HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

BULETIN

ISSN : 1693 - 3265 Volume 10, Nomor 3, September - Desember 2012

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Kemandirian Anggaran Bank Indonesia Penerapan Customer Due Diligence Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267 Guna Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia Prinsip Parate Executie Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012 Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012

Volume 10, Nomor 3, September - Desember 2012

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Departemen Hukum Bank Indonesia Pelindung Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia Penanggung Jawab Siddha Karya, Wahyudi Santoso, Libraliana Badilangoe Pemimpin Redaksi Libraliana Badilangoe Sekretaris Redaksi Dyah Pratiwi Dewan Redaksi Imam Subarkah, Sukarelawati Permana, Amsal C. Appy, Rosalia Suci, Hari Sugeng Raharjo, Endang R. Budi Astuti Redaksi Pelaksana Agus Susanto Pratomo, Ellia Syahrini, Kesumawati, Kuwat Wijayanto, Chandra Herwibowo, Veri Dyatmika Adhiraharja Mitra Bestari Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LLM Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., LLM Prof. Dr. Huala Adolf, SH., LLM Dr. Inosentius Samsul, SH., LLM Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Departemen Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia. Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Departemen Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan. “Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi”

Halaman ini sengaja dikosongkan

DARI MEJA REDAKSI

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 10 Nomor 3, Edisi September s.d Desember 2012 kembali hadir ditengah-tengah para pembaca dan pencintanya. Topik utama Buletin menyoroti mengenai Kemandirian Anggaran Bank Indonesia yang merupakan hasil kerjasama penelitian FH-UGM dengan DHk BI. Kemandirian anggaran bagi Bank Indonesia merupakan hal yang penting dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Bank Sentral, mengingat kemandirian anggaran merupakan bagian dari independensi bank sentral secara keseluruhan. Selain topik utama diatas dalam edisi kali ini Buletin juga menurunkan 3 artikel lainnya, yaitu: 1. Penerapan Customer Due Diligence Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267 Guna Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme oleh Dr. Go Lisanawati SH. M Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. 2. Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia oleh Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. 3. Prinsip Parate Executie Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi oleh Rumawi, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan September sampai dengan Desember 2012, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Selamat membaca. Jakarta, Desember 2012 Redaksi

i


BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN VOLUME 10, NOMOR 3, SEPTEMBER – DESEMBER 2012 Halaman Dari Meja Redaksi...................................................................................................................................

i

Daftar Isi.................................................................................................................................................

iii

Kemandirian Anggaran Bank Indonesia...................................................................................................

1 - 28

Kerjasama Penelitian antara Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia Penerapan Customer Due Diligence Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267 Guna Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme...........................................................................

29 - 41

Dr. Go Lisanawati SH. M Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia.............................................

43 - 57

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung Prinsip Parate Executie Dalam Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi.......................................

59 - 71

Rumawi, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012...................................................................................................................

73 - 76

Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum, Bank Indonesia) Ringkasan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2012................................................................................................................... 77 - 140 Tim Informasi Hukum (Departemen Hukum Bank Indonesia)

iii


KEMANDIRIAN ANGGARAN BANK INDONESIA Oleh : Kerjasama Penelitian antara Tim Peneliti UGM dan Departemen Hukum Bank Indonesia1

Abstrak Terdapat peluang normatif untuk memberikan kemandirian penganggaran pada Bank Indonesia. Hal tersebut karena adanya norma terbuka yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23D, mengingat Pasal ini tidak menentukan sampai derajat mana kemandirian dan indipendensi yang dapat diberikan kepada Bank Sentral. Pembentukan Supervisory Board merupakan salah opsi yang dapat mendukung implementasi kemandirian Bank Indonesia, termasuk dalam bidang penganggaran. Interpretasi ketentuan Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat terbuka, maka Bank Indonesia sebaiknya berperan lebih aktif dan progressif untuk menyakinkan DPR bahwa kemandirian anggaran bagi Bank Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Bank Sentral. Keyword: kemandirian, anggaran,

A. PENDAHULUAN

Bersamaan dengan proses dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan Dewan Perwakilan

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23D Undang-

Rakyat juga melakukan proses Undang-UndangNomor

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Penggantian

(selanjutnya disebut UUD Negara RI Tahun 1945),

UU ini dilakukan karena Bank Indonesia, berdasarkan

bahwa Negara memiliki suatu bank sentral yang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, diberi

susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,

kedudukan sebagai pembantu pemerintah dalam

dan independensinya diatur dengan undang-undang;

melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan

menunjukan adanya pengakuan secara konstitusional

ditetapkan oleh Dewan Moneter2. Konsekuensinya,

terhadap kemandirian bank sentral dalam melaksanakan

Bank Indonesia, pada saat itu, merupakan bagian

tugas dan kewenangannya. Kemandirian bank sentral

integral dari pemerintah. Oleh karenanya Dewan

dipandang sangat urgent oleh para pembentuk UUD

Perwakilan Rakyat bersama Presiden bersepakat

Negara RI Tahun 1945 sebab, secara historis, ketidak-

memberikan kemandirian kepada Bank Indonesia,

mandirian dari bank sentral merupakan salah satu

sebagai bank sentral Republik Indonesia3 melalui

penyebab utama terjadinya krisis ekonomi pada tahun-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

tahun sebelum dilakukannya perubahan Undang-

Indonesia. Pemberian kemandirian kepada Bank

Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

1

Tim Peneliti UGM (Prof. Dr. Nindya Pramono, SH., MS, Ertambang Nahartyo, M.Sc. Ph.D, Andi Sandi ATT, SH., LLM, Drs. Paripurna PS, SH, M.Hum, LLM) dan Departemen Hukum Bank Indonesia.

2

Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

3

Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

1

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 10, Nomor 3, September - Desember 2012

Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden

Indonesia tidak lagi seabsolut pada saat sebelumnya,

bertujuan agar Bank Indonesia tidak lagi menjadi

tetapi kemandirian itu telah dibarengi dengan

bagian yang integral dari pemerintah.

mekanisme checks and balances system dengan lembaga negara lainnya melalui kerja sama. Salah

Namun dalam perjalanannya, kemandirian Bank

satu kerja sama dengan lembaga negara lainnya yaitu

Indonesia yang diberikan oleh UU Nomor 23 Tahun

dalam penentuan anggaran Bank Indonesia. Mengenai

1999, direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3

hal tersebut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Revisi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 menentukan

yang dilakukan meliputi redefinisi terhadap kemandirian

bahwa anggaran Bank Indonesia ditetapkan oleh

Bank Indonesia dengan memberikan batasan terhadap

Dewan Gubernur Bank Indonesia. Anggaran tersebut

kemandirian yang dimiliki oleh Bank Indonesia melalui

harus dimintakan persetujuan dari komisi Dewan

perubahan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Perwakilan Rakyat yang membidangi urusan Bank

1999. Kemandirian Bank Indonesia, menurut Pasal

Indonesia.

4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Kondisi normatif ini terlihat kontradiktif sebab

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dibatasi dalam

Pasal 23D UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah

hal melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal

mengariskan bahwa bank sentral milik negara

ini dipandang penting oleh Dewan Perwakilan Rakyat

haruslah independen, namun kenyataannya masih

dan Presiden sebab diperlukan koordinasi yang lebih

ada di bawah "bayang-bayang" DPR dalam proses

erat antara Bank Indonesia, sebagai pemegang

penyusunan penganggarannya. Idealnya, sebuah

otoritas moneter, dengan Pemerintah, sebagai

lembaga yang independen,seharusnya juga

pemegang otoritas fiskal dan sektor riil, dalam rangka

mempunyai kemandirian dalam menentukan

mewujudkan kestabilan nilai rupiah4. Redefinisi atas

penganggarannya, sebab tanpa itu, sulit untuk

kemandirian Bank Indonesia, setidaknya menunjukan

mengkategorikan institusi ini sebagai institusi yang

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah

independen.Dengan kondisi normatif dan empiris di

membuka kembali kemungkinan adanya kerja sama

atas, perlu dilakukan sebuah kajian akademis terkait

antara Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam

kemungkinan diberikannya kemandirian pada Bank

menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal mana

Indonesia dalam proses penyusunan anggaran

sama sekali tidak diberi kemungkinan normatif

agarnorma yang ditentukan dalam UUD Negara RI

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Tahun 1945 dapat diimplementasikan.

tentang Bank Indonesia sebab dalam UU ini ada kemandirian Bank Indonesia yang bersifat absolut.

B. PERUMUSAN MASALAH

Revisi kemandirian dan luasan cakupan kerja sama

Dalam kajian akademik ini akan dibahas dan diberi

antara Bank Indonesia dan Pemerintah berdasarkan

jawaban secara akademis dan yuridis normatif atas

kondisi normatif di atas setidaknya dapat

permasalahan:

mempengaruhi kemandirian Bank Indonesia dalam

1. Adakah peluang normatif untuk memberikan

melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Kemandirian Bank

kemandirian penganggaran pada Bank Indonesia? 2. Bagaimana prosedur penganggaran Bank Indonesia yang dapat mendukung implementasi kemandirian Bank Indonesia?

4

Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2


C. BANK SENTRAL DAN KEMANDIRIAN BANK

the government”, yang kurang lebih berarti bebas

SENTRAL

terpimpin6.

1. Bank Sentral di Berbagai Negara

Umumnya diberbagai negara peranan bank sentral

Salah satu lembaga keuangan yang terpenting

di dalam sistem keuangan dan perekonomian

dalam perekonomian modern adalah bank sentral.

meliputi7:

Dewasa ini hampir tiap negara mempunyai bank

a. mengontrol peredaran uang.

sentral. Peter S. Rose, memberi defenisi bahwa

b. menjaga stabilisasi pasar uang dan pasar modal

bank sentral adalah agen pemerintah yang

c. memberikan jasa peminjaman terakhir (lender

mempunyai fungsi kebijakan publik terpenting

of last resort). Atau, bertindak sebagai bankir

dalam pengawasan kegiatan sistem keuangan

bank umum dalam negeri (banker’s bank).

dan pengendalian jumlah peredaran

uang5.

d. mejaga mekanisme pembayaran.

Di banyak negara status bank sentral adalah

e. mengawasi sistem perbankan.

badan hukum milik negara. Jika pun ada mempunyai status hukum yang lain, bukan berarti

Berikut dipaparan pengaturan bank sentral di berbagai

terlepas sama sekali dari pemerintah. Dalam istilah

negara, antara lain, Indonesia, Singapura, Jepang dan

perbankan disebut dengan “independent within

Amerika Serikat dalam suatu bentuk tabel.

Perbandingan Bank Indonesia dengan Bank Sentral Negara Lain8 No.

5

Item

Indonesia

Singapura

Jepang

Amerika Serikat

1.

Nama Bank Sentral

Bank Indonesia (BI)

Monetory Authority of Singapore (MAS)

Bank of Japan

Federal Reserve System (The Fed)

2.

Berdiri

1953

1970

1882

1913

3.

Status

Lembaga negara di luar pemerintah

Badan pemerintah yang bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan

Badan khusus non pemerintah yang bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan

Badan pemerintah yang bertanggungjawab kepada kongres

4.

Tugas Pokok

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter b. mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran c. mengatur dan mengawasi bank

a. melaksanakan kebijakan moneter, kecuali mengedarkan uang-dikelola oleh Board of Commission of Currency. b. Menetapakan perizinan, pengawasan bank, lembaga pembiayaan, asuransi, dan dana pensiun.

a. melaksanakan fungsi otoritas moneter. b. Mengawasi dan membina perbankan c. Menjaga kestabilan system keuangan d. Menyediakan jasa keuangan tertentu

a. melaksanakan kebijakan moneter b. mengawasi dan menjaga perbankan c. menjaga kestabilan system keuangan d. menyediakan jasa keuangan tertentu.

Peter S Rose, 2000, Money and Capital Markets: Financial Institution and Instrumen in Global Market-Seventh Edition, The McCrow-Hill Inc, North America, hal. 493

6

Siswanto Sutojo, 1997, Manajemen Terapan Bank, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hal 13

7

Peter. S Rose, Money and Capital Market, op.ct, hal. 494.

8

Didik J. Rachbini, 2000, “BI Menuju Indipensi Bank Sentral ”, Madyo Mulyo, hal. 184

3


No.

Item

Indonesia

Singapura

Jepang

Amerika Serikat

5.

Lembaga pimpinan

1 Gubenur, 1 Deputi Gubenur Senior, 4-7 Deputi Gubenur yang diangkat Presiden dengan persetujuan DPR

-

1 Gubenur, 2 Wakil Gubenur yang diangkat Kabinet

1 Chairman 2 Vice Chairman 5 Board of Governor 12 Presiden Federal System Regional

6.

Masa Jabatan

7 tahun

4 tahun

7 tahun

7 tahun

7.

Otoritas Pengaturan dan sanksi terhadap bank

BI, khusus untuk pengawasan akhir 2002 diserahkan lansung ke lembaga indipenden

MAS

Menteri Keuangan

a. The Fed khusus Bank Holding Companies State Member, State and Federally Licensed Branches, dan Foreign Owned Bank Operation. b. Office of the compotraller of the currency, khusus untuk National Bank, Federally Licensed Branches and agencies of Foreignowned bonds c. Federal Deposit Insurance Coorporation, khusus untuk bankbank yang bergerak dalam Deposit Insurance Fund, yaitu kelompok state nonmember bank d. Office of Thrift Supervission, khusus untuk federation state saving association dan Thrift Holding Companies e. National Credit Union Administration, khusus untuk credit union (state and federal)

2. DPR sebagai Pemegang Kekuasaan Legaslatif

untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi

Dalam konteks constitutionalism, banyak sekali

Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan

teori-teori yang digunakan untuk melakukan

negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legaslatif

pembatasan kekuasaan. Salah satunya adalah

(the legaslative function), eksekutif (the executive

Trias Politica. Menurut Montesquieu dalam bukunya

or administrative function) dan yudisial (the judicial

“L”Esprit des Lois” (1748), yang mengikuti jalan

function).9

pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: kekuasaan eksekutif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan

4

9

Jimly Asshiddiqie, 2011, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 283


Prinsip checks and balances coba diterapkan pada

kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia pasca

lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan,

dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945.

yaitu:11

Khususnya, yang terkait dengan perubahan yang

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan

dilakukan pada Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI 1945, yang menentukan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UndangUndang Dasar”. Kesimpulan ini dapat diambil karena berdasarkan distribusi kewenangan yang dilakukan oleh UUD Negara RI Tahun 1945, telah membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) kekuasaan (legaslatif, eksekutif, dan yudikatif) dan ditambahkan dengan kewenangan di bidang lain, seperti ekonomi, kebudayaan, agama, lambang negara, dan pelaksanaan pemilihan

(control of policy making); 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy executing); 3. Pengawasan terhadap penggaran dan belanja negara (control of budgeting); 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control of budget implementation); 5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (control of giverment performances); 6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat

umum. Salah satunya adalah kekuasaan legaslatif

publik (control of political appoinment of public

yang dilekatkan kepada DPR.

officials) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian

Jimly Asshiddiqie membagi kekuasan legislatif

pertimbangan oleh DPR.

atas tiga fungsi, yaitu: pertama, fungsi pengaturan (legislasi); kedua fungsi pengawasan (control);

Khusus kontrol terhadap penganggaran dan

dan ketiga fungsi perwakilan (representasi). Fungsi

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,

legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan,

yang terkait erat dengan kinerja pemerintahan,

pertama, prakarsa pembuatan undang-undang

harus dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh

(legislative initiation); kedua, pembahasan

lembaga perwakilan rakyat. Daya serap anggaran

rancangan undang-undang (law making process);

dan pelaksanaan anggaran menurut peraturan

ketiga, persetujuan atas pengesahan undang-

perundang-undangan yang berlaku berhubungan

undang (law enactment approval); empat,

erat dengan kinerja pemerintahan (goverment

pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi

performances). Oleh karena itu, kontrol terhadap

atas perjanjian atau persetujuan internasional

kedua hal ini, sama-sama penting dalam rangka

dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat

fungsi kontrol oleh lembaga perwakilan rakyat.

lainnya (binding dicision making on international law agreement and treaties or other legal biding

Pasal 69 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis

documents).10

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Terkait dengan fungsi kontrol, lembaga perwakilan

Perwakilan Rakyat Daerah (“UU No. 27 Tahun

rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan

2009”), menyebutkan bahwa DPR mempunyai

kontrol dalam tiga hal, yaitu (i) kontrol atas

fungsi: (a) legislasi; (b) anggaran; dan (c)

pemerintahan (control of executive), (ii) kontrol

pengawasan.12 Ketiga fungsi tersebut dijalankan

atas pengeluaran (control of expenditure); dan

dalam kerangka representasi rakyat.13 Fungsi

(iii) kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation). Lebih jauh, secara teoritis, fungsi-fungsi 11 Ibid, hal. 302 12 Lihat Pasal 69 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 10 Jimly Asshiddiqie, op.ct, hal. 300

13 Lihat Pasal 69 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009

5


legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR

3. Beberapa Kajian Kemandirian Bank Sentral

selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-

dan Pengaruhnya

undang.14 Fungsi anggaran dilaksanakan untuk

Dalam berbagai macam kajian kebanksentralan,

membahas dan memberikan persetujuan atau

indipendensi dan good governance menjadi dua

tidak memberikan persetujuan persetujuan

topik yang tidak terpisahkan. Tiga prinsip yang

terhadap rancangan undang-undang tentang

membangun Central Bank Governance (CBG)

APBN yang diajukan oleh

Presiden.15

Fungsi

adalah independensi, akuntabilitas, dan

pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan

transparansi. Beberapa penelitian mengenai

APBN.16

pengaruh independensi bank sentral dan transparansi bank sentral terhadap berbagai

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

macam indikator ekonomi telah dilakukan,

DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat

diantaranya adalah, pengaruh independensi

pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat

terhadap tingkat inflasi. Hasil penelitian

untuk memberikan keterangan tentang suatu hal

menunjukkan bahwa bahwa tingkat inflasi akan

yang perluditangani demi kepentingan bangsa

dapat dikendalikan dengan lebih baik apabila

dan negara.17 Sehubungan dengan permintaan

bank sentral dalam menetapkan dan

DPR tersebut, setiap pejabat negara, pejabat

melaksanakan kebijakan moneter tidak mendapat

pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat

campur tangan dari pemerintah. Berikut ini adalah

wajib memenuhi.18 Penolakan terhadap permintaan

beberapa penelitian tersebut:

DPR dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.19

Tabel 1. Hubungan antara Central Bank Indipendence (CBI) dengan Tingkat Inflansi Peneliti

Topik Penelitian

Sampel dan Perioda

Pengujian

Grili, Masciandaro dan Tabellini (1991)

Mengestimasikan pengaruh indikator-indikator ekonomi dan independensi politik terhadap inflasi

18 negara-negara OECD 1950-1989

Regresi

CBI selalu mempunyai pengaruh negatif terhadap inflasi

Cukierman, webb, dan Neyapti (1992)

Meneliti hubungan antara inflasi; turn over pergantian gubernur dan tingkat independensi

72 negara berkembang dan industri 1950-1989

Regresi

Semakin tidak independen menyebabkan inflasi semakin tinggi. Pergantian gubernur mempunyai pengaruh signifikan dalam menjelaskan inflasi

Den Haan dan Van’T Hag (1994)

Meneliti hubungan antara CBI dan inlasi, tingkat pengangguran, kebijkan moneter, dan inflasi di lingkungan non-regulatory

Negara-negara OECD 1980-1989

Regresi

CBI mempunyai korelasi positif dengan sejarah pengalaman inflasi

14 Lihat Pasal 70 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 15 Lihat Pasal 70 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 16 Lihat Pasal 70 Ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009 17 Lihat Pasal 72 Ayat (1) UU No. 27 Tahun 2009 18 Lihat Pasal 72 Ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 19 Lihat Pasal 72 Ayat (3) UU No. 27 Tahun 2009

6

Hasil


Peneliti

Topik Penelitian

Sampel dan Perioda

Pengujian

Hasil

Cukierman dan Webb (1995)

Mengukur hubungan antara inflasi dan CBI

67 negara berkembang dan industri 1950-1989

Regresi

Negara berkembang secara umum mempunyai inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan negara industri

Brumm dan Krashevski (2003)

Meneliti hubungan antara sacrifice ratio dan inflasi

Analisa permasalahan terhadap penelitianpenelitian sebelumnya

Regresi

Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara sacrifice ratio dan CBI

Ismihan dan Ozkan (2004)

Hubungan antara CBI, investasi publik dan inflasi

Model teoritis dua perioda

Model untuk pembuat kebijakan

Mengemukakan bahwa pengaruh pertumbuhan membuat CBI sulit untuk menurunkan inflasi dalam jangka panjang

Selain pengaruh indipendensi terhadap

kebijakan dan perkiraan tindakan-tindakan yang

perekenomian, pernah juga diteliti pengaruh

akan dilaksanakan di masa yang akan datang

transparansi bank sentral terhadap kebijakan

secara tepat waktu; kelima, transparansi

moneter, antara lain oleh Eijffinger dkk (2006) dan

operasional (operational transparency), yaitu

Crowde dkk (2007), serta Claessens dkk (2007).

diskusi dan pembahasan hal-hal yang dapat menganggu perekonomian maupun hal-hal yang

Eijffinger

dkk20

(2006) dan Crowe

dkk21

(2007)

mengukur tingkat transparansi bank sentral

menyebabkan salah kebijakan yang kemungkinan mempengaruhi penerapan kebijakan saat ini.

dengan lima kategori. Pertama, transparansi politik (political transparency), yaitu kejelasan mandat

Penelitian tentang corporate governance yang

legal yang dimiliki oleh bank sentral; kedua,

dilakukan oleh Claessens dkk (2002)22

transparansi ekonomi (economic transparency),

menunjukkan bahwa transparansi yang rendah

mengacu pada publikasi data ekonomi, model,

merupakan cerminan dari rendahnya tingkat

dan peramalan yang digunakan oleh bank sentral

corporate governance. Survey yang dilakukan

untuk menghasilkan kebijakan; ketiga,

oleh Fry dkk. (1996)23 terhadap 94 bank sentral

transparansi prosedural, yaitu pengkomunikasian

juga menunjukan bahwa 74% dari responden

strategi kebijakan dan informas-informasi dalam

menganggap bahwa transparansi merupakan

proses pengambilan keputusan; keempat,

komponen kerangka kebijakan moneter yang

transparansi kebijakan (policy transparency), yaitu

vital dan sangat penting. Berikut ini adalah

pengumuman dan penjelasan pelaksanaan

penelitian terkait transparansi di bank sentral:

20 Eijffinger, Sylvester, and Petra Geraats.2006. How Transparent Are Central Banks? EuropeanJournal of Political Economy, 22(1), 1–21.

22 Claessens, S. & J. P. H Fan. 2002. Corporate governance in Asia: A survey. International Review of Finance, 3( 2), 71-103.

21 Crowe, Christoper dan Meade, Ellen E. 2007.The Evolution of Central Bank Governance around the World.Journal of Economic Perspectives, 21 (4), 69-90.

23 Fry, M. J, Goodhart, C. A. E. & Almeida, A. 1996. Central Banking in Developing Countries: Objectives, Activities and Independence. Routledge, London.

7


Tabel 2. Penelitian Terkait Prinsip Transparansi Nama Peneliti

Topik Penelitian

Eijffinger dan Hoebrichts (2002)24

Model Teoritis dari transparansi, termasuk juga transparansi dan otoritas dari penanggung jawab akhir untuk kebijakan moneter

De Haan dan Amtenbrink (2003)25

Sebuah Indikator dari bank sentral untuk mengukur pengungkapan dengan memasukan tujuan, strategi, dan

Sampel dan Perioda

Pengujian

Hasil

5 bank sentral utama

Pembuatan model

Semakin banyak transparansi yang dilakukan maka tingkat inflasi akan semakin rendah dan juga diperlukan lebih sedikit stabilisasi atas supply shock

European Central Bank (ECB) dan 5 negara lainnya.

Konstruksi indeks pengungkapan

Bank sentral di ECB mendapat peringkat tinggi dari indikator pengungakapan. Namun bukti menunjukkan bahwa pasar keuangan tidak menganggap ECB tranparan

D. KEMANDIRIAN ANGGARAN BANK INDONESIA

sebagai lembaga negara yang independen di luar pemerintahan. Dengan kedudukannya yang

1. Tinjauan Normatif Indipendensi Bank

independen tersebut, DPR dan Presiden, sebagai

Indonesia dari Undang-Undang Nomor 23

pemegang kekuasaan pembentukan undang-

Tahun 2009 sampai dengan Undang-Undang

undang, memberikan kewenangan kepada Bank

Nomor 6 Tahun 2009

Indonesia untuk mengatur atau membuat/

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

menerbitkan peraturan yang merupakan

dapat dilihat norma-norma yang memberikan

pelaksanaan undang-undang dan menjangkau

kemandirian kepada bank sentral sebagai salah

seluruh Bangsa dan Negara Indonesia26. Dengan

satu upaya normative demi mewujudkan reformasi

independensi ini, secara tidak langsung DPR dan

pembangunan. Konsideran huruf d Undang-

Presiden memberikan sebagian dari kewenangan

Undang Nomor 23 Tahun 1999 sangat jelas

konstitusionalnya, untuk membentuk peraturan

mendeskripsikan bahwa salah satu tujuan

perundang-undangan, kepada Bank Indonesia.

pembentukan undang-undang ini adalah

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak

memberikan kemandirian kepada bank sentral

sekali ditemukan delegasi pengaturan dalam

demi memelihara stabilitas nilai rupiah. Lebih

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Meskipun,

lanjut, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang

jika ditinjau dari sudut pandang teori trias politica,

Nomor 23 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa

harusnya merupakan kewenangan dari kekuasaan

Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mandiri,

legislatif atau rule making function. Kekuasaan

bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak

legislatif dalam konteks UUD 1945 diberikan

lain. Konsekuensinya, kedudukan Bank Indonesia

kepada Presiden dengan persetujuan DPR27. Berdasarkan kenyataan ini, sangat dimungkinkan secara konstitusional melakukan atribusi

24 Eijffinger, Sylvester, and Petra Geraats. 2006. How Transparent Are Central Banks? European Journal of Political Economy, 22(1), 1–21. 25 Amtenbrink, Fabian. 2004. The Three Pillars of Central bank GovernanceTowards a Model Central Bank Law or a Code of Good Governance. Working Paper, International Monetary Fund (IMF). Tersedia di: http:// www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/amtenb.pdf

8

kewenangan kepada sebuah lembaga negara;

26 Lihat Penjelasan Umum UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 27 Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.


bahkan atribusi ini juga melingkupi kewenangan

secara normatif mulai direduksi dengan

konstitusional. Akan tetapi, atribusi dimungkinkan

dilakukannya perubahan terhadap Undang-

sepanjang diperbolehkan oleh konstitusi dan

Undang Nomor 23 Tahun 1999 melalui Undang-

atribusi tersebut harus disertai dengan metode

Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan

atau prosedur pengawasannya. Model atribusi

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

inilah yang disebut dengan delegation doctrine dalam studi hukum administrasi negara di Amerika

Perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang

Serikat.

Nomor 3 Tahun 2004 secara spesifik difokuskan pada penyesuaian mekanisme perumusan

Selain diberi kewenangan untuk mengatur atau

kebijakan moneter dan penataan kembali

membuat/menerbitkan peraturan, Bank Indonesia

kelembagaan Bank Indonesia sebagai penanggung

juga diberi keleluasaan dalam mengatur struktur,

jawab otoritas kebijakan moneter30. Kedua hal

kepegawaian, keuangan, dan bahkan gaji bagi

ini menjadi fokus perubahan karena dengan

gubernur, deputi senior gubernur, dan para deputi

perubahan ini diharapkan dapat memperkuat

Bank Indonesia. Dengan demikian kemandirian

akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank

tidak hanya sebatas pembentukan peraturan

Indonesia tanpa mengurangi makna independensi

perundang-undangan saja, tetapi juga diberi

lembaga negara31. Namun, harapan tinggal

kemandirian dalam menentukan dan mengatur

menjadi harapan saja, sebab dalam Undang-

organisasinya. Lebih lagi, dengan Undang-Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2004 sudah mulai

Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia juga diberi

dilakukan pembatasan terhadap independensi

kewenangan untuk secara langsung mengusulkan

yang dimiliki oleh Bank Indonesia berdasarkan

dan menetapkan anggaran tahunan dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

memberitahukannya ke DPR dan

Presiden28.

Pembatasan ini mulai dilakukan dengan membatasi

Konstruksi ini setidaknya sangat mengukuhkan

makna kata “independensi” dalam Pasal 4 ayat

kemandirian Bank Indonesia dalam konstelasi

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu

sistem ketatanegaraan Indonesia sebab tidak ada

dengan menambahkan frase “...dalam

lembaga negara lain dalam sistem ketatanegaraan

melaksanakan tugas dan wewenangnya,..”.

Indonesia yang dapat secara langsung mengajukan

Dengan ditambahkannya frase ini, makna

anggarannya kepada DPR dan Presiden; melainkan

independesi dibatasi hanya dalam melaksanakan

harus melalui proses pengganggaran yang normal,

tugas dan kewenangan saja; tidak pada bidang

yaitu melalui proses anggaran pendapatan dan

lain. Maknanya, DPR dan Presiden sepakat untuk

belanja negara sebagaimana diatur dalam Pasal

melakukan reduksi derajat independensi yang

23 UUD

194529.

Meskipun demikian, kemandirian

telah mereka berikan melalui Undang-Undang

mengusulkan dan menetapkan penganggaran

Nomor 23 Tahun 1999. Kedudukan Bank Indonesia sebagai legal entity sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D UUD

28 Lihat Pasal 60 UU No.23 Tahun 1999.

Negara RI 1945 mendapatkan legitimasi melalui

29 Note: Dalam UUD 1945 sebutkan secara jelas bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh pemerintah. Artinya, semua penganggaran bagi lembaga negara harus dilakukan melalui pemerintah. Namun berdasarkan Pasal 23 UUD Negara RI Tahun 1945, kewenangan pengusulan anggaran pendapatan dan belanja negara harus diajukan melalui Presiden sebab dalam ketentuan tersebut jelas disebutkan bahwa rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden. Ketentuan ini menutup kemungkinan adanya pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dari pihak DPR.

Pasal 4 Ayat (1) UU Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia sebagai sebuah lembaga negara

30 Lihat Penjelasan Umum UU No.3 Tahun 2004. 31 Ibid.

9


lebih diperjelas dalam rumusan Pasal 4 Ayat (2)

yaitu DPR dan Presiden sebab berdasarkan Pasal

UU Bank Indonesia yang menentukan bahwa Bank

23 sampai dengan Pasal 23D UUD Negara RI

Indonesia adalah lembaga negara yang independen

Tahun 1945, seluruh hal yang terkait dengan

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

keuangan negara akan diatur dengan undang-

bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau

undang. Konsekuensinya, kemudian, semua

pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas

lembaga atau state agencies yang dibentuk

diatur dalam Undang-undang ini .

maupun diberi kewenangannya oleh undangundang ada di bawah DPR dan Presiden.

Dengan kedudukannya dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bank Indonesia

Berkaitan dengan independensi setiap lembaga

dibentuk dengan tujuan utama untuk mencapai

atau state agencies yang diberi kewenangan atau

dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk

dibentuk, tidak berarti mereka sama sekali bebas

mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia

dari kekuasaan lembaga negara yang lain sehingga

diberi tugas:

akan tercipta checks and balances. Oleh karena

1. untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan

itu, setiap lembaga negara yang dibentuk dan

moneter, 2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan 3. mengatur dan mengawasi bank sebagaimana

diberi kewenangannya oleh undang-undang hanya berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatribusikan oleh undangundang.

ditentukan32. Berkaitan dengan kedudukan Bank Indonesia Dalam UUD Negara RI Tahun 1945, tidak ditentukan

dalam Struktur Kenegaraan Republik Indonesia,

secara jelas kewenangan lembaga negara apa

memang tidak ditentukan secara jelas dalam UUD

yang mengatur keuangan negara (dalam perspektif

Negara RI Tahun 1945 tetapi hanya ditentukan

trias politika: eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

dalam undang-undang Bank Indonesia. Dengan

Bahkan kewenangan di bidang keuangan negara

undang-undang Bank Indonesia inilah Bank

didistribusikan kepada beberapa lembaga negara,

Indonesia secara eksplisit ditentukan sebagai bank

seperti DPR (dalam kewenangannya di bidang

sentral Negara Republik Indonesia. Jadi Bank

budgeter dan perpajakan), DPD (dalam hal

Indonesia adalah lembaga negara yang ditentukan

memberikan pertimbangan terhadap RAPBN yang

dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tetapi

diusulkan Presiden), Presiden (dalam bidang

kewenangannya diberikan oleh undang-undang,

mengajukan RAPBN), BPK (dalam hal pengawasan

sehingga sangatlah sulit untuk mengatakan bahwa

penggunaan keuangan Negara), dan Bank Sentral.

Bank Indonesia adalah state agency (dalam perspektif state agency adalah lembaga atau

Dalam tataran akademis, ketika kewenangan itu

institusi yang dibentuk oleh undang-undang),

diberikan atau diatur lebih lanjut melalui suatu

sebab Bank Indonesia adalah bank sentral RI

undang-undang secara tidak langsung kewenangan

sebagaimana diklaim lewat undang-undang Bank

lembaga/institusi tersebut berada di bawah

Indonesia dan keberadaan bank sentral diatur

pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang,

dalam Pasal 23D UUD Negara RI Tahun 1945. Akan tetapi, kewenangan dan tugasnya ditentukan dalam undang-undang Bank Indonesia; bukan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 4 Ayat

32 Note: Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengawasan dan pengaturan perbankan yang dimiliki oleh Bank Indonesia harus dialihkan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 31 Desember 2013.

10

(1) undang-undang Bank Indonesia ditentukan bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral yang


dimaksudkan dalam UUD 1945. Selain itu, pada

direduksi oleh DPR dan Presiden. Dengan

ayat (2) pasal yang sama juga ditentukan bahwa

tereduksinya kemandirian penganggaran Bank

Bank Indonesia adalah lembaga yang independen,

Indonesia, mau-tidak-mau, Bank Indonesia

bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak-pihak

diwajibkan untuk dapat bekerja sama dengan

lain.

pihak lain, yang dalam hal ini DPR, dalam menentukan anggarannya.

Tidak hanya berhenti dengan melakukan pembatasan makna kata “independesi” saja;

Elaborasi di atas setidaknya menunjukan bahwa

melainkan, DPR dan Presiden juga coba menciptakan

DPR dan Presiden melakukan redefinisi makna

sebuah lembaga supervisi sebagai kepanjangan

independesi yang mereka berikan kepada Bank

tangan DPR dalam melakukan fungsi pengawasan

Indonesia. Hal ini sangat dimungkinkan karena

kepada Bank

Indonesia33.

Lembaga ini hanya

adanya norma terbuka yang diberikan oleh Undang

dimaksudkan untuk melakukan supervisi dan tidak

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

masuk dalam struktur Bank Indonesia dan

1945, khususnya Pasal 23D UUD Negara RI Tahun

berkewajiban untuk melaporkan hasil supervisinya

1945. Pasal ini tidak menentukan sampai derajat

kepada DPR. Latar belakang dibentuknya badan

mana kemandirian dan independensi yang dapat

ini setidaknya menunjukan bahwa adanya

diberikan kepada bank sentral. Derajat tersebut

peningkatan derajat akuntabilitas Bank Indonesia

akan ditentukan melalui kesepakatan antara DPR

kepada masyarakat yang dilakukan melalui para

dan Presiden dalam produk hukum undang-

wakilnya yang duduk di DPR. Peningkatan derajat

undang. Oleh karenanya, tidak mengherankan

akuntabilitas ini juga dibarengi dengan pembatasan

jika bank sentral, yang dalam hal ini adalah Bank

anggaran yang dapat ditetapkan oleh Dewan

Indonesia, dikategorikan sebagai lembaga negara

Gubernur Bank Indonesia.Dahulu, seluruh

yang disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun

anggaran tahunan Bank Indonesia ditetapkan oleh

1945, tetapi kewenangannya diatur dengan

Dewan Gubernur dengan kewajiban untuk

undang-undang. Hal ini sangat berdampak kepada

dilaporkan saja kepada DPR dan Pemerintah.

bentuk perlindungan yang dapat digunakan Bank

Namun, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Indonesia, ketika terjadi konflik kewenangan

2004, anggaran tahunan yang dapat ditetapkan

dengan lembaga negara lain atau terjadinya

oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia hanya

pelanggaran atau pengurangan kewenangan Bank

terbatas pada anggaran kegiatan operasional dan

Indonesia yang dilakukan oleh lembaga negara

anggaran untuk kebijakan moneter, sistem

lain terhadap Bank Indonesia. Jika derajat

pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan

kemandirian dan independensinya ditentukan

perbankan34.

dalam konstitusi maka terdapat alat ukur yang

Bahkan terkait dengan anggaran

kegiatan operasional diwajibkan untuk mendapat

jelas untuk mengetahui telah dilakukan atau

persetujuan DPR; sedangkan anggaran lainnya

tidaknya reduksi derajat kemandirian dan

cukup dilaporkan saja secara khusus kepada DPR.

independensi yang dimiliki oleh Bank Indonesia.

