HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

BULETIN

ISSN : 1693 - 3265 Volume 8, Nomor 3, September 2010

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas Sistem Keuangan Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan Resensi Buku: Konstitusi Ekonomi (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH) Cakrawala Hukum: Seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, RUU Otoritas Jasa Keuangan, Adakah Solusi Alternatif ? Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Mei - Oktober 2010 Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, Mei - Oktober 2010

Volume 8, Nomor 3, September 2010

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Direktorat Hukum Bank Indonesia Pelindung Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia Penanggung Jawab Ahmad Fuad, Heru Pranoto, Agus Santoso Pemimpin Redaksi Agus Santoso Sekretaris Redaksi Dyah Pratiwi Dewan Redaksi Zulkarnain Sitompul, Wahyudi Santoso, Sudarmaji, Bambang Djauhari, Herminingsih, Rosalia Suci, Suprianto, Hari Sugeng Raharjo, Umi Widji. R. Redaksi Pelaksana Arief. R. Permana, Gufron Baehaki, Hilman Tisnawan, Teddy Yusuf, Anton Purba, Kuwat Wijayanto Mitra Bestari Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LLM Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM Prof. Dr. Huala Adolf, SH, LLM Dr. Inosentius Samsul, SH, LLM Dr. Lastuti Abubakar, SH, MH Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia. Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt 9 Jl M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan. “Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi”

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dari Meja Redaksi

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8 Nomor 3, Edisi September 2010 kembali hadir dan menyapa pembaca sekalian. Pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) sebagai amanat Pasal 34 UU Bank Indonesia harus dilakukan untuk membangun industri jasa keuangan yang sehat, teratur dan mempunyai daya saing yang tinggi guna mewujudkan perekonomian yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Namun demikian, pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) harus dicermati dari berbagai aspek. Dari aspek filosofis, pembentukan UU mengenai LPJK harus dilihat apakah dapat meningkatkan fungsi administratif kontrol dan manajerial kontrol terhadap otoritas jasa keuangan agar kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan secara taat asas sesuai peraturan perundang-undangan bebas dari berbagai penyimpangan atau penyelewengan dalam rangka pencapaian tujuan. Dari aspek yuridis, RUU berkaitan LPJK tidak boleh dilihat terpisah dari UU lain yang terkait. Dari aspek sosiologis, penyusunan RUU mengenai LPJK hendaknya secara sungguh mempertimbangkan best practice dan dinamika perkembangan di sektor jasa keuangan. Menyoroti hal tersebut, dalam edisi kali ini Buletin akan khusus menghadirkan artikel berkaitan dengan rencana pembentukan OJK, yaitu: Implikasi Landasan Hukum, Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral, yang ditulis oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM; Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peran dan Fungsi Bank Indonesia di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditulis oleh Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, LLM; Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, Oleh Dr. Wimboh Santoso, Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia; Independensi Bank Indonesia dan Peran Baru Dalam Stabilitas Sistem Keuangan, oleh Drs. Ec. Abdul Mongid, MA; serta Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan, oleh Oka Mahendra, SH; Sementara itu, dalam rubrik Cakrawala Hukum, redaksi menampilkan pula seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia: RUU OJK, Adakah Solusi ? Selanjutnya sebagai referensi, redaksi juga telah menyediakan resensi buku: Konstitusi Ekonomi. Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2010, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selamat membaca. Jakarta, September 2010

Redaksi

i


Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8, Nomor 3, September 2010

Halaman Dari Meja Redaksi............................................................................................................................................

i

Daftar Isi..........................................................................................................................................................

iii

Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI.......................................................................

1-9

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan...................................

11 - 16

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, LLM Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan........................................................................

17 - 22

Dr. Wimboh Santoso (Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia) Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas Sistem Keuangan...........................................

23 - 36

Drs. Ec. Abdul Mongid, MA Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan.................................................................................

37 - 43

Oka Mahendra, SH Resensi Buku: Konstitusi Ekonomi (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH)..........................................................................................

45 - 46

Veri Dhyatmika Adhiraharja Cakrawala Hukum: Seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, RUU Otoritas Jasa Keuangan, Adakah Solusi Alternatif ?................

47 - 49

Redaksi Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Mei - Oktober 2010......................

51 -53

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia) Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, Mei - Oktober 2010................................................................................

55 - 70

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia)

iii


Implikasi Landasan Hukum Independensi dan Posisi Dalam Sistem Ketatanegaraan Bagi Pencapaian Tujuan dan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral RI Oleh: Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM

A. LANDASAN DAN STATUS BANK INDONESIA

masih merupakan bagian dari Eksekutif. Konsekuensinya Bank Indonesia dituntut transaparan dan memenuhi

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 jo

prinsip akuntabilitas kepada publik dalam menetapkan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank

kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh

Indonesia (UUBI), Bank Indonesia adalah Lembaga

masyarakat.

Negara yang independen. Sebagai Lembaga Negara yang independen, Pemerintah dan/atau pihak-pihak

Apakah sebenarnya hakekat independen itu, apakah

lainnya dilarang melakukan campur tangan terhadap

independen berarti BI steril sama sekali dari segala bentuk

pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI).

intervensi?. Adakah batas-batas toleransinya?. Secara

Bahkan ditegaskan di dalam UUBI, BI wajib menolak

teoritis, pada hakekatnya terminologi “independensi“

dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan

itu mempunyai cakupan yang sangat luas.

dari pihak-pihak yang disebutkan di muka. Independence: “the state or condition of being free from Pelanggaran terhadap larangan campur tangan maupun

dependence, subjection or control. Political independence

terhadap kewajiban untuk menolak campur tangan,

is the attribute of a nation or state which is enterely

diancam penjara minimal 2 (dua) tahun, maksimal 5 (lima)

autonomous and not subject to government, control or

tahun serta denda minimal Rp 2 miliar, maksimal Rp 5

dictation of any exterior power“. Independence: “not

miliar. Demikian terangkum dalam Pasal 67 dan 68 UUBI.

depending on autority, self governing, not depend on something for validity or efficiency, not supported by

B. INDEPENDENSI BI

public fund (for institution), unwilling to be under obligation to others, independent of any political aprty

Sebagai Lembaga Negara yang indepedenden, BI adalah

(for politician) (Riyanto Sastroadmodjo, 1999).

badan hukum yang status badan hukumnya diperoleh melalui penetapan Undang-Undang (UU). BI adalah

Jika dikaitkan dengan Independensi Bank Sentral, maka

badan hukum publik, dengan kriteria: cara pendiriannya

independensi Bank Sentral seperti BI terkait hal-hal

dilakukan penguasa negara berdasarkan UU, pelaksanaan

sebagai berikut: Suatu Bank Sentral yang efektif harus

tugasnya berhubungan dengan publik, diberi wewenang

kuat dengan cakupan ekonomi yang luas dalam

membuat peraturan sendiri yang mengikat masyarakat.

operasinya dan terlepas dari campur tangan partisan

Saat ini produk peraturan tersebut dituangkan dalam

serta tekanan partai politik. Sebagai lembaga independen

Peraturan Bank Indonesia (PBI).

di lingkungan pemerintahan suatu Negara, Bank Sentral seharusnya memiliki kemampuan atau otoritas atau

Adapun wewenang yang diberikan oleh UU kepada BI

kewenangan judgment dalam kaitannya dengan

antara lain wewenang mengelola kekayaan sendiri

persoalan kebijakan moneter suatu negara, namun tidak

terlepas dari APBN. Independensi BI memberikan

dalam arti berada dalam posisi isolasi terhadap seluruh

kewenangan yang lebih besar kepada BI dengan

kebijakan perekonomian suatu negara (Paul A Volcker,

harapan akan dapat lebih besar meningkatkan efektivitas

Ex Chairman Board of Governors FRS US 79-87).

pelaksanaan tugasnya. Namun di sisi lain, independensi menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Dalam

Itulah kualifikasi dan persyaratan suatu Bank Sentral

sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi BI tampaknya

yang independence. Dalam praktek negara maju,

1

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 8, Nomor 3, September 2010

kualifikasi dan persyaratan itu biasanya melekat dan

2. Kemandirian Fungsi

tercermin di dalam UU yang mengaturnya. Independen diperlukan untuk pengembangan institusi dan

Suatu Bank Sentral dapat dinilai mempunyai

mempertahankan jati dirinya secara bertanggung jawab.

kemandirian fungsi bila ia mempunyai kebebasan

Independen sering terkait dengan prinsip politik yang

dalam menggunakan instrumen-instrumen kebijakan

dianut suatu pemerintah, secara historical maupun

moneter seperti: penyesuaian tingkat suku bunga

tradisional, terutama terletak pada masalah keuangan

dan operasi pasar terbuka (OPT) dan pemberian

pemerintah.

tingkat diskonto atau pengautan tentang kebijakan perkreditan.

Di Amerika Serikat (United State/US ) pemberian status independen Federal Reserve ( FDR ) atau Bank Sentral

Dalam konteks ini kemandirian BI dapat diartikan

Amerika terutama untuk tujuan agar FDR dapat

sebagai kemandirian instrumen yang menggambarkan

mengatur kebijakan moneter US secara bebas dari

bahwa suatu bank sentral memiliki kebebasan memilih

“political presures“ (Lash, 1987: 28)

instrumen yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran moneter yang telah ditetapkan.

C. KEMANDIRIAN BI Hasil dari pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, Sebagai Lembaga Negara yang independen, maka BI

sekalipun dengan biaya besar, misalnya dalam hal

dituntut mempunyai kemandirian terutama dalam 4

pelaksanaan OPT, tidak tepat jika dinilai atau dievaluasi

(empat) hal, yaitu: kemandirian institusi, kemandirian

dengan tolak ukur out put yang dicapainya. Bisa jadi

fungsi, kemandirian keuangan dan kemandirian

tidak sebanding, namun itulah keputusan yang

organisasi. Masing-masing kemandirian tersebut dapat

diambil oleh BI yang tidak boleh diintervensi.

diuraikan sebagai berikut. Bank Sentral yang independen harus memiliki 1. Kemandirian Institusi

kebebasan untuk memutuskan kapan dan dalam hal apa saja bantuan kredit atau fasilitas kredit

Kemandirian Institusi diartikan sebagai status BI

likuiditas dapat diberikan. Pasal 10 UUBI mengatakan:

secara institusi terpisah dari kekuasaan eksekutif

”BI dalam mengendalikan kebijakan moneter

dan legislatif. BI diberi kewenangan menetapkan

berwenang menggunakan instrumen-instrumen

kebijakan moneter secara independen dan bebas

moneter yang telah ditetapkan dalam UU tanpa

dari campur tangan pemerintah. Demikian

meminta atau memperoleh persetujuan dari

ditegaskan di dalam Pasal 4 Ayat (2) UUBI.

Pemerintah”. Oleh sebab itu, jika kemandirian fungsi ini dikaitkan dengan kebijakan Kredit Likuiditas Bank

Secara struktural kedudukan BI tidak berada di bawah

Indonesia (KLBI) misalnya, seharusnya kebijakan

atau di dalam Kabinet Pemerintah, namun mempunyai

seperti KLBI ini tidak boleh ditugaskan kepada BI,

kedudukan sejajar dengan Kabinet Pemerintah.

karena akan mengganggu kemandirian fungsi BI. KLBI diberikan untuk membiayai berbagai kredit

2

Kemandirian dalam hal menetapkan kebijakan

program pemerintah. KLBI dikucurkan terutama

moneter merupakan syarat kemandirian institusi.

untuk membiayai pengadaan pangan dan kegiatan

Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 8 huruf a

yang menyentuh secara langsung kepada usaha

UUBI: BI berwenang untuk menetapkan dan

kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan

Diantaranya untuk Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit

menjaga kelancaran sistem pembayaran serta

Pemilikan Rumah Sederhana dan Sangat Sederhana

mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan ini

(KPRS/SS), Kredit Kepada Koperasi Primer untuk

tidak dapat diintervensi Pemerintah. Demikian

anggotanya (KKPA), Kredit Kepada Koperasi (KKOP),

ditentukan di dalam Pasal 9 Ayat (1) UUBI.

Kredit Modal Kerja Kepada BPR (KMK BPR), Kredit


Kepada Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM) (BI, 2002:

atas, intervensi maupun pressure politik tersebut

20). Oleh sebab itu tepat jika kemudian oleh UUBI

tidak boleh terjadi pada Bank Sentral seperti BI. Oleh

di dalam Pasal 56 KLBI telah dihapuskan, karena

karena itu UUBI mengatur bahwa anggaran BI adalah

dipandang mengganggu konsep kemandirian BI.

mandiri terpisah dari Pemerintah. Terpisah di sini mengandung arti “lepas“ sama sekali dari induknya.

Kalau secara kaedah fungsi BI sebagai Lembaga

Pemerintah tidak menganggarkan kebutuhan

Negara yang mandiri, independen telah diatur secara

keuangan BI. Oleh sebab itulah, maka Pasal 60 UUBI

tegas dalam UU, maka seharusnya perdebatan siapa

mengatakan: “anggaran BI ditetapkan oleh Dewan

yang harus bertanggung jawab atas kebijakan BLBI

Gubernur. Tidak perlu approval DPR, tapi perlu

untuk mengatasi krisis tahun 1997 yang lalu tidak

diinformasikan kepada DPR, sebagai bentuk kontrol

perlu terjadi. Sebagaimana diketahui BI adalah institusi

tidak langsung.

yang paling disorot dalam kasus BLBI tersebut. Saat itu terjadi perdebatan yang berkepanjangan di Panja

4. Kemandirian Organisasi

BLBI seputar apakah BI termasuk dalam jajaran pemerintahan/Kabinet atau tidak (Mintoraharjo,

Kemandirian organisasi diperlukan oleh BI karena

2001: 20). Ada satu pandangan yang mengatakan

sangat erat kaitannya dengan komposisi dari organ

BI termasuk dalam jajaran kabinet. Argumennya

badan hukum BI dan sistem pengangkatan dan

adalah dari segi keuangan dapat dipisahkan, namun

pemberhentian pegawai BI sebagai bank sentral.

dalam kebijakan yang dilakukan BI merupakan

Pihak lain dilarang melakukan campur tangan

pelaksanaan dari kebijakan pemerintah. Pada saat

terhadap pelaksanaan tugas BI, sebaliknya BI wajib

itu BI tidak hanya berfungsi sebagai Bank Sentral,

menolak dan atau mengabaikan segala bentuk

tapi sekaligus sebagai agent of development yang

campur tangan dari pihak luar. Setiap pihak yang

punya kaitan dengan kebijakan perekonomian

melakukan campur tangan dikenai sanksi yang

pemerintah secara keseluruhan. Pandangan lain

tegas. Demikian dalam disimpulkan dari ketentuan

mengatakan tidak demikian. BI adalah lembaga yang

Pasal 67 jo Pasal 9 UUBI.

independen, lembaga yang otonom berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral waktu itu.

Belakangan ini independensi dan kemandirian serta

Perbedaan pandangan demikian seharusnya tidak

kredibilitas BI diuji, karena ditengarai di dalam

perlu terjadi jika semua pihak benar-benar memahami

pelaksanaan BI sebagai Lembaga Negara yang

fungsi Bank Sentral sebagai Lembaga Negara yang

independen, ternyata BI belum mampu menempatkan

independen, mandiri dari segi fungsinya, sebagaimana

dirinya sebagaimaan dikehendaki oleh UUBI. Netralitas

kami kemukakan di atas.

BI sebagai bank sentral ternyata belum sepenuhnya benar-benar mampu mandiri. Intervensi dan pressure

3. Kemandirian Keuangan

politik masih sering mempengaruhi kinerja dan kebijakan yang dijalankan oleh BI sebagai Lembaga Negara yang

Mengacu kepada peran Pemerintah dan DPR

independen. Akibatnya begitu BI menjalankan tugas-

terhadap anggaran bank sentral, maka diperlukan

tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh UUBI, banyak

adanya kemandirian keuangan pada BI. Mengapa

pihak kemudian mempermasalahkan landasan hukum

demikian, karena bila dalam masalah keuangan

kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas BI, status

terdapat kontrol dari Pemerintah, hal ini akan berarti

dan kewenangan BI. Tidak mustahil pula kemudian

bahwa BI tidak lagi bisa memainkan peran

banyak kalangan pemerhati BI yang juga menengarai

independensinya secara optimal. Dengan adanya

intervensi dan pressure politik tersebut sebagai upaya

kontrol pemerintah akan sangat rentan intervensi

lain yang bertujuan merongrong pencapaian kinerja

atau pressure politik, khususnya berkaitan dengan

dan pelaksanaan tugas BI.

kebijakan moneter. Secara teoritis mengacu pada difinisi independen sebagaimana dikemukakan di

3


D. POSISI BI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

MPR

Lembaga Tertinggi Negara

Menyampaikan Laporan Keuangan BI yang telah diperiksa Lembaga Tinggi Negara

Badan Pemeriksa Keuangan

Memeriksa Laporan Keuangan BI

Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat

Informasi Tertulis Triwulan/sewaktu-waktu

Informasi Tahunan Tertulis

Kepala Negara

Kepala Pemerintahan

Mahkamah Agung

UU BI (UUD 45) Pimpinan BI (UUBI)

Mengambil Sumpah dan Janji Anggota Dewan Gubernur

Bank Indonesia Lembaga Negara yang Independen dan Badan Hukum

Lembaga Negara (UU No. 23/1999 joUU No.3/04

Dewan Pertimbangan Agung

Departemen

Publik (Informasi Tahunan)

Sumber : Diolah kembali dari BI dan Rahbini, 2000.

Struktur Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

MPR

Presiden Bank Indonesia

Kepala Negara

Kepala Pemerintahan

1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter: a. Inflasi b. Nilai Tukar 2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran 3. Mengatur dan Mengawasi Bank

Sumber : Rahbini, 2000 : 166.

4

DPR

Peraturan Bank Indonesia

DPA

BPK

Peraturan Pemerintah

MA


Status BI yang independen dan mandiri sebagaimana

E. TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

diuraikan di atas, secara legal berdasarkan UUBI, dapat dipelajari bahwa posisi BI dalam system ketatanegaraan

Menurut Pasal 7 UUBI, BI hanya mempunyai satu tujuan

Indonesia terlihat tidak sejajar dengan DPR, Mahkamah

yaitu: MENCAPAI & MEMELIHARA KESTABILAN NILAI

Agung, BPK maupun Presiden sebagai Lembaga Tertinggi

RUPIAH

Negara ( Rahbini, 2000 : 167 ). Posisi BI juga tidak sejajar

Pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai Rupiah,

atau sederajat dengan Depertemen atau Kementeraian

tercermin pada:

Departemen, karena posisi BI berada di luar Pemerintahan

Terhadap barang dan jasa = inflasi

atau Kabinet. Secara legal menurut hemat saya, pendekatan

Terhadap mata uang negara lain = kurs

demikian yang tepat, karena berdasarkan UUBI tegas dikatakan di dalam Pasal 4 bahwa BI adalah Lembaga

Menurut Pasal 8 UUBI, guna mencapai tujuan kestabilan

Negara yang independen. BI adalah Lembaga Negara bukan

nilai tukar rupiah, BI memiliki tiga tugas yaitu:

Lembaga Pemerintah. Pemerintah boleh menyusun

•

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

kabinetnya dan setiap saat boleh diganti atau berubah-

•

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem

ubah dan oleh UU perubahan seperti itu menjadi hak prerogative Presiden, namun untuk posisi BI berdasarkan

pembayaran; •

Mangatur dan mengawasi bank.

UU tidak perlu harus ikut arus perubahan seperti dalam sistem kabinet dan/atau pemerintahan.

Tugas Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Moneter Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan

Di sinilah sebenarnya posisi BI sebagai Bank Sentral yang

melaksanakan kebijakan moneter, BI menetapkan sasaran

tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun, termasuk

inflasi dengan memperhatikan perkembangan dan prospek

Pemerintah. Jadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

ekonomi makro, terutama perkembangan harga. Untuk

BI adalah Lembaga Negara yang independen. BI tidak

mencapai sasaran laju inflasi, BI menetapkan sasaran

berada dalam struktur kabinet atau struktur Pemerintahan,

besaran moneter atau likuiditas perekonomian.

posisinya berada di luar strtuktur tersebut dan mandiri. Rahbini mengatakan bahwa kedudukan BI adalah sejajar

Pengendalian moneter dilakukan dengan menggunakan

dengan kedudukan Presiden. Sebagai Lembaga Negara BI

berbagai instrumen a.l. Operasi Pasar Terbuka (OPT),

dikatakan mengambil sebagian peran Presiden sebagai

penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib

Kepala Negara. Kedudukan seperti ini belum dipahami

minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

oleh banyak kalangan, sehingga memerlukan sosialisasi yang lebih mendalam (Rahbini, 2000 : 167).

Dalam melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI tetap mempunyai fungsi sebagai

Jika poisisi demikian dipahami kebenarannya, maka

lender of the last resort yang memungkinkan BI membantu

perdebatan tentang apakah BI merupakan bagian dalam

kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank.

Kabinet Pemerintahan atau bukan, seperti yang terjadi pada

Pemberian bantuan dana kepada bank dalam rangka tugas

waktu-waktu yang lalu, seperti terkait dengan perdebatan

sebagai lender of the last resort tersebut dibatasi jangka

tentang kasus BLBI di Panja BLBI yang lalu seharusnya tidak

waktunya, yaitu paling lama 90 hari; Penggunaannya hanya

perlu terjadi. Jika hal ini dikaitkan dengan perbincangan

untuk kepentingan mismatch dan harus dijamin dengan

tentang sudah saatnya atau belum kehadiran OJK atau LPJK

surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

untuk menggantikan peran BI sebagai Pengawas Perbankan,

Demikian dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 11 UUBI.

barangkali memerlukan perenungan atau penyimakan lebih mendalam, sebagaimana akan dibahas pada uraian di bawah,

Berpijak dari pengalaman krisis moneter tahun 1997/98

mengingat pemahaman tentang posisi atau kedudukan,

yang lalu, menurut hemat saya seyogyanya BI tidak lagi

kemandirian BI sebagai Bank Sentral saja oleh sementara

masuk ke ranah pendanaan Bank yang menghadapi masalah

kalangan pemerhati di bidang perbankan belum sepenuhnya

insolvency. Mengapa demikian, karena menurut hemat

benar.

saya jika hal ini dilakukan oleh BI, risikonya akan terlalu

5


besar, jika ternyata Bank yang Insolven tersebut tidak

Dalam jangka pendek, kebijakan perbankan diarahkan

kunjung dapat disehatkan bahkan bisa jadi akan semakin

untuk mempercepat penyehatan bank-bank agar dapat

kolaps dan kemudian menghadapi pailit yang sudah pasti

mendukung pemulihan ekonomi.

tidak mungkin dapat diharapkan mampu mengembalikan dana bantuan tersebut. Satu-satunya jalan adalah dana

Yang menjadi perhatian saat ini adalah kaitannya dengan

bantuan pendanaan tersebut kemudian hanya akan dijadikan

tugas mengawasi bank. Amanat UU tugas pengawasan

penyertaan.Sementara itu kebijakan penyertaan tersebut

bank tersebut akan dialihkan kepada lembaga pengawasan

tidak boleh berlangsung terus. Pada saatnya harus dijual

sektor jasa keuangan yang akan dibentuk dan diharapkan

lagi kepada investor atau pihak ketiga yang berminat dan

paling lambat akhir tahun 2010. Nama lembaga pengawas

memadai. Disinilah persoalan akan muncul, jika ternyata

tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan, di mana Rancangan

hasilnya tidak juga mampu menutup dana bantuan yang

Undang-undangnya sudah disiapkan baik oleh Departemen

telah dikeluarkan tersebut.

Keuangan, DPR ataupun BI sendiri. Diharapkan pada saat pengalihan tugas pengawasan bank kepada lembaga

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan tugas menetapkan

pengawas yang baru tersebut, bank-bank yang selama ini

dan melaksanakan kebijakan moneter, BI mempunyai

mengalami masalah likuiditas dan masalah penyehatan

wewenang untuk melaksanakan kebijakan nilai tukar

akan benar-benar telah dapat disehatkan, sehingga tidak

berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan Pemerintah

menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

atas usul BI. Tugas ini erat kaitannya dengan masalah lalulintas devisa dan system nilai tukar sebagaimana diatur

F. KEHADIRAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

dalam UU Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

ATAU LEMBAGA PENJAMIN JASA KEUANGAN (LPJK).

Di samping itu, menurut Pasal 13 UUBI, BI juga bertugas

Jika mendasarkan pada amanat Pasal 34 UUBI

mengelola cadangan devisa negara yang ada di BI.

sebenarnya OJK atau LPJK tersebut diharapkan sudah

Pengelolaan cadangan devisa tersebut dilakukan dengan

terbentuk pada akhir tahun 2002 .Hal tersebut berarti

memperhatikan prinsip security, liquidity, dan probity.

