HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

BULETIN

ISSN : 1693 - 3265 Volume 9, Nomor 3, September - Desember 2011

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Aspek Hukum Kepailitan Dan Insolvensi Bank Di Negara-Negara Asean Pembenahan Hukum Prasyarat Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Berkesinambungan Pengkajian Terhadap Makna Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Resensi Buku: Kepalitian Bank Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Suatu Bank Cakrawala Hukum: Laporan Mengikuti Sosialisasi RUU Pencegahan Dan Pendanaan Terorisme Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, September - Desember 2011 Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, September - Desember 2011

Volume 9, Nomor 3, September - Desember 2011

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Direktorat Hukum Bank Indonesia Pelindung Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia Penanggung Jawab Ahmad Fuad, Christina Sani, Heru Pranoto Pemimpin Redaksi Christina Sani Sekretaris Redaksi Dyah Pratiwi Dewan Redaksi Imam Subarkah, Sudarmaji, Arief R. Permana, Amsal Chandra Appy, Rosalia Suci, Rika S. Dewi, Amy Rachmy Budiati, Hari Sugeng Raharjo, Suprianto, Umi Widji R. Redaksi Pelaksana Dyah Pratiwi, Hernowo Koentoadji, Ellia Syahrini, Kesumawati, Kuwat Wijayanto, Chandra Herwibowo Mitra Bestari Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH., LLM Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., LLM Prof. Dr. Huala Adolf, SH., LLM Dr. Inosentius Samsul, SH., LLM Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia. Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt. 9 Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan. “Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi”

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dari Meja Redaksi

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 9 Nomor 3, Edisi September s.d Desember2011 kembali hadir ditengah-tengah para pembaca dan pencintanya. Dalam rangka menyongsong berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 yang menandakan lahirnya babak baru hubungan kerjasama ekonomi regional di antara negara-negara ASEAN, pemahaman yang memadai mengenai berbagai sistem hukum dan ketentuan terkait dengan bidang-bidang yang relevan dengan terbentuknya MEA merupakan suatu keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kajian mengenai aspek hukum insolvensi dan kepailitan bank di negaranegara ASEAN dimaksudkan untuk melengkapi persiapan-persiapan yang diperlukan dalam rangka perundingan-perundingan menuju terbentuknya MEA tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Buletin edisi ini akan diterbitkan artikel mengenai Aspek Hukum Kepailitan dan Insolvensi Bank di Negara-Negara Asean. Selain itu, Buletin juga menurunkan 2 artikel lainnya, yaitu : 1.

Pembenahan Hukum Prasyarat Pertubuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Berkesinambungan, oleh Dr. Dian Ediana Rae, SH., LLM.

2.

Pengkajian Terhadap Makna Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Dan Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, oleh Sri Hariningsih, SH., MH. Selanjutnya, redaksi juga menyajikan resensi buku “Kepailitan Bank Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam

Kepailitan Suatu Bank yang ditulis oleh Dr. Silvia Janistriwati, SH., M Hum. Dalam hal ini resensi ditulis oleh Ellia Syahrini SH., CN, Analis Hukum Senior Bank Indonesia. Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, Buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan Juni sampai dengan Desember 2011, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Selamat membaca. Jakarta, Desember 2011 Redaksi

i


Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 9, Nomor 3, September - Desember 2011

Halaman Dari Meja Redaksi............................................................................................................................................

i

Daftar Isi..........................................................................................................................................................

iii

Aspek Hukum Kepailitan Dan Insolvensi Bank Di Negara-Negara Asean............................................................

1 - 34

Rosalia Suci, SH, LLM; Teddy Yusuf, SH., LLM; Isnu Yuwana, SH., LLM; Safari Kasiyanto, SH., LLM; Dwi Kartika Siregar, SH. Pembenahan Hukum Prasyarat Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Berkesinambungan............................

35 - 38

Dr. Dian Ediana Rae, SH., LLM Pengkajian Terhadap Makna Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009.....................................................................................................................................................

39 - 45

Sri Hariningsih, SH., MH Resensi Buku: Kepalitian Bank Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Suatu Bank...............................

47 - 50

Ellia Syahrini, SH., CN Cakrawala Hukum: Laporan Mengikuti Sosialisasi RUU Pencegahan Dan Pendanaan Terorisme.......................................................

51 - 55

Redaksi Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Juni - Desember 2011...................

57 - 59

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia) Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, Juni - Desember 2011.............................................................................

61 - 75

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia)

iii


Aspek Hukum Kepailitan Dan Insolvensi Bank Di Negara-Negara ASEAN Rosalia Suci, SH., LLM; Teddy Yusuf, SH., LLM; Isnu Yuwana, SH., LLM; Safari Kasiyanto, SH., LLM; Dwi Kartika Siregar, SH.1

Abstrak

Terkait dengan otoritas yang berwenang dalam proses pengajuan insolvensi dan kepailitan bank di negara-negara

Dalam rangka menyongsong berlakunya Masyarakat

ASEAN, hampir semua negara mengatur bahwa hal tersebut

Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 yang menandakan

merupakan kewenangan otoritas moneter atau Bank

lahirnya babak baru hubungan kerjasama ekonomi regional

Sentral. Sementara itu, khususnya terkait dengan likuidasi

di antara negara-negara ASEAN, pemahaman yang

bank, pada umumnya dilakukan melalui proses penetapan

memadai mengenai berbagai sistem hukum dan ketentuan

pengadilan berdasarkan pengajuan dari bank sentral kecuali

terkait dengan bidang-bidang yang relevan dengan

di Indonesia yang proses likuidasinya merupakan

terbentuknya MEA sebagaimana tercantum dalam ASEAN

kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan tanpa perlu

Economic Community Blueprint (AEC Blueprint) merupakan

adanya penetapan pengadilan.

suatu keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam tata urutan prioritas pembayaran terkait dengan Kajian mengenai aspek hukum insolvensi dan kepailitan

penyelesaian harta debitur pailit, hampir semua negara

bank di negara-negara ASEAN dimaksudkan untuk

ASEAN menggolongkan nasabah bank dalam kategori

melengkapi persiapan-persiapan yang diperlukan dalam

kreditur konkuren. Namun demikian, dalam rangka

rangka perundingan-perundingan menuju terbentuknya

memberikan perlindungan kepada nasabah bank, negara-

MEA tahun 2015. Dengan demikian, pada saat terbentuknya

negara Anggota ASEAN menerapkan sistem penjaminan

MEA dimana aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja

atas simpanan nasabah bank yang nilai nominal

bergerak secara bebas (tahun 2015) dan terjadinya liberalisasi

penjaminannya berbeda-beda di masing-masing negara.

sub sektor jasa perbankan (tahun 2020), telah terdapat prinsip-prinsip atau standar hukum yang berlaku secara

Pengaturan proses insolvensi yang debiturnya mempunyai

regional terkait dengan penyelesaian insolvensi dan kepailitan

aset atau kreditur di luar negeri termasuk pengakuan

bank termasuk bank yang beroperasi secara lintas batas

putusan pengadilan asing (cross border insolvency) berbeda-

(cross border) di ASEAN. Kajian mengenai aspek hukum

beda antara negara yang satu dengan negara lainnya.

insolvensi dan kepailitan bank meliputi aspek-aspek

Beberapa negara mengatur bahwa hukum kepailitan hanya

pengaturan insolvensi dan kepailitan dalam sistem hukum

berlaku terhadap aset-aset debitur yang berada di dalam

dan perundang-undangan di masing-masing negara ASEAN,

negeri. Sementara itu, negara-negara lainnya mengatur

otoritas yang berwenang dalam insolvensi dan kepailitan

bahwa putusan kepailitan pengadilan negara-negara tersebut

bank, prioritas pembayaran dalam penyelesaian kepailitan

selain berlaku terhadap aset-aset debitur yang berada di

bank, cross border insolvency termasuk di dalamnya

dalam negeri juga menjangkau terhadap aset-aset debitur

pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan pengadilan

yang berada di luar negeri.

asing. Terkait dengan pengaturan pengakuan putusan pengadilan Secara umum, pengaturan insolvensi dan kepailitan bank

asing, beberapa negara tidak mengakui putusan pengadilan

di masing-masing negara ASEAN diatur dalam undang-

kepailitan asing. Negara lainnya mengakui putusan kepailitan

undang tersendiri disamping adanya undang-undang

pengadilan asing dengan syarat negara tersebut telah

kepailitan yang berlaku secara umum.

menandatangani perjanjian bilateral/multilateral mengenai pengakuan putusan kepailitan pengadilan asing, atau institusi yang dipailitkan didirikan di negara tersebut.

1

Tim Moneter dan Sistem Pembayaran, Direktorat Hukum Bank Indonesia

1

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 9, Nomor 3, September - Desember 2011

Permasalahan hukum yang mungkin timbul dari pengaturan

menandakan lahirnya babak baru hubungan

kepailitan bank yang berbeda-beda, khususnya adalah

kerjasama ekonomi regional di antara negara-

tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan kepailitan dari

negara ASEAN, pemahaman yang memadai

pengadilan suatu negara atas kepailitan bank yang

mengenai berbagai sistem hukum dan ketentuan

mempunyai kreditur dan aset di luar negara tersebut

terkait dengan bidang-bidang yang relevan dengan

dikarenakan tidak diakuinya putusan kepailitan bank

terbentuknya MEA sebagaimana tercantum dalam

tersebut oleh negara lainnya. Kondisi tersebut berpotensi

ASEAN Economic Community Blueprint (AEC

menciptakan tidak adanya kepastian hukum dalam

Blueprint) merupakan suatu keharusan dan tidak

penyelesaian kasus-kasus cross border insolvency.

bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka

Idealnya, untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut

mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan

diperlukan harmonisasi hukum khususnya terkait dengan

penelitian studi komparasi sistem hukum dan

pengaturan cross border insolvency. Harmonisasi ketentuan

ketentuan terkait dengan lalu lintas modal,

insolvensi dan kepailitan bank tersebut merupakan salah

kelembagaan dan insolvensi di negara-negara

satu infrastruktur penunjang yang diperlukan apabila

ASEAN bekerja sama dengan 2 (dua) universitas di

nantinya disepakati akan beroperasi qualified ASEAN banks

Bandung yaitu Fakultas Hukum Universitas

secara lintas batas di kawasan ASEAN dan akan melengkapi

Padjadjaran dan Fakultas Hukum Universitas

infrastruktur lain yang diperlukan seperti cross border bank

Parahyangan.

supervision dan cross border bank resolution. Penelitian mengenai sistem hukum dan ketentuan Sebelum langkah harmonisasi hukum dilaksanakan, terlebih

terkait dengan kelembagaan serta insolvensi di

dahulu perlu dilakukan assesment secara mendalam atas

negara-negara ASEAN tersebut masih bersifat

hukum kepailitan dan ketentuan perbankan terkait dengan

umum dan belum secara spesifik meneliti institusi

insolvensi dan kepailitan bank di masing-masing negara

bank secara komprehensif. Oleh karena itu, untuk

ASEAN. Namun demikian, sebagaimana lazimnya dalam

lebih memperdalam dan memperoleh gambaran

suatu organisasi internasional, untuk dapat dilakukannya

secara lebih menyeluruh terkait dengan topik

proses assesment di masing-masing negara-negara ASEAN

penelitian tersebut, diperlukan kajian yang lebih

terlebih dahulu perlu adanya kesepakatan dalam forum

khusus dan mendalam mengenai salah satu materi

ASEAN mengenai pentingnya assesment atas ketentuan

yang relevan dengan tugas BI yaitu terkait dengan

mengenai insolvensi dan kepailitan bank sebagai langkah

aspek hukum insolvensi dan kepailitan bank di

awal mempersiapkan harmonisasi hukum terkait dengan

negara-negara ASEAN.

berlakunya MEA. Kajian mengenai aspek hukum insolvensi dan Dari sudut pandang Indonesia, pemikiran mengenai perlunya

kepailitan bank di negara-negara ASEAN tersebut

dilakukan harmonisasi hukum insolvensi dan kepailitan

dimaksudkan untuk melengkapi persiapan-

bank harus dikaitkan dengan tinjauan dari aspek kepentingan

persiapan yang diperlukan dalam rangka

dan strategi bisnis dan ekonomi sehingga Indonesia dapat

perundingan-perundingan menuju terbentuknya

memanfaatkan pasar bersama ASEAN di bidang perbankan

MEA tahun 2015. Dengan demikian, pada saat

dengan memperhatikan potensi, kekuatan dan kelemahan

terbentuknya MEA dimana aliran barang, jasa,

yang dimiliki oleh Indonesia.

investasi dan tenaga kerja bergerak secara bebas (tahun 2015) dan terjadinya liberalisasi sub sektor

I.

PENDAHULUAN

jasa perbankan (tahun 2020), telah terdapat prinsipprinsip atau standar hukum yang berlaku secara

1.1. Latar Belakang

2

regional terkait dengan penyelesaian insolvensi

Dalam rangka menyongsong berlakunya Masyarakat

dan kepailitan bank termasuk bank yang beroperasi

Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 yang

secara lintas batas (cross border) di ASEAN.


1.2. Identifikasi Masalah

diatur dalam peraturan perundang-undangan

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dan

tersendiri. Pengaturan mengenai insolvensi dan

didiskusikan dalam kajian ini meliputi :

kepailitan tersebut selain diatur dalam undang-

a. Bagaimanakah pengaturan insolvensi dan

undang juga diatur dalam ketentuan dan peraturan

kepailitan bank dalam ketentuan dan peraturan

lain di bawah undang-undang seperti peraturan

perundang-undangan di negara-negara ASEAN?

pemerintah, peraturan presiden dan peraturan

b. Bagaimanakah proses insolvensi dan kepailitan bank di negara-negara ASEAN dan siapakah

lainnya sebagai peraturan tambahan atau peraturan pelaksanaan dari undang-undang kepailitan tersebut.

otoritas yang berwenang dalam proses insolvensi dan kepailitan tersebut ? c. Bagaimanakah pengaturan prioritas pembayaran

Peraturan perundang-undangan terkait dengan insolvensi dan kepailitan di masing-masing negara

dalam penyelesaian insolvensi dan kepailitan

mengatur mengenai berbagai aspek mengenai

bank dan aspek perlindungan nasabah di

insolvensi dan kepailitan secara umum atas debitur

negara-negara ASEAN?

yang mengalami keadaan insolven atau yang tidak

d. Bagaimanakah pengaturan cross border

dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh

insolvensi dan pengakuan putusan pengadilan

tempo termasuk juga mekanisme permintaan atau

kepailitan asing di negara-negara ASEAN?

gugatan pailit oleh debitur sendiri atau pihak kreditur

e. Apakah potensi permasalahan hukum yang

melalui proses pengadilan.

mungkin timbul dari pengaturan insolvensi dan kepailitan bank yang berbeda-beda di negara-

Untuk pengaturan tentang insolvensi dan kepailitan

negara ASEAN?

bank, sistem pengaturan di masing-masing negara cukup bervariasi. Sebagian negara mengaturnya

1.3. Tujuan

dalam peraturan perungan-undangan yang

Tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah

mengatur insolvensi dan kepailitan secara umum,

untuk mengidentifikasi norma-norma atau prinsip-

di beberapa negara lain mengaturnya secara

prinsip yang seyogyanya diberlakukan sebagai

tersendiri dalam perundang-undangan yang

standar dalam ketentuan insolvensi dan kepailitan

mengatur tentang perbankan.

bank termasuk bank yang beroperasi lintas batas di negara-negara ASEAN.

Kajian hukum ini akan fokus terutama pada berbagai isu terkait dengan insolvensi dan kepailitan

1.4. Manfaat

bank dengan tetap mengulas beberapa hal pokok

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan

tentang ketentuan insolvensi dan kepailitan secara

masukan bagi Bank Indonesia dalam rangka

umum. Pengumpulan bahan-bahan dan informasi

mempersiapkan dan mengantisipasi negosiasi

yang digunakan dalam kajian ini terutama diperoleh

terkait jasa perbankan dalam rangka terbentuknya

melalui internet dan sebagian dari bank-bank sentral

MEA tahun 2015 dan liberalisasi sub sektor

negara-negara yang menjadi objek kajian. Adapun

perbankan tahun 2020.

negara-negara yang menjadi objek dalam kajian ini adalah Filipina, Vietnam, Thailand, Indonesia,

II. GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM HUKUM DAN

Singapura, dan Malaysia.

KETENTUAN TERKAIT DENGAN INSOLVENSI DAN KEPAILITAN BANK DI NEGARA-NEGARA ASEAN

2.2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insolvensi dan kepailitan bank di

2.1. Pendahuluan

negara-negara Asean

Pada umumnya hampir di semua negara manapun di dunia termasuk di negara-negara ASEAN, pengaturan mengenai insolvensi dan kepailitan

2.2.1 Filipina Pengaturan mengenai insolvensi dan

3


kepailitan secara umum terdapat dalam the

Bankruptcy Act 1940 telah mengalami

Civil Code of Philippines khususnya buku IV

beberapa kali perubahan yaitu dengan the

title XIX mengenai Concurrence and

Bankruptcy Act (No.4) B.E.2541 tahun 1998,

Preference of Credits dan dalam the

the Bankruptcy Act (No.5),B.E 2542 (1999)

Corporation Code of Philippines tahun 1980

dan the Bankruptcy Act (No.7), B.E.2547

khususnya Title XIV mengenai Dissolution,

tahun 2004.

section 11 sampai dengan section 122. Selanjutnya, insolvensi dan kepailitan diatur

The Bankruptcy Act 1940 dan perubahannya

secara lebih detail dalam undang-undang

mengatur mengenai prosedur kepailitan dan

khusus yaitu Undang-Undang No.1956 tahun

rehabilitasi bagi debitur pailit baik yang

1909 (dikenal dengan nama the Insolvensi

berbentuk perorangan maupun korporasi

Law) dan Dekrit Presiden (Presidential Decree)

termasuk pula commercial bank, finance

No.902.A tahun 1976 sebagaimana telah

company, finance and securities company or

diamandemen tahun 1981.

a credit financing company. Sementara itu, the Civil and Commercial Code mengatur

Sementara itu, untuk insolvensi dan kepailitan

mengenai prosedur likuidasi sukarela dari

bank, tunduk pada peraturan perundang-

debitur yang mengalami pailit.

undangan tersendiri (lex specialis) yaitu the New Central Bank Act No.7653 tahun 1993

2.2.4 Indonesia

(the New Central Bank Act) khususnya section

Pengaturan mengenai kepailitan secara

30, 31, dan 32.

umum terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

2.2.2 Vietnam

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengaturan mengenai insolvensi dan

(Undang-Undang Kepailitan) yang mencabut

kepailitan secara umum terdapat dalam Law

Undang-Undang tentang Kepailitan

No. 21/2004/QH11 tanggal 15 Juni 2004

(Faillissementsverordening Staatsblad

tentang Bankruptcy Law. Namun demikian,

1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan

dalam klausul 2 Article 2 Bankruptcy Law

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998

diatur bahwa terhadap perusahaan tertentu

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

antara lain untuk perbankan, pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

harus mengatur lebih lanjut termasuk

1998 tentang Perubahan Atas Undang-

bagaimana penerapan Bankruptcy Law

Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-

dimaksud. Disamping itu, mengenai

Undang (Lembaran Negara Republik

insolvensi dan kepailitan bank, terdapat

Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan

pengaturan yang cukup rinci dalam Law No.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010 tentang

3778). Dalam Undang-Undang tersebut

Credit Institution yang mulai berlaku pada

terdapat ketentuan yang mengatur bahwa

tanggal 1 Januari 2011.

untuk bank permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia2.

2.2.3 Thailand Secara umum, pengaturan mengenai

Disamping itu, pengaturan mengenai likuidasi

insolvensi dan kepailitan di Thailand terdapat

bank diatur tersendiri dalam Undang-Undang

dalam the Bankruptcy Act, B.E. 2483 tahun

No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

1940 (the Bankrupcty Act 1940) dan dalam the Civil and Commercial Code khususnya section 1247 sampai dengan 1273. The

4

2

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


sebagaimana telah diubah dengan Undang-

2.3. Otoritas yang berwenang dalam proses

Undang No.10 tahun 1998 dan Undang-

insolvensi dan kepailitan bank

Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS) yang mulai

2.3.1 Filipina

berlaku pada tanggal 22 September 2005.

Otoritas yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu bank6 mengalami keadaan

2.2.5 Singapura

insolvensi dan oleh karena itu terhadap bank

Pengaturan mengenai insolvensi, kepailitan

tersebut perlu dilakukan upaya-upaya

secara umum serta penutupan/pembubaran

penyelamatan atau dilikuidasi adalah the

perusahaan terdapat dalam Bankruptcy Act

Banko Central Monetary Board (the Monetary

(Statute of The Republic of Singapore, Chapter

Board). Sementara itu lembaga yang ditunjuk

20) dan Companies Act (Statute of the

oleh the Monetary Board untuk melakukan

Republic of Singapore, Chapter 50).

upaya rehabilitasi atau melikuidasi bank yang mengalami insolvensi adalah the Philippine

Sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai

Depository Insurance Corporation (PDIC).

penutupan bank diatur dalam Banking Act (Statute of the Republic of Singapore, Chapter

Sesuai dengan section 30 the New Central

19).

Bank Act diatur bahwa apabila berdasarkan laporan kepala departemen pengawasan, the

2.2.6 Malaysia

Banko Central Monetary Board (the Monetary

Secara umum, pengaturan mengenai

Board) menemukan indikasi bahwa suatu

insolvensi dan kepailitan di Malaysia diatur

bank mengalami kondisi-kondisi tersebut di

dalam :

bawah ini:

1) Bankruptcy Act 1964, berlaku untuk

1) tidak mampu membayar kewajiban yang

proses kepailitan bagi debitur individual;

telah jatuh tempo namun tidak termasuk

2) Companies Act 1965, khususnya Bab VII,3 Bab

VIII4

dan Bab

X5,

kewajiban-kewajiban luar biasa yang

berlaku untuk proses

disebabkan oleh kepanikan dalam

kepailitan bagi debitur perusahaan; dan

komunitas perbankan.

3) Banking and Financial Institution Act 1989

2) diperintahkan oleh Bank Sentral Filipina

(BAFIA), berlaku khusus untuk proses

untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya

insolvensi dan kepailitan bagi bank,

kepada Bank Sentral.

khususnya Bab X yang mengatur

3) tidak dapat melanjutkan kegiatan

mengenai Kewenangan Pengawasan dan

usahanya dan apabila dilanjutkan

Pengendalian, serta Pasal 72 sampai

kemungkinan akan menimbulkan

dengan Pasal 81.

kerugian bagi nasabah penyimpan atau krediturnya.

Dengan demikian, pengaturan mengenai

4) secara sadar melanggar keputusan the

insolvensi dan kepailitan untuk bank di

Monetary Board yang telah final terkait

Malaysia diatur dalam suatu undang-undang

dengan sanksi atau perintah penghentian

tersendiri terpisah dari aturan umum

sementara kegiatan usaha tertentu dari

mengenai kepailitan yang diatur dalam Bankruptcy Act 1964 dan Company Act 1965.

3

Scheme of Arrangement/Reconstruction.

4

Receivers & Managers.

5

Winding Up.

6

Sesuai dengan section 3 the New Central Bank Act, bank dibedakan menjadi bank dan quasi bank. Quasi bank adalah perusahaan keuangan dan lembaga keuangan non bank yang melaksanakan fungsi seperti layaknya bank.

5


bank sesuai dengan section 377 the New

Selanjutnya dalam waktu tidak lebih dari 90

Central Bank Act termasuk juga tindakan-

(sembilan puluh) hari, PDIC akan memutuskan

tindakan atau transaksi-transaksi curang

apakah bank tersebut dapat atau tidak dapat

yang bertujuan untuk menghilangkan

direhabilitasi atau diiziinkan untuk beroperasi

aset bank.

kembali dan aman bagi nasabah penyimpan, kreditur dan kepentingan umum. Keputusan

Maka tanpa memerlukan pembahasan atau

untuk mengizinkan bank tersebut beroperasi

hearing dengan bank yang bersangkutan

kembali tetap tunduk pada persetujuan dari

terlebih dahulu, the Monetary Board dapat

the Monetary Board.

melarang bank untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan selanjutnya menunjuk PDIC

Dalam hal PDIC memutuskan bahwa bank

sebagai receiver (pengelola sementara)8.

yang bersangkutan tidak dapat direhabilitasi

Khususnya untuk quasi

bank9

setiap orang

atau diizinkan untuk beroperasi kembali,

yang diakui memiliki kompetensi dibidang

the Monetary Board akan memberitahukan

keuangan dan perbankan dapat ditunjuk

secara tertulis kepada manajemen bank dan

sebagai receiver. Setelah mendapat

memerintahkan PDIC untuk melakukan proses

penunjukan dari the Monetary Board, PDIC

likuidasi bank tersebut. Setelah menerima

segera melakukan langkah-langkah sebagai

perintah likuidasi dari the Monetary Board,

berikut:

PDIC melakukan tindakan-tindakan sebagai

1) Mengumpulkan semua aset-aset dan

berikut :

mengambil alih kewajiban-kewajiban bank yang bersangkutan

1) Meminta penetapan secara ex parte10 kepada pengadilan regional yang tepat

2) Melaksanakan kewenangan-kewenangan

untuk melakukan proses likudiasi atas

umum sebagaimana diatur dalam the

bank yang bersangkutan sesuai dengan

Revised Rules of Court kecuali untuk

the liquidation plan yang diadopsi oleh

melakukan pembayaran-pembayaran

PDIC untuk semua bank-bank yang

biaya administratif, mengalihkan atau

ditutup. Dalam hal quasi bank, the

menjual aset-aset bank. Namun demikian,

liquidation plan ditentukan oleh the

PDIC diperbolehkan untuk menempatkan

Monetary Board. Berdasarkan

dana-dana bank dalam bidang-bidang

kewenangannya, pengadilan akan

investasi yang tidak bersifat spekulatif.

mengadili tuntutan-tuntutan kepada bank, membantu pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban pemegang saham secara individu, pengurus dan karyawan bank serta memutuskan isu-isu lain yang

7

Section 37 the New Central Bank Act menyebutkan beberapa sanksi administrative yang dapat diterapkan terhadap bank dan quasi bank yang melanggar ketentuan perundang-undangan perbankan yang berlaku meliputi : a. Denda dalam jumlah yang ditentukan oleh the Monetary Board tetapi tidak melebihi 30.000 peso perhari per pelanggaran b. Penundaan pemberian fasilitas atau akses kredit dari Bank Sentral Filipina c. Penundaan dalam kegiatan kliring antar bank d. Pencabutan izin quasi bank

8

PDIC adalah lembaga pemerintah yang berperan sebagai penjamin simpanan, receiver dan likuidator untuk institusi perbankan di Filipina.

