HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

BLOCK BOOK

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH KODE MATA KULIAH : WCI 3222 STATUS MATA KULIAH : PROGRAM KEHKUSUSAN HUKUM PEMERINTAHAN (PK.III) SKS : 2 (DUA) SEMESTER : III (TIGA)

PLANNING GROUP : PROF.DR. IBRAHIM, R. SH.MH. Bagian Hukum Administrasi Negara FH.UNUD Telp. (0361)481005 – 08123815993; Email & Fb: mrprof.ibrahim @ yahoo,com PROF.DR. I WAYAN PARSA, SH.MH Bagian Hukum Administrasi Negara FH.UNUD Telp. (0361) 1414893 – 08179730270 I GUSTI BAGUS PUTRA SAMAJAYA, SH. Bagian Hukum Administrasi Negara FH.UNUD Telp./hp; 0818565605 I NENGAH SUHARTA, SH. Bagian Hukum Administrasi Negara FH.UNUD Telp /hp: 08123998139

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2009 / 2010

1. Identifikasi Mata Kuliah. a.

Nama Mata Kuliah

: HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH (HK. PEMDA).

b.

Kode Mata Kuliah

:

WCI. 3222.

c.

Status Mata Kuliah

: Program Kekhususan Hukum Pemerintahan (PK.III).

d. SKS

: 2 (dua).

e.

Semester

: III (tiga)

f.

Tim Pengajar

:

1. Prof.Dr. Ibrahim, R, SH.MH. 2. Prof.Dr. I Wayan Parsa, SH.MH. 3. Prof.Dr. I Wayan Suandi, SH.MH. 4. I Ketut Sudiarta, SH.MH. 5. I Gusti Bagus Putra Samajaya, SH. 6. I Nengah Suharta, SH.

2. Diskripsi Mata Kuliah. Undang­Undang Dasar (UUD) sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan dilakukannya perubahan­perubahan terhadapnya, tetap memegang teguh prinsip, bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan”. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu Negara Kesatuan (eenheidsstaat), maka Indonesia tidak tidak akan memiliki daerah­daerah di dalam lingkungannya yang bersifat “negara” (staat). Pembagian wilayah negara Indonesia atas daerah­daerah besar dan kecil yang memiliki pemerintahan sendiri, yakni yang disebut dengan Pemerintahan Daerah, tidaklah dimaksudkan untuk membentuk daerah­daerah yang bersifat

“staat” (negara) sebagaimana seperti yang terdapat pada negara dengan sistem federalis (negara serikat), tetapi keberadaan daerah­daerah itu dengan pemerintahan daerahnya masing­masing tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan. Sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai sekarang, telah diterbitkan beberapa produk hukum dalam bentuk undang­undang yang mengatur keberadaan Pemerintahan Daerah. Sejarah perjalanan Pemerintahan Daerah telah menunjukkan, bawa format yang ideal masih dalam proses pencarian.

3. Tujuan Mata Kuliah. Melalui proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman, serta nantinya mampu menerapkan dan menganalisis berbagai persoalan­persoalan

hukum

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

4. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran. a. Metoda Perkuliahan. Metoda perkuliahan: adalah “Problem Based Learning” (PBL), dimana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metoda yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching). Strategi Pembelajaran: - perkuliahan 50% (6 [enam] kali pertemuan perkuliahan); - tutorial 50% (6 [enam] kali pertemuan tutorial); - 1 (satu) kali pertemuan untuk Test Tengah Semester (TTS); - 1 (satu) kali pertemuan untuk Test Akhir Semester (TAS). Total pertemuan: 14 (empat belas) kali. b. Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial.

Dalam mata kuliah Hk. Pemda ini, direncanakan: - perkuliahan berlangsung selama 6 (enam) kali pertemuan, yaitu: pertemuan ke 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, dan ke 11; - tutorial 6 (enam) kali pertemuan, yaitu: pertemuan ke 2, ke 4, ke 6, ke 8, ke 10, dan ke 12. c. Strategi Perkuliahan. Perkuliahan tentang sub­sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media, seperti whiteboard, power point slide, dan sebagainya, serta penyiapan bahan­bahan bacaan yang dipandang sulit untuk diperoleh atau di akses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Tekhnik perkuliahan: pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah). d. Strategi Tutorial. o Mahasiswa mengerjakan tugas­tugas (discussion task, study task, dan prolem task) sebaai bagian dari self study (20 jam perminggu), kemudian berdiskusi di kelas tutorial, presentasi power point o Dalam 6 (enam) kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan: - menyetorkan karya tulis berupa paper sesuai dengan topik tutorial; - mempresentasikan tugas tutorial

5. Ujian dan Penilaian. a. Ujian. Ujian dilaksanakan 2 (dua) kali dalam bentuk tertulis, yaitu: Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS) b. Penilaian.

Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan “Rumus Nilai Akhir” sesuai dengan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, Tahun 2009, yaitu: (UTS + TT) + (2 X UAS) 2 NA = 3 NA : Nilai Akhir UTS : Ujian Tengah Semester UAS : Ujian Akhir Semester

Skala Nilai

Keterangan dengan Skala Nilai

Huruf

Angka

0 ­ 10

0 ­ 100

A B+ B C+ C D+ D E

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0

8,0 – 10,0 7,0 – 7,9 5,5 – 6,9 6,0 – 6,4 5,5 – 5,9 5,0 – 5,4 4,0 – 4,9 0,0 – 3,9

80 – 100 70 – 79 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 40 – 49 0 ­ 39

6. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan). I.

BENTUK DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN A. Bentuk Pemerintahan Negara 1. Negara Federal 2. Negara Kesatuan. B. Asas­Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Asas Keahlian 2. Asas Kedaerahan II. KONSEP DESENTRALISASI: OTONOMI DAN DAERAH OTONOM A. Desentralisasi – Dekonsentrasi B. Otonomi Dan Ajaran Otonomi C. Daerah Otonom III. PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF YURIDIS A. Latar Belakang

B.

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia 1. Pada Masa Undang­Undang Dasar Proklamasi (1945) 2. Pada Masa Konstitsi Republik Indonesia Serikat (RIS) 3. Pada Masa Undang­Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 4. Pada Masa Undang­Undang Dasar 1945 a. Masa Pemerintahan Orde Lama/Demokrasi Terpimpin b. Masa Pemerintahan Orde Baru/Demokrasi Pancasila c. Masa Era Reformasi. IV. UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH A. Dasar Pemikiran B. Pembentukan Daerah C. Pembagian Urusan (Wewenang) Pemerintahan V. PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH A. Pengertian Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Daerah B. Perangkat Daerah C. Produk hukum Pemerintahan/Pemerintah Daerah. VI. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH A. Hubungan Dalam Bidang Keuangan B. Hubungan Dalam Bidang Pelayanan Umum C. Hubungan Dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Lainnya D. Hubungan Dalam Bidang Pengawasan.

7. Bahan Bacaan. Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Amrah Muslimin, Aspek­Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982. Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983.

Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Tjetakan Kesembilan, Djakarta, 1966.  Suriansyah  murhani,  Pengawasan  Pemerintah  Daerah,  Laksbang  Mediatama,  Yogyakarta, 2008. Peraturan Perundang­undangan:  1.  UU.No.1  Tahun  1945  tentang  “Kedudukan  Komite  Nasional  Daerah”  (23  November 1945);  2.  UU.No.22 Tahun 1948 tentang “Pemerintah Daerah” (10 Juli 1948);  3.  Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang “Pemerintah Daerah” (17 September  1959);  4.  UU.No.18 Tahun 1965 tentang “Pokok­Pokok Pemerintahan Daerah” (1 September  1965);  5.  UU.No.5  Tahun  1974  tentang  “Pokok­Pokok  Pemerintahan  Di  Daerah”  (23  Juli  1974);  6.  UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” (7 Mei 1999);  7.  UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” (15 Oktober 2004).  8.  Peraturan perundang­undangan pelaksana lainnya.

8. Persiapan Proses Perkuliahan. Mahasiswa diwajibkan untuk memiliki Block Book Mata Kuliah Hukum Pemerintahan

Daerah

ini

sebelum

perkuliahan

dimulai,

dan

sudah

mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 (Lectures). Bentuk Dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan. A.

B.

Bentuk Pemerintahan Negara 1. Negara Federal 2. Negara Kesatuan. Asas­Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 1. Asas Keahlian 2. Asas Kedaerahan

Bahan Bacaan: § § § § § § § § §

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Tjetakan Kesembilan, Djakarta, 1966. Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. Amrah Muslimin, Aspek­Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982.

