HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 8, No 2, September 2013

“Hukum perjanjian syariah”....(Ani Nugroho) 96-102

HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Oleh : Ani Nugroho Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Abstrak: Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dilatarbelakangi dengan berdirinya Bank Muamallat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh MUI dan pemerintah serta dukungan dari ICMI dan pengusaha muslim di Indonesia. Adapun keberadaan bank syariah tersebut diatur dalam undang-undang perbankan no 7 tahun 1992 yang dirubah dengan undang-undang no 10 tahun 1998 serta PP no 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ditengah menjamurnya bank-bank konvensional di Indonesia, eksistensi bank syariah setelah terjadi krisis moneter menunjukkan keberadaannya mampu bertahan. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya bank IFI cabang syariah dan bank syariah mandiri pada tahun 1999. Kata Kunci: Perjanjian syariah, perbankan syariah, penerapannya dalam praktek

PENDAHULUAN Perjanjian atau perikatan dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak. Dalam fiqh muamallah pengertian kontrak perjanjian terdapat dalam bab pembahasan tentang akad, adapun pengertian akad (al-‘aqd) secara bahasa diartikan sebagai perikatan atau perjanjian. 1 Menurut para fuqaha al-‘aqd adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.2 Akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan syara, dan sebagai pernyataan kehendak dua pihak

1

Burhanuddin S, 2009, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta, Hal.12. 2 Rachmad Syafe’i, 2004, Fiqh Muamallah, Cet 2, Bandung : Pustaka Setia, Hlm.44. ISSN : 2085-4757

atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.3 Sehingga yang dimaksud dengan hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang dibuat secara tertulis berdasarkan prinsipprinsip syariah sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.4Bank BNI syariah, bank Jabar, BRI syariah, Bank Danamon, BII, HSBC, Bank Bukopin pada tahun 2000 serta sekitar 156 BPR Syariah.5 Lahirnya undang-undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah serta undangundang no 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah nasional memberikan kepastian hukum adanya dukungan dari pemerintah terhadap eksistensi perbankan 3

Syamsul Anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta : Rajawali Press, Hlm.58. 4 Ibid, Hal.12. 5 Data BI 17 Desember 2013.

96


syariah di Indonesia. Yang mana dalam pelaksanaan dan sistemnya perlu dilakukan pengawasan yang bertujuan untuk menghindari melencengnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penerapannya di perbankan syariah. Oleh karenanya dalam hal ini bagaimanakah akad-akad kegiatan dalam menerapkan perjanjian berlandaskan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank syariah ? PEMBAHASAN Penerapan Hukum Perjanjian Syariah Dalam Perbankan Syariah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Adapun prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan pengertian akad disebutkan dalam angka 13 yakni kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank umum syariah dijelaskan dalam pasal 19, meliputi : a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau ISSN : 2085-4757


bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah / sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan penghimpunan dana tersebut adalah : Giro berdasarkan prinsip wadiah. Merupakan simpanan dana nasabah. Wadiah merupakan titipan nasabah yang tidak memberikan wewenang kepada penerima titipan untuk menggunakan benda yang dititipkan. Penerima titipan berhak untuk mendapatkan upah untuk itu. Bagi bank yang menjadi pihak yang menerima titipan dengan seijin nasabahnya sebagai pihak yang menitipkan, bank dapat menggunakan dana milik nasabah dengan menjamin, bahwa bank akan mengembalikan dana itu secara utuh. Bank memiliki tanggung jawab atas segala resiko yang terjadi pada dana tersebut. 97


Dalam kondisi titipan seperti ini, titipannya disebut dengan wadi’ah yad adhdhamanah. Sedangkan untuk titipan yang penerima titipan tidak berhak untuk menggunakan benda titipan disebut dengan wadi’ah yad al-amanah. Dari proses wadi’ah yad adh-dhamanah ini, tentunya bank tidak memperoleh upah dari nasabah atas jasa titipannya, tetapi ia berhak mendapatkan semua keuntungan yang diperoleh dari hasil penggunaan dana nasabah tersebut. Sedangkan bagi nasabah, selain ia mendapatkan jaminan keamanan terhadap dananya, biasanya ia memperoleh intensif dari bank. Pemberian intensif oleh bank tidak diperjanjikan diawal akad dan jumlahnya tidak ditetapkan terlebih dulu. 6