9

Dalam Section 3 the New Central Bank Act No.7653 disebutkan bahwa quasi bank mengacu pada perusahaan-perusahaan keuangan dan lembaga-lembaga keuangan non bank yang melaksanakan fungsi-fungsi quasi bank (menyerupai bank)

6

mempunyai nilai material bagi pelaksanaan the liquidation plan. 2) Mencairkan aset-aset bank untuk membayar kewajiban-kewajiban bank sesuai dengan ketentuan prioritas pembayaran sebagaimana diatur dalam the Civil Code of Philipines. PDIC dengan bantuan counsel diberikan pula wewenang

10 Bahasa latin yang berarti satu pihak saja atau tanpa perlu adanya pemberitahuan atau persetujuan dari pihak yang lain (Black’s Law Dictionary)


untuk dan atas nama bank untuk

Penanganan yang dilakukan dapat meliputi

mengumpulkan, mengembalikan dan

pembelian saham bank, keputusan untuk

mempertahankan aset-aset bank dari

melakukan penggabungan usaha, peleburan,

tuntutan atau klaim dari pihak lain.

atau pembubaran bank, sampai dengan

Seluruh aset bank yang berada dibawah

melakukan tugas dan kewenangan sesuai

pengawasan PDIC dan dalam porses

dengan ketentuan perundang-undangan

likuidasi dianggap berada dalam status

yang mengatur kepailitan dari credit

custodia legis11 di tangan PDIC dan oleh

institutions (termasuk bank yang merupakan

karenanya dari sejak bank berada dalam

salah satu bentuk dari credit institutions)15.

pengelolaan PDIC dan likudasi aset-aset bank tersebut dikecualikan dari proses

Pengaturan mengenai kepailitan dan likuidasi

garnishment12, levy13, sita, atau eksekusi.

diatur dalam Chapter VIII (Special Control, Reorganization, Bankruptcy, Dissolution and

Keputusan the Monetary Board untuk

Liquidation of Credit Institution), Law

memerintahkan PDIC melikuidasi bank

No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010

bermasalah yang sudah tidak dapat

tentang Credit Institution. Dalam Chapter VIII

direhabilitas bersifat final, mengikat dan tidak

antara lain diatur bahwa ketika suatu bank

dapat dikesampingkan oleh pengadilan.

mengalami kesulitan likuiditas dan menghadapi

Namun demikian, keputusan tersebut masih

adanya kemungkinan insolvensi, maka bank

dapat di challenge melalui gugatan certiorari14

dimaksud harus segera melapor kepada the

ke pengadilan dengan dasar gugatan bahwa

State Bank mengenai status keuangannya,

the Monetary Board telah bertindak melebihi

penyebab terjadinya kesulitan likuiditas, serta

atau menyalahgunakan kewenangannya.

langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi kesulitan dimaksud.16 The

Gugatan certiorari tersebut harus diajukan

State Bank dapat menempatkan bank, yang

oleh pemegang saham mayoritas dalam

menghadapi kemungkinan insolvensi, dalam

waktu 10 hari sejak the Board of Director

pengawasan khusus, yaitu pengawasan

Bank menerima pemberitahuan penyerahan

langsung dari the State Bank.17

bank ke PDIC atau bank akan dilikuidasi. The State Bank akan menempatkan suatu 2.3.2 Vietnam

bank dalam pengawasan khusus dalam hal

Otoritas yang berwenang untuk menetapkan

bank mengalami hal-hal sebagai berikut:18

penanganan atas suatu bank yang mengalami

1. Menghadapi kemungkinan insolvensi;

kesulitan keuangan yang mengancam

2. Terdapat kewajiban-kewajiban yang tidak

keamanan sistem perbankan adalah The

dapat dipenuhi yang kemungkinan dapat

State Bank of Vietnam (Bank Sentral Vietnam).

menyebabkan insolvensi;

11 bahasa latin yang berarti dalam penguasaan hukum atau aset dalam pengawasan pengadilan selama berlangsungnya proses litigasi terhadap aset tersebut (Black’s Law Dictionary) 12 Suatu proses hukum dimana seorang kreditur meminta pengadilan agar memerintahkan pihak ketiga yang berhutang kepada debitur atau memegang jaminan debitur menyerahkan tagihan atau aset debitur yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut kepada kreditur (Black’s Law Dictionary). 13 Pengenaan denda atau pajak (Black’s Law Dictionary) 14 Bahasa latin yang berarti perintah pengadilan banding yang memerintahkan pengadilan dibawahnya untuk mengirimkan berkas perkara kepada pengadilan banding untuk proses review.

15 Point 12, Article 4, Law No. 46/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010, tentang The State Bank of Vietnam. Mengenai pengertian credit institution dan bank terdapat dalam Point 1 dan 2 Article 4, Law No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010, tentang Credit Institutions. 16 Article 145, Law No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010, tentang Credit Institutions. 17 Article 146, Law No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010, tentang Credit Institutions. 18 Article 147, Law No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010, tentang Credit Institutions.

7


3. Memiliki kerugian yang secara kumulatif

2. Mengusulkan kepada the State Bank

melebihi 50% dari nilai aktual modal

untuk memperpanjang atau

disetor dan dana cadangan yang tercantum

menghentikan pengawasan khusus,

dalam financial statement hasil audit

memberikan atau menghentikan

terakhir.

pinjaman kepada bank, membeli saham

4. Memiliki peringkat “poor” berdasarkan

bank, melikuidasi atau mencabut izin

ketentuan the State Bank dalam 2 tahun

usaha, atau mewajibkan untuk

berturut-turut.

menerima, menggabungkan usaha,

5. Mengalami kegagalan untuk memelihara rasio modal minimal sebagaimana dimaksud

meleburkan, atau mengambilalih bank. 3. Meminta kepada bank untuk

dalam Point b, Clause 1, Article 130 Law

mengajukan permohonan kepailitan

No. 47/2010/QH12 dalam 1 tahun atau

kepada pengadilan berdasarkan the

rasio dimaksud turun menjadi dibawah

Bankruptcy Law.

4% dalam 6 bulan berturut-turut. Tugas Special Control akan berakhir dalam Dalam menempatkan bank dalam pengawasan

hal credit institution:21

khusus, the State Bank juga membentuk

a. beroperasi kembali secara normal;

Special Control Board yang bertugas untuk19:

b. telah dilakukan penggabungan usaha

1. Memberikan arahan kepada direksi bank

atau peleburan dengan credit institution

yang berada dalam pengawasan khusus

lain selama dalam pengawasan khusus;

dalam memformulasikan suatu Rencana

c. credit institution tidak dapat dipulihkan;

Konsolidasi Organisasi dan Operasional. 2. Memberikan arahan dan pengawasan

Jika pengakhiran status dalam pengawasan

dalam pengimplementasian langkah-

khusus dihentikan karena credit institution

langkah penanganan yang tercantum

tidak dapat dipulihkan maka the State Bank

dalam Rencana Konsolidasi Organisasi

akan menyampaikan dokumen-dokumen

dan Operasional yang telah disetujui oleh

terkait penghentian upaya penyehatan credit

Special Control Board.

institution kepada pengadilan.22

3. Memberikan laporan kepada the State Bank mengenai operasional bank dan

Terkait dengan upaya penyehatan credit

hasil pelaksanaan Rencana Konsolidasi

institution, Deposit Insurer dapat menyediakan

Organisasi dan Operasional.

bantuan finansial dalam bentuk loan provision, guarantee, atau debt re-purchase

Dalam melaksanakan tugasnya, Special Control Board memiliki kewenangan antara

lain20

:

1. Menghentikan kegiatan operasional yang

kepada credit institution dalam hal menurut the State Bank pembubaran atau kepailitan dari suatu credit institution dapat berpengaruh

tidak sesuai dengan Rencana Konsolidasi

terhadap keamanan sistem keuangan dan

Organisasi dan Operasional atau

perbankan nasional serta kondisi politik dan

bertentangan dengan praktek perbankan

sosial ekonomi Bantuan finansial dari Deposit

yang sehat yang dapat merugikan

Insurer ini harus dibayar kembali oleh credit

kepentingan nasabah penyimpan dana.

instituion yang menerimanya sebelum

19 Clause 1, Article 148, Law No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010, tentang Credit Institutions.

21 Article 152, Law No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010, tentang Credit Institutions.



8


pembayaran utang-utang lainnya oleh credit institution.23

1) Seorang kreditur atau beberapa orang kreditur yang jumlah piutang secara keseluruhannya mencapai lebih dari 10

Setelah the State Bank menerbitkan dokumen penghentian pengawasan khusus atau

juta baht. 2) Debitur yang memiliki kualifikasi sebagai

penghentian atau tidak dipenuhinya langkah-

berikut :

langkah penyehatan. Dalam hal credit

a) Perseroan terbatas atau juristic person26

institution tetap dalam kondisi pailit maka credit institution harus mengajukan

apapun sebagaimana diatur dalam peraturan menteri.

permohonan kepada pengadilan untuk

b) Mengalami pailit

putusan pernyataan pailit.24 Setelah menerima

c) Memiliki hutang kepada satu atau

permohonan pernyataan pailit, pengadilan

beberapa kreditur yang secara

akan memulai proses penyelesaian

keseluruhan mencapai lebih dari 10

permohonan pernyataan pailit dan segera

juta baht tanpa memandang apakah

menerapkan prosedur untuk melikuidasi aset

hutang tersebut akan jatuh tempo

credit institution berdasarkan the Bankruptcy

dalam waktu dekat atau jatuh tempo

Law.25

pada masa yang akan datang. d) Tidak ada putusan pengadilan yang

2.3.3 Thailand Secara umum, ada 3 (tiga) jenis prosedur kepailitan yang tersedia di Thailand yaitu :

memerintahkan aset debitur insolven ditempatkan dalam absolut custody. 3) Bank of Thailand dalam hal debitur insolven

1) prosedur kepailitan langsung;

adalah bank komersial, lembaga keuangan,

2) prosedur restrukturisasi atau prosedur

perusahaan keuangan dan sekuritas atau

reorganisasi; 3) prosedur likuidasi.

perusahaan pembiayaan kredit. 4) The Office of the Securities and Exchange Commision dalam hal debitur pailit adalah

Dalam prosedur kepailitan langsung untuk segala jenis debitur termasuk bank komersial

perusahaan sekuritas. 5) Perusahaan asuransi dalam hal debitur

dan lembaga keuangan lainnya, pemohon

insolven adalah perusahaan asuransi

kepailitan dapat merupakan kreditur preferen,

kecelakaan atau kematian.

kreditur konkuren ataupun likuidator yang telah ditunjuk.

6) Agen-agen pemerintah (government agencies) yang diberikan kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha debitur.

Untuk prosedur restrukturisasi atau reorganisasi, pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon

Dalam prosedur likuidasi, keputusan untuk

kepada pengadilan diatur sebagai berikut :

melikuidasi suatu institusi atau debitur insolven berada pada rapat umum pemegang saham. Setelah adanya keputusan dari rapat umum pemegang saham untuk melikuidiasi debitur

23 Article 14, Article 15 Circular State Bank of Vietnam No. 03/2006/TTNHNN tanggal 25 April 2006 tentang Guiding the implementation of several contents of the Decree No. 89/1999/ND-CP dated 01/09/1999 of the Government on deposit insurance and the Decree No.109/2005/NDCP dated 24/8/2005 of the Government on the amandment, supplement of several articles of the Decree No. 89/1999/ND-CP.

insolven tersebut dilanjutkan dengan penunjukan likuidator. Selanjutnya, likuidator akan mengajukan permohonan likuidasi kepada pengadilan.

24 Clause 1, Article 155, Law No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010, tentang Credit Institutions. 25 Clause 2, Article 155, Law No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010, tentang Credit Institutions.

26 Disebut juga sebagai artificial person yang berarti entitas seperti perusahaan yang diciptakan oleh hukum dan diberikan hak dan kewajiban tertentu sebagaimana layaknya manusia. (Black’s Law Dictionary)

9


Dalam prosedur rehabilitasi atau restrukturisasi

c. bank menghapusbukukan kredit atau

debitur insolven berupa bank, permohonan

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

diajukan oleh Bank of Thailand ke pengadilan.

yang macet dan memperhitungkan

Dalam hal pengadilan telah menerima

kerugian bank dengan modalnya;

permohonan rehabilitasi dari Bank of Thailand, pengadilan akan menunjuk the planner

d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

(pengelola sementara) yang akan diberikan

e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia

tugas untuk mengelola bisnis dan aset bank,

mengambil alih seluruh kewajiban;

membayar kreditur, memperoleh kredit,

f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh

menjual aset dan mewakili bank di muka

atau sebagian kegiatan bank kepada

pengadilan. Selanjutnya, dalam hal bank

pihak lain;

tersebut tidak dapat direhabilitasi dikarenakan

g. bank dijual sebagian atau seluruh harta

aset bank tidak mencukupi untuk menutup

dan atau kewajiban bank kepada bank

seluruh kewajibannya maka the planner akan

atau pihak lain.

mengajukan proses likuidasi bank tersebut ke pengadilan yang mewilayahi.

Tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan agar tidak terjadi pencabutan izin usaha

2.3.4 Indonesia

dan/atau likuidasi. Dengan kata lain, tindakan-

Otoritas yang berwenang dalam menangani

tindakan tersebut dilakukan dalam rangka

bank yang mengalami kesulitan yang dapat

mempertahankan/menyelamatkan bank

membahayakan kelangsungan usahanya

sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.29

adalah Bank Indonesia (BI). Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang

Selanjutnya, apabila tindakan tersebut diatas


masih belum cukup untuk mengatasi kesulitan

apabila berdasarkan penilaian BI kondisi

yang dihadapi bank dan menurut penilaian

usaha bank semakin memburuk antara lain

BI dapat membahayakan sistem Perbankan,

ditandai dengan menurunnya permodalan,

BI dapat mencabut izin usaha bank dan

kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta

memerintahkan Direksi bank untuk segera

pengelolaan bank yang tidak dilakukan

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas

Saham guna membubarkan badan hukum

Perbankan yang

sehat.27

bank dan membentuk tim likuidasi.30 Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan

Dalam rangka menangani bank yang

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), BI

mengalami kesulitan yang dapat

meminta kepada pengadilan untuk


mengeluarkan penetapan yang berisi

tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan

pembubaran badan hukum bank, penunjukan

tindakan-tindakan sebagai berikut

:28

tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan

a. pemegang saham menambah modal;

likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-

b. pemegang saham menganti Dewan

undangan yang berlaku.31

Komisaris dan atau Direksi bank; 29 Penjelasan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 Perbankan.

27 Penjelasan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 Perbankan. 28 Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 Perbankan.

10

30 Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. 31 Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 14 ayat (1).


Dalam proses kepailitan bank, otoritas yang

meliputi pengambilalihan hak dan wewenang

berwenang untuk mengajukan permohonan

pemegang saham, termasuk hak dan

pernyataan pailit adalah BI dan pernyataan

wewenang Rapat Umum Pemegang Saham

pailit dimaksud ditetapkan oleh putusan

(RUPS)35. Dengan diambilalihnya hak dan

Pengadilan

Niaga.32

Berbeda dengan

wewenang RUPS tersebut, LPS segera

pertimbangan permohonan pailit untuk

memutuskan pembubaran badan hukum

institusi lain, diajukan atau tidak diajukannya

bank, pembentukan Tim Likuidasi (TL),

permohonan pernyataan pailit suatu bank

penetapan status bank sebagai “Bank Dalam

ke pengadilan niaga oleh BI, didasarkan pada

Likuidasi”, serta penonaktifan seluruh Direksi

penilaian atas kondisi keuangan bank yang

dan Dewan Komisaris. TL kemudian akan

bersangkutan yang dikaitkan pula dengan

menangani likuidasi dan pembubaran badan

kondisi perbankan secara keseluruhan dan

hukum bank tersebut, dan melaporkan

bukan semata-mata pada pertimbangan

pelaksanaan tugas tersebut kepada LPS.

persyaratan kepailitan sebagaimana diatur Undang-Undang Kepailitan.33 Walaupun

2.3.5 Singapura

permohonan pernyataan pailit untuk bank

Article 253 huruf g Companies Act (Statute

hanya dapat diajukan oleh BI, namun

of the Republic of Singapore, Chapter 50)

kewenangan BI untuk mengajukan pernyataan

menyebutkan bahwa dalam hal perusahaan

pailit tersebut tidak menghapuskan

bergerak di bidang usaha perbankan,

kewenangan BI untuk melakukan pencabutan

perusahaan tersebut dapat ditutup (baik

izin usaha bank, pembubaran badan hukum,

secara sukarela ataupun tidak), berdasarkan

dan likuidasi bank sesuai peraturan

putusan Pengadilan atas permohonan the

perundang-undangan34.

Monetary Authority of Singapore (MAS).

Dalam prakteknya,

sampai dengan saat ini BI belum pernah mempergunakan mekanisme kepailitan dalam

Dalam hal bank akan atau menjadi insolven,

rangka penyelesaian bank yang mengalami

atau Bank tidak memenuhi kewajibannya,

keadaan insolvensi, namun cenderung

atau Bank telah menunda atau akan menunda

menggunakan mekanisme sebagaimana

pembayarannya, maka Bank tersebut harus

diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

segera menginformasikan kepada MAS.36

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 24

MAS berwenang untuk melakukan tindakan-

Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

tindakan tertentu dalam hal menurut

Simpanan, Selanjutnya, otoritas yang

pendapat MAS, bank menjalankan kegiatan

menangani suatu bank yang dicabut izin

usaha dengan cara-cara yang mungkin akan

usahanya adalah Lembaga Penjamin

merugikan nasabahnya atau mengalami

Simpanan (LPS). Penanganan tersebut

keadaan insolven atau tidak dapat memenuhi kewajibannya dan melanggar ketentuan undang-undang perbankan. Tindakan-

32 Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

tindakan tertentu tersebut misalnya dengan

33 Persyaratan kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

melakukan hal-hal yang terkait dengan usaha

34 Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

meminta bank untuk melakukan atau tidak bank, menunjuk satu atau lebih statutory

35 Pasal 3 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank. 36 Article 48 Banking Act

11


adviser, menunjuk satu orang atau lebih

direktur maupun pegawai bank yang

statutory manager.37

bersangkutan, dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tertuang dalam

Apabila setelah MAS melakukan tindakantindakan tersebut di atas dan bank tetap

perintah BNM kepada bank tersebut;42 2) Melarang bank dimaksud untuk

tidak bisa diselamatkan, maka MAS dapat

melakukan ekspansi kredit dalam jangka

mengajukan permohonan winding up atas

waktu tertentu, termasuk membuat

Bank tersebut ke pengadilan.

pengecualian-pengecualian atas larangan tersebut dan memberlakukan

2.3.6 Malaysia

persyaratan-persyaratan yang harus

Sesuai Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) huruf

dipenuhi oleh bank terkait pengecualian-

(b) BAFIA, bank yang mengalami insolvensi

pengecualian tersebut;43

dapat diketahui melalui dua cara, yakni:

3) Memberhentikan pegawai bank dimaksud

1) Dari bank yang bersangkutan, yang

terhitung sejak tanggal efektif sebagaimana

kemudian diharuskan memberitahukan hal tersebut kepada Bank Negara Malaysia (BNM) selaku bank

sentral;38

atau

2) Ditetapkan oleh BNM.39

ditetapkan dalam perintah BNM;44 4) Melakukan penggantian satu atau lebih direktur pada bank tersebut;45 atau 5) Menunjuk seorang advisor bagi bank tersebut, yang pembayaran remunerasinya

Terhadap bank yang mengalami insolvensi

menjadi beban bank yang bersangkutan.46

tersebut, BNM dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan40 dapat melakukan tindakantindakan sebagai berikut: 1) Meminta bank dimaksud untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan41 terkait dengan kelembagaan, kegiatan usaha,

37 Article 49 Banking Act 38 Lihat Pasal 72 BAFIA, yang berbunyi: “Any licensed institution which considers that it is insolvent, or is likely to become unable to meet all or any of its obligations, or, that it is about to suspend payment to any extent, shall immediately inform the Bank of that fact.” Sesuai Pasal 2 ayat (1) BAFIA, “’Bank’ means the Central Bank of Malaysia established by the Central Bank of Malaysia Act 1958.” 39 Lihat Pasal 73 ayat (1) huruf (b) BAFIA, yang berbunyi: “whether after an examination under section 69 or 70, or otherwise howsoever, the Bank is satisfied that a licensed institution— (i) is carrying on its business in a manner detrimental to the interests of its depositors, or its creditors, or the public generally; (ii) is insolvent, or has become or is likely to become unable to meet all or any of its obligations, or is about to suspend payment to any extent; or (iii) has contravened any provision of this Act or the Central Bank of Malaysia Act 1958, or any condition of its licence, or any provision of any written law, regardless that there has been no criminal prosecution in respect thereof… “. 40 Lihat Pasal 73 ayat (1) paragraf kedua yang berbunyi: “….Provided that the powers of the Bank… shall be exercised only with the prior concurrence of the Minister.” 41 Termasuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

12

42 Lihat Pasal 73 ayat (1) huruf (A) BAFIA, yang berbunyi: “the Bank may, by order in writing, exercise any one or more of the following powers, as it deems necessary: (A) require the licensed institution to take any steps, or any action, or to do or not to do any act or thing, whatsoever, in relation to the institution, or its business, or its directors or officers, which the Bank may consider necessary and which it sets out in the order, within such time as may be set out therein” 43 Lihat Pasal 73 ayat (1) huruf (B) BAFIA, yang berbunyi: “…(B) prohibit a licensed institution from extending any further credit facility for such period as may be set out in the order, and make the prohibition subject to such exceptions, and impose such conditions in relation to the exceptions, as may be set out in the order, and, from time to time, by further order similarly made, extend the aforesaid period” 44 Lihat Pasal 73 ayat (1) huruf (C) BAFIA, yang berbunyi: “…(C) notwithstanding anything in any written law, or any limitations contained in the constituent documents of the licensed institution, for reasons to be recorded by it in writing, remove from office, with effect from such date as may be set out in the order, any officer of the licensed institution” 45 Lihat Pasal 73 ayat (1) huruf (D) BAFIA, yang berbunyi: “…(D) notwithstanding anything in any written law, or any limitations contained in the constituent documents of the licensed institution, and, in particular, notwithstanding any limitation therein as to the minimum or maximum number of directors, for reasons to be recorded by it in writing— (i) remove from office, with effect from such date as may be set out in the order, any director of the licensed institution; or (ii) appoint any person or persons as a director or directors of the licensed institution, and provide in the order for the person or persons so appointed to be paid by the institution such remuneration as may be set out in the order” 46 Lihat Pasal 73 ayat (1) huruf (E) BAFIA, yang berbunyi: “…(E) appoint a person to advise the licensedinstitution in relation to the proper conduct of its business, and provide in the order for the person so appointed to be paid by the institution such remuneration as may be set out in the order”


Dalam hal bank yang mengalami insolvensi

3) Mengizinkan BNM untuk mengajukan

adalah bank lokal Malaysia, maka terlepas

gugatan ke pengadilan tinggi untuk

apakah BNM telah atau belum mengambil

pembubaran bank.49

tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, maka BNM harus merekomendasikan

Perintah dari BNM yang berisi tindakan-

kepada Menteri Keuangan, dan selanjutnya

tindakan yang harus dilakukan bank yang

Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi

mengalami insolvensi sebagaimana tersebut

dari BNM tersebut segera mengeluarkan

di atas maupun perintah dari Menteri

perintah yang dimuat dalam Berita Negara,

Keuangan yang dimuat dalam Berita Negara,

terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

dari waktu ke waktu dapat dimodifikasi,

1) Bagi BNM untuk mengendalikan dan

diubah, disesuaikan atau diganti.50

menjalankan seluruh harta kekayaan dan kegiatan bisnis dari bank tersebut, atau

Lebih lanjut, aturan-aturan dalam BAFIA

menunjuk pihak lain untuk melakukan

yang terkait dengan penunjukan: (1) pihak

pengendalian tersebut untuk dan atas

lain untuk mengelola/menjalankan bisnis

nama BNM, serta dengan beban biaya

bank, (2) direktur baru, atau (3) advisor bagi

BNM, atau remunerasi bagi pihak yang

bank yang mengalami insolvensi adalah

ditunjuk tersebut dapat di settle dengan

sebagai berikut:

harta kekayaan bank dengan segera

1) Penunjukan dilakukan untuk jangka

(preferen);47 2) Mengizinkan BNM untuk mengajukan

waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Meskipun demikian, yang bersangkutan

penetapan kepada Pengadilan Tinggi

dapat ditunjuk kembali untuk periode 3

terkait penunjukan kurator atau pengampu

(tiga) kali berturut-turut dengan masing-

untuk mengelola harta kekayaan dan

masing periode tidak lebih dari 1 (satu)

menjalankan bisnis bank tersebut, serta

tahun. Pihak yang ditunjuk wajib

melakukan seluruh perintah pengadilan

menjalankan tugas sesuai dengan

tinggi baik yang bersifat prinsipiil, insidentil

perintah BNM.51

maupun supporting, sesuai dengan arahan dari

BNM;48

2) Syarat dan ketentuan yang berlaku bagi pihak yang ditunjuk oleh BNM disesuaikan dengan perintah yang mendasari penunjukan dimaksud. Syarat dan ketentuan dimaksud dibuat oleh BNM dan harus mengikat juga bank yang mengalami insolvensi yang berada di

47 Lihat Pasal 73 ayat (2) huruf (a) BAFIA, yang berbunyi: “…(a) for the Bank to assume control of the whole of the property, business and affairs of the licensed institution, and carry on the whole of its business and affairs, or to assume control of such part of its property, business and affairs, and carry on such part of its business and affairs, as may be set out in the order, or for the Bank to appoint any person to do so on behalf of the Bank, and for the costs and expenses of the Bank, or the remuneration of the person so appointed, as the case may be, to be payable out of the funds and properties of the institution as a first charge thereon” 48 Lihat Pasal 73 ayat (2) huruf (b) BAFIA, yang berbunyi: “…(b) whether or not an order has been made under paragraph (a), to authorize an application to be made by the Bank to the High Court to appoint a receiver or manager to manage the whole of the business, affairs and property of the licensed institution, or such part thereof as may be set out in the order, and for all such incidental, ancillary or consequential orders or directions of the High Court in relation to such appointment as may, in the opinion of the Bank, be necessary or expedient”

bawah pengelolaannya.52 3) Pihak yang ditunjuk oleh BNM tidak boleh dibebani dengan kewajiban atau tanggung jawab semata-mata karena penunjukannya.53

49 Lihat Pasal 73 ayat (2) huruf (c) BAFIA, yang berbunyi: “…(c) whether or not an order has been made under paragraph (a) or (b), to authorize the Bank to present a petition to the High Court for the winding up of the institution” 50 Lihat Pasal 73 ayat (3) BAFIA. 51 Pasal 74 ayat (1) BAFIA. 52 Pasal 74 ayat (2) BAFIA. 53 Pasal 74 ayat (4) BAFIA.

