BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 8, Nomor 1, Januari 2010

Volume 8, Nomor 1, Januari 2010

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Direktorat Hukum Bank Indonesia Pelindung Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia Penanggung Jawab Ahmad Fuad,, Heru Pranoto, Agus Santoso Pemimpin Redaksi Agus Santoso Sekretaris Redaksi Dyah Pratiwi Dewan Redaksi Zulkarnain Sitompul, Wahyudi Santoso, Sudarmaji, Bambang Djauhari, Herminingsih, Rosalia Suci, Suprianto, Hari Sugeng Raharjo, Umi Widji. R.

Redaksi Pelaksana Arief. R. Permana, Gufron Baehaki, Hilman Tisnawan, Teddy Yusuf, Anton Purba, Kuwat Wijayanto Mitra Bestari Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LLM Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM Prof. Dr. Huala Adolf, SH, LLM Dr. Inosentius Samsul, SH, LLM Dr. Lastuti Abubakar, SH, MH

Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia. Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629 facsimile (021) 350 1931, email:[email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt 9 Jl M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan.

“Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www. bi.go.id, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi”


halaman ini sengaja dikosongkan

Dari Meja Redaksi

Dengan semangat baru di awal tahun 2010, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8 Nomor 1, Edisi Januari 2010, hadir dan menyapa pembaca sekalian. Dua dekade lalu, penasehat hukum internal (in-house lawyer) merupakan sekelompok orang/pegawai dalam perusahaan atau organisasi melakukan fungsi hukum yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja untuk menginformasikan kepada perusahaan atau organisasi tentang “isi” (content) dan “penerapan” (application) hukum di tempat perusahaan atau organisasi melakukan kegiatan. Pada masa itu biasanya perusahaan atau organisasi menyesuaikan kegiatannya dengan nasehat yang diterimanya dari in-house lawyer mereka. Saat ini penasehat hukum internal (in-house lawyer) yang berada di satuan kerja hukum (law department) masih melakukan “fungsi tradisional” ini, dan fungsi tersebut masih tetap tidak berubah. Tetapi sementara penasehat hukum internal tetap melaksanakan “peran tradisional” saat ini pula terdapat perubahan dramatis yang dihadapi perusahaan/lembaga tempat mereka bekerja. Menyoroti peran in house lawyer suatu institusi, edisi Buletin kali ini, secara khusus menghadirkan artikel utama mengenai “Perubahan Peran Penasehat Hukum Internal (In House Lawyer) Dalam Memberikan Kontribusi Bagi Organisasi”. Buletin juga menurunkan 3 artikel lainnya yaitu masing-masing mengenai “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Lembaga Penjamin Simpanan (Tinjauan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan)”; “Kredit Macet : Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi” serta “Akte Otentik Dalam Perjanjian Kredit” Dalam rubrik Cakrawala Hukum, redaksi menampilkan refleksi mengikuti sidang UNCITRAL terkait Insolvency Law dalam risalah mengenai “Perubahan UU Yang mengatur Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Selanjutnya, sebagai referensi, redaksi juga telah menyediakan resensi buku “Hukum E-Commerce dan Internet, Dengan Focus Asia Pacific”. Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan September sampai dengan Desember 2009, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selamat membaca. Jakarta, Januari 2010

Redaksi



ii

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8, Nomor 1, Januari 2010

Halaman

Dari Meja Redaksi ................................................................................................................................................

i

Daftar Isi......... . ....................................................................................................................................................

iii

Perubahan Peran Penasehat Hukum Internal (In house Lawyer) Dalam Memberikan Kontribusi Bagi Organisasi ...

1 - 18

Bambang Djauhari, SH, LLM dan Dinia Fitrati, SH, LLM (Penasehat Hukum Eksekutif Bank Indonesia dan Penasehat Hukum Bank Indonesia) Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Lembaga Penjamin Simpanan (Tinjauan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan)................................................................................................................. 19 - 24 Dyah Hapsari Prananingrum, SH, MH (Kandidat Doktor FH UGM, Dosen Pasca Sarjana FH UKSW) Kredit Macet : Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi ..............................................................................

25 - 30

Agus Santoso, SH, LLM (Deputi Direktur Hukum) Akte Otentik Dalam Perjanjian Kredit....................................................................................................................

31 - 36

Hilman Tisnawan, SH (Analis Hukum Bank Indonesia) Resensi Buku: Hukum E-Commerce dan Internet, dengan focus Asia Pacific ..............................................................................

37 -40

Mustika Bella Putri Pasaribu (Mahasiswa FH Univ. Trisakti, PKL di Direktorat Hukum Bank Indonesia) Cakrawala Hukum: Perubahan UU Yang mengatur Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Refleksi Mengikuti Sidang Uncitral Insolvency Law)................................................................ 41 - 46 (Redaksi) Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran (Ekstern) Bank Indonesia September – Desember 2009........... 47 - 50 Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia) Ringkasan Peraturan Bank Indonesia September – Desember 2009....................................................................... 51 - 53 Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia)

iii



iv

Perubahan Peran Penasehat Hukum Internal (In-house Lawyer) dalam Memberikan Kontribusi bagi Organisasi Oleh: Bambang Djauhari SH, LLM & Dinia Fitrati, SH, LLM*)

I. Pendahuluan Dua dekade lalu, penasehat hukum internal (in-house lawyer) yang merupakan sekolompok orang/pegawai

bagaimana pejabat perusahaan atau organisasi seharusnya bertindak (good governance) dalam peran baru yang penting tersebut.

dalam perusahaan atau organisasi apapun melakukan

In-house lawyer diharapkan menjaga agar perusahaan

fungsi hukum yang dibutuhkan oleh perusahaan atau

atau organisasi dan pimpinannya berada pada jalur

organisasi tempat dia bekerja untuk menginformasikan

yang benar, tidak saja dalam jalur hukum tetapi juga

kepada perusahaan atau organisasi tentang “isi”

etika. Oleh karena itu in-house lawyer menjadi bagian

(content) dan “penerapan” (application) hukum di

dari program risk management yg lebih luas agar in-

tempat perusahaan atau organisasi melakukan kegiatan.

house lawyer dapat bekerja dengan specialist lainnya

Pada masa itu biasanya perusahaan atau organisasi

(spt internal auditor) dan dapat memahami interaksi

menyesuaikan kegiatannya dengan nasehat yang

antara legal risk dan risiko lainnya (other forms of

diterimanya dari in-house lawyer mereka. Saat ini

risk), seperti credit risk dan market risk. Hal tersebut

penasehat hukum internal (in-house lawyer) yang

dilakukan oleh in-house lawyer dengan cara

berada di satuan kerja hukum (law department) masih

mengidentifikasi beserta dengan rincian impact &

melakukan “fungsi tradisional” ini, dan fungsi tersebut

consequences issues serta memberikan kontribusi

masih tetap tidak berubah. Tetapi sementara penasehat

pemikiran dan solusi yang dapat dilaksanakan

hukum internal tetap melaksanakan “peran tradisional”

(possible solution) tetapi tanpa harus mengambil alih

saat ini pula terdapat perubahan dramatis yang

tanggung jawab for making business decision

dihadapi perusahaan/lembaga tempat mereka bekerja.

Untuk menghadapi tantangan baru ini diperlukan

Perusahaan atau organisasi menghadapai “tantangan

empowerment bagi in-house lawyer. Thomas C.

baru” (new challenges). Perusahaan atau organisasi

Baxter, pemimpin satuan kerja hukum (Executive Vice

menggantungkan diri pada in-house lawyer mereka

President) sekaligus in-house lawyer paling senior

untuk menghadapi dan mengatasi tantangan baru

(general counsel) pada Federal Reserve of New York

tersebut. James R. Jenkins menyatakan bahwa inti dari

memberikan saran bagaimana penasehat hukum

tantangan baru ini adalah terkait dengan risiko

internal menjadi empowered. Pertama, peran in-house

reputasi (reputational risk) dan untuk itu dibutuhkan

lawyer bukan hanya memberikan nasehat hukum

“champion of the reputation”. Sebagai tanggapan

(legal advice). In-house lawyer harus memainkan

terhadap tantangan baru ini, beberapa perusahaan/

peran yang lebih luas, yaitu sebagai manajer “risiko

lembaga telah menempatkan pimpinan satuan kerja

hukum” dan “risiko reputasi” (legal and reputational

hukum (general counsel atau chief legal officer)

risk manager). In-house lawyer dituntut melihat diri

sebagai “champion of the reputation and ethical

sendiri sebagai champion of the ethics dari

culture”. Dengan demikian, tantangan baru yang

perusahaan/lembaga. Kedua, in-house lawyer perlu

dihadapi ini tidak hanya terkait dengan ketaatan

menjaga kemampuannya untuk independent dan

(compliance) terhadap peraturan tetapi terkait dengan

informed sehingga dapat memainkan peran yang kuat

isu yang lebih luas yaitu bagaimana perusahaan atau

dan unik. Tidak seperti independensi auditor yang

organisasi dapat mengatur dirinya lebih baik dan

sifatnya struktural (structural independence) kewajiban professional in-house lawyer bersifat judgement

*) Penasehat Hukum Eksekutif dan Penasehat Hukum Bank Indonesia

independence. In-house lawyer tidak dapat dipisahkan dari kliennya. Kombinasi judgement independence


dan perannya sebagai manajer senior membuat

Corporate Counsel, dll. Namun istilah Corporate

general counsel sebagai figur ideal sebagai champion

Lawyer sering digunakan untuk menunjuk pada

of the culture dan master of legal and reputational

(eksternal) lawyer yang bekerja di kantor hukum

risk dalam perusahaan atau organisasi tempat mereka berada. General counsel merupakan figur yang sesuai untuk mengatasi masalah yang menyangkut pejabat senior yang tindakan atau perilakunya bertentangan dengan budaya dan praktek yang baik. Perkembangan terakhir tentang penempatan peran in-house lawyer dalam bidang tatakelola (governance) telah menimbulkan perdebatan. Di beberapa Negara,

(law firm) yang mengkhususkan diri (specialist)

terutama di Amerika Serikat, terdapat kecenderungan

dalam penanganan di bidang hukum korporasi

arah bahwa pemimpin/direktur satuan kerja hukum

(corporate law), tax law, bankruptcy law, securities

atau departemen hukum (general counsel of law

law, anti-trust law dan lain-lain. Dengan demikian

department) diberi tanggungjawab lebih besar,

status In-house lawyer adalah sebagai karyawan

dituntut untuk lebih vigilant atau lebih proaktif dalam

pada lembaga/ perusahaan, tidak mengenakan

bidang tatakelola (governance). Kejadian akhir-akhir

atau meminta biaya atas jasa yang diberikan dan

ini baik di Amerika Serikat, Inggris maupun di tempat

tidak melakukan praktek hukum atau memberikan

lain telah mendorong diskusi yang bersifat global

jasa hukum di luar lembaga tempat dia bekerja

tentang peran para in-house lawyer di dalam

baik dengan atau tidak memungut biaya (not itself

perusahaan/lembaga mereka bekerja. Corporate

engaged in the practice of law or rendering of

general counsel dan law department menghadapi

legal services outside such organization whether

tanggungjawab yang baru, harapan yang lebih besar

for a fee or otherwise).

dan tantangan yang tidak pernah dialami sebelumnya dalam lingkungan bisnis yang baru. In-house lawyer merasakan bahwa peran mereka sedang mengalami perubahan dan mereka diharapkan untuk memikul tanggungjawab ekstra.

In-house lawyer dianggap dapat memberikan jasa hukum untuk mendukung kegiatan organisasi secara lebih cepat dan praktis, komprehensif dan memberikan advis yang sesuai dengan kebutuhan dibandingkan jika jasa hukum diberikan oleh

Dengan demikian, semua in-house lawyer harus peka

eksternal lawyer (outside counsel). Hal tersebut

terhadap kebutuhan untuk memberikan nilai tambah

disebabkan IHL memiliki pengetahuan tentang

(value added) pekerjaan mereka, mengkomunikasikan

pekerjaan atau kegiatan organisasi, mempunyai

hasil yang dapat dirasakan. Walaupun peran general

akses kepada bagian-bagian dari organisasi dan

counsel dan law department sangat bervariasi antara

mempunyai kemampuan secara langsung

organisasi yang satu dengan lainnya. Tetapi terdapat

mempengaruhi pengambilan keputusan yang

kecenderungan dengan arah yang pasti bahwa peran

diambil organisasi. Selain itu juga In-house lawyer

mereka berubah sedemikian rupa. Peran mereka

mempunyai kemampuan tentang kegiatan

dalam organisasi makin menjadi semakin penting bagi

organisasi disamping tentunya mempunyai

jalan hidup organisasi dengan tanggungjawab, pengaruh dan penghasilan yang meningkat. II. PERKEMBANGAN IN-HOUSE LAWYER A. In-house Lawyer

a senior, infuential and respected officer of the organisation” and “member of the organisation’s senior management,

In-house lawyer merupakan istilah lain dari

recognized as having strong qualities of

Corporate Lawyer, Corporate Legal Department,

independence, judgment and discretion”.

Inside Lawyer, Inside Counsel, In-House Counsel,

General Counsel/ Chief Legal Officer is


keahlian hukum yang tinggi (excellent legal

law violation dan potential damage to the

experties) dan memiliki kemampuan untuk

organization.

berinteraksi dengan staf atau manajemen dari organisasi.

Dalam survey yang dilakukan Friedman and Stuart (2000) dilaporkan bahwa walaupun peranan CLO

Jasa hukum yang diberikan oleh In-house lawyer

berbeda diantara berbagai perusahaan/organisasi,

mulai dari memberikan nasehat hukum (legal

peran utama CLO adalah memberikan nesehat

advice) dan pendapat hukum (legal opinion),

dan laporan kepada manajemen senior dan direksi

hingga memberikan bantuan hukum (advocate)

perusahaan/lembaga mengenai berbagai hal

dengan bertindak mewakili organisasi, perusahaan

seperti risiko litigasi, peraturan dan pengungkapan

atau lembaga tempat mereka bekerja baik dalam

informasi, keputusan penting, masalah etik dan

peradilan pidana, perdata dan administratif. Dalam

isu-isu lainnya seperti hubungan masyarakat moral

peranannya sebagai legal advisor mereka

dan keuangan. Sejalan dengan peran yang

memberikan nasehat hukum (legal advice) kepada

penting ini, CLO pada umumnya diberi status

klien mereka tentang hak dan kewajiban mereka.

sebagai seorang manager senior. Dalam survey

Disamping fungsi dan peran tersebut di atas, di

bersama yang dilakukan oleh Spherion Corp dan

beberapa organisasi atau lembaga in-house lawyer

ACCA (2001) dikemukakan bahwa CLO memberi-

juga melaksanakan fungsi dan peran lain seperti

kan nasehat/advis kepada Chief Executive Officer

legal drafting dan legal reviewing serta bertindak

(CEO) mengenai isu-isu hukum, masalah etika,

selaku negosiator. Oleh karena itu tidak terdapat

negosiasi kontrak bisnis, perencanaan strategis,

keseragaman peran in-house lawyer di masing-

sumberdaya manusia, penyelesaian sengketa dan

masing lembaga/perusahaan mengingat hal tersebut

manajemen risiko. Merefleksikan pentingnya

tergantung dari besarnya organisasi dan ruang

peran seorang CLO, CLO umumnya bertanggung-

lingkup aktivitas organisasi.

jawab dan melapor langsung ke CEO. Dari survey

Banyak perusahaan atau organisasi memiliki satuan kerja hukum (law department) atau suatu tim yang memberikan nasehat tentang ketentuan tata kelola yang dalam menjalankan kegiatannya biasanya dipimpin oleh seorang General Counsel (GC) atau Chief Legal Officer (CLO). Bagi banyak perusahaan/organisasi, ukuran law department dapat besar dan berkembang sejalan dengan

yang sama menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih menyukai menggunakan in-house lawyer dibanding menggunakan counsel dari luar (external lawyer) karena in-house lawyer lebih memahami mereka dan lebih dipercaya. Survey tersebut juga menunjukkan bahwa 90% dari responden menempatkan CLO diantara 10 top executives di perusahaan/lembaga mereka.

peranannya yang makin menjadi penting. Ketika

Agar GC efektif melaksanakan fungsi dan peran

law department makin besar dan berkembang,

tersebut, GC harus dipandang dan ditempatkan

bagi banyak perusahaan/organisasi legal department

sebagai “a senior, infuential and respected officer

menjadi beban biaya. Walaupun adanya kenyataan

of the organisation” dan merupakan “member of

ini, perusahaan tetap mengharapkan CLO mereka

the organisation’s senior management, recognized

dan legal team dalam legal departemen memainkan

as having strong qualities of independence,

peranan penting dalam memberikan nasehat

judgment and discretion”. Hubungan/struktur

kepada menajemen puncak. Peran GC harus

pelaporan serta akses kpd manajemen dan Board

ditetapkan dan dirumuskan secara jelas oleh Board

serta “sistem kompensasi” semuanya harus

sehingga dapat memberikan peringatan (alerting

mencerminkan atau sejalan dengan peran dan

Board dan decision-maker yang lain) ttg significant

statusnya dalam organisasi. Selain itu juga GC harus mempunyai akses langsung yang cukup

Association of Corporate Counsel- Leading Pracitces Profiles Series, “ The Role of General Counsel and In-house Counsel in Europe: Leading Practices in Law Department Management”, 2009 http://www.acc. com/legalresources/leading practicesprolies/index.cfm

kepada senior management & Board sehingga semua masalah dapat diangkat dan diselesaikan pada tingkat yg tepat. GC harus melapor kepada


“the highest ranked executive”. GC harus

house lawyer sebagai “team player” dan tidak

menghadiri secara regular semua rapat Board,

seperti eksternal lawyer yang waktu dan

Committee, dan semua rapat yg berkaitan dengan

kesetiaannya dibagi dengan clients mereka. in-

legal compliance dan GC harus memiliki ultimate

house lawyer sering diharapkan untuk

authority berkaitan dgn pemilihan outside/external

memberikan “business decision” disamping “legal

lawyers yang dipergunakan organisasi.

decision”.

Harapan terhadap general counsel dan law

In-house lawyer melaksanakan fungsi hukum pada

department telah berubah sejak kurun waktu dua

perusahaan/organisasi termasuk organ-organ atau

dekade yang lalu. Perkembagan law department

pejabat perusahaan/organisasi tempat mereka

dalam periode akhir tahun 1970 -1980 pada

bekerja sebagai klien mereka. Independensi mereka

umumnya didorong oleh pengurangan biaya yang

berbeda dengan external lawyer yang berpraktek

disebabkan meningkatnya biaya jasa penasehat

swasta/pribadi. Penasehat hukum internal dianggap

hukum eksternal (outside legal services) dengan

berada pada sisi dan tempat yang sama dengan

mengembangkan atau meningkatkan kemampuan

pegawai di tempat mereka bekerja sehingga tidak

lawyer dari dalam sendiri yang biayanya jauh lebih

terdapat pembatas yang bersifat fisik sebagaimana

murah. Dalam kurun waktu ini, difokuskan pada

terdapat dalam hubungan antara klien external

membangun organisasi tim hukum dan kemampuan

lawyer. Pertanyaan tentang siapakah sebenarnya

memberikan jasa hukum internal yang efektif.

yang merupakan “Client” dari in-house lawyer

Dalam kurun waktu ini fungsi hukum jarang

merupakan pertanyaan yang sangat penting.

diikutsertakan dari program/inisiatif manajemen

Berdasarkan “entity theory of the corporate

perusahaan/organisasi. Pada masa itu, law

representation”, klien dari in-house lawyer adalah

department sering dijuluki sebagai “black box”

badan hukum itu sendiri (legal entity), bukan

yang terasing dari satuan kerja (department)

individu atau kelompok individu yang terkait dengan

lainnya dalam perusahaan atau organisasi mereka

badan/organisasi tersebut. Seorang in-house

berada.

lawyer yang mewakili suatu badan hukum tidak

B. Klien

melayani atau bertindak sebagai lawyer untuk kepentingan pejabat (officers), pegawai

“The client of an In-House Lawyer has always been

(employees), pengurus (directors) atau siapapun

the company and not the company managers.

yang merupakan “constituent” dari badan tersebut.

