HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH : Asal Mula, Teori, Asas

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH : Asal Mula, Teori, Asas Riana Susmayanti, SH.MH. Faculty of Law, Universitas Brawijaya Email : [email protected] , [email protected]

1. PENDAHULUAN [Pertemuan 1] 1] Pengantar Tujuan Definisi

4. ASAS PEMERINTAHAN DAERAH [Pertemuan 3] 3] 4.1. Asas Desentralisasi 4.2. Asas Dekonsentrasi 4.3. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan)

1. PENDAHULUAN 1.1 Pengantar
Sebagai kelanjutan dari mata kuliah Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah mempelajari tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah berdasarkan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 38 dan No. 41 Tahun 2007.

1.2 Tujuan Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai landasan dasar pemerintahan daerah, akan dapat
Menjelaskan sejarah pemerintahan daerah sebagai konsekuensi dari pilihan bentuk negara
Menjelaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Teori Residu
Menjelaskan asas-asas pemerintahan daerah

1.3 Definisi

Pertemuan 1 - 3

MODUL

1 SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

2. ASAL MULA PEMERINTAHAN DAERAH [Pertemuan 2] 2] 2.1. Cita Negara (staatsidee) 2.2. Cita Negara Persatuan 2.3. Pilihan Bentuk Negara 2.4. Bentuk Negara Kesatuan

3. TEORI RESIDU [Pertemuan 3] 3] 3.1 Pengertian Teori Residu 3.2 Urusan Pemerintah Pusat 3.3 Urusan Pemerintah Daerah

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012


Hukum Pemerintahan Daerah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum yang mengatur pemerintahan daerah.
Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum, asas, teori, serta konsep dan struktur tata pemerintahan daerah antara lain : 1. bagaimana pilihan bentuk Negara berdampak pada bentuk pemerintahan daerah 2. bagaimana pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Teori Residu 3. bagaimana implementasi asas-asas pemerintahan daerah 4. bagaimana perubahan politik hukum pengaturan pemerintahan daerah 5. bagaimana prinsip pemerintahan daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) 6. bagaimana otonomi daerah berimplikasi pada bidang politik, ekonomi, social budaya, dan hukum 7. bagaimana teori dan praktek sistem pemerintahan desa

2. ASAL MULA PEMERINTAHAN DAERAH 2.1. Cita Negara (staatsidee)












“Cita Negara”terjemah dr “Staatsidee”. Supomo: “dasar pengertian negara” atau “aliran pikiran negara”. Oppenheim (ahli HTN dan HAN): “hakekat yang paling dalam dari negara” sebagai ”kekuatan yang menbentuk negara-negara” Bierens De Haan: negara adalah produk dari pertumbuhan paguyuban masyarakat dalam memenuhi kehendaknya mengorganisasikan diri ke dalamnya. Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Imanuel Kant, dll): (berangkat dari gambaran manusia sebagai individu yang terlepas dari hubungan masyarakat mengadakan perjanjian membentuk dan menunjuk penguasa yang membawa mereka terikat dalam suatu paguyuban.

2.2. Cita Negara Persatuan
Cita negara persatuan merupakan rangka filosofi atau nilai dasar yang memuat staatsidee negara Indonesia. Cita negara Indonesia adalah negara persatuan, dan bukan negara kesatuan. Cita negara persatuan menunjukkan perlekatan bangsa Indonesia untuk bersatu di dalam suatu persatuan. Sedangkan negara kesatuan merupakan bentuk negara.
Proses perekatan diri dalam suatu persatuan (mulai dari jaman syariat dagang sampai dengan Sumpah Pemuda 1928)
Cita negara persatuan dapat ditemui pada :  Pembukaan UUD 1945, dimana alinea keempatnya diambil dari Piagam Jakarta, serta salah satu tujuan negara yaitu bahwa negara membentuk sistem pemerintahan yg melindungi segenap bangsa Indonesia (Pokok pikiran dalam Pembukaan ini disebut Supomo sebagai suatu Paham negara Page 2 of 52

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012

integralistik). Naskah Proklamasi yang menggunakan kata atas nama “bangsa Indonesia, bukan “rakyat Indonesia”
Hubungan antara cita negara persatuan dan negara kesatuan adalah bahwa otonomi daerah didekati dari format negara kesatuan 