Undang-undang OJK sudah harus lahir pada tahun 2002 tersebut. Namun pada kenyataannya sampai saat ini

Tugas Pengaturan dan Penyelenggaraan Sistem

UUOJK tersebut belum juga kunjung ada. Kemudian

Pembayaran

diharapkan akhir tahun 2010 UUOJK diharapkan sudah

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan penyelenggaraan

bisa disetujui dan disahkan oleh DPR bersama-sama

sistem pembayaran, menurut Pasal 15 UUBI, BI berwenang:

dengan Pemerintah.

•

Melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin

• •

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran

Dengan hadirnya OJK, maka Lembaga keuangan Bank

Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran

maupun bukan Bank nantinya akan diawasi oleh OJK

untuk menyampaikan laporan kegiatannya

tersebut. Namun demikian, saat ini masih banyak

Menetapkan penggunaan alat pembayaran

kalangan yang mempertanyakan apakah kehadiran OJK tersebut benar-benar sudah merupakan kebutuhan

Tugas Pengaturan dan Pengawasan Bank

untuk mengawasi dalam satu atap lembaga keuangan

Selanjutnya dalam rangka tugas pengaturan dan pengawasan

bank maupun non bank, termasuk pasar modal dan

bank, menurut Pasal 24 UUBI, BI berwenang:

asuransi. Saat ini justru banyak kalangan juga yang

•

Menetapkan peraturan di bidang perbankan

mengkawatirkan kehadiran OJK tidak akan mampu

•

Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan

mengambil alih fungsi pengawasan tersebut, jika fakta

kegiatan tertentu dari bank

efouria saat ini tidak mencerminkan kesiapan SDM yang

Melakukan pengawasan bank baik langsung maupun

memadai untuk mendukung kehadiran OJK tersebut.

•

tidak langsung •

6

Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan

Coba bandingkan dengan kasus Pajak yang

ketentuan perundang-undangan

menghebohkan saat ini, banyak pihak menyatakan


bahwa kehadiran Pengadilan Pajak ternyata bukan solusi

Pejabat/pensiunan BI seperti halnya pada Peradilan Pajak,

terbaik untuk mendukung reformasi sistem perpajakan

maka jujur saya khawatir kasus serupa akan terjadi juga

di Indonesia.

di OJK tersebut. Jika konstatasi ini benar, maka menurut hemat saya saat ini masih perlu dikaji ulang apakah

Pernyataan yang layak direnungkan saat ini adalah,

mandat Pasal 34 UUBI tersebut sudah sepenuhnya tepat

persoalan sebenarnya atau persoalan substansial terkait

dan benar. Jangan-jangan mandat tersebut hanya

dengan krisis perbankan selama ini yang ditengarai

didasari atau dilatarbelakangi oleh sikap emosional

antara lain karena pelaksanaan fungsi pengawasan BI

karena trauma masa lalu.

kurang memadai, apakah persoalan tersebut terletak pada lembaganya atau pada SDMnya ?. Bercermin

Jika pandangan ini diterima, bukankah yang lebih

pada Peradilan Pajak sebagaimana dikemukakan di

esensial dan substansial adalah persoalan reformasi

atas, bukankah hal tersebut secara substansial persoalan

SDM bukan reformasi kelembagaannya. Secara sistem

mendasar adalah terletak pada SDMnya yang tidak

barangkali kelembagaannya sudah benar, sudah tepat

kredibel, tidak qualified, tidak jujur dan mempunyai

berada di jajaran BI, akan tetapi SDM pemegang kunci

kemampuan maupun integritas yang tinggi. Jika

pengambil keputusan dan/atau kebijakan di bidang

kehadiran OJK nanti ternyata hanya akan memindahkan

tugas pengawasan yang harus direformasi dan bukan

SDM Divisi Pengawasan BI ke lembaga baru yang

sistemnya.

bernama OJK, jika tidak dibarengi dengan SDM yang

Saya kawatir kehadiran OJK yang mengambil fungsi

memadai, kredibel, mempunyai integritas yang tinggi,

pengawasan BI atas Bank-bank Umum, akan tetap

tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan yang

tumbuh atau bertabrakan dengan fungsi pengaturan

mandiri, independen, saya kawatir hal intu hanya akan

BI yang secara tidak langsung akan bersinggungan

menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

dengan fungsi pengawasan (macroprudential).

Saya terus terang kawatir kehadiran OJK yang dimanatkan

G. HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

oleh Pasal 34 UUBI tersebut, hanya dilatar belakangi oleh sikap traumatis pembentuk UU waktu itu terhadap

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, hubungan

peristiwa krisis perbankan masa lalu yang satu diantaranya

BI dengan Presiden dapat digambarkan sebagai berikut.

ditengarai karena pelaksanaan tugas pengawasan BI terhadap bank-bank umum di Indonesia yang kurang

Hubungan dengan Presiden sebagai Kepala Negara,

efektif.

Presiden berwenang: •

Jika konstatasi ini benar, maka kehadiran OJK sebenarnya

Mengusulkan dan mengangkat Gubernur & Deputi Senior

belum tentu mencerminkan solusi tepat pengaturan dan

•

Mengangkat Deputi Gubernur

pembenahan tugas dan fungsi pengawasan perbankan

•

Mengusulkan calon Gubernur & Deputi Senior

saat ini. Bercermin pada kasus Pajak sebagaimana saya kemukakan di atas, kehadiran Pengadilan Pajak yang

kepada DPR •

hanya diisi oleh SDM dari Pegawai Pajak dan Mantan Pegawai Pajak dan/atau Konsultan Pajak dengan dalih

DPR menyampaikan hasil persetujuannya kepada Presiden untuk diangkat

•

merekalah yang mempunyai pengalaman dan keahlian

Memberikan persetujuan tertulis jika anggota Dewan Gubernur akan menjalani proses hukum.

dibidang pajak, ternyata tidak memberikan solusi terbaik sistem pengelolaan perpajakan di Indonesia, ternyata

Hubungan dengan Makamah Agung, Mahkamah

juga masih rentan dengan KKN yang sungguh

Agung yang bertugas mengambil sumpah/janji anggota

membahayakan kepentingan publik dan keuangan negara.

Dewan Gubernur. Hubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan:

Jika kehadiran OJK ternyata juga hanya akan diisi oleh SDM dari BI yang dieksodus ke LPJK/OJK dan mantan

•

Menerima dan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan BI

7


• •

Melakukan pemeriksaan khusus terhadap BI apabila

•

Dalam melaksanakan tugasnya, LPJK yang akan

diminta oleh DPR

datang mempunyai kewajiban melakukan koordinasi

BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada

& kerja sama dengan BI sebagai bank sentral. Kerja

DPR.

sama tersebut akan di atur dalam UU LPJK atau OJK yang akan datang, sebagaimana diamanatkan oleh

Hubungan dengan Pemerintah: •

Pasal 34 UUBI.

Hubungan dengan Kantor Menteri Sekretaris Negara untuk pemuatan PBI dalam Lembaran Negara RI.

H. PENUTUP

Hubungan dengan Bea & Cukai dalam hal larangan

Dengan mendasarkan pada UUBI sebagaimana beberapa

membawa uang rupiah ke luar atau ke dalam wilayah

kaedahnya telah di bahas dalam uraian di atas, implikasi

pabean RI:

terhadap independensi dan posisi dalam sistem

•

BI mengelola cadangan devisa milik negara

ketatanegaraan bagi pencapaian tujuan dan pelaksanaan

•

Pemerintah dapat hadir dalam Rapat Dewan

tugas BI sebagai Bank Sentral RI, ternyata masih

Gubernur (RDG) bulanan untuk menetapkan

menyisakan perbedaan pemahaman diantara sebagian

kebijakan umum di bidang moneter dengan hak

kalangan pemerhati BI sebagai Lembaga Negara yang

bicara tanpa hak suara

independen. Secara kaedah pengaturan independensi

•

BI sebagai pemegang kas Pemerintah

BI sebagai Bank Sentral sebenarnya sudah cukup tegas,

•

Untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima

sebagaimana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8

pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta

UUBI. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa

menyelesaikan tagihan & kewajiban keuangan

independensi tersebut masih sering tidak dapat

Pemerintah terhadap pihak luar negeri

diimplementasikan secara benar di dalam praktek karena

Pemerintah wajib meminta pendapat dan/atau

adanya intervensi baik dari Pemerintah maupun pressure

mengundang BI dalam sidang kabinet yang

politik.

•

membahas masalah ekonomi, perbankan &

• •

keuangan, atau masalah lain yang berkatan dengan

Kehadiran OJK atau LPJK sebagai salah satu solusi untuk

tugas & wewenang BI

menempatkan peran pengawasan perbankan pada

Pemerintah wajib konsultasi dengan BI & DPR dalam

Institusi mandiri di luar BI, ditengarai masih menyisakan

penerbitan surat-surat utang negara

problem mendasar dikemudian hari, karena kesiapan

BI dapat membantu Pemerintah dalam penerbitan

SDM untuk itu masih mengambil atau hanya

surat-surat utang negara.

memindahkan saja Direktorat Pengawasan BI menjadi

•

Menerima sisa surplus hasil kegiatan BI

bagian dari Lembaga Pengawasan yang baru tersebut.

•

Pemerintah dengan persetujuan DPR wajib menutup

Kajian kritis berkaitan dengan hal itu adalah apakah

kekurangan dalam hal modal BI menjadi kurang

kehadiran OJK atau LPJK itu sudah benar-benar

dari Rp 2 triliun

merupakan kebutuhan atau justru hanya merupakan efouria karena trauma masa lalu sebagai dampak dari

Hubungan Internasional, BI bertugas:

krisis perbankan yang berkepanjangan yang satu

•

Melakukan kerja sama dengan bank sentral negara

diantaranya adalah karena fungsi pengawasan BI tidak

lain, organisasi dan lembaga internasional

optimal.

•

Apabila keanggotaan suatu lembaga internasional/ multilateral dipersyaratkan adalah negara, BI dapat bertindak sebagai anggota lembaga tersebut untuk dan atas nama Negara

Hubungan dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang Independen yang akan datang.

8

Referensi

Bank Indonesia, 2002, Mengurai Benang Kusut BLBI, Bank Indonesia. Lash, Nicholas, A.,1987, Banking Law and Regulations: An Economis Perspentive, Prentice-Hall Inc, USA. Mintorahardjo, Sukowaluyo, 2001., BLBI Simalakama, Resi, Jakarta. Macey, Jonathan, R and Miller, Geoffrey, P., 1992, Banking Law and Regulation, Litle Brown Company, Boston, Toronto, London. Rahbini, Didik J; Suwidi Tono, 1987, Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral, PT. Mardi Mulyo, Jakarta. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. UU NO. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

9


Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan Oleh: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, LLM**

Apabila judul makalah ini didekati dari teori hukum, maka

Artinya kedudukan Bank Sentral dalam struktur

teori hukum itu memberikan sarana kepada kita untuk

ketatanegaraan terpatri atau memperoleh mandat dari

merangkum dan memahami masalah implementasi Pasal

konstitusi yang sekaligus memberikan jaminan dari konstitusi

34 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

untuk Bank Sentral yang independen.

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang

Apabila diperhatikan secara mendalam, maka penafsiran

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.” (“UUBI”).

bahwa Bank Sentral ditentukan dalam pasal 23D UUD 1945 adalah Bank Indonesia, sebagaimana telah pula ditentukan

Dengan ini dapat dipahami persoalan-persoalan yang bersifat

dalam pasal 4 ayat (1) UU BI. Berdasarkan hukum Bank

yang hakiki dari UUBI itu. Radbruch menyatakan, bahwa

Indonesia telah ditentukan sebagai Bank Sentral dan

tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai serta

kedudukannya diakui oleh konstitusi.

postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.1

Untuk itu dapat dipahami berbagai pendapat yang mengkaji kedudukan bank sentral yang independen dalam konstitusi.

Berdasarkan itu harus diteliti antara lain sebagai berikut.2

Seperti dikatakan oleh Arend Lijhart, bahwa “A central

Petama, mengapa UUBI itu berlaku? Kedua, apa dasar

bank can be made particularly strong if us independence

kekuatan mengikatnya ? Ketiga, apa yang menjadi tujuan

is enshrined not just a central bank charter but in the

UUBI.? Keempat, bagaimana seharusnya UUBI dipahami?

constitution”. Sementara itu, John Elster menyatakan pula, bahwa “…they cannot be change through the ordinary

UU BI merupakan derivatif dari ketentuan pasal 23 UUD

legislative pocess but require a more stringent procedure".3

1945. Konstitusi itulah yang menjadi desain utama dan pokok dari keseluruhan sistem aturan yang berlaku sebagai pegangan bersama dalam kehidupan warga Negara dalam ** Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU (2004), Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987-sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999-sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001-sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001–2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Jakarta, tahun 2003-sekarang. Magister Hukum Pascasarjana Universitas Islam, Jakarta, tahun 2004-sekarang. Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta, 2005. Dosen Penguji dan Pembimbing Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002-sekarang. Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Tahun 2006-sekarang. 1

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 224225.

2

Bandingkan. Satjipto Rahardjo, Op. Cit, halaman. 225

suatu Negara, yang keseluruhannya membentuk suatu kesatuan sistem hukum. Karena itu, hukum dan konstitusi disuatu Negara itu haruslah menjadi sesuatu yang hidup dalam praktek kehidupan bernegara sehari-hari. Dari sinilah kita dapat meyakini “the rule of law” atau prinsip supremasi hukum (supremacy of law) dapat benar-benar diwujudkan dalam kenyataan. Jika tidak, niscaya prinsip “the rule of law” dan “supremacy of law” itu hanya menjadi jargon atau slogan kosong belaka.4 3

Arend Lijphart dan jon Elster dalam Maqdir Ismail, “Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral: Studi Perbandingan Undang Undang Bank Indonesia”, Disertasi pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2005), hal.263.

4

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal.79.

11


Dalam konteks kedudukan Bank Sentral dalam konstitusi

memberikan independen kepada bank sentral sebenarnya

memberikan penjelasan bahwa tata urutan atau susunan

tidak berdasar. Independensi tidak berarti bank sentral bebas

hierarkis tatanan hukum berkenaan dengan kegiatan

menjalankan kebijakan moneter yang mereka inginkan.

perbankan, termasuk pengawasan bank, harus bertitik

Independen berarti bank sentral dapat menggunakan

tolak kepada ketentuan yang mengatur tentang Bank

instrumen yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang

Sentral sebagaimana telah ditentukan dalam konstitusi.

telah ditetapkan oleh sistem politik tanpa adanya campur

Sebab apabila dipostulasikan dengan norma dasar, konstitusi

tangan dari pihak diluar bank sentral. Ini yang disebut

menempati urutan tertinggi dalam hukum nasional.

dengan ”instrument independence” bukan ”goal

Konstitusi tidak hanya menentukan organ-organ dan

independence”. Konsekwensi independen bagi bank sentral

prosedur pembentukan undang undang, tetapi juga sampai

adalah harus lebih akuntabel untuk tindakan yang dilakukan

derajat tertentu, isi dari hukum yang akan datang. Konstitusi

dan kebijakan moneter yang dilakukan secara transparan.

menentukan secara negatif bahwa hukum tidak boleh

Menarik untuk dicermati bahwa meskipun pada awalnya

memuat isi tertentu, misalnya bahwa parlemen tidak boleh

ada keraguan dalam memberikan independensi kepada

mengesahkan (rancangan) undang undang yang

bank sentral pada akhirnya masyarakat sangat puas terhadap

bertentangan dengan

konstitusi.5

independensi bank sentral. Tidak ada satu negara pun yang menyesal telah memberikan independensi kepada bank

Dengan demikian, peranan dan tugas Bank Indonesia yang

sentralnya.7 Terdapat kesepakatan diantara para ahli bahwa

independen sebagai Bank Sentral sebagaimana ditentukan

bank sentral independen yang bebas dari campur tangan

dalam konstitusi, harus dipertahankan kedudukannya,

pemerintah dapat mencapai tujuan menjaga stabilitas harga

termasuk tidak ada undang-undang yang akan datang yang

dengan lebih baik. Untuk mencapai kestabilan harga

dapat mencabut fungsi dan tugas bank Indonesia. Mengingat

dibutuhkan waktu lebih panjang dan komitmen tinggi

peranan dan tugas bank Indonesia sangat penting dan

terhadap pengawasan moneter.

berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang berhubungan dengan masalah

Alan S. Blinder menyatakan bahwa independensi bank

ekonomi, perbankan dan keuangan. Selanjutnya

sentral dapat berarti dua hal. Pertama, bank sentral memiliki

independensi Bank Indonesia harus dipahami juga sebagai

kebebasan untuk menentukan bagaimana untuk mencapai

suatu hal yang penting untuk menjamin

demokrasi.6

tujuannya, dan kedua, keputusan-keputusan yang diambil olehnya sulit untuk dibatalkan oleh cabang-cabang atau

Kedudukan Independensi Bank Indonesia

lembaga pemerintahan lainnya.8 Kebebasan dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tujuannya bukan

Independensi merupakan salah satu isu penting dalam

berarti bahwa bank sentral dapat menentukan sendiri

membahas peran Bank Sentral. Memiliki suatu bank sentral

tujuannya, karena tujuan bank sentral secara umum tentu

yang independen mungkin merupakan elemen proses

saja ditetapkan melalui legislasi yang disepakati bersama

reformasi moneter yang memicu perdebatan sengit dan

melalui suatu sistem demokrasi. Tapi yang dimaksud adalah

dianggap sangat kontroversial pada dekade yang lalu. Secara

bahwa bank sentral memiliki diskresi yang luas mengenai

alamiah para politisi merasa tidak nyaman memberikan

bagaimana menggunakan instrumen-instrumennya untuk

independensi kepada bank sentral karena mengurangi

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui undang-

kewenangan dalam bidang-bidang penting yang selama ini

undang.9

mereka miliki. Namun demikian keprihatinan para politisi

5

6

7 Bandingkan. Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung, penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal. 180181.

Lars Nyberg, “The Framework of Modern Central Banking”, Speech at a Conference on Reforming the State Bank of Thailand, Hanoi, 21 March 2006

8

Alan S. Blinder, Central Banking in Theory and Practice, (Cambridge: The MIT Press, 1998), hal. 54.

Bandingkan. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal.157.

9

Ibid.

12


Lebih jauh lagi, Blinder menegaskan mengapa independensi

menetapkan tiga tugas Bank Indonesia yaitu : (1) menetapkan

bank sentral menjadi begitu penting. Kebijakan moneter

dan melaksanakan kebijakan moneter; (2) mengatur dan

menurut Blinder memerlukan yang ia sebut sebagai long

menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta; (3) mengatur

time horizon, atau pandangan yang jauh kedepan10. Hal

dan mengawasi bank. Oleh karena itu pelaksanaan amanat

ini karena, pertama, efek-efek yang dihasilkan dari suatu

Pasal 34 berpotensi menyulitkan BI dalam mencapai tujuan

kebijakan moneter, seperti yang terkait dengan inflasi baru

yang diamanatkan oleh UU BI. Pasal 34 tersebut telah

dapat dilihat setelah sekian waktu lamanya, sehingga para

mengamputasi instrumen penting yang dimiliki BI dalam

decision makers tidak bisa langsung melihat hasil kerja

mencapai tujuannya.

mereka. Kedua, kebijakan-kebijakan moneter memiliki karakteristik yang sama seperti halnya aktivitas investasi,

Dari sejarah pembentukan UU BI diketahui bahwa

yaitu memerlukan sesuatu dibayar dimuka, dan akan

keberadaan Pasal 34 dipenuhi kontroversi. Pasal tersebut

mendapatkan hasil secara berkala setelah sekian waktu.11

didasarkan pada pandangan yang keliru tentang lembaga yang bertanggung jawab atas krisis keuangan yang terjadi

Tetapi, orang-orang politik yang duduk di pemerintahan,

pada tahun 1997/98. BI dianggap tidak dapat menjalankan

bukanlah orang-orang yang memiliki kesabaran ataupun

tugasnya dengan efektif sehingga menimbulkan krisis

long time horizon. Kebanyakan dari mereka hanya melihat

keuangan yang parah. Pandangan ini tidak sepenuhnya

segala sesuatunya dalam short-term basis saja, tanpa

beralasan. Bila diteliti struktur pengawasan perbankan

mempertimbangkan long term gains.12 Dari sini dapat

pada waktu itu akan diketahui bahwa pengawasan bank

dilihat betapa bahayanya, apabila kebijakan moneter bank

dilakukan oleh dua lembaga yaitu BI dan Departemen

sentral yang mempengaruhi kondisi negara secara makro

Keuangan. BI bertugas mengawasi bank dalam arti sempit

diintervensi secara politis.

(audit) sedangkan tugas mengatur dan memberi/mencabut ijin usaha bank ada pada Departemen Keuangan. Oleh

Dampak Keberlakuan Pasal 34 UU BI

sebab itu tidak efektifnya tugas pengawasan bank sehingga memicu terjadi krisis pada tahun 1997/1998 tentunya

Pasal 34 UU BI mengamanatkan pembentukan Lembaga

adalah tanggung jawab bersama kedua lembaga tersebut.

Pengawas Sektor Keuangan (LPJK) paling lambat pada tahun

Berdasarkan latar belakang seperti itu maka penerapan

2010. Amanat Pasal 34 tersebut sejak awal penyusunannya

Pasal 34 UU BI perlu dikaji ulang secara komprehensif.

telah mengandung kontroversi dan perdebatan. Berdasarkan Pasal 34 UU BI fungsi BI dalam mengawasi bank dialihkan

Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam

kepada LPJK. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari bank

hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat

sentral di negara yang industri keuangannya didominasi

aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri

oleh industri perbankan tentunya menimbulkan perdebatan

keuangan sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal.

dan memicu kontroversi. Bank sentral yang diberikan

Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan

tanggung jawab untuk menciptakan stabilitas nilai rupiah

industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa

tentu akan menemukan kesulitan untuk memenuhi tanggung

lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi

jawab tersebut apabila tidak memiliki kewenangan

oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di

mengawasi bank. Itu sebabnya UU BI meletakan tujuan BI

Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa

dalam Pasal 7 yaitu mencapai dan memelihara kestabilan

institusi. SEC misalnya mangawasi perusahaan sekuritas

nilai rupiah dan untuk mencapai tujuan mencapai dan

sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral

memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut Pasal 8 UU BI

(the Fed), FDIC, dan OCC. Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam

10 Ibid. hal.55.

konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku

11 Ibid.

yaitu commercial banking system dan universal banking

12 Ibid. hal.55-56.

system. Commercial banking, seperti yang berlaku di negara

13


kita dan di Amerika Serikat, melarang bank dalam melakukan

dalam jasa keuangan sifatnya masih sederhana dan

kegiatan usaha keuangan non bank seperti asuransi. Hal

volumenya belum besar sehingga belum dapat dikatakan

ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara

sebagai masalah krusial yang dapat menimbulkan masalah

lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan

sistemik. Produk hybrid adalah produk yang merupakan

bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank

perpaduan antara produk perbankan, asuransi atau pasar

seperti investment banking dan asuransi. Di samping alasan

modal. Di Indonesia, produk-produk tersebut masih

sistem perbankan yang berlaku yang juga menjadi dasar

merupakan produk asuransi atau pasar modal murni sehingga

pertimbangan adalah seberapa dalam telah terjadi

dalam hal ini bank hanya berfungsi sebagai penjual (agent)

konvergensi pada industri keuangan. Konvergensi yang

dan mendapatkan komisi (fee) dari jasanya tersebut. Ambil

dalam akan menyebabkan munculnya masalah kewenangan

contoh produk hybrid yang baru dikenal di Indonesia yaitu

regulasi. Hal ini terjadi karena produk-produk yang dihasilkan

bancassurance yang memiliki dua pengertian yaitu: Pertama,

lembaga-lembaga keuangan sudah sedemikian menyatunya

a bank that can offer banking, insurance lending and

sehingga sulit menentukan apakah suatu produk keuangan

investment product to customer, Kedua, a French term

tertentu dihasilkan oleh industri perbankan sehingga diregulasi

referring to the selling of insurance through a bank’s

oleh bank sentral atau produk perusahaan sekuritas dan

established distribution channel. Di negara-negara Eropa

harus tunduk pada regulasi Bapepam. Dengan diselesaikannya

yang menganut universal banking system produk ini sudah

kewenangan pengawasan kepada satu institusi maka masalah

lama berkembang dan dilakukan sesuai dengan pengertian

kewenangan regulasi tersebut akan terpecahkan.

bancassurance yang pertama. Di Indonesia produk ini masih murni produk perusahaan asuransi yang ditawarkan atau

Secara empiris, survey yang dilakukan Central Banking

dijual melalui jalur distribusi (distribution channel) perbankan

Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara

sehingga lebih tepat dengan pengertian bancassurance yang

yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan

kedua. Hal ini sesuai dengan undang-undang perbankan

pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal

yang melarang bank melakukan kegiatan asuransi. Larangan

ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang.

ini sesuai pula dengan sistem perbankan yang dianut oleh

Khusus untuk negara yang sedang berkembang alasannya

Indonesia, yaitu commercial banking system. Keuntungan

adalah masalah sumber daya (resourches). Bank sentral

bank menjual produk hybrid tersebut adalah selain menerima

dianggap memadai dalam hal sumber daya (sumber daya

komisi juga sekaligus dapat memperbesar customer base

manusia dan dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya

dan menjaga loyalitas nasabah.

kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi

Kedua, membentuk lembaga baru seberkuasa dan sebesar

kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan

OJK tentunya membutuhkan sumber daya yang besar. Pada

independennya bank sentral, apabila bank sentral juga

saat negara sedang ”sakit” seperti saat ini pastilah lebih

berwenang mengawasi bank bank sentral akan memiliki

bijaksana apabila sumber daya yang tidak sedikit itu

kewenangan yang sedemikian besar. Bank of England

digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah

misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan

parah. Masalah utama yang dihadapi industri keuangan

keindependenannya, namun dua minggu kemudian

khususnya perbankan saat ini bukanlah telah semakin

kewenangan pengawasan bank diambil alih dari bank

menyatunya dengan industri keuangan lainnya, tetapi

sentral tersebut.

lemahnya penerapan good corporate governance. Masalah good corporate governance tidak akan selesai dengan

Menjawab pertanyaan kapan waktu yang tepat mulai

beralihnya kewenangan pengawasan. Orang bijak

beroperasinya OJK dapat dilakukan dengan

mengatakan don’t change your jokey in the middle of the

mempertimbangkan ketiga alasan di atas dan memperhatikan

race otherwise you will lose the game. Hal ini terbukti dalam

hal-hal berikut. Pertama, data menunjukkan bahwa industri

pengalaman Jepang dalam menerapkan FSA, suatu lembaga

keuangan kita 90% lebih di antaranya dikuasai oleh industri

semacam OJK, pada saat industri perbankan Jepang menjadi

perbankan. Belum terjadi konvergensi yang dalam di antara

lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari bangkrutnya Long-Term

industri keuangan tersebut. Kalaupun ada produk hybrid

Credit Bank dan Nippon Credit Bank, dua bank besar yang

14


terbukti merekayasa pembukuannya. Masalah koordinasi

Dengan demikian implementasi ketentuan pasal 34 UUBI

antara FSA dengan bank sentral juga muncul misalnya

dapat merubah esensi sistem dari suatu kesatuan UUBI

dalam kasus Ishikawa Bank dan Masalah kredit macet dan

dan berpotensi menyulitkan BI dalam mencapai tujuan

kecurangan (fraud) masih mewarnai perbankan Jepang.13

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUBI.