Companies, however, are run by people. If the best interest of the company conflicts with the position

Menurut James R. Jenkins, Senior Vice President

taken by its managers, the In-House Lawyer has a

and General Counsel, Deere & Company, badan

unique responsibility to step in, due to his or her

hukum tidak dapat berkomunikasi secara langsung

professional responsibilities.”

dengan atau memberi perintah kepada seorang (in-house lawyer). Komunikasi dan instruksi

Dari pernyataan diatas in-house lawyer merupakan

perintah datang hanya dari orang-orang (natural

karyawan dari organisasi. Hal ini membawa

persons) yang bekerja (sebagai pengurus, pejabat

implikasi. In-house lawyer menerima seluruh

atau pegawai) untuk dan atas nama badan hukum

kompensasi dari satu klien dan secara organisasi

tersebut. Karena dalam praktek sulit menentukan

mereka (in-house lawyer) dimonitor oleh non-

perbedaan antara badan hukum dengan para

lawyer. Officers dan managers dari organisasi

constituent-nya, merupakan kewajiban dari in-

memandang in-house lawyer berbeda dengan

house lawyer untuk senantiasa memberikan

eksternal lawyer. Mereka sering menganggap in

Bettina Plevan, NYC Bar Association, ”The Lawyer’s Role in Corporate Governance”

Timothy W. Floyd (Texas Tech University School of Law) & Mitchel L. Winick (Texas Center for Legal Ethic and Profesionalism): A Guide of The Basics of Law Practice; Your Role as In-House Counsel.

pemahaman kepada mereka yang mewakili badan

Texas Disciplinary Rules of Professional Conduct RULE 1.12 ORGANIZATION AS A CLIENT


hukum ttg perbedaan tersebut. Pada saat yang

Ketiga, dokumentasi yang dihasilkan harus dapat

diperlukan, in-house lawyer harus menjelaskan

mencerminkan keadaan yang sesuai dan

mengenai identitas posisi dari client (pengurus

memberikan perlindungan atas kepentingan klien.

atau pejabat yg mewakili badan hukum) apabila in-house lawyer dalam berhubungan dengan atau memberikan jasa kepada client tersebut mengetahui dan menyadari bahwa kepentingan lembaga bertentangan dengan kepentingan mereka (klien). In-house lawyer hanya memiliki satu klien, yaitu organisasi/entitas. Oleh karena itu, kelangsungan pekerjaan dan hidup-nya tergantung pada mereka yang mewakili klien (individuals who control & manage the entity). Sedangkan eksternal lawyer memiliki banyak klien dan berusaha melakukan diversifikasi.

penting untuk diperhatikan adalah apakah klien dapat mempercayai bahwa lawyer yang ia gunakan dapat membantu klien dalam mengembangkan kepentingan bisnis dari klien tersebut. Hal yang penting diperhatikan berkaitan dengan kualitas jasa hukum yang diberikan adalah tentang faktor teknis dan tingkat responsifitas atas kebutuhan klien. Oleh karena itu, bagi lawyer, penting untuk memperhatikan tentang faktor kepercayaan atas advis yang diberikan, advis tersebut diberikan secara komprehensif dan meliputi keseluruhan

Hubungan antara lawyer dengan klien tergantung

kebutuhan klien, mencerminkan kompetensi teknis

pada jenis kegiatan dan kebutuhan klien. Selain

yang tinggi dari lawyer dan faktor kesesuaian

itu, hubungan tersebut juga tergantung pada

antara advis dengan kebutuhan klien.

alasan yang mendasari sehingga klien mempertahankan hubungannya dengan lawyer. Pertama-tama hubungan tersebut terjalin karena adanya kebutuhan klien agar keseluruhan kegiatannya mendapat bantuan jasa hukum dari lawyer. Disamping itu, beberapa klien juga menginginkan keberadaan lawyer dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan yang bersifat khusus. Kemampuan untuk memberikan advis bisnis baik secara umum maupun secara khusus akan membuat lawyer menjadi lebih efektif sebagai advisor kepada klien atau dalam mewakili kepentngan klien.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka klien akan merasakan adanya peran positif dari lawyer memenuhi kepentingan klien dan lawyer secara melekat dapat melindungi dan mengembangkan kepentingan klien. Dengan demikian, faktor kepercayaan klien yang tercermin dari integritas lawyer terhadap klien adalah faktor mendasar untuk mengembangkan dan memelihara hubungan natara lawyer dengan klien. Apabila kepercayaan tersebut berkurang maka akan menimbulkan konsekuensi yang negatif dalam hubungan antara lawyer dengan klien. Oleh karena itu, yang penting dilakukan dalam rangka

Seorang lawyer yang dapat memberikan advis

hubungan antara lawyer dengan klien adalah

dalam kaitan dengan masalah efisiensi biaya juga

adanya hubungan keterbukaan yang luas agar

dapat menjadi kunci keberhasilan yang luar biasa

lawyer dapat menangani permasalahan atau

dalam hubungan antar lawyer dengan klien.

persoalahan secara benar karena hal tersebut tidak

Pelayanan prima oleh lawyer kepada kliennya,

akan mungkin dilakukan apabila informasi yang

pertama-tama dimulai dari kecepatan dalam

diperoleh oleh lawyer tidak relevan dengan

merespon kebutuhan klien. Kedua, lawyer harus

permasalahan yang ditangani.

dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi risiko serta permasalahan yang dihadapi oleh klien sesuai dengan harapan klien dan dalam keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh klien.

Dalam hubungan antar lawyer dan klien, sangat

James R. Jenkins, Senior Vice President and General Counsel, Deere & Company, The Metropolitan Corporate Counsel (2005), “ Value Added Collaboration – Benefiting In-House Counsel And Their Corporation”

Dalam melaksanakan kewajiban, in-house lawyer harus independen (….duties require his absolute independence, free from all other influence, especially such as may arise from his personal interests or external pressure). Kewajiban utama in-house lawyer adalah dalam batasan personal and professional ethics, memberikan very “best”


advice yang dia dapat berikan (capable) kepada

Jauh sebelum perubahan yang akhir-akhir ini

client-nya. Kata “best” dalam konteks ini berarti

terjadi dalam lingkungan bisnis, law department

advice tersebut sudah merefleksikan the best

berusaha mencari keseimbangan yang tepat

judgment-nya tentang akibat hukum yang timbul

(proper) antara bekerja untuk mendukung tujuan

dari fakta-fakta yang dikemukakan (oleh client)

bisnis dan bertindak sebagai fungsi “conscience”

kepadanya.

(menetapkan sesuatu sebagai benar dan salah)

C. Peran In-house Lawyer

house lawyer umumnya memiliki pengetahuan

Traditional Role

yang luas tentang strategi bisnis, isu dan kebijakan

Konsepsi in-house lawyer yang diterapkan secara

perusahaan/lembaga dan sering memiliki masa

umum dewasa ini adalah memberikan fungsi

jabatan yang lebih lama dibanding rekan manajer

pelayanan jasa hukum yang dikelompokkan kedalam

lainnya.

2 (dua) kegiatan utama yaitu fungsi legal advising

Oleh karena itu, disamping memberikan kontribusi

dan fungsi advocating. Fungsi yang disebut pertama

keahlian tentang kebijakan bisnis dan hukum, in-

(legal advising) merupakan fungsi yang dominan

house lawyer dapat bertindak sebagai sumber

dari lawyer atau sekelompok lawyer pada suatu

ingatan yang dapat dipercaya dalam perusahaan

lembaga. Kegiatan yang menjadi bagian dari

atau lembaga. Lebih dari itu, karena law department

fungsi ini adalah melakukan legal researching,

memiliki kepekaan dan tanggungjawab yang

legal drafting, legal reviewing, dan legal advising

tinggi terhadap perusahaan secara keseluruhan

itu sendiri. Adapun kegiatan yang menjadi bagian

dibanding hanya unit bisnis yang mementingkan

dari fungsi advocating meliputi litigating (beracara

diri sendiri, in-house lawyer lebih peduli melindungi

didepan pengadilan) dan advocating itu sendiri

kepentingan “ownership interest” dalam

yaitu (sebagai pembela hukum). Disamping itu,

perusahaan/lembaga tersebut.

untuk menunjang pelaksanaan kedua fungsi tersebut, perlu didukung oleh adanya suatu sistem informasi hukum yang berbasis teknologi dan kepustakaan, serta fungsi administrasi yang bersifat dedicated pada pencapaian dan kelancaran pelaksanaan fungsi jasa hukum tersebut. Gambaran tradisional dari satuan kerja hukum adalah penekanan pada pemberian jasa hukum yang berkualitas dengan biaya yang efektif (costeffective, quality legal services).

dan “control” bagi perusahaan/organisasi. In-

Menyeimbangkan kedua tanggungjawab ini dapat mengakibatkan perselisihan (tension) antara inhouse lawyer dan client eksekutif mereka. Untuk meminimalkan tekanan ini, penting sekali untuk memperjelas dan mengelola peranan in-house lawyer untuk menghindari penyeberangan batas (crossing the boundary) dari penasehat (adviser) ke pengambil keputusan (decision-maker). Tetapi control sering berarti mengidentifikasi dan mengangkat isu, tidak berarti menghentikan

Dual Role Corporate Lawyer

perusahaan/lembaga dari suatu aktifitasnya, kecuali

Peran ganda (dual role) in-house lawyer, di satu sisi

jika aktifitas tersebut mengandung pelanggaran

sebagai legal adviser dan di sisi lain sekaligus sebagai

hukum (violation of law) atau melanggar kewenangan

business adviser telah menyebabkan perdebatan di

yang diberikan (delegated authority).

pengadilan dalam kasus the Three Rivers. Dalam

Tanggungjawab law department untuk melindungi

isu hukum mengenai “legal advice privilege” ini

perusahaan/lembaga dari risiko yang tidak semestinya

terdapat pertanyaan fundamental mengenai peran

tidak berarti bahwa in-house lawyer harus membuat

ganda dari penasehat internal: kacamata (spectacles)

keputusan mengenai risiko hukum (legal risk) yang

apa atau topi (hat) mana yang dipakai/dipergunakan

tidak merupakan pelanggaran hukum (violation of

oleh penasehat hukum internal ketika memberikan

the law) atau pelanggaran kewenangan yang

nasehat kepada pimpinan perusahaan/organisasi

diberikan (a breach of delegated authority).

tempat dia bekerja?

Pandangan yang telah menjadi kesepakatan


adalah bahwa in-house lawyer diharapkan

menjadi bagian dari tim bisnis, mereka

mengidentifikasi lingkup risiko, dengan rincian

memberikan nasehat bisnis dengan suatu “legal

tentang dampak (impact) dan akibat (consequences)

twist” yang tidak hanya dengan “legalese”,

dari risiko yang ada dan saran (suggestions) untuk

dengan demikian menjadi sulit (namun bukannya

pilihan alternatif, tetapi menyerahkan sepenuhnya

tidak bisa) membedakan antara nasihat bisnis

kepada client untuk memutuskan. Diakui bahwa

(business advice) dan nasehat hukum (legal advice)

client yang mengelola suatu multitude dari risiko

serta pengambilan keputusan (decision making).

bisnis seharusnya diberi kepercayaan untuk

Jika risiko bisnis besar (dikaitkan dengan jumlah

mengelola risiko hukum (legal risk) sepanjang in-

nilai uang tertentu, pertimbangan kebijakan dan/

house lawyer mereka telah menyampaikan advise

atau “legal propriety”), maka in-house lawyer

dan counsel secara efektif.

diharapkan mengidentifikasi isu dan mengemukakan

Seorang general counsel pernah menyatakan

isu tersebut kepada client yang lebih senior dan/

bahwa yang masih menjadi kesulitan (the great

atau in-house lawyer yang lebih senior untuk

riddle) adalah bagaimana menjadikan para lawyer

meyakinkan bahwa isu tersebut memperoleh

bagian dari the client team tanpa menjadikan

perhatian yang semestinya. Tetapi, sepanjang

lawyer tersebut bagian dari client sehingga ikut

terdapat alasan yang dapat diterima agar client

membuat keputusan. General counsel tersebut

mengambil tindakan yang diinginkan, bahkan

mengarahkan para in-house lawyer nya untuk

walaupun in-house lawyer tidak setuju dengan

memberikan advice dan assesment yang jelas

tindakan tersebut, kebanyakan general counsel

terhadap masalah yang dihadapi, tetapi tidak

berpendapat bahwa keputusan seharusnya

dimaksudkan memberikan keputusan. Sebaliknya,

diserahkan kepada client pada tingkat yang tepat.

law department yang lain menghindari pembedaan

Pada akhirnya in-house lawyer diharapkan untuk

antara peranan in-house lawyer sebagai penasehat

memenuhi tanggungjawabnya untuk

hukum (legal advisory role of lawyer) dan penasehat

mengidentifikasi isu, dan dihargai untuk memberikan

bisnis (business advisory role of lawyer). Sebagai

kontribusi pemikiran dan solusi untuk menangani

contoh, seorang general counsel menyatakan

isu tersebut dan mendukung kemajuan lembaga/

bahwa “teaming orientation of the law department”

perusahaan. Disamping itu mereka diharapkan

menjadikan in-house lawyer dan client

melakukan ini tanpa mengambil alih

menanggung risiko bersama. In-house lawyer

tanggungjawab membuat keputusan.

berpartisipasi dalam menentukan risiko, memberikan

Namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi

nasehat kepada client mereka untuk membuat

perhatian atas peran ganda tersebut karena akan

keputusan yang benar/tepat yang telah didasarkan

membuat situasi dimana in-house lawyer :

pada perencanaan dan strategi risiko hukum dari

• Tidak membedakan antara legal dan business

in-house lawyer, dan mendukung (bukan

advisory role of lawyer

meninggalkan) client mereka ketika diputuskan

• Tidak dapat dibedakan lagi antara business &

untuk menanggung risiko, tanpa mempedulikan

legal advice dan decision making

apakah lawyer itu sendiri akan membuat

• Hilangnya garis batas yg tegas (bright line

keputusan yang sama.

separation) antara kedua peran tersebut.

General counsel tersebut selanjutnya mengatakan

• In-house lawyer menjadi bagian dari suatu

bahwa in-house lawyer yang hanya memberikan

business team dan menimbulkan tension

fakta-fakta saja dan penerapan yang kaku dari

antara in-house lawyer dan business executive

hukum yang bersifat teknis, kurang bernilai

clients

dibandingkan dengan in-house lawyer yang ikut

•

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan

In-house lawyer ikut dalam decision making

menanggung risiko bersama client. General counsel lain setuju bahwa jika in-house lawyer

Antoine Henry de Frahan, Legal Management (2007) : Kissing “Legal Risk” Goodbye


dan share the risk with the client oleh karena

pernah dialami sebelumnya. Sangat mungkin

itu perlu a balancing act walau sulit krn in-

bahwa pengertian best practice dan faktor-faktor

house lawyer lebih suka clarity (menghindari

keberhasilan akan terus berkembang di masa

crossing the boundary from adviser to decision

datang sesuai dengan perkembangan lingkungan

maker).

bisnis.

• Dalam hal in-house lawyer membuat business judgment untuk client, maka siapa yang akan mengawasi atau memberikan advis atas keputusan yang dibuat oleh in-house lawyer ? • Mengaburkan kewajiban profesionalnya (profesional obligation) sebagai in-house lawyer (lawyer shall proceed as is reasonably necessary in best interest of the organization). •

Mengkompromikan independensi, pengkajian yang bebas & jujur dan legal judgmentnya sebagai legal adviser yang mempunyai profesional obligation

•

Melakukan sesuatu diluar legal capacity-nya karena the activity involves “a violation of law or breach of delegated authority”.

Value-Added Contribution Menurunnya pertumbuhan ekonomi pada 1990 dan disertai dengan biaya jasa hukum yang makin meningkat menyebabkan terjadinya perubahan dalam harapan dalam fungsi hukum perusahaan/

Secara perlahan terdapat perubahan. Perusahaan atau lembaga tempat mereka berada menyadari adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pegawai mereka yang melaksanakan fungsi hukum (legal staff). Perusahaan atau lembaga ingin merekrut lawyer yang mempunyai bakat hukum yang berkualitas tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, mereka menawarkan kompensasi yang sebanding, bersaing dengan perusahaan jasa hukum/kantor hukum (law firms) besar. Sejalan dengan perkembangan tersebut, law department meningkat dalam biaya anggarannya dan jumlah pegawainya. Bersamaan dengan itu, kebutuhan jasa penasehat hukum eksternal juga tetap meningkat untuk menangani litigasi dan kebutuhan kegiatan/transaksi yang terus meningkat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka in-house lawyer memberikan tambahan nilai (value added) adalah sebagai berikut: (i) Penetapan Misi Fungsi Hukum (Legal Function

lembaga tersebut. Secara perlahan law department

Mission)

diikutsertakan dalam seluruh program/inisiatif

Banyak law department telah menyusun den-

manajemen perusahaan/lembaga. Satuan kerja

gan sangat berhati-hati penuangan kata yang

hukum (law department) makin terlibat dalam

merupakan pernyataan “misi” dari satuan

“mainstream of management thinking, techniques

kerja hukum yang menetapkan maksud dan

and, indeed, fads” yang merupakan karakteristik

tujuan dari satuan kerja hukum dan menetap-

pada dekade tersebut. Seperti fungsi lainnya

kan budaya, perspektif dan pendekatan yang

dalam perusahaan/lembaga, fungsi hukum juga

diambil dalam memberikan dukungan hukum

dievaluasi. General counsel bertanggungjawab

bagi perusahaan/lembaga.

atas biaya/anggaran dan pengelolaan yang efektif,

Pernyataan tentang misi dari in-house lawyer

disamping juga memberikan jasa ukum yang

ini dipublikasikan secara luas dan ditegaskan

berkualitas. Setiap in-house lawyer diharapkan

kembali secara berkala dalam berbagai

memberikan nilai tambah bagi perusahaan/

kesempatan baik kepada pegawai satuan kerja

lembaga.

hukum maupun kepada client mereka. Banyak

Peranan general counsel dan law department dan

pemimpin satuan kerja hukum (general counsel)

pengertian “value-added contribution” (sumbangan

mengatakan bahwa kejelasan tentang peranan

peranan lawyer yang memberikan nilai tambah

tim hukum (legal team) sangat penting, tidak

bagi lembaga) telah mengalami perubahan terus

hanya dalam memfokuskan dan

menurus. Namun pada saat ini, in-house lawyer

memprioritaskan kegiatan-kegiatan staf dari

memiliki peranan sangat penting yang belum

in-house lawyer, tetapi juga untuk membantu


menyampaikan dan menegaskan kembali

dari tim bisnis/lembaga, tidak saja dalam

kontribusi fungsi hukum kepada client.

persepsi tetapi juga realitasnya. Jika para client

Pernyataan misi yang progresif umumnya memfokuskan pada client. Misi tersebut menekankan pentingnya memfasilitasi tercapainya tujuan client, dengan sikap lawyer yang proaktif, berperan dalam tim client. Dalam banyak contoh, misi satuan kerja hukum (law department) berkembang pada nilai-nilai perusahaan/lembaga yang sifatnya

menganggap lawyer mereka dapat memberikan “solusi hukum yang kreatif dengan suatu perspektif kegiatan client”, lawyer akan ditarik lebih dalam kedalam tim bisnis client sebagai penasehat yang dapat dipercaya dan pemberi kontribusi dengan nilai tambah yang tinggi. (iii) Penggunaan Kombinasi Inside-Outside Lawyer

umum, sebagian besar menitikberatkan pada

yang Tepat

kepuasan client.

Hampir semua perusahaan/lembaga besar

Sejalan dengan penekanan akhir-akhir ini pada corporate governance, ethical behaviour dan program kepatuhan (compliance), kecenderungannya adalah bahwa satuan kerja hukum (law department) terus akan menyempurnakan dan memperluas misi dan

menggunakan gabungan inside dan outside lawyer untuk memenuhi kebutuhan hukum mereka. Dengan demikian, pendekatan holistic terhadap pengelolaan sumberdaya hukum memerlukan pertimbangan terhadap kedua komponen pemberian jasa hukum.

rencana strategis mereka untuk merefleksikan

Banyak law department pada perusahaan/

pada penekanan ini. Pentingnya peran hukum

lembaga yang besar mencoba sebanyak dan

yang preventif oleh in house lawyer telah

sedapat mungkin menangani sendiri (in-house)

dimengerti sejak dekade yang lampau. Tetapi

pekerjaan hukum yang penting. Umumnya in-

perubahan lingkungan yg baru menuntut

house lawyer menangani sebagian besar

pemimpin satuan kerja hukum (general

pekerjaan hukum perusahaan/lembaga,

counsel) mengalokasikan perhatian lebih besar

dengan perkecualian yang paling sering adalah

dan sumber daya kepada program dan

litigasi, investigasi, pekerjaan transaksi atau

kegiatan pengelolaan risiko hukum (legal risk

pekerjaan internasional dimana law

management) yang lebih efektif.

department tidak/kurang memiliki

(ii) Integrasi dengan Client Konsep bahwa lawyer harus terintegrasi dengan client mereka telah lama menjadi prinsip/ajaran inti dari organisasi law department. Client adalah “raison d’etre” dari lawyers. Merefleksikan fakta ini, banyak law department yang dianggap secara luas sebagai di antara the best in class dalam kinerjanya secara berkala mengkaji ulang dan menyempurnakan bagaimana mereka mengelola fungsi hukum untuk melayani client. Walaupun adanya perbedaan client dalam bidang kegiatan, budaya dan tujuan bisnis/ lembaga, umumnya para general counsel menekankan pentingnya mengembangkan lingkungan kerja dimana para lawyer terintegrasi dengan client mereka dan anggota

pengetahuan. Terdapat keadaan dimana pengetahuan hukum yang canggih dan perspektif pasar yang lebih luas membuat outside counsel merupakan pilihan yang lebih tepat. Tetapi inside lawyer lebih dipilih, khususnya karena mereka dianggap lebih menguasai tentang kegiatan perusahaan/ lembaga, strategi dan kesempatan dibandingkan outside counsel. (iv) Umpan balik (feedback) dari Client Survey client adalah sarana utama bagi law department untuk mengkalibrasi pengertian mereka tentang harapan client dan memantau kinerja mereka terhadap ekspektasi client tersebut. Survey dapat berupa survey singkat atau panjang, dan didistribusikan kepada kelompok eksekutif inti/tertentu atau kepada


Faktor Sukses bagi In-house Lawyer

klien/responden yang lebih luas di setiap tingkat/golongan jabatan.

