HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

BULETIN

ISSN : 1693 - 3265 Volume 8, Nomor 2, Mei 2010

HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Sistem Keuangan Negara Kajian Terhadap RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan Ambiguitas Pengaturan Badan Hukum Yayasan Maintaining Financial Stability: Indonesia’s Experience in Preventing and Handling Financial Crisis Resensi Buku: Bank Bersubsidi yang Membebani Cakrawala Hukum: Ratifikasi European Union (EU) Convention on Cybercrime (CoC) Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari - April 2010 Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, Januari - April 2010

Volume 8, Nomor 2, Mei 2010

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Direktorat Hukum Bank Indonesia Pelindung Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia Penanggung Jawab Ahmad Fuad, Heru Pranoto, Agus Santoso Pemimpin Redaksi Agus Santoso Sekretaris Redaksi Dyah Pratiwi Dewan Redaksi Zulkarnain Sitompul, Wahyudi Santoso, Sudarmaji, Bambang Djauhari, Herminingsih, Rosalia Suci, Suprianto, Hari Sugeng Raharjo, Umi Widji. R. Redaksi Pelaksana Arief. R. Permana, Gufron Baehaki, Hilman Tisnawan, Teddy Yusuf, Anton Purba, Kuwat Wijayanto Mitra Bestari Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LLM Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLM Prof. Dr. Huala Adolf, SH, LLM Dr. Inosentius Samsul, SH, LLM Dr. Lastuti Abubakar, SH, MH Penanggung Jawab Pelaksana dan Distribusi Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan ini diterbitkan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan dalam buletin ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Bank Indonesia. Buletin ini pada awal tahun penerbitan, tahun 2003, diterbitkan 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Mulai tahun 2004 buletin ini terbit secara berkala pada bulan April, Agustus dan Desember, dan mulai tahun 2009, buletin diterbitkan pada bulan Januari, Mei, dan September. Peminat buletin ini dapat menghubungi Bagian Administrasi Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Gedung B Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 8629, facsimile (021) 350 1931, email: [email protected] Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel ilmiah atau semi ilmiah serta resensi buku berkenaan dengan hukum perbankan dan kebanksentralan. Tulisan tersebut dapat disampaikan kepada Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Gedung Tipikal Lt 9 Jl M.H Thamrin No. 2 Jakarta 10350, telepon (021) 381 7346, facsimile (021) 380 1430. Atas dimuatnya artikel dan resensi buku dimaksud, Redaksi memberikan uang jasa penulisan. “Buletin ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia di http://www.bi.go.id, pilih links riset, survey dan publikasi, kemudian pilih publikasi”

Halaman ini sengaja dikosongkan

Dari Meja Redaksi

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8 Nomor 2, Edisi Mei 2010 kembali hadir dan menyapa pembaca sekalian. Ann Seidman, Robert B Siedman dan Nalin Abeyesekere mengatakan bahwa dalam proses pembangunan, undangundang merupakan alat utama Pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga negara. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan. Suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus di suatu negara harus mampu mendorong suatu perilaku yang dituju atau yang diaturnya. Menyoroti peran tersebut, dalam edisi 2 kali berturut-turut Buletin akan menghadirkan beberapa artikel berkaitan dengan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai amanat Pasal 34 UU tentang Bank Indonesia. Harus dikritisi secara mendalam apakah amanat demikian dapat membuat perubahan dalam hal ini pengawasan bank lebih baik dan dapat membawa perubahan lebih baik dalam sistem ekonomi terutama dalam pengaturan dan pengawasan pengelolaan kegiatan sektor keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam edisi ini, Buletin akan menerbitkan artikel mengenai Kajian terhadap RUU Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ditulis oleh Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH. Disamping itu, Buletin juga menurunkan 3 artikel lainnya yaitu masing-masing mengenai Sistem Keuangan Negara yang ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Ashhiddiqie, SH, LLM; Ambiguitas Pengaturan Badan Hukum Yayasan, oleh Dyah Hapsari Prananingrum, SH, MH serta artikel yang dibawakan oleh Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia dalam Konferensi “Actuality in Legal Banking Activity” yang diselenggarakan oleh Association of Legal Adviser in the Financial and Banking System, Piatra Neamt Romania, 1-5 Juni 2010 “ Maintaining Financial Stability : Indonesia’s Experience in Preventing and Handling Financial Crisis” Semetara itu, dalam rubrik Cakrawala Hukum, redaksi menampilkan Ratifikasi EU Convention on Cyber. Akhirnya, guna memberikan pengkinian informasi produk perundang-undangan Bank Indonesia, Buletin ini akan memuat daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran (SE) Ekstern Bank Indonesia dari bulan Januari sampai dengan April 2009, yang dilengkapi dengan Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, dengan harapan agar semakin mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mencari regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Selamat membaca. Jakarta, Mei 2010

Redaksi

i


Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 8, Nomor 2, Mei 2010

Halaman Dari Meja Redaksi............................................................................................................................................

i

Daftar Isi..........................................................................................................................................................

iii

Sistem Keuangan Negara.................................................................................................................................

1-3

Prof. Dr. Jimly Ashhiddiqie, SH, LLM Kajian Terhadap RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan.......................................................................................

5 - 10

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH Ambiguitas Pengaturan Badan Hukum Yayasan.................................................................................................

11 - 18

Dyah Hapsari Prananingrum, SH, MH Maintaining Financial Stability: Indonesia’s Experience in Preventing and Handling Financial Crisis.......................

19 - 24

Agus Santoso, SH, LLM Resensi Buku: Bank Bersubsidi yang Membebani.....................................................................................................................

25 - 26

Krisantus Adityo Wibowo Cakrawala Hukum: Ratifikasi European Union (EU) Convention on Cybercrime (CoC)........................................................................

27 - 29

Redaksi Daftar Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia, Januari - April 2010.........................

31 - 33

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia) Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, Januari - April 2010...................................................................................

35 - 37

Tim Informasi Hukum (Direktorat Hukum Bank Indonesia)

iii


Sistem Keuangan Negara Oleh: Prof. Dr. Jimly Ashhiddiqie, SH, LLM1

Masalah keuangan negara dalam konstitusi (UUD 1945)

a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan

diatur dalam dua bab, yaitu Bab Keuangan: BAB VIIIA

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan BAB VIII yang

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas

mengatur mengenai penetapan APBN dan apabila DPR

layanan umum pemerintahan Negara dan membayar

tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden. BAB

tagihan pihak ketiga

VIIIA mengenai kedudukan, keanggotaan, dan kewenangan

c. penerimaan negara

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang

d. pengeluaran negara

berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

e. penerimaan daerah;

tentang keuangan negara. Di dalam BAB ini tidak ditemukan

f. pengeluaran daerah;

pengertian keuangan negara kecuali rumusan : ”Anggaran

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri

Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari

atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,

pengelolaan keuangan negara …” (Pasal 23 ayat(1)).

piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai

Rumusan ini terlampau singkat dan tidak memberikan

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

gambaran jelas mengenai pengertian keuangan negara. Lebih dari itu, rumusan ini kurang mencerminkan paham

perusahaan negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan

kedaulatan rakyat oleh karena tidak memuat aspek filosofis

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerinthaan

dari adanya APBN yakni merupakan salah satu wujud

dan/atau kepentingan umum;

kedaulatan rakyat, dimana rakyat yang berhak menentukan kemana uang rakyat akan dipergunakan negara. Apakah

i.

kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

keuangan negara termasuk keuangan daerah dan keuangan BUMN dan BUMD.

Hubungan antar lembaga negara dalam pengelolaan keuangan negara, UUD 1945 telah mengatur hubungan

Pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden/Pemerintah

antarlembaga negara terkait dengan pengelolaan keuangan

dan DPR telah menerbitkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang

negara. Di dalamnya terdapat beberapa hubungan yang

Keuangan Negara sebagai undang-undang organik untuk

bersifat pokok atau dasar, yang selanjutnya dirinci ke dalam

melaksanakan lebih lanjut ketentuan konstitusi mengenai

berbagai peraturan perundang-undangan di bawah

keuangan negara. Dalam UU inilah baru dapat ditemukan

konstitusi. Hubungan-hubungan sebagaimana telah diatur

pengertian Keuangan Negara, yaitu “semua hak dan

dalam konstitusi tersebut dirancang sebagai bagian dari

kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

checks and balances antar cabang kekuasaan negara agar

segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang

terwujud sistem saling mengontrol dan mengimbangi

dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan

antarlembaga negara di Indonesia.

hak dan kewajiban tersebut” (Pasal 1 butir 1). Dalam hal ini ruang lingkup Keuangan Negara juga dirinci dalam pasal

Hubungan antarlembaga negara dalam pengelolaan

2 UU ini, yaitu :

keuangan negara dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Hubungan Antar Presiden dan DPR dan DPD

1

Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI.

UUD 1945 menentukan bahwa penetapan APBN setiap tahun dengan Undang-Undang (Pasal 23 ayat (1)).

1

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 8, Nomor 2, Mei 2010

Dengan demikian UUD 1945 secara jelas mengamanatkan

dan untuk bidang tertentu oleh DPD untuk melakukan

bahwa penetapan APBN harus melalui “pintu” DPR,

pengawasan kepada Pemerintah. Sayangnya fungsi

yakni dengan persetujuan DPR. Rancangan APBN yang

pengawasan lembaga perwakilan belum berjalan optimal

diajukan oleh Presiden akan dibahas oleh DPR dengan

jika melihat buruknya pengelolaan keuangan negara

melibatkan berbagai komisi dengan tugas spesifik untuk

sebagaimana tercermin dalam hasil penelitian lembaga-

mendapat koreksi dan penyempurnaan serta sesuai

lembaga internasional yang menempatkan Indonesia

dengan harapan DPR yang secara normatif merupakan

sebagai salah satu Negara terkorup di dunia.

lembaga yang mewakili aspirasi rakyat. 2. Hubungan Antara Presiden dengan BPK Kedudukan DPR dalam penetapan APBN sangat kuat karena tanpa persetujuannya, maka RAPBN yang diajukan

Keberadaan BPK telah diperkuat oleh MPR melalui

Presiden tidak dapat dijalankan. Jika hal ini terjadi, UUD

“Perubahan Ketiga” yang dihasilkan dalam Sidang

1945 telah mengaturnya dengan ketentuan Pemerintah

Tahunan MPR 2001. Semula hanya satu ayat, kini menjadi

menjalankan APBN tahun yang lalu (Pasal 23 ayat (3)).

satu bab tersendiri dengan isi tiga pasal dan tujuh pasal

Walaupun kedudukan konstitusionalnya sangat kuat,

ayat (Pasal 23E, 23F dan 23 G). UUD 1945 menentukan

namun sejarah Orde Baru selama lebih dari 30 tahun

tugas BPK, yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung

dan selama era reformasi sampai saat ini, DPR belum

jawab keuangan negara. Dalam konteks ini posisi Presiden

pernah menolak RAPBN yang diajukan Pemerintah.

sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang berlaku

Selama ini yang dilakukan DPR adalah melakukan revisi

dalam sistem pemerintahan presidensiil. Hubungan ini

yang seringkali tidak substansial atau mendasar.

menunjukkan adanya checks dan balances antar cabang kekuasaan Negara.

Terkait dengan proses penetapan APBN di DPR, UUD 1945 pasca perubahan telah menetapkan bahwa DPR

Agar pelaksanaan tugasnya berjalan lancar dan sesuai

tidak bekerja sendiri. Ia “didampingi” oleh DPD, lembaga

dengan harapan rakyat, UUD 1945 telah menetapkan

perwakilan baru yang mewakili kepentingan daerah.

status BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan

Hanya saja posisi DPD tidaklah sekuat DPR oleh karena

mandiri. Pengertian BPK sebagai lembaga negara yang

UUD 1945 menentukan kewenangan lembaga ini adalah

bebas dan mandiri dikaitkan dengan fungsi external

memberikan pertimbangan kepada DPR seputar RAPBN

audit atas keuangan negara yang berbeda dengan

tersebut dan DPR bertugas untuk memperhatikan

BPKP yang menjalankan fungsi internal audit cabang

pertimbangan tersebut. Kata “pertimbangan” disisi

kekuasaan pemerintah.

DPD dan kata “memperhatikan” di pihak DPR menunjukkan kedudukan yang tidak sejajar antara kedua

3. Hubungan Antara DPR, DPD, DPRD dengan BPL

lembaga perwakilan ini dan tidak ada tanggung jawab konstitusional bagi DPR untuk mengakomodasi aspirasi

UUD 1945 menentukan bahwa hasil pemeriksaan BPK

DPD. Pengaturan yang demikian menyebabkan DPD tidak

diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Dari rumusan

bisa langsung berhadapan dengan Presiden/Pemerintah

ini terlihat jelas bahwa obyek pemeriksaan BPK tidak

sehingga tercipta pembicaraan segitiga antara presiden,

hanya mencakup keuangan negara dalam konteks APBN

DPR dan DPD dalam kedudukan yang sejajar, tetapi

tetapi juga mencakup keuangan daerah dalam konteks

pelaksanaan tugas DPD harus selalu melalui “pintu”

APBN tetapi juga mencakup keuangan daerah dalam

DPR dalam memberikan pertimbangan soal RAPBN. DPR

konteks APBD. Untuk kepentingan itu, BPK memberi

kemudian membahasnya dan pada tahap selanjutnya

kewenangan mendirikan perwakilan di tiap-tiap provinsi.

DPR melakukan pembahasan dengan Presiden/Pemerintah.

