaturan Valas jang telah dilakukan

peraturan per-undang-undangan, penerapan Good

melalui beberapa Undang-undang atau Rancangan

Corporate Governance, disingkat GCG dan implementasi

Undang-undang seperti : Undang-undang Mata Uang,

kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Unddang-undang Transfer Dana, Undang-undang Tindak

Pendanaan Teroris, disingkat APU & PPT .

Pidana Pencucian Uang UUTPPU) , Undang-undang Lalu Lintas Devisa dan UUBI.

Amanat yang jelas dan tegas kepada BI sebagai otoritas PVA pernah ada di Undang - Undang No.32 Tahun 1964

Luasan jalur kewenangan pengaturan itu melahirkan

Tentang Lalu Lintas Devisa, disingkat UU No.32 tahun

masalah hukum yang kedua dalam pengaturan PVA

1964 jo Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1965.

yaitu : masalah keakurasian pelingkupan materi

Selanjutnya dengan keluarnya Undang- Undang No.24

kewenangan BI?. Berdasarkan UUBI kewenangan BI

Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai

untuk menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Tukar, selanjutnya disingkat UU No.24 Tahun 1999 , UU

didasarkan pada atribusi Pasal ataupun penafsiran dari

ini tidak lagi mencantumkan kewenangan BI untuk

atribusi kewenangan di bidang moneter, perbankan

melakukan pengaturan dan pengawasan PVA, sehingga

dan sistem pembayaran. Pertanyaan yang muncul di

terjadi missing link antara aspek legal dan kewenangan

sini adalah apakah materi muatan pengaturan PVA

BI untuk mengatur dan mengawasi PVA.

merupakan materi muatan pada tingkat Undang-undang (UU) atau PBI ?. Memperhatikan kandungan materi

Saat ini, pengaturan yang dijadikan rujukan BI adalah

pengaturan PVA yang meliputi kelembagaan perizinan

Pasal 2 dan Pasal 7 Undang- Undang No.23 Tahun 1999

dan pengawasan , maka dapat saja ditafsirkan bahwa

jo Undang-Undang No.6 Tahun 2009 Tentang Bank

pengaturan PVA merupakan pengaturan pada tingkat

Indonesia, selanjutnya disingkat UUBI. Ketentuan tersebut

UU sehingga perlu secara eksplisit diatur dalam UU.

tidak secara eksplisit menentukan posisi dan fungsi kewenangan BI dalam pengaturan dan pengawasan

Namun demikian penafsiran demikian harus sesuai

PVA. Secara a contrario, oleh karena rupiah merupakan

dengan kaedah-kaedah perancangan peraturan per-

legal tender dalam seluruh transaksi yang dilakukan di

undang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-

wilayah Republik Indonesia, maka BI memiliki kewajiban

undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

untuk menyediakan prasarana bagi penukaran uang

Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, di sisi

11


lain fakta menunjukkan semakin meningkatnya tindak

Politik hukum pembaruan hukum ekonomi seharusnya

pidana yang dilakukan oleh dan/atau melalui PVA terkait

mengarahkan terciptanya suatu keseimbangan antara

kejahatan pencucian uang, sehingga diperlukan

kepentingan internasional dan nasional, kepentingan

pengaturan dan pengawasan terhadap PVA tersebut.

pemodal dengan kepentingan buruh dan kepentingan

Di satu sisi, UUTPPU mengatur bahwa pengawasan

masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pembaruan

kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor

hokum ekonomi yang dituju harus mampu menciptakan

-- termasuk PVA -- dilakukan oleh Lembaga Pengawas

tetap terjaganya persatuan dan mendorong pertumbuhan

dan Pengatur dan/atau PPATK , berdasarkan ketentuan

ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 31 (1) UUTPPU.

Untuk itu hukum yang diciptakan harus memenuhi unsur-unsur stability, predictability dan fairness. Trend

B. Rumusan Permasalahan

demikian tentunya erat kaiatannya dengan pengaturan tentang PVA. Tukar menukar nilai mata uang sangat

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah

erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perdagangan

sebagaimana dikemukakan di atas, beberapa rumusan

global dan investasi. Oleh sebab itu pengaturan PVA

permasahan yang akan dibahas dalam tulisan berikut

layak untuk mempertimbangkan unsur stability,

adalah sebagai berikut :

predictability dan fairness.

1. Bagaimanakah perkembangan politik hukum Indonesia dalam pengaturan PVA dan bagaimana

Terkait apakah BI secara eksplisit mempunyai kewenangan

konstrtuksi politik hukum Indonesia dalam

mengatur PVA, dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 7

pengaturan PVA dalam menyeimbangkan

UUBI yaitu tentang pengaturan rupiah sebagai alat tukar

kepentingan nasional dengan tuntutan liberlisasi

di Indonesia dan kewenangan kebijakan monter, menurut

transaksi valas ?.

hemat penulis jawabannya adalah bahwa memang tidak

2. Apakah dasar kewenangan BI dalam mengatur PVA?. Bagaimanakah substansi dan luasan cakupannya ?. 3. Apakah kewenangan BI dalam mengatur dan

secara eksplisit kewenangan itu ada pada BI. Jika digunakan penafsiran secara luas bahwa wewenang pengaturan kebijakan moneter dan nilai tukar rupiah

mengawasi PVA juga dapat dilakukan karena amanat

yang ada pada BI berdasarkan UUBI tersirat adanya

UU lain seperti UUTPPU ?.

wewenang mengatur tentang PVA, hemat penulis masih

4. Bagaimanakah konstrtuksi norma pengaturan PVA?.

dapat menimbulkan perdebatan.

5. Mengapa PVA perlu diatur dalam Undang-undang?. 6. Apakah instrumen Hukum Pidana saat ini telah

Pasal 2 UUBI adalah pasal tentang penegasan bahwa

dapat mengakomodir tindak pidana yang dilakukan

uang rupiah adalah alat pembayaran sah di NKRI. Pasal

oleh dan melalui PVA, serta upaya penegakan

7 UUBI adalah pasal tentang tujuan BI yang satu

hukumnya ?.

diantaranya adalah melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus

C. Pembahasan

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kedua Pasal tersebut menurut

Ridwan Khairandy (2007 : 79) mengatakan bahwa

hemat penulis sangat riskan penolakan jika dijadikan

globalisasi sistem keuangan dunia yang kemudian diikuti

dasar hukum rujukan kewenangan BI mengatur PVA.

globalisasi ekonomi, telah mengakibatkan globalisasi

Mengapa demikian, karena kaedah tersebut adalah

hukum (ekonomi) . Bagi Indonesia globalisasi menuntut

kaedah yang sudah jelas yang tidak perlu ditafsirkan

adanya perubahan dan pembaruan hukum ekonomi.

lain.

Politik hukum memegang peranan penting dalam memberi arah dan membawa arah pembaruan hukum

Penjelasannya demikian, Pasal 2 tegas mengatur tentang

ekonomi. Pembaruan hukum ekonomi tidak semata-

mata uang rupiah adalah mata uang sah untuk Indonesia.

mata mengikuti arus global yang lebih banyak

Pasal 7 juga demikian bahwa Pasal tersebut jelas

mengakomodasi kepentingan negara maju dan investor.

mengatur tentang tujuan BI. Berbicara tentang kebijakan

12


moneter, qua difinisi sudah jelas ada di dalam UUBI yang

itu merupakan satu kesatuan sistem, maka menurut

tidak menjelaskan tentang adanya wewenang mengatur

penulis BI tidak perlu membuat aturan sendiri untuk itu.

PVA tersebut. Secara yuridis teoritis, kaedah yang sudah

Untuk menghindari tumpang tindih pengaturan

jelas tidak boleh dilakukan penafsiran lagi (Bandingkan:

kewenangan seperti yang terjadi selama ini di era

Jimly Asshiddiqie, 2010 : 176). Oleh sebab itu sangat

reformasi. Jika akan diatur lagi dalam UUBI dikawatirkan

riskan jika Pasal 2 dan Pasal 7 UUBI dijadikan rujukan

dampaknya justru akan membingungkan masyarakat

dasar hukum kewenangan BI dalam mengatur PVA,

dengan adanya beberapa Lembaga yang sama-sama

dengan menggunakan metode penafsiran. Pasal 1 Ayat

punya kewenangan mengatur tentang PVA. Jika

(10) UUBI menegaskan bahwa Kebijakan Moneter adalah

dipandang dari sudut filosofi maupun teori hukumnya

kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan BI untuk

memang yang paling tepat wewenang itu diberikan

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang

kepada BI Oleh sebab itu, penulis justru cenderung

dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang

mengusulkan agar BI berjuang untuk menghilangkan

yang beredar dan/atau suku bunga. Apakah pemeliharaan

tumpang tindih pengaturan tersebut dan menyerahkan

kestabilan nilai rupiah, dapat ditafsirkan termasuk

pengaturan tentang PVA kepada BI . Di mana perjuangan

wewenang mengatur PVA?. Hemat penulis, dengan

dilakukan, tentunya pada level pembentuk UU yaitu di

menggunakan metode penafsiran gramatikal akan terlalu

DPR dan Pemerintah. Menurut hemat penulis , BI tidak

jauh penafsiran demikian.

dalam kapasitasnya untuk mengatur PVA dengan merujuk pada amanat UU lain, kecuali UU lain itu secara tegas

Orang memang bisa berargumentasi justru dengan

memang memberikan amanat kepada BI bahwa BIlah

keluarnya UU No. 24 Tahun 1999 yang mencabut UU

yang mempunyai kewenangan mengatur tentang PVA.

No.32 tahun 1964, jelas menafikkan kewenangan BI

Norma atau kaedah seperti apa yang kiranya tepat untuk

untuk mengatur PVA, karena UU tersebut dipandang

dijadikan rujukan, hemat penulis adalah kaidah tentang

sudah tidak memadai dengan perkembangan global.

syarat kelembagaan PVA, syarat perizinan, ketentuan

Memang di dalam Pasal 9 PP No.7 Tahun 1965, diatur

perdagangan dan ketentuan sanksi.

bahwa BI wenang mengatur lebih lanjut tata tertib dalam penjualan dan pembelian valas dan menetapkan

Argumentasi penulis , menurut hemat penulis masalah

syarat yang haras dipenuhi oleh PVA untuk dapat

perijinan PVA itu berada pada ranah hak dan kewajiban

diijinkan memperdagangkan valas. Dari latar belakang

warga negara, maka seyogyanya pengaturan PVA

sejarah pengaturan tentang Valas, secara teoritis dapat

memang berada pada level UU, bukan PBI jika mengacu

diterima pandangan atau kesimpulan yang mengatakan

pada UU No.10 Tahun 2004. Mengapa pada level UU,

bahwa wewenang mengatur perizinan PVA memang

pertimbangan penulis karena soal siapa yang berhak

berada di lingkup kewenangan BI. Memang secara

menyelenggarakan usaha PVA dan siapa yang wajib

teoritis perdagangan valas di banyak negara pasti diawasi

mentaati ketentuan hukumnya secara timbal balik, adalah

oleh Pemerintah yang dijalankan dalam berbagai bentuk

subyek hukum yang berhak menyandang atau membawa

kebijakan moneter, fiscal dan perdagangan luar negeri.

atau memikul hak dan kewajiban yang menurut UU

Lembaga yang mengatur kebijakan moneter tidak lain

No.10 Tahun 2004 pengaturannya harus berada pada

adalah Bank Sentral. Faktor pengawasan pemerintah

level UU (Bandingkan : Maria Farida Indrati S, 2007 :

yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijakan

248)

moneter, fiskal dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs valas atau

Lahirnya UU No. 24 tahun 1999, UU No.23 Tahun 1999

forex rate. Kebijakan pemerintah tersebut pada umumnya

adalah satu paket UU amanat “reformasi” peraturan

akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran

perundang-undangan di bidang kebijakan moneter

valas (Bandingkan : Hamdy Hady, 2001 : 52).

yang merupakan arahan International Monetary Fund waktu itu, yang harus diakui syarat dengan muatan-

Jika ternyata UU lain selain BI telah ada yang mengatur

muatan kepentingan asing dalam membantu pemulihan

tentang PVA, berdasarkan teori hukum bahwa hukum

krisis ekonomi waktu itu. Dengan demikian harus diakui

13


bahwa aspek ketergesa-gesaan, aspek pragmatis, aspek kepentingan global lebih dominan menjadi pertimbangan, tinimbang aspek kepastian hukum, stability, predictability dan fairness. Untuk itu layak untuk diperttimbangkan bahwa pengaturan PVA ke depan, aspek-aspek yang merujuk pada kepentingan nasional, kepentingan masyarakat pada umumnya, harus lebih dominan mempengaruhi kebijakan pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang pengaturan PVA tinimbang hanya menerima arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan seperti yang terjadi saat ini. D. Kesimpulan Dengan demikian perlu doicermati sungguh-sungguh, jika disepakati bahwa idealnya pengaturan PVA itu berada di ranah wewenang BI sebagai pengatur kebijakan moneter, maka wajib diperjuangkan bahwa pengaturan PVA ke depan dalam UUBI yang akan datang diserahkan kepada BI melalui amandemen UUBI, bukan kepada UU yang lain.

14

Referensi Rujukan

Hj. Ni,matul Huda, Sri Hastuti Puspitasari, 2007, Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. DR. Moh. Mahfud MD,SH, Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan, Program Pasca Sarjana FH UII dengan FH UII Press, Yogyakarta. Hamdy Hady, 2001, Valas Untuk Manajer (Forex For Managers), Ghalia Indonesia, Jakarta. Jimly Asshidiqie, 2010, Perihal Undang-undang, Rajawali Pers, Jakarta. Maria Farida Indrati s, 2007., Ilmu Perundang-undangan I, Kanisius, Yogyakarta. ---------------------------,2007., Ilmu Perundang-undangan 2, Kanisius, Yogyakarta. Undang-Undang Nomor Undang - Undang No.32 Tahun 1964 Tentang Lalu Lintas Devisa Undang-Undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valas.

15


16

Pengaturan Perdagangan Valuta Asing Bukan Bank Oleh: Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH, MHum; Ida Bagus Putra Atmaja, SH, MH; Dewa Gede Rudy, SH, MH; Desak Putu Dewi Kasih, SH, MH.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

politik, kekuasaan, ideologi, dan kejahatan. Hitshcock selanjutnya menguraikan secara detail dalam karya

Perdagangan valuta asing (valas) diselenggarakan oleh

tulisnya tentang perkembangan money changer dalam

pedagang valas bank dan bukan bank (money changer).

sejarah moneter dunia. Pada tahun 1024 money changer

Perdagangan valas bukan bank hanyalah transaksi

mengontrol pasokan uang di Inggris dan pada tahun

penukaran uang asing dengan uang domestik suatu

1642 telah menjadi pemicu serangkaian konflik

negara, bersifat langsung, jumlah terbatas, dan umumnya

bersenjata di Inggris3. Pada tahun 1688, sejumlah money

untuk memenuhi kebutuhan sesaat si penukar atau

changer di Inggris setelah serangkaian pertengkaran

penukaran dalam fungsi non-komersial1. Sifat

dengan Raja-raja Stuart, yaitu Charles II (1660-1685)

perdagangan valas bukan-bank semata-mata timbul dari

dan James II (1685-1688), dengan bekerjasama dengan

karakter transaksi yaitu selisih kurs diantara dua mata

sejumlah rekanannya sesama money changer di Belanda,

uang berbeda yang dipertukarkan (menyerupai harga),

yang dengan sukses mendirikan, Bank Sentral di Belanda,

pemasok jasanya menyerupai penjual (seller) dan pihak

membiayai invasi William Orange dari Belanda, yang

yang menukarkan uang menyerupai pembeli (buyer).

menjanjikan kepada mereka suasana bisnis yang lebih

Pertemuan diantara keduanya membentuk pasar2.

baik, dan invasi itu secara gemilang berhasil melakukan

Perdagangan valas bukan bank, sekalipun di Indonesia

penundukan dan karena itu Wiliam Orange bertahta di

baru berkembang seiring dengan perkembangan

Inggris dengan nama King William III pada tahun 1689.4

perdagangan jasa pariwisata, namun dalam sejarah moneter merupakan sub-bagian terpenting dari sejarah

Sekalipun tidak sama fantastis dengan posisi money

moneter dunia. Andrew Hitchcock mendeskripsikan:

changer dalam sejarah moneter dunia, dalam korelasi dengan politik, ideologi, dan konspirasi kekuasaan5,

Julius Caesar took back from the money changers the

namun pengaturan perdagangan valas di Indonesia

power to coin money and then minted coins for the

memerlukan perhatian khusus dan sungguh-sungguh.

benefit of all. With this new, plentiful supply of money,

Pertama, karena potensi, pertumbuhan, manfaat

he established many massive construction projects and

langsungnya bagi pedagang, pengguna jasa, dan

built great public works. By making money plentiful,

masyarakat, serta manfaat tidak langsungnya bagi

Caesar won love of the common people. But, the money

negara; dan kedua, karena potensi gelapnya dari sisi

changers hated him for it and this is why Caesar was

kejahatan (sekurang-kurangnya penipuan dan potensinya

assassinated. Immediately after his assassination came

sebagai media pencucian uang) dan pengaruhnya

the demise of plentiful money in Rome, taxes increased,

terhadap citra pasar valas bukan-bank di Indonesia.

as did corruption. Perdagangan valas bukan bank berkembang sangat Momentum sejarah money changer dimulai sejak zaman

pesat. Jumlah pedagang valas bukan bank rata-rata

Romawi (48 SM), merupakan sub penting sejarah moneter dunia dan mempunyai kaitan lekat dengan

1

2

Perdagangan valas dalam fungsi komersial adalah perdagangan valas akan halnya perdagangan valas dalam pasar uang. Lihat Kasmir, ibid. Bandingkan: Nopirin, Ekonomi Internasional, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 1996, h. 137.

3

Andrew Hitchcock, History of Money Changer, illustrated timeline, http://iamthewitness.com, akses 23.00 wita, 17 Oktober 2010, h. 3.

4

Ibid, h, 4.

5

Bandingkan: E.C. Riegel, The Politics of Money: Breaking The English Tradition, akses: 11 Oktober 2010, 17.00 wita.

17


tumbuh 3,9% per/tahun, dengan alokasi terbesar di

berbagai manfaat terhadap pembangunan perekonomian

Jakarta, Bali, dan Batam, menyusul Medan, Surabaya,

negara, baik sebagai instrumen pendukung (supporting

dan kota lainnya. Per Juli 2010, pedagang valas bukan

instrument) yang memperlancar transaksi barang dan

bank berjumlah 871 unit usaha dari 749 unit usaha

jasa, maupun sebagai sumber pendapatan langsung

pada tahun 2005, dengan sebaran Jakarta 355 unit

masyarakat dan negara, disamping sifat lebih murah,

usaha (40,8%), Bali 126 unit usaha (14,5%), Batam

cepat, dan praktisnya yang merupakan alasan utama

123 (14,1%), Medan 48 unit usaha (5,5%), Surabaya

pengguna jasa memilih money changer sebagai tempat

35 unit usaha (4,0%), dan kota lainnya 184 (21,2%).6

penukaran uang.

Aset perdagangan valas bukan-bank, selama periode

Disamping potensi demikian itu, perdagangan valas

2005-2009 meningkat rata-rata sebesar 32,3% per

bukan bank juga diwarnai berbagai permasalahan yang

tahun dengan sebaran komposisi: 427 unit usaha (49%)

dapat menyurutkan potensi tersebut. Masalah itu

menguasai aset di bawah 500 juta, 344 unit usaha

mencakup, antara lain: masalah citra, perizinan,

(39%) menguasai aset 500 juta sampai dengan 1 milyar,

persaingan tidak sehat, sampai pada masalah peluang

dan 100 unit (11%) menguasai aset lebih besar dari 1

perdagangan valas bukan bank digunakan sebagai

milyar.7 Sebaran per wilayah aset tersebut adalah: Jakarta

media kejahatan keuangan. Lonley Planet, sebuah situs

35%, Bali 25%, Batam 9%, Makasar 5%, Bandung

di internet mempublikasikan kesan dari pengalaman

4%, Medan 3%, dan wilayah lainnya 20%.8

beberapa orang konsumen yang pernah menggunakan jasa penukaran uang di Seminyak, Legian, Kuta. Zfactor

Volume transaksi perdagangan valas bukan bank selama

menulis demikian:

periode 2005-2009 meningkat 19,3% per tahun. Volume transaksi pada bulan Desember 2009 merupakan 3,5%

This may be obvious to many and maybe I'm just an

dari transaksi valas antar bank, dengan lokasi terbesar

idiot, but I twice had problems when changing money

di Jakarta dan Bali. Volume transaksi itu berkembang

recently. It seems that some unofficial money changers

dari 4,64 milyar USD pada tahun 2005, 5,17 milyar USD

offer excellent exchange deals on advertising boards to

pada tahun 2006, 7,26 milyar USD pada tahun 2007),

convert any foreign currency into Rupiah, the rates often

8,04 milyar USD pada tahun 2008, dan 9,24 milyar USD

7-10% higher than rates on offer elsewhere. Avoid like

pada tahun 2009.9 Volume dan peningkatan transaksi

the plague.

tersebut menunjukkan signifikasi potensi perdagangan

Typically,the vendor presents you with wads of 20,000

valas bukan bank dalam transaksi valas dan transaksi

Rp notes, claiming 'the bank ran out of larger notes'.

finansial Indonesia pada umumnya.

A long drawn out process of counting out piles of 20,000rp notes to change 100/200 usd then follows.

Signifikasi potensi perdagangan valas bukan bank juga

The vendor counts it all out, but then things get a little

dapat dilihat dari kemampuan perdagangan valas bukan

funny. After the count, the vendor will try to up all the

bank menyediakan kurs jual dan kurs beli valas

piles of cash and put them together. During this phase,

dibandingkan dengan perdagangan valas pada bank.

money goes missing. Some vendors are extremely skilled

Perdagangan valas bukan bank mampu menyediakan

at this, as I was watching like a hawk and could not

kurs jual dan kurs beli valas lebih baik bagi nasabah

spot at which point they removed some of the pile.

dibandingkan dengan kurs jual dan kurs beli valas pada

There appear to be two tricks: firstly, the vendor will

bank.10 Perkembangan demikian itu memberikan

attempt to distract you while he has the cash back in his hands by pointing out something for sale etc etc while you are distracted, money is dropped below the

6

Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Presentasi PVA Berizin, 2010. 7 Ibid. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Ibid, h. 10 dan 11.

18

counter at his side.Secondly, the vendor puts all the money into one pile but holds it just below counter level on his side, dropping a certain amount of the pile onto his side, not visible to you.Obviously the vendor


has different fingers holding up different layers of the

Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa

pile to allow him to do this quickly.

Pelengkap). Ketentuan-ketentuan tersebut hanya

All very clever, but terribly dishonest.

menyediakan ketentuan tentang valas dalam korelasi

The second time it happened I had said to the guy I

dengan penyelenggaraan transaksi ekspor-impor, dan

wasn't going to count the money as he gave it to me

sama sekali tidak menyediakan norma tentang

and specifically told him this was because I trusted him,

perdagangan valas oleh pedagang valas bukan bank.

with which he seemed happy. I counted in my hotel 15 minutes later and found myself 30 usd down on a 200

Pada tahun 1968, Indonesia menerbitkan Undang-

usd transaction. I was very unhappy and returned to

Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

the vendor's shop. I asked for the boss and explained

Undang-undang ini telah menyediakan fasilitas norma

that I believed they had made a mistake in the count.

berkenaan dengan: a. Tugas pokok BI, termasuk

I made it clear that if they could not assist me in rectifying

kewenangan untuk mengatur, menjaga, dan memelihara

the situation, I would have to visit the tourist police to

kestabilan nilai Rupiah; dan b. Satuan hitung mata uang

file a complaint. I also made it clear I was most unhappy

(rupiah) dengan singkatan Rp. Undang-undang tersebut

about this experience as I had specifically told them I

belum secara eksplisit memberikan alokasi kewenangan

trusted them on the count. They then handed me over

bagi BI untuk mengatur perdagangan valuta asing bukan

the equivalent of 30 usd, which I took to be an admission

bank.

of guilt. The attitude was very much a jokey, 'we've been found out' one, which was very sad to see.