In-house lawyer secara individual dapat menggunakan

Terdapat mekanisme lain yang dapat diterapkan

guidance dibawah ini dalam menetapkan value-

dalam survey umpan balik ini, yaitu

added role mereka. Dua faktor pertama, yaitu

menitikberatkan pada individu penasehat hukum

Kualitas (Quality) dan Orientasi Bisnis (Bussiness

tertentu (individual attorney) disamping survey

Orientation) merupakan persyaratan pokok

umum terhadap satuan kerja hukum itu sendiri.

(fundamental) dan diperlukan selamanya bagi penasehat hukum internal. Sedangkan karakteristik

(iv) Komunikasi Nilai (Value)

lainnya merupakan manajemen dan harapan client

Diakui bahwa melakukan komunikasi yang

yang timbul selama beberapa tahun yang lalu.

efektif tentang jasa yang diberikan dan

(i ) Kualitas

kontribusi fungsi hukum sama pentingnya dengan memberikan jasa yang berkualitas

Konsep kualitas mencakup skill dan attribute,

tinggi itu sendiri. Bentuk yang paling formal

yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

dan tingkat paling tinggi, beberapa pemimpin

legal training, technical skill, profesionalisme,

direktorat hukum menyiapkan laporan

pengalaman, judgment, client service,

tahunan tentang keseluruhan kinerja fungsi

komunikasi, dan negosiasi.

hukum dan menyampaikan laporan tersebut

(ii) Orientasi pada Bisnis

kepada komite eksekutif atau dewan direktur/

Faktor sukses yang penting ini sejalan dengan

pimpinan perusahaan/lembaga.

prinsip lawyer-client integration. Integrasi

Salah satu management tools yang dapat

demikian dapat dicapai melalui berbagai cara,

diterapkan, sebagian atau seluruhnya, untuk

diluar cara penempatan di lokasi yang sama

membantu mencapai tujuan ini adalah dengan

secara fisik. Pendekatan alternatif termasuk

mengadopsi “balanced scorecard” performance

kunjungan terjadwal dan periodik di satuan

indicator dan system/pola pelaporan. Metode

kerja client, secara berkala ikut dalam rapat tim

ini mencakup berbagai pengukuran untuk

manajemen client, dan berkomunikasi dengan

menetapkan, memantau dan memperbaiki

e-mail atau sarana lainnya untuk menjaga

kinerja perusahaan/lembaga. Banyak

tetap dekat dengan client.

perusahaan/lembaga yang meminta bantuan

(iii) Sadar Biaya

kepada perusahaan jasa konsultan manajemen

General counsel dan in-house lawyer diharapkan

untuk mengembangkan pendekatan balanced

mengelola inside and outside cost, dan

scorecard khusus untuk fungsi hukum. Disadari

menghindari duplikasi dengan sumberdaya

bahwa mengembangkan dan

dari luar.

mengimplementasikan pendekatan ini

(iv) Efisiensi dan Produktifitas

menuntut pengertian dan pemahaman yang memadai. Pendekatan manajemen ini menuntut

• Mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan

tambahan pekerjaan, mengandung kesulitan

lawyer untuk pekerjaan administratif dan

dan menimbulkan frustasi, dan jika ditangani

pengawasan.

secara tidak benar dapat mengakibatkan

• Menyerahkan pekerjaan keluar dari law

kemunduran bagi usaha-usaha penyempurnaan

department kepada department lain

yang dilakukan oleh law department. Tujuan

dalam perusahaan/lembaga jika pekerjaan

utama dari semua ini adalah memfokuskan

tersebut tidak mensyaratkan legal skill.

pada bidang dimana fungsi hukum dapat

• Menyerahkan pekerjaan yang kurang

menambah nilai (value) terbesar bagi

bernilai hukum kepada tingkat/golongan

perusahaan/lembaga.

10

Jonathan P. Bellis, “The Evolving Role of In-House Counsel: Adding Value to the Business” ,Hildebrant International, Winter 2003


yang lebih rendah (seperti paralegal dan

mengidentifikasi seluruh proses/tahapan yang

staf non-lawyer).

bersinggungan dengan semua ketentuan yang

• Merekrut/menempatkan staf pendukung

ada baik local maupun internasional, dan

yang professional bagi fungsi hukum

memberikan penilaian bagian mana dalam

untuk menangani sumberdaya manusia,

proses tersebut yang memerlukan pemantauan

keuangan/anggaran dan manajemen

(to be controlled)

teknologi dari fungsi hukum.

(iii) mengadopsi standar etika global, ketika

(iv) Nasehat yang Strategis dan Proaktif

menghadapi situasi yang sulit, dengan

Client mengharapkan in-house lawyer lawyer

mengajukan pertanyaan pertama adalah

mereka memainkan peran lebih strategis dan

“is it legal?” dan selanjutnya mengajukan

proaktif dan memberikan nilai tambah kepada

pertanyaan terakhir adalah “is it right?”.

bisnis/kegiatan client. Berikut ini adalah contoh

Jika sebuah perusahaan mengadopsi standar

kontribusi yang dapat disumbangkan in-house

etika yang tinggi, maka hal tersebut dapat

lawyer :

mengurangi risiko kehilangan integritas, serta meningkatkan fungsi internal perusahaan

• Mengintegrasikan ethics, compliance dan

dalam membina reputasi dan keuntungan di

preventive law efforts

pasar, dan menciptakan kredibilitas. Standar

• Mengintegrasikan legal dan public relation

ini dapat dikembangkan melalui disiplin proses

• Mempengaruhi/memberikan masukan bagi

sistematis dengan mengidentifikasi masalah

kebijakan pengaturan.

dan memilih orang yang menonjol.

• Menjadi internal warning system dalam

(iv) Mengurangi pertentangan antara peran in-

mengidentifikasi risiko potensial terhadap

house lawyer sebagai mitra dan “guardian”.

perusahaan/lembaga

GC terutama melayani CEO dan karena

Ben W Heineman JR, General Counsel (GC) dari the General Electric (the GE), telah mendapat

Single Role

apresiasi dari the Amerian Lawyer karena berhasil membuat revolusi kedudukan GC dari peran

 Legal

tradisional lawyer sebagai “legal advisor” menuju

Adviser

“inside partnership” dalam proyek the GE “in-

 Legal

house revolution”. Fokus kinerja yang dilakukan

Represen-

oleh Heineman adalah “high performance with

tation

Dual Role  Legal

Value Added Role  Legal Risk

Adviser  Business Adviser

Management  Compliance  Reputational Risk

high integrity” melalui budaya kerja yang terdiri atas 5 prinsip yaitu:

itu, harus menjadi mitra yang membantu

(i) membangun kepemimpinan yang

mencapai kinerja tinggi. Namun GC tidak

berkomitmen dan konsisten,

bertanggung jawab kepada CEO, tapi kepada perusahaan. Hal ini menciptakan konflik

(ii) perfomance integritas sebagai bagian dari kegiatan rutin dalam bisnis proses, dengan

untuk GC, terutama pada masalah yang

mengikuti seluruh proses sesuai dengan

tidak jelas aturannya dan merupakan daerah

aturan dengan melakukan penilaian risiko

abu-abu. Dalam konteks ini, peran GC adalah

dan manajemen risiko. Tahapan membangun

memahami fakta penting, alternatif, bagaimana

infrastruktur integritas ini dalam bisnis

memberikan solusi yang paling aman dalam

proses berarti risiko menilai setiap proses dan

rangka mengurangi risiko. Oleh karena itu GC juga perlu melakukan due diligence mengenai perusahaan mereka bekerja.

The economist: Sixth General Counsel Roundatble – the global GC: Managing complexity in uncertain times, Economist Conferences, Desembar 4th 2008

Ben W. Heineman, Jr (2007), “Caught in the Middle”, Corporate Counsel, April

11


(v) Prinsip terakhir adalah suara karyawan. Skandal

dapat melakukan sendiri role ini. Terdapat beberapa

tumbuh dalam budaya diam, di mana karyawan

legal risks yang tidak dapat diidentifikasi atau

mengetahui perilaku ilegal atau tidak etis tetapi

dikontrol seorang diri tanpa bantuan orang lain,

takut untuk maju. Jika karyawan percaya bahwa

sehingga diperlukan metodologi seperti legal risk

mereka tidak diabaikan, maka mereka akan

management.

membantu memberikan informasi tersebut. Salah satu caranya adalah mendirikan sistem

Manajemen Risiko Hukum

ombudsman, meskipun mungkin hal tersebut

Dalam manajemen risiko, berkembang pemikiran

akan berbenturan dengan budaya setempat.

tentang perlunya suatu manajemen risiko hukum

Dengan demikan, “high performance with high

(legal risk management) yang efektif dalam suatu

integrity” merupakan upaya untuk membentuk

organisasi/institusi. Manajemen risiko hukum merupakan

kembali sebagian besar perdebatan kontemporer

salah satu sarana dalam pelaksanaan proses penilaian

tentang korporasi, termasuk tata kelola perusahaan,

mandiri suatu organisasi dan kegiatan yang

kewarganegaraan global dan bagaimana untuk

berkesinambungan menuju manajemen organisasi

membayar kinerja dengan integritas. Menurut

yang efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen

Thomas C. Baxter, Jr.

10

value added role tersebut

risiko hukum juga dimaksudkan untuk

bertujuan untuk mencegah senior officials

mengembangkan suatu pendekatan yang

melakukan tindakan yang merusak/menghancurkan

berkelanjutan dalam pelaksanaan manajemen dengan

reputasi institusi, sehingga dapat mengelola secara

tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan

efektif compliance risk & reputational risk.

institusi yang pada akhirnya akan meminimalisir

Diharapkan institusi dapat mengatur dirinya sendiri

tingginya biaya dalam pelaksanaan kegiatan institusi.

secara lebih baik & bagaimana pejabat-pejabatnya

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum sangat

harus bertindak, walau tindakan full compliance

berperan dalam manajemen risiko hukum dan

with legal & rule tapi jika tidak sesuai dengan good

bertanggung jawab terhadap urusan dan masalah

governance tindakan tersebut seharusnya tidak

hukum dalam suatu organisasi dengan menggunakan

dilakukan. Tanggung jawab in-house lawyer untuk

in-house lawyer sebagai sumber daya manusia

melindungi institusi thd inappropriate risk tidak

memberikan kontribusi yang penting dan

berarti bahwa in-house lawyer seharusnya yang

menentukan.

membuat keputusan mengenai hal-hal yang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk dapat

mengandung legal risk .

membantu perusahaan/institusi dalam meminimalkan

Namun dalam prakteknya di bebarapa

risiko hukum dan agar in-house lawyer dapat

perusahaan/lembaga in-house lawyer tidak terlibat

memberikan opini dan advis hukum yang efektif

dalam risk management dan good governance

diperlukan mekanisme identifikasi dan asesmen

(Legal, Compliance & Reputational Risk Management).

terhadap risiko hukum.

Oleh karena itu, in-house lawyer tidak hanya

In-house lawyer harus mengembangkan prosedur

memfokuskan pada risiko yg timbul dari suatu isu, kasus atau transaksi (walaupun ini tetap penting) dan melakukan a comprehensive across-the- board overview of an organisation’s legal risk profile dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi key legal threats or trends across an organization11. Namun disadari pula bahwa in-house lawyer tidak

untuk mengurangi (reducing), mengalihkan (transferring), menghindari (avoiding) dan/atau memikul (assuming) enforceability risk yang menjadi tanggungjawab inhouse lawyer dan menjamin bahwa prosedur tersebut masuk atau telah menjadi bagian dari organisasi. “Prosedur” dasar tersebut meliputi : - Membatasi individu dalam organisasi yang berhak

10 Thomas C. Baxter, Jr. Executive Vice President and General Counsel Federal Reserve of New York (2004), “The New Governance and Compliance Challenges – Empowering Lawyers to Meet Them

mengikat organisasi secara finansial dan hukum,

11 Antoine Henry de Frahan, Legal Management (2007) : Kissing “Legal Risk” Goodbye

berhak menandatangani;

12

dengan cara membuat daftar orang-orang yang


- Memberikan pelatihan (training) dan pendidikan (education), bahan-bahan (material) dan perangkat alat (tools) untuk memberikan informasi kepada semua staf yang terkait tentang enforcebility risks dan issues. - Memberikan pedoman (guidance) tentang membangun struktur, menganalisis dan mengelola hubungan saat ini dan di masa depan, dan tentang proses negosiasi yang mengarah kepada membuat komitmen, dan melembagakan proses yang menjamin agar kontrak selalu updated, ditandatangani kemudian dan merefleksikan perubahan-perubahan dalam hubungan yang

enforceability risk tidak dapat diprediksi dengan melihat pada kesalahan masa lalu.Apabila terdapat enforceability risk yang spesifik yang bukan merupakan tanggungjawab in-house lawyer (sebagai contoh, kontrak kepegawaian (employment contract) dan sengketa kepegawaian (employment disputes) yang ditangani oleh fungsi sumber daya manusia, in-house lawyer harus menjamin bahwa risiko di fungsi tersebut secara formal direkam/ dicatat yang dapat mengakibatkan in-house lawyer tidak diminta pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang terjadi dalam bidang tersebut.

terkait dengan kontrak. - Mensyaratkan staf untuk berkonsultasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum dan/atau proses yang telah ditetapkan dan/atau menggunakan dokumen dan pedoman standar sebelum membuat komitmen yang mengikat organisasi atau menandatangani kontrak. Secara berkala in-house lawyer memberikan nasehat/ advis tentang validity dan enforceability dari kontrakkontrak dan property right, dan tidak jarang bertanggungjawab untuk menjamin agar hak-hak tersebut dikelola secara strategis supaya dapat mencapai tujuan-tujuan organisasi. In-house lawyer juga membela kontrak-kontrak dan property rights apabila kontrak-kontrak dan property right tersebut

In-house lawyer harus memperoleh arah kebijakan

pelaksanaannya dipermasalahkan oleh pihak ketiga.

dari manajemen senior terhadap proses

GC atau Head of Legal Function dalam organisasi/

enforceabilty risk yang dihadapi organisasi, karena

badan/perusahaan pada umumnya memiliki peranan penting (key role) dalam mengidentifikasi (identifying) dan mengelola (managing) enforceability risk yang dihadapi organisasi, dan dapat/mungkin secara formal diangkat sebagai pemilik dari enforceability risk. GC harus mengidentifikasi enforceability risks yang spesifik yang dihadapi organisasi, dan kemudian melakukan asesmen (assesment) terhadap “significance” dan “probability” dari risiko tersebut. In-house lawyer melakukan hal ini dengan mengacu kepada

mengidentifikasi, mengasesmen, dan mengelola keputusan komersial/bisnis harus diambil, sebagai contoh risiko-risiko yang mana saja yang boleh diterima (assumed) dan risiko mana yang harus dihindari (avoided), dan sumberdaya apa saja yang boleh dialokasikan dalam proses tersebut. In-house lawyer sering berada dalam tekanan dan tim-tim mereka overstretched. Jika ini masalah dalam organisasi, in-house lawyer harus mengungkapkan hal tersebut kepada manajemen senior sebelum terjadi kesalahan.

pengalaman/sejarah dari peristiwa sebelumnya dalam

Manajemen Risiko Peraturan/Kepatuhan

organisasi atau pesaingnya, dan harus berkonsultasi

(Regulatory/Compliance Risks Management)

dengan pimpinan dan manajemen di tiap-tiap fungsi organisasi dan bagian yang melaksanakan kegiatan organisasi, Akan tetapi, in-house lawyer harus selalu berpikir “luas” (think “big”), karena beberapa

Regulatory risk relevan untuk seluruh organisasi, tidak hanya institusi keuangan, dan banyak dari skandal corporate governance terjadi karena ketidaktaatan

13


terhadap peraturan. Tanggungjawab utama Board

compliance diminta untuk mengawasi area dari

adalah membangun “budaya patuh/taat” (compliance

regulatory risk.

culture) yang menekankan standard kejujuran (honesty) dan integritas (integrity). Board dan senior management harus memimpin dan memberikan contoh dalam

Menyusun prosedur untuk Mengelola Regulatory (Compliance) Risk

perbuatan dan tingkah laku keseharian dan mendukung

Setelah mengidentifikasi dan mengases regulatory risk,

in-house lawyer (atau spesialis head of compliance jika

in-house lawyer mengembangkan prosedur untuk

orangnya berbeda dengan head of in-house lawyer)

mengelola regulatory risk yang telah diidentifikasi dan

dalam mengelola regulatory risk pada tingkat bawah.

diases. Mengelola risiko (managing risk) pada pokoknya

Konsep dasar regulatory risk tidak memerlukan

merupakan proses training/pelatihan staf dari organisasi

pengetahuan spesialis, pelatihan atau pengalaman

mengenai aturan terkait, dan bagaimana mereka

dalam bidang peraturan.

mentaati aturan tersebut, memonitor bahwa mereka

Jika suatu organisasi termasuk dalam highly regulated, atau jika menjaga reputasi merupakan kunci terhadap model bisnis, organisasi dapat mengangkat seorang kepala spesialis kepatuhan (compliance) dimana perannya adalah melakukan langkah proactive untuk mengidentifikasi dan mengelola regulatory risk yang dihadapi organisasi sehingga risiko tersebut tidak mengakibatkan loss atau damage yang besar bagi organisasi. Di organisasi lain, peran ini merupakan bagian dari peran kepala atau pemimpin satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum. Tetapi dalam kasus/ praktek apapun, peran ini akan jauh lebih mudah dilaksanakan jika board dan senior management melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara tepat. Seseorang tidak dapat diharapkan untuk memikul

berbuat demikian (mentaati), menginvestigasi dugaan pelanggaran, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran in-house lawyer melaporkan kepada manajemen senior. Ada kalanya in-house lawyer mengintervensi suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ketegasan dan tingkat perhatian (caution) yang dilakukan oleh in-house lawyer dalam peran ini (managing enforceability risk) tergantung pada nature dari organisasi, sejauh mana organisasi tersebut diatur, atau karena alasan lain organisasi tersebut sangat peduli dengan reputasinya, dan apakah organisasi telah memiliki budaya ketaatan yang baik (good compliance culture). Senyatanya untuk melaksanakan peran tersebut in-house lawyer harus memiliki atau diberi independensi, kewenangan, sumberdaya dan akses informasi dan personnel yang memadai.

tanggungjawab utama untuk mengidentifikasi dan mengelola semua area regulatory risk yang dihadapi

III. Hubungan In-House Lawyer dan Eksternal Lawyer

oleh organisasi. Oleh karena itu, dalam praktek

Hubungan yang bersifat interpersonal akan

tanggungjawab aturan kepegawaian (employment

mempengaruhi bagaimana seorang profesional

rules) sering diserahkan kepada kepala HR function,

berhubungan dan memperlakukan Client-nya. Karena

tanggungjawab mengenai tax dan acounting rules

in-house lawyer bekerja di kantor yang sama dan

kepada Head of Finance, dan seterusnya, dan Head of

setiap hari bertemu dengan “the constituents of

Compliance (actual atau de facto) bertanggungjawab

organization” dan berkembang menjadi hubungan

atas sisanya. Tetapi, organisasi mungkin menginginkan

pertemanan dan sosial dengan para manajer dari

seseorang untuk mengawasi keseluruhan regulatory

entitas tersebut, maka faktor tersebut jelas dan

risk yang ada pada organisasi (misal, termasuk aturan

pasti akan mempengaruhi legal representation.

yang menjadi tanggungjawab utama orang lain)

Situasi ini berbeda dengan yang dihadapi eksternal

sehingga tidak ada yang terlewatkan/terabaikan.

lawyer.