Deposito berdasarkan prinsip mudharabah Deposito berjangka merupakan penyimpanan dana oleh nasabah kepada bank dengan ketentuan waktu penarikan dana adalah dalam jangka waktu tertentu sejak penyetoran dananya, seperti 30 hari, 90 hari, dan sebagainya. Dalam hal ini, perikatan yang digunakan adalah mudharabah. Nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib saling terikat untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan di awal akad. 8 Kegiatan penyaluran dana adalah : Prinsip jual beli :

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah/ mudharabah 1. Tabungan adalah simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan menggunakan buku tabungan atau alat lainnya tetapi tidak menggunakan cek. Prinsip wadi’ah pada tabungan digunakan sama halnya dengan produk giro yang telah diuraikan diatas. 2. Prinsip mudharabah pada tabungan adalah antara nasabah dan bank mengadakan akad mudharabah, yaitu nasabah menyimpan sejumlah dana kepada bank untuk dikelola oleh bank. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh dari pengelolaan dananya akan dibagikan kepada nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Besar bagi hasil (nisbah) tersebut telah disepakati di awal akad. 7

Murabahah : Yaitu jual-beli dengan adanya tambahan dari harga asal. Nasabah yang memiliki kebutuhan benda tertentu dapat mengajukan permohonan kepada Bank Syariah untuk membeli benda tersebut. Benda yang telah dibeli oleh bank, kemudian akan dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal. Kelebihan harga ini tentunya didasarkan pada kesepakatan diantara keduanya. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah biasanya dalam bentuk angsuran, meskipun tidak dilarang untuk membayar secara tunai. Sistem ini biasanya dilakukan untuk pembiayaan barang-barang investasi seperti melalui letter of credit (L/C) dan pembiayaan persediaan sebagai modal kerja. 9 Istishna : Bank sebagai penjual (shani’) mendapat pesanan dari nasabah sebagai pembeli (mustashni’) dengan cara

6

Gemala Dewi, 2006, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta : kencana Prenada Media Group, Hlm.155. 7 Ibid, Hlm.156. ISSN : 2085-4757

8 9

Ibid, Hlm.156. Ibid, Hlm.156-157.

98


pembayaran dimuka, secara angsuran, atau ditangguhkan pada waktu tertentu. Barang yang dibutuhkan oleh nasabah tidak seketika itu ada, tetapi harus dilakukan proses pembuatannya terlebih dahulu. Bank akan melakukan pemesanan kembali kepada perusahaan industri untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam hal jual beli yang kedua ini disebut juga dengan istishna parallel. Keuntungan yang diperoleh oleh bank adalah berupa selisih harga dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. Model perikatan istishna bisa dilakukan pada pembiayaan persediaan (inventory financing) sebagai modal kerja.10 Salam: Salam hampir sama dengan istishna. Pembayaran harga pada salam dilakukan pada saat akad dilakukan. Sifat akad dari salam adalah mengikat secara asli (thabi’i), yaitu mengikat semua pihak sejak awal. Pada perikatan salam, nasabah berkedudukan sebagai pembeli (muslam), sedangkan bank sebagai penjual (muslam ilaih). Bank juga dapat melakukan salam paralel dengan produsen. Pada salam paralel bank adalah muslam dan produsen adalah muslam alaih. 11 Prinsip Bagi Hasil : Mudharabah : Bank dan nasabah dapat melakukan kerjasama dalam mengadakan suatu usaha. Dalam mudharabah, bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) menyediakan sejumlah dana untuk suatu usaha yang akan dikelola oleh nasabah (mudharib). Pada awal akad, keduanya telah menyepakati nisbah yang akan dibagikan dari hasil keuntungan yang 10 11

Ibid, Hlm.157. Ibid, Hlm.157.