13


4) Penggantian direktur bank yang

orang yang diperintahkan meninggalkan

mengalami insolvensi tidak membatasi

kantor tidak diberikan hak untuk menuntut

kemungkinan bank untuk menunjuk

ganti rugi atas kerugian yang timbul dari

direktur lagi jika anggaran dasar bank

perintah untuk meninggalkan kantor

tersebut memungkinkan hal itu dan

tersebut.57

penunjukan direktur oleh BNM belum membuat jumlah maksimum direktur

Terkait dengan pengambilalihan bank oleh

sebagaimana diatur dalam anggaran

BNM atau pihak lain yang ditunjuk oleh BNM,

dasar

terpenuhi.54

5) Jika seorang kurator atau manager telah

BAFIA mengatur hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam hal BNM mengambil alih bank

ditunjuk oleh pengadilan tinggi, maka

yang mengalami insolvensi, maka bank

seluruh biaya, beban dan pengeluaran

dimaksud beserta seluruh direktur dan

yang wajar, termasuk remunerasi untuk

pegawainya harus menyerahkan harta

kurator atau manager tersebut harus

kekayaan, kegiatan usaha dan tindakan-

dapat dibayar dengan harta kekayaan

tindakannya dan menyediakan bagi BNM

dari bank. Kewajiban pembayaran ini

atau pihak yang ditunjuk oleh BNM

bersifat preferens dibandingkan dengan

seluruh fasilitas yang diminta guna

kewajiban-kewajiban lainnya.55

meneruskan kegiatan usaha dari bank tersebut.58

Terkait dengan perintah dari BNM kepada

2) Dalam hal BNM atau pihak yang ditunjuk

pegawai atau direktur tertentu dari bank yang

oleh BNM telah mengambil alih bank,

mengalami insolvensi untuk meninggalkan

maka BNM atau pihak yang ditunjuk

kantor bank dimaksud, BAFIA mengatur hal-

tersebut harus menjalankan kendali atas

hal sebagai berikut:

bank untuk dan atas nama bank sampai

1) Pegawai atau direktur bank yang

jangka waktu yang disebutkan dalam

diperintahkan untuk meninggalkan kantor oleh BNM harus menghentikan seluruh

perintah berakhir.59 3) Selama periode kontrol, BNM atau pihak

kegiatannya di kantor terhitung sejak

yang ditunjuk diberikan kekuasaan penuh

tanggal diperintahkan.

atas bank dimaksud beserta seluruh

2) Pegawai atau direktur dimaksud juga

direkturnya.60

dilarang memegang posisi atau jabatan

4) Selama jangka waktu pengambil alihan

di kantor lain pada bank dimaksud, atau

kendali tersebut, tidak seorang direktur

secara langsung maupun tidak langsung

pun pada bank dimaksud dibenarkan

turut berperan atau terlibat dalam

untuk, baik langsung maupun tidak

tindakan atau kegiatan apapun terkait

langsung, terlibat dalam kegiatan usaha

dengan bank.56

bank, kecuali diminta atau disetujui oleh

3) Perintah dari BNM kepada pegawai atau

BNM atau pihak yang ditunjuk oleh BNM,

direktur bank untuk meninggalkan kantor

serta tidak dibenarkan untuk membayar

adalah sah menurut hukum, terlepas dari

remunerasi kepada direktur tersebut

isi kontrak atau perjanjian yang dibuat

terkait dengan aktivitas yang diminta

oleh pegawai atau direktur tersebut, dan

atau disetujui untuk dijalankan oleh BNM,

57 Pasal 75 ayat (2) BAFIA. 54 Pasal 74 ayat (3) BAFIA.

58 Pasal 76 ayat (1) BAFIA.





14


kecuali telah mendapat persetujuan

belum dibayar tersebut.65 Jika modal

tertulis dari BNM atau pihak yang ditunjuk

ditempatkan telah diturunkan atau

oleh

BNM.61

permintaan penambahan modal telah

5) Untuk menghindari keragu-raguan, UU

dibatalkan, maka BNM atau pihak yang

menyatakan bahwa perintah yang

ditunjuk dapat memerintahkan perubahan

dikeluarkan oleh BNM atau Menteri

anggaran dasar dari bank tersebut.

Keuangan tidak boleh berdampak pada pengalihan title/kepemilikan atau

Terkait dengan kewenangan Pengadilan

kepentingan atas harta kekayaan bank

Tinggi, apabila permintaan telah dibuat oleh

kepada BNM atau pihak yang ditunjuk

BNM kepada Pengadilan Tinggi, maka:

BNM.62

a. Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan

6) Kewenangan yang diberikan kepada BNM

sebagaimana dimaksud pada Pasal 64

atau pihak yang ditunjuk sesuai BAFIA

Companies Act 1965, khususnya terkait

adalah penambahan kewenangan

dengan “application for confirmation”;

sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Companies Act 1965.63

dan b. Pasal 64 ayat (9) dan ayat (10) dari Companies Act 1965 berlaku.66

Lebih lanjut, dalam hal BNM atau pihak yang ditunjuk oleh BNM mengambil alih kendali

Lebih lanjut, dalam hal BNM menganggap

dari bank yang mengalami insolvensi, dan

bahwa suatu bank tidak akan dapat

modal disetor dari bank tersebut mengalami

memenuhi seluruh atau sebagian dari

penurunan atau tidak tercerminkan dari asset

kewajibannya atau akan menghentikan

yang ada, BNM atau pihak yang ditunjuk

pembayaran, maka dengan tanpa

dapat meminta penetapan kepada Pengadilan

mengabaikan ketentuan Pasal 31 dan

Tinggi agar memerintahkan pengurangan

dengan memperhatikan Pasal 42 Central

modal ditempatkan (share capital) bank

Bank of Malaysia Act 1958, maka BNM atas

dengan membatalkan sebagian dari modal

persetujuan Menteri Keuangan dapat:

disetor yang hilang/turun atau yang tidak

a. memberikan pinjaman kepada bank

tercermin dari asset yang

ada.64

Dalam hal

dengan jaminan surat berharga yang

kemudian Pengadilan Tinggi memerintahkan

dapat berupa: (1) saham dari bank

penurunan modal ditempatkan atas bank,

tersebut, (2) saham perusahaan lain, atau

maka:

(3) surat berharga lainnya dalam jumlah

a. berdasarkan permintaan BNM atau pihak yang ditunjuk; dan b. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal permintaan bank kepada shareholders untuk menambah

yang cukup; b. membeli saham dari bank tersebut dengan maksud mengendalikan kegiatan usaha bank; atau c. memberikan pinjaman kepada perusahaan

modal, permintaan dimaksud tidak

lain untuk membeli saham, atau seluruh

dipenuhi, pengadilan juga dapat

atau sebagian harta dan kewajiban dari

memerintahkan pembatalan atas

bank tersebut.67

permintaan penambahan modal yang

61 Pasal 76 ayat (4) BAFIA. 62 Pasal 76 ayat (5) BAFIA.






15


BNM atau perusahaan yang diberi pinjaman

d. membekukan izin bank dimaksud

untuk membeli saham bank sebagaimana

untuk suatu periode tertentu jika

tersebut di atas harus segera mengalihkan

dianggap perlu; atau

saham yang telah dibeli pada saat BNM

e. melakukan langkah-langkah yang

berpendapat bahwa alasan untuk memiliki

diperlukan untuk efektivitas pengenaan

saham tersebut telah tidak ada.68 Dalam

sanksi termasuk menaruh di bawah

melaksanakan kewenangan tersebut, BNM

kustodian atau kontrol BNM atas harta

harus berkonsultasi dengan Advisory Panel,

kekayaan, buku, dokumen atau

yakni panel yang dibentuk berdasarkan Pasal

kepemilikan bank.

31A (2) Central Bank of Malaysia Act 1958.69 Perintah dari Menteri Keuangan Terkait dengan penggunaan istilah “bank”

sebagaimana tersebut di atas dari waktu

dalam Bab X, untuk bank yang mengalami

ke waktu dapat dimodifikasi, diubah,

insolvensi, maka istilah tersebut harus dibaca

disesuaikan atau diganti.

(termasuk): a. perusahaan terkait dengan bank; dan

2.4. Prioritas pembayaran dalam proses insolvensi

b. orang yang dikendalikan oleh direktur

dan kepailitan bank dan aspek Perlindungan

bank, atau oleh orang yang bertindak untuk kepentingan direktur

nasabah

bank.70 2.4.1 Filipina

Lebih lanjut, Menteri Keuangan memiliki

Kedudukan nasabah bank dalam perkara

kewenangan sebagai berikut:71

insolvensi dan kepailitan bank sesuai dengan

1) Berdasarkan rekomendasi dari BNM jika

ketentuan the New Central Bank Act termasuk

dirasa menguntungkan bagi deposan

dalam kategori kreditur konkuren. Namun

bank, dan melalui suatu perintah yang

demikian, nasabah bank tetap memperoleh

dipublikasikan melalui Berita Negara,

perlindungan dari pemerintah melalui

maka Menteri Keuangan dapat:

penjaminan simpanan oleh PDIC sebesar

a. melarang bank menjalankan kegiatan

maksimum P 500.000 (sekitar Rp.100 juta,

usahanya, baik sebagian atau

kurs P 1 = Rp.200,00 ) per nasabah. Dengan

seluruhnya;

demikian, dalam hal terjadi suatu bank

b. melarang bank untuk melakukan

mengalami insolvensi dan kemudian dilikuidasi

aktivitas atau fungsi terkait dengan

berdasarkan suatu putusan pengadilan maka

kegiatan usahanya;

nasabah bank berhak untuk mengajukan

c. mengizinkan BNM untuk mengajukan

klaim kepada PDIC terkait dengan simpanannya

penetapan kepada pengadilan tinggi

maksimum senilai P 500.000. Sementara itu

agar memerintahkan dalam jangka

dalam penyelesaian aset dan harta aset bank,

waktu maksimal 6 (enam) bulan

PDIC mengacu kepada section 31 the New

dilakukan atau dilangsungkannya

Central Bank Act dan the civil code terkait

tindakan atau proses perdata oleh

dengan kedudukan dan urutan kreditur

atau melawan bank terkait dengan

preferen dan konkuren.

kegiatan usaha bank tersebut; Sesuai dengan section 31 the New Central Bank Act diatur bahwa dalam hal suatu bank 68 Pasal 78 ayat (2) BAFIA. 69 Pasal 78 ayat (3) BAFIA.

atau quasi bank dilikuidasi maka aset dan

70 Pasal 79 BAFIA.

harta bank akan dicairkan untuk memenuhi

71 Kewenangan Menteri Keuangan Malaysia ini diatur dalam Pasal 80

kewajiban-kewajiban bank dengan urutan

BAFIA.

16


sebagai berikut :

Bagi badan usaha yang telah mendapatkan

1) pembayaran biaya perkara di pengadilan;

bantuan dari negara untuk melakukan

2) biaya dan fee PDIC yang diizinkan oleh

penyehatan usaha namun tetap gagal dan

pengadilan; 3) pembayaran kewajiban-kewajiban bank

dilikuidasi maka badan usaha dimaksud wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh

berdasarkan perintah pengadilan yang

negara untuk melakukan penyehatan,

berpedoman pada ketentuan kreditur

sebelum dilakukan pembagian harta kekayaan

konkuren dan preferen sebagaimana

badan usaha kepada para kreditur.75

diatur dalam the Civil Code. Selanjutnya, pembagian sisa harta kekayaan 2.4.2 Vietnam

badan usaha yang dilikuidasi diatur berdasarkan

Setiap credit institution yang memperoleh

urutan pembayaran sebagai berikut76:

izin untuk melakukan kegiatan perbankan di

1. biaya kepailitan;

Vietnam, wajib berpartisipasi dalam deposit

2. utang gaji, pesangon, asuransi sosial untuk

insurance72. Maksimum simpanan per nasabah

karyawan, dan kepentingan karyawan

yang dapat dibayar penjaminannya adalah

lainnya berdasarkan kesepakatan dan

sebesar 50 juta Dong sedangkan perubahan atas besarnya nilai penjaminan akan ditetapkan oleh Perdana Menteri73.

perjanjian dengan karyawan; 3. unsecured debts yang dapat dibayar kepada para kreditur yang tercantum dalam daftar kreditur berdasarkan prinsip

Dalam hal hakim mengeluarkan putusan

bahwa jika nilai kekayaan debitur pailit

untuk melakukan likuidasi, maka terhadap

mencukupi untuk pembayaran kembali

utang-utang yang dijamin dengan properties

utang-utangnya, setiap kreditur akan

mortgaged atau pledge yang telah dilakukan

dibayar sejumlah piutangnya; jika nilai

sebelum pengadilan menerima permohonan

kekayaan debitur pailit tidak mencukupi

penetapan kepailitan akan diprioritaskan

untuk pembayaran utang-utangnya,

untuk dibayar kembali dengan penjualan

setiap kreditur akan dibayar berdasarkan

harta yang dijaminkan. Dalam hal nilai harta

pembagian sesuai dengan rasio tertentu.

yang dijaminkan tidak mencukupi untuk pembayaran utang dimaksud maka

Dalam hal masih terdapat sisa nilai kekayaan

pembayaran sisa utang akan dibayarkan dari

badan usaha setelah dilakukan pembayaran

hasil likuidasi kekayaan debitur pailit. Dalam

atas utang-utang sesuai dengan urutan

hal nilai harta yang dijadikan jaminan lebih

pembayaran tersebut di atas, maka sisa

besar dari utang maka kelebihannya akan

kekayaan akan menjadi milik dari77:

ditambahkan menjadi kekayaan debitur pailit.74

1. cooperative members; 2. para pemilik dari private enterprises; 3. members of companies; the shareholders of joint-stock companies;

72 Section 1, point 1.a., Circular State Bank of Vietnam No. 03/2006/TTNHNN tanggal 25 April 2006 tentang Guiding the implementation of several contents of the Decree No. 89/1999/ND-CP dated 01/09/1999 of the Government on deposit insurance and the Decree No.109/2005/NDCP dated 24/8/2005 of the Government on the amandment, supplement of several articles of the Decree No. 89/1999/ND-CP.

4. para pemilik dari State enterprises.

75 Article 36, Law No. 21/2004/QH11 tanggal 15 Juni 2004, tentang Bankruptcy Law.

73 Article 4, Decree No. 89/1999/ND-CP tanggal 1 September 1999, tentang Deposit Insurance sebagaimana telah diubah dengan Decree No. 109/2005/ND-CP tanggal 24 Agustus 2005.

76 Clause 1 Article 37, Law No. 21/2004/QH11 tanggal 15 Juni 2004, tentang Bankruptcy Law.

74 Article 35, Law No. 21/2004/QH11 tanggal 15 Juni 2004, tentang Bankruptcy Law.

77 Clause 2 Article 37, Law No. 21/2004/QH11 tanggal 15 Juni 2004, tentang Bankruptcy Law.

17


2.4.3 Thailand

pada tanggal 10 Agustus 2008. Dalam

Sesuai dengan the Bankruptcy Act dan the

undang-undang tersebut diatur bahwa dari

Civil and Commercial Act, kreditur preferen

sejak berlakunya the Deposit Insurance Act

(secured creditor) yaitu kreditur-kreditur yang

sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011,

memegang hak-hak kebendaan atas aset-

nasabah bank mendapatkan penjaminan 100

aset debitur dalam bentuk mortgage, pledge,

% (seratus persen) atas seluruh simpanannya.

atau hak retensi atau seorang kreditur yang

Selanjutnya, sejak tanggal 11 Agustus 2011

memegang hak-hak preferensi yang sejenis

sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012,

dengan pledge, memiliki hak untuk mengklaim

nilai penjaminan simpanan turun menjadi 50

aset-aset debitur pailit terlebih dahulu

(lima puluh) juta baht atau setara dengan

sebelum dikeluarkannya perintah pengadilan

Rp.15 milyar dan sejak tanggal 10 Agustus

untuk menempatkan aset-aset debitur pailit

2012, nilai penjaminan simpanan nasabah

dibawah pengawasan dan pengelolaan

bank diberikan hanya sebesar 1 (satu) juta

kurator (receiver).78 Namun demikian,

baht atau setara dengan Rp.300 juta.

kreditur preferen harus mengizinkan kurator untuk memeriksa legalitas dan keabsahan

2.4.4 Indonesia

aset-aset debitur tersebut. Selanjutnya,

Pengaturan mengenai prioritas pembayaran

setelah kreditur preferen mengeksekusi aset-

dalam proses insolvensi dan kepailitan bank

aset debitur dan ternyata aset debitur

dalam kerangka Undang-Undang Kepailitan

tersebut belum cukup untuk memenuhi

mengacu kepada Kitab Undang-Undang

kewajiban debitur maka kreditur preferen

Hukum Perdata Pasal 1134, 1139, dan 1149,

tersebut dapat mengajukan klaim untuk sisa

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang

kewajiban debitur yang belum dipenuhi.

Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yang Berkaitan dengan Tanah

Dalam hal kepailitan bank, nasabah bank

(Undang-Undang Hak Tanggungan) dan

termasuk ke dalam golongan kreditur

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang

konkuren berdasarkan the Bankruptcy Act

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

dan the Civil and Commercial Code.

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Dengan demikian, nasabah bank berada

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.

dalam prioritas yang rendah dalam proses penyelesaian pembayaran kewajiban-

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,

kewajiban bank pailit.79

dapat disimpulkan bahwa prioritas pembayaran dalam hal terjadi kepailitan

Namun demikian, dalam rangka memberikan

bank mengikuti tata urutan sebagai berikut:

kepercayaan kepada nasabah penyimpan,

a. ongkos pengadilan dan biaya-biaya lelang;

pemerintah menyediakan skim penjaminan

b. pajak-pajak;

untuk nasabah bank terkait dengan

c. klaim dari kreditur-kreditur preferen yaitu

simpanannya dalam hal terjadi kepailitan atau

kreditur yang memegang hak-hak

likuidasi bank. Perlindungan nasabah bank

kebendaan seperti gadai, hipotik, fidusia

tersebut diatur dalam the Deposit Insurance

dan hak tanggungan atas aset-aset

Act BE 2551 tahun 2008 yang mulai berlaku

debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata, dan Undang-Undang Hak Tanggungan;

78 Lorenz & Partner, Legal, tax and Business Consultants, Bankruptcy and Business Reorganization, hal 9. 79 Dr.Andrew M. Goodman,Thailand’s Deposit Insurance Law : Recent Changes and How They Can Affect You, hal 2

18

d. klaim dari kreditur-kreditur yang memiliki hak privileged sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata yaitu


antara lain terkait dengan penjual barang

2.4.5 Singapura

bergerak dan tidak bergerak yang belum

Kewajiban bank yang harus dibayarkan

terbayar, biaya penyimpanan gudang

sebagaimana diatur dalam Section 62

yang belum terbayar, gaji karyawan dan

Banking Act harus diprioritaskan dari

upah buruh yang belum terbayar, klaim

kewajiban konkuren bank lainnya selain dari

berkenaan dengan biaya pengangkutan,

utang yang harus didahulukan sebagaimana

legal fees;

diatur dalam Section 328 (1) Companies Act.

e. kreditur konkuren. Section 62 Banking Act mengatur tata urutan Nasabah bank termasuk dalam kategori

pendistribusian kewajiban dalam hal terjadi

kreditur konkuren dalam penyelesaian harta

penutupan Bank sbb :

bank yang dipailitkan. Namun demikian,

1) Kontribusi premi yang jatuh tempo dan

nasabah bank mendapatkan jaminan atas

harus dibayarkan berdasarkan the Deposit

simpanannya sebagaimana diatur dalam Pasal

Insurance Act (Cap. 77A);

10 dan Pasal 11 Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.80

2) Kewajiban bank yang timbul terkait simpanan yang diasuransikan, sampai dengan jumlah kompensasi yang

Berbeda dengan prioritas pembayaran dalam

dibayarkan dengan dana oleh the

prosedur kepailitan bank sebagaimana diatur

Singapore Deposit Insurance Corporation

dalam KUH Perdata, prioritas pembayaran

(SDIC) berdasarkan Deposit Insurance

dalam proses likudasi bank diatur sebagai

Act terkait simpanan yang diasuransikan

berikut :

dimaksud;

a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang; b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;

3) Kewajiban bank terkait simpanan yang timbul dari nasabah non bank selain yang dispesifikasikan pada angka 2 dan 4; 4) Kewajiban bank terkait simpanan yang

c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang

timbul dengan nasabah non-bank apabila

yang terutang, dan biaya operasional

mengoperasikan Asian Currency Unit yang

kantor;

disetujui berdasarkan section 77.

d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Kewajiban dimaksud harus :

dan/atau pembayaran atas klaim

1) diperingkatkan sebagaimana di atas, akan

Penjaminan yang harus dibayarkan oleh

tetapi dalam hal kewajiban tersebut

LPS;

berada pada kelas yang sama maka harus

e. pajak yang terutang; f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan

diperingkatkan setara di antara mereka; 2) dibayarkan penuh kecuali apabila aset

yang tidak dibayarkan penjaminannya

bank tidak cukup memenuhi, maka harus

dan simpanan dari nasabah penyimpan

dibagi dengan proporsi yang adil di antara

yang tidak dijamin; dan

mereka.

g. hak dari kreditur lainnya. Lebih lanjut, dalam Section 62 A juga diatur bahwa dalam hal terjadi penutupan bank di Singapore, likuidator harus terlebih dahulu 80 Pasal 10 UULPS mengatur bahwa LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pasal 11 ayat (1) berbunyi bahwa Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

melakukan set off atas kewajiban nasabah terhadap bank (baik di dalam ataupun di luar Asian Currency Unit di bank tersebut)

19


terhadap segala simpanan nasabah yang

saham biasa akan berpartisipasi sama rata

ditempatkan dalam bank selain dalam Asian

atas sisa aset.

Currency Unit di bank dimaksud. Dalam hal bank (yang termasuk dalam Deposit Sedangkan tata urutan pendistribusian harta

Insurance Scheme) insolven, simpanan

bank menurut Section 328 (1) Companies

nasabah paling banyak sebesar S$ 50,000

Act yang memiliki hak didahulukan

mendapatkan perlindungan dari Pemerintah

dibandingkan floating chargeholder dan

dan berhak untuk mendapatkan kompensasi.

kreditor konkuren diatur sebagai berikut:

Sesuai Section 21 Deposit Insurance and

1) pembayaran biaya dan pengeluaran

Policy Owners’ Protection Schemes Act 2011,

terkait penutupan; 2) pembayaran penghasilan atau gaji

MAS akan memerintahkan SDIC untuk membayarkan kompensasi kepada nasabah,

sampai dengan lima kali gaji pegawai

dalam hal terdapat putusan pengadilan untuk

atau S$7,500 (yang mana yang lebih

menutup bank (yang termasuk dalam Deposit

kecil);

Insurance Scheme member) tersebut; atau

3) pembayaran manfaat retrenchment dan

MAS menetapkan bank tersebut insolven,

pembayaran ex gratia berdasarkan

tidak mampu atau akan tidak mampu

Companies Act dengan jumlah maksimal

memenuhi kewajibannya atau akan menunda

S$7,500;

pembayarannya.

4) pembayaran kompensasi pekerja atas kerugian yang diderita selama bekerja

2.4.6 Malaysia

berdasarkan ketentuan dalam Work Injury

Kedudukan nasabah bank dalam perkara

Compensation Act;

insolvensi dan kepailitan bank sesuai dengan

5) pembayaran kontribusi kepada national superannuation scheme; 6) pembayaran remunerasi yang dibayarkan terkait cuti liburan;

ketentuan Pasal 81 ayat (1) BAFIA termasuk dalam kategori kreditur preferen dibandingkan dengan seluruh kewajiban lainnya yang menjadi tanggung jawab bank tersebut.81

7) pembayaran pajak;

Namun demikian, dalam menentukan seluruh

8) manfaat penghargaan dan retrenchment

kewajiban dari bank tersebut, maka:

berdasarkan Employment Act.

1) bank dilarang memperhitungkan dana simpanan nasabah pada bank dimaksud

Apabila tidak terdapat aset perusahaan yang

yang pembukaan rekeningnya dilakukan

cukup untuk membayar kewajiban yang

bertentangan dengan ketentuan pada

didahulukan dimaksud, kewajiban dimaksud

BAFIA dan yang dibuat setelah tanggal

akan dibagi secara proporsional. Selanjutnya,

efektif, atau yang dibuat sebelum atau

kewajiban yang berada pada peringkat yang

setelah tanggal efektif namun dilakukan

lebih rendah dan kreditur tanpa jaminan lainnya tidak dibayarkan.

secara melawan hukum. 2) hak untuk melakukan set-off diberlakukan.82

Sisa harta bank setelah pembayaran kepada secured, preferred dan unsecured creditors

Sesuai Pasal 81 ayat (4) BAFIA, ketentuan

akan dibagikan kepada para pemegang

mengenai kewajiban pembayaran ini tetap

saham. Dalam hal terdapat saham preferen,

berlaku walaupun terdapat ketentuan hukum

hak atau preferensi akan dilakukan berdasarkan

lain selain BAFIA yang mengatur secara berbeda.

ketentuan dalam Memorandum of Association perusahaan dimaksud. Sedangkan pemegang

81 Pasal 81 ayat (1) BAFIA. 82 Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) BAFIA

20


2.5. Pengaturan insolvensi dan kepailitan bank yang beroperasi lintas batas (cross border

yang memadai terhadap aset debitur pailit yang berada di Filipina.85

insolvency) Tidak ada diskriminasi perlakuan antara 2.5.1 Filipina

kreditur asing dengan kreditur lokal terkait

Filipina menganut asas bahwa pengadilan

dengan prioritas pembayaran. Demikian pula

atau lembaga-lembaga administratif Filipina

tidak ada persyaratan khusus atau tambahan

tidak mempunyai yurisdiksi yang efektif

agar klaim dari kreditur asing diakui oleh

terhadap aset-aset debitur korporasi yang

pengadilan Filipina.

berada diluar negeri apabila debitur korporasi tersebut tidak memiliki kontrol terhadap aset-aset diluar negeri tersebut. Hal ini sejalan dengan asas lex

situs83

yang dianut Filipina

2.5.2 Vietnam Hukum kepailitan (the Bankruptcy Law) Vietnam tidak mengatur secara spesifik

dan Article 16 Civil Code yang mengatur

bahwa putusan pengadilan kepailitan

sebagai berikut : “real property as well as

Vietnam menjangkau aset-aset debitur yang

personal property is subject to the law of

berada di luar negeri. Namun demikian, the

the country where it is

situated”.84

Bankruptcy law berlaku selain terhadap debitur-debitur korporasi yang didirikan di

Terkait dengan asas dan ketentuan tersebut,

Vietnam juga badan hukum asing atau warga

dalam hal suatu institusi dipailitkan di Filipina

negara asing yang berada di Vietnam.86

maka pengadilan Filipina hanya akan menjangkau aset dan harta debitur pailit

The Bankruptcy Law tidak membedakan

yang berada di yurisdiksi Filipina. Dengan

pengaturan terhadap kreditur lokal dan

demikian, dalam hal debitur pailit tersebut

kreditur asing dan oleh karena itu kreditur

memiliki aset dan harta di luar negeri maka

asing dan kreditur lokal diperlakukan sama

status aset dan harta tersebut tunduk dan

didepan pengadilan dalam proses kepailitan.

bergantung pada putusan pengadilan negara dimana aset tersebut berada karena aset

2.5.3 Thailand

dan harta debitur pailit yang berada diluar

Hukum Kepailitan Thailand tidak menjangkau

negeri sepenuhnya tunduk pada hukum dan

aset-aset debitur korporasi yang berada

perundang-undangan negara setempat.

terletak di luar yurisdiksi Thailand. Hukum kepailitan Thailand hanya berlaku terhadap

Demikian pula, dalam hal suatu institusi

aset-aset debitur pailit yang berada wilayah

dipailitkan di suatu negara dan memiliki aset

kerajaan Thailand.87

dan harta yang berada di Filipina maka tidak mudah untuk mengeksekusi putusan

Hukum kepailitan asing tidak dapat

pengadilan asing terkait dengan aset dan

menjangkau atau mempunyai dampak

harta debitur pailit di Filipina karena

terhadap aset-aset debitur pailit yang berada

pengadilan Filipina beranggapan bahwa

di Thailand. Aset-aset debitur pailit yang

pengadilan asing tidak mempunyai yurisdiksi

berada di luar wilayah kerajaan Thailand tunduk pada hukum kepailitan negara

83 Bahasa latin, mengandung pengertian bahwa hukum yang berlaku bagi suatu aset dan/atau property adalah hukum negara dimana aset dan/atau property itu berada (Black’s Law Dictionary, seventh edition) 84 Asean Development Bank, Promoting Regional Cooperation in the Development of Insolvency reform, Country Report for Singapore Conference Cross-Border Insolvency – Indonesia, Korea, Philippines and Thailand

dimana aset debitur pailit tersebut berada.