Apabila pasal 34 UU BI diimplementasikan maka kewenangan

Seharusnya peranan Bank Indonesia dalam menjaga

dalam mengawasi bank oleh BI tidak akan ada lagi, padahal

stabilitas sistem keuangan seyogyanya tidak perlu

kewenangan mengawasi bank oleh BI merupakan tanggung

diintervensi oleh lembaga manapun. Karena, tugas Bank

jawabnya dalam menciptakan nilai rupiah yang stabil.

Indonesia berfungsi juga untuk menjaga stabilitas keuangan.

Selanjutnya akan mengakibatkan perubahan lainnya terhadap

Hal ini sejalan dengan nafas independensi Bank Indonesia

substansi ketentuan UU BI lainnya yang pada gilirannya

sebagaimana ditetapkan oleh norma dasar di Indonesia.

dapat mengganggu fungsi BI di bidang moneter, sistem pembayaran dan stabilitas keuangan.

Apabila munculnya berbagai badan atau lembaga yang kewenangannya sudah merupakan kewenangan Bank

Ketentuan pengawasan bank oleh BI sebelum adanya

Indonesia akan menjadi permasalahan dalam bidang hukum.

ketentuan pasal 34 UUBI adalah merupakan suatu ketentuan

Sebab, merupakan hal yang aneh apabila berbagai undang-

yang berada dalam satu sistem hukum BI. Oleh karena itu

undang melahirkan berbagai badan atau lembaga yang

tidak bisa kewenangan pengawasan bank oleh BI dipisahkan

mempunyai kewenangan yang mirip.

dengan kewenangan BI lainnya. Hal ini dapat berpotensi dibatalkannya undang-undang Beberapa ciri dari suatu kesatuan sebagai

berikut:14

1. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses).

yang menjadi dasar hukum pendirian badan atau lembaga tersebut, apalagi sebagai Bank Sentral telah diatur dalam UUD 1945.

2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung

PENUTUP

(interdepende of its parts). 3. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu

Amanat Pasal 34 UUBI bila dilaksanakan akan mengakibatkan

kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan

tidak efektifnya Bank Indonesia dalam menciptakan stabilitas

elemen pembentuknya itu (the whole is more than the

nilai rupiah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7

sum of its parts).

UUBI. Tujuan BI sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal

4. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian

7 tersebut, hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila

pembentuknya (the whole determines the nature of its

Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan

parts)

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem

5. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari

pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 UUBI.

keseluruhan itu (the parts canot be under-stood if considered in isolation from the whole). 6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara

Singkat kata, apabila amanat pasal 34 UUBI ingin dijalankan, maka seluruh tanggung jawab dan tugas yang diembankan

mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan

kepada Bank Indonesia harus dikaji ulang, karena pasal 34

(sistem) itu.

UUBI tersebut dilaksanakan akan mengamputasi salah satu pondasi Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya.

13 The Economist, 30 Agustus 2003. 14 Lili Rasjidi dan Wyasa Saputra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Mandar Maju, tahun 2003 ,hal. 65.

15

Daftar Pustaka

Alan S. Blinder, Central Banking in Theory and Practice, Cambridge: The MIT Press, 1998. Arend Lijphart dan jon Elster dalam Maqdir Ismail, “Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral: Studi Perbandingan Undang Undang Bank Indonesia”, Disertasi pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung, penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006. Lars Nyberg, “The Framework of Modern Central Banking”, Speech at a Conference on Reforming the State Bank of Thailand, Hanoi, 21 March 2006 . Lili Rasjidi dan Wyasa Saputra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, tahun 2003. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1998 The Economist, 30 Agustus 2003.

16

Peran Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Oleh: Dr. Wimboh Santoso1

I.

Pendahuluan

(3) Bagaimana kerja sama antar otoritas untuk mendukungnya; (4) Dengan apa kita bisa menjaga

Stabilitas sistem keuangan telah menjadi sasaran yang

stabilitas sistem keuangan.

penting dalam kebijakan ekonomi keuangan selama beberapa puluh tahun terakhir terutama paska krisis

II. Apa yang dimaksud stabilitas sistem keuangan

Asia pada tahun 1998. Pada tahun 1980an, deregulasi terhadap pasar keuangan terutama pemberian kredit

Meskipun beberapa negara telah menaruh perhatian

atau pemberian fasilitas sejenisnya dari bank serta

cukup besar terhadap stabilitas sistem keuangan, deskripsi

pengaturan aliran modal antar negara telah dihapuskan

tentang "stabilitas sistem keuangan" tetap masih menjadi

secara bertahap di beberapa negara. Kondisi ini telah

diskusi yang hangat. Agar rumah tangga dan perusahaan

menyebabkan adanya fondasi yang kuat untuk

korporasi dapat secara optimal melakukan perannya

mengembangkan sektor keuangan sehingga lebih cepat

yaitu mengkonsumsi barang-barang dan juga melakukan

dari pertumbuhan dari sektor-sektor ekonomi lainnya.

investasi secara berkesinambungan, maka harus ada

Dalam phase ini, sistem keuangan telah berkembang

sistem keuangan yang berperan secara baik dalam hal

secara struktural dan menjadi lebih komplek. Instrumen

melakukan intermediasi dari para penyimpan dana

keuangan telah berkembang menjadi beraneka ragam,

(surplus unit) dan peminjam dana (deficit unit),

aktivitasnya lebih terdiversifikasi dan risikonya lebih rumit

memberikan layanan pembayaran transaksi, dan

dengan perubahan yang sangat dinamis. Sektor keuangan

melakukan realokasi risiko secara baik.

juga menjadi lebih terintegrasi dan terkait erat satu sama lain dari segi dimensi industri maupun secara geographis,

Dalam pendekatan pemahaman yang lebih sempit atas

sehingga sulit diidentifikasi originalitasnya dan siapa

stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan dengan

yang bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan.

mendefinisikan sebaliknya yaitu menghindari adanya

Sejalan dengan pertumbuhan yang pesat di sektor

"instabilitas sistem keuangan" dimana telah terjadi

keuangan, maka diikuti pula dengan berbagai

gangguan terhadap perekonomian. Definisi ini lebih

permasalahan yang semakin sulit terdeteksi secara lebih

melihat dari sisi kebalikannya dari kondisi yang stabil

dini. Krisis di sektor keuangan biasanya berkaitan dengan

serta bagaimana mengupayakan untuk menghindari

siklus "boom" dan "bust"terhadap nilai aset dan kredit.

terjadinya instabilitas.

Terjadinya perkembangan pertumbuhan yang cepat harga property dan kredit konsumsi telah menjadi

Gangguan terhadap perekonomian ditandai dengan

indikator awal permasalahan instabilitas. Pertanyaannya:

timbulnya biaya yang harus dibayar oleh pemerintah.

apakah kebijakan moneter dapat digunakan untuk

Beberapa tahun terakhir terlihat bahwa biaya dari krisis

memitigasi perkembangan yang pesat tersebut? Paper

ini cukup besar bila dibandingkan dengan GDP suatu

ini akan mengulas beberapa pertanyaan terkait dengan:

negara. Dari pengalaman juga menunjukan bahwa

(1) Apa yang disebut stabilitas sistem keuangan?; (2)

krisis keuangan dapat terjadi baik dinegara berkembang

Bagaimana melakukan analisisnya agar bisa melakukan

maupun di negara maju serta dapat menimbulkan

deteksi lebih dini dan mengambil kebijakan mitigasinya;

dampak ikutan ke negara lain. Begitu terdapat biaya yang menjadi beban negara untuk

1

Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia

penyelamatan sistem keuangan, maka dapat dikatakan

17


bahwa sudah terjadi instabilitas di sistem keuangan.

dapat terekspose risiko. Tanpa disadari bahwa risiko

Penyelematan oleh pemerintah dimaksudkan agar biaya

sistemik akan dapat manganulir persepsi bahwa

yang ditimbulkan dari krisis dapat diminimalisir.

risikonya telah dijual, sedangkan lembaga yang membeli risiko ternyata sudah terlalu besar risiko yang dibelinya

Definisi stabilitas sistem keuangan yang banyak dipakai

dan tidak bisa dimitigasi ke lembaga lain. Kalau terjadi

dibeberapa negara mengkombinasikan atas tiga hal

default atas maka hanya bailout dari otoritas yang

yaitu: terjadi alokasi resources dengan baik sehingga

dapat menyelesaikannya.

proses intermediasi bisa berjalan dengan normal, berbagai indikator sistem keuangan masih memenuhi

Melakukan analisis risiko yang berasal dari dalam sistem

batas stabil dan belum ada dana publik yang dipakai

keuangan akan lebih jelas kalau dapat dibedakan melalui

untuk penyelamatan sistem keuangan.

dua pendekatan micro dan macroprudential.

III. Bagaimana otoritas melakukan analisis stabilitas sistem keuangan?

Microprudential analisis lebih mengarah kepada perkembangan dalam individu lembaga keuangan dengan lebih menaruh perhatian pada menghindari

Setelah pemahaman stabilitias sistem keuangan dan

problem individual lembaga untuk melindungi

sasaran yang akan dicapai disepakati dan dipahami

kepentingan para deposan.

oleh otoritas, maka pelaksanaan analisis simpul simpul kerawanan yang dapat menyebabkan instabilitas akan

Macroprudential analisis lebih mengarah kepada

dapat dilakukan dengan mudah dalam organisasi bank

sistem keuangan secara keseluruhan dengan sasaran

sentral. Terdapat dua pendekatan yang saling

agar tidak terjadi permasalahan untuk menghindari

melengkapi:

biaya yang akan dibebankan kepada pemerintah (pembayar pajak). Untuk menghindari sistemic risk

Pertama, kita perlu memfokuskan kepada berbagai

dilakukan analisis risiko terhadap semua unsur di sistem

faktor risiko yang berasal dari dalam sistem keuangan

keuangan. Khusus untuk lembaga keuangan, analisis

itu sendiri yaitu terdiri dari lembaga keuangan, pasar

terhadap keterkaitan antar lembaga keuangan yang

keuangan dan infrastruktur keuangan seperti settlement

diakibatkan oleh permasalahan likuiditas maupun

yang dilakukan oleh bank sentral (RTGS) maupun lembaga

solvabilitas merupakan analisis macroprudential yang

settlement lainnya. Unsur internal sistem keuangan ini

penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

akan selalu dihadapkan kepada berbagai faktor risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan

Kedua, pendekatan dengan menekankan risiko yang

risiko operasional. Analisis atas berbagai risiko tersebut

berasal dari luar sistem keuangan. Pendekatan ini telah

telah semakin sulit beberapa tahun terakhir ini sejalan

dipahami oleh para pengambil kebijakan beberapa

dengan sistem keuangan yang semakin komplek dan

tahun terakhir. Perkembangan yang pesat perdagangan

saling berkaitan baik antar industri maupun secara

instrument derivatives atas surat hutang dan harga

geographis.

assets, termasuk juga gangguan makro ekonomi seperti turunnya harga komoditi serta terjadinya ketidak

Peningkatan kompleksitas sistem keuangan di tunjukan

seimbangan dalam ekonomi dunia dan pasar keuangan

dengan pesatnya pasar di credit derivatives. Instrumen

akan dapat menimbulkan risiko instabilitas. Untuk

ini relatif masih baru yang bentuknya bisa beraneka

melakukan identifikasi dari sumber instabilitas, kita

ragam. Meskipun instrumen ini sangat baik untuk

memerlukan berbagai indikator yang dapat memberikan

mitigasi risiko, namun terdapat kemungkinan bahwa

informasi tanda-tanda terjadinya instabilitas. Dengan

tehnis penilaiannya akan rumit serta dapat menimbulkan

mendasarkan perbandingan beberapa indikator pada

moral hazard atau rentan terjadinya spekulasi dan fraud.

waktu tertentu dengan pada waktu normal, maka kita

Lembaga keuangan baik yang melakukan mitigasi

bisa melakukan analisis seberapa besar perbedaan atas

dengan menjual risikonya kepada pihak lain masih

indikator instabilitas tersebut. Kalau perbedaannya

18


besar dengan trend yang meningkat maka kita bisa

monitor sistem keuangan. Terintegrasinya lembaga dan

mengindikasikan kondisi keuangan mengarah kepada

pasar keuangan dengan pasar global telah membuat

instabilitas. Namun demikian, sering sekali mendapatkan

bank sentral perlu melakukan analisis sistem keuangan

kesulitan untuk melakukan interpretasi atas berbagai

global dalam laporan stabilitas sistem keuangannya yang

indikator instabilitas karena indikator normal kadang-

dipublikasikan secara rutin. Pengembangan berbagai

kadang sulit untuk ditentukan mengingat perkembangan

tool analisis merupakan tantangan bank sentral agar

ekonomi yang sangat dinamis. Berbagai informasi yang

dapat menangkap simpul kerawanan secara lebih dini.

belum secara terintegrasi dalam sistem keuangan merupakan faktor yang penting untuk dapat dijadikan judgment dalam melakukan analisis kondisi sistem

IV. Bagaimana koordinasi antar otoritas untuk bersama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan

keuangan. Koordinasi antar otoritas ini sangat diperlukan dalam Analisis dampak negatif atas guncangan ekonomi makro

menjaga agar terhindar dari krisis dan mempermudah

terhadap stabilitas sistem keuangan juga dapat

dalam penyelesaian krisis apabila ternyata tidak dapat

diterapkan. Macro stress testing merupakan pendekatan

dihindari. Dalam koordinasi ini, peran dan tanggung

yang biasanya digunakan dalam analisis ini dengan

jawab masing-masing otoritas harus jelas dan dituangkan

tujuan untuk mengukur ketahanan bank atau lembaga

dalam undang-undang. Tugas menjaga stabilitas sistem

keuangan dalam menghadapi berbagai shocks atas

keuangan ini dilakukan oleh bank sentral, dengan

kondisi ekonomi dan respon kebijakan makro ekonomi

berkoordinasi dengan pengawasan pasar keuangan dan

yang diperlukan dari otoritas. Berbagai skenario kondisi

menteri keuangan sebagai otoritas fiskal. Di negara

makro ekonomi dapat disimulasikan untuk melakukan

yang otoritas pengawasan lembaga keuangan dipisahkan

pengujian atas ketahanan bank atau lembaga keuangan

dari bank sentral, maka otoritas tersebut akan menjadi

termasuk dalam kondisi ekstrim, pendekatan ini sering

bagian dari otoritas yang harus melakukan koordinasi

disebut micro stress testing. Lembaga keuangan dan

dibawah menteri keuangan. Untuk mencapai sasaran

pasar keuangan sudah semakin terintegrasi serta sangat

dalam mencegah dan menyelesaikan krisis, maka sharing

tinggi ketergantungannya sehingga analisis keterkaitan

informasi antar otoritas sangat diperlukan baik dalam

antar lembaga dan pasar keuangan sangat membantu

kondisi normal maupun krisis. Dalam hal permasalahan

untuk mengukur sejauhmana permasalahan yang

disektor keuangan menyangkut bank yang operasinya

mungkin timbul di lembaga atau pasar keuangan dapat

secara multinasional maka koordinasi akan menyangkut

menimbulkan dampak sistemik di sistem keuangan.

otoritas antar negara dengan berbagai kerangka hukum

Aliran dana masuk dan keluar di pasar keuangan telah

yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi terhadap

meningkat cukup besar aktivitasnya di beberapa tahun

Lehman Brothers pada tahun 2008, otoritas di sejumlah

terkahir. Transaksi oleh para pelaku pasar antar negara

negara terlena melakukan koordinasi untuk melakukan

telah meningkat cukup pesat baik di pasar saham,

assessment dampak penutupan lehman brothers ini

obligasi dan juga financial instrumen lainnya seperti

terhadap lembaga keuangan lain dan pasar keuangan

produk off-shore dan derivatives. Pemerintah di berbagai

dinegara lain. Pandangan umum sementara ini, otoritas

negara banyak sekali mengeluarkan surat hutang untuk

di suatu negara hanya bertanggung jawab pengawasan

membantu memperbaiki cash flow anggaran belanjanya

terhadap bank yang didirikan dengan badan hukum

dan banyak para pelaku pasar yang melakukan

di negara tersebut, sedangkan bank disuatu negara

diversifikasi risikonya dengan melakukan hedging

yang didirikan dengan dasar hukum di negara lain

diberbagai pasar dunia. Analisis dengan mendasarkan

(ie. Kantor cabang bank asing) maka tanggung jawab

domain domestik ternyata tidak cukup sehingga global

pengawasannya ada di home supervisory authorities.

analisis tentang pasar dan lembaga keuangan sangat

Permasalahan ini muncul apabila terdapat bank yang

diperlukan untuk melihat secara lebih akurat simpul

beroperasi secara multinational dan mengalami

kerawanan di sistem keuangan. Bank sentral mempunyai

permasalahan di kantor pusatnya sehingga harus ditutup,

tanggung jawab khusus dalam melakukan analisis dan

maka secara legal seluruh kantor cabangnya harus

19


ditutup. Timbul permasalahan, bagaimana kalau kantor

mempunyai banyak perangkat kebijakan untuk menjaga

cabangnya yang tersebar di negara lain tersebut

stabilitas sistem keuangan.

sebenarnya operasinya masih bagus? Hal ini belum ada jawabnya sampai saat ini.

Pertama-tama peran lender of last resort dapat diterapkan pada saat terjadi permasalahan likuiditas

Koordinasi secara global dalam pencegahan dan

perbankan untuk mencegah terjadinya krisis yang

penyelesaian banking crisis ini masih belum secara formal

bersifat sistemik;

dibentuk. G20 pada saat ini sedang mencoba untuk merumuskan bentuk koordinasi pencegahan dan

Kedua, bank sentral juga dapat melakukan operasi

penyelesaian krisis bank yang beroperasi secara

monetar dalam bentuk intervensi di pasar valas maupun

multinational, namun masih banyak kendala hukum

pasar likuiditas;

yang dihadapi mengingat masing-masing negara mempunyai legal basis yang berbeda. Permasalahan lain

Ketiga, secara lebih dini bank sentral juga dapat

juga muncul berkaitan dengan bank yang operasinya

mengatur laju pertumbuhan kredit;

sangat besar dengan kantor diseluruh dunia baik dalam bentuk kantor cabang maupun anak perusahaan

Keempat, dalam hal pengawasan microprudential

yang jumlahnya bisa mencapai sekitar 8000, dengan

berada di bank sentral, maka pengawasan micro dapat

kondisi ini akan sangat sulit bagi kantor pusatnya untuk

secara mudah disinkronisasikan dengan kebijakan

melakukan monitoring dan bank sentral dinegara asalnya

macroprudential.

juga mengalami kendala untuk melakukan assessment atas dampak dari permasalahan terhadap kemungkinan

Harmonisasi langkah pencegahan terhdap krisis ini

timbulnya krisis di negara lain. Dalam hal bank tersebut

sangat panting dilakukan dalam kondisi masih normal.

harus dilakukan penyelamatan, permasalahan muncul

Dengan demikian regulasi-regulasi yang bersifat macro

siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan

prudential untuk mencegah adanya sistemik risk dapat

penyelamatan. Penjaminan dana nasabah juga bentuknya

dikeluarkan oleh bank sentral untuk melaksanakan

sangat beragam diantar negara, sehingga penataan

tugasnya yang menyangkut kebijakan untuk menjaga

kembali sistem keuangan secara global perlu dilakukan

stabilitas sistem keuangan. Dalam hal pengawasan

segera agar permasalahan krisis dapat dicegah lebih

bank berada di bank sentral maka regulasi yang bersifat

dini dan penyelesaian krisis dapat dilakukan dengan

microprudential juga dapat dikeluarkan oleh bank

baik.

sentral secara simultan dan harmonis. Peraturan kehatihatian diharapkan akan dapat menurunkan risiko kepada

V. Perangkat apa yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan

level dimana bank mampu untuk menyerap dan juga untuk meningkatkan ketahanan lembaga keuangan. Salah satu motif penerapan risk mangement dan Basel

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, bank sentral

II diharapkan untuk meningkatkan efisiensi industri

harus melakukan assessment atas kerentanan dan

perbankan serta ketahanan industri perbankan agar

mengeluarkan regulasi apabila diperlukan agar dampak

mempunyai permodalan yang sesuai dengan risiko yang

negatifnya dapat dihindari serta risiko sistemiknya dapat

dihadapi. Peraturan kehati-hatian juga dapat dipakai

diminimalisir. Assessment atas kerentanan terhadap

oleh otoritas untuk memperlambat pertumbuhan yang

lembaga keuangan, pasar keuangan dan infrastrukturnya

terlalu cepat sehingga risikonya mudah dikendalikan

merupakan keharusan agar dapat menangkap simpul

oleh bank. Buffer modal yang bervariasi juga dapat

kerawanan dan melakukan mitigasi lebih dini sebelum

diterapkan untuk mengantisipasi terjadi siklus boom

permasalahan terjadi. Pertanyaannya yang sering

dan burst akan meningkatkan ketahanan perbankan

muncul, bagaimana kita melakukannya dan kebijakan

dalam menghadapi shocks. Namun demikian metodologi

apa yang bisa dilakukan agar stabilitas sistem keuangan

menentukan permodalan yang counter cyclical ini secara

tetap terjaga. Bank sentral merupakan otoritas yang

tehnik sangat bervariasi dan mengandung banyak

20


kelemahan, dengan kemungkinan terjadi overstated

Sebagai contoh, bank sentral telah melonggarkan

tingkat modalnya.

likuiditasnya dalam kondisi krisis. Hal ini tidak pernah terjadi dalam kondisi normal. Namun demikian,