Head of compliance (actual atau de facto) memerlukan

In-house lawyer secara fundamental sangat berbeda

kesepakatan dengan senior management tentang area

dengan outside lawyer. Memberikan “nasehat bisnis”

mana dari regulatory risk menjadi tanggungjawab

merupakan alasan utama keberadaan mereka (raison

utama dari head of compliance, dan apakah head of

d’etre) dan secara axiomatic (diakui sebagai suatu

14


asas), walaupun tidak selalu demikian, bahwa “the

Salah satu tujuan menyewa eksternal lawyer adalah

more senior the in-house lawyer, the less law he or

untuk menghindari konflik kepentingan. Tren ini tidak

she practises” Penasehat hukum yang berpraktek

berarti penasihat hukum di luar perusahaan dapat

swasta/pribadi memberikan nasehat komersial/bisnis

mengambil alih peran in-house lawyer. Sebaliknya

tetapi dalam hal tidak ada permintaan/perintah secara

eksternal lawyer sebagai lawyer independen dapat

jelas, mereka tidak wajib untuk memberikan nasehat

memberikan masukan kepada eksekutif perusahaan

terhadap urusan bisnis dari clientnya.

apa yang seharusnya dilakukan dari sudut yang

Disatu sisi in-house lawyer memiliki lebih banyak informasi dibanding dengan eksternal lawyer. Mereka memiliki business dan legal information, disamping informasi dari sumber informal tentang orang-orang yang menjalankan organisasi. Informasi ini memberikan

berbeda untuk isu tertentu. Hal ini diperlukan, di mana GC perlu untuk menghindari munculnya konflik yang sebaiknya tidak dilakukan sebagai rutinitas, mengingat hal tersebut akan menjadikan perpanjangan birokrasi.

kesempatan unik bagi in-house lawyer untuk

GC mungkin menunjuk pengacara luar untuk

mempengaruhi decision maker agar menghindari

memberikan saran kepada dewan mengenai isu-isu

In-house lawyer • The business of corporation /organization is its

External lawyer • The business of a law firm is law

business • While IHL must still provide the highest quality work, they do not live and work in a community of

• The sole focus of a law firm is producing legal work with highest quality

lawyers focused on the legal work product • IHLs function within an organization whose focus is to further its principal line of business

• The lawyers are the pre-eminent part of the organization, and the effort and focus are directed to work supporting them and delivering legal product

• IHLs are there as adjunct to the business people and must work to advance the same goals within a

• The success of a lawyer is evaluated on the quality of work product

legal framework

risiko yang dapat merugikan klien, yaitu entitas itu

spesifik dalam parameter yang terbatas. Ini adalah

sendiri.

peran GC dalam membantu dewan dan mengatakan

Selain untuk menangani perkara litigasi, external/ outside Lawyer dapat digunakan oleh General Counsel (Law Department) untuk memberikan second legal opinion, apabila terdapat keragu-raguan tentang suatu pending decision, potential issue, atau course of action. Karena eksternal lawyerl tidak memiliki incentive untuk membantu/mendukung atau terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum (unlawful conduct) yang dilakukan klien. Oleh karena itu, pemanfaatan private law firm dapat melindungi in-house lawyer secara efektif dari kemungkinan criminal or civil liability dan employment risk.

bahwa tugas pertama adalah untuk membangun hubungan kepercayaan. Meskipun GC tidak perlu menghadiri semua rapat dewan ia harus secara rutin terlibat dalam urusan dewan. Oleh karena itu seorang GC harus memiliki 5 kualitas yang esensial yaitu integritas, baik secara pribadi dan profesional; penilaian, - kemampuan untuk menilai fakta yang penuh dengan konflik yang rumit dan situasi dan menyajikan alternatif; stature - sebuah gaya kepribadian dan intelek yang menyebabkan orang untuk mendengarkan; padat pengalaman hukum, termasuk keahlian dalam bidang-bidang penting

15


untuk korporasi, akhirnya pengetahuan yang kuat dari

masalah dapat diangkat dan diselesaikan pada tingkat

bisnis .

yang tepat. Hal tersebut dikarenakan bahwa klien dari

12

Hubungan dengan external lawyer dapat berupa semilongterm basis. External lawyer dapat diminta untuk berlitigasi dalam hal in-house lawyer tidak dapat mewakili perusahaan di depan pengadilan atau dalam kasus yang memerlukan mereka (misal, untuk memperoleh masukan yang bersifat spesifik pada

in-house lawyer adalah badan hukum itu sendiri (legal entity), bukan individu atau kelompok individu yang terkait dengan badan/lembaga tersebut. Seorang inhouse lawyer yang mewakili suatu badan hukum tidak melayani atau bertindak sebagai lawyer untuk kepentingan pejabat (officers).

bidang hukum yang sangat khusus). Dalam praktek

Atas perubahan peran tersebut in-house lawyer

keputusan untuk menggunakan external counsel

dituntut memberikan nilai tambah (value-added

merupakan kewenangan Board atau pemimpin satuan

contribution antara lain dengan melakukan reorganisasi

kerja fungsi/jasa hukum. Dari survey Friedman and

law department dengan menetapkan misi fungsi

Stuart (2000) yang sama menunjukkan bahwa

hukum; melakukan integrasi dengan client, melakukan

perusahaan cenderung lebih menyukai menggunakan

umpan balik dari client, memberdayakan eksternal

in-house lawyer dibanding menggunakan counsel dari

lawyer dan mengkomunikasikan nilai (value).

luar (external lawyer) karena in-house counsel lebih

Sementara itu, secara individual in-house lawyer

memahami mereka dan lebih dipercaya. Survey

menggunakan guidance dalam memberikan nilai

tersebut juga menunjukkan bahwa 90% dari

tambah pada perusahaan/lembaga dengan meningkatkan

responden menempatkan CLO diantara 10 top

kualitas (skill dan attribute), orientasi pada bisnis,

executives di perusahaan/lembaga mereka.

sadar biaya dan melakukan efisiensi dan produktifitas.

Dalam praktek di negara-negara yang professional conduct sudah berjalan dengan baik confidentiality agreement tidak selalu diperlukan jika mempekerjakan external counsel karena demi hukum mereka disumpah untuk menjaga kerahasian. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hal tersebut dituntut berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan atau berdasarkan aturan professional conduct V. PENUTUP

Dengan demikian, legal advis yang diberikan merupakan advis yang strategis dan proaktif yang diberikan dengan memperhatikan flexibility dan versality serta speed dan agility. Selain itu juga Inhouse lawyer mengidentifikasi risk dan dengan rincian impact & consequences issues serta memberikan kontribusi idea dan possible solution tetapi tanpa harus mengambil alih tanggung jawab for making business decision. Perkembangan lain di beberapa perusahaan/organisasi

Telah terjadi perubahan yang significant dari peran in-

in-house lawyer terlibat dalam risk management dan

house lawyer di satu sisi sebagai legal adviser dan

good governance (Legal, Compliance & Reputational

disisi lain sekaligus sebagai business adviser. Selain itu

Risk Management). Oleh karena itu, in-house lawyer

juga in-house lawyer dipercaya untuk mengelola risiko

tidak hanya memfokuskan pada risiko yg timbul dari

hukum dan memperhatikan compliance, standar etika

suatu isu, tapi juga dapat mengidentifikasi risiko

dan juga good governance. Untuk dapat

hokum dengan melakukan legal risk management.

menyeimbangkan tanggungjawab tersebut in-house lawyer juga dituntut untuk menjadi bagian dari manajemen (corporate management) dengan menempatkan general counsel sebagai senior manager dan mempunyai akses langsung yang cukup kepada senior management & Board serta melapor kepada “the highest ranked executive, sehingga semua 12 Economist Conference Executive Summary, Sixth General Counsel Roundtable “The global GC: Managing complexity in uncertain times”, Desember 4th 2008

16

Daftar Pustaka

1. Andrew M Whittaker, et.all (2003): “ Lawyers as Risk Managers”, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law. 2. Antoine Henry de Frahan, Legal Management (2007) : Kissing “Legal Risk” Goodbye 3. Association of Corporate Counsel- Leading Pracitces Profiles Series, “ The Role of General Counsel and In-house Counsel in Europe: Leading Practices in Law Department Management”, 2009 http://www.acc.com/legalresources/leading practicesprolies/index.cfm 4. Association of Corporate Counsel- InfoPAK, “ The Role of General Counsel”, September 2009 http://www.acc.com/infopaks 5. Association of Corporate Counsel (2008): “How to Identify legal Risks in Business Process”, ACC Value Challenge Tool Kit Resource http://www.acc.com. 6. Association of Corporate Counsel (2008): “How to Focus Internal Communications About Legal Risk”, ACC Value Challenge Tool Kit Resource http://www.acc.com. 7. Association of Corporate Counsel (2008): “How to Identify Business Process to Review for Legal Risks”, ACC Value Challenge Tool Kit Resource http://www.acc.com. 9. Association of Corporate Counsel (2008): “How to Assess Legal Risks Management Practices”, ACC Value Challenge Tool Kit Resource http://www.acc.com. 10. Association of Corporate Counsel (2008): “The Role of General Counsel in Canada: Leading Practices in Law Department Management”, Leading Practices Profiles http://www.acc.com/lpp 11. Bettina Plevan, NYC Bar Association, ”The Lawyer’s Role in Corporate Governance” 12. Bruce Macmillan,et.all (2006): “A fine line”, Corporate Governance Committee, July http://www.ciggroup.org.uk 13. Bank for International Settlement (2008): “Legal risk policy”. 14. Bank for International Settlement (2007): “Risk Management in Central Banks: Organisation of risk management, and methods for managing non-financial risk”, September. 15. Bank for International Settlement -Central Bank Experts’ Meeting- Bank for International Settlement (2008) : “Country Paper Federal Reserve Bank New York”. 16. Bank for International Settlement-Central Bank Experts’ Meeting- Bank for International Settlement (2008) : “Meeting Record Hongkong 28-29 February 2008”. 17. Basel Committee on Banking Supervision (2003): “Risk Management in Central Bank- Organization of Risk Management, and Methods for Managing NonFinancial Risk, Report from a Study Group on Risk Management”. 18. Ben W. Heineman, Jr (2006), “In the Beginning”, Corporate Counsel, April 19. Ben W. Heineman, Jr (2007), “Caught in the Middle”, Corporate Counsel, April 20. Christine A. Edwards (2002) :”The CLO’s Perspective on Managing Legal Risk”, Peer Review, Spring 2002. 21. Counsel to Counsel, “In-House lawyers: Rising to the Challenge”, volume 2- Issue 2- Spring 2002. 22. Economist Conference Executive Summary, Sixth General Counsel Roundtable “The global GC: Managing complexity in uncertain times”, Desember 4th 2008. 23. European Central Bank Task Force on Legal Risks of Central Bank (2006), “Legal Risk of Central Banks” SEC/GovC/X/06/196-SEC/GenC/X/06/34. 24. GlaxoSmithKline (2001), “Risk Management and Legal Compliance”, Corporate Policy Pol-GSK-500 v01. 25. Hugh S. Pigott (2003): “Legal Risk”, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law. 26. John Dzienkowski, “Evolving Issues For Corporate Lawyers and In-House Counsel”, University of Texas Continuing Legal Education, 2003 27. James R. Jenkins, Senior Vice President and General Counsel, Deere & Company, The Metropolitan Corporate Counsel (2005), “ Value Added Collaboration

17


– Benefiting In-House Counsel And Their Corporation” 28. Jan Trzaskowski (2005), “Legal Risk Management – Some Reflection”. 29. Jan Trzaskowski (2005), “Legal Risk Management in Cross-Border E-Commerce”. http://www.legalriskmanagement.com. 30. Marina Paul (2006): “Risk and the in-house lawyer” available at http://www.journalonline.co.uk/Magazine/51-12/1003695.aspx. 31. New York Law (2006) “The Evolving Role of General Counsel Managing the Crisis, Internal and External Investigations, Dealing with Regulators, and the New World of Discovery”, A Roundtable Discussion present by Price Waterhouse Coopers, April. 32. Patricia Brown Holmes: “Sleeping Through The Night: Tips to In-House Counsel to Avoid Personal Liability”. 33. Roger McCormick (2004) : “The Management of Legal Risk by Financial Institutions”. 34. Spencer Stuart, “ Lawyer at the Top Table -The evolution of the role of general counsel in UK listed companies”, 2005 http://content.spencerstuart.com/sswebsite/pdf/lib/ lawyersATTT.pdf 35. The National Law Journal (2006), A roundtable Discussion “The evolving role of General Counsel Leadership in Challenging Times” Keynote Speaker: James B. ComeyGeneral Counsel of Lockheed Martin Corporation, August. 36. The National Law Journal (2006), A roundtable Discussion “The evolving role of General Counsel” Keynote Speaker: Hans Peter Frick- Senior General Counsel of Nestle S.A, February. 37. Timothy W. Floyd (Texas Tech University School of Law) & Mitchel L. Winick (Texas Center for Legal Ethic and Profesionalism): A Guide of The Basics of Law Practice; Your Role as In-House Counsel 38. Ricardo Noreno,et.all (2007): “Legal Risk Management Policies & Procedures -Association of Corporate Counsel”. 2010

18

Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Lembaga Penjamin Simpanan (Tinjauan UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan). Oleh: Dyah Hapsari Prananingrum, SH, MH*)

Pendahuluan

dilakukan dan berhasil mewujudkan kepercayaan

Harian Kompas, 2 Pebruari 2010 menyoroti masalah

masyarakat terhadap industri perbankan pada masa krisis

keuangan negara, dengan menilik pada kasus “dana bail out Bank Century”. Apakah dana bail out tersebut adalah keuangan negara atau bukan keuangan negara, yang tentu saja akan mengandung implikasi yang berbeda. Bila dana bail out Bank century bukan keuangan negara, maka bail out itu bukanlah urusan publik, tapi privat, bukan ranah hukum pidana melainkan perdata. Lebih lanjut disebutkan bahwa apabila kasus dana bail out Bank Century ini menjadi urusan perdata, bukan pidana, maka

moneter dan perbankan. Namun penjaminan secara penuh tersebut, dari waktu kewaktu ternyata membebani anggaran negara dan menimbulkan moral hazard pada pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dengan penjaminan kewajiban bank secara penuh dapat berakibat pada kurangnya kehati-hatian pengelola bank dalam menjalankan bisnis perbankan di satu sisi, sementara di sisi yang lain nasabah dalam menggunakan jasa perbankan perbankan tidak mencermati kondisi

kasus cessie Bank Bali di Bank Dagang Nasional Indonesia

kesehatan bank.

(BDNI) dan kasus dana Yayasan Pengembangan

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 24 tahun

Perbankan Indonesia (YPPI) masuk dalam ranah hukum

2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan

privat juga. Berbagai pendapat yang berbeda

mampu meminimalisir kekurangan dari pengaturan

dikemukakan baik dari kalangan ahli hukum dan Pejabat

dimasa lalu serta semakin meningkatkan kepercayaan

Negara mengenai modal Lembaga Penjamin Simpanan

nasabah serta meminimalisir risiko yang membebani

(selanjutnya disingkat dengan LPS) dan uang premi yang

anggaran negara ataupun risiko yang menimbulkan moral

dibayarkan kepada LPS, apakah masuk dalam kategori

hazard. Penjaminan simpanan nasabah bank tersebut

keuangan negara atau kekayaan negara yang telah

diselenggarakan oleh LPS. LPS sebagai lembaga

dipisahkan (seperti halnya kekayaan yayasan dalam kasus

independen memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan

YPPI, modal PT dalam kasus cessie Bank Bali). Apabila

nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau

masuk dalam kategori keuangan negara, akan

penanganan Bank-Gagal. Mengingat fungsinya yang

berimplikasi pada rezim hukum yang akan digunakan

sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan

sebagai dasar penyelesaian permasalahan hukum yang

akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

muncul. Bagaimana Kedudukan Hukum LPS? Lembaga Penjamin Simpanan

UU No. 24/2004 jelas-jelas menyebutkan LPS berbentuk

Bercermin dari kegagalan perbankan Indonesia tahun

badan hukum (Pasal 2 Ayat(2). LPS bertanggung jawab

1998 yang berdampak pada krisis ekonomi yang

pada Presiden dan sifatnya independen, transparan, serta

berkepanjangan, dibubarkan dan dibekukannya banyak

akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

bank diwaktu itu serta menurunnya tingkat kepercayaan

(Pasal 3 UU No.24/2004). Dengan demikian, sebagai

terhadap perbankan nasional secara keseluruhan, maka

badan hukum LPS haruslah memenuhi unsur-unsur yang

pemerintah berkepentingan untuk menjaga kepercayaan

terdapat di dalam badan hukum, yang menurut Soenawar

nasabah yang saat ini telah terbentuk. Pemberian

Soekowati (dalam buku, Ali, Chaidir, 2005) yaitu:

penjaminan secara penuh pada kewajiban bank (blanket guarantee) berdasarkan Keputusan Presiden di masa lalu,

*) Dosen FH UKSW Salatiga, Kandidat Doktor FH UGM

1. Ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya (penulis: pendiri); 2. Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh

19


hukum, serta bukan kepentingan satu atau beberapa

dari dari pemerintah yaitu dari Departemen Keuangan

orang saja;

dan Bank Indonesia di dalam organ LPS ( Pasal 65 Ayat

3. Kepentingan tersebut haruslah panjang (stabil); 4. Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk obyek tuntutan tetapi juga sebagai upaya pemeliharaan kepentingankepentingan badan hukum yang terpisah dari kepentingan angggota-anggotanya (penulis: pendiri) Dengan mengesampingkan penetapan badan hukum LPS berdasarkan UU, maka melihat pengaturan lebih lanjut dalam UU No. 24/ 2004 dapat dibandingkan unsur-unsur badan hukum di atas, sebagai berikut. 1. Tentang harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan pendirinya.

(1). Sementara itu, pengertian badan hukum bisa bersifat perdata dan bisa pula bersifat publik. Apakah LPS termasuk sebagai badan hukum publik atau perdata dengan melihat kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Chidir Ali ( 2005): 1. Dilihat dari cara pendiriannya, LPS diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh pemerintah dengan undang-undang; 2. Lingkungan kerjanya, LPS dalam melaksanakan tugasnya bertindak yang sama kedudukannya dengan publik walaupun dalam beberapa hal LPS juga melakukan perbuatanperbuatan perdata; 3. Wewenang

Kekayaan LPS merupakan kekayaan negara negara

LPS memiliki wewenang membuat dapat mengambil

yang dipisahkan dan pertanggungjawaban atas

keputusan-keputusan dan membuat peraturan-

pengelolaan dan penatausahaan semua kekayaannya

peraturan yang mengikat orang lain yang tidak

dilakukan oleh LPS (Pasal 81 Ayat (2) dan (3).

tergabung dalam badan hukum.

2. Adanya kepentingan

Dengan dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut diatas maka

Unsur ini ada dalam LPS yang kepentingan tidak

dapat disimpulkan bahwa LPS adalah badan hukum

untuk pendiri namun untuk kepentingan nasabah

publik (publiek rechts person).

penyimpan dan masyarakat agar terciptanya . turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 4). 3. Kepentingan dalam jangka waktu yang panjang

Pengaturan Yang Saling Bersaing Sembilan temuan BPK dalam laporan audit investigasinya akhir tahun 2009, tidak tegas menyimpulkan, terkait

Kepentingan di dalam LPS tidak untuk jangka waktu

dengan proses merger, penyehatan melalui fasilitas

yang pendek namun untuk jangka waktu yang

pendanaan jangka pendek (FPJP) oleh Bank Indonesia

panjang.

atau penyertaan modal sementara (PMS) oleh Negara

4. Kekayaan yang dapat digunakan untuk memelihara badan.

melalui LPS sebagai keuangan negara atau bukan (Kompas, 2 Pebruari 2010). Pengertian keuangan negara yang terdapat dalam UU No. 17 / 2003 tentang Keuangan

Unsur ini juga dapat ditemukan dalam LPS diatur dalam

Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang

Pasal 81 dan 83 Ayat (1).

dapat dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu, baik

Sebagai subyek hukum, dalam mejalankan tugas dan

berupa uang maupun berupa barang yang dapat

kewenangan dilakukan oleh organ LPS yaitu Dewan

dijadikan milik negara yang berkaitan dengan

Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner

pelaksanaan hak dan kewajiban. Ruang lingkup dari

adalah pimpinan LPS yang Dewan Komisioner merumuskan

keuangan negara berdasarkan Pasal 2 UU 17/2003

dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan

adalah:

dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan

(Pasal 63). Salah satu anggota Dewan Komisioner ditetapkan sebagai kepala eksekutif yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS sesuai Keputusan Dewan Komisioner. LPS sebagai badan hukum yang didirikan oleh pemerintah maka dalam LPS terdapat unsur perwakilan

20

dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;


c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara;

pengaturan keuangan negara yang diperluas, menunjukkan adanya imperpektivitas hukum keuangan negara karena mengesampingkan esensi kemandirian

e. penerimaan daerah;

badan hukum (BUMN, BUMD dan badan hukum lainnya)

f. pengeluaran daerah;

sehingga mengurangi konsepsi berpikir atas manfaat dan

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 17/ 2003, negara menguasai sekaligus memiliki keuangan publik, bahkan keuangan privat sekalipun.

kegunaan keuangan negara. Secara sistem, ketentuan perundang-undangan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan badan hukum berbeda dengan APBN sebagai keuangan negara. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, menggunakan rumusan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan yang langsung dalam penguasaan pemerintah maupun yang dipisahkan dalam badan hukum. Menilik sepak terjang KPK selama ini, maka dapat diketahui bahwa menjalankan fungsi penegakan hukum antikorupsi KPK tidak pernah membedakan keuangan negara dan keuangan Negara. Pengertian keuangan Negara yang demikian luas, membawa konsekwensi

Ada empat pendekatan yang dipergunakan UU No. 17/

hukum tersendiri yang patut dicermati terkait dengan

2003 dalam melihat apakah sesuatu masuk dalam

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah baik dalam

keuangan negara atau tidak yaitu:

hal pendirian badan-badan hukum privat maupun badan

Obyek, meliputi semua hak dan kewajiban negara yang

hukum publik.

dapat dinilai dengan uang, termasuk kegiatan dan kebijakan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Subyek, adalah Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dalam keterkaitannya dengan LPS, apakah uang LPS merupakan keuangan negara ataukah bukan keuangan negara? Guna menjawab pertanyaan dana yang terdapat dalam LPS adalah keuangan negara ataukah keuangan negara, petama-tama dapat dilihat dari modal pendirian LPS. Mengenai Modal pendirian LPS diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 24/2004 mengatur bahwa modal awal

Proses, adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan

LPS ditetapkan sekurang-kurangnya

dengan pengelolaan obyek tersebut mulai dari perumusan

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan

kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

sebesar-besarnya Rp8.000.000.000.000,00 (delapan

pertanggungjawaban.

triliun rupiah). Dalam penjelasannya disebutkan, modal

Tujuan, Meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan

awal pendirian LPS bersumber dari kekayaan negara yang

hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau

dipisahkan. Dalam Pasal 81 ayat (3) diatur bahwa LPS

penguasaan obyek tersebut dalam rangka penyelenggaraan

bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan

pemerintahan negara.

semua asetnya.