Selanjutnya hasil kerja BPK tersebut menjadi bahan bagi lembaga perwakilan tersebut untuk melaksanakan fungsi

2

Selain itu, hubungan antara Presiden dengan DPR dan

pengawasan atas jalannya pemerintahan serta bagi

DPD terletak pada aspek pengawasan dimana hasil kerja

badan lain maksudnya penegak hukum seperti

BPK atas keuangan negara menjadi bahan bagi DPR

Kejaksanaan, Kepolisian, KPK untuk menindaklanjuti.


Pengaturan demikian oleh konstitusi memberi dasar hukum sangat kuat kepada DPR. DPD dan DPRD, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK untuk menindaklanjuti hasil kerja BPK, terutama jika hasilnya menyatakan terdapat penyalahgunaan keuangan negara. Dalam konteks ini, penting semua kalangan untuk mencermati bagaimana sikap dan agenda kerja lembaga-lembaga perwakilan dan lembaga penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan BPK.

3


Kajian Terhadap RUU Tentang Otoritas Jasa Keuangan Oleh: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH1

Ann Seidman, Robert B. Siedman dan Nalin Abeyesekere

oleh lembaga jasa keuangan. Sebab amanat pasal 34 UU

mengatakan bahwa dalam proses pembangunan undang-

BI tersebut sejak awal penyusunannya telah mengandung

undang merupakan alat utama pemerintah melakukan

kontroversi dan perdebatan. Berdasarkan pasal Pasal 34

perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas

UU BI fungsi BI dalam mengawasi bank dialihkan kepada

tugas pembuat undang-undang, yaitu membuat undang-

LPJK. Pengalihan fungsi pengawasan bank dari bank sentral

undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan.

di negara yang industri keuangannya didominasi oleh

Suatu undang-undang yang efektif pada keadaan khusus

industri perbankan tentunya menimbulkan perdebatan dan

di suatu negara harus mampu mendorong suatu perilaku

memicu kontroversi.

yang dituju atau yang diaturnya2. Bank sentral yang diberikan tanggung jawab untuk Berkaitan dengan Rancangan Undang Undang Otoritas Jasa

menciptakan stabilitas nilai rupiah tentu akan menemukan

Keuangan (OJK) sebagai amanat pasal 34 ”Undang- undang

kesulitan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut apabila

Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan tas Undang-

tidak memiliki kewenangan mengawasi bank. Itu sebabnya

Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia”

UU BI meletakan tujuan BI dalam Pasal 7 yaitu mencapai

”(UU BI)”, dimana ditentukan bahwa tugas mengawasi bank

dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan untuk mencapai

akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa

tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

keuangan (LPJK) yang independen dan dibentuk dengan

tersebut Pasal 8 UU BI menetapkan tiga tugas Bank Indonesia

Undang-undang paling lambat 30 Desember 2010.

yaitu: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,

Harus dikritisi secara mendalam apakah amanat demikian

serta; (3) mengatur dan mengawasi bank. Oleh karena itu

itu dapat membuat pengawasan bank lebih baik dan dapat

pelaksanaan amanat Pasal 34 berpotensi menyulitkan BI

membawa perubahan lebih baik dalam sistem ekonomi

dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UU BI. Pasal

terutama dalam pengaturan dan dan pengawasan

34 tersebut telah mengamputasi instrumen penting yang

pengelolaan kegiatan sektor keuangan yang diselenggarakan

dimiliki BI dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka kajian terhadap rancangan Undang Undang

1

2

Mendapat Sarjana Hukum dari USU (1983), Magister Hukum dari Universitas Indonesia (1994), Doktor dari Universitas Indonesia (2001), Guru Besar Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, Dosen Fakultas Hukum USU Medan, tahun 1987 - sekarang, Dosen Pascasarjana Hukum USU Medan, tahun 1999 - sekarang, Dosen Magister Manajemen Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Kenotariatan Pascasarjana USU Medan, tahun 2002, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Pancasila Jakarta, tahun 2001 - sekarang, Dosen Magister Hukum Pascasarjana Univ. Krisnadwipayana Jakarta, tahun 2001 - sekarang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, tahun 1997 - 2000). Penguji Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2002 - sekarang. Dosen pada Program Pascasarjana IAIN Medan, 2007. Dosen pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005sekarang, Ketua Program Studi Magister Ilmu HUkum Sekolah Pascasarjana USU, Tahun 2001 - 2006, Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum (S2&S3), tahun 2006 - sekarang. Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere, Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters, (London: Kluwer Law Interenational, 2001), hal. xxi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu memperhatikan sebagaimana diamati hasil studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu “stabilitas” (stability), “prediksi” (preditability), “keadilan” (fairness), “pendidikan” (education), dan “pengembangan khusus dari sarjana hukum” (the special development abilities of the lawyer)3.

3

Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,” Journal of International Law and Policy, (Vol. 9, 1980) : 232.

5


Selanjutnya Burg’s mengemukakan bahwa unsur pertama

Karena pasal 30 tersebut menetapkan dan memungut biaya

dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem

yang wajib dibayar oleh industri jasa keuangan. Sebab

ekonomi berfungsi. Di sini “stabilitas” berfungsi untuk

pemungutan fee dari industri akan menimbulkan benturan

mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan

kepentingan antara OJK dan Industri jasa keuangan dan

yang saling bersaing. Sedangkan “prediksi” merupakan

dampak yang tidak baik terhadap industry itu sendiri maupun

kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan

terhadap masyarakat. Disamping itu pembiayaan OJK

yang berhubungan dengan ekonomi suatu

negara4.

Hal ini

yang berasal dari industri keuangan akan dapat menambah

sejalan dengan pendapat J.D. Ny Hart, yang mengemukakan

biaya yang harus ditanggung industri keuangan atau bank,

konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu

disamping fee penjaminan dana nasabah. Biaya tersebut

predictability, procedural capabilyty, codification of goals,

pada akhirnya akan menjadi beban nasabah dan berpotensi

education, balance, defenition and clarity of status serta

untuk mendorong peningkatan suku bunga. Hal ini tentunya

accomodation5.

tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi mengingat saat ini tingkat suku bunga terutama perbankan sudah sangat

Dengan mengacu prinsip-prinsip dan unsur unsur dimuka

tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga di negara-

dapat dilihat bahwa RUU Tentang Otoritas Jasa Keuangan

negara lain.

harus mempunyai unsur unsur sebagai berikut6: Ketiga, pembuatan RUU OJK mempunyai tujuan untuk Pertama, RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat

dapat secara maksimal menciptakan efisiensi disektor

membuat prediksi (predictability), yaitu apakah nantinya

perbankan dan jasa keuangan. Hal ini perlu kajian yang

dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi

mendalam karena RUU OJK tersebut tidak mengatur secara

industri jasa keuangan terutama dampak dari struktur

baik tujuan pembuatanya, sebagaimana harusnya cara

pengawasan pada aspek kesehatan sistem perbankan yang

pembuatan suatu Undang-undang. Padahal tujuan

meliputi keselamatan dan kesehatan bank, stabilitas sistemik

pengawasan bank misalnya merupakan salah satu pilar

dan pengembangan sistem perbankan dan keuangan.

utama dalam pencapaian tujuan Bank Indonesia yang harus

Hal ini penting bahwa penentuan oleh UU terhadap OJK

terintegrasi dengan tugas BI menjaga kelancaran sistem

akan dapat menggangu pelaksaaan tugas BI dan pencapaian

pembayaran dan tugas menetapkan dan melaksanakan

tujuan BI. Hal ini mengingat pengaturan dan pengawasan

kebijakan moneter.

bank merupakan satu kesatuan dari sistem bank sentral, selain kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Oleh

Secara empiris, survey yang dilakukan Central Banking

karena itu pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan

Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara

bank dari Bank Indonesia dipastikan akan mengganggu

yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan

pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia

pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal

sebagai bank sentral, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal

ini lebih menonjol dinegara negara sedang berkembang.

4, Pasal 7, dan Pasal 8 UU BI.

Khusus untuk negara yang sedang berkembang alasannya adalah masalah sumber daya (sumber daya manusia dan

Kedua, RUU itu harus mempunyai kemampuan prosedural

dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan

(procedural capability) dalam struktur pengawasan. Apabila

pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya

diamati ketentuan pasal 30 RUU OJK, terlihat bahwa

kecendrungan pemberian independensi kepada Bank Sentral.

OJK tersebut tidak mempunyai kemampuan prosedural.

Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya Bank Sentral, apabila bank sentral juga berwenang mengawasi bank, bank sentral akan memiliki kewenangan yang

4

Ibid.

5

J.D. Ny. Hart, “The Role of Law in Economic Development,” dalam Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid 2, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367.

6

Bandingkan, Burg’s dalam Leonard J. Therberge, op.cit. dan J.D. N. Hart, log.cit

6

sedemikian besar. Bank Of England misalnya pada tahun 1997 mendapatkan keindependennya, namun dua minggu kemudian kewenangan pengawasan bank diambil alih dari bank sentral tersebut.


Keempat, RUU itu nantinya dapat berperan menciptakan

dewan komisioner. Sebab ditentukan bahwa salah satu

keseimbangan (balance) karena hal ini berkaitan dengan

anggota dewa komisioner berasal dari kementerian

inisiatif pembangunan ekonomi. Disini perlu pendalaman

keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan amanat pasal 34

pemikiran kedepan bagaimana keseimbangan kewenangan

UU BI yang menghendaki lembaga yang dibentuk bersifat

antara Bank Indonesia dan OJK. Dalam pasal 21 RUU OJK

independen dalam menjalakan tugasnya dan kedudukannya

memberikan kewenangan kepada OJK, salah satu misalnya

berada diluar pemerintah. Disini perlu diingat bahwa lembaga

pemberian ijin dan pencabutan usaha, sementara kewenangan

yang independen tidak dapat dilihat sebagai bagian cabang

demikian diatur juga dalam kewenangan BI melalui pasal 26

kekuasaan eksekutif, namun terpisah untuk menjalankan

UU BI mengenai kewenangan dibidang perijinan. Apabila

kebijakannya yang khusus demi efisiensi, dan lepas dari

nantinya RUU tersebut menjadi UU, maka akan menimbulkan

campur tangan eksekutif. Filosofi independensi berkenaan

masalah besar dalam konteks pengawasan bank di Indonesia.

dengan pembatasan kekuasaan eksekutif, agar organ negara yang sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam

Kelima, UU itu nantinya dapat berperan dalam menentukan

kekuasaan eksekutif dapat menjamin bahwa fungsinya

definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status).

tidak disalahgunakan oleh eksekutif.

Dalam hal ini hukum tersebut harus memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu yang berkaitan

Keenam, UU itu nantinya harus dapat mengakomodasi

dengan pelaksanaan pengawasan perbankan dan jasa

(accomodation) berbagai kepentingan yang saling bersaing.

keuangan.

Bila diamati RUU OJK belum mengakomodasi pengaturan bentuk bentuk pengawasan bank, padahal ketentuan

Sejalan dengan unsur kelima ini terlihat tidak jelas status

pengawasan demikian harus diatur secara detail.

dari OJK sebagaimana ketentuan pasal 4 dan ketentuan ketentuan yang terdapat dalam pasal pasal RUU OJK

Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis,

mengenai pembuatan peraturan. Sebab ketentuan ketentuan

yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank

dalam RUU OJK tersebut beberapa hal tidak sesuai dengan

untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga

amanat pasal 34 UU BI. Karena seharusnya lembaga yang

kestabilan moneter (macro-economic supervision), dan

dibentuk hanya melakukan tugas pengawasan. Dalam hal

pengawasan yang mendorong agar bank secara individual

tertentu dapat mengeluarkan ketentuan namun hanya

tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan

berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan

masyarakat dengan baik (prudential supervision).

berkoordinasi dengan BI. Sasaran yang ingin dicapai oleh macro economics supervision Ketidakjelasan status dari RUU OJK itu dapat pula dilihat

adalah bagaimana mengarahkan dan mendorong bank

dari ketentuan pasal 36 ayat 3 dan ayat 4 RUU OJK tentang

serta sekaligus mengawasinya, agar dapat ikut berperan

pelaporan yang tidak sesuai dengan penjelasan pasal 34

dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi

ayat 1 UU BI. Sebab dalam pasal 36 ayat 3 RUU OJK

makro, baik yang terkait dengan kebijaksanaan umum

ditentukan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan wajib

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemantapan

menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud

neraca pembayaran, perluasan lapangan kerja, kestabilan

pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

moneter maupun upaya pemerataan pendapatan dan

Sedangkan ayat 4 menentukan “Laporan kegiatan

kesempatan berusaha. Untuk itu, pemerintah telah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga

mengeluarkan seperangkat kebijaksanaan, termasuk

kepada Presiden”. Padahal perintah dari penjelasan pasal

kebijaksanaan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi

34 ayat 1 UU BI menentukan bahwa lembaga OJK tersebut

bank guna melaksanakan pencapaian sasaran ekonomi

hanya menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa

makro dimaksud. Dalam kaitan dengan pengawasannya,

Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

walaupun dalam beberapa hal pelaksanaan program tersebut tidak terlalu menguntungkan bank, dan bahkan kadangkala

Pengaturan Status yang tidak jelas terlihat lagi dalam

merupakan suatu beban, kepada bank biasanya ditetapkan

ketentuan pasal 5 ayat (5) mengenai ketentuan mengenai

suatu reward atau penalty, yaitu bagi bank yang dapat

7


memenuhi pelaksanaan program tersebut atau yang tidak

beragamnya pendekatan pengaturan termasuk model yang

dapat memenuhinya.