Konsekuensinya, Kemandirian Bank Indonesia

Selain itu, sengketa kewenangannya pun dapat

dalam penetapan anggaran tahunannya pun juga

diajukan dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Ketidakjelasan ukuran inilah yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap derajat kemandirian dan independensi Bank

33 Lihat Pasal 58 A UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2004.

Indonesia sehingga seberapa tinggi atau rendahnya

34 Lihat Pasal 60 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2004.

Indonesia, sangatlah tergantung dari kesepakatan

derajat kemandirian dan independensi Bank

11


antara DPR dan Presiden. Jadi interprestasinya diserahkan sepenuhnya kepada DPR dan Presiden.

2. Central Bank Governance (CBG) pada Bank Indonesia (Indipendensi, Akuntabilitas, dan Transparansi)

Jika hal ini dikaitkan dengan kemandirian Bank

Fungsi bank sentral sebagai pemegang otoritas

Indonesia dalam bidang penganggaran, setidaknya

moneter menuntut bank sentral untuk menjadi

romantisme masa lalu yang diberikan oleh

institusi yang independen sekaligus penegak good

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hanya

governance dalam setiap aktivitas operasionalnya.

akan menjadi idealisme saja; tanpa kejelasan

Dalam berbagai macam kajian kebanksentralan,

penerapannya kembali. Semuanya, sangat

independensi dan good governance menjadi dua

bergantung pada DPR dan Presiden. Kondisi ini,

topik yang tak terpisahkan.Tiga prinsip yang

setidaknya menunjukan bahwa kemandirian dan

membangun Central Bank Governance (CBG)

independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral

adalah independensi, akuntabilitas, dan

akan selalu mendapat “pengaruh” dari interprestasi

transparansi.37 Dengan demikian, CBG merupakan

yang disepakati oleh DPR dan Presiden. Padahal,

fungsi dari independensi dan keduanya berjalan

seharusnya Bank Indonesia bebas dari pengaruh

beriringan.38

pemerintah dan pihak lain. Yang mana definisi pihak lain ini pun sangat terbuka, yaitu semua

a. Independensi

pihak diluar Bank Indonesia termasuk pemerintah

Independensi mengacu pada kemampuan

dan/atau lembaga lainnya35. Seharusnya hal ini

bank sentral untuk menggunakan berbagai

dihindari sebab menurut Charles A.E. Goodhart:

macam instrumen pengendalian moneter tanpa instruksi, panduan, atau campur tangan dari

The second strand of argument relates to the

pemerintah (Henning, 2004).39 Di beberapa

danger that anexecutive, and the legislature,

literatur, International Monetary Fund (IMF)

having together established theunderlying laws

lebih memilih untuk menggunakan istilah

and regulations by which a country should be

otonomi dibandingkan dengan independensi.

run, might then be tempted to bend or to subvert

Otonomi dianggap lebih mengandung makna

the subsequent legal and operational rulings in

sebagai kebebasan secara operasional

their own short-run political interest. This danger

(operational freedom) sedangkan independensi

is all the greater because the executive, especially

hanya dianggap mengindikasikan tidak adanya

when it dominates the legislature, as it is designed

batasan secara institusional.40 Meskipun

to do here in the UK, has great power36.

demikian, makalah ini tetap menggunakan istilah independensi karena di Indonesia istilah

Namun kenyataan yang terjadi di Indonesia

ini sudah lebih umum digunakan.

sangatlah berbeda sebab derajat kemandirian dan independensinya sangat dipengaruhi oleh

Sebagai pemegang otoritas moneter, bank

interpretasi DPR dan Presiden yang dilakukan

sentral seharusnya berdiri sendiri sebagai

melalui undang-undang.

institusi independen yang terlepas dari

37 Amtenbrink, Fabian, lot.cit. 35 Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. 36 Milton Freidman dan Charles E. A. Goodhart, 2003, Money, Inflation, and the Constitutional Position of the Central Bank, the Institute of Economic Affairs, London, Hal. 92-93.

12

38 Ahsan, A., Skully, M., Wickramanayake, J. 2006. Determinants od Central Bank Independence and Governance: Problems and Policy Implications. JOAAG, 1 (1), 47-67 39 Henning, C. R. 1994. Currencies and politics in the United States, Germany and Japan, Washington, D.C: Institute for International Economics. 40 Lybek, Lot.cit


pengaruh legislatif maupun eksekutif.

1) Pelajaran dari Sejarah

Pengukuran terhadap tingkat independensi

Bank Indonesia telah mengalami perubahan

bank sentral dapat dilihat dari karakteristik

secara institusional maupun struktural dari

dan status hukum institusi. Beberapa

masa ke masa sejak Indonesia merdeka.

karakteristik yang mencerminkan independensi

Perubahan-perubahan ini membawa imbas

bank sentral terhadap pemerintah, yaitu: (1)

pada independensi Bank Indonesia. Ada

apabila pihak manajemen bank sentral

kalanya Bank Indonesia berdiri sebagai institusi

terlindungi dari tekanan politik; (2) pemerintah

independen mutlak; namun ada masanya Bank

tidak dapat ikut campur dalam berbagai macam

Indonesia menjadi bagian dari pemerintah.

pengambilan dan penerapan kebijakan; (3)

Berikut ini adalah sejarah perubahan status

mandat yang diterima oleh bank sentral secara

independensi Bank Indonesia dari masa ke

resmi memerinci tujuan dari kebijakan moneter;

masa yang hingga kini pun masih menjadi

dan (4) adanya batasan yang membatasi

bahan perdebatan.

pinjaman dari pemerintah (limit lending to government).41

Semestinya pemerintah dapat belajar dari sejarah dan praktik-praktik terbaik yang ada,

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab

yaitu bahwa bank sentral yang independen

sebelumnya, beberapa penelitian mengenai

akan mempunyai kemampuan yang lebih baik

pengaruh independensi bank sentral terhadap

dalam membuat berbagai macam kebijakan

berbagai macam indikator ekonomi juga telah

moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian

dilakukan, antara lain, adalah pengaruh

nasional. Hal ini telah dibuktikan melalui

independensi terhadap tingkat inflasi. Hasil

berbagai macam penelitian terkait Independensi

dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan

bank sentral yang telah dijabarkan sebelumnya.

bahwa tingkat inflasi akan dapat dikendalikan

Bank sentral yang proses pembuatan kebijakan

dengan lebih baik apabila bank sentral dalam

moneternya mendapat campur tangan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan

pemerintah akan mendapatkan tekanan politik

moneter tidak mendapat campur tangan dari

dari pemerintah untuk membantu

pemerintah.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran melalui

Dalam konteks Bank Indonesia, hingga saat

kebijakan-kebijakan moneternya. Namun,

ini, Independensi Bank Indonesia selaku bank

apabila kondisi perekonomian tidak bisa

sentral di Indonesia masih menjadi objek

melampaui GDP potensial ataupun tingkat

perdebatan. Banyak pihak yang menganggap

pengangguran alaminya maka dalam jangka

Bank Indonesia masih belum independen

panjang kebijakan moneter yang diambil justru

karena masih adanya campur tangan DPR

akan menciptakan inflasi yang tinggi.42 Oleh

selaku legislatif dan pemerintah selaku

karena itu, solusinya adalah dengan

eksekutif. Otoritas atau mandat yang diberikan

mendelegasikan kebijakan moneter kepada

kepada Bank Indonesia masih dalam taraf awal

bank sentral dan individu-individu yang

dan bersifat relatif rentan.

independen dari pemerintah.

41 Crowe, Christoper dan Meade, Ellen E. 2007. The Evolution of Central Bank Governance around the World. Journal of Economic Perspectives, 21 (4), 69-90.

42 Kydland, Finn, and Edward Prescott.1977. Rules Rather than Discretion: The Inconsistencyof Optimal Plans. Journal of Political Economy 85 (3), 473–90.

13


2) Hubungan Bank Indonesia dengan

yang menjadi kewenangan masing-masing

Pemerintah

dapat saling bersinergi dalam rangka mencapai

Bank Indonesia menjalin hubungan dengan

sasaran ekonomi makro.Namun hal ini justru

Pemerintah, baik dalam rangka koordinasi

berlawanan dengan prinsip independensi yang

kebijakan maupun hubungan kerja operasional.

harus dimiliki oleh bank sentral untuk dapat

Hubungan antara Bank Indonesia dengan

menciptakan CBG.Hal ini juga bertentangan

berbagai macam lembaga pemerintah

dengan Pasal 23D UUD Negara RI tahun 1945

diperlihatkan pada Peraga 1. Tujuannya Bank

yang telah menggariskan bahwa bank sentral

Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah

haruslah independen.

adalah agar kebijakan dan kerja operasional

Peraga 1. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah Presiden President

Pemerintah The Government

Mengusulkan dan Mengangkat anggota Dewan Gubernur BI dengan persetujuan DPR Nominates and appoints members of BI’s board of Governors with approval from House of Representatives

Lembaga Tinggi Negara The State High Institution

Badan Pemeriksa Keuangan Supreme Audit Board

Mahkamah Agung Supreme Court

Memeriksa Laporan Keuangan BI

Mengambil sumpah/janji anggota Dewan Gubernur BI

Audit’s BI’s Financial Reports

Takes the oath/pledge of the BI’s Board of Governors n ora Lap ort Rep

ran po t La por Re

Dewan Perwakilan Rakyat House of Representatives Menilai kinerja BI dan Dewan Gubernur BI Evaluates the performance of BI dan BI’s Board of Gubernur

Badan Supervisi Supervisory Body

Masyarakat Public

* Bukan Lembaga Tinggi Negara Not a State High Institution

14

Masyarakat* Public*

Sumber: www.bi.go.id


Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

pemilihan Dewan Gubernur diminimalkan.

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur

Lalu, suara dari pemangku kepentingan Bank

yang terdiri dari seorang gubernur sebagai

Indonesia lainnya juga dimasukkan ke dalam

pemimpin dibantu oleh seorang deputi

proses pemilihan dan pengangkatan Dewan

gubernur senior sebagai wakil, dan sekurang-

Gubernur Bank Indonesia, tidak hanya melalui

kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya

proses pencalonan pejabat dari Presiden dan

tujuh deputi gubernur. Dewan gubernur secara

Gubernur Bank Indonesia saja. Untuk

keseluruhan bertindak sebagai policy-making

penempatan posisi Gubernur dan Deputi

body, sedangkan Deputi Gubernur dan

Gubernur Senior tetap dapat menggunakan

Direktur-Direktur bertindak sebagai executing

sistem saat ini, sedangkan untuk pemilihan

body. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior

Deputi Gubernur dapat mengacu pada sistem

diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan

yang digunakan oleh Federal Reserved Bank

persetujuan DPR.Sementara Deputi Gubernur

of America, yaitu pemilihan Deputi Gubernur

diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh

secara langsung oleh bank umum agar Deputi

Presiden dengan persetujuan DPR. Kinerja

Gubernur mempunyai latar belakang dan

Dewan Gubernur dan Bank Indonesia dinilai

sudut pandang yang berbeda-beda yang pada

oleh DPR sedangkan laporan keuangannya

akhirnya mendatangkan manfaat dalam proses

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

pembuatan kebijakan moneter dan kebijakan-

(BPK).

kebijakan lainnya. Peraga 2. Struktur Dewan Gubernur BI Gubernur

Deputi Gubernur Senior

Deputi Gubernur

Deputi Gubernur

Deputi Gubernur

Deputi Gubernur

Deputi Gubernur

Deputi Gubernur

Deputi Gubernur

Sumber: www.bi.go.id

3) Personnel Indipendence

Untuk mengurangi keeratan hubungan antara

Dilihat dari sistem pengangkatan Dewan

DPR dengan Bank Indonesia maka pemerintah

Gubernur maka Bank Indonesia dapat dikatakan

perlu menambahkan semacam Supervisory

masih belum memiliki personnel independence,

Board (Dewan Pengawas) yang independen

yaitu kewenangan bank sentral untuk menolak

dengan beranggotakan orang-orang yang

campur tangan pemerintah dan pihak-pihak

mempunyai kompetensi tinggi di bidang

lain dalam pelaksanaan kebijakan moneternya,

moneter ke dalam struktur Dewan Gubernur

termasuk juga dalam penentuan masa jabatan,

Bank Indonesia.

jumlah anggota, dan masa jabatan berjenjang dari anggota pembuat kebijakan moneter yang dalam hal ini adalah Dewan Gubernur.

4) Financial Indipendence Selain belum mempunyai personnel independence Bank Indonesiajuga belum

Agar Bank Indonesia mempunyai personnel

independen dalam menentukan anggarannya.

independence maka semestinya intervensi

Hal ini dikarenakan anggaran operasional

pemerintah dan lembaga negara dalam

Bank Indonesia harus diajukan dan disetujui

15


terlebih dahulu oleh DPR. Sedangkan untuk

meminta. Penarikan ini tidak bisa ditunda seperti

anggaran kebijakan wajib dilaporkan secara

halnya perusahaan manufaktur yang menunda

khusus kepada DPR.Penggunaannya pun

pembayaran terhadap pemasoknya saat

mendapat pengawasan dari DPR. Hal ini

mengalami kekurangan kas (cash shortages).

tentunya mendistorsi independensi fungsi dan

Hal inilah yang mendorong pembuat kebijakan,

kewenangan Bank Indonesia. Dengan demikian,

yaitu Bank Indonesia untuk menetapkan

saat ini Bank Indonesia dapat dikatakan belum

cadangan wajib minimum di bank umum.

independen secara menyeluruh. Sementara itu, bank sentral tidak membutuhkan Apabila Bank Indonesiaingin menjadi bank

cadangan berupa modal dalam jumlah yang

sentral yang independen dan menerapkan CBG

banyak dan bahkan bank sentral dapat tetap

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

beroperasi dengan normal meski dengan

maka sebaiknya sistem ini diubah. Bank

cadangan modal nol. Cadangan modal yang

Indonesia dapat merancang sistem

dimaksud dalam konteks ini adalah modal

penganggaran baru yang lebih independen

yang berasal dari pemerintah dan laba ditahan.

dengan menggunakan dasar pelbagai macam

Hal ini dikarenakan bank sentral mempunyai

best practices yang disesuaikan dengan tatanan

kemampuan untuk menciptakan likuiditas

politik dan undang-undang yang melandasinya.

domestik sehingga bank sentral dianggap

Alternatif lainnya, Bank Indonesia dapat juga

sebagai obligor handal dan oleh karenanya

mengadopsi mekanisma penganggaran bank

tidak membutuhkan modal sebagai jaminan

sentral di negara lain yang dianggap lebih baik

dalam melakukan pinjaman. Bank of Canada

dan lebih independen yang tentunya

dan Bundesbank bahkan telah membuktikan

disesuaikan dengan sistem ekonomi yang

bahwa mereka dapat beroperasi dengan modal

dianut di Indonesia, misalnya saja sistem

nol tanpa menimbulkan dampak material pada

anggaran dari Reserved Bank of Australia (RBA)

kebijakan maupun profitabilitasnya.43

yang hanya membutuhkan persetujuan dari Gubernur RBA atau sistem Anggaran dari

b. Akuntabilatas

Central Bank of Bahrain yang sudah sepenuhnya

Prinsipini menuntut bank sentral untuk

independen dengan pertanggungjawaban

mempertanggungjelaskan kinerjanya secara

pada saat diaudit.

transparan dan wajar. Akuntabilitas bank sentral diperlukan untuk memastikan kalau

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat menjadi

pelaksanaan kebijakan dan fungsi-fungsi yang

lebih independen lagi apabila beroperasi tanpa

ada sudah berjalan dengan efektif dan efisien

menggunakan modal dari pemerintah.Hal ini

yang berarti bahwa bank sentral telah mengelola

memungkinkan untuk dilakukan mengingat

sumber dayanya juga dengan cara yang efektif

Bank Indonesia mempunyai karakteristik yang

dan efisien dalam upaya pencapaian tujuannya,

berbeda dengan bank umum maupun dengan

yaitu stabilitas harga.

perusahaan lainnya. Untuk memudahkan pemantauan kinerja, Karakteristik bank umum menuntut bank

undang-undang bank sentral harus mewajibkan

umum untuk mempunyai likuiditas jangka pendek yang tinggi. Bank umum harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah seketika itu juga saat nasabah

16

43 Stella, Peter.1997. Do Central Banks Need Capital?. Working paper, International Monetary Fund (IMF) Nomor WP/97/83


bank sentral untuk menerbitkan laporan kinerja

wewenang harus dievaluasi dan disetujui oleh

minimal setahun sekali beserta laporan tahunan

DPR.

tentang kebijakan moneter dan kegiatan operasional kebanksentralan lainnya. Baru-

2) Supervisory Board

baru ini semakin banyak aturan hukum yang

Salah satu isu terkait independensi bank sentral

mewajibkan bank sentral untuk menerbitkan

adalah bagaimana bank sentral dapat menjaga

laporan kebijakan moneter dan analisisnya

keseimbangan antara independensi dengan

secara semesteran.

akuntabilitas.Seperti yang disebutkan dalam undang-undang tentang bank sentral, tugas

Seringnya pengungkapan informasi mengenai

bank sentral adalah menjaga kestabilan harga.

kebijakan moneter yang diambil oleh bank

Hal ini otomatis membuat bank sentral

sentral juga dapat membuat pemerintah sulit

mempunyai wewenang untuk mengambil

melakukan intervensi terhadap bank sentral

keputusan-keputusan yang dibutuhkan untuk

tanpa diketahui oleh publik.Untuk itu pelaporan

merumuskan dan melaksanakan kebijakan

juga harus secara jelas memaparkan faktor-

moneter. Wewenang ini harus diimbangi

faktor internal maupun eksternal di luar kendali

dengan akuntabilitas agar tidak muncul

bank sentral yang mempengaruhi hasil

“negara di dalam negara.”

kebijakan. Saat ini, undang-undang tentang bank sentral 1) Akuntabilitas Bank Indonesia

tengah ditinjau ulang di berbagai negara

Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia wajib

terutama terkait dengan topik bagaimana

akuntabel atau mempertanggungjelaskan

cara menyeimbangkan independensi dan

tugas dan tujuan yang dilaksanakan, otoritas

akuntabilitas bank sentral. Konsep supervisory

yang diberikan, kondisi keuangan, dan efisiensi

board yang telah digunakan di beberapa

sumber daya yang digunakan. Terkait kondisi

negara dianggap sebagai salah satu opsi yang

keuangan, Bank Indonesia mempertanggung

tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut.

jelaskan kinerjanya kepada masyarakat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan

Supervisory Board dibentuk untuk meningkatkan

Rakyat, serta Pemerintah.

akuntabilitas dan transparansi bank sentral, serta memberikan counterbalance

Saat ini, Bank Indonesia menyampaikan laporan

(penyeimbang) terhadap independensi yang

tahunan kepada DPR dan Pemerintah pada

dimiliki bank sentral. Konsep supervisory board

setiap awal tahun beserta anggaran yang

di tiap negara juga berbeda-beda, tergantung

memuat pelaksanaan tugas dan wewenang

pada hukum dan lingkungan politiknya.

pada tahun sebelumnya serta rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah

Supervisory board harus memahami tugas

pelaksanaan tugas dan wewenang tahun yang

dan fungsinya dengan baik, seperti (1) tidak

akan datang. Bank Indonesia juga wajib

boleh ikut campur dan mempengaruhi

menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan

kebijakan moneter yang diambil oleh bank

tugas dan wewenangnya kepada DPR dan

sentral, dan (2) dapat menjaga kerahasiaan

Pemerintah. Lagi-lagi, akuntabilitas yang dimiliki

bank sentral. Keharusan untuk menjaga

oleh Bank Indonesia belum didukung oleh

kerahasiaan ini dapat bertentangan dengan

CBG yang baik dikarenakan persetujuan

tujuan awal pembentukan supervisory board,

terhadap laporan pelaksanaan tugas dan

yaitu meningkatkan transparansi dan

17


akuntabilitas bank sentral. Oleh karena itu,

komunikasi yang terbuka antara Bank Indonesia

lingkup kerahasian bank sentral harus selalu

dengan masyarakat sangat dibutuhkan.

dinilai dan dievaluasi ulang.

Transparansi juga dibutuhkan karena pasar dan pelaku ekonomi membutuhkan informasi

c. Transparansi

untuk mengelola ekspektasi terhadap arah

Tranparansi bank sentral mengacu pada

kebijakan bank sentral. Hal inilah yang

kegiatan yang dilakukan oleh bank sentral

mendorong Bank Indonesia untuk senantiasa

sebagai pemegang otoritas moneter untuk

transparan mengkomunikasikan berbagai

menyediakan informasi bagi publik sehingga

macam kebijakan yang diambilnya kepada

publik dapat menerima keputusan tersebut

masyarakat. Transparansi dilakukan kepada

beserta alasan yang mendasarinya. Transparansi

berbagai pihak seperti parlemen, pemerintah,

merupakan prekondisi untuk menciptakan

pasar, para pemerhati bank sentral, dan media

akuntabilitas.44

massa. Komunikasi yang Bank Indonesia lakukan dapat berupa pengumuman maupun

Sebagaimana telah juga disebutkan sebelumnya

penjelasan-penjelasan mengenai sasaran inflasi

terdapat juga beberapa penelitian terkait

ke depan, analisis Bank Indonesia terhadap

dengan transparansi bank sentral ini.

perekonomian, kerangka kerja, dan langkah-

Diantaranya oleh Eijffinger dan Hoebrichts

langkah kebijakan moneter yang telah akan

yang menunjukkan bahwa semakin banyak

ditempuh, kerangka kerja, dan langkah-

transparansi yang dilakukan maka tingkat

langkah kebijakan moneter yang telah dan

inflasi akan semakin rendah dan juga

akan ditempuh, jadwal Rapat Dewan Gubernur

diperlukan lebih sedikit stabilisasi atas supply

(RDG), serta hal-hal lainnya yang ditetapkan

shock. Claessens dkk.menunjukan bahwa

oleh Dewan Gubernur.

transparansi yang rendah merupakan cerminan dari rendahnya tingkat corporate governance.

Komunikasi kebijakan dapat dilakukan dalam

Survey yang dilakukan oleh Fry dkk terhadap

bentuk siaran pers, konferensi pers, publikasi

94 bank sentral juga menunjukan bahwa

Tinjauan/Laporan Kebijakan Moneter yang

74% dari responden menganggap bahwa

memuat latar belakang pengambilan keputusan,

transparansi merupakan komponen kerangka

maupun penjelasan langsung dan diskusi

kebijakan moneter yang vital dan sangat

kepada masyarakat luas, media massa, pelaku

penting. Namun yang menarik adalah hasil

ekonomi, analis pasar dan akademisi. Media

temuan penelitian oleh De Haan dan

komunikasinya dapat berupa publikasi Tinjauan

Amtenbrink yang menyatakan bahwa Bank

Kebijakan Moneter, Laporan perekonomian

sentral di European Central Bank (ECB)

Indonesia, Laporan Triwulan DPR RI, dan Siaran

mendapat peringkat tinggi dari indikator

Pers Kebijakan Moneter.

pengungakapan, namun bukti menunjukkan bahwa pasar keuangan tidak menganggap

Kewenangan bank sentral untuk mengambil

ECB tranparan.

keputusan kebijakanmoneter diberikan oleh legislatif sehingga wewenang ini juga dapat

Dalam konteks Bank Indonesia, agar kebijakan

diambil setiap saat dengan undang-undang.

moneter dapat berjalan dengan baik maka

Legislatif hanya akan memberikan kepercayaannya apabila bank sentral dapat membuat kebijakan moneter yang beralasan

44 Amtenbrink, Lot.cit

18

dan dapat diterima serta dapat menjalankan


fungsi lainnya dengan baik. Oleh karena itu

sentral dalam mendanai pengeluarannya sendiri.48

penting bagi bank sentral untuk memaparkan

Jika politisi dapat mempengaruhi bank sentral

aktivitas-aktifivasnya agar mendapat dukungan

dalam penyusunan dan penggunaan anggarannya,

politik dan publik dalam menjalankan tugasnya

maka dikatakan bahwa bank sentral tidak

untuk menjaga stabilitas harga. Komunikasi

mempunyai kemandirian keuangan.

yang terbuka dan langsung dengan legislatif sangatlah penting dalam pengelolaan bank

Policy independence menyangkut seberapa besar

sentral

ruang gerak dari bank sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemandirian

3. Pentingnya Kemandirian Bank Indonesia

kebijakan ini dapat dibagi dua, yakni, goal

dalam Pencapaian Tujuan Bank Indonesia

independence dan instrument independence.49

Bank sentral dikatakan tidak memiliki personal

Goal independence menyangkut seberapa besar

independence jika ada otoritas lain (pemerintah

kemandirian bank dalam menentukan tujuan bank

dan/atau parlemen), yang menunjuk atau memilih

sentral, sedangkan instrument independence

anggota-anggota dalam kepemimpinan bank

menyangkut mengenai ada tidaknya atau seberapa

sentral, dapat melakukan tekanan politik secara

besar keharusan bank sentral untuk mendapatkan

tersebut.45

persetujuan pemerintah dan/atau parlemen dalam

tidak langsung kepada anggota-anggota

Hal seperti ini dapat dilakukan, misalnya, dengan

memilih sarana yang dipilih untuk mencapai

memberhentikan atau tidak memperpanjang

tujuannya.

jabatan dari salah satu atau beberapa anggota pimpinan bank sentral. Dalam bentuk lain, tidak

Sepanjang mengenai keputusan tentang tujuan

adanya personal independence adalah, misalnya,

akhir dan pertanggungjawaban final tentang

adanya perwakilan dalam kepemimpinan bank

kebijakan moneter, kemandirian bank sentral

sentral dan prosedur penunjukan pimpinan bank

berlawanan dengan akuntabilitas demokratis.50

sentral.47

Dalam masyarakat yang demokratis, De Haan dan Eijffinger menyatakan bahwa bank sentral

Financial Independence atau sering dikenal dengan

seharusnya tidak memiliki goal independence baik

budgetary independence adalah kemandirian bank

eksplisit maupun implisit.51 Meskipun mekanisme pengenyampingan mengurangi independensi bank sentral, tetapi dapat meningkatkan akuntabilitas demokratis, sebagaimana tanggung jawab final

45 Apel Emmanuel Apel, Emmanuel, 2003, Central Banking Systems Compared, The ECB, the pre-euro Bundesbank, and the Federal Rerserve System, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, Hal., 33-35

dari kebijakan moneter berada pada tangan politisi

46 Misalnya, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 menentukan bahwa Presiden dapat memberhentikan Gubernur dan Direktur-Direktur meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir; (a) karena meninggal dunia; (b) karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank Indonesia atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara; (c) karena sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar; (c) atas permintaan sendiri.

Ada tiga bentuk akuntabilitas bank sentral yakni:52

47 Lihat misalnya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang menentukan bahwa Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya adalah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ayat (2) dari pasal tersebut kemudian menentukan bahwa Pemerintah dibantu oleh Dewan Moneter.Pasal 10 dari undang-undang tersebut menentukan bahwa Dewan moneter terdiri dari tiga orang anggota, yaitu Menteri-menteri yang membidangi Keuangan dan Perekonomian serta Gubernur Bank Indonesia.

48 Lihat Tshiani, Noël K., 2008, Building Credible Central Banks, Policy Lessons for Emerging Economies, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, Series Editor; Philip Molyneux, Paris, Hal., 15

yang dipilih secara demokratis.

1. Keputusan tetang definisi eksplisit dan pemeringkatan dari tujuan-tujuan moneter

49 De Haan, Jakob, dan Eijffinger, Sylverster C.W, loc.cit. 50 Loc.cit. 51 Loc.cit. 52 Loc.cit.

19


2. Transparansi dalam kebijakan monoter yang 29ormat 3. Siapa yang harus memberikan pertanggungjawaban final kebijakan moneter

Dalam kaitannya dengan hal ini, De Haan dan Eijffinger mengatakan bahwa: “Indeed, the mere threat of a change of the law may induce even independent central banks to ensure that monetary policy will in general be in accordance

Dalam akuntabilitas demokratis, politisi terpilih

with the wishes of elected politicians.” Dengan

harus menentukan defnisi eksplisit dan peringkat

demikian, jika parlemen telah menetapkan

tujuan-tujuan dari kebijakan moneter. Transparansi

kebijakan moneter, maka bank sentral harus

dalam kebijakan moneter dicapai apabila badan

mempunyai akuntabilitas demokratis yang tinggi.

pengambil keputusan dalam bank sentral diminta

Sebaliknya jika goal independence yang dimiliki

untuk mengumumkan berita acara rapat dan atau

oleh bank sentral adalah tinggi, maka akuntabilitas

mengapa suatu keputusan telah diambil. Dalam

demokratisnya lebih rendah. Tinggi rendahnya

pertanggungjawaban akhir dari kebijakan monoter,

akuntabilitas secara umum dapat diukur dari

terdapat tiga hal yang krusial, yakni: hubungan

materi yang harus di-“jelaskan” maupun dari

bank sentral dengan parlemen, mekanisme

seberapa besar kewenangan pihak yang meminta

pengenyampingan, dan prosedur pemecatan

penjelasan untuk menggunakan haknya sewaktu-

gubernur bank sentral.

waktu. Akuntabilitas berupa kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan dan laporan

Mengenai hubungan bank sentral dengan

triwulan tentang pelaksanaan tugas dan

parlemen, menurut kehendak akuntabilitas

wewenangnya sebagai evaluasi kinerja tentu

demokratis seharusnya terdapat keharusan yuridis

dipandang lebih rendah tingkatannya dibandingkan

bank sentral untuk melaporkan dan atau

dengan kewajiban (juga) untuk menyampaikan

menjelaskan policy action-nya dan sebaliknya bank

penjelasan secara lisan maupun tertulis selama

sentral mempunyai kesempatan untuk menjelaskan

diminta oleh pihak evaluator.

kebijakannya. Parlemen juga harus mendapatkan kesempatan untuk menilai kinerja bank sentral.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, dengan memperhatikan isi Pasal 7 Ayat (1)

20

Logika dari hubungan tersebut adalah karena

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. Pasal

kebijakan moneter ditetapkan oleh politisi. Dalam

8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999,

konstruksi ini, politisi diberi kewenangan untuk

jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004,

merubah peraturan yang menyangkut independensi

maka dapat dikatakan bahwa secara yuridis Bank

bank sentral agar bank sentral memenuhi kebijakan

Indonesia mempunyai goal independence yang

moneter yang ditetapkan oleh parlemen.

memadai. Pasal 7 Ayat (1) undang-undang Bank

Sehubungan dengan hal ini, De Haan dan Eijffinger

Indonesia tersebut menyatakan bahwa tujuan

menyatakan bahwa: “It has been argued in the

Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara

context of national central banks in general that

kestabilan nilai rupiah. Dalam mencapai tujuan

Parliament always holds the ultimate responsibility

tersebut, Pasal 8 Ayat (1) undang-undang Bank

for monetary policy since it can change the legal

Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan

basis of the Central Bank.” Dengan demikian,

melaksanakan kebijakan moneter. Goal

lembaga yang menetapkan kebijakan moneter

independence tersebut diperkuat dengan Pasal 9

(dalam hal ini parlemen) harus mempunyai

undang-undang Bank Indonesia, yang melarang

29ormative29 untuk memastikan bahwa kebijakan

campur tangan pihak lain dan sekaligus

tersebut dijalankan (oleh bank sentral) sesuai

mewajibkan Bank Indonesia untuk menolak dan

dengan yang diharapkan.

atau mengabaikan campur tangan tersebut.


Goal independence Bank Indonesia dibatasi oleh

dan/atau tertulis. Mempertimbangkan perlunya

dua hal, yakni keharusan Bank Indonesia untuk

Bank Indonesia mendapatkan pengawasan dari

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah

DPR dalam menjalankan tugasnya tampaknya isi

di bidang perekonomian (Pasal 7 Ayat (2) undang-

pasal ini merupakan pasal yang memadai bagi

undang Bank Indonesia) dan memperhatikan

DPR untuk “setiap waktu” dapat meminta

sasaran laju inflasi dalam menetapkan sasaran-

penjelasan dari Bank Indonesia terkait dengan

sasaran moneter (Pasal 10 Ayat (1) huruf a undang-

tugas dan wewenang Bank Indonesia. Akan tetapi

undang Bank Indonesia).

perlu diingat bahwa adalah Bank Indonesia yang mempunyai kemandirian dalam bidang penentuan

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

kebijakan moneter (goal independence). Dalam

2004 mewajibkan Bank Indonesia untuk

hal ini jika dihubungkan dengan pendapat De

menyampaikan laporan tahunan secara tertulis

Haan dan Eijffinger tersebut di atas bahwa

kepada DPR mengenai pelaksanaan tugas dan

sepanjang mengenai keputusan tentang tujuan

wewenangnya yang dilakukan pada tahun yang

akhir dan pertanggungjawaban final tentang

lalu maupun rencana kebijakan, penetapan sasaran

kebijakan moneter, kemandirian bank sentral

dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan

berlawanan dengan akuntabilitas demokratis maka

wewenangnya untuk tahun yang akan datang.

keberadaan Ayat (3) tersebut dapat dipandang

Diantara laporan tahunan yang harus diserahkan

berlebihan. Esensi dari akuntabilitas demokratis

kepada DPR, Bank Indonesia wajib melaporkan

adalah parlemen perlu sarana yuridis yang dapat

pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada

memastikan bahwa kebijakan moneter “yang

DPR (dan Pemerintah) setiap tiga bulan (triwulanan)

ditetapkannya” dapat “dilaksanakan” oleh bank

(Pasal 58 Ayat (2) undang-undang Bank Indonesia).

sentral. Manakala bank sentral itu sendiri yang

Kewajiban pelaporan perencanaan dan pelaksanaan

menentukan kebijakan monerter maka dapat

tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada DPR

dipandang kurang seimbang apabila pengawasan

tersebut merupakan input bagi DPR dalam rangka

parlemen sampai pada tingkat sebagaimana

penilaian kinerja Bank Indonesia (Pasal 58 Ayat (3)

dimuat dalam Ayat (3) Pasal 58 undang-undang

undang-undang Bank Indonesia). Memperhatikan

Bank Indonesia tersebut di atas.

isi Pasal 58 Ayat (1), (2) dan (3) tersebut, secara teoritis akses DPR terhadap pencapaian tujuan

Dampak dari muatan Pasal 58 Ayat (3) undang-

Bank Indonesia dengan kebijakan moneternya

undang Bank Indonesia tersebut adalah bahwa

tampak telah cukup memadai. Artinya, check and

DPR dapat melakukan intervensi terhadap

balances antara pembuat kebijakan moneter (Bank

kebijakan jangka pendek yang dibuat oleh Bank

Indonesia) dan pihak yang memberikan penilaian

Indonesia. Disamping hal ini menjadi tidak terlalu

kinerja (DPR) dicerminkan dengan baik.

efisien, hal ini juga dapat mengarah kepada pengutamaan kepentingan di luar kepentingan

Isi dari Pasal 58 Ayat (3) Undang-Undang Nomor

tujuan moneter Bank Indonesia.53 Dampak lebih

3 Tahun 2004 menunjukkan tingginya tingkat

buruk dapat terjadi jika makna dari Ayat (3) pasal

akuntabilitas demokratis Bank Indonesia. Ayat (3)

tersebut menyangkut mengenai penganggaran

dari pasal ini menyatakan bahwa dalam hal DPR memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan

53 Bandingkan dengan pendapat Barth, Caprio, dan Levine tentang “Private Interest View of Regulation” sebagai “one in which banking policies are primarily shaped by the private interest of regulator or regulates (Kroszner and Strahan, 2001), rather than by the public interest. Barth Caprio, dan Leivne, Rethinking Bank Regulation Till Angels Govern, 2008, Cambridge University Press, New York., pp. 34-46

21


Bank Indonesia.Jika hal ini terjadi maka bukan

1) Australia

tidak mungkin DPR berdasarkan Ayat (3) pasal

The Reserve Bank of Australia adalah bank sentral

tersebut ikut campur tangan terhadap pelaksanaan

Australia berdasarkan Act No.4 of 1959 tentang

anggaran kebijakan Bank Indonesia yang seharusnya

Reserve Bank Act sebagaimana diubah terakhir

hanya wajib dilaporkan (tanpa harus dimintakan

Act No.82 of 2010. Bank ini dipimpin seorang

persetujuan) DPR. Padahal sebagaimana dengan

gubernur dan seorang wakil gubernur. Gubernur

jelas dirumuskan dalam Pasal 60 undang-undang

adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

Bank Indonesia bahwa anggaran operasional wajib

manajemen dari the Reserve Bank of Australia.

mendapatkan persetujuan DPR (Ayat (3)), tetapi

Gubernur ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam

anggaran kebijakan hanya wajib “dilaporkan”

masa jabatan 7 (tujuh tahun) dan dapat dipilih

kepada DPR.

kembali sepanjang in good behavior54.