Dengan demikian UU No.17/2003 mengalami perluasan

Dalam Pasal 81 tersebut di atas disebutkan bahwa modal

rumusan yang menggeser pemahaman yuridis bahwa

awal LPS berasal dari Kekayaan negara yang dipisahkan.

keuangan negara hanya dibatasi pada anggaran negara

Dipisahkannya modal awal dari kekayaan negara berarti

(APBN). Menurut Arifin P. Soeria Admaja (2010)

keuangan Negara tersebut telah dipisahkan dari APBN, diletakkan sebagai modal pendirian LPS yang tidak terbagi

21


atas saham. Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (2) UU

Hukum mengenai personenrecht memuat peraturan

24/2004 disebutkan bahwa kekayaan LPS merupakan aset

kewenangan hukum atau rechtsbevoegdheid dan

negara yang dipisahkan. Dengan dipisahkannya kekayaan

kewenangan bertindak atau handelingsbevoegdheid dari

LPS dari kekayaan negara berarti kekayaan tersebut telah

purusa (van Apeldoorn, 1983). Subyek hukum yang

dilepaskan dan menjadi kekayaan LPS sebagai badan

berupa badan hukum ini mempunyai wewenang untuk

hukum. Dana penyertaan pemerintah sebagai modal

memiliki hak-hak subyektif dan dapat melakukan perbuatan

pendirian LPS merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan

hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum.

dan dalam perjalanan LPS telah tercampur dengan premi yang dibayarkan secara wajib (Pasal 12 UU 24/2004). Mengenai kekayaan yang terpisah tersebut dikuatkan dengan pengaturan bahwa LPS bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya.

Ada banyak teori badan hukum yang mendasari perkembangan badan hukum yang antara lain Teori Fiksi (Frederich Carl von Savigny), Teori Organ (Otto von Gierke), Leer van het ambtelijk vermogen (Holder dan Binder), Teori Kekayaan Bersama (Rudolf von Jhering), Teori Kekayaan

Splitsing (pemisahan) adalah pembagian atau pembelahan

Bertujuan ( A. Blinz dan diikuti oleh Van der Heijden), Teori

yang berarti terlepas satu dengan yang lain, sehingga

Kenyataan Yuridis (Meijers dan Paul Scholten), dan teori

tidak tepat jika dikatakan bahwa bagian yang satu masih

badan hukum lainnya. Teori-teori badan hukum tersebut

merupakan bagian dari yang lain (Nindyo Pramono, 2007).

di atas, pada dasarnya berpusat pada dua pandangan

Kekayaan yang terpisah artinya terlepas dari yang

yaitu:

memegangnya (onpersoonlijk atau subjecttloos). Kekayaan Negara yang telah dipisahkan berarti bahwa kekayaan tersebut telah dipisahkan dan diberikan atau diletakkan di dalam LPS sebagai suatu entitas hukum yang mandiri. Erman Rajaguguk, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan uang di badan hukum adalah

1. Badan hukum sebagai wujud yang nyata, disamakan dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ pengurus yang oleh hukum dianggap sebagai persoon; 2. Badan hukum tidak sebagai wujud yang nyata, tetapi

milik badan hukum itu, meski berasal dari APBN (http://

hanya manusia yang berada di belakang badan hukum

www.bisnis.com). Dengan demikian dana Rp. 4 triliun

tersebut yang merupakan subyek hukum. Akibatnya

yang bersumber dari kekayaan negara yang telah

bila badan hukum melakukan kesalahan, merupakan

dipisahkan, sudah menjadi modal LPS sehingga bukan

kesalahan manusia-manusia (oragan pengurus) yang

lagi keuangan negara. Hal ini selaras dengan apa yang

berada di belakang badan hukum tersebut secara

telah dikemukakan dalam penjelasan UU no. 24/ 2004

bersama-sama (Chidir Ali,2005).

bahwa dengan didirikannya LPS oleh pemerintah

Teori-teori badan hukum yang telah dikemukakan, bertumpu

diharapkan mampu meminimalisir meminimalisir risiko

pada filosofi pendirian badan hukum, bahwa dengan

yang membebani anggaran negara. Karena dengan

kematian pendirinya maka harta kekayaan badan hukum

kekayaan yang dipisahkan maka pembebanan terhadap

tersebut diharapkan masih bermanfaat bagi orang lain.

anggaran negara terhadap resiko yang mungkin muncul

Kekayaan yang dipisahkan (splitsing), yang merupakan ciri

dalam penyelenggaraan LPS dapat dibatasi.

utama badan hukum, diartikan harta kekayaan badan

Logika berpikir di atas relevan dengan perwujudan LPS

hukum terlepas/terpisah dari orang/pihak/pendiri badan

sebagai badan hukum. Badan hukum atau legal person

hukum tersebut (Nindyo Pramono, 2007). Dengan demikian

dalam Black’s Law Dictionary (2000:726) didefinisikan

kekayaan yang dipisahkan tersebut digunakan dalam

sebagai :

badan hukum berinteraksi dengan pihak lain, menjalankan

“a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents”. Badan hukum atau rechts persoone merupakan subyek hukum bersama dengan manusia atau natuurlijke personen yang dapat memikul hak dan kewajiban.

22

hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum yang mandiri guna mencapai tujuan dari pendirian badan hukum tersebut. Berdasarkan paparan di atas, maka kekayaan LPS bukanlah keuangan negara namun merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Walaupun negara memperoleh pendapatan


dari surplus yang diperoleh LPS, sebagai pendapatan non pajak. Pendapatan dari surplus inilah yang masuk dalam kategori keuangan negara. Surplus LPS yang dapat menjadi pendapatan negara bukan pajak harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan Pasal 83 UU No. 24/2004, sebagai berikut. (1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dialokasikan sebagai berikut: a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan; b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. (2) Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai

Penutup Berdasarkan paparan di atas maka dapat diketahui bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan dari APBN haruslah diartikan sebagai kekayaan LPS, bukan lagi bagian dari keuangan negara. LPS sebagai badan hukum memiliki kemandirian dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat dipikulnya. Dengan demikian tidak tepat bila dalam ketentuan LPS yang berlaku sebagai lex specialis terhadap konstruksi badan hukum LPS diperhadapkan dengan pengaturan tentang keuangan negara dengan segala implikasi yuridisnya. Namun demikian haruslah dipahami bahwa yang masuk sebagai keuangan negara adalah segala keuntungan LPS yang disetorkan sebagai

tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu)

penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana yang

dari total simpanan pada seluruh bank, bagian surplus

diatur dalam Pasal 83 UU LPS.

sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surplus dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Konsekuensi yuridis LPS sebagai badan hukum independen yang kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara atau memiliki kekayaan sendiri, maka dalam LPS melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas serta hubungannya dengan organisasi lain, mendasarkan pada good corporate governance (penjelasan UU No. 24/2004). Dengan demikian organ LPS dalam menjalankan pengelolaannya haruslah mendasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam doktrin good corporate governance. Good Corporate Governance (Ruru, 2002) pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan berdasarkan rules yang menaungi, seperti anggaran dasar (articles of association) serta peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sebenarnya GCG bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan (badan hukum) dengan para pemiliknya tapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan badan hukum. Paling tidak terdapat empat prinsip yang harus diterapkan dalam kepengurusan berdasarkan GCG yaitu: responsibilitas, akuntabilitas, keadilan dan kewajaran, serta transparansi.

23


Daftar Pustaka

Ali, Chaidir, 2005, Badan Hukum, Alumni, Bandung. Apeldoorn, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta. Djafar Saidi, Muhammad, 2008, Hukum Keuangan Negara, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Pieris, John, 2007, Etika Bisnis dan Good Corporate Governance, Pelangi Cindekia, Jakarta. Pramono, Nindyo, 2007, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Witherell, Bill, May 2004. “Corporate Governance: Stronger principles for better market integrity”. The OECD Observer. Paris. Makalah Atmadja, Arifin P. Soeria, Hukum Keuangan Negara Pasca 60 Indonesia Merdeka, dalam http://www.pemantauperadilan. com. Ruru, Bacelius. Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang dan Masa Mendatang. Dalam: http:// www.nccg.indonesia. Orglokakarya. Rajaguguk, Erman, Kekayaan BUMN Persero bukan Kekayaan Negara, http://www.bisnis.com. Peraturan Perundangan UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PP No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan negara/Daerah Koran Kompas, 2 Pebruari 2010

24

Kredit Macet: Antara Kerugian Negara atau Kerugian Korporasi Oleh: Agus Santoso, SH,LLM*)

Pendahuluan Sejatinya penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank merefleksikan dua hal penting. Pertama, sebagai wujud dari eksistensi bank itu sendiri, yaitu lembaga intermediari yang salah satu esensi utamanya adalah menyalurkan kembali dana masyarakat yang berhasil dihimpunnya, dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan perekonomian. Kedua, penyaluran kredit/ pembiayaan tersebut merupakan piranti utama bagi bank untuk memperoleh pendapatannya sekaligus untuk menjaga keberlangsungan hidupnyanya (going concern).

Untuk mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip prudential, antara lain menjaga kualitas aktiva produktifnya dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. Sebagai acuan untuk menilai kualitas aktiva produktif, Bank Indonesia menetapkan aturan penggolong kredit ke dalam 5 kategori, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Dalam kaitan ini, kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah adalah kredit yang kondisinya dinilai sudah tidak lancar, yang menggambarkan terganggunya usaha debitur. Indikasinya antara lain terlihat dari kelancaran pembayaran

Salah satu indikator keberhasilan bank dalam penyaluran

kembali kredit/pembiayaan tersebut (angsuran pokok

kreditnya dapat dilihat dari rasio pemberian kredit terhadap

maupun bunga) dan atau prospek usaha dan kinerja

dana yang berhasil dihimpunnya (loan to deposit ratio-

(performance) debitur yang dinilai buruk. Bila terjadi yang

LDR). Pencapaian LDR yang tinggi sekaligus menunjukkan

demikian itu, bank selaku kreditur, akan mengupayakan

pula efektifitas kinerja bank sebagai lembaga intermediari.

berbagai tindakan penyelamatan kredit.

Disadari bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus

Penyaluran Kredit & Kredit Bermasalah

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Bank

Kredit merupakan salah satu bentuk dari Aktiva Produktif

harus memperoleh keyakinan bahwa kredit yang

bank4. Kondisi dan karakteristik Aktiva Produktif bank

disalurkannya tersebut dapat dikembalikan kembali oleh

dipengaruhi oleh risiko kredit, yang apabila tidak dikelola

debitur tepat pada waktunya. Untuk memperoleh keyakinan

secara efektif akan berpotensi mengganggu keberlangsungan

tersebut, maka dalam proses pemberian kredit, bank akan

usaha bank. Oleh karena itu, bank perlu meminimalkan

mengikuti prosedur pemberian kredit (SOP)3 yang berlaku

potensi kerugian atas penyediaan dananya, misalnya

di internal bank untuk melakukan penilaian yang seksama

memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang

atas kemampuan debitur yang lazim menggunakan

terukur resikonya.

ukuran 5’Cs yaitu Watak (Character), Kemampuan (Capacity), Modal (Capital), Agunan (Collateral) dan prospek usaha (Condition of economy), sehingga bank dapat mengetahui bahwa usaha proyek yang dibiayainya layak (feasible) dan bankable. *) Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia Meskipun secara umum penyaluran kredit tersebut masih mendominasi struktur aktiva produktif bank saat ini, terlihat adanya kecenderungan shifting penyaluran dana bank dari Kredit ke jenis aktiva produktif lainnya yang dinilai lebih aman namun memberikan return yang tinggi, misalnya Surat Berharga.

Rasio 90% s.d 110% dianggap sebagai rasio yang ideal.

3

SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum

4

Menurut PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Aktiva Produktif Bank adalah Penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaski rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan pengertian Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

25


Sebagaimana kita maklumi, fondasi bisnis perbankan

perbankan, terlebih lagi apabila kaedah “asing” tersebut

adalah kepercayaan. Masyarakat penyimpan dana percaya

sifatnya berbeda secara fundamental, dalam hal ini

bahwa bank memiliki kemampuan untuk mengelola

misalnya terjadi kecurigaan indikasi koruptif suatu kredit

dananya secara aman. Begitu juga halnya dengan pemberian

menjadi kredit bermasalah. Cukup menarik untuk dibahas

kredit, walaupun diberikan melalui proses penilaian yang

lebih jauh apakah keengganan para bankir untuk

seksama, tetap saja, pemberian kredit mengandung risiko,

”berurusan dengan aparat penegak hukum”, telah

sehingga bank harus dapat meyakini bahwa kredit yang

mengakibatkan rendahnya kinerja perkreditan Perbankan

disalurkannya tersebut akan dipergunakan sesuai dengan

Nasional.

tujuannya oleh debitur dan dapat dikembalikan lagi tepat pada waktunya, sehingga kepentingan dan kepercayaan

Hantu Korupsi

masyarakat dilindungi dan dipelihara oleh bank.

Fenomena “ketakutan” para bankir menyalurkan kredit

Apabila dilihat dari penyebabnya, kredit bermasalah dapat

dengan alasan ”enggan berurusan dengan aparat

terjadi karena faktor eksternal atau internal. Faktor eksternal antara lain karena kondisi perekonomian/dunia usaha yang mengalami krisis, terjadi huru-hara atau bencana alam, adanya perubahan kebijakan Pemerintah, sedangkan faktor internal antara lain salah urus usaha debitur, perselisihan manajemen perusahaan debitur, penyalahgunaan

penegak hukum” harus kita waspadai, karena konsekuensinya terlalu mahal terhadap perekonomian. Ketakutan atau keengganan tersebut tidak boleh dibaca sebagai “ke-hati-hatian”, sehingga menghambat pembiayaan bank terhadap proyek-proyek ekonomi vital dan berskala besar yang sangat dibutuhkan untuk

kredit (mis fasilitas Kredit Investasi digunakan untuk

menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat.

KMK), praktek KKN atau memang terjadi pemberian

Prof. Dr. Soedrajad Djiwandono, mantan Gubernur Bank

kredit yang tidak proper (lack of analisys),.

Indonesia, dalam salah satu tulisannya5, menengarai

Kredit macet akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan

bahwa sebagai akibat dari tindakan yang keliru atau

usaha bank. Akibat yang kritikal adalah terhentinya pendapatan bank, dan akan mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola likuiditasnya, yaitu terganggunya bank untuk melakukan pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga, terutama terhadap dana-dana simpanan masyarakat dan komitmennya kepada bank lain. Hubungan yang bersifat “saling ketergantungan” antara bank dan nasabah, serta diantara sesama bank, merupakan titik rentan yang setiap saat mengancam integritas sistem perbankan itu sendiri. Kejatuhan suatu bank dapat berimbas pada jatuhnya bank lainnya (domino effect). Dalam skala yang lebih luas dan makro, apabila hal tersebut terjadi secara masive, maka dapat terjadi risiko sistemik yang dampaknya dipastikan akan merusak perekonomian negara. Hal yang penting disini adalah bahwa kredit macet (baca: aktiva produktif bermasalah) harus diupayakan solusinya. Berdasarkan kaedah-kaedah yang selama ini telah berlaku bagi perbankan, bank akan melakukan pembinaan kredit dan bila diperlukan akan melakukan upaya penyelamatan kredit seperti suplesi (tambah kredit), atau restructuring (perubahan kredit). Masuknya kaedah-kaedah “asing” dalam penyelesaian kredit macet dikhawatirkan dapat

absennya tindakan benar, baik karena kekurang mampuan aparat (sins of omission) atau karena kesengajaan dalam rangka praktek-praktek KKN (sins of comission), mengakibatkan hasil pembangunan di masa lalu tidak berlanjut, hilang atau rusak. Lebih lanjut Soedrajad mengemukakan bahwa peranan kelembagaan penunjang sebagai pendukung bekerjanya perbankan yang sehat, dalam hal ini hukum dan peradilan masih jauh dari harapan. Kelambatan dan proses berbelit serta adanya berbagai kepentingan (interest group), mengakibatkan banyak masalah menjadi terbengkalai atau tidak kunjung ada penyelesaiannya, sehingga terjadi gejala kemandegan dalam berbagai aspek pembangunan. Sayangnya banyak pihak kerapkali ikut menjadi bagian dari masalah, bukannya menyumbang pada penyelesaian masalah6. Harapan akan peran kredit untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dengan demikian masih jauh dari harapan. Pengucuran kredit oleh perbankan yang lambat padahal suku bunga acuan BI (BI Rate) telah diturunkan pada level yang relatif rendah (saat ini 6.50), menunjukkan adanya masalah fundamental pada proses ini. 5

Soedrajad Djiwandono, “ Menuju Sistem Perbankan Untuk mendukung Pembangunan Nasional”, http:/Kolom.pacific.net.id.

6

Soedrajad Djiwandono, ibid

mengganggu sistem penyelesaian yang berlaku di

26


Dari data tersebut, terlihat bahwa perkembangan LDR

Terkait hal ini, tindakan hukum terhadap para bankir,

dalam 2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan

sejatinya harus ditujukan untuk mendorong pertumbuhan

stagnan pada angka 73%, padahal dalam periode tersebut

kredit, sehingga dalam pelaksanaannya para penegak

suku bunga acuan BI (BI rate) telah mengalami penurunan

hukum harus mampu memahami dunia bisnis perbankan.

yang siginifikan dari kisaran 11 % pada awal tahun 2008

Tindakan hukum yang bersifat parsial yang hanya

menjadi 6,5% pada akhir tahun 2009.

cenderung memandang dari kacamata “pelanggaran SOP

Terkait hal ini, patut dipertanyakan juga apakah “ketakutan” para bankir berurusan dengan masalah hukum juga ikut andil dengan lambatnya pengucuran kredit ini? Pertanyaan seperti itu akan menjadi valid jika pandangan institusi penegak hukum, berbeda secara fundamental dari para

= terpenuhinya urusan melawan hukum” akan berdampak kontra produktif terhadap penyaluran kredit oleh perbankan domestik kepada dunia usaha. Restrukturisasi Kredit vs Kriminalisasi Kredit

bankir dalam melihat persoalan kredit bermasalah. Kredit

Dalam perjalanannya, meskipun bank telah berusaha

bermasalah yang dipandang sebagai risiko bisnis oleh bank,

melakukan langkah-langkah pemberian kredit dengan

tetapi dipandang sebagai “kerugian negara”dari kacamata

mengikuti prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat,

penegak hukum akan menyulitkan posisi bankir. Tentu

namun bank tetap menghadapi risiko, antara lain debitur

saja kita juga tetap sepakat bahwa kesemuanya itu bukan

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya

merupakan “excuse” untuk melepaskan jerat hukum

kepada bank. Terkait hal ini, sesuai kelaziman, bank

terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan pemberian

biasanya melakukan beberapa tindakan antara lain dalam

kredit bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatannya.

bentuk restrukturisasi kredit berupa:

Namun yang paling penting disini adalah menemukan

1. penurunan suku bunga;

pemahaman yang sama agar esensi atau tujuan keduanya yakni pembangunan ekonomi dan pemberantasan kejahatan perbankan dapat efektif dan tepat sasaran.

2. perpanjangan jangka waktu kredit; 3. pengurangan tunggakan bunga kredit;

27


4. pengurangan tunggakan pokok kredit; 5. penambahan fasilitas kredit; dan atau

dimaksud juga akan menurunkan keberanian memutus para bankir bank BUMN untuk memberikan kredit karena adanya potensi ancaman pidana. Hal seperti ini tentu saja

6. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal sementara.

kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk

Disadari bahwa upaya restrukturisasi kredit ini dapat

mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit/dana

dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu,

kepada sektor riil. Namun apabila pengertian korupsi

maka Bank Indonesia telah membatasi secara ketat

diperluas dengan mencakup pula pemberian kredit yang

kriteria dan persyaratan pelaksanaannya, yaitu antara lain

dilakukan oleh bank swasta, karena alasan bank swasta

upaya restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan

juga mengelola dana masyarakat, maka hal ini akan

terhadap debitur-debitur yang dinilai masih memiliki

semakin mengaburkan batasan ranah perdata dan ranah

prospek untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu bank

pidana.

dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan

Agunan vs Jaminan Kredit

kualitas kredit; peningkatan pembentukan Penyisihan

Terkait dengan krimininalisasi pemberian kredit ini, di

Pembentukan Aktiva (PPA) atau bertujuan untuk

masyarakat dan juga bahkan di kalangan penegak hukum,

menghentikan pengakuan pendapatan bunga secara

pengertian jaminan dan agunan seringkali dipahami

akrual.

secara keliru. Dalam UU Perbankan, yang dimaksud

Sedangkan bagi debitur-debitur macet yang sudah tidak mempunyai prospek, maka dalam rangka membersihkan aset bank (cleaning asset) dari aset bermasalah (bad asset), bank dapat melakukan upaya hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku dan atau hapus tagih tersebut hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya penyelamatan.

dengan jaminan pemberian kredit adalah “keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur” untuk melunasi utangnya. Sedangkan agunan (collateral) adalah merupakan salah satu unsur dari jaminan, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain (watak, kemampuan, modal dan prospek usaha) telah dapat diperoleh keyakinan, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih dari proyek yang dibiayainya tersebut. Dengan demikian

Dengan demikian maka upaya restrukturisasi kredit dan

agunan tambahan (di luar proyek/barang yang dibiayai)

hapus buku/hapus tagih tersebut adalah hal yang wajar

tidak mutlak harus disediakan oleh debitur, dan karenanya

dan normal bagi sebuah bank, dan marupakan bagian

kredit yang diberikan tanpa disertai dengan agunan

dari pengelolaan aktiva produktifnya.

tambahan bukan merupakan perbuatan kriminal.

