HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH : Perubahan Politik Hukum Riana Susmayanti, SH.MH. Faculty of Law, Universitas Brawijaya Email : [email protected], [email protected]

Pertemuan 4 - 5 1. PENDAHULUAN [Pertemuan 4] 1.1. Pengantar 2.2. Tujuan

2.1 2.2

Pasal 18 UUD 1945 UU No. 22 Tahun 1948

UU No. 1 Tahun 1957 Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959

2.5.

UU No. 18 Tahun 1965 [Pertemuan 5] 2.6. TAP MPR No. IV/1973 2.7. UU No. 5 Tahun 1974 2.8. TAP MPR No. XV/1998 2.9. UU No. 22 Tahun 1999 2.10. UU No. 32 Tahun 2004

1. PENDAHULUAN 1.1. Pengantar Amandemen UUD 1945 dan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi yuridis terhadap struktur dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebelumnya didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tidak berlaku. Sesuai dengan amanat UUDNRI Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

MODUL

2 SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

2. PERUBAHAN POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH [Pertemuan 4]

2.3. 2.4.

Brawijaya University

Mata Kuliah / MateriKuliah

2012

1.2. Tujuan Penguasaan materi dalam modul ini, mahasiswa akan dapat : memahami perubahan politik tata pemerintahan daerah mulai jaman kemerdekaan hingga saat ini menganalisis problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

2. PERUBAHAN POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan politik hukum pemerintahan daerah dapat dipetakan menjadi beberapa era : Era UUD 1945 Periode I Era Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 Era Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 Era UUD 1945 Periode II Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 Era Orde Baru Masa Konsolidasi 1966-1979 Masa Stabilisasi 1979-1980 (Perumusan Politik Hukum) Masa Pertumbuhan 1980-1990 Masa Pemerataan & Globalisasi 1990-1998 Tap XV / MPR / 1998 Era Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Perumusan Paradigma Bernegara Pengaturan Pradigma Otonomi Daerah: − Pemilihan Kepala Daerah (KDH) secara langsung. − Pemilihan Umum DPRD dengan sistem proporsional Terbuka − Sistem Pemerintahan soft bicameral. − Jaminan Hak-hak masyarakat adat/daerah dalam Konstitusi. − Jaminan prinsip keadilan dalam pengelolaan Sumber Daya Nasional − Jaminan terhadap sistem hukum lokal. Dua kamar parlemen Indonesia.

Desentralisatie Wet 1903 Desentralisasi dominan UU N.1 / 1945 Dekonsentrasi dominan UU No.22 / 1948 Desentralisasi dominan

1. Akibat dari perubahan setting politik makro

UU No.1 / 1957 Desentralisasi dominan

2. Konstitusi yang multi tafsir

Penpres No.6 / 1959 Dekonsentrasi dominan UU No.18 / 1965 Desentralisasi dominan UU No.5 / 1974 Dekonsentrasi dominan

3. Menggambarkan kepentingan pemegang kekuasaan

UU No.22 / 1999 Desentralisasi dominan Hingga saat ini Desentralisasi dominan

2.1. Kebijakan Desentralisasi Sejak 1945 Hingga Sekarang Page 8 of 52



2012

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU 32/2004 UU 22 / 1999 desentralisasi dominan UU 5 / 1974 dekonsentrasi dominan UU 18 / 1965 desentralisasi dominan PENPRES 6 / 1959 dekonsentrasi dominan UU 1 / 1957 desentralisasi dominan UU 22 / 1948 desentralisasi dominan UU 1 / 1945 dekonsentrasi dominan DESENTRALISATIE WET 1903 dekonsentrasi dominan

2.2. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945

Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945

1. Pembagian Daerah di Indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa. 2. karena negara Indonesia itu suatu ”eenheidstaat” (negara kesatuan), maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat ”staat” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechstgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka

;

2.3. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 22 Tahun 1948 Page 9 of 52



2012

Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1948

1. Daerah-daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: a. Daerah otonom (biasa), dan b. Daerah istimewa 2. tiga a. b. c.

tingkatan dalam setiap jenis daerah, yakni: provinsi, yang berada dibawah pengawasan presiden kabupaten/kota besar, dibawah pengawasan provinsi dan desa/kota kecil, dibawah pengawasan kabupate/kota besar

3. Tiap daerah mempunyai dua macam kekuasaan, yaitu: a. otonomi, ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, b. Medebewind (sementara), ialah hak menjalankan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu.