85 Asean Development Bank, Regional Technical Assistance Project No.5795REG. Insolvency Law Reforms Report on Philippines, hal 61. 86 www.insol.org/pdf/cross_pdfs/Vietnam.pdf 87 Section 177 the Bankruptcy Act

21


Klaim dari kreditur asing diakui berdasarkan

pailit yang berada di luar negeri tentunya

section 91 the Bankruptcy Act B.E.2541.

tidak mudah untuk dilakukan karena tidak

Namun demikian terdapat ketentuan khusus

semua negara secara otomatis mengakui

terkait dengan klaim dari kreditur asing yang

putusan kepailitan pengadilan asing.

menyebutkan bahwa adanya bukti bahwa kreditur Thailand juga mendapatkan perlakuan

Tidak ada ketentuan khusus dan perbedaan

yang sama berdasarkan hukum negara

perlakuan antara kreditur asing dengan

dimana negara asing tersebut bertempat

kreditur lokal dalam prioritas pembayaran.

tinggal. Dalam hal kreditur asing tersebut

Kreditur asing dapat turut serta dalam proses

telah menerima sebagian pembayaran klaim

kepailitan dan memperoleh pembayaran

di negara asalnya maka kreditur tersebut

dengan menunjukkan bukti-bukti yang

harus bersedia untuk menyerahkan hasil

mendukung.

pembayaran tersebut untuk ditambahkan dalam harta debitur yang berada di Thailand.88

2.5.5 Singapura Singapura adalah sebuah negara common

Thailand bukan negara anggota dari konvensi

law yang banyak dipengaruhi oleh hukum

internasional terkait dengan persoalan-

Inggris. Terkait dengan hukum perusahaan,

persoalan insolvensi. Namun demikian,

hukum Singapura mirip dengan hukum

Thailand menunjuk wakilnya untuk menghadiri

perusahaan yang berlaku di Inggris dan

the Working Group on Insolvency Law yang

negara-negara commonwealth lainnya seperti

diinisiasi oleh the United Nations Commision

Australia, Canada, dan Malaysia.

on International Trade Law dalam rangka penyusunan draft UNCITRAL Model Legislative

Terkait dengan pengaturan cross border

Provision on Cross Border Insolvency.

insolvency, Singapura menerapkan hukum dimana perusahaan didirikan (the law of the

2.5.4 Indonesia

place of incorporation of a company).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Berdasarkan hukum tersebut diatur bahwa

Kepailitan, harta debitur pailit meliputi semua

dalam hal suatu perusahaan didirikan di

kekayaan debitur pada saat putusan

Singapura, hukum insolvensi Singapura

pernyataan pailit termasuk kekayaan yang

menjangkau semua aset-aset yang dimiliki

diperoleh selama proses

kepailitan.89

Harta

oleh perusahaan tersebut dimanapun berada.

debitur pailit tersebut juga meliputi harta

Di sisi lain, dalam hal suatu perusahaan asing

debitur pailit yang berada di luar wilayah

baik yang terdaftar maupun yang tidak

Negara Kesatuan Republik Indonesia.90

terdaftar di Singapura mengalami kepailitan maka hukum insolvensi Singapura hanya

Dalam prakteknya, pelaksanaan eksekusi

berlaku terhadap aset-aset perusahaan asing

putusan kepailitan terhadap aset-aset debitur

tersebut yang ada di Singapura.91 Tidak ada diskriminasi terhadap kreditur-

88 www.adb.org/documents/others/insolvency/local_study_tha_p.pdf.

kreditur asing yang memiliki hak tagih kepada

89 Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

debitur pailit di Singapura. Kreditur asing berhak untuk datang dan mengikuti proses likuidasi dan berpartisipasi dalam proses

90 Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak diluar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

22

rehabilitasi sebagaimana layaknya krediturkreditur lokal. 91 www.adb.org/documents/others/insolvensy


2.5.6 Malaysia

berada di Filipina, harus dilakukan dengan

Berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip

mengajukan gugatan pailit ke pengadilan

hukum perselisihan Malaysia di atur bahwa

Filipina dengan mengacu pada persyaratan-

Likuidator Malaysia dipandang memiliki

persyaratan yang ditetapkan dalam the

yurisdiksi terhadap aset-aset debitur korporasi

Insolvency Law of the Philippines.

yang didirikan (incorporated) di Malaysia yang berada diluar negeri. Selanjutnya, melalui

Filipina mengakui keberadaan UNICITRAL

kerjasama antar negara, diharapkan bahwa

Model Law on Cross Border Insolvency, namun

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum

tidak ada satupun ketentuan dan perundang-

privat internasional, pengadilan asing dimana

undangan Philippines terkait dengan insolvensi

aset-aset debitur tersebut berada akan

dan kepailitan yang mengadopsi model law

mengakui keberadaan Likuidator Malaysia.

tersebut.92

Tidak terdapat perbedaan atau diskriminasi

2.6.2 Vietnam

dalam Hukum Malaysia terkait dengan klaim

Berdasarkan the Civil Procedure Code93 (the

dari kreditor lokal maupun asing. Selain itu,

CPC) diatur bahwa putusan pengadilan

tidak terdapat ketentuan khusus atau

negara asing akan diakui di Vietnam apabila

persyaratan tambahan bagi kreditor asing

negara asing tersebut menandatangani

untuk dapat melakukan klaim, khususnya

perjanjian dengan Vietnam terkait dengan

terkait dengan prioritas pembayaran. Satu-

pengakuan dan eksekusi putusan pengadilan

satunya ketentuan yang terkait dengan klaim

asing atau negara asing tersebut merupakan

kreditor asing adalah Exchange Control Act

co-signatory sebuah international treaty

1953 yang mewajibkan kreditor asing

tentang pengakuan dan eksekusi putusan

mendapatkan izin dari Malaysian Controller

pengadilan asing dimana Vietnam juga

of Exchange Control (Bank Negara Malaysia)

terikat dengan perjanjian tersebut.94 Pada

untuk membawa hasil klaimnya ke luar dari

saat ini Vietnam telah menandatangani

wilayah Malaysia. Dalam praktiknya, izin

perjanjian bilateral dengan 11 Comecon

dimaksud sangat jarang tidak dikabulkan.

countries95 terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

2.6. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing terkait dengan kepailitan

Namun demikian Vietnam belum

bank

menandatangani perjanjian bilateral terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan

2.6.1 Filipina

putusan pengadilan asing dengan negara-

Pengadilan Filipina tidak mengakui proses

negara ASEAN. Sampai dengan saat ini,

peradilan dan putusan pengadilan asing terkait dengan harta debitur pailit yang berada di Filipina. Dengan demikian, walaupun terjadi

92 Opcit.

suatu pengadilan asing telah memutuskan

93 The Civil Procedure Code (the CPC) adalah kodifikasi atau kumpulan ketentuan-ketentuan dan prosedur terkait dengan civil court, economic court dan labour court dan prosedur pengakuan dan eksekusi putusan pengadilan asing dan dan arbitrase asing. The CPC disahkan oleh the National Assembly Vietnam pada tanggal 15 Juni 2004 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 2005.

kepailitan suatu debitur dan kepailitan tersebut juga meliputi aset dan harta debitur pailit di Filipina maka dalam prakteknya putusan pengadilan asing tersebut sulit untuk diakui dan dieksekusi di Filipina. Oleh karena itu, apabila kreditur asing atau lembaga asing akan mengklaim aset debitur pailit yang

94 www.herbersmith.com 95 Comecon countries adalah sebuah organisasi ekonomi yang didirikan pada masa pemerintahan Uni Sovyet yang terdiri dari negara-negara blok Timur dan negara-negara komunis di seluruh dunia. (sumber wikipedia)

23


Vietnam juga bukan merupakan negara

proses kepailitan di Indonesia.98 Sebagai

penandatangan perjanjian internasional

konsekuensinya, hukum Indonesia pun tidak

terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan

mengakui kurator yang ditunjuk dalam proses

putusan pengadilan asing.

kepailitan asing. Dengan demikian, kurator asing tidak berhak untuk mengklaim,

2.6.3 Thailand

mengendalikan, mengambil alih aset debitur

Hukum Thailand tidak mengakui proses

pailit asing yang berada di Indonesia. Namun

peradilan insolvensi yang dilakukan di luar

demikian, dalam hal aset-aset debitur pailit

wilayah kerjaan Thailand termasuk juga tidak

asing dijaminkan kepada kreditur dan diikat

memberikan akses kepada kurator asing

dengan suatu hak kebendaan, maka kurator

untuk turut serta dalam proses peradilan

asing dapat mengklaim dan mengambil alih

kepailitan di Thailand. Kurator asing harus

aset-aset debitur yang berlokasi di Indonesia

terlebih dahulu melakukan gugatan ke

sepanjang kurator asing tersebut tunduk

pengadilan untuk meminta pembayaran atas

pada ketentuan hukum jaminan sebagaimana

hutang-hutang debiturnya.

diatur dalam hukum Indonesia.

Thailand mengakui keberadaan UNICITRAL

Indonesia menyadari adanya keberadaan

Model Law on Cross Border Insolvency.

UNICITRAL Model Law on Cross Border

Namun demikian, tidak ada satupun ketentuan

Insolvency, namun tidak ada satupun

dan perundang-undangan Thailand terkait

ketentuan perundang-undangan Indonesia

dengan insolvensi dan kepailitan yang

terkait dengan insolvensi dan kepailitan yang

mengadopsi model law UNCITRAL tersebut.96

mengadopsi model law UNCITRAL tersebut.99

2.6.4 Indonesia

2.6.5 Singapura

Secara umum, hukum Indonesia tidak

Berdasarkan the law of the place of

mengakui putusan pengadilan asing termasuk

incorporation of a company yang diterapkan

putusan kepailitan yang dilakukan di luar

Singapura, dalam hal suatu perusahaan

negeri kecuali dalam hal antara negara-negara

mengalami kepailitan di negara dimana

dimana debitur dan kreditur bertempat tinggal

perusahaan tersebut didirikan, maka

memiliki hubungan bilateral atau terikat dalam

pengadilan Singapura akan mengakui

suatu perjanjian regional atau internasional

putusan pengadilan kepailitan asing atas

terkait dengan pengakuan putusan pengadilan

perusahaan tersebut. Sebaliknya, Singapura

asing.97

tidak akan mengakui putusan putusan pengadilan negara lain diluar negara dimana

Putusan-putusan yang dihasilkan dari proses

perusahaan tersebut didirikan.

kepailitan di luar negeri tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dalam sistem

Putusan yang menyangkut uang (Money

hukum Indonesia. Putusan-putusan tersebut

judgments) dari High Court negara-negara

hanya diakui sebagai bukti pendukung dalam

Commonwealth dapat didaftarkan di Singapore berdasarkan the Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act dan dilaksanakan sebagai putusan Pengadilan Singapore.

96 Opcit. 97 Blake Dawson Waldron Lawyer, Asian Development Bank, Promoting Regional Cooperation in the Development of Insolvency Reform, Country Report for Singapore, Conference Cross Border Insolvency – Indonesia, Korea, Philippines and Thailand.

24

98 Ibid 99 Opcit.


Selain itu, terdapat juga the Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act, akan

III. GAMBARAN UMUM UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS BORDER INSOLVENCY

tetapi hingga saat ini ketentuan dimaksud belum diberlakukan ke negara mana pun.

3.1. Pendahuluan

Money judgments dari negara-negara lain

UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency

dapat dilaksanakan di Singapore dengan

(UNCITRAL Model Law) adalah suatu model law

mengajukan tindakan hukum baru terkait

yang disusun oleh the United Nations Commisions

putusan ke pengadilan Singapore. Tidak

on International Trade Law (UNCITRAL) bekerja

terdapat ketentuan di Singapore yang

sama dengan the International Association of

mengakui putusan pengadilan asing di luar

Insolvency Practitioners (INSOL) yang

money judgments.

direkomendasikan kepada negara-negara anggota PBB untuk diadopsi dalam perundang-udangan

Singapura mengakui keberadaan UNICITRAL

nasional negara-negara tersebut terkait dengan


pengaturan cross border insolvency. UNCITRAL

tidak ada satupun ketentuan dan perundang-

Model Law dirancang untuk membantu negara-

undangan Singapore terkait dengan insolvensi

negara memiliki hukum insolvensi yang modern,

dan kepailitan yang mengadopsi model law

harmonis dan adil dalam menyelesaikan berbagai

tersebut.

macam kasus cross border insolvency secara efektif. Kasus-kasus tersebut termasuk kasus-kasus dimana

2.6.6 Malaysia

debitur insolven memiliki aset atau kreditur di

Malaysia mengakui proses kepailitan yang

beberapa negara selain dari negara tempat

dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Malaysia

berlangsungnya proses peradilan insolvensi.

termasuk likuidator asing yang ditunjuk di

Negara-negara yang mengadopsi UNCITRAL Model

negara asing. Namun demikian dalam

Law (the enacting states) akan memasukkan

prakteknya, walaupun berdasarkan section

tambahan-tambahan pengaturan yang bermanfaat

340 (2) the Companies Act mengakui

dan sekaligus melakukan penyempurnaan-

keberadaan likuidator asing, the High Court

penyempurnaan dalam regime hukum insolvensi

mungkin akan menunjuk likuidator lokal

nasional

untuk mengambil alih/menjual aset debitur yang ada di Malaysia dan membayar hasil

Walaupun UNCITRAL Model Law direkomendasikan

penjualan aset debitur tersebut kepada

untuk diadopsi dalam hukum nasional terkait

likuidator asing (setelah dikurangi dengan

dengan pengaturan cross border insolvency,

kewajiban-kewajiban debitur asing tersebut

UNCITRAL Model Law tetap menghormati

kepada kreditur lokal).100

perbedaan-perbedaan sistem hukum diantara negara-negara dan tidak bermaksud untuk

Malaysia menyadari keberadaan UNICITRAL

melakukan unifikasi hukum insolvensi terkait


dengan pengaturan cross border insolvency. Oleh

demikian sampai dengan saat ini tidak ada

karena itu, the enacting states masih diberikan

satupun ketentuan dan perundang-undangan

kebebasan untuk mengubah atau menyesuaikan

malaysia terkait dengan insolvensi dan

beberapa ketentuan dalam UNCITRAL Model Law

kepailitan yang mengadopsi model law

yang dianggap tidak sesuai atau tidak relevan

tersebut.

dengan sistem hukumnya.

100 www.adb.org/documents/others/insolvency/local_study_mal_p.pdf

25


UNCITRAL Model Law menawarkan solusi-solusi yang moderate tetapi dengan cara-cara yang signifikan terkait dengan hal-hal sebagai

berikut:101

a. memberikan kewenangan kepada kurator atau likudator asing untuk dapat mengakses

3.2 Pokok-pokok pengaturan dalam UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sistematika UNCITRAL Model Law terdiri dari preamble, 5 chapter dan 32 Article yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:103

langsung ke pengadilan negara-negara yang telah mengadopsi UNCITRAL model law (the

a. Ruang lingkup

enacting states) dan oleh karena itu memberikan

UNCITRAL Model law dapat diterapkan pada

hak kepada kurator atau likuidator asing untuk

beberapa situasi cross border insolvency sebagai

meminta temporary breathing space102 kepada

berikut:104

pengadilan the enacting states sekaligus

1) Dalam kasus adanya permintaan pengakuan

memberikan kesempatan kepada pengadilan

suatu putusan pengadilan asing ke the

the enacting states menentukan jenis koordinasi diantara yurisdiksi-yurisdiksi atau solusi lain bagi

enacting states. 2) Dalam kasus adanya permintaan dari

penyelesaian insolvency yang optimal;

pengadilan atau kurator the enacting states

b. menentukan kapan sebuah proses peradilan

terkait dengan pengakuan proses insolvensi

insolvensi asing harus diakui dan konsekuensi

yang dilaksanakan berdasarkan hukum the

dari pengakuan proses peradilan insolvensi asing

enacting states di negara asing.

tersebut;

3) Koordinasi proses insolvensi yang sedang

c. menyediakan regime yang transparan terkait

berlangsung secara bersamaan di dua negara

dengan hak-hak kreditur asing untuk memprakarsai atau turut serta dalam proses

atau lebih. 4) Partisipasi kreditur asing dalam proses

peradilan insolvensi di the enacting states;

insolvensi yang sedang berlangsung di the

d. mengizinkan pengadilan the enacting state

enacting states.

bekerja sama lebih efektif dengan pengadilanpengadilan dan kurator-kurator asing yang

Dalam ruang lingkup juga diatur mengenai hak

terlibat dalam permasalahan insolvensi;

dan kewenangan the enacting states untuk

e. memberikan kewenangan kepada pengadilan-

mengecualikan beberapa institusi meliputi

pengadilan dan kurator the enacting state untuk

antara lain bank dan perusahaan asuransi dari

meminta bantuan ke luar negeri;

ruang lingkup Model Law dalam hal institusi-

f. menentukan jurisdiksi pengadilan dan menetapkan peraturan-peraturan terkait

institusi tersebut akan atau telah diatur dalam ketentuan tersendiri (special regulatory regime).

dengan koordinasi atas proses peradilan insolvensi yang berlangsung secara bersamaan di the enacting state dan di negara asing; g. menetapkan peraturan-peraturan yang mengatur

b. Bantuan pihak asing untuk proses peradilan insolvensi yang sedang berlangsung di the enacting states.

mengenai koordinasi terkait bantuan yang diberikan oleh the enacting states kepada dua

UNCITRAL Model Law memberikan guidance

atau lebih proses peradilan insolvensi yang

kepada pengadilan-pengadilan the enacting

sedang berlangsung di negara-negara asing

states dalam menghadapi adanya permintaan

untuk debitur yang sama.

pengakuan putusan pengadilan dari negaranegara asing. Selain itu, UNCITRAL Model Law

101 UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enacment, United Nations, New York, 1999 102 Dalam Black’s law Dictionary dinamakan breathing room yang berarti masa setelah bankruptcy dimana debitur diberikan kesempatan untuk memformulasikan rencana penyelesaian hutang-hutangnya tanpa adanya intervensi dari kreditur.

26

juga memberikan kewenangan kepada pengadilan-pengadilan the enacting states

103 Ibid 104 Lihat Article 1


untuk meminta bantuan kepada pengadilan

4) Memberikan hak kepada kurator asing

asing terkait dengan proses peradilan insolvensi

untuk mengintervensi proses peradilan

yang sedang berlangsung di the enacting

insolvensi di the enacting states dalam hal

states.105 UNCITRAL Model Law juga mengisi

terdapat aksi atau gugatan individual

kekosongan hukum di the enacting states terkait

terhadap debitur atau asetnya di the

dengan pengaturan koordinasi dan mekanisme

enacting states.109

permintaan bantuan kepada pengadilan asing. d. Pengakuan putusan peradilan asing c. Akses kurator asing terhadap pengadilan the enacting states

UNCITRAL Model Law menentukan kriteria pengakuan putusan peradilan asing yang harus

Salah satu tujuan penting dari UNCITRAL Model

diakui110 dan mengatur bahwa dalam kasus-

Law adalah memberikan kemudahan kepada

kasus yang tepat, pengadilan boleh menetapkan

kurator asing untuk mengakses ke pengadilan-

putusan sela sebelum diterbitkannya putusan

pengadilan the enacting states tanpa perlu

terkait dengan pengakuan.111 Putusan sela

bergantung pada adanya komunikasi atau surat

tersebut juga termasuk menentukan apakah

permintaan bantuan melalui saluran diplomatik

putusan peradilan asing dimaksud merupakan

yang mungkin yang sangat memakan waktu.

peradilan insolvensi asing yang utama atau

UNCITRAL Model Law lebih mengutamakan

bukan (main or non main foreign insolvency

pendekatan kerjasama dan koordinasi agar

proceeding). Sebuah putusan peradilan asing

penyelesaian kasus-kasus cross border insolvency

dianggap sebagai putusan peradilan utama

dapat diselesaikan secara cepat. Disamping

jika peradilan tersebut dilaksanakan di negara

menetapkan prinsip-prinsip terkait dengan

dimana debitur memiliki pusat kepentingan

akses langsung kurator asing ke pengadilan

(centre of main interest). Penentuan putusan

the enacting states, UNCITRAL Model Law juga

peradilan utama dan bukan utama mempengaruhi

mengatur hal-hal sebagai berikut :

sifat bantuan yang akan diberikan kepada

1) Menetapkan persyaratan-persyaratan

kurator asing.

pembuktian yang sederhana terkait dengan permintaan pengakuan putusan pengadilan

Dampak dari diberikannya pengakuan atas

asing seperti antara lain tidak disyaratkannya

putusan peradilan asing yaitu terhentinya aksi-

legalisasi putusan pengadilan secara notaril

aksi atau gugatan individual terhadap debitur

atau dengan consular procedures.106

atau terhentinya eksekusi atas aset debitur dan

2) Menetapkan bahwa kurator asing memiliki

ditundanya hak-hak debitur untukmengalihkan

hak untuk memprakarsai proses insolvensi

aset-asetnya di the enacting states.112 Terhentinya

di the enacting states dan bahwa bahwa

gugatan, eksekusi dan transfer aset tersebut

kurator asing dapat berpartisipasi dalam proses

sifatnya wajib atau otomatis berlaku setelah

peradilan insolvensi di the enacting

states.107

diberikannya pengakuan.

3) Menegaskan akses kreditor-kreditor asing untuk memprakarasi proses peradilan

e. Kerjasama lintas negara

insolvensi atau turut serta dalam proses insolvensi di the enacting states dengan

UNCITRAL Model Law mengisi kesenjangan

tetap tunduk pada persyaratan-persyaratan

hukum yang ditemukan dalam hukum nasional

states.108

negara-negara dengan memberikan kewenangan

yang ditetapkan oleh the enacting 105 106 107 108

Lihat Article 2 Lihat Article 15 Lihat Article 11 dan 12 Lihat Article 13

109 110 111 112

Lihat Article 24 Lihat Article 15 - 17 Lihat Article 19 Lihat Article 20

27


pengadilan untuk memperluas kerjasama dalam

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam bab ini

bidang-bidang yang diatur dalam UNCITRAL

akan dilakukan analisis terhadap pengaturan

Model

Law.113

Demikian pula, UNCITRAL Model

insolvensi dan kepailitan bank di masing-masing

Law menetapkan peraturan-peraturan terkait

negara dan selanjutnya akan dikaji mengenai potensi

dengan koordinasi antara pengadilan di the

permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam

enacting state dengan kurator asing dan antara

kaitan dengan terbentuknya MEA.

kurator lokal dengan pengadilan asing atau kurator asing.114

4.2. Analisis perbedaan sistem hukum dan ketentuan terkait insolvensi dan kepailitan

IV. ANALISIS PENGATURAN INSOLVENSI DAN

bank di Negara-Negara ASEAN dikaitkan

KEPAILITAN BANK DI NEGARA-NEGARA ASEAN

dengan terbentuknya MEA

DIKAITKAN DENGAN BERLAKUNYA MEA 2015

Negara-negara ASEAN memandang permasalahan insolvensi dan kepailitan bank sebagai sesuatu hal

4.1. Pendahuluan

yang sangat penting dan oleh karena itu pada

Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN

umumnya masing-masing negara ASEAN tersebut

(MEA) pada 2015, idealnya tercipta suatu kondisi

mengatur insolvensi dan kepailitan bank dalam

dimana anggota-anggota MEA menerapkan

peraturan perundang-undangan tersendiri seperti

ketentuan atau peraturan yang standar dan seragam

di Filipina tercantum dalam the New Central Bank

terkait dengan berbagai hal yang relevan dengan

Act No.7653, Vietnam diatur dalam Law

terbentuknya MEA termasuk juga pengaturan

No.47/2010/QH12 tentang Credit Institution,

mengenai insolvensi dan kepailitan bank.

Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Dalam kenyataannya saat ini untuk insolvensi dan

Kewajiban Pembayaran Utang, Singapura dalam

kepailitan bank, masing-masing negara ASEAN

Banking Act dan Malaysia diatur dalam Banking

masih mengaturnya secara berbeda-beda, seperti

and Financial Institutions Act (BAFIA) 1989.

misalnya terkait dengan pengaturan insolvensi dan kepailitan debitur bank yang memiliki aset atau

Selanjutnya, dalam beberapa hal pengaturan

kreditur di luar negeri (cross border insolvency) dan

insolvensi dan kepailitan bank di negara-negara

pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan

ASEAN memiliki persamaan antara lain terkait

putusan pengadilan kepailitan asing (the recognition

otoritas yang berwenang untuk mengajukan

and enforcement of foreign bankruptcy judments).

permohonan kepailitan bank ke pengadilan dan aspek perlindungan nasabah bank. Di sisi lain,

Dalam konteks terbentuknya MEA 2015 dimana

dalam beberapa hal lainnya juga terdapat

aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja

perbedaan pengaturan yang cukup signifikan di

bergerak secara bebas, kondisi tersebut tentunya

antara negara-negara tersebut antara lain terkait

akan menjadi kontra produktif terhadap cita-cita

dengan pengaturan cross border insolvency dan

terbentuknya MEA itu sendiri terlebih setelah

pengakuan putusan insolvensi pengadilan asing.

berlakunya liberalisasi sub sektor perbankan pada tahun 2020. Dalam hal ini, pengaturan yang

Dalam tata urutan prioritas pembayaran terkait

berbeda-beda tersebut dapat menjadi salah satu

dengan penyelesaian harta debitur pailit, hampir

potensi masalah dalam penyelesaian kepailitan

semua negara ASEAN menggolongkan nasabah

bank yang beroperasi secara lintas batas (cross

bank sebagai kreditur konkuren bersamaan dengan

border insolvency).

kreditur lainnya. Namun demikian, dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah bank, negara-negara ASEAN menerapkan sistem

113 Lihat Article 25 - 27 114 Lihat Article 26

28

penjaminan atas simpanan nasabah bank yang


nilai nominal penjaminannya berbeda-beda di

bilateral dengan Indonesia atau antara negara

masing-masing negara.

asing tersebut dan Indonesia terikat dalam suatu perjanjian internasional mengenai pengakuan dan

Pengaturan proses insolvensi yang debiturnya

pelaksanaan putusan pengadilan asing. Singapura

mempunyai aset atau kreditur di luar negeri

memiliki sistem hukum yang berbeda dimana

(cross border insolvency) berbeda-beda antara

pengadilan Singapura mengakui putusan pengadilan

negara yang satu dengan negara lainnya. Beberapa

asing terkait dengan kepailitan suatu institusi yang

negara seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand

didirikan di negara asing tersebut. Demikian pula

mengatur dalam sistem hukumnya bahwa hukum

Malaysia mengakui proses kepailitan dan putusan

kepailitan hanya berlaku terhadap aset-aset debitur

pengadilan asing yang dilakukan di luar wilayah

yang berada di dalam negeri karena aset-aset

yurisdiksi Malaysia walaupun dalam prakteknya

debitur yang berada diluar negeri tunduk pada

pelaksanaan putusan pengadilan asing tersebut

hukum negara dimana aset-aset debitur tersebut

tidak mudah karena biasanya the High Court

berada. Sementara itu negara-negara lainnya yaitu

Malaysia akan menunjuk likuidator lokal untuk

Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengatur

menjual aset-aset debitur yang berada di Malaysia

bahwa putusan kepailitan pengadilan negara-

dan kemudian membayarkan hasil penjualan aset-

negara tersebut selain berlaku terhadap aset-aset

aset tersebut kepada likuidator asing setelah

debitur yang berada di dalam negeri juga berlaku

dikurangi dengan kewajiban-kewajiban debitur

terhadap aset-aset debitur yang ada di luar negeri.

kepada kreditur lokal Malaysia.

Khususnya untuk Indonesia, ketentuan mengenai cross border insolvency tersebut terdapat dalam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengaturan

Pasal 21 dan Pasal 212 Undang-Undang No. 37

dan praktek yang berbeda-beda terkait dengan

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

insolvensi dan kepailitan bank di negara-negara

Kewajiban Pembayaran Utang.

ASEAN khususnya mengenai cross border insolvency termasuk pengakuan putusan kepailitan pengadilan

Praktek pengakuan putusan pengadilan asing

asing dapat menjadi potensi permasalahan hukum

termasuk putusan tentang kepailitan berbeda-

pada saat berlakunya MEA tahun 2015.

beda di masing-masing negara ASEAN. Sistem

Permasalahan hukum tersebut terutama terkait

hukum Filipina mengatur bahwa pengadilan Filipina

dengan tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan

tidak mengakui sama sekali putusan pengadilan

kepailitan suatu negara atas kepailitan bank yang

kepailitan asing. Vietnam mengatur ketentuan

mempunyai kreditur dan aset diluar negeri

yang lebih fleksibel dimana pada dasarnya

dikarenakan tidak diakuinya putusan kepailitan

pengadilan Vietnam tidak mengakui putusan

bank tersebut oleh negara lainnya. Kondisi tersebut

pengadilan asing namun putusan pengadilan asing

tentunya tidak dikehendaki oleh kalangan investor

dapat diakui di Vietnam dalam hal negara asing

atau pelaku usaha yang menginginkan adanya

tersebut menandatangani perjanjian bilateral

kepastian hukum dan penyelesaian yang pasti

dengan Vietnam terkait dengan pengakuan dan

dalam hal terjadinya kasus-kasus cross border

pelaksanaan putusan pengadilan asing atau negara

insolvensy.

asing tersebut merupakan co-signatory sebuah internasional treaty terkait dengan pengakuan dan

4.3. Kemungkinan Harmonisasi Hukum Insolvensi

pelaksanaan putusan pengadilan asing dimana

dan Kepailitan Bank di antara Negara-Negara

Vietnam juga terikat dengan perjanjian internasional

ASEAN

tersebut. Sistem hukum Indonesia mengatur bahwa

Dengan terbentuknya pasar tunggal ASEAN, di

hukum Indonesia tidak mengakui proses kepailitan

mana masyarakat, pelaku usaha, dan institusi

yang dilakukan di negara asing kecuali apabila

perbankan menjadi lebih bebas dalam bertransaksi

negara asing tersebut menandatangani perjanjian

serta berusaha, seharusnya hal tersebut diikuti pula

29


dengan adanya standardisasi atau persamaan

menandatangani perjanjian tersebut. Sehubungan

perlakuan diantara negara-negara ASEAN, khususnya

dengan hal tersebut, model harmonisasi pengaturan

terkait dengan pengaturan penyelesaian kepailitan

kepailitan bank yang lebih mungkin untuk diterapkan

bank yang beroperasi secara lintas batas (cross

di kawasan ASEAN yaitu melalui penundukan diri

border insolvency), termasuk didalamnya pengakuan

atau pengadopsian Uniform Laws seperti UNCITRAL

putusan kepailitan bank asing. Dengan kata lain,

Model Law on Cross Border Insolvency karena

diperlukan harmonisasi hukum terkait dengan

belum ada Uniform Rules dalam bidang kepailitan.

pengaturan cross border insolvency termasuk pengakuan putusan pengadilan asing dalam rangka

Agar proses harmonisasi hukum insolvensi dan

memberikan kepastian hukum kepada para pelaku

kepailitan di Negara-negara ASEAN berjalan

usaha, investor dan masyarakat ASEAN secara

dengan baik maka sebagai langkah awal sebelum

keseluruhan.

dilakukannya proses harmonisasi, perlu dilakukan assesment atas hukum kepailitan dan ketentuan

Secara teoritis, model harmonisasi hukum insolvensi

perbankan yang terkait dengan insolvensi dan

dan kepailitan bank tersebut dapat dilakukan melalui

kepailitan bank di masing-masing negara ASEAN.

3 (tiga) cara yaitu :115

Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka

a. Pembentukan perjanjian internasional secara

mengidenfikasi kekuatan, potensi, kelemahan dan

regional; b. Penundukan diri atau pengadopsian atas Uniform

faktor-faktor lain yang relevan dan mendukung untuk berhasilnya proses harmonisasi hukum

Laws (Hukum Seragam) seperti UNCITRAL Model

dimaksud. Untuk terjadinya proses asesmen

Law on Cross Border Insolvency; atau

tersebut, negara-negara ASEAN harus terlebih

c. Menerapkan Uniform Rules (Aturan Seragam)

dahulu memiliki komitmen yang sama dan

sebagaimana The Uniform Customs and Practice

menyepakati mengenai perlunya dilakukan

for Documentary Credits diterapkan dalam

assesment atas ketentuan mengenai insolvensi

international trading.

dan kepailitan bank dalam rangka harmonisasi hukum terkait dengan berlakunya MEA.

Berdasarkan praktek yang berlaku saat ini, di mana negara-negara menganut prinsip yurisdiksi teritorial

Dari sudut pandang Indonesia, pemikiran mengenai

yang berarti bahwa negara-negara tersebut secara

perlu tidaknya dilakukan harmonisasi hukum

ekslusif menetapkan aturan-aturan terhadap warga

insolvensi dan kepailitan bank dalam rangka

negara dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi

menyongsong berlakunya MEA dan sejauh mana

di wilayah yurisdiksinya, tidak mudah untuk

substansi hukum yang perlu atau dapat

membuat suatu perjanjian internasional regional

diharmonisasikan tentunya harus didasarkan pada

ASEAN sebagai pilihan model harmonisasi ketentuan

tinjauan dari aspek kepentingan dan strategi

kepailitan bank di ASEAN. Hal tersebut dikarenakan

perekonomian nasional agar Indonesia dapat

adanya pemikiran bahwa apabila suatu negara

memanfaatkan pasar bersama ASEAN di bidang

menandatangani suatu perjanjian internasional,

perbankan secara optimal dengan memperhatikan

berarti akan menghilangkan sebagian kedaulatan

potensi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

dari negara penandatangan (yakni berupa hak

oleh Indonesia.

mengatur) dan timbulnya konsekuensi-konsekuensi hukum yang melekat sebagai akibat dari

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat disusun kesimpulan dan

11 Huala Adolf, Diskusi Terbatas “Aspek Hukum Insolvensi dan Kepailtian Bank di Negara-Negara ASEAN” tanggal 22 s.d 23 September 2011, Hotel Grand Preanger, Bandung.

30

rekomendasi sebagai berikut :


5.1. Kesimpulan

5) Terkait dengan pengaturan pengakuan putusan pengadilan asing, beberapa negara tidak

1) Pada umumnya pengaturan insolvensi dan

mengakui putusan pengadilan kepailitan asing.

kepailitan bank di masing-masing negara ASEAN

Negara lainnya mengakui putusan kepailitan

diatur dalam perundang-undang tersendiri

pengadilan asing dengan syarat negara tersebut

disamping adanya undang-undang kepailitan

telah menandatangani perjanjian bilateral/

yang berlaku secara umum.

multialteral mengenai pengakuan putusan kepailitan pengadilan asing, atau institusi yang

2) Secara umum, otoritas yang berwenang untuk

dipailitkan didirikan di negara tersebut.

mengajukan proses insolvensi dan kepailitan bank di negara-negara ASEAN adalah otoritas

6) Permasalahan hukum yang mungkin timbul

moneter atau Bank Sentral. Terkait dengan

dari pengaturan kepailitan bank yang berbeda-

likuidasi bank di negara-negara ASEAN, pada

beda, khususnya adalah tidak dapat

umumnya dilakukan melalui proses penetapan

dilaksanakannya suatu putusan kepailitan dari

pengadilan berdasarkan pengajuan dari bank

pengadilan suatu negara terkait dengan

sentral kecuali di Indonesia yang proses

kepailitan bank yang mempunyai kreditur dan

likuidasinya merupakan kewenangan Lembaga

aset di luar negeri dikarenakan tidak diakuinya

Penjamin Simpanan tanpa perlu adanya

putusan kepailitan bank tersebut oleh negara

penetapan pengadilan.

lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan tidak adanya kepastian hukum

3) Dalam tata urutan prioritas pembayaran terkait

dalam penyelesaian kasus-kasus cross border

dengan penyelesaian harta debitur pailit,

insolvency. Idealnya, untuk mengatasi

hampir semua negara ASEAN menggolongkan

permasalahan hukum tersebut diperlukan

nasabah bank dalam kategori kreditur konkuren.

harmonisasi hukum khususnya terkait dengan

Namun demikian, dalam rangka memberikan

pengaturan cross border insolvency. Harmonisasi

perlindungan kepada nasabah bank, negara-

ketentuan insolvensi dan kepailitan bank

negara Anggota ASEAN menerapkan sistem

tersebut merupakan salah satu infrastruktur

penjaminan atas simpanan nasabah bank yang

penunjang yang diperlukan apabila nantinya

nilai nominal penjaminannya berbeda-beda di

disepakati akan beroperasi qualified ASEAN

masing-masing negara.

banks secara lintas batas di kawasan ASEAN. Harmonisasi ketentuan insolvensi dan kepailitan

4) Pengaturan proses insolvensi yang debiturnya

bank tersebut akan melengkapi infrastruktur

mempunyai aset atau kreditur di luar negeri

lain yang diperlukan seperti cross border bank

termasuk pengakuan putusan pengadilan asing

supervision dan cross border bank resolution.

(cross border insolvency) berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya.

5.2 Rekomendasi

Beberapa negara mengatur bahwa hukum kepailitan hanya berlaku terhadap aset-aset

1) Dalam upaya menjembatani adanya perbedaan

debitur yang berada di dalam negeri. Sementara

sistem hukum dan pengaturan terkait dengan

itu, negara-negara mengatur bahwa putusan

insolvensi dan kepailitan bank khususnya

kepailitan pengadilan negara-negara tersebut

mengenai cross border bank insolvency, perlu

selain berlaku terhadap aset-aset debitur yang

dilakukan upaya harmonisasi hukum dan

berada di dalam negeri juga menjangkau

ketentuan terkait dengan cross border bank

terhadap aset-aset debitur yang berada di luar

insolvency di negara-negara ASEAN. Hal ini

negeri.

dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum di bidang cross border bank insolvency dan

31


terdapat standardisasi pengaturan dan perlakuan dalam penyelesaian kasus-kasus cross border bank insolvency di antara negara-negara ASEAN. 2) Perlu dilakukan assesment secara mendalam atas hukum kepailitan dan ketentuan perbankan terkait dengan insolvensi dan kepailitan bank di masing-masing negara ASEAN sebelum dilakukannya proses harmonisasi hukum tersebut. Sebagaimana lazimnya dalam suatu organisasi internasional, untuk dapat dilakukannya proses assesment di masingmasing negara-negara ASEAN terlebih dahulu perlu adanya kesepakatan dalam forum ASEAN mengenai pentingnya assesment atas ketentuan mengenai insolvensi dan kepailitan bank sebagai langkah awal mempersiapkan harmonisasi hukum terkait dengan berlakunya MEA. 3) Dari sudut pandang Indonesia, pemikiran mengenai perlunya dilakukan harmonisasi hukum insolvensi dan kepailitan bank harus dikaitkan dengan tinjauan dari aspek kepentingan dan strategi perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat memanfaatkan pasar bersama ASEAN di bidang perbankan dengan memperhatikan potensi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia.

32

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan a. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. b. Undang-Undang No.7 tahun 1992 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998. c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun. 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 d. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank e. the New Central Bank Act of Philippines No.7653 f. the Central Bank of Malaysia Act 1958 g. Law No. 46/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010 regarding The State Bank of Vietnam h. Banking Act of Singapore i.

Bankruptcy act of Singapore (chapter 20)

j.

Decree No. 89/1999/ND-CP tanggal 1 September 1999, tentang Deposit Insurance

k. Law No. 47/2010/QH12 tanggal 16 Juni 2010 regarding Credit Institutions l.

Banking and Financial Institusion Act 1989

m. Circular State Bank of Vietnam No. 03/2006/TT-NHNN tanggal 25 April 2006 tentang Guiding the implementation of several contents of the Decree No. 89/1999/ND-CP dated 01/09/1999 of the Government on deposit insurance and the Decree No. 109/2005/ND-CP dated 24/8/2005 of the Government on the amandment, supplement of several articles of the Decree No. 89/1999/ND-CP. n. Law No. 21/2004/QH11 tanggal 15 Juni 2004, tentang Bankruptcy Law o. Decree No. 89/1999/ND-CP tanggal 1 September 1999 regarding Deposit Insurance as amended by Decree No. 109/2005/NDCP dated 24 Agustus 2005. p. the Thailand Deposit Insurance Act BE 2551 q. the bankrupcy of Act of Thailand r.

the Civil and Commercial Act of Thailand

s. UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment, United Nations, New York, 1999

Artikel/hasil kajian a. Lorenz & Partner, Legal, tax and Business Consultants, Bankruptcy and Business Reorganization, page 9 b. Dr.Andrew M. Goodman,Thailand’s Deposit Insurance Law : Recent Changes and How They Can Affect You, page 2 c. Asean Development Bank, Promoting Regional Cooperation in the Development of Insolvency reform, Country Report for Singapore Conference Cross-Border Insolvency – Indonesia, Korea, Philippines and Thailand d. Asean Development Bank, Regional Technical Assistance Project No.5795-REG. Insolvency Law Reforms Report on Philippines, page 61.

33


Diskusi Terbatas Huala Adolf, Diskusi Terbatas “Aspek Hukum Insolvensi dan Kepailtian Bank di Negara-Negara ASEAN” tanggal 22 s.d 23 September 2011, Hotel Grand Preanger, Bandung.

Lain-lain a. Black’s Law Dictionary) b. Wikipedia c. www.insol.org/pdf/cross_pdfs/Vietnam.pdf d. www.adb.org/documents/others/insolvency/local_study_tha_p.pdf. e. www.adb.org/documents/others/insolvensy f. www.herbersmith.com g. www.adb.org/documents/others/insolvency/local_study_mal_p.pdf

34

Pembenahan Hukum Prasyarat Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi Dan Berkesinambungan Oleh: Dr. Dian Ediana Rae, SH., LLM. (Dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegara dan Universitas 17 Agustus 1945. Saat ini menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia London)

Pendahuluan

menghukum para pelanggar hukum, bagaimana mengatur persaingan usaha dan perlindungan konsumen, bagaimana

Salah satu yang menjadi pertimbangan banyak lembaga

hukum dapat menjamin persamaan perlakuan warga Negara

pemeringkat (rating agencies) belum menaikan peringkat

dan warga Negara asing. Tingkat “kematangan” hukum

Indonesia ke tingkat peringkat investasi (investment grade)

suatu Negara pada hakekatnya merupakan komponen

adalah masalah kepastian hukum, disamping masalah

terpenting didalam upaya kita memudahkan pembiayaan

lambatnya pembangunan infrastruktur dan apa yang disebut

keuangan internasional bagi pembangunan Indonesia serta

dengan political infighting. Tentu penyelesaian masalah ini

meningkatkan investasi, baik portfolio maupun investasi

bukanlah hal yang gampang. Menangani masalah kepastian

langsung yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan

hukum memerlukan waktu dan tenaga yang tidak

ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Jadi tidak

terhingga. Dalam konteks hal peringkat Negara dan kegiatan

benar apabila tahanan yang bisa berjalan-jalan keluar negeri

usaha ekonomi lainnya, banyak orang memahami bahwa

atau ada sekelompok massa yang main hakim sendiri tidak

persoalan ketidakpastian hukum ini hanya terkait dengan

akan berpengaruh kepada persepsi negara kita. Kedua

ketidakpastian hukum dibidang hukum ekonomi. Apabila

contoh in merupakan contoh kasat mata betapa lemahnya

kita mendalaminya dengan baik, masalah kepastian hukum

peranan lembaga hukum didalam menerapkan hukum secara

ini jauh melampaui area hukum ekonomi, dan terkait erat

benar.

dengan tingkat kematangan suatu Negara didalam mengimplementasi apa yang disebut dengan konsep “the

Menggantungkan diri kepada pembangunan perangkat

rule of law” sebagai salah satu prasyarat untuk dapat

keras semata sudah dapat dipastikan tidak akan berjalan

dikategorikan sebagai Negara demokrasi yang maju. Pada

optimal didalam mendorong pembangunan ekonomi.

dasarnya semua sistem hukum dan sistem peradilan (legal

Kematangan hukum ini tidak terkait dengan apakan

and justice system) akan menjadi penilaian lembaga rating.

suatu Negara itu berukuran kecil atau besar ataupun

Hal ini dapat dimaklumi bukan saja karena suatu transaksi

berideologi tertentu, melainkan sangat tergantung kepada

perekonomian hanya dapat dilakukan dalam suasana

kemampuannya memberdayakan institusi-institusi hukum

kepastian hukum yang tinggi, melainkan juga kesaling-

di negaranya secara optimal. Didalam sistem Negara yang

terkaitan dan saling mendukung antara berbagai area

demokratis pemberdayaan institusi-institusi hukum ini

hukum didalam menjamin lingkungan perekonomian yang

merupakan hal sangat penting dan merupakan tugas semua

sehat dan kondusif.

cabang kekuasaan Negara yaitu Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, serta dukungan masyarakat luas seperti civil

Mungkin penilaian lembaga pemeringkat tidak begitu

societies dan akademisi.

penting apabila dilihat selintas saja mengingat begitu banyaknya persoalan yang harus kita hadapi dewasa ini,

Kondisi hukum Indonesia sekarang

akan tetapi dengan mengingat ketergantungan Indonesia terhadap pembiayaan dan investasi asing dan domestik

Belakangan ini kita kita semakin dibuat risih dengan

didalam memacu pertumbuhan ekonominya, maka persoalan

permasalahan hukum yang dihadapi oleh Negara kita. Kasus

penilaian lembaga pemeringkat dan gambaran persepsi

demi kasus yang menggemparkan, baik dalam kasus korupsi

Indonesia secara umum menjadi sangat penting. Kematangan

seperti kasus Gayus Tambunan, kasus tuduhan suap Miranda

hukum suatu Negara akan terlihat dari seberapa jauh hukum

Gultom, kasus mantan Bendahara Partai Demokrat Nazarudin,

dapat melindungi hak-hak individu dan korporasi, bagaimana

maupun dalam bentuk kekerasan massa, dan kejanggalan-

35


kejanggalan keputusan Hakim diberbagai tahap peradilan

Didalam suatu Negara demokrasi yang belum matang

semakin menjadikan citra Negara kita sebagai Negara hukum

secara hukum, tirani ini dapat berupa kekuasaan politik,

menjadi sangat terpuruk, dan bahkan bisa dikatakan ada

kekuasaan ekonomi, dan bahkan dapat berupa kekuasaan

dalam titik nadir.

massa. Hukum dalam format yang modern, dan didalam masyarakat yang pluralistis seperti Indonesia harus mampu

Kita menyadari betapa lemahnya penegakan hukum yang

menghilangkan tirani ini, dan seharusnya hukum menjadi

dilakukan oleh Indonesia saat ini, kita bisa merasakan

panglima yang dapat melindungi hak azasi manusia,

begitu kuatnya tangan politik, tangan kekuasaan dan

kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan

tangan kekuatan ekonomi didalam mempengaruhi

beragama, menjamin keamanan, membatasi kekuasaan

efektivitas implementasi hukum. Kondisi ini sungguh

politik dan ekonomi, penindakan pelanggaran hukum

merupakan kondisi yang anomali dari Indonesia sebagai

secara efektif, perlindungan hak atas harta benda dan

Negara yang menyatakan dirinya Negara hukum. Dari satu

kekayaan intelektual. The rule of law juga menunjukkan

pemerintahan ke pemerintahan lainnya konsep “Negara

bahwa semua orang pada dasarnya sama dimuka hukum,

hukum” masih saja dijadikan slogan politik yang hampa

dan oleh karenanya tidak dapat dibenarkan privelese

dan tanpa makna. Hukum terkesan seperti pisau, tajam

kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi dimuka hukum.

kebawah tapi tumpul keatas. Hukum hanya dijunjung

Hukum harus dimungkinkan melakukan penetrasi yang

ketika tidak mengenai diri sendiri dan kelompoknya. Hukum

sangat dalam terhadap semua relung-relung kekuasaan

hanya ditegakan ketika tidak ada perlindungan politik dan

politik dan ekonomi. Apabila hal ini tidak dapat tercapai

perlindungan ekonomi dari kekuasaan resmi maupun

dapat diperkirakan bahwa akan terdapat “distrust” terhadap

kekuasaan tidak resmi. Hukum bahkan digunakan untuk

berjalannya hukum yang akan membawa konsekuensi yang

menjatuhkan lawan politik atau lawan bisnis. Rule of law

serius dalam bentuk menjamurnya mafia hukum, rekayasa

sebagai prinsip politik dan moral bangsa kita nampaknya

hukum, dan main hakim sendiri didalam masyarakat yang

semakin jauh ditinggalkan. Banyak orang berpaling kepada

akan mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara yang

kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi dan bahkan

tertib berdasarkan rule of law.

kekuasaan massa didalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan satusatunya untuk membentuk dan mengimplementasikan

Penundukan diri terhadap hukum dari orang yang memiliki

hukum harus benar-benar memiliki kredibilitas yang tinggi.

kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi yang besar

Negara tidak boleh membiarkan kekuasaan lain ikut

memang memerlukan suatu tingkat moralitas dan budaya

memainkan peran penegakkan dan implementasi hukum

hukum yang sangat tinggi. Sementara itu, bagi para penegak

untuk kepentingan self-interest, dan memaksakan berlakunya

hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman

hukum dengan cara dan perangkat diluar yang sudah diatur

“kewenangan” yang dimiliki dapat menjadi komoditas politik

Negara. Kegagalan Negara didalam menjaga kredibilitas

dan komoditas ekonomi apabila tidak mampu menghadap

hukum akan berakibat serius terhadap wibawa Negara

tekanan dan godaan politik dan ekonomi. Pertarungan

secara keseluruhan, dan akan mengganggu efektivitas

antara rule of law dan kekuasaan politik dan kekuasaan

pemerintahan. Kebutuhan membangun wibawa Negara

ekonomi ini nampaknya sedang berlangsung dengan keras

melalui implementasi rule of law ini akan semakin dirasakan

di Indonesia. Perlu ada upaya-upaya yang lebih terukur

didalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan

untuk memberdayakan (empowering) para penegak hukum,

berpikir dan bertindak dari begitu banyak komponen

baik secara substansi, moralitas, kewenangan, dan sekaligus

masyarakat harus dapat diimbangi dengan implementasi

mensejahterakan secara ekonomi untuk dapat mengimbangi

hukum yang efektif, dimana kebebasan berpikir dan bertindak

“godaan” kekuasaan politik dan ekonom yang demikian

dari satu orang akan dibatasi dengan kebebasan berpikir

besar.

dan bertindak orang lain. Hukum harus mampu menciptakan harmoni diantara pihak-pihak yang saling bertentangan

Sebagaimana dikatakan oleh filosof Inggris John Lock pada

didalam masyarakat, baik secara sosial, politik maupun

tahun 1690 bahwa “whenever law ends, tyranny begins”.

ekonomi. Didalam Negara demokrasi ketaatan terhadap

36


rule of law akan menjadi kunci untuk mencapai cita-cita

Bagaimana keluar dari krisis hukum ini

Negara demokrasi itu sendiri. Mengorbankan rule of law demi tujuan politik, ekonomi atau tujuan lainnya akan

Carut marut dunia hukum ini terjadi terutama karena mereka

menjadikan hukum menjadi sterile dan kosong yang akan

yang seharusnya paling memahami hukum dan berkewajiban

menjadikan “chaos” didalam kehidupan bernegara dan

menerapkan hukum ikut terlibat didalam proses pembusukan

bermasyarkat.

hukum itu sendiri. Hampir semua profesi hukum telah terkena virus kekuasaan dan uang. Alih-alih hukum dijadikan

Pembangunan infrastruktur hukum setelah reformasi,

benteng moral bangsa dan negara, hukum malah dijadikan

termasuk pendirian Mahkamah Konstitusi, independensi

komoditi politik dan bisnis yang sangat menguntungkan.

Mahkamah Agung, pemisahan Kepolisian dari Tentara

Perombakan dunia hukum kita tidak dapat lagi bersifat

Nasional Indonesia, pendirian Komisi Pemberantasan

piece-meal melainkan harus dilakukan secara fundamental.