ISSN : 2085-4757


diperoleh dari usahanya.12 Jenis mudharabah yang dapat digunakan adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah mutlaqah, pihak pemodal tidak berhak mengelola persekutuan secara mutlak. Namun pihak mudharib lah yang berhak mengelola, sebab mudharabah merupakan percampuran antara badan pengelola (pekerja) dengan modal, tetapi bukan pemilik modal. Sehingga pemodal layaknya pihak yang berada di luar persekutuan.13 Mudharabah muqayyadah adalah akad syirkah yang mengharuskan pekerja (mudharib) untuk mengikuti ketentuaan maupun pengarahan yang ditetapkan oleh pemilik modal (shahibul maal) dalam mengelola usaha. Dengan demikian, dalam persekutuan mudharabah ini, kewenangan yang diberikan kepada pihak mudharib bersifat terbatas.14 Musyarakah : Syirkah yaitu akad perjanjian antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.15 Dalam kerjasama ini masing-masing pihak (bank dan nasabah) memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan keuntungan dan resiko yang terjadi akan ditanggung bersama. Aplikasinya dalam perbankan, musyarakah dapat dipergunakan untuk pembiayaan proyek dan juga pembiayaan modal ventura.16

12

Ibid, Hlm.158. Burhanuddin S, 2009, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta, Hlm.116. 14 Ibid, Hlm.116. 15 Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.74. 16 Gemala Dewi, 2006, Opcit, Hlm.158. 13

99


Prinsip Sewa Menyewa : Ijarah : Ijarah adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.17 Dalam praktik, biasanya disebut dengan operational lease, yaitu bank menyewakan barang yang dibutuhkan nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan usahanya. Nasabah memiliki kewajiban membayar harga sewa kepada bank.18 Ijarah Mun tahiya bi Tamlik (IMBT) : Sering kali barang yang disewakan kepada nasabah akan merepotkan bank dalam hal pemeliharaanya. Oleh karena itu, bank dapat memberikan opsi kepada nasabah untuk menjadi pemilik atas barang setelah masa sewa telah berakhir. Hal ini yang diaplikasikan dalam bentuk financial lease with purchase option, baik dalam bentuk pembiayaan produktif berupa investasi maupun pembiayaan konsumtif.19 Prinsip Pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh : Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian bahwa akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang uang Rp50.000,- akan dibayar

17

Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, 2004, Opcit, Hlm.52. 18 Gemala Dewi, 2006, Opcit, Hlm.158-159. 19 Ibid, Hlm.159. ISSN : 2085-4757


Rp50.000,- .20 Perikatan jenis ini bertujuan untuk tolong menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung (komersil). Oleh karena itu, bank hanya akan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas ini dalam bentuk sebagai berikut:21 a. Sebagai dana talangan untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti compensating balance dan factoring (anjak piutang).22 b. Sebagai fasilitas untuk memperoleh dana cepat karena nasabah tidak bisa menarik dananya, misalnya karena tersimpan dalam deposito. c. Sebagai fasilitas membantu usaha kecil atau sosial Jasa Pelayanan : Wakalah : Berwakil ialah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang lain, agar dikerjakannya (wakil) semasa hidupnya (yang berwakil).23 Perwakilan merupakan bentuk pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dalam pasal 1792 KUH Perdata, yang dimaksud pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.24 Bank syariah sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (muwakil) 20

Sulaiman Rasjid, 2001, Fiqh Islam, Bandung : PT.Sinar Baru Algensindo, Hlm.306 21 Muhammad Syafi’i Antonio, 2002, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : Gema Insani Press, Hlm.133. 22 Ibid, Hlm.162-163. 23 Sulaiman Rasjid, 2001, Opcit, Hlm.320. 24 Burhanuddin S, 2009, Opcit, Hlm.147.