Pada tahun 1999, Indonesia menerbitkan Undang-

I'm not suggesting for a moment all vendors offering

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

better exchange rates engage in these practices but I

sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan

was caught twice out of 4 changes, so beware.11

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Pengaturan perdagangan valas di Indonesia sudah

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia,

dimulai sejak masa pemerintahan Belanda, namun

sebagaimana kemudian ditetapkan menjadi undang-

Pengaturan perdagangan valas bukan bank di Indonesia

undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009

baru dimulai pada masa rezim reformasi. Pemerintah

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Indonesia telah mengadakan pengaturan valas sejak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

1951, Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

tentang Penghentian Berlakunya Indische Munwet 1912

1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata

Uang.12

Pada tahun yang sama juga terbit Undang-Undang

Pengaturan ini dilanjutkan dengan pengaturan lalu lintas

Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan

devisa pada tahun 1964, Undang-Undang Nomor 32

Sistem Nilai Tukar. Kedua ketentuan tersebut, Undang-

Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.

Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Lalu Lintas

Undang-Undang ini dilengkapi dengan pengaturan nilai

Devisa, juga belum menyediakan alokasi norma yang

tukar Rupiah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

secara eksplisit mengatur tentang dasar kewenangan BI

1965 tentang Nilai Lawan Valuta Asing Dalam Nilai

untuk mengatur perdagangan valas oleh pedagang valas

Rupiah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965

bukan bank. Undang-Undang Lalu Lintas Devisa hanya

tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan

mengatur valas dalam konteks transaksi ekspor-impor.

Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskan Pemerintah Indonesia baru pada tahun 2004 menerbitkan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang 11 Lonley planet, Disreputable Money Changer in Kuta, Legian, Seminyak Area, http://www.lonleyplanet.com, akses 16 Oktober 2010, 23.00 wita.

perdagangan valas bukan-bank. BI menerbitkan Peraturan

12 Lebih jauh baca: Museum Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1953-1959, akses 5 Oktober 2010, 23.30 wita.

terbatas hanya mengatur satu sisi dari perdagangan

Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing, namun valas bukan bank, yaitu pedagang valas bukan bank,

19


dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004

undang diberi beberapa alokasi kewenangan, yaitu:

tentang Pedagang Valuta Asing (disingkat: PVA). Tujuan

penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter,

penerbitan peraturan tersebut adalah untuk melindungi

mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta

kepentingan publik dari dan mencegah distorsi pasar

mengatur dan mengawasi bank. Pengaturan tersebut

(market failure) dalam kegiatan perekonomian nasional

diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang

khususnya transaksi jual beli uang kertas asing.

Bank Indonesia. Posisi politis dan hukum pengaturan tersebut dapat digambarkan dalam peta sebagai berikut:

Dalam perkembangan pasar keuangan domestik, sebagai lembaga penunjang sektor keuangan, pedagang valuta

(1) Pengaturan perdagangan valas bukan bank masih

asing yang terdiri dari bank (yang melaksanakan kegiatan

didasarkan peraturan kebijakan (Peraturan Bank

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip

Indonesia-PBI), belum undang-undang, sehingga

syariah) serta bukan bank, memiliki peranan yang sangat

menyulitkan BI untuk melakukan tindakan-tindakan

strategis dalam mempengaruhi perkembangan kegiatan

hukum yang diperlukan untuk mengatur, mengawasi,

transaksi jual-beli uang kertas asing dan pembelian

mengendalikan, dan menindak pelaku perdagangan

traveller’s cheque. Sehubungan dengan itu, dalam rangka

valas yang melakukan perdagangan valas secara

memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada

bertentangan dengan ketertiban umum dan rasa

masyarakat dalam melakukan transaksi, maka diletakkan

keadilan masyarakat, terutama yang berasal dari

persyaratan pokok, yaitu bahwa pedagang valuta asing

perilaku buruk pelaku perdagangan valas bukan

haruslah berizin dan berbadan hukum Perseroan Terbatas

bank oleh pedagang yang tidak berizin. Peraturan

(Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

kebijakan menyulitkan Bank Indonesia melakukan

Terbatas). PT memiliki sifat/karakteristik lebih tegas dan

penertiban dan penegakan hukum.

jelas dari sisi pengaturan, akuntabilitas, dan transparansi kepada publik dibandingkan bentuk badan hukum lain.

(2) PBI diterbitkan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Dalam upaya mencegah industri pedagang valuta asing

Bank Indonesia, sebagaimana diubah dengan

digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Kedua

yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menentukan

oleh pelaku kejahatan, serta dengan memperhatikan

kewenangan BI berkenaan dengan pengaturan

rekomendasi The Financial Action Task Force on Money

perdagangan valas bukan bank. Bank Indonesia

Laundering (FATF), maka pedagang valuta asing

berpendapat bahwa penerbitan PBI didasarkan pada

diharuskan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah

penafsiran (accontrario) terhadap ketentuan itu,

(Know Your Customer Principles).

oleh karena Rupiah merupakan legal tender dalam seluruh transaksi yang dilakukan dalam wilayah RI,

Saat ini Bank Indonesia memberikan ijin, melakukan

maka Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk

pengawasan dan pembinaan terhadap PVA bukan bank.

menyediakan prasarana bagi penukaran uang rupiah,

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

dan Pasal 7 UU Bank Indonesia dikaitkan dengan

terhadap PVA bukan bank, Bank Indonesia bekerja

kewenangan BI dalam bidang moneter, maka dapat

sama dengan Asosiasi PVA dan atau pihak lain yang

disimpulkan bahwa kewenangan demikian itu ada

ditunjuk Bank Indonesia. Dalam hal PVA bukan bank

pada BI.

melakukan pelanggaran, Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa: a. peringatan pertama; b. peringatan

(3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004

kedua; c. pemanggilan pengurus dan atau pemegang

tentang Pedagang Valuta Asing menentukan bahwa

saham; d. pencabutan izin usaha.

setiap pemasok mata uang asing harus berizin. Dalam praktek, tidak seluruh pemasok mata uang

Pengaturan tersebut berpijak pada kewenangan Bank

asing merupakan pedagang valas berizin. Banyak

Indonesia sebagai Bank Sentral yang oleh undang-

pemasok mata uang asing tidak berizin berpraktek

20


memasok jasa penukaran mata uang asing. Keadaan

B. KARAKTERISTIK VALUTA ASING

ini melahirkan berbagai keluhan, baik pada kalangan konsumen maupun pelaku usaha pemasok uang

Valuta Asing (valas) adalah mata uang yang dikeluarkan

asing berizin, seperti: penjualan mata uang asing

dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di

ekstrim dibawah nilai tukar resmi, persaingan tidak

negara lain. Atau, seluruh kewajiban terhadap mata

sehat (unfair competition), penipuan konsumen,

uang asing yang dapat dibayar di luar negeri, baik berupa

kerusakan citra pasar valas Indonesia di mata

pembayaran, pelunasan utang-piutang, maupun

konsumen, dan berbagai keluhan lainnya. Dari sisi

simpanan pada bank di luar negeri.

hukum, masalah demikian itu menyimpan masalah legalitas, perlindungan hukum, dan keadilan.

Hakekat valuta asing adalah uang asing. Uang asing

Keadaan demikian sangat sulit dikendalikan secara

adalah uang yang diterbitkan sebagai alat bayar yang

hukum, karena kewenangan BI terbatas pada

sah oleh suatu negara, di dalam maupun di luar wilayah

kewenangan administratif (pengawasan izin dan

negaranya, dengan bahan fisik dan penanda tertentu.

penegakan ketentuan perizinan bagi pedagang valas

Menurut Byrns dan Stone uang adalah:

berizin), bukan kewenangan penertiban dan

... the device used to buy goods or resources and by

penegakan hukum terhadap pedagang valas tidak

which we measure our income, wealth, and the price

berizin yang justru merupakan sumber utama

we pay.13

gangguan ketertiban dalam penyelenggaraan perdagangan valas, yang seterusnya akan

Berdasarkan definisi tersebut, anatomi valas mencakup

berimplikasi terhadap citra perdagangan valas

fisik uang, nilai dalam suatu fisik uang; dan kewajiban

Indonesia;

yang berkenaan dengan mata uang (asing).

(4) Pengawasan perdagangan valas sangat lemah karena

1. “Karakteristik Politik” Valuta Asing

masalah sentralitas dan struktural, yaitu kekosongan lembaga pengawas yang secara otoritatif oleh

Mata uang dapat dikelompokkan atas dua jenis,

undang-undang diberi kewenangan untuk itu. Untuk

yaitu: (a) HARD CURRENCIES, yaitu mata uang yang

lebih meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan

bebas dipertukarkan (freely exchangable), karena

pengawasan, sejalan dengan semakin pesatnya

diterima di banyak atau bahkan di seluruh negara

perkembangan kelembagaan dan kegiatan transaksi,

di dunia; dan (b) SOFT CURRECIES, yaitu mata uang

perlu dilakukan desentralisasi kewenangan dalam

agak sulit dipertukarkan (which are not freely

perizinan, pengawasan dan pembinaan terhadap

exchangable), karena tidak diterima atau ditolak

pedagang valuta asing yang berkedudukan di luar

kapasitasnya sebagai alat tukar di banyak negara.

wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia ke Kantor

Kandungan sifat politik dari uang asing dan lembaga

Bank Indonesia setempat.

penukaran uang asing layak dijadikan pertimbangan utama dalam pengaturan lembaga penukaran uang

(5) Pasar valuta asing mengubah posisi dan fungsi uang

bukan bank mengingat fungsi preventif hukum,

dari alat bayar menjadi komoditas. Akan halnya

yaitu fungsi hukum sebagai pencegah masalah sosial,

pasar pada umumnya, komoditas dapat digunakan

politik, dan ekonomi, dan fungsi hukum sebagai

sebagai alat spekulasi (media penimbunan kekayaan),

pengendali potensi buruk dari sifat politik dari uang.

yang potensial merugikan pihak-pihak pelaku

Kedua fungsi ini berhubungan erat dengan posisi

transaksi dan bahkan sistem perekonomian nasional.

dan fungsi uang sebagai media penimbun kekayaan

Lebih dari itu, pasar valas belakangan juga terindikasi

dan alat spekulasi untuk mengakumulasikan modal

sebagai media pencucian uang (money laundring)

dan kekayaan.

yang berpeluang menempatkan pedagang valuta asing sebagai korban maupun pelaku; 13 Ralph T. Byrns and Gerald W. Stones, Economics, Second Edition, Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois, 1984, h. 319.

21


2. “Karakter Hukum” Valuta Asing

Persyaratan badan usaha dan penyelenggaraan usaha perdagangan valas oleh pedagang valas bukan bank

Valuta asing merupakan uang asing yang berfungsi

(seller) diatur di dalam PBI Nomor 6/1/PBI/2004

sebagai alat tukar sah yang diterbitkan secara resmi

(Pedagang Valuta Asing-PVA). Persyaratan tersebut

oleh suatu negara. Untuk dapat dikategorikan sebagai

mencakup:

alat tukar yang sah, suatu mata uang asing harus

(a) Persyaratan bidang usaha (Pasal 2);

memenuhi sekurang-kurangnya 3 (tiga) persyaratan:

(b) Perizinan (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7); dan

(a) diterbitkan oleh suatu negara;

(c) Persyaratan penyelenggaraan (Pasal 24, Pasal 29).

(b) Memenuhi persyaratan fisik dan nilai tertentu; dan (c) Berfungsi sebagai alat tukar resmi di negara

C. KARAKTERISTIK PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK

bersangkutan. Sebagai obyek perdagangan, valas tunduk pada

Perdagangan valuta asing bukan-bank adalah pasokan

berbagai peraturan perundang-undangan yang

jasa penukaran uang (money changer) asing ke domestik,

mengatur tentang:

asing ke asing, atau domestik ke asing yang disediakan

(a) Persyaratan valas sebagai alat tukar resmi yang

oleh orang atau badan (penjual), bukan bank, untuk

diterbitkan oleh negara tertentu; (b) Persyaratan badan usaha dan penyelenggaraan

pihak pengguna jasa (pembeli). Berdasarkan definisi tersebut, anatomi perdagangan valuta asing mencakup

usaha perdagangan valas oleh pedagang valas

pedagang/penjual; pembeli; Mata uang (obyek transaksi);

bukan bank (seller);

Lokasi transaksi (pasar); dan Proses transaksi.

(c) Persyaratan dan prosedur transaksi; (d) Hak-hak pengguna jasa penukaran uang (buyer),

1. Konstruksi Sistem Perdagangan Valuta Asing15

termasuk perlindungan hak dan penegakan hak mereka.

Sebagai suatu sistem, perdagangan valuta asing mencakup sistem internal dan sistem eksternal. Sistem

Persyaratan valas sebagai alat tukar resmi yang

internal adalah sistem jual-beli valas an sich, yaitu

diterbitkan oleh negara tertentu, atau setidak-

dengan komponen mencakup penjual, pembeli, obyek

tidaknya oleh suatu lembaga yang diberi otoritas

transaksi, lokasi transaksi, dan proses transaksi. Sistem

oleh negara untuk itu harus dipenuhi oleh setiap

ini dapat digambarkan dalam konstruksi berikut:

valas. Di Inggris, urusan ini diurus oleh Bank of England (1964), di Amerika oleh Bank of North

Konstruksi Sistem Internal Perdagangan Valas

America (1781), keduanya merupakan bank swasta, yang untuk Amerika digantikan oleh First Bank of

Penjual

Transaksi

the United States (1791) dan akhirnya Federal Reserve Bank (1913).14

Pembeli Perseorangan

Bank

Offer Badan Usaha

Di Indonesia, kewenangan ini oleh negara diberikan kepada Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (tentang Bank Indonesia) menentukan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya

Bukan Bank

Acceptance

Bank

Agreement

DLL

lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik

Pasar

dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran (Pasal 20).

14 Andrew Hitchcock, op.cit., h. 25.

22

15 Ditransformasikan dari model sistem perdagangan jasa pariwisata. Ida Bagus Wyasa Putra, Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, h. 453.


Sistem eksternal adalah keseluruhan komponen

Perlakuan hukum terhadap pembeli dapat mencakup:

sistem pada lingkungan perdagangan valuta asing

a. Jaminan keamanan transaksi;

(business environment) yang berpengaruh terhadap

b. Perlindungan hak-hak konsumen atas transaksi yang

proses transaksi dalam sistem internal perdagangan

sehat; dan

valas bukan bank, seperti:

c. Hak klaim konsumen.

(a) Pemerintah sebagai pemegang dan

Perlakuan hukum terhadap obyek transaksi dapat

penyelenggara kekuasaan negara, termasuk

mencakup:

kekuasaan negara dalam bidang moneter;

a. Jaminan keaslian obyek transaksi;

(b) Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang oleh negara diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (c) Keamanan publik yang menentukan keamanan penyelenggaraan transaksi valas bukan bank; (d) Masyarakat, termasuk berbagai komunitas yang mempunyai kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan perdagangan valas bukan bank.

b. Persyaratan penyediaan alat uji keaslian obyek transaksi; c. Perlakuan hukum terhadap obyek transaksi palsu atau yang bertentangan dengan kepentingan umum. Perlakuan hukum terhadap lokasi transaksi dapat mencakup: a. Persyaratan jumlah pemasok valas pada suatu ruas ruang tertentu untuk mencegah over supply valas dan unfair competition; b. Persyaratan dan jaminan kenyamanan dan keamanan

2. Konstruksi Hukum dan Perlakuan Hukum Pengaturan Valas Bukan Bank

transaksi: persyaratan gedung dan lingkungan, dll.; c. Persyaratan citra pasar; d. Mekanisme pemeliharaan citra dan keberlanjutan

Konstruksi sistem hukum perdagangan valas bukan

citra pasar;

bank juga dapat diklasifikasikan atas dua sub-sistem

e. Sanksi bagi perusak citra pasar.

besar, yaitu: (a) sistem hukum internal; dan (b) sistem

Perlakuan hukum terhadap proses transaksi dapat

hukum eksternal. Sistem hukum internal adalah

mencakup:

sistem hukum transaksi perdagangan valas bukan

a. Persyaratan transaksi;

bank dan sistem hukum eksternal adalah sistem

b. Prosedur transaksi;

hukum koordinasi. Sistem hukum internal, mencakup

c. Persyaratan pelaksanaan (penutupan) transaksi.

perlakuan hukum terhadap penjual valas, pembelian valas, obyek transaksi, lokasi transaksi dan proses

Perlakuan hukum tersebut menunjukkan bahwa

transaksi.

perdagangan valas bukan bank tidak hanya mencakup satu bidang hukum yaitu perizinan, melainkan juga

Perlakuan hukum terhadap penjual dapat mencakup:

hukum transaksi, dan beberapa bidang hukum yang

a. Persyaratan penjual: badan usaha/badan hukum

berkenaan dengan perlakuan hukum terhadap pelaku

perusahaan, perizinan untuk beroperasi,

perdagangan, konsumen, dan keamanan transaksi.

persyaratan penyelenggaraan kegiatan

Namun demikian, terlebih dahulu perlu ditegaskan

perusahaan;

bahwa sistem hukum internal perdagangan valas bukan

b. Komunitas penjual: kode etik, posisi dan fungsi

bank hanya mencakup bidang hukum transaksi

komunitas penjual dalam menjaga citra penjual,

perdagangan valas bukan bank. Karena itu, bidang

pasar, dan keberlanjutan pasar; dan

hukum yang relevan dengan sistem internal perdagangan

c. Perlindungan keamanan penjual dari risiko

valas bukan bank adalah bidang hukum transaksi

perilaku buruk konsumen, termasuk transaksi

sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata. Berdasarkan

dengan obyek transaksi palsu atau motif transaksi

konsep itu, maka konstruksi sistem hukum internal

yang bertentangan dengan hukum/kepentingan

perdagangan valas bukan bank dapat digambarkan

negara.

sebagaimana konstruksi berikut ini:

23


Konstruksi Hukum Pengaturan Sistem Internal Perdagangan Valas Bukan Bank

Transaksi Valas Bukan Bank

UU BI UU PT

UU Konsumen

UU PM

Offer Penjual

UU Pendaftaran

Pembeli Acceptance

Perizinan, PBI Objek Transaksi UU Pajak Agreement

UU Konsumen

Hukum Pelaku dan Persyaratan Transaksi Valas Bukan Bank: UU BI dan PBI

3. Konstruksi dan Perlakuan Hukum Terhadap Sistem Eksternal Perdagangan Valas Bukan Bank

(d) Dalam hal keberadaan masyarakat daerah setempat berlakulah UU HAM, UU Pemda dan Perda daerah setempat;

Sistem hukum eksternal adalah sistem hukum yang

(e) Dalam hal peran serta masyarakat, berlakulah

mengatur posisi serta fungsi komponen-komponen

berbagai peraturan perundang-undangan yang

sistem eksternal dalam kaitan dengan fungsi sistem

menyediakan fasilitas norma bagi keberadaan

internal. Oleh karena otoritas BI terbatas pada

dan pengembanan fungsi-fungsi Lembaga

kewenangan untuk mengatur sistem internal, maka

Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam bidang

pengaturan sistem eksternal oleh BI dibatasi pada

pariwisata, berlakulah Undang-undang Nomor

kewenangan koordinasi dengan otoritas yang secara langsung diberi kewenangan oleh negara untuk

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; (f) Dan lain-lain peraturan perundang-undangan

mengatur masing-masing komponen sistem eksternal

dalam berbagai bidang hukum yang secara

itu. Berdasarkan konsep tersebut, maka bidang

langsung mengatur pengembangan fungsi-fungsi

hukum yang tercakup kedalam pengembangan

berbagai komponen yang berpengaruh terhadap

sistem eksternal meliputi, antara lain:

penyelenggaraan fungsi sistem internal

(a) Dalam hal sumber kewenangan BI, berlakulah

perdagangan valas bukan bank.

UUD 1945 dan UU BI; (b) Dalam hal otoritas daerah, termasuk kedalamnya

itu, konstruksi sistem hukum eksternal perdagangan

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

valas bukan bank dapat disusun sebagai berikut:

Daerah, dan Perda RTRW daerah setempat; (c) Dalam hal keamanan publik, berlakulah UU Kepolisian Negara;

24

Berdasarkan konstruksi perlakuan hukum demikian

kewenangan mengatur tata ruang, berlakulah


Konstruksi Sistem Hukum Eksternal Perdagangan Valas Bukan Bank

NGO UU Kepariwisataan, Bali Tourism Board, dll.

PEMERINTAH UUD 1945

DLL

PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK KEAMANAN PUBLIK UU KEPOLISIAN SISTEM HUKUM INTERNAL

DLL

PEMDA UU 32/2004 PERDA RTWR

4. Konstruksi dan Perlakuan Hukum yang Utuh terhadap Perdagangan Valas Bukan Bank

MASYARAKAT Masyarakat adat, Majelis Desa, Keamanan Desa

INSTANSI PEMERINTAH: Kejaksaan, pengadilan

(b) Visi politik pemerintah terhadap pengaturan perdagangan valas bukan bank: urgen/tidaknya, sudah/belumnya dirumuskan kebijakan pengaturan;

Pengaturan perdagangan valas bukan bank

(c) Visi politik pemerintah terhadap kelembagaan dan

seharusnya diselenggarakan berdasarkan karakter

kewenangan yang diberikan terhadap kelembagaan

alamiah (the nature) dari perdagangan valas bukan

dimaksud dalam mengatur perdagangan valas bukan

bank, yaitu:

bank: cakupan kewenangan dan susbtansi

(a) Memperhitungkan seluruh aspek karakter perdagangan valas bukan bank (historis, politik, ekonomi, dan hukum); (b) Mencakup sistem internal dan sistem eksternal

kewenangan; (d) Bentuk pengaturan perdagangan valas bukan bank sebagai bentuk perwujudan visi-visi politik pengaturan dimaksud.

perdagangan valas bukan bank; (c) Memperhitungkan konstruksi dan perlakuan

Berdasarkan model periodesasi kebijakan, perkembangan

hukum yang berlaku terhadap sistem internal

politik hukum pengaturan perdagangan valas bukan

dan sistem eksternal.

bank diklasifikasikan atas empat periode, yaitu: (a) Masa Pemerintahan Hindia Belanda (- 1945);

D. POLITIK HUKUM PENGATURAN PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK

(b) Masa Soekarno (1945 - 1966); (c) Masa Soeharto (1966 - 1999); dan (d) Masa Reformasi (1999 - sekarang).

Politik hukum merupakan rasio pengaturan dalam bentuk rumusan-rumusan kebijakan yang melatarbelakangi

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (-1945)

tindak pengaturan suatu obyek pengaturan. Politik hukum memuat visi dan misi pengaturan, keputusan

Politik hukum dalam pengaturan perdagangan valas

substantif terhadap berbagai pilihan (choices) yang

pada masa Hindia Belanda dapat ditelusuri melalui

kemudian ditetapkan sebagai materi norma. Ada 4

beberapa instrumen hukum, antara lain:

(empat) aspek visi kebijakan yang ditelusuri melalui

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang

eksplorasi ini, yaitu: (a) Visi politik pemerintah terhadap hakekat/karakteristik dasar perdagangan valas bukan bank: definisi dan

Peraturan Lalu-Lintas Devisa; b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

konsep pengaturan perdagangan valas bukan bank;

25


Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Di samping kedua ketentuan itu, posisi politik hukum

1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa memberi

Pemerintah Hindia Belanda dalam pengaturan valas

gambaran umum tentang rezim moneter pada masa

bukan bank dapat ditelusuri melalui Pasal 224 Kitab

pemerintahan Kolonial Belanda. Rezim moneter yang

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal

dibangun ketika itu terbatas pada pengaturan valas

60 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

sebagai instrumen pembayaran dalam transaksi dagang dalam dan luar negeri.