Korupsi, dan sederet perangkat hukum lainnya yang

Sense of urgency dan sense of emergency harus ada disemua

dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi hukum Indonesia

kalangan, baik kalangan professional (hukum), pemerintahan

di berbagai bidang, baik politik, ekonomi maupun sosial

maupun kalangan masyarakat luas. Shock therapy dan

harus benar-benar dijaga agar dapat menjamin perlindungan

prinsip catch the biggest fishes dalam cara penegakan hukum

hak-hak warga negara, penegakan hukum yang adil dan

kita seperti yang dilakukan oleh lembaga ad hoc seperti KPK

konsisten, perlindungan diri dan harta kekayaan, menjamin

pada dasarnya memiliki banyak keterbatasan. Kepemimpinan

berlangsungnya kepastian berusaha. The rule of law ini

KPK yang merupakan produk seleksi politik dapat menjadi

juga diperkirakan bisa mengatasi atau setidaknya

titik lemah yang dapat membahayakan kredibilitas hukum

mengurangi persoalan pertikaian politik yang kerap terjadi

itu sendiri. Secara mendasar kita harus tetap fokus untuk

didalam suatu negara demokratis yang dapat berakibat

membenahi lembaga-lembaga hukum permanen.

kepada tidak efektifnya suatu pemerintahan atau bahkan terjadinya pemerintahan yang tidak berfungsi (dysfunctional

Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis hukum yang

government). Dalam hal ini tentu saja bidang Hukum Tata

berat didalam, tapi nampaknya tidak ada upaya yang nyata

Negara dan Administrasi Negara bisa memainkan perannya

untuk bagaimana keluar dari krisis hukum ini dengan,

dengan baik. Pengalaman Amerika Serikat dimana Presiden

apabila perlu, melakukan overhaul terhadap seluruh legal

bersitegang dengan Kongres mengenai batas atas utang

and justice system yang kita praktekan sekarang ini. Kita

(debt ceiling) yang hampir membawa Amerika Serikat

harus jujur bahwa diperlukan perombakan terhadap sistem

menjadi negara yang gagal bayar utang (defaulting country)

pendidikan hukum kita yang cenderung mengedepankan

harus dijadikan cermin yang baik. Konstitusi Amerika (14th

legalitas diatas moralitas kebenaran dan keadilan (suka tidak

Amendment) ternyata sudah menegaskan mengenai

suka nampaknya pengaruh The Pure Theory of Law dari

kedudukan utang negara, dan diperkuat pula dengan

H.Kelsen sangat menonjol dalam dunia pendidikan hukum

yurisprudensi. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi harus

kita), kita harus meninjau ulang sistem kerja kejaksaan,

mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar

kepolisian dan kehakiman yang berorientasi kepada

kenegaraa seperti perlindungan hak-hak kaum minoritas

kewenangan dan kekuasaan semata, dan kurang berorientasi

(Hak Asasi Manusia).

kepada penegakan hukum yang benar dan adil.

Untuk dapat berfungsinya hukum dengan tingkat

Kalangan penegak hukum harus memiliki komitmen moral

kematangan yang tinggi diperlukan kekuasaan Negara

yang tinggi. Benteng moral bangsa ini sangat tergantung

yang kuat dan kredibel. Salah satu ukuran yang diutamakan

kepada mereka. Apabila mereka “memperjual-belikan”

didalam mengukur kematangan hukum di zaman modern

hukum dengan politik dan uang maka akan hapus harapan

ini adalah efektifitasnya. Hukum baru dapat dikatakan

bangsa kita untuk menjadi bangsa yang kompetitif dibidang

matang apabila berwujud dalam peraturan perundang-

ekonomi. Kalangan pemerintahan harus memposisikan diri

undangan dan dapat diimplementasikan dengan fair dan

sebagai the guardian of the legal and justice system.

konsisten. Dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Negara

Pemerintah dengan perangkat hukum kejaksaan dan

dapat memainkan peranannya yang sangat dominan.

kepolisian hendaknya benar-benar memberdayakan

37


Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjadi lebih professional

menjadi bagian negara-negara yang memiliki kematangan

dengan melakukan reformasi birokrasi yang memungkinkan

hukum yang baik.

sistem kerja yang lebih efektif, reformasi hendaknya tidak ditujukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan

Pembenahan mendasar berbagai bidang hukum di Indonesia

secara ekonomis.

akan menjadi kata kunci untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan. Hukum harus

Kalangan akademisi harus menjadi benteng pertahanan

mampu memainkan perannya sebagai ”pembeda” mana

ilmu hukum yang berlandaskan kepada objektivitas keilmuan,

yang benar dan salah diberbagai sektor kehidupakan bangsa

moralitas dan kebenaran. Keterlibatan dosen dan para guru

kita. Begitu besar tantangan yang akan dihadapi, tapi kapan

besar hukum didalam pemerintahan, konsultan hukum dan

lagi kalau tidak Pemerintahan ini yang memulai. Sudah

pengacara telah memperlemah “kredibilitas ilmiah” mereka.

terbukti dari sejarah berbagai negara di dunia bahwa

Reformasi birokrasi terhadap dunia pendidikan hukum harus

perubahan pada hakekatnya terjadi karena seorang

segera terjadi, kesejahteraan mereka harus ditingkatkan

pemimpin pemerintahan dan negara yang memiliki visi yang

secara signifikan. Kita sekarang menyaksikan betapa para

baik bagi bangsa dan negaranya, dan perserverence didalam

dosen dan guru besar berlomba mencari proyek, mengejar

memperjuangkannya. Kita berharap jangan lagi ada istilah

jabatan melalui aktivitas mereka di partai politik dan atau

menunggu ratu adil untuk mengubah semua ini.

mengajar di pendidikan hukum eksekutif. Hal ini antara lain diduga menjadi penyebab terjadinya degradasi kualitas dan kredibilitas pendidikan hukum di Indonesia. Walaupun terdengar agak naif, penetapanan undang-undang khusus bagi para penegak hukum dan profesi hukum menjadi sangat penting sebagai undang-undang “darurat”. Harus ada hukum yang akan memberikan efek deterrent terhadap mereka yang memahami dan berkecimpung didalam dunia hukum tapi malah ikut serta melakukan pembusukan terhadap hukum itu sendiri. Sanksi berat harus benar-benar dikenakan terhadap mereka ini. Era reformasi hanyalah akan menjadi era tanpa makna bagi pembangunan hukum di Indonesia seandainya tidak ada reformasi yang sungguh-sungguh di sektor hukum. Kita juga bisa bercermin kepada negara-negara lain yang telah lebih baik membenahi bidang hukum ini. Didalam masyarakat yang sudah "globalized" ini banyak institusi hukum berdasarkan desakan kebutuhan akan menjadi semakin mengarah kepada hukum yang sama atau sekurang-kurangnya "comparable" diantara bangsa-bangsa di dunia. Diperkenalkannya institusi-institusi hukum baru nampak dengan jelas dalam hal perkembangan hukum ekonomi Indonesia. Fenomena ini terjadi antara lain sebagai dampak perkembangan ekonomi dunia yang demikian drastis, sehingga hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ekonomi tersebut. Kondisi ini harus dijadikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum yang memungkinkan kita

38

Semoga....

Pengkajian Terhadap Makna Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Oleh: Sri Hariningsih SH., MH. *)

I. UMUM

a. Asas Pembentukan (vide Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Beberapa prinsip guna memahami makna suatu

Perundang-undangan), yang mensyaratkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah :

dipenuhinya ketentuan yang mencakup : 1) kejelasan tujuan;

1. norma (ketentuan) yang diatur/dituangkan dalam Pasal harus dibaca dan dicermati maknanya secara utuh (komprehensif) atas seluruh ketentuan yang diatur dan tidak boleh dimaknai hanya berdasarkan

2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;

ketentuan Pasal demi Pasal kemudian telah

4) dapat dilaksanakan;

mengambil suatu kesimpulan. Guna memperoleh

5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;

pemahaman yang tepat, harus dicermati keterkaitan

6) kejelasan rumusan; dan

makna dari satu Pasal dengan Pasal yang lain.

7) keterbukaan.

Demikian juga harus dicermati Penjelasan Umum dan penjelasan dari masing-masing Pasal tersebut,

b. Asas Materi Muatan (vide Pasal 6 UU Nomor

agar diperoleh pemahaman secara komprehensif

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

mengenai keseluruhan konsepsi dari Peraturan yang

Perundang-undangan), yang mensyaratkan

bersangkutan.

bahwa dalam materi muatan harus tercermin asas :

2. untuk menerapkan atau melaksanakan suatu Pasal

1) pengayoman;

tidak boleh hanya tertumpu pada ketentuan Pasal

2) kemanusiaan;

yang bersangkutan, tetapi harus dilihat adakah

3) kebangsaan;

keterkaitan makna Pasal tersebut dengan makna

4) kekeluargaan;

yang diatur dalam Pasal yang lain .

5) kenusantaraan; 6) bhineka tunggal ika;

3. perlu dipahami adanya asas pembentukan dan asas materi muatan dari Peraturan Perundang-undangan itu sendiri, sudahkah hal tersebut diterapkan oleh pembentuk Undang-Undang. Asas tersebut yakni:

7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dan ditambah asas lain sesuai dengan bidang hukum

*)

- Mantan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dep Huk & HAM-RI - Mantan Tenaga Ahli Perundang-undangan pada Deputi Perundangundangan Setjen DPR-RI

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

39


II. TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 34 UU BI

2)

mengenai tugas Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)

1. Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

tersebut dijabarkan lagi dalam ketentuan

Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Pasal 8 yang mencakup:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 berbunyi

a. menetapkan dan melaksanakan

sebagai berikut :

kebijakan moneter; b. mengatur dan menjaga kelancaran

Pasal 34

sistem pembayaran;dan

(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh

c. mengatur dan mengawasi Bank.

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen,dan dibentuk dengan undang-

Mengenai tugas Bank Indonesia yang diatur

undang.

dalam Pasal 8 ini, pada dasarnya merupakan

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana

salah satu aktualisasi dari konsepsi yang

dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan

tertuang dalam latar belakang pemikiran,

selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

maksud, dan tujuan pembentukan UndangUndang tentang Bank Indonesia

2. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa guna

sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan

melaksanakan atau menerapkan ketentuan suatu

Umum, antara lain untuk mencapai dan

Pasal harus dicermati keterkaitannya dengan

memelihara kesetabilan nilai rupiah.

ketentuan dalam Pasal yang lain agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.

3)

mengenai pelaksanaan tugas Bank Indonesia

Dalam penerapan Pasal 34 ini, perlu dicermati atau

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 tersebut

dikaji masing-masing ketentuan yang diatur pada

yakni termasuk tugas mengatur dan

ayat (1) dan pada ayat (2) sebagai berikut :

mengawasai Bank (yang tercantum dalam Pasal 8 huruf c), dilarang adanya campur

a. Terkait dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1).

tangan dari pihak manapun. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 9

1)

Pengaturan Pasal 34 UU BI sangat terkait

yang berbunyi :

dengan ketentuan Pasal 8 huruf c, Pasal 9, Pasal 24, dan Pasal 27. Demikian juga

Pasal 9

ketentuan Pelaksanaan Pasal 8, Pasal 9,

(1) Pihak lain dilarang melakukan segala

Pasal 24, dan Pasal 27 tersebut, bersumber

bentuk campur tangan terhadap

dari tugas dan wewenang yang diberikan

pelaksanaan tugas Bank Indonesia

kepada Bank Indonesia selaku lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

negara independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun

Pasal 4 ayat (2) berbunyi : Bank Indonesia

dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan

Selanjutnya penjelasan Pasal 9 ayat (1)

wewenangnya, bebas dari campur tangan

berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah dan/atau pihak lain,kecuali

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah

untuk hal-hal yang secara tegas diatur

semua pihak di luar Bank Indonesia,

dalam Undang-Undang ini.

termasuk Pemerintah dan atau lembagalembaga lainnya.

40


Yang dimaksud dengan segala bentuk

dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda

campur tangan adalah segala perbuatan

sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00

pihak lain yang secara langsung atau tidak

(dua miliar rupiah) dan paling banyak

langsung dapat mempengaruhi kebijakan

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

dan pelaksanaan tugas Bank. 5)

Pengertian Bank tentunya adalah

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1

Indonesia dapat melaksanakan tugas dan

angka 5 yang berbunyi : Bank adalah Bank

wewenangnya berdasarkan Undang-

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Undang ini secara efektif.

sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Perbankan yang berlaku.

Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan

6)

Jika kita cermati ketentuan Pasal 8 huruf

oleh pihak lain atau bantuan teknis yang

c yang memberikan tugas kepada Bank

diberikan oleh pihak lain atas permintaan

Indonesia untuk mengatur dan

Bank Indonesia dalam rangka mendukung

mengawasi Bank dan kemudian kita

pelaksanaan tugas Bank Indonesia

kaitkan dengan ketentuan dalam Padal 9

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

beserta penjelasanya, maka nampak jelas

Undang ini.

bahwa tugas pengawasan terhadap Bank merupakan tugas Bank Indonesia

4)

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam

dan dilarang untuk dilakukan oleh pihak

Pasal 9 tidak bisa dianggap ringan, karena

lain.

dikenakan sanksi pidana yang cukup berat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 untuk

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang

pelanggaran Pasal 9 ayat (1) dan dalam

Bank Indonesia untuk mengawasi Bank

Pasal 68 untuk pelanggaran Pasal 9 ayat

dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 24

(2).

dan Pasal 27 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: Pasal 67

Pasal 24

Barangsiapa yang melakukan campur

Dalam rangka melaksanakan tugas

tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

c, Bank Indonesia menetapkan peraturan,

Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana

memberikan dan mencabut izin atas

penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu

dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda

dari Bank, melaksanakan pengawasan

sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00

Bank dan mengenakan sanksi terhadap

(dua miliar rupiah) dan paling banyak

Bank sesuai dengan peraturan Perundang-

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

undangan. Penjelasan : Dalam hal ini, pengaturan dan

Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

pengawasan Bank mengacu pada Undang-

Pasal 68

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat

Perbankan sebagaimana telah diubah

Bank Indonesia yang melanggar ketentuan

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Pasal 9 ayat (2) diancam dengan pidana

1998.

penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

41


Pasal 27

10) Terjadinya tumpang tindih pengaturan

Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia

bahkan saling bertentangan satu dengan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

yang lain, jelas tidak mencerminkan asas

adalah pengawasan langsung dan tidak

pembentukan peraturan perundang-

langsung.

undangan (khususnya yang terkait dengan

Penjelasan : Yang dimaksud dengan

”kejelasan tujuan” dan ”kedayagunaan

pengawasan langsung adalah dalam

dan kehasilgunaan”) dan juga tidak

bentuk pemeriksaan yang disusul dengan

mencerminkan asas yang harus tercermin

tindakan-tindakan perbaikan.

dalam materi muatan (khususnya asas

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak

”ketertiban dan kepastian hukum” dan

langsung terutama dalam bentuk

asas ”keseimbangan, keserasian, dan

pengawasan dini melalui penelitian, analisis,

keselarasan”).

dan evaluasi laporan Bank. 11) Jika dilakukan pembentukan lembaga 7)

Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) yang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

menentukan bahwa tugas pengawasan

(1) maka :

Bank akan dilakukan oleh lembaga

a. terlebih dahulu harus dilakukan

pengawasan jasa keuangan yang

perubahan terhadap ketentuan 4

independen, jelas tidak sejalan bahkan

(empat) Pasal tersebut diatas beserta

ketentuan tersebut bertentangan

uraian konsepsi yang terdapat dalam

(kontradiktif) dengan ketentuan keempat Pasal tersebut (Pasal 8 huruf c, Pasal 9, Pasal 24, dan Pasal 27).

Penjelasan Umum; b. perlu dipertimbangkan secara seksama/cermat terkait dengan prinsip kehasilgunaan dan kedayagunaan

8)

Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan

pembentukan lembaga yang baru

Pasal 34 ayat (1) tidak dapat mengabaikan

dibandingkan dengan mengintensifkan

atau mengesampingkan ketentuan dalam

atau melakukan perbaikan kinerja dari

Pasal 8 huruf c, Pasal 9, Pasal 24 dan Pasal

lembaga yang sudah ada ;dan

27 serta pemahaman secara utuh atas

c. perlu dipertimbangkan secara seksama/

konsepsi pembentukan Undang-Undang

cermat dari sisi efisiensi dan efektifitas

tentang Bank Indonesia yang tertuang

pembentukan lembaga baru (untuk

dalam Penjelasan Umum. Demikian juga

menangani hal yang sama yang

ketentuan terhadap sanksi atas

sebenarnya sudah ada lembaga yang

pelanggaran Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9

menangani), mengingat pembentukan

ayat (2) sebagaimana ditegaskan masing-

lembaga baru pasti terkait antara lain

masing dalam Pasal 67 dan Pasal 68, perlu

dengan penyediaan infrastruktur baru

dilakukan penyesuaian.

yang berakibat pembengkakan anggaran negara dan penyelesaian

9)

Jika adanya saling keterkaitan antara Pasal-

masalah status kepegawaian dari

Pasal dimaksud tidak diperhatikan, maka

lembaga yang lama yang mungkin tidak

akan terjadi tumpang tindih pengaturan

mudah penyelesaiannya.

yang saling bertentangan satu dengan yang lain, sehingga mengakibatkan kerancuan

12) pemberian kewenangan kepada Bank

bahkan kekacauan di bidang Peraturan

Indonesia walaupun merupakan lembaga

Perundang-undangan.

independen, bukan berarti tanpa batas. Hal tersebut secara jelas terlihat dari uraian

42


yang terdapat dalam alinea terakhir

4)

Setelah lewat dari jangka waktu yang

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor

ditentukan (yakni 31 Desember 2010),

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,

ketentuan Pasal 34 ayat (2) tidak dapat lagi

yang berbunyi: Agar independensi yang

dijadikan legitimasi atau dasar hukum

diberikan kepada Bank Indonesia

pembentukan lembaga yang didelegasikan

dilaksanakan dengan penuh tanggung

oleh ketentuan pada ayat (1). Oleh karena

jawab, kepada Bank Indonesia dituntut

itu, Pembentuk Undang-Undang (DPR dan

untuk transparan dan memenuhi prinsip

Presiden) tidak dapat lagi menggunakan

akuntabilitas publik dalam menerapkan

dasar hukum ketentuan Pasal 34 ayat (2)

kebijakannya serta terbuka bagi

untuk membentuk Undang-Undang tentang

pengawasan oleh masyarakat.

Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan.

b. terkait dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2).

5)

Mengingat ketentuan dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9, Pasal 24, dan Pasal 27 dikaitkan

1)

Pasal 34 ayat (2) menentukan bahwa :

dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2)

Pembentukan lembaga pengawasan

khususnya yang terkait dengan pembatasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan

jangka waktu pembentukan lembaga

dilaksanakan selambat-lambatnya 31

pengawasan jasa keuangan, maka :

Desember 2010. •

Jika lembaga pengawasan jasa

Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) ini tidak

keuangan akan dipaksakan dibentuk

sama perlakuannya dengan ketentuan

dengan mendasarkan pada ketentuan

dalam Pasal-Pasal yang lain terkait dengan

dalam Pasal 34 ayat (1), maka

limit atau jangka waktu berlakunya.

pembentukan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 huruf

2)

Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) ini

c, yang memberikan tugas pengawasan

memuat pembatasan secara eksplisit

terhadap bank kepada Bank Indonesia,

mengenai masa berlaku penerapannya,

dengan Pasal 9 yang menyatakan

yakni hanya sampai tanggal 31 Desember

pihak lain dilarang melakukan

2010.

segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank

3)

Pasal 34 ayat (2) ini secara jelas memberikan

Indonesia dan Bank Indonesia wajib

peringatan kepada Pembentuk UU (DPR

menolak dan atau mengabaikan

dan Presiden) bahwa jika akan membentuk

segala bentuk campur tangan dari

UU tentang lembaga pengawasan jasa

pihak mana pun dalam rangka

keuangan maka tidak boleh melewati batas

pelaksanaan tugasnya, selanjutnya

waktu tanggal 31 Desember 2010. Batas

bertentangan juga dengan Pasal 24,

waktu tersebut secara eksplisit dirumuskan

dan Pasal 27 serta tidak sejalan dengan

dalam frasa ”selambat-lambatnya 31

konsepsi yang diuraikan dalam

Desember 2010”.

Penjelasan Umum.

Ketentuan dalam pasal yang lain yang secara

•

Jika lembaga pengawasan jasa

eksplisit tidak menentukan batas waktu

keuangan akan dipaksakan dibentuk

penerapannya, masih berlaku sampai

dengan mengabaikan ketentuan dalam

dinyatakan secara tegas dicabut dan

Pasal 34 ayat (2) yang secara eksplisit

dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-

membatasi sampai 31 Desember 2010,

Undang tersendiri.

maka pembentukan tersebut akan cacat

43


hukum karena tidak mempunyai

kewenangan BI yang keberadaan lembaganya walau

legitimasi lagi

dengan nama yang lain (Bank Sentral) adalah legitimasi dari UUD (vide Pasal 23 D).

•

Pengabaian terhadap ketentuan suatu Pasal UU pasti ada konsekuensi

3. Pembentukan UU tentang lembaga pengawasan

hukumnya. (Bandingkan pada waktu

jasa keuangan yang didasarkan pada ketentuan

dilakukan perubahan atas ketentuan

Pasal 34 jelas akan memunculkan ketidak pastian

Pasal 11 ayat (5) UU BI yang menghapus

hukum karena :

ketentuan tentang batas waktu.

a. Selama wewenang Bank Indonesia sebagaimana

Demikian juga mengenai pembentukan

diatur dalam Pasal 8 huruf c, dalam Pasal 9, Pasal

UU tentang Pengadilan Tindak Pidana

24, dan Pasal 27 termasuk ketentuan sanksi

Korupsi yang diberi batas waktu

pidana atas pelanggaran Pasal 9 sebagaimana

berdasarkan putusan MK).

diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 serta konsepsi yang tertuang dalam Penjelasan Umum tidak

6)

Jika terdapat keinginan untuk memberikan

dilakukan penyesuaian/perubahan maka akan

wewenang pengawasan Bank kepada

terjadi tumpang tindih kewenangan pengawasan

lembaga lain selain Bank Indonesia, maka:

terhadap Bank dan bahkan terjadi pertentangan

ketentuan Pasal 8 huruf c, Pasal 9 beserta

kewenangan.

penjelasannya, Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal

b. Ketentuan mengenai pembatasan waktu yang

34 ayat (2), Pasal 67, dan Pasal 68 serta

diatur dalam Pasal 34 ayat (2) jika diabaikan

konsepsi yang dituangkan dalam Penjelasan

jelas akan merusak asas ketertiban dan

Umum harus diubah terlebih dahulu.

kepastian hukum.

III. PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

4. Proses pembentukan UU tentang lembaga

UNDANGAN BERDASARKAN KETENTUAN DALAM

pengawasan jasa keuangan sebagaimana

UU NOMOR 12 TAHUN 2011

didelegasikan oleh Pasal 34 harus mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.12 Tahun

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2011 (khususnya asas kejelasan tujuan,

terdapat 2 (dua) asas yang harus diperhatikan yakni

kehasilgunaan dan kedayagunaan,asas ketertiban

asas pembentukan (vide Pasal 5) dan asas dari materi

dan kepastaian hukum, serta asas keseimbangan,

muatan (vide Pasal 6).

keserasian, dan keselarasan), maka UU tersebut terdapat kemungkinan dapat dilakukan judicial

Dalam kaitan dengan rencana pembentukan UU tentang

review oleh pihak yang berkepentingan atau yang

lembaga pengawasan jasa keuangan yang hanya

dirugikan mengingat tidak sesuai dengan prosedur

mendasarkan pada perintah Pasal 34 UU BI kekhawatiran

pembentukannya.

yang muncul adalah : 1. Apakah UU tersebut kira-kira dapat dilaksanakan, karena akan terdapat pertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf c, Pasal 9, Pasal 24, dan Pasal 27, Pasal 67 dan Pasal 68 termasuk konsepsi yang tertuang dalam Penjelasan Umum UU BI. 2. Apakah UU tersebut akan mempunyai kedayagunaan dan kehasilgunaan, mengingat kemungkinan kewenangannya akan berbenturan dengan

44

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

45


Resensi Buku

Judul

:

Penulis Penerbit Halaman Oleh

: : : :

Kepalitian Bank Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Suatu Bank Dr. Silvia Janisriwati, SH., M Hum. Logoz Publishing 190 halaman Ellia Syahrini, SH., CN.

Salah satu pelaksanaan reformasi hukum dalam bidang

dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang KPKPU, menurut

hukum kepailitan ditandai dengan disempurnakannya

penulis, memberikan pengertian bahwa Undang Undang

ketentuan tentang kepailitan yaitu terbentuknya Undang

Kepailitan tidak melihat apakah debitur mampu atau tidak

Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

mampu melunasi utangnya, sepanjang utang itu telah jatuh

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut

waktu dan dapat ditagih, dan saat itu dia tidak mampu

dengan Undang-Undang KPKPU.

membayar atau tidak maunya debitur melunasi utangnya, maka akan mengakibatkan debitur tersebut dinyatakan

Perdefinisi dalam Undang Undang KPKPU, pengertian

pailit.

kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh

Undang-Undang KPKPU telah membuat pengaturan khusus

kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Secara

yang berbeda bagi debitur berbentuk badan hukum

umum pengertian kepailitan atau biasa disebut bangkrut/

perbankan dibandingkan dengan pengaturan terhadap

bankrupt atau insolven berasal dari bahasa Italia, banca

debitur pada umumnya. Pernyataan pailit bagi debitur

rotta atau artinya meja yang patah, yang merupakan simbol

berbentuk badan hukum perbankan, permohonan

atau lambang bagi peminjam/debitur yang insolven.

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Kepailitan lahir dari adanya utang debitur atau tagihan/klaim

Bank sebagai debitur tidak dapat mengajukan sendiri

kreditur yang muncul karena adanya perikatan utang

permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri

piutang/transaksi bisnis antara satu orang debitur/pemilik

sebagaimana halnya yang dapat dilakukan oleh debitur pada

utang/yang berutang dengan dua atau lebih kreditur/pemilik

umumnya. Demikian pula kreditur/nasabah bank juga tidak

piutang/pemberi utang, dimana seorang debitur yang

dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap

memiliki dua atau lebih kreditur tersebut tidak mampu

bank sebagai debiturnya, sebagaimana yang dapat dilakukan

membayar lunas sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh

oleh kreditur pada umumnya terhadap debiturnya.

tempo dan dapat ditagihkan padanya, maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit.