100


untuk melakukan sesuatu (taukil). Dalam hal ini bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut.25 Hawalah : Hawalah ialah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain.26 Hawalah disyari’atkan untuk memberikan kemudahan bagi hamba-hambaNya dalam kehidupan muamalah. Melalui akad hawalah, memungkinkan seseorang yang mengalami kesulitan untuk mengalihkan sesuatu yang masih menjadi tanggungannya (hutang) kepada pihak lain.27 Dalam praktiknya, perikatan ini biasanya dilakukan pada produk perbankan berikut ini : 28 a. Factoring atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. b. Post dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. c. Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja, dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. Kafalah : Menurut Pasal 612 HUH Perdata Islam hak jaminan (kafalah) adalah suatu bentuk penambahan kewajiban kepada suatu tanggungan yang berkaitan dengan adanya permintaan atas barang tertentu; artinya seseorang menggabungkan dan mengikatkan dirinya kepada orang lain, 25

Gemala Dewi, 2006, Opcit, Hlm.159-160. Sulaiman Rasjid, 2001, Opcit, Hlm.312. 27 Burhanuddin S, 2009, Opcit, Hlm.139. 28 Gemala Dewi, 2006, Opcit, Hlm.160. 26

ISSN : 2085-4757


dengan sesuatu yang berkaitan dengan adanya penambahan kewajiban bagi orang lain tersebut.29 Pada perikatan ini, bank berkedudukan sebagai pemberi jaminan (kafiil) atas nasabahnya (makful), kemudian nasabah akan mendapatkan upah atas jasanya tersebut selain harus mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh bank kepada penerima jaminan. Contohnya, kafalah dapat dilaksanakan pada performance bonds atau jaminan prestasi.30 Rahn : Perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian dua pihak, yaitu orang yang berhutang (debitur), pemberi gadai, yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan objek perjanjian gadai serta orang yang berpiutang atau pemegang gadai (kreditur).31 Rahn merupakan perikatan pemberian jaminan yang diberikan oleh nasabah atas pinjamannya dari bank. Dalam bank syari’ah, rahn dapat digunakan sebagai produk pelengkap dan produk tersendiri. Produk pelengkap itu yaitu pada saat nasabah melakukan perikatan dalam bentuk lain (seperti mudharabah, murabahah, dan lainnya), maka bank dapat meminta nasabah untuk menyerahkan jaminan. Sebagai produk tersendiri, yaitu sering kali dikenal dengan istilah gadai. Nasabah yang membutuhkan biaya dapat menggadaikan barang miliknya. Barang ini kemudian dapat dinilai harganya, sehingga bank dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan nilai barang gadai tersebut. Dalam hal ini, bank akan memperoleh keuntungan berupa biaya penitipan dan pemeliharaan atas barang gadai tersebut. 29

Burhanuddin S, 2009, Opcit, Hlm.153. Gemala Dewi, 2006, Opcit, Hlm.160. 31 Chairuman Pasaribu Suhrawardi K Lubis, 2004, Opcit, Hlm.139. 30

101



Apabila pinjaman telah lunas, maka barang gadai akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.32

Rasjid

KESIMPULAN

S. Burhanuddin, 2009, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.

Hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menimbulkan akibat hukum dan sebagai alat bukti bagi para pihak. Terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syari’ah itu antara lain sebagai berikut: Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, transaksi giro berdasarkan prinsip wadi’ah, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, murabahah, istishna, salam, mudharabah, musyarakah (syirkah), ijarah, Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT), qardh, wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn (gadai). Dimana kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah tersebut memiliki penerapan yang berbeda.

Sulaiman, 2001, Fiqh Bandung : PT.Sinar Algensindo.

Islam, Baru

Syafe’i Antonio Muhammad, 2002, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press. Syafe’i Rachmad, 2004, Fiqh Muamallah, Cet 2, Bandung : Pustaka Setia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

DAFTAR PUSTAKA Anwar Syamsul, 2007, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta : Rajawali Press. Dewi Gemala, 2006, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Pasaribu Chairuman Suhrawardi K. Lubis, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika.

32

Gemala Dewi, 2006, Hlm.160-161.

ISSN : 2085-4757

102

HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Recommend Documents