menyatukan fungsi pengawasan bank dengan kebijakan moneter. Pendapat yang mengkhawatirkan adanya benturan

Tujuan dari prudential supervision adalah mengupayakan

kepentingan apabila tugas pengawasan bank dilakukan

agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta

oleh bank sentral memunculkan pertanyaan mendasar

keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat

apakah untuk menjalankan tugas menjaga kestabilan nilai

memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti bahwa

rupiah BI memerlukan fungsi dan kewenangan lain. Dalam

setiap bank dari sejak awal harus dijauhkan dari segala

kaitan ini Alan Greenspan menyatakan “a single regulator

kemungkinan risiko yang akan timbul. Dengan demikian,

with a narrow view of safety and soundness and with no

bank perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang

responsibility for the macroeconomic implications of its

membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan

decisions would inevitably have a long-term bias against

mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama,

risk-taking and innovation.” Pernyataan Alan Greenspan

dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan

ini dipertegas oleh Ben S Bernanke, Chairman of the Board

tertentu yang mengandung risiko tinggi.

of Governors of the US Federal Reserve System dengan mengatakan bahwa “I am not aware of any evidence that

Teori pengawasan bank mengajarkan bahwa sistem

monetary-policy decisions have been distorted because of

pengawasan bank yang ideal dari sudut kepentingan semata

the Fed’s supervisory role.”7

mata untuk mewujudkan dan menjaga sistim perbankan yang sehat, akan tercapai apabila otoritas pengawas bank

Satu hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap perubahan

dapat dengan mudah melakukan pengawasannya secara

yang akan dilakukan adalah tidak terdapat suatu model

efektif serta semua bank yang diawasi dalam kondisi

yang berlaku universal. Suatu model mungkin dapat berjalan

terkendali sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan apabila bank

baik di suatu negara tetapi pasti tidak disemua negara.

yang diawasi jumlahnya sedikit atau diupayakan menjadi

sebelum melakukan perubahan beberapa pertimbangan

sangat minimal, dan semua kegiatan bank sampai pada hal

perlu diperhatikan. Pertama, harus dipertimbangan untung

yang paling teknis diatur melalui seperangkat aturan yang

rugi secara cermat sebelum melakukan perubahan termasuk

ketat dan pembatasan ruang gerak usaha bank melalui

risiko yang terkandung dalam proses perubahan. Kedua,

berbagai aturan yang bersifat larangan.

tersedia sejumlah struktur atau model yang dapat dipilih yaitu: traditional sectoral model, functional model, integrated

Terakhir, tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam

structure model dan institutional model. Antara satu model

pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan adalah

dengan model lainnya tidak ada yang lebih baik. Ketiga,

RUU itu nantinya harus telah terjamin mengandung unsur

terdapat hubungan penting diantara struktur pengaturan,

stabilitas (stability) sebagaimana diuraikan di muka.

struktur keuangan dan struktur financial intermediaries. Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan

Unsur stabilitas disini adalah harus dapat memotong birokrasi

model yang akan diterapkan harus sejalan dengan struktur

yang berkepanjangan. Menjadi pertanyaan apakah setelah

keuangan, risiko dan fungsi yang terdapat dalam sistem

lahirnya OJK berdasarkan RUU tersebut yang telah disahkan

keuangan dan dilakukan dengan mempertimbangkan sejarah,

menjadi UU memberikan jaminan bahwa pengawasan bank

budaya dan sistem hukum yang berlaku. Proses perubahan

lebih efisien dibandingkan sebelumnya.

dari satu model ke model lain mengandung risiko yang harus dipertimbangkan secara seksama untuk mencegah

Rencana pengalihan tugas pengawasan bank didasarkan

semakin buruknya stituasi yang melatarbelakangi alasan

atas pandangan bahwa antara tujuan menjaga stabilitas

dilakukannya perubahan.

nilai rupiah dengan tugas pengawasan bank dapat menimbulkan benturan kepentingan. Oleh karena itu tugas pengawasan bank harus dipisahkan dari bank sentral. Tidak terdapat kesamaan pandangan dari para ahli tentang pendapat ini. Praktik di berbagai negara juga memperlihatkan

8

7

Ben S Bernanke, “Central Banking and Bank Supervision in the United States”, remark by the Chairman of the Board of Governors of the US Federal Reserve System at the Allied Social Science Association Annual Meeting, Chicago, 5 January 2007.


PENUTUP Pengamatan berbagai unsur-unsur yang dikedepankan di muka, dikaitkan dengan substansi RUU OJK belum cukup untuk nanti operasional di lapangan dalam pengawasan jasa keuangan atau bank. Dengan ini dapat dipertimbangkan sebagai jalan keluar untuk diterapkan sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa membuat lembaga otonom di Bank Indonesia yang terpisah dengan tugas Bank Indonesia untuk melakukan tugas pengawasan jasa keuangan atau bank. Pertimbangan pertimbangan itu lebih bermakna lagi mengingat bahwa kewenangan dalam mengawasi bank bermanfaat besar bagi BI dalam menjalankan tanggung jawabnya menciptakan nilai rupiah yang stabil. Informasi, keahlian dan kewenangan yang dimiliki BI sebagai pengawas bank meningkatkan kemampuan BI dalam upaya mencegah terjadinya krisis keuangan. Pengalaman The Federal Reserve membuktikan dalam hal terjadi krisis keuangan the Fed dapat lebih cepat, lebih efektif dan lebih mendasar dalam mengambil kebijakan mengatasi krisis tersebut karena memiliki informasi lebih lengkap sebagai hasil kewenangan the Fed mengawasi bank.8 Dengan terbentuknya lembaga otonom yang mengawasi jasa keuangan dan bank tersebut dapat diharapkan tujuan pengawasan bank misalnya dapat meningkatkan keyakinan masyarakat, bahwa bank dari segi financial tergolong sehat, bahwa bank dikelola secara baik dan profesional, dan bahwa di dalam bank tidak terkandung ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Singkatnya, tujuan pengawasan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik dan perbankan yang berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.

8

Ben S Bernanke, “Central Banking and Bank Supervision in the United States”, remark by the Chairman of the Board of Governors of the US Federal Reserve System at the Allied Social Science Association Annual Meeting, Chicago, 5 January 2007.

9

Daftar Pustaka

Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere, Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters, London: Kluwer Law Interenational, 2001 Ben S Bernanke, “Central Banking and Bank Supervision in the United States”, remark by the Chairman of the Board of Governors of the US Federal Reserve System at the Allied Social Science Association Annual Meeting, Chicago, 5 January 2007. J.D. Ny. Hart, “The Role of Law in Economic Development,” dalam Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid 2, Jakarta: Universitas Indonesia, 1995 Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development,” Journal of International Law and Policy, Vol. 9, 1980 Shelagh Heffernan, Modern Banking, West Sussex: John Wiley&Sons, 2005

10

Ambiguitas Badan Hukum Yayasan dalam Perspektif Hukum Indonesia Oleh: Dyah Hapsari Prananingrum SH, MH1

Pendahuluan

oleh militer, yayasan di bawah departemen, yayasan yang terafiliasi dengan kekuasaan dan yayasan-yayasan lainnya.

Pertumbuhan yayasan di Indonesia sedemikian pesat, sejak

Yayasan yang didirikan militer pada masa Orde Baru dalam

tahun 1970 yang hanya sedikit lembaga dan lebih banyak

pelaksanaannya menyimpang dari tujuan yayasan karena

berlokasi di Jakarta, ditahun 1980-an menjadi 3000 lembaga,

berfungsi sebagai perusahaan induk dari berbagai aktivitas

ditahun 1990-an tumbuh menjadi 10.000 lembaga dan

bisnis militer dan bukan untuk mensejahterakan masyarakat2.

kurang lebih 70.000 ditahun 2000 dan tersebar di seluruh

Kondisi ini dikuatkan dengan hasil laporan Tim Nasional

Indonesia. Berkembang pesatnya yayasan tidak lepas dari

Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI, tim ini dibentuk berdasarkan

gerakan civil society yang menguat selepas berakhirnya

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

pemerintahan Suharto. Fenomena gerakan civil society yang

2008, bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) yayasan dan 53

berkembang dewasa ini, dari beberapa pendapat selalu

Perseroan Terbatas didalamnya dengan aset kotor yayasan

dikemukakan berbanding terbalik dengan kekuasaan negara.

sebesar Rp.1.872,92 milyar yang terkait dengan bisnis TNI.

Bila negara sedemikian kuat pastilah penetrasi dilakukan

Penyimpangan yayasan juga ditemukan berdasarkan

sehingga civil society akan menjadi melemah. Berkebalikan

penelitian tentang Tata Kelola Yayasan-Pemerintah; Ujian

dengan kondisi tersebut, civil society akan tumbuh subur

bagi Reformasi Birokrasi3, penelitian terhadap 36 yayasan

manakala penetrasi negara melemah. Pada saat peranan

di bawah kementrian dan lembaga negara menunjukkan

negara melemah inilah maka peranan lebih besar diberikan

adanya konflik kepentingan dan perilaku koruptif dari

kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat

pejabat Negara. Akibat dari penyimpangan yayasan-yayasan

sendiri. Yayasan memiliki peran yang sangat besar dalam

di atas, maka perlu dilakukan likuidasi terhadap yayasan

mewakili dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat

yang terkait dengan militer maupun pemerintahan serta

yang tidak dapat dipenuhi negara.

menghapuskan ketergantungan pada pembiayaan nonbujeter dengan memasukkan hal itu sepenuhnya kepada

Pesatnya perkembangan yayasan di Indonesia, membutuhkan

mekanisme anggaran agar penyalahgunaan keuangan

perangkat peraturan perundang-undangan harmonis yang

negara dengan tujuan korupsi dapat dihindari.

menjadi acuan pelaksanaan aktivitas yayasan. Dengan demikian yayasan dalam menjalankan peranannya dapat

Demikian halnya dengan kasus pengalihan dana yang

optimal sesuai dengan tujuan yayasan yang secara filosofis

menyimpang di Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia

adalah sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

(lebih lanjut disingkat dengan YPPI) pada tahun 2008. Pengalihan dana ini memunculkan isu hukum antikorupsi,

Beberapa Yayasan yang Menjadi Sorotan Publik

karena pengalihan dana yayasan dianggap merugikan keuangan negara. Pada kasus YPPI ini telah masuk dalam

Beberapa yayasan telah menjadi sorotan publik terkait

ranah penyelesaian secara hukum dan putusan bersalah

dengan aktivitas yayasan yang dianggap menyimpang dari

telah dijatuhkan kepada mantan Gubernur BI Burhanuddin

tujuan yayasan bahkan terindikasi melanggar pengaturan anti korupsi. Penelitian tiga tahun terakhir telah menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yayasan yang didirikan

1

Dosen FH Universitas Satyawacana, Kandidat Doktor FH UGM

2

Rieffel, Lex dan Jaleswari Pramodhawardani, 2007, Menggusur Bisnis Militer: Tantangan Pembiayaan TBI Melalui APBN, USINDO dan Mizan, Jakarta.

3

Rieffel dan Karaniya, 2008, Tata Kelola Yayasan-Pemerintah: Ujian bagi Reformasi Birokrasi, Freedom Institute, Jakarta, hlm. 86.

11


Abdullah, mantan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoy Tiong,

di dalamnya perilaku organ di dalam yayasan) yang dianggap

mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simajuntak, mantan

menyimpang dari filosofi dan kaidah yayasan. Implikasi dari

anggota DPR Antony Zeidra Abidin, dan anggota DPR Hamka

penyimpangan perilaku oleh beberapa yayasan tersebut

Yandhu.

memunculkan isu hukum berkait dengan kemandirian badan hukum yayasan dari intervensi pihak luar maupun organ

Pada permasalahan yayasan Cikeas, yaitu yayasan-yayasan

yayasan.

yang didirikan dalam keterkaitan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Aditjondro dalam bukunya Membongkar Gurita

Cikeas4

mengemukakan bahwa yayasan-yayasan

Dari aspek pengaturan, yayasan yang dimasa lalu dikenal sebagai stichting, konkordansi dari Belanda, yang pada masa

tersebut dibentuk dengan tujuan untuk menggalang

lalu mengacu pada hukum kebiasaan yang lahir di masyarakat

dukungan politis dan ekonomis bagi SBY dari kalangan

seturut dengan kebutuhannya, dan yurisprudensi, seperti

pengusaha, tokoh politik dan pejabat pemerintah. Yayasan-

halnya yurisprudensi Hooggerechthof tahun 1884 dan

yayasan Cikeas terdiri atas yayasan Majelis Dzikir SBY

Putusan Mahkamah Agung No.:124 K/Sip/1973. Dengan

Nurussalam, Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, Yayasan

lahirnya UU Yayasan semakin memberikan pengaturan bagi

Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK). Yayasan yayasan

yayasan dalam menjalankan kegiatannya yang mencakup

tersebut masih ditambah lagi dengan yayasan lain yang

bidang keagamaan, kesehatan dan sosial. Permasalahan

terkait dengan Ani Yudhoyo yaitu Yayasan Mutu Manikam

yang muncul dari sisi pengaturan ini adalah adanya konflik

Nusantara, Yayasan Batik Indonesia dan Yayasan Sulam

antara peraturan satu dengan yang lain yang pada akhirnya

Indonesia. Dalam bukunya, Aditjondro mempermasalahkan

menimbulkan suatu isu hukum terkait dengan ambiguitas

keterlibatan pejabat pemerintahan, pejabat BUMN dan

badan hukum yayasan. Konflik pengaturan tersebut di atas

pengusaha dalam kepengurusan yayasan tersebut, serta

tidak dapat dipisahkan dari problema dasar sistem hukum

pembiayaan kegiatan yayasan yang sangat dimungkinkan

Indonesia yaitu adanya lebih dari satu sistem hukum yang

berasal dari anggaran Negara. Keterlibatan pejabat negara

berlaku menunjukkan adanya kemajemukan hukum atau

dan pengusaha dalam pendirian dan aktivitas yayasan ini

legal prulalism, serta munculnya banyak peraturan

merupakan salah satu faktor bentuk jejaring korupsi.

perundangan yang seharusnya tidak dipertentangkan satu

Dengan demikian Aditjondro5 mensyaratkan perlu

dengan yang lain. Setiap pembentukan suatu produk

dihentikannya penggunaan figur-figur pemerintah dalam

peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh

struktur organisasi yayasan serta adanya audit terhadap

politik hukum yang ada. Politik hukum menurut Mahfud

keuangan yayasan oleh auditor publik yang independen

M.D6 adalah bagaimana hukum akan dan seharusnya dibuat

dan hasilnya dilaporkan ke parlemen serta terbuka bagi

dan ditentukan arahnya di dalam politik nasional serta

media.

bagaimana hukum tersebut difungsikan. Produk hukum yang mengatur tentang dengan yayasan dan saat ini masih

Isu Hukum yang Mengemuka

berlaku seringkali merupakan peraturan perundangan yang lahir dari rezim yang berbeda.