Mengenai pengaturan khusus tentang pernyataan pailit bagi debitur berbentuk badan hukum perbankan yang

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-

hanya merupakan kewenangan bagi Bank Indonesia, lebih

undang No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

lanjut disitir penulis dari pendapat Mudofir Hadi bahwa hal

Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) secara umum

tersebut seharusnya diartikan bahwa Bank Indonesia

dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih

dijadikan filter dari setiap permohonan kreditur dari bank

kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang

yang hendak mempailitkan bank/debitur, artinya kreditur

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

akan menemui jalan buntu apabila dia akan mengajukan

oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun

bank sebagai debiturnya untuk pernyataan pailit tanpa

atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Dari persyaratan

melalui Bank Indonesia. Demikian pula sebaliknya dalam

47


hal bank/debitur itu sendiri tidak dapat secara semena-

Sesuai asas dan tujuan kepailitan bahwa pengertian kepailitan

mena mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri,

adalah sebagai sita umum atas kekayaan debitur pailit yang

tanpa melalui Bank Indonesia, yang dapat merugikan para

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator

nasabahnya.

dibawah pengawasan hakim pengawas dan dimaksudkan untuk menghindari adanya sita/eksekusi oleh para kreditur

Dalam kepailitan dikenal adanya tiga kategori dasar dalam

secara sendiri sendiri yang dapat menimbulkan kecurangan

hukum kepailitan yaitu pertama, Penagihan hutang atau

dan terabaikan hak kreditur lainnya, maka para kreditur dari

Debt collection, merupakan konsep pembalasan kreditur

debitur yang dipailitkan untuk mendapatkan pemenuhan

terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap

haknya, harus bertindak secara bersama sama (concursus

debitur atau harta debitur, yang dapat dimanifestasikan

creditorum) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUH

dalam bentuk Likuidasi aset. Kedua adalah pengampunan

Perdata.

utang atau Debt forgiveness, merupakan konsep meringankan, mengecualikan atau membebaskan kewajiban debitur yang

Dengan demikian meskipun berdasarkan jenisnya dalam

dimanifestasikan dalam bentuk asset exemption, yaitu

hukum kepailitan terdapat kreditur separatis yaitu kreditur

pengecualian harta debitur terhadap budel pailit, moratorium

yang piutangnya dijamin dengan agunan hak kebendaan,

yaitu penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu,

dan kreditur preferen yaitu kreditur dengan hak istimewa

relief from imprisonment (membebaskan dari hukuman

khusus dan hak istimewa umum berdasarkan Pasal 1139

penjara karena gagal membayar hutang), discharge of

dan 1149 KUH Perdata, tagihannya didahulukan terhadap

indebtedness (pembebasan debitur atau harta debitur untuk

hasil penjualan harta kekayaan debitur yang telah dibebani

utang yang benar benar tidak dapat dipenuhinya). Dan

dengan hak tertentu bagi kepentingan kreditur serta kreditur

terakhir adalah penyesuaian utang atau debt adjustment

konkuren, yaitu kreditur yang mempunyai hak sama dan

merupakan aspek dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan

harus berbagi dengan kreditur lain secara proporsional,

merubah hak distribusi dari para kreditur sebagai grup,

namun dalam pelaksanaan kepailitan tetap saja diupayakan

implementasi dari konsep ini adalah prinsip pro rata

pemenuhan hak para kreditur dalam kepailitan dilakukan

distribution atau structured prorate (pembagian berdasarkan

secara bersama-sama (concursus creditorum) dan dengan

kelas kreditur)

pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan asas pari passu.

Sementara itu beberapa prinsip yang dikenal dalam hukum kepailitan yaitu, prinsip paritas creditorium yang dikenal di

Di sisi lain, Undang Undang Kepailitan yang merupakan

Indonesia dalam pasal 1131 KUHPerdata. Prinsip ini bermakna

proses pelaksanaan ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH

bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang ada dan

Perdata pada pokoknya memberi perlindungan kepada

yang akan ada, baik bergerak maupun tetap, terikat pada

kreditur apabila debitur tidak mampu membayar lunas

penyelesaian kewajiban debitur. Pada prinsip ini semua

hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

kreditur kedudukannya disamaratakan. Hal ini merupakan

diharapkan dapat memberikan jalan keluar untuk

ketidakadilan karena selain penyamarataan kedudukan

pendistribusian kekayaan debitur secara pasti dan adil.

kreditur, harta debitur yang tidak terkait dalam utang tersebut akan turut menjadi terikat untuk penyelesaian utangnya.

Berbeda halnya dengan Undang Undang Kepailitan di

Selain itu prinsip pari passu pro rata parte, diatur dalam

Indonesia, dalam Undang Undang KPKPU setelah adanya

pasal 1132 KUH Perdata, adalah prinsip yang mengenal

tindakan pemberesan tidak mengenal adanya financial fresh

harta kekayaan debitur merupakan jaminan bersama untuk

start, baik kepada debitur perorangan maupun badan hukum.

para kreditur yang harus dibagikan secara proporsional

Artinya apabila setelah pemberesan/likuidasi ternyata masih

kecuali jika diantara kreditur tersebut terdapat kreditur yang

terdapat utang debitur yang tidak terlunasi, maka debitur

berdasarkan Undang-Undang harus didahulukan dalam

tersebut masih berkewajiban melunasi semua utang

penerimaan pembayaran tagihannya serta prinsip structured

utangnya, tetapi kepada debitur tersebut masih diberikan

creditur, yaitu prinsip mengkelompokkan berbagai macam

kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berkaitan

kreditur sesuai dengan kelasnya masing-masing.

dengan usahanya. Artinya pasca kepailitan debitur tersebut

48


masih tetap eksis dan melakukan usahanya sehingga pada

UU KPKPU untuk mengajukan permohonan pernyataan

akhirnya mampu menyelesaikan utang/kewajibannya yang

pailit terhadap bank adalah bertentangan dengan prinsip

lalu yang belum terlunasi.

hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas konsesualisme karena

Keterkaitan antara Kepailitan dan Likuidasi adalah bahwa

akan menghilangkan hak kreditur dihadapan hakim yang

pada dasarnya kepailitan merupakan likuidasi secara paksa,

secara bebas dapat menggugat debitur yang telah cidera

sehingga aset dan harta debitur dapat dijual secara paksa

janji. Selain itu penolakan tersebut juga bertentangan

untuk membayar utang debitur dan dibagi kepada para

dengan asas lex specialis derogate legi genarali.

kreditur secara pro rata, kecuali ada diantaranya kreditur

2. Apabila Bank Indonesia menolak mengajukan pernyataan

yang harus didahulukan menurut ketentuan pasal 1132

pailit terhadap bank di Pengadilan Niaga tanpa adanya

KUH Perdata.

upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para kreditur tentunya hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian

Menurut penulis apa yang dipersyaratkan dalam pasal 2

hukum dan tidak memberi perlindungan hukum terhadap

ayat (1) Undang Undang KPKPU bahwa debitur yang

pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini bank bukannya

mempunyai dua atau lebih kreditur dan debitur tidak

tidak dapat dipailitkan tetapi pemailitan bank tersebut

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh

membutuhkan itikad baik dari Bank Indonesia yang

waktu dan dapat ditagih kepada salah satu krediturnya

mempunyai kewenangan. Para kreditur/nasabah

dapat dinyatakan pailit, apabila diterapkan kepada debitur

penyimpan dana akan tetap mendapatkan perlindungan

berbentuk badan hukum perbankan akan menjadi kurang

hukum apabila Bank Indonesia mau mempergunakan

tepat dan sangat riskan, karena sangat mudah terpenuhinya

kewenangannya yang diberikan oleh Undang Undang

persyaratan dimaksud, mengingat banyaknya jumlah kreditur/nasabah bagi bank sebagai debitur, meskipun pada dasarnya tidak selalu terpenuhinya kriteria insolven.

Kepalitan. 3. Pada dasarnya penyelesaian bank bermasalah dilakukan dengan general insolvency law oleh bankruptcy court sehingga bank diperlakukan sama sebagaimana

Dengan demikian untuk melindungi kepentingan kreditur

perusahaan pada umumnya atau adanya aturan kepailitan

sesuai teori keadilan, dikemukakan oleh penulis, seharusnya

khusus yang berlaku bagi bank yang dikelola oleh

ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) Undang Undang KPKPU

supervisory authority atau lembaga penjamin simpanan,

harus diubah dengan menyertakan para kreditur sebagai

sebagaimana di Amerika dan Inggris. Menurut penulis

pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan

hal demikian dapat pula diterapkan di Indonesia dengan

pailit bagi debitur berbentuk badan hukum perbankan,

menggunakan general insolvency law dan melakukan

selain kewenangan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia.

proses kepailitan melalui pengadilan yang akan lebih cepat waktu penyelesaian dan transparan.

Lebih lanjut penulis mengusulkan agar ketentuan dalam pasal 2 ayat (3) diubah menjadi, “dalam hal debiturnya

Undang Undang KPKPU mengatur satu-satunya lembaga

adalah bank, maka yang dapat mengajukan permohonan

yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit

pernyataan pailit adalah Bank Indonesia atau para kreditur

terhadap debitur berbentuk badan hukum perbankan

dari bank tersebut,” dengan pertimbangan sesuai teori

hanyalah Bank Indonesia. Berdasarkan Undang Undang

keadilan kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan

No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang

utangnya sesuai kontrak yang telah disepakati. Bahwa hanya

No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia

melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu

adalah otoritas perbankan yang kewenangannya meliputi

menjamin pelaksanaan pemenuhan hak sekaligus

penetapan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas

mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi

Disamping itu, Penulis menambahkan beberapa catatan

terhadap bank. Selaku otoritas perbankan maka kebijakan

yang perlu menjadi perhatian yaitu:

pengaturan dan pengawasan bank yang dirumuskan dan

1. Penolakan Bank Indonesia sebagai pihak yang mempunyai

diimplementasikan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk

kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3)

mengupayakan terciptanya individu bank yang sehat

49


yang pada gilirannya mendukung sistem perbankan yang sehat. Untuk melindungi kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan, bank sebagai debitur tidak serta merta dan sedemikian mudahnya dapat dimintakan permohonan pailit manakala terdapat satu saja utang bank/debitur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihkan kepadanya dari salah satu krediturnya/nasabahnya. Dalam hal ini diatur pengecualian permohonan pernyataan pailit bagi debitur berbentuk badan hukum perbankan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia yang didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan. Sementara itu dalam prakteknya Bank Indonesia akan melakukan tindakan secara persuasif yang diakhiri dengan likuidasi tanpa perlu pernyataan pailit terhadap bank yang mengalami insolvensi atau masalah kesulitan dana yang dapat membahayakan keberadaan bank

50

Cakrawala Hukum: Laporan Mengikuti Sosialisasi RUU Pencegahan Dan Pendanaan Terorisme Oleh: Tim Redaksi

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rancangan Undang-

dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap

Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

pendanaan terorisme, maka sebagai negara yang beberapa

Pidana Pendanaan Terorisme (RUU PPTPPT). Dalam rangka

kali mengalami serangan terorisme, Indonesia perlu

pendalaman materi berkaitan dengan penyusunan RUU

memperluas jangkauan upaya pencegahan dan pemberantasan

dimaksud, Bank Indonesia diundang oleh Pusat Pelaporan

tindak pidana terorisme dengan upaya memutus ”mata

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bersama-

rantai” atau alur pendanaan terorisme disamping melakukan

sama Pemerintah mengikuti kegiatan counter financing of

upaya-upaya untuk menangkap dan menghukum secara

terrorism study tour, di Sydney-Australia, tanggal 25 – 29

fisik para teroris.

September 2011. Pada pokoknya tujuan dari menyusunan RUU tersebut, Penyusunan RUU tersebut dilatarbelakangi RUU disusun

adalah (i) memberikan dasar hukum yang kuat dan

dengan latar belakang bahwa :

kemudahan dalam pendeteksian, pembekuan, penyitaan

a. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan

dan perampasan dana atau aset yang diketahui atau patut

yang mengancam kedaulatan setiap negara. Negara

diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung

wajib melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana

atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi

terorisme dan aktifitas yang mendukung terorisme;

teroris, atau teroris perseorangan; (ii) mendukung dan

b. Pendanaan merupakan faktor penting dalam aksi

meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan

terorisme sehingga upaya penanggulangan terorisme

pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme; dan

harus diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan

(iii) menyesuaikan pengaturan mengenai pencegahan dan

terhadap pendanaan terorisme;

pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

c. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional

sehingga sejalan dengan konvensi yang telah diratifikasi

Pemberantasan Pendanaan Terorisme, maka Indonesia

oleh Pemerintah Indonesia dan standar internasional di

wajib untuk membuat atau menyelaraskan peraturan

bidang pencegahan dan pemberantasan pendanaan

perundang-undangan terkait pendanaan terorisme

terorisme.

sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut; d. Peraturan PerUUan yang berkaitan dengan pendanaan

Sasaran utama dari penyusunan RUU tersebut, adalah (i) ikut memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi, sosial

terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan

budaya, dan keamanan dan ketertiban nasional; (ii) memutus

tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai

alur pendanaan terorisme sekaligus mencegah terjadinya

dan komprehensif.

lagi serangan atau aksi-aksi terorisme di seluruh tanah air;

e. Dalam perspektif internasional Indonesia harus menaruh

dan (iii) menunjukkan komitmen Indonesia yang kuat dan

perhatian penuh untuk memperbaiki kelemahan dalam

serius dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan

memenuhi 9 Rekomendasi Khusus FATF mengenai

terorisme.

Pendanaan Terorisme. Berdasarkan hasil penilaian Mutual Evaluation (ME), penanganan anti pendanaan terorisme

Australia adalah salah satu negara yang memiliki pengaturan

di Indonesia dipandang masih lemah.

yang komprehensif mengenai pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Pengaturan yang dibangun telah

Berdasarkan realitas bahwa upaya penanggulangan tindak pidana terorisme tidak akan optimal tanpa diikuti

mendorong terwujudnya integrasi dan efektifitas lembagalembaga terkait mencegah dan memberantas tindak pidana

51


pendanaan terorisme. Berkaitan dengan pemberantasan

Fund Transfer Instruction (IFTI) serta Cross Border Movement

tindak pidana terorisme, Pemerintah Australia berdasar pada

(CBM). Berkenaan dengan domestic dan international

hukum nasional dan hukum internasional yang langsung

coordination diketahui pada saat ini yang menjadi domestic

diadopsi menjadi hukum nasional serta kerja sama

partner agencies AUSTRAC meliputi law enforcement,

internasional. Hukum internasional yang diadopsi ke dalam

national security, social justice, revenue collection, regulatory.

hukum nasional Australia berasal dari resolusi Dewan

Sedangkan jumlah FIU yang telah menandatangi MOU

Keamanan PBB dan rekomendasi-rekomendasi FATF. Hal ini

dengan AUSTRAC sebanyak 59 FIU. Pihak-pihak yang diatur

sejalan dengan konstitusi, yang memberikan dasar bagi

dan diawasi oleh AUSTRAC terdiri dari pihak pelapor yang

hukum internasional dapat berlaku setelah adanya

melakukan kegiatan salah satu dari 71 designated services,

persetujuan parlemen (termasuk yang berupa resolusi dan

yang meliputi:

rekomendasi).

a. Provision of an account b. Pemberian pinjaman (Making a loan)

Di Australia, lembaga yang berwenang dalam bidang analisis dan pelaporan transaksi keuangan adalah AUSTRAC yang didirikan pada tahun 1989 berdasarkan the Financial Transaction Reports Act 1988 (FTR Act). Secara umum pendekatan yang dilakukan berdasarkan FTR Act 1988

c. Leasing dan penyewaan (Some leasing and hire purchase agreement) d. Penerbitan kartu debit, money order, travel cek atau store value card e. Penerimaan taruhan dan atau pembayaran kepada

adalah “prescriptive”. Selanjutnya berdasarkan anti-Money

pemenang taruhan (accepting bets and/or paying

Laundering/Counter Terrorism Financing atau yang dikenal

winnings)

dengan AML/CFT Act 2006, pendekatan dilakukan berdasarkan “risk-based”. AUSTRAC merupakan Financial

Berdasarkan FTR Act dan AML/CFT Act, pihak-pihak yang

Intelligence Unit (FIU) yang bertipe Administratif dan

memiliki kewajiban pelaporan kepada AUSTRAC yakni:

merupakan menjadi bagian dari Australian Government

lembaga keuangan (financial institutions);pedagang valuta

Attorney-Generals Department. Keberadaan AUSTRAC

asing (bureau de changes); pedagang emas dan permata

dalam AML/CFT Act 2006 tercantum dalam bagian 209.

(bullion sellers); penyedia jasa pengiriman uang (money transfer remmitters); pembawa uang tunai/cash carriers;

AUSTRAC memiliki 6 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat

perjudian/casinos; penyelenggara undian/TAB/bookmakers.

di New South Wales dan 5 kantor regional di 5 state yang berbeda (Victoria, ACT, Qld, WA, dan SA). AUSTRAC memiliki

Beberapa hal yang dapat disimpulkan berkenaan dengan

peran ganda yaitu sebagai regulator dalam mengatur dan

materi RUU PPTPPT, sebagai berikut :

mengawasi pelaksanaan dan pemenuhan kepatuhan pihak pelapor terhadap ketentuan anti pencucian uang dan

1. Pada hakikatnya, pendekatan yang dilakukan dalam

pendanaan terorisme di Australia (the AML/CTF Act and FTR

rangka pencegahan dan pemberantasan Pendanaan

Act); dan sebagai lembaga di bidang intelijen keuangan

Terorisme adalah pendekatan “Follow the Money”, yang

/financial intelligence unit AUSTRAC menerima, menganalisis

menyakini bahwa uang dan segala bentuk property yang

dan menyediakan atau menyampaikan informasi kepada

dimiliki oleh individual terrorist maupun terrorist group

pihak terkait yang berwenang di dalam negeri (partner

adalah merupakan jantungnya kegiatan pendanaan

agencies) maupun di luar negeri (international counterparts).

terorisme itu.

Informasi AUSTRAC digunakan oleh pihak terkait dimaksud dalam penyelidikan berbagai tindak pidana seperti pencucian

2. Key tools yang dipakai dalam strategi pemberantasan

uang, penipuan/fraud, obat terlarang, penyelundupan, dan

Pendanaan Terorisme haruslah ditujukan bagi Detection;

kejahatan serius lainnya.

Disruption; Prevention (termasuk melakukan upaya perlawanan atas radikalisasi teroris); dan Response.

Jenis laporan yang diterima AUSTRAC dari pihak pelapor sesuai AML/CFT Act terdiri dari Suspicious Matter Reports

3. Pencegahan dan pemberantasan Pendanaan Terorisme

(SMR), Threshold Transaction Report (TTR), dan International

membutuhkan respon dari multiagensi, yang meliputi:

52


a. Penetapan mekanisme pencegahan yang efektif, dan juga kemampuan khusus di dalam investigasi pelaku pendanaan terorisme.

dari sumber-sumber yang sah (legitimate) maupun yang haram (illegitimate). b. Dana-dana tersebut yang walaupun pada

b. Koordinasi-koordinasi kebijakan antar lembaga

kenyataannya tidak jadi digunakan untuk melakukan

c. Instrument-instrumen penegakan yang memadai

terorisme, dan tidak harus dihubungkan dengan

d. Sasaran yang ditujukan dengan jelas untuk mencegah

kegiatan terorisme tertentu.

dan memberantas pendanaan terorisme. e. Peranan dan kesadaran dari lembaga-lembaga yang

c. Kegiatan untuk pendanaan terorisme baik yang dilakukan oleh organisasi teroris maupun teroris

masih belum dapat merasakan bahwa keterlibatan

perorangan, yang dilakukan di tempat yang sama

lembaga mereka sangat penting, dan untuk itu

maupun di tempat yang berbeda dari penanggung

mereka juga harus memperluas keikutsertaan mereka

jawab di bidang keuangan terorisnya.

di dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme tersebut, seperti kantor pajak, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur

6. Kriminalisasi harus pula meliputi perbuatan-perbuatan pidana lainnya, seperti percobaan, penyertaan, konspirasi.

mengenai yayasan-yayasan sosial, atau lembaga charity lainnya. f. Penguatan kerjasama internasional karena

7. Dibandingkan dengan konvensi, maka elemen-elemen yang terkandung dalam SR II lebih luas, meliputi

mengingat sifat dan hakikat pendanaan terorisme

perbuatan untuk menyediakan atau mengumpulkan

bersifat transnasional, yang membutuhkan adanya

dana, yang sengaja disediakan untuk digunakan oleh

kerjasama internasional untuk pencegahan dan

organisasi teroris atau teroris perseorangan untuk tujuan

pemberantasannya. Kerjasama internasional yang

apapun. Tantangan-tantangan dihadapi dalam

perlu dikuatkan tersebut antara lain kerjasama antar

implementasi, antara lain, bahwa berdasarkan kriteria

Financial Intellegence Units (FIUs), lembaga-lembaga

penting yang ada di dalam SR II. 1, pengaturan mengenai

pengawas dan pengatur mengenai charity, regulator

pendanaan terorisme belum seluruhnya meliputi

sektor finansial (Bank Sentral), Kepolisian,

pendanaan terorisme untuk kegiatan terorisme, organisasi

Kepabeanan, Pengadilan, dll).

terorisme dan individual terorisme. a. Tidak semua treaty tentang kejahatan-kejahatan

4. Komunitas internasional telah menyetujui standar-standar

sebagaimana ada dalam lampiran konvensi telah

yang harus dipedomani dalam rangka penguatan rezim

mencakup mengenai kegiatan pendanaan terorisme.

Counter Financing of Terrorism meliputi bidang-bidang

Negara-negara yang belum menjadi peserta dalam

pertukaran informasi, baik yang informal, bersifat

suatu treaty dapat melakukan kriminalisasi atas

intelligence, maupun yang dapat digunakan sebagai

kegiatan pendanaan terorisme. Untuk proses

bukti adanya keterlibatan orang secara pribadi ataupun

penuntutan harus pula dapat dibuktikan bahwa

group dalam pendanaan terorisme tersebut.

tindak pidana yang dilakukan ditujukan untuk tujuan khusus tertentu, seperti untuk melakukan intimidasi

5. Kriminalisasi pendanaan terorisme ditentukan dalam SR

pada suatu pemerintah tertentu, dll.

II dan SR III dari 9 Special Recommendation of FATF. Pada hakikatnya perbuatan yang harus dikriminalisasikan

8. Terkait dengan standar internasional untuk pembekuan

sebagai tindak pidana pendanaan terorisme adalah

dana/aset, SR III mengharuskan negara-negara untuk

meliputi tindakan menyediakan atau mengumpulkan

melakukan pembekuan dana ataupun aset lainnya dari

dana yang dimaksudkan untuk digunakan oleh organisasi

orang-orang yang telah ditentukan oleh UNSCR (United

teroris atau teroris perorangan, untuk semua tujuan.

Nations Security Council Resolution) Number 1267,

Dengan demikian pendanaan terorisme harus diperluas

yaitu Al Qaeda dan Taliban, termasuk di dalamnya

sehingga menjadi sebagai berikut:

adalah orang atau organisasi, kelompok, perusahaan

a. Dana-dana (termasuk di dalamnya semua property)

maupun asosiasi-asosiasi lainnya yang berafiliasi dengan

yang digunakan untuk pendanaan terorisme diperoleh

Al Qaeda dan Taliban tersebut. Nama-nama tersebut

53


dikirimkan kepada delegasi Dewan Keamanan PBB dan

-

Untuk tetap menjaga dana tetap dibekukan

kemudian diedarkan kembali kepada negara-negara

selama proses pembuktian ataupun prses

yang berwenang. Prosedur pembekuan aset-aset untuk

investigasi terhadap tindak pidana pendanaan

kelompok tersebut haruslah “without delay and without

terorismenya berjalan.

prior notice to targets”. Hal tersebut dilakukan untuk

-

Harus menyertakan keterlibatan institusi

mencegah dilakukannya pemindahan aset oleh mereka

keuangan secara langsung di dalam

yang akan mengakibatkan sulitnya pelacakan dan

melaksanakan kewajibannya, serta orang-orang

pembekuan aset. Pembekuan dana atau aset lainnya

yang memegang aset untuk melakukan

dari Orang yang telah ditentukan oleh UN sebagai

pembekuan without undue delay.

teroris menurut masing-masing Pemerintah negara, berdasarkan Resolution Number 1373, misalnya LTTE

11. Lingkup penerapan Resolusi 1267 dan 1373 pada

di Malaysia, dll. Resolusi ini tidak diperuntukkan bagi

hakikatnya menghendaki adanya perluasan makna

taliban atau Al Qaeda, dan tidak termasuk nama-nama

pelaksanaan freezing atau pembekuan yaitu terhadap

yang sudah masuk dalam daftar teroris yang dikeluarkan

dana ataupun aset lainnya:

oleh UN.

a. Yang seluruhnya atau yang secara bersama-sama dimiliki atau dikuasai, secara langsung maupun tidak

9. Diaturnya prosedur pelacakan, pembekuan, penyitaan

langsung, oleh orang-orang yang telah ditetapkan,

aset-aset teroris dalam proses penyidikan kasus terorisme

sebagai teroris, yang memberikan pendanaan untuk

maupun dalam proses lainnya dalam kasus pendanaan

kegiatan terorisme pada teroris ataupun organisasi

terorisme. Setiap negara juga diwajibkan untuk memiliki

teroris; dan

hukum dan prosedur untuk:

b. Yang dihasilkan atau didapatkan dari dana atau aset

a. Melakukan pembekuan dana dan aset lainnya dari

lainnya yang dimiliki atau dikontrol secara langsung

teroris maupun pihak-pihak lain yang berafiliasi

ataupun tidak langsung oleh orang-orang yang telah

dengan prinsip without delay and without prior

ditetapkan sebagai teroris, yang memberikan

notice to targets;

pendanaan untuk kegiatan terorisme pada teroris

b. Menerima permohonan negara lain atas diterapkannya

ataupun organisasi terorisme.

Resolusi 1373 dalam rangka tindakan pembekuan asetnya;

12. Berdasarkan c. III. 5 Resolusi 1267 dan 1373, maka

c. Mengkonfirmasi mengenai permohonan oleh negara

diwajibkan bagi negara-negara untuk dapat menerapkan

tersebut apakah yang menjadi landasan pengajuannya,

mekanisme komunikasi kepada sektor keuangan maupun

apakah berdasarkan pada alasan yang reasonable

pihak-pihak lainnya terkait dengan prosedur freezing.

atau memiliki dasar hukum yang tepat untuk

Kewajiban ini harus dilaksanakan dengan efektif,

dimintakannya tindakan pembekuan tersebut;

mengingat proses freezing menjadi hal penting dalam

d. Melakukan tindakan untuk membekukan aset untuk

konteks pendanaan terorisme, dan harus dilaksanakan

merespon permintaan tersebut, jika sesuai, dilakukan

dengan sifatnya yang urgen.

tanpa ditunda dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang yang diduga melakukan pendanaan terorisme tersebut.