Ketentuan ini mengekspresikan suatu kebutuhan dan bentuk respon Pemerintah Hindia Belanda

Rezim devisa ketika itu diarahkan pada penguasaan

terhadap ancaman pemalsuan uang yang ada pada

penuh dan kontrol penuh Pemerintah terhadap

masa Masa Pemerintahan Hindia-Belanda. Kendatipun

devisa. Rezim tersebut dibangun berdasarkan

dalam konstruksi sporadik, namun Pemerintah Hindia

Deviezen-Ordonantie 1940 (Staatsblad 1940 No.

Belanda telah memberikan respon politik hukum

205, sebagaimana telah diubah dan ditambah) serta

dalam konstruksi perlindungan hukum terhadap

Deviezen-Verordening 1940 (Staatsblad 1940 No.

keaslian mata uang rupiah, hak-hak para pelaku

291, sebagaimana telah diubah dan ditambah) yang

transaksi atas penyelenggaraan transaksi, serta citra

dibentuk pada pertengahan tahun 1940. Deviezen-

pasar uang sehat dan aman.

Ordonantie dan Deviezen-Verordening membagi masyarakat Indonesia ke dalam dua golongan, yaitu:

Ketentuan ini mencerminkan visi politik hukum yang

golongan "penduduk-devisa" dan golongan "bukan

cukup konstruktif dalam memberi respon terhadap

penduduk-devisa". Penggolongan tersebut tidak

kebutuhan hukum yang ada pada saat itu, dalam

memandang kewarganegaraan, sehingga seluruh

bentuk penyediaan fasilitas norma perlindungan

warganegara, baik Indonesia maupun asing, dapat

hukum bagi setiap orang yang melakukan transaksi,

digolongkan kedalam klas "penduduk devisa" dan

menguasai, memiliki, dan menggunakan uang kertas

"bukan penduduk devisa".

sebagai instrumen transaksi. Ketentuan tersebut mengandung politik hukum dalam bentuk

Deviezen-ordonnnatie mengatur seluruh hubungan

pengayoman dan jaminan rasa aman terhadap semua

keuangan antara "penduduk devisa" dan "bukan

pihak yang menggunakan mata uang kertas yang

penduduk devisa", sehingga transaksi-transaksi yang

dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai alat

semata-mata bergerak di dalam negeri dan tidak

transaksi. Ketentuan ini juga dapat dibaca dengan

menyangkut soal-soal devisa, sekalipun dilakukan

perspektif lain, sebagai politik hukum yang tidak

antar warga negara Indonesia terlebih dahulu harus

dibatasi pada fungsi uang kertas sebagai alat tukar

dimintakan izin dari pejabat devisa, jika salah satu

dengan barang, tetapi juga fungsi uang kertas sebagai

dari pelaku hubungan adalah klas penduduk "bukan

alat tukar terhadap uang kertas lainnya (asing).

penduduk devisa". Berdasarkan analisis tersebut, maka politik hukum Pengelompokan itu merupakan cara Pemerintah

pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dalam

Hindia-Belanda menguasai seluruh penghasilan devisa

konteks pengaturan perdagangan valas bukan bank

serta seluruh kekayaan devisa penduduk, disamping

dapat disusun dalam konstruksi berikut:

pengusaaan terhadap segala usaha dan hubungan di segala bidang yang berpotensi menimbulkan konsekwensi-konsekwensi finansiil terhadap luar negeri, dalam segala bentuknya. Kedua ketentuan itu hanya mengatur valas dalam konteks transaksi dagang dan lalu lintas pembayaran luar negeri.

26


POLITIK HUKUM PENGATURAN PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK PADA MASA PEMERINTAH HINDIA BELANDA (-1945)

No.

Peraturan

Pasal

Politik Hukum Pengaturan Perdagangan Valas

1.

Deviezen-Ordonantie dan Deviezen-Verordening

-

Belum mengatur perdagangan valas bukan bank. Hanya mengatur penguasaan dan pengendalian devisa dan valas dalam konteks transaksi dagang dan lalu lintas pembayaran luar negeri.

2.

KUHP

Pasal 244

Sudah ada, implisit. Politik hukum diarahkan pada jaminan keaslian mata uang dan transaksi perdagangan yang sehat dan aman.

3.

KUHD (Wetboek Van Kophandel) (Stb.1847 No. 23)

Pasal 60

Sudah ada, implisit. Pasar sebagai penentu nilai tukar.

2. Masa Pemerintahan Soekarno (1945 -1966)

(d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa; dan

Politik hukum pengaturan valas bukan bank pada masa pemerintahan Soekarno dapat ditelusuri melalui

(e) PP No.6 Tahun 1965 Nilai Lawan Valuta Asing Dalam Rupiah.

beberapa instrumen hukum, antara lain: (a) Undang-Undang Dasar 1945;

Politik hukum pengaturan perdagangan valas bukan

(b) Undang-undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951

bank dalam periode masa Soekarno dapat disusun

tentang Penghentian Berlakunya “Indische

dalam konstruksi berikut:

Muntwet 1912” dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang; (c) Ketetapan MPR Sementara No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969; POLITIK HUKUM PENGATURAN PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK PADA MASA PEMERINTAHAN SOEKARNO (1945 – 1966)

No.

Peraturan

Pasal

1.

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23 ayat 3 Penjelasan Pasal 23

2.

UU Drt No. 20 Tahun 1961

Pasal 3 sampai Pasal 12

Politik Hukum Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang Kedudukan uang sebagai alat penukar dan pengukur harga sangat berpengaruh atas masyarakat. Sebagai alat penukar, untuk memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Penetapan mata uang rupiah sebagai alat bayar yang sah dalam setiap transaksi dan pembayaran di dalam wilayah negara RI. Penetapan lembaga yang berwenang membuat uang dan Menteri Keuangan sebagai penentu desain mata uang. Penetapan bahan uang.

27


No.

Peraturan

Pasal

3.

Tap MPR Sementara No. II/MPRS/1960

Pasal 7 ayat 3

4.

UU No.32 Tahun 1964 tentang Bagian Menimbang Peraturan Lalu Lintas Devisa Huruf b Pasal 11

5.

PP No.6 Tahun 1965 Nilai Lawan Valuta Asing Dalam Rupiah

Politik Hukum Dalam perekonomian nasional diperlukan adanya sistem moneter yang sehat dan stabil guna melancarkan produksi, distribusi, dan perdagangan serta peredaran uang yang berencana. Mengatur valas dalam sebagai bagian dari transaksi perdagangan (ekspor/impor) dan sistem pembayaran dalam transaksi tersebut. Politik nilai tukar rupiah.

Pasal 1

Valuta asing yang dibeli oleh Dana Devisa dan valuta asing yang dijual oleh Dana Devisa diperhitungkan dalam rupiah berdasarkan nilai transaksi rupiah US $ 1 = Rp. 250, dengan pengertian bahwa Dana Devisa dapat mengadakan perbedaan antara nilai beli dan nilai jual yang tidak boleh lebih dari 2 % dari nilai transaksi tersebut.

Masa Soekarno (1945-1966) belum secara eksplisit

cakupan kewenangan dan susbtansi kewenangan;

penetapkan visi politik terhadap hakekat/karakteristik

bentuk pengaturan perdagangan valas bukan bank

dasar perdagangan valas bukan bank (definisi dan

sebagai bentuk perwujudan visi-visi politik pengaturan

konsep pengaturan perdagangan valas bukan bank).

dimaksud.

Visi politik masa ini terhadap hakekat perdagangan

Visi politik masa ini lebih menempatkan valas sebagai

valas bukan bank belum terbangun secara konstruktif.

instrumen transaksi dan sistem pembayaran dalam

Hal yang sama juga berlaku terhadap visi politik

transaksi perdagangan ekspor/impor dan sistem

pemerintah terhadap pengaturan perdagangan valas

pembayaran internasional dalam konteks

bukan bank: urgen/tidaknya, sudah/belumnya

perdagangan tersebut.

dirumuskan kebijakan pengaturan. Masa ini sudah mengatur, namun masih dalam sifat implisit dan

3. Masa Pemerintahan Soeharto (1966 – 1999)

tidak langsung. Demikian juga berkenaan dengan visi politik terhadap kelembagaan dan kewenangan

Visi politik moneter Masa Soeharto dalam kaitan

yang diberikan terhadap kelembagaan dimaksud

dengan politk hukum pengaturan valas bukan bank

dalam mengatur perdagangan valas bukan bank:

dapat dirumuskan dalam konstruksi berikut:

POLITIK HUKUM PENGATURAN PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK PADA MASA PEMERINTAHAN SOEHARTO (1966 – 1999) No. 1.

28

Peraturan GBHN 1973

Politik Hukum Belum mencanangkan politik hukum dalam pengaturan perdagangan valas bukan bank. Bidang Arah dan Kebijakan Pembangunan, sub Bidang Ekonomi, angka 16 hanya menyinggung secara umum penyelenggaraan politik moneter. Politik moneter dipandang sebagai bagian dari kebijakan integral pembangunan dan pada masa itu diarahkan pada perbaikan kelembagaan. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN bahkan sepenuhnya mengabaikan kebijakan moneter. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pembangkitan potensi ekonomi dari kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.


No.

Peraturan

Politik Hukum

2.

GBHN 1978

Kegiatan perdagangan diarahkan; Untuk penyaluran sarana-sarana produksi dan peningkatan hasil-hasil produksi Pembinaan perdagangan dan tata niaga dalam maupun luar negeri. Untuk meningkatkan pendapatan produsen, menguntungkan konsumen, meningkatkan ekspor, dan memperbesar penerimaan devisa negara.

3.

GBHN 1983

Pembangunan ekonomi diarahkan pada pembangkitan potensi ekonomi dari kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

4.

GBHN 1988

Pembangunan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan produksi sesuai perkembangan kebutuhan pembangunan serta perkembangan ekonomi dunia. Pembangunan perdagangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan produsen, menjamin kepentingan konsumen, memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan penerimaan devisa.

5.

UU No.7 Tahun, 1992 Sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap hasil

4. Masa Reformasi (1999 – sekarang)

penelitian tersebut, visi politik Masa Soeharto dalam pengaturan perdagangan valas bukan bank dapat

Visi politik hukum pengaturan perdagangan valas

disimpulan bahwa Masa ini belum memiliki visi

bukan bank dalam visi politik moneter Masa Reformasi

politik terhadap hakekat/karakteristik dasar

dapat ditelusuri melalui beberapa produk peraturan

perdagangan valas bukan bank: definisi dan konsep

perundang-undangan, antara lain:

pengaturan perdagangan valas bukan bank. Masa

(a) UU No.25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-

ini juga belum memiliki visi politik terhadap

2004.

pengaturan perdagangan valas bukan bank:

(b) UU No.17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025.

urgen/tidaknya, sudah/belumnya dirumuskan

(c) P.P. No.7 Tahun 2005 tentang RPJPM Tahun 2004-

kebijakan pengaturan, demikian juga berkenaan dengan visi politik terhadap kelembagaan dan kewenangan yang diberikan terhadap kelembagaan

2009. (d) UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar.

dimaksud dalam mengatur perdagangan valas

(e) UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

bukan bank: cakupan kewenangan dan susbtansi

(f) UU No.15 tahun 2002 Sebagaimana diubah.

kewenangan; serta bentuk pengaturan perdagangan valas bukan bank sebagai bentuk perwujudan visi-visi politik pengaturan dimaksud.

dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (g) Peraturan Bank Indonesia No.6/I/PBI/2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, politik pengaturan perdagangan valas bukan bank pada masa reformasi dapat dirumuskan dalam konstruksi berikut:

29


POLITIK PENGATURAN PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK PERIODE REFORMASI (1999 – SEKARANG)

No.

Peraturan

Politik Hukum

1.

UU No.25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000 – 2004

Kerangka politik di dalam Undang-Undang ini belum menyentuh aspek karakter perdagangan valas bukan bank, demikian juga dari segi kelembagaan, kewenangan, dan bentuk pengaturannya. Namun demikian, kerangka politik itu secara jelas memberikan indikasi bahwa masalah nilai tukar merupakan aspek dari politik moneter.

2.

UU No.17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005 – 2025

Visi Undang-Undang ini mengandung politik pengembangan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank masih didefinisi sama dengan definisi Propernas, dan karena itu tidak mencakup lembaga jasa penukaran uang (money changer). Visi politik hukum Undang-undang ini, dalam bidang moneter dan perdagangan valas bukan bank, sama dengan visi politik Undang-Undang propernas.

3.

P.P. No.7 Tahun 2005 tentang RPJPM Tahun 2004 – 2009

PP ini meletakkan visi politik tentang industri jasa keuangan non-bank, merupakan pintu utama penempatan perdagangan valas bukan bank sebagai aspek kebijakan moneter.

4.

UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar

Visi politik Undang-undang ini terbatas pada sistem pembayaran internasional dan devisa sebagai asset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Lalu lintas Devisa merupakan perpindahan asset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan asset dan kewajiban financial luar negeri antar penduduk.

5.

UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

Perdagangan valas bukan bank, sesuai dengan karakteristik kegiatannya, berada dalam alokasi kewenangan satu (moneter). Pengaturan valas bukan bank tidak dapat dimasukkan kedalam alokasi kewenangan kedua dan ketiga, karena kewenangan kedua berkenaan dengan jasa pembayaran dalam transaksi ekspor/impor dan kewenangan ketiga berkenaan dengan pengaturan bank.

6.

UU No.15 tahun 2002 Sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengkualifikasikan pedagang valas bukan bank sebagai penyedia jasa keuangan. Mendefinisikan pedagang valas bukan bank sebagai lembaga penunjang sektor keuangan.

7.

Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2004

Mendefinisikan posisi dan fungsi pedagang valas bukan bank sebagai komponen pasar valas domestik, yang memiliki potensi strategis dalam memelihara dan mendukung pencapaian stabilitas nilai rupiah, khususnya perkembangan pasar valuta asing domestik.

30


5. Konstruksi Politik Hukum pengaturan Perdagangan Valas Bukan Bank

berkembang sangat pesat dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, memerankan fungsifungsi ekonomi dan moneter yang penting dan

Berdasarkan analisis di atas, maka konstruksi politik

strategis, terutama dari segi fungsi uang sebagai

hukum pengaturan perdagangan valas bukan bank

alat tukar, alat pemenuhan kewajiban, dan alat

dapat dirumuskan sebagai berikut:

penimbunan kekayaan;

(a) Politik moneter mencakup keseluruhan aspek

(e) Sebagai suatu bentuk kegiatan perdagangan

pengurusan uang dalam kehidupan suatu negara,

uang/pasar uang, perdagangan valas bukan bank

baik berkenaan dengan: penerbitan, pengelolaan,

merupakan aspek politik moneter. Visi politik

pengendalian, dan penarikannya kembali;


penentuan bahan dan desain; penentuan nilai

RPJPN 2005-2025 dan PP Nomor 7 Tahun 2005

tukar; fungsi uang sebagai alat tukar, alat bayar,

tentang RPJM Tahun 2004-2009 sekalipun tidak

alat pemenuhan kewajiban, dan alat pembiayaan;

secara tegas mengkualifikasi perdagangan valas

pasar uang; kelembagaan, sistem, pengendalian,

bukan bank sebagai salah satu bentuk lembaga

dan pengawasannya; sebagai alat penimbun

keuangan non-bank, namun substansi politik

kekayaan; dan lain sebagainya;

moneter dari kedua ketentuan ini (stabilitas ekonomi dan keuangan, pemeliharaan nilai tukar,

(b) Perdagangan valas bukan bank merupakan suatu

keragaman lembaga keuangan, pemantapan

bentuk kegiatan kekuangan dalam bentuk

stabilitas ekonomi makro, pengaturan dan

penukaran uang (jual-beli) antara si peyedia jasa

pengawasan industri jasa keuangan non-bank)

penukaran (penjual) dengan si pemakai jasa

secara tegas telah membuka peluang bagi

penukaran (pembeli) yang bersifat khas, khusus

perdagangan valas bukan bank sebagai aspek

(particular) yang berlangsung di dalam pasar

kebijakan moneter yang penting.

valas bukan bank. Sifat khas perdagangan valas bukan bank membuat perdagangan valas bukan

(f) Visi politik moneter Undang-undang BI yang

bank tidak dapat dimasuk kedalam jenis kegiatan

menempatkan rupiah sebagai alat tukar dan

pasar uang lainnya, seperti: perdagangan valas

alat bayar resmi di dalam wilayah negara RI

pada umumnya, perdagangan valas oleh bank,

(bersifat mandatory) dengan sendirinya

atapun sistem pembayaran;

menempatkan perdagangan valas bukan bank sebagai komponen penting dalam mendukung

(c) Perdagangan valas bukan bank merupakan

lalu lintas pembayaran dan transaksi dalam

kegiatan perdagangan uang yang nyata ada,

negeri. Visi politik itu terbukti ditindaklanjuti

tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan

oleh BI dengan menerbitkan PBI Nomor

masyarakat; merupakan lembaga perdagangan

6/1/PBI/2004 yang secara tegas mengakui realita

uang yang sangat vital dalam penyelenggaraan

sosial-ekonomi posisi dan fungsi perdagangan

perdagangan jasa pariwisata yang praktis, cepat,

valas bukan bank sebagai komponen strategis

nyaman, dan efisien; berposisi sebagai media

pasar valas asing domestik dan penyelenggaraan

penukaran uang yang sangat dibutuhkan oleh

politik moneter negara, termasuk memelihara

wisatawan dan masyarakat; secara nyata

dan mendukung keterwujudan stabilitas nilai

memberi jawaban konkret terhadap kebutuhan

rupiah, meningkatkan penerimaan devisa

masyarakat terhadap tempat penukaran uang

negara secara tidak langsung melalui

yang cepat, praktis, nyaman, dan efisien;

perdagangan jasa pariwisata, serta pelayanan kebutuhan akan jasa penukaran uang yang

(d) Perdagangan valas bukan bank merupakan salah

cepat dan praktis.

satu bentuk lembaga perdagangan uang yang

31


(g) Politik moneter yang terkandung di dalam UU

(1) Undang-Undang Dasar 1945;

BI dan PBI merupakan jawaban atas kebutuhan

(2) Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951

terhadap layanan jasa penukaran uang asing

tentang penghentian berlakunya “Indische Muntwet

domestik, terutama dalam konteks perdagangan

1912” dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata

jasa pariwisata, dan kebutuhan masyarakat

Uang;

terhadap layanan jasa penukaran uang yang

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 Tentang

cepat, praktis, dan aman. Berdasarkan kebutuhan

Peraturan Lalu-Lintas Devisa;

ini, perdagangan valas bukan bank sudah saatnya

(4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang

diberikan perlakuan politik moneter dan politik

Bank Sentral;

hukum pengaturan yang pas, tepat, dan sesuai

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

dengan karakter suigeneris-nya.

Bank Indonesia; (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang

E. KONSTRUKSI KEWENANGAN BI DALAM

Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;

PENGATURAN PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK

(7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004 tentang Pedagang Valuta Asing.

Konstruksi kewenangan BI dalam perdagangan valas bukan bank dapat dieksplorasi melalui keberadaan

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peta kewenangan

beberapa instrumen hukum yang mengatur langsung

BI dalam pengaturan perdagangan valas bukan bank

maupun tidak langsung kewenangan BI dalam soal itu.

dapat dirumuskan dalam konstruksi berikut:

Instrumen tersebut, antara lain: KONSTRUKSI KEWENANGAN BI DALAM PENGATURAN PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK

No.

32

Undang-Undang

Konstruksi Kewenangan

1.

Undang-Undang Dasar 1945

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

2.

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 tentang PENGHENTIAN BERLAKUNYA “Indische Muntwet 1912” dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang

-

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 Tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa

Kewenangan-kewenangan BI yang diatur di dalam ketentuan ini sepenuhnya berkenaan dengan lalu-lintas devisa.

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

BI sudah mengemban kewenangan moneter, yaitu: kewenangan untuk menerbitkan dan menarik kembali uang, memelihara stabilitas nilai tukar uang sebagai alat bayar, dan mengawasi serta membina lembaga-lembaga keuangan yang memiliki posisi yang berpengaruh terhadap keberadaan rupiah.

5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Kewenangan-kewenangan BI yang diatur di dalam ketentuan ini sepenuhnya berkenaan dengan lalu-lintas devisa.

6.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

BI mengemban kewenangan untuk menentapkan ketentuan tentang kegiatan valas, tetapi terbatas pada perdagangan valas oleh bank.


No.