4. Perbandingan Kemandirian Penganggaran

Secara normative di dalam pengelolaan the Reserve

Bank Sentral di Berbagai Negara

Bank of Australia terdapat Board of Bank yang

Untuk menentukan kemandirian penganggaran

terbagi atas 2 (dua) kamar, yaitu Reserve Bank

yang mungkin dapat diterapkan oleh Bank

Board dan Payment System Board. Reserve Bank

Indonesia di masa yang akandatang, penelitian

Board bertanggung jawab atas kebijakan moneter

ini coba melihat proses penganggaran yang

dan perbankan, serta tanggung jawab lainnya

diterapkan di beberapa negara.Sebagaimana

selain tanggung jawab yang didelegasikan kepada

telah disebutkan sebelumnya, pilihan dijatuhkan

the Payment System Board; sedangkan the Paymet

pada negara-negara di bawah ini, didasarkan

System Board mempunyai tanggung jawab

pada keberagamanan sistem pemerintahan yang

mengenai sistem pembayaran dari the Reserve

dianut oleh negara-negara ini Australia adalah

Bank of Australia. Lebih lanjut, kedua board ini

negara yang menganut sistem pemerintahan

harus secara bersama-sama melakukan

parlementer; sedangkan Filipina menggunakan

kewenangan55:

sistem pemerintahan presidensil. Korea Selatan

a. the stability of the currency of Australia;

berbeda dengan kedua kelompok negara

b. the maintenance of full employment in

sebelumnya, karena Korea Selatan adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan hybrid.

Australia; and c. the economic prosperity and welfare of the people of Australia.

Keberanekaragaman sistem pemerintahan dipilih

Namun, kedua board ini sebenarnya hanyalah

karena Indonesia tidak sepenuhnya menganut

pengelompokan dalam proses pengambilan

sistem presidensil dalam sistem pemerintahannya,

kebijakan, sebab keduanya secara bersama-sama

namun juga terdapat feature parlementer dalam

beranggotakan gubernur the Reserve Bank of

sistemnya. Oleh karena itu, pilihan perbandingan

Australia.

dengan negara-negara di atas digunakan agar

The Reserve Bank Board terdiri atas56:

dapat melihat pola-pola yang dilakukan dalam

a. the Governor;

proses penganggaran dalam berbagai sistem

b. the Deputy Governor;

pemerintahan yang ada saat ini. Berikut adalah uraian dari setiap negara sebagaimana disebutkan di atas. 54 Lihat Article 24 the Reserve Bank Act 1959. 55 Lihat Article 10 section (2) the Reserve Bank Act 1959. 56 Lihat Article 14 section (1) the Reserve Bank Act 1959.

22


c. the Secretary to the Department of the Treasury; and

pemerintahannya, Korea Selatan, selain memiliki presiden sebagai kepala negara dan kepala

d. 6 other members, who shall be appointed in

pemerintahan58, juga terdapat perdana menteri59

writing by the Treasurer in accordance with

yang mempunyai tugas untuk melaksanakan

this section.

pemerintahan sehari-hari. Selain kedua jabatan eksekutif tersebut, dalam sistem Korea Selatan

The Payment System Board

beranggotakan57:

juga ada parlemen (National Assembly), yang

a. the Governor;

memegang kekuasaan legaslatif dan merupakan

b. 1 (one) representative of the Reserve Bank of

representasi dari rakyat60.

Australia; c. 1 (one) representative of Australian Prudential

Berkaitan dengan bank sentral, Bank of Korea di

Regulation Authority (APRA);

pimpin oleh seorang gubernur yang melaksanakan

d. up to 5 (five) other members.

manajemen dan kebijakan yang ditetapkan oleh the Monetary Policy Committee. The Monetary

Lima anggota lain di atas akan ditunjuk secara

Policy Committee tersebut adalah organ yang

tertulis oleh menteri keuangan.

mempunyai kewenangan tertinggi dalam struktur Bank of Korea, khususnya dalam menetapkan

Dengan keanggotaan dan pola penunjukannya,

kebijakan61. Committee ini beranggotakan

terlihat sangat jelas bahwa the reserve bank of

Gubernur Bank of Korea, Senior Deputy Gubernur

Australia mempunyai keterkaitan yang erat dengan

Bank of Korea, seorang anggota yang

pemerintah, khususnya menteri keuangan. Hal ini

direkomendasikan oleh Minister of Strategy and

wajib dilaksanakan karena adanya kewajiban untuk

Finance, seorang anggota yang direkomendasikan

selalu dilakukan kerjasama antara pemerintah dan

oleh Gubernur Bank of Korea, seorang anggota

the reserve bank of Australia.

yang direkomendasikan oleh Ketua Komisi Keuangan National Assembly, seorang anggota

Berkaitan dengan penganggaran, dalam the reserve

yang direkomendasikan oleh Ketua Kamar Dagang

bank act 1959, sama sekali tidak disinggung

dan Industri, dan seorang anggota yang

mengenai proses penganggaran the Reserve Bank

direkomendasikan oleh Ketua Perhimpunan

of Australia. Meskipun demikian dan berkaitan

Bank62. Seluruh anggota the Monetary Policy

dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di

Committee, termasuk gubernur yang juga

Australia, penganggaran harus tetap melalui

menjabat sebagai ketua committe; kecuali senior

persetujuan parlemen. Hal ini disebabkan karena

deputy gubernur, diangkat oleh presiden setelah

parlemen adalah pemegang purse power terhadap

mendapatkan persetujuan dari the National

seluruh belanja yang akan dilakukan oleh lembaga-

Assembly63.

lembaga federal, termasuk bank sentral. Selain the Monetary Policy Committee, manajemen 2) Korea Selatan

sehari-hari the Bank of Korea dilaksanakan oleh

Sedikit berbeda dengan Jepang, Korea Selatan adalah salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan hybrid. Dikategorikan sebagai sistem

58 Lihat Chapter IV Section 1 Article 66 of the South Korea Constitution.

pemerintahan hybrid, karena dalam sistem

59 Lihat Chapter IV Section 2 Article 86 of the South Korea Constitution. 60 Lihat Chapter IIIArticle 40 of the South Korea Constitution. 61 Lihat Chapter II Section 1 Article 12 of the Bank of Korea Act. 62 Lihat Chapter II Section 1 Article 13 of the Bank of Korea Act.

57 Lihat Article 25A the Reserve Bank Act 1959.

63 Lihat Chapter II Section 1 Article 13 (3) of the Bank of Korea Act.

23


seorang Gubernur, Seorang Deputy Senior Gubernur dan paling banyak 5 (lima) deputy

gubernur64.

Dalam melaksanakan kewenangannya, di dalam struktur the Bangko Sentral ng Pilipinas dibentuk

Gubernur Bank of Korea diangkat oleh presiden

the Bangko Sentral Monetary Board, yang

atas persetujuan the National Assembly, sedangkan

beranggotakan 7 (tujuh) orang anggota, yaitu

deputy senior gubernur direkomendasikan oleh

gubernur bank sentral, yang juga berkedudukan

gubernur dan diangkat oleh presiden. Berbeda

sebagai ketua dari board tersebut, 1 (satu) wakil

halnya dengan para deputy, sebab mereka diangkat

dari pemerintah, dan 5 (lima) orang dari pihak

dan diberhentikan oleh gubernur.

swasta yang ditunjuk oleh presiden69.

Dalam melaksanakan tugasnya, para pimpinan

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya the

the Bank of Korea menggunakan anggaran yang

board dibantu oleh manajemen the Bangko Sentral

Committee65.

ng Pilipinas, yang dipimpin oleh seorang gubernur

Namun khusus yang berkaitan dengan gaji, yang

dan paling banyak 3 orang deputy gubernur. Lebih

ditetapkan oleh presiden, tetap harus dimintakan

lanjut, Sama dengan mekanisme penunjukan

persetujuan kepada Minister of Strategy and

deputy senior gubernur the Bank of Korea, para

Finance. Konsep penganggaran ini sangat

deputy gubernur the Bangko Sentral ng Pilipinas

dimungkinkan karena dalam the monetary policy

diangkat oleh gubernur atas persetujuan the

committee telah berbaur para anggota eksekutif

board70.

ditetapkan oleh the Monetary Policy

dan 35ormative35. Konsekuensinya, penganggaran tidak lagi harus diajukan secara mandiri kepada

Dalam melaksanakan fungsinya, the Bangko

the national assembly sebab assembly telah

Sentral ng Pilipinas menggunakan anggaran yang

memiliki wakil dalam committee; sama halnya

ditetapkan oleh the board berdasarkan usulan

dengan pihak eksekutif. Oleh karenanya, sangat

yang disampaikan oleh gubernur71. Konstruksi ini

wajar jika proses penganggaran the Bank of Korea

dimungkin secara ormative, karena tingkat

terlihat cukup sederhana jika dibandingkan dengan

independensi yang dimiliki oleh the Bangko Sentral

proses penganggaran yang diterapkan pada proses

ng Pilipinas cukup besar. Namun tetap saja berada

penganggaran Bank Indonesia.

di bawah pengawasan dari the congress, sebab gubernur diwajibkan untuk bertanggung jawab

3) Filipina

dalam penggunaan anggaran yang diperuntukan

Filipina memberikan kewenangan bank sentralnya kepada the Bangko Sentral ng

Pilipinas66.

bagi the Bangko Sentral ng Pilipinas.

Dalam

melaksanakan fungsinya sebagai bank sentral,

5. Proses Penganggaran yang Tepat bagi Bank

the Bangko Sentral ng Pilipinas diberi kewenangan

Indonesia

policy directions in the areas of money, banking,

Berdasarkan uraian dari negara-negara di atas,

and credit67. Yang mana kewenangan tersebut

cukup jelas terlihat bahwa kemandirian

mempunyai tujuan akhir untuk maintain price

penganggaran dapat dilakukan sebab telah terjadi

stability conducive to a balanced and sustainable

mixed atau pembauran antara pihak-pihak

growth of the

economy68.

eksekutif dan legislaif dalam sebuah board atau komisi di bank sentral. Dengan pembauran ini,

64 Lihat Chapter III Section 1 Article 32 of the Bank of Korea Act. 65 Lihat Chapter VII Section 1 Article 98 (2) of the Bank of Korea Act. 66 Lihat Chapter I Article I Section 2 of the Republic Act No.7563.

69 Lihat Chapter I Article II Section 1 of the Republic Act No.7563.

67 Lihat Chapter I Article I Section 3 of the Republic Act No.7563.

70 Lihat Chapter I Article III Section 21 of the Republic Act No.7563.

68 Ibid.

71 Chapter I Article II Section 15(d) of the Republic Act No.7563

24


maka proses penganggaran tidak lagi dimintakan

yang terbaik untuk tetap menjaga independensi

secara langsung kepada parlemen atau legislatif

Bank Indonesia dan juga untuk menekan

sebagai pemegang kekuasaan keuangan negara;

kemungkinan politisasi dalam proses pelaksanaan

tetapi persetujuan telah diberikan melalui wakil

kewenangan bank Indonesia.

yang mereka tunjuk atau yang mereka tugasi untuk duduk dalam board di bank sentral. Oleh

E. PENUTUP

karena itulah, tidak mengherankan jika proses penganggaran yang dilakukan terlihat sederhana

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab

dan nirpolitik, sebab telah ada pembauran dalam

terdahulu untuk memberikan jawaban atas

board yang merupakan lembaga tertinggi dalam

permasalahan yang telah ditentukan, berikut ini adalah

bank sentral.

kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahanpermasalahan yang telah ditentukan:

Kembali kepada kemungkinan kemandirian penganggaran bagi Bank Indonesia, sebenarnya

1. Kesimpulan

hal tersebut di atas sangatlah terbuka untuk diterapkan di Indonesia. Bahkan melalui Undang-

a. Bahwa terdapat peluang normatif untuk

Undang Nomor 23 Tahun 1999, kewenangan

memberikan kemandirian penganggaran pada

kemandirian penganggaran yang dimiliki oleh

Bank Indonesia. Hal tersebut karena adanya

Bank Indonesia jauh lebih besar jika dibandingkan

norma terbuka yang diberikan oleh UUD

dengan negara-negara di atas.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23D, mengingat Pasal ini tidak

Kemungkinan ini secara konstitusional sangat

menentukan sampai derajat mana kemandirian

terbuka dan sangat bergantung pada will dari

dan indipendensi yang dapat diberikan kepada

pembentuk undang-undang untuk dapat

Bank Sentral. Oleh karenanya, kemungkinan

diterapkan di Indonesia. Namun jika menginginkan

ini secara konstitusional sangat terbuka dan

pola sebagaimana diterapkan oleh negara-negara

sangat bergantung pada will dari pembentuk

pada sistem parlementer di atas, dapat saja Badan

undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat

Supervisi Bank Indonesia dilebur menjadi bagian

dan Presiden), untuk menginterpretasikan

dari sebuah dewan tertinggi dalam struktur Bank

sejauh mana ketentuan Pasal 23D tersebut.

Indonesia. Dengan begitu, secara tidak langsung DPR sudah mempunyai wakil dalam struktur

b. Pembentukan Supervisory Board merupakan

Bank Indonesia, sehingga dalam menentukan

salah opsi yang dapat mendukung implementasi

anggarannya, cukup dimintakan persetujuan pada

kemandirian Bank Indonesia, termasuk dalam

dewan tersebut. Akan tetapi, kemungkinan ini

bidang penganggaran. Melalui opsi ini, maka

juga memiliki kelemahan. Kelemahan utamanya

proses penggaran tidak lagi dimintakan secara

adalah politisasi dalam pelaksanaan fungsi bank

langsung ke DPR sebagai pemegang kekuasaan

sentral karena tidak dapat dihindari bahwa dengan

keuangan negara, mengingat persetujuan

memasukannya DPR dalam struktur Bank Indonesia,

telah diberikan oleh DPR melalui wakilnya yang

pengaruh politik akan sangat terasa dalam

ditugasi untuk duduk di Board bank sentral-

langkah-langkah yang dapat diambil oleh Bank

dalam ini Bank Indonesia. Supervisory Board

Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya.

dibentuk untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bank sentral serta memberikan

Pada sisi lainnya, mekanisme penganggaran yang

counterbalance (penyeimbang) terhadap

saat ini diterapkan mungkin adalah mekanisme

indipendensi yang dimiliki oleh bank sentral.

25


2. Rekomendasi a. Mengingat bahwa interpretasi ketentuan Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat terbuka, maka Bank Indonesia sebaiknya berperan lebih aktif dan progressif untuk menyakinkan DPR bahwa kemandirian anggaran bagi Bank Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Bank Sentral. b. Selain point pertama tersebut di atas, ada baiknya Bank Indonesia menginisiasi pihakpihak terkait, antara lain, pakar hukum perbankan, hukum tata negara, pakar hukum administrasi negara, ekonom, pelaku usaha perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk dapat memberikan sejauh bana batasan interpretasi ketentuan Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat terbuka tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan atau memperoleh pemahaman dari para pakar dari berbagai kalangan terkait batasan interpretasi Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Bank Indonesia mempunyai gambaran pendapat dari berbagai pakar terkait.

26

DAFTAR PUSTAKA

Ahsan, A., Skully, M., Wickramanayake, J. 2006, “Determinants od Central Bank Independence and Governance: Problems and Policy Implications”. JOAAG, 1 (1), 47-67 Amtenbrink, Fabian, 2004, “The Three Pillars of Central bank Governance-Towards a Model Central Bank Law or a Code of Good Governance. Working Paper, International Monetary Fund (IMF)”, tersedia di: http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/amtenb.pdf Aziz, Harry Azhar, 2011, “Governance dan Akuntabilitas Bank Indonesia”, Available at : http://pekikdaerah.wordpress.com/2011/02/08/governance-dan-akuntablitas-bank-indonesia/ Apel Emmanuel Apel, Emmanuel, 2003, Central Banking Systems Compared, The ECB, the pre-euro Bundesbank, and the Federal Rerserve System, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York. Barro, Robert, and David Gordon, 1983, “Rules, Discretion, and Reputation in a Model of Monetary Policy”. Journal of Monetary Economics, 12(1), 101–21. Barth, Caprio, dan Levine tentang “Private Interest View of Regulation” sebagai “one in which banking policies are primarily shaped by the private interest of regulator or regulates (Kroszner and Strahan, 2001), rather than by the public interest. Barth Caprio, dan Leivne, Rethinking Bank Regulation Till Angels Govern, 2008, Cambridge University Press, New York. Claessens, S. & J. P. H Fan. 2002, “Corporate governance in Asia: A survey. International Review of Finance”, 3( 2), 71-103. Crowe, Christoper dan Meade, Ellen E, 2007, “The Evolution of Central Bank Governance around the World”. Journal of Economic Perspectives, 21 (4), 69-90. De Haan, Jakob, dan Eijffinger, Sylverster C.W, The Democartic Accountability of the European Central Bank: A Comment on Two Fairy-tales, dalam Journal of Common Market Studies, Vol. 38. No. 3. Eijffinger, Sylvester, and Petra Geraats, 2006, “How Transparent Are Central Banks?”, European Journal of Political Economy, 22(1), 1–21. Fry, M. J, Goodhart, C. A. E. & Almeida, A, 1996, Central Banking in Developing Countries: Objectives, Activities and Independence, Routledge, London. Freidman, Milton dan Charles E.A. Goodhart, 2003, Money, Inflation, and the Constitutional Position of the Central Bank, the Institute of Economic Affairs, London. Henning, C. R. 1994. Currencies and politics in the United States, Germany and Japan, Washington, D.C: Institute for International Economics. Http://www.bi.go.id

27


Kydland, Finn, and Edward Prescott. 1977. Rules Rather than Discretion: The Inconsistencyof Optimal Plans. Journal of Political Economy 85(3), 473–90. Lybek, Tonny. 2004. Central Bank Autonomy, Accountability, and Governance: Conceptual Framework. Working Paper, International Monetary Fund (IMF). Tersedia di: http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/lybek.pdf Lybek, T. dan Morris, J. 2004. Central Bank Governance: A Survey of Board and Management. Working paper, Internatioanl Monetary Fund (IMF) Nomor 04/226. Tersedia di :http://www.ksri.org/bbs/files/research02/wp04226.pdf Ribeiro, Fausto de Andrade. 2002. Central Bank: Independence, Governance and Accountability. Working paper, Minerva Program, The George Washington University. Tersedia di: http://www.gwu.edu/~ibi/minerva/Fall2002/Fausto.Ribeiro.pdf Oritani, Yoshiharu. 2010. Public Governance of Central Banks: an Approach from New Institutional Economics. Working Paper, Bank For Internatioanl Settlements. Tersedia di: http://www.kisc.meiji.ac.jp/~oritani/Homepage2005/BISFINAL.pdf Stella, Peter.1997. Do Central Banks Need Capital?. Working paper, International Monetary Fund (IMF) Nomor WP/97/83 Tshiani, Noël K., 2008, Building Credible Central Banks, Policy Lessons for Emerging Economies, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, Series Editor; Philip Molyneux, Paris. Peraturan: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) Bank of Japan Act (Act No.89 of June 18, 1997) Constitution of the People’s Republic of Bangladesh. The Bangladesh Bank Order 1972 (President’s Order No.127 of 1972) sebagaimana diubah terakhir 10 Maret 2003. The South Korea Constitution. The Bank of Korea Act.

28

PENERAPAN CUSTOMER DUE DILIGENCE ATAS RESOLUSI DK PBB NOMOR 1267 GUNA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Oleh : Dr. Go Lisanawati SH, M.Hum Fakultas Hukum Universitas Surabaya Abstrak Penerapan prinsip ketaatan dan kepatuhan bank pada aturan yang berlaku bagi bank merupakan salah satu hal yang penting di dalam upaya perwujudan rezim pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Berdasarkan sifat dan karakteristik perpindahan uang untuk kegiatan pendanaan terorisme yang cepat membutuhkan kecermatan dan ketepatan dari Bank untuk mampu mengenali dan dengan kemudian melakukan pembekuan atas dana tersebut. Hal tersebut sejalan dengan diimplementasikannya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 oleh semua negara sebagai suatu bentuk perwujudan rezim pemberantasan pendanaan terorisme. Penerapan prinsip ketaatan tersebut dapat dilaksanakan melalui penerapan Customer Due Diligence. Kata Kunci: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Resolusi 1267, Customer Due Diligence

PENDAHULUAN

value itu adalah untuk perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, dan tercapainya kesejahteraan seluruh

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

rakyat Indonesia. Kerangka kebijakan kriminal yang harus

pendanaan terorisme sama pentingnya dengan

dituju adalah dikriminalisasikannya pendanaan terorisme

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana lainnya

sebagai suatu tindak pidana, mengingat sifat dan hakikat

yang mengingat sifat dan hakikatnya muncul menjadi

yang sama berbahayanya dengan terorisme itu sendiri.

tindak pidana yang membahayakan negara dengan

Mengenai social policy ini, Kongres PBB ke-7 di Milan

sifatnya yang trans boundaries. Sama halnya dengan

mengenai “National Development and the prevention

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme,

of crime” menegaskan sebagai berikut:

pendanaan terorisme juga harus dicegah dan diberantas dengan sekuat tenaga. Saat ini sedang dilakukan

Crime prevention as a part of social policy

dilakukan usul untuk segera mengundangkan rancangan

21. The criminal justice system, besides being an

Undang Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

instrument to effect control and deterrence, should also contribute to the objective of maintaining peace and

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini tidak

order for equitable social and economic development,

terlepas dari berbagai aspek yang melandasi, yaitu aspek

redressing inequalities and protecting human rights. In

filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Ditinjau

order to relate crime prevention and criminal justice to

dari sudut filosofis, maka perlu dipahami bahwa dalam

national development targets, effort should be made to

rangka mewujudkan ultimate value, yang merupakan

secure the necessary human and material resources,

tujuan dari social policy, maka perlu diadakan suatu

including the allocation of adequate funding, and to

kebijakan kriminal atas pendanaan terorisme. Ultimate

utilize as much as possible all relevant institutions and

29


resources of society, thus ensuring the appropriate

regulasi lainnya. Tulisan ini akan membahas bagaimana

involvement of the community

penerapan prinsip Customer Due Diligence oleh Perbankan dapat berperan aktif di dalam pencegahan

Aspek yuridis yang dijadikan landasan berpijak untuk

dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

dilakukannya kriminalisasi adalah adanya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 dan

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Resolusi No. 1373

Terorisme (selanjutnya disebut sebagai UU Terorisme), Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Rezim pencegahan dan pemberantasan pendanaan

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

terorisme menghendaki diadakannya suatu akselerasi di

Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU), serta

berbagai bidang dan semua komponen manusia

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi

pelaksananya. Tindak pidana pendanaan terorisme sejauh

International Convention for the Suppression of the

ini dianggap kurang penting dibandingkan dengan tindak

Financing of Terrorism, 1999.

pidana itu sendiri. Namun demikian pandangan tersebut ternyata harus bergulir, dan akhirnya tiba pada suatu

Aspek sosiologis yang melandasi adalah adanya Resolusi

pemahaman yang komprehensif bahwasanya pendanaan

Dewan Keamanan PBB Nomor 1267 tanggal 15 Oktober

terorisme itu sama berbahayanya dengan tindak pidana

1999, yang secara khusus menghendaki dilakukannya

terorisme.

pembekuan seketika atas asset-asset yang berasal dari individual terrorist ataupun organisations terrorist baik

Hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan Resolusi

yang merupakan afiliasi dengan Taliban, Al-Qaeda,

Dewan Keamanan PBB Nomor 1267, dalam

maupun dengan Usama Bin Laden. Dengan demikian

pertimbangannya menjelaskan:

harus dilakukan pencegahan sedini mungkin mengenai kemungkinan penggunaan dana-dana hasil kegiatan

Deploring the fact that the Taliban continues to provide

terorisme untuk dipakai kembali membiayai kegiatan

safe haven to Usama bin Laden and to allow him and

terorisme. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373

others associated with him to operate a network of

(2001) juga menghendaki dilakukannya prevent and

terrorist training camps from Taliban-controlled territory

suppress the financing of terrorist act. Selain itu juga

and to use Afghanistan as a base from which to sponsor

diterapkannya international best practices melalui

international terrorist operations,...

rekomendasi-rekomendasi dari The Financial Action Task Force.

Insists that the Afghan faction known as the Taliban, which also calls itself the Islamic Emirate of Afghanistan,

Terkait dengan keberadaan kedua resolusi tersebut,

comply promptly with its previous resolutions and in

maka perbankan memiliki peranan dan tanggung jawab

particular cease the provision of sanctuary and training

yang tidak kalah besar di dalam upaya pencegahan dan

for international terrorist and their organizations, take

pendanaan terorisme. Perbankan harus tanggap di dalam

appropriate effective measures to ensure that the territory

upaya pembekuan aset-aset terorisme sebagaimana

under its control is not used for terrorist installations

dikehendaki oleh resolusi tersebut, sekaligus harus aktif

and camps, or for the preparation of organizations of

di dalam mengupayakan pencegahan dipergunakannya

terrorist acts against other States or their citizen, and

aset-aset tersebut untuk mendanai kegiatan terorisme.

cooperate with efforts to bring indicted terrorist to

Namun demikian untuk menjembatani pencegahan dan

justice..

pemberantasan pendanaan terorisme dapat dilakukan dari berbagai sudut, dengan menggunakan aturan-

Berdasarkan penjelasan tersebut dipahami bahwa ada

aturan hukum yang sudah ada, maupun bentuk regulasi-

kepentingan yang sama besarnya untuk melakukan

30


pemberantasan tindak pidana terorisme sekaligus

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 merupakan

pendanaan atasnya. Mengenai Resolusi tersebut,

resolusi yang terkait dengan upaya pemberantasan tindak

dijelaskan oleh wikipedia sebagai berikut:

pidana terorisme. Resolusi 1373 dalam penjelasannya menegaskan bahwasanya tindak pidana terorisme itu

United Nations Security Council Resolution 1267, adopted

harus diberantas dengan berbagai cara karena telah

unanimously on 15 October 1999, after recalling

mengancam keamanan dan perdamaian internasional,

resolutions 1189 (1998), 1193 (1998) and 1214 (1998)

yang dapat dilakukan melalui upaya-upaya

on the situation in Afghanistan, the council established

pengorganisasian, penghasutan, pembantuan maupun

a sanctions regime to cover individuals and entities

turut serta di dalam tindak pidana terorisme. Secara

associated with Al-Qaida, Osama bin Laden and/or the

lengkap penegasan tersebut adalah:

Taliban wherever located... Reaffirming the need to combat by all means, in The regime has since been reaffirmed and modified by

accordance with the Charter of the United Nations,

a dozen further UN Security Council Resolutions. It caused

threats to international peace and security caused by

dire hardship to the people of Afghanistan under the

terrorist acts...

Taliban regime at a time when they were heavily reliant on international food aid, while failing to satisfy any of

Reaffirming the principle established by the General

its demands. Since the US of Afghanistan in 2001, the

assembly in its declaration of October 1970 (resolution

sanctions have been applied to individuals and

2625 (XXV)) and reiterated by the Security Council in its

organizations in all parts of the

world1.

resolution 1189 (1998) of 13 August 1998, namely that every State has the duty to refrain from organizing,

Penekanan dari Resolusi 1267 adalah upaya pembekuan

instigating, assisting or participating on terrorist acts in

seketika atas setiap dana dan aset keuangan lainnya

another State or acquiescing in organized activities within

atau sumber-sumber ekonomis dari individu dan entitas

its territory directed towards the commission of such

yang berkaitan dengan Al-Qaeda, Usama bin Laden,

acts...

dan/atau

Taliban.2

Point 4 huruf b dari Resolusi 1267

tersebut mengatur:

Tujuan dari resolusi tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas kelompok teroris dengan berbagai

Freeze funds and other financial resources, including

cara, mengingat bahwa tindak pidana terorisme muncul

funds derived or generated from property owned or

dan menjelma menjadi tindak pidana serius menurut

controlled directly or indirectly by the Taliban, or by any

hukum dan peraturan domestik, sekaligus mengancam

undertaking owned or controlled by the Taliban, as

dunia internasional. Mengingat keseriusan tersebut perlu

designated by the committee established by paragraph

diimbangi dengan ancaman pidana sebagaimana

6 below, and to ensure that neither they nor any other

mestinya. Melalui resolusi ini, dipahami bahwa ada 4

funds or financial resources so designated are made

(empat) kewajiban dari negara-negara peserta yaitu

available, by their nationals or by any undertaking owned

meliputi:

or controlled, directly or indirectly by the Taliban, except

a. Prevent and suppress the financing of terrorist acts;

as may be authorized by the Committee on a case-by-

b. Criminalize the willful provisions or collection, by any

case basis on the grounds of humanitarian need.

means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to

1

Diakses dari http://en.wikipedia.org, pada tanggal 24 Mei 2012

2

Yunus Husein. Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Jakarta, 9 Februari 2011, h.10

be used, in order to carry out terrorist acts; c. Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or

31


attempt to commit, terrorist acts or participate in or

bin Laden, the Taliban and other individuals, groups,

facilitate the commission of terrorist acts; of entities

undertakings and entities, associated with them, for

owned or controlled directly or indirectly of such

ongoing and multiple criminal terrorist acts). Perihal yang

persons and entities, including funds derived or

dimaksud dengan Persons atau Entities, dijelaskan oleh

generated from property owned or controlled directly

Peter Scott, sebagai berikut:

or indirectly by such persons and associated persons and entities; d. Prohibit their nationals or any persons and entities

Persons or entities identified by the resolutions as being subject to financial sanctions are:

within their territories from making any funds, financial assets or economic resources or financial or other

RES 1267/1333 (now RES 1988)

related services available, directly or indirectly, for the

• Al-Qaida;

benefit of persons who commit or attempt to commit

• Individuals, groups, undertakings and entities

or facilitate or participate in the commission of terrorist

associated with them, as referred to in the list created

acts, of entities owned or controlled, directly or

pursuant to RES 1267.

indirectly, by such persons and of persons and entities acting on behalf of or at the direction of such persons.

RES 1267/1333 (now RES 1989) • The Taliban;

Selain itu negara-negara harus melaksanakan kewajiban

• Individuals, groups, undertakings and entities

lainnya, yang meliputi:

associated with them, as referred to in the list created

a. Deny safe haven to those who finance, plan, support,

pursuant to RES 1989, i.e UNSC itself designates who

or commit terrorist acts, or provide safe havens;

is subject to the measure

b. Prevent those who finance, plan, facilitate or commit terrorist acts from using their respective territories for

RES 1373

those purposes against other States or their citizens;

Persons or entities identified by the resolution as being

c. Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of

subject to financial sanctions are: -

terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought

acts or participate in or facilities the commission of

to justice and ensure that, in addition to any other measures against them, such terrorist acts, including

terrorist acts; -

assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings;

Persons who commit, or attempt to commit, terrorist

entities owned or controlled directly or indirectly by such persons;

-

persons and entities acting on behalf of, or at the direction of, such persons and entities3.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh para teroris (baik individual maupun kelompok) membutuhkan

Memahami hal tersebut, maka sesungguhnya dapat

perpindahan yang sifatnya cepat, aman, dan dalam

disimpulkan adanya beberapa kategori yang dimaksud

jumlah yang cukup besar. Salah satu caranya adalah

sebagai orang atau perusahaan yang termasuk sebagai

melibatkan lembaga perbankan untuk dapat melakukan

pelaku tindak pidana terorisme, yaitu:

pendanaan terorisme.

-

Setiap orang, siapapun, baik yang berupa orang perseorangan, kelompok, maupun organisasi, yang

Resolusi No. 1904 DK PBB menghukum Al-Qaida, Usama

melakukan atau mencoba melakukan, atau

bin Laden, dan Taliban, maupun teroris perseorangan, organisasi teroris, maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan teroris tersebut, untuk dilaksanakannya berbagai tindak pidana terorisme (condemned Al-Qaida, Usama

32

3

Peter Scott. 2011. “Terrorist Asset freezing Best Practices”, Paper, disajikan dalam Counter Financing of Terrorism Study Tour, Sydney, Australia, 26– 28 September 2011


-

berpartisipasi di dalam kegiatan terorisme. Secara

hasil kejahatan maka dapat diyakini bahwa pelaku tindak

khusus dimaksudkan adalah Al-Qaida, Usama bin

pidana asal akan jera, dan lama kelamaan akan dapat

Laden, dan Taliban, meliputi pula orang-orang yang

menghentikan tindak pidana asal. Oleh karenanya sangat

termasuk di dalamnya;

dibutuhkan instrumen-instrumen terkait dengan upaya

Perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh

pembekuan sampai dengan perampasan aset hasil

orang-orang yang dimaksudkan sebelumnya.

kejahatan. Pendekatan follow the money ini dipergunakan

Orang atau perusahaan lain yang bertindak mewakili

dalam keadaan sebagai berikut:

kepentingan orang atau perusahaan lain yang

-

dimaksudkan sebelumnya.

Follow the money dapat menghubungkan kejahatan dengan pelaku intelektual;

-

Follow the money merupakan alat untuk asset recovery5

Pendekatan Follow the Money dalam Pendanaan Terorisme

Melalui penjelasan tersebut dapat dimaknakan bahwa melalui pendekatan follow the money diharapkan dapat

Standar internasional sebagaimana dimaksud di dalam

memberantas aset-aset maupun sumber-sumber

the Financial Action Tasks Force Recommendation (The

ekonomis yang dihasilkan dari hasil illegal maupun legal,

FATF Recommedations) tentang International Standards

tetapi dipergunakan untuk mendanai kegiatan terorisme.

on Combating Money laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation, menghendaki agar

Pendanaan Teroris (Terrorist Financing) itu sendiri dapat

dilakukannya kriminalisasi atas pendanaan terorisme.

meliputi 2 hal, yaitu:

Kriminalisasi tersebut tidak saja meliputi pendanaan atas

-

Funding specific terrorist operations

tindak pidana terorisme, tetapi juga pendanaan oleg

-

Broader organisational costs to develop and maintain

organisasi teroris maupun teroris individu (terrorist

an infrastructure of organisational support and to

organisation and individual terrorist) yang tidak harus

promote the ideology of a terrorist organisation6

dihubungkan dengan suatu kegiatan tertentu dari teroris. Merujuk pada pendapat tersebut di atas dapat dipahami Interpretative note atas rekomendasi mengenai tindak

bahwa area pendanaan terorisme itu sangat luas, yang

pidana pendanaan terorisme tersebut sebenarnya

dapat dipergunakan oleh siapapun yang akan

mengingatkan kepada negara-negara agar menjadikan

mempergunakan dana tersebut untuk mengembangkan

pendanaan terorisme sebagai salah satu tindak pidana

maupun mendukung terlaksananya ideologi dari

asal dari pencucian uang. Untuk itu pendekatan yang

organisasi teroris tersebut.

dapat dipergunakan adalah sama dengan pendekatan yang dipakai di dalam tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan hal tersebut, David

Shannon4

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang

memaksudkan bahwa: Following the money is at the heart of combating the financing of terrorism.

Secara hakikat, yang dimaksud dengan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan tindak pidana sebagai

Pendekatan follow the money pada hakikatnya

suatu bagian dalam pelaksanaan kegiatan terorisme.

meletakkan prinsip bahwasanya yang harus dirampas adalah harta kekayaan hasil kejahatan, tidak sematamata pada pelakunya. Dengan dikuasainya harta kekayaan

5

Muhammad Yusuf. “Pendekatan Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 dalam Rangka Perampasan Aset Hasil Kejahatan”, Makalah, disampaikan pada Diskusi Terbatas, di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 19 Februari 2011, h. 3

4

6

Tim Goodrick. “Counter-Terrorist Financing Legislative Framework”, Paper, disajikan dalam Counter Financing of Terrorism Study Tour, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011, h.2

David Shannon. 2011. “Terrorism Financing (TF) International Standards and Regional TF Risks”, Paper, disajikan dalam Counter Financing of Terrorism Study Tour, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011

33


Hal tersebut sebenarnya dapat dilihat dari derivatif

menentukan: “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut

ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam UU Terorisme.

diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara

Ketentuan Pasal 11 UU Terorisme menentukan: “...,

langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme,

setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau

organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan

mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan

dengan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau

ayat (1) huruf n” (tindak pidana terorisme, red). Ketentuan

seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme...”.