13. Berdasarkan c. III.6 Resolusi 1267 dan 1373, maka untuk menciptakan proses freezing yang efektif, negara-negara harus membuat pedoman yang jelas bagi institusi-institusi

10. Sebagai response atas Resolusi 1267 dan 1373, maka

keuangan dan pihak-pihak lain atau badan hukum yang

pada pelaksanaan rezim Extraordinary ini menghendaki

mungkin menguasai dana-dana atau aset-aset yang

2 (dua) hal, yaitu:

menjadi target pembekuan.

a. Mensyaratkan kemungkinan tetap dilakukannya pembekuan atas aset sekalipun tiada penuntutan. b. Dapat melingkupi proses administratif dan juga proses peradilan, dengan maksud adalah:

54

14. Terkait dengan SR III, maka seharusnya terdapat sistem monitoring yang memadai untuk memantau kepatuhan dari pihak-pihak di bawah rezim freezing terhadap


ketentuan hukum yang relevan, peraturan dan kebijakan, dan menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang non compliance secara tepat. 15. Mekanisme lain yang seharusnya diterapkan pula berdasarkan Resolusi 1267 dan 1373, adalah bahwasannya negara-negara harus mengimplementasikan pula prosedur pemberitahuan kepada publik untuk: a. Permintaan untuk melakukan delisting (c.III.7); b. Permintaan dilakukannya unfreezing atas dana-dana atau aset dari orang yang dimintakan delisting tersebut (c.III.7); c. Permintaan untuk unfreezing atau dana-dana atau aset dari orang atau badan hukum lainnya yang terkena imbas dari mekanisme pembekuan, misalnya beberapa kasus yang telah diverifikasi karena adanya kesalahan identitas atau terjadi kekeliruan (c.III.8); d. Pihak-pihak atau perusahaan yang dana atau asetnya telah dibekukan tersebut diperbolehkan melakukan CHALLENGE kepada pengadilan atas tindakan pembekuan yang telah dilakukan. 16. Menurut c. III.9 Resolusi 1267 sejalan dengan Resolusi 1425, ada pula kewajiban dari pihak berwenang untuk mengakses dana atau aset yang dibekukan untuk menentukan biaya-biaya dan pembayaran atas berbagai tipe tambahan biaya, seperti biaya hipotek, biaya-biaya yang telah dikeluarkan lainnya.

55


Daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) Juni - Desember 2011

Peraturan

Tanggal

Satker

13/25/PBI/2011

09/12/2011

DPNP

Perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain

13/24/PBI/2011

01/12/2011

DPM

Operasi Moneter Syariah.

13/23/PBI/2011

02/11/2011

DPbS

Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

13/22/PBI/2011

30/09/2011

DInt

Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

13/21/PBI/2011

30/09/2011

DSM

Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank

13/20/PBI/2011

30/09/2011

DPM

Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

13/19/PBI/2011

22/09/2011

DPNP

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum.

13/18/PBI/2011

01/08/2011

DPU

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004

13/17/PBI/2011

01/08/2011

DPU

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005.

13/16/PBI/2011

01/08/2011

DPU

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 Tentang Pengeluaran Dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004

13/15/PBI/2011

23/06/2011

DSM

Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank

57


Daftar Surat Edaran Ekstern (SE) Bank Indonesia Juni - Desember 2011

Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

13/29/DPNP

09/12/ 2011

DPNP

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima

13/28/DPNP

09/12/2011

DPNP

Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum

13/27/DPM

01/12/2011

DPM

Tata Cara Transaksi Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah

13/26/DPNP

30/11/2011

DPNP

Perubahan atas SE No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test)

13/25/DPNP

25/11/2011

DPNP

Pencabutan SE BI No. 29/02/UPPB tgl. 31 Juli 1996 perihal Tatacara Penerimaan, Penatausahaan, Pelaporan Setoran Penerimaan Negara dan Pengenaan Sanksi.

13/24/DPNP

25/10/2011

DPNP

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

13/23/DPNP

25/10/2011

DPNP

Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

13/22/DASP

18/10/2011

DASP

Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia

13/21/DSM

15/08/2011

DSM

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa lembaga Bukan Bank.

13/20/DPM

08/08/2011

DPM

Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka.

13/19/DSM

10/06/2011

DSM

Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/31/DSM tanggal 1 Desember 2003 perihal Laporan Bulanan Bank Umum Syariah

59


Ringkasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Juni - Desember 2011

NOMOR PBI

13/25/PBI/2011

RINGKASAN PBI

1.

Tujuan pengaturan ini adalah : a. Agar bank dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga intermediasi sejalan dengan semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha dalam menghadapi pesatnya perkembangan dunia usaha dan ketatnya tingkat persaingan b. Agar bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (alih daya) sehingga bank dapat meminimalisasi risiko yang mungkin timbul atas penyerahan pekerjaan tersebut; dan c. Agar terdapat kejelasan atas tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain tersebut dan terjaganya aspek perlindungan nasabah.

2.

Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

3.

Bank wajib memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.

5.

Bank dilarang melakukan Alih Daya yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab atau risiko Bank dari obyek pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.

6.

Bank hanya dapat melakukan Alih Daya atas pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank dan pada alur kegiatan pendukung usaha Bank.

7.

Pekerjaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berisiko rendah; b. tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan; dan c. tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

61


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 8.

Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia; b. memiliki ijin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya; c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup; d. memiliki Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

9.

Bank wajib melakukan penelitian, analisis dan penilaian atas pemenuhan kriteria Perusahaan Penyedia Jasa.

10. Perjanjian Alih Daya paling kurang mencakup aspek-aspek: ruang lingkup pekerjaan; jangka waktu perjanjian; nilai kontrak; struktur biaya dan mekanisme pembayaran; hak, kewajiban dan tanggung jawab bank maupun perusahaan penyedia jasa, termasuk didalamnya adalah kesediaan Perusahaan Penyedia Jasa untuk memberikan akses pemeriksaan kepada Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank dalam hal diperlukan; ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan; kriteria atau kondisi early termination; sanksi dan penalti; dan penyelesaian perselisihan. 11. Bank wajib menyampaian laporan kepada Bank Indonesia yang mencakup: a. Laporan rencana Alih Daya; dan b. Laporan Alih Daya yang bermasalah. 12. Bank yang telah melakukan Alih Daya atas pekerjaan selain pekerjaan yang diperbolehkan wajib melakukan langkah-langkah berikut: a. menghentikan Alih Daya sejak berakhirnya perjanjian atau paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. b. dalam hal sisa jangka waktu perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 2 (dua) tahun, Bank wajib menghentikan Alih Daya pada saat berakhirnya perjanjian atau dapat meperpanjang perjanjian paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. c. dalam hal sisa jangka waktu perjanjian lebih dari 2 (dua) tahun, Bank wajib menghentikan perjanjian Alih Daya paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini. d. menyusun dan menyampaikan laporan rencana tindak (action plan) dalam rangka penyesuaian Alih Daya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. 13. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi kewajiban membayar dan/atau sanksi administratif, antara lain berupa : a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

62


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI Bank Indonesia berwenang menghentikan Alih Daya yang dilakukan Bank apabila menurut penilaian Bank Indonesia Alih Daya tersebut berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank.

13/24/PBI/2011

1.

Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan transaksi khususnya transaksi yang memiliki second leg serta dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai Operasi Moneter Syariah (OMS) khususnya Pasal 18 mengenai pengenaan sanksi terhadap transaksi operasi moneter syariah yang dinyatakan batal.

2.

Dalam hal transaksi Operasi Moneter Syariah batal, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat second leg transaksi repo dan dalam hal harga surat berharga pada transaksi second leg lebih rendah dari harga surat berharga pada transaksi first leg, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi first leg dan harga pada transaksi second leg setelah dikalikan dengan nominal surat berharga yang direpo-kan. b. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat second leg transaksi reverse repo dan dalam hal harga pasar SBSN pada transaksi second leg lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg, peserta OMS dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih harga pada transaksi second leg dan harga pada transaksi first leg, setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-reverse repo-kan.

13/23/PBI/2011

3.

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2011.

I.

Tujuan pengaturan untuk mengakomodasi karakteristik kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi amanah Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Manajemen Risiko pada BUS dan UUS disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BUS dan UUS.

II.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi: 1. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, sedangkan untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (BUK induk). 2. Penerapan Manajemen Risiko paling kurang mencakup : a. pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

63


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 3. BUS dan UUS wajib menerapkan Manajemen Risiko yang mencakup 10 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (rate of return risk), dan Risiko Investasi (equity investment risk). Penerapan Risiko Imbal Hasil (rate of return risk) dan Risiko Investasi (equity investment risk) belum diperhitungkan dalam penilaian Risiko (risk profile) BUS dan UUS. BUS dan UUS wajib melakukan penilaian terhadap Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi meskipun penilaian kedua jenis risiko dimaksud belum diperhitungkan dalam penilaian Risiko (risk profile) BUS dan UUS. 4. Peringkat risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu 1 (Low), 2 (Low to Moderate), 3 (Moderate), 4 (Moderate to High), dan 5 (High). 5. Implementasi/pelaksanaan manajemen risiko harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. 6. Penerapan Manajemen Risiko UUS adalah sebagai berikut : a. Manajemen Risiko UUS merupakan satu kesatuan dengan Manajemen Risiko BUK induk. b. Fungsi pengawasan aktif terbatas sampai dengan Direktur UUS. c. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit UUS merupakan bagian tidak terpisahkan dari Manajemen Risiko BUK induk. d. Sistem Informasi Manajemen Risiko UUS dapat menggunakan teknologi sistem informasi yang digunakan dalam system informasi Manajemen Risiko BUK induk. e. Pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk UUS dapat digabung dengan sistem pengendalian intern dari BUK induk. f. Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko untuk UUS dapat dibentuk secara tersendiri atau digabungkan dengan BUK induk sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha UUS serta Risiko yang melekat pada UUS. Dalam hal Komite Manajemen Risiko untuk UUS dibentuk secara tersendiri, maka keanggotaan Manajemen Risiko UUS paling kurang terdiri dari : 1) Direktur UUS 2) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan BUK 3) Pejabat eksekutif terkait. Dalam hal komite Manajemen Risiko untuk UUS digabung dengan komite Manajemen risiko BUK induk maka dalam pembahasan yang terkait dengan Manajemen Risiko UUS, Direktur UUS wajib diikutsertakan sebagai salah satu anggota komite Manajemen Risiko BUK induk. 7. Pemberian masa transisi untuk UUS sebagai berikut: a. kewajiban penyampaian laporan profil Risiko untuk UUS berlaku sejak laporan posisi bulan Juni 2012. b. penyesuaian pengungkapan Manajemen Risiko untuk UUS berlaku pertama kali pada laporan tahunan BUK induk posisi akhir Desember 2012.

64


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 8. BUS dan UUS menyampaikan laporan profil risiko secara triwulanan kepada Bank Indonesia paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan dan mengungkapkan Manajemen Risiko dalam laporan tahunan sesuai dengan ketentuan transparansi kegiatan usaha bank. 9. Dengan diberlakukannya PBI ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi BUS dan UUS.

13/22/PBI/2011

I.

Latar Belakang 1. Dana valuta asing yang berasal dari penarikan devisa utang luar negeri diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memasok sumber dana valuta asing yang relatif stabil, dibandingkan dana yang berasal dari investasi portfolio pihak asing. Dengan pasokan dan permintaan di pasar valuta asing domestik yang lebih berimbang dengan sumber pasokan dari dari dalam negeri, diharapkan mendukung upaya menjaga stabilitas makroekonomi khususnya stabilitas nilai tukar. 2. Mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penarikan devisa utang luar negeri dilakukan melalui Bank Devisa. Untuk memastikan bahwa kebijakan penarikan devisa utang luar negeri tersebut berjalan efektif, maka Debitur ULN diwajibkan melaporkan penarikan devisa utang luar negeri kepada Bank Indonesia.

II.

Pokok-pokok Pengaturan 1. Debitur Utang Luar Negeri (ULN) wajib melaporkan setiap penarikan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) yang dilakukannya melalui Bank Devisa kepada Bank Indonesia. 2. Laporan penarikan DULN wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan dengan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya dan apabila tanggal batas waktu tersebut jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka laporan penarikan DULN disampaikan pada hari kerja berikutnya. 3. Laporan penarikan DULN wajib disertai dokumen pendukung. 4. Penyampaian laporan penarikan DULN dapat dilakukan melalui media online, media offline atau menggunakan hardcopy. 5. Pelapor DULN yang terlambat dan yang tidak menyampaikan laporan penarikan DULN serta pelapor DULN yang terlambat dan yang tidak menyampaikan dokumen pendukung

65


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI kepada Bank Indonesia dikenakan sanksi administratif berupa denda yang disetorkan ke rekening Kas Negara. 6. Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini, dikecualikan dari kewajiban pelaporan penarikan DULN. 7. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012 dan pengenaan sanksinya mulai diberlakukan untuk laporan penarikan DULN bulan Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012.

13/21/PBI/2011

1.

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) merupakan pelaporan mengenai perpindahan aset dan kewajiban fiansial antara penduduk dengan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Pelaksanaan pelaporan Kegiatan LLD diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlandaskan pada UU No.24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Tujuan pelaporan tersebut adalah untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik di bidang moneter, perbankan, maupun sistem pembayaran. Adapun keterangan dan data yang diperoleh dari pelaporan ini diperlukan untuk penyusunan statistik, antara lain satistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), Posisi Investasi Internasional Indonesia (PIII), serta statistik lainnya.

2.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/21/PBI/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank merupakan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebelumnya. Penyempurnaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kelengkapan dan akurasi data/informasi LLD, termasuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil ekspor (DHE). Beberapa aspek yang disempurnakan dalam ketentuan dimaksud terutama terkait dengan cakupan data maupun pelapor, periodisasi, dan sanksi pelaporan. Berbeda dengan PBI sebelumnya yang juga mengatur Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), PBI baru ini hanya mengatur bank, mengingat terdapat perbedaan karakteristik kegiatan usaha antara bank dengan LKNB.

3.

Pelapor LLD yang diatur dalam peraturan ini adalah seluruh bank umum yang berkedudukan di Indonesia.

4.

Bank sebagaimana disebutkan di atas wajib menyampaikan laporan LLD yang secara umum mencakup data/informasi tentang: a. Transaksi bank dan/atau nasabah yang mempengaruhi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dan/atau Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) bank, dan/atau b. Posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN bank. Dalam hal terdapat transaksi terkait ekspor nasabah, bank wajib menyampaikan rincian transaksi ekspor dan dokumen pendukungnya kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor.

66


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 5.

Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD, bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD, serta Bank yang menyampaikan Laporan LLD secara tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda. Pembebanan sanksi denda dilakukan dengan cara mendebet rekening giro bank di Bank Indonesia untuk kemudian disetorkan ke rekening Kas Negara yang berada di Bank Indonesia.

6.

PBI LLD ini diberlakukan sejak data bulan Oktober 2011 yang disampaikan bulan November 2011.

7.

Pengenaan sanksi untuk penyampaian rincian transaksi terkait Ekspor Nasabah mulai berlaku untuk data PL bulan Januari 2012 yang disampaikan bulan Februari 2012.

8.

Dengan berlakunya PBI Pemantauan Kegiatan LLD bank yang baru, maka PBI No.1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali pasal-pasal yang mengatur mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa lembaga keuangan non bank untuk data sampai dengan periode laporan bulan Desember 2011 yang disampaikan bulan Januari 2012.

13/20/PBI/2011

I.

Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan. Sementara itu, pasokan valuta asing di pasar domestik yang sebagian besar dalam bentuk investasi portofolio jangka pendek merupakan salah satu sumber dana pembangunan ekonomi yang rentan terhadap risiko pembalikan (sudden capital reversal). Sumber dana lain yang sifatnya stabil (sustainable) dapat berasal dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Utang Luar Negeri (DULN). Dalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan Indonesia, DHE dan DULN dimaksud dapat memberikan kontribusi yang optimal secara nasional dan juga bermanfaat untuk mendorong terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat serta mendukung upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Dalam pelaksanaannya tidak seluruh DHE dan DULN ditempatkan pada perbankan Indonesia sehingga diperlukan pengaturan yang dapat memastikan penerimaan DHE dan penarikan DULN dilakukan melalui perbankan Indonesia. Pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, dimana setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

II.

Materi Pengaturan A. Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa di Indonesia 1. Seluruh DHE wajib diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa di Indonesia. 2. Penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

67


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 3. Penerimaan DHE melalui Bank Devisa, yang dilakukan dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, collection, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal PEB, wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan. 4. Eksportir harus menyampaikan informasi yang tercantum pada PEB terkait DHE yang diterima, kepada Bank Devisa. Informasi dimaksud disampaikan kepada Bank Devisa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa yang kemudian diteruskan kepada Bank Indonesia. 5. Eksportir yang akan menerima DHE dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, collection, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal PEB, harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia. Penjelasan tertulis disertai dengan bukti dokumen pendukung tersebut disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal PEB. 6. DHE yang diterima oleh Eksportir harus sesuai dengan Nilai PEB. Eksportir yang menerima DHE lebih kecil dari nilai PEB, harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia. Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung tersebut disampaikan kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa. 7. Dalam hal selisih kurang antara DHE dan nilai PEB karena maklon, jasa perbaikan, dan/atau operational leasing atau financial leasing, maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan nilai PEB sehingga Eksportir harus tetap menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung. 8. Dalam hal selisih kurang antara DHE dan nilai PEB karena biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB atau paling banyak ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan nilai PEB sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung. 9. Eksportir yang tidak menerima DHE atau menerima DHE lebih kecil dari nilai PEB melalui Bank Devisa karena importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (force majeure), harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia. Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung tersebut disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal PEB. Namun demikian, untuk DHE dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau collection yang jatuh temponya sama atau melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal PEB, penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

68


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI B. Kewajiban penarikan DULN melalui Bank Devisa 1. Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa. 2. Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari: a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk non revolving yang tidak digunakan untuk refinancing; b. Selisih fasilitas refinancing dengan jumlah ULN lama; dan c. ULN berdasarkan surat utang (debt securities) dalam bentuk Bonds, Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Promissory Notes (PN), dan Commercial Paper (CP). 3. Penarikan DULN wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. 4. Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen. Dalam hal nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa oleh Debitur ULN lebih kecil dari komitmen, Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia. C. Pemantauan DHE dan DULN 1. Bank Indonesia melakukan penelitian dokumen atas kepatuhan Eksportir terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE. 2. Bank Indonesia melakukan penelitian atas kepatuhan Debitur ULN terhadap pemenuhan kewajiban penarikan DULN. 3. Dalam melakukan penelitian kepatuhan Eksportir dan Debitur ULN, Bank Indonesia dapat meminta bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait. D. Pengenaan sanksi 1. Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa dikenakan sanksi administratif berupa denda. Pengenaan sanksi denda tersebut dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda. 2. Dalam hal Eksportir tidak membayar sanksi administratif dan/atau tidak memenuhi kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa, dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penarikan DULN melalui Bank Devisa dikenakan sanksi administratif berupa denda. Pengenaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE dan penarikan DULN melalui Bank Devisa. 4. Pembayaran sanksi administratif berupa denda disetorkan ke rekening Kas Negara yang berada di Bank Indonesia. 5. Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan setelah Bank Indonesia menerima dan melakukan verifikasi atas bukti pembayaran sanksi administratif dan/atau bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa.

69


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI E. Penyampaian informasi dan laporan 1. Prosedur penyampaian informasi serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa. 2. Prosedur penyampaian laporan serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam kewajiban penarikan DULN melalui Bank Devisa dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan penarikan DULN. F. Ketentuan peralihan 1. Penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini, tidak wajib diterima melalui Bank Devisa sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya PBI ini. Penerimaan DHE tersebut harus dilaporkan Eksportir kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal PEB. 2. Khusus bagi penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan tahun 2012, kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal PEB. 3. Penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting tagihan Eksportir dengan kewajiban Eksportir hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. 4. Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amendment) yang ditandatangani setelah berlakunya PBI ini. G. Ketentuan penutup 1. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012. 2. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2012.

13/19/PBI/2011

1.

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah: a. perlu percepatan waktu penyampaian beberapa laporan di LBBU dalam rangka optimalisasi pemanfaatan laporan lain yang telah dipercepat penyampaiannya. b. perlu penyempurnaan formulir laporan pos-pos neraca mingguan dan laporan profil maturitas. c. perlu penambahan laporan baru yaitu (i) laporan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar dan (ii) laporan perhitungan suku bunga dasar kredit (SBDK). d. perlu penyempurnaan beberapa pengaturan di ketentuan LBBU dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan lain mengenai pelaporan.

70


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 2.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI tersebut meliputi antara lain: a. Penyampaian beberapa laporan di LBBU untuk bank secara individu dimajukan dari periode penyampaian III (paling lambat tanggal 21) menjadi periode penyampaian I (paling lambat tanggal 6) dengan masa transisi sebagai berikut: 1. sejak posisi laporan tanggal akhir bulan September 2011 s.d posisi laporan tanggal akhir bulan Maret 2012, penyampaian beberapa laporan di LBBU dimajukan dari periode penyampaian III (paling lambat tanggal 21) menjadi periode penyampaian II (paling lambat tanggal 13); 2. selanjutnya, dimajukan menjadi periode penyampaian I (paling lambat tanggal 6). b. Tambahan data mengenai laporan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Metode Standar dan laporan perhitungan SBDK bagi Bank Umum Konvensional mulai berlaku sejak tersedianya sistem pelaporan data dimaksud di LBBU, yang akan diberitahukan kemudian oleh Bank Indonesia. c. Bank dan UUS yang dikecualikan untuk menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara online karena hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam PBI tersebut, wajib menyampaikan LBBU dan/atau koreksi LBBU secara offline paling lama 1 (satu) hari kerja setelah periode penyampaian yang sama. d. Dalam hal batas akhir periode penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, maka penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU secara online tetap dilakukan pada hari yang sama. Dalam hal terdapat pertimbangan tertentu, waktu penyampaian LBBU dan/atau koreksi LBBU dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia.

13/18/PBI/2011

1.

Perubahan unsur pengaman pada desain uang kertas (UK) rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain UK Rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Materi pokok yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2004 meliputi: a. Uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 terbuat dari bahan serat kapas; b. Harga uang rupiah mempunyai nilai nominal sebesar 100.000 (seratus ribu); c. Ciri uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 untuk tahun pencetakan mulai bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2011, antara lain sebagai berikut: 1. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna merah; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotype berupa ornamen;

71


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 4. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI100000” yang utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu; 5. kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah segitiga. d. Ciri uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 untuk tahun pencetakan mulai bulan Juli tahun 2011, antara lain sebagai berikut: 1. ukuran panjang 151 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna merah; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotype berupa ornamen; 4. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI100000” yang utuh atau terpotong sebagian dan akan berubah warna dari emas menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu; 5. kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah segitiga. 6. rainbow printing dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu; 7. elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye ditengahnya berwarna putih. e. Uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

13/17/PBI/2011

1.

Perubahan unsur pengaman pada desain uang kertas (UK) rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005 dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain UK Rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005 sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Materi pokok yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005 meliputi: a. Uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005 terbuat dari bahan serat kapas; b. Harga uang rupiah mempunyai nilai nominal sebesar 50.000 (lima puluh ribu); c. Ciri uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005 untuk tahun pencetakan mulai bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2011, antara lain sebagai berikut: 1. ukuran panjang 149 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna biru; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan electrotype berupa logo BI dan ornamen daerah Bali;

72


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI 4. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI50000” berulang-ulang dan akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda; 5. kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah segitiga. d. Ciri uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005 untuk tahun pencetakan mulai bulan Juli tahun 2011, antara lain sebagai berikut: 1. ukuran panjang 149 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna biru; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan electrotype berupa logo BI dan ornamen daerah Bali; 4. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI50000” berulang-ulang dan akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda; 5. kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah segitiga berwarna hitam; 6. rainbow printing dalam bidang berbentuk segi empat; 7. elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye ditengahnya berwarna putih. e. Uang kertas rupiah pecahan 50.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2005 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

13/16/PBI/2011

1.

Perubahan unsur pengaman pada desain uang kertas (UK) rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain UK Rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Materi pokok yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2004 meliputi: a. Uang kertas rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 terbuat dari bahan serat kapas; b. Harga uang rupiah mempunyai nilai nominal sebesar 20.000 (dua puluh ribu); c. Ciri uang kertas rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 untuk tahun pencetakan mulai bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2011, antara lain sebagai berikut: 1. ukuran panjang 147 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna hijau; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata; 4. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI20000” berulang-ulang dan akan memendar berwarna merah, biru dan kuning di bawah sinar ultra violet; 5. kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah persegi panjang.

73


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI d. Ciri uang kertas rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 untuk tahun pencetakan mulai bulan Juli tahun 2011, antara lain sebagai berikut: 1. ukuran panjang 147 mm dan lebar 65mm; 2. bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna hijau; 3. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata; 4. kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah persegi panjang berwarna hitam; 5. benang pengaman yang tertanam di dalam kertas uang yang memuat tulisan ”BI20000” berulang-ulang dan akan memendar berwarna merah, biru dan kuning di bawah sinar ultra violet; 6. rainbow printing dalam bidang berbentuk persegi panjang; 7. elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau ditengahnya berwarna putih. e. Uang kertas rupiah pecahan 20.000 (dua puluh ribu) tahun emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

13/15/PBI/2011

1.

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) merupakan pelaporan mengenai perpindahan aset dan kewajiban fiansial antara penduduk dengan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Pelaksanaan pelaporan Kegiatan LLD diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlandaskan pada UU No.24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Adapun tujuan pelaporan tersebut untuk pemantauan kegiatan LLD yang sangat diperlukan dalam rangka penyusunan statistik, antara lain satistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), Posisi Investasi Internasional Indonesia (PIII), serta untuk mendukung perumusan kebijakan.

2.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/15/PBI/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank merupakan penyempurnaan dari ketentuan pelaporan Kegiatan LLD sebelumnya. Penyempurnaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kelengkapan dan akurasi data/informasi LLD. Disamping itu, juga untuk mengeliminir redudansi data laporan perusahaan yang disampaikan kepada Bank Indonesia selama ini, seperti dalam pelaporan Utang Luar Negeri, dan laporan tentang kegiatan pedagang valuta asing. Beberapa aspek yang disempurnakan dalam ketentuan pelaporan LLD dimaksud terutama terkait dengan cakupan data maupun pelapor, periodisasi dan sanksi pelaporan.

3.

Pelapor LLD yang diatur dalam peraturan ini adalah Lembaga Bukan Bank (LBB) yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a. BUMN; b. BUMD yang memiliki utang luar negeri; c. Lembaga Keuangan Non Bank; d. Perusahaan Publik; e. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas; f. Perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor dan/atau impor barang;

74


NOMOR PBI

RINGKASAN PBI g. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa; h. Perusahaan penanaman modal asing; i.

BUMS yang memiliki utang luar negeri;

j.

Badan Lainnya yang memiliki utang luar negeri; dan/atau

k. LBB di luar huruf a sampai dengan huruf j yang memiliki total aset atau omset tertentu yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 4.

LBB sebagaimana disebutkan di atas wajib menyampaikan laporan LLD yang secara umum mencakup data/informasi tentang: a. Transaksi perdagangan barang, jasa dan transaksi lainnya antara Penduduk dan bukan Penduduk; dan/atau b. Posisi dan perubahan Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dan/atau Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN).

5.

PBI LLD ini diberlakukan sejak data bulan Juni 2011 yang disampaikan bulan Juli 2011 dengan masa uji paralel selama 7 bulan.

6.

Dengan berlakunya PBI Pemantauan Kegiatan LLD LBB yang baru maka : a. Ketentuan mengenai pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Keuangan Non Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank; b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan; dan c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/1/PBI/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/2/PBI/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Januari 2012 yang disampaikan bulan Februari 2012.

75


HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Recommend Documents