Undang-Undang

Konstruksi Kewenangan

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Pengaturan perdagangan valas bukan bank masuk kedalam lingkup kewenangan BI dan merupakan bagian dari kewenangan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Dalam hal BI mengatur perdagangan valas bukan bank maka BI harus menggunakan bentuk hukum PBI

F. DASAR, RUANG LINGKUP, SUBSTANSI, DAN

Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat.17

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BI

Dari pengertian obyek kewenangan dari kedua aspek kewenangan ini, perdagangan valas bukan bank jelas

Sejak permulaan pengaturan posisi dan fungsi BI (1968),

bukan merupakan cakupan dari kedua obyek dari aspek

BI telah diposisikan sebagai lembaga yang bertugas

kewenangan itu.

mengemban fungsi moneter. Pada masa-masa berikutnya, posisi BI itu semakin ditata dan dimatangkan dalam

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

rangka pengembanan fungsi-fungsinya yang diharapkan

menentukan bahwa dalam rangka menetapkan dan

semakin efektif dan efisien.

melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang melakukan pengendalian moneter

Dasar kewenangan BI dalam menetapkan dan

dengan menggunakan cara-cara yang tidak terbatas

menyelenggarakan kebijakan moneter adalah Pasal 23

pada (ayat (1) b): (a) operasi pasar terbuka di pasar

D UUD NRI 1945. Pasal 23 D mengatur susunan,

uang baik rupiah maupun valuta asing; (b) penetapan

kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan

tingkat diskonto; dan (c) penetapan cadangan wajib

independensi BI sebagai bank sentral. Ketentuan

minimum; (d) pengaturan kredit atau pembiayaan.

tersebut juga menentukan bahwa susunan, kedudukan,

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) b menunjukkan bahwa

tanggungjawab, dan indepensi demikian itu akan diatur

kewenangan pengendalian moneter yang dilaksanakan

dengan undang-undang. Pasal 8 Undang-Undang

oleh BI tidak dapat dibatasi pada obyek sebagaimana

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

secara eksplisit disebutkan di dalam Pasal 8 (valas dalam

menentukan 3 aspek kewenangan BI, yaitu: (a)

sistem devisa/pembayaran dan bank) melainkan harus

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b)

diperluas mencakup seluruh unsur yang berpengaruh

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

langsung terhadap stabilitas moneter. Demikian juga

dan (c) mengatur dan mengawasi Bank.

mengenai cara-caranya, tidak dapat dibatasi hanya pada cara-cara yang secara eksplisit disebutkan di dalam

Penjelasan Pasal 8 menentukan bahwa tugas-tugas

Pasal 10 ayat (1) b.

tersebut berkaitan dengan pencapaian kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapan dan melaksanakan kebijakan

Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh BI dalam rangka

moneter dilakukan antara lain melalui pengendalian

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal

jumlah uang beredar. Kewenangan kedua dan ketiga,

7). Pasal 2 menentukan bahwa Rupiah (Rp) merupakan

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

satuan mata uang dan alat pembayaran yang sah di

dan mengatur dan mengawasi bank, secara jelas

wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2). Pasal 2 ayat

mengarahkan obyek kewenangan itu pada sistem

(3) menentukan bahwa Setiap perbuatan yang

pembayaran dan bank. Sistem pembayaran adalah

menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran

sistem pemindahan dana guna memenuhi suatu

atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.16

dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib

16 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

17 Pasal 1 angka 5, ibid.

33


menggunakan uang rupiah. Setiap orang atau badan

dengan kewenangan PERIZINAN.21 Kewenangan ini

yang berada di wilayah negara Republik Indonesia

umumnya mencakup kewenangan: (a) penerbitan izin;

dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang

(b) pengawasan izin; dan (c) penegakan izin.22

penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang

Ketentuan Pasal 5 PBI 6/2004 menentukan bahwa pelaku

(ayat (4)). Setiap orang asing yang akan memenuhi

perdagangan valas bukan bank dapat melakukan

kewajibannya dalam bentuk uang di wilayah negara RI

kegiatan secara sah setelah mendapatkan IZIN dari Bank

wajib terlebih dahulu mengkonversi mata uang mereka

Indonesia. Ketentuan ini mengandung makna bahwa

dengan mata uang Indonesia. Penukaran itu dapat

setiap calon pelaku perdagangan valas bukan bank untuk

dilakukan di bank ataupun tempat penukaran uang

dapat melakukan perdagangan valas terlebih dahulu

bukan bank (money changer).

harus memperoleh izin dari BI. Setiap perdagangan valas bukan bank yang melakukan jual beli valas sebelum

Menurut Pasal 12, BI melaksanakan kebijakan nilai tukar

mendapatkan izin dari BI merupakan pelanggaran

berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

terhadap ketentuan ini. Ketentuan ini sekaligus

Berdasarkan ketentuan ini, BI juga memegang

merupakan dasar kewenangan BI untuk melakukan

kewenangan penetapan nilai tukar.

penertiban terhadap pedagangan valas bukan bank yang TIDAK BERIZIN. Ketentuan ini memberikan kewenangan

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 semakin menegaskan

penuh kepada BI untuk melindungi pasar valas bukan

posisi perdagangan valas bukan bank. Ketentuan-

bank berizin dan menertibkan pelaku perdagangan valas

ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan

bukan bank yang tidak berizin.

perdagangan valas bukan bank masuk kedalam lingkup kewenangan BI dan merupakan bagian dari

Bank Indonesia seringkali mengalami kesulitan dan

kewenangan penetapan dan pelaksanaan kebijakan

hambatan hukum dalam melakukan penertiban,23

moneter: pertama, karena obyek perdagangan valas

terutama dalam soal penegakan PBI 6/2004 terhadap

bukan bank adalah UANG; kedua, perdagangan itu

pelaku perdagangan valas bukan bank tidak berizin.

berlangsung karena ada kebutuhan terhadap KONVERSI

Bank Indonesia memiliki keterbatasan kewenangan dan

MATA UANG; ketiga, penentu kesepakatan pertukaran/

dasar hukum dalam melakukan penertiban dan menindak

konvensi antara penjual dan pembeli adalah NILAI TUKAR;

pelaku perdagangan valas bukan bank tidak berizin:

dan keempat, sebagai suatu bentuk kegiatan pasar,

pertama, karena PBI merupakan bentuk pengaturan

perdagangan valas bukan bank tunduk pada hukum

administratif, yang hanya memuat ketentuan PERIZINAN

pasar dan uang tunduk pada hukum komoditas, yang

dan SANKSI ADMINISTRATIF, yang hanya dapat diterapkan

berpeluang sangat terbuka dijadikan obyek spekulasi.18

terbatas terhadap pelaku perdagangan valas bukan bank

Ketiga aspek ini merupakan bentuk kegiatan

moneter.19

berizin; kedua, sanksi pidana yang tersedia di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 (BI), dalam

Dalam hal BI mengatur perdagangan valas bukan bank

kaitan dengan kegiatan transaksi, terbatas pada

maka BI harus menggunakan bentuk hukum PERATURAN

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (3)24 dan

(PBI) sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3). Ketentuan ini menentukan bahwa kewenangan pengaturan yang diselenggarakan BI merupakan KEWENANGAN ADMINSITRATIF,20 yaitu kewenangan yang berkenaan

18 Bandingkan: Jose Rizal Joesoef, Pasar Uang & Pasar Valuta Asing, Salemba, Jakarta, 2008, h. 8. 19 Nopirin, Ekonomi Moneter, Buku I, Edisi Ke-4, BPFE, Yogyakarta, 2009, h. 1-3. 20 Bandingkan, Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, h. 29.

34

21 Bandingkan: Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 179. 22 Ibid. 23 Penjelasan Pimpinan BI Denpasar dan Peserta Focus Group Discusion (FGD) dari Direktorat Pengelolaan Moneter BI, FH Unud, 14 Oktober 2010. 24 Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.


Pasal 2 ayat (4)25, dan tidak menjangkau perbuatan

bukan bank yang sehat, aman, dan terjamin. Diluar itu,

perdagangan valas oleh pelaku perdagangan valas bukan

perlindungan terhadap hak-hak pelaku perdagangan

bank tidak berizin; dan ketiga, tidak terdapat perangkat

dan pembeli valas bukan bank atas transaksi yang sehat

hukum lain yang dapat digunakan sebagai supporting

dapat dilakukan dengan mengaktifkan skema hukum

legal instrument untuk menegakkan PBI 6/2004, yaitu

pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

sanksi hukum yang tersedia di dalam instrumen hukum

Pidana (KUHP). Perlindungan untuk pelaku perdagangan

lain yang dapat ditimpakan terhadap pelaku perdagangan

valas bukan bank dari persaingan tidak sehat seharusnya

valas bukan bank tidak berizin yang melakukan

dapat dilakukan melalui skema hukum persaingan usaha,

perdagangan diluar ketentuan PBI 6/2004.

namun sayang materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Kondisi existing itu melahirkan kebutuhan hukum dalam

Persaingan Usaha Tidak Sehat mencakup persaingan

bentuk penguatan kapasitas hukum bagi BI untuk

tidak sehat yang diakibatkan oleh pelaku perdagangan

mengatasi kelemahan kapasitas hukum BI dalam

tidak berizin terhadap pelaku perdagangan berizin.26

menegakkan PBI 6/2004 terhadap pelaku perdagangan valas bukan bank tidak berizin. BI memerlukan penguatan hukum dalam bentuk penyediaan kelengkapan SANKSI

G. ANALISIS KONSTRUKSI NORMA PENGATURAN PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK

dan DASAR PENEGAKAN HUKUM yang oleh BI dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengemban misi

Konstruksi norma pengaturan perdagangan valas bukan

pemeliharaan citra dan pengaturan penyelenggaraan

bank disusun berdasarkan periodesasi pengaturan

perdagangan valas bukan bank yang sehat, lebih jauh

perdagangan valas bukan bank oleh penguasa yang

untuk menjamin keberlanjutan posisi dan fungsi

melakukan pengaturan pada masing-masing periode

perdagangan valas bukan bank dalam menopang

tersebut. Berdasarkan konsep ini, eksplorasi pengaturan

penyelenggaraan ekonomi nasional. Penguatan itu dapat

perdagangan valas bank dieskplorasi melalui empat

ditempuh dengan cara: pertama, memasukan materi

periode, yaitu:

perdagangan valas bukan bank secara eksplisit ke dalam

1. Masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda ( -1945);

UU BI lengkap dengan sanksi administratif dan sanksi

2. Masa Pemerintahan Soekarno (1945 - 1966);

pidana. Untuk keperluan ini diperlukan tindakan legislasi

3. Masa Pemerintahan Soeharto (1966 - 1999); dan

dalam bentuk perubahan UU BI. Urgensi tindakan

4. Masa Reformasi (1999 - sekarang).

legislasi ini ditentukan oleh range KESERIUSAN

Aspek-aspek norma pengaturan yang dieksplorasi,

ANCAMAN dan DAMPAK BURUK perilaku pelaku

mencakup:

perdagangan valas bukan bank tidak berizin terhadap

a. Pola Pengaturan;

citra pasar, kesehatan penyelenggaraan perdagangan

b. Struktur Norma Pengaturan;

valas bukan bank, dan keberlanjutan posisi dan fungsi

c. Cakupan Substansi pengaturan, mencakup:

perdagangan valas bukan bank dalam penyelenggaraan

c.1 Definisi valas dan Perdagangan valas bukan bank;

tata ekonomi nasional; kedua, dalam hal range

c.2 Cakupan Substansi norma;

keseriusan ancaman dan dampak buruk demikian itu

c.3 Cakupan substansi norma terhadap KOMPONEN

belum mencapai tingkat rasional untuk melakukan

SISTEM INTERNAL DAN EKSTERNAL

tindakan legislasi terhadap UUBI, maka pencegahan

PERDAGANGAN VALAS BUKAN BANK;

terhadap dampak demikian itu dapat dilakukan dengan

d. Konstruksi Norma Pengaturan;

berbagai tindakan preventif, seperti kerjsama dan koordinasi dengan berbagai pihak, pengusaha maupun LSM pariwisata atau LSM lainnya, untuk melakukan kegiatan kampanye tentang cara bertransaksi valas 25 Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang.

26 Sekalipun Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, namun di dalam materi pengaturannya Undang-Undang tersebut hanya mengatur persaingan tidak sehat yang diakibatkan oleh praktek oligopoli, penetapan harga, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, penguasaan pasar, persekongkolan, dan lain-lain.

35


Berdasarkan analisis tersebut, maka hasil penelitian

berikut:

dimaksud dapat dirumuskan dalam konstruksi sebagai

MATRIK KONSTRUKSI NORMA PENGATURAN PERDAGANGAN VALAS OLEH PEDAGANG VALAS BUKAN BANK Aspek Pengaturan Yang Diteliti Cakupan Substansi Norma No.

Masa Pengaturan

1.

MASA HINDIA BELANDA

2.

MASA SOEKARNO UU Drt 1951

Definisi: Valas; Pedagang valas; Perdagangan valas

Cakupan Komponen Sistem Internal/ Eksternal

x

x

x

x

x

Satuan mata uang Indonesia;

Belum ada

Uang rupiah sebagai instrumen pembayaran di Indonesia

Uang, mata uang rupiah, perbuatan pembayaran

3 d (1)

Pola

x

Instrumen Hukum Tunggal

Perbuatan pembayaran 3b UU BI 13/1968

Instrumen Hukum Tunggal

Kewenangan BI; Satuan mata uang; Perbuatan mengenai uang; Hubungan bank sentral dengan Pemerintah

Belum ada

Penguasaan devisa oleh negara; Dana devisa; Kewenangan BI menatausahakan devisa 3c

Kewenangan BI menatausahakan /mengurus devisa; Satuan mata uang; Perbuatan mengenai uang

3 d (3)

UU PLD 1964

Instrumen Hukum Bertingkat

Kewenangan BI dalam penatausahaan devisa/ekspor/ impor

Belum ada

Tidak ada

Tidak ada

3 d (2)

PP Nilai Lawan Valas 1965

Instrumen hukum sekunder

Nilai tukar rupiah

x

Nilai tukar

Nilai tukar/kurs

3 d (4)

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

idem 2

3.

MASA SOEHARTO

4.

MASA REFORMASI UU 23/1999 BI

Pola Satuan mata pengaturan uang, tugas BI, bertingkat: kewenangan BI UU + PBI 5b

Tidak ada

Satuan mata uang, kewenangan BI, dll. c.2

Satuan mata uang, pembayaran c.3

5 d (1)

UU 24/1999 PLD

Pola Sistem nilai pengaturan tukar, bertingkat kewenangan BI mengajukan nilai tukar

Belum ada

Sistem nilai tukar; kewenangan BI c.2

Sistem nilai tukar

5 d (2)

UKA, pedagang valas

definisi, ruang lingkup, larangan, perizinan, dll. c.2

Komponen sistem internal dan eksternal c.3

5 d (3)

PBI 6/1/PBI/2004

36

Konstruksi Norma

Cakupan Substansi Berdasarkan Karakteristik Valas

Struktur Norma

UU + PBI Instrumen hukum sekunder

Definisi UKA, Ruang lingkup kegiatan pedagang valas, kurs, perizinan, lokasi, dll. 5b


(1) Pola Pengaturan

Pasal 8 huruf b Undang-undang dimaksud memuat azas bahwa suatu ketentuan pelaksanaan dibuat

Masa Pemerintahan Hindia Belanda (-1945)

dalam kondisi dua hal: pertama, diperintahkan oleh

menggunakan pola instrumen hukum ganda.

suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-

Disamping Deviezen-Ordonantie 1940 berlaku juga

undang; dan kedua, diperintahkan oleh suatu

Deviezen-Verordening 1940 dan Kitab Undang-

undang-undang untuk diatur dengan bentuk

Undang Hukum Dagang (KUHD- Wetboek van

peraturan perundang-undang tertentu. Materi

Koophandel).

muatan Peraturan Pemerintah berisi materi muatan untuk menjalankan Undang-Undang (Pasal 10) dan

Pola pengaturan pada Masa Pemerintahan Presiden

materi muatan Peraturan Presiden berisi materi

Soekarno bersifat variatif. Beberapa ketentuan yang

muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang

menggunakan POLA INSTRUMEN HUKUM TUNGGAL

atau materi untuk melaksanakan Peraturan

dan ada juga yang menggunakan instrumen hukum

Pemerintah (Pasal 11).

bertingkat. Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Penghentian berlakunya Indische Muntwet

Bertolak dari penelusuran historis, azas pembentukan

1912 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968

peraturan perundang-undangan sebagaimana

(Bank Sentral) menggunakan POLA INSTRUMEN

ditentukan di dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 10 dan

HUKUM TUNGGAL, sedangkan Undang-Undang

Pasal 11, dan berkenaan dengan pengaturan

Lalu Lintas Devisa 1963 menggunakan POLA

perdagangan valas yang kini berlaku adalah Undang-

INSTRUMEN HUKUM BERTINGKAT, yaitu undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 (Bank Indonesia)

undang dan peraturan pemerintah. Pola ini kembali

yang secara limitatif menentukan bahwa untuk

digunakan pada masa Pemerintahan Soeharto.

melaksanakan kewenangannya Bank Indonesia diberi kewenangan untuk membentuk PERATURAN BANK

Masa Pemerintahan Reformasi kembali menggunakan

INDONESIA, maka POLA PENGATURAN yang harus

POLA INSTRUMEN HUKUM BERTINGKAT. Namun,

digunakan dalam pengaturan perdagangan valas

pola instrumen yang digunakan pada Masa Reformasi.

bukan bank adalah pola yang secara limitatif telah

Bentuk pengaturan pelaksanaan dari Undang-undang

ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu POLA

Nomor 23 Tahun 1999 (Bank Indonesia) tidak

PENGATURAN BERTINGKAT, Undang-Undang Bank

menggunakan peraturan pemerintah, melainkan

Indonesia sebagai ketentuan induknya dan

PERATURAN BANK INDONESIA sebagai konsekwensi

PERATURAN BANK INDONESIA sebagai ketentuan

dari pemusatan kewenangan moneter pada Bank

pelaksanaannya.

Indonesia. (2) Struktur Norma Pengaturan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal

Struktur norma Undang-Undang Darurat Nomor 20

5 huruf b menentukan “kelembagaan dan organ

Tahun 1951 tentang PENGHENTIAN BERLAKUNYA

yang tepat” sebagai salah satu azas pembentukan

“Indische Muntwet 1912” dan Penetapan Peraturan

peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal

Baru Tentang Mata Uang diatur dalam struktur norma

5 huruf b menjelaskan bahwa yang dimaksud

mencakup:

dengan azas “kelembagaan atau organ pembentuk

(a) Ketidakberlakuan uang logam yang diterbitkan

yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan

berdasarkan Indische Muntwet 1912 (Pasal 2);

perundang-undangan harus dibuat oleh

(b) satuan mata uang Indonesia (Pasal 4);

lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-

(c) posisi pemerintah dalam pembuatan uang (Pasal

undangan yang BERWENANG. Peraturan yang tidak mentaati azas ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

5 ayat 4); dan (d) perbuatan pembayaran dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang (Pasal 10).

37


Struktur norma Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, mencakup: (a) kewenangan BI sebagai bank sentral (Pasal 7); (b) satuan hitung uang, termasuk perbuatan mengenai uang (Pasal 25); (c) hubungan bank sentral dengan pemerintah (Pasal 8).

(g) Pembukaan kantor cabang (Pasal 9 dan Pasal 10); (h) Pelaksanaan izin pembukaan kantor cabang (Pasal 11); (i) Pindah alamat kantor (Pasal 12 dan Pasal 13); (j) Perubahan pengurus atau pemegang saham (Pasal 14 dan Pasal 15); (k) Penghentian kegiatan kantor (Pasal 16);

Struktur ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1965 tentang Nilai Lawan Valuta Asing Dalam Nilai Rupiah diatur dalam struktur norma hanya mencakup nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Struktur norma Undang-Undang Nomor 23 Tahun

(l) Penerapan prinsip mengenal nasabah (Pasal 24, 25, 26); (m) Kewenangan BI dalam melakukan pengawasan dan pembinaan (Pasal 27). (3) Cakupan Substansi Norma Pengaturan

1999 tentang Bank Indonesia, mencakup: (a) Satuan mata uang Indonesia dan rupiah sebagai

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951

alat pembayaran yang sah di wilayah negara

tentang PENGHENTIAN BERLAKUNYA “Indische

Indonesia (Pasal 2);

Muntwet 1912” dan Penetapan Peraturan Baru

(b) Tugas BI (Pasal 7 dan 8);

Tentang Mata Uang mengatur tentang:

(c) Kewenangan BI (Pasal 10, Pasal 15);

(a) uang;

(d) Kewenangan BI dalam menetapkan kebijakan

(b) mata uang;

nilai tukar (Pasal 12); (e) Kewenangan BI dalam mengelola cadangan devisa (Pasal 13);

(c) kewenangan pemerintah dalam pembentukan uang; dan (d) serta perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran di Indonesia.

Struktur norma Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai


Tukar, mencakup:

Peraturan Lalu-Lintas Devisa secara umum mengatur

(a) Sistem nilai tukar (Pasal 1 angka 4);

tentang lalu-lintas devisa. Undang-undang ini belum

(b) Kewenangan BI dalam mengajukan sistem kepada

mengatur tentang definisi valas maupun perdagangan

pemerintah (Pasal 5).

valas. Cakupan substansi Undang-undang ini meliputi: (a) penguasaan devisa oleh negara;

Struktur Pengaturan perdagangan valas dalam

(b) dana devisa;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004

(c) kelembagaan lalu-lintas devisa (Dewan dan Biro

tentang Pedagang Valuta Asing, mencakup: (a) Definisi valuta asing (uang kertas asing) (Pasal 1 angka 1), pedagang valuta asing (Pasal 1 angka 5), pedagang valas bukan bank (Pasal 1 angka 6); (b) Ruang lingkup kegiatan pedagang valas (Pasal 2 dan Pasal 3);

(e) impor barang dan penerimaan jasa dari luar negeri atas beban dana devisa; (f) penguasaan devisa yang tidak diharuskan untuk langsung diserahkan kepada dana devisa;

(c) Kurs valas (Pasal 4);

(g) kewajiban mendaftar dan menyimpan effek;

(d) Perizinan (Pasal 5 dan Pasal 6);

(h) larangan; dan

(e) Pemeriksaan lokasi/kelayakan tempat usaha oleh

(i) ketentuan hukum pidana devisa dan hukum

BI (Pasal 7); (f) Pelaksanaan izin pembukaan kantor kegiatan (Pasal 8);

38

Lalu-Lintas Devisa); (d) ekspor barang dan pemberian jasa;

acara pidana devisa. (j) Kewenangan BI untuk menatausahakan dan mengurus devisa.


UUPLD 1964 tidak mengatur tentang penjual dan

(d) Tugas BI, memelihara kestabilan nilai rupaih (Pasal

pembeli valas dalam pengertian perdagangan valas

7), menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan

oleh pedagang valas bukan bank. UUPLD hanya

moneter, mengatur dan menjaga kelancaran

mengatur satu komponen sistem eksternal dalam

sistem pembayaran, dan mengatur dan

konteks pengaturan perdagangan valas oleh

mengawasi Bank (Pasal 8);

pedagang valas bukan bank, yaitu posisi BI sebagai

(e) Kewenangan BI, menetapkan sasaran-sasaran

bank sentral dengan kewenangan untuk mengurus

moneter dengan memperhatikan sasaran laju

devisa. Namun demikian, kewenangan itu sama

inflasi yang ditetapkannya, melakukan

sekali tidak berkaitan dengan pengaturan

pengendalian moneter (Pasal 10), mengatur dan

perdagangan valas oleh pedagang valas bukan

menjaga kelancaran sistem pembayaran (Pasal

bank.

15); (f) Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 belum

sistem nilai tukar yang telah ditetapkan (Pasal 12).

mengatur tentang definisi valas dan perdagangan valas. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999

Cakupan substansi norma dalam Undang-Undang

tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa

juga belum mengatur tentang definisi valas dan

dan Sistem Nilai Tukar dalam konteks pengaturan

perdagangan valas. Undang-undang ini telah

perdagangan valas oleh pedagang valas bukan bank,

mengatur tentang definisi sistem nilai tukar.

mencakup: (a) Sistem nilai tukar (Pasal 1); dan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004 tentang Pedagang Valuta Asing belum mengatur

(b) Kewenangan BI dalam menentukan sistem nilai tukar (Pasal 5).

definisikan tentang valuta asing dan perdagangan valuta asing. Namun, peraturan ini medefinisikan


Uang Kerta Asing (UKA) dan pedagang valuta asing.

tentang Pedagang Valuta Asing mencakup susbtansi norma yang cukup lengkap dalam pengaturan

Peraturan ini juga telah mengatur tentang definisi

perdagangan valuta asing oleh pedagang valas bukan

pedagang valuta asing bukan bank yang didefinisikan

bank. Peraturan ini mencakup substansi:

sebagai perusahaan berbadan hukum perseroan

(a) Definisi UKA, pedagang valas, dan pedagang

terbatas yang maksud dan tujuan perseroan adalah

valas bukan bank (Pasal 1);

melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan

(b) Ruang lingkup kegiatan pedagang valas (Pasal 2);

pembelian TC.

(c) Kegiatan pedagang valas yang dilarang (Pasal 3); (d) Penetapan kurs jual beli valas melalui mekanisme

Cakupan substansi norma pengaturan perdagangan

pasar (Pasal 4);

valas dalam konteks pengaturan perdagangan valas

(e) Perizinan (Pasal 5);

oleh pedagang valas bukan bank yang telah diatur

(f) Persyaratan izin (Pasal 6);

di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

(g) Lokasi tempat usaha (Pasal 7);

tentang Bank Indonesia, mencakup:

(h) Kewajiban melaksanakan pembukaan kegiatan

(a) Satuan mata uang negara Republik Indonesia (Pasal 2); (b) Uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di dalam wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2). (c) Kewajiban menggunakan uang rupiah dalam pemenuhan kewajiban pembayaran di dalam wilayah negara RI (Pasal 2);

(Pasal 8); (i) Pembukaan kantor cabang (Pasal 9); (j) Persyaratan pembukan kantor cabang (Pasal 10); (k) Pelaksanaan pembukaan kantor cabang (Pasal 11); (l) Pemindahan alamat kantor (Pasal 12); (m) Pelaksanaan pemindahan alamt kantor (Pasal 13);

39


(n) Perubahan pengurus perusahaan (Pasal 14);

(h) Penghentian kegiatan kantor (Pasal 16);

(o) Penghentian kegiatan kantor (Pasal 16);

(i) Persyaratan penyelenggaraan kegiatan: prinsip

(p) Kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah (Pasal 24); (q) Kewenangan BI mengawasi pedagang valas bukan bank (Pasal 27).

mengenal nasabah (Pasal 24), tanggung jawab direksi dalam penerapan prinsip (Pasal 25, Pasal 26). (j) Kewenangan BI dalam melakukan pengawasan (Pasal 27).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengatur komponen internal

Sekalipun peraturan perundang-undangan tersebut

dan komponen eksternal sistem perdagangan valas.

telah mengatur definisi tentang UKA dan pedagang

Komponen internal, mencakup: satuan mata uang

valas bukan bank, namun untuk mengatur

dan posisi serta fungsi mata uang rupiah dalam lalu

PERDAGANGAN VALUTA ASING OLEH PEDAGANG

lintas pembayaran di Indonesia (Pasal 2).