Pasal 2 ayat (2) UU TPPU menunjukkan bahwasanya

Berdasarkan hal tersebut, nyatalah bahwa penyediaan

tindak pidana pendanaan terorisme menjadi sama

dana ataupun pengumpulan dana tersebut dilakukan

berbahayanya dengan tindak pidana terorisme itu sendiri,

secara sengaja atau patut diduganya akan dipergunakan

sehingga patut diperhatikan dan dipertimbangkan

sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana

sebagai tindak pidana asal, yang dapat saja menghasilkan

terorisme.

suatu tindak pidana lanjutan.

Ketentuan Pasal 12 UU Terorisme mengatur: “..., setiap

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sesungguhnya

orang yang dengan sengaja menyediakan atau

dapat dipahami bahwasanya tindak pidana pendanaan

mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan

terorisme merupakan sumber munculnya proceeds of

digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan

crime, yang pastinya adalah merupakan sumber yang

sebagian atau seluruhnya untuk melakukan...”.

tidak sah. Tindak pidana pendanaan terorisme sendiri

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Terorisme ini dipahami

dapat dihasilkan dari sumber pendanaan yang legal

pula bahwasanya kegiatan pendanaan terorisme dilakukan

maupun yang illegal. Berdasarkan uang atau harta

sebagai upaya untuk melaksanakan kegiatan terorisme.

kekayaan atau barang yang diperolehnya tersebut,

Bentuk kesalahan yang nampak dari rumusan mengenai

diupayakan untuk disembunyikan asal usul sumbernya,

pendanaan terorisme tersebut diwujudkan dalam suatu

demi membiayai atau mendukung atau melaksanakan

bentuk kesengajaan, ataupun kealpaan yang diperberat

kegiatan terorisme. Diupayakan serapi mungkin untuk

(culpa lata).

menghindari terkuaknya asal usul dana terorisme tersebut.

Ketentuan selanjutnya adalah Pasal 13 huruf a UU

Ketentuan Special Recommendation II of FATF

Terorisme, yang menentukan: “Setiap orang yang dengan

menegaskan:

sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap

Terrorist financing offences should extend to:

pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a. Memberikan

-

Funds from legitimate or illegitimate sources.

atau meminjamkan uang atau barang atau harta

-

Funds that were not actually used to commit/attempt

kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme”.

a terrorist act, and are not linked to a specific terrorist

Tindak pidana yang dimaksudkan di sini adalah tindak

act.

pidana perbantuan, yang dapat diberikan dengan

-

The financing of terrorist acts, terrorist organisations

memberikan kemudahan kepada pelaku tindak pidana,

and individual terrorist that are located in the same

yaitu yang dapat berupa memberikan atau meminjamkan

or a different country from the terrorist financier

uang atau barang atau harta kekayaan lainnya. Melalui ketentuan Special Recommendation II of FATF Merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di

tersebut, maka pendanaan terorisme itu haruslah

dalam UU Terorisme tersebut dipahami sesungguhnya

diperluas, meliputi:

pendanaan terorisme merupakan bagian penting dari

-

Dana-dana (termasuk di dalamnya semua properti)

kegiatan terorisme itu sendiri. Di samping UU Terorisme,

yang digunakan untuk pendanaan terorisme yang

pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan

diperoleh dari sumber-sumber yang sah dan yang

menggunakan UU TPPU. Pasal 2 ayat (2) UU TPPU

tidak sah.

34


-

Dana-dana tersebut yang walaupun pada

-

All terrorism activities require funding.

kenyataannya tidak jadi digunakan untuk melakukan

-

Amounts involved can be small or large.

terorisme, dan tidak harus dihubungkan dengan

-

All fundraising activities opportunities for investigations

kegiatan terorisme tertentu. -

Kegiatan untuk pendanaan terorisme baik yang

and disruption. -

Raising funds through local criminal activity brings

dilakukan oleh organisasi teroris maupun teroris

terrorist into contact with petty criminals motivated

perseorangan, yang dilakukan di tempat yang sama

by greed not ideology7.

maupun di tempat uang berbeda dari penanggungjawab di bidang keuangan dari kegiatan terorisme

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya

itu sendiri.

pencegahan pendanaan terorisme menjadi suatu hal yang sangat signifikan dilaksanakan.

Dengan diperluasnya pemahaman mengenai dana, maka haruslah didekati dengan pendekatan Follow the money

Customer Due Diligence sebagai Instrumen

yang juga diberlakukan kepada tindak pidana pencucian

Pencegahan Pendanaan Terorisme

uang. FATF pada bulan Februari 2012 telah mengeluarkan suatu standar baru terkait dengan tindak pidana pencucian

Salah satu instrumen yang dapat dipergunakan untuk

uang dan pendanaan terorisme, yang sebelumnya diatur

mencegah adanya pendanaan terorisme adalah melalui

di dalam Special Recommendation of FATF, yaitu dalam

instrumen-instrumen mengenali nasabah. Prinsip Know

International Standards on Combating Money Laundering

Your Customer yang kemudian dikukuhkan dengan

and the Financing of Terrorism & Proliferation. Berdasarkan

prinsip Customer Due Diligence sekaligus pelaksanaan

standar tersebut, dinyatakan bahwa:

Enhance Due Diligence bagi pihak-pihak yang dikategorikan sebagai high risk customer, dengan high

Combating terrorist financing is a very significant challenge.

economic profile ataupun tergolong sebagai Politically

An effective AML/CFT (Anti Money Laundering/Counter

Exposed Persons (PEPs).

Financing of Terrorism, red) system, in general, is important for addressing terrorist financing, and most measures

International Standards on Combating Money Laundering

previously focused on terrorist financing are now

and the Financing of Terrorism & Proliferation, yang

integrated throughout Recommendations, therefore

merupakan instrumen baru dari ketentuan 9 Special

obviating the need for special recommendations. However,

Recommendation of the FATF, pada hakikatnya dipakai

there are Recommendations that are unique to terrorist

sebagai suatu standar baru bagi standar pengawasan

financing, which are set out in Section C of the FATF

kepatuhan atas tindak pidana-tindak pidana yang terkait

Recommendation

dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun proliferation. Instrumen pengenalan nasabah dan

Dengan mengingat sifat dan hakikat pendanaan terorisme

pengguna jasa menjadi instrumen utama yang harus

itu sendiri, maka menjadi sangat relevan apabila kegiatan

dapat dijadikan sebagai sarana terdepan (the first resort)

tersebut harus dicegah bahkan diberantas. Cara berpikir

untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak

yang harus dimiliki guna mengkriminalisasikan pendanaan

pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

terorisme ini adalah dengan merujuk kembali pada adanya

Secara teori antara Customer Due Diligence dan Enhance

Ultimate Value dari Social Policy, yaitu demi kesejahteraan

Due Diligence terdapat perbedaan. Yang dimaksud

seluruh rakyat Indonesia, dan demi mewujudkan

dengan Customer Due Diligence merupakan identifikasi

masyarakat yang adil dan makmur, tertib dan aman. Scott Burkard menambahkan bahwasanya Terrorist Financing itu dijelaskan dalam konteks:

7

Scott Bruckard. 2011. “Terrorist Financing in Australia”, Paper, disajikan dalam Counter Financing of Terrorism Study Tour, Sydney, Australia, 26– 28 September 2011.

35


dan verifikasi atas informasi dan dokumen pelapor,

Financial institutions should be required to apply each of

sementara Enhance Due Diligence pada dasarnya

the CDD measures under (a) to (d) above, but should

merupakan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon

determine the extent of such measures using a risk-based

pengguna jasa yang berisiko tinggi. Customer Due

approach (RBA)

Diligence dijelaskan sebagai: Financial institutions should be prohibited from keeping

Berdasarkan penjelasan dari FATF new recommendation

anonymous accounts or accounts in obviously fictitious

tersebut dapat dipahami bahwasanya mekanisme Due

names.

Diligence merupakan suatu keharusan bagi penyedia jasa keuangan. Mekanisme ini dianggap sebagai suatu

Financial institutions should be required to undertake

mekanisme penghati-hati, mengingat bahwa kesulitan

customer due diligence (CDD) measures when:

yang mungkin timbul berikut dengan ancamannya akan

(i). establishing business relations;

membuat penyedia jasa keuangan berhadapan dengan

(ii). carrying out occasional transactions: (i). above the

ketentuan hukum. Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman

applicable designated threshold (USD/EUR 15,000);

paling tidak menggaris bawahi dalam sebuah konteks:

or (ii) that are wire transfers in the circumstances

“The Law is rather a coercive method of social control:

covered by the interpretative Note to

It demands both the attention and compliance of those

Recommendation 16;

to whom its regulations are directed”.8 Persinggungan

(iii). there is a suspicion of money laundering or terrorist financing; (iv). the financial institution has doubts about the veracity

antara hukum dengan etik sangat tipis, yang kemudian menuntut kepatuhan pihak-pihak yang terikat dan terkait dengan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, dan

or adequacy of previously obtained customer

secara keseluruhan bagi seluruh masyarakat. Untuk

identification data

memenuhi persyaratan memaksa, sebetulnya dapat teratasi dengan adanya kepatuhan. Dengan demikian

The CDD measures to be taken are as follows:

tidak perlu diberikan suatu sanksi apabila dari subjek

(a). Identifying the customer and verifying that customer’s

hukum memiliki etika dan kesadaran untuk patuh.

identity using reliable, independent source documents,

Namun demikian hukum adalah hukum, di mana hukum

data or information.

harus mengandung suatu sanksi yang bersifat untuk

(b). Identifying the beneficial owner, and taking reasonable

memaksa kepatuhan subjek hukum tersebut. KYC dan

measures to verify the identity of the beneficial owner,

CDD, berikut juga EDD pada akhirnya menjadi suatu

such that the financial institution is satisfied that it

keharusan yang harus ditaati di tengah pergulatan dan

knows who the beneficial owner is. For legal persons

pergolakan munculnya berbagai jenis tindak pidana

and arrangements this should include financial

serius, bersifat transnasional, dan extra ordinary yang

institutions understanding the ownership and control

memang harus dicegah dan ditanggulangi. Instrumen

structure of the customer;

ini sama pentingnya dengan upaya penegakan hukumnya.

(c). Understanding and, as appropriate, obtaining information on the purpose and intended nature of

FATF Recommendation lebih lanjut menyatakan:

the business

Financial Institutions should be required to verify the

(d). Conducting ongoing due diligence on the business

identity of the customer and beneficial owner before and

relationship and scrutiny of transactions undertaken

during the course of establishing a business relationship

throughout the course of that relationship to ensure

or conducting transactions for occasional customers.

that the transactions being conducted are consistent with the institution’s knowledge of the customer, their business and risk profile, including where necessary, the sources of funds.

36

8

Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman. 1990. Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence. Westview Press, London, p. 20


Countries may permit financial institutions to complete

dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya

the verification as soon as reasonably practicable following

secara sah. Pihak-pihak dalam posisi ini disebut sebagai

the establishment of the relationship, where the money

suatu Politically Exposed Persons (PEPs), yang dalam posisi

laundering and terrorist financing risks are effectively

ini dapat berposisi sebagai nasabah, ataupun pemilik.

managed and where this is essential not to interrupt the

Guna mengatasi kemungkinan disalahgunakannya

normal conduct of business.

penyedia jasa keuangan berikut berbagai fasilitas yang diberikan oleh sektor keuangan, maka FATF

Where the financial institution is unable to comply with

Recommendation, sebagaimana diejahwantahkan dalam

the applicable requirements under paragraph (a) to (d)

UU TPPU, menegaskan perlunya dilaksanakan mekanisme

above (subject to appropriate modification of the extent

Enhance Due Diligence (EDD) sebagai suatu mekanisme

of the measure on a risk-based approach), it should be

tambahan untuk nasabah-nasabah khusus dan berbagai

required not to open the account, commence business

aktifitasnya.

relations or perform the transaction; or should consider making a suspicious transactions report in relation to the

Financial institutions should be required, in relation to

customer.

foreign politically exposed persons (PEPs) (whether as customer or beneficial owner), in addition to performing

These requirements should apply to all new customers,

normal customer due diligence measures, to:

although financial institutions should also apply this

(a). Have appropriate risk management systems to

Recommendation to existing customers on the basis of materiality and risks abd should conduct due diligence on such existing relationships at appropriate times.

determine whether the customer or the beneficial owner is a politically exposed person; (b). Obtain senior managemnet approval for establishing (or continuing, for existing customers) such business

Penjelasan dari FATF Recommendation di atas menegaskan kembali bagaimana kebutuhan dan keharusan pelaksanaan mekanisme CDD menjadi suatu mekanisme untuk mencegah kemungkinan terancamnya sistem keuangan dari resiko besar yang meliputinya, termasuk

relationships; (c). Take reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds; and (d). Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship.

pada munculnya tindak pidana. Resiko itu adalah berupa munculnya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan

Financial institutions should be required to take reasonable

terorisme. Tindak pidana-tindak pidana tersebut semakin

measures to determine whether a customer or beneficial

lama semakin menguat seiring dengan perkembangan

owner is a domestic PEP or a person who is or has been

masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang harus dicegah

entrusted with a prominent function by an international

sedini mungkin. CDD dipandang sebagai suatu mekanisme

organisation. In cases of a higher risk business relationship

yang harus diperkuat dan dilaksanakan secara patuh dan

with such persons, financial institutions should be to

ketat, dengan sebuah dimensi pemahaman kritis akan

apply the measures referred to in paragraphs (b), (c),

fungsi dan peruntukannya yang memang dewasa ini

and (d).

berkembang menjadi alat hal yang sangat penting terkait

The requirements for all types of PEP should also apply

dengan pencegahan berkembangnya tindak pidana yang

to family or close associates of such PEPs.

menggunakan jasa dari penyedia jasa keuangan. Memperhatikan ketentuan di atas sesungguhnya Tindak pidana tersebut pada hakikatnya rentan atas

memahami tindak pidana-tindak pidana yang berhubungan

disalahgunakannya oleh orang-orang yang memiliki

dengan pendanaan terorisme dan money laundering,

kedudukan secara politis menjadi salah satu pihak yang

merupakan tindak pidana yang sangat complicated dan

dianggap patut diwaspadai karena posisinya yang rentan

rumit. Pendanaan terorisme selalu dipandang sama jahat

37


dan berbahayanya dengan tindak pidana terorisme itu

ini, negara dapat melakukan suatu upaya-upaya

sendiri, bahkan dengan posisi yang lebih sulit dilacak

pencegahan yang khusus dan unik untuk menghentikan

karena berhubungan dengan kemudahan dalam sistem

perputaran dana maupun aset lainnya dari para kelompok

keuangan yang dipergunakan sebagai sarana untuk

teroris, dan penggunaan dana-dana dan aset-aset

mencapai tujuan melakukan suatu tindak pidana yang

tersebut oleh kelompok teroris.

semakin hari semakin canggih. Penyedia Jasa Keuangan diharapkan dapat memiliki Sebagaimana dimaksudkan dalam Interpretative Note to

kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menentukan

recommendation about Terrorist Financing Offence,

mengenai orang perorangan maupun lembaga keuangan

karakteristik tindak pidana pendanaan terorisme yang

ataupun badan-badan yang mendukung pelaksanaan

harus diperhatikan adalah:

kegiatan terorisme, misalnya sebagaimana yang dimaksud

-

Terrorist financing offences should extend to any

sebelumnya, seperti Al-Qaida, The Taliban, Usama bin

person who willfully provides or collects funds by any

Laden. Menindaklanjuti hal tersebut perlu diimbangi

means, directly or indirectly, with the unlawful intention

dengan proses listing dan delisting. Hal ini yang harus

that they should be used, or in the knowledge that

selalu diperhatikan oleh pihak Penyedia jasa keuangan

they are to be used, in full or in a part: (a). To carry

dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

out a terrorist act(s); (b). By a terrorist organization; -

or (c). By an individual terrorist.... .

Salah satu hal yang harus dikerjakan dan diperhatikan

Terrorist financing offences should apply, regardless

oleh Penyedia Jasa Keuangan adalah terkait dengan

of whether the person alleged to have committed

upaya bagaimana menyelamatkan negara dari

the offence(s) is in the same country or a different

kemungkinan untuk dipergunakannya dana-dana yang

country from the one in which the terrorist(s)/ terrorist

dihasilkan dari tindak pidana ataupun kegiatan legal yang

organization(s) is located or the terrorist act(s)

dipakai untuk mendukung kegiatan terorisme. Hal tersebut

occurred/will occur.

adalah terkait dengan upaya undue delay atas harta kekayaan yang didapatkan dari tindak pidana pendanaan

Melalui karakteristik tersebut sesungguhnya dapat

terorisme tersebut. Upaya undue delay sangat diperlukan

dipahami bahwa permasalahan financing of terrorism

terkait perpindahan dana terorisme yang sangat cepat

sangat membutuhkan perhatian dan keseriusan yang

dan tidak terlihat secara fisik. Selain itu pemanfaatan

lebih, khususnya terkait dengan terancamnya kehidupan

dana tersebut dapat dicegah pemanfaatannya secara

dan integritas semua rakyat. Dengan krakteristiknya

lebih dini.

yang tumbuh sebagai extra ordinary crime dan transnational organized crime, financing of terrorism

Berdasarkan Ketentuan UNSCR 1373 ditegaskan

telah menjadi sesuatu yang hars dicegah dan diberantas.

bahwasanya setiap negara haruslah mempunyai peraturan maupun prosedur untuk beberapa hal yang dirasakan

Kewajiban Freezing Without Delay and Without

diperlukan untuk melakukan pembekuan atas aset-aset

Prior to Notice Oleh Penyedia Jasa Keuangan

kekayaan teroris yang didapatkan melalui pendanaan terorisme. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

The New FATF Recomendation mewajibkan setiap negara untuk memberlakukan penjatuhan sanksi keuangan

Countries are required to have laws and procedures to:

(targeted financial sanctions) atas kelompok-kelompok

1. Freeze the funds and their assets of terrorist and

teroris maupun teroris perorangan, sebagaimana

associated persons and entities without delay and

dimaksudkan dalam Resolusi DK PBB No. 1267 (1999)

without prior notice to targets (e.g through domestic

berikut resolusi-resolusi lainnya yang terkait, dan Resolusi

listing mechanism or through criminal justice

DK PBB No. 1373 (2001). Lebih lanjut melalui rekomendasi

procedures); this involves both a domestic decision-

38


making process on designations and a process to then

2. Must involve a direct obligation on financial

freeze the funds of those designated.

institutions and those who hold assets to freeze without undue delay9

2. Receive from other countries requests to take UNSCR 1373 freezing action; 3. Examine such requests (i.e promptly determine

Rezim extraordinary ini tentunya dibangun berdasarkan

whether reasonable grounds or a reasonable basis

suatu pemahaman akan hakikat dan eksistensi tindak

exists to initiate a freezing action); and

pidana pendanaan terorisme yang telah bersifat

4. Take action to freeze assets in response to the request,

transnational organized dan sama berbahaya serta

if appropriate, without delay and without prior notice

jahatnya dengan tindak pidana terorisme itu sendiri.

to targets.

Berdasarksn rezim inilah harus dibangun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan secara ketat dalam

Mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksudkan

kegiatan transaksi dari nasabah yang ditengarai dipakai

di atas harus diikuti dengan kemampuan Penyedia Jasa

dalam kegiatan terorisme. Untuk itu perlu diperkuatnya

Keuangan untuk tidak salah di dalam menelaah dana-

pengoperasionalisasian standar-standar pengenalan

dana apa saja yang masuk dan keluar dari rekening

nasabah, Customer Due Diligence, dan Enhance Due

seseorang yang tentunya harus memiliki kemampuan

Diligence.

untuk memahami apakah rekening tersebut terindikasi dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pendanaan

Kesimpulan

terorisme ataukah tidak. Ketentuan dalam UNSCR 1373 jelas menghendaki adanya sensitivitas dari penyedia jasa

Rezim extraordinary yang dipahami dalam keterkaitannya

keuangan untuk mampu mengenali dengan baik siapa

dengan tindak pidana pendanaan terorisme menempatkan

customer yang melakukan transaksi menggunaan jasa

kemampuan dan kemauan dari penyedia jasa keuangan

pada bank tersebut.

untuk dapat mengoperasionalisasikan dengan tepat dan bijak setiap standar-standar pengenalan akan nasabah

Hasil analisis terhadap perputaran masuk dan keluarnya

beserta dengan transaksi yang dilakukan dari, dalam,

dana dari nasabahnya tersebut, yang apabila terindikasi

dan melalui institusi bank. Kecermatan bank di dalam

dipergunakan untuk pendanaan terorisme, maka

mengenali nasabah dan transaksi yang dilakukannya

Penyedia Jasa Keuangan, dalam hal ini bank, wajib

akan membawa pada adanya upaya untuk mengantisipasi

melakukan pembekuaan dana tanpa menunda dan tanpa

semakin meluasnya dan cepatnya pendanaan terorisme.

pemberitahuan. Hal tersebut merupakan kewajiban dari

Upaya lain yang dituntutkan kepada Penyedia Jasa

bank. Penciptaan mekanisme Freezing without delay

Keuangan untuk dilakukan adalah upaya melakukan

dan without prior to notice membawa kepada suatu

pembekuan atas aset atau kekayaan orang-orang ang

dimensi berpikir munculnya rezim baru yang disebut

diduga, dindikasi, dan diidenifikasikan terlibat dalam

sebagai Extraordinary Regime, yang oleh David Shanon

kegiatan pendanaan terorisme tanpa ada kewajiban

dijelaskan sebagai berikut:

untuk menunda-nunda maupun memberikan peringatan terlebih dahulu. Hal tersebut sesungguhnya didasarkan

An extraordinary regime:

dari pemahaman akan sifat dan hakikat dari tindak pidana

1. Requires an indefinite freeze to be possible, even in

pendanaan terorisme, dantindak pidana terorisme itu

the absence of a prosecution 2. May include administrative and/ or judicial process

sendiri. Dengan demikian Indonesia akan daat menjadi negara yang mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme, sebagaimana ditegaskan

1. Must not be reliant on having to prove or investigate a TF (Terrorist Financing, red) offence to keep funds frozen

9

David Shannon, Op.Cit, p. 20

39


dan dikehendaki dalam dunia internasional. Terlebih khusus adalah adanya kewajiban untuk membekukan aset teroris perseorangan maupun organisasi teroris yang telah dimaksudkan di dalam UNSCR 1267 dan UNSCR 1373.

40

DAFTAR PUSTAKA

Bruckard, Scott. 2011. “Terrorist Financing in Australia”, Paper, disajikan dalam Counter Financing of Terrorism Study Tour, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011 Goodrick, Tim. “Counter-Terrorist Financing Legislative Framework”, Paper, disajikan dalam Counter Financing of Terrorism Study Tour, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011 http://en.wikipedia.org, pada tanggal 24 Mei 2012 Muhammad Yusuf. “Pendekatan Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 dalam Rangka Perampasan Aset Hasil Kejahatan”, Makalah, disampaikan pada Diskusi Terbatas, di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 19 Februari 2011 Murphy, Jeffrie G., and Jules L. Coleman. 1990. Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence. Westview Press, London Scott, Peter. 2011. “Terrorist Asset freezing Best Practices”, Paper, disajikan dalam Counter Financing of Terrorism Study Tour, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011 Shannon, David. 2011. “Terrorism Financing (TF) International Standards and Regional TF Risks”, Paper, disajikan dalam Counter Financing of Terrorism Study Tour, Sydney, Australia, 26 – 28 September 2011 Yunus Husein. Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Jakarta, 9 Februari 2011

41


IMPLEMENTASI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA Oleh : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.1

Abstrak Di Indonesia dengan pembaharuan masyarakat melalui jalur hukum, berarti dilakukan pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hal tersebut berarti proses pembentukan Undang-Undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (relevan) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan Undang-Undang tersebut, apabila perundang-undangan tersebut diharapkan merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. Lebih lanjut menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan. Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharuan adalah adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembaharuan atau pembangunan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu, dan hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan, dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Untuk itu salah satu upaya penting dalam sistem perbankan nasional di Indonesia diperlukan konsep pengembangan dan pembaharuan Hukum Perbankan Nasional melalui perbaikan dan perubahan Undang-Undang Perbankan dengan memperhatikan perangkat hukum yang berlandaskan pada perumusan aturan hukum yang tidak saja melihat hukum sebagai suatu perangkat aturan akan tetapi juga didasarkan pada hukum sebagai sarana yang dapat mengikuti perubahan dan perkembangan kondisi masyarakat baik dalam kegiatan sosial politik, maupun ekonomi dan kegaiatan perbankan.

1. Pendahuluan

yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan

dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga

bermasyarakat di dalam semua aspek kehidupan,

dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi

baik dalam aspek kehidupan social, kehidupan politik,

tersebut akan sering terjadi. Namun demikian

budaya, pendidikan dan yang cukup penting adalah

berdasarkan pengalaman umat manusia sendiri,

fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan

peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga

ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum

tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia

sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi

yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi.

1

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung dan saat ini juga sebagai Ketua Pusat Studi Hukum Perbankan Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL).

Semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin terjadi apabila manusia tidak

43


mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir

hukum (rechtstaat). Dari sini tersirat pula bahwa

dan berkreasi. Karenanya diperlukan berbagai bentuk

Indonesia menghendaki dua hal; Pertama, hukum

aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa

diharapkan dapat berfungsi; dan Kedua, dengan

melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling

hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi

mengganggu atau bahkan saling menghancurkan

pun akan mudah untuk direalisasikan.

sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Dengan demikian

Sejalan dengan pemikiran tersebut, jika dikaji dari sisi

diperlukan peranan hukum yang bertujuan untuk

politik hokum, seringkali pembentukan hukum,

melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan

khususnya hukum ekonomi tak selalu sinkron dengan

ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapat

harapan-harapan tersebut. Sebagai faktor yang

diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi

menjadi pemicu tidak adanya kesinkronan ini karena

seluruh masyarakat. Hukum bukan hanya dapat

banyak kepentingan yang berkembang di seputar

membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga

pembentukan hukum. Politik hukum yang berkembang

memberi kesempatan bahkan mendorong masyarakat

berupa adanya tarik menarik antara kepentingan

untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat

nasional dan asing, sehingga hukum yang dapat

menggerakkan kegiatan perekonomian suatu negara.

dijadikan sarana bagi pembangunan ekonomi akan menjadi sia-sia karena yang dikedepankan justru

Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu hukum adalah

kepentingan asing yang dominan.

ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu praktis dengan menempati kedudukan istimewa dalam

Perkembangan globalisasi ekonomi dan kerjasama

klasifikasi ilmu dengan alasan karena sifatnya sebagai

ekonomi di dunia internasional sedikit banyak telah

ilmu normatif yang mengandung sifat khas tersendiri.

menggambarkan adanya polarisasi dalam artian

Obyek telaahannya juga berkenaan dengan tuntutan

substansi permasalahan di bidang hubungan ekonomi

berprilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya

sebagai dampak dari upaya pengaturan yang dilakukan

tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas

oleh Negara-negara ataupun pelaku ekonomi Negara-

yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh

negara maju. Upaya pengaturan baik secara global

kekuatan publik.2

melalui World Trade Organization (selanjutnya disingkat dengan WTO), regional melalui berbagai kerjasama

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu

sekawasan serta bilateral melalui berbagai kerjasama

bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan

bilateral ternyata tidak mengurangi munculnya berbagai

keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi

penyimpangan dari norma-norma yang telah disepakati.

hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan.

Merupakan suatu keharusan bagi suatu negara tatkala

Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan

merumuskan suatu peraturan perundang-undangannya

secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak

senantiasa memperhatikan pada aspek kepentingan

buruk terhadap pembangunan ekonomi.

nasional (national interests). Untuk dapat mencapai hal demikian, maka faktor politik hukum akan sangat

Kondisi ini tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai

menentukan. Bagi beberapa negara pola pemikiran

sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan

ini menjadi sarana yang cukup efektif.

pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, peranan politik hukum dalam konteks hukum sangat memegang peranan yang sangat strategis. Melalui

2

Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm.16.

44

pendekatan politik hukum, hukum yang dibentuk


pun setidaknya akan banyak memperhatikan kepada

b. Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern;

kepentingan nasional. Pengertian kepentingan nasional

c. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum

bukan berarti dimaknai dalam arti yang sempit, namun

ada, atau

kepentingan nasional merupakan titik tolak dalam

d. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem

upaya memasuki dunia global.

lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Dari prinsip kepentingan nasional pemerintah selanjutnya mengambil langkah strategis dalam upaya

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar

meraup manfaat ekonomi dan manfaat ekonomi

Kusumaatmadja, bahwa di Indonesia dengan

tersebut dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia sendiri

pembaharuan masyarakat melalui jalur hukum, berarti

bukan oleh bangsa lain yang menikmati hasil dari

dilakukan pembaharuan hukum terutama melalui

pembentukan hukum tersebut. Dengan kenyataan

perundang-undangan. Hal tersebut berarti proses

tersebut, sudah sewajarnya apabila pemerintah dalam

pembentukan Undang-Undang harus dapat

menjalankan orientasi politik hukum lebih

menampung semua hal yang erat hubungannya

mengedepankan pembentukan instrumen-instrumen

(relevan) dengan bidang atau masalah yang hendak

hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut.

diatur dengan Undang-Undang tersebut, apabila perundang-undangan tersebut diharapkan merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.4 Selanjutnya

2. Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan Nasional.

dijelaskan bahwa pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum sebagai suatu

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia

perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur

merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam

kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus

semua sektor. Untuk itu diharapkan semua lapisan

pula mencakup lembaga (institutions) dan proses

masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan.

(process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum

Demikian pula pembangunan dalam bidang ekonomi

tersebut dalam kenyataan.5

diharapkan dapat menunjang pembangunan pada sektor-sektor lain dan untuk tertibnya pelaksanaan

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara

pembangunan yang tertib dan berkeadilan, maka

ketertiban dalam masyarakat.6 Hukum bersifat

penunjang utamanya adalah pembangunan dalam

memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.

bidang hukum yang mengabdi kepada kepentingan

Fungsi ini diperlukan dalam masyarakat, karena

hukum nasional.

terdapat hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Dalam masyarakat yang sedang

Menurut Sunaryati Hartono, pembangunan hukum

membangun, fungsi hukum harus dapat juga

dilakukan dengan terus menerus dan merupakan

membantu proses perubahan masyarakat, sehingga

proses yang tidak pernah selesai (never ending

hukum mempunyai peranan dalam proses pembaruan

process), karena setiap kemajuan akan menuntut

masyarakat.

perubahan-perubahan yang lebih maju dalam masyarakat yang terus berubah-ubah. Makna dari pembangunan hukum tersebut, meliputi:3 a. Menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih

4

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Binacipta, Bandung, tanpa tahun, hlm.14. Lihat pula Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Alumni Bandung, 2006, hlm.3.

5

Ibid, hlm. 15.

6

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep ….. Op.cit., hlm.13.

baik);

3

CFG. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm.

45


Latar belakang konsepsi hukum sebagai alat atau

kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh

sarana pembaharuan disebabkan oleh beberapa hal.

pembangunan atau pembaharuan.

Pertama, adanya tanggapan bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan

Disesuaikan pada situasi dan kondisi di Indonesia,

dalam masyarakat. Kedua, telah terjadi perubahan

konsepsi law as a tool of social engineering oleh

pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa

Mochtar Kusumaatmadja dikembangkan menjadi

terakhir. Hukum bukan hanya kaidah tetapi juga

konsepsi hukum sebagai ”sarana” pembaharuan

merupakan gejala.

masyarakat Indonesia yang lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat

Peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin

kelahirannya. Hal tersebut dikarenakan beberapa

bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur

hal, yaitu:8

atau hukum sebagai alat pembaruan masyarakat.7 Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-

a. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam

undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi

proses pembaharuan hukum di Indonesia,

dari keduanya. Perubahan yang teratur melalui

walaupun yurisprudensi juga memegang peranan,

prosedur hukum lebih baik daripada perubahan yang

berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat

tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-

dimana teori Pound ditujukan terutama pada

mata, karena baik perubahan maupun ketertiban

peranan pembaruan daripada keputusan-

merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang

keputusan pengadilan, khususnya keputusan

sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang

Supreme Court sebagai mahkamah tertinggi.

tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. b. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh

kenyataan masyarakat menolak aplikasi mechanistis

Mochtar Kusumaatmadja, pada dasarnya

dari konsepsi law as a tool of social engineering.

memperkenalkan konsep hukum baru dengan

Aplikasi mekanistis demikian yang digambarkan

menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai

dengan kata tool akan mengakibatkan hasil yang

sarana pembaruan masyarakat. Pengertian hukum

tidak banyak berbeda dari penerapan legisme

menurut teori ini tidak hanya memandang hukum

yang dalam sejarah Hukum Indonesia (Hindia

sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang

Belanda) telah ditentang dengan keras. Dalam

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi

pengembangannya di Indonesia, konsepsi (teoretis)

harus pula mencakup lembaga dan proses yang

hukum sebagai alat atau sarana pembangunan

diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam

ini dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan

kenyataan.

filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan policy oriented dari Laswell dan Mc. Dougal.9 Sifat

Pemikiran hukum sebagai sarana pembaharuan adalah

mekanistis nampak dengan digunakannya istilah

adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha

”tool” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya

pembaruan atau pembangunan itu merupakan suatu

mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung

yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu,

menggunakan istilah ”sarana” daripada alat.10

dan hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan, dalam arti penyalur arah

7

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep ….. Op.cit., hlm.19 - 20.

46

8

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep ….. Op.cit., hlm.83-84.

9

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat ….. Op.cit., hlm.9.

10 Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002,.hlm.73.


c. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula

Lebih lanjut, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan

hukum internasional kita di Indonesia sebenarnya

bahwa penggunaan hukum sebagai sarana

sudah menjalankan asas hukum sebagai alat

pembaharuan, akan lebih terasa daya kerjanya dalam

pembaruan jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan

bidang-bidang hukum yang sifatnya netral.12 Bidang

secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan

hukum yang sifatnya netral akan dengan mudah

hukum. Dengan demikian, perumusan resmi itu

untuk mengadaptasi hukum asing dan mengikuti

sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman

perkembangan yang terjadi di Negara lain, asalkan

masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah.

tidak bertentangan dengan Undang-Undang,

Perombakan hukum di bidang pertambangan

ketertiban dan kepatutan.

(termasuk minyak dan gas bumi); tindakan-tindakan di bidang hukum laut, nasionalisasi perusahaan-

Salah satu bidang hukum yang bersifat netral adalah

perusahaan milik Belanda dan tindakan lain di

Hukum Perbankan yang merupakan bagian dari

bidang hukum sejak Tahun 1958 yang bertujuan

Hukum Ekonomi, sehingga hukum sebagai sarana

mengadakan perubahan-perubahan mendasar

pembaharuan akan berperan besar dalam Hukum

merupakan perwujudan dari aspirasi bangsa

Perbankan. Pelaksanaan pembangunan hukum

Indonesia yang dituangkan dalam bentuk hukum

nasional dibutuhkan kesamaan pemahaman terhadap

dan perundang-undangan.

tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembangunan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat

Berdasarkan hal tersebut di atas, walaupun secara

bersinergi mencapai tujuan yang disepakati secara

teoritis konsepsi hukum yang melandasi kebijaksanaan

nasional.13

hukum dan perundang-undangan dapat diterangkan menurut peristilahan teori masa kini yang berkembang

Beberapa masalah dalam penerapan Teori Hukum

di Eropa dan Amerika Serikat, namun hakikatnya

Pembangunan, dalam pembaharuan hukum melalui

konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan lahir

perundang-undangan, adalah kesulitan untuk secara

dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan

rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai

kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi faktor-

dengan kebutuhan masyarakat, dan untuk menyusun

faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat dan

hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran

bangsa Indonesia.

hukum masyarakat.

Pembangunan bidang hukum harus dapat dan mampu

Fungsi hukum dalam pembangunan nasional, untuk

mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang

menjamin adanya kepastian dan ketertiban

berkembang ke arah modernisasi. Pembangunan

digambarkan dengan ungkapan sebagai ”sarana

hukum juga harus mampu menampung semua

pembaharuan masyarakat” atau ”sarana

kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat

pembangunan” mempunyai pokok-pokok pikiran:

berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat dalam

(1) adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha

semua bidang. Bagi Indonesia sendiri, hukum berperan

pembangunan atau pembaruan itu merupakan suatu

sebagai sarana pembangunan, yaitu hukum harus

yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak)

mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan disegala bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin serta memperlancar

12 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat ….. Op.cit., hlm.16. Lihat pula Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep …..Op.cit., hlm.38-39.

pelaksanaan pembangunan.11 11 Komar Kantaatmadja, Peran Dan Fungsi Profesi Hukum Dalam UndangUndang Perpajakan, Makalah, Juli 1985.