Terkait hal ini, hal yang patut dibahas adalah adanya

Berkaitan dengan aspek agunan ini, dalam rangka

kecenderungan upaya kriminalisasi terhadap langkah

pengamanan terhadap kredit yang diberikan tersebut,

penyelamatan tersebut, dalam hal ini adalah masuknya

selain di back up dengan jaminan yang memadai, untuk

unsur hukum pidana dalam hukum privat (perjanjian

proyek-proyek tertentu atau untuk jenis-jenis penyediaan

kredit). Apakah kita ingin menggeser sebagian pengaturan

dana tertentu, bank juga meminta debitur untuk

perjanjian kredit dari hukum perdata ke hukum pidana?.

mengasuransikan barang jaminannya dan jika diperlukan,

Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang serius dari

bank meminta debitur untuk dicover dengan asuransi

para ahli hukum, agar kriminalisasi tersebut tidak merusak

jiwa. Selain itu dalam rangka meminimalkan risko kredit,

sistem hukum yang ada, karena hal tersebut dapat

maka untuk kredit-kredit tertentu bank juga melakukan

menjadi preseden di masa yang akan datang.

penutupan asuransi kredit melalui Askrindo dan Askrida di

Pertanyaan lain adalah bagaimana bila kriminalisasi tersebut

daerah.

dikaitkan dengan tindakan preventif untuk memberantas korupsi dalam proses pemberian kredit oleh bank BUMN? Hal ini tentu akan mendistorsi level playing field industri

Paradigma baru Bank BUMN dalam pengelolaan kredit bermasalah.

perbankan nasional. Daya saing bank BUMN mengalami

Dalam PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

penurunan dibandingkan bank swasta yang tidak dapat

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tatacara

dikenakan kriminalisasi tersebut. Selain itu, kriminalisasi

Penghapusan Piutang Negara/Daerah, pada bagian

28


penjelasan PP ini, ditegaskan bahwa ”Selanjutnya dalam

dirinya sebagai entitas yang mampu berorientasi bisnis.

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003

Dengan demikian tidak ada lagi previlege atau “excuse”

tersebut juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan

yang dapat diberikan kepada para bankir BUMN dalam

“dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan negara dari

menjalankan usahanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk

Penutup

selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan

didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan

bahwa:

pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan pemisahan kekayaan negara tersebut, seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai piutang negara. Sejalan dengan itu pengelolaan termasuk pengurusan atas piutang BUMN tersebut tidak dilakukan dalam koridor pengurusan piutang negara melainkan diserahkan

1. Penyaluran kredit atau pembiayaan oleh bank merefleksikan dua hal, yaitu untuk mewujudkan esensi utamanya sebagai penyedia dana untuk pembangunan perekonomian, dan sebagai piranti utama dalam menjaga keberlangsungan hidupnya (going concern). 2. Harus ada pemahaman yang sama antara perbankan

kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-

dan lembaga penunjang bekerjanya perbankan yang

prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan

sehat, terutama lembaga auditor dan Penegak Hukum

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemikiran

dalam memandang suatu perbuatan yang dapat

tersebut, maka BUMN memiliki kewenangan/keleluasaan

digolongkan sebagai perbuatan kriminal (korupsi).

dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan/ penyelesaian piutang yang ada pada BUMN yang bersangkutan...”. Dengan berlakunya PP tersebut, ada beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu sbb: Pertama, PP tsb bertujuan untuk menciptakan level playing field yang sama bagi seluruh perbankan di Indonesia, dimana sebelumnya Bank-bank BUMN selalu tersandera oleh permasalahan ketidakbebasannya dalam penyelesaian kredit bermasalahnya, karena piutang macetnya dianggap sebagai kekayaan negara yang proses penyelesaiannya harus melalui PUPN/BUPLN. Sementara itu para kompetitornya, yaitu bank-bank swasta dapat dengan leluasa menyelesaikan permasalahan kredit macetnya dengan mengacu kepada praktik-praktik yang lebih luwes dengan sasaran return rate yang optimum. Kedua, PP ini menegaskan bahwa dengan pemisahan kekayaan negara tersebut, piutang bank BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh bank BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai piutang negara. Penegasan ini bermakna bahwa urusan piutang bank BUMN tidak lagi menjadi ranah keuangan negara. Ketiga, Bank BUMN tidak dapat lagi dijadikan “sapi perah”, atau berfungsi “sosial” namun harus mengelola

29



30

Akta Otentik dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Oleh : Hilman Tisnawan*)

1. Pendahuluan Para bankir sejatinya sangat menyadari bahwa Akta Otentik merupakan suatu dokumen hukum yang sangat penting bagi bank untuk mengamankan transaksinya. Akta otentik mempunyai daya pembuktian keluar, yang tidak dipunyai oleh akta di bawah tangan.

nominal relatif kecil. Kedua, dalam beberapa hal, bagi bank-bank yang ada di daerah, terutama BPRBPR yang lokasinya berada di pelosok pedesaan, sulit/ mahal untuk membuat akta otentik karena ketiadaan notaris di lokasi tersebut, sehingga seluruh perjanjian kredit terpaksa dibuat di bawah tangan.

Sedangkan akta di bawah tangan mempunyai

Pada sisi lain penggunaan standard contract

kelemahan yang sangat nyata yaitu orang yang tanda

memberikan kemudahan bagi bank dalam memasukkan

tangannya tertera dalam akta di bawah tangan, dapat

seluruh klausula penting yang terkait dengan kepentingan

mengingkari keaslian tanda tangan itu, dan bank

bank dalam melindungi kredit/pembiayaan yang telah

sebagai pihak yang akan mempergunakan akta tersebut

diberikan kepada debitur. Hanya hal-hal yang masih

harus membuktikan bahwa memang tanda tangan

memerlukan pembicaraan atau konfirmasi dengan

debitur adalah asli.

debitur saja yang masih dikosongkan, dan baru diisi

Namun demikian, meskipun sangat memahami pentingnya akta otentik, dalam prakteknya, penggunaan akta di bawah tangan tetap saja masih marak di perbankan. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya penggunaan standard contract dalam perjanjian

setelah dibicarakan dan disetujui debitur. Dalam praktek, penggunaan akta otentik oleh perbankan lebih banyak dimanfaatkan terutama untuk kredit/ pembiayaan yang mempunyai nilai nominal yang relatif besar dan sangat besar.

kredit antara bank dengan debitur. Terkait

Menyadari bahwa aspek hukum merupakan hal yang

penggunaan akta otentik dan akta di bawah tangan

sangat penting dalam melindungi bisnis bank (risk

ini terdapat suatu ungkapan lama yang sangat

mitigation), Bank Indonesia telah memasukkan risiko

terkenal yaitu “siapa yang hendak membuat akta di

hukum (termasuk legal document) sebagai bagian

bawah tangan, mengambil pena, siapa yang hendak

dari penilaian manajemen risiko bank

memperoleh akta otentik, mengambil notaris”.

Dalam makalah berikut akan diuraikan beberapa hal

Banyak alasan yang dikemukakan oleh para bankir

yang terkait dengan kebijakan Bank Indonesia yang

terkait penggunaan akta di bawah tangan ini.

terkait dengan manajemen risiko d.h.i legal risk dan

Pertama, penggunaan akta di bawah tangan dalam

tinjauan terhadap praktek dan kendala-kendala

perjanjian kredit atau yang dikenal dengan standard

hukum dalam dokumentasi hukum pemberian kredit.

contract dirasakan sangat efisien dan murah, terutama untuk fasilitas kredit/pembiayaan yang memiliki nilai

2. Kebijakan Bank Indonesia Kebijakan Bank Indonesia terkait dengan pemberian

*) Analis Hukum Senior Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Menurut Mr. A. Pitlo, akta otentik adalah akta yang dibuat menurut bentuk undang-undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu (Pembuktian dan Kadaluwarsa; alih bahasa oleh M. Isa Arief SH). Menurut Black’s Law Dictionary, standard-form contract is A usual preprinted contract containing set clauses, used repeatedly by a business or within a particular industry with only slight additions or modifications to meet the specific situatiom.

kredit oleh bank dan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank, khususnya dalam penilaian manajemen risiko (legal risk) dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Regulasi Bank Indonesia terkait dengan pemberian kredit bank

31


Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank

kebijakan perkreditan tersebut diperlukan dalam

yang mengandung risiko yang sangat berpengaruh

rangka mendukung keyakinan bank dalam

terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank.

memastikan keamanan penyaluran kreditnya.

Di sisi lain, sebagian besar dana yang dimiliki oleh

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai Pasal 8 UU

bank adalah merupakan dana yang berasal dari

Perbankan, diatur bahwa dalam memberikan

penghimpunan dana masyarakat. Oleh karena itu

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

maka pemberian kredit oleh perbankan harus

syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan

diatur secara hati-hati (prudent) oleh ketentuan

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad

undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.

dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dengan

Debitur untuk melunasi utangnya atau

tegas mengatur agar bank senantiasa berpegang

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai

pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan

dengan yang diperjanjikan. Dalam penjelasan Pasal

kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan

8 UU Perbankan tersebut ditegaskan bahwa

kredit. Dalam implementasinya, Bank Indonesia

“.........Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan

sebagai otoritas perbankan menetapkan berbagai

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan

regulasi dan batasan-batasan kepada bank dalam

prinsip syariah dalam arti keyakinan atas

pemberian kreditnya. Beberapa regulasi dimaksud

kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur

antara lain adalah mengenai Kewajiban Penyusunan

untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan

dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan, Batas

yang diperjanjikan merupakan faktor penting

Maksimum Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas

yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh

Aktiva Produktif, Sistem Informasi Debitur, dan

keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit,

pembatasan lainnya dalam pemberian kredit

bank harus melakukan penilaian yang seksama

kepada sektor-sektor tertentu, termasuk pembatasan

terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan

kredit kepada pihak asing dan untuk tujuan

prospek usaha dari nasabah debitur.”

transaksi derivatif.

Terkait jaminan pemberian kredit ini, jaminan yang

Dalam ketentuan tentang kewajiban bank untuk

dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank, adalah

memiliki kebijakan perkreditan bank, diatur

jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna,

beberapa hal yaitu antara lain bahwa selain harus

artinya jaminan tersebut harus mendapatkan

tertulis dan mendapat persetujuan dewan komisaris,

kepastian kepada pemberi kredit dan mudah

kebijakan perkreditan bank sekurang-kurangnya

untuk dijual atau diuangkan, guna menutup

harus memuat dan mengatur hal-hal pokok

pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitur.

sebagai berikut :

Jadi fungsi pemberian jaminan adalah memberi hak dan kekuasaan kepada bank, untuk mendapatkan

1. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;

pelunasan dari hasil lelang benda yang dijaminkan

2. organisasi dan manajemen perkreditan;

itu, apabila debitur tidak membayar kembali

3. kebijakan persetujuan kredit;

hutangnya tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dengan kata lain, fungsi jaminan

4. dokumentasi dan administrasi kredit;

adalah dalam rangka memperkecil risiko kerugian yang mungkin akan timbul apabila debitur inkar

5. pengawasan kredit;

janji. Dalam praktek perbankan, perjanjian

6. penyelesaian kredit bermasalah.

jaminan selalu dituangkan dalam bentuk tertulis,

Dalam ketentuan kebijakan perkreditan bank,

yaitu dituangkan dalam Akta Notaris atau akta di

pendokumentasian dan administrasi kredit,

bawah tangan.

termasuk di dalamnya legal documentation, merupakan salah satu hal penting yang harus mendapatkan pengaturan oleh bank. Pedoman

32

Retnowulan Sutantio, SH, Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan, Seri Varia Yustitia 1, 1996.


b. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia

garansi bank cukup tinggi, maka pendokumentasian

terhadap bank, khususnya dalam manajemen

yang aman dari sisi hukum merupakan salah satu

risiko.

hal penting yang wajib diperhatikan oleh bank.

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank harus meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai dan didukung dengan dokumentasi kredit yang aman secara hukum. Dalam hal ini, pengurus bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta

Otentifikasi dokumen perjanjian dalam penyediaan dana yang besar akan dapat memitigasi risiko, khususnya apabila penyediaan dana tersebut mengalami masalah di kemudian hari, sehingga harus dilakukan eksekusi jaminan dalam penyelesaiannya. 3. Kendala-kendala Dalam Praktek

melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait

Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan,

dengan transaksi-transaksi dimaksud.

meskipun para bankir sangat menyadari pentingnya

Penyediaan dana dalam bentuk pemberian kredit merupakan salah satu jenis aktiva produktif yang paling penting bagi bank untuk memperoleh penghasilan, disamping jenis penyediaan dana lainnya seperti surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, pemberian garansi (bank garansi), transaksi rekening administratif lainnya serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Begitu juga halnya pemberian Bank

otentifikasi dalam pendokumentasian pemberian kredit, dalam praktek tetap saja hal tersebut belum dapat dilakukan sepenuhnya, karena adanya permasalahan yang terkait dengan biaya dibandingkan dengan jumlah kredit yang akan diberikan. Di sisi lain, dalam beberapa kasus yang dialami oleh perbankan, ternyata meskipun pendokumentasian tersebut sudah dilakukan “secara aman” dengan akta otentik notaris sekalipun, namun hal tersebut ternyata tidak menghilangkan terjadinya manipulasi (fraud) oleh debitur dan/atau pengurus bank. a. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam

Garansi yang merupakan salah satu bentuk

praktek adalah sbb:

pemberian kredit non tunai (non cash loan) juga

i. Untuk kredit yang nilai nominalnya relatif kecil,

merupakan sumber pendapatan berbasis fee (fee based income) yang cukup penting bagi bank.

pembebanan biaya otentifikasi dokumentasi

kredit (biaya notaris dan pengurusan

Mengingat eksposur risiko terhadap penyediaan

dokumentasi hukum di instansi terkait) dirasakan

dana baik dalam bentuk-kredit maupun pemberian

memberatkan beban debitur kecil. Sebagai solusinya bank biasanya akan melakukan

Namun mengingat besarnya risiko dalam pemberian garansi tersebut, maka bank perlu memperhatikan beberapa hal sbb: • Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin wanprestasi. Dalam hal ini pemberian garansi dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit. • Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin wanprestasi, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. • Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Pemberian garansi tersebut adalah berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin wanprestasi dan Letter of Credit. Sebagaimana halnya pemberian kredit, karena pemberian garansi dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya, maka pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BMPK dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum.

pendokumentasian di bawah tangan, dan pengikatan agunan tidak dilakukan secara sempurna. ii. Pada daerah tertentu (di pelosok pedesaan), lokasi bank dan kantor notaris berjauhan, sehingga dirasakan tidak praktis untuk membuat akta notaris karena harus meluangkan waktu yang cukup dan biaya bagi bank dan debitur. iii. Jangka waktu kredit relatif pendek (biasanya untuk fasilitas kredit yang bersifat talangan/ bridging), sehingga otentifikasi dokumentasi kredit dengan biaya yang relatif besar dirasakan tidak efisien.

33


iv. Dalam beberapa kasus, bank mengalami kendala

hanya karena KTP ybs pernah dipinjam dan ternyata

pada saat melakukan ekseskusi berdasarkan

namanya dicantumkan sebagai pengurus perusahaan.

grosse akte , terutama karena adanya sanggahan

Dalam kasus perusahaan fiktif seperti ini, akta

dari debitur mengenai jumlah hutang yang

notariil yang seharusnya merupakan dokumen

sebenarnya. Dalam beberapa kasus sanggahan

hukum penting yang bisa diyakini oleh bank dan

debitur ini hanyalah merupakan akal-akalan

dapat dijadikan dasar dalam mencari kebenaran

untuk menghalangi eksekusi.

(originalitas) suatu dokumen, ternyata menjadi

malapetaka bagi bank dan orang yang KTP-nya

b. Akta Notaris yang “Otentik tetapi tidak

dipinjam tersebut. Terkait hal ini, kiranya perlu

otentik”

didorong terciptanya tanggungjawab moril dari

Dalam banyak kasus di perbankan, akta otentik

notaris pada saat membuat “akta otentik” ini.

yang dibuat notaris, tidak selalu menjamin

Notaris seyogiyanya hanya akan menerbitkan

kebenaran para pihak yang melakukan transaksi.

sebuah akta yang benar-benar telah diyakini

Hal ini misalnya terlihat dari kasus kredit fiktif

kebenarannya, baik tentang peristiwanya maupun

(kredit topengan) dengan memanfaatkan “peranan

substansinya.

notaris” untuk membuat “akta otentik yang tidak

Kepastian isi akta notaris mencerminkan apa yang

otentik”. Kasus yang banyak terjadi adalah dengan

dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu

cara memalsukan identitas atau menggunakan

telah disaring oleh notaris bahwa tidak melanggar

orang-orang tertentu (misalnya, sopir pribadi,

hukum sebab notaris sesuai dengan sumpahnya,

pegawai, sekretaris) yang bertindak seolah-olah

akan menepati dengan seteliti-setelitinya semua

sebagai pengurus dan atau pemilik dalam pendirian

atau segala peraturan bagi jabatan notaris yang

sebuah Perusahan Terbatas. Padahal dalam

sedang berlaku ataupun yang akan diadakan.

kenyataannya para “pemilik dan atau pengurus”

Apabila yang tertulis dalam akta itu melanggar

yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan

ketentuan hukum, maka notaris itu harus

tersebut adalah hanya merupakan topeng (boneka)

menolaknya. Selanjutnya terkait dengan kepastian

yang tidak mengetahui apa-apa dan sepenuhnya

orang berarti bahwa yang menghadap kepada

dikendalikan oleh “pemilik asli” dari belakang

notaris memang orang yang disebutkan dalam

layar. Berbekal perusahaan “fiktif” tersebut

akta notaris, bukan orang lain dan ditandatangani

selanjutnya “pemilik asli” mengeruk kredit dari

oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat

bank dalam jumlah yang sangat besar. Dalam

akta harus harus terlebih dahulu dikenal oleh

kasus demikian biasanya bank merupakan korban

notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang

yang paling dirugikan. Terlepas bahwa kasus tersebut

tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat

dapat terjadi karena adanya kerjasama dengan

akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, orang

orang dalam bank, peranan notaris dalam kasus

tersebut bisa membuat akta tetapi harus

ini menjadi demikian penting. Salah satu kasus

diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal

yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh Bank

oleh notaris.