VALUTA ASING BUKAN BANK ketentuan tersebut masih harus dilengkapi dengan:

Komponen eksternal, mencakup:

(a) definisi valuta asing;

(a) Tugas dan Kewenangan BI memelihara stabilitas

(b) definisi perdagangan valuta asing; dan

nilai rupiah (Pasal 7), tugas BI melaksanakan kebijakan nilai tukar (Pasal 12);

(c) definisi perdagangan valuta asing sebagai suatu sistem.

(b) Tugas BI dan kewenangan BI dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan

Penempatan definisi demikian itu dimaksudkan untuk

mengatur dan menjaga kelancaran sistem

memenuhi persyaratan teoritik dan persyaratan teknis

pembayaran (Pasal 8), melaksanakan dan

pengaturan suatu obyek pengaturan.

memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran,

Secara teoritik, definisi merupakan bentuk

mewajibkan penyelenggara jasa sistem

penggambaran obyek pengaturan dengan seluruh

pembayaran untuk menyampaikan laporan

atribut alamiahnya, dalam sifat yang paling nyata,

tentang kegiatannya, menetapkan penggunaan

mencakup kandungan intrisik dan ekstrinsik aspek-

alat pembayaran, menetapkan Peraturan BI untuk

aspek identitasnya. Definisi dalam konteks

melaksanakan kewenangan tersebut (Pasal 15).

perancangan hukum dan kebijakan merupakan the tools of policy. Dalam konteks filsafat hukum,

Komponen sistem internal yang telah diatur di dalam

merupakan kegiatan pengidentifikasian identitas


suatu obyek pengaturan (naming a thing) yang

Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar adalah

bertolak dari ajaran esensialisme Plato. Tujuan

sistem nilai tukar (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5).

utamanya adalah untuk mengidentifikasi identitas


suatu obyek pengaturan berdasarkan sebutan (nama)

tentang Pedagang Valuta Asing telah mengatur,

dan realitas alamiahnya dari segi sifat/ciri dasarnya,

komponen sistem internal:

bahan, sebab, pengelompokan, pengkualifikasian,

(a) Valuta asing;

tujuan, dan penanda identitas lainnya.

(b) Kegiatan usaha pedagang valas bukan bank

Pengidentifikasian ini dilakukan dengan cara

(Pasal 2);

menganalisis suatu kata atau fakta yang akan

(c) Larangan kegiatan (Pasal 3);

didefininisikan.27 Definisi merupakan dasar

(d) Kurs jual/beli valas (Pasal 4);

penyusunan konsep pengaturan, dan konsep

(e) Perizinan kegiatan (Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,

pengaturan merupakan dasar penyusunan struktur

13, 14, );

norma, pelingkupan substansi norma, dan

(f) Persyaratan lokasi (Lasal 7); (g) Penggantian pengurus perusahaan (Pasal 15);

40

27 Ida Bagus Wyasa Putra, op.cit., h. 441.


perumusan konstruksi redaksi norma. Pendefinisian

Kedua aspek tersebut berkaitan erat dengan

obyek pengaturan merupakan instrumen dasar

pencegahan persaingan tidak sehat, penyelenggaraan

dalam perancangan yang menentukan konsistensi

transaksi yang nyaman, citra pasar, dan keberlanjutan

dan koherensi norma.28 Pendefinisian akhirnya

posisi dan fungsi pasar valas bukan bank dalam

merupakan faktor penentu absolut ketepatan

sistem moneter Indonesia.

perlakuan hukum dan kebijakan terhadap suatu obyek pengaturan/obyek ekbijakan. Secara normatif, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10

H. KESIMPULAN 1. Perdagangan valas bukan bank merupakan obyek

Tahun 2004 (Pembentukan Peraturan Perundang-

pengaturan yang bersifat sui generis, memiliki sifat

undangan) mencanangkan azas: kejelasan tujuan,

yang sangat khas, khusus, dan hanya satu-satunya

kesesuaian jenis dan materi muatan, kejelasan

diantara rumpunnya (perdagangan valas). Sebagai

rumusan sebagai azas pembentukan peraturan

suatu obyek pengaturan yang bersifat sui generis,

perundang-undangan. Dalam Pasal 6 ditentukan

perdagangan valas bukan bank memiliki identitas

bahwa salah satu azas materi muatan peraturan

tersendiri. Pedagang valas bukan bank merupakan

perundang-undangan adalah azas kepastian hukum,

sub-sistem perdagangan valas. Perdagangan valas

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

bukan bank merupakan sistem (sistem perdagangan

Pendefinisian obyek pengaturan secara tepat

valas bukan bank). Sebagai suatu sistem, sistem

merupakan dasar pemenuhan terhadap azas

perdagangan valas bukan bank mencakup sistem

pembentukan dan azas materi muatan peraturan

internal dan sistem eksternal. Sistem internal

perundang-undangan tersebut.

perdagangan valas bukan bank mencakup komponen: (a) penjual; (b) pembeli; (c) mata uang

Dengan menggunakan pendekatan sistem,

yang ditransaksikan (obyek transaksi); (d) lokasi

perdagangan valuta asing bukan bank dapat

transaksi (pasar); dan (e) proses serta prosedur

didefinisikan sebagai sistem, yaitu sistem perdagangan

transaksi. Sistem eksternal perdagangan valas bukan

valas bukan bank. Sebagai sistem, sistem pedagang

bank mencakup komponen: (a) pemerintah; (b) Bank

valas bukan bank mencakup sistem internal dan

Indonesia; (c) masyarakat; (d) keamanan publik; (e)

sistem eksternal, sistem internal mencakup komponen

lembaga-lembaga hukum; (f) lembaga-lembaga

penjual, pembeli, obyek jual-beli (valuta), prosedur

ekonomi dan keuangan; (g) Dll.

transaksi, dll. Sedangkan komponen sistem eksternal mencakup, antara lain: BI, lembaga keamanan publik,

Berdasarkan karakter tersebut, perdagangan valas

lembaga-lembaga hukum, masyarakat, dll.

bukan bank membutuhkan PENGATURAN

Secara substantif Peraturan Bank Indonesia Nomor

TERSENDIRI yang tidak dapat dipercampurkan dengan

6/1/PBI/2004 telah mengatur sebagian besar

pengaturan valas lainnya (perdagangan valas bank).

substansi yang diperlukan dalam pengendalian dan pengembangan penyelenggaraan perdagangan

Berdasarkan identitas perdagangan valas bukan bank

valas bukan bank. Namun demikian, dari segi sifat

itu, perlakuan hukum terhadap perdagangan valas

obyek yang diatur (perdagangan valas bukan bank

bukan bank sekurang-kurangnya mencakup

sebagai sistem) ada dua komponen yang perlu

perlakuan hukum terhadap: (a) penjual; (b) pembeli;

dipertimbangkan untuk diatur, yaitu:

(c) obyek transaksi; (d) tempat transaksi; (e)

(a) manajemen dan kode etik komunitas; dan

mekanisme dan prosedur transaksi; dan (f) fasilitas

(b) sebaran penjual pada kawasan ruang tertentu,

norma yang dapat memelihara dan meningkatkan

sesuai dengan daya dukung ruang dan sebaran

posisi, fungsi, serta keberlanjutan posisi dan fungsi

konsumen.

perdagangan valas bukan bank di dalam sistem moneter nasional.

28 Ibid., h. 440.

41


2. Politik moneter mencakup keseluruhan aspek

merupakan aspek politik moneter. Visi politik

pengurusan uang dalam kehidupan suatu negara,


baik berkenaan dengan: penerbitan, pengelolaan,

RPJPN 2005-2025 dan PP Nomor 7 Tahun 2005

pengendalian, dan penarikannya kembali; penentuan

tentang RPJM Tahun 2004-2009 sekalipun tidak

bahan dan desain; penentuan nilai tukarnya; fungsi

secara tegas mengkualifikasi perdagangan valas

uang sebagai alat tukar, alat bayar, alat pemenuhan

bukan bank sebagai salah satu bentuk lembaga

kewajiban, dan alat pembiayaan; pasar uang;

keuangan non-bank, namun substansi politik

kelembagaan, sistem, pengendalian, dan

moneter dari kedua ketentuan ini (stabilitas

pengawasannya; sebagai alat penimbun kekayaan;

ekonomi dan keuangan, pemeliharaan nilai tukar,

dan lain sebagainya;

keragaman lembaga keuangan, pemantapan stabilitas ekonomi makro, pengaturan dan

Perdagangan valas bukan bank merupakan suatu

pengawasan industri jasa keuangan non-bank)

bentuk kegiatan keuangan dalam bentuk penukaran

secara tegas telah membuka peluang bagi

uang (jual-beli) antara si peyedia jasa penukaran

perdagangan valas bukan bank sebagai aspek

(penjual) dengan si pemakai jasa penukaran (pembeli)

kebijakan moneter yang penting.

yang bersifat khas, khusus (particular) yang berlangsung di dalam pasar valas bukan bank. Sifat

Visi politik moneter Undang-undang BI yang

khas perdagangan valas bukan bank membuat

menempatkan rupiah sebagai alat tukar dan alat

perdagangan valas bukan bank tidak dapat dimasukan

bayar resmi di dalam wilayah negara RI (bersifat

kedalam jenis kegiatan pasar uang lainnya, seperti:

mandatory) dengan sendirinya menempatkan

perdagangan valas pada umumnya, perdagangan

perdagangan valas bukan bank sebagai komponen

valas oleh bank, atapun sistem pembayaran;

penting dalam mendukung lalu lintas pembayaran dan transaksi dalam negeri. Visi politik itu terbukti

Perdagangan valas bukan bank merupakan kegiatan

ditindaklanjuti oleh BI dengan menerbitkan PBI

perdagangan uang yang nyata ada, tumbuh, dan

Nomor 6/PBI/2004 yang secara tegas mengakui

berkembang dalam kehidupan masyarakat;

realita sosial-ekonomi posisi dan fungsi

merupakan lembaga perdagangan uang yang sangat

perdagangan valas bukan bank sebagai komponen

vital dalam penyelenggaraan perdagangan jasa

strategis pasar valas asing domestik dan

pariwisata yang praktis, cepat, nyaman, dan efisien;

penyelenggaraan politik moneter negara, termasuk

berposisi sebagai media penukaran uang yang sangat

memelihara dan mendukung keterwujudan

dibutuhkan oleh wisatawan dan masyarakat; secara

stabilitas nilai rupiah, meningkatkan penerimaan

nyata memberi jawaban konkret terhadap kebutuhan

devisa negara secara tidak langsung melalui

masyarakat terhadap tempat penukaran uang yang

perdagangan jasa pariwisata, serta pelayanan

cepat, praktis, nyaman, dan efisien.

kebutuhan akan jasa penukaran uang yang cepat dan praktis.

Perdagangan valas bukan bank merupakan salah satu bentuk lembaga perdagangan uang yang

Politik moneter yang terkandung di dalam UU BI dan

berkembang sangat pesat dalam kehidupan sosial

PBI merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap

ekonomi masyarakat, memerankan fungsi-fungsi

layanan jasa penukaran uang asing domestik,

ekonomi dan moneter yang penting dan strategis,

terutama dalam konteks perdagangan jasa pariwisata,

terutama dari segi fungsi-fungsi uang sebagai alat

dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa

tukar, alat pemenuhan kewajiban, dan alat

penukaran uang yang cepat, praktis, dan aman.

penimbunan kekayaan.

Berdasarkan kebutuhan ini, perdagangan valas bukan bank sudah saatnya diberikan perlakuan politik

42

Sebagai suatu bentuk kegiatan perdagangan

moneter dan politik hukum pengaturan yang pas,

uang/pasar uang, perdagangan valas bukan bank

tepat, dan sesuai dengan karakter suigeneris-nya.


3. Dasar kewenangan BI dalam menetapkan dan

Indonesia (Pasal 2). Pasal 2 ayat (3) menentukan

menyelenggarakan kebijakan moneter adalah Pasal

bahwa Setiap perbuatan yang menggunakan uang

23 D UUD NRI 1945. Pasal 23 D mengatur susunan,

atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban

kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan

yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan

independensi BI sebagai bank sentral. Ketentuan

di wilayah negara Republik Indonesia wajib

tersebut juga menentukan bahwa susunan,

menggunakan uang rupiah. Setiap orang atau

kedudukan, tanggungjawab, dan independensi

badan yang berada di wilayah negara Republik

demikian itu akan diatur dengan undang-undang.

Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang


rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai

tentang Bank Indonesia menentukan 3 aspek

pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus

kewenangan BI, yaitu: (a) menetapkan dan

dipenuhi dengan uang (ayat (4)). Setiap orang asing

melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan

yang akan memenuhi kewajibannya dalam bentuk

menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (c)

uang di wilayah negara RI wajib terlebih dahulu

mengatur dan mengawasi Bank.

mengkonversi mata uang mereka dengan mata uang Indonesia. Penukaran itu dapat dilakukan di

Penjelasan Pasal 8 menentukan bahwa tugas-tugas

bank ataupun tempat penukaran uang bukan bank

tersebut berkaitan dengan pencapaian kestabilan

(money changer).

nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan antara lain melalui

Menurut Pasal 12, BI melaksanakan kebijakan nilai

pengendalian jumlah uang beredar.

tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan ini, BI juga


memegang kewenangan penetapan nilai tukar.

menentukan bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 semakin menegaskan

berwenang melakukan pengendalian moneter

posisi perdagangan valas bukan bank. Ketentuan-

dengan menggunakan cara-cara yang tidak

ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan

terbatas pada: (a) operasi pasar terbuka di pasar

perdagangan valas bukan bank masuk kedalam

uang baik rupiah maupun valuta asing; (b) penetapan

lingkup kewenangan BI dan merupakan bagian dari

tingkat diskonto; dan (c) penetapan cadangan wajib

kewenangan penetapan dan pelaksanaan

minimum; (d) pengaturan kredit atau pembiayaan.

kebijakan moneter.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) b menunjukkan bahwa kewenangan pengendalian moneter yang

Pasal 10 ayat (3) UUBI menentukan bahwa

dilaksanakan oleh BI tidak terbatas pada obyek

kewenangan BI merupakan KEWENANGAN

sebagaimana secara eksplisit disebutkan di dalam

ADMINSITRATIF, yaitu kewenangan PERIZINAN.

Pasal 8 (valas dalam sistem devisa/pembayaran dan

Kewenangan tersebut mencakup kewenangan: (a)

bank), melainkan mencakup seluruh unsur yang

penerbitan izin; (b) pengawasan izin; dan (c)

berpengaruh langsung terhadap stabilitas moneter.

penegakan izin. Kewenangan demikian itu

Demikian juga mengenai cara-caranya, tidak dapat

mengakibatkan kewenangan BI terbatas pada pelaku

dibatasi hanya pada cara-cara yang secara eksplisit

perdagangan valas bukan bank berizin dan tidak

disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) b.

mencakup pelaku perdagangan valas bukan bank yang tidak berizin.

Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh BI dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,

rupiah (Pasal 7). Pasal 2 menentukan bahwa Rupiah

konstruksi substansi norma pengaturan perdagangan

(Rp) merupakan satuan mata uang dan alat

valas bukan bank harus bertolak dari karakteristik

pembayaran yang sah di wilayah negara Republik

perdagangan valas bukan bank, yaitu perdagangan

43


valas bukan bank sebagai sistem perdagangan,

Pengkonstruksian norma hukum dalam mengatur

mencakup sistem internal dan sistem eksternal.

sistem internal perdagangan valas bukan bank perlu

Berdasarkan ketentuan dan realita tersebut, serta

memperhatikan karakter sistem hukum internal

berbagai RASIO NORMA lainnya (politik, konstruksi

perdagangan valas bukan bank, sekurang-kurangnya

kewenangan, dan konstruksi norma), maka penelitian

mencakup: Undang-Undang BI dan PBI Perdagangan

ini menghasilkan 4 (empat) tesis:

Valas Bukan Bank, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun

TESIS 1

2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Tanda Daftar

Dalam rangka memberikan perlakuan hukum secara

Perusahaan, Perda Tata Ruang daerah setempat,

tepat, sesuai dengan hakekat perdagangan valas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

bukan bank sebagai sistem perdagangan, maka

Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara

perlakuan hukum terhadap perdagangan valas bukan

Perpajakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

bank harus mencakup perlakuan hukum terhadap

(KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

sistem internal dan sistem eksternal. Konstruksi

tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-

perlakuan hukum terhadap sistem internal

ketentuan Hukum Acara Perdata.

perdagangan valas bukan bank sekurang-kurangnya, mencakup: (a) Perlakuan hukum terhadap penjual

Tesis ini tidak meningkatkan kapasitas BI secara

valas; (b) Perlakuan hukum terhadap pembeli valas;

hukum untuk menjangkau perilaku pelaku

(c) Perlakuan hukum terhadap obyek transaksi (nilai

perdagangan valas bukan bank yang tidak berizin,

tukar); (d) Perlakuan hukum terhadap lokasi

namun memperbesar peluang bagi BI untuk

transaksi/pasar; dan (e) Perlakuan hukum terhadap

memanfaatkan skema-skema non-hukum dan

proses transaksi.

pengefektifan skema-skema hukum di luar PBI dalam mengatasi masalah tersebut.

Tesis ini melahirkan proposal perubahan PBI 6/2004: pertama, perubahan PBI untuk memasukkan aspek-

TESIS 2

aspek obyek pengaturan yang belum diserap oleh PBI ke dalam PBI; dan kedua, harmonisasi ketentuan-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang

ketentuan PBI yang belum harmonis dengan

Bank Indonesia, sebagaimana diubah dengan

ketentuan-ketentuan hukum lain di luar UUBI dan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang

PBI. PBI perlu diubah, disesuaikan dengan karakter

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

perdagangan valas bukan bank, dengan cara

1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah

menambahkan aspek-aspek obyek pengaturan yang

lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia

belum tercakup di dalam PBI, termasuk antara lain:

Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan

perubahan judul (PERDAGANGAN VALAS BUKAN

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

BANK), perubahan substansi, dan analisis norma

Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

hukum vertikal dan horisontal antara PBI dengan

undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank

undang-undang yang langsung mengatur

Indonesia Menjadi Undang-Undang, perlu diubah

perdagangan valas bukan bank sebagai suatu bentuk

dalam bentuk insersi substansi norma baru berkenaan

kegiatan perdagangan. Perancangan normanya perlu

dengan pengaturan perdagangan valas bukan bank

dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan

dalam konstruksi norma:

khusus dan teknis terhadap substansi norma

(a) Pengertian valuta asing;

ketentuan lain di luar UUBI dan PBI yang langsung

(b) Pengertian perdagangan valuta asing (valas)

menentukan penyelenggaraan perdagangan valas bukan bank.

bukan bank; (c) Setiap penyelenggaraan perdagangan valas bukan bank wajib mendapat IZIN dari Bank Indonesia;

44


(d) Pengaturan perdagangan valas bukan bank

Tesis ini melahirkan proposal untuk mengubah UUBI

dilakukan oleh Bank Indonesia;

untuk memasukan materi tersebut dan proposal

(e) Pengaturan perdagangan valas bukan bank oleh

untuk meningkat status PBI menjadi undang-undang.

Bank Indonesia dilakukan dengan Peraturan Bank Indonesia;

I.

REKOMENDASI

(f) Sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan wajib berizin bagi setiap penyelenggaraan perdagangan valas bukan bank.

1. Pengaturan perdagangan valas bukan bank disarankan untuk diatur secara lebih komprehensif, mencakup seluruh aspek perdagangan valas bukan

Tesis ini menghendaki perubahan UUBI dalam rangka

bank sebagai sistem perdagangan.

pengembangan fungsi pengaturan perdagangan valas bukan bank oleh BI secara lebih baik, dalam

2. Untuk sementara, dengan mempertimbangkan rasio

arti secara lebih kuat dari segi kapasitas hukum.

obyek pengaturan, rasio politik, rasio kewenangan,

Dengan perubahan UUBI ini, kapasitas hukum BI

dan rasio struktur norma, BI disarankan mengatur

dalam mengatur perdagangan valas bukan bank

perdagangan valas bukan bank berdasarkan TESIS 1.

dilengkapi dengan kapasitas untuk menertibkan secara hukum dan kapasitas untuk menegakkan

3. Dalam hal tingkat kebutuhan pada setiap rasio

pengaturan itu terhadap setiap orang yang melakukan

meningkat, maka BI dapat melakukan pengaturan

perdagangan valas bukan bank, berizin maupun

berdasarkan TESIS 2 atau bahkan TESIS 3. Namun,

tidak berizin. Tesis ini tidak mengakibatkan BI

untuk dapat menentukan TESIS pengaturan secara

mendapatkan dasar keilmuan hukum untuk membuat

tepat, BI disarankan melakukan penelitian lebih

usulan peningkatan status PBI menjadi UNDANG-

mendalam berkenaan dengan rasio politik (mencakup

UNDANG. Tesis ini melahirkan proposal hukum dalam

rasio sosial dan ekonomi) pengaturan.

bentuk PRUBAHAN UNDANG-UNDANG BI, dengan memajukan usul untuk memasukkan materi pengaturan perdagangan valas bukan bank menjadi materi pengaturan moneter di dalam UUBI. POLA PENGATURAN tetap menggunakan POLA PENGATURAN BERTINGKAT, dimana UUBI berkedudukan sebagai pengaturan hukum (dasar/induk), sedangkan PBI sebagai ketentuan regulatif (hukum organik), pelaksanaan lebih teknis pengaturan yang telah ada di dalam UUBI. TESIS 3 Dalam hal fenomena sosial, politik, ekonomi, dan hukum melahirkan kebutuhan untuk meningkatkan status PBI menjadi UNDANG-UNDANG maka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) di dalam UUBI harus dimasukkan KETENTUAN YANG MEMERINTAHKAN pengaturan perdagangan valas bukan bank dengan undang-undang.

45

Daftar Bacaan

BUKU/ARTIKEL Atiyah, The Law of Contract, Clarendon Press, Oxford, Great Britain, 1981. Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1953-1959, Unit Khusus Museum Bank Indonesia. Cambridge International English Dictionary of English, Cambridge University Press, London, 1995. Chen, Lung-chu, An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective, Yale University Press, New York, 1989. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Presentasi PVA Berizin, 2010. Folsom, Ralph H., Michael Wallace Gordon, John A Spanogle, International Business Transaction, West Publishing Co, St. Paul, Minn, USA, 1992. Hitchcock, Andrew, History of Money Changer, Illustrated Timeline, http://iamthewitness.com, akses 23.00 wita, 17 Oktober 2010. Joesoef, Jose Rizal, Pasar Uang & Pasar Uang Valuta Asing, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pres, Jakarta, 1998. Nopirin, Ekonomi Internasional, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 1996. Nopirin, Ekonomi Moneter, Buku I, Edisi ke-4, BPFE, Yogyakarta, 2009. Lonley Planet, Disreputable Money Changer in Kuta, Legian, Seminyak Area, http://www.lonleyplanet.com, akses: 23.00 wita, 16 Oktober 2010. McCan, Robert L., An Outline of American Economic, United States Information Agency, USA, (?). McDougal, Myres S. and W. Michael Reisman, International Law in Policy-Oriented Perspective, dalam R. St Johnston and J. Macdonald Douglas, The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy, Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1983. Museum Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia: Moneter Priode 1953-1959, akses: 23.30 wita, 5 Oktober 2010. Paton, George Whitecross, A Text-Book of Jurisprudence, Clarendon Press, Oxford, 1951. Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008. Riegel, E.C., The Politics of Money: Breaking The English Tradition, akses: 17.00 wita, 11 Oktober, 2010. Wyasa Putra, Ida Bagus, Fungsi Hukum Dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2010.