13 Ady Kusnadi, Penelitian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, (Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional), FH-UNPAD, Bandung, 2008, hlm.189.

47


perlu; (2) hukum dalam arti kaidah atau peraturan

norma tersebut tidak sejalan dengan orientasi dan

hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur)

mimpi mereka. Itu sebabnya sebagian ahli hukum16

atau sarana

pembangunan14

dalam arti penyalur arah

mengatakan bahwa kehidupan hukum lebih

kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh

merupakan sebuah mitos, bahkan kepastian dan

pembangunan atau pembaruan.

kemanfaatan hukum hanyalah mitos yang indah.

Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh

Pemahaman mengenai fungsi hukum dalam

diidentikkan dengan pembangunan Undang-Undang

masyarakat sangat diperlukan, karena sebagian

atau peraturan perundang-undangan menurut istilah

masyarakat menganggap hukum dan penggunaannya

yang lazim digunakan di Indonesia. Membentuk

tidak dapat dipercaya, sementara sebagian masyarakat

Undang-Undang sebanyak-banyaknya, tidaklah berarti

lain masih mendengungkan “the rule of law” dengan

sama dengan membentuk hukum. Pembentukan

harapan segala sesuatu akan beres kembali dan

Undang-Undang hanya bermakna pembentukan

tercapai masyarakat yang damai. Fungsi hukum dalam

norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi

masyarakat dapat dijawab melalui tujuan hukum.

budaya, dan politik bukanlah tatanan normatif semata, karena itu diperlukan ruh tertentu agar tatanan

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban.

tersebut memiliki kapasitas. Norma hukum hanya

Kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok

merupakan salah satu bagian dari kehidupan hukum.

bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban merupakan suatu fakta obyektif yang

Meminjam konsep Lawrence

Friedman,15

norma

berlaku bagi seluruh masyarakat manusia dalam

hukum adalah aspek substansial hukum. Di samping

segala bentuk. Hal tersebut, mengingat manusia

substansi hukum terdapat struktur dan kultur hukum.

selalu hidup di masyarakat dan hukum merupakan

Struktur merujuk pada lembaga pembentukan dan

pengertian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga

pelaksana hukum (penegak hukum) dan kultur hukum

pemeo Romawi “ubi societas ibi ius” sangat tepat

merujuk pada nilai, orientasi, dan harapan atau mimpi-

untuk menggambarkan hal ini.

mimpi orang tentang hukum. Aparatur dan model hukumlah yang harus dijadikan fokus pembangunan

Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan,

hukum. Artinya pembentukan, tata kelola, tata nilai,

sehingga harus diusahakan terwujudnya kepastian

orientasi, dan mimpi-mimpi orang tentang hukum

dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan tercapai

harus menjadi prioritas utama.

suatu masyarakat yang berkehidupan teratur. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang

Walaupun norma-norma hukum yang terdapat dalam

dijelmakan oleh hukum, manusia tak mungkin

setiap Undang-Undang secara positif dianggap

mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang

merupakan panduan nilai dan orientasi dari setiap

diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam

orang, namun secara empiris selalu saja terlihat cacat

masyarakat tempat masyarakat tersebut hidup.17

celahnya. Perilaku orang tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang ada dalam Undang-Undang.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan

Penyebabnya sangat beragam, diantaranya adalah

hukum yang hidup dalam masyarakat.18 Dalam suatu

14 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat ….. Op.cit., hlm. 13.

16 Ibid., hlm. 5.

15 Margarito Kamis, “Arah Pemikiran Pembangunan Hukum Pasca Perubahan UUD 1945”, 28 Maret 2007, hlm.5, melalui http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view &id=234&Itemid=76 (12/12/2009)

17 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan.….Op.cit., hlm. 2 - 3.

48

18 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan….Op.cit., hlm. 8


masyarakat dalam masa transisi, perubahan terjadi pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

3. Kepastian Hukum Dalam Sistem Perbankan Nasional.

Pembangunan nasional yang terpenting bukanlah pembangunan secara fisik, tetapi perubahan yang

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas

sedang terjadi pada anggota masyarakat dan nilai-

hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian

nilai yang mereka anut. Sehingga, hakikat dari

sebagaimana di tegaskan Undang-Undang Dasar

pembangunan nasional adalah masalah pembaruan

1945, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik

cara berpikir dan sikap hidup. Selanjutnya harus dipilih

Indonesia adalah nagara hukum (Recht staat) yang

nilai-nilai yang akan diadopsi oleh hukum di Indonesia.

mana tindakan-tindakan pemerintah maupun

Perkembangan dan pembaharuan suatu negara

lembaga-lembaga lain termasuk warga masyarakat

dipelopori oleh Pemerintah, maka hukum memegang

harus berdasarkan hukum. Secara umum hukum

peranan dalam proses pembaharuan ini, karena segala

merupakan ketentuan tata tertib yang berlaku dalam

tindakan Pemerintah akan berwujud pembentukan

masyarakat, dimana hukum tersebut dalam

peraturan perundang-undangan.

pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Sifat hukum pada dasarnya adalah

Keadilan dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan jiwa

konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan

atau sikap. Keadilan bukanlah sesuatu yang bisa di

mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian

ubah-ubah melalui logika atau penalaran, melainkan

diperlukan dalam setiap masyarakat, karena ada hasil

melibatkan seluruh pribadi seseorang.19 Roscoe Pound

yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.

menyatakan bahwa keadilan dikonsepkan sebagai

Disamping itu, dalam masyarakat transisi, hukum

hasil konkrit yang bisa di berikan kepada masyarakat.

berfungsi juga untuk membantu proses perubahan

Dimana menurut Roscoe Pound, bahwa hasil yang

masyarakat.

diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak- banyaknya dengan pengorbanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang

sekecil-kecilnya, atau dengan kata lain semakin meluas/

kemudian sebagian pasal-pasalnya diubah dan

banyak pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka

ditambah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor

akan semakin efektif menghindari pembenturan

3 Tahun 2004 dan terakhir dikeluarkan kembali

antara manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, sebagaimana Teori Hukum Pembangunan,

Aristoteles dalam bukunya “Rhetorica” mengatakan

bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan

bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki

masyarakat, untuk itu dalam penyusunan Undang-

keadilan sematamata dan isi dari pada hukum

Undang tentang Bank Indonesia tersebut merupakan

ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang

sebagai produk hukum yang disepakati Pemerintah

dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

bersama DPR, dilakukan karena adanya kondisi yang

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan

mengharuskan adanya pembaharuan hukum dalam

luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-

instrumen Hukum Perbankan yang memberikan

tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan

kedudukan independen kepada Bank Indonesia,

peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk

dengan pertimbangan penerbitan Undang-Undang

terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini

tersebut adalah untuk memelihara kesinambungan

hukum harus membuat apa yang dinamakan

pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

19 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 16.

49


“Algemeene Regels” (Peraturan/Ketentuan umum),

iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi

dimana peraturan/ketentuan umum tersebut

dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisisen,

diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.20

dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin

suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan

ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena

hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.

kepastian hukum ( peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat yaitu adanya paksaan dari luar

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan

(sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan

ketertiban (order). Tujuan tersebut sejalan dengan

dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara

fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban

alat- alatnya, serta Sifat Undang- Undang yang berlaku

merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat.

bagi siapa

saja.21

Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia.22

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, yang tidak mempersoalkan apakah sikap batin

Sebagian besar para ahli hukum menyatakan bahwa

seseorang itu baik atau buruk, dan yang diperhatikan

“kepastian hukum” sebagai tujuan hukum, dimana

adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian

ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud

hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang

tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang

mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi

pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian

yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap

dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat

bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya

dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).23 Kepastian

perbuatan yang nyata atau konkrit.

hukum yang dimaksud adalah kepastian yang fleksibel, bukan dalam arti dapat ditafsir secara luas,

Pada praktiknya apabila kepastian hukum di kaitkan

melainkan bersifat lengkap, konkrit, prediktif dan

dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan

antisipatif.24 Masyarakat mengharapkan adanya

satu sama lain. Hal tersebut di karenakan di suatu

kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian

sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan

hukum, masyarakat akan lebih tertib. Oleh karenanya,

prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang

maka hukum bertugas menciptakan kepastian hukum

pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian

yang tujuan akhirnya adalah ketertiban masyarakat.25

hukum. Kemudian apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,

Adanya aturan-aturan yang dibuat oleh negara

maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani

adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati

atau melakukan tindakan terhadap individu serta

nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum

pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan

lahir dari sesuatu yang konkrit.

kepastian hukum.26 Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:27

Penegakkan Hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung

22 Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 127. 23 Ibid. 24 Ibid.

20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 28. 21 R. Soeroso, Op.cit, hlm. 29.

50

25 Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 141. 26 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158. 27 Ibid.


a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat

Perundang-undangan adalah salah satu metoda dan

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh

instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan

atau tidak boleh dilakukan;

mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-

b. Adanya keamanan hukum bagi individu dari

cita yang diharapkan. Dalam praktik memang demikian

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang,

aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat

karena saat ini kekuasaan pembentuk Undang-Undang

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

adalah terutama memberikan arah dan menunjukkan

dilakukan oleh negara terhadap individu.

jalan bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa melalui hukum yang dibentuknya.29

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-

Dunia perbankan memiliki hubungan yang sangat

kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan

erat dengan maju mundurnya perekonomian suatu

masyarakat juga menginginkan agar terdapat

negara. Jika sistem perbankan suatu negara sehat,

peraturan-peraturan yang memberikan jaminan

maka akan dapat menunjang pembangunan ekonomi.

kepastian dalam hubungan individu satu sama lain.

Sebaliknya, apabila sistem perbankan suatu negara

Dengan demikian, hukum dituntut untuk memenuhi

tidak sehat akan berdampak tidak baik bagi

berbagai karya dan oleh Gustav Radbruch di dalam

pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, terwujudnya

hukum tersebut harus mengandung Nilai-nilai dasar.

suatu sistem perbankan yang sehat perlu terus

Adapun nilai-nilai dasar tersebut disamping berupa,

dilakukan secara berkesinambungan yang berdampak

keadilan dan kegunaan juga terdapat kepastian

pada terwujudnya kepastian hukum dalam

hukum. Selanjutnya, yang utama bagi kepastian

pelaksanaan kegiatan perbankan di Indonesia melalui

hukum adalah adanya peraturan itu

sendiri.28

prinsip kehati-hatian.

Indonesia sebagai Negara hukum (Rechtsstaat/the

Lembaga yang bertanggungjawab dalam mewujudkan

rule of law), sebagaimana yang telah ditegaskan

sistem perbankan nasional yang sehat adalah Bank

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen ke 4)

Sentral.30 Kewenangan Bank Sentral dalam melakukan

bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Ide dasar

pembinaan dan pengawasan bank adalah sebagai

negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar

alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan

tentang ‘rechtsstaat” atau Negara Hukum yang dianut

yang sehat, yang menjamin dan memastikan

oleh Belanda yang meletakkan dasar perlindungan

dilaksanakannya segala bentuk Peraturan perundang-

hukum bagi rakyat pada asas legalitas, yaitu semua

undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha

harus bersifat positif, hal tersebut berarti hukum harus

bank oleh lembaga perbankan yang bersangkutan.

dibentuk secara sadar. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perbankan Dalam suatu rechtsstat yang modern, fungsi peraturan

nasional khususnya di dalam pelaksanaan

Perundang-undangan bukanlah hanya memberikan

perekonomian Indonesia, Bank Indonesia dapat

bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang

bersikap lebih tegas untuk melakukan pembinaan

berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan Undang-

dan pengawasan terhadap semua lembaga perbankan

Undang bukanlah hanya sekedar produk fungsi negara

di Indonesia tanpa adanya campur tangan dari pihak

di bidang pengaturan. Selanjutnya, Peraturan

29 Endang Sutrisno, Bunga Rampai : Hukum Dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 104-105. 28 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19.

30 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Op.cit, hlm. 164

51


lain (per 1 Januari 2014 beralih ke OJK). Di samping

mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan

itu, Bank Indonesia dapat lebih independen dan tegas

peraturan, memberikan dan mencabut izin atas

untuk melaksanakan penegakan hukum (law

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank,

enforcement) yang juga diikuti dengan penerapan

melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan

sanksi-sanksi berkaitan dengan pembinaan perbankan

sanksi terhadap Bank yang tidak mematuhi peraturan

di Indonesia.

perbankan yang berlaku.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen

Demikian pula di bidang Hukum Perdata dalam

mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan

membangun sistem hukum perbankan nasional yang

melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya

bertujuan untuk mengatur agar kegiatan usaha bank

sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang

selaku lembaga intermediasi dapat dilakukan secara

tentang Bank Indonesia. Fungsi pembinaan dan

berhati-hati (prudent), aman, dan sehat, dipengaruhi

pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia

oleh filosofi usaha bank sebagai intermediary institution

terhadap lembaga perbankan nasional di Indonesia

(lembaga intermediasi) dan dianutnya doktrin dalam

dimaksudkan untuk menciptakan sistem perbankan

penyelenggaraan usaha perbankan yang sehat seperti

yang sehat dengan memelihara kepentingan

prudent banking dan good corporate governance.

masyarakat dan menjaga agar perbankan dapat tumbuh secara wajar dan dapat bermanfaat bagi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha bank

perekonomian nasional.

secara prudent atau hati-hati, serta untuk memberikan kepatian hukum, maka otoritas perbankan harus

Pengawasan dan penegakkan hukum (Law

menerbitkan peraturan terkait dengan kehati-hatian

Enforcement) merupakan dua komponen yang tak

dalam pengelolaan bank dan mewajibkan bank untuk

terpisahkan dalam suatu sistem rule of law. Tidak

memenuhi peraturan prudential banking, terkait

akan ada law enforcement kalau tidak ada sistem

dengan ratio-ratio pengukuran tingkat likuiditas

pengawasan dan tidak akan ada rule of law kalau

bank, seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas

tidak ada law enforcement yang memadai. Jika hal

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aktiva

ini di analogkan dengan sistem perbankan, maka

Produktif (KAP), dan Posisi Devisa Netto (PDN).31

pengawasan dan law enforcement dapat berperan dalam mengoptimalkan fungsi perbankan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum antara lain berkaitan dengan pengaturan kepemilikan, kepengurusan, pembukaan kantor bank dan perluasan jaringan, perubahan kegiatan usaha Bank dan Badan Hukum bank, serta pencabutan izin usaha atas permintaan sendiri (pada saat ini masih merupakan kewenangan Bank Indonesia). Sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia

52

31 CAR adalah Modal dibagi dengan ATMR, atau rasio kecukupan modal bank yang merupakan pembagian jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) terdiri dari: Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko kredit yang melekat, dan beberapa pos dalam off balance sheet yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat. BMPK adalah: Prosentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank (lihat Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum). Aktiva Produktif adalah: Penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. PDN adalah: Angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing dinyatakan dalam Rupiah. (Dikutip dari Bank Indonesia, Booklet Perbankan Indonesia, hlm. 30, Jakarta, 2010).


Krisis moneter Tahun 1997 - 1998 dijadikan

merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan

pembelajaran mengenai arti pentingnya suatu

ekonomi dan akan memberikan dampak yang luas

perangkat hukum yang mampu berfungsi sebagai

bagi “reformasi” sistem ekonomi di seluruh dunia,

landasan hukum untuk mengupayakan penyelamatan

yang berdasarkan pada teori apa yang dibutuhkan

bank bermasalah dan sebagai perangkat hukum yang

untuk pembangunan dan bagaimana peranan hukum

mampu memberikan kepastian kepada para nasabah

dalam perubahan ekonomi.32 Hal tersebut juga dapat

serta meminimalkan kemungkinan terjadinya rush

diimplementasikan dalam sistem perbankan nasional,

(serbuan) terhadap individual bank serta sekaligus

dimana hukum pembangunan dalam kegiatan

berfungsi sebagai jaring pengaman bagi nasabah

perbankan menjadi suatu hal yang strategis dalam

penyimpan dana apabila suatu bank dinyatakan

menyikapi perkembangan perekonomian dunia

bermasalah dan pada akhirnya tidap dapat

khususnya dalam lingkup regional dan internasional.

diselamatkan lagi sehingga dinyatakan sebagai Bank gagal dan dicabut izin usahanya.

Pentingnya dikaji kembali teori hukum sebagai dasar dalam pembangunan dan peranan hukum dalam

Gejolak dalam lembaga keuangan khususnya bank,

pembangunan ekonomi tidak lain karena secara

merupakan salah satu sumber instabilitas. Oleh karena

umum pelaku ekonomi dalam memandang kegiatan

itu, krisis perbankan harus dicegah atau ditangani

perekonomian hanya pada pendekatan satu sisi saja,

untuk menghindarkan gangguan terhadap sistem

hal tersebut dapat dilihat pada kebijakan yang

pembayaran dan arus kelancaran penyaluran kredit

diterapkan oleh International Monetary Fund (IMF)

dalam kegiatan perekonomian. Terkait dengan hal

dan Bank Dunia (World Bank), dirasakan telah

tersebut di atas, maka upaya membangun sistem

mengakibatkan kebijakan ekonomi menjadi tidak

keuangan yang stabil memerlukan perangkat aturan

terkontrol yang kemudian terjadinya market shock.33

hukum (legal framework) yang mampu menjadi

Liberalisasi pasar keuangan tanpa disertai peraturan

landasan bagi penyelenggaraan fungsi bank sentral

hukum yang efektif dan memadai akan menyebabkan

secara utuh khususnya di Indonesia.

terjadinya instabilitas ekonomi dan dapat memicu suku bunga tinggi yang pada gilirannya akan

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dapat

menyulitkan sektor riil dan pelaku ekonomi menengah

dijelaskan bahwa dalam upaya melakukan

ke bawah.

perkembangan pembangunan hukum ekonomi nasional, khususnya yang berkaitan dengan

Selanjutnya Trubek juga menyatakan bahwa pada

pembangunan hukum perbankan, maka pembenahan

saat ini setiap negara membutuhkan suatu upaya

perangkat hukum dalam sektor perbankan di Indonesia

yang sistematis untuk memahami keterkaitan antara

sangat diperlukan untuk memberikan landasan bagi

hukum, sosial, ekonomi dan politik, jika tidak bisa

terselenggaranya pembangunan hukum secara

dilakukan secara komprehensif, konsistensi dan

keseluruhan. Perangkat hukum sistem perbankan

koherensi, akan berdampak pada terjadinya krisis

yang ada akan sangat berperan sebagai landasan

hukum (crisis of law).34

dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan hukum perbankan dan hukum ekonomi secara keseluruhan serta memberikan kepastian hukum bagi para pengguna jasa perbankan di Indonesia.

32 David M. Trubek, “2002-2003, ELRC Annual Report: Law and Economic Development: Critiques and Beyond” disampaikan pada Spring Conference Harvard Law School, April 13-14 2003, hlm. 1. 33 Ibid.

David M. Trubek (Guru Besar dari University of Wisconsin) menyatakan bahwa “rule of law”

34 David M. Trubek, “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development”, The Yale Law Journal, (Vol. 82, 1 November 2000), hlm. 2.

53


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya

4. Penutup

melakukan perkembangan dalam pembangunan nasional terutama yang berkaitan dengan

Konsep Hukum Pembangunan yang digagas oleh

pembangunan ekonomi, secara umum dapat

Mochtar Kusumaatmadja, pada dasarnya

dijelaskan bahwa keterkaitan antara regulasi/

memperkenalkan konsep hukum baru dengan

pengaturan sistem pengamanan keuangan untuk

menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai

menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia akan

sarana pembaruan masyarakat. Pemikiran hukum

berkorelasi pula dengan peranan Hukum perbankan

sebagai sarana pembaharuan adalah adanya

dalam Pembangunan Ekonomi secara keseluruhan.

keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembaharuan atau pembangunan itu merupakan

Membangun indsutri perbankan yang kuat dan sehat

suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak

adalah suatu prasyarat mutlak dalam perekonomian

perlu, dan hukum dalam arti kaidah atau peraturan

nasional, karena melalui peran intermediasi perbankan,

hukum memang dapat berfungsi sebagai alat

roda perekonomian dapat digerakkan lebih cepat,

pengatur atau sarana pembangunan, dalam arti

sistem kuangan dapat berjalan dengan maksimal,

penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang

sehingga stabilitas ekonomi juga dapat terpelihara.

dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Dengan demikian lembaga perbankan nasional harus

Pembangunan bidang hukum harus dapat dan mampu

dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan

mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang

mengedepankan prinsip prudensialitas serta

berkembang ke arah modernisasi. Pembangunan

diperlukan pula arah yang jelas dalam upaya

hukum juga harus mampu menampung semua

menciptakan indsutri perbankan yang sehat, kuat

kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat

dan efisen. Oleh karenanya dalam implementasi

berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat dalam

kegiatan perbankan yang efektif sangat diperlukan

semua bidang. Bagi Indonesia sendiri, hukum berperan

regulasi yang efektif sebagai legal framework

sebagai sarana pembangunan, yaitu hukum harus

khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Bank

mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat

Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai

kemajuan serta tahapan pembangunan disegala

lender of the last resort, dalam pemberian kebijakan

bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan

bantuan likuiditas terhadap penyelamatan perbankan

kepastian hukum untuk menjamin serta memperlancar

nasional sebagai upaya penyelematan perekonomian

pelaksanaan pembangunan. Penggunaan hukum

nasional sehingga tercipta kepastian hukum yang

sebagai sarana pembaharuan, akan lebih terasa daya

efektif sesuai dengan aturan dan norma-norma yang

kerjanya dalam bidang-bidang hukum yang sifatnya

ada.

netral. Bidang hukum yang sifatnya netral akan dengan mudah untuk mengadaptasi hukum asing dan

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional

mengikuti perkembangan yang terjadi di Negara lain,

yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang

asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang,

hukum dan politik, mandiri di bidang ekonomi, dan

ketertiban dan kepatutan.

berkepribadian di bidang budaya. Srategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat

Salah satu bidang hukum yang bersifat netral adalah

merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi

Hukum Perbankan yang merupakan bagian dari

yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua

Hukum Ekonomi, sehingga hukum sebagai sarana

dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-

pembaharuan akan berperan besar dalam Hukum

anggota masyarakat.

Perbankan. Pelaksanaan pembangunan hukum nasional dibutuhkan kesamaan pemahaman terhadap

54


tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembangunan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat bersinergi mencapai tujuan yang disepakati secara nasional. Penggunaan hukum sebagai sarana pembaharuan, akan lebih terasa daya kerjanya dalam bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Bidang hukum yang sifatnya netral akan dengan mudah untuk mengadaptasi hukum asing dan mengikuti perkembangan yang terjadi di Negara lain, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban dan kepatutan. Salah satu bidang hukum yang bersifat netral adalah Hukum Perbankan yang merupakan bagian dari Hukum Ekonomi, sehingga hukum sebagai sarana pembaharuan akan berperan besar dalam Hukum Perbankan. Pelaksanaan pembangunan hukum nasional dibutuhkan kesamaan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembangunan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat bersinergi mencapai tujuan yang disepakati secara nasional. Pengawasan dan penegakkan hukum (Law Enforcement) merupakan dua komponen yang tak terpisahkan dalam suatu sistem rule of law. Tidak akan ada law enforcement kalau tidak ada sistem pengawasan dan tidak akan ada rule of law kalau tidak ada law enforcement yang memadai. Jika hal ini di analogkan dengan sistem perbankan, maka pengawasan dan law enforcement dapat berperan dalam mengoptimalkan fungsi perbankan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

55

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku: Adam Smith, An Inqury into the Nature and Causes of the Wealt of Nation, Penguin Book, London, 1979, hlm. 397. Ady Kusnadi, Penelitian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, (Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional), FH-UNPAD, 2008. Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Pengetahuan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007. Anthony T. Kronman, The Lost Lawyer Failing Ideals of the Legal Profession, Harvard University Press, Cambridge, 1993. CFG. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1988. Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991. Djuhaendah Hasan, Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global, Bandung, 2008. Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. John Rawls, Teori Keadilan, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2005. ---------------------------, Ilmu Dalam Perspektif, Yayasan Obor Indonesia & LEKNAS-LIPI, Jakarta, 1984, hlm. 4 Kartharina Pistor dan Philip A. Wellon, et al, Asian Development Bank, The Rule of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-2000, Oxford University Press, New York, 2001. Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. ---------------, dan Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002. Meuwissen, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum (terjemahan B. Arief Sdharta), Refika Aditama, Bandung, 2007. Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007.

56


------------------------, Politik Hukum Di Indonesia, LP3IS, Jakarta, 2001. Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1996. ------------------------, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Alumni Bandung, 2006. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung, 1982. Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Little Brown Co, Boston, 1983. Richard B. Mc. Kenzie dan Gordon Tullock, Modern Political Economy, An Introduction to Economics, Mc Graw-Hill, Inc, New York, 1988. R.L. Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein, e.d, Lectures on Jurisprudence, Liberty Fund, Indianapolis, 1982. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1998. Sidharta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 2006. Soerjanto Poespowardojo, Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Budaya Sebuah Pendekatan Filsafat, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998.

B. Makalah, Jurnal dan Artikel Ilmiah: Anwar Nasution, Makalah tentang Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum dan Agenda Ke Depan, dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII – BPHN, 2004. Chairijah, Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2008. David M. Trubek, “2002-2003, ELRC Annual Report: Law and Economic Development: Critiques and Beyond” disampaikan pada Spring Conference Harvard Law School, April 13-14 Tahun 2003. ------------------------, “Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development”, The Yale Law Journal, (Vol. 82, 1 November 2000). Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Makalah, Jakarta, 2004 Komar Kantaatmadja, Peran Dan Fungsi Profesi Hukum Dalam Undang-Undang Perpajakan, Makalah, Juli 1985.

57


PRINSIP PARATE EXECUTIE DALAM HAK TANGGUNGAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI Oleh : Rumawi*

1. Latar Belakang Masalah

Dasar Pokok-pokok Agraria (sering disebut dengan UUPA), yang semua tidak dikenal dalam hukum adat

Sebelum lahir UUHT, ada dua hak jaminan yaitu hak

maupun KUH Perdata. Hak tanggungan dapat

jaminan hipotik dan hak jaminan Credietverband.

dibebankan terhadap hak milik, hak guna usaha, dan

Hal ini disebabkan tanah masih dibedakan dari hak-

hak guna bangunan,3 sebagaimana tercantum dalam

hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak

Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1960. Atas dasar amanat

barat yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hipotik

tersebut, terbitlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun

yang diatur dalam KUH Perdata, dan hak-hak atas

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

tanah yang berasal dari konversi hak-hak Indonesia

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang

asli (adat), yang tunduk pada ketentuan-ketentuan

terkenal dengan sebutan UUHT.

Credietverband yang diatur dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S. 1937-190.1

UUHT ditetapkan dengan pertimbangan yang mendasar,

Ketentuan-ketentuan tentang Hipotik diatur dalam

seperti yang termaktub dalam konsideransnya.

Buku II KUH Perdata dan Credietverband dalam S.

Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan filosofis

1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S. 1937-

yuridis dan filosofis sosiologi. Pertimbangan filosofi

190, sepanjang mengenai pembebanan hak

yuridis, yaitu UUHT sebagai pelaksanaan amanat Pasal

tanggungan atas hak-hak atas tanah dan benda-

51 UUPA, dan pertimbangan filosofi sosiologis4 yaitu

benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak

pertama, bahwa ketentuan-ketentuan tentang Hipotik

berlaku lagi dan diganti dengan UUHT.2

dalam KUH Perdata dan Credietverband dalam S. 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan S.1937-

Hak Tanggungan merupakan suatu istiah baru dalam

190, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan

hukum jaminan yang dipopulerkan dalam Undang-

kebutuhan perkembangan perkreditan dalam tata

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

ekonomi Indonesia. Kedua, untuk penyesuaian perkembangan pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah sehingga selain hak milik, hak guna usaha,

*

dan hak guna bangunan, juga hak pakai atas tanah

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, dan bekerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur; Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.

1

Herowati Poesoko, Kepastian Hukum Parate executie Dalam UndangUndang Hak Tanggungan, Jurnal Yustika, Volume 10 Nomor 2 Desember 2007, hlm. 172.

2

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

tertentu, yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dapat dibebani hak tanggungan.

3

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4

Rachmadi Usman, 1998, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Jakarta: Djambatan, hlm. 42.

59


Dengan kata lain, UUHT yang disahkan dan

2. Rumusan Masalah

diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 April 1996 sebagai realisasi dari Rancangan Undang-undang

2.1 Apa Yang Dimaksud Pemegang Hak Tanggungan

(RUU) Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Pertama Dapat Menjual Atas Kekuasaan Sendiri

benda yang berkaitan dengan tanah. Pemerintah

Terhadap Objek Hak Tanggungan Secara Lelang?

dalam penjelasan mengenai RUU tersebut yang

2.2 Apakah Pemegang Hak Tanggungan Pertama

disampaikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala

Dapat Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Terhadap

Badan Pertahanan Nasional tanggal 15 September

Objek Hak Tanggungan Tanpa Melalui Lelang?

1996 disebutkan untuk memenuhi tuntutan

2.3 Mengapa Dalam Praktik Parate Executie Yang

pembangunan dan melaksanakan amanat UUPA.

Diberikan Kepada Pemegang Hak Tanggungan

Dua alasan itu yang menjadi latar belakang RUU

Sulit Dilaksanakan?

tersebut.5 3. Pembahasan Masalah Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan

3.1 Pemegang Hak Tanggungan Pertama Dapat

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek

Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Terhadap Objek

Hak Tanggungan yang bersangkutan, dan Pemegang

Hak Tanggungan Secara Lelang

Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang

berpiutang.6

Pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual

Kreditur pemegang hak tanggungan

atas kekuasaan sendiri terhadap objek hak

yang pemenuhan piutang didahulukan dari piutang-

tanggungan artinya pemegang hak tanggungan

piutang yang lain disebut kreditur preferen. Dan

baik orang perseorangan atau badan hukum yang

sebaliknya, kreditur konkuren yaitu kreditur yang

berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang

kedudukannya sama berhak dan tak ada yang harus

sebagai pemegang hak tanggungan pertama

didahulukan dalam pemenuhan

piutangnya.7

Apabila

mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan

debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan

sendiri terhadap objek hak tanggungan melalui

pertama mempunyai hak untuk menjual atas

pelelangan umum serta mengambil pelunasan

kekuasaan sendiri terhadap objek Hak Tanggungan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dengan

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan

kata lain ”suatu penjualan yang berada di luar

piutangnya.8

wilayah hukum acara dan tidak perlu ada penyitaan, tidak melibatkan juru sita, kesemuanya dilaksanakan seperti orang yang menjual barang sendiri di depan umum.”9 Kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri dalam hal debitur wanprestasi oleh kreditur pemegang hak tanggungan pertama

5

6

Zulkarnain Situmpul, Jaminan Kredit Kendala dan Masalah, Disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, diselenggarakan oleh HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004.

bisa dilaksanakan eksekusi terhadap objek hak

Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

dalam hukum acara perdata, tidak perlu ada sita

7

Netty Endrawati, Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditur Preferen Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, tt., tp.

8

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

tanggungan tanpa harus minta fiat dari ketua pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main terlebih dahulu, dan karenanya tidak perlu

9

60

Menurut Pitlo dikutip dari Herowati Poesoko, 2008, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 242.


melibatkan juru sita.10 Dengan kata lain, Pemberi

Selalu mengikuti objek yang dijaminkan, dalam

hak tanggungan adalah orang perorangan atau

tangan siapapun objek berada;16 3. Memenuhi

badan hukum yang mempunyai kewenangan

azas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap

pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum

objek hak tanggungan yang bersangkutan,

bagi para pihak yang berkepentingan;17 dan 4.

kewenangan yang sudah dimiliki ketika dilakukan

eksekusi mudah dan pasti dalam pelaksanaannya.18

pendaftaran hak tanggungan,11 sedang pemegang hak tanggungan adalah perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang

berpiutang.12

Ada tiga ciri lagi dari hak tanggungan yang menyebabkannya mempunyai sifat sebagai hak kebendaan, sebagai lawan dari hak perorangan,

Hak tanggungan dinyatakan dalam UUHT, tertulis

yaitu:19 1. Mempunyai hubungan langsung

bahwa: hak tanggungan atas tanah beserta benda-

dengan/atas benda atau hak atas benda tertentu,

benda yang berkaitan dengan tanah, yang

yang benda atau hak atas benda itu merupakan

selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak

milik pemberi hak tanggungan; 2. Yang lebih tua

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, yaitu

sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang

menyangkut soal peringkat masing-masing hak

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

tanggungan dalam objek hak tanggungan dibebani

Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut

dengan lebih dari satu hak tanggungan;20 dan 3.

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan

Dapat dipindahkan/dialihkan kepada pihak lain.21

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

Pemegang hak tanggungan pertama sebagai

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor

kreditur yang diutamakan atau diistimewakan

lain.13

(preferen) merupakan kedudukan yang diberikan Hak Tanggungan. Dalam KUH Perdata, kreditur

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

dibedakan menjadi kreditur konkuren dan kreditur

pengertian hak tanggungan mempunyai tiga

preferen. Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan

unsur, yaitu: 1. Merupakan hak jaminan untuk

bahwa segala kebendaan dari si berutang (debitur),

pelunasan utang; 2. Dapat dibebankan pada hak

baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,

atas tanah, dengan atau tanpa benda di atasnya;

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

dan 3. Menimbulkan kedudukan didahulukan

di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk

daripada kreditor-kreditor

lain.14

segala perikatan yang dibuatnya. Hal ini berarti bahwa segala harta kekayaan orang perseorangan

Hak tanggungan sebagai bentuk jaminan yang

atau badan hukum menjadi jaminan untuk seluruh

kuat bagi kreditur karena beberapa hal: 1. Memberi

utang-utangnya, dalam hal pada saat jatuh tempo

kedudukan yang diutamakan bagi kreditor;15 2.

16 Pasal 7 UUHT. 10 J. Satrio,1998, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 60; lihat juga J. Satrio,1997, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

17 Pasal 11 jo. Pasal 13 UUHT. 18 Pasal 14 s/d 20 UUHT.

13 Pasal 1 butir 1 UUHT.

19 J. Satrio, 1997, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 237; juga Zulkarnain Situmpul, Jaminan Kredit Kendala dan Masalah, Disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, diselenggarakan oleh HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004.

14 Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasan, hlm. 40.

20 Pasal 5 UUHT.

15 Pasal 1 butir 1 UUHT.

21 Pasal 16 UUHT.

11 Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUHT. 12 Pasal 9 UUHT.

61


utangnya dan lalai dalam memenuhi kewajiban

barangnya belum dibayar mendapat hak istimewa

terhadap krediturnya, maka kekayaan tersebut

terhadap hasil penjualan barang. Namun, menurut

dapat disita dan dilelang, yang hasil penjualannya

pasal tersebut pemegang gadai dan Hipotik

digunakan untuk pemenuhan kewajiban atau

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari

membayar hutang kepada krediturnya.

kreditur yang mempunyai hak istimewa tadi.

Namun, jaminan pelunasan utang dalam Pasal

Keistimewaan atau keutamaan yang dimiliki oleh

1131 KUH Perdata tidak diberi jaminan bahwa

pemegang gadai, Fidusia, Hipotik, dan hak

seorang kreditur akan mendapat pembayaran

tanggungan, dalam hal pihak debitur lalai dalam

penuh dari hasil lelang barang-barang debitur.

membayar utangnya atau wanprestasi/cidera janji.

Hal ini disebabkan ada kemungkinan hasil

Untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya

penjualan lelang tidak cukup untuk membayar

kreditur tidak perlu menggugat melalui pengadilan,

para kreditur secara penuh sehingga terpaksa

bahkan bagi pemegang hak tanggungan pertama

harus menerima pembayaran menurut

mempunyai hak menjual atas kekuasaan sendiri

keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya

terhadap objek hak tanggungan melalui pelelangan

piutang masing-masing kreditur. Kreditur yang

di muka umum, yang dinamakan parate executie.

dikecualikan dari pembagian menurut prinsip keseimbangan tersebut adalah kreditur yang

Dalam praktik berlaku untuk pemberian Hipotik

mempunyai kedudukan diistimewakan. Oleh

dengan menggunakan Surat Kuasa Memasang

karenanya, ada dua jenis kreditur, yaitu kreditur

Hipotik, pemberian hak tanggungan dapat

yang piutangnya tidak diistimewakan yang disebut

dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Membebankan

kreditur konkuren, dan kreditur yang piutangnya

hak tanggungan. Dalam praktiknya, Surat Kuasa

diistimewakan yang disebut kreditur preferen.