Indonesia, debitur tersebut adalah paper company, dimana alamat perusahaan adalah fiktif

Sebagaimana diketahui bahwa akta otentik

dan nama-nama pengurus perusahaan tidak tahu

mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni:

menahu tentang keberadaan perusahaan tersebut

Grosse Akte adalah Akta Otentik yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Berbeda dengan Akta Otentik dimana apabila akan dilakukan eksekusi maka kreditur harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka dengan Grosse Akte pihak kreditur tidak perlu mengajukan gugatan namun cukup mengajukan permohonan untuk melaksanakan isi dari grosse akte tersebut. Secara lengkap lihat dalam Pasal 224 HIR Lihat kumpulan kasus dalam “Modus Operandi Kejahatan Perbankan di Indonesia”, Unit Khusus Inventigasi Perbankan Bank Indonesia, 2003

34

a) kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah

Victor M. Situmorang, SH dan Dra. Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, Penerbit Rineka Cipta 1993.

ibid

Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, “ Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” Penerbit CV. Mandar Maju, 2002


menerangkan apa yang tertulis dalam akta

dan terhormat tersebut tidak dimanfaatkan secara

tersebut;

negatif oleh para “pelaku kejahatan”.

b) kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. c) Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Berkenaan dengan akta otentik tersebut, kiranya tidak berlebihan apabila notaris yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai pejabat negara dalam penerbitan sebuah akta otentik tersebut, dapat berperan lebih luas dalam melakukan penelitian tentang kebenaran dari akta yang dibuatnya. Dengan adanya kewajiban hadir bagi para pihak di depan notaris, dan adanya pernyataan dalam akta notaris bahwa notaris mengenal para pihak yang menghadap kepadanya tersebut, maka kebenaran isi akta tersebut seharusnya tidak lagi diragukan. Dengan demikian maka “penggunaan lembaga notaris” oleh para pihak yang bermaksud melakukan kejahatan dengan memalsukan kebenaran akta, dapat dihindari. 5. Penutup a. Peranan akta otentik dalam pemberian kredit di bank sangat penting, karena mempunyai daya pembuktian keluar, yang tidak dipunyai oleh akta di bawah tangan. Sedangkan akta di bawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu orang yang tanda tangannya tertera dalam akta di bawah tangan tsb, dapat mengingkari keaslian tanda tangan itu. b. Dalam praktek diperbankan, penggunaan akta di bawah tangan lazim digunakan terutama untuk pemberian kredit yang nilai nominalnya relatif kecil. c. Meskipun peranan notaris dalam pembuatan suatu akta otentik ini hanya untuk menerangkan tentang kebenaran suatu peristiwa, namun seyogianya peranan notaris yang sangat penting

35



36

Resensi Buku

Judul

: Hukum E-commerce dan Internet : dengan fokus Asia-Pasifik

Penulis

: Assafa Endeshaw

Penerbit

: Pustaka Pelajar, tahun 2007

Halaman : 498 Oleh : Mustika Bella Putri Pasaribu*)

Penulis berpendapat bahwasanya tidak ada seorang pun

negara Asia-Pasifik) telah memulai beberapa jenis

yang dapat meramalkan pengaruh potensial di lingkungan

reformasi hukum untuk menghadapi tantangan baru

sosial-ekonomi umum dan bisnis secara pasti dan akurat

meskipun ketidakpastian masih terus melingkupi sifat

terkait dengan kemajuan pesat internet dan perdagangan

reaksi balik yang muncul dan respon yang mungkin

elektronik (e-commerce) dalam beberapa tahun terakhir

ditujukan kepadanya.

ini. Namun, ada sebuah konsensus bersama yang menyatakan bahwa perkembangan Internet dan e-commerce yang terus-menerus memiliki konsekuensi yang erat dengan hukum yang ada, kebanyakan negara industri (termasuk negara-negara Asia-Pasifik) telah memulai beberapa jenis reformasi hukum untuk menghadapi tantangan baru meskipun ketidakpastian masih terus melingkupi sifat reaksi balik yang muncul dan respon yang mungkin ditujukan kepadanya.

Berangkat dari hal tersebut, buku berjudul “Hukum Ecommerce dan Internet dengan fokus di Asia Pasific” ini berupaya mengeksplorasi persoalan umum dan khusus menurut hukum di negara-negara Asia-Pasifik yang ingin mengubah diri menjadi masyarakat informasi dunia. Buku ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama menyajikan gambaran umum yang diakhiri dengan diskusi ke dalam dua bab, apabila Penulis berpendapat bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan pengaruh

Berangkat dari hal tersebut, buku berjudul “Hukum E-

potensial di lingkungan sosial-ekonomi umum dan bisnis

commerce dan Internet dengan fokus di Asia Pasific” ini

secara pasti dan akurat terkait dengan kemajuan pesat

berupaya mengeksplorasi persoalan umum dan khusus

internet dan perdagangan elektronik (e-commerce) dalam

menurut hukum di negara-negara Asia-Pasifik yang ingin

beberapa tahun terakhir ini. Namun, ada sebuah konsensus

mengubah diri menjadi

bersama yang menyatakan bahwa perkembangan Internet

Penulis berpendapat bahwasanya tidak ada seorang pun

dan e-commerce yang terus-menerus memiliki konsekuensi

yang dapat meramalkan pengaruh potensial di lingkungan

yang erat dengan hukum yang ada, kebanyakan negara

sosial-ekonomi umum dan bisnis secara pasti dan akurat

industri (termasuk negara-negara Asia-Pasifik) telah memulai

terkait dengan kemajuan pesat internet dan perdagangan

beberapa jenis reformasi hukum untuk menghadapi

elektronik (e-commerce) dalam beberapa tahun terakhir

tantangan baru meskipun ketidakpastian masih terus

ini. Namun, ada sebuah konsensus bersama yang menyatakan

melingkupi sifat reaksi balik yang muncul dan respon

bahwa perkembangan Internet dan e-commerce yang terus-

yang mungkin ditujukan kepadanya.

menerus memiliki konsekuensi yang erat dengan hukum yang ada, kebanyakan negara industri (termasuk negara*) Mahasiwa FH Trisakti, Jakarta

Berangkat dari hal tersebut, buku berjudul “Hukum Ecommerce dan Internet dengan fokus di Asia Pasific” ini berupaya mengeksplorasi persoalan umum dan khusus

37


menurut hukum di negara-negara Asia-Pasifik yang ingin

pengaturan media tersebut, serta Bab Ketiga dan Bab

mengubah diri menjadi masyarakat informasi dunia. Buku

Keempat, yang berturut-turut menggambarkan

ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama menyajikan

bagaimana Penulis mempelajari pengalaman Singapura

gambaran umum yang diakhiri dengan diskusi ke dalam

dalam mengatur Internet dan penyalahgunaan komputer.

dua bab, apabila diuraikan secara singkat, pembahasan

Bagian ini diakhiri dengan penyajian survey komprehensif

Bab Pertama dari buku ini diawali Penulis dengan

atas kondisi pengaturan Internet di wilayah Asia-Pasifik.

memperkenalkan permasalahan konseptual umum yang berasal dari pengaruh kemajuan teknologi informasi (IT) terhadap hukum yang semakin meningkat. Namun, penulis membatasi pembahasannya dengan tidak memberikan perincian pokok-pokok teknologi apa saja yang terlibat dalam perubahan sosial-ekonomi tersebut atau bagaimana hal tersebut akan berubah di tahuntahun mendatang, Penulis hanya memfokuskan pada reaksi hukum serta reaksi dari para pengacara terhadap kemajuan teknologi dan informasi. Bab Kedua buku ini berisikan rangkuman Penulis dalam menggambarkan situasi pada saat pembuatan cyberlaw di Singapura, yang merupakan salah satu “the leading country” di bidang teknologi dan informasi wilayah Asia-Pasifik, bab inipun menggarisbawahi sampai dimana tingkatan pembuatan hukum dan implementasinya di Singapura sejauh ini, serta rencana-rencana apa yang akan dijalankan di masa yang akan datang. Bab ini juga menjelaskan secara singkat komponen-komponen yang berhubungan dengan cyberlaw di Singapura, antara lain status serta praktikpraktik yang menyertainya, tanpa menyelidiki latar belakang, motivasi ataupun penjelasan masing-masing ini secara luas. Untuk mempermudah penyampaian, Penulis membagi bab ini menjadi lima bagian bersamaan dengan jenis-jenis hukum baru, yaitu regulasi Internet, hukum penyalahgunaan komputer, hukum transaksi elektronik, hak milik intelektual, dan perlindungan konsumen. Terakhir, Penulis ikut menyoroti banyaknya campur tangan yang tidak terelakan dari lembaga legislatif terhadap perkembangan cyberlaw di Singapura. Bagian kedua dari buku ini berisikan tentang pengaturan Internet yang terdiri atas empat bab, antara lain membahas mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kerangka aturan yang diperlukan Internet sebagai suatu media komunikasi dan transmisi atau pertukaran informasi. Secara singkat, pembahasan-pembahasan terpenting pada bagian ini terdapat pada Bab Pertama yang berisikan uraian yang bersifat meluas tentang bagaimana Internet telah dibicarakan diseluruh bumi dan persoalan yang dianggap berhubungan erat dengan

38

Bagian ketiga buku ini terdiri dari empat bab, dimana Penulis terfokus pada pembahasan mengenai e-commerce, yaitu implikasi ekonomi atau perdagangan dari internet. Pada Bab Pertama, Penulis memberikan suatu kerangka respon terhadap e-commerce menurut hukum, terutama dalam pembuatan kontrak serta mengusulkan dibentuknya suatu perjanjian internasional yang bertujuan untuk memadukan undang-undang perdagangan di era informasi ini. Sedangkan pada Bab Kedua dan Bab Ketiganya, Penulis mencermati peraturan-peraturan di Singapura yang menyangkut e-commerce dan percobaan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dengan proses pengenalan trustmarks guna membuat jaringan yang lebih luas dan tepat untuk sifat internasional teknologi internet dan e-commerce. Bab terakhir bagian ketiga buku ini, tersusun menjadi dua sub bab, dimana pada sub bab pertama, Penulis mengkaji mengenai perkembangan umum undang-undang e-commerce di wilayah Asia Pasifik, namun pembahasannya hanya terfokus pada status penyusunan undang-undang atau implementasi yang terkait dengan transaksi elektronis secara keseluruhan, pembuktian kedua belah pihak dan integritas komunikasi dalam sepuluh negara. Penulis juga membahas secara ringkas rezim sistem baru di bidang perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual dan penyelesaian sengketa. Sedangkan pada sub bab keduanya, Penulis menunjukan prestasi yang telah dicapai oleh negara-negara Asia Pasifik yang menjadi “kelompok utama” dan menunjukan adanya peningkatan titik temu dalam undang-undang yang membahas status transaksi perdagangan, peran CA (akuntan berlisensi) dan aturan pelaksanaan. Pada bagian keempat buku ini, Penulis membahas mengenai topik-topik khusus yang berkaitan dengan pengaturan Internet dan undang-undang e-commerce dalam tiga bab. Pada Bab Pertama dan Bab Kedua Penulis membahas konflik antara nama domain dan merk dagang serta solusi yang diusulkan oleh pengadilan, badan legislatif, dan World Intelectual Property Organization (WIPO) di dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Penulis menguraikan kerancuan di dalam sistem merk dagang


yang telah ditetapkan sebagai akibat kemunculan nama

Buku ini perlu untuk dibaca dan dapat dijadikan acuan

domain dan berpendapat bahwa satu-satunya langkah

bagi para akademisi, praktisi atau para ahli dibidangnya

logis sebagai solusi atas permasalahan ini ialah dengan

dan bahkan masyarakat umum guna memperdalam serta

membentuk suatu perjanjian internasional yang komprehensif

melengkapi pemahaman mengenai aspek hukum kemajuan

yang menempatkan nama-nama domain setingkat merk

Teknologi Informasi, antara lain permasalahan hukum

dan mempersingkat aturan administratif untuk keduanya

pemanfaatan internet, e-commerce termasuk perlindungan

sedemikian rupa agar sama sekali tidak akan ada konflik

konsumen dalam cyberspace. Penulis menyajikan

yang dapat timbul baik di satu negara maupun pada skala

pembahasan dalam buku ini dengan baik, komprehensif

global. Selanjutnya, pada Bab Ketiga Penulis membahas

dan mendalam.terutama pada pembahasan mengenai

mengenai perlindungan konsumen yang timbul di cyberspace.

pengaturan e-commerce di Singapura yang dianggap

Bagian Kelima, dalam satu bab, Penulis mencoba memberikan pencerahan ke depan untuk cyberclaw dan mengusulkan

sebagai “the leading country” di bidang teknologi dan informasi wilayah Asia-Pasifik.

arah yang mungkin di masa mendatang. Menurutnya, bentuk cyberclaw akan terus diterapkan oleh tiga kekuatan aktif. antara lain perkembangan terakhir Internet dan hukum e-commerce di Amerika Serikat dan Uni Eropa; kebijakan dan proposal legislatif yang berasal dari organisasi internasional; dan soft laws yang dihasilkan oleh entitas bisnis di seluruh dunia. Demi kepentingan semua bangsa, dalam bab ini Penulis mengusulkan berbagai cara yang lebih disukai guna meniadakan jurang pemisah yang ada, tumpang tindih, dan inkonsistensi dalam cyberclaw yang muncul serta memecahkan persoalan yang belum diselesaikan untuk mengadopsi perjanjian. Seiring dengan perkembangan dan dampak teknologi informasi yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, perlu diperlengkapi dengan instrumen hukum yang mengimbangi laju perkembangan teknologi yang dinamis tersebut sehingga tercapai kepastian hukum. Dalam kenyataannya, meskipun terdapat perbedaan sosioekonomi, penguasaan teknologi, serta tingkat perhatian (awareness), saat ini telah terdapat pengaturan mengenai Internet dan e-commerce. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pembahasan mengenai berbagai aspek regulasi internet dan e-commerce, Penulis menyinggung perlunya kesepakatan internasional agar seluruh negara, terutama negara yang telah maju di bidang industri, menaruh perhatian pada upaya mewujudkan e-commerce yang aman. Dalam rangka menghadapi era globalisasi informasi, Indonesia telah melakukan pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik melalui UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada tanggal 21 April 2008, agar pembangunan TI dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

39



40

Cakrawala Hukum: Perubahan Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Refleksi mengikuti Sidang UNCITRAL Insolvency Law Tahun 2009

1. Pendahuluan Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

dimulai sejak lebih dari 100 tahun yang lalu yakni sejak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut tidak

tahun 1906, yaitu berlakunya “verordening op het

sepenuhnya mengganti peraturan kepailitan yang

faillissement en surceance van betaling voor de european

berlaku, yaitu Faillissements Verordening Staatsblad

in Indonesia” sebagaimana Staatblads No. 217 jo.

tahun 1905 No. 217 juncto Staatblads tahun 1906

Staatblads 1906 No. 348 Faillissementsverordening.

No. 308, melainkan sekedar mengubah dan menambah.

Dalam kurun waktu yang cukup lama (dengan awal

Dengan diundangkannya Perpu No. 1 Tahun 1998,

tahun 1990-an) tidak banyak kasus kepailitan yang

seolah-olah menghidupkan kembali Peraturan Kepailitan

diajukan ke pengadilan. Namun demikian, krisis

(Faillissements Verordening S. 1905 No. 217 jo S.

moneter pada tahun 1997, telah menimbulkan kesulitan

1906 No. 348) yang lama sudah tidak digunakan lagi.

besar terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat

Sejak itu, banyak pengajuan permohonan pernyataan

terkait perekonomian khususnya dunia usaha, terutama

pailit ke Pengadilan Niaga dan muncul berbagai

dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada

putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan.

kreditur, sehingga banyak utang tidak dapat dibayar

Dalam perkembangannya, UU No. 4 Tahun 1998

lunas meskipun telah dilakukan penagihan. Kondisi ini

tersebut diubah dengan Undang-undang No. 37

dapat melahirkan akibat berantai, dan menimbulkan

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

dampak yang lebih luas, antara lain hilangnya

Kewajiban Pembayaran Utang.

kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan sarana hukum yang

2. Hukum Kepailitan yang diatur dalam UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transaction The legislative guide on insolvency law dipersiapkan oleh UNCITRAL. Proyek tersebut berawal dari sebuah

mendukung.

proposal yang dibuat untuk UNCITRAL pada tahun

Pengaturan mengenai kepailitan yaitu Undang-

lebih lanjut mengenai hukum kepailitan (insolvency),

undang tentang Kepailitan (FaillissementsVerordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348), tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal

1999 yaitu UNCITRAL harus melaksanakan pekerjaan khususnya insolvency perusahaan, untuk mendorong pengadopsian rejim insolvensi perusahaan nasional yang efektif. Pertemuan yang bersifat menjelaskan untuk mempertimbangkan kelayakan proyek tersebut diadakan pada bulan Desember tahun 1999. Berdasarkan pertemuan tersebut, UNCITRAL memberikan mandat kepada Working Group V (Insolvency Law) untuk

22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah

mempersiapkan comprehensive statement of key

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

objectives dan karakteristik utama untuk sebuah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang

insolvensi, rejim kreditur-debitur, termasuk restrukturisasi

Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan

diluar pengadilan dan sebuah legislative guide yang

(Perpu No. 1 Tahun 1998) yang kemudian disetujui

mengandung pendekatan yang fleksibel tentang

oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU No. 4

pengimplementasian tujuan dan karakteristik tersebut

Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan

termasuk sebuah diskusi mengenai alternatif

41


pendekatan yang memungkinkan, keuntungan serta

The guide memfokuskan pada proses insolvensi yang

kerugian-kerugian dari pendekatan-pendekatan

dimulai berdasarkan hukum insolvensi dengan penekanan

tersebut. Untuk mencari masukan, sebuah colloqium

pada reorganisasi, melawan debitur berupa legal

internasional yang diorganisir bekerjasama dengan

person atau natural person yang menjalankan kegiatan

INSOL Internasional dan Internasional Bar Association

ekonomi. Permasalahan insolvensi terhadap perorangan

diadakan pada bulan Desember 2000.

yang tidak menjalankan kegiatan ekonomi tidak

Selanjutnya Working Group V pada bulan Juli 2001

dibahas.

telah mengembangkan draft pertama dari Legislative

The legislative Guide juga mendiskusikan penggunaan

Guide on insolvency law dan melalui seven one week

dan pentingnya merumuskan sarana lain dalam

session, pertemuan akhir berlangsung pada akhir

insovensi, khususnya mengenai negosiasi restrukturisasi

Maret 2004. Disamping itu, perwakilan dari 36 negara

terhadap bisnis debitur secara sukarela antara debitur

anggota UNCITRAL, observer, dan sejumlah organisasi

dan kreditur-kreditur utama yang tidak diatur oleh

internasional baik lembaga pemerintah maupun non

hukum insolvensi. Selain itu dalam merumuskan

pemerintah berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaan

tentang persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam

persiapan. Perkerjaan tersebut juga dilaksanakan

hukum insolvensi nasional, the Guide memasukkan

bekerjasama dengan Working Gorup VI (Security

text dan pedoman untuk pengudangan UNICITRAL

Interest) untuk meyakinkan koordinasi perlakuan

Model Law on Cross Border Insovensi (the UNCITRAL

security interest dalm insolvensi dengan legislative

Model Law) untuk mengakomodasi isu-isu yang

guide atas secured transaction yang sedang

terkait dengan cross border insolvensi. Harus dicatat,

dikembangkan oleh UNCITRAL.

bagaimanapun juga, bahwa sebuah model law umumnya

Negosiasi-negosiasi terakhir atas draft legislative guide on insolvency law dilaksanakan selama sesi ke 37 UNCITRAL di New York dari tanggal 14 sampai dengan 21 Juni 2004 dan text yang diadopsi oleh konsensus pada tanggal 25 juni 2004. Setelah itu, Majelis Umum mengadopsi resolusi 59/40 pada tanggal 2 Desember 2004. General Assembly mengungkapkan apresiasinya kepada UNCITRAL karena telah menyelesaikan dan mengadopsi Legislative guide.

akan digunakan secara berbeda pada sebuah legislative guide. Secara khusus, sebuah model law adalah sebuah text legislative yang direkomendasikan kepada negaranegara untuk diundangkan sebagai bagian dari hukum nasional dengan atau tanpa modifikasi. Model law pada umumnya mengusulkan satu set solusi legislatif yang menyeluruh untuk merumuskan sebuah istilah dan bahasa khusus yang ditujukan untuk memasukan langsung ketentuan-ketentuan dari model law ke dalam hukum nasional. Fokus dari legislative guide,

Tujuan the legislative guide on insolvency law adalah

disisi lain memberikan petunjuk bagi perumus

untuk membantu pembentukan sebuah kerangka

undang-undang dan pengguna-pengguna yang lain

hukum yang efektif dan efisien untuk memikirkan

termasuk untuk mendiskusikan komentar dan

tentang kesulitan keuangan dari debitur. The legislative

menganalisis isu-isu yang relevant. Rekomendasi dari

guide on insolvency law digunakan sebagai referensi

legislative guide tidak dimaksudkan untuk diundangkan

oleh otoritas nasional dan lembaga legislatif ketika mempersiapkan peraturan dan perundang-undangan yang baru atau mereview kecukupan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advis dalam the guide bertujuan untuk mencapai keseimbangan diantara kebutuhan untuk memikirkan tentang kesulitan

sebagai bagian dari hukum nasional. Dengan demikian, model laws menggambarkan isu-isu penting yang perlu dirumuskan dengan beberapa rekomendasi yang memberikan pedoman yang spesifik tentang bagaimana merancang ketentuan legislatif.

keuangan secepat dan seefisien mungkin dan

Secara garis besar Guide ini terdiri dari 2 (dua) bagian,

kepentingan kreditur-debitur dan pihak lain. The guide

yaitu Bagian Pertama mengenai Merancang Tujuan-

mendiskusikan isu-isu utama untuk merancang sebuah

tujuan Penting dan Struktur dari Hukum Kepailitan

hukum kepailitan yang efisien dan efektif walupun

yang Efektif dan Efisien, dan Bagian Kedua mengenai

terdapat perbedaan mengenai kebijakan dan perlakuan

Pengaturan-pengaturan Utama bagi Hukum Kepailitan

legislatif dalam berbagai sistem hukum.

yang Efektif dan Efisien

42


a. Bagian pertama terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu : - Bab I, mengatur mengenai tujuan dari hukum kepailitan yang efektif dan efisien. - Bab II, mengatur mengenai mekanisme mengatasi kesulitan keuangan debitur. - Bab III, mengatur mengenai Kerangka institusi. b. Bagian kedua terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu : - Bab I, mengatur mengenai aplikasi dan permohonan. - Bab II, mengatur mengenai Perlakuan atas aset-aset dan permulaan dari proses kepailitan.

interest on a regular basis and that is therefore ascertainable by third parties. Hal yang menonjol dalam pembahasan COMI di atas adalah mengenai jurisdiction to commence insolvency proceedings terhadap suatu grup perusahaan yang memiliki perusahaan di negara lain. Masih terdapat berbagai perbedaan pandangan diantara negara anggota UNCITRAL mengenai issues tersebut, terutama terkait dengan centre of main interest suatu grup perusahaan yang memiliki perusahaan di negara lain, mengenai hukum negara

- Bab III, mengatur mengenai para pihak/Peserta.

yang dapat diberlakukan. Sidang masih belum

- Bab IV, mengatur mengenai reorganisasi.

sepakat mengenai penerapan kriteria atas proses

- Bab V, mengatur mengenai pengelolaan

pengajuan kasus insolvensi terhadap suatu

proses. - Bab VI, mengatur mengenai kesimpulan dari proses. 3. Beberapa konsep kepailitan dalam UNCITRAL

perusahaan yang memiliki perusahaan (satu grup) di negara lain, khususnya mengenai jurisdiksi seorang hakim terhadap kasus yang sedang dihadapinya dengan grup perusahaan yang berada dinegara lain. Mengingat belum ditemukannya

Pembahasan diawali dengan kesepakatan untuk

formula yang dapat disepakati mengenai hal ini,

memberikan tambahan (addendum) pada dokumen

disepakati untuk dilakukan studi/pembahasan

Draft UNCITRAL Notes on Cooperation, communication

khusus mengenai COMI.

and coordination in cross-border insolvency proceedings. Adapun inti dari addendum adalah menyoroti crossborder insolvency proceedings, dimana perjanjian lintas batas (cross-border agreements) antar negara akan memberikan manfaat untuk memberikan ilustrasi praktek yang sedang berjalan. Namun disadari bahwa cross-border agreements akan beragam dari satu jurisdiksi ke juriskdisi lainnya tergantung kepada kewenangan para hakim, representasi insolvensi (semacam kurator dalam kepailitan atau likuidator) dan aturan hukum insolvensi masing-masing negara. Oleh karena itu, cross-border agreements akan memberikan manfaat untuk memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dalam hal terdapat kasus-kasus insolvensi antar negara.