VI. Stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter

risiko terhadap instabilitas yang berasal dari ketidak seimbangan di sektor keuangan (seperti capital inflow

Beberapa tahun terakhir ini hubungan antara kebijakan

dan outflow melalui proses yang panjang). Dalam

moneter dan stabilitas sistem keuangan telah menarik

kondisi demikian, pertanyaannya kembali menyangkut

banyak perhatian para pengambil kebijakan. Stabilitas

apakah stabiltias sistem keuangan akan selalu

moneter dan sistem keuangan merupakan dua sasaran

dipertimbangkan secara eksplisit dalam kebijakan

atas kebijakan publik yang dilakukan oleh bank sentral.

moneter. Persoalan ini telah menjadi perdebatan

Dua sasaran ini saling melengkapi. Stabilitas sistem

oleh para pengambil kebijakan di bank sentral setiap

keuangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap

kali akan mengambil kebijakan moneter. Dalam

stabilitas harga. Pertama, stabilitas sistem keuangan

kenyataannya beberapa bank sentral telah menerapkan

akan menjamin adanya penawaran kredit yang lebih

inflation targeting yang lebih fleksibel dalam kebijakan

stabil dan aliran modal yang stabil, dimana kedua hal

moneternya dalam target horizon tertentu. Ini bukti

ini merupakan prasyarat untuk menjaga pertumbuhan

bahwa terdapat kemungkinan mempertimbangkan

yang sustainable; Kedua, stabilitas sistem keuangan

dampak dari ketidakseimbangan di sektor keuangan

akan membantu efektifnya transmisi kebijakan moneter.

terhadap proyeksi inflasi. Namun demikian perlu digaris

Stabilitas sistem keuangan secara implicit memberikan

bawahi bahwa dampak negatif dari ketidak seimbangan

jalan bahwa perubahan kebijakan moneter akan

di sektor keuangan akan terjadi dalam waktu yang

mempunyai dampak terhadap suku bunga pasar

relatif lama, dan kemungkinan akan jauh lebih lama

sebagaimana yang diharapkan pengambil kebijakan.

dari horizon target inflasi. Dalam kondisi demikian,

Dengan demikian, perubahan kebijakan moneter akan

maka perlu dipertimbangkan kemungkinan terjadinya

mempengaruhi rumah tangga dan perusahaan korporasi

risiko apabila tidak memperhitungkan dampak

dan, pada akhirnya, inflasi serta mendorong kegiatan

imbalance di sektor keuangan ini terhadap inflasi untuk

ekonomi. Dilain pihak, stabilitas harga juga akan

jangka waktu menengah dan panjang, terutama

mempunyai dampak positif terhadap stabilitas sistem

terhadap terjadinya turbulence perekonomian dimasa

keuangan. Keberhasilan kebijakan moneter akan sangat

mendatang. Dalam kondisi yang paling buruk,

mempermudah tercapainya stabilitas sistem keuangan

turbulence perekonomian dapat menimbulkan krisis

dengan hilangnya mispersepsi atas singal kebijakan

keuangan. Undang-undang bank sentral di New

moneter sehingga inflasi dapat dijaga pada tingkat

Zealand secara eksplisit mengatakan bahwa bank

yang dikehendaki sesuai target. Inflasi yang rendah

sentral dalam menetapkan kebijakan moneter harus

dan stabil akan memberikan rumah tangga dan

mempertimbangkan efisiensi dan kesehatan sistem

perusahaan korporasi mendapatkan indikasi yang jelas

keuangannya. Di Norwegia juga menerapkan

atas perubahan harga, sehingga bisa melakukan alokasi

inflation targeting yang lebih fleksibel dengan

sumber daya yang lebih efektif. Namun demikian,

mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dalam

stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter

memformulasikan kebijakan moneternya, dengan

kadang-kadang memang tidak sejalan, pertanyaannya

pertimbangan bahwa ketidakseimbangan di sektor

sejauh mana sasaran stabilitas sistem keuangan bisa

keuangan akan sangat berpengaruh terhadap inflasi

dipertimbangkan dalam kebijakan stabilitas moneter.

dan output serta dapat menimbulkan ketidak stabilan

Kelihatannya telah terjadi kesepakatan diantara otoritas

di sistem keuangan. Seluruh bank sentral telah

bank sentral bahwa dalam kondisi ekstrim, yang dapat

mendirikan unit khusus yang melakukan moitoring

membahayakan stabilitas sistem keuangan, maka

dan analisis terhadap kondisi sistem keuangan dan

kebijakan moneter bisa sementara diarahkan untuk

sektor riil terutama perilaku rumah tangga dan

mengatasi sementara permasalahan di sektor keuangan.

perusahaan korporasi sebagai input kebijakan moneter.

21


VII.Tantangan kedepan Meskipun pemikiran tentang stabilitas sistem keuangan telah berkembang dan diterapkan secara formal oleh sebagian besar bank sentral di seluruh dunia, namun tetap tidak ada jaminan bahwa akan terhindar dari krisis yang bersifat sistemik. Krisis pada tahun 2008 yang baru lalu membuktikan bahwa masih banyak tantangan kedepan untuk lebih meningkatkan berbagai perhatian kita terhadap pencegahan untuk menghindari terjadinya krisis dan penyelesain atas krisis itu sendiri dengan pertimbangan bahwa sistem keuangan akan berkembang terus sehingga dimungkinkan adanya sumber kerawanan yang belum terdeteksi sebelumnya. Peningkatan peraturan yang bersifat macroprudential merupakan agenda yang penting kedepan sebagaimana yang telah dicanangkan dari berbagai program bersama dibawah G20. Perkembangan capital inflow ke beberapa negara berkembang juga akan menjadi sumber kerawanan yang perlu menjadi perhatian bersama.

22

Bank Indonesia: Independensi, Pengawasan Bank dan Stabilitas Sistem Keuangan Oleh Drs. Ec Abdul Mongid, MA1

A. Pengantar

yang dimiliki BI sebagai bank sentral. Rencana pengalihan kewenangan dalam pengawasan bank menunjukan

Di Inggris, pada 21 Januari 2009, pada The Economist's

adanya upaya mengurangi kewenangan BI sehingga BI

Inaugural City Lecture, Adair Turner, Kepala OJK Inggris

hanya berfungsi dari aspek moneter. Masalahnya adalah

menyatakan bahwa model pengawasan Inggris saat ini

kalau kewenangan dalam mengawasi bank dicabut,

yang memisahkan pengawasan dari bank sentral telah

maka secara otomatis kemampuan BI dalam menjalankan

membuat otoritas pengawas terlalu terfokus pada

tugas moneternya terganggu karena bank merupakan

lembaga per lembaga dengan perhatian pada risiko

lembaga keuangan yang sangat dominan dalam transmisi

tunggal. Sementara bank sentral terlalu fokus pada

kebijakan moneter.

kebijakan moneter yang secara sempit, yaitu mencapai target inflasi. Akibatnya semua laporan tentang kondisi

Terkait dengan masalah stabilitas sistem keuangan,

sistem keuangan dan potensi risiko sistemik tidak pernah

peran bank sentral sangat penting. Di tengah krisis

memberikan gambaran risiko yang seutuhnya. Bahkan

keuangan global saat ini, isu tentang stabilitas keuangan

laporan IMF yaitu Global Financial Stability mengakui

menjadi topik utama diskusi ekonomi baik di tingkat

secara riil mereka salah dalam menilai keadaan. Karena

regional maupun global. Krisis keuangan selalu memiliki

itu disarankan agar bank sentral dan otoritas untuk

konsekuensi kerugian bagi perekonomian Negara yang

mengintegrasikan analisa ekonomi makronya dengan

mengalaminya makanya upaya pencegahan jangan

analisa makroprudensial dan mengintegrasikan langkah

sampai krisis terjadi menjadi perhatian banyak pihak.

kebijakanya sebelum krisis terjadi.

Terlebih saat ini globalisasi sudah menjadi fakta yang tidak dapat dibantah. Globalisasi telah membawa

Independensi merupakan isu krusial bagi sebuah Bank

manfaat bagi banyak negara di dunia dengan

Sentral untuk memainkan perannya secara optimal di

mendorong peningkatan Gross Domestic Product (GDP).

tengah perkembangan ekonomi global yang sangat

Globalisasi juga membuka akses yang lebih lebar bagi

dinamis dan seringkali bergejolak. Status kelembagaan

negara-negara di dunia terhadap pasar global. Saat ini

Bank Indonesia (BI) yang independen sebagaimana

hampir tidak ada Negara yang tidak memiliki hubungan

tercantum pasal 4 UU No. 23 Tahun 1999 menjamin

ekonomi internasional.

BI bebas dari campur tangan pemerintah dan pihakpihak luar lainnya. Dari sisi kelembagaan Independensi

Meski demikian, globalisasi yang terjadi bukan tanpa

BI terlihat dari kedudukan kelembagaanya yang berbeda

cela. Stiglitz (2006) menyatakan aturan main globalisasi

dalam sistem dan struktur ketatanegaraan Indonesia.

cenderung tidak adil dan menguntungkan negara-

Menurut UU, kedudukan BI tidak sejajar dengan DPR,

negara industri maju dan hanya mengutamakan nilai-

MA, BPK atau Presiden yang merupakan Lembaga

nilai material dibandingkan nilai-nilai lainnya, seperti

Tinggi Negara. Kedudukan BI juga tidak sama dengan

perhatian terhadap aspek lingkungan. Sementara

departemen karena BI berada di luar pemerintah.

penanganan globalisasi cenderung mengurangi kedaulatan negara berkembang serta mengabaikan

Masalahnya adalah ternyata independensi BI diikuti

kemampuan negara berkembang dalam mengambil

dengan upaya sistimatis untuk mengurangi kewenangan

keputusan sendiri, khususnya terkait area utama yang akan mempengaruhi penduduknya. Terlebih sistem

1

Dosen STIE Perbanas Surabaya

ekonomi yang dipaksakan terhadap negara sedang

23


berkembang cenderung tidak tepat bahkan tidak

untuk konvertasi mampu memanajemeni. Seperti

menguntungkan negara tersebut. Akibatnya meski

diketahui arus kas investasi bisa diramalkan tetapi

mereka yang pro globalisasi mengklaim bahwa setiap

ketidak sesuaian suku bunga diskonto sebagai proksi

orang akan diuntungkan secara ekonomi, namun pada

inflasi tidak diketahui maka nilai riil investasi juga tidak

kenyataannya baik di negara maju maupun berkembang

diketahui.

terdapat banyak pihak yang dirugikan. Begitu pentingya stabilitas uang menjadikannya sebagai B. Independensi Bank Sentral: Perspektif Akademis

suatu fondasi dasar perekonomian untuk berjalan baik. Karena itu terjadi konsensus secara luas bahwa

Independensi bank sentral merupakan tema utama

menciptakan stabilitas uang tidak bisa diserahkan kepada

diskusi kebijakan moneter yang sangat intensif di awal

proses politik keseharian. Artinya terlalu berbahaya

tahun 1990-an. Diskusi ini menjadi sangat penting

dalam jangka panjang jika masalah manajemen nilai

setelah kajian akademis menunjukan Negara yang

uang diserahkan oleh kekuatan politik karena kekuatan

memiliki bank sentral yang independen memiliki tingkat

politik memiliki perspektif jangka pendek. Stabilitas

inflasi yang lebih rendah. Temuan ini menimbulkan arus

uang juga merupakan barang publik sehingga sangat

baru penelitian yang mencoba mencari kaitan secara

wajar jika pengelolaanya dilakukan oleh lembaga yang

detail kenapa inflasi dapat menjadi lebih rendah.

independen dari campur tangan politik. Lembaga ini

Jawabannya terletak pada perspektif kebijakan bank

harus bebas dari kepentingan lain yang dapat membuat

sentral yang berdimensi jangka panjang dan kredibilitas

upaya mencapai tujuan menciptakan uang yang stabil

kebijakan yang ditempuhnya.

gagal. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa bank sentral yang independen dibentuk.

Temuan ini menimbulkan semangat baru dalam kajian kebanksentralan karena semua ekonom percaya bahwa

Bank sentral yang independen memiliki mandat jelas dan

stabilitas harga merupakan fondasi seluruh stabilitas

terbatas. Ini menjadikan mandat itu jelas dan membatasi

ekonomi yang lain. Stabilitas harga menjadi fondasi

kewenangan diskresi yang dapat mengalihkan dari

bagi berjalanya ekonomi pasar yang baik. Ini berarti

pencapaian tugas utama. Implikasi dari keadaan ini adalah

stabilitas harga menjadi syarat yang harus dipenuhi

bank sentral harus menjadi agen masyrakat yang bertindak

agar perekonomian berjalan dengan baik. Ana Schwartz

sebagai prinsipal. Proses ini menuntut bank sentral juga

(1988) menyatakan perlunya Bank Sentral menjaga

akuntabel ke publik. Saat ini masalah independensi bank

inflasi dengan kebijakan moneter yang tepat. Bank

sentral sudah dapat diterima secara umum baik di negara

Sentral yang dapat menjaga stabilitas dan juga menjaga

maju maupun di negara berkembang. Secara umum,

likuiditas perbankan melalui lender of the last resort.

termasuk di Indonesia, kinerja bank sentral dalam

Krisis keuangan pada level apapun akan diperburuk

mendorong inflasi lebih rendah relatif berhasil sehingga

dengan kenaikan tingkat inflasi. Artinya mengapa

manfaat bagi masyarakat relatif dapat dirasakan. Dalam

kebijakan moneter berusaha menjaga stabilitas adalah

sejarah ekonomi politik di Indonesia, gejolak ekonomi

sebagai upaya tidak langsung Bank Sentral dalam

selalu menjadi pemicu bagi gerakan masyarakat untuk

menjaga jangan sampai krisis keuangan terjadi.

melalukan protes jalanan.

Pandangan Schwartz ini sering disebut sebagai Schwartz

Diterimanya konsep independensi bank sentral tidak

Hypothesis, kebijakan moneter yang berusaha

lepas dari keberhasilan Bundesbank Jerman. Seperti

membatasi inflasi cenderung mengurangi terjadinya

diketahui ekonomi Jerman pernah mengalami inflasi

krisis keuangan karena kestabilan hanya akan membuat

yang sangat tinggi dan itu dirasakan sebagai masalah

proses pemakaian investasi yang benar dapat dilakukan.

berat dan menjadi sejarah kelam ekonomi Jerman.

Dalam bahasa lain ketidak stabilan sistem keuangan

Makanya pengalaman sejarah itu menjadikan masyrakat

karena para investor, penabung dan peminjam kesulitan

Jerman sangat takut inflasi tinggi terulang sehingga

dalam menilai pendapatan potensial dan tindakannya

menjadikan Bundesbank sebagai penjaga inflasi sebagai

24


suatu yang tidak dapat ditawar lagi. Prinsip ini juga

kebijakan moneter baik di negara maju dan berkembang.

menjadi dasar operasional European Central Bank (ECB),

Secara umum disimpulkan bahwa peran kelompok-

yang diakui atau tidak, merupakan penjelmaan

kelompok sosial dan politik, bank sentral yang independen

Bundesbank.

dan preferensi sektor swasta sangat penting dalam menentukan kebijakan bank sentral (Cukierman, Kiguel

Selain pengalaman Jerman, indpendensi bank sentral

and Liviatan : 1992). Dalam sebuah makalahnya Epstein

juga dipopulerkan oleh penelitian akademsis terkait

(2005) berpendapat bahwa bank sentral secara historis

dengan bias inflasi ketika kebijakan bank sentral sangat

memainkan peran aktif sebagai agen pembangunan

dipengaruhi diskresi kebijakan. Dengan penerapan

ekonomi karena itu nilai baru independensi bank sentral,

kebijakan target inflasi (inflation targeting) peran ini

demokrasi, transparansi dan akuntabilitas (harus menjadi

makin jelas dan dapat dijalankan oleh bank sentral

nilai baru bank sentral dimanapun saja.

karena prinsip dasarnya sangat jelas (Taylor Principle). Yang diperlukan adalah konsistensi kebijakan.

Di banyak negara, aspek politik yang kondusif mendukung pencapaian inflasi yang rendah. Makanya Epstein (1992)

Teori kebjakan moneter optimal (The modern theory

mengembangkan model ekonomi politik dari bank sentral

of optimal monetary policy) yang dikembangkan oleh

yang memperhitungkan berbagai kepentingan yang

Kydland and Prescott (1977) serta dilanjutkan oleh

saling bersaing dalam perekonomian dan efeknya pada

Barro and Gordon (1983) menempatkan posisi bank

fungsi dan tujuan bank sentral. Kesimpulanya adalah

sentral sebagai perencana sosial yang berusaha

politik menentukan kebijakan dan disain kelembagaan

memaksimalkan kemakmuran sosial masyarakat yang

bank sentral. Dalam studi lain terkait hubungan politik

kalau diperhatikan merupakan pengembangan lebih

dan kebijakan moneter, Henning (1994), menunjukkan

lanjut dari ekspektasi implisit dari kurva Philips

bahwa preferensi sektor swasta memainkan peran penting

(expectations-augmented Phillips curve). Sebagai

dalam formulasi kebijakan moneter dan manajemen nilai

perencana sosial dimana bank sentral juga bertanggung

tukar. Preferensi sektor swasta merupakan hasil hubungan

jawab untuk menciptakan kesempatan kerja, maka

struktural antara perbankan dan industri.

setiap pergeseran output riil dari output potensial akan menimbulkan bias inflasi (inflation bias). Bias inflasi

Gutiérrez (2003) menyatakan bahwa rendahnya

inilah yang harus diatasi yang menurut Rogoff (1985)

hubungan antara independensi bank sentral secara

dengan mendelegasikan kebijakan moneter kepada

hukum dan inflasi mungkin tergantung pada apakah

bank sentral yang independen tetapi juga banker bank

independensi itu dijalankan secara benar atau tidak.

sentral yang konservatif.

Artinya apakah independensi secara legal itu diterapkan secara benar sebagaimana di Negara maju meruakan

Pandangan ini akhirnya memberi jalan pada

masalah tersendiri. Karena itu memperhatikan dokumen

perkembangan studi model ekonomi politik baru bank

hokum saja tidak mencukupi. Dvorsky (2000) mengukur

sentral dengan memperhitungkan tujuan fungsional

derajad independensi bank sentral di Negara transisi

bank sentral sebagai kompromi antara tujuan

eropa timur meliputi Czech, Hungaria, Polandia, Slovakia

menciptakan stablitas harga dan menciptkan

dan Slovenia menggunkan pendekatan Cukierman,

kesempatan kerja sebagaimana dinyatakan oleh

Kiguel and Liviatan menyimpulkan independensi bank

Cukierman, Kiguel and Liviatan (1992). Dalam model

sentral tidak memadai untuk inflasi rendah tetapi perlu

ini independensi bank sentral cukup mampu mendorong

reformasi ekonomi dan koordinasi antara sector moneter

inflasi rendah walaupun studi lebih lanjut menunjukan

dan fiscal. Sturm and de Haan (2001) menemukan

variasi regional yang signifikan.

bahwa bank sentral perlu bekerjasama dengan dengan lembaga lain untuk inflasi yang rendah dan independensi

Kajian mengenai ekonomi politik terkait peran bank

saja tidak cukup. Hanya negara yang inflasinya sangat

sentral dan kebijakan moneter menyimpulkan pentingnya

tinggi saja independensi sangat efektif dalam jangka

aspek politik dan kelembagaan dalam penentuan

pendek.

25


Hasil empiris itu menimbulkan pertanyaan apakah

instrumen dimaksudkan sebagai kemampuan bank

independensi bank sentral masih relevan bagi negara

sentral dalam memilih kebijakan yang ingin dilakukan.

sedang berkembang? Jawabnya Ya. Dari berbagai macam literature akademis tercipta konsesnus bahwa

Dalam kontek Indonesia, status kelembagaan BI yang

independensi bank sentral diperlukan walaupun semua

independen yang tercantum pada pasal 4 UU No. 23

sepakat bahwa independensi secara legal saja tidak

Tahun 1999. Independensi artinya bebas dari campur

cukup. Perlu ada kewenangan lain untuk mengatasi

tangan pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya dalam

tekanan inflasi. Harus ada perangkat kelembagaan lain

melakukan kebijakan moneter. Dengan UU yang baru

yang berfungsi mendukung peran ini.

ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI. BI dalam

Karena itu definisi independensi perlu dijelaskan lebih

melaksanakan tugasnya wajib menolak dan mengabaikan

detail antara independensi secara legal dan aktual.

segala bentuk campur tangan terhadap tugas BI, maupun

Secara legal independensi adalah jaminan secara

dewan gubernur dan pejabat BI yang tidak menolak

konsitusional tentang fungsi bank sentral dan khususnya

campur tangan pihak lain, dikenai ancaman pidana berat

terkait dengan hubungannya dengan pemerintah.

dan denda yang besar. Pertimbangan mendasar BI dalam

Aktual dimaksudkan sebagai independensi dari sisi

menjalankan kebijakan moneter adalah untuk tujuan

otonomi dalam hubungannya dengan pemerintah.

menstabilkan nilai rupiah.

Cukierman, Kiguel and Liviatan (2007) menggunakan istilah yang serupa yaitu independensi de jure dan de

C. Pengawasan Bank

facto. De Jure adalah independensi dari sisi legalitas dalam undang undang dan ini digunakan sebagai proksi

Seperti diketahui amanat membuat lembaga pengawas

untuk independensi de facto.

bank yang baru ada sejak diundangkannya UU bank sentral nomor 23 tahun 1999. Pembentukan lembaga

Grilli, Masciandaro, dan Tabellini (1991) menfokuskan

pengawas yang baru ini selain memang mengikuti

pada dua dimensi penting yaitu independensi politis dan

trend pemisahan pengawasan bank di negara maju

independensi ekonomi. Sementara Debelle dan Fisher

seperti Inggris dan Australia, juga didorong oleh krisis

(1994) mengkategorikan independensi dari sisi Tujuan

perbankan 1998. Krisis yang membuat pemerintah

(goal) dan Perangkat (instrument). Tujuan dimaksudkan

mengeluarkan dana rekapitalisasi perbankan sebesar

sebagai kemampuan menentukan tujuan tanpa campur

Rp 420 triliun dipandang sebagai bukti kegagalan BI

tangan langsung dari pemerintah. Independensi

dalam melakukan fungsi pegawasan.

Tabel I. Sistem Pengawasan Bank Bentuk

26

Ciri-Ciri Umum

Institusional

Menentukan regulator mana yang akan mengawasi sebuah institusi adalah status badan hukum dari perusahaan tersebut baik dalam hal safety dan soundness serta pelaksanaan bisnis

Functional

Menentukan regulator mana yang akan mengawasi sebuah institusi adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, tanpa mempedulikan status hukum dari perusahaan tersebut. Masingmasing lini bisnis diawasi oleh regulator masing-masing

Integrasi

Terdapat sebuah regulator tunggal yang melaksanakan pengawasan dalam hal safety dan soundness, begitu juga conduct of business, untuk seluruh lembaga yang berada di sektor keuangan

Twin Peaks

Bentuk regulation by objective, yaitu pemisahan antara fungsi regulatory menjadi dua (2) regulator: salah menjalankan fungsi supervisi safety dan soundness, sementara yang lainnya fokus pada conduct of business


Setelah UU BI diamandemen melalui UU No. 3 tahun

memiliki produk yang terkait dengan pasar modal. Ada

2004, pemikiran pembentukan OJK masih ada.

semacam efisiensi pengawasan yang akan dapat

Berdasarkan Pasal 34 dinyatakan tugas mengawasi bank

dinikmati karena pengawasan bank, pasar modal dan

nantinya akan dilakukan oleh lembaga pengawasan

lembaga keuangan lain ada dalam satu pengendalian.

sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk

Selain itu akan terhindar dari conflict of interest antara

dengan UU. Lembaga pengawas ini selambat-lambatnya

macroprudential dan microprudential supervision.

31 Desember 2010. Sebelumnya berdasar UU 23 tahun

Mengacu pada kasus Century Artaboga, konsolidasi

1999, OJK dibentuk paling lambat akhir tahun 2004.

pengawasan produk bank dan non-bank menjadi lebih

Tapi kemudian pemerintah bersama DPR sepakat merevisi

efektif karena tergabung dalam satu institusi.