Paparan di atas mencoba mengetengahkan betapa dalam prakteknya, yayasan yang nota bene telah tumbuh dan

Kaidah-kaidah Yayasan

berkembang di Indonesia berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan akan terus berkembang dimasa

Yayasan sebelum munculnya UU Yayasan diatur dalam KUH

yang akan datang, memendam permasalahan yang

Perdata Pasal 285, yang menyatakan dalam ayat (1) bahwa

mendesak untuk diselesaikan. Keberadaan Yayasan “digugat“

yayasan adalah hasil perbuatan hukum yang berbentuk

berkenaan dengan perilaku beberapa yayasan besar (termasuk

badan hukum, tanpa anggota dengan maksud untuk melaksanakan tujuannya yang tertera dalam statuta dengan

4

Aditjondro, 2010, Membongkar Gurita Cikeas, Galang Press, Yogyakarta, hlm. 35.

5

Ibid, hlm. 79.

6

12

Moh. Mahfud MD, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, halaman 30.


menyisihkan harta kekayaan untuk mencapai tujuan tersebut;

Badan hukum merupakan terjemahan dari rechtspersoon,

ayat (3) Pasal 285 menyatakan bahwa tujuan dari pendiri

namun demikian di kalangan hukum ada yang menggunakan

atau yang mendapat wasiat haruslah idiil dan sosial

istilah purusa hukum (Oentari Sadino), awak hukum (St.K.

kemanusiaan. Dan bila syarat mutlak di atas tidak dipenuhi

Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekamto, Purnadi

akan membuat yayasan hanya sebagai perkumpulan biasa

Purbacaraka) dan sebagainya8. Badan hukum atau legal

sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata.

person dalam Black’s Law Dictionary9 didefinisan sebagai a body, other than a natural person, that can function legally,

Diberlakukannya Undang-undang Yayasan telah memberikan

sue or be sued, and make decisions through agents. Namun

titik terang bagi kedudukan hukum serta memberikan

asumsi hukum yang esensial dari badan hukum tersebut

batasan-batasan dalam pengelolaan yayasan secara

adalah apa yang dikemukakan oleh Hamilton10...a corporation

transparan dan akuntabel. Undang-undang ini memberikan

is to consider it an artificial person or artificial entity

definisikan yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas

independent of the owners or investors. The artificial person

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai

may conduct a business or business in its own name much

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan

in the same way that real person could. This artificial person

kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pengaturan

has most of legal rights of a real person.

tentang yayasan tersebut pada dasarnya telah memberikan suatu kepastian bahwa yayasan adalah badan hukum,

Adapun berdasarkan Pasal 1654 Kitab Undang-Undang

terdapat kekayaan yang dipisahkan, atas kekayaan tersebut

Hukum Perdata (KUH Perdata) badan hukum didefinisikan

dibebankan suatu tujuan dibidang sosial, keagamaan dan

sebagai semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya

kemanusiaan, dan yayasan tidak memiliki anggota. Unsur-

dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan

unsur yayasan tersebut sesuai dengan unsur-unsur yayasan

tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi

yang telah dikemukakan oleh Ernet Utrecht, yaitu:7

peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu

1. Adanya suatu harta kekayaan (vermogen);

telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara

2. Harta kekayaan tersendiri, tidak ada yang memiliki;

tertentu. Sebelumnya dalam KUH Perdata Pasal 1653

3. Harta kekayaan tersebut dibebani tujuan tertentu;

diatur berkaitan dengan perkumpulan adalah selainnya

4. Dalam melaksanakan tujuan dari harta kekayaan tersebut

perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula

diadakan suatu pengurusan.

perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-

Status badan hukum yayasan tersebut diperoleh setelah

perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan

akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan, seperti

atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum,

yang diatur dalam Pasal 11 UU Yayasan sebagai berikut;

maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai

1. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta

diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud

pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang

9 Ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri;

atau kesusilaan.

2. Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akata pendirian yayasan sebagai badan hukum

Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum telah mengenal

dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen

adanya teori Kekayaan Bertujuan yang dikemukakan oleh

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri,

A. Blinz dan diikuti oleh Van der Heijden yang bertitik tolak

yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan

dari pemikiran bahwa manusia sajalah yang dapat menjadi

yayasan.

subyek hukum, maka badan hukum bukanlah subyek

3. Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan instansi terkait.

7

Ernet Utrecht, 1961, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, hlm.278.

8

Chidir Ali, 2005, Badan Hukum, Alumni, Bandung, halaman 14.

9

Garner, Bryan A, 2000, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul Minn, halaman 726.

10 Hamilton, 1996, The Law of Corporations, Fourth Edition, West Publising Co, ST.Paul Minn, halaman 1.

13


hukum. Adapun hak-hak yang diberikan kepada subyek

Disharmoni Hukum

hukum pada hakikatnya adalah hak-hak dengan tiada subyek hukum namun merupakan kekayaan yang terikat oleh suatu

Ambiguitas badan hukum yayasan terjadi karena adanya

tujuan atau kekayaan yan dimiliki oleh tujuan itu.11 Teori

disharmoni hukum dalam tataran pengaturan maupun

hukum inilah yang mendasari keberadaan yayasan sebagai

praktek hukum yang dapat disebabkan oleh:13

subyek hukum.

1. Perbedaan antara berbagai peraturan perundangan. 2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan

Sebagai badan hukum, yayasan memiliki kewenangan untuk memiliki kekayaan atas namanya sendiri. Hak atas tanah dapat dimiliki oleh yayasan dengan bertumpu pada

pelaksana. 3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah.

pengaturan Pasal 30, 36,42 dan 45 UU Pokok Agraria yang

4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan

menyatakan bahwa yang berhak mempunyai hak-hak atas

dengan yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah

tanah (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa atas Tanah) selain warga negara Indonesia, adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Disamping hak-hak atas tanah tersebut, yayasan dapat memiliki pula benda-benda lain baik yang bergerak maupun tidak bergerak kecuali peraturan perundang-uandangan secara

Agung. 5. Kebijakan-kebijakan instansi Pemerintah pusat yang saling bertentangan. 6. Perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. 7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu.

tegas melarangnya.Hak atau benda yang dimiliki yayasan

8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah

adalah kepunyaan yayasan itu sendiri, bukan milik pendiri

karena wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

ataupun organ yayasan. Yayasan yang didirikan oleh departemen, militer, kepolisian ataupun pihak lain dari

Namun demikian selain faktor penyebab disharmoni seperti

manapun sumber dana yang dimasukkan untuk mendirikan

yang telah dikemukakan di atas, perlu ditambahkan 2 (dua)

yayasan, maka kekayaan tersebut sudah menjadi milik

faktor yang lain sebagai berikut.

yayasan sebagai badan hukum.

1. Politik hukum yang berbeda dalam pembentukan peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan

Konsekuensi lain, sebagai badan hukum maka yayasan

perundangan yang lain.

memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana subyek hukum

2. Adanya perbedaan pengaturan dengan putusan hakim

yang lain, mandiri terlepas dari organ yayasan yaitu pembina,

sehingga terjadi perbedaan antara peraturan perundang-

pengurus dan pengawas. Dalam pelaksanaan tanggung

undangan dengan pelaksanaannya.

jawab hukum tersebut diwakili oleh pengurus yang berbuat untuk badan tersebut, yayasan tidak diperkenankan

Khusus disharmoni pengaturan hukum yayasan, tidak dapat

melakukan tindakan yang menyimpang dari tujuan yayasan

dipisahkan dari problema dasar sistem hukum Indonesia

serta anggaran dasar yayasan karena yayasan dalam

yaitu adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku

melakukan aktivitasnya tunduk pada doktrin Ultra Vires.

menunjukkan adanya kemajemukan hukum atau legal

Tindakan Ultra Vires tersebut dapat dibedakan

menjadi12:

prulalism, serta munculnya banyak peraturan perundangan

1. Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar yayasan;

yang seharusnya tidak dipertentangkan satu dengan yang

2. Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang

lain.

atau ketertiban umum dan kesusilaan; 3. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus.

Potensi terjadinya disharmoni hukum yang mengatur yayasan, dapat dicerminkan oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut.

11 Chatamarrasdjid, 2002, Badan Hukum Yayasan, Citra Aditya Bakti, Bandung. 12 Suharto, 2009, Membedah konflik Yayasan, Cakrawala Media, Yogyakarta, halaman 135.

14

13 L.M.Gandhi, 1995, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif,”Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 14 Oktober 1995, halaman 12.


1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang banyak, berlaku dan terkait dengan pengaturan yayasan. 2. Perbedaan politik hukum yang mendasari masing-masing

pendidikan dan keagamaan dengan adanya kepastian hukum, terwujudnya kemanfaatan dan keadilan hukum. Dengan demikian dapat diharapkan penyelenggaraan

peraturan hukum yang berlaku dan terkait dengan

pendidikan dan kesehatan yang dapat merata bagi seluruh

pengaturan yayasan.

rakyat Indonesia, serta penyelenggaraan keagamaan yang

3. Pluralisme dalam penerapan dan penegakan hukum di

berkeadilan.

bidang yayasan. 4. Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran dari

Peraturan yang Saling Bersaing

para stakeholders yayasan. 5. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan

Disharmoni pengaturan tersebut di atas, menjadi salah

peraturan perundangan yang mengatur dan berkaitan

satu faktor utama yang memunculkan permasalahan

dengan yayasan, yaitu berupa tumpang tindih

berkaitan dengan ambiguitas badan hukum yayasan.

kewenangan dan benturan kepentingan.

Banyaknya pengaturan yang terkait dengan pengaturan yayasan, berimplikasi pada munculnya pengaturan yang

Disharmoni hukum yang terjadi pada pengaturan yang

saling bersaing antara satu pengaturan dengan pengaturan

terkait dengan yayasan di atas, dapat dikritisi dengan

yang lain.

mencermati pengaturan yayasan dengan peraturan lain yang terkait dengan yayasan.

Dari berbagai kasus yang muncul dan telah dipaparkan di atas, ambiguitas badan hukum yayasan berintikan pada

Terciptanya satu kesatuan konsep hukum dari badan

masalah dari mana kekayaan yayasan berasal, kepemilikan

hukum yayasan akan memberikan dampak positif bagi

atas kekayaan yayasan tersebut, yang berdampak pada

terselenggaranya pendidikan, pelayanan sosial dan

kemandirian yayasan. Khusus untuk yayasan yang didirikan

keagamaan bagi dan oleh masyarakat. Semakin banyak

oleh departemen, militer dan kepolisian, maka pengaturan

masyarakat yang bersedia menjalankan kegiatan sosial,

yang saling bersaing dapat digambarkan sebagai berikut.

Kekayaan Yayasan

Kekayaan Negara

UU No. 17 Tahun 2003

• Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999

• Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan yang langsung dalam penguasaan pemerintah maupun yang dipisahkan dalam badan hukum.

UU Yayasan

• Pasal 1 butir 1, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota. • Pasal 9 ayat (1) awal pendirian yayasan, pendiri memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal yayasan.

15


Definisi keuangan negara yang demikian luas berakibat

tahun 2001 menyebutkan, bahwa keuangan negara adalah

hukum pada tipisnya sekat antara keuangan publik dan

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang

privat. Ada empat pendekatan yang dipakai UU No. 17

dipisahkan atau tidak dipisahkan yang langsung dalam

tahun 2003 dalam melihat apakah sesuatu masuk dalam

penguasaan pemerintah maupun yang dipisahkan dalam

keuangan negara atau tidak yaitu obyek, subyek, proses

badan hukum. Di samping itu, termasuk keuangan negara

dan tujuan.

adalah hak dan kewajiban yang timbul karena:

Tabel I. Pendekatan Pengertian Keuangan Negara Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003

Pendekatan

Pengertian Keuangan Negara

Obyek

Meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kegiatan dan kebijakan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Subyek

Meliputi seluruh obyek tersebut yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Proses

Mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek tersebut mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Tujuan

Meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggeser pemahaman yuridis bahwa keuangan negara tidak lebih dari anggaran negara, sekedar apa yang disebut dalam APBN. Ruang lingkup keuangan negara dalam

a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan

undang-undang ini mengalami perluasan rumusan yang

pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan

meliputi sisi obyek, subyek, proses dan tujuan, seperti yang

Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan

telah diuraikan dalam tabel di atas.

perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga

Adapun UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun

berdasarkan perjanjian Negara.