Pertemuan 2 : Tutorial 1. Discussion Task – Study Task. Dari pemahaman terhadap bentuk pemerintahan federal atau federasi (negara serikat), maka di dalam Negara Kesatuan, penyelenggaraan pemerintahannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana

salah satu dari cara tersebut

memiliki kemiripan dengan model federasi. Dikatakan sama, karena terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil yang membedakan kedua bentuk atau model pemerintahan tersebut. Diskusikan persamaan dan perbedaan dari kedua bentuk pemerintahan tersebut, dan pada model yang mana asas­asas penyelenggaraan pemerintahan dapat diterapkan,

serta mode mana yang diterapkan dalam penyelenggaraan

pemerintahan Indonesia. Bahan Bacaan: § § § § § § § § § §

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1990. Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV.Sinar Bakti, Jakarta, 1983. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Tjetakan Kesembilan, Djakarta, 1966. Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. Amrah Muslimin, Aspek­Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung, 1982. Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertemuan 3 : Perkuliahan 3 (Lectures). Konsep Desentralisasi: Otonomi Dan Daerah Otonom. A. B. C.

Desentralisasi – Dekonsentrasi Otonomi Dan Ajaran Otonomi Daerah Otonom

Bahan Bacaan: § § § § §

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Pertemuan 4 : Tutorial 2. Discussion Task – Study Task. Dari pengertian­pengertian dekonsentrasi, dan desentralisasi yang melahirkan otonomi dan daerah otonom, adalah konsep­konsep yang berhubungan dengan kewenangan pengambilan keputusan. Menurut M.Faltas terdapat dua kategori dalam pengambilan keputusan: keputusan politik/political authority (policy making); dan keputusan administratif (keputusan pelaksanaan)/administrative authority (policy executing).Luas tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom sangat tergantung pada ajaran otonomi yang dipergunakan. Bagaimanakah model pengambilan keputusan yang diterapkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan ajaran otonomi apa yang diterapkan oleh  UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. Bahan Bacaan: §

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. § Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979. § Koesoemahatmadja, RDH. , Pengantar Ke Arah Sistim Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. § Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. § Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. §  UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”

Pertemuan 5: Perkuliahan 5 (Lectures). Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Yuridis. A. Latar Belakang B. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia 1. Pada Masa Undang­Undang Dasar Proklamasi (1945) 2. Pada Masa Konstitsi Republik Indonesia Serikat (RIS) 3. Pada Masa Undang­Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 4. Pada Masa Undang­Undang Dasar 1945 a. Masa Pemerintahan Orde Lama/Demokrasi Terpimpin b. Masa Pemerintahan Orde Baru/Demokrasi Pancasila c. Masa Era Reformasi. Bahan Bacaan: § § §

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979.

Peraturan Perundang­undangan: § § § § § § §

UU.No.1 Tahun 1945 tentang “Kedudukan Komite Nasional Daerah”. UU.No.22 Tahun 1948 tentang “Pemerintah Daerah”. Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang “Pemerintah Daerah”. UU.No.18 Tahun 1965 tentang “Pokok­Pokok Pemerintahan Daerah”. UU.No.5 Tahun 1974 tentang “Pokok­Pokok Pemerintahan Di Daerah”. UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”. UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.

Pertemuan 6 : Turorial 3. Discussion Task –Study Task. Dalam

konteks

Negara

Kesatuan

beberapa

pengaturan

mengenai

Pemerintahan Daerah telah diterbitkan. Pengaturan­pengaturan tersebut memiliki perbedaan­perbedaan, seperti sistem pemerintahanya (dualistis atau monolistis), pembagian susunan pemerintahan, kedudukan kepala daerah, maupun aspek pengawasannya.

Hal

ini

menunjukkan bahwa

format

yang

ideal

bagi

penyelenggaraan pemerintahan daerah belum diperoleh. Masih dalam proses pencarian. Mahasiswa di bagi dalam empat kelompok sesuai dengan permasalahan di atas, masing­masing kelompok memilih salah satu dari permasalahan tersebut, untuk didiskusikan. Menurut pandangan / analisa mahasiswa, format yang bagaimana yang ideal

untuk diterapkan dalam penyelenggaaan pemerintahan

daerah dalam konteks negara kesatuan (dibatasi sampai UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”). Bahan Bacaan: § § §

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Alumni, Bandung, 1979.