UU 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi UU 3/2004. Sementara kalau pengawasan bank dibawah bank Di dunia saat ini sebenanrya ada empat sistem

sentral, koordinasi kebijakan antara sektor moneter

pengawasan lembaga keuangan yang dapat ditemui

dan perbankan yang lebih lancar. Demikian juga dengan

di dunia. Pertama, sistem pengawasan institutisional

akses informasi kondisi perbankan sebelum bank sentral

yaitu sistem pengawasan dimana lembaga pengawas

mengambil keputusan terkait kebijakan moneter. Dari

didasarkan pada status badan hukum lembaga tersebut.

sisi sistem pembayaran, akan meningkatkan reliabilitas

Secara umum ini sistem yang mayoritas dengan bank

sistem pembayaran karena BI juga merupakan

sentral sebagai pengawas mendominasi diatas 70%.

penyelenggara sistem pembayaran nasional. Terkait

Kedua, sistem pengawaan fungsional, dimana

dengan krisis likuiditas, keberadaan BI sebagai pengawas

pengawasan lembaga keuangan dilakukan oleh berbagai

akan menjamin tersedianya likuiditas bagi perbankan

lembaga yang berbeda sesuai fungsi bisnis lembaga itu.

ketika terjadi liquidity shortage sehingga diharapkan

Contohnya asuransi akan diawasi lembaga pengawas

mengurangi risiko sistemik karena kecepatan

asuransi. Jika bank menjalankan bisnis asuransi, maka

pengambilan keputusan (crisis prevention).

bank akan diawasi lembaga pengawas asuransi juga. Jadi sebuah lembaga keuangan akan diawasi oleh

Namun bagi negara berkembang dimana perbankan

banyak pengawas tergantung aktifitas bisnisnya.

adalah lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan, manfaat efisiensi pengawasan sepertinya

Ketiga, sistem pengawasan terintegrasi yaitu semua

tidak akan diperoleh. Makanya literatur ekonomi

lembaga keuangan diawasi oleh lembaga pengawasan

(Goodhard dll) menyatakan sebaiknya Negara

yang tunggal dengan cakupan pengawasan yang luas

berkembang tidak menyatukan pengawasan perbankan

baik untuk aspek mikroprudensial, makroprudensial

ke dalam OJK. Sayangnya pandangan pentingya bank

dan praktek bisnisnya. Konsep ini diterapkan di Inggris,

sentral tetap sebagai pengawas bank kurang terdengar

Australia dan Belanda. Model pengawasan demikian

akhir akhir ini.

inilah yang sedang kita gagas dengan OJK. Terakhir, twin peak yaitu sistem pengawassan berbasis pada

Apakah sistem keuangan kita sudah membutuhkan

tujuan dimana ada pemisahan antara fungsi supervisi

pengawasan terkonsolidasi semua lembaga keuangan

safety dan soundness di satu sisi dengan fungsi pada

dalam satu lembaga? Rasanya itu belum mendesak

praktek bisnis.

karena produk keuangan kita saat ini relative sederhana. Bahkan perbankan menguasai porsi pembiayaan lebih

Keempat sistem itu adalah selalu punya untung dan

dari 80%. Demikian juga dengan integrasi perbankan

rugi. Artinya apakah pengawasan lembaga keuangan

dengan pasar modal sangat rendah karena pasar modal

yang terpisah dari bank sentral atau menyatu dalam

belum cukup berkembang.

bank sentral adalah sama baiknya asal semuanya berfugsi dan menjalankan fungsinya dengan baik. Pengawasan

Kita menyadari masalah otoritas dan pengawasan jasa

lembaga keuangan oleh OJK akan sangat efektif ketika

keuangan bukan sekedar masalah efisiensi ekonomi saja

lembaga keuangan saling terkait seperti ketika bank

tetapi lebih banyak nuansa politis. Jabaran teori ekonomi

27


politiknya adalah pemerintah sebagai lembaga politis

sepuluh tahun kebelakang. Dari berbagai krisis ekonomi,

sebenarnya tidak rela bank sentral, yang notabene adalah

ternyata sumbernya beragam baik dari sisi perbankan,

profesional terlalu menguasai keputusan ekonomi. Ingat

nilai tukar, hutang luar negeri dan lainnya. Namun

profesional memperoleh kekuasaan karena keahlian.

kalau diperhatikan, mayoritas krisis berasal dari lembaga

Sementara politisi memperoleh kekuasaan karena mereka

keuangan atau ketika lembaga keuangan tidak sehat,

berjuang dengan kampanye dan perjuangan politis.

mereka menjadi pemicu maupun pemacu (accelerator)

Politisi memiliki pendukung yang harus dipuaskan.

krisis.

Sehingga kewenangan bank sentral yang besar membuat ruang gerak politisi/pemerintah makin terbatas. Makanya independensi diberikan tetapi pengawasan diambil

D. Peran Bank Sentral dalam Stabilitas Sistem Keuangan

politisi. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Pengalaman membuktikan apapun struktur

Indonesia mengatur tentang peran dan tugas Bank

pengawasannya, bank sentral atau OJK, hampir tidak

Indonesia sebagai sebagai otoritas moneter. Dalam

ada pengaruhnya terhadap kinerja pengawasan.

perkembanganya peran sebagai otorita moneter

Kegagalan Nothern Rock Bank di Inggris buktinya. Studi

dirasakan kurang memadai karena cakupan otoritas

empiris membuktikan yang lebih penting dan lebih

moneter hanya terbatas pada aspek stabilitas harga.

menentukan kinerja pengawasan adalah suprastruktur

Dalam perkembngan ekonomi modern yang makin

dan lingkungan operasional pengawas seperti

komplek seperti saat ini peran bank sentral dalam

independensi operasional, akuntabilitas dan transparansi

stabilitas sistem keuangan makin diperlukan.

pengawas bank dalam menjalankan tugasnya. Bukan struktur kelembagaanya. Makanya kalau partai

Konsep stabilitas sistem keuangan atau stabilitas

Konservatif di Inggris menang dalam pemilu kedepan,

keuangan jauh lebih luas dari stabilitas moneter. Stabilitas

pengawassan bank akan dikembalikan ke Bank Of

moneter hanya mengacu pada stabilitas harga (price

England kembali.

stability). Artinya merupakan salah satu konsep kestabilan yang skopnya lebih kecil tetapi punya peranan penting

Secara tradisional tujuan pengaturan dan pengawasan

adalah stabilitas moneter. Stabilitas moneter (monetary

bank adalah untuk mencapai dan menjaga agar lembaga

stability) didefiniskan sebagai stabilitas harga dimana

keuangan menjadi sehat dan aman. Artinya agar

perekonomian mengalami inflasi dalam jumlah yang

lembaga keuangan beroperasi dengan mengindahkan

relatif kecil yaitu 1-2% setahun. Deflasi juga ancaman

prinsip pengelolaan lembaga keuangan yang sehat dan

terhadap stabilitas moneter namun karena isu deflasi

berhati hati. Ini untuk menjamin kepentingan nasabah

sangat jarang terjadi maka kurang menjadi perhatian.

baik deposan maupun debitur. Fungsi otoritas dalam

Kalau melihat UU No 23/99 tentang Tugas Bank

hal ini adalah mewakili kepentingan nasabah (delegated

Indonesia yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah maka

monitor) dengan mengawasi prilaku lembaga keuangan.

secara singkat merupakan upaya mengurangi inflasi menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi jangka

Sekarang ini terjadi pergeseran yaitu pengawasan

panjang yang berkelanjutan (sustainable economic

lembaga keuangan juga diarahkan untuk mencegah

growth). Pertumbuhan ekonomi menjadi isu global

jangan sampai lembaga keuangan menjadi sumber dari

dan nasional saat ini secara politik penentu selalu

krisis ekonomi (systemic risk). Tujuan ini sering disebut

menjalankan pertumbuhan ekonomi sebagai bukti

sebagai mencapai stabilitas sistem keuangan. Seperti

keberhasilan dalam pembangunan.

diketahui krisis ekonomi merupakan situasi yang sangat merugikan karena krisis mampu menghancurkan sendi-

Sementara stabilitas sistem keuangan memiliki cakupan

sendi ekonomi yang lama dibangun suatu negara.

yang luas walaupun definisi baku stabilitas sistem

Ongkos penyelesaian dan dampak krisis sangat mahal

keuangan (SSK) belum disepakati. Ada banyak definisi

dan dapat menyeret ekonomi suatu negara mundur

kestabilan sistem keuangan diantaranya:

28


John Chant (2003) menyatakan instabilitas adalah

Sementara itu, Schinasi (2006) mendefinisikan stabilitas

keadaan pasar yang merugikan perekonomian yang

keuangan sebagai kondisi dimana sistem keuangan:

mengancam kinerja ekonomi sehingga melumpuhkan

a. Secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya

kondisi keuangan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dan membuat arus dana terbatas. Keadaan juga mengganggu fungsi dan operasi lembaga keuangan. Crockett (1996) mendefinisikan stabilitas keuangan sebagai ketiadaan instabilitas. Instabilitas sebagai situasi ekonomi yang terganggu karena fluktuasi

dari waktu ke waktu, dari deposan ke investor, dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan, b. Dapat menilai/mengidentifikasi dan mengelola risikorisiko keuangan. c. Dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sektor keuangan dan ekonomi.

harga aset keuangan yang besar atau ketika lembaga keuangan gagal memenuhi kewajiban yang sudah

Dari semua definisi diatas dapat diringkas secara

diperjanjikan. Sementara Deutsche Bundesbank (2003)

sederhana kestabilan keuangan adalah tidak adanya

menggambarkan stabilitas keuangan sebagai keadaan

krisis yang berarti situasi dimana ketahanan sistem

seimbang sistem keuangan sehingga berfungsi efisien

keuangan terhadap guncangan perekonomian, sehingga

dalam alokasi sumber dan mengelola risiko dan

fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran

menjalankan fungsi pembayaran, mampu mengatasi

risiko tetap berjalan dengan semestinya.

kejutan ekonomi, kebangkrutan dan perubahan struktural yang mendasar.

Dari uraian diatas terlihat keterkaitan antara Stabilitas Moneter & Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas

Frederick Mishkin (1999) menyatakan instabilitas

moneter dan stabilitas sistem keuangan ibarat dua sisi

keuangan terjadi ketika kejutan terhadap sistem

dari satu koin yang saling mempengaruhi satu terhadap

keuangan karena masalah arus informasi sehingga

yang lain. Namun demikian, terdapat perbedaan

sistem keuangan tidak mampu menjalankan funsinya

mendasar antara keduanya.

menyalurkan dana kedalam investasi produktif.

Tabel 2. Perbandingan Stabilitas Moneter dan Stabilitas Keuangan

Stabilitas Moneter

Stabilitas Keuangan

Definisi

Stabilnya harga untuk mengendalikan inflasi mengendalikan deflasi

Kestabilan institusi dan pasar keuangan dan tiadanya tekanan dan pergerakan harga yang berpotensi menyebabkan guncangan perekonomian

Instrumen pengontrol

Kebijakan moneter Suku bunga Operasi pasar

Sangat terbatas, dan sulit untuk disesuaikan: Fasilitas Pembiayaan Darurat

Struktur Proyeksi

Trend, Central tendency of distribution

Tails of distribution, Extreme event

Alat Proyeksi

Teknik peramalan standar

Simulasi, Stress test

Sumber: Diadaptasi dari Aspach O, et. al. (2006) dan Schioppa (2002)

29


Kalau memperhatikan UU no. 23 Tahun 1999, peran

perekonomian. Sistem pembayaran dapat dikelompokan

dan fungsi Bank Indonesia dalam stabilitas sistem

dalam dua kategori yaitu sistem pembayaran berbasis

keuangan yang tidak secara eksplisit tercantum dalam

tunai atau kartal dan sistem pembayaran berbasis giral

Undang-Undang Bank Indonesia. Beranjak dari

atau elektronik. Bank Indonesia berwenang untuk

pengalaman krisis keuangan 1997/1998 dan juga dampak

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

krisis keuangan global pada perekonomian Indonesia

Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan

tahun 2008 yang lalu, Bank Indonesia memegang peran

pengaturan untuk mengurangi risiko timbulnya gangguan

dan fungsi sentral dalam stabilitas sistem keuangan.

yang bersifat sistemik dalam sistem pembayaran yang

Karena memandang bahwa stabilitas sistem keuangan

cenderung semakin meningkat. Berkaca dari kasus

sebagai suatu hal yang sangat penting untuk menunjang

Herstatt Bank pengaturan dalam sistem pembayaran

stabilitas makroekonomi.

diarahkan jangan sampai risiko kredit dalam sistem pembayaan berdampak pada kekacauan sistem

Walaupun tidak secara eksplisit peran BI dalam menjaga

pembayaran nasional.

stabilitas sistem keuangan, namun berdasarkan pengalaman negara-negara maju, fungsi menciptakan

Selain BI menyediakan infrastruktur sistem pembayaran

stabilitas sistem keuangan merupakan fungsi yang

yang terpercaya seperti sistim kliring nasional (SKN),

melekat di bank sentral. Walaupun tidak secara eksplisit

BI-RTGS dan BI-SSS, BI juga mengatur agar risiko kredit

tercantum, secara implisit peran ini juga dekat dengan

dalam sistem pembayaran Nasional diminimalkan.

peran BI sebagai bank sentral secara umum.

Kewajiban baik untuk menyediakan Cover Fund (Saldo) yang cukup atau kewajiban menjalankan aset likuid

Dalam kaitan dengan tugas Bank Indonesia untuk

seperti SBI dan SUN merupakan upaya BI mencegah

menjaga stabilitas moneter antara lain melalui

jangan sampai krisis berawal dari kegagalan sitem

penggunaan instrumen suku bunga dalam operasi

pembayaran.

pasar terbuka, maka secara implisit mengharuskan BI untuk melakukan segala daya dan kewenanganya

Dalam kaitan dengan fungsi pencegahan krisis, maka

untuk mencapai tugas itu. Dalam hal ini, Bank Indonesia

prinisip mencegah lebih baik daripada mengobati harus

dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter

menjadi filosofis dasar manajemen perekonomian

secara tepat dan berimbang melalui pengendalian suku

nasional. Kemamapuan dalam mendeteksi risiko yang

bunga sebagai target antara (intermediate target).

mungkin terjadi harus menjadi keahlian baru bank

Penerapan kebijakan moneter dengan target inflasi

sentral dalam fungsinya menjaga stabilitas sistem

(inflation targeting) merupakan salah satu implementasi

keuangan. Saat ini Bank Indonesia sudah melakukan

dari tugas menjaga stabilitas moneter.

riset dan pemantauan macroprudential (macroprudential surveilance) terhadap sistem keuangan dan meneliti

Sistem keuangan Indonesia secara umum didominasi

potensinya dalam menyebabkan krisis. Bank Indonesia

perbankan. Artinya stabilitas sistem keuangan Indonesia

dalam hal ini menganalisis dan memonitor kerentanan

sangat dipengaruhi kemampuan sistem perbankan

sektor keuangan termasuk mendeteksi potensi shock

dalam menahan ancaman destabilisasi. Karena itu Bank

yang berdampak sistemik terhadap sistem keuangan,

Indonesia berperan vital dalam menciptakan stabilitas

selain melakukan riset untuk mengembangkan instrumen

sistem keuangan yang sehat, khususnya perbankan.

dan indikator macroprudential guna mendeteksi

Peran Bank Indonesia dalam menciptakan dan

kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan

memelihara sistem perbankan yang sehat dilakukan

ini akan diolah menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait

melalui mekanisme kebijakan dan pengawasan yang

dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk

efektif, serta penegakan hukum (law enforcement).

meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Sistem pembayaran nasional merupakan tulang

Untuk makin mendorong fungsi bank sentral dalam

punggung (backbone) kelancaran arus dana di

menajga stabilitas sistem keuangan, maka bank sentral

30


melengkapi alat berupa sistem peringatan dini. Mengingat

mengabaikan dampaknya terhadap perekonomian

krisis bersumber dari berbagai sebab dan pengalaman

secara keseluruhan. Dengan demikian dapat diringkas

membuktikan bahwa pendekatan mikroprudensial

tujuan dari makroprudensial adalah berada pada wilayah

lembaga keuangan saja tidak cukup mampu memberi

ekonomi makrotradisional sementara untuk

nilai peramalan, maka dikembangkanlah konsep yang

microprudential bertujuan perlindungan terhadap

dikenal dengan pengawasan makroprudensial

nasabah lembaga keuangan. Dalam perspektif

(macroprudential surveillance).

manajemen keuangan, makroprudensial bertujuan mencegah terjadinya kejadian ekstrim (tail event) pada

Kita sepakat bahwa sangat penting mencegah jangan

portofolio semenatara mikroprudensial diarahkan untuk

sampai krisis keuangan terjadi karena dampak dari

mencegah terjadinya kejadian ekstrim pada satu

krisis sangat mahal bagi perekonomian. Pertanyaan

sekuritas atau instrumen keuangan.

mendasar saat ini yang penting untuk dijawab adalah bagaimana mencegahnya? Jawaban atas pertanyaan

Karena itu bagi otoritas keuangan, macroprudential

ini sangat tergantung kepada pemahaman kita terhadap

merupakan alat yang dapat membantu otoritas dalam

ketidakstabilan, sebab utamanya dan implikasi dari

menjaga stabilitas sistem keuangan. Walaupun tujuanya

ketidakstabilan itu sendiri. Pertanyaan diatas selalu

berbeda yaitu macroprudential bertujuan menjaga sistem

membawa kita pada suatu konsep yang dikenal dengan

sementara microprudential bertujuan menjaga lembaga

”Macroprudential”. Walaupun belum ada definisi baku

keuangan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang

pengertian makroprundesial tetapi secara umum ada

erat. Selama ini tangung jawab menjaga mikroprudensial

hubungan erat dengan konsep ”Microprundential”

ada di lembaga pengawas jasa keuangan baik itu bank

yang selama ini kita kenal. Komparasi konsep ini ada

sentral maupun lembaga diluar bank sentral. Satu hal

di table 3.

yang pasti adalah dalam menjaga stabilitas sistem Tabel 3. Perbandingan Macroprudential dan Microprudential

Attributes

Macroprudential

Microprudential

Proximate objective

limit financial system-wide distress

limit distress of individual institutions

Ultimate objective

avoid output (GDP) costs

consumer (investor/depositor) protection

Model of risk

(in part) endogenous

exogenous

Correlations and common exposures across institutions

important

irrelevant

Calibration of prudential controls

in terms of system-wide distress; topdown

in terms of risks of individual institutions; bottom-up

Sumber: Claudio Borio (2003) Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa macroprudential

keuangan, pendekatan macroprudential dan

bertujuan membatasi risiko krisis yang terjadi pada

microprudential harus menjadi kesatuan.

suatu perekonomian dengan dampak kerugian produksi ekonomi suatu negara. Sementara microprudential

Peran penting yang terkait dengan stabilitas sistem

merupakan upaya untuk mencegah terjadinya krisis

keuangan adalah yang terkait dengan fungsi penyediaan

pada individu lembaga keuangan yang dapat merugikan

dana likuiditas kepada perbankan. Fungsi ini merupakan

nasabah atau investor lembaga keuangan dengan

bagian dari fungsi jaring pengaman sektor keuangan

31


selain perlindungan nasabah deposan lewar Lembaga

Dari berbagai kajian teoritis dan pengukuran empiris

Penjamin Simpanan (LPS). Bank Indonesia berperan

membuktikan kestabilan sistem keuangan bukan

dalam jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi

merupakan suatu hasil yang dengan sendirinya tercipta.

bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).

Kestabilan sistem keuangan merupakan hasil dari

Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia

suatu proses yang terencana dan merupakan hasil dari

sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna

sinergi bank sentral, pemerintah, lembaga keuangan

menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.

dan semua perilaku alami. Untuk mencapai dan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank

mempertahankan stablitas sistem keuangan, diperlukan

Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard

intervensi kebijakan. Disinilah peran baru bank sentral

sehingga pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan

yang memerlukan kekuasaan pengawasan bank yaitu

yang ketat harus diterapkan dalam mekanisme lender

untuk memastikan kesehatan mikroprudensial. Menjaga

of last resort tersebut.

agar kesehatan bank terjaga sangat penting terlebih dengan keterkaitan perbankan dalam sistem

E. Kesimpulan dan Implikasi

pembayaran dan kebijakan moneter, pengawasan perbankan sangat penting itu untuk memastikan

Independensi bank sentral merupakan tema utama

kebijakan yang tepat dalam mengatasi dan mencegah

diskusi kebijakan moneter yang sangat intensif di awal

terjangkitnya ketidakstabilan.

tahun 1990-an karena negara yang memiliki bank sentral yang independen memiliki tingkat inflasi yang lebih

Kedepan peran bank sentral dalam pencegahan krisis

rendah. Temuan ini menimbulkan arus baru penelitian

akan menjadi peran utama yang menuntut kewenangan

yang mencoba mencari kaitan secara detail kenapa inflasi

yang lebih besar dari sisi supervisi mikro-makroprudensial

bias menjadi lebih rendah. Jawabanya terletak pada

maupun dalam regulasi risiko sistemik. Apakah

perspektif kebijakan bank sentral yang berdimensi jangka

kewenangan ini akan dapat diperoleh bank sentral

panjang dan kredibilitas kebijakan yang ditempuhnya.

mengingat kewenangan ini diberikan oleh politisi

Temuan ini sangat penting karena stabilitas harga

(DPR dan Pemerintah)? Ini pertanyaan besar kita.

merupakan fondasi seluruh stabilitas ekonomi yang lain. Stabilitas harga menjadi fondasi bagi berjalanya ekonomi

Terlebih, selama ini memang ada pendangan yang salah

pasar yang baik. Ini berarti stabilitas harga menjadi syarat

terhadap fungsi BI sebagai bank sentral. Kesan ini

yang harus dipenuhi agar pereknomian berjalan dengan

secara implisit diakui oleh Gubernur BI, yang sebelumnya

baik. Karena itu independensi bank sentral harus

merupakan bagian pemerintah saat di Kementrian

diperkuat untuk menjamin kepentingan ekonomi jangka

Keuangan. Sebagai pengusul OJK, Darmin Nasution,

panjang dijaga sebagai penyeimbang kepentingan politisi

merasa paling bertanggung jawab dengan tarik ulur

yang dimensinya hanya lima tahun sesuai siklus pemilu.

pembentukan OJK. Setelah menjadi petinggi BI, beliau menyadari terjadinya kesalahan dalam mempersepsi

Trend yang terjadi pada awal tahun 2000-an yang

peran bank sentral. Pemerintah selama ini melihat BI

memisahkan fungsi pengawasan lembaga keuangan

dalam suasana “negatif” sehingga BI sering dipandang

dari bank sentral telah menimbulkan fenomena kebijakan

sebagai “negara dalam Negara”. Akibatnya perspektif

kaca mata kuda (single focus policy). Otoritas bank

negatif terhadap BI sangat kuat dan melihat isu conflict

sentral, yang sesuai mandatnya adalah bertanggung

of interest dalam penataan sektor moneter dan

jawab menjaga stabilitas nilai uang, akhirnya

perbankan sebagai masalah besar. Walaupun sebenarnya

memfokuskan semua kebijakanya untuk mencapai

kondisi conflict of interest ini menguntungkan karena

inflasi. Bank sentral menjadi kurang peduli dengan tugas

BI tidak akan menaikan suku bunga sangat tinggi. Aneh

lembaga Negara yang lain bahkan dunia usaha. Selama

kalau pemisahan pengawasan ini terkesan supaya BI

ada ancaman inflasi, suku bunga akan dinaikan. Selama

bisa bebas menaikan suku bunga. Di sisi lain kita selalu

inflasi rendah maka kebijakan moneter yang longgar

menyerukan agar suku bunga turun.

akan dilakukan.

32


Alasan bahwa BI membutuhkan perbankan dalam mengelola kebijakan moneter adalah fakta dan realitas. Tanpa adanya kewenangan untuk mengawasi maka BI akan kehilangan salah satu kaki untuk keberhasilan pengelolaan dan kebijakan moneter. Teori saluran kredit dalam literatur moneter masih sangat kuat karena memang perbankan masih menguasai 80% dari porsi pembiayaan nasional. Karena itu, dengan berbagai pertimbangan tersebut, Pengawasan Bank tetap berada di bawah Gubernur BI dikonstruksikan sebagai jalan tengah kepentingan stabilisasi dan efektifitas pengawasan mikroprudensial perbankan. Sudah seharusnya akses untuk memperoleh informasi kondisi mikroprudensial diberikan ke otoritas yang bertanggung jawab dalam masalah makroprudensial walaupun OJK ada. Tanpa akses yang cepat, tepat dan mudah maka tugas makroprudential tidak akan berhasil. Kebutuhan akan kewenangan ini harus ada dan bukan ada karena belas kasihan lembaga lain. Terlebih ketika krisis mulai terjadi, maka proses tarik ulur terkait akses ini bisa menghancurkan kepercayaan pasar dan memicu permasalahan lain yang lebih besar yaitu distrust kelembagaan. Bagaimana mau mengatasi krisis jika antar lembaga negara yang bertanggung jawab masalah ekonomi saling bertikai. Kalau proses ini tidak diatur maka sekat kelembagaan akan menjadi kendala yang serius dalam perumusan kebijakan yang tepat dan cepat pada kritis dan implemetasi kebijakan itu di publik. Inilah titik kritis jika RUU OJK diundangkan tanpa memberi jaminan akses kepada BI untuk memantau langsung kondisi perbankan.