2001 tentang Pemberantasan Korupsi, menggunakan rumusan keuangan negara yang sama dengan rumusan

Pengertian keuangan negara di atas berbenturan dengan

yang terdapat dalam UU Nomor 17 tahun 2003. Prinsip

pengaturan dalam UU Yayasan khususnya Pasal 1 butir 1,

perluasan ruang lingkup keuangan negara yang diacu

bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas

dalam dua peraturan perundangan tersebut, bahwa

kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu

keuangan negara tidak sekedar uang, anggaran (APBN)

dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak

dan yang berada dalam penguasaan langsung pemerintah,

memiliki anggota. Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UU

tapi suatu hak yang bisa dinilai dengan uang. Lebih lanjut

yayasan menyatakan bahwa pada awal pendirian yayasan,

penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20

pendiri memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya

16


sebagai kekayaan awal yayasan. Pendiri yayasan diwajibkan

hukum nasional Indonesia merupakan hasil proses

untuk memisahkan harta kekayaannya dan selanjutnya

harmonisasi antara sejumlah unsur dan faktor yang diolah

diserahkan kepada yayasan. Dengan demikian, hukum telah

berdasarkan dan memegang teguh paradigma asas-asas,

mengatur secara jelas adanya pemisahan harta kekayaan

norma dan metode yang pasti, sebagaimana disepakati

yayasan dengan pendiri guna pencapaian tujuan yayasan.

sebelumnya. Karena fungsi dari sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam

Pasal; 9 sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri

masyarakat atau restitutio in integrum14. Keselarasan

yayasan diwajibkan memisahkan harta kekayaannya dan

keterhubungan antara peraturan yang satu dengan

kemudian diserahkan kepada yayasan. Adapun Pasal 26

peraturan yang lain agar dapat memberikan kemanfaatan

mengatur bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah

yang sebesar-besarnya bagi adresat dari peraturan tersebut.

kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Kekayaan ini dapat diperoleh dari sumbangan atau bantuan

Guna memecahan konflik pengaturan di atas dibutuhkan

lain yang tidak mengikat, wakaf, hibah wasiat dan perolehan

juga penguasaan cara berpikir hukum (legal reasoning)

lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar,

serta penemuan hukum. Penguasaan cara berpikir hukum

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan

seringkali diungkapkan dengan adagium, “lex plus laudatur

kesusilaan. Berakaitan dengan harta kekayaan yayasan,

quando ratione probatur (the law is the more praised,

diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksananya yaitu PP No.

when it is approved by reason); lex non cogit ad impossibilia

63 tahun 2008 khususnya Pasal 6, sebagai berikut.

(the law does not compel the impossible)”.15

(1) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang

Adapun yang dimaksud dengan penemuan hukum atau

Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan

reicthvinding adalah suatu proses konkretisasi atau

pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10.000.000,00

individualisasi peraturan hukum (das Sollen) bersifat umum

(sepuluh juta rupiah).

dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das Sein) tertentu yang digunakan untuk melakukan harmonisasi hukum16.

(2) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang

Dalam penemuan hukum terdapat asas-asas hukum yang

Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang

dapat digunakan dalam melakukan harmonisasi hukum.

berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri,

Asas-asas hukum seperti lex specialis derogat legi generali

paling sedikit senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta

digunakan kalau terjadi konflik antara undang-undang

rupiah).

yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku, lex superior derogat legi inferiori serta asas-asas

Guna memberikan kepastian hukum terhadap harta

hukum yang lain.

kekayaan tersebut di atas, peraturan pelaksana dari UU Yayasan tersebut dalam Pasal 7 mengatur bahwa pemisahan

Menilik esensi pendirian yayasan yang memiliki maksud

harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus

dan tujuan tertentu yaitu tujuan idiil yang meliputi kegiatan

disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan

sosial, keagamaan dan kemanusiaan maka kekayaan

harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang

yayasan yang dipisahkan dari kekayaan pemiliknya, melekat

merupakan bagian dari dokumen keuangan Yayasan .

pada pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Hal ini sesuai dengan teori hukum yang mendasari terbentuknya badan

Badan Hukum Yayasan Sebagai Satu Keniscayaan

hukum yayasan, seperti yang telah dipaparkan di atas,

Hukum Yayasan dan hukum yang lain merupakan satu subsistem dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum merupakan entitas yang satu bagian saling kait

14 Sudikno, 2004, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, halaman 24.

mengkait dengan bagian lainnya, tiap kesatuan tidak

15 Shidarta, 2005, Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, USAID, Jakarta, halaman 74.

dikehendaki konflik atau kontradiksi, bila terjadi konflik, diselesaikan oleh dan di dalam sistem itu sendiri. Sistem

16 Sudikno, 2004, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, halaman 37.

17


dimana ada harta kekayaan atau vermogen yang terpisah

Bagaimana dengan doktrin keuangan negara serta

dari pendirinya dan kekayaan tersebut diberikan tujuan.

pengaturan tentang keuangan bila diperhadapkan dengan

Kekayaan yang diperoleh yayasan baik saat pendirian

pengaturan yayasan? Asas hukum lex specialis derogat

yayasan maupun ketika yayasan telah didirikan, tidak dapat

legi generali dapat menyelesaikan konfik pengaturan ini.

dinikmati oleh pendiri maupun organ yayasan. Bila asas

Dalam kontek permasalahan tersebut, UU Yayasan yang

pemisahan harta kekayaan yayasan tersebut tidak dilakukan

berkedudukan specialis bila dibandingkan dengan UU

maka esensi dari pendirian yayasan dengan segala filosofi

Keuangan Negara yang berkedudukan sebagai generalis,

yang terdapat didalamnya sukar untuk dicapai. Karena

maka UU Yayasanlah yang harus diterapkan dan bahkan

yayasan pada dasarnya adalah lembaga yang nirlaba yang

UU Keuangan Negara sepanjang bertentangan

dalam menjalankan aktivitas pencapaian maksud dan tujuan

pengaturannya, dapat dikesampingkan. Konstruksi hukum

yayasan mengandalkan pada harta kekayaan tersebut.

yayasan yang dibangun dalam UU Yayasan, bahwa sejak

Adanya pemisahan harta tersebut dikuatkan dengan kaidah

yayasan didirikan berada dalam ranah hukum privat, sebagai

yang mensyaratkan harta kekayaan yayasan sebagai sisa

entitas hukum privat. Kedudukan hukum dari kekayaan

hasil pembubaran yayasan harus diserahkan kepada yayasan

negara yang dipisahkan tersebut, dapat kita samakan

lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, dan bila

dengan hibah ataupun sumbangan sehingga kekayaan

yayasan yang sama maksud dan tujuan tersebut tidak ada

tersebut sudah semestinya terpisah dari si pemberi hibah

maka harta kekayaan tersebut diserahkan kepada kas

atau sumbangan tersebut. Adapun hak atas kekayaan yang

negara. Konsekwensi dari pengaturan tersebut maka tidak

dihibahkan atau di sumbangkan tersebut beralih kepada

diperbolehkan harta kekayaan sisa pembubaran yayasan

si penerima hibah atau sumbangan. Konstruksi hukum

tersebut dikembalikan kepada pendiri. Pemahaman inilah

inilah yang dipilih dalam pengaturan hukum yayasan,

yang menjadi dasar pengaturan mengenai pemisahan harta

bahkan secara spesifik dalam PP no. 63 tahun 2008 Pasal

kekayaan yayasan dengan pendirinya dan sekaligus

41 menggarisbawahi kedudukan hukum harta kekayaan

memberikan status badan hukum bagi yayasan yang

yayasan yang diperoleh secara hibah dari kekayaan negara.17

diharapkan lebih memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi adresat serta pada akhirnya menciptakan kepastian

Yayasan sebagai badan hukum dengan karakteristik yang

hukum.

melekat didalamnya: adanya pemisahan harta kekayaan yayasan dengan pendirinya; harta kekayaan digunakan untuk

Konsekwensi dari penetapan status badan hukum pada

maksud dan tujuan yayasan; dan tidak memiliki anggota

yayasan berdasarkan UU Yayasan, bila terjadi penyalahgunaan

dan pemilik, haruslah dihormati. Dengan demikian tidak

kekayaan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan

akan muncul konflik pengaturan dalam tataran hukum. Dan

tujuan yayasan, ‘maka pengurus bertanggung jawab sesuai

pada akhirnya hukum yang menjunjung tinggi kemanfaatan,

dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai organ yayasan

keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Semoga.

yang melakukan penyelenggara yayasan. Karena eksistensi yayasan sebagai badan hukum dan subyek hukum sangat bergantung pada organ yayasan, maka pengurus sebagai salah satu organ yayasan dalam menjalankan kewenangannya tunduk pada doktri fiduciary relationship. Namun demikian, haruslah dipahami bahwa doktrin tidak akan implementatif menjadi hukum, jika tidak diterapkan oleh para penegak hukum khususnya HAKIM. Doktrin adalah salah satu sumber hukum, untuk menyelesaikan disharmosi peraturan perundang-undangan. Jika doktrin ini tidak pernah dirujuk menjadi hukum dengan diterapkan dalam putusan Hakim, maka hanya akan menjadi teori hukum yang tidak pernah ada maknanya.

18

17 Pasal 41 PP No. 63 tahun 2008. Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan Yayasan.

Maintaining Financial Stability: Indonesia’s Experience in Preventing and Handling Financial Crisis 1

by Agus Santoso, SH, LLM2

Introduction

at maintaining the public’s trust and confidence in the banking sector, had the adverse effect and further

This paper focus on Indonesia’s experience in maintaining

worsened the situation. This condition triggered panic

financial stability during the time of financial turbulence.

among public and led to bank run and therefore had

It consist of background of the issues concerned, the lesson

a severe impact on the liquidity of once sound banks

learned from the 1990’s crisis, and the Indonesia’s policy

that turned to borrowing in inter-bank financial market.3

responses to prevent and handling financial crisis in 2008. Cost of crisis resolution took huge sum of funds, 1. Financial Crisis in the period of 1990’s

approximately more than 50% of Indonesia Gross Domestic Products. It was largely for bank recapitalization

Banking sector plays an important role in Indonesia’s

costs and Bank Indonesia’s liquidity support which

financial system. Around 80% percent of the total of

accounted for 65% and 22% respectively of the total

financial assets is managed by banks. In this regard,

fiscal cost figure.4

maintaining banking soundness and stability therefore is pivotal element in maintaining financial stability in

2. Lessons Learned from 1990’s Crisis and Policy

Indonesia.

Responses to Strengthening the Banking System

In the short periods, Indonesian has encountered with

Learning from the 1990’s crisis, Indonesia took several

two financial turmoil. The first crisis arouse 12 years

policies to improve the resilience of Indonesian banking

ago (in the late of 1990’s) when Indonesia and other

system. The Important policies taken as an effort to

Asian Countries were hit by financial crisis as contagious

strengthening banking sector among other are:

effect of currency problem in Thailand. The second one just happened when Indonesia could not keep away

1) The Introduction of Limited Deposit Insurance scheme

from the impact of global financial turbulence trigerred

that replaced blanket guarantee scheme in 2004.

by the failure of subprime mortgage market in the US.

The limited deposit scheme is stipulated in the Act number 24 of 2004 concerning Deposit Insurance

The first crisis severely affected Indonesia’s banking system. The problem of banking sector worsened by

3

revocation of licenses of 16 unsound commercial banks in November 1997. This deteriorating situation occurred as the policy on the revocation of the bank’s license was taken without sufficiently taking into account ways and means to prevent a possible bank rush or bank

J. Soedradjad Djiwandono, et al., Bank Indonesia History Period V: 19971999-Bank Indonesia in the Period of Economic, Monetary and Banking Crisis, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), p. 44.

runs. The license revocations, which were initially aimed 4 1

Presented in the International Conferences on Actuality in the Legal Banking Activity held by the Association of Legal Adviser in the Financial And Banking System, Piatra Neamt Romania 1- 5 June 2010.

2

Deputy Director, Directorate for Legal Affairs, Bank Indonesia.

Former Central Bank Governor of Indonesia, Soedradjad Djiwandono, had opinion for that chaotic situation. According to Djiwandono, this kind of situation was further deteriorated by the fragile condition within the banking sector itself due to weak management of the banks, excessively segmented credit allocation, moral hazards, ambiguity and inaccuracies associated with information on the financial conditions within the banks, and the ineffectiveness of Bank Indonesia’s supervision.

The fiscal costs of resolving the Indonesian banking crisis is amounted to Rp654 trillion or 51% of annual GDP. It is the second highest in the world during the last quarter of the century after Argentina’s of 55.1% of GDP during its 1980-1982 crisis. See Batunanggar S, Indonesia’s Banking Crisis Resolution: Lessons and The Way Forward, Bank Indonesia Paper, 2002.