46


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 Tentang Penghentian Berlakunya Indische Muntwet 1912 dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1965 tentang Nilai Lawan Valuta Asing Dalam Nilai Rupiah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004 tentang Pedagang Valuta Asing. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

47


Era Baru Transfer Dana Di Indonesia: Shifting Ke Special Statute Jurisdiction? Oleh: Safari Kasiyanto, SH, LLM

1. Pendahuluan

yang menganut “general law jurisdictions”, aturan tentang transfer dana diatur dalam seperangkat aturan

Setelah disetujui oleh seluruh fraksi mini dalam rapat

hukum yang bersifat umum, sedangkan pada negara-

Pansus DPR RI tentang Transfer Dana pada tanggal 17

negara dengan “special law jurisdictions”, aturan tentang

Februari 2011, Rapat Paripurna DPR RI pada tangal 22

transfer dana diatur dalam aturan yang bersifat khusus.3

Februari 2011 akhirnya mengesahkan naskah Rancangan

Negara dengan “general law jurisdictions” antara lain

Undang-Undang tentang Transfer Dana (RUU Transfer

Perancis, Jerman, Swiss, Jepang, Inggris, Kanada dan

Dana) yang diajukan oleh Pemerintah RI menjadi Undang-

Australia,4 sementara negara dengan “special law

Undang.1 Pengesahan RUU Transfer Dana menjadi

jurisdictions” adalah Amerika5 dengan Article 4A of the

Undang-Undang ini menandai dimulainya era baru

Uniform Commercial Code-(UCC)-nya dan negara yang

dalam penyelenggaraan transfer dana di Indonesia. Apa

mengadopsi Model Law on International Credit Transfer

dan bagaimana konsekuensi dari diundangkannya

yang dikeluarkan oleh United Nation Commission on

Undang-Undang tentang Transfer Dana di Indonesia

International Trade Law (UNCITRAL).6 Pada negara

dari sisi hukum? Tulisan ini akan mengupas konsekuensi

dengan “general law jurisdictions” seperti Jerman

dari diundangkannya Undang-Undang tentang Transfer

misalnya, aturan mengenai transfer dana dituangkan

Dana murni dari sisi hukum, dengan membandingkannya

dalam aturan-aturan umum yang merupakan bagian

dengan rezim pengaturan transfer dana di negara/ yurisdiksi lain di dunia. Tentu saja, disahkannya UndangUndang tentang Transfer Dana akan membawa

3

Meskipun saat ini muncul kecenderungan rezim baru, yakni negara yang mengatur transfer dana dalam undang-undang tentang sistem pembayaran (tidak terdapat aturan hukum yang secara khusus/spesifik mengatur tentang transfer dana, namun aturan tentang transfer dana juga tidak diatur dalam prinsip-prinsip hukum umum), tetapi untuk kepentingan penulisan ini tetap digunakan dua rezim pengaturan transfer dana sebagaimana diuraikan oleh Geva, ibid. Untuk negara yang memiliki undang-undang tentang sistem pembayaran dan paparan lebih lanjut, lihat Buku Biru mengenai Rancangan Undang-Undang Transfer Dana: Urgensi dan Manfaat yang dipublikasikan bersama oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia dalam rangka pembahasan RUU tentang Transfer Dana, hal. 48-51.

4

Perancis, Jerman, Swiss dan Jepang adalah negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan Inggris, Kanada dan Australia adalah negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon.

5

Negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon.

6

Model Law on International Credit Transfers ini dikeluarkan oleh UNCITRAL pada tanggal 15 Mei 1992. Tersedia pada http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/transfers/mlcredittrans.pdf. Menurut Geva, sampai dengan 2001, belum ada satupun negara yang mengadopsi model law ini. Lihat Op cit. Apabila pendapat Geva masih relevan sampai saat ini, maka Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang mengadopsi Model Law dari Uncitral, meskipun UU tentang Transfer Dana jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan model law itu sendiri, antara lain cakupang dalam UU tentang Transfer Dana tidak hanya meliputi transfer kredit tetapi juga transfer debit, sedangkan model law hanya mengatur mengenai transfer kredit yang dilakukan secara internasional (international credit transfers).

konsekuensi baru lainnya di luar hukum, seperti konsekuensi bagi industri penyelenggara transfer dana, bagi masyarakat selaku konsumen serta bagi otoritas, tetapi hal tersebut bukanlah merupakan cakupan dari tuliasn ini. 2. Dua Rezim Pengaturan Transfer Dana Secara teori, rezim pengaturan tentang transfer dana di dunia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yakni apa yang disebut dengan “general law jurisdictions” dan “special law jurisdictions”.2 Pada negara-negara

1

Sebagian besar laman media masa di Indonesia yang fokus pada berita hukum dan politik menulis berita ini pada tanggal 22 Februari 2011. Lihat misalnya DPR Sahkan RUU Transfer Dana, tersedia pada http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/02/22/43285/DPRSahkan-RUU-Transfer-Dana atau http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/02/205176/18/1/DPR _Sahkan_UU_Transfer_Dana.

2

Geva, Benjamin, The Law of Electronic Funds Transfers, LexisNexis, San Fransisco, USA, 2001, §4.06(1)- §4.06(2), hal. 4-156 s/d 4-157.

49


dari kodifikasi hukum perdata (civil code), khususnya

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa general law

mengenai kewajiban keperdataan seseorang (the law

jurisdictions akan memandang hanya terdapat satu

of obligations) dan hukum mandat (the law of mandate).

hubungan hukum dalam proses transfer dana, yakni antara pengirim asal (originator) dengan penyelenggara

Selain bentuk pengaturan, terdapat beberapa perbedaan

pengirim asal (originating operator). Pelaksanaan transfer

mendasar lainnya antara negara dengan “general law

dana oleh intermediary operator dan seterusnya sampai

jurisdictions” dan negara dengan “special statute

dengan penerimaan dana oleh penerima (beneficiary)

jurisdictions”, antara lain terkait dengan substansi

bukan merupakan hubungan hukum baru melainkan

pengaturan. Yang pertama dan paling fundamental

hanya merupakan pelaksanaan mandat dari

adalah menyangkut bagaimana hukum memandang

penyelenggara pengirim asal (originating operator).

proses transfer dana. General law jurisdictions

Oleh karena itu, hukum keagenan atau hukum mandat

memandang transfer dana7 sebagai satu kesatuan

merupakan aturan yang mendasari pelaksanaan transfer

kegiatan mulai dari perintah transfer oleh pengirim asal

dana dalam general law jurisdictions. Prinsip hukum ini

sampai dengan dana diterima oleh penerima

akan sangat sulit menjelaskan transfer-transfer yang

(beneficiary), sedangkan special statute jurisdictions

bersifat internasional atau lintas batas negara (cross-

menganut prinsip bahwa transfer dana merupakan

border transfers). Bagaimana bisa JP Morgan yang ada

rangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa

di London merupakan sub agen dari Bank Mandiri di

hubungan hukum yang berbeda, yang diikat oleh

Jakarta sedangkan sistem hukum dan aturan yang

perjanjian yang berbeda pula. Sebagai konsekuensinya,

mengatur keduanya adalah berbeda, jika saya akan

mayoritas general law jurisdictions memberlakukan

melakukan transfer dari rekening saya di Bank Mandiri

prinsip-prinsip hukum keagenan atau mandat (the law

Jakarta untuk untung rekening kolega saya di JP Morgan

of agency or the law of mandate) dalam transfer dana,

London? Untuk itulah, special statute jurisdictions

khususnya untuk penyelesaian transfer dana dan apabila

menolak prinsip ini. Menurut rezim ini, hubungan hukum

terjadi sengketa karena adanya keterlambatan maupun

dan aturan yang mengatur setiap tahapan dalam proses

kegagalan dalam pembayaran, sementara special statute

transfer dana adalah berbeda. Pada gambar di atas,

jurisdictions meletakkan perjanjian antara masing-

setidaknya terdapat empat hubungan hukum menurut

masing pihak dalam setiap tahapan pada rangkaian

special statute jurisdictions yang direpresentasikan

proses kegiatan transfer dana sebagai hukum yang

dengan kotak-kotak kecil warna hijau, sedangkan

mengatur antara masing-masing pihak tersebut. Untuk

general law jurisdictions hanya akan melihat satu

lebih jelasnya, dapat dilihat pada ilustrasi mengenai

hubungan hukum (tentunya di luar hubungan keagenan),

para pihak dalam transfer kredit sebagaimana pada

yang direpresentasikan dengan kotak besar warna

gambar di bawah.

merah.

Gambar 1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transfer Dana (Transfer Kredit) menurut General Law Jurisdictions dan Special Statute Jurisdictions8

Pengirim Asal (Originator)

7

Bank Pengirim Asal (Originating Operator)

Dalam hal ini transfer kredit. Untuk uraian yang singkat namun jelas mengenai perbedaan transfer kredit dan transfer debit, lihat Buku Biru mengenai Rancangan Undang-Undang Transfer Dana: Urgensi dan Manfaat, Op cit, hal. 11-15. Untuk uraian lebih komprehensif, lihat Uncitral Legal Guide on Electronic Funds Transfers, 1987, hal. 12-14, tersedia pada http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/ transfers/LG_E-fundstransfer-e.pdf.

50

Bank Penerus (Intermediary Operator)

8

Bank Penerima Akhir (Beneficiary Operator)

Penerima Akhir (Beneficiary)

Dibuat berdasarkan model para pihak dalam transfer dana (transfer kredit) yang dipublikasikan antara lain dalam Buku Biru, Ibid.


Perbedaan pandangan sebagaimana tersebut di atas

3. Undang-Undang tentang Transfer Dana: Era Baru?

membawa dampak adanya perbedaan lebih lanjut misalnya terkait dengan titik kapan selesainya transfer

Apakah konsekuensi dari disahkannya RUU tentang

dana, sampai titik mana pengirim asal (originator) dapat

Transfer Dana menjadi Undang-Undang? Menilik dua

melakukan pembatalan atau perubahan, serta apabila

rezim sebagaimana telah diuraikan di atas, pengesahan

terjadi gagal bayar oleh penyelenggara penerima

UU tentang Transfer Dana membawa arti beralihnya

(beneficiary’s operator/bank) siapa yang harus

rezim pengaturan tentang transfer dana di Indonesia,

menanggung risiko adanya kerugian. Meskipun

yang semula dapat dikatakan masuk kategori general

demikian, terdapat beberapa critical points yang antara

law jurisdictions menjadi special statute jurisdictions.

rezim general law jurisdictions maupun special statute

Sebelumnya, pengaturan tentang transfer dana di

jurisdictions memiliki persamaan. Detil mengenai

Indonesia pada level undang-undang tidak diatur secara

perbedaan lebih lanjut dan persamaan tersebut, dapat

spesifik dan komprehensif dalam sebuah undang-

dilihat pada tabel di bawah.

undang, melainkan diatur secara umum dan tersebar

Tabel 1. Perbandingan Beberapa Critical Points terkait Transfer Dana antara General Law Jurisdictions dan Special Statute Jurisdictions13

Jurisdictions General Law Jurisdiction

Completion of Transfer

Irrevocability of transfer

Default by Beneficiary’s Bank

Default by Other than Beneficiary’s Bank

Credit to the beneficiary’s account9

- Debit posted to the originator’s account by originator’s bank (for in-house transfer)

- Risk borne by the beneficiary on the ground that beneficiary’s bank is universally regarded as employed by the beneficiary

In general, risk borne by the originator except for Germany11

- Funds become available to the beneficiary’s bank (for complex transfer)10

Special Statue Jurisdictions12

9

Payment to the beneficiary’s bank

Issuance of payment order by originator’s bank

- Risk borne by the originator on the ground that beneficiary’s bank is acting for the originator or the originating bank. Risk borne by the beneficiary

Risk borne by the originator, but it may shift the risk to the originating banks under “money back guarantee rule”.

Perancis. Lihat Geva, Op cit, hal. 4-158 s/d 4-168.

10 Perancis, Ibid. 11 Untuk Jerman, risiko kerugian jika penyelenggara penerima (beneficiary’s operator) gagal ada pada penerima akhir (beneficiary), Ibid, hal. 4-161. 12 Berlaku untuk Amerika dan UNCITRAL Model Law. Untuk detil aturan, lihat UCC Article 4A dan UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer, Op Cit.

13 Disarikan dari buku Geva, Op Cit, UCC Article 4A, dan UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers.

51


di beberapa undang-undang, antara lain: -

Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan

Pada draft RUU tentang Transfer Dana yang telah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 dalam konteks

disahkan, berakhirnya proses transfer dana diatur

sistem pembayaran (persetujuan dan izin serta

dalam Bagian Keempat Bab II mengenai Pelaksanaan

penyelenggaraan sistem pembayaran), kliring antar

Transfer Dana, Pasal 40, yang berbunyi:

bank dan penyelesaian -

-

a. Completion of Transfer

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

akhir,14

“Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil

Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara

dalam konteks layanan transaksi keuangan dalam

Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagaimana

kegiatan perposan,15 dan

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

KUH Perdata dalam konteks dasar untuk penuntutan ganti rugi.16

Pasal 36 ayat (2) mengatur mengenai pada tahap apa saja penyelenggara penerima akhir dianggap

Pada level teknis, ketentuan tentang transfer dana

telah melakukan pengaksepan,20 antara lain apabila

tersebut dijabarkan dalam peraturan yang diterbitkan

penyelenggara penerima akhur telah menyampaikan

oleh instansi terkait, seperti Bank Indonesia terkait sistem

pemberitahuan pengaksepan, telah melakukan

transfer dana dan instrumen yang digunakan, seperti

pendebitan rekening penyelenggara pengirim, atau

Real Time Gross Settlement, kliring antar bank, money

telah mengalokasikan dana untuk kepentingan

remittances, dan card-based

payments,17 serta

penerima.

Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pengiriman uang yang dilakukan oleh perusahaan

Secara umum, pengaturan ini masih condong pada

perposan sebagai bagian dari layanan transaksi

prinsip yang dianut oleh general law jurisdictions

keuangan.18

Dengan diundangkannya Undang-Undang

dibandingkan special statute jurisdictions. Meskipun

tentang Transfer Dana, maka Indonesia akan memiliki

demikian, perbedaan ini lebih relevan untuk kajian

aturan yang terkodifikasi secara komprehensif pada

akademik dibandingkan praktiknya21 karena pada

level undang-undang sebagaimana Amerika memiliki

kenyataannya, hal tersebut tidak membuat

Aricle 4A of UCC. Meskipun demikian, apakah doktrin

perbedaan yang berarti di lapangan. Bahkan, UCC-

special statute jurisdictions dalam proses transfer dana

Article 4A dan UNCITRAL Model Law juga mengatur

sebagaimana diuraikan dalam tabel

sebelumnya19

mengenai kewajiban bank penerima akhir22 untuk

diadopsi secara menyeluruh dalam Undang-Undang

melakukan pembayaran atau pengkreditan rekening

tentang Transfer Dana? Mari kita lihat satu persatu.

penerima (beneficiary) setelah selesainya proses transfer dana (post completion duties of beneficiary’s

14 Lihat Pasal 15 s/d Pasal 18 UU tentang Bank Indonesia.

bank).23

15 Lihat Pasal 5 jo. Pasal 6 UU tentang Pos. 16 Lihat Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Meski tidak seluruhnya tepat untuk diaplikasikan, pasal-pasal dalam KUH Perdata ini dapat dijadikan dasar bagi pengguna transfer dana untuk melakukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi keterlambatan karena adanya kesalahan dari penyelenggara, atau apabila terjadi gagal bayar. Dalam konteks aturan umum yang dapat diaplikasikan untuk transfer dana, ketentuan dalam KUH Perdata ini mirip dengan ketentuan umum dalam civil code Jerman mengenai law of obligations dan law of mandate. 17 Lihat Buku Biru, Op cit, hal. 6. 18 Untuk ketentuan BI terkait dengan transfer dana, dapat diakses melalui laman http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Sistem+Pembayaran/, sedangkan peraturan terkait kegiatan perposan dapat diakses melalui laman http://pih.depkominfo.go.id/. 19 Lihat Tabel 1 Perbandingan Beberapa Critical Points terkait Transfer Dana antara General Law Jurisdictions dan Special Statute Jurisdictions.

52

20 Sesuai Pasal 1 Angka 15 draft RUU tentang Transfer Dana versi setelah disahkan, pengaksepan (acceptance) adalah kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima. 21 Geva, Op cit, hal. 4-158. 22 Dalam konteks UU tentang Transfer Dana, penyelenggara penerima akhir karena undang-undang ini nantinya tidak hanya berlaku bagi bank. 23 Lihat misalnya Article 19 of UNCITRAL Model Law mengenai Completion of credit transfer. Article 19 ini menyebutkan bahwa “…when the credit transfer is completed, the beneficiary’s bank becomes indebted to the beneficiary to the extent of the payment order accepted by it. Completion does not otherwise affect the relationship between the beneficiary and the beneficiary’s bank.”


b. Irrevocability of Transfer

penerima akhir belum melakukan pengaksepan. Di sisi lain, ditambahkan pula dua persyaratan yang

Pada Bab III draft RUU tentang Transfer Dana yang

harus dipenuhi (bersifat alternatif dari keduanya)

telah disahkan, khususnya pada Bagian Kesatu

yakni pengirim asal (originator) hanya dapat

mengenai Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh

melakukan pembatalan apabila terdapat perjanjian

Pengirim (Pasal 42 s/d Pasal 44), pada prinsipnya

di antara yang bersangkutan dengan penyelenggara

diatur hal-hal terkait pembatalan transfer dana,

pengirim asal, atau penyelenggara penerima tidak

sebagai berikut:

melaksanakan perintah transfer. Terkait dengan

-

Pembatalan oleh pengirim hanya dapat dilakukan

waktu yang cukup bagi penyelenggara penerima

sepanjang penyelenggara penerima memiliki

untuk melakukan pembatalan, dalam penjelasan

waktu yang cukup untuk melaksanakan

pasal 42 ayat (1) diuraikan bahwa waktu yang cukup

pembatalan dan/atau penyelenggara penerima

bersifat kasuistik dan situasional, antara lain

akhir (beneficiary’s bank) belum melakukan

tergantung dari sistem transfer dana yang digunakan.

pengaksepan atas perintah transfer dana tersebut. -

-

Harus terdapat perjanjian antara pengirim asal

Jika dibandingkan dengan general law jurisdictions

dan penyelenggara pengirim asal untuk

maupun special statute jurisdictions, syarat untuk

melakukan pembatalan atau penyelenggara

membatalkan transfer dana di Indonesia, khususnya

penerima tidak melaksanakan perintah transfer

pembatalan oleh pengirim asal lebih berat. Tanpa

dana.

adanya perjanjian sebelumnya antara pengirim asal

Segala biaya yang timbul menjadi beban pengirim

dengan penyelenggara pengirim asal terkait

yang meminta pembatalan.

pembatalan tersebut, atau tanpa terjadinya kondisi bahwa penyelenggara penerima tidak melaksanakan

Negara dengan general law jurisdictions seperti

perintah transfer, maka pengirim asal tidak dapat

Perancis mengatur bahwa pembatalan tidak lagi

melakukan pembatalan. Selain itu, terdapat syarat

dapat dilakukan jika: (1) untuk

pemindahbukuan24

umum agar sebuah transfer dapat dilakukan

yakni jika bank pengirim asal telah mendebit rekening

pembatalan oleh pengirim (bukan hanya oleh

pengirim asal, atau (2) untuk transfer yang

pengirim asal), yakni masih adanya waktu yang

melibatkan bank penerus (intermediary bank) yakni

cukup bagi penyelenggara penerima untuk

jika dana telah tersedia untuk bank penerima akhir

melakukan pembatalan dan/atau penyelenggara

(beneficiary’s bank). Sedangkan Amerika dan

penerima akhir (beneficiary’s operator) belum

UNCITRAL Model Law sebagai special statute

melakukan pengaksepan. Selain lebih berat, rumusan

jurisdictions mengatur bahwa transfer tidak dapat

ini perlu diperjelas dalam peraturan pelaksanaan

dibatalkan (irrevocable) apabila bank pengirim asal

Undang-Undang tentang Transfer Dana sehingga

telah menerbitkan perintah transfer dana baru untuk

memudahkan penyelenggara dan pengguna dalam

menjalankan perintah transfer dari pengirim asal.

pelaksanaan pembatalan sebuah transfer, antara

Tampaknya, UU Transfer Dana memiliki rezim

lain terkait dengan:

tersendiri terkait pada titik mana sebuah transfer

-

dana tidak dapat dibatalkan. Pada satu sisi, diatur

cakupan dan batasan “waktu yang cukup bagi penyelenggara penerima untuk melakukan

bahwa transfer dapat dibatalkan “sepanjang terdapat

pembatalan”, disertai dengan contoh kongkrit;

waktu yang cukup bagi penyelenggara penerima

-

pada kondisi apa saja waktu yang cukup tersebut

untuk melaksanakan pembatalan”, namun

bersifat subtitutif/dapat digantikan atau bersifat

ditambahkan kondisi “dan/atau”25 penyelenggara

akumulatif/dapat digabungkan dengan kondisi penyelenggara penerima akhir belum melakukan pengaksepan, karena rumusannya menggunakan

24 Transfer antar nasabah dalam satu penyelenggara/bank. 25 Sesuai UU No. 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundangundangan, penggunaan kata “dan/atau” dapat diartikan sebagai kumulatif atau alternatif.

kata “dan/atau”26; 26 Ibid.

53


-

-

contoh perjanjian antara pengirim asal dengan

didukung dengan kondisi bahwa kewajiban dari

penyelenggara pengirim asal untuk melakukan

pengirim asal kepada penerima yang mendasari

pembatalan, karena perjanjian jenis ini belum

dilakukannya transfer (underlying transaction) belum

lazim dibuat untuk transfer dana yang dilakukan

gugur karena belum terjadi pembayaran. Kekurangan

oleh masyarakat, kecuali transfer dana antar

dari aturan ini adalah kurang adanya kepastian

atau untuk kepentingan penyelenggara; dan

hukum. Menjadi tidak jelas dari kedua belah pihak

pada titik mana penyelenggara penerima

tersebut, hak siapa yang lebih prevail jika

dianggap tidak melaksanakan perintah transfer

penyelenggara penerima akhir mengalami default.

dan kaitannya dengan keterlambatan (delay vs unexecuted).