33

Daftar Pustaka

Barro, R and D Gordon (1983), `Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy', Journal of Monetary Economics. Borio Claudio : “Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation?”, Monetari and Economic Department, February 2003 Chant, J. (2003), Financial Stability as a Policy Goal , in: J. Chant, A. Lai M. Illing and F. Daniel (eds), Essays on Financial Stability, Bank of Canada Technical Report, No. 95. Ottawa.) Crockett, Andrew (1997) ’Why is Financial Stability a Goal of Public Policy?’, paper presented at Maintaining Financial Stability in a Global Economy Symposium, the Federal Reserve bank of Kansas City, August 28-30. Cukierman, A, S Edwards and G Tabellini (1990), `Seigniorage and Political Instability', CEPR Discussion Paper No. 381. Cukierman , Kiguel and Liviatan , (1992), How much to commit to an exchange rate rule: balancing credibility and flexibility, No 931, Policy Research Working Paper Series , The World Bank Davies, E Philip, (2002), A Typology of Financial Instability, Financial Stability Report, No. Deutsche, Bundesbank (2003), Report on the stability of the german financial system, Monthly report, Frankfurt, December Dvorsky, S, (2000), Measuring Central Bank Independence in Selected Transition Countries and the Disinflation Process , BOFIT Discussion Paper No. 13/2000 Epstein, GA, (19920 "Political Economy and Comparative Central Banking", Review of Radical Political Economics , vol. 24(1), Spring, pp. 1-32. Fischer, Stanley (1994), ‘Modern Central Banking.’ In The Future of Central Banking, Forrest Capie, Charles A. E. Goodhart, Stanley Fischer, and Norbert Schnadt, eds., Cambridge University Press, pp. 262-308. Goodhart, C A E (1995) ‘The Central Bank and The Financial System’, MIT Press, Cambridge, MA. Goodhart, C A E and Huang, H (1999) ‘a Model of The Lender of Last Resort’, LSE Financial Markets Group Discoussion Paper, dp0131. Haldane A. (2001), The Resolution of International Financial Crises : Private Finance and Henning, C. R. 1994. Currencies and politics in the United States, Germany and Japan, Washington, D.C: Institute for International Economics.

34


Hoggarth, Glenn, Peter Sinclair, and Jack Reidhill (2003) Resolution of Bank Crises Failures: A Review, Financial Stability Review, Bank of England, December. Hoggart, Glenn, Saporta V. (2001), Cost of Banking System Instability, Financial Stability Review, Bank of England, Junne. Kydland, F., and E. C. Prescott (1977). "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans". Journal of Political Economy: 473–492. Lopes, Melinda, Central Bank And The Sources Of Financial Stability, Paper Presented In The 12th Annual Conference On Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, And Business Bangkok, Thailand August 10-11, 2004. Mishkin, Frederick (2001), ‘Financial Policies and The Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries’, NBER Working Paper No. 8087, January. -______(1999), Global Financial Instability: Framework, Events, Issues, Journal of Economic Perspectives, Vol.13, No. 4 Mongid, Abdul, (2004), ‘Roads to Achieve Financial System Stability In ASEAN’, Paper for the 16th MEA Convention on December 9, 2004 and the 29th Conference of the Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA), Institute Integrity of Malaysia, Persiaran Duta, Off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia, December 10-11, 2004 Owen, E, M. Leone, M.Gill, and P. Hilbers (2000), Macroprudential Indicators of Financial System Soundness, OC Paper 192, INTERNATIONAL MONETARY FUND Washington DC, April 2000 Rogoff, K (1985), `The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target', Quarterly Journal of Economics. Santoso, Wimboh (2007) ‘Effective Financial System Stability Framework’, The SEACEN Centre, Occasional Paper No.45, September Schwarts, Anna J. (1993). “ Currency Boards: Their Past, Present, and Possible Future Role,” Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 147-187. Sinclair, P.J.N. (2000) ‘Central Banks and Financial Stability. Bank of England Quarterly Bulletin, Vol. 40, No. 4, November, 2000. Stiglitz, Joseph (1999), ‘Lesson from East Asia’, Journal of Policy Modeling 21 (3) pp. 311-330. ______(2002), Globalization and its Discontents, W.W. Northon & Co. Sturm , Jan-Egbert and Jakob de Haan, (2001), Inflation in Developing Countries: Does Central Bank Independence Matter? New Evidence Based on a New Data Set, http://www.unikonstanz.de/monec/teaching/WS04/monpol/material/sturmdehaan2001is.pdf Sturm , Jan-Egbert and Jakob de Haan, (2001), Inflation in Developing Countries: Does Central Bank Independence Matter? New Evidence Based on a New Data Set, http://www.unikonstanz.de/monec/teaching/WS04/monpol/material/sturmdehaan2001is.pdf

35


Tommaso Padoa-Schioppa, (2002), ‘Central Banks and Financial Stability: Exploring a land in between’, Second ECB Central Banking Conference, Frankfurt am Main, October. Turner, Adair, 2009, The financial crisis and the future of financial regulation, The Economist’s Inaugural City Lecture , 21 January 2009

36

Beberapa Catatan Terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan Oleh Oka Mahendra, SH. 1

Saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Otoritas Jasa Keuangan sudah ditangan DPR RI. Tinggal menunggu jadwal untuk dibahas bersama dengan Pemerintah. RUU tersebut terdiri dari 11 Bab, 53 Pasal yang disusun dengan sistimatika sebagai berikut. Bab I

–

Ketentuan Umum Bab ini memuat pengertian beberapa istilah yang dipergunakan dalam RUU. Diantaranya memuat pengertian istilah perbankan dan keuangan non bank: a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai perbankan. b. Industri Keuangan Non Bank yang selanjutnya disingkat IKNB adalah kegiatan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan selain bank yang mencakup Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Penjaminan, Pergadaian, Perusahaan Perasuransian, dan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan yang bersifat wajib, serta industri keuangan non bank lainnya.

Bab II

–

Pembentukan, Tempat Kedudukan, dan Tugas Dalam bab ini ditentukan bahwa dengan Undang-undang ini dibentuk Otoritas Jasa Keuangan. Diatur pula pengertian Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Selanjutnya diatur pula tugas pengaturan dan pengertian Otoritas Jasa Keuangan.

Bab III –

Dewan Komisioner, Komite Eksekutif, Organ Pendukung dan Kepegawaian Bab ini mengatur kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Dewan Komisioner yang mempunyai 7 (tujuh) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas: a. Seorang ketuamerangkap anggota; b. 3 (tiga) orang Kepala Eksekutif merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota. Bab III terdiri dari 21 pasal.

Bab IV –

Kerahasiaan Informasi Dalam bab ini diatur larangan untuk pejabat atau orang-orang tertentu untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain.

Bab V –

Rencana Kerja, Anggaran, dan Pembiayaan Dalam bab ini ditentukan bahwa Dewan Komisionaris menyusun rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu diatur pula mengenai pembiayaan sebagai berikut:

1

Ahli Perancangan Peraturan Perundang-undangan

37


a. Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. b. Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan. c. Dalam rangka penyelesaian dan penanganan bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik, Otoritas Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada forum stabilitas sistem keuangan tentang bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Bab VI –

Pelaporan dan Akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan diwajibkan menyusun laporan tahunan yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada DPR dan juga kepada Presiden. Laporan tersebut diaudit oleh BPK atau akuntan publik.

Bab VII –

Hubungan dengan Lembaga Lain Dalam bab ini diatur hubungan koordinasi kerjasama Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui forum stabilitas sistem keuangan. Selain itu diatur pula peluang bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan hubungan internasional.

Bab VII –

Penyidikan Bab ini mengatur mengenai penyidik PPNS dengan kewenangannya, antara lain: a. Pengalihan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini diundangkan. b. Untuk 2 (dua) tahun pertama setelah tugas dan wewenang pengaturan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih, pembiayaan penyelenggaraan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang Perbankan berasal dari anggaran Bank Indonesia.

Bab IX –

Ketentuan Pidana Dalam bab ini dimuat beberapa perbuatan pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Bab X –

Ketentuan Peralihan Dalam bab ini diatur kondisi-kondisi dalam masa peralihan.

Bab XI –

Ketentuan Penutup

RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan didusun dengan pertimbangan antara lain: 1. Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan industri jasa keuangan yang sehat, teratur, dan mempunyai daya saing yang tinggi. 2. Untuk itu diperlukan otoritas jasa keuangan yang bertugas melaksanakan pengawasan yang dapat mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas pengawasan tersebut. 3. Sebagai pelaksanaan Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009. Pasal 34 UU tentang Bank Indonesia memuat pokok pikiran sebagai berikut: 1. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dengan Undang-undang.

38


2. Lembaga tersebut harus bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. 3. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga tersebut (supervisory body) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia. 4. Koordinasi dan kerjasama tersebut diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. 5. Lembaga pengawasan tersebut dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia, serta keterangan dan data makro yang diperlukan. 6. Pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada lembaga pengawas sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang. 7. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010. 8. Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, menurut Pasal 35 UU tentang Bank Indonesia maka tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Batas waktu pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut tinggal 4 bulan lagi. Meskipun waktu yang tersedia relatif pendek, namun pembahasan RUU tersebut harus dilakukan secara cermat dan mendalam. Berbagai aspek perlu dipertimbangkan agar kondisi perbankan semakin membaik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan politik yang diambil oleh pembentuk Undang-undang akan sangat menentukan format pengawasan terhadap bank di masa mendatang. Pembentuk Undang-undang perlu belajar dari pengalaman sejarah pengawasan bank di tanah air dan juga dari pengalaman sejarah negara lain dalam mengatur pengawasan terhadap bank. Sekiranya UU tentang Otoritas Jasa Keuangan belum disahkan samapai tanggal 31 Desember 2010, berlaku ketentuan Pasal 35 UU tentang Bank Indonesia. Sehubungan dengan pembahasan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan bersama ini disampaikan catatan hukum sebagai berikut: 1. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, tidak boleh mengganggu, tetapi harus mendukung peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang antara lain berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter mengatur dan mengawasi perbakan, serta menjalankan fungsi sebagai “lender of the last resort”. 2. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan agar dapat menciptakan kondisi kondusif untuk tumbuhnya industri jasa keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan berdaya saing. 3. Materi mutan yang diatur dalam Undang-undang tidak boleh mempersempit atau memperluas mandat yang didelegasikan oleh Pasal 34 UU tentang Bank Indonesia. 4. Terhadap hal-hal yang secara expersis verbis ditentukan dalam Pasal 34 UU tentang Bank Indonesia dan penjelasannya, serta pasal yang terkait harus dilaksanakan secara taat asas. 5. Mengingat pelaksanaan pengawasan terhadap bank sangat erat kaitannya dengan peran Bank Indonesia sebagai penanggung jawab kebijakan moneter maka kerjasama dan koordinasi dengan Bank Indonesia sangat penting untuk diatur secara jelas dalam Undang-undang. 6. Mengenai nama Undang-undang a. Pasal 34 ayat (1) UU tentang Bank Indonesia tidak secara jelas menentukan nama undang-undang, tetapi mengisyaratkan nama Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK). b. Nama Otoritas Jasa Keuangan secara etimologis bermakna otoritas tersebut diberi kewenangan yang luas. 7. Sifat lembaga a. LPJK merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugasnya. b. Dalam Pasal 2 ayat (2) RUU ditentukan ”Otoritas Jasa Keuangan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undangundang ini”.

39


Dalam Penjelasan Umum antara lain dikemukakan bahwa independensi Otoritas Jasa Keuangan diwujudkan dalam 2 hal, yaitu: a. secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan tidak berada di bawah otoritas lain di dalam sistem pemerintahan RI. b. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian atas jabatannya. Independensi Otoritas Jasa Keuangan tampaknya sulit diwujudkan karena: a. Proses pengisian anggota Dewan Komisioner sebagaimana diatur dalam Pasal 5 RUU sebagian besar diisi secara ex officio (5 diantara 7 anggota Dewan Komisioner),yaitu 1 dari Bank Indonesia, 1 dari Kementerian Keuangan, dan 3 dari unsur Otoritas Jasa Keuangan. b. Karena ex officio maka masa jabatan Dewan Komisioner tersebut tergantung kepada masa jabatan pada instansi asalnya. c. Tidak ada kesetaraan dalam proses rekrutmen. Ada yang perlu mendapat konfirmasi DPR, ada yang diusulkan melalui Menteri Keuangan kepada Presiden dan ada yang langsung kepada Presiden, yaitu yang berasal dari Kementerian Keuangan (periksa Pasal 6 RUU) d. Sebagai konsekuensi proses rekrutmen seperti tersebut di atas terdapat kecenderungan bahwa anggota Dewan Komisioner dari instansi tertentu terpengaruh oleh kebijakan instansinya. Sehubungan dengan itu proses rekrutmen anggota Dewan Komisioner perlu diperbaiki. Ada beberpa pola yang dapat diacu, yaitu pola rekrutmen KPK, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, atau Komisi Yudisial. 8. Jumlah Dewan Komisioner perlu dipertimbangkan untuk merampingkan agar lebih efektif dan efisien. Kiranya Dewan Komisione cukup 5 orang. Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan perlu dipertimbangkan kembali agar tidak ada kesan Otoritas Jasa Keuangan dalam Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5 ayat (4) yunto Pasal 20, dan Pasal 21, Kepala Eksekutif mempunyai kewenangan yang luas baik dalam menetapkan kebijakan operasional pengawasan, menetapkan aturan, melakukan pengawasan, maupun menetapkan sanksi administratif. Tiga kewenangan menumpuk di tangan Kepala Eksekutif tanpa mekanisme kontrol yang jelas. Pasal 13 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf f RUU secara sumir menentukan bahwa Dewan Komisioner mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Perlu dicatat bahwa Kepala Eksekutif adalah juga anggota Dewan Komisioner. Selain itu ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, menambah perkasa Kepala Eksekutif. Sebab setiap orang yang sengaja mengabaikan, tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan Kepala Eksekutif, diancam dengan pidana. Penumpukan kewenangan disatu jabatan dalam organisasi tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dengan mekanisme checks and balances yang jelas. Sifat kolektif Dewan Komisioner sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) kehilangan maknanya. 9. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan di luar pemerintah. Ada beberapa alternatif yang dapat dipilih selain seperti yang diatur dalam RUU. Pilihannya antara lain kedudukannya sebagai bagian dari lembaga independen atau badan hukum publik yang mandiri. Bila ditempatkan sebagai bagian dari lembaga independen, tentunya lembaga yang bergerak di bidang pengawasan jasa keuangan, untuk keterpaduan pengawasan seperti yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan dan untuk efisiensi. 10. Tugas Otoritas Jasa Keuangan Pasal 4 ayat (1) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan menentukan tugas Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan secara terpadu, independen, dan akuntabel terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan; b. ..…….. c. ……….

40


Menurut Pasal 34 ayat (1) UU tentang Bank Indonesia menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa lembaga tersebut fungsinya antara lain melakukan pengawasan terhadap bank …. dan seterusnya. Lembaga tersebut yang ditekankan sebagai supervisory body dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan tugas pengawasan terhadap bank dalam ketentuan ini? Bila merujuk kepada UU tentang Bank Indonesia tugas pengawasan dimaksud meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 27 s/d Pasal 33 UU tentang Bank Indonesia sebagai berikut: a. Pengawasan langsung dan tidak langsung (Pasal 27). b. Mewajibkan bank menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan (Pasal 28 ayat (1)). b. Pemeriksaan berkala maupun setiap waktu (Pasal 29 ayat (1)). c. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan tertentu (Pasal 31). d. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank (Pasal 32). e. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perbankan yang berlaku dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkuta dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional (Pasal 33). Dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) antara lain dikemukakan bahwa Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dngan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan. Sehubungan dengan itu rumusan Pasal 4 ayat (1)dan ayat (3) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU tentang Bank Indonesia dan penjelasannya, serta pasal yang terkait. Demikian pula Penjelasan Umum RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan yang beberapa kali mengulang pernyataan yang kurang tepat bahwa Pasal 34 UU tentang Bank Indonesia “memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan” atau untuk ”menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB”. 11. Secara teknis perundang-undangan apakah UU tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan atau membolehkan instansi lain untuk melaksanakan tugas atau kegiatan tertentu? Periksa Pasal 37, Pasal 46 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya subyek yang diatur UU tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan. Karena itu formulasi pasal-pasal tersebut perlu disempunakan agar tidak terkesan mengatur instansi atau lembaga lain yang tunduk kepada Undang-undang tersendiri yang menjadi dasar hukum pembentukannya atau yang memberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang tertentu. 12. Pasal 37 ayat (2) UU tentang Otoritas Jasa Keuangan menentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. Pertanyaannya ialah apakah pengawasan disini berupa pengawasan makro atau mikro atau keduanya? Perlu dikemukakan bahwa kewenangan pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan merupakan bagian dari fungsi Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU tentang Bank Indonesia. 13. Pasal 37 ayat (4) menentukan “dalam pengawasan bersama Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan langsung dan/atau tidak langsung terhadap bank”. Ayat ini mengatur kembali apa yang sebetulnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Bukankah kewenangan Bank Indonesia tersebut telah diatur dalam UU tentang Bank Indonesia?

41


14. Jenis-jenis peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ada 3 jenis peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengikat secara umum (Pasal 1 angka 2). b. Peraturan Dewan Komisioner yang mengikat dilingkungan internal Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 1 angka 3). c. Peraturan Kepala Eksekutif sebagai aturan teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Dewan Komisioner dan mengikat secara umum (Pasal 1 angka 4). Sesuai dengan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan Pasal 7 ayat (4) memang dikenal adanya jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang. Tetapi jenis peraturan seperti itu hanya diakui dan mengikat bila diperintahkan pembentukannya oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi dalam hal ini tidak dikenal adanya atribusi kewenangan pengaturan seperti ditentukan dalam UU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya hanya ada satu jenis peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang jelas-jelas didelegasikan pembentukannya oleh UU tentang Otoritas Jasa Keuangan. 15. Pasal 30 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan memberi kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan dan memungut biaya yang wajib dibayar oleh industri jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap pasal ini, yaitu: a. Ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang mewajibkan industri jasa keuangan untuk membayar biaya tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan? Biaya apa yang dimaksud? b. Apakah biaya tersebut termasuk PNBP atau bukan? c. Besaran biaya apakah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh instansi lain? Apa dasarnya? d. Perlu dicek apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang telah member kewenangan kepada instansi lain untuk memungut biaya dimaksud? Bila hal tersebut tidak jelas pengaturannya, dikawatirkan terjadi tumpang tindih/duplikasi pemungutan biaya yang akan memberatkan industri jasa keuangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 16. Pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 36 RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan perlu disesuaikan dengan Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU tentang Bank Indonesia yang menentukan Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. 17. PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 41 apakah dapat diangkat dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan? Ketentuan tentang PPNS tersebut perlu diharmonisasikan dengan KUHAP dan UU tentang Kepegawaian. 18. Ketentuan peralihan terutama yang berkaitan dengan pengalihan status kepegawaian pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan bank, pengaliahan infrastruktur dan kekayaan negara pada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, untuk digunakan sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan agar dipertimbangkan dengan seksama. Jangan jangan tidak ada lagi yang tersisa di Bank Indonesia karena semua hal tersebut merupakan infrastruktur dan kekayaan yang diguakan untuk mendukung tugas pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan. Selain itu ketentuan Pasal 46 ayat (1) RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan perlu ditelaah dengan seksama terutama mengenai: a. Apakah yang dialihkan dari Bank Indonesia tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan atau tugas yang secara ekplisit ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) UU tentang Bank Indonesia?

42


b. Apakah waktu 3 tahun cukup dan bagaimana agendanya secara rinci sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU tentang Bank Indonesia? c. Dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU tentang Bank Indonesia dikemukakan penyerahan bertahap tersebut dilaporkan kepada DPR, tetapi RUU tidak menyinggung hal tersebut. Satu hal yang perlu dipertimbangkan yaitu perkembangan model pengawasan finansial dan regulasi dan peran bank central dalam pengawasan prudential di dunia perlu dijadikan pertimbangan. Masahiro Kawai and Michael Pomerleano (ADB Institute No. 189, January 2010, halaman 10 antara lain mengemukakan ”Of the 84 countries listed in the table, 30 have an integrated prudential supervisor, 20 have supervisory agencies in charge of two types of financial intermediaries, and 34 have multiple sectoral supervision. The central bank of 48 countries (57% of the total) have the authority of banking supervision, and of these 48 countries 39 (81%) are developing and emerging economies. It is informative to note that in countries with multiple sectoral supervisors, central bank almost always have this supervisory authority.” Sebagai catatan akhir dapat dikemukakan satu pertanyaan yang perlu dijawab pembentuk Undang-undang, yaitu siapakah yang mengawasi Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan cukup besar dalam mengawasi industri jasa keuangan yang menjadi urat nadi perekonomian nasional?

43


Resensi Buku

Judul Penulis Penerbit Halaman Oleh

: : : : :

Konstitusi Ekonomi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH Penerbit Buku Kompas, Januari 2010 (ISBN: 978-979-709-465-2) xvi + 440 halaman Veri D. Adhiraharja

Sejenak setelah membaca judul buku terbaru karya Prof.

dan tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi

Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, tak banyak dari pembaca yang

yang bersifat operasional. Jika kebijakan-kebijakan ekonomi

bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud dari ‘konstitusi

tersebut bertentangan dengan UUD, maka tidak lagi

ekonomi’. Hal ini sangat wajar karena literatur/referensi

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

mengenai ekonomi maupun hukum yang membahas materi ‘konstitusi ekonomi (economic constitution) masih sangat

Di negara-negara demokrasi konstitusional selalu terdapat

jarang baik di Indonesia maupun di dunia. Wacana tentang

mekanisme peradilan untuk membatalkan atau menyatakan

konstitusi ekonomi itu sendiri dapat dikatakan memang

bahwa undang-undang atau sebagian materi undang-

masih baru. Namun, usaha untuk mengaitkan konstitusi

undang yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan

dengan perekonomian di berbagai negara sebenarnya

hukum yang mengikat, hal inilah yang biasa disebut judicial

sudah dimulai sejak lama. Sejak tahun 1918, Soviet-Rusia

review, di Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Mahkamah

yang bersifat komunis telah mencantumkan pasal-pasal

Konstitusi.

perekonomian dalam undang-undangnya. Sedangkan di Jerman yang menganut paham liberal, sejak Konstitusi

Pada buku Prof.Jimly sebelumnya yang berjudul Green

Weimar 1919 telah mengadopsi ide pengaturan prinsip-

Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara

prinsip kebijakan ekonomi dalam undang-undang dasar.