19


Corporation. Indonesia Deposit Insurance Corporation

5) Building the Indonesian Financial System Architecture

was therefore established under this law.

as a strategic foundation that sets forth the vision and blue print for the development of robust, stable,

2) The amendment of Bank Indonesia (Central Bank)

and sound financial system in Indonesia over medium

act in 2004 to strengthened the central bank capacity

and long terms.

in implementing its function as the lender of last resort. This amendment incorporates article which

6) Implementation of Financial Sector Assessment

enable the Central Bank to provide emergency

Program (FSAP) of IMF to make an assessment of

liquidity support for illiquid bank that is deemed as

financial system, including banking sector.

having systemic effect; 3. Authority Involved in the Indonesia Financial System 3) Establishment of Financial Stability Wing within the Central Bank to conduct macro surveillance by

a. Banking Supervisor

continuously monitoring the financial market

Under current regime, Indonesia adopts fragmented

situation;

supervisory agency for financial sector. Ministry of Finance is the authority for capital market and non

4) Improving the supervisory method by applying the

bank financial industry, while Bank Indonesia as the

twin approaches of compliance-based supervision

central bank is authorized as a banking supervisor.5

and risk-based supervision. As it is mentioned before, in supervising bank, Bank In addition to those policies, Indonesia has also taken

Indonesia adopts twin approaches of supervision,

several steps to improve financial sector condition such

i.e. compliance-based supervision and risk-based

as:

supervision. The compliance-based supervision essentially stresses the monitoring of bank compliance

1) Improving the individual bank condition by increasing

for enforcement of regulation related to its operation

the bank capital, enhancing good corporate

and management in the past with the objective of

governance in bank, and improving the quality of

confirming that bank has been well operated and

bank risk management.

correctly managed based on prudential principles. Meanwhile Risk-Based Supervision, that includes

2) The enactment of Memorandum of Understanding

supervision based on forward-looking oriented risk,

to set up better coordination among the Central

is focusing on inherent risk on bank doing activities

Bank, the Ministry of Finance and the Indonesia’s

as well as risk control system. This system will enable

Deposit Insurance Company;

the authority of bank supervision to proactively take any preventive actions in facing problems that might

3) The improvement of bank supervisor capacity and

potentially arise.

application of the international standard in banking sector regulation. These efforts involving program

b. Indonesia Deposits Insurance Corporation (IDIC)

for enhancement of bank supervisor capacity as well

Since the establishment of IDIC in 2004, the

as adoption of best practice standard such as risk

Government Blanket Guarantee Scheme that had

management and Basle II accord in banking regulation;

been applied since 1998 gradually elapsed and

4) The enactment of Indonesia Banking Architecture in 2004 which is a comprehensive and basic framework, sets forth the direction, outline and working structures for national banking industry over 5 to 10 years;

20

5

In Indonesia, financial industry is supervised by 2 different institution: banking is under supervision of central bank, while capital market and non bank financial institution is supervised by Ministry of Finance. Currently Government of Indonesia is preparing draft law to integrate financial supervisory agency into single instruction (FSA).


completely replaced by limited deposit insurance in

provided by Bank Indonesia to illiquid-systemic bank.

2007.6

Minister of Finance also presides the Committee of Financial System Stability which sets the policy for

IDIC’s main task is to provide a limited guarantee

crisis prevention or crisis management. According

for deposits and to participate in maintaining

to the then Emergency Law on Financial System

banking system stability. The aim of guaranteeing

Safety Net, cost of crisis resolution will be burdened

the deposits is to maintain the public’s trust in the

Government Budget managed by Ministry of Finance.

banking system and to protect depositors. Any bank operates in Indonesia shall be a member of IDIC’s

4. Banking Supervision and Mechanism for Solving

guarantee scheme.

Troubled Bank

Based on the Deposits Insurance Corporation Act,

Under current regulatory regime, the activities of banking

the Indonesian Deposits Insurance Corporation (IDIC)

supervision may be divided into standard (normal)

also performs task in maintaining financial (banking)

supervision, intensive supervision and special surveillance

stability. This role is conducted by rescuing the failed

which may be conducted through on-site and/or off-

bank through the injection of fund to increase the

site supervision. Normal supervision applied for any

bank’s capital. There are two ways for IDIC in rescuing

sound bank or for the bank that does not have any

the failed bank7. The first one is based on lower

significant problem.

cost test. This is applied for any failed bank that is considered not having systemic effect. The failed

Intensive supervision is applied for a bank whose

bank will be rescued if the cost of rescuing is lower

supervisor finds that the condition of the bank meets

than the cost of liquidating it. The second one is

certain criteria such as bank rating is poor or unsound,

applied for any failed bank that the Financial System

it has fundamental problems with profitability or net

Stability Committee considers such failed bank as

non performing loan is exceeding 5% or certain

a systemic bank. In this case, the cost of rescue will

transactions conducted by the bank are deemed to be

not be a main consideration of the decision since

the infringement of prudential regulation. The Bank

the main purpose is to prevent the systemic effect

that is placed under intensive supervision shall submit

of the failed bank to the banking system.

action plan to settle its problem. In this case, the bank supervisor has the right to order Prompt Corrective

c. Ministry Of Finance

Action (PCA) to the bank to solve the difficulties.

The Ministry of Finance is a capital market and non bank financial industry supervisor. Even though the

Special surveillance is conducted on a bank whose

role of capital market and non bank financial industry

condition is deteriorating and endangering its business.

in Indonesia’s financial system is less crucial than

According to the current regulatory regime, bank shall

banking sector, but the Ministry of Finance has

be put under special surveillance if its capital adequacy

important role in maintaining financial stability by

ratio less than 8% and/or the ratio of domestic currency

guaranteeing an emergency liquidity support

statutory reserves is less than the prescribed ratio for bank statutory reserves, and the bank is assessed as having fundamental liquidity problems. Under this special

6

7

IDIC gradually undertakes a limited guarantee program (for total deposits within the period of 22 September 2005 to 21 March 2006), at the maximum amount of IDR5.000.000.000,- (22 March 2006 to 21 September 2006), IDR1.000.000.000,- (22 September 2006 to 21 March 2007), and IDR100.000.000,- (since 22 March 2007) paid to an individual depositor in one bank as stipulated by Article 100 in conjunction with Article 11 of the IDIC Law. Failed bank is term applied for a bank that experiences financial difficulties and endangering the continuation of its business and is declared cannot be rescued by the LPP in accordance with its authorities.

surveillance, the supervisor may order the bank to take some supervisory actions such as: a. The shareholder (s) shall increase the paid up bank’s capital; b. The shareholder (s) shall replace member of the board of commissioners and or the board of directors;

21


c. The Bank shall write-off its bad debts and set off the

shall be settled in the same day and covered with

losses against its capital;

very liquid collateral.

d. The Bank undertakes a merger or consolidation with other bank;

b. Short Term Liquidity Support Facility

e. The Bank is sold to a party willing to take over all its

Any bank experiencing a short term liquidity problem

liabilities;

(liquidity mismatch) may obtain short term liquidity

f. The Bank transfers the management of its operation,

support from Bank Indonesia. The duration of this

either in whole or in part, to other party;

facility is up to 90 days. This facility is deemed as

g. The Bank sales a part or a whole of the bank’s assets

a secured loan because it is fully backed by high

and/or liabilities to other bank or other party.

quality of collateral with minimum value equivalent to the amount of facility received. Among the

If all supervisory measures taken to solving the bank

collaterals which are considered as high quality is

problems are insufficient to overcome the difficulties

government bond/bill or central bank bill.

faced by the bank and/or condition of the bank endangers the banking system, the Bank Supervisor may revoke

c. Emergency Liquidity Assistance

the bank license and ordered it to be liquidated.

This facility is provided by the central bank and guaranteed by the Government. The bank may obtain

Before revoking bank’s license, the Bank Supervisor is

emergency assistance if its liquidity problem is

required to analyze the bank condition to find out

considered to trigger systemic failure. Indeed, this

whether the troubled bank has systemic effect. If the

facility is provided to prevent systemic failure in

troubled bank condition is not deemed to have systemic

banking system that can lead to the banking crisis.

effect, bank supervisor declares such a bank as a failed

Under the current setting, the source of Emergency

bank and submit to the IDIC for further resolution. Based

Liquidity Facility fund is coming from central bank,

on lower cost analysis, IDIC has the option to rescue or

but the government provides the guarantee to the

to liquidate the failed bank. Bank supervisor will revoke

central bank in case the bank fails to repay the facility

bank’s license and order such a bank to be liquidated if

received.

IDIC decides not to rescue the failed bank. The liquidation of a bank is conducted under IDIC supervision.

6. Financial Safety Net: Indonesia’s Response to the Recent Global Financial Crisis

5. The Lender of Last Resort After enjoying the stability in the banking and financial The important aspect in maintaining financial stability

system over some years, in the middle of 2008 Indonesia

is the role of central bank as the lender of last resort to

was alarmed by the facts that to some extent, the

provide liquidity assistance to illiquid bank. There are

global financial crisis already affected Indonesian financial

three types of liquidity assistance that can be provided

market9. The Central Bank and the Government took

by Bank Indonesia: 8

Under the Central Bank Act, Bank Indonesia shall have a task to ensuring and maintaining the effectiveness operation of Payment System in Indonesia. The type of payment system operation in Indonesia is 1) The Real Time Gross Settlement (RTGS) that is a system for electronic funds transfer among members in domestic currency with settlement processed individually per transaction basis; and 2) national clearing system that is the clearing system that cover debit and credit clearing in which the settlement is conducted on a nationwide basis.

9

In the period of November 2008, macro-economic condition was deteriorating that reflected by massive capital outflow which trigger the depreciation of Rupiah (from IDR 9,000 per 1 USD (September 08) to IDR 12,000 per 1 USD (November 08), the sharp decline stock exchange index (50% decline), the increase of government bond rate, and sharp increase of Indonesia credit default swap (CDS) from 350 bps to 1200 bps only in 1 month (normally Indonesian CDS is less than 200bps, the rise of liquidity gap in banking sector .

a. Intraday liquidity Facility (ILF) The intraday liquidity facility is a funding facility extended by Bank Indonesia to a bank in their capacity as a member of Payment System managed by Bank Indonesia8. If a bank has difficulty to settle its financial obligation related to payment transaction through clearing system or through electronic funds transfer in RTGS system, the bank may ask the central bank to provide funds to clear its obligation. This fund

22


quick response by introducing three Emergency Laws

as a forum to take policy to prevent and handle

(Government Regulation in lieu of Law)10 in the October

crisis.11

2008, namely: 1. Emergency Law number 2 of 2008 on The Amendment of Central Bank Act. 2. Emergency Law number 3 of 2008 on the

The Committee is chaired by the Minister of Finance while Governor of Central Bank becomes a member of the Committee. In implementing its function,

Amendment of Deposits Insurance Corporation Act

the committee has tasks:

that increase deposits guarantee limit.

a. to evaluate the degree and the dimension of

3. Emergency Law number 4 of 2008 on Financial System Safety Net.

liquidity or solvability problem of a bank which considered having systemic effects; b. to decide whether the liquidity or the solvability

Those emergency laws are legal basis for Indonesian Authorities to take step in order to prevent the impact

problem facied by a bank has systemic effect or not;

of global financial crisis to Indonesia. Several actions

c. to decide the necessary action to be taken by

taken by Indonesia in responding the situation were:

the authority related to the problem faced by bank in order to prevent or handle crisis.

a. Increasing the limit of deposit insurance amount

d. Activate the Crisis Management Protocol in the

(from IDR 100 million to IDR 2 billion). This new

central bank to monitor the financial market

limit is aimed at preventing the funds run to other

situation and to look up the condition of

countries (capital outflows) since it covers more

individual bank as well as to provide an up-to-

than 95 percent of total deposits in the national

date information to the relevant authorities.

banking system. 7. Test Case for Indonesian Financial Safety Net : b. Enacting the Bank Indonesia Regulation on Short

Rescuing Failed-Systemic Bank

Term Liquidity Support Facility and Emergency Liquidity Assistance to provide signals to the market

It is well understood that during the crisis, the proper

that the central bank ensures the availability of

and quick responses are crucial step to avoid the

liquidity support for any bank facing liquidity problem.

contagious effect of the crisis. This principle is upheld by Indonesia when one of the medium-scale commercial

Since the purpose of providing such liquidity facilities

bank defaulted on several large loan payments and

is to avoid Indonesian banking system from the

tended to have serious liquidity problem.

impact of global financial crisis, some requirements of having those facilities were relaxed. Bank may

The said bank actually had structural problem in solvency

use its assets such as loan for the collateral of such

and liquidity and technically speaking, in normal situation,

facility. The CAR requirement for bank to obtain

this bank should have been declared as a failed bank.

that facility is also lessened from 8% (in normal

However, considering that closing of a bank in the peak

condition) to more than 0%.

of financial turbulence would trigger negative effects to public trust and thus might pose a threat to the banking

c. Set up the Financial System Stability Committee to

system, Bank Indonesia therefore provided short term

create better coordination among authorities and

liquidity support to temporary restoring the bank’s liquidity

10 According to the Indonesian Constitution, in the emergency or crisis situation, Government may enact Emergency Law (official name is Government Regulation in lieu of Law). Such government regulations have to be approved by the Parliament in its next session. If not approved, the emergency law in question has to be revoked

11 Prior to the establishment of the Committee under the Emergency Law, Bank Indonesia, Ministry of Finance and IDIC has set up a Memorandum of Understanding (MoU) to coordinate policies to maintain the stability of financial system. The MoU also establishes the Financial System Stability Forum as a forum for coordination and setting the policy to take necessary step to response the development in the financial market.

23


System Stability Committee to rescue the bank by ordering

In this regard, IDIC became the major shareholder

IDIC to inject funds to strengthening bank’s capital.

of the rescued bank.

