HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH : Sistem Pemerintahan Desa

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH :

Sistem Pemerintahan Desa Riana Susmayanti, SH.MH. Faculty of Law, Universitas Brawijaya Email : [email protected], [email protected]

Pertemuan 12-14 1. PENDAHULUAN [Pertemuan 12] Pengantar Tujuan Definisi

4. QUIZ [Pertemuan [Pertemuan 14]

1. PENDAHULUAN 1.1 Pengantar Sistem Pemerintahan Desa mengalami berbagai perubahan mulai dari jaman kolonial, pasca kemerdekaan, sampai dengan era reformasi. Walaupun sudah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, namun eksistensi desa masih menjadi pertanyaan. Terlebih lagi keanekaragaman komunitas masyarakat adat yang tidak dapat diseragamkan dalam bentuk desa.

1.2 Tujuan Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai landasan dasar pemerintahan desa, mahasiswa akan dapat menjelaskan dengan benar :
perubahan politik hukum regulasi pemerintahan Desa.
sistem pemerintahan desa.
penghargaan terhadap keanekaragaman pemerintahan adat.
akses masyarakat desa terhadap pemerintah desa dan sumber daya desa.

MODUL

6 SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

2. PERUBAHAN POLITIK HUKUM REGULASI PEMERINTAHAN DESA [Pertemuan 12] 2.1. Jaman Kolonial 2.2. Pasca kemerdekaan 2.3. Dilema Otonomi Desa 2.4. Problematika Ketatanegaraan

3. PERBANDINGAN PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1999 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 [Pertemuan 13] 3.1. Keberadaan dan Kewenangan Desa 3.2. Pemerintahan Desa 3.3. Kepala Desa 3.4. Sekretaris Desa 3.5. BPD 3.6. Keuangan Desa

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012

1.3 Definisi  Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Hal ini mengakibatkan, segala hal yang berkaitan dengan desa hanyalah menjadi bagian kecil yang kurang siginifikan dari Pemerintah Daerah.  Desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. PERUBAHAN POLITIK HUKUM REGULASI PEMERINTAHAN DESA 2.1. Pada jaman kolonial
Ada 2 (dua) bentuk pemerintahan desa yaitu : − Swapraja (bagian dari pemerintahan penjajahan berdasarkan suatu perjanjian) − Volksgemeenschappen (desa, nagari, marga, kampong, gampong, kampuang, huta, negeri, dll)
Pengaturan desa : − Di Jawa diatur dalam Inlandsegemeente Ordonantie (IGO) − Di luar Jawa diatur dalam Inlandsegemeente Ordonantie voor Buiten Gewesten (IGOB) 2.2. Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia
UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja
UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2.3.

Dilema Otonomi Desa

Konstitusi yang multitafsir menyebabkan pengaturan yang lebih khusus diserahkan pada pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang (eksekutif dan legislatif) hasil pemilu. Tidak adanya tempat bagi eksistensi desa dalam konstitusi (bahkan setelah amandemen), memberikan peluang bagi munculnya interpretasi liar untuk mengendalikan lembaga ini. (Lihat UU No. 19 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1979, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004). Padahal bentuk pemerintahan desa adalah riil, otonom, dihormati warganya dan merupakan pemerintahan demokrats yang terendah. 2.4.



Problem Tatanegara

Desa berada di dalam kabupaten atau di luar kabupaten Hubungan antar tingkatan. Ketidakjelasan letak dan kedudukan desa, merancukan hubungan antar tingkatan (desa-kabupaten), Kepala Desa dan Bupati, hubungan hukum yang kacau (Perda-Perdes)

Page 48 of 52

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012

KONDISI DESA Kebijakan yang hanya bertujuan pada pertumbuhan ekonomi

Politik Pengendalian Negara

UU 5/1974 tentang Pemerintahan di Daerah UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa

Penyeragaman, Pengawasan Pengaturan, Pengendalian

Akibat yang terjadi di masyarakat

EKONOMI Hilangnya sumber-sumber ekonomi masyarakat seperti hutan, tanah, dan tambang

SOSIAL Hancurnya karakter dan kearifan lokal

POLITIK Melemahnya kepemimpinan politik dan sikap kritis masyarakat

3. PERBANDINGAN PENGATURAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1999 DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 No

Materi

UU 22/ 1999

UU 32/2004

1.

Pengertian Desa

Tidak memasukkan batasbatas wilayah sebagai pengertian desa.

Memasukkan batas-batas wilayah sebagai pengertian desa.

2.

Keberadaan Desa

Hanya ada di kabupaten

Dapat berada di Kabupaten atau pun di Kota

3.

Kewenangan Desa

Tidak adanya urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Adanya urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

4.

Pemerintahan Desa

Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa

Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

5.

Pemilihan Kades

Tidak ada pengaturan pilkades menurut hukum adat.

Pilkades dalam kesatuan masyarakat hukum adat berlaku hukum ada setempat.

6.

Masa Jabatan Kades

Tidak jelas mengatur apakah 5 tahun atau 10 tahun atau lainnya.

6 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan.

7.

Sekdes

Sekretaris desa bukan

Sekretaris desa diisi dari PNS

Page 49 of 52

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012

merupakan PNS 8.

BPD

Mempunyai empat fungsi: Mempunyai dua fungsi: pembentukan perdes, pembentukan perdes, dan pengawasan, pengayoman, dan penyaluran aspirasi. penyaluran aspirasi.

9.

Pemilihan Anggota BPD

Dipilih langsung dari penduduk desa

10. Masa Jabatan BPD 11. Keuangan Desa

Ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat 6 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan.

Sumber pendapatan desa dari Pemerintah, Pemprov, dan Pemkab berupa bantuan.

Selain sumber pendapatan desa dari Pemerintah, Pemprov, dan Pemkab berupa bantuan, juga berupa bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota.

 Hubungan Antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Desa bukan termasuk daerah otonom, namun dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya disebutkan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur kewenangan yang bersifat asli. Pengaturan desa diserahkan pada kabupaten, karena desa merupakan sub sistem dari pemerintah daerah. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 200 menyatakan : Dalam pemerintaahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.” Dengan demikian, desa menjadi bagian dari aspek ketatanegaraan karena desa merupakan satuan pemerintahan otonom. Desa bukan satuan pemerintahan administrasi yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan atau dibentuk kembali jika diperlukan.  Penghargaan Terhadap Keanekaragaman Pemerintahan Desa Desa memiliki ciri khas atau karakteristik, asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Perwakilan Desa Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005, Pemerintahan Desa adalah pemerintah desa dan BPD. Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa. Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyar melalui BPD (Badan Perwakilan Desa)  Pertanggung Jawaban Kepala Desa 

Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat desa yang pertanggung jawabannya juga disampaikan pada Bupati/WalikoTa melalui Camat Page 50 of 52

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah  

2012

Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada BPD Kepala Desa menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya kepada rakyat

REFERENSI Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen 1 – 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

Daftar Pustaka Aan Eko Widiarto, Diktat Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Lokal, FHUB, Malang, 2009 Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Lappera, Yogyakarta, 2003 HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993 R. Herlambang Perdana, Penindasan atas Surabaya, Yogyakarta, 2001

nama Otonomi,

Pustaka Pelajar-LBH

Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981

PROPAGASI A. Latihan dan Diskusi (Analisa Kasus dalam Paper dan Presentasi) 1. Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa 2. Representasi Masyarakat Desa Dalam Badan Perwakilan Desa 3. Eksistensi Desa, Kelurahan dan Kecamatan Page 51 of 52

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012

B. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 1. Bandingkan mekanisme pemilihan kepala desa dan anggota Badan Perwakilan Desa ! 2. Jelaskan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa ! 3. Jelaskan struktur pemerintahan di desa !

C. QUIZ (evaluasi) – essay (written test) dan/atau lisan

D. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)

Page 52 of 52