Memasang Hipotik fungsinya hanya untuk

Kreditur preferen akan mendapat pembayaran

mengamankan posisi kreditur kalau debitur lalai

lebih dahulu dari hasil penjualan barang-barang

dalam membayar utangnya sehingga jarang kreditur

debitur yang telah diikat sebagai jaminan, dan

yang benar-benar menggunakan surat kuasa

apabila terdapat sisa lebih nanti sisanya yang

tersebut untuk memasang hipotik. Hal yang sama

dibayarkan kepada kreditur konkuren menurut

sulitnya, jangka waktu berlakunya Surat Kuasa

prinsip keseimbangan secara proporsional sesuai

Membebankan Hak Tanggungan hanya satu bulan

dengan besar kecilnya

utang.22

untuk tanah yang sudah terdafdar atau tiga bulan untuk tanah yang belum terdaftar. Suatu hal yang

Di dalam Pasal 1133 KUH Perdata disebutkan

sangat beresiko bagi kreditur apabila Surat Kuasa

pihak-pihak yang berkedudukan sebagai kreditur

Membebankan Hak Tanggungan tidak segera

preferen, yaitu: 1. orang yang berpiutang yang

digunakan untuk memasang Hak Tanggungan.

mempunyai hak istimewa; 2. orang-orang pemegang gadai; dan 3. orang-orang pemegang

Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang

Hipotik. Kreditur yang mempunyai hak istimewa

bersifat accessoir sehingga untuk pemberian hak

adalah kreditur yang piutangnya oleh undang-

tanggungan harus diperjanjikan dalam perjanjian

undang diberi kedudukan yang lebih tinggi

pokok, yaitu perjanjian utang-piutang yang dibuat

terhadap kreditur-kreditur lain karena sifatnya

antara kreditor dan debitur.23 Pemberian hak

piutang itu. Contoh penjual barang yang harga

tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta

22 Pasal 1132 KUH Perdata.

62

23 Pasal 10 ayat (1) UUHT.


Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat

yang baru.25 Peralihan piutang tersebut harus

Pembuat Akta Tanah (PPAT).24 Namun, kelahiran

didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang akan

hak tanggungan bukan pada tanggal pembuatan

dicatat pada buku tanah hak atas tanah yang

APHT melainkan tanggal pendaftaran pada buku

menjadi objek hak tanggungan, yang selanjutnya

tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak

disalin ke dalam SHT, dan tanggal pendaftaran

tanggungan di kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

tersebut berlaku sebagai tanggal peralihan hak

Tanggal pendaftaran pada buku tanah sebagai

tanggungan bagi pihak ketiga.26

tanggal kelahiran hak tanggungan, juga penentu peringkat hak tanggungan apabila suatu objek

Hak tanggungan bersifat yang accessoir terhadap

dibebani lebih dari satu hak tanggungan. Hak

perjanjian pokok, apabila piutang yang dijamin

tanggungan yang didaftarkan lebih awal

dengan hak tanggungan hapus maka hak

mempunyai peringkatlebih tinggi dari hak

tanggungan juga menjadi hapus. Sebagai salah

tanggungan yang didaftarkan belakangan. Dalam

satu jenis perikatan, perjanjian kredit hapus karena

hal pendaftaran tersebut dilakukan pada hari

terjadi salah satu hal, dalam Pasal 1381 KUH

yang sama, maka peringkat masing-masing hak

Perdata, yaitu pembayaran secara sukarela atau

tanggungan ditentukan oleh tanggal pembuatan

proses eksekusi, penawaran pembayaran yang

APHT-nya. Penentuan peringkat hak tanggungan

diikuti dengan penitipan (konsinyasi), pembaharuan

sangat penting bagi kreditur karena semakin

utang (novasi), perjumpaan utang (konpensasi),

tinggi peringkatnya semakin tinggi pula

pencampuran utang, pembebasan utang,

kemungkinan untuk memperoleh pembayaran

musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau

piutang secara penuh. Bagi pemegang hak

pembatalan perikatan. Di samping itu, hak

tanggungan mempunyai kedudukan sebagai

tanggungan hapus karena dilepaskan secara

peringkat pertama dapat memperoleh pelunasan

sukarela oleh pemegang hak tanggungan yang

piutang melalui parate executie.

dilakukan pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang diterbitkan

Hak tanggungan hapus karena pembersihan hak

Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota

tanggungan berdasarkan penetapan peringkat

sebagai bukti keberadaan hak tanggungan. SHT

oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pembersihan

yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN

tersebut dapat dilakukan atas permintaan pembeli

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

dari objek hak tanggungan kepada pemegang

yang memberi titel eksekutorial sehingga

hak tanggungan agar objek yang dibeli, dibebaskan

mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan

dari beban hak tanggungan yang melebihi harga

hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

pembelian. Pembersihan dilakukan dengan

dan berlaku sebagai pengganti Grosse Akta Hipotik

pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan

yang dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan

yang menyatakan penghapusan beban hak

berdasarkan Pasal 258 RBg (Pasal 224 HIR).

tanggungan yang melebihi harga pembelian. Apabila objek hak tanggungan dibebani beberapa

Hak tanggungan bersifat accessoir terhadap

hak tanggungan, dan tidak terdapat kesepakatan

perjanjian pokok, apabila terjadi pengalihan

di antara para pemegang hak tanggungan untuk

piutang, misal cessie, subrogasi, atau pewarisan

membersihkan hak tanggungan yang melebihi

maka hak tanggungan juga beralih kepada kreditor

harga pembelian, maka pembeli objek hak

25 Pasal 16 ayat (1) UUHT. 24 Pasal 10 ayat (2) UUHT.

26 Pasal 16 ayat (2), (3) dan (5) UUHT.

63


tanggungan dapat mengajukan permohonan

menyatakan bahwa debitur dipandang cidera

kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah objek

janji apabila tidak mengembalikan pinjaman sesuai

hak tanggungan untuk ditetapkan pembersihan

dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang

dan sekaligus ditetapkan ketentuan pembagian

ditentukan. Ketentuan pasal tersebut, dapat

hasil penjualan lelang di antara kreditur, dan

disimpulkan bahwa seorang debitur dipandang

peringkatnya sesuai peraturan perundang-

cidera janji dalam hal: 1. Tidak mengembalikan

undangan yang berlaku. Pembersihan tersebut

pinjaman sama sekali, baik pinjaman pokok

tidak dapat dilakukan apabila pembelian dilakukan

maupun bunganya; 2. Mengembalikan pinjaman

dalam jual beli sukarela (diluar lelang eksekusi)

tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang

atau ada janji untuk tidak dilakukan pembersihan

diperjanjikan; dan 3. Mengembalikan pinjaman

beban hak tanggungan yang melebihi harga

tetapi melewati waktu yang diperjanjikan.

penjualan, yang diperjanjikan dengan pemegang hak tanggungan pertama dalam APHT.

Ketentuan tentang cidera janji perlu diperhatikan, terutama dalam kasus kredit macet perbankan,

3.2 Pemegang Hak Tanggungan Pertama Menjual

karena biasanya di dalam perjanjian kredit

Atas Kekuasaan Sendiri Terhadap Objek Hak

perbankan pengembalian pinjaman tidak dilakukan

Tanggungan Tanpa Melalui Lelang

sekaligus melainkan dalam beberapa termin angsuran, yang setiap angsuran sudah ditentukan,

Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 20

baik jumlah pinjaman yang harus dikembalikan

dan 21 UUHT. Pasal 20 ayat (1) dinyatakan sebagai

maupun waktu pengembalian. Seorang debitur

berikut:

pada waktu yang ditentukan tidak membayar

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

angsuran atau membayar tetapi besarnya tidak

a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk

sesuai dengan perjanjian, atau membayar angsuran

menjual objek hak tanggungan sebagaimana

tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan dalam

dimaksud dalam Pasal 6, atau b. titel eksekutorial

perjanjian, maka debitur telah melakukan cidera

sebagaimana terdapat dalam sertifikat hak

janji. Dalam keadaan seperti itu, apabila kreditur

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

menghendaki sudah dapat dilakukan proses

14 ayat 2, objek hak tanggungan dijual melalui

eksekusi sekalipun perjanjian kredit belum jatuh

pelelangan umum menurut tatacara yang

tempo. Sebelum dinyatakan cidera janji, debitur

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

harus diberi ingebrekestelling (peneguran) terlebih

untuk pelunasan piutang pemegang hak

dahulu oleh kreditur secara tertulis. Peneguran

tanggungan dengan hak mendahului kreditor-

harus diberitahukan dengan jelas apa yang dituntut

kreditor lainnya.

dan atas dasar apa, serta kapan diharapkan pemenuhannya.27 Namun, peneguran tidak

Ketentuan ayat ini, suatu hal pertama yang harus

diperlukan apabila ditentukan untuk tidak

dijelaskan kapan atau dalam hal apa seorang

diperlukan peneguran yang diatur dalam perjanjian

debitur disebut cidera janji. Hal itu harus dilihat

pokok.

pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau utang piutang (pinjam meminjam uang),

Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang

apabila diatur dalam perjanjian pokok, sesuai

yang diberikan pemegang hak tanggungan kepada

dengan Pasal 1338 KUH Perdata, ketentuan dalam perjanjian harus diperlakukan. Kalau dalam perjanjian pokok tidak diatur, maka berlaku ketentuan Pasal 1763 KUH Perdata, yang

64

27 R. Setiawan, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, hlm. 17.


debitur. Apabila debitur cidera janji, maka hak

4 Tahun 1996, dan hak gadai atau hak agunan

atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan

atas kebendaan lainnya. Pemegang hak

berhak dijual oleh pemegang hak tanggungan

tanggungan, ataupun pemegang hak gadai

tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan,

ataupun pemegang hak agunan mempunyai hak

dan pemberi hak tanggungan tidak dapat

retensi.30 Oleh karenanya, pelaksanaan eksekusi

menyatakan keberatan atas penjualan tersebut.

atas harta pailit di antaranya perlu memperhatikan

Untuk menjamin pelaksanaan penjualan dilakukan

hak-hak yang dimiliki oleh kreditur pemegang

secara jujur, diharuskan penjualan dilaksanakan

hak jaminan preferen atas kebendaan milik debitur

melalui pelelangan umum sesuai peraturan

pailit. Pemegang hak preferen memperoleh hak

perundang-undangan yang berlaku.

mendahului atas kreditur lain untuk perolehan pelunasan utang-utang debitur, dengan cara

Selain itu, Pasal 6 UUHT memberikan kewenangan

menjual secara lelang kebendaan yang dijaminkan

kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk

kepada kreditur tersebut secara preferen. Kreditur

menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek

yang memegang hak jaminan atas kebendaan,

hak tanggungan melalui pelelangan umum serta

mempunyai hak separatis. Hak Separatis merupakan

mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan

hak yang diberikan oleh undang-undang kepada

apabila debitur cidera janji, dan tidak perlu meminta

kreditur pemegang hak jaminan bahwa barang

persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak

jaminan yang dibebani dengan hak jaminan tidak

tanggungan serta tidak perlu meminta penetapan

termasuk harta pailit.

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan eksekusi.28 Pemegang hak tanggungan

Kreditur pemegang hak tanggungan pertama

pertama cukup mengajukan permohonan kepada

berhak untuk melakukan menjual atas kekuasaan

kepala kantor lelang negara setempat untuk

sendiri yang diberikan oleh undang-undang

pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka

sebagai manifestasi dari hak kreditur pemegang

eksekusi objek hak tanggungan. Kewenangan

hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditur

pemegang hak tanggungan pertama merupakan

yang lainnya. Kreditur Separatis merupakan

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang,

kreditur yang tidak terkena akibat kepailitan,

artinya kewenangan tersebut dimiliki demi

artinya kreditur separatis tetap dapat melaksanakan

hukum.29 Oleh karenanya, Kantor Lelang Negara

hak-hak eksekusi meskipun debitur telah

harus menghormati dan mematuhi kewenangan

dinyatakan pailit. Pemegang hak jaminan atau

tersebut. Lembaga jaminan kebendaan memiliki

hak agunan merupakan kreditur yang mempunyai

ciri-ciri yang antara lain bersifat asesoir (pelengkap),

jaminan khusus atas kekayaan debitur berdasarkan

memberikan hak didahulukan (privilege), dan droit

perjanjian, misal hak tanggungan, hipotik, gadai

de suite yaitu selalu mengikuti bendanya dimana

dan fidusia.31

saat itu berada. Jaminan tersebut diantaranya hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor

Pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual atas kekuasaan sendiri terhadap hak tanggungan tanpa melalui proses yang diatur Pasal 20 UUHT adalah batal demi hukum. Dalam

28 Arie Hutagalung, Praktek Pembebanan Dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun ke38 Nomor 2 April-Juni 2008, hlm. 163. 29 Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Hak tanggungan Asas-Asas KetentuanKetentuan Pokok dan masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Bandung, hlm. 165.

Pasal 20 UUHT dinyatakan bahwa:

30 Pasal 1812 KUHPerdata. 31 Pasal 1133 BW.

65


(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

Atas dasar pasal 20 UU Nomor 6 Tahun 1996,

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama

menjual objek hak tanggungan tanpa melalui

untuk menjual obyek Hak Tanggungan

proses sebagaimana diatur dalam Pasal 20 adalah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

batal demi hukum, meski pemegang hak

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana

tanggungan pertama pemegang hak tanggungan mempunyai kuasa menjual atas kuasa sendiri.

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan

3.3 Mengapa Dalam Praktik Parate Executie Yang

umum menurut tata cara yang ditentukan

Diberikan Kepada Pemegang Hak Tanggungan

dalam peraturan perundang-undangan

Sulit Dilaksanakan?

untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari

Parate executir hak dalam hak tanggungan

pada kreditor-kreditor lainnya.

diberikan oleh Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa: Apabila debitur cidera

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak

janji, pemegang Hak Tanggungan pertama

Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak

dapat dilaksanakan di bawah tangan jika

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui

dengan demikian itu akan dapat diperoleh

pelelangan umum serta mengambil pelunasan

harga tertinggi yang menguntungkan semua

piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

pihak. Parate executie dalam hak tanggungan tersebut (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud

sulit untuk dilaksanakan permohonan eksesuki.

pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah

Ada beberapa Kantor Lelang Negara yang tidak

lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan

bersedia untuk melakukan lelang atas objek hak

secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang

tanggungan. Hal ini disebab oleh dua hal, yaitu

Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang

pertama, kerancuan dalam Undang-Undang Nomor

berkepentingan dan diumumkan sedikit-

4 Tahun 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar

Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 mempunyai

di daerah yang bersangkutan dan/atau media

kekuatan kekuatan eksekutorial dan sebagai

massa setempat, serta tidak ada pihak yang

pengganti grosse acte Hypotheek. Pasal 14 Ayat

menyatakan keberatan.

5 UU Nomor 4 Tahun 1996 dinyatakan bahwa: Sertipikat Hak Tanggunan sebagaimana dimaksud

(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak

pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial

Tanggungan dengan cara yang bertentangan

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan

memperoleh kekeuatan hukum tetap dan berlaku

ayat (3) batal demi hukum.

sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

(5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud

Eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang

pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan

ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie

pelunasan utang yang dijamin dengan Hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen

Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi

Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene

yang telah dikeluarkan.

Indonesisch Reglement). Sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse

66


acte Hypotheek, yang untuk eksekusi Hypotheek

Akta hipotek dan akta ikatan kredit tidak digantikan

atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam

dengan akta hak tanggungan, namun dengan

melaksanakan ketentuan pasal 224 HIR.32 Pasal

sertifikat hak tanggungan. Hal ini dapat ditelusuri

224 HIR dinyatakan bahwa:

pada peraturan-peraturan tahun 1960-an. Pada

Surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang,

tahun tersebut grosse akta hipotek/credietverband

yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah,

yang memakai perkataan: "atas nama keadilan"

dan disertakan di sertifikat terkait untuk berlaku

di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat

sebagai grosse akta.35 Tahun 1996 ditegaskan

putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang

bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor

demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai,

Pertanahan, yang memuat irah-irah “Demi

maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian

Keadilan …..” berlaku sebagai grosse menurut

ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa

Pasal 224 HIR.36 Hal ini merupakan peran pembuat

badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan

dan pendaftar akta yang pada masa kolonial

oleh putusan Hakim. Jika hal menjalankan putusan

menjadi tanggung jawab satu pihak yang sama,

itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di

yaitu Ketua Raad van Justitie (lihat Peraturan Balik

luar daerah hukum pengadilan negeri, yang

Nama/Overschrijvingsordonnantie, S. 1834-27,

ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka

terakhir diubah S. 1933-48jo.S.1938-2).37

peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.

Dalam putusannya, Pelelangan dengan parate execute yang dikemukakan oleh pemohon kasasi,

Menurut Pasal 224 HIR jelas bahwa grosse akta

Mahkamah Agung mempertimbangkan Bahwa

dapat langsung dieksekusi oleh kreditur dengan

berdasarkan Pasal 224 HIR, pelaksanaan pelelangan

meminta fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri

sebagai akibat adanya grosse akte hipotek dengan

dalam hal debirut wanprestasi. Grosse akta dapat

memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan

langsung dieksekusi sebagaimana putusan hakim,

Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai

serta mekanisme eksekusi mengikuti eksekusi

kekuatan yang sama dengan suatu putusan

putusan hakim sesuai dalam HIR, yang meliputi

pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah

dengan peringatan kepada debitur, penyitaan,

dan pimpinan ketua pengadilan negeri apabila

dan penjualan.33 Grosse Akte Hipotek yang disebut

tidak terdapat perdamaian pelaksanaan.38 Di

dalam Pasal 224 HIR adalah syarat pelaksanaan

putusan lainnya, Mahkamah Agung mempunyai

parate eksekusi. Jika debitur wanprestasi, bagi

pendapat bahwa berdasar atas rasa keadilan

kreditur pemegang hipotek dapat meminta kepada

dengan berpedoman pada kreditur (pembukuan

ketua pengadilan negeri untuk diadakan apa yang

bank) pada saat kreditur mengajukan permohonan

disebut parate eksekusi. Dalam praktik, untuk

lelang eksekusi grosse akta hipotek kepada Ketua

melaksanakan parate eksekusi, ketua pengadilan

Pengadilan Negeri.39

negeri menuntut penyerahan grosse akte hipotek.34

32 Poin A.9 Penjelasan Atas UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 33 Imam Nasima, Titel Eksekutorial Grosse Akta: Ketika Nama Tuhan Tidak Lagi Bermakna, http://hukumonline.com/berita/baca/lt4bce9ab50b7e9/titeleksekutorial-grosse-akta-ketika-nama-tuhan-tidak-lagi-bermakna--, diakses terakhir 23 Desember 2011. 34 Sebastian Pompe, dkk. (ed.), 2011, Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hal 52.

35 Pasal 7 Permen Agraria No. 15/1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek serta Credietverband 36 Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 37 Imam Nasima, Titel Eksekutorial Grosse Akta: Ketika Nama Tuhan Tidak Lagi Bermakna, ibid. 38 Putusan Mahkamah Agung No. 3210/K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986. 39 Putusan Mahkamah Agung No. 2702.K/Pdt/1995, tanggal 28 Oktober 1998.

67


Pendapat pengadilan untuk memeriksa dan menguji

ditindaklanjuti dengan penerbitan Undang-Undang

grosse akta yang dimintakan eksekusi yang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,

akhirnya hak penerima hak tanggungan/pemegang

yang mencampuradukan antara pengertian parate

hipotek untuk melakukan parate executie menjadi

executie dengan eksekusi grosse akta. Hal ini

terbatas. Hal ini bukan permasalahan dalam ranah

menimbulkan kebingungan para pemegang hak

praktik sehari-hari. Kesalahan piker makna eksekusi

tanggungan yang telah memperjanjikan hak untuk

telah muncul dari penjelasan atas Undang-Undang

menjual atas kekuasaannya sendiri terhadap objek

No. 4 Tahun 1996 yang dinyatakan bahwa parate

hak tanggungan. Pertimbangan Putusan MA-RI

executie dan eksekusi dengan menggunakan

Nomor: 3201 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa

grosse

akta.40

Dalam praktik ketentuan parate

penjualan objek jaminan tanpa melalui pengadilan

executie yang terdapat dalam Pasal 6 UU Nomor

merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan

4 tahun 1996 tetap sulit dilaksanakan karena ada

tersebut berdampak ketakutan bagi para pelaksana

persyaratan dari kantor lelang yang sulit dipenuhi,

lelang untuk menerima permohonan pelelalangan

antara lain:

berdasarkan titel parate eksekusi dari para pemegang jaminan pertama.42

(a) Permohanan lelang tetap diperlukan fiat dari Kepala Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada

4. Kesimpulan

petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994,

4.1. Pemegang hak tanggungan pertama dapat

yang menyatakan bahwa eksekusi harus atas

menjual objek hak tanggungan secara lelang

perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan

ketika debitur wanprstasi. Penjualan objek hak

negeri, yang ketentuan ini diberlakukan juga

tanggungan ini tidak perlu fiat dari ketua

terhadap eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana

pengadilan, dan tidak perlu ada sita terlebih

dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung

dahulu. Penjualan objek hak tanggungan ini juga

tanggal 30 Januari 1986 No. 3201K/Pdt/1984),

tidak perlu melibatkan juru sita. Objek hak

dan (b) Apabila tidak ada fiat dari Kepala Pengadilan

tanggungan dapat dijual oleh pemegang hak

Negeri, kantor lelang meminta syarat agar ada

tanggungan pertama secara langsung melalui

persetujuan harga limit lelang dari Pemberi Hak

kantor lelang.

Tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan ada surat pernyataan dari

4.2. Pemegang hak tanggungan pertama tidak dapat

Pemegang Hak Tanggungan untuk bertanggung

menjual objek hak tanggungan tanpa lelang

jawab bila ada gugatan di kemudian hari.41

kecuali dipenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU HT dimungkinkan

Hal tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh kekeliruan

penjualan di bawah tangan sehingga menjual

pikir para pembentuk undang-undang dan lembaga

objek tanggungan tanpa lelang dan tidak

peradilan dalam memahami dua lembaga eksekusi

memenuhi persyaratan Pasal 20 ayat (2) dan ayat

yaitu antara parate eksekusi dengan eksekusi

(3) UUHT di atas bertentangan dengan undang-

grosse akta. Yurisprudensi Mahkamah Agung

undang, maka penjualan objek hak tanggungan secara demikian batal demi hukum.

40 Imam Nasima, Titel Eksekutorial Grosse Akta: Ketika Nama Tuhan Tidak Lagi Bermakna, ibid. 41 Sebastian Pompe, dkk. (ed.), 2011, Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte, ibid.

68

42 D.Y. Witanto, parate Eksekusi Vs Eksekusi Grosse Akta Dalam Lembaga jaminan Hak Tanggungan, http://www.pn-blambanganumpu.go.id/?p= 731, diakses terakhir 23 Desember 2011.


4.3. Parate Executie yang diberikan oleh Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 dimandulkan oleh poin A.9 penjelasan UU No. 4 Tahun 1996, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Di sinilah terjadi konflik norma yang mengatur tentang parate executie, yang menimbulkan kesulitan dalam menerapkan peraturan perundangan-undangan untuk pelaksanaan parate executie.

69

DAFTAR PUSTAKA

Arie Hutagalung, Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun ke-38 Nomor 2 April-Juni 2008. D.Y. Witanto, parate Eksekusi Vs Eksekusi Grosse Akta Dalam Lembaga jaminan Hak Tanggungan, http://www.pnblambanganumpu.go.id/?p=731, diakses terakhir 23 Desember 2011. Herowati Poesoko, 2008, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Herowati Poesoko, Kepastian Hukum Parate executie Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Jurnal Yustika, Volume 10 Nomor 2 Desember 2007. Imam Nasima, Titel Eksekutorial Grosse Akta: Ketika Nama Tuhan Tidak Lagi Bermakna, http://hukumonline.com/ berita/ baca/lt4bce9ab50b7e9/titel-eksekutorial-grosse-akta-ketika-nama-tuhan-tidak-lagi-bermakna--, diakses terakhir 23 Desember 2011. J. Satrio,1997, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I, Bnadung: PT. Citra Aditya Bakti. J. Satrio,1998, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku II, Bnadung: PT. Citra Aditya Bakti. Netty Endrawati, Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditur Preferen Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, tt., tp. Penjelasan Atas UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Permen Agraria No. 15/1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hypotheek serta Credietverband. Putusan Mahkamah Agung No. 2702.K/Pdt/1995, tanggal 28 Oktober 1998. Putusan Mahkamah Agung No. 3210/K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986. R.Setiawan, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta. Rachmadi Usman, 1998, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Jakarta: Djambatan. Sebastian Pompe, dkk. (ed.), 2011, Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hal 52.

70


Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasan. Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Hak tanggungan Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Bandung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Zulkarnain Situmpul, Jaminan Kredit Kendala dan Masalah, Disampaikan pada Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, diselenggarakan oleh HKGM & Partner Law Firm, Jakarta, 16 September 2004.

71


72

DAFTAR PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) SEPTEMBER - DESEMBER 2012 No. Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

14/12/PBI/2012

15 Oktober 2012

DPNP

Laporan Kantor Pusat Bank Umum

14/13/PBI/2012

16 Oktober 2012

DPU

Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

14/14/PBI/2012

22 Oktober 2012

DPNP

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (mengubah PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi dan Kondisi Keuangan Bank)

14/15/PBI/2012

24 Oktober 2012

DPU

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

14/16/PBI/2012

23 November 2012

DPNP

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

14/17/PBI/2012

23 November 2012

DPNP

Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)

14/ 18 /PBI/2012

28 November 2012

DPNP

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

14/19/PBI/2012

30 November 2012

DKBU

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/20/PBI/2003 Tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program

14/20/PBI/2012

17 Desember 2012

DbPS

Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

14/21/PBI/2012

21 Desember 2012

DSM

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

14/22/PBI/2012

21 Desember 2012

DKBU

Pemberian Kredit Atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

14/23/PBI/2012

26 Desember 2012

DASP

Transfer Dana

14/24/PBI/2012

26 Desember 2012

DPNP

Kepemilikan tunggal Pada Perbankan Indonesia

73


No. Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

14/25/PBI/2012

27 Desember 2012

DSM

Penerimaan Devisa Ekspor dan penarikan Devisa Utang Luar Negeri

14/26/PBI/2012

27 Desember 2012

DPNP

Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Bardasarkan Modal Inti Bank

14/27/PBI/2012

74

28 Desember 2012

DPNP

Penerapan program APU PPT Bagi Bank Umum

DAFTAR SURAT EDARAN EKSTERN (SE) BANK INDONESIA SEPTEMBER - DESEMBER 2012 No. Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

14/25/DPbS

12 September 2012

DPbS

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

14/26/DKBU

19 September 2012

DKBU

Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat

14/27/DASP

25 September 2012

DASP

Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit

14/28/DPM

27 September 2012

DPM

Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Standing Facilities Syariah

14/29/DPU

18 Oktober 2012

DPU

Tata Cara Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

14/30/DInt

22 Oktober 2012

DInt

Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/1/DInt tanggal 15 Februari 2007 perihal Pinjaman Luar Negeri Bank

14/31/DPNP

31 Oktober 2012

DPNP

Laporan Kantor Pusat Bank Umum

14/32/DPM

7 November 2012

DPM

Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah

14/33/DPbS

27 November 2012

DPbS

Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

14/34/DASP

27 November 2012

14/35/DPNP

10 Desember 2012

DASP

Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

75


No. Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

14/36/DKBU

21 Desember 2012

DKBU

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat

14/37/DPNP

27 Desember 2012

DPNP

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)

14/38/DASP

28 Desember 2012

DASP

Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank

14/39/DPM

28 Desember 2012

DPM

Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM tanggal 4 Februari 2011 perihal Laporan Harian Bank Umum

76

RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA SEPTEMBER - DESEMBER 2012 No. Peraturan

Tanggal

14/12/PBI/2012

15 Oktober 2012

Ringkasan

1. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/12/PBI/2012 ini adalah: a. Perlu penambahan informasi baru yang selama ini dilaporkan secara offline menjadi online dalam sistem LKPBU dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan kebijakan dan efisiensi di perbankan. b. Perlu penambahan periode laporan yang semula bulanan dan triwulanan menjadi mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan. c. Perlu percepatan waktu penyampaian beberapa laporan di LKPBU dalam rangka harmonisasi dengan percepatan waktu penyampaian laporan lainnya seperti LBU dan LBBU. 2. Pokok-pokok pengaturan dalam PBI tersebut meliputi antara lain: a. Menambah laporan baru secara online, sebagai berikut: 1) proyeksi arus kas; 2) aktivitas bank sebagai agen penjual produk non bank, yang meliputi: a) bancassurance; b) agen penjual efek reksa dana; c) aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri; 3) e-banking; 4) structured product; 5) pejabat eksekutif; 6) jaringan kantor; 7) laporan keuangan publikasi; 8) tenaga kerja perbankan; b. Menambah periode laporan dari 2 (dua) periode yaitu bulanan dan triwulanan menjadi 4 (empat) periode yaitu: (1) mingguan; (2) bulanan; (3) triwulanan; (4) tahunan. c. Mempercepat waktu penyampaian beberapa laporan di LKPBU sebagai berikut: 1) batas waktu penyampaian laporan dan koreksi laporan dipercepat dari tanggal 15 menjadi 5 hari kerja (HK) tiap awal bulan untuk laporan kegiatan kustodian, SKBDN, remittance TKI, mutasi rekening pemerintah, e-banking, structured products, pejabat eksekutif,

77


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

jaringan kantor, laporan keuangan publikasi bulanan, dan pengaduan nasabah. 2) batas waktu penyampaian laporan lainnya masih menggunakan batas waktu penyampaian laporan pada tanggal 15. 3. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka ketentuan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu: a. PBI No.10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; b. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47 ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah; c. Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah; d. Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 36 PBI No.11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum; dan, e. Pasal 19 PBI No.12/9/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum.

14/13/PBI/2012

16 Oktober 2012

1. Peraturan Bank Indonesia mengenai penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia diterbitkan dengan pertimbangan: a. Bank Indonesia melakukan kegiatan penitipan sementara surat yang berharga, sekuritas, dan barang berharga pada Bank Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; b. Bank Indonesia memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai jenis titipan, pihak yang dapat menitipkan, dan mekanisme penitipan sementara pada Bank Indonesia. 2. Materi pokok yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia meliputi: a. Titipan yang dapat dititipkan di Bank Indonesia merupakan Titipan tertutup yang terdiri atas:

78


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

1) surat yang berharga; 2) sekuritas; dan/atau 3) barang berharga c. Bank Indonesia dapat menerima Titipan berupa uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan. d. Titipan harus memiliki kriteria sebagai berikut: 1) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; dan/atau 2) dalam rangka penyitaan oleh penyidik dan/atau penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas. e. Titipan bukan merupakan Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Penitip terdiri atas: 1) kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara; 2) pengadilan tingkat pertama atau lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang; 3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan/atau 4) pihak internal Bank Indonesia. g. Jangka waktu penitipan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penitipan, dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh waktu penitipan untuk setiap perpanjangan. h. Bank Indonesia tidak mengenakan biaya atas Titipan yang ditatausahakan pada Bank Indonesia. i. Titipan yang telah jatuh waktu harus diambil oleh Penitip. j. Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan, kerusakan, penyusutan, kadaluwarsa dan/atau hal-hal lain yang mungkin timbul atas Titipan yang mengakibatkan berkurangnya nilai, kualitas dan/atau fisik Titipan. 3. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/16/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga Pada Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

79


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

14/14/PBI/2012

18 Oktober 2012

1. Tujuan pengaturan Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 ini adalah agar sejalan dengan implementasi Basel II sesuai perkembangan standar internasional dan standar akuntansi, memayungi beberapa kewajiban penyampaian Laporan, serta meningkatkan transparansi Bank secara umum. 2. Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disampaikan Bank adalah sebagai berikut: a. Laporan Tahunan b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan d. Laporan Keuangan Konsolidasi e. Laporan Publikasi Lain 3. Cakupan Laporan Tahunan yang perlu disesuaikan antara lain: a. Pada Informasi umum mengenai perkembangan usaha bank dan kelompok bank, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen yang dulu hanya mencakup Bank Konvensional sekarang ditambahkan Unit Usaha Syariah (UUS). b. Menambahkan Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Laporan Distribusi Bagi Hasil bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS. c. Khusus untuk Bank Umum Konvensional (BUK) ditambahkan kewajiban penyajian informasi mengenai: 1) Penyajian informasi secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap potensi kerugian (risk exposures) atas beberapa jenis risiko tertentu sesuai Pilar 3 Basel 2. 2) Informasi permodalan secara kualitatif dan kuantitatif (khusus BUK), yang terdiri dari kecukupan modal dan struktur permodalan. 4. Penyesuaian yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan, antara lain sebagai berikut: a. Pengelompokkan informasi yang harus disampaikan dalam LKP Triwulanan dan Bulanan. b. Mekanisme penyampaian LKP melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU). c. Jangka waktu penyampaian LKP melalui LKPBU. 5. Apabila Bank merupakan bagian dari kelompok usaha atau Bank memiliki Perusahaan Anak, selain Laporan Tahunan Bank juga wajib menyampaikan:

80


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

a. Laporan Tahunan Perusahaan Induk atau Perusahaan Induk di bidang Keuangan; b. Laporan Tahunan pemegang saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau perusahaan yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank; dan c. Laporan Tahunan Perusahaan Anak. 6. Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Lain secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Yang dimaksud dengan Laporan Publikasi Lain antara lain adalah Laporan Suku Bunga Dasar Kredit dan Laporan Lainnya. 7. Dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank, perlu diatur kewajiban Bank untuk mengumumkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan melalui website. 8. Dalam hal Bank belum memiliki website, Bank wajib memiliki website paling lambat akhir Desember 2012. 9. PBI ini hanya mengatur mengenai Laporan yang wajib disampaikan dan disajikan oleh Bank. Pengaturan mengenai Kantor Akuntan Publik tetap mengacu pada PBI sebelumnya, yaitu PBI No.3/22/PBI/2001. 10. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 38 serta Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, ketentuan pelaksanaan dari PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

14/15/PBI/2012

24 Oktober 2012

I. Latar Belakang Sebagaimana diketahui bersama, perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

81


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset. Selanjutnya tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi kondisi dan kinerja perbankan nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga dan melindungi kondisi perbankan. Selain itu, ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset telah mengalami beberapa kali penyesuaian dan juga berkaitan dengan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia lainnya sehingga perlu dilakukan harmonisasi agar implementasi atas ketentuan-ketentuan dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik. II. Pokok-pokok Ketentuan Ketentuan ini merupakan penyempurnakan dari ketentuan kualitas aset sebelumya yaitu PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagimana diubah terakhir kali dengan PBI No.11/2/PBI/2009. Adapun penyempurnaan ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan cadangan berlaku untuk kelonggaran tarik kredit baik yang bersifat committed maupun uncommitted namun cadangan yang dibentuk hanya cadangan khusus yaitu untuk kelonggaran tarik kredit yang memiliki kualitas non lancar. 2. Bank dengan status dalam pengawasan khusus (special surveillance) tidak lagi menjadi kriteria penilaian kualitas penempatan antar bank yang digolongkan macet. 3. Penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana lainnya untuk debitur UMKM posisi bulan Agustus s.d. Januari mengacu pada penilaian TKS posisi bulan Juni. Sedangkan penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana lainnya untuk debitur UMKM posisi bulan Februari s.d. Juli mengacu pada penilaian TKS posisi bulan Desember tahun sebelumnya. Hasil penilaian pengawas yang diberitahukan BI kepada Bank disampaikan pada prudential meeting. 4. Deposito yang diakui sebagai agunan tunai hanya dapat disimpan pada Bank penyedia dana.

82


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

5. Kriteria Prime Bank adalah AA- berdasarkan penilaian S & P; Aa3 berdasarkan penilaian Moody’s; AA- berdasarkan penilaian Fitch. 6. Terkait Restrukturisasi Kredit terdapat beberapa perubahan yaitu: a. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi hanya dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan. b. Pengakuan pendapatan atas Kredit yang direstrukturisasi diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku. c. Pelaporan atas Kredit yang direstrukturisasi dilakukan secara on line bersamaan dengan pelaporan LBBU. 7. Terkait Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) terdapat beberapa perubahan yaitu: a. Terdapat pencadangan sesuai konsep impairment dalam bentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan tetap mempertahankan konsep PPA sebagai prudential purposes. b. Atas aset produktif tetap menghitung PPA umum dan khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA Produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk. c. Atas aset non produktif tetap menghitung PPA khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Pengaruh PPA Non Produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif. 8. PBI ini diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

14/16/PBI/2012

23 November 2012

I. Latar Belakang Ketentuan ini merupakan penyempurnaan PBI tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang telah diterbitkan tahun 2008 dengan latar belakang sebagai berikut: 1. Kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan saat ini cukup terjaga. Namun demikian, globalisasi dapat memicu tekanan terhadap sistem perbankan yang tercermin pada keketatan likuiditas secara mendadak. Apabila tidak diatasi secara cepat, Bank dapat mengalami liquidity mismatch sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban GWM.