2.3. Pilihan Bentuk Negara
Mengenai pilihan bentuk negara, Moh. Hatta berpendapat bahwa secara realistic, seharusnya Indonesia berbentuk Negara federal karena ada keanekaragaman. Dibuktikan dengan penelitian Van Vollenhoven yang memetakan 19 lingkungan hukum adat (Baca : Buku Sekretariat Negara dan Supomo). Ditambah dengan sistem pemerintahan multipartai karena tidak bisa menghindar dari multipartai (2 bulan setelah merdeka ada maklumat Wapres untuk multipartai)
Supomo & Sukarno : kita bisa negara kesatuan 2.4. Bentuk Negara Kesatuan
Negara kesatuan itu adalah pilihan
Asasnya adalah sentralistik karena pemerintah pusat (tertinggi) hanya 1
Pemerintah tertinggi Presiden (Ps 4 (1) UUD’45)
Adanya hirarki itu akibat ada distribusi kewenangan Presiden
Pemerintah terendah = desa / kelurahan (UU Pemerintahan Daerah)
RT / RW alat sosial masyarakat yg membantu fungsi pemerintah

3. TEORI RESIDU 3.1. Pengertian Teori Residu
Teori Residu dari Van Vollenhoven membagi kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

-

Hankam

-

Moneter

-

Yustisi

-

Politik Luar Negeri

-

Agama

CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

SPM (Standar Pelayanan Minimal)

3.2 Urusan Pemerintah Pusat
Urusan Pemerintah Pusat meliputi kewenangan mutlak di bidang pertahanan keamanan, moneter (keuangan), yustisi (peradilan), politik luar negeri, dan agama. 3.3 Urusan Pemerintah Daerah Page 3 of 52

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012


Urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan bersama antara Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota, yang terbagi menjadi : 1. pilihan / optional, yaitu sector unggulan, dan 2. wajib / obligatory, yaitu pelayanan dasar

4. ASAS PEMERINTAHAN DAERAH 4.1. Asas Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.2. Asas Dekonsentrasi
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 4.3. Asas Tugas Pembantuan Pusat kepada
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAGAN TIGA JENIS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH Asas

Sifat Pemberian Kewenangan

Perbedaan Kewenangan pada Pemerintah Pusat

Propinsi

Kabupaten/Kota

Desentralisasi

Penyerahan

•Pengawasan •Pengendalian •Pertanggungjawaban Umum

•Koordinasi •Pengawasan

•Kebijaksanaan •Perencanaan •Pelaksanaan •Pembiayaan (kecuali gaji pegawai)

Dekonsentrasi

Pelimpahan

•Kebijaksanaan •Perencanaan •Pembiayaan •Pengawasan

Pengawasan

•Menunjang

Tugas pembantuan (Medebewind)

Pengikutsertaan

•Kebijaksanaan •Perencanaan •Pelaksanaan •Pembiayaan

•Melengkapi

•Membantu Pengawasan •Pelaksanaan

•Pengawasan

REFERENSI Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen 1 – 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Page 4 of 52

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Aan Eko Widiarto, Diktat Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Lokal, FHUB, Malang, 2009 Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Lappera, Yogyakarta, 2003 HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993 R. Herlambang Perdana, Penindasan atas Surabaya, Yogyakarta, 2001

nama Otonomi,

Pustaka Pelajar-LBH

Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981

PROPAGASI A. Latihan dan Diskusi (Analisa Kasus dalam Paper dan Presentasi) 1. Bentuk Negara yang Ideal bagi Indonesia (Sukarno dan Supomo v.s. M. Hatta dan M. Yamin) 2. Konsekuensi Pilihan Bentuk Negara terhadap Pemerintahan Daerah 3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan Teori Residu 4. Perbedaan Implementasi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah

B. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 1. Jelaskan perbedaan urusan dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah !

2. Jelaskan mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Page 5 of 52

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012

Pusat ! 3. Beberapa azas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Apa yang saudara ketahui tentang hal tersebut? Jelaskan dan berikan contoh ! 4. Diantara konsep otonomi daerah adalah terdiri dari : pemberdayaan daerah, pemberdayaan SDM dan SDA, kompetisi antar daerah, peran serta masyarakat. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Jelaskan dan berikan contohnya!

C. QUIZ (evaluasi) – essay (written test) dan/atau lisan

D. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)

Page 6 of 52