Naskah terakhir RUU tentang Transfer Dana pasca pengesahan oleh DPR mengatur tidak hanya apabila

c. Default by Beneficiary’s Bank

terjadi gagal bayar, namun juga termasuk apabila terjadi keterlambatan dan kekeliruan.27 Namun

Pada negara dengan special statute jurisdictions,

untuk analisis ini, agar dapat disandingkan dengan

risiko jika penyelenggara penerima akhir gagal bayar

pengaturan pada general law jurisdictions maupun

(default) ada pada penerima (beneficiary). Hal ini

special statute jurisdictions, yang akan digunakan

tak lepas dari doktrin fundamental yurisdiksi ini yang

hanyalah aturan jika terjadi gagal bayar. Dalam RUU

menyatakan bahwa transfer dana terdiri dari

yang telah disahkan ini, aturan terkait gagal bayar

tahapan-tahapan yang memiliki hubungan hukum

diatur dalam bab mengenai pengembalian dana,28

dan perjanjian yang terpisah, masing-masing berdiri

yang pada prinsipnya dibagi menjadi tiga bagian,

sendiri, serta prinsip completion of transfer yang

yakni:

menyatakan bahwa transfer telah selesai jika

-

penyelenggara penerima akhir telah melakukan pengaksepan (dana telah ada di beneficiary’s

majeure); -

(beneficiary’s operator), maka risiko jika

pengembalian dana oleh penyelenggara yang default;29 dan

operator). Dengan demikian, sepanjang dana telah sampai pada penyelenggara penerima akhir

pengembalian dana dalam keadaan kahar (force

-

pengembalian dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

penyelenggara penerima akhir gagal melakukan pembayaran (default) ditanggung oleh penerima

Khusus untuk pengembalian dana jika penyelenggara

(beneficiary).

penerima akhir default, UU ini mengatur bahwa hak atas dana transfer ada pada: (1) penerima (beneficiary)

Pada negara dengan general law jurisdictions, alokasi

jika tidak terdapat kekeliruan dalam pengiriman

risiko lebih fleksibel. Baik pengirim asal (originator)

perintah transfer; atau (2) hak pengirim yang pertama

maupun penerima (beneficiary) memiliki hak untuk

kali melakukan kekeliruan.30 Pada prinsipnya,

melakukan penuntutan atas pembayaran dana

ketentuan ini lebih condong pada ketentuan

transfer. Sebagaimana special statute jurisdictions,

sebagaimana diatur pada special statute jurisdictions,

penerima pada general law jurisdictions memiliki hak untuk menuntut pembayaran kepada penyelenggara penerima akhir dengan dasar

27 Keterlambatan dan kekeliruan diatur dalam bab tersendiri yakni Bab V Pasal 54 s/d Pasal 59.

penyelenggara penerima akhir tersebut

28 Bab IV Pasal 47 s/d Pasal 53.

“dipekerjakan” oleh penerima. Meskipun demikian, dengan berdasarkan pada doktrin bahwa penyelenggara penerima akhir merupakan “sub agen” dari penyelenggara pengirim asal, maka pengirim asal juga memiliki hak untuk melakukan penuntutan atas pembayaran. Apalagi jika hal ini

54

29 Dalam UU disebutkan sebagai “penyelenggara yang dibekukan kegiatan usaha atau dicabut izin usaha atau dinyatakan pailit” karena disesuaikan dengan istilah yang digunakan untuk bank maupun lembaga nonbank. Untuk kepraktisan, dalam tulisan ini digunakan istilah “default” tanpa dimaksudkan untuk mengubah makna. 30 Lihat Pasal 51 ayat (3) RUU tentang Transfer Dana versi setelah disahkan DPR RI.


dengan kondisi apabila tidak terjadi kekeliruan dalam

Dalam RUU tentang Transfer Dana yang telah

perintah transfer yang disampaikan oleh

disahkan, jika terdapat penyelenggara selain

penyelenggara pengirim sebelumnya. Dalam hal

penyelenggara penerima akhir default, maka

penyelenggara pengirim sebelumnya melakukan

pengembalian dana dilakukan kepada:

kekeliruan, maka yang bersangkutan masih tetap

-

memiliki hak atas pengembalian dana yang keliru

penyelenggara pengirim asal dan perintah

ditransfer tersebut jika penyelenggara penerima akhir mengalami default. Aturan ini meletakkan alas

pengirim asal jika yang default adalah transfer belum dilaksanakan; atau

-

pengirim sebelumnya jika yang dibekukan adalah

hak bagi pengirim sebelumnya yang melakukan

bank penerus dan perintah transfer belum

kekeliruan untuk menuntut pengembalian dana

dilaksanakan.34

yang keliru ditransfer. Dengan demikian, tim kurator/likuidator berdasarkan UU ini, tentunya

Aturan tersebut, tidak mengurangi kewajiban

setelah melakukan verifikasi, wajib mengembalikan

penyelenggara pengirim untuk mengirimkan perintah

dana yang keliru ditransfer tersebut. Meskipun

transfer dana baru atas bebannya sendiri.35

demikian, berdasarkan pasal-pasal lain dalam UU tersebut, penyelenggara pengirim yang melakukan

Memperhatikan pengaturan tersebut di atas, tampak

kekeliruan tetap terikat kewajiban untuk segera

jelas bahwa aturan dalam UU tentang Transfer Dana

melakukan perbaikan atas kekeliruan tersebut, serta

mengadopsi prinsip “money back guarantee”

wajib membayar jasa, bunga atau

kompensasi.31

sebagaimana dianut oleh special statute jurisdictions, yakni penyelenggara pengirim tetap wajib

d. Default by Other than Beneficiary’s Bank

menerbitkan perintah transfer baru atas bebannya sendiri tanpa menunggu pengembalian dana dari

Baik pada negara general law jurisdictions maupun

penyelenggara penerima yang menerima perintah

negara special statute jurisdictions, hak untuk

transfer dana yang disampaikan oleh penyelenggara

mengklaim dana (atau disebut juga sebagai risiko

pengirim, apabila penyelenggara penerima tersebut

karena penyelenggara tidak mampu melakukan

(selain penyelenggara penerima akhir) mengalami

pembayaran dana transfer) jika penyelenggara lain

default. Sayangnya, tidak ada pasal khusus yang

selain penyelenggara penerima akhir32 mengalami

mengatur secara eksplisit bahwa pengirim asal juga

gagal bayar ada pada pengirim asal, kecuali untuk

berhak atas pembayaran bunga terkait adanya

Jerman di mana risiko ada pada penerima

kerugian atas kegagalan transfer tersebut,

(beneficiary). Sementara itu, pada special statute

sebagaimana diatur pada negara special statute

jurisdictions, pengirim asal dimungkinkan untuk

jurisdictions.

mengalihkan risiko atas kegagalan transfer tersebut kepada penyelenggara pengirim asal (originating

4. Penutup

banks) sesuai aturan terkait “money back guarantee”, yang bahkan dapat disertai dengan pembayaran bunga atas kerugian yang

dialaminya.33

Ketentuan

Dari uraian di atas, jelas bahwa dengan disahkannya RUU tentang Transfer Dana menjadi Undang-Undang,

mengenai perlindungan terhadap konsumen

rezim transfer dana Indonesia akan beralih dari kategori

semacam ini tidak terdapat pada negara general

general law jurisdictions menjadi special statute

law jurisdictions.

jurisdictions sebagaimana Amerika memiliki Article 4A UCC. Meskipun demikian, secara substansi, materi

31 Pasal 56 jo. Pasal 54 RUU tentang Transfer Dana versi setelah disahkan DPR RI. 32 Penyelenggara/bank pengirim asal (originating operator/bank) atau penyelenggara penerus (intermediary operator/bank).

34 Pasal 51 ayat (1) RUU tentang Transfer Dana versi setelah disahkan DPR RI.

33 Lihat Article 14 of the UNCITRAL Model Law, terkait dengan pengembalian dana (refund).

35 Pasal 51 ayat (2) RUU tentang Transfer Dana versi setelah disahkan DPR RI.

55


pengaturan dalam UU tentang Transfer Dana ternyata tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip special statute jurisdictions sebagaimana Article 4A UCC dan UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers. Beberapa substansi justru diambil dari doktrin yang dianut oleh general law jurisdictions dengan beberapa penyesuaian. Di satu sisi, kombinasi ini bagus karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, namun di sisi lain harus dilandasi dengan argumentasi yang kuat khususnya dari aspek filosofi hukumnya serta didukung dengan peraturan pelaksanaan yang jelas agar tidak membingungkan di lapangan.

56

Daftar Pustaka

Peraturan/Naskah Akademik/Model Law 1.

Naskah RUU tentang Transfer Dana versi yang sudah disahkan oleh Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Februari 2011.

2.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009.

3.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

4.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5.

Naskah Akademik RUU tentang Transfer Dana.

6.

UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers, 1992.

7.

UNCITRAL Legal Guide on Electronic Funds Transfers, 1987.

Buku/Artikel 8.

European Central Bank, The Payment System, Jerman, 2010.

9.

Geva, Benjamin, The Law of Electronic Funds Transfers, LexisNexis, San Fransisco, USA, 2001.

10. Kasiyanto, Safari, Losses from Carding: the Flaws of the Laws, LAP, Jerman, 2010. 11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia, Rancangan Undang-Undang Transfer Dana: Urgensi dan Manfaat, Jakarta, 2010. 12. The World Bank, Payment Systems Worldwide: A Snapshot (Outcome of the Global Payment Systems Survey 2008), Washington, DC, USA, 2008. 13. DPR Sahkan RUU Transfer Dana, tersedia pada http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/02/22/43285/DPR-SahkanRUU-Transfer-Dana atau http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/02/205176/18/1/DPR_Sahkan_UU_Transfer_Dana

Laman 14. http://www.bi.go.id. 15. http://www.depkominfo.go.id. 16. http://www.uncitral.org. 17. http://metrotvnews.com. 18. http://mediaindonesia.com.

57


58

Resensi Buku

Judul

:

Penulis Penerbit Halaman Oleh

: : : :

Judicial Review Di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan). Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Penerbit Buku Kompas, Januari 2010 (ISBN: 978-979-709-465-2) xviii + 340 halaman Rizal Wisnajaya, SE, MH,

Ketika membaca judul buku karya Dr. Zainal Arifin Hoesein,

Judicial review merupakan pengujian peraturan perundang-

S.H., M.H yang merupakan disertasi beliau untuk

undangan, dengan kewenangan hanya terbatas pada

mengambil gelar Doktor, terbetik di pikiran saya apakah

lembaga kekuasaan kehakiman dan tidak tercakup

judicial review itu, apa hubungannya dengan Mahkamah

didalamnya pengujian oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Agung dan apa kaitannya dengan tiga dekade pengujian

Penulis berupaya meluruskan penggunaan istilah yang masih

peraturan perundang-undangan. Buku ini sangat

rancu antara wewenang untuk menguji (toetsingsrecht)

menggoda keingintahuan pembaca untuk menggali lebih

dengan istilah judicial review, yang secara terminology

lanjut, apalagi ditengah maraknya rancangan undang-

memiliki pengertian berbeda. Pengertian toetsingsrecht

undang (RUU).

lebih luas dan lebih umum dibanding dengan pengertian Judicial review.

Didalam bukunya, penulis menjelaskan muasal munculnya istilah “Judicial Review”. Judicial Review pertama kali

Toetsingsrecht memiliki arti “hak” atau “kewenangan untuk

muncul dalam praktek hukum di Amerika Serikat yang

menguji” atau “hak uji” tergantung daripada sistem hukum

secara eksplisit tidak diatur dalam konstitusi negara

ditiap-tiap negara yang menerapkan, dan didalamnya

tersebut. Lahirnya judicial review kedalam tatanan hukum

termasuk juga untuk menentukan kepada lembaga

Amerika Serikat melalui putusan Mahkamah Agung

kekuasaan mana kewenangan dimaksud akan diberikan.

(Supreme Court) Amerika Serikat dalam perkara “Marbury

Dalam hal, hak atau kewenangan menguji tersebut diberikan

vs Madison” pada tahun 1803, saat itu John Marshall

kepada lembaga kekuasaan kehakiman atau hakim, maka

sebagai ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Secara

disebut “judicial review”. Tetapi apabila kewenangan tersebut

kronologis perkara “Marbury vs Madison” bermula pada

diberikan kepada lembaga legislative, maka istilahnya

permohonan William Marbury kepada Mahkamah Agung

menjadi legislative review dan demikian pula jika

agar menerbitkan ‘write of Mandamus’ yaitu perintah

kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga eksekutive

pengadilan kepada Secretary of State yang saat itu dijabat

maka istilahnya menjadi “executive review”.

oleh James Madison agar menyerahkan surat penugasannya sebagai Hakim kepadanya secara pribadi sesuai dengan

Adapun bentuk kelembagaan di beberapa negara-negara

Pasal 13 Judiciary Act Tahun 1789. Permohonan tersebut

yang mempraktekan pengujian tersebut, terbagi dalam

ditolak oleh Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa

enam kelompok. Keenam kelompok negara-negara yang

ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Supreme

mengorganisasikan peran hak menguji atau judicial review

Court untuk menerbitkan ‘write of Mandamus’ merupakan

adalah sebagai berikut: 1). Model Jerman yang

‘penambahan kewenangan’ di luar kewenangan yang

mengorganisasikannya dalam Mahkamah Konstitusi di

telah dirumuskan dalam konstitusi Amerika Serikat yang

samping Mahkamah Agung; 2). Model Prancis dengan

disahkan tahun 1787. Penolakan tersebut berakibat bahwa

sebutan “Dewan Konstitusi” (Conseil Constitutionnel) di

Pasal 13 Judiciary Act tersebut dapat dikategorikan

samping Mahkamah Agung; 3). Model Belgia yang

bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat.

menyebut lembaga ini “Constitutional Arbitrage”, di samping

59


Mahkamah Agung; 4). Model Venezuella, dilembagakan

UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No.24 Tahun 2003

dalam struktur Mahkamah Agung; 5). Model Amerika

tentang Mahkamah Konstitusi (MK). MK adalah lembaga

Serikat yang fungsi judicial review dilekatkan langsung pada

negara yang diberikan wewenang untuk melaksanakan

Mahkamah Agung; dan 6). Model negara-negara yang

pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar

menganut sistem supremasi parlemen yang sama sekali

dan dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003. Selain itu,

tidak mengakui adanya fungsi judicial review atas

pengujian peraturan perundang-undangan sebagai kontrol

konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD. Indonesia

normatif dilihat dari segi waktu dibagi 2 (dua) yakni sebelum

pada saat ini ecara kelembagan mengikuti prakek pengujian

peraturan tersebut mendapat bentuk formalnya atau

mirip model Negara Jerman.

sebelum disahkan, maka disebut ‘pengujian a priori’ atau ‘judicial preview’, sedangkan apabila telah mendapat

Dalam bukunya penulis mengupas mengenai pengertian

pengesahan dari lembaga yang berwenang, maka disebut

pengujian peraturan perundang-undangan, yang secara

‘pengujian posteriori’ atau ‘judicial review’.

terminology bahasa terdiri dari perkataan ‘pengujian’ dan ‘peraturan perundang-undangan’. Pengujian berasal dari

Buku ini berisi penelitian yang mendalam mengenai

akar kata uji yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui

pengaturan dan pelaksanaan kontrol normatif oleh

mutu sesuatu, sehingga ‘pengujian’ diartikan sebagai proses,

Mahkamah Agung yang objeknya terbatas pada peraturan

cara perbuatan, menguji. Sedangkan peraturan perundang-

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang dibentuk

undang-undang yang berlangsung selama tiga dekade

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang atau

mulai dari tahun 1970 sampai dengan 2003. Ditentukannya

mengikat secara umum. Dengan demikian, pengujian

kurun waktu batasan sampai dengan tahun 2003, karena

peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai

merupakan kurun waktu yang monumental dibidang

proses untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk

kekuasaan kehakiman yakni terbentuknya Mahkamah

oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang

Konstitusi. Akhirnya, Peresensi merekomndasikan bahwa

yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.

buku ini dapat memenuhi kebutuhan dan cocok untuk dibaca pejabat negara, praktisi/ahli hukum, anggota DPR,

Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan itu

civitas akademika dan masyarakat umum. Sedikit masukan

sendiri tidak terlepas dari konsep toetsingsrecht yang dalam

dari peresensi, khususnya mengenai gaya bahasanya yang

artian judicial review merupakan bagian dari prinsip kontrol

agak berat, tentunya akan lebih baik lagi kalau disajikan

secara judicial atas produk peraturan perundang-undangan

dalam gaya bahasa yang ringan sehingga lebih menarik

agar tidak bertentangan dengan norma hukum secara

untuk dibaca dan mudah untuk dicerna, terutama

hierarkis. Hal ini dapat dilakukan apabila prinsip kekuasaan

masyarakat umum.

negara menganut pemisahan kekuasaan atau ‘separation of power’ dan ‘checks and balance’. Kedua prinsip ini menciptakan adanya keseimbangan posisi dan kekuasaan cabang-cabang kekuasaan negara seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga dapat berjalan secara horizontal, dan memungkinkan cabang-cabang masingmasing kekuasaan negara tersebut dapat melakukan peranannya sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dasar dan/atau undang-undang. Dengan demikian Judicial review dapat dikatakan suatu proses untuk menguji tingkat konstitusionalitas suatu produk hukum badan legislatif atau badan eksekutif. Lebih lanjut didalam bukunya penulis mengemukakan bahwa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Indonesia, saat ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1)

60

Cakrawala Hukum: Perjalanan Pembahasan RUU Transfer Dana

Kepastian menjadi UU Transfer Dana itu sebentar lagi akan

Kebutuhan untuk mengatur Transfer Dana dalam suatu

terujud. Dalam Rapat Kerja Tingkat Kedua DPR RI (Rapat

undang-undang juga diperlukan karena kegiatan Transfer

Paripurna) pada hari Selasa, 22 Februari 2011, fraksi kompak

Dana bersifat sangat kompleks, karena melibatkan berbagai

menyuarakan kata setuju atas hadirnya UU Transfer Dana.

pihak mulai dari Pengirim Asal (originator), Pengirim (sender),

Usai sudah perjalanan RUU Transfer Dana, habis gelap,

sampai kepada Penerima (beneficiary) yang proses

terbitlah terang, kegiatan transfer dana memiliki pengaturan

kegiatannya dimulai dari adanya Perintah Transfer Dana,

dan landasan hukum yang kuat.

Pengaksepan, pelaksanaan Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana tersebut oleh Penerima yang

RUU Transefr Dana telah disampaikan Presiden kepada Ketua

apabila ditelaah di dalamnya melingkupi berbagai aspek

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui

hukum seperti hukum perdata, hukum administrasi, dan

Surat Nomor: R.11/Pres/2/2010 tanggal 15 Februari 2010.

hukum pidana.

Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan

Melihat kompleksitas permasalahan dan luasnya materi yang

Informasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

diatur, mendorong Pemerintah untuk menyusun RUU tentang

untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut

Transfer Dana. Ada pun sasaran yang ingin dicapai dalam

di DPR-RI.

penyusunan RUU ini di antaranya adalah: 1. mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar,

Selama proses pembahasan RUU tentang Transfer Dana,

aman, efisien, dan andal sehingga dapat mendukung

yaitu hampir 1 (satu) tahun sejak RUU ini diserahkan

pengembangan perekonomian, mendorong kegiatan

Pemerintah kepada DPR RI, semua permasalahan dibahas

investasi, dan pembangunan nasional;

dengan cermat dan mendalam, dalam berbagai tingkatan

2. mewujudkan landasan hukum yang dapat memberikan

Rapat yaitu Pansus, Panja, TimSin, dan Paripurna. Berbagai

kesetaraan dan perlindungan bagi setiap pihak yang

argumentasi yang melatarbelakangi penentuan substansi

terlibat dalam kegiatan Transfer Dana, baik domestik

penormaan yang diatur dapat dipertanggungkan baik secara yuridis maupun secara ilmiah. Hal ini semata-mata demi

maupun lintas negara (cross border); dan 3. mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian

menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas sesuai

uang dan pembiayaan kegiatan terorisme (financing of

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

terorism).

Penyusunan RUU tentang Transfer Dana dilandasi pada suatu

Pokok Pengaturan RUU Transfer Dana

kenyataan bahwa saat ini di Indonesia belum memiliki ketentuan Transfer Dana yang berlaku menyeluruh.

Pengertian Transfer Dana pada dasarnya merupakan

Pengaturan aktivitas Transfer Dana yang ada sekarang ini

rangkaian kegiatan yang dimulai sejak adanya perintah dari

hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia

pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah

mengenai Kliring dan Real Time Gross Sattlement (RTGS)

dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah

yang tidak secara khusus mengatur mengenai Transfer Dana,

Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh

sehingga pengaturan yang bersifat komprehensif untuk

penerima dana. Istilah Transfer Dana tersebut telah dikenal

menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta

secara luas dan telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam

keamanan dan kelancaran transaksi Transfer Dana sangat

kurun waktu yang lama, sebagai bagian dalam kegiatan

dibutuhkan.

perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari praktik Transfer

61


Dana yang telah sedemikian pesat berkembang dan dilakukan

atau keputusan pailit Lembaga Bukan Bank tersebut

masyarakat melalui berbagai lembaga, baik bank maupun

dianggap batal atau tidak berlaku. Dengan tidak

bukan bank, seperti kantor pos dan jasa titipan kilat, baik

berlakunya prinsip zero hour rules ini, seluruh Transfer

yang dilakukan secara elektronik maupun yang masih

Dana yang telah dilaksanakan setelah pukul 00.00

didasarkan atas warkat/berbasis kertas. Bahkan

pada hari itu sampai sebelum diucapkannya putusan

penyelenggaraan jasa Transfer Dana telah bersifat lintas

likuidasi Bank atau putusan pailit Lembaga Bukan

negara (cross border) dan melibatkan berbagai mata uang

Bank tidak menjadi batal dan wajib diteruskan kepada

dalam jumlah nominal dan volume yang besar.

penerima. Dengan demikian, dana yang telah ditransfer kepada Bank penerima tidak dapat ditarik

1. Lingkup Berlakunya

kembali. Hal ini di samping untuk memberikan kepastian dan kelancaran sistem pembayaran juga

a. Transfer Dana antar Bank atau intra Bank dalam rupiah atau valuta asing yang Bank Pengirim dan

dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Bank Penerima seluruhnya berada di wilayah Negara Republik Indonesia. b. Transfer Dana antar Bank atau intra Bank ke luar

b. Prinsip penyerahan terhadap pembayaran (delivery versus payment).

wilayah Negara Republik Indonesia atau dari luar

Yang dimaksud dengan “delivery versus payment”

wilayah Negara Republik Indonesia yang melibatkan

adalah suatu prinsip yang menentukan bahwa jika

Bank di Indonesia baik sebagai Bank Pengirim Asal,

Transfer Dana merupakan suatu kewajiban yang

Bank Penerus, atau Bank Penerima Akhir, sepanjang

timbul dari perjanjian lain antara Pengirim dan

Perintah Transfer Dana telah atau masih berada di

Penerima maka pada saat Bank Penerima Akhir telah

wilayah Negara Republik Indonesia.

melakukan pengaksepan perintah Transfer Dana,

c. Transfer Dana yang dilakukan oleh Lembaga Bukan

kewajiban Pengirim untuk melakukan pembayaran

Bank. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

kepada Penerima telah selesai dan Pengirim berhak

“Lembaga Bukan Bank” antara lain perusahaan yang

atas obyek yang diperjanjikan.

berkaitan dengan jasa pos, badan usaha jasa titipan, dan badan usaha pengiriman dana lainnya.

