HUKUM PERBANKAN INDONESIA

HUKUM PERBANKAN INDONESIA Oleh: Irdanuraprida Idris Hk Perbankan Indonesia

By: Irdanuraprida Idris

HUKUM Dalam Pandangan Masyarakat • Ketika seseorang berhadapan dengan Hukum pada saat kondisi sedang normal, orang cenderung berpandangan bahwa Hukum adalah suatu hal yang merepotkan • Namun disaat kondisi orang tersebut sudah terbentur pada suatu masalah, ternyata banyak orang berpandangan bahwa Hukum memang benar, dan pada akhirnya orang tersebut akan sangat memerlukan HUKUM Hk Perbankan Indonesia


APA ITU HUKUM??? Hk Perbankan Indonesia


Pendapat para ahli tentang HUKUM Menurut Van Apeldoorn: Suatu norma, aturan, ketentuan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan masyarakatnya agar kehidupan tersebut berjalan dengan baik dan diberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya Hk Perbankan Indonesia


Pendapat para ahli tentang HUKUM Menurut Prof. Mr. E.M. Meyer Hukum ialah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi para Penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya. Hk Perbankan Indonesia


Pendapat para ahli tentang HUKUM Menurut Leon Duguit Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh semua masyarakat sebagai Jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Hk Perbankan Indonesia


Pendapat para ahli tentang HUKUM Menurut Immanuel Kant Hukum ialah keseluruhan syaratsyarat yang karenanya kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut aturan tentang kemerdekaan seseorang. Hk Perbankan Indonesia


Latar Belakang aturan HUKUM bagi Perbankan • Semua transaksi Perbankan tidak akan lepas dari permasalahan HUKUM • Tidak semua orang tahu tentang HUKUM • Orang yang tahu HUKUM tapi belum Sadarkum (belum sadar HUKUM) • Mengandung penafsiran berbeda • HUKUM sering dirasakan sebagai penghambat Hk Perbankan Indonesia


Unsur-Unsur HUKUM • Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalm pergaulan masyarakat; • Peraturan tersebut diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; • Peraturan tersebut bersifat Memaksa; • Sanksi terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut adalah tegas. Hk Perbankan Indonesia


Ciri-Ciri HUKUM • Adanya perintah dan atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang; • Sifat dari HUKUM adalah Mengatur dan Memaksa. Hk Perbankan Indonesia


Tujuan HUKUM • Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai (Van Apeldoorn); • Mencapai keadilan (Geny); • Mewujudkan semata-mata apa yang bermanfaat bagi orang (Bentham) Hk Perbankan Indonesia


Mengapa orang Taat HUKUM dan darimana HUKUM itu??? Hk Perbankan Indonesia


Mazhab / Teori Hukum

•Mazhab Hukum Alam •Mazhab Sejarah Hk Perbankan Indonesia


Mazhab Hukum Alam • Menurut Aristoteles: Hukum Hukum berlaku karena penetapan Penguasa; Hukum asli adalah hukum yang tergantung dari pandangan manusia tentang yang baik dan yang buruk (universal) dan hukum yang oleh orang sehat selaras dengan kodrat alam • Menurut Thomas Van Aquino Kejadian alam diperintah oleh UU abadi (lex eterna) sebagai dasar kekuasaan dari semua peraturan sebagai kehendak tuhan yang menciptakan dunia ini. Berpikir untuk membedakan yang baik dan yang buruk dari UU Abadi



Mazhab Sejarah • Menurut Von Savigny: Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari Jiwa dan Rohani bangsa; • Teori Teokrasi Hukum berasal dari Tuhan / penguasa wakil Tuhan; • Teori Kedaulatan Rakyat Menurut Jean Rousseau: “ Kekuasaan raja bukan dari Tuhan tetapi dari rakyat”



Sumber-sumber Hukum • Dalam arti Material Lapangan Hukum Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Filsafat dan lain sebagainya; • Dalam arti Formal Undang-Undang (statute); Kebiasaan (custom); Traktat / Perjanjian (treaty); Pendapat sarjana / ahli hukum (doktrin); Keputusan-keputuan Hakim (yurisprudensi) Hk Perbankan Indonesia


Aneka Pembagian Hukum Berdasarkan Naskah: - Tertulis; - Tidak tertulis



Aneka Pembagian Hukum • • • • •

Menurut Menurut Menurut Menurut Menurut


Kepentingannya; Cabangnya; Isinya; Statusnya; Berlakunya


Menurut Kepentingannya

•Hukum Privat •Hukum Publik Hk Perbankan Indonesia


Aneka Pembagian Hukum

Hukum Privat: • Hukum Perdata • Hukum Dagang • Hukum Perdata Internasional Hk Perbankan Indonesia


Aneka Pembagian Hukum

Hukum Publik: • Hukum Tata (Usaha) Negara; • Hukum Antar Negara; • Hukum Pidana; • Hukum Acara Hk Perbankan Indonesia


Aneka Pembagian Hukum Menurut Cabangnya: • Hukum Antar Waktu; • Hukum Antar Tempat; • Hukum Antar Golongan; • Hukum Antar Agama



Aneka Pembagian Hukum Menurut Isinya: • Hukum Formil; • Hukum Materiil



Aneka Pembagian Hukum Menurut Berlakunya: • Ius Constitutum; • Ius Constituendum



• Hukum berhubungan dengan Hak • Hak adalah: Hubungan hukum antara Subyek Hukum yang menjadi kekuasaan (van Apeldoorn) • Hak terbagi dalam: 1. Hak Nisbi; 2. Hak Mutlak Hk Perbankan Indonesia


Peristiwa Hukum • Perbuatan Hukum; • Bukan Perbuatan Hukum; • Zaakwarneming; • Onrechtmatige Daad.



Perbuatan Hukum

- Sepihak; - Timbal Balik



Perbuatan Hukum Sepihak

•Wasiat; •Hibah



Perbuatan Hukum Timbal Balik

•Perjanjian Hk Perbankan Indonesia


Zaakwarneming Mengurus kepentingan orang yang hilang, misalnya: Perwalian



Onrechtmatige Daad Perbuatan Melawan Hukum Misalnya: - Mencuri - Membunuh



Bukan Perbuatan Hukum

Misalnya: • Kematian; • Daluwarsa; • Lewat Waktu Hk Perbankan Indonesia


Sumber Hukum Perbankan Indonesia • UUD 1945; • TAP MPR; • UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan; • UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah • UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia; • UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; • UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan • UU No. 40 tahun 2007 tentang perubahan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;



Sumber Hukum Perbankan Indonesia • UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; • UU No.42 tahun 1999 tentang Fidusia; • UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; • Peraturan Pemerintah; • Peraturan-Peraturan Bank Indonesia; • Surat Keputusan Presiden; • Surat Keputusan Menteri;. Hk Perbankan Indonesia


Sumber Hukum Pengikatan Agunan Kredit • • • • • • •

Jaminan Umum (pasal 1131 KUHPerdata); Jaminan Khusus; Hak Tanggungan (UU No.4/1996); Hipotik (pasal 1162-1232 KUHPerdata); Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999); Gadai (pasal 1150-1160 KUHPerdata); Jaminan Penanggungan (pasal 1820-1850 KUHPerdata); a. Personal Guarantee; b. Corporate Guarantee. • Cessie (pasal 613 KUHPerdata) Hk Perbankan Indonesia


HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Recommend Documents