The actions taken by the authorities can be described

Such quick responses, albeit very risky and afterward

as follows:

challenged by the Parliament12, accompanied by other policies as raising deposits insurance limit,

1. The Bank Supervisor placed the bank under the

gave positive impact to the financial system Indonesia.

special surveillance since it had liquidity and solvency

Gradually the banking and financial system are back

difficulties. Several prompt corrective actions were

to stable situation. Such policy also prevents Indonesia

applied for the bank.

from undergoing deeper crisis so that Indonesia could maintain its positive growth rates while some

2. The bank submitted an application to Bank Indonesia

other countries slipped into negative growth.

to obtain liquidity support to settle its payment obligations. Bank Indonesia decided to provide

8. Conclusion

liquidity support to prevent contagious effect since the troubled bank has several large payment

Learned from two abovementioned cases, well-built

obligations to the other bank. The on-going financial

micro and macro prudential supervision are essential

crisis also became consideration for such decision.

elements in maintaining financial stability. Strong good corporate governance, risk management and qualified

3. When the liquidity support was not sufficient to

bank supervisors have also positive contribution to the

rescue the bank due to its deteriorating condition

development of sound national banking system.

and insolvency, Bank Indonesia (as a Bank Supervisor)

Moreover, good coordination among the authorities

declared the said bank as a failed bank. Bank

and, without any intention to simplifying the situation,

Supervisor also analyzed the impact to banking

quick and proper responses could be a pivotal factor

system of the said bank (systemic effects). In analyzing

in preventing contagious effect of a crisis.

the systemic effect, Bank Indonesia evaluated the impact of the troubled bank to the 1) financial institution, 2) financial market, 3) payment system, 4) real sector, and 5) public trust. By realizing that the failed bank had a systemic effect to banking system, Bank Indonesia (as a banking supervisor) called for Financial System Stability Committee meeting to decide further action to be applied to the said bank. 4. The Financial System Stability Committee declared the failed bank had systemic effect and hence it had to be rescued to prevent the contagious effect to the banking system. 5. The restructuring process of the failed bank conducted by IDIC by injecting funds to the said bank. The funds injected by IDIC would raise bank’s capital to meet requirement of 8% CAR as well as enable the bank fulfilling its payment obligation to third parties.

24

12 This policy (popularly known as case of Century Bank bailout) became major political in the parliament since the troubled bank is a middlescale bank and it had infamous reputation on its management and owner. The Parliament investigated to see whether such policy is improper and designed for the benefit of certain party.

Resensi Buku

Judul Buku Pengarang Penerbit Jumlah Halaman Oleh

: : : : :

Bank Bersubsidi yang Membebani Awalil Rizky dan Nasyith Majidi E Publishing, Jakarta, 2008 286 Krisantus Adityo Wibowo1

Di dalam suatu perbuatan perekonomian modern, adanya

buku ini bisa dijadikan bahan bacaan mahasiswa yang

bank di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal

mengambil mata kuliah Perbankan.

yang tidak asing lagi. Masyarakat sangat biasa menggunakan fasilitas bank untuk aktivitas perekonominya, seperti

Menurut pendapat saya Buku Bank Bersubsidi ini bisa dibilang

menyimpan uang, menarik simpanan, dan transfer uang.

sebagai buku yang cukup berat dan perlu perhatian ekstra

Bahkan dengan semakin banyaknya servis yang ditawarkan

untuk memahaminya. Buku ini bukanlah buku yang bisa

oleh bank, masyarakat bisa membayar tagihan telepon,

dibaca saja, namun membutuhkan sedikit keseriusan.

tagihan listrik, dan membayar belanja di Supermarket lewat

sehingga, kelihatannya penulis menyadari akan padat dan

servis yang disediakan bank. Masyarakat sudah begitu akrab

beratnya buku ini, sehingga Bab Tinjauan Umum dalam

dengan bank. Namun, pengetahuan masyarakat tentang

buku ini seperti merupakan resume dari keseluruhan isi

bank pada umumnya sebatas berkaitan dengan kepentingan

buku, kemudian dalam setiap sub Bab dibuat secara baik

tertentu saja, masyarakat pada umumnya kurang mengerti

yang berisi inti gagasan pada setiap sub Bab nya.

bank secara lebih dalam. Penulis buku ini, dalam mengupas perbankan Indonesia Buku Bank Bersubsidi yang ditulis oleh penulis, ingin

diawali dari kejadian krisis moneter tahun 1997. Krisis

memberikan pesan kepada pembaca bahwa, masyarakat

moneter tahun 1997 merupakan peristiwa dramatis dalam

juga harus memahami dan mengetahui bank secara lebih

perjalanan perekonomian Indonesia. Sampai pertengahan

mendalam. Alasan dasar adalah bahwa bank merupakan

tahun 1997, indikator perekonomian Indonesia kelihatan

badan usaha keuangan yang berhubungan dengan hidup

baik, tidak ada tanda-tanda masalah yang menghawatirkan,

orang banyak. Kebijakan yang dikeluarkan oleh bank, apakah

namun dalam hitungan bulan, keadaan berubah,

itu bank sentral (Bank Indonesia), atau bank umum, akan

perekonomian Indonesia menjadi demikian memburuk,

sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

terjadi krisis moneter, krisis perbankan, dan juga krisis ekonomi (hal 1-3).

Dilihat dari judul buku tersebut, sudah dapat dipahami sebagian isi buku, ”ada masalah dengan perbankan, ada

Menurut saya Langkah-langkah yang diambil oleh

yang tidak beres dengan perbankan”. Dalam buku tersebut

pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengatasi krisis

Penulis menunjukkan secara terbuka masalah-masalah

moneter dan krisis perbankan juga bisa dikatakan sangat

yang ada di dalam diperbankan, menggunakan dengan

luar biasa, yang membuat perubahan mendasar terhadap

data-data yang lengkap dari sumber yang resmi, yaitu Bank

struktur perbankan Indonesia dan berpengaruh terhadap

Indonesia. Dalam buku tersebut Penulis juga memberi tahu

perekonomian bangsa.

kepada pembaca tentang seluk beluk perbankan, sehingga Hampir semua bank umum nasional mengalami kesulitan 1

Mahasiswa FH Atmajaya, Mahasiswa PKL di Direktorat Hukum

likuiditas dalam jumlah yang sangat besar. Sebagian besar

25


bank terpaksa harus melanggar ketentuan dari Giro Wajib

BI. Dengan kebebasan tersebut, kekuasaan BI menjadi

Minimum (GWM) dan mengalami saldo negatif atas

sedemikian besar. BI merupakan otoritas moneter satu-

rekening gironya di Bank Indonesia. Dana pinjaman antar

satunya, pengatur perbankan, dan sekaligus pengawas

bank, sebagai sarana bank mengatasi kesulitan likuiditas

perbankan. Ketiga single objective BI untuk memelihara

dalam jangka pendek, menawarkan bunga yang sangat

stabilitas rupiah, padahal UU BI sebelumnya mengamanatkan

tinggi (mencapai 50%). Sumber dana semacam itu pun

BI untuk turut serta meningkatkan taraf hidup rakyat.

makin sulit untuk diperoleh. Kesulitan likuiditas masih terus berlanjut dengan adanya berbagai tekanan susulan.

Posisi BI yang semakin independen bukannya tanpa kritik. Sebagian berpandangan, mempertanyakan apakah dengan

Menurut saya, pertimbangan lainnya adalah, dari pemerintah

kebebasannya, BI sama sekali berdiri di luar pemerintah.

dan BI, adanya permasalahan di sektor riil dan hubungan

Bahkan, ada yang menganggap BI telah menjadi negara

ekonomi dengan luar negeri. Di sektor riil, stop kliring itu

dalam negara. Anggapan ini ada antara lain karena BI bisa

akan membuat terputusnya sebagian besar sistem

membuat peraturan yang mengikat semua warga negara

pembayaran sehingga lalu lintas perdagangan akan berhenti.

Indonesia, serta memiliki pengaturan keuangan tersendiri.

Sedangkan dalam konteks perdagangan luar negeri, pemerintah mengkhawatirkan terjadi ketidakpercayaan antar

Menurut saya hal lain yang cukup menarik untuk dilihat

bank-bank di luar negeri kepada bank-bank di dalam negeri,

dalam buku ini adalah rencana penerapan Arsitektur

karena memang sudah terlihat kepercayaan mulai berkurang.

Perbankan Indonesia (API) dan Basel II. API merupakan kebijakan langsung tentang industri perbankan ke depan.

Menurut penulis Kebijakan BLBI dan perubahan struktur di

API mengatur tentang kelembagaan, struktur, pengawasan,

dalam Perbankan merupakan kebijakan luar biasa yang

pengaturan, dan lembaga penunjang lainnya. Sementara

diambil oleh Bank Indonesia dan pemerintah dengan saran

itu Basel II, lebih pada peningkatan modal Bank. Alasan

dari IMF untuk menyelamatkan dan menyehatkan perbankan.

diterapkannya API dan Basel II adalah tercapainya sistem

Dana yang dikucurkan untuk BLBI sebesar Rp150 trilyun,

perbankan yang sehat, kuat dan tepat guna menciptakan

yang digunakan untuk membantu bank-bank yang

kesetabilan sistem keuangan dalam rangka meningkatkan

mengalami kesulitan likuiditas. BLBI ternyata tidak cukup,

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

pemerintah mengambil kebijakan rekapitalisasi perbankan. Sampai dengan bulan juli 2002, untuk membiayai program

Sementara itu tentang kinerja perbankan pasca krisis

resrtukturisasi perbankan (program untuk menyebut

ekonomi, penulis menilai sudah ada perbaikan kinerja,

keseluruhan langkah penyehatan perbankan dan peningkatan

namun mereka menilainya belum cukup. Seharusnya kinerja

ketahanan industri perbankan),

perbankan bisa lebih baik lagi. Contoh belum baiknya kinerja perbankan adalah masih lemahnya fungsi

Hal yang lebih membuat cemas adalah berpindahnya

intermediasi perbankan. Angka LDR masih berkisar 65 %.

kepemilikan bank-bank yang sudah disehatkan oleh

Sementara sisanya oleh bank disimpan dalam SBI, yang

pemerintah dengan dana BLBI dan dana Rekapitalisasi ke

berarti membebani BI, yang berarti secara tidak langsung

pihak asing. Sebagai contoh, untuk menyehatkan BCA,

juga membebani rakyat.

pemerintah mengeluarkan dana RP 53 triliun. Dengan dana sebesar itu akhirnya pemerintah memiliki 92 % saham BCA.

Menurut saya, hal yang membuat buku ini istimewa adalah

tetapi, kemudian 51 % saham BCA diobral dengan harga

nuansa semangat yang luar biasa dari penulis untuk menguak

Rp 5 triliun. Kejadian serupa juga terjadi di bank-bank lain.

ketidakadilan yang terjadi dalam kasus perbankan Indonesia, serta upaya menguak ”keinginan” pihak asing untuk

Menurut pendapat penulis, Tentang keberadaan Bank

menguasai perbankan Indonesia dan juga memperdalam

Indonesia setelah krisis moneter dan krisis perbankan. BI

serta melengkapi pemahaman mengenai aspek hukum

dinilai terlalu berani sehingga mengakibatkan kurang hati-

perbankan. Penulis buku ini membuka mata kita bahwa

hati dalam mengambil kebijakan BLBI, yang pada akhirnya

rakyat sampai hari ini harus mensubsidi para bankir, termasuk

memberatkan anggaran negara. Kedua, masalah kebebasan

bankir asing.

26

Cakrawala Hukum: Ratifikasi European Union (EU) Convention on Cybercrime (CoC)

Saat ini Pemerintah sedang menyusun RUU Tindak Pidana

di kota Budapest, Hongaria, oleh negara-negara yang

Teknologi Informasi (RUU Tipiti) untuk melengkapi ketentuan

tergabung dalam Uni Eropa (Council of Europe).

tindak pidana yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam

Konvensi ini berlaku secara efektif dengan kondisi 5 (lima)

rangka ratifikasi terhadap European Union Convention on

negara sudah melakukan ratifikasi, termasuk paling tidak

Cybercrime 2001 (CoC) yang telah dibuat pada tanggal 23

ratifikasi yang dilakukan oleh 3 (tiga) negara anggota

November 2001 di kota Budapest, Hongaria, oleh negara-

Council of Europe. Substansi konvensi mencakup area yang

negara yang tergabung dalam Uni Eropa (Council of Europe).

cukup luas, bahkan mengandung kebijakan kriminal (criminal

Salah satu tujuan ratifikasi adalah untuk meningkatkan

policy) yang bertujuan untuk melindungi masarakat dari

kerjasama penanganan kejahatan yang dilakukan dengan

cybercrime, baik melalui undang-undang maupun kerjasama

menggunakan teknologi informasi (cybercrime).

internasional. Ratifikasi dilakukan sehubungan dengan semakin meningkatnya intensitas digitalisasi, konvergensi,

UU ITE belum sepenuhnya mengatur masalah cybercrime

dan globalisasi yang berkelanjutan dari Teknologi Informasi

seperti yang terdapat dalam EU Convention On Cybercrime,

dan Komunikasi (TIK), yang menurut pengalaman dapat

2001, sehingga Undang-Undang khusus dibidang cybercrime

juga digunakan untuk melakukan tindak pidana.

masih diperlukan untuk segera diundangkan dengan pertimbangan 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, sebagai ketentuan

Mengingat RUU Tipiti disusun sebagai ratifikasi CoC, maka

ratifikasi European Union Convention On Cybercrime, 2001

RUU Tipiti mengadopsi ketentuan dalam CoC, kecuali untuk

(yang saat ini diusulkan untuk diundangkan ratifikasinya).

hal-hal yang sudah diatur dalam UU ITE. CoC mengatur hal

Kedua, untuk mengisi kekosongan hukum tentang cybercrime

yang lebih spesifik mengenai:

yang tidak diatur dalam UU ITE. 1. Sistem komputer, sebagai “setiap perangkat atau Hukum positif Indonesia yang mengatur masalah tindakan-

serangkaian perangkat yang saling berhubungan atau

tindakan kriminal saat ini secara umum masih diatur dalam

terkait, yang beberapa atau salah satunya, sesuai dengan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengingat

suatu program, menjalankan pemrosesan data secara

karakteristik cybercrime sangat berbeda dengan tindak

otomatis”.

pidana biasa, maka pendekatan hukum di bidang ini tidak dapat lagi didekati secara konvensional tetapi harus melalui

Definisi sistem komputer dalam CoC ini lebih sempit bila

pendekatan non konvensional dengan mengedepankan

dibandingkan definisi Sitem Elektronik sebagaimana UU

prinsip-prinsip lex informatica.