Republik Indonesia Tahun 1945 (2009), beliau menguraikan

Tradisi tersebut juga dikembangkan secara lebih luas oleh

kecenderungan menuangkan kebijakan lingkungan hidup

Irlandia dalam Konstitusi tahun 1937 dengan memperkenalkan

dalam bentuk undang-undang yang dapat dipaksakan

konsep Directive Principles of Social Policy (DPSP) yang

berlakukanya secara imperatif. Namun, karena ternyata

kemudian ditiru oleh banyak Negara non-komunis.

hanya diatur dengan undang-undang saja, daya paksa kebijakan lingkungan itu tidak cukup kuat dan efektif

Pengertian dan Pentingnya

menghadapi persaingan dengan kepentingan lain. Mirip dengan hal tersebut, berbagai kebijakan ekonomi yang biasa

Prof. Jimly dalam bukunya tersebut menguraikan pengertian

dituangkan dalam bentuk undang-undang sering disusun

dan pentingnya konstitusi ekonomi di suatu Negara.Suatu

tanpa rambu-rambu hukum yang dapat dijadikan acuan

konstitusi disebut sebagai Konstitusi Ekonomi jika memuat

yang mengikat. Sehingga berkembang kebutuhan untuk

kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan itulah yang akan

menuangkan dasar-dasar kebijakan ekonomi itu dalam

memayungi dan memberi arahan bagi perkembangan

konstitusi yang dapat dijadikan pegangan oleh legislatif

kegiatan ekonomi suatu negara. Pengaturannya dapat

sebagai penentu kebijakan Negara dan pemerintahan (policy

bersifat rinci dan eksplisit maupun bersifat fleksibel atau

maker) dalam menyusun suatu undang-undang di bidang

bahkan hanya memuat rambu-rambu filosofis yang bersifat

perekonomian.

implisit (misalnya di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jepang). Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dituangkan

Secara umum, buku karya Prof Jimly ini memusatkan

dalam konstitusi suatu Negara tersebut bersifat mutlak

perhatian pada fenomena konstitusi ekonomi dengan

45


menguraikan aspek-aspek UUD 1945 sebagai konstitusi

Namun demikian pada dasarnya semua konstitusi ekonomi

ekonomi. Isi buku terdiri atas delapan bab, yaitu (1)

di dunia selalu mengatur sekurang-kurangnya (i) tentang

Kedudukan Konstitusi dalam Penyelenggaraan Negara, (2)

penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam

Wacana Konstitusi Ekonomi, (3) Konstitusi Ekonomi Pelbagai

sebagai warisan kehidupan, (ii) tentang konsepsi hak milik

Negara, (4) Konstitusi Ekonomi Indonesia Sebelum

perorangan, dan (iii) mengenai peranan negara dan

Reformasi, (5) Konstitusi Ekonomi Indonesia Pascareformasi,

perusahaan negara dalam kegiatan usaha. Bahkan, banyak

(6) Mahkamah Konstitusi dan UU tentang Perekonomian,

juga konstitusi yang mengatur kebijakan ekonomi itu secara

(7) Realisme dan Konstitusionalisme Kebijakan Ekonomi,

lebih luas dan terperinci.

dan (8) Simpulan dan Penutup. UUD 1945: Konstitusi Ekonomi Indonesia Tipe Konstitusi Ekonomi Melihat keempat tipe konstitusi ekonomi sebagaimana Dari sejumlah konstitusi yang diperbandingkan dalam buku

disebutkan di atas, Indonesia lebih pas masuk dalam kategori

ini, secara umum terdapat empat tipe konstitusi ekonomi,

Konstitusi Ekonomi nonkomunis.Hal ini terlihat dengan jelas

yaitu Pertama, konstitusi Liberal-Kapitalis, seperti Amerika,

setelah reformasi konstitusi di Indonesia berhasil diselesaikan

Kanada, Inggris dan Australia. Pada tipe ini memandang

tahun 2002, rumusan baru pasal-pasal perekonomian dalam

bahwa soal-soal perekonomian biasa dilihat sebagai

UUD 1945 mencakup lingkup materi yang cukup luas dan

persoalan yang timbul dan dapat diselesaikan sendiri dalam

memepertegas konsepsi dasar di bidang perekonomian

masyarakat sesuai mekanisme pasar. Sehingga dalam

dan kesejahteraan rakyat. Butir-butir ketentuan tersebut

perumusan materi terkait dengan ekonomi dan keuangan

mencakup (i) prinsip-prinsip dasar hak atas ekonomi dan

dalam konstitusinya hanya yang berhubungan dengan

konsepsi mengenai hak milik, (ii) kebijakan dasar di bidang

moneter, fiskal dan anggaran.

perekonomian untuk kesejahteraan social, (iii) kebijakan dasar di bidang kesejahteraan social, (iv) hal keuangan

Kedua, Konstitusi Ekonomi Negara komunis, seperti China,

Negara yang menyangkut kebijakan anggaran dan

Soviet-Rusia, Vietnam dan Korea Utara. Pada dasarnya pada

perpajakan, (v) mata uang dan bank sentral, (vi) pemeriksaan

konstitusi ekonomi negara yang termasuk dalam tipe kedua

keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Keenam hal

ini, menyebutkan bahwa semua sarana dan prasarana

tersebut dibahas secara mendalam pada buku ini.

produksi dimiliki oleh negara, organisasi masyarakat dan koperasi. Kekayaan milik negara merupakan hak milik seluruh

Penutup

masyarakat. Sehingga pemerintah mempunyai peranan utama dalam kegiatan ekonomi di negara-negara berpaham komunis.

Sebagai pendiri dan ketua pertama Mahkah Konstitusi (2003-2008) serta sebagai penggerak wacana literatur

Tipe konstitusi ekonomi yang ketiga, Konstitusi Ekonomi

yang membahas konstitusi ekonomi, Prof. Jimly menjadikan

Negara-negara eks komunis, seperti Polandia, Hongaria dan

buku ini sebagai referensi utama untuk mengkaji konstitusi

Polandia. Setelah runtuhnya komunisme, pada kelompok

ekonomi. Paparan Prof. Jimly pada buku ini disampaikan

ini telah mengalami pergeseran yang sangat mendasar ke

secara deskriptif dan tak sedikit bersifat evaluatif, juga

arah liberalisme.

mengupas tuntas sejarah konstitusi ekonomi di dunia. Sedikit masukan kepada buku ini dari peresensi, khususnya

Keempat, adalah Konstitusi Ekonomi negara-negara non

mengenai penjelasan konstitusi di berbagai negara terdapat

komunis, seperti Perancis, Brasil, Spanyol, Filipina, dan

pengulangan pembahasan mengenai pemuatan kebijakan

India. Pada tipe ini secara umum mencantumkan materi

lingkungan hidup pada konstitusi di suatu negara.

perekonomian lebih lengkap dalam konstitusinya. Bahkan pada konstitusi di beberapa negara memberikan

Akhirnya, peresensi juga merekomendasikan bahwa buku

kewenangan kepada lembaga/badan independen tertentu

ini sangat tepat dibaca oleh ahli dan praktisi hukum, pejabat

untuk berperan dalam pengembangan ekonomi di

negara penentu kebijakan, civitas akademika dan masyarakat

negaranya, misalnya Dewan Ekonomi dan Sosial di Perancis

umum.

dan Badan Perencanaan Ekonomi di Filipina.

46

Cakrawala Hukum: Seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, RUU Otoritas Jasa Keuangan, Adakah Solusi Alternatif ?

Pada tanggal 17 Juni 2010, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengadakan seminar dengan Judul “RUU

1. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan (LPJK) dibentuk dengan UU.

OJK, Adakah Solusi Alternatif” di Hotel Borobudur. Seminar diselenggarakan dalam rangka memberikan masukan

2. Lembaga tersebut harus bersifat independen dalam

terhadap RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini

menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di

sedang disusun oleh Pemerintah. Pembicara seminar adalah

luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan

AA. Oka Mahendra, Dr. Dradjad H. Wibowo, Drs Sigid

laporan kepada BPK dan DPR.

Pramono, MBA (Ketua Perbanas) dan Aviliani, SE, MSi. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga tersebut Dalam pandangannya, pembicara berpendapat bahwa RUU

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BI.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disusun oleh Pemerintah

Koordinasi dan kerja sama tersebut diatur dalam undang-

berdasarkan amanat Pasal 34 UU BI, dilakukan dengan

undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.

pertimbangan untuk membangun industri jasa keuangan yang sehat, teratur dan mempunyai daya saing yang tinggi

4. Lembaga tersebut dapat mengeluarkan ketentuan yang

guna mewujudkan perekonomian yang mampu tumbuh

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank

secara berkelanjutan dan stabil.

dengan koordinasi BI dan meminta penjelasan dari BI, keterangan dan data mikro yang diperlukan.

Namun demikian, pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) harus dicermati dari berbagai aspek. Dari

Pembentukan lembaga pengawasan jasa keuangan harus

aspek filosofis, pembentukan UU mengenai LPJK harus

mendukung peran BI sebagai Bank Sentral, serta tidak boleh

dilihat apakah dapat meningkatkan fungsi administratif

memperluas atau mempersempit tugas, fungsi, dan

kontrol dan manajerial kontrol terhadap otoritas jasa

kewenangan LPJK, khususnya berkaitan dengan pengawasan

keuangan agar kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan

bank. Terhadap hal-hal yang secara tegas telah ditentukan

secara taat asas sesuai peraturan perundang-undangan

dalam UU BI menjadi fungsi, tugas dan wewenang lembaga

bebas dari berbagai penyimpangan atau penyelewengan

pengawasan dimaksud tidak terbuka untuk ditafsirkan lain,

dalam rangka pencapaian tujuan. Dari aspek yuridis, RUU

hanya hal-hal yang belum jelas arahan pengaturannya

OJK tidak boleh dilihat terpisah dari UU lain yang terkait.

terbuka untuk ditafsirkan dengan menggunkan metode

Dari aspek sosiologis, penyusunan RUU OJK hendaknya

peafsiran sesuai dengan doktrin hukum.

secara sungguh mempertimbangkan best practice dan dinamika perkembangan di sektor jasa keuangan. Oleh

Dalam kesempatan tersebut, salah satu pembicara yaitu

karena itu, dalam penyusunan RUU OJK perlu diperhatikan

Bp. AA Oka Mahendra secara tegas mengusulkan alternatif

perkembangan model pengawasan finansial dan regulasi

solusi Pasal 34 UU BI, yaitu:

dan peran bank sentral dalam pengawasan prudensial.

1. Dibandingkan “Otoritas”, nama yang lebih tepat diusulkan adalah Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan.

Pada dasarnya, Pasal 34 UU BI memuat janji karena baik

Otoritas Jasa Keuangan seperti usulan Pemerintah

pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan kata “akan”

memiliki makna yang sangat luas, sebagai kekuasaan,

bukan “mewajibkan”atau “mengharuskan”. Dari ketentuan

wewenang, hak melakukan tindakan atau hak untuk

Pasal 34 dan penjelasannya dapat diperoleh informasi

membuat peraturan untuk memerintahkan orang lain

bahwa:

(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

47


2. Sifat kelembagaan independen, dengan status diluar pemerintah.

34 UU BI adalah rencana, sebagaimana frasa “akan dilakukan”. Berkaitan dengan amanat tersebut, yang direncanakan (bukan diperintahkan) oleh Pasal 34 ayat (1)

3. Fungsi: melakukan pengawasan terhadap bank dan

UU BI adalah pembentukan LPJK. Batang tubuh Pasal 34

perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi

menyebutkan kata “pengawasan” bukan Otoritas.

asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan

Selanjutnya disebutkan bahwa lembaga pengawasan ini

perusahaan pembiayaan serta badan lain yang

dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

pelaksanaan tugas pengawasan Bank dengan koordinasi Bank Indonesia. Ketentuan ini tidak secara otomatis

4. Tugas dan wewenang : a. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara

memberikan kekuasaan “pengaturan” tetapi hanya berupa “dapat mengeluarkan ketentuan” yang bisa ditafsirkan sebagai penjabaran peraturan.

yang ditetapkan (Pasal 28 UU BI) b. Melakukan pemeriksaan (Pasal 29 UU BI)

Dari sisi ketentuan perundang-undangan, Drajad melihat

c. Memerintahkan bank untuk menghentikan sebagian

bahwa rencana pembentukan OJK bukan perintah UU BI.

atau seluruh transaksi tertentu apabila menurut

Pasal 34 hanya merencanakan pembentukan LPJK, dengan

penilaian lembaga terhadap transaksi patut diduga

Pasal 8 butir c menyebutkan tugas BI adalah mengatur dan

merupakan tindak pidana perbankan (Pasal 31 UU

mengawasi bank. Lebih lanjut Drajad mengemukakan bahwa

BI)

pengawasan Bank merupakan titik terlemah BI yang

d. Dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan

membuat modal politik BI negatif. Kelemahan tersebut tidak

dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bank

terletak pada investigasi, penemuan dan diagnosis masalah

dengan koordinasi BI dan meminta penjelasan BI

oleh jajaran di bawah Dewan Gubernur, namun terletak

mengenai keterangan dan data makro yang

pada pengambilan keputusan oleh Dewan Gubernur BI.

dibutuhkan (Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU BI) Keberadaan lembaga pengawas keuangan yang bersifat 5. Pimpinan: Dewan Gubernur/Dewan Komisioner/Dewan

“integrated supervision” ataupun pengawasan oleh bank

Komisioner dan kepala Eksekutif/Dewan Direktur/Chief

sentral bukan merupakan sesuatu yang superior/mutlak.

Executif Officer (CEO).

Pengawasan bank yang terpisah dari bank sentralnya, seperi FSA yang terpisah dengan Bank of England tidak

6. Rekrutmen pimpinan: pemilihan oleh panitia seleksi

menjamin selamanya bahwa sistem perbankan akan aman.

independen, diajukan oleh Pemerintah atau lembaga

Amerika Serikat dengan pengawasan oleh The Fed juga

Negara dengan rekomendasi atau persetujuan DPR.

mengalami kebobolan, malah menjadi sumber krisis keuangan dunia pada tahun 2008 akibat kegagalan

7. Jumlah pimpinan 5-9 orang sesuai kebutuhan organisasi agar tugas dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

mengawasi perilaku spekulatif bank dan inovasi produk derivative berbasis subprime mortgage.

8. Pembiayaan: APBN dengan kewenangan pengelolaan

Berkaitan dengan krisis perbankan yang terjadi di Inggris,

mandiri/biaya sendiri dari fee/sumber pembiayaan lain

karena dianggap tidak dapat melakukan koordinasi, maka

yang sah.

pengawasan bank yang semula dilakukan oleh FSA dikembalikan kepada bank sentralnya (Bank of England).

Sementara itu Drajad Wibowo mengemukakan bahwa kelahiran Pasal 34 UU BI merupakan kompromi politis dan

Dari pertimbangan praktis, berdasarkan survey yang

melahirkan pengaturan yang bersifat abu-abu. Dalam hal

dilakukan oleh perbanas, diketahui bahwa hampir 90%

ini Drajad menilai bahwa terdapat pertentangan antara

bank masih menginginkan pengawasan dilakukan oleh

Pasal 8 dan Pasal 34 UU BI. Pasal 8 UU BI belum dicabut

Bank Indonesia. Dalam hal ini Bank sebagai pelaku bisnis

dan bersifat definitif dan direktif, sementara itu sifat Pasal

selalu mempertimbangkan cost dan efisiensi dalam

48


mengelola bisnisnya, sehingga sangat menghindari adanya premi yang dibebankan kepada industri. Bank menganggap pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah baik dan sangat ketat. Sementara itu dari pandangan ekonom, Aviliani mengemukakan bahwa faktor koordinasi dan integrasi pengawasan menjadi isu yang penting dalam rangka antisipasi dan penanganan krisis, sehingga tidak terlalu material apakah pengawasan bank ada di Bank Sentral ataukah pada pembaga khusus yang akan dibentuk. Dari pandangan pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang dapat menjamin suatu negara terluput dari krisis apabila pengawasan bank dilakukan oleh bank sentral maupun oleh lembaga di luar bank sentral. Namun demikian, dalam rangka antisipasi krisis maka isu terpenting adalah adanya koordinasi pengawasan yang dilakukan terhadap institusi bank dan non bank.

49


Daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) Mei - Oktober 2010

Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

LN & TLN

12/8/PBI/2010

3-6-2010

DPU

Perubahan Kedua atas PBI No.7/40/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005

LN 71

12/9/PBI/2010

29-6-2010

DPNP

Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum

LN 82 TLN 5139

12/10/PBI/2010

1-7-2010

DPD

Perubahan Ketiga Atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum

LN 83 TLN 5140

12/11/PBI/2010

2-7-2010

DPM

Operasi Moneter

LN 84 TLN 5141

12/12/PBI/2010

4-8-2010

DASP

Perubahan atas PBI No.10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System

LN 93 TLN 5146

12/13/PBI/2010

4-8-2010

DASP

Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

LN 94 TLN 5147

12/14/PBI/2010

13-8-2010

DPU

Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan 25 (Dua Puluh Lima) Rupiah Tahun Emisi 1991

LN 96

12/15/PBI/2010

23-8-2010

DInt

Perubahan atas PBI No.10/34/PBI/2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oleh Bank Indonesia

LN 97

12/16/PBI/2010

30-8-2010

DPD

Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

12/17/PBI/2010

30-8-2010

DPM

Perubahan atas PBI No.10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah

LN 107

12/18/PBI/2010

30-8-2010

DPM

Perubahan atas PBI No.10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

LN 108

12/19/PBI/2010

4-10-2010

DPNP/DKM

Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

LN 115 TLN 5158

12/20/PBI/2010

4-10-2010

DKBU/DPbS

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

LN 116 TLN 5159

12/21/PBI/2010

19-10-2010

DPNP/DPbS

Rencana Bisnis Bank

LN 120 TLN 5161

LN 106 TLN 5153

51


Daftar Surat Edaran Ekstern (SE) Bank Indonesia Mei - Oktober 2010

Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

12/14/DKBU

1-6-2010

DKBU

Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR

12/15/DKBU

11-6-2010

DKBU

Perubahan Kedua atas SE No.8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

12/16/DPM

6-7-2010

DPM

Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter

12/17/DPM

6-7-2010

DPM

Koridor Suku Bunga (Standing Facilities)

12/18/DPM

7-7-2010

DPM

Operasi Pasar Terbuka

12/19/DInt

22-7-2010

DInt

Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri

12/20/DPM

2-8-2010

DPM

Perubahan atas SE BI No.5/29/DPD tnggal 18 November 2003 perihal Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing

12/22/DPM

2-8-2010

DPM

Perubahan atas SE BI No.12/12/DPD tanggal 8 April 2010 perihal Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia

12/23/DPM

30-8-2010

DPM

Perubahan atas SE BI No.11/8/DPM tanggal 27 Maret 2009 perihal Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS)

12/24/DPM

30-8-2010

DPM

Perubahan atas SE BI No.10/44/DPM tanggal 10 Desember 2008 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia

12/25/DPM

30-8-2010

DPM

Perubahan Kedua atas SE BI No.10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang

12/26/DPM

30-8-2010

DPM

Perubahan atas SE BI No.10/17/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Transaksi Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia

12/27/DPNP

25-10-2010

DPNP

Rencana Bisnis Bank Umum

53


Ringkasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Mei - Oktober 2010

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/8/PBI/2010 tentang Pengeluaran dan Pengedaran uang Kertas Rupiah Pecahan 10.000 (Sepuluh Ribu) Tahun Emisi 2005. Ringkasan : 1. Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di masyarakat perlu didukung dengan ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya sehingga diharapkan dapat memperlancar kegiatan transaksi ekonomi di masyarakat. Sehubungan dengan itu, selanjutnya dipandang perlu untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 sebagai alat paembayaran yang sah (legal tender) di Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui penyempurnaan desain uang rupiah antara lain dengan perubahan warna dan unsure pengamanan. 2. Materi pokok yang tercantum dalam ketentuan ini meliputi : a. Uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 terbuat dari bahan serat kapas; b. Harga uang rupiah mempunyai nilai nominal sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu rupiah); c. Ciri uang kertas rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) tahun emisi 2005 untuk tahun pencetakan sampai dengan tahun pencetakan mulai tahun 2010, baik dari segi warna, gambar dan bahan; d. UK rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran. 3. Ciri uang rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) untuk tahun pencetakan mulai tahun 2010 antara lain sebagai berikut: a. Terbuat dari serat kapas dengan ukuran panjang 145 mm dan lebar 65 mm; b. Bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan ungu kebiruan. c. Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Baharuddin II dan electrotype berupa logo BI dan ornamen daerah Palembang; d. Benang pengamanan yang tertanan di dalam kertas uang yang membuat tulisan “ BI10000” berulang-ulang dan akan memendar berwarna merah di bawah sinar ultra violet. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/9/PBI/2010 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melakukan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum Ringkasan : Latar belakang diterbitkannya ketentuan ini Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha bank dan mempertahankan nasabah bank, bank dituntut untuk meningkatkan operasional pelayanannya kepada nasabahnya dan mengubah strategi bisnis perbankan sehingga lebih banyak memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi. Pembelian produk keuangan luar negeri oleh nasabah merupakan hal yang dipandang perlu dilayani oleh bank untuk meningkatkan daya saing bank dan perolehan pendapatan dari fee based transactions. Penerapan Teknologi Informasi telah

55


meningkatkan kemampuan bank dalam kegiatan operasional serta pengelolaan data bank yang bersifat mendunia seperti melakukan penawaran, setelmen, dan pemberian informasi atas produk keuangan luar negeri kepada nasabah secara lebih akurat dan cepat. Disamping berbagai manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri, terdapat pula risiko yang dapat merugikan bank serta nasabah seperti risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko penyelesaian transaksi. Untuk mengatasi risiko yang dihadapi bank dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah, maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang terkait penjualan produk keuangan luar negeri kepada nasabah termasuk penerapan manajemen risiko. Dalam hubungan dengan aktivitas terkait Produk Keuangan Luar Negeri, Bank juga wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, antara lain Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Transaksi Derivatif, Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum, Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing, dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pokok-pokok pengaturan 1. Bank di Indonesia dapat melakukan keagenan Produk Keuangan Luar Negeri yaitu instrumen investasi yang diterbitkan oleh penerbit asing di luar negeri yang mencakup Instrumen Investasi Asing Efek dan Instrumen Investasi Asing Selain Efek (berupa Structured Product) 2. Aktivitas keagenan tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Aktivitas Keagenan mencakup: a. Menindak lanjuti permintaan nasabah Bank di DN atas Produk Keuangan LN. b. Menawarkan Produk Keuangan LN kepada nasabah/calon nasabah baik melalui penawaran secara tatap muka maupun melalui cara-cara penawaran lainnya. 3. Prinsip dasar pengaturan keagenan Produk Keuangan LN: a. Manajemen Risiko b. Kehati-hatian c. Perlindungan Nasabah 4. Manajemen Risiko: bank wajib menerapkan manajemen risiko dalam melakukan aktivitas keagenan produk keuangan LN yang minimal mencakup: a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. Kecukupan kebijakan dan prosedur; c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas keagenan produk keuangan LN; dan d. Sistem pengendalian intern atas aktivitas keagenan produk keuangan LN. 5. Perlindungan Nasabah: a. Bank wajib melakukan analisis mengenai Produk Keuangan LN yang akan ditawarkan. b. Bank wajib memberikan informasi yang transparan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku seperti:

56

•

penerbit, nama, jenis, spesifikasi, karakteristik, dan fitur produk;

•

fungsi dan kesesuaian produk terhadap kebutuhan nasabah;


•

perhitungan pendapatan atau imbal hasil (return) dari produk;

•

risiko produk yang ditawarkan termasuk kemungkinan kerugian nilai investasi Nasabah akibat fluktuasi nilai investasi sesuai kondisi pasar (market risk), kualitas aset yang mendasari (credit risk), dan risiko operasional terutama settlement risk;

•

perhitungan perkiraan kerugian terburuk yang mungkin dapat terjadi;

•

syarat dan kondisi produk yang meliputi biaya-biaya, jangka waktu, cooling off period, prosedur setelmen, penghentian sebelum jatuh waktu (early termination); dan

•

mekanisme penyelesaian sengketa.

c. Bank wajib menatausahakan dokumen penawaran produk keuangan LN secara tertulis dan berbahasa Indonesia. d. Bank wajib menyampaikan informasi kinerja investasi kepada nasabah secara transparan termasuk memberitahukan kepada nasabah media/sarana untuk penyampaian informasi tersebut. 6. Prinsip Kehatian-hatian: a. Bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan nasabah menganggap produk keuangan LN adalah produk bank; b. Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku; dan c. Bank Indonesia dapat sewaktu-waktu menghentikan aktivitas keagenan produk keuangan LN tertentu apabila kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau memiliki potensi risiko yang dapat membahayakan bank. 7. Bank yang dapat mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan keagenan Produk Keuangan LN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bank Devisa. b. Mencantumkan rencana aktivitas keagenan produk keuangan LN dalam Rencana Bisnis bank (RBB). c. Memiliki sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk dapat menjalankan manajemen risiko atas aktivitas keagenan produk keuangan LN. 8. Kriteria Produk Keuangan LN yang dapat diageni oleh Bank di Indonesia paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit. b. Telah dilaporkan kepada Bank Indonesia. Untuk produk keuangan LN berupa Instrumen Investasi Asing Selain Efek wajib memenuhi persyaratan berikut ini: c. Diterbitkan oleh bank di LN yang memiliki kantor cabang di Indonesia d. Dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga. e. Bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valas terhadap rupiah. 9. Kriteria Penerbit produk keuangan LN yang dapat dijadikan mitra kerjasama dengan Bank dalam aktivitas keagenan produk keuangan LN wajib memenuhi kriteria berikut ini: a. Terdaftar dan memiliki ijin usaha dari otoritas berwenang di negara asal tempat penerbit berkedudukan. b. Merupakan badan yang menjadi objek pengawasan dari otoritas berwenang di negara asal. 10. Kriteria Nasabah —> Bank hanya dapat menawarkan produk keuangan LN kepada nasabah non retail sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Pelaporan —> Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia: a. Setiap jenis produk keuangan LN yang akan diageni. b. Realisasi bulanan aktivitas keagenan produk keuangan LN.