3. Pengaturan Kompensasi Berdasarkan Prinsip Syariah

2. Prinsip umum yang dianut dalam RUU Transfer Dana

Sesuai dengan perkembangannya, layanan kegiatan Transfer Dana juga telah banyak dilakukan oleh lembaga

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam dunia perbankan

syariah, baik oleh bank syariah ataupun lembaga bukan

dan pengelolaan keuangan, dikenal beberapa prinsip

bank syariah. Mengingat bank syariah atau lembaga

umum yang menjadi landasan dalam

bukan bank syariah mempunyai prinsip tersendiri dalam

penyelenggaraannya. Oleh karena itu, di dalam RUU ini

tata cara penghitungan kewajiban yang terkait dengan

juga mengatur dan menganut beberapa prinsip umum,

penyelenggaraan Transfer Dana maupun penggunaan

antara lain:

istilah tertentu dalam penyelenggaraan Transfer Dana yang dilakukan secara konvensional dalam UU Transfer

a. Tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak

Dana disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang lazim

pukul 00.00 dini hari (zero hour rules).

dalam praktek kegiatan Transfer Dana berdasarkan

RUU Transfer Dana tidak menganut prinsip zero hour

syariah.

rules. Prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 dini hari yang disebut zero hour rules merupakan suatu

4. Pemantauan

prinsip dalam hukum kepailitan yang menetapkan

62

bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh Bank

Untuk meningkatkan dan menjaga kinerja lembaga

atau Lembaga Bukan Bank setelah pukul 00.00 pada

penyelenggara jasa Transfer Dana agar berjalan dengan

tanggal diberlakukannya keputusan likuidasi Bank

baik, diperlukan pemantauan yang memadai terhadap


kinerja lembaga tersebut. Langkah pemantauan tersebut

2. Mengambil atau memindahkan seluruh atau sebagian

juga dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan

dana milik orang lain secara sengaja dan melawan

masyarakat terhadap penyelenggara jasa Transfer Dana.

hukum, dengan menerbitkan atau menyerahkan

Pemantauan dapat dilakukan secara aktif melalui

Perintah Transfer Dana.

pemeriksaan atau melalui laporan secara berkala. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank Indonesia dapat

3. Dengan sengaja menerima atau menampung, baik

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Transfer

untuk diri sendiri ataupun orang lain suatu dana

Dana yang dilakukan oleh perbankan maupun pihak

yang patut diduga berasal dari Perintah Transfer

bukan bank.

Dana yang dibuat secara melawan hukum.

Terkait dengan kewajiban penyampaian laporan oleh

4. Secara melawan hukum mengubah, menghilangkan,

lembaga penyelenggara Transfer Dana, dalam hal

menghapus sebagian atau seluruh informasi yang

lembaga dimaksud tidak memenuhi kewajiban

tercantum dalam Perintah Transfer Dana. Dan dalam

penyampaian laporan kepada otoritas pengawas lembaga

hal tindak pidana ini mengakibatkan kerugian

penyelenggara Transfer Dana, maka pemegang otoritas

pengirim dan/atau penerima yang berhak dan/atau

tersebut berwenang untuk memberikan sanksi

pihak lain, maka pidananya diperberat.

administratif. Sanksi administratif dalam hal ini terdiri dari teguran tertulis dan/atau dapat dikenai kewajiban pembayaran denda uang.

5. Secara melawan hukum mengakses, mengambil, mengubah, menggunakan, menggandakan, merusak, mengintersepsi, atau menghilangkan data atau sistem

5. Alat Bukti dan Beban Pembuktian Berkaitan dengan alat bukti, mengingat pengaturan alat

informasi Transfer Dana. 6. Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai

bukti dalam hukum acara belum mengakomodir alat

miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut

bukti dalam transaksi elektronik, sementara saat ini

diketahui bukan haknya.

hampir seluruh kegiatan Transfer Dana melibatkan penggunaan media elektronik, maka dalam RUU ini

7. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud

diatur secara tegas cakupan alat bukti yang meliputi

dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 84 RUU dilakukan

pula informasi, dokumen elektronik, dan/atau hasil

oleh Pengurus, Pejabat, dan/atau pegawai Bank,

cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Pengaturan

pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga).

ini dimaksudkan untuk mengakomodir pengembangan alat bukti dalam transaksi elektronik sehingga dapat

Di samping itu, RUU ini mengatur juga tindak pidana

meningkatkan kepastian para pihak dalam melakukan

yang dilakukan oleh korporasi, yakni orang-orang yang

kegiatan Transfer Dana.

mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama

6. Ketentuan Pidana

korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam

Dalam RUU ini diatur mengenai jenis perbuatan yang

lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri

dikategorikan sebagai tindak pidana, antara lain:

atau bersama-sama.

1. Membuat, menerbitkan, menggunakan, menyimpan sarana, atau menyerahkan Perintah Transfer Dana palsu. Termasuk dalam Perintah Transfer Dana palsu antara lain adalah Perintah Transfer Dana yang dibuat dengan menggunakan sarana Transfer Dana yang diperoleh secara melawan hukum.

63


Daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) September - Desember 2010

Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

LN & TLN

12/19/PBI/2010

4-10-2010

DPNP/DKM

Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

LN 115 TLN 5158

12/20/PBI/2010

4-10-2010

DKBU/DPbS

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

LN 116 TLN 5159

12/21/PBI/2010

19-10-2010

DPNP/DPbS

Rencana Bisnis Bank

LN 120 TLN 5161

12/22/PBI/2010

22-12-2010

DPM

Pedagang Valuta Asing

LN 146 TLN 5177

12/23/PBI/2010

29-12-2010

DPNP

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

LN 155 TLN 5180

12/24/PBI/2010

29-12-2010

DInt

Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri

LN 156 TLN 5181

12/25/PBI/2010

30-12-2010

DPU

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009

LN 158

12/26/PBI/2010

30-12-2010

DPU

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005

LN 159

65


Daftar Surat Edaran Ekstern (SE) Bank Indonesia September - Desember 2010

Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

12/27/DPNP

25-10-2010

DPNP

Rencana Bisnis Bank Umum

12/28/DASP

10-11-2010

DASP

Penyelenggaraan Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System

12/29/DASP

10-11-2010

DASP

Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum

12/30/DASP

10-11-2010

DASP

Perubahan Atas SE No.11/32/DPM tanggal 7 Desember 2009 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

12/31/DASP

10-11-2010

DASP

Tata Cara Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara

12/32//DPbS

18-11-2010

DPbS

Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit USaha Syariah

12/33/DKBU

1-12-2010

DKBU

Perubahan atas SEBI No.8/31/DPBR tanggal 12 Desember 2006 perihal Bank Perkreditan Rakyat

12/34/DASP

22-12-2010

DASP

Perubahan atas SE BI No.12/8/DASP tanggal 24 Maret 2010 perihal Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

12/35/DPNP

23-12-2010

DPNP

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance)

12/36/DPNP

23-12-2010

DPNP

Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat secara Mandatory dalam rangka Konsolidasi

12/37/DInt

23-12-2010

DInt

Tata Cara Pelaporan Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank serta Format Indikator Keuangan

12/38/DPNP

31-12-2010

DPNP

Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah dalam rangka Sekuritisasi

12/39/DPbS

31-12-2010

DPbS

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

67


Ringkasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) September - Desember 2010

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 - Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing Latar Belakang Pengaturan : a. Tekanan inflasi serta kondisi ekses likuiditas perbankan yang tinggi dan persisten perlu dikendalikan agar tidak berdampak pada peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat berpengaruh pada stabilitas moneter. Selain itu, stabilitas sektor keuangan perlu terus didukung oleh penguatan kondisi sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko dan pengoptimalan fungsi intermediasi perbankan. b. Guna mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan perlu dilakukan pengelolaan ekses likuiditas perbankan secara optimal, antara lain melalui kebijakan giro wajib minimum dengan memperhatikan kondisi likuiditas perbankan serta peran bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Substansi Pengaturan : 1.

Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing.

2.

GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi terdiri dari: a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah; b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah; dan c. GWM LDR sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.

3.

Ketentuan mengenai GWM Sekunder dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tidak mengalami perubahan.

4.

GWM Primer dalam rupiah, GWM LDR dan GWM dalam valuta asing dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia, sedangkan GWM Sekunder dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.

5.

Perhitungan GWM LDR dilakukan sebagai berikut: a. Batas bawah LDR Target sebesar 78% dan batas atas LDR Target sebesar 100%. b. Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target memiliki GWM LDR sebesar 0%. c. Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR Target diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Bawah (saat ini sebesar 0,1) dengan selisih LDR bank dari batas bawah LDR target. d. Bank yang LDR-nya lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini 14%) akan diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Atas (saat ini sebesar 0,2) dengan selisih LDR bank dari batas atas LDR target. e. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM insentif (saat ini sebesar 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0%.

69


f. Besaran dan parameter LDR Target, KPMM Insentif, Parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas akan dievaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan. 6.

Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah.

7.

Bagian tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 6 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam rupiah.

8.

Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah.

9.

Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan memperoleh kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 1% bagi pemenuhan GWM Primer dalam rupiah.

10. Terhadap Bank yang sedang dikenakan Cease and Desist Order (CDO) terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana, dalam rangka supervisory action Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan yang berbeda dari ketentuan GWM LDR sebagaimana diatur dalam PBI ini. 11. PBI ini mencabut PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 10/25/PBI/2008, namun peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini. 12. Ketentuan mengenai GWM LDR beserta sanksi terhadap pelanggaran GWM LDR mulai berlaku pada 1 Maret 2011. 13. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2010. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Latar Belakang : 1.

Semakin berkembangnya industri BPR dan BPRS disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan BPR/BPRS terutama yang berbasis teknologi informasi, maka risiko pemanfaatan BPR dan BPRS dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi.

2.

Ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) bagi BPR dan BPRS yang berlaku selama ini perlu untuk disempurnakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

MATERI PENGATURAN : 1.

BPR dan BPRS wajib menerapkan program Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

2.

Penggunaan istilah baru terkait dengan penerapan program APU dan PPT sebagai berikut: a. Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.

70


b. Enhanced Due Diligence (EDD) adalah CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR/BPRS untuk mendalami profil calon Nasabah, Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. c. Politically Exposed Person (PEP) adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik. d. Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. e. Walk in Customer adalah pengguna jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BPR/BPRS tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugaasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut. 3.

Pengaturan dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

4.

BPR dan BPRS wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai BPR dan BPRS yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT dan bertanggung jawab terhadap Direktur.

5.

Pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) kepada calon Nasabah, Nasabah, dan WIC yang terdiri dari: a. Permintaan informasi dan dokumen kepada calon nasabah perorangan, perusahaan berbentuk bank dan non bank termasuk nasabah berupa yayasan, perkumpulan serta Lembaga Negara. Pengaturan termasuk untuk nasabah usaha mikro dan kecil yang lebih sederhana. b. Permintaan informasi dan dokumen kepada WIC baik yang melakukan transaksi di atas Rp100 juta maupun untuk WIC yang melakukan transaksi di bawah Rp100 juta. c. Pelaksanaan verifikasi dokumen dalam rangka meneliti dan meyakini kebenaran dokumen termasuk pelaksanaan wawancara. d. Pemantauan dan pengkinian data

6.

BPR dan BPRS wajib memelihara Daftar Teroris berdasarkan data yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PBB.

7.

BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pencatatan dan memelihara profil Nasabah

8.

BPR dan BRPS wajib menatausahakan data Nasabah dan WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC atau sejak ditemukanannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha serta wajib memelihara dokumen Nasabah dan WIC dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur mengenai Dokumen Perusahaan.

9.

Pengaturan mengenai pemindahan dana

10. Kewajiban BPR dan BPRs untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal : tidak memenuhi kelengkapan informasi dan dokumen, diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar, BPR dan BPRS ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah atau penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah. 11. Pengaturan mengenai Beneficial Owner perorangan, perusahaan, yayasan atau perkumpulan.

71


12. Pelaksanaan EDD untuk calon Nasabah, Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP. Direksi BPR/BPRS atau Pejabat Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tergolong PEP tersebut. 13. Pengaturan mengenai CDD yang lebih sederhana dapat dilakukan terhadap calon Nasabah yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah. 14. BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabah yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Namun demikian BPR dan BPRS wajib memastikan kecukupan identifikasi & verifikasi atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen. 15. BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif yang dibuktikan dengan adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk unit kerja atau pegawai yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT serta pemisahan fungsi antara pelaksana penerapan program APU dan PPT dengan pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi efektivitas penerapan program tersebut. 16. BPR dan BPRS wajib melakukan penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru, serta melaksanakan pelatihan mengenai program APU dan PPT kepada SDM BPR dan BPRS. 17. BPR wajib menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya PBI ini dan wajib menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan tersebut kepada BI. 18. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. 19. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib disampaikan 3 (tiga) hari kerja setelah BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu sejak Direktur yang berwenang menyetujui transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. 20. Sanksi keuangan diberikan kepada BPR yang terlambat menyampaikan atau tidak menyampaikan Pedoman Pelaksanaan APU dan PPT serta BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. 21. Peraturan ini mencabut PBI No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) bagi BPR tanggal 23 Oktober 2003. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 - Rencana Bisnis Bank Ringkasan : 1.

Tujuan pengaturan ini adalah : a. agar Bank memiliki Rencana bisnis yang disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif. b. sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko strategik dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal untuk mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai visi dan misinya.

72


c. Selain itu rencana bisnis bank yang realistis diperlukan juga bagi otoritas moneter sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan macro prudential dan d. menjadi salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif. 2.

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis setiap tahun. Bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Rencana Bisnis wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum.

3.

Cakupan Rencana Bisnis paling kurang meliputi: a. Ringkasan eksekutif; b. Kebijakan dan strategi manajemen; c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini; d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; e. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; f. Rencana pendanaan; g. Rencana penanaman dana; h. Rencana permodalan; i.

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);

j.

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

k. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; l. 4.

Informasi lainnya.

Rencana Bisnis wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian dalam hal Rencana Bisnis yang disampaikan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan ini.

5.

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis apabila: a. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank. Perubahan ini hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan; dan/atau b. Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

6.

Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Bank Indonesia.

7.

Pemberian masa transisi sebagai berikut: a. Khusus untuk Rencana Bisnis tahun 2011, Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan Desember 2010. b. Khusus untuk Bank yang menyampaikan Rencana Bisnis tahun 2011, namun melewati akhir Desember 2010: 1. Tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar, apabila disampaikan paling lambat akhir Januari 2011; atau 2. Dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50 juta, apabila disampaikan setelah akhir Januari 2011.

73


Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No.12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing Ringkasan : I.

Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan jual-beli Uang Kertas Asing (UKA) yang dijalankan oleh Pedagang Valuta Asing (PVA) memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan usaha Pengiriman Uang. Dalam rangka mendukung perkembangan kegiatan usaha Pengiriman Uang, maka PVA Bukan Bank dapat diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang sesuai ketentuan yang berlaku.

II.

Materi Pengaturan Pokok-pokok pengaturan yang baru dari Peraturan Bank Indonesia ini adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah sebagai berikut: a. jual dan beli UKA; b. pembelian Traveller’s Cheque (TC); dan c. bagi PVA Bukan Bank, dapat melakukan kegiatan usaha Pengiriman Uang dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 2. PVA dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut: a. bertindak sebagai agen penjual Traveller’s Cheque b. melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya untuk kepentingan nasabah; dan/atau c. melakukan kegiatan usaha lain selain jual dan beli Uang Kertas Asing dan pembelian TC serta kegiatan usaha Pengiriman Uang. 3. Modal disetor untuk mendirikan PVA Bukan Bank tidak berasal dari dan/atau untuk pencucian uang (money laundering). 4. Persyaratan bagi Direksi dan Dewan Komisaris PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; c. tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausahakan dalam sistem informasi kredit pada Bank Indonesia; d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris dari suatu perseroan terbatas dengan kegiatan usaha PVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia karena pelanggaran, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan g. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan mengenai pedagang valuta asing dan perundang-undangan lain yang berlaku. 5.

Persyaratan bagi pemegang saham PVA Bukan Bank adalah sebagai berikut: a. perorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;

74


c. tidak tercantum dalam kredit macet yang ditatausahakan dalam sistem informasi kredit pada Bank Indonesia; d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan f. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai pedagang valuta asing dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. 6. PVA Bukan Bank yang memperoleh izin kegiatan usaha Pengiriman Uang wajib melakukan penyesuaian atas kebijakan dan prosedur penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan memuat kebijakan dan prosedur APU dan PPT untuk kegiatan usaha Pengiriman Uang. 7. PVA Bukan Bank wajib tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha Pengiriman Uang dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengiriman Uang. 8. Jangka waktu pemberian izin atau penolakan secara tertulis permohonan kegiatan usaha Pengiriman Uang sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha Pengiriman Uang, tidak berlaku bagi permohonan kegiatan usaha Pengiriman Uang yang diajukan bersamaan dengan permohonan izin usaha PVA Bukan Bank. 9. PVA Bukan Bank wajib memasang: a. logo PVA berizin; b. tulisan "Pedagang Valuta Asing Berizin" ("Authorized Money Changer"); dan c. sertifikat izin usaha. 10. Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka: a. Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Ringkasan : 1.

Tujuan Pengaturan ini adalah: Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat terhadap industri perbankan, sehingga perlu dipastikan agar pengelolaan bank dilakukan oleh pihak yang mampu dan patut (Fit and Proper) sehingga pengelolaan bank dilakukan sesuai dengan tatakelola yang baik (good governance).

2.

Penyempurnaan pengaturan ini antara lain: a. Penambahan obyek uji kemampuan dan kepatutan yaitu calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon Pengurus, PSP, Pengurus, dan Pejabat Eksekutif (PE) yang sedang menjabat, juga diperluas dengan PSP, Pengurus, dan PE yang sudah tidak lagi menjabat. b. Penyederhanaan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap:

75


i. New Entry •

Bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi bank, wawancara hanya dilakukan apabila diperlukan yaitu apabila ditemukan adanya informasi negatif atau apabila yang bersangkutan dinilai tidak memiliki kompetensi yang cukup dibidang perbankan.

•

Bagi calon PSP, wawancara tetap merupakan keharusan hanya pelaksanaannya tidak harus menunggu seluruh penelitian administratif selesai.

ii. Existing •

Pengumpulan bukti tidak harus melalui pemeriksaan khusus namun dapat dilakukan melalui pengawasan aktif (pemeriksaan), pengawasan pasif atau sumber lainnya.

•

Pengurangan penyampaian tanggapan dari pihak yang dinilai atas hasil sementara dari semula 2 kali menjadi hanya sekali.

•

Penyederhanaan langkah-langkah penilaian dari 10 tahap menjadi 4 tahap yaitu: (1) Klarifikasi temuan & bukti kepada Pihak yang Dinilai. (2) Penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan. (3) Tanggapan dari Pihak Yang Dinilai atas hasil penilaian sementara. (4) Penetapan & pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

c. Perubahan predikat hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi hanya dua predikat yaitu Lulus dan Tidak Lulus. d. Pengetatan sanksi dan konsekuensi Tidak Lulus. •

Jangka waktu sanksi tidak dikaitkan dengan dampak perbuatan pihak yang dinilai terhadap penurunan CAR namun dikaitkan dengan jenis dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan.

•

Terdapat peningkatan jangka waktu sanksi bagi pihak yang Tidak Lulus yang tidak mematuhi konsekuensinya.

e. Penambahan pengaturan yang terkait dengan proses uji kemampuan dan kepatutan bagi bank yang diselamatkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. 3.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka PBI No.5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 Tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri Ringkasan : 1.

Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan sehubungan dengan akan berakhirnya PBI No.11/17/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No.2/22/PBI/2000 yaitu pada 31 Desember 2010 yang mengatur mengenai penundaan sanksi administratif berupa denda bagi pelapor yang melanggar ketentuan pelaporan Utang Luar Negeri (ULN). Selain itu, penerapan aplikasi baru yaitu enhancement SIUL versi 2.1 yang menggantikan aplikasi lama SIUL versi 2.0 juga menjadi dasar pertimbangan dalam perubahan Peraturan Bank Indonesia ini. Enhancement aplikasi SIUL dibuat dengan tujuan agar cakupan dan kualitas data ULN lebih meningkat dan sistem pelaporan yang lebih user friendly. Dengan demikian diharapkan memudahkan pelapor menyampaikan laporan ULN nya kepada Bank Indonesia. Adapun pokok-pokok perubahan dalam pengaturan Peraturan Bank Indonesia ini antara lain mencakup: a. Perubahan jangka waktu penyampaian laporan data pokok ULN kepada Bank Indonesia. b. Penyederhanaan perhitungan sanksi administratif berupa denda kepada pelapor yang melanggar ketentuan penyampaian laporan ULN. c. Perubahan waktu penyampaian laporan ULN dari hari kerja sebelumnya menjadi hari kerja sesudahnya apabila tanggal batas waktu penyampaian laporan ULN jatuh pada hari Sabtu atau hari libur.

76


d. Sanksi administratif berupa denda akan mulai diberlakukan untuk laporan ULN dan/atau koreksi laporan ULN bulan Juni 2011 yang disampaikan pada bulan Juli 2011. 2.

Perubahan-perubahan dalam PBI tersebut selain sebagai salah satu sarana penyempurnaan data ULN, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pelapor untuk menyampaikan laporan ULN nya kepada Bank Indonesia. Selama ini data ULN dipergunakan dalam rangka penyusunan Statistik Utang Luar negeri Indonesia dan Statistik Neraca Pembayaran. Oleh karena itu, dengan semakin lengkap dan akurat data ULN akan mendukung Bank Indonesia dalam perumusan kebijakan moneter.

3.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka beberapa ketentuan berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu: a. Peraturan Bank Indonesia No.2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri. b. Peraturan Bank Indonesia No.11/17/PBI/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/25/PBI/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/21/PBI/2009 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 2.000 (Dua Ribu) Tahun Emisi 2009 Ringkasan : 1.

Dengan mempertimbangkan Bank Indonesia telah memiliki Gubernur Bank Indonesia yang definitif, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan penandatangan pada uang kertas rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) tahun emisi 2009.

2.

Materi pokok yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia ini meliputi: a. Uang kertas rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) tahun emisi 2009 terbuat dari bahan serat kapas; b. Harga uang rupiah mempunyai nilai nominal sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); c. Ciri uang kertas rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) tahun emisi 2009 untuk tahun pencetakan sampai dengan bulan November tahun 2010, antara lain sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas dengan ukuran panjang 141 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan abu-abu; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari; 4. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI2000” berulang-ulang; 5. ditandatangani oleh Miranda S. Goeltom sebagai “Deputi Gubernur Senior” dan S. Budi Rochadi sebagai “Deputi Gubernur”. d. Ciri uang kertas rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) tahun emisi 2009 untuk tahun pencetakan mulai bulan Desember tahun 2010, antara lain sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas dengan ukuran panjang 141 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan abu-abu; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Pangeran Antasari; 4. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI2000” berulang-ulang; 5. ditandatangani oleh Darmin Nasution sebagai “Gubernur” dan S. Budi Rochadi sebagai “Deputi Gubernur”. e

Uang kertas rupiah pecahan 2.000 (dua ribu) tahun emisi 2009 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

77


Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/26/PBI/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005 Ringkasan : 1.

Dengan mempertimbangkan Bank Indonesia telah memiliki Gubernur Bank Indonesia yang definitif, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan penandatangan pada uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005.

2.

Materi pokok yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia ini meliputi: a. Uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 terbuat dari bahan serat kapas; b. Harga uang rupiah mempunyai nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); c. Ciri uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 untuk tahun pencetakan mulai bulan Januari 2010 sampai dengan bulan November tahun 2010, antara lain sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas dengan ukuran panjang 145 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan ungu muda; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan electrotype berupa logo BI dan ornamen daerah Palembang; 4. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI10000” berulang-ulang dan akan memendar berwarna merah di bawah sinar ultra violet; 5. ditandatangani oleh Darmin Nasution sebagai “Deputi Gubernur Senior” dan Muliaman D. Hadad sebagai “Deputi Gubernur” d. Ciri uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 untuk tahun pencetakan mulai bulan Desember tahun 2010, antara lain sebagai berikut: 1. terbuat dari serat kapas dengan ukuran panjang 145 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan ungu muda; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan electrotype berupa logo BI dan ornamen daerah Palembang; 4. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI10000” berulang-ulang dan akan memendar berwarna merah di bawah sinar ultra violet; 5. ditandatangani oleh Darmin Nasution sebagai “Gubernur” dan Muliaman D. Hadad sebagai “Deputi Gubernur”. e. Uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

78

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Recommend Documents