83


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

2. Dalam rangka mengantisipasi potensi tekanan yang bersumber dari keketatan likuiditas tersebut, perlu diberikan akses bagi Bank untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Pengaturan kembali Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek merupakan upaya untuk dapat memelihara kepercayaan masyarakat serta menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara menyeluruh. II. Pokok-Pokok Pengaturan Pokok-pokok penyempurnaan PBI ini meliputi antara lain: 1. Penyempurnaan ketentuan terutama terkait dengan: a. persyaratan Bank yang dapat mengajukan permohonan, b. persyaratan tentang agunan, c. suku bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek. 2. Persyaratan Bank disempurnakan menjadi: memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang 8% dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko bank. Suku bunga fasilitas pendanaan jangka pendek sebesar repurchase agreement (repo) rate ditambah 100 basis poin. 3. Bank yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas tersebut adalah bank yang memenuhi persyaratan permodalan tertentu dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi. Agunan aset kredit hanya dapat dijadikan agunan apabila Bank tidak mempunyai surat-surat berharga yang mencukupi atau Bank tidak memiliki surat-surat berharga yang dapat diagunkan. Aset kredit yang dapat diagunkan adalah yang memiliki kualitas Lancar dalam 12 bulan terakhir berturut-turut, dijamin oleh tanah dan atau bangunan senilai 140%, bukan kredit kepada pihak terkait bank, belum pernah direstrukturisasi, memiliki sisa jatuh tempo minimal 12 bulan dan baki debetnya tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit. 4. Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia, maka beberapa ketentuan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu: 1. PBI No.10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4912); dan

84


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

2. PBI No.10/30/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4923),

14/17/PBI/2012 23 November 2012

I. Latar Belakang Pengaturan 1. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia mengemban tugas untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran valuta asing di pasar keuangan dalam negeri; 2. Sumber pasokan valuta asing di pasar keuangan dalam negeri selama ini sebagian besar berasal dari sektor keuangan terutama berupa investasi portofolio asing yang berisiko mengalami pembalikan mendadak (sudden capital reversal). Sementara itu pasokan devisa dari hasil kegiatan ekspor yang merupakan dana yang berkesinambungan (sustainable) belum dimanfaatkan secara optimal. 3. Sejalan dengan kebijakan pengelolaan pasokan devisa dan kebijakan untuk meningkatkan peran serta daya saing perbankan dalam negeri, maka diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pelaku ekonomi dalam mengelola devisa yang dimilikinya dengan menggunakan jasa dan keahlian perbankan di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan (financial deepening) di domestik. 4. Mempertimbangkan tujuan dan manfaat dari pengelolaan devisa melalui perbankan di dalam negeri, keterkaitannya dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sasaran kebijakan makroprudensial, serta untuk memberikan kepastian hukum atas kegiatan Trust dan untuk mengakomodir kegiatan pengelolaan devisa, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Bank dalam Bentuk Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

85


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

II. Materi Pengaturan : Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini adalah sebagai berikut: 1. Trust adalah kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan. 2. Dalam kegiatan penitipan dengan pengelolaan (Trust) ini, terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu Settlor sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada Trustee; Trustee (dalam hal ini Bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Settlor/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu Beneficiary; dan Beneficiary sebagai pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut. 3. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam kegiatan Trust adalah sebagai berikut: a. Kegiatan Trust dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya; b. Harta yang dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee terbatas pada aset finansial; c. Harta yang dititipkan Settlor untuk dikelola oleh Trustee dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank; d. Dalam hal Bank yang melakukan kegiatan Trust dilikuidasi, semua harta Trust tidak dimasukkan dalam harta pailit (boedel pailit) dan dikembalikan kepada Settlor atau dialihkan kepada Trustee pengganti yang ditunjuk Settlor; e. Kegiatan Trust dituangkan dalam perjanjian tertulis menggunakan Bahasa Indonesia antara Trustee dan Settlor; f. Trustee menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan Trust sebagaimana diatur dalam perjanjian Trust, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia; g. Bank yang melakukan kegiatan Trust tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT). 4. Kegiatan Trust yang diatur dalam PBI ini mencakup kegiatan antara lain sebagai: agen pembayar (paying agent); agen investasi (investment agent) dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah; dan/atau agen peminjaman (borrowing agent) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 5. Trustee dapat dilakukan oleh Bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBA) dengan persyaratan sebagai berikut:

86


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

a. Bank: berbadan hukum Indonesia; memiliki modal inti paling sedikit Rp5 Triliun dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 13% selama 18 bulan terakhir secara berturut-turut; memiliki Tingkat Kesehatan Bank (TKS) paling rendah Peringkat Komposit (PK) 2 selama 2 periode penilaian (12 bulan) terakhir dan paling rendah PK 3 selama 1 periode sebelumnya; mencantumkan rencana kegiatan Trust dalam Rencana Bisnis Bank; memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan Trust berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia. b. KCBA: berbadan hukum Indonesia paling lambat 3 tahun sejak berlakunya PBI ini; hasil asesmen Bank Indonesia memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan Trust; mencantumkan rencana kegiatan Trust dalam Rencana Bisnis Bank; memiliki Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5 Triliun dan rasio KPMM paling rendah 13% selama 18 bulan terakhir secara berturut-turut; memiliki TKS paling rendah PK 2 selama 2 periode penilaian terakhir dan paling rendah PK 3 selama 1 periode sebelumnya. 6. Selama melakukan kegiatan Trust, Trustee wajib memenuhi persyaratan terkait dengan modal inti minimum (bagi Bank) atau CEMA (bagi KCBA), rasio KPMM dan TKS Bank, dengan rincian yaitu: a. Bank: memiliki modal inti paling sedikit Rp5 Triliun; memiliki rasio KPMM paling rendah 13%; memiliki Tingkat Kesehatan Bank (TKS) paling rendah Peringkat Komposit (PK) 2; b. KCBA: memiliki CEMA minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5 Triliun; memiliki KPMM paling rendah 13%; memiliki TKS paling rendah PK 2. 7. Bank/KCBA yang melakukan merger atau konsolidasi wajib memenuhi persyaratan sebagai Trustee. 8. Trustee yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai Trustee diberikan waktu 6 bulan untuk memenuhi persyaratan dan dalam masa tersebut tidak boleh membuat Perjanjian Trust yang baru. 9. Dalam hal sampai dengan batas waktu 6 bulan Trustee tidak dapat memenuhi persyaratan, maka harta/dana Trust wajib dikembalikan kepada Settlor atau kepada Trustee pengganti yang ditunjuk Settlor sesuai Perjanjian Trust.

87


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

10. Bank/KCBA wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia, berupa izin prinsip dan surat penegasan yang diberikan kepada satu kantor Bank, untuk dapat melakukan kegiatan Trust. 11. Dalam melaksanakan kegiatan Trust, Trustee memperoleh fee atau ujroh sesuai dengan perjanjian Trust. 12. Trustee wajib menggunakan rekening pada bank di dalam negeri untuk seluruh kegiatan Trust dan melakukan pencatatan mutasi rekening secara terpisah untuk masing-masing Settlor dan Beneficiary. 13. Bank yang melakukan kegiatan Trust wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Bank Indonesia dan Settlor mengenai kinerja Trustee dalam pengelolaan harta Trust. Laporan kepada Bank Indonesia wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. 14. Bank yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi. 15. Dalam hal Bank dicabut izin usahanya atas permintaan Bank (self liquidation) atau dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, maka Bank atau Tim Likuidasi wajib mengembalikan harta Trust kepada Settlor atau mengalihkan harta Trust kepada Trustee pengganti sesuai dengan perjanjian Trust.

14/18/PBI/2012 28 November 2012

1. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah: a. Sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, perhitungan kecukupan modal Bank disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. b. Selain itu, diperlukan alokasi sejumlah modal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk ditempatkan ke dalam instrumen keuangan tertentu untuk mengantisipasi dinamika perekonomian dan sistem keuangan global. 2. Pokok-pokok pengaturan dalam PBI tersebut meliputi antara lain: a. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian dari risiko kredit, risiko pasar, dan operasional, melainkan juga risiko-risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko lain yang material. Penyediaan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan paling rendah sebagai berikut: 1. 8% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1; 2. 9% s.d kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2;

88


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

3. 10% s.d kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3; 4. 11% s.d 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5; Penetapan peringkat faktor profil risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. b. Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, Bank wajib memiliki Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), yang mencakup (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) Penilaian Kecukupan Permodalan; (iii) Pemantauan dan Pelaporan; (iv) Pengendalian Internal. c. Bank Indonesia akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). d. Perhitungan modal minimum sesuai profil risiko untuk pertama kali dilakukan untuk posisi Maret 2013 dengan menggunakan peringkat profil risiko posisi Desember 2012. e. Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA) Minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1triliun. f. Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya. g. Aset keuangan yang dapat diperhitungan dalam CEMA adalah (i) Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; (ii) Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank lain yang berbadan hukum Indonesia, dan (iii) Surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu. h. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank paling lambat pada posisi bulan Juni 2013. i. Apabila CEMA minimum lebih kecil dari Rp1 triliun maka kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar Rp1 triliun paling lambat pada posisi bulan Desember 2017. j. Peraturan Bank Indonesia ini berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan dan mencabut PBI No. 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan mencabut PBI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

89


No. Peraturan

Tanggal

14/19/PBI/2012 30 November 2012

Ringkasan

1. Latar belakang dikeluarkannya perubahan Peraturan Bank Indonesia ini adalah: a. Perlunya lebih meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana. b. Perlunya menetapkan suku bunga acuan sebagai dasar perhitungan sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan KLBI yang dilakukan BUMN atau penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana. 2. Pokok-pokok pengaturan dalam perubahan PBI dimaksud meliputi antara lain: a. Perubahan jumlah BUMN yang melakukan pengelolaan KLBI dari semula 3 BUMN menjadi 2 BUMN, yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). b. Memperjelas wewenang Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan KLBI oleh BUMN dan penyaluran KLBI oleh Bank Pelaksana. c. Memperjelas batas waktu penyampaian laporan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali dan pelunasan. d. Penetapan suku bunga Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps sebagai pengganti suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan untuk acuan perhitungan sanksi atas pelanggaran: 1. penyaluran kembali (relending) angsuran KLBI di luar tujuan kredit atau pembiayaan; 2. BUMN pengelola angsuran KLBI tidak dapat menyediakan dana pada rekening giro yang ada di Bank Indonesia pada saat KLBI jatuh tempo; dan 3. tidak dilaporkannya pelunasan dini KLBI oleh Bank Pelaksana sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya pelunasan dini. e. Pelanggaran atas ketentuan di atas yang terjadi sebelum berlakunya PBI ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 1. Untuk pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada tanggal 9 Juni 2010, sebagai acuan perhitungan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN atau Bank Pelaksana dipergunakan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang terakhir.

90


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

2. Untuk pelanggaran yang terjadi setelah tanggal 9 Juni 2010, sebagai acuan perhitungan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh BUMN atau Bank Pelaksana dipergunakan suku bunga SBI jangka waktu 1 (satu) bulan hasil lelang pada tanggal 9 Juni 2010. 3. PBI ini mulai berlaku sejak tanggal 30 November 2012.

14/20/PBI/2012

17 Desember 2012

I. Latar Belakang Ketentuan ini merupakan penyempurnaan PBI tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang telah diterbitkan tahun 2009 dengan latar belakang karena kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan serta kepercayaan masyarakat terhadap perbankan saat ini semakin membaik, sehingga dilakukan penyesuaian persyaratan bank penerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FJPJPS). II. Pokok-Pokok Pengaturan Pokok-pokok penyempurnaan PBI ini meliputi antara lain: 1. Penyempurnaan ketentuan terutama terkait dengan: a. persyaratan Bank yang dapat mengajukan permohonan, b. persyaratan tentang agunan, 2. Bank yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPJPS adalah bank yang mengalami kesulitan jangka pendek, memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling rendah 8% dan modal sesuai dengan profil risiko bank, serta memiliki agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi. 3. Agunan aset Pembiayaan hanya dapat dijadikan agunan apabila Bank tidak mempunyai surat-surat berharga yang mencukupi atau Bank tidak memliki surat-surat berharga yang dapat diagunkan. Aset Pembiayaan yang dapat diagunkan adalah yang memiliki kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut, bukan merupakan Pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah, Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan dengan nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan, bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait, Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi, sisa jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan dari saat persetujuan FPJPS, baki debet (outstanding) Pembiayaan tidak melebihi

91


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

batas maksimum penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Pembiayaan, dan memiliki perjanjian Pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum. 4. Haircut aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS paling kurang 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJPS. 5. Bank Indonesia menghentikan pencairan FPJPS dan/atau mengakhiri perjanjian FPJPS sebelum jatuh waktu dalam hal terjadi pelanggaran persyaratan FPJPS oleh Bank. Penghentian pencairan FPJPS dan/atau pengakhiran perjanjian FPJPS yang disebabkan karena pelanggaran persyaratan agunan FPJPS dilakukan setelah Bank tidak dapat melakukan penggantian/penambahan agunan FPJPS atau Bank telah melakukan penggantian/penambahan agunan FPJPS namun tetap tidak dapat memenuhi persyaratan agunan FPJPS. 6. Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan FPJPS kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan. Untuk pertama kalinya laporan daftar aset Pembiayaan disampaikan untuk posisi bulan Juni 2013. Bank dapat menyampaikan laporan nihil apabila tidak memiliki aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJPS atau tidak mengalokasikan aset Pembiayaan sebagai agunan untuk mengantisipasi kebutuhan FPJPS. 7. Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJPS di Bank Indonesia dalam hal FPJPS jatuh tempo (pendebetan sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS), FPJPS belum jatuh tempo namun saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM (pendebetan paling tinggi sebesar nilai pokok FPJPS yang telah diterima Bank), dan/atau FPJPS diakhiri sebelum perjanjian jatuh tempo (pendebetan sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS). 8. Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS, Bank wajib menyampaikan Bank kepada Bank Indonesia berupa laporan mengenai penggunaan FPJPS, kondisi likuiditas Bank, pemantauan pemenuhan persyaratan FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS pada setiap akhir hari kerja dan rencana tindak perbaikan (action plan) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS. 9. Bank yang melanggar PBI ini akan dikenakan sanksi.

92


No. Peraturan

Tanggal

14/21/PBI/2012

21 Desember 2012

Ringkasan

1. Tujuan : Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini diterbitkan dalam rangka menyempurnakan dan mengintegrasikan ketentuan pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) Lembaga Bukan Bank (LBB) dan Utang Luar Negeri (ULN). Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi duplikasi kedua pelaporan tersebut sehingga efektivitas dan efisiensi pemantauan kegiatan LLD dapat ditingkatkan. 2. Pokok-pokok dalam PBI ini mencakup: A. Ruang lingkup pelaporan: a. Laporan LLD yang meliputi keterangan dan data mengenai: (1) transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk; (2) posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN; dan (3) rencana dan/atau realisasi ULN. b. Informasi Keuangan, khususnya bagi Pelapor yang memiliki posisi ULN. B. Ruang lingkup Pelapor: a. Berdasarkan jenis usaha 1. Lembaga keuangan a. Bank b. Lembaga keuangan bukan Bank 2. Bukan lembaga keuangan b. Berdasarkan kepemilikan usaha 1. BUMN 2. BUMD 3. BUMS 4. Badan lainnya 5. Perseorangan C. Penyampaian laporan: a. Untuk Laporan LLD disampaikan tanggal 1 s.d. 15, masa koreksi dari tanggal 16 s.d. 20 setelah periode laporan. Khusus untuk Laporan LLD berupa rencana ULN disampaikan setiap awal tahun, paling lambat tanggal 15 Maret, sedangkan perubahan rencana ULN disampaikan paling lambat tanggal 1 Juli. b. Khusus Informasi Keuangan (bagi perusahaan yang memiliki posisi ULN) disampaikan setiap 6 bulan paling lambat tanggal 15 Juni dengan masa koreksi dari tanggal 16 s.d. 20 Juni dan paling lambat tanggal 15 Desember dengan masa koreksi dari tanggal 16 s.d. 20 Desember.

93


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

D. Sanksi administratif berupa: 1. denda: a. ketidaklengkapan dan/atau ketidakbenaran sebesar Rp50.000,00 untuk setiap baris (record) yang tidak lengkap dan/atau tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00. b. keterlambatan sebesar Rp500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00. c. tidak menyampaikan laporan sebesar Rp10.000.000,00. 2. surat peringatan dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang untuk pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan rencana ULN, perubahan rencana ULN, dan/atau Informasi Keuangan. E. Masa parallel run: Khusus untuk penyampaian Laporan LLD berupa rencana dan/atau realisasi ULN dan Informasi Keuangan, parallel run kewajiban pelaporan kegiatan LLD dan kewajiban pelaporan SIUL existing diberlakukan selama enam bulan, yaitu sejak data bulan Januari 2013 yang disampaikan bulan Februari 2013 s.d data bulan Juni 2013 yang disampaikan bulan Juli 2013. F. Pemberlakuan sanksi: 1. Untuk laporan LLD berupa realisasi ULN mulai diberlakukan sejak data bulan Januari 2014 yang disampaikan bulan Februari 2014. 2. Untuk laporan LLD berupa rencana ULN mulai berlaku sejak pelaporan rencana ULN tahun 2014 yang disampaikan paling lambat bulan Maret 2014. 3. Untuk Informasi Keuangan mulai berlaku sejak pelaporan data posisi bulan Desember 2013 yang disampaikan paling lambat bulan Juni 2014. G. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, sehingga: a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5222) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/4/PBI/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013.

94


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/1/PBI/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5102) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/24/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5181), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2013.

14/22/PBI/2012 21 Desember 2012

1. Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah: a. Sejalan dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta telah dicabutnya PBI No.3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) maka diperlukan keberadaan ketentuan yang dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bBank uUmum kepada UMKM yang sekaligus mampu mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan melalui penguatan kapabilitasnya. b. Sebagai salah satu bentuk dukungan konkret Bank Indonesia dalam mendorong percepatan pengembangan keuangan inklusif, keberpihakan kepada sektor UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, serta dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada pro growth, pro poor dan pro job. 2. Pokok-pokok pengaturan dalam PBI meliputi: a. Kewajiban bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif. b. Pencapaian target kredit/pembiayaan kepada UMKM di atas dapat dipenuhi oleh bank umum baik dengan pemberian kredit/pembiayaan secara langsung dan/atau secara tidak langsung kepada UMKM melalui kerjasama pola executing, pola channeling dan pembiayaan bersama. c. Definisi kredit usaha mikro, kredit usaha kecil dan kredit usaha menengah diharmonisasikan dengan kriteria usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

95


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

d. Perluasan bentuk dan penerima bantuan teknis. Kegiatan bantuan teknis dilaksanakan dalam bentuk penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan fasilitasi. Sementara penerima bantuan teknis adalah Bank Umum, BPR/BPRS, Lembaga pembiayaan UMKM, Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) dan UMKM. Bantuan teknis yang disediakan oleh Bank Indonesia di atas antara lain untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM perbankan dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM dan dalam rangka meningkatkan capacity building UMKM agar mampu memenuhi persyaratan dari perbankan. e. Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM, bank umum wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rencana bisnis bank; laporan bulanan bank umum; laporan keuangan publikasi triwulanan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu; sistem informasi debitur; transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. f. Lebih lanjut dalam pokok-pokok PBI di atas, juga diatur tentang perlunya penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak Lain dalam pengembangan UMKM agar tercipta keselarasan program pengembangan UMKM. g. Bank Umum yang melanggar hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan dikenakan sanksi. h. Ketentuan Penutup: 1. PBI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 21 Desember 2012. Namun, khusus pengaturan untuk pencapaian rasio Pembiayaan UMKM mulai berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2014. 2. Pada saat PBI ini berlaku, maka PBI No.7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, peraturan pelaksanaan dari PBI No.7/39/PBI/2005, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini.

14/23/PBI/2012 26 Desember 2012

1. Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari amanat dalam UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Adapun materi utama yang diatur dalam PBI ini adalah mengenai:

96


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

a. perizinan penyelenggaraan transfer dana; b. pelaksanaan transfer dana; c. transfer dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai; d. jasa, bunga, atau kompensasi; e. biaya transfer dana; f. pemantauan; dan g. sanksi. 2. Badan usaha bukan Bank yang bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin tersebut, badan usaha bukan Bank wajib berbentuk badan hukum Indonesia serta mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 3. Persyaratan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara akan dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia, dan antara lain akan mencakup persyaratan terkait keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan/atau kesiapan sarana dan prasarana. 4. Kerjasama antara Penyelenggara dengan pihak lain di luar negeri untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana hanya dapat dilaksanakan dengan pihak yang telah memperoleh izin dari otoritas di negara setempat. Kerja sama tersebut harus didasarkan pada perjanjian tertulis yang paling kurang memuat pengaturan mengenai penerapan asas resiprositas antar para pihak, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penetapan kurs, biaya, dan penyelesaian akhir, dan mekanisme penyelesaian permasalahan. 5. Terkait pelaksanaan Transfer Dana, dalam PBI ini dimuat ketentuan mengenai pelaksanaan Transfer Dana dalam keadaan memaksa, mekanisme perbaikan dalam hal terjadi kekeliruan pelaksanaan Transfer Dana, serta mekanisme pengembalian Dana kepada pihak yang berhak. 6. Terkait Transfer Dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai, diatur mekanisme yang harus dilakukan oleh Penyelenggara dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima dan Pengirim Asal akan adanya Dana yang harus diambil, serta mekanisme penyampaian Dana kepada Balai Harta Peninggalan dalam hal Dana dimaksud tidak diambil oleh Penerima dan Pengirim Asal (unclaimed funds).

97


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

7. Terkait jasa, bunga, atau kompensasi, diatur mekanisme pembayarannya dari Penyelenggara kepada pihak yang berhak, sedangkan tata cara perhitungannya akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 8. Terkait biaya Transfer Dana, diatur mengenai mekanisme pengenaan dan penyampaian informasi biaya dari Penyelenggara kepada Pengirim Asal. 9. Terkait pemantauan, diatur mekanisme dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pemantauan, pelaksanaan pemantauan oleh pihak ketiga serta koordinasi antara Bank Indonesia dengan otoritas lain dalam melakukan pemantauan. 10. Bagi badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dari Bank Indonesia, maka badan usaha dimaksud diakui sebagai Penyelenggara menurut PBI ini setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 11. Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai Money Transfer Operator harus mengajukan dan memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Penyelenggara paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. 12. Pengertian Penyelenggara dalam PBI Ini mencakup pula Bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang memperoleh persetujuan atau izin dari Bank Indonesia sebagai peserta Sistem BI-RTGS, peserta SKNBI, dan penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang menyediakan jasa Transfer Dana. 13. Pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia ini akan dikenakan sanksi. 14. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia No.8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

98


No. Peraturan

Tanggal

14/24/PBI/2012 26 Desember 2012

Ringkasan

Latar Belakang Untuk mengantisipasi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global, industri perbankan perlu meningkatkan ketahanan dan daya saing sehingga memerlukan struktur perbankan yang kuat. Untuk mencapai struktur perbankan yang sehat tersebut diperlukan pengaturan kembali kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia. Pokok-Pokok Pengaturan 1. Setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank. Dalam hal suatu pihak: a. telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank; atau b. melakukan pembelian saham Bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan Kepemilikan Tunggal. 2. Pemenuhan kewajiban ketentuan Kepemilikan Tunggal dilakukan dengan cara: a. merger atau konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya; b. membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau c. membentuk Fungsi Holding. 3. Ketentuan Kepemilikan Tunggal dikecualikan bagi: a. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah; dan b. Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang salah satunya merupakan Bank Campuran (Joint Venture Bank). 4. Bagi PSP yang memilih opsi merger/konsolidasi untuk memenuhi struktur kepemilikan sesuai PBI ini maka akan memperoleh insentif berupa: a. pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM); b. perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); c. kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau d. pelonggaran sementara penerapan Good Corporate Govenance (GCG).

99


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

5. Bentuk badan hukum Perusahaan Induk di Bidang Perbankan adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 6. Fungsi Holding hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali berupa Bank yang berbadan hukum Indonesia atau instansi Pemerintah Republik Indonesia. 7. Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan Fungsi Holding wajib memberikan arah strategis dan mengkonsolidasikan laporan keuangan Bank-Bank yang menjadi anak perusahaannya. 8. Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan dan terhadap Fungsi Holding sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank. 9. Pemegang Saham Pengendali yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan Kepemilikan Tunggal dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing Bank lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank dan wajib mengalihkan kelebihan saham di atas 10% (sepuluh perseratus) tersebut kepada pihak lain paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu pemenuhan ketentuan. 10. Bank-Bank dengan Pemegang Saham Pengendali yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan Kepemilikan Tunggal wajib mencatat kepemilikan saham dan hak suara yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham Bank. 11. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini akan dikenakan sanksi. 12. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

100


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

b. Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam rangka Konsolidasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/12/PBI/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. c. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

14/25/PBI/2012 27 Desember 2012

1. Tujuan: Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini diterbitkan dalam rangka menyempurnakan ketentuan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri yang diatur melalui PBI No.13/20/PBI/2011 sebagaimana diubah melalui PBI No.14/11/PBI/2012. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri melalui perbankan di Indonesia guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri. 2. Pokok-pokok Perubahan dalam PBI ini mencakup: A. Kewajiban Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui Bank Devisa. 1. Kewajiban penerimaan DHE melalui bank devisa tidak berlaku untuk DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia atau DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri sepanjang dibuktikan dengan penjelasan tertulis yang disertai dokumen pendukung yang memadai. 2. Penerimaan DHE wajib dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 3. Penerimaan DHE yang berasal dari cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, collection, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 bulan setelah bulan pendaftaran PEB, wajib dilakukan paling lama 14 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan. Dalam hal batas akhir jatuh pada hari libur, maka penerimaan DHE dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

101


No. Peraturan

Tanggal

14/14/PBI/2012

18 Oktober 2012

Ringkasan

4. Penyampaian informasi yang tercantum pada PEB kepada bank devisa serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung bagi penerimaan DHE berlaku untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 atau ekuivalennya. Penyampaian informasi yang tercantum pada PEB terkait DHE melalui bank devisa dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima. 5. Dalam hal eksportir menerima DHE secara tunai untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 atau ekuivalennya maka eksportir wajib menyampaikan penjelasan tertulis beserta dokumen pendukung paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB. 6. Untuk penerimaan DHE yang berasal dari cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, collection yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 bulan setelah bulan pendaftaran PEB, eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung kepada bank devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB. Dalam hal batas akhir merupakan hari libur maka penyampaiannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 7. Dalam hal DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan nilai PEB dan eksportir tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. 8. Untuk selisih kurang nilai DHE dengan Nilai PEB lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00, yang disebabkan oleh: a. selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, sehingga terdapat selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai PEB; dan/atau b. maklon, jasa perbaikan, operational leasing atau financial leasing, perbedaan penilaian harga barang pada saat perjanjian ekspor dengan harga pada saat barang diterima, perbedaan komposisi barang, perbedaan kualitas barang, dan/atau perbedaan kuantitas barang, penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung disampaikan kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh eksportir melalui Bank Devisa.

102


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

9. Dalam hal terdapat perbedaan antara data PEB yang disampaikan eksportir dengan data PEB yang diterima dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maka Bank Indonesia dapat memutuskan data PEB yang dijadikan sebagai acuan pemenuhan ketentuan DHE dan menginformasikan perbedaan antara data PEB dimaksud kepada DJBC. 10. Penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan netting antara tagihan ekspor dengan kewajiban eksportir hanya diperbolehkan untuk netting dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan ekspor yang bersangkutan, sepanjang terdapat kesepakatan netting antara eksportir yang bersangkutan dengan importir terkait (counterparty). Penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting dianggap sesuai dengan nilai PEB apabila eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai. 11. Dalam hal importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (force majeure) maka untuk: • eksportir yang menerima DHE lebih kecil dari Nilai PEB, dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 maka eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang memadai paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB kepada bank devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia; • eksportir yang tidak menerima DHE, atau menerima DHE secara tunai lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 maka eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB. Untuk ekspor yang dilakukan dengan dari cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau collection yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 bulan setelah bulan pendaftaran PEB maka eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung terkait importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa paling lama 14 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. 12. Dalam hal ekspor dilakukan melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT), kewajiban penyampaian informasi dan penjelasan tertulis yang disertai dokumen pendukung menjadi tanggung jawab pemilik

103


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

barang. Dalam hal ini PJT harus menyampaikan informasi terkait PEB kepada pemilik barang. B. Pengenaan Sanksi 1. Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% dari nilai nominal DHE yang belum diterima dengan nominal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 untuk satu bulan pendaftaran PEB. 2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui PJT, maka sanksi denda dan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor dikenakan kepada pemilik barang. 3. Pembayaran sanksi administratif berupa denda disetorkan ke Bank Indonesia yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. C. Ketentuan Peralihan Penerimaan DHE yang dilakukan tidak melalui Bank Devisa karena telah diperjanjikan pembayarannya melalui trustee yang berada di luar Indonesia, tidak wajib diterima melalui Bank Devisa sampai dengan tanggal 30 Juni 2013. Dalam hal ini, eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. D. Ketentuan Penutup 1. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. 2. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: a. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/ 2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241); dan c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/11/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5338), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

104


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

14/26/PBI/2012

27 Desember 2012

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank mengatur mengenai cakupan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor sesuai dengan modal inti Bank yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional. 2. Pokok-pokok pengaturan PBI ini meliputi antara lain: a. Umum 1. Bank hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki. 2. Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (Kantor Cabang Bank Asing – KCBA) b. Pengaturan Kegiatan Usaha Bank 1. Berdasarkan modal inti yang dimiliki Bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) sebagai berikut: a. BUKU 1, Bank dengan modal inti kurang dari Rp1 Triliun; b. BUKU 2, Bank dengan modal inti Rp1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp5 Triliun; c. BUKU 3, Bank dengan modal inti Rp5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp30 Triliun; dan d. BUKU 4, Bank dengan modal inti di atas Rp30 Triliun. 2. Cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukan BUKU sebagai berikut: i. Bank Umum Konvensional a. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit, dan jasa lainnya, dalam Rupiah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing.

105


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

b. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari BUKU 1. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup spot dan derivatif plain vanilla serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan didalam negeri; c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia. d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan di dalam dan di luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (international world wide). ii. Bank Umum Syariah a. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah, serta kegiatan pembiayaan perdagangan, kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas, kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan, dan jasa lainnya, dalam Rupiah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 1 hanya dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing terbatas sebagai pedagang valuta asing. b. BUKU 2 hanya dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam Rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dan berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BUKU 2 dapat melakukan kegiatan treasury terbatas mencakup transaksi spot dan kegiatan treasury dasar lainnya berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta melakukan penyertaan sebesar 15% pada lembaga keuangan syariah di dalam negeri; c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 25% pada lembaga keuangan syariah di dalam dan di luar negeri terbatas di kawasan Asia;

106


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan valuta asing dan melakukan penyertaan sebesar 35% pada lembaga keuangan dalam dan luar negeri dengan cakupan wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (international world wide). 3. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah mengacu pada kegiatan usaha Bank Umum Syariah sesuai dengan kelompok BUKU dari Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya; dan untuk kegiatankegiatan usaha tertentu yang tidak termasuk produk atau aktivitas dasar bank syariah (kegiatan usaha Bank Umum Syariah BUKU 1) hanya dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. 4. Bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan penyertaan kepada Bank Umum Syariah sebesar 5% dari modal Bank atau lebih, diberikan tambahan batasan penyertaan sebesar 5% dari modal Bank sehingga batasan penyertaan modal pada BUKU 2 paling tinggi sebesar 20% dan BUKU 3 sebesar 30% dari modal Bank. 5. Bank dalam semua BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif termasuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan target tertentu, yaitu: a. BUKU 1 paling rendah 55% dari total kredit atau pembiayaan; b. BUKU 2 paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan; c. BUKU 3 paling rendah 65% dari total kredit atau pembiayaan; d. BUKU 4 paling rendah 70% dari total kredit atau pembiayaan 6. Pengecualian kewajiban menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif diberikan kepada Bank yang memfokuskan diri untuk membiayai kepemilikan rumah untuk kepentingan rakyat paling kurang 75% dari total kredit atau pembiayaan. 7. Bank wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk melakukan produk/aktivitas tertentu yang bukan merupakan cakupan produk atau aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi, antara lain penerbitan structure product, penerbitan surat utang ekuitas dan kegiatan jasa sistem pembayaran.

107


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

c. Pengaturan Jaringan Kantor 1. Persyaratan pembukaan jaringan kantor adalah Tingkat Kesehatan Bank dan alokasi modal inti (Theoretical Capital – TC) sesuai lokasi dan jenis kantor Bank. 2. BUKU 3 dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya didalam dan luar negeri terbatas di kawasan Asia. Sedangkan BUKU 4 dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di wilayah yang lebih luas dari BUKU 3 (international world wide). 3. Dalam perhitungan ketersediaan modal inti untuk jaringan kantor, Bank Indonesia menetapkan: a. pembagian zona berdasarkan tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan; b. koefisien masing-masing zona; dan c. biaya investasi pembukaan jaringan kantor Bank untuk masingmasing BUKU. 4. Bank wajib menyediakan alokasi modal inti yang cukup bagi seluruh jaringan kantor yang dimiliki bank. Dalam hal Bank tidak memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang cukup, Bank tidak dapat melakukan pembukaan jaringan kantor yang baru sampai terpenuhinya peningkatan modal untuk mencukupi alokasi modal inti yang dibutuhkan. Bank masih dapat dipertimbangkan untuk membuka jaringan kantor yang baru apabila bank menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM minimal 20% atau UMK minimal 10% dari total kredit atau pembiayaan bank serta terdapat upaya pemupukan modal yang dilakukan bank. 5. Dalam menentukan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka, selain pertimbangan TKS, alokasi modal inti, pangsa UMKM/UMK dan pemupukan modal, Bank Indonesia akan mempertimbangkan: a. Memberikan insentif tambahan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka bagi Bank yang memiliki ketersediaan alokasi modal inti yang cukup dan menyalurkan kredit UMKM paling rendah 20% atau UMK paling rendah 10%. b. pencapaian efisiensi bank. 6. Ketersedian alokasi modal inti tidak diberlakukan bagi: a. pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMK;

108


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

b. pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya. 7. Dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, Bank dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang membuka jaringan kantor di Zona 1 atau Zona 2 dalam jumlah tertentu wajib diikuti dengan pembukaan jaringan kantor di Zona 5 atau Zona 6 dengan jumlah tertentu. Kewajiban ini dikecualikan bagi bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemda yang melakukan pembukaan kantor di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya. d. Rencana Tindak (Action Plan) 1. Bank wajib menyampaikan rencana tindak penyesuaian kegiatan usaha, kegiatan valuta asing, penyertaan, dan pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan produktif paling lambat akhir bulan Maret 2013. 2. Rencana tindak yang telah disetujui Bank Indonesia tersebut, akan dijadikan acuan bagi Bank dalam merevisi RBB yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juni 2013. 3. Jangka waktu untuk melakukan penyesuaian produk, aktivitas, dan penyertaan paling lama akhir Juni 2016. Sedangkan bagi BPD jangka waktu penyesuaian paling lambat Juni 2018. e. Perlakuan pengawasan terhadap Bank yang mengalami penurunan Modal Inti. Bank yang mengalami penurunan Modal Inti sehingga mengalami penurunan BUKU selama 3 bulan berturut-turut wajib menyusun rencana tindak yang dapat berupa penghentian kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan BUKU atau menambah modal. Bank diberikan jangka waktu 1 tahun untuk menyelesaikan pelaksanaan action plan tersebut. f. Pengenaan sanksi kepada Bank. Pengenaan sanksi kepada Bank mengacu kepada Pasal 52 UU Perbankan atau Pasal 58 UU Perbankan Syariah yaitu teguran tertulis, penurunan peringkat Tingkat Kesehatan, larangan pembukaan jaringan kantor dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu. g. Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, beberapa peraturan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu:

109


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.5/10/PBI/2003 tanggal 11 Juni 2003 tentang Prinsip Kehatihatian dalam Penyertaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296). 2. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 huruf b Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa. 3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/64/KEP/DIR tanggal 7 September 1995 tentang Persyaratan Bank Umum Bukan Bank Devisa Menjadi Bank Umum Devisa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pada saat berlakunya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini yang mengatur mengenai kegiatan valuta asing bagi Bank.