57


12. Ketentuan Peralihan —> Bank yang telah menjalankan keagenan produk keuangan LN sebelum ketentuan ini berlaku wajib: a. mengajukan permohonan ijin untuk melakukan aktivitas keagenan produk keuangan LN. b. Melaporkan setiap produk keuangan LN yang diageni. c. Menyesuaikan penyelenggaraan aktivitas keagenan produk keuangan LN dengan pengaturan pada regulasi ini paling lambat 3 bulan setelah diterbitkannya ketentuan ini. Bank yang tidak menyampaikan laporan produk keuangan LN dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dikenakan sanksi. d. Bank yang telah mengageni instrumen Investasi Asing Efek yang telah dipasarkan namun belum mendapat ijin dari otoritas terkait di dalam negeri wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di bidang pasar modal di Indonesia. e. Bank yang pada saat Peraturan Bank Indonesia ini dikeluarkan masih menata usahakan Produk Keuangan Luar Negeri Nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia ini, dapat melakukan penatausahaan Produk Keuangan Luar Negeri sampai jatuh tempo. Dalam hal produk tersebut tidak mempunyai jatuh tempo, Bank dapat melakukan early termination atas dasar kesepakatan dengan Nasabah. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum Ringkasan : Latar Belakang dan Tujuan Dinamika perekonomian dewasa ini dan ke depan memunculkan sejumlah tantangan yang membutuhkan kestabilan moneter dan sistem keuangan yang kokoh guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu upaya untuk memperkokoh stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan adalah pendalaman pasar keuangan, termasuk pendalaman pasar valuta asing domestik yang memungkinkan perbankan memiliki ruang gerak yang memadai dalam pengelolaan eksposur valuta asing dengan tetap berpegang pada prinsip kehatian-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan atas ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto Bank Umum dalam bentuk Perubahan Ketiga Atas PBI No.5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Materi Pengaturan 1. Penghapusan pengaturan tentang Posisi Devisa Neto untuk Neraca Bank 2. Penyempurnaan pengaturan tentang Posisi Devisa Neto setiap saat dengan memberikan tenggang waktu 30 menit dan batasan paling tinggi sebesar 20% dari modal bank. a. PDN setiap 30 (tiga puluh) menit adalah penjumlahan antara PDN secara keseluruhan akhir hari kerja sebelumnya dengan posisi terbuka tresuri pada setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit. b. PDN setiap 30 menit tersebut dihitung sejak sistem tresuri dibuka sampai dengan sistem tresuri ditutup. Contoh : •

Bank A memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 08.00 WIB. Posisi Devisa Neto dengan batas maksimal 20% Modal setiap akhir jangka waktu 30 menit dihitung sejak pukul 08.00 WIB dengan tenggang waktu 30 menit yaitu: i.

Pukul 08.30 WIB : PDN paling tinggi 20% Modal

ii. Pukul 09.00 WIB : PDN paling tinggi 20% Modal iii. Pukul 09.30 WIB : PDN paling tinggi 20% Modal; dan seterusnya hingga sistem tresuri ditutup.

58


•

Bank B memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 07.45 WIB. Posisi Devisa Neto dengan batas maksimal 20% Modal setiap akhir jangka waktu 30 menit dihitung sejak pukul 07.45 WIB dengan tenggang waktu 30 menit yaitu: i.

Pukul 08.15 WIB : PDN paling tinggi 20% Modal

ii. Pukul 08.45 WIB : PDN paling tinggi 20% Modal iii. Pukul 09.15 WIB : PDN paling tinggi 20% Modal; dan seterusnya hingga sistem tresuri ditutup. •

Posisi terbuka tresuri pada setiap akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) menit merupakan selisih bersih antara transaksi beli dan jual valuta asing yang terkait dengan kegiatan tresuri Bank pada posisi akhir 30 (tiga puluh) menit yang bersangkutan.

•

Perhitungan posisi terbuka tresuri tersebut termasuk transaksi valuta asing yang telah dilakukan (deal done) namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri. Contoh : Bank A memiliki waktu pembukaan sistem tresuri pada pukul 08.00 WIB. Apabila terjadi transaksi valuta asing pada pukul 08.20 WIB namun belum dimasukkan ke dalam sistem tresuri sampai dengan pukul 08.30 WIB, maka transaksi dimaksud termasuk dalam perhitungan PDN setiap 30 (tiga puluh) menit pada pukul 08.30 WIB.

3. Penyempurnaan mengenai sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran ketentuan PDN sebesar Rp250 juta per hari pelanggaran dengan batas paling banyak sebesar Rp5 miliar per tahun kalender. 4. Kewajiban bagi bank untuk melaporkan (self declare) atas terjadinya pelanggaran PDN, baik untuk PDN secara keseluruhan maupun PDN setiap 30 menit secara harian. a. Dalam hal terjadi pelanggaran kewajiban pengelolaan dan pemeliharaan atas PDN pada akhir hari dan PDN setiap 30 (tiga puluh) menit, Bank wajib menyampaikan laporan pelanggaran dimaksud kepada Bank Indonesia. b. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan paling lambat pukul 16.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pelanggaran dan ditandatangani paling kurang oleh pejabat eksekutif Bank. 5. Pengaturan Pengenaan Sanksi a. Pelanggaran atas ketentuan PDN akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp250 juta per hari pelanggaran dengan batas paling banyak sebesar Rp5 miliar per tahun kalender. b. Selain bentuk sanksi di atas, terhadap jenis pelanggaran tertentu akan dikenakan tambahan berupa dilakukan proses fit & proper test dan/atau penilaian tingkat kesehatan bank. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter Ringkasan : 1. Pertimbangan Penerbitan Ketentuan: Untuk meningkatkan efektivitas Operasi Moneter dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 2. Pokok-Pokok Ketentuan a. Operasi Moneter dilakukan dalam bentuk Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities. b. OPT dapat diikuti oleh Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sementara Standing Facilities hanya dapat diikuti oleh Bank.

59


c. Kegiatan OPT meliputi: 1. Penerbitan SBI. Terkait dengan perdagangan SBI, pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI kecuali untuk transaksi SBI oleh Peserta Operasi Moneter dengan Bank Indonesia. 2. Transaksi repurchase agreement (repo) dan reverse repo surat berharga. Dalam melakukan transasi repo dan reverse repo, Bank Indonesia dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan pada suatu perjanjian antara Bank Indonesia dan pemilik surat berharga. 3. Transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara outright. Transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara outright dilakukan terhadap SBN (SUN & SBSN) dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Penempatan berjangka (term deposit) di Bank Indonesia. Term deposit adalah penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia. Term deposit dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan atas pencairan tersebut dikenakan biaya. 5. Jual beli valuta asing terhadap rupiah, yang antara lain dilakukan dalam bentuk spot, forward atau swap. d. Kegiatan standing facilities meliputi: 1. Lending Facility Lending facility dilakukan melalui mekanisme repo SBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Deposit facility Deposit facility dilakukan tanpa penerbitan surat berharga. 3. Ketentuan Peralihan Transaksi atas SBI yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini yang merupakan bagian dari transaksi yang telah dilakukan sebelum Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan, dikecualikan dari ketentuan minimum 1 month holding period sampai dengan transaksi yang bersangkutan jatuh waktu. 4. Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka ketentuan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu: a. PBI No.4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka; b. PBI No.6/4/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka; c. PBI No.6/33/PBI/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka; d. PBI No.7/30/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka; e. PBI No.10/14/PBI/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka; f. PBI No.10/21/PBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka; g. PBI No.4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia; dan h. PBI No.6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia.

60


Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/12/PBI/2010 tentang Perubahan atas PBI No. 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia Scripless Securuties Settlement System Ringkasan : 1. Materi perubahan yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia ini antara lain mencakup: a. penyesuaian beberapa definisi antara lain: bank, operasi moneter, koridor suku bunga, fasilitas pendanaan, dan surat berharga; b. penambahan pialang pasar modal sebagai peserta BI-SSSS; c. penyesuaian terhadap istilah ‘broker’. 2. Beberapa penyesuaian definisi yang dilakukan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah sebagai berikut: a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. b. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities). Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter. c. Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada peserta Standing Facilities dan penyediaan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh peserta Standing Facilities di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter. d. Instrumen Operasi Moneter adalah instrumen yang digunakan dalam rangka OPT dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) serta ditatausahakan pada Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System. e. Fasilitas Pendanaan adalah penyediaan dana yang dapat berupa pemberian kredit atau pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank yang penatausahaannya dilakukan melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System. f. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. g. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. h. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. 3. Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta BI-SSSS adalah : a. Bank Indonesia. b. Kementerian Keuangan. c. Bank. d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. e. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing. f. Perusahaan Efek. g. Pialang pasar modal. h. Lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. 4. Dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan BI-SSSS, Penyelenggara antara lain menyediakan aplikasi BI–SSSS, Help Desk terkait dengan operasional BI–SSSS; dan sistem layanan informasi, serta ketentuan dan prosedur baik dalam keadaan normal, keadaaan tidak normal maupun keadaan darurat.

61


5. Penyelenggara melakukan pendebetan Rekening Giro Peserta, Rekening Giro Bank yang ditunjuk oleh Peserta dan/atau Rekening Surat Berharga Peserta untuk transaksi antara lain sebagai berikut: a. setelmen Transaksi Dengan Bank Indonesia; b. setelmen transaksi Surat Berharga antar Peserta; c. pembayaran kewajiban kupon (bunga) atau imbalan dan nilai pokok/nominal Surat Berharga yang jatuh waktu; d. pembebanan biaya penggunaan BI-SSSS; e. sanksi kewajiban membayar terkait ketentuan operasi moneter; f. kewajiban pelunasan Fasilitas Pendanaan; g. eksekusi agunan/jaminan sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Fasilitas Pendanaan dan/atau fasilitas pemerintah kepada Peserta; dan/atau h. biaya lainnya. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/13/PBI/2010 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Ringkasan : 1. Materi perubahan yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia ini antara lain mencakup: a. Penyesuaian beberapa definisi seperti: surat utang negara, surat berharga negara dan surat berharga syariah negara; b. Persyaratan bagi bank umum yang dapat menggunakan FLI. 2. Beberapa definisi yang disesuaikan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah sebagai berikut: a. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. b. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. c. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. 3. Persyaratan agar Bank dapat menggunakan FLI disesuaikan sebagai berikut: a. memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa SBI, SBN dan/atau surat berharga lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai Bank peserta BI-RTGS dan/atau penghentian sebagai Bank peserta kliring; dan c. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS. 4. Perhitungan nilai SBI, SBN dan/atau surat berharga lainnya yang digunakan Bank dalam rangka FLI ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/14/PBI/2010 tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan 25 (Dua Puluh Lima) Rupiah Tahun Emisi 1991 Ringkasan : 1. Uang logam (UL) pecahan 25 (dua puluh lima) rupiah tahun emisi 1991 dicabut dan ditarik dari peredaran dengan pertimbangan sebagai berikut: a. UL pecahan 25 (dua puluh lima) rupiah sudah tidak banyak dipergunakan oleh masyarakat dalam melakukan pembayaran;

62


b. Nilai intrinsik dan biaya pencetakan UL pecahan 25 (dua puluh lima) rupiah tahun emisi 1991 saat ini telah lebih besar dari nilai nominalnya. 2. Materi pokok yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan 25 (Dua Puluh Lima) Rupiah Tahun Emisi 1991 meliputi: a. Bank Indonesia mencabut dan menarik dari peredaran UL pecahan 25 (dua puluh lima) rupiah tahun emisi 1991; b. UL pecahan 25 (dua puluh lima) rupiah tahun emisi 1991 yang dicabut dan ditarik dari peredaran dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2010; c. UL rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat ditukarkan di Bank Indonesia dan/atau Bank Umum dalam jangka waktu tertentu; d. Jangka waktu dan tempat penukaran ditetapkan sebagai berikut: 1. Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 penukaran dilakukan di Bank Indonesia dan/atau Bank Umum; 2. Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 penukaran hanya dapat dilakukan di Bank Indonesia. e. Hak untuk menuntut penukaran uang logam rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan atau tanggal 31 Agustus 2020. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/15/PBI/2010 tentang Perubahan Atas PBI No.10/34/PBI/2008 Tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka Oleh Bank Indonesia Ringkasan : I. Latar Belakang Pengaturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/15/PBI/2010 tanggal 23 Agustus 2010 ini merupakan perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/34/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka Oleh Bank Indonesia. Perubahan PBI dilakukan karena adanya penyempurnaan organisasi di Bank Indonesia membawa konsekuensi pada perubahan satuan kerja yang bertugas melakukan transaksi pembelian wesel ekspor berjangka. II. Pokok-Pokok Pengaturan: Materi perubahan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini hanya menyangkut satuan kerja pelaksana transaksi pembelian Wesel Ekspor Berjangka (WEB) oleh Bank Indonesia dari semula Bank Indonesia cq. Direktorat Pengeloaan DevisaBiro Manjemen Devisa dan Nilai Tukar menjadi Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter-Biro Operasi Moneter. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/16/PBI/2010 tentang Sistem Monitering Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Ringkasan : Latar Belakang dan Tujuan Integrasi pasar keuangan domestik dengan pasar keuangan global yang berjalan cukup cepat dewasa ini memunculkan sejumlah tantangan dan risiko bagi para pelaku pasar. Bank Indonesia selaku otoritas moneter berupaya untuk memitigasi segala risiko tersebut dengan memberikan respon kebijakan nilai tukar yang antisipatif dan responsif sesuai dengan perkembangan pasar valuta asing domestik.

63


Dalam kerangka tersebut, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan mekanisme monitoring kegiatan di pasar valuta asing domestik, dimana informasi tentang transaksi valuta asing antarbank diperoleh melalui suatu sistem jaringan on-line. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tugas Bank Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas moneter. Materi Pengaturan SISMONTAVAR diterapkan kepada Bank Devisa yang telah menggunakan Sistem Transaksi Valuta Asing. Ruang lingkup SISMONTAVAR tersebut meliputi transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank. Kewajiban Bank Devisa dalam SISMONTAVAR meliputi: Bank Devisa wajib memelihara aplikasi SISMONTAVAR dalam kondisi on-line pada saat Bank melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank Devisa wajib melakukan Prosedur Konfirmasi pada Sistem Transaksi Valuta Asing yang terhubung dengan aplikasi SISMONTAVAR segera setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan (deal is done). Kewajiban tersebut berlaku pula untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan dengan menggunakan jasa Pialang Pasar Uang. Dalam hal terdapat kesalahan dalam informasi transaksi setelah Prosedur Konfirmasi dilakukan, Bank Devisa menyampaikan kepada Bank Indonesia koreksi atas informasi transaksi segera setelah diketahui adanya kesalahan. Koreksi transaksi yang disampaikan kepada Bank Indonesia tersebut dapat dilakukan melalui media faksimile. Pengaturan Pengenaan Sanksi Bank Devisa yang tidak memelihara aplikasi SISMONTAVAR dalam kondisi on-line pada saat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Bank Devisa yang tidak segera melakukan Prosedur Konfirmasi setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pengecualian terhadap sanksi di atas berlaku dalam kondisi: a. aplikasi SISMONTAVAR terkendala; b. jaringan data terganggu; c. kegagalan Sistem Transaksi Valuta Asing; dan/atau d. kejadian luar biasa (force majeure). Ketentuan Peralihan Ketentuan SISMONTAVAR tidak berlaku bagi Bank Devisa yang telah menggunakan Sistem Transaksi Valuta Asing namun pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini aplikasi SISMONTAVAR belum terpasang. Kewajiban mulai berlaku pada saat aplikasi SISMONTAVAR terpasang. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/17/PBI/2010 tentang Perubahan Atas PBI No.10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah Ringkasan : 1. Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah serta dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai Operasi Moneter Syariah (OMS) khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pengenaan sanksi terhadap transaksi operasi moneter syariah yang dinyatakan batal.

64


2. Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada Peserta OMS terhadap setiap Transaksi OMS yang dinyatakan batal berupa: 1). teguran tertulis; dan 2). kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal transaksi Operasi Moneter Syariah yang batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain dikenakan sanksi tersebut di atas, Peserta OMS yang melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan juga dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut. 3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2010. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/18/PBI/2010 tentang Perubahan Atas PBI No.10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ringkasan : 1. Perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah serta dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) khususnya Pasal 14 ayat (2) huruf b dan ayat (3) mengenai pengenaan sanksi terhadap transaksi SBIS yang dinyatakan batal. 2. Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada BUS atau UUS atas Transaksi SBIS yang dinyatakan batal berupa: 1). teguran tertulis; dan 2). kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai Transaksi SBIS yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap Transaksi SBIS yang dinyatakan batal. Dengan tidak mengurangi sanksi tersebut diatas, dalam hal BUS atau UUS melakukan Transaksi SBIS dan/atau transaksi operasi moneter syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter syariah, yang dinyatakan batal sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka BUS atau UUS dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter syariah selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut. 3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2010. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing Ringkasan : Latar Belakang Pengaturan : 1. Tekanan inflasi serta kondisi ekses likuiditas perbankan yang tinggi dan persisten perlu dikendalikan agar tidak berdampak pada peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat berpengaruh pada stabilitas moneter. Selain itu, stabilitas sektor keuangan perlu terus didukung oleh penguatan kondisi sektor perbankan dalam menghadapi berbagai risiko dan pengoptimalan fungsi intermediasi perbankan. 2. Guna mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan perlu dilakukan pengelolaan ekses likuiditas perbankan secara optimal, antara lain melalui kebijakan giro wajib minimum dengan memperhatikan kondisi likuiditas perbankan serta peran bank dalam menjalankan fungsi intermediasi.

65


Substansi Pengaturan : 1. Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing. 2. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi terdiri dari: a. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah; b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah; dan c. GWM LDR sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif. 3. Ketentuan mengenai GWM Sekunder dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing tidak mengalami perubahan. 4. GWM Primer dalam rupiah, GWM LDR dan GWM dalam valuta asing dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia, sedangkan GWM Sekunder dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve. 5. Perhitungan GWM LDR dilakukan sebagai berikut: a. Batas bawah LDR Target sebesar 78% dan batas atas LDR Target sebesar 100%. b. Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target memiliki GWM LDR sebesar 0%. c. Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR Target diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Bawah (saat ini sebesar 0,1) dengan selisih LDR bank dari batas bawah LDR target. d. Bank yang LDR-nya lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini 14%) akan diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Atas (saat ini sebesar 0,2) dengan selisih LDR bank dari batas atas LDR target. e. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR Target dan memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM insentif (saat ini sebesar 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0% f. Besaran dan parameter LDR Target, KPMM Insentif, Parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas akan dievaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan. 6. Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah. 7. Bagian tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 6 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam rupiah. 8. Jasa giro diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah. 9. Bank yang mendapatkan insentif dalam rangka konsolidasi perbankan memperoleh kelonggaran pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar 1% bagi pemenuhan GWM Primer dalam rupiah. 10. Terhadap Bank yang sedang dikenakan Cease and Desist Order (CDO) terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana, dalam rangka supervisory action Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan yang berbeda dari ketentuan GWM LDR sebagaimana diatur dalam PBI ini. 11. PBI ini mencabut PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 10/25/PBI/2008, namun peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini.

66


12. Ketentuan mengenai GWM LDR beserta sanksi terhadap pelanggaran GWM LDR mulai berlaku pada 1 Maret 2011. 13. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2010. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/20/PBI/2010 tentang Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ringkasan : Latar belakang 1. Semakin berkembangnya industri BPR dan BPRS disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan BPR/BPRS terutama yang berbasis teknologi informasi, maka risiko pemanfaatan BPR dan BPRS dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi. 2. Ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) bagi BPR dan BPRS yang berlaku selama ini perlu untuk disempurnakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Materi Pengaturan 1. BPR dan BPRS wajib menerapkan program Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). 2. Penggunaan istilah baru terkait dengan penerapan program APU dan PPT sebagai berikut: a. Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. b. Enhanced Due Diligence (EDD) adalah CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR/BPRS untuk mendalami profil calon Nasabah, Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. c. Politically Exposed Person (PEP) adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik d. Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian e. Walk in Customer adalah pengguna jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BPR/BPRS tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugaasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut. 3. Pengaturan dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris. 4. BPR dan BPRS wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai BPR dan BPRS yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT dan bertanggung jawab terhadap Direktur. 5. Pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) kepada calon Nasabah, Nasabah, dan WIC yang terdiri dari:

67


a. Permintaan informasi dan dokumen kepada calon nasabah perorangan, perusahaan berbentuk bank dan non bank termasuk nasabah berupa yayasan, perkumpulan serta Lembaga Negara. Pengaturan termasuk untuk nasabah usaha mikro dan kecil yang lebih sederhana. b. Permintaan informasi dan dokumen kepada WIC baik yang melakukan transaksi di atas Rp100 juta maupun untuk WIC yang melakukan transaksi di bawah Rp100 juta. c. Pelaksanaan verifikasi dokumen dalam rangka meneliti dan meyakini kebenaran dokumen termasuk pelaksanaan wawancara. d. Pemantauan dan pengkinian data 6. BPR dan BPRS wajib memelihara Daftar Teroris berdasarkan data yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PBB. 7. BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pencatatan dan memelihara profil Nasabah. 8. BPR dan BRPS wajib menatausahakan data Nasabah dan WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC atau sejak ditemukanannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha serta wajib memelihara dokumen Nasabah dan WIC dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur mengenai Dokumen Perusahaan. 9. Pengaturan mengenai pemindahan dana. 10. Kewajiban BPR dan BPRs untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal: tidak memenuhi kelengkapan informasi dan dokumen, diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar, BPR dan BPRS ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah atau penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah. 11. Pengaturan mengenai Beneficial Owner perorangan, perusahaan, yayasan atau perkumpulan. 12. Pelaksanaan EDD untuk calon Nasabah, Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP. Direksi BPR/BPRS atau Pejabat Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tergolong PEP tersebut. 13. Pengaturan mengenai CDD yang lebih sederhana dapat dilakukan terhadap calon Nasabah yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah. 14. BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabah yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Namun demikian BPR dan BPRS wajib memastikan kecukupan identifikasi & verifikasi atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen. 15. BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif yang dibuktikan dengan adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk unit kerja atau pegawai yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT serta pemisahan fungsi antara pelaksana penerapan program APU dan PPT dengan pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi efektivitas penerapan program tersebut.

68


16. BPR dan BPRS wajib melakukan penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru, serta melaksanakan pelatihan mengenai program APU dan PPT kepada SDM BPR dan BPRS. 17. BPR wajib menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya PBI ini dan wajib menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan tersebut kepada BI. 18. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. 19. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib disampaikan 3 (tiga) hari kerja setelah BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu sejak Direktur yang berwenang menyetujui transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan. 20. Sanksi keuangan diberikan kepada BPR yang terlambat menyampaikan atau tidak menyampaikan Pedoman Pelaksanaan APU dan PPT serta BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. 21. Peraturan ini mencabut PBI No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) bagi BPR tanggal 23 Oktober 2003. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank Ringkasan : 1. Tujuan pengaturan ini adalah : a. Agar Bank memiliki Rencana bisnis yang disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif. b. Sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko strategik dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal untuk mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai visi dan misinya. c. Selain itu rencana bisnis bank yang realistis diperlukan juga bagi otoritas moneter sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan macro prudential dan d. Menjadi salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif. 2. Bank wajib menyusun Rencana Bisnis setiap tahun. Bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Rencana Bisnis wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum. 3. Cakupan Rencana Bisnis paling kurang meliputi: a. Ringkasan eksekutif; b. Kebijakan dan strategi manajemen; c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini; d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; e. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; f. Rencana pendanaan; g. Rencana penanaman dana;

69


h. Rencana permodalan; i.

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);

j.

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

k. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; l.

Informasi lainnya.

4. Rencana Bisnis wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian dalam hal Rencana Bisnis yang disampaikan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan ini. 5. Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis apabila: a. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank. Perubahan ini hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan; dan/atau b. Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia. 6. Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Bank Indonesia. 7. Pemberian masa transisi sebagai berikut: a. Khusus untuk Rencana Bisnis tahun 2011, Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan Desember 2010. b. Khusus untuk Bank yang menyampaikan Rencana Bisnis tahun 2011, namun melewati akhir Desember 2010: 1). Tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar, apabila disampaikan paling lambat akhir Januari 2011; atau 2). Dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50 juta, apabila disampaikan setelah akhir Januari 2011.

70

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Recommend Documents