Peraturan Perundang­undangan: § § § § § § §

UU.No.1 Tahun 1945 tentang “Kedudukan Komite Nasional Daerah”. UU.No.22 Tahun 1948 tentang “Pemerintah Daerah”. Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 tentang “Pemerintah Daerah”. UU.No.18 Tahun 1965 tentang “Pokok­Pokok Pemerintahan Daerah”. UU.No.5 Tahun 1974 tentang “Pokok­Pokok Pemerintahan Di Daerah”. UU.No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”. UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.

Pertemuan 7 : Perkuliahan 7 (Lectures). Undang­Undang Republik Pemerinthan Daerah.

Indonesia

Nomor

32

Tahun

2004

Tentang

A. Dasar Pemikiran B. Pembentukan Daerah C. Pembagian Urusan (Wewenang) Pemerintahan Bahan Bacaan: § § §

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang­undangan: § §

UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. PP.No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pertemuan 8 : Tutorial 4. Study Task. Di dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terpenting adalah

adanya pembagian wewenang pemerintahan yang jelas dan tegas, untuk menghindarkan adanya tumpang tindih wewenang. Ajaran otonomi apakah yang dipergunakan

sebagai

dasar

pembagian

wewenang

pemerintahan,

dan

bagaimanakah konkritisasinya (dalam perspektif yuridis). Bahan Bacaan: § § §

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Astim Riyanto, Teori Negara Kesatuan, Yapemdo, Bandung, 2006. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang­undangan: § §

UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” (15 Oktober 2004). PP.No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pertemuan 9 : Perkuliahan 9 (Lectures). Pemerintahan Daerah Dan Pemerintah Daerah. A. B. C.

Pengertian Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Produk hukum Pemerintahan/Pemerintah Daerah.

Bahan Bacaan: § §

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang­undangan: § § §

UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” . PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Permendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pertemuan 10 : Tutorial 5. Discussion Task – Study Task. Urusan pemerintahan daerah (otonomi daerah) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dipandang dari sudut hukum, apakah pemilihan Kepala Daerah oleh KPUD tersebut dapat dibenarkan. Hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD yang kemudian dituangkan dalam bentuk produk hukum, dalam kajian yuridis, dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahn­permasalahan apa yang dapat timbul dari hubungan itu. Bahan Bacaan: § §

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang­undangan: § § §

UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Permendagri No.57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pertemuan 11 : Perkuliahan 11 (Lectures). Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah. A. B. C. D.

Hubungan Dalam Bidang Keuangan. Hubungan Dalam Bidang Pelayanan Umum Hubungan Dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Lainnya. Hubungan Dalam Bidang Pengawasan.

Bahan Bacaan: § § §

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. Suriansyah Murhani, Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundang­undangan: § § § §

UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. UU.No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”. PP.No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permendagri. No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pertemuan 12 : Tutorial 6. Discussion Task – Study Task. - Mahasiswa dibagi dalam dua kelompok berdasarkan NIM yang angka terakhirnya genap dan/atau ganjil; - Masing­masing kelompok memilih satu topik; - Masing­masing kelompok menentukan pembawa makalah, moderator, dan notulen. Pada prinsipnya, faktor keuangan yang intinya bersumber pada pendapatan asli

daerah

menjadi

suatu

ukuran

untuk

menyatakan

keberhasilan

penyelenggaaan pemerintahan daerah. Adanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan adanya hubungan di bidang keuangan antara keduanya. Bagaimanakah konkritisasi dari hubungan keuangan tersebut, dan bagaimana pendapat saudara terhadap hubungan keuangan tersebut. Dalam konteks Negara Kesatuan, terdapat adanya hubungan pengawasan terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah.

Bagaimana

konkritisasi

pelaksanaan hubungan pengawasan tersebut, dan bagaimana pendapat saudara. Bahan Bacaan: § § §

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007. Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah – Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPR dan Kepala Daerah, PT.Alumni, Bandung, 2008. Suriansyah murhani, Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundang­undangan: § § § §

UU.No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”. UU.No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”. PP.No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permendagri. No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.