14/27/PBI/2012 28 Desember 2012

I. Latar Belakang Dengan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih. Selain itu, Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) juga mengalami penyesuaian sehingga menjadi lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan standar internasional. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi: a. Pengaturan mengenai transfer dana. b. Pengaturan mengenai area berisiko tinggi.

110


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

c. Pengaturan Customer Due Dilligence (CDD) sederhana khususnya dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif (financial inclusion). d. Pengaturan mengenai Cross Border Correspondent Banking. II. Pokok-pokok pengaturan 1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Pengawasan aktif Direksi paling kurang mencakup: a. memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT); b. mengusulkan kebijakan tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris; c. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan; d. membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat; e. melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan program APU dan PPT; f. memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki unit kerja khusus dan memiliki: 1. pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus; atau 2. pejabat yang mengawasi penerapan program APU dan PPT. g. memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT. h. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan i. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala. Sementara itu, Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup: a. persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan

111


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

b. pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT 2. Kebijakan dan prosedur Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan Program APU dan PPT yang memuat kebijakan dan prosedur tertulis paling kurang mencakup: a. Permintaan informasi dan dokumen; b. Beneficial Owner; c. Verifikasi dokumen; d. CDD yang lebih sederhana; e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi; f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP; g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga; h. Pengkinian dan pemantauan; i. Cross Border Correspondent Banking; j. Transfer dana; k. Penatausahaan dokumen; dan l. Pelaporan kepada PPATK 3. Pengendalian Intern Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh Bank, Bank mengoptimalkan satuan kerja Audit Intern yang telah ada antara lain untuk melakukan uji kepatuhan (termasuk penggunaan sample testing) terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan: a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai; b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan c. dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern. 4. Sistem informasi manajemen Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Sistem informasi tersebut harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

112


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

Selain itu, Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification File), yang merupakan data profil Nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Nasabah pada suatu Bank antara lain tabungan, deposito, giro dan kredit, serta memiliki dan memelihara profil WIC. 5. Sumber daya manusia dan pelatihan Untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, Bank wajib melakukan: a. prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (pre employee screening); dan b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan. Pemanfaatan jasa perbankan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan Bank itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui lembaga perbankan perlu diterapkan Know Your Employee (KYE) yang diantaranya adalah melalui prosedur pre employee screening, pengenalan dan pemantauan profil yang mencakup karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan. Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang: a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT; b. teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme. 6. Penerapan Program APU dan PPT bagi Kantor Cabang dari Bank yang Berbadan hukum Indonesia di luar negeri Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya. b. Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor Bank memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat, maka kantor Bank dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.

113


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

c. Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor Bank belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih, kantor Bank dimaksud wajib menerapkan Program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. d. Dalam hal penerapan Program APU dan PPT mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan kantor Bank berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia. 7. Pelaporan Dalam menerapkan program APU dan PPT, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia: a. penyesuaian action plan pelaksanaan program APU dan PPT dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan pada bulan Juni 2013; b. penyesuaian Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia; c. laporan rencana kegiatan pengkinian data disampaikan setiap tahun dalam Laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan bulan Desember; dan d. laporan realisasi pengkinian data disampaikan setiap tahun dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan bulan Desember. 8. Sanksi Terdapat pengenaan sanksi administratif terhadap kewajiban penyampaian pedoman dan laporan berupa: a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). b. dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu, terhadap Bank yang: a. tidak melaksanakan komitmen penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) kali pemeriksaan; dan/ atau b. tidak melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam action plan dan/atau rencana kegiatan pengkinian data,

114


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

c. tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT, dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 9. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5032), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri.

115


116

RINGKASAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA SEPTEMBER - DESEMBER 2012 No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

14/24/DSM

7 September 2012

1. Surat Edaran Nomor 14/24/DSM Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.14/4/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 Tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank. Surat Edaran ini mencabut Surat Edaran No. 13/21/DSM tanggal 15 Agustus 2011 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank. 2. Pokok-pokok aturan dalam Surat Edaran ini yang berubah dibandingkan aturan sebelumnya mencakup: a. Penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan LLD dan koreksi laporan LLD, yaitu: 1. Penyampaian laporan LLD dari sebelumnya paling lama tanggal 10 menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan periode laporan. 2. Penyampaian koreksi laporan LLD dari sebelumnya paling lama tanggal 15 menjadi tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan periode laporan. b. Pengunduran waktu pemberlakuannya sanksi atas Laporan LLD dan koreksi Laporan LLD, yaitu dari sebelumnya mulai data periode laporan Januari 2012 yang disampaikan pada bulan Februari 2012 menjadi mulai data periode laporan Juli 2012 yang disampaikan pada bulan Agustus 2012. 3. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2012 dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2012.

14/25/DPbS

12 September 2012

1. Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 18 Juni 2012. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan atas ketentuan sebelumnya

117


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/6/DPbS tanggal 8 Maret 2010 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Surat Edaran Bank Indonesia ini menjelaskan secara lebih rinci uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai berikut: a. Uji kemampuan dan kepatutan (FPT New Entry) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), calon Direktur UUS yang telah ditetapkan sejak awal hanya akan menjabat sebagai Direktur UUS, dan calon pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing (KPwBA); b. Uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) terhadap: 1. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS dan BPRS, Direktur UUS, dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin KPwBA; dan 2. Pihak yang sudah tidak menjadi PSP BUS dan BPRS atau tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS dan BPRS, Direktur UUS, dan Pejabat Eksekutif UUS, serta pemimpin KPwBA, namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BUS, BPRS, UUS, atau KPwBA. c. Uji kemampuan dan kepatutan (FPT New Entry) tidak dilakukan terhadap perpanjangan jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BUS atau BPRS, Direktur UUS, dan pemimpin KPwBA kecuali perpanjangan jabatan untuk “Bank Syariah hasil penggabungan” yang berasal dari “Bank Syariah yang menerima penggabungan (surviving bank)”. 3. Surat Edaran Bank Indonesia ini mengatur secara lebih jelas mengenai rincian dokumen administratif dalam uji kemampuan dan kepatutan (FPT New Entry) yang harus dipenuhi oleh calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi BUS dan BPRS, calon Direktur UUS yang telah ditetapkan sejak awal hanya akan menjabat sebagai Direktur UUS, dan calon pemimpin KPwBA, berikut contoh format dokumen administratif yang dipersyaratkan.

118


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

4. Surat Edaran Bank Indonesia ini mengatur lebih rinci mengenai tata cara (proses) uji kemampuan dan kepatutan (FPT New Entry) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi BUS dan BPRS, calon Direktur UUS yang telah ditetapkan sejak awal hanya akan menjabat sebagai Direktur UUS, dan calon pemimpin KpwBA, yang meliputi: a. penelitian administratif; b. pelaksanaan wawancara; dan c. penetapan hasil penilaian. 5. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini dijelaskan secara lebih rinci pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS dan BPRS, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin KPwBA yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi, yang meliputi: a. Cakupan yang menjadi obyek uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) terkait dengan permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi untuk PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS dan BPRS, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin KPwBA; b. Tata cara atau prosedur yang dilakukan dalam uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS dan BPRS, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin KPwBA; dan c. Penetapan hasil dan konsekuensi atas hasil uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) bagi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS dan BPRS, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif UUS, dan pemimpin KPwBA. 6. Uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) dilakukan setiap saat berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan (off site supervision dan/atau on site supervision) maupun informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia. 7. Uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) dilakukan dengan melalui 4 (empat) langkah yaitu:

119


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji; b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji; c. tanggapan dari pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji. 8. Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak yang diuji terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, yang dikategorikan menjadi Pelaku dan Pelaku Pembantu. 9. Apabila PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin KPwBA dinyatakan Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) karena memiliki permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada BUS, UUS, BPRS atau KPwBA maka yang bersangkutan dilarang: a. menjadi PSP pada seluruh BUS dan BPRS; b. menjadi pemegang saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada seluruh BUS dan BPRS; c. menjadi pemegang saham pada Bank Umum Konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat; dan/atau d. bertindak sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin KPwBA pada industri perbankan, sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia. 10. Jangka waktu larangan terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin KPwBA dinyatakan Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) dibedakan menjadi 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan perbuatan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan.

14/26/DKBU

19 September 2012

1. Surat Edaran yang diterbitkan tanggal 19 September 2012 ini merupakan tindak lanjut amanat pasal 2A PBI Nomor 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang

120


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

telah diterbitkan dan mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011. SE ini mewajibkan BPR untuk memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis. 2. SE Ekstern melampirkan Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan acuan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh BPR dalam menyusun Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB). BPR harus menyusun dan mengembangkan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR sesuai dengan kebutuhan, struktur organisasi BPR dan kompleksitas operasional usahanya dengan tetap mengacu pada Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan bagi BPR sebagaimana lampiran SE Ekstern. 3. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan penting dimiliki oleh setiap BPR dalam rangka: a. Meningkatkan governance BPR terutama dalam pelaksanaan operasional perkreditan. b. Memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat dalam pelaksanaan perkreditan BPR. c. Pelaksanaan mitigasi risiko terhadap penambahan jenis dan bentuk pengikatan agunan yang dapat digunakan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam PBI No.13/26/2011 dalam rangka peningkatan akses kredit UMKM kepada BPR. 4. Pokok-pokok kebijakan perkreditan BPR yang mengacu pada Pedoman Standar KPB paling kurang mencakup: a. Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, yang paling kurang meliputi: 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan; 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan; 3. Kebijakan Persetujuan Kredit; 4. Dokumentasi dan Administrasi Kredit; 5. Pengawasan Kredit; dan 6. Penanganan Kredit Bermasalah; b. Transparansi, yang merupakan kebijakan BPR untuk memberikan informasi dengan lengkap dan jelas mengenai kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur. Informasi tersebut paling kurang meliputi: 1. Informasi mengenai karakteristik kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur yang mencakup nama kredit yang ditawarkan, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan kredit, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga dan jangka waktu kredit yang ditawarkan; dan

121


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

2. Kejelasan mengenai bentuk dan isi Perjanjian Kredit serta pengikatan agunan. 5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan, yang paling kurang mencakup: a. Menelaah dan menyetujui kebijakan perkreditan BPR yang diusulkan oleh Direksi; b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan BPR; c. Melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan BPR oleh Direksi kepada Bank Indonesia dalam laporan pelaksanaan rencana kerja. d. Laporan hasil pengawasan tersebut paling kurang memuat: 1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit 2. Penilaian terhadap pelaksanaan penanganan kredit bermasalah 6. BPR melakukan evaluasi atas PKPB untuk memastikan PKPB telah sesuai dengan perkembangan organisasi dan kompleksitas operasional BPR. Perubahan/perbaikan terhadap PKPB yang dilakukan atas dasar hasil evaluasi tersebut harus tetap mengacu pada Pedoman Standar KPB ini. 7. BPR wajib menyampaikan PKPB kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 28 Desember 2012, sedangkan bagi BPR yang didirikan setelah tanggal 28 Desember 2012, wajib menyampaikan PKPB kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak izin usaha BPR diberikan.

14/27/DASP

25 September 2012

1. Surat Edaran Bank Indonesia ini diterbitkan sebagai aturan pelaksana Pasal 58B Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 yang pada intinya mewajibkan Penerbit Kartu Kredit melakukan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit khususnya yang dimiliki Pemegang Kartu Kredit yang berpendapatan antara Rp3juta s.d. Rp10juta tiap bulan. Penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit ini untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, dan aspek manajemen risiko pemberian kredit dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). 2. Pokok-pokok materi pengaturan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain: a. penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit, yang meliputi pengaturan mengenai:

122


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

1. kewajiban Penerbit Kartu Kredit menyampaikan seluruh data Pemegang Kartu Kredit kepada asosiasi Penerbit Kartu Kredit; 2. pelaksanaan kompilasi dan identifikasi data Pemegang Kartu Kredit oleh asosiasi Penerbit Kartu Kredit; 3. penyampaian hasil identifikasi data Pemegang Kartu Kredit oleh asosiasi Penerbit Kartu Kredit; 4. kewajiban Penerbit menutup/mengakhiri penggunaan Kartu Kredit, serta melakukan penyesuaian Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan tiap bulan antara Rp3juta s.d. Rp10juta; 5. kewajiban Penerbit Kartu Kredit untuk meminta Pemegang Kartu Kredit memilih/menentukan sendiri Kartu Kredit yang akan ditutup dan/atau disesuaikan; dan 6. penyelesaian tagihan Kartu Kredit. b. konsultasi dengan Bank Indonesia, yang meliputi pengaturan mengenai: 1. persyaratan dan tata cara permohonan konsultasi; 2. pelaksanaan konsultasi: tahap konsultasi awal, tahap konsultasi lanjutan, dan tahap pelaksanaan hasil konsultasi; c. metode penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit, yaitu: 1. penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit berdasarkan kualitas kredit dan masa perolehan Kartu Kredit; dan 2. penyesuaian plafon Kartu Kredit. d. pengawasan dan laporan perkembangan penyesuaian Kartu Kredit, meliputi pelaporan hasil identifikasi data Pemegang Kartu Kredit, dan pelaporan pelaksanaan hasil konsultasi. 3. Dalam melakukan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit, Penerbit diberikan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013. Dengan demikian per 1 Januari 2015, seluruh Pemegang Kartu Kredit telah memenuhi persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, dan batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang memberikan fasilitas Kartu Kredit.

14/28/DPM

17 September 2012

1. Peraturan ini diterbitkan untuk melakukan penyempurnaan mekanisme Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam rangka Standing Facilities Syariah (Repo SBSN).

123


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

2. Repo SBSN merupakan transaksi penjualan SBSN oleh BUS/UUS kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh BUS/UUS sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka Standing Facilities Syariah. 3. Akad yang digunakan dalam Repo SBSN adalah menggunakan akad al bai’ (jual beli) yang disertai dengan al wa’d (janji) oleh BUS/UUS kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN. 4. Repo SBSN dilakukan melalui mekanisme non lelang, dengan jangka waktu Repo SBSN adalah 1 hari kerja (overnight). 5. BUS/UUS dapat mengikuti Repo SBSN untuk kepentingan sendiri, dengan memenuhi syarat : a. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS; b. tidak dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS; c. memiliki rekening giro di Sistem BI-RTGS; dan d. memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS. 6. SBSN yang dapat di-repo-kan memenuhi syarat sebagai berikut : a. SBSN Jangka Panjang dan SBSN Jangka Pendek; b. tercatat dalam Rekening Surat Berharga di BI-SSSS; c. tidak sedang diagunkan; dan d. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat second leg Repo SBSN. 7. Window time Repo SBSN adalah pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB pada setiap hari kerja. BUS/UUS dapat mengajukan Repo SBSN melalui BI-SSSS yang meliputi antara lain nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-repo-kan. 8. Atas Repo SBSN, Bank Indonesia menetapkan Marjin Repo SBSN yaitu tingkat keuntungan (profit rate) dalam setahun (per annum) yang disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi Repo SBSN. Bank Indonesia menetapkan Marjin Repo SBSN sebesar BI-Rate yang berlaku pada tanggal transaksi ditambah marjin tertentu. 9. Setelmen dilakukan melalui BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut:

124


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

a. first leg • setelmen first leg dilakukan pada tanggal setelmen setelah pre cut off Sistem BI-RTGS. • BUS/UUS wajib menyediakan jenis dan seri SBSN yang direpokan dalam jumlah yang cukup untuk setelmen first leg. b. second leg • setelmen second leg dilakukan pada tanggal setelmen second leg BI-SSSS secara otomatis sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan cut off warning Sistem BI-RTGS. • BUS/UUS wajib menyediakan saldo Rekening Giro dalam jumlah yang cukup untuk setelmen second leg. 10. Dalam hal BUS/UUS tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen second leg, Repo SBSN diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara outright. 11. Atas pembatalan Repo SBSN karena tidak terpenuhinya kewajiban setelmen, BUS/UUS dikenakan sanksi : a. sanksi teguran tertulis; b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi Repo SBSN yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. dalam hal BUS/UUS melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, BUS/UUS dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut; dan d. sanksi tambahan dalam hal terjadi kegagalan setelmen second leg dan harga SBSN pada saat second leg lebih rendah dari harga SBSN pada transaksi first leg. 12. Surat Edaran Bank Indonesia ini mencabut: a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dengan Bank Indonesia; b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/24/DPM tanggal 30 Agustus 2010 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dengan Bank Indonesia.

125


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

14/29/DPU

16 Oktober 2012

1. Surat Edaran Bank Indonesia mengenai tata cara penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia diterbitkan dengan pertimbangan: a. sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.14/13/PBI/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5350); b. memberikan informasi mengenai tata cara penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia kepada masyarakat. 2. Materi pokok yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai tata cara penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia meliputi: a. tata cara penerimaan barang yang akan dititipkan dari calon penitip kepada Bank Indonesia; b. tata cara pengambilan titipan baik pada tanggal jatuh waktu maupun sebelum tanggal jatuh waktu; c. tata cara penggantian Bukti Titipan Sementara yang hilang atau rusak; d. tata cara perpanjangan jangka waktu titipan; e. waktu pelaksanaan penerimaan titipan, penyerahan titipan, penggantian BTS yang hilang atau rusak, atau perpanjangan jangka waktu titipan; f. tata cara penyelesaian titipan kedaluwarsa; dan g. tata cara pemutusan hubungan penitipan oleh Bank Indonesia. 3. Pada saat Surat Edaran BI ini mulai berlaku, Surat Edaran BI No.7/21/DPM tanggal 1 Juli 2005 perihal Tata Cara Penyimpanan Sekuritas, Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran BI No.11/20/DPM tanggal 4 Agustus 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14/30/DInt

22 Oktober 2012

I. Latar Belakang Perubahan Pengaturan 1. Review atas pengaturan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Bank perlu dilakukan secara kontinu dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kredibilitas, kualitas dan efektifitas pengaturan, serta konsistensi kebijakan dengan melihat antara lain perkembangan kondisi perbankan, pasar keuangan, dan perekonomian.

126


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

2. Perubahan terhadap SE Ekstern No.9/1/DInt perihal PLN Bank dilakukan karena dipandang perlu memperjelas pengaturan PLN Bank khususnya mengenai mekanisme perpanjangan (roll over) PLN Bank. Dalam hal ini, cakupan roll over adalah roll over PLN Jangka Panjang dan/atau roll over PLN Jangka Pendek menjadi PLN Jangka Panjang. II. Bentuk Perubahan Penambahan satu butir ketentuan, yaitu butir I.D.3.f1 (di antara butir I.D.3.f dan I.D.3.g) mengenai realisasi persetujuan roll over PLN Jangka Panjang dan/atau roll over PLN Jangka Pendek menjadi PLN Jangka Panjang yang dapat disesuaikan dengan jatuh tempo per tranche. III. Pokok-pokok Perubahan Realisasi untuk persetujuan roll over PLN Jangka Panjang dan/atau roll over PLN Jangka Pendek menjadi PLN Jangka Panjang dapat disesuaikan dengan jatuh tempo per tranche. Dengan demikian, apabila realisasi PLN Bank pada awalnya dilakukan secara bertahap (dalam beberapa tranches), maka realisasi perpanjangan PLN tersebut dapat melampaui 3 (tiga) bulan dari tanggal persetujuan roll over sesuai dengan jatuh tempo masingmasing tranche pinjaman tersebut.

14/31/DPNP

31 Oktober 2012

1. Penyempurnaan SE BI ini merupakan tindaklanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan dalam rangka menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kantor Pusat Bank Umum. 2. Pokok-pokok pengaturan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini adalah menyempurnakan pedoman penyusunan laporan dan petunjuk teknis aplikasi laporan khususnya terkait dengan laporan-laporan sebagai berikut: 1. proyeksi arus kas. 2. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank yang meliputi: a. bancassurance; b. reksadana; dan c. produk keuangan luar negeri. 3. transaksi perbankan melalui delivery channel e-banking. 4. structured products. 5. pejabat eksekutif.

127


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

6. jaringan kantor 7. laporan keuangan publikasi Bank 8. tenaga kerja perbankan 3. SE BI ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2012.

14/32/DPM

7 November 2012

1. Repo SBSN Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk penambahan likuiditas Bank dalam rangka Operasi Moneter Syariah (OMS) atau ekspansi moneter. 2. Akad yang digunakan dalam Repo SBSN adalah menggunakan akad al bai’ (jual beli) yang disertai dengan al wa’d (janji) oleh BUS/UUS kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN. 3. Repo SBSN OPT Syariah dapat dilakukan pada setiap hari kerja Bank Indonesia dengan jangka waktu Repo SBSN OPT Syariah paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari. 4. Repo SBSN OPT Syariah dilakukan melalui mekanisme lelang, baik lelang fixed rate tender maupun variable rate tender. 5. BUS/UUS dapat mengikuti Repo SBSN OPT Syariah untuk kepentingan sendiri, dengan memenuhi syarat : a. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS; b. tidak dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS; c. memiliki rekening giro di Sistem BI-RTGS; dan d. memiliki rekening surat berharga di BI-SSSS. 6. BUS/UUS dapat mengajukan penawaran Repo SBSN OPT Syariah secara langsung dan/atau melalui Lembaga Perantara. 7. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah dan valuta asing, dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai dealer utama. Lembaga Perantara Lembaga Perantara hanya dapat mengajukan penawaran untuk kepentingan BUS/UUS dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

128


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

a. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS; dan b. tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang. 8. SBSN yang dapat di-repo-kan memenuhi syarat sebagai berikut : a. SBSN Jangka Panjang dan SBSN Jangka Pendek; b. tercatat dalam Rekening Surat Berharga di BI-SSSS; c. tidak sedang diagunkan; dan d. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat second leg Repo SBSN. 9. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Repo SBSN OPT Syariah melalui BI-SSSS paling lambat sebelum window time, pelaksanaan lelang antara pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. 10. Pengajuan penawaran Repo SBSN OPT Syariah antara lain meliputi: a. nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-repo-kan, untuk lelang dengan metode fixed rate tender; atau b. nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-repo-kan dan Marjin Repo SBSN, untuk lelang dengan metode variable rate tender. 11. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Repo SBSN OPT Syariah setelah window time ditutup secara individual kepada pemenang lelang maupun secara keseluruhan. 12. Setelmen dilakukan melalui BI-SSSS dengan ketentuan sebagai berikut: a. first leg BUS/UUS wajib menyediakan jenis dan seri SBSN yang direpokan dalam jumlah yang cukup untuk setelmen first leg. b. second leg • setelmen second leg dilakukan secara otomatis di BI-SSSS pada tanggal Repo SBSN OPT Syariah jatuh waktu (second leg), sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan cut off warning Sistem BIRTGS. • BUS/UUS wajib menyediakan saldo Rekening Giro dalam jumlah yang cukup untuk setelmen second leg. 13. Dalam hal BUS/UUS tidak dapat memenuhi kewajiban setelmen second leg, Repo SBSN diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara outright.

129


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

14. Atas pembatalan Repo SBSN karena tidak terpenuhinya kewajiban setelmen, BUS/UUS dikenakan sanksi : a. sanksi teguran tertulis; b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi Repo SBSN yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c. dalam hal BUS/UUS melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, BUS/UUS dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut; dan d. sanksi tambahan dalam hal terjadi kegagalan setelmen second leg dan harga SBSN pada saat second leg lebih rendah dari harga SBSN pada transaksi first leg.

14/33/DPbS

27 November 2012

1. Latar belakang Sebagaimana pada perbankan konvensional, pertumbuhan pembiayaan kepemilikan rumah (KPR iB) yang terlalu tinggi pada perbankan syariah dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (bubble) sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank yang memiliki eksposur pembiayaan properti yang besar. Demikian pula untuk pembiayaan kendaraan bermotor (KKB iB) bahwa pembiayaan KKB iB yang terlalu ekspansif dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan peningkatan peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui pembiayaan yang produktif maka sebagaimana yang telah diberlakukan untuk perbankan konvensional, perbankan syariah perlu menetapkan kebijakan terkait denganpembiayaan KPR iB dan KKB iB. Kebijakan dalam pembiayaan KPR iB dan KKB iB pada perbankan syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2. Pokok-pokok ketentuan a. Produk pembiayaan KPR iB

130


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

1) Pengaturan pembiayaan KPR iB hanya diberlakukan untuk pembiayaan KPR iB untuk rumah/bangunan tipe 70 ke atas dan tidak termasuk KPR iB dalam rangka pelaksanaan program perumahan yang ditetapkan pemerintah. 2) Pembiayaan KPR iB dengan akad Murabahah atau Istishna dikenakan ketentuan batasan Financing to Value (FTV) paling tinggi 70% artinya jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah paling banyak sebesar 70% dari nilai agunan yang diserahkan nasabah. Agunan dalam hal ini adalah rumah/bangunan yang dibiayai bank. 3) Pembiayaan KPR iB dengan skim Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dipersyaratkan adanya batasan penyertaan (sharing) kepemilikan rumah/bangunan pada saat awal oleh bank syariah ditetapkan paling tinggi 80% dari nilai rumah/bangunan, atau dengan kata lain nasabah diharuskan melakukan penyertaan (sharing) kepemilikan awal paling rendah 20% nilai rumah/bangunan. 4) Pembiayaan KPR iB dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dipersyaratkan adanya uang jaminan (deposit) yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah paling rendah 20% dari nilai rumah/bangunan. Uang jaminan tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai pembayaran atas pembelian rumah/ bangunan pada saat akad IMBT jatuh tempo dalam hal nasabah mengambil opsi untuk membeli rumah/bangunan yang menjadi obyek IMBT. Dalam hal nasabah tidak mengambil opsi untuk membeli rumah/ bangunan yang menjadi obyek IMBT, maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. b. Produk pembiayaan KKB iB Pembiayaan KKB iB pada perbankan syariah dipersyaratkan adanya uang muka (down payment) dari nasabah yaitu:

Ketentuan

Keterangan

Uang muka paling rendah 25%

untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau roda 3.


untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non produktif.

131


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

Ketentuan

Keterangan


untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu bila memenuhi salah satu syarat : 1) merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau 2) diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

3. Ketentuan FTV, penyertaan (sharing), dan uang jaminan (deposit) untuk KPR iB serta uang muka (down payment) untuk KKB iB sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 tersebut di atas dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. 4. Sanksi pelanggaran: a. Bank Indonesia meminta BUS atau UUS untuk menghentikan kegiatan produk KPR iB dan/atau KKB iB apabila melanggar ketentuan butir IV.C, butir V.B, butir V.D, dan butir VI.B Surat Edaran ini. b. BUS atau UUS yang tidak menghentikan kegiatan produk KPR iB dan/atau KKB iB sesuai permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 5. BUS atau UUS yang telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyaluran KPR iB dan/atau KKB iB sebelum Surat Edaran ini berlaku, wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur KPR iB dan/atau KKB iB serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 31 Maret 2013.

132


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

6. Ketentuan FTV, penyertaan (sharing), dan uang jaminan (deposit) untuk KPR iB dan uang muka (down payment) untuk KKB iB tidak berlaku untuk KPR iB dan KKB iB yang sudah mendapat persetujuan Bank sebelum berlakunya Surat Edaran ini. 7. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 27 November 2012, sedangkan ketentuan FTV, penyertaan (sharing), dan uang jaminan (deposit) untuk KPR iB serta uang muka (down payment) untuk KKB iB mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

14/34/DASP

27 November 2012

1. Surat Edaran Bank Indonesia ini diterbitkan untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen pengguna Kartu Kredit di Indonesia serta mendukung praktek pemberian Kartu Kredit yang lebih memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit. 2. Materi pengaturan Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup: a. penetapan batas maksimum suku bungan Kartu Kredit yang wajib diterapkan oleh Penerbit Kartu Kredit, yaitu sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) per bulan atau 35,40% (tiga puluh lima koma empat puluh persen) per tahun; b. batas maksimum suku bunga Kartu Kredit tersebut berlaku baik untuk transaksi pembelanjaan maupun transaksi tarik tunai; dan c. penegasan bahwa Bank Indonesia dapat mengubah batas maksimum suku bunga Kartu Kredit tersebut dengan mempertimbangkan, antara lain: 1) indikator perekonomian seperti BI rate; 2) struktur biaya Kartu Kredit yang meliputi biaya dana (cost of fund), biaya operasional dan pengelolaan risiko kredit oleh Penerbit (risk premium); dan/atau 3) praktek suku bunga yang dikenakan oleh Penerbit. 3. Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013.

133


No. Peraturan

Tanggal

14/35/DPNP

10 Desember 2012

Ringkasan

Latar Belakang Pengaturan : Surat Edaran (SE) ini merupakan tindak lanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. SE ini mewajibkan bank untuk menyampaikan informasi berkala mengenai kondisi Bank secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Penyesuaian SE ini juga diselaraskan dengan implementasi Pilar 3 Basel II mengenai market discipline. Substansi Pengaturan : 1. Laporan Tahunan paling kurang mencakup: a. Informasi Umum b. Laporan Keuangan Tahunan c. Opini dari Akuntan Publik d. Pengungkapan Permodalan serta Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko Bank e. Aspek Transparansi sesuai Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan f. Aspek Pengungkapan yang terkait dengan Kelompok Usaha g. Aspek Pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan h. Informasi Lain 2. Penyesuaian utama dalam cakupan Laporan Tahunan adalah diwajibkannya pengungkapan secara lebih detail dan komprehensif mengenai eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko bank, serta kecukupan permodalan yang dimiliki. Pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko bank dilakukan untuk Bank secara individual dan Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta paling kurang terdiri atas: a. Pengungkapan permodalan; dan b. Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko paling kurang untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, riisko kepatuhan dan risiko reputasi. 3. Selain menyampaikan Laporan Tahunan, Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, wajib menyampaikan laporan tahunan tertentu kepada Bank Indonesia yang paling kurang mencakup:

134


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

a. Laporan tahunan Perusahaan Induk dan laporan tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; b. Laporan tahunan pemegang saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan perusahaan yang melakukan pengendalian langsung kepada Bank; dan c. Laporan tahunan Perusahaan Anak. 4. Ketentuan penyampaian Laporan Tahunan dan laporan tahunan tertentu mulai berlaku terhadap penyampaian Laporan Tahunan dan laporan tahunan tertentu Tahun Buku 2012.

14/36/DKBU

24 Desember 2012

1. Surat Edaran ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No.14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BPR. 2. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia No.6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004 perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. Penyempurnaan pengaturan ini antara lain: a. Penyempurnaan cakupan pihak-pihak yang wajib menjalani uji kemampuan dan kepatutan. 1. Penambahan calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi BPR yang melakukan merger dan konsolidasi sebagai pihak-pihak yang wajib menjalani uji kemampuan dan kepatutan. 2. Penambahan PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif yang sudah tidak lagi menjadi PSP atau tidak lagi menjabat sebagai anggota Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif namun terindikasi mempunyai permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada bank, sebagai pihak yang wajib menjalani uji kemampuan dan kepatutan. 3. Terhadap pengangkatan kembali jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi pada BPR yang sama tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan. Pengangkatan kembali jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS dengan memperhatikan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

135


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

b. Penyempurnaan tatacara uji kemampuan dan kepatutan: 1. New Entry Memuat penjelasan mengenai: • tata cara uji kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara. • tatacara penghentian uji kemampuan dan kepatutan bagi calon yang diajukan BPR. 2. Existing Memuat penjelasan mengenai: • tindakan/perbuatan yang termasuk dalam permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi bagi uji kemampuan dan kepatutan. • sumber bukti/data/informasi sebagai dasar dilakukan uji kemampuan dan kepatutan. • tahapan penilaian. • klasifikasi tingkat keterlibatan/peran dari pihak yang diuji. • konsekuensi tidak lulus khususnya apabila pihak yang ditetapkan tidak lulus tersebut telah menjadi pemegang saham atau pengurus pada bank lain. • surat kuasa menjual saham (bentuk, isi, dan pihak yang dapat menerima surat kuasa menjual). c. Penjelasan pengenaan jangka waktu sanksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3a dan 3b Surat Edaran ini. d. Penjelasan ketentuan peralihan.

14/37/DPNP

27 Desember 2012

1. Penyempurnaan SE BI ini merupakan tindaklanjut dari telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. 2. Pokok-pokok pengaturan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini meliputi antara lain: a. Komponen Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) paling kurang mencakup: 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam ICAAP antara lain adalah (i) memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk

136


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa mendatang dan (ii) memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank. 2. Penilaian Kecukupan Modal Dalam pelaksanaan penilaian kecukupan modal, bank antara lain wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu Bank wajib memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud. Hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan wajib didokumentasikan. 3. Pemantauan dan Pelaporan Dalam proses pemantauan dan pelaporan, Bank wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank. Laporan disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. 4. Pengendalian Internal Dalam pelaksanaan pengendalian internal, Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diimplementasikan serta melakukan kaji ulang ICAAP secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank. b. Terhadap ICAAP bank, Bank Indonesia melakukan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), yang meliputi penilaian terhadap: 1. Kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kecukupan penilaian kecukupan modal; 3. Kecukupan pemantauan dan pelaporan; 4. Kecukupan pengendalian internal. c. Laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko dan Laporan pemenuhan CEMA minimum disusun sesuai pedoman yang diatur dalam SE BI ini. d. Dalam rangka pemenuhan CEMA, aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Surat pernyataan tersebut mengacu pada format surat pernyataan dalam Lampiran SE BI ini.

137


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

e. Pemenuhan CEMA minimum dilakukan melalui tahapan implementasi sebagai berikut: 1. Seluruh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank paling lambat posisi bulan Juni 2013. 2. Dalam hal CEMA minimum sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban lebih kecil dari Rp1 Triliun sejak posisi bulan Juni 2013 sampai dengan posisi bulan November 2017, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tetap wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank. 3. Kewajiban pemenuhan CEMA minimum paling sedikit Rp1 Triliun bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2), berlaku sejak posisi bulan Desember 2017.

14/38/DASP

28 Desember 2012

1. Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5302), Surat Edaran ini memuat pedoman standar penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. 2. Dalam menerapkan Program APU dan PPT, Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup: a. pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), yang terdiri dari: 1. permintaan informasi dan dokumen; 2. verifikasi dokumen; dan 3. pemantauan transaksi. b. penatausahaan dokumen; c. penetapan profil pengguna jasa dan pengkinian informasi pengguna jasa; d. penolakan dan penghentian hubungan usaha; e. kebijakan dan prosedur transfer dana; dan f. pelaporan kepada PPATK.

138


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

3. Dalam hal Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank berhubungan dengan Pengguna Jasa yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Penyelenggara tersebut wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan Enhanced Due Diligence (EDD). 4. Penyelenggara wajib menatausahakan dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penelusuran terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil tindak pidana. 5. Penyelenggara wajib memiliki fungsi pengendalian internal yang efektif yang dilakukan dengan penetapan kebijakan Direksi, yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan Program APU dan PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 6. Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 2013.

14/39/DPM

28 Desember 2012

I. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/3/DPM perihal Laporan Harian Bank Umum sehubungan dengan adanya pengembangan sistem dan tata cara pelaporan Laporan Harian Bank Umum melalui perubahan beberapa form pelaporan. II. Penyempurnaan pengaturan meliputi : 1. Penyempurnaan pelaporan proyeksi arus kas terkait dengan penyempurnaan metode perhitungan proyeksi arus kas berdasarkan pendekatan remaining maturity dan berdasarkan pendekatan behavioral dan rencana pendanaan-penggunaan. 2. Penyempurnaan pelaporan transaksi valas meliputi penyempurnaan kode tujuan transaksi yang lebih rinci dan penambahan field jenis dokumen untuk transaksi tod/tom/spot, transaksi derivatif berupa forward, swap, option, dan transaksi derivatif lainnya. 3. Pengaturan waktu dan media penyampaian koreksi atas data jenis dokumen untuk transaksi tod/tom/spot, transaksi derivatif berupa forward, swap, option, dan transaksi derivatif lainnya, yaitu paling lama pukul 16.00 WIB pada tanggal valuta transaksi valas yang bersangkutan. Koreksi atas data jenis dokumen dimaksud disampaikan

139


No. Peraturan

Tanggal

Ringkasan

kepada Bank Indonesia melalui daftar pesan pada sistem Laporan Harian Bank Umum. 4. Perubahan waktu penyampaian koreksi terhadap data suku bunga penawaran pada tanggal laporan, yang semula paling lama pukul 11.00 WIB pada hari kerja yang sama menjadi paling lama pukul 10.45 WIB pada hari kerja yang sama. 5. Penghapusan kewajiban pelaporan suku bunga dasar kredit rupiah dan valuta asing dalam ketentuan mengenai laporan harian bank umum. Pelaporan suku bunga dasar kredit tersebut akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum. 6. Penyempurnaan penyebutan nama satuan kerja di Bank Indonesia sehubungan dengan adanya perubahan struktur dan fungsi organisasi di Bank Indonesia.

140

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Recommend Documents