Dalam pembahasan mengenai pusat koordinasi/ coordination centre bagi suatu kelompok perusahaan, beberapa delegasi mengidentifikasi suatu pusat koordinasi dalam suatu kelompok perusahaan dengan pusat kepentingan utama (centre of main interest/COMI) dari seorang debitur (perusahaan). Selain itu Pokja menyepakati bahwa hukum kepailitan dimasing-masing negara dapat menspesifikasikan kantor pendaftaran perusahaan yang mengendalikan suatu kelompok perusahaan, sebagai pusat koordinasi proses kepailitan kelompok perusahaan tersebut yang berada di negara yang berbeda. Pokja juga mengusulkan agar dalam pembahasan mendatang mengenai pusat koordinasi juga dibahas antara lain mengenai pentingnya mempercepat proses

Setelah disepakati addendum pada dokumen Draft

penunjukan pusat koordinasi di kelompok perusahaan

UNCITRAL Notes on cooperation, communication and

guna menghindari kompleksitas masalah dan

coordination in cross-border insolvency proceedings,

meminimalisir adanya forum shopping. Disepakati

pembahasan dilanjutkan pada dokumen mengenai

bahwa suatu induk perusahaan (parent company)

Treatment of enterprise groups in insolvency yang

tidak serta merta dianggap sebagai suatu pusat

menjadi pokok perhatian dalam international and

koordinasi suatu kelompok perusahaan dalam hal

domestic issues.

terjadi kepailitan lintas batas.

a. Centre of main interest (COMI) yaitu place where the debtor conducts the administration of its

43


b. Post-commencement finance

d. Other issues

Dalam kaitan ini, hal-hal pokok yang menjadi

Terkait dengan other issues, terdapat kesepakan

sorotan adalah mengenai boleh tidaknya suatu

bahwa terdapat aspek internasional dalam procedural

perusahaan yang sudah dimohonkan pailit ke

coordination, substantive consolidation, appointment

pengadilan (perkara insolvensi) menggunakan

of single insolvency representatives dan a single

tambahan dana segar dari grup perusahaannya

reorganization plan sehingga dalam memberikan

yang masih tergolong sehat guna menyelesaikan

suatu rekomendasi, aspek internasional tersebut

kewajiban, misal menyelesaikan pesanan kliennya

harus mempertimbangkan domestic treatment.

sehingga masih ada dana masuk ke perusahannya. Agar pembahasan mengenai ini lebih komprehensif, delegasi negara-negara memandang perlu dipertimbangkan mengenai biaya post-aplication finance pada saat mambahas post-commencement finance. c. Coordination and cooperation

Pokja juga mengadopsi rekomendasi penyempurnaan Model Law on cross border insolvency, pasal 26 ayat (1) mengenai pentingnya hukum kepailitan di masing-masing negara untuk mengotorisasikan perwakilan kepailitan/insolvency representative yang ditunjuk untuk mengadministrasikan proses kepailitan bagi suatu perusahaan dalam kelompok

Dalam bahasan mengenai coordination and

perusahaan. Lebih jauh, disepakati agar perwakilan

cooperation terdapat pandangan untuk membuat

kepailitan juga memberikan otoritas bekerjasama

rekomendasi kepada legislator dan pengadilan

semaksimal mungkin dengan pengadilan asing

agar memperhatikan hasil kerja WG V agar

atau perwakilan pengadilan untuk memfasilitasi

mereka dapat mengacu pada model-model yang

koordinasi proses pengadilan kepailitan suatu

ditawarkan berkaitan dengan masalah insolvensi.

perusahaan di negara lain.

Mengenai rekomendasi penyempurnaan Model

Dalam rekomendasi Pasal 25 ayat 2 dan pasal 26

Law on cross border insolvency, khususnya Pasal

ayat 2 dari Model Law on Cross-border Insolvency,

25 ayat (1) mengenai fasilitas kerjasama dan

Pokja menyetujui bahwa hukum kepailitan di

komunikasi antara pengadilan dan pengadilan

masing-masing Negara wajib memberikan otorisasi

asing atau perwakilan asing dari pusat koordinasi,

pengadilan yang berkompeten menangani kasus

Pokja menyepakati bahwa hukum kepailitan di

kepailitan untuk mengkomunikasikan dan meminta

masing-masing negara wajib memberikan otorisasi

informasi atau bantuan dari pengadilan asing

pengadilan yang berwenang mengadili kasus

dalam hal proses peradilan dilakukan di negara

kepailitan untuk bekerjasama semaksimal mungkin

lain untuk kepailitan suatu perusahaan dalam

dengan pengadilan asing atau perwakilan asing

kelompok perusahaan. Perdebatan terjadi pada

dari pusat koordinasi.

saat pembahasan rekomendasi mengenai safeguard

Mengenai bentuk kerjasama dan komunikasi antar pengadilan, Pokja menyepakati cakupan kerjasama antar pengadilan selama diperbolehkan oleh hukum yang berlaku di masing-masing Negara, termasuk antara lain menyediakan dokumen terkait kepailitan termasuk putusan dan transkrip persidangan serta komunikasi melalui beberapa media. Pokja juga menyetujui usulan beberapa Negara untuk menghapus kata “two-way” sebelum komunikasi untuk merefleksikan dan memfasilitasi adanya kemungkinan komunikasi antar lebih dari dua pengadilan.

dalam Model Law on Insolvenscy. Beberapa Negara menyatakan bahwa prinsip kerahasiaan bagi dokumen pengadilan dalam rekomendasi tersebut akan bertabrakan dengan tujuan dan kerjasama kepailitan lintas batas yang mengutamakan transparansi. Beberapa negara mengusulkan agar prinsip kerahasiaan diberlakukan secara terbatas hanya pada hal-hal administrasi serta memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatannya atas kerahasiaan dokumen pengadilan. Pokja menyepakati bahwa prinsip kerahasiaan dokumen pengadilan hanya akan diterapkan untuk beberapa hal tertentu seperti hal administrative. Guna melindungi

44


informasi rahasia di pengadilan. disepakati pula

g. The impact of insolvency on a security right in

point tambahan mengenai safeguard yang intinya

intellectual property

menghormati yurisdiksi masing-masing pengadilan

Dalam pembahasan mengenai the impact of

untuk melakukan komunikasi serta menghormati

insolvency on a security right in intellectual

hak-hak pihak yang berkepentingan dalam hal

property, sidang menyepakati berbagai rekomendasi

kerahasiaan informasi sesuai dengan hukum dan

yang tertuang dalam dokumen yang disiapkan

peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

oleh pihak sekretariat. Dalam pembahasan

e. Joint application Dalam topik ini, dibahas mengenai pengajuan kasus insolvensi atas suatu grup perusahaan yang terletak di dua negara berbeda. Oleh karena itu, Pokja (WG) mendiskusikan mengenai pengajuan dan dimulainya kasus insolvensi dalam konteks domestik. f. Procedural coordination

mengenai pengaruh kepailitan dalam hak jaminan atas hak kekayaan intelektual, Pokja menyepakati masukan Pokja VI (Security Interest) UNCITRAL yang pada intinya mengakui suatu hak jaminan atas hak kekayaan intelektual dalam hal terjadi kepailitan. Secara spesifik, Pokja mengakui kepailitan terhadap pemberi maupun penerima lisensi HAKI dalam hal lisensi hak kekayaan intelektual tersebut dijaminkan kepada pihak lain.

Menyangkut permasalahan koordinasi sesama pihak yang akan mengajukan perkara insolvensi terhadap perusahaan yang memiliki tempat kegiatan di dua negara yang berbeda.

4. Manfaat bagi Indonesia Tujuan dari UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (Guide) adalah membantu negara-negara dalam

Mengenai hal prosedural pemerksaan dalam

pengembangan hukum kepailitan modern, mengingat

pengadilan, Pokja menyepakati bahwa hukum

tidak adanya keseragaman dalam proses kepailitan di

kepailitan di masing-masing Negara dapat

berbagai negara. Dalam pembahasanpun terdapat

mengotorisasi pengadilan untuk melakukan joint

perbedaan pandangan masing-masing delegasi negara.

hearing dengan pengadilan asing dalam memeriksa

Hal ini dapat dimaklumi karena pada dasarnya terdapat

kasus kepailitan. Terdapat usul agar rekomendasi

perbedaan mendasar pada hukum kepailitan di

tersebut diperinci dengan prosedur yang lebih detail

masing-masing negara, seperti Indonesia, belum

sebagaimana tercantum dalam catatan kaki

mengenal dan mengatur mengenai cross border

rekomendasi tersebut. Pokja menyepakati

insolvency dalam hukum kepailitan

penambahan detail prosedural pemeriksaan tersebut dalam text rekomendasi dengan menggunakan catatan kaki dimaksud.

Perbedaan paling mendasar mengenai perlu tidaknya mengatur hukum beracara bagi masing-masing pengadilan dalam hal terjadi cross border insovency

Khusus mengenai pembahasan cross-border

dan mengenai pengadilan manakah yang akan

agreements, terdapat usulan agar otoritas yang

memegang peranan dalam mengambil keputusan

berwenang memberikan persetujuan/endorsement

serta apakah keputusan pengadilan mengenai cross

atas cross-border agreements juga diperluas, tidak

border insolvency di negara tersebut dapat dilaksanakan

hanya pengadilan setempat, namun mencakup

di yurisdiksi pengadilan negara lain. Menangani hal

lembaga non pengadilan seperti Kementrian Luar

ini, beberapa negara masih ragu dan menutup adanya

Negeri, mengingat praktek di beberapa pengesahan

kemungkinan campur tangan pengadilan asing dalam

suatu perjanjian internasional melibatkan

yurisdiksi pengadilan dalam negeri. Namun beberapa

Kementerian Luar Negeri. Pokja menyepakati

negara yang mengusulkan adanya kerjasama dan

usulan tersebut dengan menggunakan formula

keterbukaan dalam hal kepailitan lintas batas, karena

kalimat yang lebih luas, tidak hanya Kementrian

tanpa adanya kerjasama dan keterbukaan di masing-

Luar Negeri namun juga Kementerian/instansi

masing pengadilan terhadap pengadilan asing,

terkait lain sesuai hukum dan peraturan di masing-

mustahil dapat menyelesaikan kepailitan lintas negara.

masing negara.

45


Mengenai kerjasama dan koordinasi antar pengadilan

mengatur mengenai ketentuan kepailitan lintas

kepailitan, mengingat hal tersebut tidak dikenal dan

batas negara, termasuk Indonesia. Dengan sistem

diatur dalam hukum kepilitan di Indonesia, maka hal

ekonomi pasar yang makin terbuka, sudah menjadi

tersebut perlu menjadi perhatian bagi Indonesia.

suatu keniscayaan bahwa pembangunan hukum

Mengingat hal tersebut terkait dengan aspek prosedural

nasional di bidang ekonomi, selain harus menyerap

dalam kepailitan lintas batas maka perlu koordinasi

nilai-nilai nasional, juga harus mengakomodasi

antar instansi di Indonesia, seperti Depkumham,

nilai-nilai yang bersifat universal dari praktek bisnis

Mahkamah Agung serta praktisi dan pakar kepailitan.

internasional.

Mencermati perkembangan rezim hukum kepailitan internasional sedemikian pesatnya, dipandang perlu untuk menyesuaikan atau setidaknya mempersiapkan perluasan cakupan kepailitan dalam UU No. 37 Tahun 2004 untuk mengantisipasi perkembangan tersebut.

b. Proses Penyusunan UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law telah melalui proses pembahasan yang komprehensif, sehingga menjadi Guide yang komprehensif dan lengkap mengatur konsepsikonsepsi hukum kepailitan yang mengakomodir

Pada sisi lainnya, dikaitkan dengan ketentuan

kebutuhan-kebutuhan hukum yang diseusikan

kepalitan terhadap badan hukum bank dan sistem

dengan perkembangan.

hukum yang berlaku di Indonesia, perkembangan rezim kepailitan dalam model law tersebut perlu untuk dicermati. Dalam sistem hukum di Indonesia, undangundang kepailitan berlaku bagi perorangan dan badan usaha. Dalam hal ini badan usaha yang berupa bank, asuransi dan perusahaan efek, prosedur kepailitan hanya dapat diajukan oleh otoritas masing-masing badan usaha tersebut. Selain itu, bagi bank juga berlaku ketentuan mengenai likuidasi. Dalam situasi perekonomian saat ini, khususnya di Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No 4 Tahun 2008 (yang tidak disetujui oleh DPR untuk disahkan sebagai UU) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, suatu bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau insolven, dan yang berdampak sistemik, apabila memenuhi persyaratan dalam ketentuan tersebut tidak dilikuidasi melainkan diselamatkan (bail-out) oleh Pemerintah. Tindakan yang sama dilakukan pula oleh Pemerintah Amerika dalam kasus Fannie Mae, Freddie Mac dan AIG, serta Pemerintah Inggris dalam kasus Northern Rock. Hal-hal tersebut di atas dapat menjadi masukan dalam pembahasan model law mengenai Insolvency Law yang saat ini belum selesai masih sedang dibahas. 5. Penutup a. Rezim hukum Kepailitan yang dikembangkan dalam UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (Guide) ini sangat bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional di bidang ekonomi seluruh negara, khususnya negara yang belum

46

c. Rezim hukum kepailitan Indonesia belum mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara, yang memungkinkan adanya keputusan pengadilan Indonesia dapat berlaku di negara lain atau sebaliknya. Hal tersebut perlu dicermati dan dikaji lebih lanjut oleh para akademisi, pakar hukum dan instansi terkait yang berwenang.

Daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) September - Desember 2009

Nomor

11/32/PBI/2009

11/33/PBI/2009

Tanggal

30-9-2009

7-12-2009

Satker

Perihal

DASP

Perubahan Keempat Atas PBI No.2/24/ PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern

DPbS

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

47



48

Daftar Surat Edaran Ekstern (SE) Bank Indonesia September - Desember 2009

Nomor

Tanggal

Satker

Perihal

11/24/DPbS

29-9-2009

DPbS

Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

11/25/DPbS

29-9-2009

DPbS

Perubahan Kegiatan Usaha BPR Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

11/26/DKBU

5-10-2009

DKBU

Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/17/UK Tanggal 15 Januari 1999 Perihal Kredit Usaha Tani

11/27/DKBU

5-10-2009

DKBU

Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/UK Tanggal 12 Februari 1999 Perihal Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum.

11/28/DPbS

5-10-2009

DPbS

Unit Usaha Syariah

11/29/DPNP

16-10-2009

DPNP

Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah

DPNP

Perubahan atas SE BI No.10/19/DPNP tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia

11/30/DPNP

30-10-2009

11/31/DPNP

30-11-2009

DPNP

Pedoman standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

11/32/DPM

7-12-2009

DPM

Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara

49


11/33/DPNP

8-12-2009

DPNP

Perubahan atas SE BI No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia

11/34/DPbS

23-12-2009

DPbS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

11/35/DPNP

31-12-2009

DPNP

Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru

11/36/DPNP

31-12-2009

DPNP

Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana

11/37/DKBU

31-12-2009

DKBU

Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat

50

Ringkasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) September - Desember 2009

Peraturan

: Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Berlaku

: Tanggal 1 Januari 2010

Ringkasan

:

1. Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) paling kurang diwujudkan dalam: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern BUS; c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) ; d. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; e. batas maksimum penyaluran dana; dan f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. 2. Pelaksanaan GCG bagi Unit Usaha Syariah (UUS) paling kurang diwujudkan dalam: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS; c. penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan d. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS. 3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: a. Komite Pemantau Risiko; b. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan c. Komite Audit. 4. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah; dan c. seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. 5. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari : a.

2 (dua) orang Komisaris Independen; dan

b.

seorang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia

6. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari : a.

seorang Komisaris Independen;

b.

seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan; dan

c.

seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

7. Aspek transparansi pengungkapan kepemilikan saham 5% (lima persen); bagi Dewan Komisaris hanya berlaku pada BUS yang bersangkutan, sementara bagi Direksi berlaku baik pada BUS yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain di dalam negeri maupun luar negeri.

51


8. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang: a. Audit Intern; b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan c. Kepatuhan. dimana dalam rangka mendorong efektivitas implementasi pelaksanaan fungsi-fungsi dimaksud, Direksi dapat membentuk satuan kerja tersendiri 9. Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam RUPS bagi BUS, rencana penunjukan dimaksud terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPbS. 10. Hal-hal yang diatur dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPS adalah : a. Di BUS : 1) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti rekomendasi DPS 2) Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi DPS 3) Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah disampaikan kepada DPS 4) BUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengawasan DPS b. Di UUS : 1) Direktur UUS wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS 2) Direkrut UUS wajib menyediakan data dan informasi terkait pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada DPS 3) UUS wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan data/informasi bagi DPS. 11. Hal-hal yang diatur terkait pelaksanaan GCG bagi DPS, antara lain : a. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup agar pelaksanaan tugasnya berjalan optimal, dan DPS wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan. b. Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS, dan remunasi serta fasilitas yang diterima dalam laporan pelaksanaan GCG. c. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh BUS dan/atau UUS, dengan masa transisi pemberlakuan 1(satu) tahun setelah berlakunya PBI ini. 12. Ketua Komite sebagaimana dimaksud dalam angka 3, hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada BUS yang sama. 13. Laporan pelaksanaan GCG bagi BUS disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, dan paling kurang meliputi: a. kesimpulan umum dari hasil penilaian self assesment atas pelaksanaan GCG BUS; b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain; c. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan/atau pemegang saham pengendali BUS; d. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya; e. daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS; f. kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration packages) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS; g. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; h. frekuensi rapat Dewan Komisaris; i. frekuensi rapat DPS;

52


j. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS; k. jumlah permasalahan hukum perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS; l. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; m. buy back shares dan/atau buy back obligasi BUS; n. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan o. pendapatan non halal dan penggunaannya. 14. Laporan pelaksanaan GCG bagi UUS, paling kurang meliputi: a. kesimpulan umum dari hasil self assesment atas pelaksanaan GCG UUS; b. rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya; c. daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh UUS; d. kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration packages) bagi DPS; e. frekuensi rapat DPS; f. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaiannya oleh UUS; g. jumlah permasalahan hukum perdata atau pidana dan upaya penyelesaiannya oleh UUS; h. penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik nominal maupun penerima dana; dan i. pendapatan non halal dan penggunaannya. 15. Laporan pelaksanaan GCG BUS disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir; sedangkan laporan pelaksanaan GCG UUS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan GCG BUK disampaikan kepada direktorat pengawasan bank/KBI dimana BUK dilakukan pengawasannya bersamaan dengan laporan pelaksanaan GCG BUK dimana laporan GCG UUS merupakan bab (chapter) tersendiri didalamnya yang disampaikan pada periode waktu sebagaimana ketentuan GCG yang berlaku bagi bank umum, serta disampaikan kepada DPbS dan/atau KBI setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. 16. Adanya ketentuan peralihan atas laporan pelaksanaan GCG BUS untuk posisi laporan akhir Desember 2009 yang tetap mengacu pada PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum 17. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum beserta ketentuan perubahannya dinyatakan tidak berlaku bagi BUS

53

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Recommend Documents