ITE “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

Karakteristik cybercrime yang bersifat borderless dan

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

menggunakan teknologi tinggi sebagai media, mengharuskan

mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi

kebijakan kriminalisasi di bidang Teknologi Informasi dan

Elektronik”. Mengingat salah satu tujuan dari penyusunan

Komunikasi (TIK) untuk memperhatikan perkembangan

RUU Tipiti adalah ratifikasi dari CoC, maka definisi dari

upaya penanggulangan cybercrime baik regional maupun

CoC lah yang dipergunakan dalam RUU Tipiti.

internasional dalam rangka harmonisasi dan uniformitas pengaturan cybercrime, yaitu EU Convention on Cybercrime, 2001 yang telah dibuat pada tanggal 23 November 2001

2. Data komputer, sebagai setiap representasi fakta, informasi, atau konsep dalam bentuk yang sesuai untuk

27


diproses dalam suatu sistem komputer, termasuk

6. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka

program yang sesuai untuk membuat suatu sistem

penegakkan hukum, seperti penyelidikan dan penyidikan

komputer melaksanakan suatu fungsi.

tindak pidana teknologi informasi wajib menjaga dan melindungi hak asasi manusia serta menghormati

3. Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (service provider),: a. Setiap badan pemerintah atau swasta yang memberikan kepada para pengguna jasanya

agama, adat istiadat, moralitas dan ketertiban umum. 7. Kerjasama Internasional, Ekstradisi, Bantuan Timbal Balik dan Jaringan

kemampuan untuk melakukan komunikasi melalui sistem komputer, dan

Bagi perbankan, RUU Tipiti tersebut memberikan kepastian hukum karena mengatur tindak pidana teknologi informasi

b. Setiap badan lain yang memproses atau menyimpan

di perbankan. Selain itu secara spesifik RUU Tipiti mengatur

data komputer atas nama jasa komunikasi semacam

mengenai penyedia jasa teknologi informasi yang

itu atau pengguna jasa tersebut.

digunakan oleh perbankan. Saat ini, ketentuan mengenai penyelenggara jasa teknologi informasi diatur dengan

4. Perbuatan yang dilarang, antara lain berupa Ilegal Akses,

PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen

Ilegal Intersepsi, Data Interference, Sistem Interference,

Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank

Penyalahgunaan, Pemalsuan, Penipuan, Pornografi anak,

Umum. Meskipun PBI mengatur bahwa Bank bertanggung

Penyalahgunaan terkait HAKI, Persekongkolan dan

jawab atas manajemen risiko terhadap pengembangan

Percobaan (attempt and aiding or abetting).

teknologi informasi yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa serta memastikan bahwa penyedia jasa tersebut

Beberapa perbuatan dilarang tersebut telah diatur dalam

tunduk pada pengaturan manajemen risiko Bank

UU ITE dan perbuatan persekongkolan dan percobaan

Indonesia, namun demikian PBI tidak mengatur secara

telah diatur pula dalam KUHAP, sedangkan perbuatan

detail mengenai penyedia jasa sebagaimana diatur dalam

“penipuan” secara eksplisit belum diatur dalam UU ITE.

RUU Tipiti, seperti:

Khusus untuk pengaturan pornografi anak, diatur dengan reservasi, mengingat bahwa pengaturan pornografi di

1. Kewajiban untuk memiliki sarana mengumpulkan

Indonesia bukan hanya pornografi anak sebagaimana

dan merekam data komputer dan aplikasi data trafik

CoC, melainkan juga mencakup pengaturan pornografi

dari waktu ke waktu yang dikelolanya. (Hal ini terkait

pada umumnya sebagaimana diatur dalam UU tentang

dengan data transaksi perbankan melalui kartu kredit,

Pornografi.

kartu debit, dll.

5. Kejahatan korporasi.

2. Kewajiban untuk menyimpan data komputer yang

Dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE telah diatur mengenai

mudah hilang dan/atau mudah diubah termasuk

kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, berupa

data trafik yang berkaitan dengan sistem komputer

pemberatan hukuman, yaitu pidana pokok ditambah dua

yang dikelolanya.

pertiga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur

Disamping itu RUU Tipiti juga memberikan kepastian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 s/d 37 UU ITE

hukum dalam rangka penegakkan hukum, seperti

yang dilakukan oleh Korporasi dan/atau oleh pengurus

misalnya kewenangan aparat penegak hukum untuk

dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

mengcopy ataupun menyimpan salinan data komputer

a. Mewakili korporasi

(make and retain a copy of those computer data),

b. Mengambil keputusan dalam korporasi

terkait dugaan tindak pidana, melakukan akses terhadap

c. Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam

data-data yang diperlukan, serta mewajibkan penyedia

korporasi d. Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

28

jasa teknologi informasi untuk memenuhi permintaan penegak hukum melakukan pencarian dan penyitaan


data komputer yang tersimpan bagi kepentingan penegakan hukum. Untuk penanganan kejahatan transnasional sebagaimana sifat dari cybercrime, RUU Tipiti juga mengatur mengenai kerjasama bantuan timbal balik dengan negara-negara peserta konvensi sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 CoC, dalam rangka penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti dan/atau proses hukum lain menyangkut tindak pidana teknologi informasi yang terkait dengan sistem komputer dan data komputer.

29


Daftar Peraturan Bank Indonesia (PBI) Januari - April 2010

Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

LN & TLN

12/1/PBI/2010

28-1-2010

DInt

Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank

LN 20 TLN 5102

12/2/PBI/2010

5-2-2010

DSM

Perubahan Kedua Atas PBI No.10/40/PBI/2008 tentang

LN 40 TLN 5113

Laporan Bulanan Bank Umum 12/3/PBI/2010

1-3-2010

DPM

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

LN 46 TLN 5118

Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank 12/4/PBI/2010

1-3-2010

DPU

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Logam Rupiah Pecahan

LN 47

1000 (seribu) Tahun Emisi 2010 12/5/PBI/2010

12-3-2010

DASP

Perubahan atas PBI No.7/18/PBI/2005 tentang Sistem

LN 47 TLN 5119

Kliring Nasional Bank Indonesia 12/6/PBI/2010

7-4-2010

DPD

Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap

LN 61 TLN 5127

Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia 12/7/PBI/2010

19-4-2010

DPNP

Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi

LN 63, TLN 5129

Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

31


Daftar Surat Edaran Ekstern (SE) Bank Indonesia Januari - April 2010

Peraturan

Tanggal

Satker

Perihal

12/1/DASP

21-1-2010

DASP

Penyelenggaraan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

12/2/DPM

22-1-2010

DPM

Perubahan atas SE BI No.11/6/DPM tanggal 10 Februari 2009 perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Berharga Syariah Negara Ritel

12/3/DASP

1-2-2010

DASP

Perubahan atas SE No.10/38/DPM tanggal 14 November 2008 perihal Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum

12/4/DASP

1-2-2010

DASP

Perubahan atas SE BI No.11/17/DPM tanggal 7 Juli 2009 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah

12/5/DASP

1-2-2010

DASP

Perubahan Kedua atas SE No.10/29/DPM tanggal 2 September 2008 perihal Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pelaporan dan Pengawasan Sub-Registry

12/6/DPbS

8-3-2010

DPbS

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

12/7/DSM

10-3-2010

DSM

Perubahan atas SE BI No.11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum

12/8/DASP

24-3-2010

DASP

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

12/9/DASP

24-3-2010

DASP

Jadwal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

12/10/DPM

30-3-2010

DPM

Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

12/11/DPNP

31-3-2010

DPNP

Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

12/12/DPD

8-4-2010

DPD

Transaksi Repurchase Agreement Chinese Yuan terhadap Surat Berharga Rupiah Bank kepada Bank Indonesia

12/13/DPbS

30-4-2010

DPbS

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

33


Ringkasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Januari - April 2010

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/1/PBI/2010 tanggal 28 Januari 2010 merupakan perubahan (amendemen) dari PBI No.10/7/PBI/2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank Ringkasan : 1. Pengertian a. Pinjaman Luar Negeri (PLN) Perusahaan Bukan Bank adalah semua bentuk pinjaman perusahaan dari bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan oleh perusahaan, dan kewajiban lain kepada bukan penduduk dalam valuta asing maupun rupiah, termasuk juga yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. b. Perusahaan Bukan Bank yang termasuk dalam cakupan PBI adalah: •

Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

•

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD; dan

•

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

c. PLN Perusahaan Jangka Pendek adalah PLN Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun non afiliasi. Sedangkan PLN Perusahaan Jangka Panjang adalah PLN Perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. 2. Prinsip kehati-hatian Dalam melakukan PLN Perusahaan Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, Perusahaan diharuskan untuk menerapkan fungsi Manajemen Risiko yang meliputi: i) Risiko Pasar; ii) Risiko Likuiditas; dan iii) Risiko Operasional. 3. Kewajiban Pelaporan a. Perusahaan yang berencana memperoleh PLN Perusahaan Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan kepada BI, meliputi: (i) Laporan Rencana PLN Perusahaan untuk 1 tahun, (ii) Hasil analisis manajemen risiko perusahaan, (iii) Penilaian peringkat (hanya berlaku bagi perusahaan yang memiliki nilai peringkat, (iv), Rasio Keuangan (v) Laporan Keuangan. b. Perusahaan yang memiliki posisi PLN Perusahaan Jangka Pendek dan/atau Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan mengenai Rasio Keuangan dan Laporan Keuangan. 4. Penyampaian laporan: a. Laporan rencana PLN Jangka Panjang paling lambat tanggal 10 Maret pada tahun yang bersangkutan atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. b. Laporan Rasio Keuangan dan Laporan Keuangan setiap 6 (enam) bulan (per semester), yaitu paling lambat tanggal 10 Juni dan tanggal 10 Desember atau hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur. 5. Sanksi a. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan, sedangkan bagi yang tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan, dan/atau pemberitahuan kepada otoritas yang berwenang. b. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

35


Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/1/PBI/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank ini, maka PBI No.10/7/PBI/2008 tanggal 19 Februari 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No.10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Tanggal

: 5 Februari 2010

Berlaku

: Tanggal 5 Februari 2010

Ringkasan : 1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini diterbitakan dalam rangka penerapan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang lebih efektif, akurat, dan lengkap yang memerlukan persiapan yang memadai dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait dengan penerapannya. Selain itu, PBI ini diterbitkan dalam rangka lebih meningkatkan kesiapan Bank Pelapor dalam memenuhi ketentuan pelaporan antara lain melalui penyesuaian batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan. 2. Secara rinci, pengaturan dalam PBI mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Penyesuaian batas waktu penyampaian LBU 2008: -

Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan menjadi sebagai berikut:

No.

-

Periode Pelaporan dan Bulan Data Januari - Juni 2010

Juli - Desember 2010

Januari 2011 dst

1.

Laporan per Kantor

Tanggal 20 bulan berikutnya



2.

Laporan gabungan




3.

Laporan Perusahaan Anak

Tanggal 10 bulan kedua berikutnya



4.

Laporan Konsolidasi




Batas waktu keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan menjadi sebagai berikut:

No.

36

Jenis Laporan/ Koreksi Laporan




Januari 2011 dst

1.

Laporan per Kantor



Tanggal 6 s.d 7 bulan berikutnya

2.

Laporan Gabungan




3.


Tanggal 11 s.d 15 bulan kedua

Tanggal 6 s.d 10 bulan kedua berikutnya


4.

Laporan Konsolidasi

Tanggal 11 s.d 15 bulan kedua

Tanggal 6 s.d 10 bulan kedua berikutnya



-

Batas waktu tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagai berikut:

No.




Januari 2011 dst

1.

Laporan per Kantor

di atas tanggal 21 bulan berikutnya


Di atas tanggal 7 bulan berikutnya

2.

Laporan Gabungan




3.


di atas tanggal 15 bulan kedua

di atas tanggal 10 bulan kedua berikutnya


4.

Laporan Konsolidasi

di atas tanggal 15 bulan kedua

di atas tanggal 10 bulan kedua berikutnya


b. Ketentuan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (6) mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Oktober 2009 yang disampaikan pada bulan November 2009. c. Ketentuan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta pasal 17 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Juli 2010 yang disampaikan pada bulan Agustus 2010. d. Ketentuan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 badi bank pelapor yang memenuhi ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan/atau pasal 17 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Oktober 2009 yang disampaikan pada bulan November 2009.

37


HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Recommend Documents