2.4. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 1 Tahun 1957

Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1957

Undang-undang ini dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 UUDS RI. Berdasar ketentuan Undang-undang ini wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tingkat yang derajatnya dar atas ke bawah adalah:

1. Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja Jakarta Raya 2. Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja 3. Daerah Tingkat III

2.5. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 Page 10 of 52



Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 Pemerintahan Daerah Tingkat I dan II terdiri dari kepala daerah termasuk kepala daerah istimewa Yogyakarta (dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian-BPH) dan DPRD 2. pengawasan dan pelaksanaan pemerintahan daerah berada dalam satu tangan yaitu Kepala Daerah. Kedudukan Kepala Daerah disini sangat kuat, karena ia tak hanya menjadi kepala eksekutif tetapi juga menjadi kepala legislatif. 3. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Daerah dibantu oleh suatu Badan Pemerintah Harian (BPH). 1.

2.6. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 18 Tahun 1965

Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 18 Tahun 1965 Undang-undang No. 18 Tahun 1965 ini merupakan gabungan dari segala pokok-pokok (unsur-unsur) pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan yang ada sebelumnya. Undangundang ini mengatur: 1. Pembagian Negara Kesatuan RI dalam daerah-daerah dan tersusun dalam tiga tingkatan antara lain sebagai berikut: • provinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat I; • Kabupaten dan/atau Kotamadaya sebagai Daerah ingkat II; • Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III 2. Pemerintah daerah terdiri dari: • Kepala daerah • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.7. Politik Hukum Otonomi Daerah menurut TAP MPR No. IV/1973 Melancarkan pelaksanaan pembangunan Membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa Keserasian pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab Page 11 of 52

2012



2012

Pelaksanaan bersama dengan dekonsentrasi 2.8. Ketentuan Pemerintahan Daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974

Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 5 Tahun 1974 1. Politik Desentralisasi dan Dekonsentrasi UUD 1945 Pasal 18 mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan politik desentralisasi di bidang ketatanegaraan, yang menegaskan bahwa: daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, dan akan dibagi pula dalam daerahyang lebih kecil; daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka. 2.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

4. Pembagian Wilayah Dalam menjalanknpemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah administratif 5. Daerah Otonom Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Titik berat otonomi daerah diletakan pada Daerah Tingkat II 6. keuangan Daerah: Sumber pendapatan daerah: a. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri dari: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil perusahaan daerah. b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari: 1) sumbangan dari Pemerintah Pusat; 2) sumbangan-sumbangan lain. c. Lain-lain pendapatan yang sah. Uang daerah disimpan pada kas daerah atau Bank Pembangunan Daerah.

2.9. Politik Hukum Otonomi Daerah menurut TAP MPR No. XV/1998 Azas : otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan Perimbangan keuangan pusat dan daerah Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan Penghargaan terhadap keanekaragaman daerah 2.10. Politik Hukum Otonomi Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 Page 12 of 52



3. Pengawasan 1) Melemahnya pengawasan pusat kepada daerah (pengawasan merupakan pengikat negara kesatuan) 2) Pengawasan tunggal berbentuk represif (terhadap Peraturan Daerah)disertai hak pengajuan keberatan kepada MA 3) Penawasan era UU No.5 Tahun 1974 yang merupakan model orde baru: Umum : Daerah tidak memiliki kemandirian Prefentif : Mengacu pada rancangan perda dengan bentuk ditolak, diterima atau direvisi Represif : Terhadap Perda dengan implementasi dibulatkan, ditangguhkan atau direvisi (ditimbang ulang) 4.

Implementasi • “Keterpaksaan “ model dan keinginan secepat mungkin melaksanakan politik hukum otonomi luas itulahyang sekarang justru menyebabkan rumitnya pelaksanaan otonomi daerah • Inkonsistensi kebijakan –kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah

2.11. Politik Hukum Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 Page 13 of 52

2012



2012

Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam Penetapan Presiden No. 32 Tahun 2004

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupatendan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerimtahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa

•

Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pmerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya (kecuali urusan pemerintah)yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta kekhususan

REFERENSI Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen 1 – 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Aan Eko Widiarto, Diktat Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Lokal, FHUB, Malang, 2009 Dadang Solihin, Kamus Istilah Otonomi Daerah, ISMEE, Jakarta, 2002 Dadang Juliantara, Pembaharuan Desa, Lappera, Yogyakarta, 2003 HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Indra J Piliang, Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Fisipol UGM, Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993 R. Herlambang Perdana, Penindasan atas Surabaya, Yogyakarta, 2001

nama Otonomi,

Pustaka Pelajar-LBH

Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Fokus Media, 2003 Page 14 of 52



2012

Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1981

PROPAGASI A. Latihan dan Diskusi (Analisa Kasus dalam Paper dan Presentasi) 1. Perbedaan Desentralisasi pada Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi 2. Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

B. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 1. Mengapa sering terjadi revisi perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah ? 2. Jelaskan karakteristik desentralisasi dominan berdasarkan peraturan perundangundangan !

C. QUIZ (evaluasi) – essay (written test) dan/atau lisan

D. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)

Page 15 of 52

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents